Email : repor_tase@yahoo.co.id, hr_reportase@yahoo.co.id
Harga Eceran Rp 5.000,- Luar Kota + Ongkos Kirim
Tahun KE V Edisi : 257 26 Mei s/d 1 Juni 2014
Lapen Jalan Desa Nanasiam Rusak Parah Kondisi badan jalan yang menghubungkan antara Dusun III Ke Dusun IV Desa Nanasiam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, semakin hari semakin rusak parah dan ÂŞ Selengkapnya Hal 4
DPK LSM LPPI Minta Aparat Tegakkan Supremasi Hukum Di Madina
Ka. KPPBC Teluk Nibung Diminta Transparan
Dewan Pimpinan Kabupaten Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Pengembangan Pembangunan Indonesia Mandailing Natal (DPK LSM LPPI Madina) meminta aparat hukum ÂŞ Selengkapnya Hal 5
Kepala KPPBC Teluk Nibung maupun Kasi P2 BC dalam menjalankan tugasnya transparan, harapan ini mengemuka karena masih belum optimal terlaksakannya Pakta Integritas pada Kantor Pelayanan ÂŞ Selengkapnya Hal 9
Batam, Reportase
Pemalsuan tabung gas pertamina sepertinya telah dilakukan PT.Awetama Bina Reksa yang beralamat di Jln.Kabil Raya Batam. Memandang secara kasat mata, memang tidak kelihatan , tetapi kalau teliti jelas nampak pamalsuan tabung gas tersebut, pasalnya antara yang asli dengan yang palsu nyaris tidak ada perbedaan.
Tabung gas yang diproduksi PT Awetama Bina Reksa diduga telah melakukan pembajakan merk Pertamina. Diketahuinya telah terjadi pemalsuan, bermula ada kecurigaan masyarakat terhadap sebuah lokasi gudang yang ada aktivitasnya seperti ada bau gas yang menyegat kehidung. Baunya muncul dari
Nama Jajaran Polres Lingga Dicatut Untuk Penipuan Lewat Telpon Penipuan lewat telpon dengan mencatut nama-nama dari jajaran Polres Lingga, begitu marak dan sudah meresahkan warga masyarakat Daik Lingga. Seperti yang terjadi Sabtu (10/ 5) malam, Muhammad Samin, hampir ÂŞ Selengkapnya Hal 10
gudang PT Awetama dan di lokasi itu seperti ada kegiatan ilegal. Kecurigaan itu dipertebal dengan kegiatan keluar dan masuknya mobil pada setiap malam hari membawa tabung gas yang dicurigai palsu. Diperoleh informasi, kalau bahan baku dari tabung gas yang dikelolala
perusahaan itu tidak standard dan tidak melalui proses uji laboratorium Pertamina, dan bahan material yang digunakan tidak sesuai Standar Nasional Indonesia SNI Wartawan media ini ketika melakukan investigasi, menemukan beberapa orang pekerja ÂŞ Bersambung Hal. 2
Tabung tabung gas yang diduga dipalsukan
Usulkan NIP Terkait Dugaan Penyimpangan Dana BOS :
Terungkap Penggunaan Stempel Palsu pada Setiap SDN
Tanjungbalai, Reportase Terkait adanya dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), terungkap bahwa adanya penggunaan stempel palsu
pada setiap Sekolah Dasar Negeri (SDN). Serta terungkap pula adanya upaya pengumpulan dana sebesar Rp.5.000 persiswa yang diambil dari dana BOS untuk
diberikan kepada Kejaksaan. Setelah dilakukan pengambilan keterangan oleh Seksi Pidana Khusus ( Pidsus) Kejari Tanjungbalai- Asahan ( Kejari TBA) terhadap
Nurbaiti,S.Pd Ka. SDN 133889 dan Hj Mariana,S.Pd Ka. SDN 130001 Kota Tanjungbalai terkait dugaan adanya penyimpangan dana Bantuan OperÂŞ Bersambung Hal. 2
Berstatus PNS, Sekretaris Dewan Pengupahan Terima Honor APBD
Lingga, Reportase. Sekretaris Dewan Pengupahan Kabupaten Lingga, selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditengarai menerima gaji rangkap. Ia menerima gaji sebagai PNS, ternyata juga memperoleh honor dari Dana APBD Lingga. Adanya sistem seperti itu, Ketua LSM Lentera Lingga
Erik Setiawan, pertanyakan tentang honor atau uang penghormatan atas sekretaris dewan pengupahan di Kabupaten Lingga yang di anggap aneh tapi nyata. “Perlu kami pertanyakan aturan hukum tentang pemberian uang penghormatan itu pada PNS, yang statusny sekreatris dewan pengupah-
DPRD Batu Bara Diduga Sudah Terima “Kue� Batu Bara, Reportase Sebagai Lembaga Besar dan punya harga diri, DPRD juga memikili fungsi anggaran, Pengawasan serta yang lainnya, namun kali ini kinerja DPRD Kabupaten Batu Bara seakan melemah sehingga menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat,� mungkin hal itu disebabkan karena DPRD sudah terima “kue� atau DPRD sudah diamankan oleh pihak PU sehingga terkesan tidak lagi hirau dengan kepentingan masyarakat,� ungkap Awaluddin as warga Desa Pematang Nibung, jum’at(23/5). DPRD Kabupaten Batu Bara, lanjutnya Awal terkesan hanya bisa mengumbar janji dengan bahasa akan segera dipanggil pihak yang terkait dan ditindak lanjuti segala persoalan yang terjadi ditenggah-tenggah masyarakat dan akan segera turun kelapangan untuk meninjau langsung proyek bermasalah akan tetapi semuanya ‘janji tinggal janji’, dimana pengaduan
an Kabupaten Lingga,� kata pria yang akrab di sapa Erik. Menurutnya, selain mendapat gaji sebagai pegawai negeri sipil, sekretaris dewan pengupahan juga mendapat
dana dari APBD Lingga, sebesar Rp 700 Ribu perbulan. Apakah itu ada aturannya, LSM meminta pihak terkait meninjau kembali aturan hukÂŞ Bersambung Hal. 2
Bangunan Tanpa SIMB Marak di Jln.Bilal
Medan,Reportase Lagi-lagi pihak properti anggap “enteng aja masalah surat izin mendirikan bangunnan ( SIMB-red) sesuai diatur oleh perwal ( peraturan walikota medan) perda no.9 tahun 2002 tentang izin mendirikan
bangunnan. Salah satu temuan Reportase berdirinya bangunnan bilal clasical tiga unit tiga tingkat rumah roko tanpa mempunyai (SIMB) surat izin mendirikan bangunnan, di ÂŞ Bersambung Hal. 2
ÂŞ Bersambung Hal. 2
Bu Guru Bernafsu Gadang Enam Bulan Punya PIL Dua USIA sudah kepala 5, Ny. Yunizar, 50, dari Bukitinggi nafsunya masih gadang (besar) juga. Enam bulan lalu sudah digerebek karena punya PIL, eh kini diulangi lagi dengan PIL yang lain, Safrizal, 45. Beberapa hari lalu digerebek suaminya, Marajo, 60, ngamar berdua di hotel. “Ambo indak ngapo-ngapo,� kata Yunizar. Koalisi besar ternyata tidak hanya dalam politik. Ketika istri menyimpang dari “petugas rumahtangga�, ada juga yang mencoba membangun koalisi besar. Maksudnya, pu-
ÂŞ Bersambung Hal. 2
Bangunan Tanpa SIMB di Jalan Bilal Medan
Ratusan CPNS di Kota Tanjungbalai Kena Pungli Tanjungbalai. Reportase Ratusan orang tenaga honorer K-2 yang lulus seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2013 di Kota Tanjungbalai diduga dikenakan pungutan liar (pungli) ketika mengajukan pemberkasan pengusulan NIP (nomor induk pegawai). Keterangan yang berhasil dihimpun , Selasa (20/5), terungkapnya dugaan
Tipu Klien, Oknum Pengacara Dipolisikan P.Ssidimpuan,Reportase Seorang Klien melaporkan Pengacaranya yang berinisial RH.Rmb ,SH ke Polresta Padangsidimpuan karena merasa ditipu, Pengaduan ini dilakukan karena sang pengacara dinilai telah menelantarkan klien dengan tidak ada memberikan kemajuan kerja berupa pembelaan hukum kepada kliennya. Sementara sang Pengacara terus meminta uang kepada korban pada setiap pertemuan. Pengakuan pelapor dia telah mengalami kerugian material sebesar Rp. 40 juta di luar kerugian immaterial. Selaku korban, Eva Meiliana Siregar kepada wartawan , Kamis (01/5) mengaku, pelaporan ini dilakukannya setelah mendapatkan surat jawaban dari DPC Perhimpuan ÂŞ Bersambung Hal. 2
pungli itu dikarenakan ada beberapa CPNS yang merasa tertindas mengadukan nasib mereka kepada pengurus KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia), disebabkan tidak mampu memenuhi permintaan uang yang awalnya mencapai Rp 10 juta, dan belakangan dikabarkan turun menjadi sebesar Rp 5 juta per orang. Ironisnya, dalam pemberkasan pen-
gusulan NIP bagi honorer K2 yang lulus seleksi CPNS Tahun 2013 tidak hanya terjadi tawar menawar dari senilai Rp 10 juta turun menjadi Rp 5 juta, tetapi juga berkas para CPNS tersebut sempat dikembalikan pihak BKD dan Diklat Kota Tanjungbalai kepada masing-masing CPNS dan meminta mereka yang langsung mengurus berkasnya serta
ÂŞ Bersambung Hal. 2
Kejari Bangkinang Petieskan Kasus Proyek Dinas di Kampar
Bangkinang, Reportase. Duga’an petieskan kasus korupsi pembangunan lahan parkir stadion tahun 2012 dengan anggaran Rp.10 M dan Alat Peraga Rp.2,5 M, di Kejari Bangkinang, Kabupaten Kampar, diduga di peti’eskan kejari bangkinang.
Informasi yang beredar, kasus ini telah terjadinya kongkalikong di angka Rp.300 Juta. Oleh oknum kejari di bangkinang Pengakuan itu datang dari Ketua DPP Red Tape, Hartono.dan salah satu media one line riau24.com,
menyebutkan, sebelumnya kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh kasipidsus kejari bangkinang. Anehnya ?, kasus ini terhenti begitu saja. Saya menduga, Kepala Seksi Pidana. Khusus (Kasi Pidsus) yang berinisial GH dan Kepala ÂŞ Bersambung Hal. 2
Banyak Depot Air di Madina Ilegal Madina, Reportase Banyak depot air minum di Kabupaten Madina Ilegal, berdasarkan investigasi wartawan ditemukan air minum kemasan botol dan gelas yang tidak layak minum, bahkan terlihat jelas kotoran pengemasan di dalamnya. Selain sudah melanggar ketentuan, juga akan mem-
bahayakan kesehatan masyarakat. Dari sekian banyak depot air minum, hanya 16 usaha air minum yang terdaftar dan mengurus izin. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Madina Parlin Lubis mengatakan hanya ada 16 usaha air minum yang terdaftar dan mengurus izin, “Dari sekian
banyak usaha air minum di Madina, hanya ada 16 yang terdaftar sama kami, yang lain itu saya tidak tahu kemana mereka urus izinnya, sama saja tidak punya izin, dan ini akan kami kordinasikan dengan instansi pengawasan dan penindakan untuk tindaklanjutnya,� ujar Parlin. ª Bersambung Hal. 2
Walikota Tanjungbalai Copot Kasi Perbendaharaan III Tanjungbalai, Reportase Kalangan Bendahara Pengeluaran (BP) SMPN, SMKN dan SMAN merasa bersyukur atas pencopotan Siti Masita Dewi,SH sebagai Kasi Perbendahraan III pada Dinas Pendapatan, Pengelo-
laan Keuangan dan Asset (PPKA) Kota Tanjungbalai berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 820/60/K/2014 tentang Mutasi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai yanag dilantik pada tanggal
13 Me1 2014 oleh Wakil Walikota Tanjungbalai Rolel Harahap. Rasa syukur ini mengemuka dari para BP diatas dan enggan disebutkan identitasnya, menurut mereka dalam menjalankan Tupoksinya yang berÂŞ Bersambung Hal. 2
SPBU Batam Tak Patuhi Undang Undang Batam, Reportase SPBU yang ada di Batam, sepertinya tidak mengindahkan atau mematuhi Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 55 yang berbunyi Barang Siapa yang menyalahgunakan pengakutan dan/ atau penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM).. Pasalnya , SPBU di Batam kota masih saja menjual premium dan colar bersupsidi kepada pengecer atau pelansirr dengan mengunakan mobil bus milik PT dan sedan yang sudah dimodifikasi. Bukan itu saja, mereka juga melayani pembelian menggunakan jeregen dengan keranjang. BBM bersupsidi memakai kendaraan roda dua maupun roda empat. Pemandangan seperti ini,bisa dilihat setiap hari di beberapa SPBU yang ada di batam. BBM jenis solar dam premium di jual bebas ratusan jeregan tiap harinya milik pengecer dipinggir jalan mengantri. Oknum aparat yang tadinya harus memberikan rasa aman, justru berkeliaran mengkodinir mobil –mobil yang sudah di tandai untuk mengisi bahan bakar solar . Dari pantauan koran reportase dan liputan hukum online dan straits moslim kota batam. pak asriadi dan pak ateng. di lapangan menemui setiap hari nya seperti ita SPBU Kota batam lebih mengutamakan pemª Bersambung Hal. 2
Waduh, bisa membahayakan masyarakat banyak tuh
Sambungan
Tahun KE V Edisi : 257 26 Mei s/d 1 Juni 2014
Kejari Bangkinang Petieskan Kasus ............................................... Seksi Perdata dan Tata Usaha negara (Kasi Datun) berinisial EL telah menerima uang tutup mulut agar kasus ini tidak berlanjut ke tahap penyelidikan, Cetusnya, kepada riau24.com, Rabu (14/5/14) Ia menjelaskan, untuk kasus korupsi proyek lahan parkir stadion senilai Rp. 10 Miliar, Kasi Datun, EL, melalui persetujuan Kasi Pidsus, GH telah menerima uang sebesar Rp.200 juta dari dua pejabat Dinas Cipta Karya berinisial YU dan OY. Serah terima uang tutup kasus itu baru terjadi dalam bulan Mei 2014 ini, Bebernya. Sedangkan untuk proyek alat peraga Dinas Pendidikan (Disdik) Kampar senilai Rp.2,5 Miliar. Hartono mengungkapkan bahwa uang tutup mulut kasus tersebut bernilai Rp.100 Juta. Uang itu sendiri sebutnya, diantarkan oleh RO yang diduga. pegawai PPTK Dinas Pendidikan Kampar. Setelah menerima dana segar, dua kasus korupsi proyek
ini sudah tidak di proses lagi. Karena petinggi Kejari Bangkinang sudah terima uang, Jelasnya. Hartono menambahkan, kasus yang sudah dimainkan tersebut, dikatakannya akurat dengan sumber yang jelas. Informasi ini katanya, bisa dipertanggungjawabkan. Miris sekali aparat penegak hukum menerima suap. Kejati Riau dan Kejagung harus memeriksa dan menindak dua penjabat di Kejari Bangkinang ini,” Pintanya. Terpisah, Kasi Datun Kejari Bangkinang, EL, dan Kasi Pidsus Bangkinang, GH, saat dihubungi media riau24.com melalui selulernya Minggu lalu tidak pernah aktif, Berdasarkan itu media reportase mencoba menghubungin ROSMIATI SH sebagai pimpinan KEJARI BANGKINANG melalui pesan SMSnya, Silahkan saja konformasi melalui kasipidsus nya ya !.. Saya sudah tidak
ingat lagi,tuturnya kepada reportase. Ketika reportase mengkonfirmasikan salah satunya dinas pendidikan kabupaten kampar Jawahir SPd,MPd,melalui hp selulernya, membenarkan pernah kasus itu pernah di selidiki oleh pihak kejari bangkinang,dan itu sudah di SP3 kan,itu sudah tidak ada masalah,tutur jawahir kepada reportase. Mengenai informasi ada nya uang titipan atau sogokan kepada oknum jaksa kejari bangkinang seperti yang di sangkankan beberepa rekan2 pers,itu tidak benar,mana ada itu tuturnya kepada reportase, Ketika ditanya siapa nama oknum pegawai yang diduga setor uang kepada oknum kejaksaan kejari bangkinang, jawahir bilang itu saya tidak tau,kan sudah saya bilang,itu tidak benar, kasusnya sudah tidak ada masalah,dan kasus itu sudah di SP 3 kan,tutur jawahir sambil menutup hpnya,(Ali halawa)
Ratusan CPNS di Kota Tanjungbalai ................................................ meminta tandatangan dari pejabat terkait termasuk Plt Sekdako Tanjungbalai. Persoalan itu menimbulkan kegelisahan di kalangan CPNS, mengingat proses pemberkasan mereka terancam disampaikan kepada pemerintah pusat sesuai waktu yang ditentukan, sementara dalam urusan tersebut merupakan tanggungjawab dan tugas dari pihak BKD dan Diklat .. Melihat situasi itu, sejumlah CPNS mencoba mengadukan nasib mereka kepada Ketua KORPRI Kota Tanjungbalai Ir H Erwin Syahrul Pane MM mantan Sekretaris Daerah Kota. “ Pengaduan itu tentunya meminta dukungan dan petunjuk dari mantan pejabat Pemko Tanjungbalai ini untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi dalam proses pemberkasan pengusulan NIP,” kata seorang pegawai di lingkungan Pemko Tanjungbalai. Erwin yang dihubungi wartawan merasa terkejut dan menyesalkan tindakan terse-
but. Menurut dia, tindakan itu sama bentuknya dengan pemerasan. Erwin merasa prihati terhadap CPNS yang selama ini hanya menerima gaji paspasan diminta uang pada awalnya sebesar Rp 10 juta, tetapi belakangan turun menjadi Rp 5 juta per orang dari 167 honorer K2 yang lulus seleksi CNPS tahun 2013. “ Saya menyesalkan, dalam kaitan pemberkasan ini, pihak BKD dan Diklat seakan tidak mau tahu, sehingga berkas CPNS sempat dikembalikan kepada SKPD masingmasing serta meminta mereka untuk mengurusnya sendiri. SKPD seakan dilepas bertindak sendiri bahkan dalam perjalanan pemberkasan itu juga dicatut nama Walikota Tanjungbalai,” tegasnya. Erwin berharap, persoalan ini hendaknya dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, dan jangan sampai muncul ke permukaan adanya indikasi pemerasan dengan modus me-
minta uang senilai Rp 5 juta. “Begitu juga, terhadap honorer K2 yang tidak lulus seleksi pada tahun 2013, hendaknya dapat diusulkan diangkat nantinya sebagai CPNS.” harapnya. Plt Sekdako Tanjungbalai Drs H Abdi Nusa yang dihubungi melalui telepon selularnya membantah bahwa pihaknya tidak ada meminta uang kepada CPNS yang lulus seleksi dalam pemberkasan tersebut. “ Itu sama sekali tidak benar, proses pemberkasan sebelumnya sempat tertunda akibat pihak BKD dan Diklat mengembalikannya kepada masing-masing CPNS untuk mengurus langsung berkasnya dan menghubungi pejabat terkait. “Apa kerja BKD, sedangkan itu merupakan tugas dan tanggungjawab mereka menyelesaikannya. Kendati demikian, kini berkas tersebut sudah ditandatangani, baik Sekdako maupun Walikota, dan kemungkinan akan dikirimkan nantinya kepada pusat,” tandasnya. (jh)
Berstatus PNS, Sekretaris Dewan Pengupahan ................................ umnya. “Setiap bulan sekretaris dewan pengupahan Lingga menerima uang penghormatan dari APBD. Uang itu kami anggap sebagai uang sampingan. Sekarang kita ingin tahu aturan hukumnya, karena sekretaris dewan pengupahan adalah pegawai negeri sipil,” ungkapnya. Sebagai LSM, ia meminta DPRD Lingga harus meninjau kembali aturan hukumnya, yang terkait dengan uang penghormatan sekretaris dewan pengupahan dengan
menggunakan dana APBD Lingga. Ia menilai uang tersebut di anggap pemborosan APBD Lingga, karena sebagai pegawai negeri, sekretaris dewan pengupahan juga menerima honor APBD. “Kita nilai, pemberian uang penghormatan itu sama saja pemborosan APBD, karena yang bersangkutan statusnya PNS. Atas nama LSM Lentera Lingga, kami minta DPRD Lingga dalam hal ini Komisi III, meninjau kembali aturan hukumnya,” harapnya. Ketua Komisi III DPRD
Lingga Rudi Prurwonugroho mengatakan, SK dewan pemgupahan dikeluarkan bupati. Jadi honor diberikan pada sekretaris dewan pengupahan melalui kegiatan. Selama itu kegiatan, tidak masalah karena selama ini mereka tidak mendapatkannnya. “Selagi itu kegiatan, tidak masalah sekretaris dewan pengupahan mendapat uang penghormatan, asalkan sesuai dengan ketentuan SK bupati, yang tidak melebihi standar dan ketentuan,” tukasnya. (zul).
DPRD Batu Bara Diduga Sudah Terima ............................................. masyarakat Desa Pematang nibung yang tertanggal 18 Maret 2014 bulan lalu tentang Bangunan MCK yang tak kunjung Selesai alias “Terbengkalai” dalam pengerjaan hingga kini belum juga tersahuti oleh pihak DPRD Batu Bara. Demikian pula kinerja dari Komisi A DPRD Kabupaten Batu Bara yang diduga tidak mau tau lagi akan nasib rakyat bahkan kata lagu ‘ yang penting aku senang, menang persetan dengan orang’ tutur sebuah lagu yang dibawakan oleh iwan flas. Wartawan Koran ini mencuba untuk mengkonfirkan DPRD Batu Bara melalui Ko-
misi A yang di Ketuai oleh Sahlan SH melalui via selulernya terkait pengaduasn masyarakat mengatakan dalam hal tersebut telah sampai ke Komisi A tetapi belum bisa untuk disikapi karena belum turun kelapangan untuk meninjau langsung proyek bangunan, dalam waktu dekat ini akan segera turun kelapangan,tuturnya Sahlan. Menilai lemahnya kinerja DPRD Batu Bara, Dirjen Investigasi Dewan Pimpinan Pusat lembaga Swadaya masyarakat(DPP LSM) Kupas Tuntas, Muhammad Yusuf angkat bicara, Komisi A DPRD Batu Bara agar dapat
secepat mungkin melakukan pemanggilan maupun peninjauan langsung kelapangan atau merekomendasi persoalan tersebut kepihak yang terkait, karena permasalahan tersebut sudah mencapai 1 tahun tetapi tidak kunjung selesai dalam mengerjakan pengerjaannya. Ketua komisi A DPRD Batu Bara dikalau tidak dapat menyelesai persoalan yang ada di masyarakat segera mundur dari jabatannya karena dinilai tidak melakukan fungsi pengawasan secara baik sehingga berdampak Kabupaten Batu Bara bobrok, yang menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Dewan Legeslatif.(SP)
SPBU Batam Tak Patuhi Undang Undang........................................ beli mobil mobil PT atau pelanser,sehingga membuat pemilik kendaraan lainnya jengkel. Ribuan liter jenis premium dan solar tersedot hanya untuk pelansir, sehingga dalam tempo 2 jam BBM sudah habis terjual di SPBU. petugas sepertinya menjadi senang melayani pembeli pelanser dari pada pemilik kendaraan, karena dari pembeli enceran mereka diuntungkan Rp 500,- setiap liternya. Oleh kerna itu hendak nya kepala pertamina harus segara turun kelapangan mengecek kelokasi secepatnya dan disprindak kota batam tidak lagi kiranya gampang megeluarkan surat untuk pengambilan BBM bersupsidi sehinga dijadikan penimbunan dilapangan yang kami herankan dari media pengi-
sian BBM selalu panas tapi tak ada satu pun dari aprat satpol pp maupun polisi sehinga ada dugaan kami pelanser berkerja sama degan pengawas padahal Sesuai dengan undang undang migas NO 22 tahun 2001, dan yang namanya perusahaan tidak boleh memakai BBM bersubsidi. Selain itu, pertamina juga akan mengenakan sanksi pasokan BBM dihentikan dan pemutusan hubungan usaha (PHU) karena selama ini pertamina tidak pernah mengijinkan penjualan BBM bersubsidi di SPBU terhadap perusahaan yang menggunakan jerigen, apa lagi pakai drum, dan didalam aturan pemerintah, perusahaan tidak boleh memakai BBM bersubsidi, tetapi harus memakai BBM non subsidi itu juga harus ada
surat keterangan dari intansi terkait (DISPERINDAG), ada pun yang memberi izin untuk pengenceran (2tak) harus menunjukan surat izin pembelian dari pemerintah daerah dan polsek terdekat itupun tidak diberikan secara sembarangan kepada masyarakat harus melalui perifikasi terlebih dahulu, kalau perusahaan harus ada (DO) dari pertamina. Sesuai dengan UndangUndang migas no 22 tahun 2001 yang berbunyi, tentang minyak dan gas bumi pasal 55, barang siapa yang menyalah gunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliyar rupiah. (ASRIADI)
Diserindagkop dan UKM) Anambas Laksanakan uji Tera Anambas, Reportase Dengan tujuan terus mengadakan kontrol terhadap penggunaan timbangan di seantero Kabupaten Kepulauan Anambas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi usaha Kecil dan Menengah (Diserindagkop dan UKM) Anambas melaksanakan uji tera dan tera ulang terhadap seluruh timbangan yang digunakan oleh pedagang di Anambas. Menurut Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop UKM Anambas, Soraya. A, SE, pihaknya telah mengadakan uji tera dan tera ulang terhadap 198 timbangan yang ada di 7 Kecamatan di kabupaten termuda di Kepri ini. Timbangan-timbangan tersebut terdiri dari Timbangan pegas 2 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 15 Kg, 20 Kg, 30 Kg, 50 Kg, 100 Kg hingga 120 Kg. Timbangan badan 120 KG dan timbangan 2 lengan (Dacing – Red) dengan ukuran 10 Kg dan 25 Kg. “Kegiatan ini harus kita lakukan sebagai salah satu bentuk realisasi UU Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal. Jadi sejak 24 April kemaren kita jalan ke 7 Kecamatan untk menera ulang timbangan—timbangan yang digunakan masyarakat. Ada 198 Timbangan yang kita periksa,” jelas Soraya, Kamis (22/5). Soraya melanjutkan, kegiatan yang telah menjadi kegiatan tahunan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap alat ukur tata timbang dan perlengkapannya, sehingga diharapkan pedagang dalam melakukan transaksi mendapatkan akurasi terhadap timbangannya Seluruh timbangan yang ada harus diuji dengan mekanisme standart. Beberapa timbangan harus dikalibrasi ulang agar mendapat keseragaman dan ketepatan ukuran, sementara beberapa timbangan yang ditemukan rusak, direparasi oleh tenaga reparatir. Setelah diperiksa, dikalibrasi dan direparasi, timbangan-timbangan tersebut kemudian disegel dengan menggunakan meterai khusu yang terbuat dari timah. Selain itu timbangan juga diberikan stiker tera ulang tahun 2014, yang menandakan bahwa timbangna yang dimaksud sudah dinyatakan memenuhi standart menurut petugas yang berwenang. “Semua timbangan diperiksa oleh pejabat yang berwenang yang kita datangkan dari provinsi Kepri, yakni bapak Usman, S.Sos. Beliau juga dibantu oleh tenaga reparatir yang akan mereparasi timbangna-timbangan yang rusak. Kebetulan juga dalam pemeriksaan ada beberapa timbangan yang ternyata harus direparasi. Sementara untuk retribusinya, ditanggung oleh Pemkab sepenuhnya,” ungkapnya lagi. Dalam kegiatan tersebut, ada beberapa peringatan yang diberikan pihaknya kepada masyarakat. Salah satunya adalah melarang penggunaan timbagnan plastik yang kerap digunakan untuk kue ketika berrdagan. Selain itu, kepada pengusaha Dis[erindagkop dan UKM juga tidak memperkenankan penggunaan timbangan badan untuk menimbang beras atau cengkeh. Soraya mengimbau kepada masyarakat untuk lebih kooperatif. Ketika merasa dirugikan karena terindikasi adanya kecurangan pada timbangan, masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada Disperindag. Dengan demikian konsumen juga bisa mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan yang mereka butuhkan, dan barang yang mereka beli sesuai dengan bobot. “Kalau nanti menemukan adanya timbangan yang dirasa tidak sesuai, silahkan laporkan ke kita. kita tetap akan turun ke lapangan untuk memeriksa walaupun tidak ada kegiatan tera ulang timbangan ini,” imbaunya. (ART/ CS)
PT.Awetama Bina Reksa ............................. di perusahaan itu sedang melakukan kegiatan, yakni mengeluarkan tabung yang baru perusahaan itu produksi. Ketika wartawan media ini menanyakan tentang stan-
dard pengawasan pertamina dan apakah perusahaan itu ada izinnya. Namun konfirmasi yang dilakukan tidak mendapat sambutan dari pihak PT. Awetama Bina Reksa (ASRIADI)
Walikota Tanjungbalai ................................ sangkutan selalu over acting dan terkesan mempersulit yang pada akhirnya setelah disalamkan baru persoalan yang dipermasalahkan dianggap hilang. Sebagaimana diketahui dalam proses SPM untuk penerbitan SP2D pada dinas PPKA melalui 3 seksi perbendaharaan, salah satunya seksi perbendaharaan III yang lingkup kerjanya meliputi, SMPN 1 s/d SMPN 12 + SMPN Satu Atap, SMKN 1 s/ d SMKN 6, SMAN 1 s/d SMAN 7 ditambah Kantor Perpustaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pasar dan Dinas Pendidikan
Karena kegagalannya sebagai Kasi Perbendahraan III, Wlaikota Tanjungbalai memposisikan Siti Masita Dewin,SH sebagai Kasdi Analisa Kebutuhan pada Dinas PPKA Kota Tanjungbalai. Posisinya oleh Walikota Tanjungbalai dipercayakan kepada Dian Nugraha,SE yang sebelumnya sebagai Kasubbid Dunia Usaha pada Bappeda Kota Tanjungbalai. Bagi kalangan BP yang masuk dalam lingkup Seksi Perbedaharaan III, sosok Dian Nugraha diyakini mampu melakukan perubahan suasana kerja di seksi perbendahraan III yang sempat menakutkan bagi BP ketika menyampaikan SPM. (jh)
Banyak Depot Air ........................................ Sedangkan informasi yang dihimpun dari Dinas Kesetahan Madina, hanya sebanyak 25 depot yang dikeluarkan izin higienis. Kadis Kesehatan Madina melalui Kasi Penyehatan Lingkungan Asharuddin Tanjung menyampaikan, Dinas Kesehatan sampai saat ini baru mengeluarkan izin higienis untuk depot isi ulang air minum sebanyak 25 depot. “Izin yang telah kami keluarkan bagi depot isi ulang
baru ada 25 izin, selain itu tidak ada lagi yang mengurus. Dan untuk produksi air minum kemasan botol dan gelas, yang mengeluarkan izinnya adalah SNI berdasarkan rekomendasi BPOM, bukan kami yang mengeluarkan.” Tetapi setiap sekali setengah tahun, harus dilakukan cek kelayakan airnya, dan tentu saja bagi yang tidak memiliki izin tidak akan ada uji kelayakan air minum itu,” ucap Ashar. (ihn)
Bangunan Tanpa SIMB .............................. jalan bilal kecamtan medan timur telah rampung 60% itu berjalan lancar walaupun tidak memiliki plang SIMB. Saat dikonpermasi dilapangan rabu 21/5 salah satu pihak dari bangunnan bernama daniel dengan lantangnya mengatakan ya sudah beritakan aja besar-besar. masih kata daniel bila perlu laporkan kepala dinas samporno pohan, dan pergi begitu saja kemobil pribadi dan langsung pergi. Di tempat terpisah bendahara ICW sumut Ir.Rudi Limbong ini sudah benar-benar melecehkan pihak dinas tata ruang dan bangunnan (
DTRTB) kota medan sudah tidak ada plang SIMB, sok lagi masih Limbong kalau begini apa pungsi dinas TRTB medan kan ada kepala bidang ( KABID) pemberdayaan dan pemanfaatan tata ruang, jadi harus turun langsung kelapangan untuk menyurati pihak bangunnan tersebut sesuai prosudur yang berlaku, tambah Limbong ini kan telah mengurangi pendapatan daerah dari segi sektor izin mendirikan bangunnan,kami dari ICW sumut akan melaporkan ke walikota medan sesuai temuan oleh Reportase bangunnan yang bermasalah di kota medan akhir Limbong. ( JTM )
Halaman
2
Bu Guru Bernafsu Gadang Enam .................................................. nya PIL tidak hanya satu, tapi dua! Padahal, satu saja sudah dilarang keras, apa lagi nambah sampai dua, atau dua kali. Kasihan kan suaminya? Dia sudah begitu percaya pada istri untuk menjaga “aset” secara baik-baik, eh…. .ditawar-tawarkan pada pihak lain. Ny. Yunizar warga Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, rupanya termasuk wanita yang tak bisa menjaga kepercayaan suaminya. Tapi suaminya sendiri, bagi Yunizar juga tak bisa diandalkan sebagai kepala rumahtangga. Soal materil okelah, tapi onderdil? Sejak Marajo menginjak usia 60 tahun, dia sudah tidak lagi rosa-rosa macam Mbah Maridjan. Dia sudah jarang memberi nafkah batin bagi istri tercinta. Padahal Ny. Yunizar ini meski usia sudah nyaris oversek (lebih 50 tahun), nafsunya masih demikan gadang. Tapi suami sudah tidak berdaya. Bisa dibayangkan betapa sepinya hati dan jiwa. Untung saja Yunizar ini menjadi guru SD, sehingga dia membunuh rasa sepinya dengan cara menyibukkan diri pada kegiatan belajar dan menga-
jar.
Rasa sepi itu kemudian berubah menjadi penuh gairah ketika Yunizar ketemu Amran, 50, sekitar 6 bulan lalu. Ternyata lelaki ini satu visi dan misi dengan dirinya. Sama-sama menginginkan perubahan. Bagaimana kalau berkoalisi? Kenapa tidak? Nah, keduanya pun kemudian menggelar koalisi ranjang di hotel. Legalah sudah Ny. Yunizar, karena rasa sepinya terjawab sudah. Cuma sial, ketika hendak mendulang sukses tahap II, ketahuan oleh Marajo suaminya. Keduanya terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan) di sebuah hotel. Sebetulnya Marajo sudah naik pitam, ingin menceraikan saja istri yang membelot sebagai ibu rumahtangga. Tapi begitu ingat anak-anak, dia jadi luluh. Dia hanya minta, supaya Yunizar kembali ke jalan yang benar, jadi ibu rumahtangga yang bertanggungjawab. Yunizar menyanggupi memang, tapi hanya seumur jagung. Masalahnya, dia harus taat pada konsensus, tapi kebutuhan batinnya tak pernah diurus. Nah, akhirnya kembali Yunizar mencari mitra koalisi baru. Dia bergerak cepat,
tak mau hanya mondar-mandir melulu kayak Aburizal Bakrie, tapi akhirnya malah kehabisan mitra koalisi. Kalau gabung ke Gerindra, itu kan karena kepepet, ketimbang tak dapat “kue” gogrokan. Mitra koalisi Bu Guru ini adalah Safrizal, seorang duda yang usianya lebih muda 5 tahun darinya. Wah, ini lebih bagus, usia ideal bukan saja untuk Capres, tapi juga untuk pengobat stress.Ternyata lelaki dari Lubuak Layang, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman ini tak keberatan, meski Yunizar menjelaskan bahwa usia dirinya sudah 5 tahun lebih tua. “Indak apo-apo, atau “ora papa”, kata Safrizal. Kehidupan Ny.Yunizar kembali berbunga-bunga, karena dia bisa kembali berkoalisi ranjang bersama si brondong. Tapi entah pada koalisi yang keberapa, saat keduanya masuk hotel ternyata sudah dibuntuti oleh suaminya. Walhasil, baru beberapa menit masuk kamar, sudah digerebek Satpol PP atas petunjuk suaminya. Tapi saat digelandang ke kantor Satpol, keduanya membantah bahwa berbuat asusila. Kata Safrizal, dia sekedar mau mengantar Bu Yunizar untuk berobat. “Ambo indak ngapo-ngapo,” kata Yunizar membersihkan diri. Mau berobat kok yak-yakan masuk hotel segala? (PK)
Tipu Klien, Oknum Pengacara ......................................................... Advokat Indonesia (PERADI) Padangsidimpuan , baru melakukan pengaduan ke Polisi atas perlakukan pelaku R H R yang mengaku pengacara. Dalam Surat PERADI yang ditandatangani Ketua H.Ridwan Rangkuti, SH, MH dan H. Suleman, SH selaku Sekretaris menyebutkan bahwa Rudy Halomoan Rambe,SH tidak pernah terdaftar sebagai Pengacara atau advokat anggota PERADI, sehingga tidak pernah terdaftar sebagai advokat yang sah di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan maupun Badan Peradilan lainnya di wilayah Tabagsel. Kemudian dalam suratnya juga disebutkan bahwa Rudy Halomoan Rambe,SH tidak pernah diangkat sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, dan sepengetahuan mereka (PERADI-red), Rudy Halomoan Rambe tidak pernah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) , tidak pernah mengikuti ujian advokat yang diselenggarakan organisasi advokat PERADI, sedangkan Ketua Pengadilan Negeri tidak berhak mengangkat sumpah calon advokat sebelum menjalankan profesinya sebagai advokat. Dari surat tersebut, Meiliana melaporkan Rudy Halomoan Rambe dengan Surat STPL Nomor: STPL/179/IV/ 2014/SU/PSP , yang isinya
menyebutkan bahwa telah terjadi Penipuan terhadap korban yang mengakibatkan korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 40.000.000. yang intinya dilakukan oleh pelaku An. Rudy Halomoan Rambe,SH terhadap diri korban dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana, sehubungan dengan LP/212/IV/2014/SU/ PSP, tanggal 29 April 2014. Cerita korban yang akrab disapa Meli mengatakan, sebelumnya, dalam melakukan konsultasi hukum, dia tidak pernah dibawa ke kantor hukum Rudy Halomoan Rambe, SH. Pertemuan mereka hanya di luar kantor seperti Kafe Kok Tong, Kafe Warna dan Horas Bakery. Dalam setiap pertemuan Meli juga tidak pernah mendapatkan informasi yang memuaskan atas kemajuan kerja yang dilakukan Rudy Halomoan Rambe atas advokasi hukum terhadap kasus yang dialaminya. “karena setiap pertemuan , Rudy terus berbicara melalui handpone entah kepada siapa seolah dia itu sibuk, dan setelah itu pertemuan dilanjutkan dengan pembicaraan uang yang disebut sebagai “peluru,” kata Meli. Setelah itu, permisi sholat karena waktu sholat sudah tiba. Lanjut, Meli, sewaktu di kantor polisi Rudy tidak melakukan pembicaraan-pembicaraan hukum dengan polisi dalam membela saya, dia bisa-bisanya meninggalkan
saya diperiksa pulang ke rumah mandi dan ganti baju. Dan saya dimintai uang untuk jaminan agar saya dibuat sebagai tahanan luar. Ada apa ini, ketus Meli kesal, kasus saya kan belum tentu salah, kok bisa-bisanya saya dibuat sebagai tersangka dan dilakukan sebagai tahanan luar. Dan uang tersebut katanya untuk oknum polisi bernama Endis agar saya tidak ditahan. Untuk apa saya menyewa dia sebagai kuasa hukum saya, kalau semuanya main duit dan dimana pembelaan dia terhadap saya sehingga saya dijadikan sebagai tersangka yang harus menjalani tahanan luar. Kasus saya itu kan, hanya menjual tangki milik nenek saya, dan dari pewaris langsung seperti saudari perempuan ayah saya ada yang membuat surat pernyataan tidak keberatan , bukti lainnya, saya memiliki surat waris yang nama saya terdaftar ada di surat itu. Kemudian Keputusan Mahkamah Agung menyebutkan, selakuk waris saya juga punya bagian atas harta itu, tegas Meli. Dalam setiap pertemuan/ korban hanya diajak berjumpa di tempat-tempat santai seperti Cafe dengan tidak pernah bertemu di kantor sang pengacara dan setiap pertemuan korban hanya bicara uang dan uang tanpa membicarakan kemajuan advokasi layaknya sebagai seorang pengacara yang membela kliennya, pungkasannya. ( uh./ TIM. ).
Terungkap Penggunaan Stempel Palsu ......................................... sional Sekolah (BOS) ) Tahun 2012 dan Tahun 2013. Selasa ( 13 Mei 2014 ) beberapa Ka. SDN dimintai keterangan oleh perangkat Pidsus Kejari TBA, diantaranya Ka. SDN 130010, Ka. SDN 134633,Ka. SDN 135911,Ka.SDN 139458, Ka. SDN 136541, Ka.SDN 138429,Ka. SDN 138434,Ka.SDN 136467,Ka. SDN 133890. Pengambilan keterangan terhadap beberapa Ka. SDN oleh Pidsus Kejari TBA ini diakui oleh Wakil Walikota Rolel Harahap maupun Plt. Setdako Tanjungbalai Drs H Abdi Nusa ketika dihubungi melalui telepon selulernya. Pengambilan keterangan oleh perangkat Pidsus Kejari TBA berlangsung tertutup namun dari sumber yang layak dipercaya diperoleh informasi bahwa pengambilan keterangan ini akan berlaku kepada 67 Ka. SDN yang ada di Kota Tanjungbalai. Hal ini menurut sumber tersebut ketika dilakukan pengambilan keterangan 3 Ka. SDN didapatkan keterangan bahwa untuk pembuatan SPJ setiap Triwulan dipergunakan stempel palsu atau stempel yang diperbuat sendiri oleh sekolah dan disimpan di SDN tampa melakukan hubungan dengan pihak ketiga cukup beli blanko bon faktur lalu disisi dan distempel sendiri. Perihal stempel palsu ini berulangkali kadis Pedidikan Kota Tanjungbalai, Drs.H.H, MPd berpesan kepada para Ka. SDN jangan sampai terungkap. Namun dari salah
satu Ka. SDN yang diperiksa pertama mengaku telah menggunakan stempel yang diperbuat sendiri dan hal ini juga berlangsung SDN lainnya. Setelah terungkapnya penggunan stempel sendiri ini ada upaya pihak Dinas Pendidikan menghimpun dana Rp. 5.000,—/siswa dari dana BOS untuk dipergunakan sebagai uang pengamanan agar proses hokum yang kini sedang berjalan di Kejarai TBA dapat dihentikan. Sebelumnya LSM Merdeka Kota Tanjungbalai melalui suratnya nomor : 142 / LSMMERDEKA /TB/III/2014 disusul dengan surat nomor : 143 /LSM-MERDEKA /TB/III/ 2014 menyampaikan laporan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2012 dan Tahun 2013 pada SDN 132406 Kota Tanjungbalai Ka. SDN Kartini Nasution,S.Pd , SDN 1338899 Kota Tanjungbalai Ka. SDN Nurbaiti,S.Pd dan SDN 130001 Kota Tanjungbalai Ka. SDN Hj Mariana,S.Pd Dugaan penyimpangan Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 untuk ke 3 SDN tersebut berupa program fiktif dimana dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Triwulan I s/d IV disebutkan namun realisasinya tidak ada. Dalam hal ini terjadi manipulasi LPJ dengan cara memalsukan permintaan, faktur dan kwitansi, dalam pelaksanaannya melibatkan
Bendahara BOS dan bertentangan dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012 Untuk Tahun 2013 juga berlangsung demikian dan bertentangan dengan Permendikbud Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Opersional Sekolah Tahun 2013 Untuk Tahun 2013 , SDN 132406 memiliki 805 peserta didik ( 21 rombel), dana BOS yang diterima 805 X Rp. 580,— = Rp, 466.900.000,—/tahun atau Rp. 116.725.000,—/triwulan. Bantuan Dana Opersional Pendidikan (DOP) dari Pemerintah Kota (Pemko ) Tanjungbalai 21 X Rp. 875.000,— = Rp. 18.375.000,—/tahun, Rp. 4.583.750,—/triwulan. SDN 133889 memiliki 350 peserta didik ( 11 rombel ), dana BOS diterima 350 X Rp. 580.000,— = Rp. 203.000.000,— /tahun, Rp. 50.750.000,—/triwulan. Bantuan Dana Operasional Pendidikan (DOP) dari Pemko Tanjungbalai 11 X Rp. 875.000.000,— = Rp. 9.625.000,—/tahun, Rp. 2.406.250,—/triwulan. SDN 130001 memiliki 437 peserta didik (12 rombel) , dana BOS diterima Rp. 437 X Rp. 580.000.000,— = Rp. 253.460.000,—/tahun, Rp. 63.365.000,—/triwulan. Bantuan Dana Operasional Pendidikan (DOP) dari Pemko Tanjungbalai 12 X Rp. 875.000,— = Rp. 10.500.000,—/tahun, Rp. 2.625.000,—/triwulan .(jh)
Medan
Tahun KE V Edisi : 257 26 Mei s/d 1 Juni 2014 HARIAN REPORTASE : Diterbitkan oleh : CV. REPORTASE MEDIA PERKASA Pendiri : Ir. Rudy Limbong Penasehat : 1.Prof.M.Ryass Rasyid,MA,PhD. 2. DR.Poltak Sinaga,MSi. 3. Along Pemimpin Umum : David Sitorus S.H. Wakil Pemimpin Umum David Brave Pemimpin Perusahaan : Pdt.Mutiara Sianipar STh. Wakil Pemimpin Perusahaan : Rachmat Faisal, ST Pemimpin Redaksi : Ir.Rudy Limbong Wakil Pemimpin Redaksi : Ariadi Sekretaris Redaksi : Yohanna Ditya Redaktur Pelaksana : Rizky Ardi Dewan Redaktur : Ir.Rudy Limbong, S,Rizky Ardi, Babe Koordinator Liputan : Anggiat Sihombing Staf Redaksi : Darwin Hasibuan SE.Ak, Suwandi, Junaidi Kabag Keuangan: Litbang : Yesaya Agusti Penasehat Hukum : Lukmanul Hakim,SH Bagian Sirkulasi/Percetakan : Pracetak : Reza Alamat Redaksi : Jalan Perjuangan Psr IV Klambir Lima Tj.Gusta Medan - Sumatera Utara Kontak Pengaduan 0811 602 408, 0821 6032 0069 an.Pemred Rekening Bank : BRI Cabang Putri Hijau Medan No.Rek.0053-01030981-50-4 A.n Ir. Rudy Limbong.
dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman yang muaranya akan berdaya guna bagi kepentingan pertahanan negara. Untuk mendukung terwujudnya pertahanan Negara di daerah yang tangguh, TNI memilih TMMD sebagai salah satu bentuk pengabdian disamping sebagai upaya TNI melestarikan nilai sejarah, terutama nilai kemanunggalan TNI-Rakyat. Dengan demikian TMMD dapat dipandang dari dua segi yaitu, Pertama secara substansial TMMD merupakan tesis keterlibatan TNI dalam pembangunan desa. Kedua dari sisi perakitan atau formulanya, merupakan lompatan metodologi pembangunan, yang mengacu kepada kesederhanaan, kebersamaan dan koordinasi lintas sektor fungsi dari beberapa instasi/lembaga untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran TMMD yang diterapkan dalam sasaran fisikdan non fisik.(JTM)
Sunggal, Reportase. Polsek Sunggal mengadakan Rekonstruksi mengenai peristiwa pembunuhan seorang ibu 4 (empat) anak Berinisial NH yang dilakukan oleh suaminya sendiri berinisial RN, selasa 11/03 di JL.TB. Simatupang. Gg. Langgar Lk. XII kel, sunggal, kec. Medan sunggal. Acara Rekonstruksi mengenai peristiwa pembunuhan tersebut yang dilaksanakan tepatnya di area polsek sunggal dimulai di jam 15.30 wib selasa 20/05, yang dipimpin oleh Es. Saragih sebagai penyidik pembantu bersama-sama dengan Ds. Saragih dan ngatijan Selasa 20/05 Polsek sunggal kedatangan pihak keluarga korban (NH) dan pihak tetangga korban yang ingin melihat adegan Rekonstruksi ulang pembunuhan tersebut. Penutupan area tempat Rekonstruksi yang bertujuan untuk kelangsunggan dan kelancaran adegan Rekon-
struksi ulang tersebut, yang dilakukan oleh polsek sunggal. hampir menimbulkan kesalah pahaman antara petugas kepolisian dengan pihak keluarga korban. Yang bersikeras ingin melihat dan menyaksikan langsung di tempat Rekonstruksi tersebut Dari pantauan wartawan reportase yang melihat langsung di TKP, sebelum diadakannya adegan Rekonstruksi ulang pembunuhan tersebut, pihak para tamu sudah tidak bisa menjaga kesopanan dimulai dari menghina, memaki maki tersangka (RH) yang masih di dalam kurunggan
besi. Salah satu petugas kepolisian yang sedang bertugas sempat melarang mereka “jangan buat bising. tolong hargai, yang buat ribut tolong keluar saja . Ujarnya pak polisi kepada para tamu tersebut Terkait dengan pandangan wartawan reportase Di duga karna hal tersebut petugas kepolisian polsek sunggal khawatir dapat terjadinya kekerasan kepada tersangka dan bisa diduga akan mengganggu pelaksanaan Rekonstruksi tersebut, jika tetap bersikeras mengikuti kemauan para tamu yang ingin masuk melihat dan/ atau menyaksikan langsung ketempat Rekonstruksi tersebut. Pengawas tetap tidak mengijinkan siapapun kecuali petugas pengawas yang hanya berkepentingan saja yang diperbolehkan masuk ke tempat Rekonstruksi tersebut. alhasil Rekonstruksi berjalan lancar.”hargaian Birokrasi negara ini. (wns)
Para Pengungsi di Sumut Ibarat Duri Dalam Daging
Medan, Reportase Pengungsi (refugees) dan pencari suaka (asylum seekers),mereka adalah orangorang yang bukan sengaja datang sebagai imigran dengan motif ekonomi. Dalam rangka mencari penghidupan yang lebih baik, mereka terpaksa datang karena merasa terancam di negeri asalnya dan ingin mencari tempat yang lebih aman di negeri lain. Konvensi Status Pengungsi 1951 (Convention Relating to the Status of Refugee) menyebutkan bahwa pengungsi adalah mereka yang mengungsi ke negeri lain karena takut akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan (persecution) yang terjadi atas dasar perbedaan suku, agama, ras, etnis, golongan sosial, keyakinan politik , kelompok kepentingan, dan lain-lain. Pengungsi ada yang bertahan sementara di negeri lain untuk kemu-
dian kembali ke negerinya. Ada pula yang mengajukan suaka (asylum) ke negeri lain karena telah hilang harapan terhadap keamanan dirinya di negeri asalnya. Merekalah yang kemudian disebut sebagai pencari suaka (asylum seeker). Menurut catatan Badan PBB untuk Urusan Pengungsi (UN High Commissioner for Refugees) tahun 2010 jumlah pengungsi di dunia adalah sekitar 43.3 juta juta dimana 27.1 di antaranya adalah Internally Displaced Persons dan 15.2 juta jiwa adalah pengungsi (lintas negara). Negeri asal pengungsi yang terbanyak adalah berturut-turut Afghanistan, Irak, Somalia, Burma, Colombia, Vietnam, Eritrea, China, Sri Lanka, Turkey dan Angola. Sedangkan negeri tujuan pengungsi, ataupun yang kemudian menerima para pengungsi adalah Amerika Serikat, Canada, Australia, New Zealand, Netherlands, Denmark dan negara-negara Scandinavia (Swedia, Finlandia dan Norwegia). Indonesia sendiri tidak tergolong sebagai negeri tujuan pengungsian. Walaupun Indonesia pernah berpartisipasi dengan menyediakan Pulau Galang di Kepulauan Riau sebagai penampungan pengungsi asal Vietnam dan Cambodia (tahun 1979 – 1996) atas mandat dari PBB (UNHCR). Disamping Pulau Galang, pulau lain seperti Natuna, Tarempa dan Anambas juga menjadi tempat transit dan pemprosesan manusia perahu. Posisi Indonesia saat ini
lebih dikenal sebagai negeri transit pengungsi dari negeri Asia lain yang akan menuju Australia. Pengungsi yang menjadikan Indonesia sebagai negeri transit datang dari Irak, Afghanistan, Sri Lanka maupun Burma (etnis Rohingya). Kebanyakan pengungsi datang dengan menggunakan jalur laut (sebagai manusia perahu) dan memilih pantai selatan Jawa hingga ke Nusa Tenggara sebagai tempat bertolak menuju Australia. Dan Jawa Barat selatan adalah salah satu tempat bertolak paling ideal. Disamping karena merupakan titik terdekat menuju Pantai Chrismas Australia, juga karena pantai selatannya begitu panjang. Ideal bagi para mafia penyelundup manusia untuk berkelit dari otoritas keamanan laut. Sejatinya bukan hanya Jawa Barat. Rute lainnya adalah pantai selatan Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB hingga NTT. Indonesia sudah sejak lama menjadi negeri pilihan untuk transit menuju negeri idaman, Australia atau Selandia Baru. Tak sekedar transit, banyak oknum WNI yang ternyata turut memfasilitasi imigrasi gelap tersebut atau biasa disebut dengan penyelundup manusia (human smuggler). Sebelum kasus tahun 20112012, salah satu kasus yang terkenal adalah Tampa Incident Agustus 2001. Ketika itu sekitar 438 pengungsi Afghanistan terdampar di tengah laut internasional beberapa puluh kilomer dari Pulau Christmas. Mereka menumpang kapal Indonesia Palapa 1
“Gerakan Sinabung Membangun Desa” di Desa Perbaji dengan mengerahkan personel TNI berkejasama dengan Polres Tanah Karo, Pemkab Tanah Karo dan masyarakat dengan kekuatan personel TNI dari Kodim 0205/TK 95 orang, Yonif 125/ SMB 40 orang, Polres T.Karo 20 orang dan dari Dinas PU Tanah Karo 3 orang. “Sejak tanggal 08 April 2014 Bencana Erupsi Gunung Sinabung disampaikan bahwa Status Gunung Sinabung diturunkan dari “AWAS” menjadi “SIAGA”, dari 15 Desa
dan 2 Dusun yang direkomendasikan oleh BVMBG ada 9 Desa dan 1 Dusun yang sudah diperbolehkan untuk kembali ke desanya masingmasing, akibat bencana tersebut kondisi atap rumah banyak yang bocor dan rusak serta kondisi cuaca hujan hampir setiap hari turun, sehingga pengungsi masih tetap berada di Pos pengungsian, hasil survey dilapangan akibat erupsi gunung sinabung rumah masyarakat yang rusak diperlukan sekitar 246.551 lembar seng agar segera direalisasikan hingga saat ini ban-
tuan dari berbagai pihak telah terkumpul sekitar 23.000 lembar seng. Hingga saat ini kegiatan tersebut masih berjalan dan warga sangat antusias dalam kegiatan ini karena dimotori oleh personel TNI yang langsung turun ke lapangan tanpa kenal lelah, bahkan hari liburpun tetap bekerja sama dengan warga untuk memperbaiki atap rumahnya. Agar rumah tempat tinggalnya dapat di tempati dengan segera. ( rel)
Oleh Tani Rumapea , Kakanim Polonia, Medan
Kodim 0205/TK Bangun Desa Korban Bencana Gunung Sinabung
Medan,Reportase Wadan Satgasnas Sinabung Brigjen TNI Andogo Wiradimemberikan arahan kepada Letkol Inf Asep Sukarna Dandim 0205/TK selaku Dansatgas Tanggap Darurat Sinabung untuk segera merealisasikan perbaikan atap seng rumah yang rusak, akibat bencana erupsi Gunung Sinanbung Letkol Inf Asep Sukarna Dandim 0205/TK selaku Dansatgas Tanggap Darurat Sinabung setelah mendapatkan arahan dari Wadansatgasnas Sinabungsegera melaksanakanKarya Bhakti,
3
Polsek Sunggal Gelar Rekonstruksi Kasus Pembunuhan
Pangdam I/BB Buka TNI Manunggal Membangun Desa Medan,Reportase Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari, S. S.E, M.Mbuka Upacara TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-92 Ta. 2014 di lapangan SMP Negeri I DusunIX Lau Beringin Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang Medan,Rabu (21/5). Kepala Staf Angakatan Darat Jenderal TNI Budiman dalam amanatnya yang dibacakan Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari, S. S.E, M.M mengatakan Program TMMD Ke 92 adalah program lintas sektoral yang melibatkan TNI, Kementrian, Lembaga Pemerintah Non Kementrian dan Pemerintah Daerah serta segenap lapisanmasyarakat. Program ini diharapkan dapat mewadahi aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah pedesaan, karena proses perencanaan TMMD selalu diawali dengan melibatkan berbagai instansi dan masyrakat sebagai pelaku dan pengguna hasil TMMD, serta disusun dengan system “bottom up planning” maka peran dan kerjasama yang erat dari semua stakeholder baik Kementrian, Pemerintah non Kementrian, Pemerintah Daerah, BUMN/ BUMD, swasta yang mendukung partisipasi aktif masyrakat merupakan keberhasilan TMMD. “Dengan Program TMMD telah mampu membantu tugas pemerintah daerah dan akselerasi pembangunan di daerah dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memantapkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan program TMMD secara berkesinambungan dapat mewujudkan ketahanan masyarakat yang tanguh
Halaman
yang berperan selaku penyelundup manusia dengan bayaran tertentu. Mereka kemudian ditolong kapal MV Tampa yang berbendera Norwegia yang sedang berlayar di daerah tersebut. Sayangnya, otoritas Australia kemudian menolak menerima mereka di tanah Australia dan mengirim para manusia perahu tersebut ke negara Nauru untuk ditahan sementara dan diproses klaim suakanya. Terkait dengan begitu banyaknya kasus imigran gelap dan pengungsi/ pencari suaka yang menjadikan Indonesia sebagai negera transit, sejauh manakah peran dan tanggungjawab negara dan pemerintah daerah dalam menanggulanginya? Setiap manusia di dunia ini pasti memiliki HAM yang telah mereka bawa sejak mereka di lahirkan. HAM adalah hakhak yang memang seharusnya di dapat oleh setiap individu dimanapun mereka berada. Akan tetapi, setiap individu juga harus memenuhi tugas dan kewajibannya dahulu sebelum menuntut hak-hak mereka. Tak terkecuali bagi mereka para imigran gelap yang masuk ke Indonesia. Walaupun memang sebenarnya mereka telah melanggar hukum di Indonesia, dengan masuk ke dalam wilayah Indonesia secara ilegal dan tanpa dokumen yang lengkap. Bahkan, banyak dari para imigran gelap itu yang tinggal dan sudah menetap lama di berbagai wilayah di Indonesia ini. Sebenarnya, imigran gelap yang ada di Indonesia tidak hanya mereka yang memang masuk secara ilegal untuk menetap disini atau memang sudah tinggal lama disini namun tidak punya dokumen lengkap tentang diri mereka. Para pengungsi dari negara lain dan para pencari suaka yang masuk secara ilegal ke wilayah negara ini juga di kategorikan sebagai imigran gelap. Mereka bukannya tanpa balasan menjadi imigran gelap, selain karena takut akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan (persecution) yang terjadi atas dasar perbedaan suku, agama, ras, etnis, golongan sosial, keyakinan politik , kelompok kepentingan, dan lain-lain, mungkin mereka juga telah hilang harapan terhadap keamanan dirinya di negeri asalnya. Itulah yang mendasari mereka untuk mencari kehidupan lain yang lebih layak
walaupun cara yang mereka tempuh salah. Walaupun imigran gelap jelas-jelas menyalahi aturan yang ada di Indonesia, tapi mereka juga mempunyai hak asasi yang patut di pertimbangkan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah tidak boleh langsung memberi hukuman atau langsung mendeportasi para imigran gelap. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan hidup para imigran gelap dan tentunya mempertimbangkan hak asasi mereka. Tetapi di indonesia sendiri dalam penanganan imigran gelap memang sangat menjunjung tinggi HAM yang berlaku. Buktinya para imigran gelap yang tertangkap di perlakukan secara baik. Malah, mereka terkesan betah dengan perlakuan pihak negara kita. Dibandingkan negaranegara lain, dalam penanganan imigran gelap, memang negara kita lah yang paling unggul. Di Indonesia Ham untuk imigran gelap memang ditegakkan dengan adil. Indonesia sampai saat ini belum menjadi anggota (party) dari Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967 dan juga tidak mempunyai mekanisme penentuan status pengungsi. Oleh karena itu, selama ini Badan PBB yang mengurusi pengungsi (UNHCR) –lah yang memproses sendiri setiap permohonan status pengungsi di Indonesia dengan dibantu badan internasional lain seperti International Organization for Migration (IOM). Bagi mereka yang ternyata memang pengungsi, UNHCR berupaya mencarikan solusi yang berkelanjutan baginya, yang biasanya berupa pemukiman kembali ke negara lain untuk mana UNHCR bekerja sama erat dengan negara-negara tujuan. Per tanggal 1 Mei 2009 terdapat sekitar 439 orang yang diakui sebagai pengungsi, 821 orang pencari suaka dan 26 orang lainnya yang menjadi perhatian UNHCR di Indonesia (Arwan, 2012). Kendati belum menjadi pihak dari Konvensi Pengungsi 1951, pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah selama ini telah mendukung proses-proses suaka tersebut dengan mengijinkan pencari suaka masuk ke wilayah Indonesia, merujuk para pencari suaka ke UNHCR, dan
mengijinkan para pengungsi untuk tinggal di Indonesia sementara menunggu diperolehnya solusi yang berkelanjutan. Contoh terakhir adalah bagaimana rakyat Aceh dan pemerintah Indonesia bersedia menampung sementara pencari suaka Rohingya dari Myanmar yang terusir oleh rezim junta militer Myanmar dan dianggap sebagai tak punya kewarganegaraan (stateless persons). Tindakan pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah ini patut dipuji. Ini adalah implementasi dari asas non refoulement dalam Konvensi Pengungsi 1951 (tidak mengusir/ memulangkan kembali ke negeri asal apabila kondisi negerinya masih tidak kondusif). Langkah berikutnya adalah membantu pemprosesan status para pengungsi tersebut dan tidak sekali-sekali melakukan kekerasan terhadap mereka dalam segala bentuknya. Namun, itu saja tidak cukup. Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah dengan dukungan TNI/PORI juga harus mencegah dan menindak keras para penyelundup manusia asal Indonesia yang mengambil keuntungan dari penderitaan para pencari suaka dengan cara memfasilitasi, memberikan transportasi, dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan cara menipu, mengantarkan orang ke negeri lain melalui cara tidak resmi yang sekaligus melanggar hukum. Apalagi, Indonesia telah menjadi pihak (party) dari Konvensi PBB tentang Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (UN Convention Against Transnational Organized Crime 2000) dengan meratifikasinya sejak April 2009 melalui UU No. 5 tahun 2009. Kantor Imigrasi Polonia Medan saat ini mengawasi sekitar 800 pengungsi, terdiri dari oan tua dan anak-anak. Mereka ditempatkan di YPP I, YPP II, Wisma Sentabi I, Wisma Sentabi II, Wisma Lestari I, Wisma Lestari II, Wisma Shalom, Wisma Ayura, Wisma Cendana, Top In Hotel, Pelangi Hotel dan Wisma Sandi Putra. Pihak Imigrasi Polonia secara rutin mengadakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan juga kepada para pengungsi, dengan tujuan agar keberadaan para pengungsi tidak menjadi duri dalam daging msyarakat setempat. (TOB)
HARIAN REPORTASE Biro Daerah : Sumut : Jaya T Manalu (koordinator), Suwandi, Betman A Silaen, Parlindungan Siregar, Parekuin Limbong, Junaidi Putra, Bona Limbong, Jhon Rado Purba, Drs.Gabriel Tobing, Syarifuddin Syah, Abdul Saman, Budi. J Biro Binjai: Raskami Pinem (Kabiro), LN.Manalu. J Biro Langkat: Baharuddin (Kabiro), James Tobing J Biro Deli Serdang: . J Biro Sergai/Tebing Tinggi: Nur Ilham (Kabiro),Syahruddin J Biro Siantar/Simalungun: J Biro Tanjung Balai-Asahan : Tumbur P Hutabarat (Kabiro), Tjeng Siong (Wakabiro), M.Buyung Sitorus, Maulana Juang Harahap, Rosdiana, Ihsan Sitorus, Syahben.S, M.Hendra.S. J Biro Batubara: Salam Pranatha (Kabiro), Iskandar Tanjung,SH, M. Rajab J Biro Humbahas: Budiman Siambaton (Kabiro), Meri S, Eben Manalu, Ramses Simamora, Abdin Tinambunan J Biro Samosir: Pardiman Limbong (Kabiro), Baktiar Pasaribu, M.Roy Simamora,SH J Biro Toba Samosir: J Biro Dairi: J Biro Pakpak Bharat: J Biro Labuhan Batu Selatan: Mhd.Arifin.SE (Kabiro), Rudi Ansari Rambe,Asrul Harahap, Joko Susilo, Mulia Agung Hsb.S.Pdi. J Perwakilan Kep.Nias : Herman Jaya Harefa (Kepala), Donni Natalius Zendrato J Biro Nias Barat: J Biro Nias Selatan: J Biro Nias Utara: J Biro Sibolga/Tapteng: Nuruddin Hutapea(Kabiro),ASM Manulu,Tonnes Hutapea, Lukman Hutabarat, Leonard M.Hutabarat, Enda Bumi Pasaribu, Jamanurut Tambunan, James Situmorang. J Biro Taput: Petrus Lindung Siambaton,BE(Kabiro), Parlindungan H Sihombing, Tinggi Tua Tinambunan. J Biro P. Sidimpuan : J Biro Padang Lawas : Bonjovi Lubis (Kabiro), Ashary Hasibuan J Biro Padang Lawas Utara : Parlagutan Hasibuan (Kabiro), Ilyas Hasibuan, Ahmad Nasution, Hotman Harahap, Darus Harahap, Damlir Aritonang, Endar Muda Rambe. J Biro Madina: Isman Husairi,Spd.l (Kabiro). J Biro Tapsel : Erikson Pasaribu (Kabiro), Gonang Mendrofa, Herdin Simanjuntak, Uba Hasibuan J Biro Tanjab Barat : Budi Santoso (Kabiro), Nobon, Ahmad Husein, Darwis. J Perwakilan Riau : Supardi (Kepala), R.Aly Halawa(Korlip), Sunardi, Ahmad, Jasman. J Sub Biro Bagan Siapi-api : Sunarto (Kasub) J Biro Dumai: Abdul Manan(Kabiro) J Biro Bengkalis: Ir.Doni Indra (Kabiro), Hadimi. J Biro Rohil: Saparuddin Sipahutar (Kabiro), Suyoto J Biro Rohul: . J Biro Indra Giri Hulu : Roy Carli (Kabiro), Kalvin Sigalingging (Wakabiro). J Biro Indra Giri Hilir: M.Nurdin Ginting(Kabiro), Satimin, M.Toni Keliat, Rudi Irawan J Biro Kampar: Mentong Saragih (Kabiro), Rayonita Saragi, J Perwakilan Kep.Riau : Indra Sakti Barus (Ka.Perwakilan Kepri), Rendra TG Munthe,SH, JBiro Batam : Asriady (Kabiro), J Biro Anambas: Arthur (Kabiro), J Biro Natuna : Budi Hermanto,S.Sos,M.H (Kabiro), Hery Sonatha. J Biro DKI Jakarta: Asril (Kabiro). J Biro Bandung: Wilson Sijabat (Kabiro). J Biro Semarang: Win Murwo (Kabiro). J Perwakilan Jambi: . J Biro Batanghari: . JBiro Bengkulu: John Manurung (Kabiro). J Biro Lhokseumawe: Sri Wahyu Ningsih (Kabiro). Diberitahukan kepada khalayak ramai instansi pemerintah sipil maupun militer/kepolisian,perusahaan swasta maupun BUMN bahwa setiap wartawan Harian REPORTASE dilengkapi Id Card dan/atau surat tugas yang masih berlaku dan namanya tertera didalam box.
Sumatera Utara
Tahun KE V Edisi : 257 26 Mei s/d 1 Juni 2014
Lapen Jalan Desa Nanasiam Rusak Parah
kasekSD NEG 101110 ibu Farida wati Siregar.
SDN 101110 Lahirkan Juara di O2SN Kab.Paluta Paluta Reportase Beberapa cabang olah raga yang di pertandingkan dalam Olympiade olahraga siswa Nasional se-Kab Paluta yang baru di laksanakan oleh pihak dinas pendidikan Paluta banyak melahirkan atlet untuk tingkat sekolah dasar berasal dari SD NEG 101110 kec PD bolak Acara yang di selenggarakan Oleh pihak dinas pendidikan oleh Kabid Diknas dalam rangka mengolah ragakan masyarakat juga mencari bibit unggul dalam bidang olah raga untuk di bina menjadi atlet profesional dengan mengirimnya/sebagai utusan daerah ke tingkat yang lebih tinggi yang di laksanakan beberapa hari yang lewat dan di buka oleh Hakimuddin Siregar [kabid dikdas paluta ] merupakan suatu tindakan yang positif yang perlu mendapat dukungan dan perhatian di mana beliau juga berusaha untuk meningkatkan derajat daerah kab Paluta ini di bidang olah raga yang mana nantinya atlet yang sebagai utusan dari daerah ini bisa mengharumkan nama Kabupaten Paluta ini Adapun cabang olah raga yang di pertandingkan dalam olympiade olah raga siswa Nasional anantara lain tennis meja,bulu tangkis,lari, catur dll dan sewaktu biro Koran ini mengkomfirmasi mengenai kegiatan perlombaan ini ternyata banyak yang menjuari perlombaan tersebut untuk tingkat SD ternyata berasal dari SD NEG 101110 Pd bolak yang mereka ini merupakan wakil dari Kabupaten Paluta untuk bertanding di tingkat Provinsi mereka itu adalah YUNI Lubis kelas IV [empat] yang menjuarai catur untuk perempuan ,WIRA kelas V yang menjuarai perlombaan catur untuk putra, IRHAM FAHRURROJI Siregar juara II dalam pertandingan tennis meja dan beliaupun mendapat tugas sebagai utusan dari Kab Paluta ketingkat Provinsi dan juara III,juga juara harapan mereka kuasai. (P.H/A.NST)
Ditjen Dikti Laksanakan Verifikasi Wujudkan Perguruan Tinggi di Batu Bara Batu Bara, Reportase Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ( Ditjen Dikti) melakukan verifikasi serta fasilitasi terkait rencana Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang akan membuka Akademi Komunitas Batu Bara yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Selasa lalu, Dalam kegiatan tersebut nampak hadir Bupati Batu Bara H OK Arya Zulkarnain SH MM, Ketua DPRD Batu Bara, Komisi C dan Kadis Pendidikan Batubara. Kadis Pendidikan Kab Batu Bara Drs Darwis M,Si mengatakan tim dari Ditjen Dikti Fasilitasi dan Verifikasi di Pemerintahan Kabupaten Batu Bara khusus nya Dinas Pendidikan Batu Bara guna melihat kesiapan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara dalam mendirikan Akademi Komunitas Batu Bara. “Segala persiapan sudah dipersiapkan sedemikian rupa, apalagi dalam proses pendirian akademi tersebut, di dukung penuh oleh Bupati Batu Bara H OK Arya Zulkarnain SH MM. Sementara itu, Bupati Batu Bara H OK Arya Zulkarnain SH MM dalam sambutanya mengatakan pendirian perguruan tinggi ini merupakan cita – cita awal Pemerintahan Kabupaten Batu Bara, dimana kedepan diharapkan dengan berdirinya akademi ini, Pemerintahan Kabupaten Batu Bara dapat menciptakan Sumber Daya Manusia yang mampuni, dalam era indrustri Pemkab Batu Bara yang sudah di depan mata.(SP)
Pemko Sibolga Gelar Lomba Pengetahuan Lingkungan Hidup Tingkat Pelajar
Sibolga, Reportase Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi, bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan tanggung jawab semua setiap manusia. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan di sekitar kita sesuai kapasitas masing-masing. Hal ini dikatakan Walikota Sibolga Drs. Syarfi Hutauruk melalui Kepala Dinas Pendidikan Sibolga Drs. Alpian Hutauruk M.Pd dalam acara lomba pengetahuan lingkungan hidup tingkat SD, SLTP dan SLTA sederajat, Selasa (13/5). Menurutnya, lomba pengetahuan lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang lingkungan hidup termasuk pengelolaannya serta meningkatkan peran serta generasi muda dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. “Pendidikan dan pengetahuan tentang lingkungan hidup harus secara terus menerus dilakukan, karena itu merupakan salah satu faktor penting meraih keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup,” jelasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (LHKP) Sibolga Ir. Tumbur Harahap mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk membangun kepedulian siswa dalam melestarikan lingkungan hidup. Sejak dari kepedulian itu dimulai dari sekolah meningkatkan pengetahuan dan memotivasisiswa agar lebih kreatif dan kritis terhadap masalah yang terjadi pada lingkungan. “Peserta lomba diikuti SD/MI sebanyak 33 sekolah, SLTP 14 sekolah dan SLTA 14 sekolah. Kriteria penilaian untuk SD/MI yakni kesesuaian lukisan dengan tema dan isu lingkungan di Sibolga. Kesesuaian warna ketetapan waktu, kerapian dan keindahan serta kerja sama kelompok,” ujarnya. Sedangkan untuk SLTP kesesuaian poster dengan thema, kesesuaian warna, kreativitas, keindahan dan kerja sama kelompok, sedangkan untuk SLTA kriteria penilaian, kesesuaian isi dengan tema, sistematika penulisan (pembuka, isi dan penutup), vokal / artikulasi / intonasi dan gaya / mimik / improvisasi. “Adapun pemenang lomba untuk tingkat SD/MI juara I SD swasta RK No. I jumlah nilai 1.530, juara II SD No. 085115 dengan nilai 1.410 juara III SD No. 084080 dengan nilai 1.400. Kemudian juara IV SD No. 084092 dengan jumlah nilai 1.394,” jelas Tumbur Harahap. Sedangkan untuk SLTP juara I SMP Swasta Fatima I dengan jumlah nilai 1.722, juara II SMPN 2 Sibolga dengan jumlah nilai 1.719, juara III MTsN Sibolga dengan nilai 1.694 dan juara IV SMP Swasta Fatima 2 dengan nilai 1.539. Untuk tingkat SLTA juara I Rizkhita Martono Putri, siswa SMAN 3 Sibolga dengan nilai 1.196 juara II Ferry Irawan siswa swasta Tri Ratna dengan nilai 1.177. Juara III Nanda Mardiana siswa SMA Negeri 1 Sibolga dengan nilai 1.174 dan juara IV Destin Herlita siswa SMA Negeri 1 Sibolga dengan nilai 1.139. Kepala pemenang diberikan hadiah tropi dan uang pembinaan. (NRP)
Batu Bara, Reportase Kondisi badan jalan yang menghubungkan antara Dusun III Ke Dusun IV Desa Nanasiam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, semakin hari semakin rusak parah dan memprihatinkan, ditambah satu badan jalan lagi mengalami berlobang membuat pengguna jalan semakin kwatir. Pasalnya, Pengerjaan Proyek Lapen jalan tersebut tel;ah rampung dikerjakan, dimana pelaksanaan pekerjaan dinilai asal jadi, kini kualitas hasil pengerjaannya telah mengalami cacat mutu, proyek Program Pembangunan Infrastuktur Pedesaan(PPIP) tersebut menelan anggaran Rp.
250,000,000,- yang bersumber APBN, yang dikelola oleh BPD Desa sebagai kontraktornya. Demekian di utarakan oleh salah seorang warga Desa Nanasiam yang tidak mau dipublikasikan namanya,” Proyek lapen tersebut yang disinyalir terindikasi dugaan korupsi yang sudah selesai
dikerjakan, bahkan sudah diberitakan oleh Media terbit lokal,” ungkapnya. Dijelaskan, hasil dari kinerja dinilai telah menyalahi bestek , dimana material jenis kerikil yang dicampur dengan aspal pada badan jalan Desa telah mengalami kupak kapik, padahal proyek tersebut belum lama selesai dikerjakan, diduga pengerjaan lapen jalan Desa Nanasiam dikerjakan asal jadi sehingga terlihat material jenis batu kerikil yang dilapis serta di ikat dengan aspal siram telah rusak. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Penyalah gunaan Peraturan Pe-
merintah dan asset Negara(DPD LSM P4AN) Kabupaten Batu Bara, Muhammad Amin, menambahkan, pekerjaan yang dilaksanakan dalam pengerjaan lapen dikerjakan oleh OMS, dimana OMS adalah BPD, sepengetahuan menurut Amin Dana Pengerjaan Lapen jalan tersebut dikucurkan melalui rekening Desa, disini dinilai telah terjadi praktek korupsi serta pihak PPK telah berkonsfirasi dengan pihak kontraktor yaitu BPD selaku OMS serta Kepala Desa Nanasiam penerima dana untuk mengerogoti uang yang berasal dari APBN melalui kegiatan tersebut, tegasnya Amin.(SP)
Acara Harkitnas yang di pimpin wabup bapak H Riskon Hsb.di lapangan bawah Gunungtua.
kekinian kita secara nyata. Artinya Nasionalisme bukan sekedar diskursus dan wacana yang sorak sorai .dan yang jelas Nasionalisme yang di perlukan adalah Nasionalisme yang berkontribusi bagi kedaulatan dan harga diri bangsa..makna yang ke dua kita pada dasarnya menginginkan sebuah keharmonisan dalam perilaku kehidupan
bermasyarakat,berbangsa dan bernegara. Nasionalisme terbangun bukan dari perilaku saling menuding bukan saling menyalahkan dan bahkan bukan untuk saling menyingkirkan. Makna ketiga memberi rujukan bahwa kekuatan sebuah bangsa tercirikan dari bagaimana perbedaan dan kemajemukan dapat terkelola menjadi kekua-
tan itulah niat mulia untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang di miliki bangsa ini melalui sumpah pemuda pada 28-Oktober- tahun 1928 demikian juga Indonesia yang memiliki lebih 300 etnis,lebih 260 bahasa daerah juga kemajemukan agama yang ini merupakan suatu kekayaan sekaligus kekuatan yang perlu di gali dan di pertahankan (P.H/A.NST).
gan Pemkab Samosir, siswa SMA, SLTP dan SD. Dalam sambutan Menkominfo RI Tifatul Sembiring yang dibacakan oleh Wakil Bupati Samosir Drs. Rapidin Simbolon, MM mengatakan, dari titik awal kebangkitan nasional tahun 1908, kita sudah 106 tahun berproses menjadi bangsa yang berdaulat, dan memiliki identitas dan jati diri ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Dalam rangka tetap menjaga semangat dan nilai-nilai kebangsaan yang telah dirintis oleh pendahulu kita, kita tidak boleh lengah, tapi justru harus
semakin waspada dan cerdas dalam menghadapi berbagai perubahan dan kemajuan yang berproses secara terus menerus. Peringatan 106 tahun Kebangkitan Nasional yang mengambil tema “Maknai kebangkitan nasional melalui kerja nyata dalam suasana keharmonisan dan kemajuan bangsa”, tema ini mengandung tiga makna yang sekaligus menjadi instrument ukuran sejauh mana nilai nasionalisme teriplementasi dalam karsa, cipta dan karya. Makna nasionalisme saat ini bukan lagi kamuflase kerinduan
romantisme perjuangan masa lalu. Tetapi bagaimana kita mengimplementasikan romantisme perjuangan tersebut kedalam pola pikir, pola sikap dan perilaku kebangsaan selaras dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, semangat dan makna Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2014 ini adalah semangat untuk berani melakukan evaluasi diri, semangat bagi penguatan komitmen seluruh komponen dan potensi bangsa dalam membangun Indonesia kedepan yang lebih baik.(Pardiman Limbong)
Ditjen Bina Marga PU Kunjungan Kerja ke Samosir Samosir. Reportase Untuk melihat langsung kondisi infrastruktur jalan dan jembatan, Direktur Bina Pelaksana Wilayah I Ditjen Bina Marga Kementerian PU Ir. Wijaya Seta, MT dan Direktur Bina Pelaksana Wilayah III Ir. Ober Gultom, MT melakukan kunjungan kerja di kabupaten samosir beberapa waktu lalu didampingi Kasubdit I Ir. Osman Marbun, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Ir. Effendi Pohan dan beberapa kepala Satker pada Balai Besar Pelaksanan Jalan Nasional. Rombongan dari Kementerian Pekerjaan Umum ini disambut langsung Bupati Samosir Ir. Mangindar Simbolon didampingi Wakil Bupati Drs. Rapidin Simbolon, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. Pantas Samosir, Kepala Bappeda Marudut Tua Sitinjak, SP, M.Si, Asisten II Ekbang Drs. Penas Sitanggang, Asisten I Pemerintahan Drs. Mangihut Sinaga dan beberapa kepala SKPD lainnya di kawasan pariwisata Tuk-tuk Siadong. Kunjungan lapangan tersebut, dimulai dari jalan Pariwisata lingkar tuk-tuk, kemudian mengelilingi Pulau Samosir untuk melihat kondi-
Batu Bara, Reportase Upacara Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-106 di Kabupaten Batu Bara , disambut dengan hujan gerimis, namun cuaca yang dingin itu tidak mengurangi semangat para peserta untuk mengikuti upacara yang dipimpin oleh Bupati Batu Bara, H OK Arya Zulkarnain SH MM. Peringatan Harkitnas yang bertema ‘’Maknai Kebangkitan Nasional Melalui Kerja Nyata Dalam Suasana Keharmonisan dan Kemajemukan Bangsa’’ dilaksanakan di Lapangan Bola Kaki Jalan Perintis Kemerdekaan Lima Puluh, Selasa pagi (20/5) serta diikuti oleh pegawai di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara,Pelajar Kepolisian dan TNI. Seusai pelaksanaan upacara, OK Arya mengatakan melalui moment Harkitnas ini, diharapkan ada spirit baru Batu Bara, Ia mengajak seluruh masyarakat membangun Kabupaten Batu Bara dengan kebersamaan dan kekompakan dengan rasa bangga dan cinta kepada negeri ini. ‘’Jika pemerintah saja yang berkoar-koar namun masyarakat tidak ikut berbuat, percuma saja,’’. Sekecil apapun bentuk partisipasi itu, dikatakan Bupati, akan sangat berarti sekali untuk melaksanakan pembangunan. ‘’Contoh kecilnya saja dalam kebersamaan membersihkan lingkungan rumah. Begitu juga membangun kabupaten, saya yakin dan percaya, jika itu terus dilaksanakan insyallah pembangunan di Batu Bara ini akan terwujud.(SP).
Seratus Persen Siswa SMKN I Harian Lulus UN
Samosir Reportase . Berdasarkan Hasil Ujian Nasional sekolah T.A 2013/2014 di Smk N 1 Harian yang mengacu kriteria kelulusan yang mendasari Peraturan BSNP Tentang POS UN Maka Direktur SMK N I Harian Rustam Efendi Pasaribu, Spd,Msi mengundang para orangtua/wali siswa/i mengambil pengumuman Lulus/tidak lulusnya para peserta UN Kesekolah itu pada slasa 20-mei-2014 pukul 14.00wib. Sebelum pihak sekolah membrikan surat lulus/tidak lulus kepada para orangtua/wali , Rustam Efendi pasaribu spd,msi beserta anggotanya Marudut sitanggang spd,mm,Budi S.gultom sp menghimbau kepada orangtua agar siap menerima apa adanya lulus atau tidak lulusnya Putra/i nya . Namun stlah surat pengumuman di trima para orangtua murid , ternyata para peserta UN T.a 2013/2014 dinyatakan Lulus semuanya. B.simalango salah satu orangtua murid yang menghadiri acara pengumuman Lulus/tidak lulus itu, mengatakan kepada Reportase bahwa beliau sangat Mengharap kepada Pemerintah samosir dan juga kepada Instansi terkait agar merekrut siswa/i Lulusan terbaik dari SMK N I Harian untuk dijadikan sebagai Pegawai di bebera Instansi terkait yang ada di kab samosir ini. Jika pemkab samosir langsung merekrut siswa/i yang memiliki Nilai Terbaik , kemungkinan besar SMK N I Harian pasti akan semakin Jaya nantinya.(bp)
Warga Desa Turpuk Sagala Butuh Bidan Desa
Hardiknas ke 106 di Peringati di Samosir
Samosir. Reportase Pemerintah Kabupaten Samosir menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Ke-106 Tahun 2014, yang dilaksanakan di Tanah Lapang Pangururan selasa kemarin Bertindak sebagai pembina upacara Wakil Bupati Samosir Drs. Rapidin Simbolon, MM. Upacara tersebut diikuti oleh Sekdakab Samosir Ir. Hatorangan Simarmata, Wakapolres Samosir Kompol Adel Samosir, Pimpinan SKPD Kab. Samosir, Instansi Vertikal, TNI/Polri, Pegawai lingkun-
4
Bupati Batu Bara Gelar upacara Hari Kebangkitan Nasional
Wakil Bupati Paluta Pimpin Harkitnas PALUTA, Reportase Wakil Bupati Paluta H Riskon Hasibuan memimpin upacara Hari kebangkitan Nasional yang ke-106 20-Meiyang di pusatkan di lapangan bawah Gunungtua Kabupaten Paluta. Acara diikuti oleh para siswa dari tingkat SLTP,SLTA Sederajat, Satpol PP, Kesatuan Infantri Gunungtua, Barisan anggota KORPRI /perwakilan ,para pejabat /asisten Pemkab Paluta antara lain instansi kesehatan ,kejati, kepolisian, dan instansi lainnya. Adapun sebagai komandan upacara adalah Letda infantri Surya Marpaung dan sementara Inspectur upacara di ambil oleh wakil bupati Paluta yaitu bapak H Riskon Hasibuan dengan pelaksana penggerek bendera dan melagukan lagu kebangsaan di pecayakan kepada sisw/I SMA Negeri Padang Bolak Hari kebangkitan Nasional yang ke-106 kali ini mengangkat thema ‘Maknai kebangkitan Nasional melalui kerja nyata dalam suasana keharmonisan dan kemajemukan bangsa’ yang kesemua ini mengandung tiga makna yang sekaligus menjadi instrument ukuran sejauh mana nilai-nilai Nasionalisme terimplementasi dalam karsa,karya dan cipta
Halaman
si jalan lingkar dalam danau toba dan jalan pariwisata onan runggu-lagundi di kecamatan Onan Runggu yang selanjutnya dilanjutkan ke Tele hingga perbatasan antara Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi . Bupati samosir mengucapkan terimakasih atas waktu yang diberikan Direktur Bina Pelaksana Wilayah I Ditjen Bina Marga Kementerian PU Ir. Wijaya Seta, MT dan Direktur Bina Pelaksana Wilayah III Ir. Ober Gultom, MT untuk melakukan kunjungan di Kabupaten Samosir. Mangundar juga mengatakan Kabupaten samosir merupakan salah satu Kabupaten di kawasan Danau Toba, dimana kawasan danau toba berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2008 merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional dan berdasarkan PP nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025 menjadi urutan pertama dari 88 kawasan strategis pariwisata nasional, tentunya infrastruktur memiliki peran yang penting dalam mewujudkannya disamping peningkatan SDM.
Mangindar juga mengharapkan adanya kebijakan khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dalam meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan dalam mewujudkan kabupaten Samosir menjadi kabupaten pariwisata. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Ir. Effendi Pohan mengatakan bahwa Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST MSi dalam visi misi nya telah menetetapkan tahun 2018 kondisi jalan di Sumut 95% mantap, kondisi jalan ini tidak hanya untuk jalan provinsi tetapi termasuk juga jalan kabupaten dan jalan nasional, untuk itu Effendi Pohan sangat mengharapkan sinergi antara pemerintah kabupaten, pemprov dan kementerian PU untuk mengejar target yang telah ditetapkan tersebut melalui terobosanterobosan yang sesuai dengan peraturan yang ada. Ir. Wijaya Seta, MT selaku Direktur Bina Pelakasana Wilayah I ditjen Bina Marga mengatakan kagum melihat keindahan alam danau toba yang pernah dikunjungi be-
berapa kali. Melalui kunjungan ini telah mengetahui secara langsung kondisi infrastruktur di Kabupaten Samosir, untuk itu diharapkan kedepan perlu dibangun komunikasi dan kerjasama yang kongkret dalam melakukan percepatan pembangunan di kawasan Danau Toba. Sebagai tanda terima kasih atas kunjungan tersebut Bupati Samosir didampingi wakil Bupati memberikan cindramata berupa ulos kepada Direktur Bina Pelaksana Wilayah I Ditjen Bina Marga Kementerian PU Ir. Wijaya Seta, MT dan Direktur Bina Pelaksana Wilayah III Ir. Ober Gultom, MT melakukan kunjungan kerja di kabupaten samosir kamis (15/5), didampingi Kasubdit I Ir. Osman Marbun, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Ir. Effendi Pohan. (Pardiman Limbong)
Samosir Reportase. Sesuai temuan Reportase di salah satu desa yang ada di wilayah kec Harian masih ada yang tidak memiliki bidan desa yaitu tepatnya didesa Turpuk sagala. salah satu warga desa itu bernama Op Harianti sagala mengatakan keluhannya , bahwa para warga sangat membutuhkan Perhatian Pemkab samosir ,Dinas kesehatan Kab samosir agar menempatkan seorang bidan desa {bindes}didesa turpuk sagala pada tahun ini.. Ketika Reportase menemui Kepala Desa Turpuk Sagala Josail sagala,sekdes nya Livi evalina sagala membenarkan bahwa Warganya sangat membutuhkan bidan desa, beliau juga sudah pernah membuat surat permohonan kepada intansi terkait agar menempatkan seorang bidan desa didesanya, namun hingga saat ini blum membuahkan hasil. Kapuskes Kec Harian Mangatur L.tobing Skm saat ditemui Reportase di tempat kerjanya juga sangat prihatin terhadap warga desa turpuk sagala yang tidak memiliki bidan desa, padahal masyarakat sangat membutuhkan pertolongan kesehatan dari seorang bidan desa. Maka dengan Hal ini Reportase berharap kepda Pemkab samosir, DPRD Samosir dan trutama Dinas Kesehatan agar menempatkan seorang Bidan Desa di desa Turpuk Sagala dengan secepat mungkin , dan jganlah dianaktirikan desa tersebut.(bp)
Camat Harian dan Jajarannya Gotong Royong Samosir Reportase. Camat Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, Konrad Simbolon,SPd beserta jajarannya, Jumat (23/5) menggelar kegiatan gotong royong di sepanjang jalan lintas di wilayah kec Harian, sambil mengutip sampah yang ada dibadan jalan serta membakarnya. Para staf kecamatan yang ikut adalah Linda sinaga,Herminda Malau ,Uti silaban,Ronald silalahi,Menanti manic,Torang Tamba,firman sihaloho,Singal Gurning, Nurmida situmorang melakukan Jumat bersih di sepanjang jalan lintas di wilayah kec Harian ,sambil mengutip sampah yang ada dibadan jalan serta membakarnya, tampak salah satu stapnya Linda sinaga sedang ruas jalan. Para Linmas kantor kec Harian juga membersihkan halaman kantor tersebut dengan memakai mesin pemotong rumput. Kegiatan Jumat bersih ini sangat perlu dicontoh setiap kepala Desa beserta masyarakat yang ada diwilayah kec Harian agar lingkungan kita tampak bersih dan indah.(BP)
PENGUMUMAN Mencari Biro Daerah Redaksi Harian Reportase saat ini membutuhkan Biro/Perwakilan Daerah, Labuhanbatu, Labura, Tobasa, Tanah Karo, Kep. Riau, Riau, Jambi, Aceh. Bagi yang berminat hubungi Redaksi atau via Hp. 0821 6032 0069
Sumatera Utara
Tahun KE V Edisi : 257 26 Mei s/d 1 Juni 2014
DPK LSM LPPI Minta Aparat Tegakkan Supremasi Hukum Di Madina
Madina, Reportase Dewan Pimpinan Kabupaten Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Pengembangan Pembangunan Indonesia Mandailing Natal (DPK LSM LPPI Madina) meminta aparat hukum agar segera menuntaskan kasus pengeroyokan dan penganiayaan wartawan Madina, Jeffry Barata Lubis yang terjadi pada 25 Maret 2014 lalu di depan Lapas Klas IIB Panyabungan oleh puluhan OTK yang diduga suruhan salah satu narapidana yang sedang mendekam dijeruji besi. Hal itu disampaikan Ketua DPK LSM LPPI Madina, Abdul Mansur Lubis kepada wartawan, menanggapi terkait lambannya proses hukum terhadap penuntasan kasus tersebut.
Nissan Extrail BB 5 R Milik Pemkab Madina Tak Jelas Rimbanya Madina, Reportase Mobil Dinas Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Nissa Extrail dengan nomor BB 5 R tidak jelas rimbanya, informasi yang dihimpun keberadaan mobil ini masih belum juga di kembalikan oleh Pjs Bupati Madina, Bapak Aspan yang sekarang menjabat Kadis Perkebunan di Medan. Informais yang dihimpun dari Dinas Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Madina, melalui Kabid Aset, Efendi Siregar, Pemkab Madina sudah pernah menyurati Aspan agar segera mengembalikan mobil Pemda tersebut, tetapi sampai sekarang mobil tersebut belum dikembalikan kepada Pemda Madina, dugaaan mobil tersebut masih berada di medan. “sudah pernah disurati, tapi belum ada respon dari Bapak Aspan”, sebutnya. Informasi yang dihimpun dari Bagian Umum, mengatakan bahwa kenderaan Nissan Extrail BB 5 R masih belum juga di kembalikan oleh Pjs Bupati Madina, Bapak Aspan. “kita sudah melayangkan surat kepada beliau yang tujuannya agar kenderaan tersebut dipulangkan ke Pemda Mandailing Natal, namun sampai sekarang kita belum dapat jawaban kapan akan dikembalikan, sebut Ikbal. (ihn).
KUPT Panyabungan Pantau US Sampai Hari Ketiga Madina, Reportase Kepala Unit Pelakasan Teknis (KUPT) Panyabungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) pantau Ujian Sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD)/Sederajat hingga hari ketiga ujian, Ujian Sekolah di Kecamatan Panyabungan berlangsung aman dan terkendali, tidak ada kendala yang besar yang terjadi. Demikian dikatakan KUPT Panyabungan Safaruddin disaat memantau ujian sekolah di SD 080 dihari ketiga, Rabu (21/05). Lebih lanjut dikatakannya, dihari ujian pertama Seketaris Daerah Kabupaten Madina bersama dengan rombongan Dinas Pendidikan Madina langsung turut hadir Kadis Pendidikan Madina memantau Ujian Sekolah di SDN 081, SD Adnani, SDN 088, SDN 115. Dihari kedua Ujian Sekolah yang mana bertepatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), KUPT Panyabungan juga menyempatkan untuk memantau ujian sekolah di SDN 112 Parbangunan seusai upacara Hari Kebangkitan Nasional. “dihari kedua Ujian Sekolah kita hanya bisa pantau satu sekolah SD saja, karena pagi harinya mengikuti upacara Hari Kebangkitan Nasional” katanya. Disaat disinggung mengenai bagaimana proses ujian sekolah sampai hari terakhir, Safruddin mengatakan sampai hari ketiga ini proses Ujian Sekolah berlangsung dengan aman dan terkendali, tidak ada kendala atau hambatan yang berarti. “alhamdulillah proses Ujian Sekolah tingkat SD/Sederajat berlangsung dengan aman dan terkendali” terangnya. Kepala Sekolah SDN 080 Basaniah saat ditanya mengenai proses Ujian Sekolah mengatakan alhamdulillah proses Ujian Sekolah berlangsung dengan aman. Jumlah peserta ujian yang terdaftar sebanyak 107 siswa, tetapi yang mengikuti Ujian Sekolah hanya sebanyak 106 siswa. Satu siswa sudah berhenti sekolah dikarenakan penyakit, dia berhenti sekolah di kelas enam, sehingga namanya sudah terdaftar dalam peserta Ujian Sekolah” terangnya. (ihn)
Sekda Provsu :
Korpri Masih Kurang Melekat di Hati Madina, Reportase Organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) masih kurang melekat dihari para anggotanya, hal ini disebabkan kegiatan KORPRI masih terfokus yang sifatnya seremonial. Demikian dikatakan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara, H. Nurdin Lubis, yang juga Sekda Provsu pada pidato sambutan musyawarah KORPRI Kabupaten Mandailing Natal, (22/05). “kita menyadari bahwa organisasi KORPRI masih kurang melekat di hati para anggotanya, hal ini tidak bisa dipungkiri karena memang kegiatan KORPRI yang berjalan selama ini masih terfokus pada hal-hal yang sifatnya seremonial, seperti hari ulang tahun KORPRI”. “Kegiatan lainnya yang belum menyentuh subtansi kebutuhan utama PNS seperti kesejahteraan, pengembangan karier, perlindungan hukukm dan jaminan hari tua. Untuk itulah tugas dan tanggung jawab dewan pengurus kedepan diharapkan akan lebih terarah dalam membina dan memberdayakan semua anggota KORPRI dalam meningkatkan solidaritas, soliditas serta kesejahteraan anggota dan keluarga”, harapnya. Lebih lanjut dijelaskannya, organisasi KORPRI bukan organisasi massa atau organisasi profesi biasa karena organisasi KORPRI tidak dapat dipisahkan dari kedinasan karena kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan. Anggota KORPRI juga dituntut untuk bekerja lebih profesional memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan ; tertib administrasi yaitu menyampaikan persyaratan-persyaratan administrasi secara jelas dan sederhana sehingga tidak ada lagi istilah mempersulit masyarakat ; pelayanan juga harus tertib waktu dan tidak bertele-tele, sehingga masyarakat tidak merasa kecewa ; transparancy yaitu bekerja jujur dan memberikan informasi yang nyata dan terbuka. Terang Nurdin. (ihn)
“bila dicermati dengan teliti, memang terlihat jelas adanya dugaan permainan hukum dalam penuntasan proses hukum kasus ini. Pasalnya, bukti-bukti awal yang mengarah pada adanya dalang atau aktor intelektual penyebab terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan terhadap wartawan ini terlihat pasalnya tidak dimasukkan dalam Berkas acara perkara (BAP)“ ujarnya Kemudian lanjutnya, adanya dugaan oknum yang terli-
bat dalam kejadian tersebut tidak dikutsertakan menjadi tersangka, padahal berdasarkan keterangan korban dalam media, puluhan OTK yang mengendarai 2 unit mobil L300 jenis Pick up dan Mini Bus (ambulance) berbalut stiker partai Hanura dimana salah satu mobil tersebut bergambar Caleg No 10 Dapil 1 Ali Makmur, melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap dirinya, ditambah lagi korban tidak mengenal sama sekali oknum pelaku pengeroyokan
apalagi mempunyai masalah dengan pelaku sebelumnya. Sambungnya, bukti adanya sms masuk berbunyi satonga mate dot lombom-lombom, aman do Bg (setengah mati dan lembam-lembam, amankan Bg) dalam handphone oknum narapidana yang sedang mendekam di penjara yang juga caleg No 10 Dapil 1 sekaligus ketua DPC Partai Hanura Madina berinisial AMN yang sebelum kejadian sempat mengajak korban (jeffry Barata Lubis) berkelahi te-
lah disita kepolisian Polres Madina, diduga merupakan bukti jelas adanya aktor dibalik terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan tersebut“ paparnya “saya yakin, apabila aparat hukum dalam hal ini Polres Madina bekerja profesional dan tidak setengah hati maka kasus ini akan terungkap dengan jelas sampai ke akarnya dengan menerapkan pasal 170 sub 351 jo 55 dan 56, pasti keadilan dan penegakan supremasi hukum akan tercipta“ tegasnya. (ihn)
Polres Madina Kabulkan Rekontruksi Ulang Penyeroyokan Terhadap Wartawan Madina, Reportase Polres Mandailing Natal akhirnya mengabulkan permohonan rekontruksi ulang dari pihak korban JBL, yaitu wartawan media cetak terbitan Medan yang dikeroyok sejumlah orang pada bulan Maret lalu. Rekontruksi ulang ini digelar di tenpat kejadian yang sebenarnya yaitu di depan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Panyabungan, Jumat (23/5). Dari pantauan di depan LP, rekontruksi ini berjalan lancar berlansung mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai sekitar pukul 12.15 WIB dipimpin oleh beberapa orang perwira di Polres Madina, adegan demi adegan dilakukan mulai dari adegan awal di dalam LP di saat Jeffry adu mulut dengan salah seorang nara pidana AMN. Menurut korban JBL, selama proses rekontruksi ulang
itu, ada beberapa kekurangan dan tidak dibuat dalam adegan rekontruksi. “Sedikit kekurangan, termasuk teriakan “itu si jeffry kejar dia, teriakan dari salah seorang yang telah masuk ke halaman LP, itu tidak jelas di dalam adegan, karena teriakan itulah yang membuat saya lari, kemudian tidak ada penekanan dari penyidik untuk mengusut siapa oknum yang berteriak tersebut, padahal teriakan dari salah seorang pelaku itu bisa sebagai pintu masuk utk mengetahui aktor intelektual dalam kasus ini. Dan diantara tersangka dan saksi yang mengenal saya adalah yang bernama Leman, tetapi dalam kasus ini dia tidak dijadikan tersangka,” beber Jefry. Jeffry juga menilai, dalam kasus ini penyidik belum mengaitkannya kepada pasal 55, padahal dengan pasal 55 ini bisa diketahui sebab musabab
terjadinya tindakan upaya pembunuhan itu terhadap dirinya. “Yang menjadi pertanyaan bagi saya, mengapa Leman yg mengendarai mobil pick up dan namanya masuk dalam BAP tidak dijadikan sebagai tersangka,” tanya Jeffry. Dan adegan di dalam LP, menurut Jeffry, AMN alias Jaganding membantah dan membuat keterangan sendiri, AMN menurut Jeffry tidak mengakui jika malam itu AMN mengejar dirinya keluar melewati pintu steril, sementara saksi dan pegawai serta Tamping (napi pembantu pegawai LP)melihat dan membenarkan kesaksian dirinya dan membantah keterangan jaganding. Perbedaan dari rekontruksi pertama dengan reka ulang kali ini menurut pantauan termasuk adegan terakhir, yaitu penyerahan satu unit hand phone yang disita dari nara
pidana yaitu AMN. Dimana Kapolres Madina AKBP Mardiaz meminta Kepala LP untuk menyita hand phone AMN jika ada, lalu Kepala LP yang diperankan oleh salah seorang petugas kepolisian meminta bawahannya bernama Darwin menyita HP, dari Darwin diserahkan kepada Arifin, lalu Arifin menyerahkan kepada KPLP H Bisran Batubara, selanjutnya Hand Phone AMN itu diserahkan kepada Kepala LP dan terakhir diserahkan kepada Kapolres. Petugas kepolisian yang dimintai keterangan mengatakan rekontruksi ulang ini berdasarkan permohonan dari korban.”Ini sesuai dengan permohonan pihak korban agar dilakukan rekontruksi ulang, selebihnya silahkan hubungi pimpinan,” sebut perwira yang tak mau namanya dikorankan. (ihn)
SMAN-1 Panyabungan Selatan Bangun Musholla Dengan Dana Swadaya Madina, Reportase Pembangunan musholla SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan terus berlanjut meski dengan dana dari swadaya. Saat ini pembangunannya sudah selesai 50 persen. Oleh karena itu dana pembangunan musholla terus dibutuhkan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kepala SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan, Sukhyar S.Pd mengatakan bahwa pembangunan musholla tersebut akan terus berlan-
jut. Sehingga sangat diharapkan bantuan dari pada dermawan dalam bentuk apapun guna pembangunan musholla tersebut. Karena menurutnya keberadaan musholla tersebut sangat penting bagi siswasiswanya disekolah itu. Karena Pendidikan agama secara ilmu dan amaliyah harus ditanamkan sejak dini kepada anak, sebagai pondasi yang kuat untuk menopang dan menahan beban dinamika kehidupan yang semakin hari
semakin kompleks.Anak dengan dasar religi yang kuat akan lebih siap menghadapi kehidupan. Disebutkan,”Rencana pembangunan musholla tersebut sudah lama dan saat ini baru dapat terwujud. Semua dana pembangunan musholla itu merupakan swadaya, dikumpul dari bantuan donator, sumbangan partisipasi warga sekolah, sumbangan orang tua murid dan sumbangan murid. Nantinya kita harapkan
dengan selesainya bangunan musholla itu akan menjadi pusat tempat praktik keagamaan bagi siswa,”sebut Sukhyar “Kita ucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggitingginya bagi segenap yang telah menyumpang pembangunan musholla tersebut dan seperti mengutip kalimat, Barang siapa yang membangun mesjid karena Allah,maka akan diberikan istana untuknya di surga (HR.Muslim),” ucapnya. (reb)
Menteri PDT Buka KPDT Expo 2014 di Tapteng Pandan, Reportase Sorganya Indonesia itu ada di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Sebab, Tapteng memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yakni, gunung, laut, rimba, pantai, danau maupun sungai (Gulripads). Yang langka ditemui seluruh daerah di Indonesia, bahkan dunia yang memiliki kekayaan alam selengkap Tapteng. Ibaratnya, Tapteng merupakan sebuah mutiara yang terpendam. Demikian diungkapkan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Dr HA Helmy Faishal Zaini dalam sambutannya saat membuka pagelaran KPDT Expo II tahun 2014, Senin (19/5) malam yang dipusatkan di Lapangan Sepakbola Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Pembukaan pagelaran KPDT Expo II tahun 2014 tersebut ditandai dengan pemukulan alat musik khas Batak “Tagading” secara serempak oleh Menteri PDT, anggota DPR RI Marwan Dasopang, Sekretaris Menteri PDT, Dr Ir HM Nurdin MT, Kepala BAPPEDA Prov Sumut, M Arsyad Lubis mewakili Gubernur Sumut dan Bupati Tapteng Raja Bonaran Situmeang SH MHum. Hadir pada acara itu, para Deputi Kementerian PDT, para Bupati peserta KPDT Expo, pimpinan dan anggota DPRD Tapteng, para Muspida Tapteng, Ketua TP PKK Ny Normaida Bonaran Situmeang, para pimpinan SKPD, para Camat, tokoh agama dan tokoh masyarakat se Tapteng serta ribuan masyarakat turut menye-
marakan pagelaran tersebut. “Surga Indonesia itu sebenarnya ada di Tapteng, sebab Tapteng memiliki seluruh unsure Gulripads. Saya akan sampaikan ini kepada Presiden dan teman-teman menteri, bahwa di Indonesia sebenarnya ada mutiara yang terpendam, yang selama ini terabaikan yakni Tapteng. Ini tidak saya buatbuat, karena saya tadi sudah melihat keindahan alam Tapteng saat menuju Barus sebelum meresmikan RSUD Barus dan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kawasan Wisata Makam Papan Tinggi,” ujarnya yang mengaku kagum. Disamping itu, Tapteng juga memiliki potensi produk-produk unggulan kabupaten (Prukab) seperti padi, karet, kopi, kakao, dan potensi sumberdaya laut, khususnya ikan Tuna yang banyak ditemukan diperairan Samudera Hindia sepanjang tahun. “Saya lihat tadi saat mengunjungi seluruh stand pameran, potensi yang dimiliki Tapteng begitu lengkap dan potensial, baik berbagai objek wisatanya yang begitu indah dan layak menjadi salah satu destinasi wisata nasional maupun berbagai komoditi produk unggulan kabupaten yang sangat luar biasa. Sebenarnya tidak ada alasan Tapteng untuk menjadi kabupaten tertinggal,” katanya. Namun Helmy mengaku untuk menjadi sebuah kabupaten maju tidak lagi masuk kategori daerah tertinggal, menurutnya Tapteng masih butuh proses 2 sampai 3 tahun kedepan kare-
na walaupun perkembangan Tapteng saat ini sangat menggembirakan, akan tetapi Tapteng belum termasuk dari 70 kabupaten yang pada tahun ini dicabut statusnya dari kabupaten tertinggal. “Dari 183 kabupaten tertinggal di Indonesia 70 kabupaten diantaranya tahun ini akan kita cabut statusnya dan kita naikkan menjadi kabupaten berkembang. Sayang Tapteng belum masuk diantara 70 kabupaten tersebut. Sebenarnya Tapteng tidak perlu terburuburu untuk melepas status daerah tertinggal, lebih baik fokus membenahi seluruh infrastruktur yang ada, tingkatkan PAD melalui sektor-sektor potensial dan manfaatkan lahan-lahan tidur yang saya lihat masih banyak agar pertumbuhan ekonomi kabupaten beserta masyarakatnya lebih meningkat lagi,” tuturnya. Sementara itu anggota DPR RI Marwan Datopang yang juga merupakan staf ahli Menteri PDT dalam sambutannya mengaku siap membantu Tapteng untuk keluar dari ketertinggalannya dengan daerah lain. Marwan yang berasal dari PKB itu juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah memilihnya. “Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Tapteng keluar dari status sebagai daerah tertinggal pada tahun 2015 mendatang,” katanya. Kepala Bappeda Sumut M. Arsyad Lubis juga mengaku bahwa Tapteg sebenarnya merupakan salah satu daerah
di Sumatera Utara potensinya begitu lengkap, hanya selama ini belum dikelola dengan baik, akan tetapi Arsyad optimis dalam dua tiga tahun kedepan dengan berbagai program yang dirancangkan oleh Bupatinya maka Tapteng akan berubah menjadi salah satu kabupaten termaju. Bahkan Arsyad yakin Tapteng akan menjadi sentra perekonomian di kawasan Pantai Barat Sumut. Sebelumnya Bupati Tapteng Raja Bonaran Situmeang dalam sambutannya menyampaikan Pemkab Tapteng akan terus berupaya untuk keluar dari status daerah tertinggal dengan melakukan berbagai program pembangunan pemanfaatan segala potensi yang ada khususnya pada pariwisata guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Melalui momen KPDT Expo ini, saya mencanangkan Tapteng keluar dari status daerah tertinggal pada tahun 2015 mendatang. Sayonara daerah tertinggal selama datang Tapteng daerah maju. Saya optimis ini akan tercapai karena Tapteng sebenarnya memiliki keragaman potensi kekayaan alam, berbagai macam potensi produk unggulan yang sangat berprospek, jika dikembangkan oleh karena itu, saya meminta dukungan dari Menteri PDT maupun Gubernur Sumatera Utara untuk tetap membantu Tapteng agar terlepas dari status daerah tertinggal ini,” pungkas Bupati (NRP)
Halaman
5
Bupati Madina Kembali Lantik Pejabat Eselon III dan IV Madina, Reportase Bupati Mandailing Natal (Madina) kembali melantik pejabat eselon III dan IV, pengambilan sumpah dan pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Madina, Rabu (21/05) pada pagi hari. Pengambilan sumpah dan pelantikan dipimpin Bupati Madina melalui Seketaris Daerah Kabupaten Madina H. M. Yusuf. Berdasarkan Keputusan Bupati Mandaling Natal Nomor 821.2/395/K/2014 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktual dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, yang ditetapkan di Panyabungan pada tanggal 16 Mei 2014. Berdasarkan lampiran Keputusan Bupati Madina Nomor 821.2/395/K/2014, ada sebanyak 43 pejabat yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari jabatan struktual dilingkungan Pemkab Madina. Sebanyak 26 pejabat Eselon III yang diangkat atau dipindahkan, 5 pejabat eselon IV yang diangkat atau dipindahkan, dan 5 pejabat yang diberhentikan dari jabatan struktual. Diantaranya, Marwan Fauzi, S.Sos golongan III/d dari staf menjadi Pj. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab Madina, Zulkhairi, SE golongan IV/a dari Seketaris BPBD menjadi Kabag Tapem, Hendra P. Batubara, SSTP golongan IV/a dari Kabag Tapem Menjadi Seketaris Dinas Perhubungan dan Informatika, Arbiuddin Syahputra Hrp, SSTP, MM, golongan IV/a dari Kabag Humas dan Protokol menjadi Kakan Perpustakaan dan Arsib Daerah, Arieska, AP golongan IV/b dari Seketaris Dinas Perhubungan menjadi Seketaris BPBD, Drs. Abd Kholik golongan IV/a dari Kabid Ekonomi pada Bappeda menjadi Kabid Kebersihan dan Pertamanan pada BLHKP, Pirman Lubis, ST golongan IV/a dari Kabid Kebersihan dan Pertamanan pada BLHKP menjadi Kabid Pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan. (ihn)
SMKN 1 Panyabungan Lulus 100 % Madina, Reportase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal meraih kelulusan 100%, hal ini dikatakan Kepala Sekolah H. Sutan disekolah, usai memberikan sambutan kepada ratusan orang tua murid sebelum mengambil hasil Ujian Nasional, selasa (20/05). “alhamdulillah tingkat kelulusan Ujian Nasional tahun ini mencapai seratus persen (100%), dimana jumlah seluruh peserta yang mengikuti Ujian Nasional sebanyak 323 siswa, semuanya lulus” Dari pantauan wartawan, terlihat para siswa SMK Negeri 1 Panyabungan menjerit bahagia setelah melihat namanya dipapan informasi lulus ujian, terlihat juga beberapa murid menangis karena rasa syukurnya. Para siswa juga dilarang oleh pihak sekolah untuk merobekkan surat atau kertas hasil Ujian Nasional tersebut, karena sekolah tidak akan memberikan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) apabila tidak membawa surat tersebut. Salah seorang murid SMK Negeri 1 Panyabungan, Rindiani, saat dikonfirmasi mengatakan, dirinya sangat bersukur karena dia dan semua teman-temannya lulus, dia juga sangat berterima kasih kepada Sekolah SMK Negeri 1 Panyabungan, Kepala Sekolah dan Guru-guru kami yang telah memberikan ilmu kepada kami semua. “Kami mengucapkan terimakasih kepada Kepala Sekolah dan staf kantor, serta guru-guru kami yang telah membimbing kami selam tiga tahun lamanya, sungguh jasamu tidak dapat kami balas dengan sesuatupun” terangnya dengan rasa haru. (ihn)
Masyarakat Terus Kembangkan Tanaman Holtilkura Madina, Reportase Masyarakat Desa Hutanamale, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terus mengembangkan berbagai tanaman holtilkura. Salah satunya, tanaman kol yang tumbuh subur di desa yang berada kaki Gunung Sorik Marapi itu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah seorang warga Puncak Sorik Marapi, Kholik, Tanaman kol menjadi pekerjaan tetap masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi pemasaran hasil panennya tidak terlalu rumit. “Saya melihat, prospek tanaman kol di Desa Hutanamale perlu dikembangkan secara propesional. Artinya, masyarakatnya perlu diberikan pembekalan dan bantuan agar bisa dikembangkan untuk pertumbuhan eknomia di tengah-tengah masyarakat,” katanya. Dengan kondisi lahan masyarakat begitu subur bagi tanaman holtikultura, Desa Hutanamale bisa dijadikan sebagai daerah destinasi tanaman holtikultura di Mandailing Natal. “Prospek ini cukup bagus ini bisa dimasukkan Pemkab Madina melalui dinas terkait dalam pengembangan desa-desa di kaki Gunung Sorik Marapi. Karena saya yakin selain bisa berguna bagi masyarakat, juga akan membah PAD bagi pemerintah,” ungkapnya. Informasi yang dihimpun, Desa-desa lain yang ada di Kecamatan Sorik Marapi juga cocok untuk tanaman kol dan tanaman holtikultura lainnya. Hal ini disebabkan dari unsur hara dalam tanah, cuaca mendukung dan masyarakat belum mempergunakan pupuk organik. (reb)
Kabupaten Madina Gelar Musyawarah Korpri Madina, Reportase Musyawarah Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Mandailing Natal (Madina) digelar, acara berlangsung di gedung serba guna, Kamis (22/05). Musyawarah tersebut dihadiri juga oleh Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Sumatera Utara. “Kepengurusan KORPRI periode 2005-2010 yang dikukuhkan pada tanggal 28 desember 2005 telah lama berakhir, sehingga kepengurusan KORPRI sebagai wadah bernaung bagi anggota KORPRI tidak dapat berjalan dan berfungsi dengan baik. Musyawarah Kabupaten KORPRI ini merupakan amanat pasal 52 anggaran dasar KORPRI dalam Keppres Nomor 24 tahun 2010 tentang pengesahan anggaran dasar Korps Pegawai Republik Indonesia, dimana muskab ini bertujuan agar KORPRI dapat terus tumbuh dan berkembang sebagai sebuahh organisasi yang makin solid dan semakin profesional”, terang Caretaker Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Madina. Plt Bupati Madina dalam sambutannya berharap “pada musyawarah Kabupaten ini dapat menyusun kepengurusan yang dapat bekerda secara maksimal dan menyusun program kerja yang tentunya dapat bersinergi dengan RPJMD Kabupaten Madina, sehingga KORPRI dapat berperan dalam mensukseskan visi dan misi serta program prioritas di Kabupaten Mandailing Natal yang kita cintai”, harap Bupati. (ihn)
Tebing Tinggi & Sergai
Tahun KE V Edisi : 257 26 Mei s/d 1 Juni 2014
Peserta UN Tamsis Tebing Tinggi Lulus 100 Persen Tebingtinggi, Reportase. Berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan Nasional, ada 3 (tiga) factor penunjang yang dapat meningkatkan operasional sekolah, pertama adanya factor institusi kelembagaan, tersedianya fisik fasilitas sarana prasarana sekolah yang memadai,factor keberadaan persiapan guru (tenaga pengajar) yang memiliki tenaga skill serta adanya factor pemerintah dan masyarakat yang dapat memberikan motivasi dan apresiasi atas peningkatan kualitas perkembangan dunia pendidikan. Ketiga aspek penunjang tersebut merupakan sesuatu hal yang tidak dapat terpisahkan dari program dunia pendidikan,saling bersinergi dan berkolaborasi,demikian dihadapan ratusan orang tua siswa .Ketua Perguruan Taman Siswa (Tamsis) kota Tebingtinggi Drs. Ki Mhd Ardi mengatakan disaat berlangsung acara pengumuman kelulusan hasil Ujian Nasional (UN) tingkat SMA dan SMK Tahun Ajaran 2013-2014 tepatnya aula/ruangan multi media Perguruan Taman Siswa .Selasa (20/5). Dalam sembutan itu Ki Ardi menyebutkan, “ sebagai tenaga pendidik dan pengajar atas warisan leluhur almarhum Ki Hajar Dewantara. Perguruan Taman Siswa yang memiliki motto tutwuri handayani ingkarso sing telodo tetap menanamkan eksistensi sipat kekeluargaan menjalin hubungan harmonis luhur terutama bagi keluarga besar dan alumni Perguran Tamansiswa dan sesama masyarakat luas. Untuk itu, atas kehadiran orang tua siswa SMA/SMK kelas 12 yang telah memberikan spirit/dukungan kepercayaan dalam mensekolahkan anaknya ke Perguruan Taman Siswa. Ketua Perguruan Ki Mhd Ardi beserta segenap guru pamong lainnya mengucapkan terima kasih kepada orang tua siswa yang hadir,” sebab kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada Perguruan Taman Siswa dapat menjadi cemeti para Pamong untuk lebih meningkatkan kualitas bidang akademik dalam proses belajar mengajar, selain itu guna menggapai perubahan ke-arah yang lebih baik kedepan. Perguruan taman Siswa bersedia di kritik serta menerima saran yang bernilai positif dari masyarakat luas, ujar Ardi.Sedangkan bagi siswa-siswi yang telah lulus. Ki Ardi menghimbau untuk dapat mempersiapkan diri agar dapat meneruskan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, sementara bagi siswa yang tidak berniat meneruskan pendidikan ”jadilah anak yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain dengan upaya dapat mengukir karya prestasi yang baik dilingkungan masyarakat,”jangan terpengaruh pergaulan bebas, narkoba dan kejahatan lainnya, himbau Ardi Salah seorang, orang tua siswa M. Idris warga Berohol, ketika dikonfirmasi disela-sela pengambilan Surat Kelulusan Hasil Ujian (SKHU) menyebutkan,bahwa setelah mendengar anaknya lulus dalam mengikuti UN yang dinyatakan lulus 100 persen,dirinya meresa senang dan lega, kendati selama ini dirinya bersusah payah untuk membiayai kebutuhan sekolah, “tetapi setelah mendengar anaknya lulus , semua kepenatan menjadi hilang , demikian sebut M.Idris yang masih mempunyai tanggungan anak didik sebanyak 7 orang lagi. Sedangkan beberapa orang tua lainnya Guntur dan Soleh menilai bahwa sejak Ketua Perguruan Taman Siswa kembali dijabat oleh Ki Mhd Ardi, perubahan peningkatan kualitas dan kondisi sekolah dikatakan secara bertahap diakui sudah mulai membaik, namun disarankan kepada Perguruan Taman Siswa hendaknya dapat menyediakan beberapa unit mobil Patroli sekolah, guna mengontrol dan mengawasi anak-anak yang nongkrong bolos disaat jam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung. Hadir dalam kesempatan itu, diantaranya Ketua Perguruan Taman Siswa Tebingtinggi Drs.Ki Mjd Ardi Ketua Pendidikan Perguruan Tamn Siswa Ki Joko Sulistyo BA Kepala Sekolah SMK Ki Drs.Suhartana,MM. Pamong Ki Abdul Rahman, Ki Saibun,ratusan Orang tua siswa masyarakat. NITT
Asyik Nyabu, Mantan Kepala Rusunawa Tebing Tinggi Diciduk
Tebingtinggi, Reportase. Lagi asyik menikmati sabu dikediamannya jalan LKMD lingkungan I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Tebingtinggi. Mantan Kepala UPTD Rusunawa Kota Tebingtinggi AHS alias Dayat (42) akhirnya diciduk petugas. Senin malam (19/5). PNS yang kini bertugas di Kantor Kesbangpol dan Limas itu bersama dua rekannya terpaksa meringkuk disel tahanan. AHS diketahui tinggal di Jalan Kutilang kompleks Perumahan Purnama Deli Kecamatan Bajenis, sedangkan dua orang temannya juga berhasil diringkus Satnarkoba Polres Tebingtinggi yaitu KHW alias Hendra (33) dan BS (16), keduanya warga Jalan LKMD Lingkungan I Kelurahan Lalang Kota Tebingtinggi. Ketiga tersangka kemudian di gelandang ke Mapolres Tebingtinggi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, dari tersangka pertugas berha-
sil mengamankan barang bukti satu paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, satu alat hisab bong, timbangan takar elektronik dan dua buah mancis. Diketahui, bandar sabu-sabu adalah Kusno Hendro. Dari penjelasan AHS ketika menjalani pemeriksaan di Mapolres Tebingtinggi, dia mengaku malam itu baru pulang kondangan dari wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, sekembalinya, ia ingin mengambil sepeda motor yang dititipkan di rumah Kusno
Tampak AHS (satu kiri) tersangka pengguna narkoba , KHW (tengah) dan BS ketika jalani pemeriksaan di Mapolres Tebingtinggi.
Hendra, tetapi ketika sampai, dilihatnya mereka berdua sedang asyik memakai sabusabu. “Karena diajak, saya mau, tak lama kami digerebek pihak kepolisian”, jelas AHS. Kasubbag Humas Polres Tebingtinggi, AKP Syahril
Daulay membenarkan bahwa tiga tersangka sedang asyik memakai sabu-sabu, tersangka dijerat dengan pasal 112 dan 114 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. NITT
tertangkap melakulan pelanggaran akan dikenakan sanksi tegas penilangan dan penertiban, sedangkan khusus bagi keberadaan mobil angkot tidak diperbolehkan menggunakan kaca gelap , wajib memasang tariff trayek, papan trayek dan mahkota trayek, apabila ketentuan itu dilanggar, pihak petugas Dishub akan mengambil tindakkan tegas penilangan dan penertiban. Sedangkan bagi pengemudi beca bermotor (bettor) yang menggunakan gandengan bak penumpang , dilarang menggunakan plat Pol BK hitam,bila kedapatan, petugas akan bertindak melepas bak gandengan tersebut, demikian diruang kerjanya. Rabu (21/ 5) hal itu dijelaskan Kadis Perhubungan H.Syafrin Harahap, SH melalui Kepala bidang Perhubungan darat (Kabid Hubdat) M.Yusdi Sinulingga,SH didampingi Kasie Angkutan Arffan Hasibuan. Selain melakukan penert-
iban terhadap angkot dan bettor. Dishub kota Tebingtinggi yang telah memiliki gedung pengujian kenderaan bermotor (PKB) secara bertahap sudah melakukan program pengujian terhadap sejumlah armada transportasi lainnya, kemudian untuk memudahkan pelayanan bagi kalangan supir pengguna transportasi jalan, Dishub juga telah melakukan perbaikan fasilitas lampu jalan, marka jalan ,traffick light dan trotoar jalan, dinilainya sudah semakin membaik terang Yusdi diamini Kasie angkutan Arffan Hasibuan. Dikatakan, dalam rangka menyambut Hut kota Tebingtinggi ke 97 mendatang Dishub melaksanakan perlombaan fasilitas armada angkot dan bettor terbaik ,hadiah pertama Rp 1 juta rupiah, hadiah kedua Rp 750 ribu, hadiah ketiga Rp 500 ribu plus beberapa hadiah hiburan ,hadianya akan diberikan pada hari H. 1 Juli 2014 mendatang. NITT
Pertahankan WTN Dishub Tebing Tinggi Gencar Lakukan Razia
Kabid Hubdat M.Yusdi Sinulingga,SH (kanan) didampingi Kasie Angkutan Arffan Hasibuan berikan penjelasan tentang seputar penertiban.
Tebingtinggi, Reportase. Guna mempertahankan piala Wahana Tata Nugraha (WTN) Tahun 2014 serta peningkatkan pencapaian kegiatan operasional kedepan . Dinas Perhubungan Kota Tebingtinggi tetap gencar melakukan razia penertiban menindak tegas para pengemudi mobil angkutan kota (Angkot) dan beca bermo-
tor (Bettor) yang melanggar aturan, sesaui acuan penegakkan Peraturan Walikota (Perwa) No 2 Tahun 2014 tentang penyelenggara angkutan kenderaan bermotor di wilayah kota Tebingtinggi. Bagi mereka kalangan pengemudi/supir transportasi ankot dan bettor yang tidak mematuhi ketentuan, apabila
Halaman
6
Perlombaan Metra pada PIN Tahun 2014
Cermin Theater Sergai Terpilih Wakili Sumut di Pentas Nasional Sei Rampah, Reportase Setelah menyandang predikat sebagai Juara Terbaik I pada Lomba Pementasan Media Tradisional (Metra) Kabupaten/Kota tingkat Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Tahun 2014. Cermin Theater Serdang Bedagai (Sergai) kembali mendapat kesempatan menunjukkan penampilan terbaiknya mewakili Propinsi Sumut pada Perlombaan Metra Pekan Informasi Nasional (PIN) yang dijadwalkan akan digelar 23-27 Mei 2014 mendatang di Kabag Humas Sergai Dra. Indah Kota Padang Sumatera Barat. Dwi Kumala Penghargaan ini diberikan setelah Cermin Theater mampu merebut gelar Juara Terbaik I di tingkat Regional Sumatera pada tanggal 14-15 April 2014 lalu di Hotel Treva Jakarta. Penyeleksian Pertunjukan Metra dilakukan oleh dewan juri yang terdiri dari praktisi seni, akademi dan praktisi komunikasi (Komnifo) berlangsung Dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Juri Nomor 316/Tim.Seleksi/IV/ 2014, dari 18 Provinsi yang diseleksi yang masuk sembilan besar finalis yakni Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat dan Papua. Terkait hal itu, Kabag Humas Setdakab Sergai Dra. Indah Dwi Kumala (inzert) disela-sela waktu kerjanya mengatakan bahwa Group Cermin Teater harus mempersiapkan timnya dengan sebaik-baiknya agar dapat tampil maksimal di final nanti, Selasa (20/5). PIN dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat dibidang pengelolaanvant teknologi informasi dan komunikasi. Acara PIN ini merupakan puncak peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 106 tahun 2014, yang kegiatannya berupa diskusi, edukasi dan sosialisasi. Event yang telah diselenggarakan sejak tahun 2009 diisi dengan kegiatan utama Festival Petra Tingkat Nasional, Sarasehan Metra dan Kelompok Informasi Masyarakst (KIM), Temu Wicara, Aneka Lomba serta pameran Produk Informasi dan Produk KIM. SBNI
Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala photo bersama dengan Group Cermin Theater usai lomba pementasan Lomba Pertunjukan Media Tradisional Kabupaten/Kota seSumut Tahun 2014 di Hotel Inna Dharma Deli tanggal 15 April yang lalu.
Pemko T.Tinggi Sosialisasi Pelaksanaan Ketenagakerjaan
Tingkat Kelulusan UN SMA Tebingtinggi 100 Persen Program IPA Raih Peringkat I Sumut
Disaat berlangsung pengumuman hasil UN TA 2014. Ketua Perguruan Taman Siswa Tebingtinggi Ki Drs. Mhd Ardi beri sambutan dihadapan ratusan para orang tua siswa.
Tebingtinggi, Reportase. Tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN) tahun 2014 SMA/MA/SMK dan paket C di Kota Tebingtinggi 100 persen. Sedangkan UN SMA meraih peringkat terbaik II se Sumut dengan nilai 8,15 dan SMK peringkat III se Sumut dengan nilai 33,37. Untuk program IPA, Kota Tebingtinggi meraih peringkat I dengan rerata nilai UN 8,26 dan program IPS mendapat peringkat II dengan rerata nilai UN 8,07”, demikian disampaikan Kadisdik Tebingtinggi Drs H Pardamean Siregar
MAP saat pengumuman hasil Ujian Nasional, Selasa (20/5) di Aula Kantor Dinas Pendidikan Jalan KL Yos Sudarso Tebingtinggi. Kadis Pendidikan Pardamean Siregar didampingi Kabid Dikdasmen Drs Joner Sitinjak menjelaskannya, jumlah peserta SMA terdaftar 1.987 orang dan yang mengikuti ujian nasional (UN) 1.975 orang dan yang tidak mengikuti 12 orang dengan persentase kelulusan seratus persen. Untuk peserta Madrasah Aliyah (MA) terdaftar 309 or-
ang, peserta yang mengikuti ujian 305 dan tidak mengikuti 4 orang dengan persentase kelulusan juga seratus persen. Sedangkan jumlah peserta SMK terdaftar 1.835 orang, yang mengikuti ujian 1.819 orang dan tidak mengikuti 16 orang dengan persentase kelulusan 100 persen. Untuk kesetaraan paket C jumlah peserta 248 orang, yang mengikuti ujian 170 orang dan tidak mengikuti 78 orang dengan persenatase kelulusannya 100 persen. Pada kesempatan itu, Ka-
dis Pendidikan Tebingtinggi juga mengingatkan para kepala sekolah bahwa dalam pengambilan ijazah tidak boleh dikutip bayaran, “Kalau orangtua ada memberikan semacam tanda ucapan terimakasih, itu namanya rezeki, tapi tidak boleh ada pengutipan uang ijazah oleh kepala sekolah. Hasil pengumuman UN SMA/MA/SMK dan Keseteraan Paket C ini sudah kita sampaikan kepada Walikota Tebingtinggi”, kata Pardamean Siregar. NITT
Bupati Sergai Pimpin Apel Gelar Pasukan Simpatik Toba Sei Rampah, Reportase Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman memimpin apel Gelar Pasukan Simpatik Toba tahun 2014 yang diikuti jajaran personil Polres Sergai, TNI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Gelar apel pasukan Simpatik Toba dilaksanakan di Lapangan Mapolres Sergai, Kecamatan Sei Rampah, Senin (19/5). Turut mendampingi Bupati
Soekirman pada gelar apel yakni Kapolres Sergai AKBP. Anies B. Purnawan S.Ik, M.Si, Wakapolres Kompol Drs Supriatmono SH, PSi, Kakan Kesbanglinmaspol Drs. Purba Siregar, Kakan Satpol PPDrs. Amir Panggabean dan Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala. Kapolri Jenderal Polisi Drs. Sutarman dalam pidatonya dibacakan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman mengatakan tahun 2014 yang merupakan tahun politik, se-
Bupati Sergai Ir. H. Soekirman sedang menyampaikan amanat Kapolri Jenderal Polisi Drs. Sutarman dalam apel Gelar Pasukan Simpatik Toba di Lapangan Mapolres Sergai, Kecamatan Sei Rampah, Senin (19/5).
bagaimana yang telah diketahui bahwa tahapan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) sudah berjalan dengan aman dan tertib. Pesta demokrasi bangsa Indonesia masih akan terus berlanjut dengan Pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres dan Cawapres), dimana sebelumnya akan dilaksanakan kampanye terbuka sehingga akan terjadi mobilitas massa dan kendaraan dalam
jumlah besar oleh pendukung maupun simpatisan Capres dan Cawapres. Menghadapi situasi tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Sutarman menghimbau seluruh jajaran Korlantas di Indonesia mempersiapkan langkah-langkah antisipasi secara taktis maupun teknis, karena jumlah kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi. Hal ini menunjukkan pada kita
Bupati Sergai Ir. H. Soekirman sedang memeriksa kesiapan pasukan pada apel Gelar Pasukan Simpatik Toba di Lapangan Mapolres Sergai, Kecamatan Sei Rampah, Senin (19/5).
bahwa tingkat keselamatan dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan lalu lintas masih sangat memprihatinkan, ujar Kapolri. Jika tidak dilakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan tingkat keselamatan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, maka kejadian Lakalantas dan korban yang ditimbulkan
akan terus meningkat. Operasi Simpatik tahun 2014 dilaksanakan serentak oleh seluruh jajaran Polda di tanah air selama dua puluh satu hari mulai tanggal 19 Mei hingga 8 Juni 2014. Pelaksanaan operasi ini mengutamakan kegiatan preemtif, preventif dan penindakan pelanggaran lalu lintas secara edukatif, jelas Kapolri Jenderal Polisi Drs. Sutarman.SBNI
Bupati Sergai Ir. H. Soekirman sedang menyematkan tanda pita Operasi Simpatik Toba 2014 secara simbolis kepada masing-masing perwakilan personel pengamanan pada apel Gelar Pasukan Pasukan Simpatik Toba di Lapangan Mapolres Sergai, Kecamatan Sei Rampah, Senin (19/5).
Plh Walikota Tebing Tinggi Drs.H.Agussalim SOSIALISASI PERATURAN PELAKSANAAN KETENAGA KERJAAN DI KOTA TEBING TINGGI.
Tebingtinggi, Reportase. Plh Walikota Tebing Tinggi Drs.H.Agussalim Selasa(13/5) di gedung Balai Latihan Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi membuka kegiatan sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan yang berlangsung selama 2 hari diikuti 50 orang peserta dari pengusaha,asosiasi pengusaha,pekerja dan serikat pekerja. Drs.H.Agussalim dalam pengarahanya berbagai peraturan pemerintah merupakan intrumen penting dalam meningkatkan program-program pemrintah khususnya dibidang ketenagakerjaan, dan pembangunan ketenagakerjaan bukanlah tugas semata pemerintah tetapi seluruh masyarakat terutama pengusaha,pekerja dan pihak-pihak terkait. Disampaikan Pemerintah sudah banyak menerbitkan UU atau Peraturan tentang ketenagakerjaan,guna menciptakan iklim yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh namun aplikasinya belum sebagaimana diharapkan, contohnya Upah minimum Kota Tebing Tinggi 2014 ditetapkan Rp.1.540.000,namun menurut pengamatan kami hanya beberapa perusahaan saja yang menerabkan ketentuan ini. Dan banyak lagi UU yang belum diterapkan disetiap perusahan diantaranya Manajemen K-3 tentang keselamatan kerja, UU No.13 tahun 2013 yang mengatur tentang jam kerja,cuti,system pengupahan masih belum diaplikasikan disetiap perusahaan sesuai dengan ketentuan,dan ini mengakibatkan sering terjadi perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha, Ujar Drs.H.Agussalim. Dikatakan Drs.H.Agussalim Sosialisasi ini menjadi sangat penting, agar semua pengusaha dan pekerja/buruh tahu apa yang harus dilakukan sehingga harmonisasi hubungan industrial dapat tercapai,untuk itu saya harapkan kepada peserta agar dapat mengikuti sosialisasi ini dengan baik, demikian juga kepada narasumber agar menjelaskan tentang peraturan-peraturan ketenagakerjaan dengan jelas dan rinci. Sebelumnya memberikan laporan BM.Tambunan Kabid Tenaga Kerja Dinas Sosial Tebing Tinggi bahwa Sosialisasi ini dengan mendatangkan narasumber dari BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Pakam,BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa,Pengawas dan mediatotr dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provsu dan Kabid Pengawasan dan mediator Dinas Sosial Tenaga Kerja Koperasi Kabupaten Sergei. Materi pelajaran yang disosialisasikan diantaranya UU.No 24 tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan,Peraturan Perusahaan,Aplikasi UMK/UMSK,THR dan Sistem Pengupahan, Sistem Manajemen K-3,Lembaga kerjasama Bipartit, UU.No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No.21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/buruh.NITT
Tebing Tinggi & Sergai
Tahun KE V Edisi : 257 26 Mei s/d 1 Juni 2014
Pemko T.Tinggi Tingkatkan SDM PNS Dibidang Hukum Daerah
Pemko Tebing Tinggi tingkatkan SDM PNS dibidang hukum daerah, Kabag Hukum dan Organisasi Pemko Tebing Tinggi Siti Masita Saragih.SH.MH di gedung Hj.Sawiyah.
Tebingtinggi, Reportase. Pemerintah kota Tebing Tinggi melalui Bagian Hukum dan Organisasi Sekertariat Pemko menyelenggarakan penyuluhan hukum terkait legal drafting/penyusunan produk hukum daerah di Pemko Tebing Tinggi, yang diselenggarakan Selasa (20/ 5) di gedung Hj.Sawiyah diikuti PNS dari SKPD,Kantor Camat,Lurah se Kota Tebing Tinggi dengan narasumber dari Kanwil Kemenkum Ham Provinsi Sumatera Utara. Kabag Hukum dan Organisasi Pemko Tebing Tinggi Siti Masita Saragih.SH.MH dalam kata pengantarnya menyebutkan bahwa kegiatan penyuluhan ini dimaksudkan untuk menambah wawasan dan ilmu bagi PNS dilingkungan Pemko Tebing Tinggi khsususnya yang dalam tugasnya membidangi hukum. Siti Masita Saragih mengatakan kegiatan ini sangat penting, khususnya tata cara melahirkan produk-produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, dengan harapan kedepannya akan lebih baik dan memahami sepenuhnya tentang keharusan dalam membuat suatu produk hukum. Salah seorang narasumber Eka.N.A.M Sihombing SH.M.Hum dalam paparan yang berjudul Teknik Perumusan Norma Dalam Perundang-undangan, menjelaskan tentang jenis norma Peraturan daerah, Pengertian Norma dan Perundangundangan,teknik memperbaiki Substansif,cirri-ciri Bahasa Perundang-undangan (vide petunjuk 243) dan merumusmkan Norma hukum secara baik. Sementara itu narasumber lainnya Rudy Hendra Pakpahan.SH.M.HUM dengan judul materi yang disajikan Pembentukan Produk Hukum daerah berdasarkan undang-undang N0.12 tahun 2011 dan Peraturan Dalam Negeri No.1 tahun 2014.NITT
T.Tinggi Raih Penghargaan TPID Berprestasi 2012 Kawasan Sumut Tebingtinggi, Reportase. Kota Tebing Tinggi raih Penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Berprestasi 2013 untuk kawasan Sumatera. Penghargaan tersebut langsung diserahkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan di terima oleh Walikota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan MM, di Jakarta, Rabu (21/05) ketika Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPID V yang diikuti oleh 233 TPID. Dalam pidatonya, Presiden RI mengatakan, pemberian penghargaan TPID ini merupakan bentuk apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan sekaligus diharapkan dapat memotivasi daerah lainnya untuk semakin meningkatkan perannya dalam mewujudkan stabilitas harga serta mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional. Hal ini disampaikan Walikota Tebing Tinggi melalui Kepala Bagian Administrasi Humas PP Kota Tebing Tinggi Drs. Bambang Sudharyono kepada pers di Kota Tebing Tinggi. Pada Rakornas kali ini juga dihasilkan tiga kesepakatan penting, yakni meningkatkan kerjasama antardaerah di bidang ketahanan pangan melalui dukungan perencanaan program kerja dan penyediaan anggaran di daerah. Kedua meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi surplus defisit pangan di setiap daerah oleh TPID untuk menjadi acuan dalam melakukan kerjasama antardaerah dan terakhirmeningkatkan kapasitas pengelolaan kerjasama antardaerah, antara lain melalui bimbingan dan konsultasi bagi TPID yang difasilitasi oleh Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID. Pada Rakornas V TPID 2014 kali ini jumlah Pemerintah Daerah yang berpartisipasi jauh lebih banyak daripada Rakornas tahun sebelumnya yang hanya diikuti oleh 95 TPID. Hal ini sejalan dengan pesatnya pertambahan TPID dalam setahun terakhir, menunjukkan besarnya komitmen para Kepala Daerah dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan perekonomian di daerah. Rakornas ini juga dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI dan undangan lainnya. Penyelenggaraan Rakornas ini merupakan kerjasama antara Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri, yang tergabung dalam Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID. Dalam pidatonya, Presiden Republik Indonesia, menegaskan pentingnya meningkatkan ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga pangan bagi kesejahteraan masyarakat di tengah masih tingginya risiko yang dapat mempengaruhi produksi dalam negeri dan ketidakpastian ekonomi global. Selain itu, penguatan koordinasi dan sinergi dalam pengendalian inflasi perlu terus diupayakan karena faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh karakteristik daerah dan penyelesaian atas permasalahan struktural. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia dalam laporannya menyatakan bahwa untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan komitmen yang kuat dari Kepala Daerah serta tersedianya data dan informasi yang akurat sebagai dasar untuk menjajaki kerjasama antara satu daerah dengan daerah lain. Gubernur Bank Indonesia juga menambahkan perlunya 4 langkah strategi dalam pengendalian daerah yang di arahkan untuk tercapainya “4K” yaitu Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi ekspektasi. Pada momentum tersebut, Presiden Republik Indonesia menyerahkan penghargaan kepada daerah-daerah yang memiliki TPID dengan kinerja terbaik tahun 2013 yang mewakili Kawasan Sumatera, Jawa dan Timur Indonesia. Berbeda dengan sebelumnya, pemberian penghargaan TPID kali ini terdiri atas dua kategori, yakni “TPID Terbaik” dan “TPID Berprestasi”. NITT
Halaman
7
Sergai Tekankan Penguatan Peranan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Sei Rampah,Reportase Wakil Bupati Serdang Bedagai (Wabup Sergai) Syahrianto SH menekankan pentingnya penguatan peranan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) untuk menjamin tersedianya pupuk bersubsidi bagi masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikannya ketika membuka rapat koordinasi KP3 Kabupaten Sergai di Aula Pangeran Bedagai kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Rabu (21/5). Acara tersebut dihadiri Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah M.Si selaku Ketua KP3, Wakapolres Sergai Soepriatmono Kadis Pertanian dan Peternakan (Kadis Tannak) Ir. Syafaruddin MSi, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, perwakilan SKPD , Produsen Pupuk (PT.PIM) dan PT Petrokimia Gresik serta UPTD Dinas Pertanian. Menurut Wabup Syahrianto, pupuk dan pestisida merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian sasaran produksi nasional. Karenanya pemerintah berupaya sekuat tenaga untuk memastikan tersedianya pupuk dan pestisida ini. “Khusus untuk penyediaan pupuk, Pemkab Sergai telah
menerapkan subsidi pupuk yang menyebabkan harga pupuk relatif lebih murah dan terjangkau oleh petani,” jelas Wabup. Syahrianto menegaskan bahwa tugas dan fungsi KP3 di tingkat Kabupaten/Kota harus lebih ditingkatkan. KP3 berkewajiban untuk mengawasi penyaluran pupuk terutama pupuk bersubsidi. Tugas KP3 adalah melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida di wilayah masingmasing baik melalui pemantauan langsung maupun tidak langsung terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk,” jelasnya Wabup Sergai. Selanjutnya Wabup juga
SAMBUTAN : Wabup Sergai Syahrianto, SH memberikan sambutan pada rapat koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Sergai di Aula Pangeran Bedagai kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Rabu (21/5).
menjelaskan bahwa KP3 juga memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan kegiatan masing-masing instansi/unit kerja terkait yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pupuk dan pestisida yang meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, mutu, harga, jumlah, penyimpanan, penyaluran dan efek samping yang ditimbulkan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitar. Selain itu pupuk dan pestisida bersubsidi hanya diberikan kepada petani yang masuk dalam daftar Rencana Defenitif Ke-
butuhan kelompok (RDKK). Sebelumnya Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi yang juga selaku Ketua KP3 menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran pupuk bersubsidi, kebutuhan pupuk harus berdasarkan kebutuhan riil pertanian, perkebunan, peternakan dan pertambakan yang disusun secara berkelompok dalam bentuk RDKK serta penyaluran pupuk bersubsidi tanpa RDKK adalah ilegal, jelas ketua KP3. Pada tahun 2014 Kabupaten Sergai mendapat alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi
untuk sektor pertanian sesuai dengan Peraturan Bupati Sergai Nomor 5 Tahun 2014 yakni Pupuk Urea sebanyak 14.627 Ton, pupuk SP.36 sebanyak 6.144 Ton, pupuk ZA sebanyak 6.122 Ton, pupuk NPK sebanyak 11.729 Ton dan pupuk organik sebanyak 2.909 ton. Sedangkan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sampai dengan bulan April 2014 adalah Pupuk Urea sebanyak 1.828 ton, pupuk SP.36 sebanyak 920 Ton (14,97%), pupuk ZA sebanyak 494 Ton (8,07%), pupuk
NPK sebanyak 1.632 Ton (13,91%), dan pupuk organik sebanyak 96 ton (3,30%). Diakhir sambutannya Ketua KP3 Haris Fadillah dihimbau agar diberlakukannya deregulasi pendaftaran pupuk dan pestisida, sehingga petani dapat memilih jenis pestisida sesuai dengan kebutuhan dan peruntukkannya. Pada kesempatan yang sama Kadis Tannak Syafaruddin memaparkan materi yang berjudul optimalisasi kinerja komisi pengawasan pupuk dan pestisida Kabupaten Sergai.SBNI
Menkominfo RI Tifatul Sembiring :
Harkitnas Momentum Evaluasi Diri dan Semangat Berkarya Membangun Perubahan
Bupati Sergai Ir. H. Soekirman sedang menerima laporan kesiapan Perwira Upacara Asisten Pemum Drs. Ramses Tambunan M.Si pada Upacara Harkitnas ke-106 di halaman kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Selasa (20/5).
Bupati Sergai Ir. H. Soekirman sedang menerima laporan Komandan Upacara (Danup) Kakan Kesbang, Politik dan Linmas Drs. Purba Siregar pada Upacara Harkitnas ke-106 di halaman kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Selasa (20/5).
Bupati Sergai Ir. H. Soekirman tengah menyampaikan sambutan dihadapan ratusan PNS pada Upacara Harkitnas ke-106 di halaman kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Selasa (20/5).
Sei Rampah,Reportase Sudah lebih dari seratus tahun kita berproses untuk menjadi bangsa yang berdaulat, memiliki identitas dan jati diri ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam rangka tetap menjaga semangat dan nilai-nilai kebangsaan yang telah dirintis oleh para pendahulu, kita tidak boleh lengah tapi justru harus semakin waspada dan cerdas dalam menghadapi berbagai perubahan dan kemajuan yang berproses secara terus menerus tersebut. Hal ini dikemukakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Tifatul Sembiring dalam sambutan
1928 adalah momentum perjuangan kaum muda yang berjuang demi tegaknya Bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Revolusi kemerdekaan yang membangun nasionalisme menjadi motor penggerak mobilitas sosial bagi seluruh komponen bangsa pada gilirannya memberi ruang dan peluang bagi setiap anak bangsa untuk berbakti, mengabdi dan berkiprah sesuai profesi, keahlian dalam bidang yang digelutinya. Makna nasionalisme sesungguhnya merupakan penerapan cara berpikir, bersikap dan berprilaku yang secara ideologi merupakan bentuk dari kesadaran berbangsa dan bernegara Lebih lanjut Tifatul Sembiring menyampaikan peringatan
bangun bukan dari perilaku yang saling menuding, saling menyalahkan dan bahkan saling menyingkirkan. Komitmen untuk berbagi dan bersinergi dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional itulah yang menjadi tolak ukur sejauh mana karsa, cipta dan karya kita sudah memberikan kekuatan bagi terbangunnya keharmonisan perilaku kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Makna ketiga adalah memberikan rujukan bahwa kekuatan sebuah bangsa tercirikan dari bagaimana perbedaan dan kemajemukan dapat dikelola menjadi kekuatan. Sebagai negara yang kaya akan keberagaman etnis,
tertulisnya yang dibacakan Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman pada Upacara Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-106 yang dilaksanakan jajaran PNS Pemkab Sergai di halaman kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Selasa (20/5). Turut hadir dalam acara ini Wabup Sergai Syahrianto, SH, Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah MSi, mewakili unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sergai, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala SKPD dan Camat se-Sergai, ratusan PNS serta pelajar SMA yang mengikuti upacara ini. Dikemukakan Menkominfo Tifatul momentum 1908 dan
Harkitnas ke-106 mengambil tema “Maknai kebangkitan nasional melalui kerja nyata dalam suasana keharmonisan dan kemajemukan bangsa”. Tema ini mengandung tiga makna yang sekaligus menjadi alat ukur sejauh mana nilainilai nasionalisme terwujud dalam karsa, cipta dan karya kita secara nyata. Makna nasionalisme saat ini hendaknya diwujudkan kedalam pola pikir, pola sikap, dan prilaku kebangsaan yang selaras dengan tuntutan Zaman. Makna kedua, bahwa kita pada dasarnya menginginkan sebuah keharmonisan dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nasionalisme ter-
suku, budaya, dan agama kesadaran akan keragaman senantiasa harus terjaga secara terus menerus dan berkesinambungan. Nilai-nilai kemajemukan yang tumbuh berkembang atas dasar komitmen dan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak boleh luntur sampai kapanpun. Pada akhir sambutan Menkominfo berharap semangat dan makna peringatan Harkitnas tahun 2014 ini adalah semangat untuk berani melakukan evaluasi diri, semangat bagi penguatan komitmen seluruh komponen dan potensi bangsa dalam membangun Indonesia kedepan yang lebih baik. SBNI
Pemkab Kayong Utara Kalbar Kunker ke Sergai, Sergai Berhasil Terapkan Program PATEN Sei Rampah, Reportase Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) dalam menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) telah mendorong minat Kabupaten/Kota di tanah air untuk menggali informasi dan wawasan untuk dapat diterapkan di daerahnya. Ketertarikan itu salah satunya dengan kunjungan kerja (kunker) dari Pemkab Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Bukti keberhasilan Kabupaten Sergai ini dengan diberikan penganugerahan PATEN Award dari Kemendagri melalui Dirjen Pemerintahan Umum pada 22 November 2013 yang lalu. Hal ini disampaikan Wabup Kayong Utara Idrus S.Sos yang didampingi Staf Ahli Bidang Pemerintahan & Kessos Ismail S.Sos. MSi dan jajaran SKPD saat disambut hangat Wabup Sergai
Syahrianto SH bertempat di ruang rapat H. T. Rizal Nurdin kompleks Kantor Bupati Sergai Sei Rampah, Rabu (21/5). Turut mendampingi Wabup Syahrianto, Asisten Pemerintahan Drs. Ramses Tambunan MSi, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik H. Rapotan Siregar SH, M.AP, Kadis PPKA H. Gustian SE.Ak, MM, Kakan Pelayanan Perizinan Terpadu & Penanaman Modal (KP2T.PM) Radianto SP, Kabag Pemerintah dan Kerjasama (Pemjas) Chairin Fitri Simanjuntak S.Sos, MM, Kabag Hukum Jufry Eddy SH, M.SP, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala dan Camat Dolok Merawan M. Syafransyah Putra Nasution SSTP serta perwakilan SKPD yang terkait. Wabup Sergai dalam sambutan selamat datangnya menyatakan rasa senang atas kunjungan dari Pemkab Kay-
ong Utara tersebut, selain sebagai ajang silaturrahmi diharapkan juga dapat saling tukar menukar informasi dalam rangka membangun Kabupaten ini. Lebih lanjut Syahrianto mengatakan Kabupaten Sergai mempunyai banyak persamaan dengan Kabupaten Kayong Utara. Sebagai kabupaten pemekaran serta usianya yang sangat muda, akan tetapi banyak sekali potensi cukup besar yang dapat digali dan dikembangkan seperti halnya dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan pariwisata. Untuk itulah Kabupaten Sergai berusaha membangun kesejahteraan ekonomi bagi rakyatnya dari beberapa sumber yang menghasilkan PAD bagi daerah ini, ungkap Wabup Sergai. Sedangkan dibidang pelayanan publik sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 4
Tahun 2010 dan misi Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan partisipatif berdasarkan keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sejak tahun 2011 telah dilaksanakan uji coba pilot project Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Perbaungan. Dan sejak 17 Desember 2012 program PATEN resmi diluncurkan untuk 6 Kecamatan dilanjutkan untuk 11 kecamatan lagi di Kabupaten ini pada tahun 2013, pungkas Wabup Syahrianto. Senada dengan itu Kabag Pemjas Chairin Fitri Simanjuntak S.Sos, MM dan Camat Dolok Merawan M. Syafransyah Putra Nasution, SSTP memaparkan tentang Program PATEN dimana Kabupaten Sergai sebagai pilot project di
Wabup Sergai Syahrianto SH didampingi dari Asisten Pemerintahan Drs. Ramses Tambunan MSi dan Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik H. Rapotan Siregar SH, M.AP sedang memberikan cenderamata kepada Wabup Kayong Utara Provinsi Kalbar Idrus S.Sos disela-sela Kunjungan Kerja bertempat di ruang rapat H. T. Rizal Nurdin kompleks Kantor Bupati Sergai Sei Rampah, Rabu (21/5).
33 Kabupaten/Kota seSumut. Dijelaskan juga tujuan program PATEN ini untuk mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/
badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota serta meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan pelayanan kepada masyarakat yang efektif, efesien dan transparan. SBNI
Ragam Daerah
Tahun KE V Edisi : 257 26 Mei s/d 1 Juni 2014
Halaman
8
Terkait Oknum Pengacara
Upacara Peringatan Harkitnas ke 106 dipimpin Kapolres Tebingtinggi AKBP Enggar Pareanom S.Sos SIK.
Peringatan Harkitnas di Tebingtinggi Khidmat Tebingtinggi, Reportase. Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke 106 dengan inspektur upacara Kapolres Tebingtinggi AKBP Enggar Pareanom S.Sos SIK di Lapangan Merdeka Tebingtinggi berlangsung khidmat, Selasa (20/5). Hadir dalam peringatan itu Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM, unsure muspida, Kepala SKPD, Camat dan Lurah se Kota Tebingtinggi. Kapolres Tebingtinggi membacakan amanat tertulis Menteri Kominfo Tifatul Sembiring menyampaikan, momentum 1908 dan 1928 adalah momentum kaum muda bercita-cita Indonesia Merdeka, pemikiran mereka berlanjut melalui perjuangan para pemuda priode 1945-1949. “Sejalan dengan semangat dan jiwa kebangkitan nasional tersebut, maka peringatan Harkitnas ke 106 tahun 2014 ini mengambil thema Kebangkitan Nasional melalui kerja nyata dam suasana keharmonisan dan kemajemukan bangsa”, sebutnya. Di bagian lainnya disebutkan, kekuatan kebangsaan tersemai dalam kohesivitas yang harmonis dari kekuatan dan energy potensi yang telah kita miliki, komitmen untuk berbagi dan bersinerji dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional itulah yang menjadi ukuran, sejauh mana karsa, cipta dan karya kita sudah memberikan kekuatan bagi terbangunnya keharmonisan perilaku kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang amanah. Peringatan Harkitnas di kota itu diwarnai dengan kegiatan menjenguk isteri Ketua Legiun Veteran Tebingtinggi Mayor (Purn) M Nur yang menjalani perawatan di RSUD Dr Kumpulan Pane Tebingtinggi, selanjutnya mejenguk Kabag Ops Polres Tebingtinggi Kompol Anke F Ambat di RS Bhayangkari Tebingtinggi yang juga sedang mendapat perawatan. NITT
Satpol PP, TNI dan Polri Amankan Rakernas Apeksi Kota Dumai Dumai Reportase Dengan digelarnya event nasional Rakernas APEKSI Tahun 2014 yang diadakan di Kota Dumai merupakan ajang promosi Kota Dumai dalam menuju dunia Perdagangan INternasional. Bambang Wardoyo selaku Kepala Satpol PP Kota Dumai dalam paparnya pada Rabu (21/5) mengatakan dengan pelaksanaan ivent yang menakjubkan ini suatu momentum kebanggan bagi masyarakat Kota Dumai. Hal ini semakin terbuka luas promosi Kota Dumai yang selama ini merupakan pintu gerbang Perdagangan Internasional. Hal ini juga dapat menumbuh kembangkan potensi wisata Kota Dumai kedepannya. Bambang Wardoyo juga menyampaikan dengan pelaksanaan APEKSI ini saya saya menurunkan personil sebanyak 84 (delapan puluh empat) personil unutk mengamankan digelarnya ivent nasional Rakernas APEKSI Tahun 2014 yang diadakan di Kota Dumai. Dan Bambang Wardoyo pun mengatakan kepada Reportase untuk pengamanan hari ivent nasional Rakernas APEKSI kita pun melibatkan personil Kepolisian sebanyak 55 (lima puluh lima) personil untuk pengamanan selama kegiatan ivent Rakernas APEKSI ini. Kita pun melibatkan dari kesatuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebanyak 10 (sepuluh) personil untuk berlangsungnya acara ivent Rakernas PAEKSI ini dan penngmanan selama acara ini berlangsung untuk kenyamanan masyarakat Kota Dumai, baikpun tamu yang hadir dari penjuru Nusantara, pungkasnya. (Abdul Manan)
Ada SKPD di Anambas Sudah 2 Bulan Tak Ikut Apel Pagi
Anambas, Reportase. Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris mengaku mendapat kabar tak sedap terkait disiplin anak buahnya. Kabar paling miring yang diterima oleh orang nomor dua di Anambas ini menyatakan bahwa ada salah satu SKPD yang sudah 2 bulan tidak melaksanakan Apel pagi di Instansinya. “Saya medengar kabar tidak enak yang menyebutkan ada dinas yang sudah dua bulan tidak melaksanakan Apel pagi di dinasnya,” ungkap Abdul Haris kecewa saat memimpin apel gabungan hari kesadaran nasional di Halaman Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Senin (19/05). Haris mengaku kecewa mendengar kabar tidak sedap tersebut dan mengistruksikan kepada BKD untuk menelusuri kebenaran kabar miring tersebut. Dirinya bahkan menekankan bahwa hal tersebut merupakan cerminan merosotny abudaya malu di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang megabdi di Kabupaten termuda di Kepri ini. “BKD tolong telusuri hal kebenaran kabar tersebut. Budaya malu sudah semakin merosot, bahkan sudah tidak ada lagi. Sehingga melakukan kesalahan terutama tidak disiplin sudah dianggap sepele. Tolong, tingkatkanlah lagi rasa malu itu,” tegas Abdul Haris kecewa. Haris mengatakan bahwa Apel Pagi merupakan kewajiban yang ahrus dilakanakan oleh setiap intansi pemerintah. Apel pagi tersebut merupakan cerminan kedisiplinan dan silaturahmi yang dijalin antar ASN dalam satu instansi. Dirinya merasa sudah terlalu serin imbauan mengenai disiplin ASN dikumandangkan, terutama oleh dirinya selaku wakil bupati. Namun dirinya kecewa, karena seolah-olah imbauannya kerap dianggap angin lalu oleh bawahannya. “Kalau saya ngomong terus begini, tapi gak pernah ada tindakan nyatanya juga percuma, tidak ada gunanya. Malah lama kelamaan orang akan bilang ‘Apa yang pak wakil omongkan ini?’. jadi dianggap remeh,” pungkasnya. Menurutnya, jika hal tersebut dibiarkan maka kelamaan ASN yang tidak disiplin akan semakin keras kepala. Karenanya Haris kembali memperingatkan setiap Bagian Kepegawaian yang berada di masingmasing SKPD agar tidak main—main mengenai absensi ASN. “Setiap kepala SKPD, terus tingkatkan pengawasan terkait dengan absensi ASN. Bagian Kepegawian jangan kucing-kucingan. Walaupun dia atasan, kerabat, saudara ataua apaun, selama tidak masuk tanpa keterangan janan disembunyikan,” tegasnya lagi. Orang nomor dua di Anambas tersebut berharap, disiplin ASN yang bertugas diAnambas emakin meningkat, apalagi mengingat dalam waktu-waktu kedepan banyak tugas dan kegiatan yang menanti untuk diselesaikan. “Kedepan banyak tugas yang menanti kita. kita masih hararus melaksanakan MTQ Kabupaten, HUT Anambas dan Menyambut Idul Fitri. Kita harus siap mengerjakan semua kewajiban kita itu dengan disiplin dan penuh rasa tanggungjawab,” pungkasnya. (ART/ CS)
Polresta Padangsidimpuan Panggil Saksi
Padangsidimpuan, Reportase. Polresta Padangsidimpuan melalui suratnya nomor S.Pgl / /V/2014 dan S.Pgl/ /V/2014 yang masing surat tanggal 16 Mei 2014, telah melayangkan surat panggilan kepada Budi Amin Lubis dan Rosnita untuk hadir pada hari Selasa (20/5) dan Rabu (21/5). Pemanggilan ini diketahui melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/ 227/V/ 2014 tertanggal 16 Mei 2014 yang dutandatangani oleh IPTU CJ. Panjaiatan selaku Kaur Bin Ops Reskrim Polresta Padangsidimpan dan diberikan oleh Polresta Padangsidimpuan kepada Eva Meiliana Siregar selaku korban. Dalam surat tersebut dirinci pemanggilan ini terkait
adanya Laporan Polisi Nomor: LP / 212/V/2014/SU/PSP, tanggal 29 April 2014 terkait tindak pidana Penipuan yang terjadi bulan Februari 2014 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Perumahan Grand Mutiara Blok 10 E Kec. Psp Tenggara Kota Padangsidimpuan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KUHPidana. Pemebritahuan ini juga menerangkan bahwa pihak kepolisian sampai saat ini masih
melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi. Eva Meiliana Siregar selaku korban kepada wartawan, Senin (19/5) mengatakan, terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah serius menindak lanjuti laporan pengaduannya ini dan berharap agar kasus terus berlanjut hingga diperoleh keputusan dari majelis hakim. Tak puas sampai disitu saja, Eva juga menyayangkan, adanya permintaan dari pihak kepolisian melalui IG Hrp untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap dirinya, dengan alasan untuk mengganti BAP baru. Karena BAP yang pertama dianggap kurang kuat. “saya heran kenapa saya
harus di BAP lagi, kan semua bukti yang saya lampirkan cukup kuat, tegas Eva. Juru Periksa yang pertama jelas telah meminta saya untuk menandatangani BAP itu, itu menandakan semua yang saya tandatangani sudah benar, kenapa lagi harus dirobahrobah, tanyanya keheranan. Ketika ditanyakan apa tindakan polisi jika beliau (Eva Meiliana Siregar-red) tidak mau di BAP ulang, apakah polisi menghentikan perkara ini atau bagaimana? Eva menjelaskan, tak jelas apa sangsinya, yang pasti IG Hrp datang meminta agar saya diperiksa ulang, dia tidak mengatakan sangsi jika saya tidak mau dilakukan pemeriksaan ulang.( unh / tim ).
Penerbangan Komersil Tak Layani Rute ke Bandara Matak Perekonomian Masyarakat Kepulauan Anambas Terganggu
Anambas, Reportase. Semenjak tidak adanya maskapai penerbangan Komersil yang melayani rute perjalanan menuju Bandara Khusus Matak, Kabupaten Kepulauan Anambas sejak beberapa bulan silam tentu membawa imbas ke berbagai pihak. Tidak terkecuali para supir bandara, yang biasanya mencari rejeki dengan melayani penumpang pesawat yang akan menuju bandara atau baru saja tiba di Bandara. Seorang Supir Bandara Matak bernama Rahul mengaku, semenjak tidak ada Maskapai penerbangan yang datang ke Anambas, dirinya harus pontang panting mencari pelanggan lain demi menjaga penghasilannya agar tidak menurun. Tidka hanya itu, Rahul juga mengaku berusaha keras tetap menjaga pelayanan agar pelanggan yang relatif menurun tidak berpindah hati ke supir lain.
“Selama ini kan kita sudah punya penumpang tetap, yaitu orang yang mau ke bandara atau yang baru turun dari pesawat. Tapi semenjak gak ada pesawat, penumpang kita itu hilang. Otomatis penghasilan juga menurun. Tapi karena hidup harus tetap lanjut bang, kita harus pandai-pandai lah cari langganan lain,” ujar Rahul saat menceritakan keluh kesahnya, Kamis (22/05). Rahul mengaku harus bersaing dengan 10 supir bandara lainnya. Dirinya harus pandaipandai menjaga langganan dengan memberikan pelayanan ekstra agar pelanggannya tetap betah menggunakan jasanya. Jika tidak demikian, ditakutkan pelanggannya nanti berpindah hati ke supir lainnya. Hal tersebut menurut Rahul harus dilakukannya, mengingat pengguna jasa supir semakin sedikit sementara saingannya tergolong banyak. Pagi ini saja Rahul hanya ber-
hasil mendaptkan 2 penumpang, kendati dirinya sudah stand by di bandara Khusus Matak sejak pukul 7 pagi. “Alhamdullilah pagi sudah dapat 2 orang, sementara yang lain belum dapat. Harus pandai-pandai jaga langganan. Karena saingan kan banyak, sementara langganan kita terbatas. Takutnya nanti kalau kita tidak memberikan pelayanan yang baik, langganan malah pindah ke yang lain, rejeki juga turun,” ujarnya lagi. Kendati langganan turun, dirinya tetap menyediakan sejumlah botol air mineral dan permen untuk diberikan kepada pelanggannya. Selain itu, Rahul juga tidak menetapkan tarif khusus bagi pelanggan yang menggunakan jasanya. Cara itu harus diambilnya agar pelanggan tetap merasa nyaman terhadap pelayanannya. Barang bawaan penumpang juga tetap diangkatkan oleh pria berperawakan kurus
Duri,Reportase Permasalahan perburuhan yang sering terjadi ini di kota Duri selalu datang dari perusahaan abal-abal. Perusahaan abal-abal tersebut beroperasi sebagai subkontrak dari perusahaan kontrak utama dengan PT. Chevorn Pasifik Inonesia yang banyak beroperasi di area minyak tersebut. Ciri dari perusahaan abalabal itu adalah tidak mampu menjalankan membayar hakhak karyawannya sesuai aturan dan peraturan ketenaga kerjaan Indonesia. Hal itu diungkapkan Ketua Serikat Buruh Riau Independen (SBRI) Agen Simbolon. Sabtu (24/5). Keberadaan perusahaan abalabal. Atau sebutan kerennya Perusahaan Suplemen atau Subkontraktor terungkapkan setelah mencuatnya tuntutan pembayaran kekurangan upah atau Rapel tahun 2013 lalu. Perusahaan abal-abal itu, ber-
lindung dibalik perusahaan utama kontraktor PT. CPI dan dari oknum karyawan PT CPI sendiri. Ini dapat dibuktikan dari atribut pakaian dan tanda pengenal karyawan dari perusahaan abalabal adalah atribut perusahaan yang mempunyai kontrak dengan CPI. Sementara PT.Abal-abal tidak mempunyai kontrak kerja dengan Chevron. PT. CPI tidak mengakui keberadaan dari perusahaan abalabal tersebut. Namun PT. CPI. tetap membiarkan perusahaan abal-abal itu bekerja di area milik PT. Chevran. Perusahaan abal-abal itu telah menimbulkan berbagai permasalahan bagi buruh. Berbagai permasalahan tersebut, seperti, seringnya PHK massal yang tidak sesuai dengan UU ketenaga kerjaan, pesangon tidak dibayar, karyawan yang bekerja tidak ada jaminan kerja, karyawan tidak dimasukkan Jamsostek.
Yang menjadi catatan hitam bagi perburuhan di Mandau adalah banyaknya perusahaan yang tidak membayar Rapel. Permasalahan ini merupakan akibat dari status karyawan perusahaan abal-abal tadi tidak diakui oleh PT. CPI. Bahkan selalu perusahaan abal-abal yang melarikan diri dengan meninggalkan kewajibannya dalam pembayaran upah kepada karyawannya, sementara karyawannya tidak bisa berbuat apa-apa. Dari berbagai permasalahan yang disebutkan tadi, seharusnya pemerintah Propinsi Riau dan pemerintahan kabupaten atau kota yang bersentuhan langsung. Dengan operasianal PT CPI. sudah seharusnya penghentian operasi dari perusahaan abal-abal yang bekerjas di PT. CPI. Dan mengusut keterlibatan oknum PT. CPI yang terlibat dengan perusahaan abal-abal. (HDM)
Banyak Perusahaan di Duri Tak Mampu Bayar Rapel
tinggi ini, terutama ketika dilihatnya si pelanggan membawa barang yang cukup banyak. Namun kembali, Rahul tak pernah menarik tarif tambahan terhadap semua pelayanan yang diberikannya. “Kalau air sama permen masih saya sediakan dan saya bawakan barang bawaan mereka. Kalau soal ongkos sudah tidak pernah saya patok lagi bang. Kadang ada yang baik ngasih Rp. 100 Ribu sampai Rp. 200 Ribu. Ada juga yang ngasih dibawah tarif normal, tapi tidak apa-apa, saya terima saja karena nanti ada saja rejeki yang datang,” harapnya. Dengan pelayanan tersebut, Rahul sedikit lebih beruntung dari supir lainnya. Setiap hari ada saja yang menggunakan jasanya, baik karyawan Swasta, Pegawai Pemda atau instansi lainnya. Kendati penghasilannya menurun, namun pendapatannya setiap hari dirasa masih cukup untuk membiayai hidupnya. “Kalau supir lain memang jauh sekali turun, kadang merek sehari tidak dapat enumpang sama sekali. Tapi Alhamdulilah saya masih bisa dapat penumpang, walaupun tidak banyak. Kadang ada yang datang ke Tarempa untuk diantar ke rumah sakit lapangan, atau pegawai COPI yang mau diantar dengan Mobil,” paparnya. Rahul tidak berani berharap banyak, namun dalam hatinya dirinya mengaku tetap mengharapakna keadaan kembali seperti ketika pesawat komersil melayani rute Anambas. “Prinsipya saya tidak berani berharap banyak bang, apa yang ada akan saya kerjakan. Penumpang manapun akan dilayani. Tapi kalau memang ada kemungkinan pesawat kembali Normal, saya akan sangat bersyukur, karena saya dan teman-teman masih punya penghasilan yang baik,” harapnya. (ART/ CS)
Pelayanan Samsat di Samsat Medan Utara Mudah dan Transparan Medan, Reportase Di sela sela kunjungan kerja dan rapat pencocokan data serta penelitian kecelakaan lalulintas antara Korlantas dengan pihak penyelenggara asuransi kecelakaan lalulintas di Medan Sumatera Utara, Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Pudji Hartanto Iskandar melakukan inspeksi mendadak ke Samsat Medan Utara. Pudji datang untuk melihat secara langsung suasana, sistem dan kinerja para anggota serta memberikan arahan perbaikan serta penyempurnaan. Pudji secara acak bertanya kepada pemohon perpanjangan STNK, soal apa keluhan atau sudah berapa lama menunggu dan apa saran saran perbaikan yg dirasa perlu. “Sesuai dengan kebijakan Kapolri bahwa tidak ada biaya apapun yang dibebankan kepada masyarakat selain biaya yang sudah ditetapkan,” kata Pudji, Seperti penuturan salah seorang pemohon perpanjangan STNK mengaku ditawarkan calo soal jasa kilat dengan harga Rp 350 ribu. Namun pemohon tetap
ingin mengurus sendiri. “Ternyata prosesnya sangat mudah dan tidak berbelit selesai dalam waktu 15 menit sejak awal dan biaya yang dikeluarkan pun sesuai dengan ketentuan Rp 234 ribu, menawarkan Rp 350 ribu,” kata seorang pemohon lain. Menanggapi itu, Irjen Pudji mengimbau kepada masyarakat untuk mengurus sendiri segala sesuatunya dan tidak perlu menggunakan jasa orang lain, karena proses mudah serta transparan. SistemAdministrasi Manunggal Satu Atap (disingkat Samsat), adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Contoh dari samsat adalah dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor. Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasu-
Bupati Langkat H Ngogesa menerima 1 unit mobil pelatihan kerja dari Dirjen Binwasnaker Saut P. Siahaan beberapa waktu lalu.
Bupati langkat Kembali Terima Penghargaan Stabat, Reportase Kembali Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH akan menerima penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Tranmigrasi RI. Penghargaan tersebut rencananya diserahkan oleh Menakertrans Muhaimin Iskandar kepada Bupati Ngogesa dan beberapa kepala daerah lainnya termasuk Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho yang memperoleh penghargaan di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, pada Senin (26/5) mendatang. Hal tersebut terungkap ketika Kadis Nakertrans Langkat H. Syaiful Abdi ditemui wartawan diruang kerjanya Kantor Disnakertrans di Stabat, Kamis (22/5) “Kami telah menerima surat undangan untuk menghadiri acara penganugrahan penghargaan itu bersama 26 Bupati-Walikota se Indonesia lainnya yang turut dilampirkan” jelas Syaiful. Ya pastinya, kata Syaiful lagi-lagi ini merupakan kebanggaan bagi kita untuk kesekian kalinya karena Bupati memang berkomitmen untuk terus membina dan berusaha memberikan yang terbaik bagi para tenaga kerja sehingga tak pernah lepas dari penilaian dan penghargaan yang dianugrahkan Pemerintah pusat.***BHR
Gerakan Mahasiswa Pemuda Pemerhati Palas Minta :
Copot Plt Sekda Palas Padang Lawas, Reportase Kelompok Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemuda Pemerhati Padanglawas, Kamis (22/5) kembali melakukan aksi unjuk rasa menuntut pencopotan Plt Sekda, yang juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Palas H Saiful Bahri Siregara SH, juga agar keluar dari bumi Padang Lawas. Dalam aksinya, mereka mengatakan H. Saiful menjadikan kantor BKD sebagai Laboratorium untuk pengutipan ‘’uang’’ yang bertujuan untuk memuluskan tenaga honorer K2, termasuk yang tidak memenuhi persyaratatan sesuai ketentuan dengan nilai yang berpariasi dari 30 juta hingga Rp 100 Juta, bahkan yang tidak masuk rekapitulasi data base untuk honorer k2 tahun 2010 serta diduga tidak pernah menjalankan tugas sebagai tenaga honorer dapat mengikuti seleksi CPNS dari K2, lulus dengan mulus seperti yang diumumkan pemerintah pusat. Aksi unjuk rasa mahasiswa tersebut terdiri dari Persatuan Mahasiswa Anak Hukum (Pemanah), Ikatan Mahasiswa Eks Barteng (Ima Eks Barteng) dan Gerakan Mahasiswa dan peuda Padanglawas (GMP Palas) dimulai dilapangan Mardeka Sibuhuan bergerak dengan kawalan ketat aparat Kepolisian menuju Kantor BKD.Dalam aksi itu para mahasiswa mewarnai tubuh mereka dengan warna hitam dan juga membalut tubuh mereka dengan kain warna hitam yang mengartikan hangusnya perasaan para guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi namun tidak lolos sebagai CPNS K2. Kemudian dalam orasinya mereka mempertanyakan kenapa tenaga honorer pengangkatan 2008 dan yang tidak pernah mengabdi bisa menjadi peserta ujian CPNS K2, Kenapa ada pelamar CPNS K2 yang lulus tapi tidak ikut ujian dan mengapa yang sudah mengabdi puluhan tahun tidak lulus ujian CPNS. Sekretaris BKD Amid Hadi Nasution yang menerima pengunjuk rasa di depan pintu pagar kantor BKD Palas tersebut, tidak dapat menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan itu. Dia hanya mengatakan bila data maupun berkas CPNS Honorer K2 tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, tidak akan dikirim dalam permintaan NIP Ke BKN Pusat, juga masih akan dilakukan klarifikasi berkas ulang, serta akan melibatkan Inspektorat sebagai pengawas Daerah untuk kelarifikasi data tersebut. Tidak puas dengan pernyataan dari sekretaris BKD tersebut, pengunjuk rasa bergerak menuju Kantor Bupati Palas. Ass II Abdul Rahim Hasibuan didampingi Ass IIISyamsul Anwar Lubis,saat menerima aksi damai tersebut mengatakan, karena Bupati sedang mengikuti pendidikan di Lemhanas di Jakarta dan Wakil Bupati mengikuti acara di Sosa, Kemudian Plt Sekda ke Jakarta dalam rangka melaksanakan tugas, maka aspirasi dari adek mahasiswa akan kami sampaikan sama pimpinan. Kondisi tersebut sangat menyebapkan kekecewaan yang mendalam bagi para pengunjuk rasa, yang mengatakan hari Senin kemarin mereka telah menyampaikan pemberitahuan kepada Plt Sekda. Namun para pengunjuk rasa tetap menegaskan tuntutan mereka agar Bupati segera mencopot Plt Sekda H Saipul Bahri Siregar SH. (Ashari/ Bonjovi)
Irjen Pudji Hartanto Iskandar
kan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan “Kantor Bersama Samsat”. Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK; Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBN-KB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Lokasi Kantor Bersama Samsat umumnya berada di lingkungan Kantor Polri setempat, atau di lingkungan Satlantas/Ditlantas Polda setempat. Samsat ada di masing-masing provinsi, serta memiliki unit pelayanan di setiap kabupaten/kota. (TOB)
Mahasiswa dan Pemuda Pemerhati Palas Saat melakukan unjuk rasa, di Depan kantor SKPD Terpadu ( Sekretariat Bupati Palas) SigalaGala, menuntut pencopotan Plt Sekda Palas yang merangkap tugas Kepala BKD Palas H Saiful Bahri Siregar SH.
Tanjungbalai
Tahun KE V Edisi : 257 26 Mei s/d 1 Juni 2014
LSM TOPPAN RI Kota Tanjungbalai Minta :
Aparat Tegakkan Supremasi Hukum Tanjungbalai, Reportase Direktur Eksekutif, LSM TOPPAN RI Kota Tanjungbalai, Irwanto ,meminta aparat hukum segera menuntaskan kasus dugaan penipuan/ penggelapan yang dilakukan Faisal Fahmi,SP yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Tanjungbalai terhadap pelapor Yusni Ali, warga Kota Kosaran yang kini permasalahannya menjadi pergunjingan di masyarakat. Serta dugaan penyimpangan penggunaan dana Batuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Kota Tanjungbalai yang kasusnya sedang ditangani oleh Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Tanjungbalai – Asahan ( Kejari TBA). Demikian disampaikan Irwanto kepada wartawan, Rabu (22/5) di Jalan Gaharu Kota Tanjungbalai , menanggapi terkait proses hukum terhadap penuntasan kasus tersebut. “Jika dicermati dengan teliti, memang terlihat jelas adanya dugaan permainan hukum dalam penuntasan proses hukum kasus ini. Pasalnya, bukti-bukti awal yang mengarah pada adanya tindak pidana penipuan/ penggelapan oleh Faisal Fahmi,SP terhadap Yusni Ali . Namun hingga kini Faisal Fahmi,SP yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Tanjungbalai bahkan kini berstatus DPO tetap terkesan kesulitan menangkap yang bersangkutan . Bahkan yang bersangkutan dalam pileg 2014 yang baru lalu berhasail lolos sebagai anggota DPRD Kota Tanjungbalai 2014-2019 dari Partai Golkar pada Dapil Tanjungbalai 3 “ ujarnya. Dilanjutkannya, terkait dugaan penyimpangan penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS 2013 dan 2013 selama 8 triwulan oleh SDN di Kota Tanjungbalai yang kini permasalahannya sedang ditangani Pidsus Kejari TBA diharapkan mampu memunculkan tersangka dugaan korupsi dari kalangan Kepala SDN. Dia juga meminta kepada Kejari TBA dibawah pimpinan Ester TP Sibuea, SH, MH dengan Kasi Pidsus Yarnes,SH, MH agar jeli dan bekerja profesional, sebab diyakini tidak terlalu sulit menemukan bukti adanya tindak pidana korupsi dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS di SDN Kota Tanjungbalai .(jh)
Menyimpang dari Peraturan Menhub Nomor : KM 01 Tahun 2010
Membuka Peluang Pungli Aparat Syahbandar
Tanjungbalai, Reportase Permasalahan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance ) oleh Syahbandar Teluk Nibung tampa melakukan pemeriksaan fisik diatas kapal , bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 01 Tahun 2010 menjalankan amanah Pasal 219 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyebutkan , “ Bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Dalam Pasal 2 ayat (1) Permenhub tersebut disebutkan,” Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Port Clearance yang dikeluarkan oleh Syahbandar setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.” Dalam ayat (2) dilanjutkan “ Kewajiban memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi semua jenis dan ukuran kapal yang berlayar dilaut, kecuali kapal perang dan kapal negara/ kapal pemerintah “ Penilaian dikemukakan Said Budi Syafril, SH Ketua Fraksi Patai Golkar (F-PG) , DPRD Kota Tanjungbalai, Rabu (21/5) di kantor DPRD , menyahuti masih berlangsungnya penerbitan SPB tampa pemeriksaan fisik diatas kapal oleh perangkat Syahbandar Teluk Nibung, dan berpeluang berlasungnya pungli bagi aparat syahbandar. “ Artinya untuk Kapal Penangkap Ikan jenis Pukat Langgar maupun Pukat Apung dalam pemenuhan SPB/ Port Clearance pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal harus melakukan pemeriksaan kelaiklautan kapal, meliputi administrasi dan fisik diatas kapal dimana pemeriksaan fisik kapal meliputi kondisi nautis-teknis dan radio kapal, pemuatan dan stabilitas kapal sesuai dengan keterangan yang disebutkan dalam surat kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda. Kemudian ditindaklanjuti penerbitan SPB oleh Syahbandar berdasarkan hasil kesimpulan atau resume pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kelaiklautan kapal” jelas Budi. Selama ini terhadap untuk Kapal Penangkap Ikan (Pukat Langgar,Pukat Apung ) penerbitan SPB nya tampa melakukan pemeriksaan fisik di atas kapal bahkan SPB adakalahnya ditanda-tangani bukan di kantor karena diluar jam dinas namun dirumah oknum pegawai Syahbandar. Kondisi ini berpeluang memunculkan tidak terjaminnya keselamatan pelayaran dan membahayakan ABK “ (jh)
Terkait Jenis dan Volume Barang Impor :
Ka. KPPBC Teluk Nibung Diminta Transparan
Dalam Pakta Integritas sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ( Dirjen BC) Nomor P-44/BC/2010 tertanggal 19 November 2010, sebagai pernyataan sikap yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini harus transparan kepada publik perihal nama-nama perusahaan
importir yang beroperasi dipelabuhan Teluk Nibung , untuk menghindari manipulasi manifes yang akhirnya hanya memperkaya oknum BC setelah berkonpirasi dengan importir nakal. Penilaian dan harapan ini dikemukakan Irwanto, Direktur Eksekutif LSM TOPPAN RI Kota Tanjungbalai , Kamis (8/5) kepada War-
tawan di Jalan Pahlawan, terkait tidak transparannya perangkat Ka. KPPBC Teluk Nibung menyangkut Jenis dan Volume impor yang masuk melalui pelabuhan Teluk Nibung, sehingga memunculkan kecurigaan adanya permainan manipulasi Jenis dan Volume barang untuk memperkecil pengenaan Bea Masuk (BM) dan menguntungkan importir. “ Sementara bagi masyarakat Kota Tanjungbalai bukan rahasia umum kalangan importir diduga telah melakukan manipulasi fisik barang dari manifes guna memperkecil pengenaan BM tentunya disinyialir bekerjasama dengan oknum BC . Padahal telah ada payung hukum dalam penerapan nilai pabean untuk perhitungan BM te-
Tanjungbalai, Reportase Kinerja Pengawas Sekolah di Kota Tanjungbalai yang bergabung dengan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai terkesan tidak maksimal. Peran strategis Pengawas Sekolah diabaikan hanya sebatas pelengkap struktur muncul pertanyaan bagaimana kualitas pendidikan yang dihasilkan.Penilaian ini mencuat dalam perbincangan dengan Irwanto, Direktur Eksekutif LSM TOPPAN RI Kota Tanjungbalai di Jalan Gaharu, Rabu (21/5). Padahal tegas Irwanto, menurut Peraturan Pemerintah 74 tahun 2008, Pengawas sekolah adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah. Kewajiban dan tugas pokoknya adalah melaksanakan kegiatan kepengawasan di sekolah binaannya, baik bagi kepengawasan manajerial, maupun kepengawasan akademik.
“ Kepengawasan manajerial dan kepengawasan akademik merupakan penerapan standar nasional pendidikan, yaitu serangkaian proses meningkatkan penjaminan mutu pendidikan nasional. Tujuannya dalam rangka mencerdaskan kehidupan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, agar dapat bersaing secara kompetitif dalam percaturan dinamika kehidupan, baik secara lokal, regional, dan bahkan internasional. “ tegas Irwanto Masih menurut Irwanto, standar nasional pendidikan itu sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, yang meliputi yaitu; standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. “ Ke
delapan standar pendidikan ini merupakan acuan dan titik tolak untuk menetapkan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di tiap-tiap unit pendidikan, yang bernama sekolah di masing-masing tingkat dan jenjangnya “ tuturnya. Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru pada pasal 15 ayat 4 menyatakan bahwa pengawas sekolah harus melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial. Pengawasan sekolah juga bagian yang tak terpisahkan dalam suatu proses pendidikan secara keseluruhan. Sebab kepengawasan sekolah pada intinya berperan aktif dalam mengawal proses pendidikan, agar sesuai dengan kaidahkaidah pendidikan dan perencaaan di dalamnya. Untuk melaksanakan peran aktif yang dilakukan dalam kepengawasan itu, yaitu dalam hal ini pengawas sekolah, wajib memiliki pro-
gram kepengawasan yang sistematis, terpadu, dan terarah sesuai dengan bidang tugas yang diemban dan yang akan dilakukannya. Menurut Irwanto, bagaimana peran strategis Pengawas Sekolah dapat dijalankan bila rekomendasi dari Pengawas Sekolah tidak pernah direspon positif oleh Kepala Dinas terkait penempatan Ka. Sekolah mulai dari SDN, SMPN, SMKN dan SMAN Pada dasarnya menurut Irwanto , keberhasilan pengawas sekolah dalam menjalankan tugasnya, bukan saja ditentukan hanya oleh faktor program kerja yang baik, tetapi juga kinerja pengawas yang bersangkutan, sudah optimal atau belum, lalu sudahkah pengawas sekolah diberdayakan oleh Dinas Pendidikan terutama dalam merespon positif rekomendasi yang dihasilkannya, untuk penempatan seseorang Guru menjadi Ka. Sekolah (jh)
Tanjungbalai. Reportase Wakil Walikota Tanjungbalai Rolel Haharap menijau pelaksanaan ujian akhir sekolah (SD) negeri dan swasta yang berlangsung di hari pertama, Senin (19/5). Dalam peninjauan itu Wakil Walikota didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Drs H Hamlet MPd, Kepala Dinas Perhubungan & Kominfo Kota Tanjungbalai Imron SH, Kepala Bagian Humas Setdakot Tanjungbalai Dra Darul Yana
Siregar dan pejabat terkait lainnya. Jumlah peserta yang mengikuti UAS tingkat SD Negeri sederajat di Kota Tanjungbalai tahun ini tercatat sebanyak 3.591 orang siswa/i, dan beberapa sekolah yang ditinjau Wakil Walikota Rolel Harahap saat itu antara lain,SD Swasta Yayasan Perguruan Sisingamangraja diikuti sebanyak 106 peserta , Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) diikuti 3 32 orang peserta dan SD Negeri 133888 Sungai Tualang Raso sebanyak 76 orang peserta.
Para siswa/i yang mengikuti UAS SD Negeri sederajat tahun ini mengisi lembaran materi soal yang diujikan diantaranya bidang studi Bahasa Indonesia, Metematikan dan IPA. Kepala Disdik Kota Tanjungbalai Drs H Hamlet, MPd mengatakan, menjelang UN tahun ini, kesiapan para siswa/i tingkat SD Negeri dan swasta dinilai cukup baik. Apalagi UAS tersebut berlangsung selama tiga hari, dan setiap harinya hanya satu maateri yang diujikan.
Diharapkan, kelulusan peserta UAS SD Negeri/swasta tahun ini dapat meraih hasil yang memuaskan mencapai seratus persen yang merupakan keinginan semua pihak baik Pemko Tanjungbalai maupun masyarakatnya.” ucap Hamlet. Rolel Harahap mengajak semua pihak ikut mendoakan semoga para siswa/i yang mengikuti UN maupun UAS tahun ini dapat meraih hasil kelulusan seratus persen dengan nilai yang memuaskan. (jh)
Tanjungbalai, Reportase Kepala KPPBC Teluk Nibung maupun Kasi P2 BC dalam menjalankan tugasnya transparan, harapan ini mengemuka karena masih belum optimal terlaksakannya Pakta Integritas pada Kantor Pelayanan Pengawasan Bea dan Cukai ( KPPBC ) Teluk Nibung, sebagaimana diamanahkan Peraturan Dirjen Nomor P-44/ BC/2010 tertanggal 190 November 2010.
lah secara jelas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 160/PMK.04/2010 sebagai implementasi ketentuan Pasal 5 ayat (7) UU RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2006 ,” tegas Irwanto Masih menurut, Irwanto , “ Terkait hal ini hendaknya DPRD Kota Tanjungbalai proaktif memantau karena dugaan manipulasi Jenis dan Volume barang impor sangat merugikan pemasukan negara dalam hal perolehan BM, sekaligus pantauan proaktif DPRD akan mendukung upaya pelaksanaan Pakta Integritas pada KPPBC Teluk Nibung yang seharusnya dilaksanakan sebagai suatu kewajiban “.(jh)
Kinerja Pengawas Sekolah di Kota Tanjungbalai, Tidak Maksimal
Wakil Walikota Tanjungbalai Tinjau UAS SD
Faisal Fahmi,SP Sekretaris DPD Golkar Kota Tanjungbalai :
Sosok yang Berhasil Melecehkan Aparat Hukum Tanjungbalai, Reportase. Faisal Fahmi,SP yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Tanjungbalai merupakan sosok yang paling berhasil melakukan pelecehan terhadap aparat hokum baik kepolisian maupun kejaksaan. Untuk ini Partai Golkar harus merasa beruntung, sekaligus mengapresiasi kepiawaian Faisal Fahmi,SP harus dijadikan referensi bagi sosok lain, karena mampu dan berhasil mencegah kesewenangan aparat hukum dalam menetapkan statusnya sebagai tersangka terakhir DPO Untuk Kejaksaan Negeri Tanjungbalai- Asahan (Kejari TBA) ,Faisal Fahmi,SP telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek NUSSP namun terlihat aparat kejaksaan tidak berkemampuan melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Khusus untuk kepolisian , menyikapi laporan/ pengaduan Yusni Ali, warga Kota Kisaran terhadap Faisal Fahmi,SP dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan senilai Rp.1,5 miliar yang bersangkutan berhasil memperdaya aparat Polres Tanjungbalai. Sebelumnya Kasubbag Humas Polres Tanjungbalai, AKP. Y Sinulingga didampingi Kaur Bin Operasi, IPTU Darsono, Kamis, membenarkan pihaknya pada 2 Desember 2013 telah menerima laporan Yusni Ali yang mengaku menjadi korban penipuan Faisal Fahmi,SP. Berdasarkan pengaduan ke Polres Tanjungbalai, Faisal Fahmi,SP menerima uang Rp.1,5 miliar itu merupakan setoran agar korban mendapat jatah proyek sebesar Rp.15 miliar pada tahun anggaran 2012.
Sekitar tahun 2011, lanjut Darsono, korban Yusni juga mengaku pernah menyetorkan uang kepada Faisal Fahmi untuk mendapat “jatah” proyek yang dialokasikan dalam APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran (TA) 2012. “Akan tetapi, setelah menyerahkan uang Rp1,5 miliar yang dilengkapi tanda terima berupa kwitansi dan slip setoran bank ke rekening atas nama Faisal Fahmi, SP di tahun 2012 korban tidak mendapat proyek,” ujarnya. Karena merasa dirugikan dan telah ditipu oleh Faisal Fahmi, kata Darsono, korban membuat laporan pengaduan agar Kapolres Tanjung Balai segera menangkap Faisal Fahmi dan mengusut tuntas kemana saja aliran dana tersebut. Menindak lanjuti laporan pengaduan itu, Kapolres Tanjung Balai telah mengirimn surat pemanggilan kepada dua orang saksi, masing-masing MSP Sinurat dan Husni Rusli yang dianggap mengetahui dan terlibat kasus dugaan penipuan tersebut. Pemanggilan terhadap kedua saksi itu semula dijadwalkan Rabu (11/12), tetapi hingga pukul 14.00 WIB kedua saksi belum hadir ke Mapolres Tanjungbalai Jadi tersangka Oknum Sekretaris DPD Golkar Kota Tanjungbalai “FF,SP” ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan penipuan senilai Rp1,5 miliar terhadap seorang pengusaha Yusni Ali. Kapolres Tanjungbalai, AKBP M L.Hutagaol, Sik didampingi KBO Iptu Darsono melalui Kasubbag Humas AKP Yani Sinulingga membenarkan bahwa”FF,SP” sudah ditetapkan sebagai tersangka penipuan. Sinulingga menjelaskan, status
tersangka ditetapkan terhadap FF,SP setelah Satuan Reskrim Polres Tanjungbalai mengumpulkan berbagai keterangan, baik dari saksi korban maupun saksi yang mengetahui dugaan penipuan tersebut. Berdasarkan keterangan beberapa saksi, FF,SP melakukan penipuan dengan modus akan memberi beberapa paket janji proyek konstruksi kepada Yusni Asli. Setelah petugas mengumpulkan keterangan para saksi dan barang bukti, pihak Polres akhirnya meningkatkan tahap penyelidikan menjadi penyidikan. “ Sesuai tahapan dari penyelidikan menjadi penyidikan, saat ini terlapor “FF,SP” sudah ditetapkan menjadi tersangka,” katanya. Namun sampai hari ini tersangka FF,SP belum ditangkap Polres Tanjungbalai. Sementara dalam pencalekan pileg 2014 FF,SP lolos sebagai anggota DPRD Kota Tanjungbalai 2014-2019. Terkait hal ini Lembaga Wahana Anak Pinggiran Indonesia (WAHAPI) Kota Tanjungbalai menyampaikan surat kepada Polres Tanjungbalai meminta kepada pihak kepolisian agar dugaan kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Faisal Fahmi,SP terhadap korban Yusni Ali (pengusaha) sebesar Rp1,5 miliar agar diambil alih oleh Kapolri. Sebab, Wahapi menilai kinerja Kapolres Tanjungbalai untuk melakukan pengusutan perkara korban terkesan tidak maksimal. Hal ini diungkapkan Ketua WAHAPI Kota Tanjungbalai Andrian Sulin SH dalam audiensinya kepada Kapolres Tanjungbalai diwakili Lidik I Iptu Darsono SH di ruang kerjanya, Senin (28/4). Audiensi ini diterima Iptu Darsono SH didampingi Aiptu Sembir-
ing dan Perwira Penghubung (Pabung) AKP YS Sinulingga. Sementara Andrian Sulin SH didampingi Nazmi Hidayat Sinaga SH dan Syahrial M serta Ulil Amri. Gagal menahan Sampai saat ini penyidik Polres Asahan gagal menahan FF,SP Oknum Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Tanjungbalai, FF, SP yang diduga terlibat kasus penipuan hingga saat ini masih belum ditahan oleh Polres Tanjungbalai. “Dia (FF,SP) sudah berulang kali dipanggil untuk dimintai keterangan, namun panggilan yang dilayangkan tidak pernah dindahkan,” kata Kapolres Tanjungbalai, AKBP M L Hutagaol ,Sik melaui KBO Iptu Darsono. Bahkan, menurut dia, tersangka FF,SP hingga saat ini belum diketahui dimana keberadaannya. Namun demikian, pihaknya kini sedang menggelar perkara dugaan penipuan yang diduga melibatkan oknum fungsionaris Partai Golkar Kota Tanjungbalai tersebut terhadap seorang pengusaha asal Kisaran, Yusni Ali. Gelar perkara di Mapolda Sumut tersebut dilakukan terkait kasus dugaan penipuan “jual beli” paket proyek APBD Kota Tanjungbalai sebesar Rp1,5 miliar. Menurut Darsono, gelar perkara tersebut merupakan tindak lanjut penetapan FF,SP sebagai tersangka penipuan dengan modus akan memberi beberapa paket janji proyek konstruksi kepada Yusni Ali. Jika gelar perkara itu diterima dan mendapat persetujuan Kapolda Sumut, lanjutnya, tidak tertutup kemungkinan tersangka FF,SP dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO). “ Kalau sudah DPO, bersembunyi dilobang semut sekalipun FF,SP akan tetap dicari,” ujarnya. (jh)
Halaman
9
Pengusutan dug aan dugaan penyimpangan dana BOS :
Ka. SDN Kecewa, Manager Bos Lepas Tangan Tanjungbalai, Reportase Setelah dilakukan pengambilan keterangan oleh Seksi Pidana Khusus ( Pidsus) Kejari Tanjungbalai- Asahan ( Kejari TBA) terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2012 dan Tahun 2013 pada SDN 132406 Kota Tanjungbalai Ka. SDN Kartini Nasution,S.Pd , SDN 1338899 Kota Tanjungbalai Ka. SDN Nurbaiti,S.Pd dan SDN 130001 Kota Tanjungbalai Ka. SDN Hj Mariana,S.Pd . Disusul Selasa ( 13 Mei 2014 ) beberapa Ka. SDN dimintai keterangan oleh perangkat Pidsus Kejari TBA, diantaranya Ka. SDN 130010, Ka. SDN 134633,Ka. SDN 135911,Ka.SDN 139458, Ka. SDN 136541, Ka.SDN 138429,Ka. SDN 138434,Ka.SDN 136467,Ka. SDN 133890. Beberapa Ka. SDN merasa kecewa atas tidak adanya tanggungjawab Manager BOS, A,S.Pd yang juga Kabid Program pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, padahal setiap triwulannya yang bersangkutan menerima kontribusi dari setiap Ka. SDN sebagai uang terima kasih. Kekecewaan para Ka. SDN mengemuka disaat beberapa Ka. SDN diambil keterangannya oleh perangkat Pidsus Kejari TBA secara marathon di Kejari TBA Jalan Jend. Sudirman. Kronologis pengeluaran diluar 13 item BOS , setelah selesai pembuatan SPJ Triwulan 1 ( Januari – Maret ) perangkat Inspektorat Kota Tanjungalai melakukan pemeriksaan dan untuk ini juga dikeluarkan biaya Rp. 300.000. Menyusul pengusulan pencairan dana Triwulan II ( April Juni ) harus diberikan uang terima kasih kepada Manager BOS Rp. 500.000,— dan berlaku seterusnya. Artinya untuk 4 SPJ setiap tahunnya dikeluarkan biaya Rp. 1.200.000,— untuk perangkat Inspektorat Kota dan Rp. 2 Juta untuk uang terima kasih kepada Manager BOS, belum lagi untuk perangkat BPKP. Pengambilan keterangan oleh perangkat Pidsus Kejari TBA langsung dipimpin Kasi Pidsus Yarnes,SH,MH berlangsung tertutup namun dari sumber yang layak dipercaya diperoleh informasi bahwa pengambilan keterangan ini akan berlaku kepada 64 Ka. SDN yang ada di Kota Tanjungbalai sementara 3 Ka. SDN telah terlebih dahulu diambil keterangannya . Oleh karenanya selaku penganggungjawab pengelolaan dana BOS , Ka. SDN harus melakukan berbagai upaya ketika membuat Laporan Pertanggungjawaban setiap triwulannya. Hal ini menurut sumber tersebut ketika dilakukan pengambilan keterangan 3 Ka. SDN didapatkan informasi bahwa untuk pembuatan SPJ setiap Triwulan dipergunakan stempel palsu atau stempel yang diperbuat sendiri oleh sekolah dan disimpan di SDN tampa melakukan hubungan dengan pihak ketiga cukup beli blanko bon faktur lalu disisi dan distempel sendiri. Setelah terungkapnya penggunan stempel sendiri ini dari sumber diperoleh informasi ada upaya pihak Dinas Pendidikan menghimpun dana Rp. 5.000,—/siswa dari dana BOS mulai dari SDN,SMPN, SMKAn dan SMAN untuk dipergunakan sebagai uang pengamanan agar proses hokum yang kini sedang berjalan di Kejari TBA dapat dihentikan. Ali Edison,S.Pd Ka. SMPN 1 maupun Murman ,S.Pd,MM Ka. SMPN 10 ketika dikonfirmasi membantahnya, dikemukakan mereka tidak ada intruksi demikian darai Ka. Disdik Kota Tanjungbalai. Sebelumnya LSM Merdeka Kota Tanjungbalai melalui suratnya nomor : 142 / LSM-MERDEKA /TB/III/2014 disusul dengan surat nomor : 143 /LSM-MERDEKA /TB/III/2014 menyampaikan laporan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2012 dan Tahun 2013 pada SDN 132406 Kota Tanjungbalai Ka. SDN Kartini Nasution,S.Pd , SDN 1338899 Kota Tanjungbalai Ka. SDN Nurbaiti,S.Pd dan SDN 130001 Kota Tanjungbalai Ka. SDN Hj Mariana,S.Pd (jh)
Rekomendasi Pengawas Sekolah tidak Dipakai Dalam Pengangkatan Ka. Sekolah Tanjungbalai, Reportase Melihat luasnya beban kerja Kepala Sekolah mulai dari SD, SMP/Tsanawiyah, SMP/SMK maupun Aliyah dipertanyakan apakah selama ini terlaksana standar pelayanan minimal Kepala Sekolah dalam menjalankan tugasnya . Apalagi bukan rahasia umum bahwa peran dan fungsi Pengawas Sekolah hanya sebatas pelengkap struktur, dimana rekomendasi dari Pengawas Sekolah sering tidak dipergunakan dalam penempatan / pengangkat Kepala Sekolah biak di SDN,SMPN,SMKN maupun SMAN .Sebagaimana diketahui Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan standar pengelolaan oleh Pemerintah. Berikut ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Pengelolaan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan. Pasal 49 ( 1 ) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasisi sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Pertanyaan ini mengemuka dari Nursyahruddin,SE Ketua LSM Merdeka Kota Tanjungbalai ketika berbincang bincang dengan Wartawan di Jalan Gaharu, Rabu (21/5) ). Disebutkannya, “ Standar Pelayanan kepala Sekolah mencakup Kepala Sekolah berfungsi Manager ( Pimpinan ), Administrator dan Supervisor (MAS) . Karena peran dan fungsi Pengawas Sekolah hanya sebatas pelengkap struktur, dimana rekomendasi Pengawas Sekolah tidak digunakan sebagai salah satu acuan pengangkatan Ka. SDN,SMPN,SMKN,SMAN dalam usulan Kepala Dinas kepada Baperjakat maka kinerja Pengawas Sekolah terkesan tidak dihargai. bahkan yang paling menentukan justru adanya fee dalam pengangkatan Kepala Sekolah dan bukan rahasia umum“ “ Kepala Sekolah selaku manager (Pimpinan) mempunyai tugas : Menyusun perencanaan, Mengorganisasikan kegiatan, . Mengarahkan kegiatan, Mengkoordinasikan kegiatan, Melaksanakan pengawasan, Melakukan evaluasi terhadap pelaksana kegiatan, Menentukan kebijaksanaan, Mengadakan atau memimpin napat-rapat dan bentuk komunikasi lain, Mengambil keputusan, Mengatur proses belajar mengajar, Mengatur administrasi kantin, siswa, perlengkapan, keuangan / RAPBS, Mengatur Organisasi Intra Sekolah, Mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat dan instansi lain “ tegas Nursyahruddin Sementara Standar Pelayanan Minimal Kepala Sekolah selaku Administrator jelas Tahir , Berfungsi menyelenggarakan administrasi dimulai dari Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, Pengkoordinasian, Kurikulum, Kesiswaan, Pengawasan, Ketata-usahaan, Ketenagaan Kantor, Keuangan, Perpustakaan, Laboratorium, Ruang Kesenian, . Bimbingan Konseling, UKS, OSIS, Ruang Serba Guna dan multi media, Gudang dan 6 K “ Sedangkan Standar Pelayanan Minimal Kepala Sekolah selaku Supervisor bertugas menyelenggarakan supervisi mengenai, Proses belajar mengajar, Kegiatan bimbingan konseling, Kegiatan ekstrakurikuler, Kegiatan ketata – usahaan, Kegiatan kerjasama dengan masyarakat, Sarana prasarana, Kegiatan OSIS maupun Kegiatan 6 K “ tutur Nursyahruddin (jh)
Ragam Daerah
Tahun KE V Edisi : 257 26 Mei s/d 1 Juni 2014
Diskes Sosialisasikan Mers Saat Manasik Haji
Nama Jajaran Polres Lingga Dicatut Untuk Penipuan Lewat Telpon
Lingga, Reportase Penipuan lewat telpon dengan mencatut namanama dari jajaran Polres Lingga, begitu marak dan sudah meresahkan warga masyarakat Daik LingBagansiapiapi ,Reportase ga. Seperti yang terjadi Sabtu (10/5) malam, MuDinas kesehatan (Diskes) Kabupaten Rokan Hilir menyam- hammad Samin, hampir saja menjadi korban. paikan materi terkait virus MERS pada kegiatan manasik haji yang dipusatkan di Kota Bagansiapi-api, Kecamatan Bangko pada Kamis (22/5/2014) . “Dalam pelaksanaan manasik haji itu terbagi pada dua item yakni, penyampaian materi serta praktik lapangan. Inilah yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya ,”kata kepala dinas kesehatan Kabupaten Rokan Hilir dr. H. Muhammad Junaidi Saleh, M.kes kemarin di Bagansiapi-api. Pada sesi pemaparan materi itulah, lanjut Junaidi, Diskes Rohil menyampaikan beberapa hal berkaitan masalah kesehatan kepada jemaah Calon Haji (JCH) yang mengikuti manasik haji. Materi kesehatan yang bakal diberikan itu, salah satunya yakni menyosialisasikan soal virus MERS,”kata Junaidi. Hal tersebut, tambah Junaidi, sangat diperlukan mengingat virus MERS yang muncul itu merupakan suatu masalah yang baru.”Dengan adanya sosialisasi seperti ini, diharapkan pada JCH bisa mengerti dan memahami soal penyakit ini. Intinya hal ini tidak perlu di khawatirkan. Yang jelas masalah ini sangat perlu disosialisasikan,”kata Junaidi. (S. Sipautar)
Dugaan Propokator
Mantan Kades Sungai Datar Terancam Dipolisikan Paluta, Reportase. Mantan Kades Sungai Datar, Kec. Dolok, Kab. Padanglawas Utara ( Paluta ), Sumut yang berinisial A.Sgr (62), diduga telah berulang kali membuat situasi masyarakat Sungai Datar, khususnya anggota Gapoktan Hornop Jaya Lestari menjadi resah. Teknik yang dibuat dengan membuat laporan-laporan yang tidak didasari / dilandasi dengan fakta yang benar di lapangan tentang “Bagaimana Pelaksanaan Kawasan Hutan Kemasyarakatan tersebut ditanami Pohon Karet ( havea ), sehingga nantnya tidak terjadi longsor, erosi di sekitar kawasan Hutan tersebut. Pasalnya Oknum mantan Kades Sungai datar tersebut menuding Gapoktan Hornop Jaya Lestari telah memrambah Hutan Lindung di kawasan Hutan Na Hornop Desa Sungai Datar, dengan maksud Program Pemerintah Pusat untuk mereboisasi Hutan melalui Gapoktan dimaksud manjadi “ tersendat” atau Stagnan dalam pelaksanaannya, akibatnya anggota Gapoktan menjadi ribut atau resah akibat ulah mantan Kades tersebut. Padahal dalam kenyataannya bukan demikian, sehingga Pengurus Gapoktan akan mempolisikan Eks Kades Sungai Datar tersebut , karena telah sering membuat ulah / mempropokator Tokoh Masyarakat Kepala Desa di Wilayah Kec, Halongonan, Kec. Dolok, Kab.Paluta. BuktinyaAyunan Siregar diduga kuat telah membuat laporan “tanpa fakta yang jelas yang objektif” kepada salah satu LSM di Kota Medan, sehingga LSM CITRA KEADILAN MEDAN melayangkan Surat Somasi ke Mr.X dengan Nomor surat : 107 / YCK –S / IV / 2014 tertanggal 07 April 2014 tentang Somasi yang ditujukan kepada Mr. X selaku PENGELOLAHUTAN LINDUNG NAHORNOPREGISTER XIDAN XII dan Surat Nomor 106/ YCK –S / IV / 2014 tertanggal 07 April 2014 tentang Selamatkan Hutan Lindung (Nahornop) Register XI dan XII yang ditujukan kepada 1. Para Kepala Desa se- Kecamatan Dolok dan Halongonan. 2. Para Tokoh Masyarakat, Alim Ulama dan Cerdik Pandai Peduli Hutan, Calon Penerima Dampak Kerusakan Hutan, Untuk menetralisir situasi menjadi kondusif, maka Pengurus GAPOKTAN (GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN) HKM se- Kecamatan Dolok, Kab. Padanglawas Utara dan 39 Kelompok Tani memberikan SANGGAHAN atau PENCERAHAN kepada LSM tersebut tentang Apa dan Bagaimana Program Gapoktan Hornop Jaya Lestari Kec. Dolok yang mendukung Program Pemerintah Pusat Nomor : P/37 / Menhut-II/ 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.Pemberdayaan Masyarakat Setempat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat Sumber Daya Hutan secara Optimal dan Adil melalui Pengembangan pasilitas dan pemberian Akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Toib Harahap selaku Ketua GAPOKTAN mengatakan pada Wartawan dalam jumpa PERS di Kota Padangsidimpuan, bahwa Setelah berdirinya GAPOKTAN HORNOP JAYALESTARI, maka Kawasan Lindung yangberada di Kec. Dolok, Kab..Padanglawas Uara telah domohonkan oleh GAPOKTAN HKM dan 39 Kelompok Tani kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta melalui Bapak Bupati Padanglawas Utara dengan nomor Surat : 050/0355/2012 pada tanggal 18 Januari 2012 tentang Permohonan Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan ( HKm) Disebagian kawasan Kawasan Hutan Lindung Kec. Dolok ,Kab. Padanglawas Utara, Prov. Sumatera UtaraBahwa Luas Areal yang dimohonkan seluar 5.757.16 Hektar. Lebih lanjut disampaikan, bahwa Usulan masyarakat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan VERIFIKASI terhadap areal dimaksud oleh Tim Verifikasi yang terdiri dari unsur Dirjen BPDASPS, Dit WP3H, Dirjen Planologi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, dan Dinas Kehutanan Perkebunan & Kehutanan Kab. Padanglawas Utara dan Balai Pengelolaan DAS Asahan Barumun pada tgl 31 Juli s/d 4 Agustus 2012. ( uba hsb ).
Seperti informasi yang diperoleh wartawan media ini, pada amalam itu Muhammad Samin salah seorang warga Daik Lingga, mendapat panggilan lewat telpon dari seseorang yang tidak dikenal dengan mengatas namakan oknum dari Polres Lingga. Ketika itu disampaikan kepa-
da M.Samin, bahwa Polres Lingga sedang melakukan razia dikawasan di Dabo Singkep. Kepada Samin oknum yang mengaku Polisi itu mengatakan, kalau anaknya telah tertangkap karena terbukti mengkonsumsi narkoba. Muhammad Samin, warga Daik, hampir saja menjadi kor-
ban penipuan setelah dia menyambut telpon dari sesorang yang mengatas namakan dari jajaran Polres Lingga, yang kala itu lagi menggelar razia di Dabo Singkep, dan meyebutkan kalau anaknya terjaring razia dan terbukti mengkomsumsi narkoba. Mendengar kabar itu, M.Samin sempat syok karena terkejut, kalau anaknya bernama Ardeansyah berurusan sama polisi. Dalam keadaan kalut, dia terus melanjutkan pembicaraanya sama orang tak dikenal (OTK), dan meminta masalah itu jangan di hebohkan
dulu. “Saya sempat berfikir, anak saya tidak merokok dan tidak pernah berbuat seperti itu. Tapi OTK itu mnyebutkan, anak bapak menjadi korban saja, waktu di tes urine anak bapak terbukti mengkosumsinya,” sebut Samin merasa yakin. “Malam itu hampir Pukul 00.00 WIB, saya di kejutkan melalui talian hape orang tidak di kenal (OTK) itu menanyakan ada tidak anak bapak masih sekolah. Saya jawab ada, langsung saja dia mengabarkan anak saya tertangkap razia dan terbukti mengkomsi narkoba,” kata M Samin,
Mantan Ketua DPRD Rohul Jadi Tersangka Rohul, Reportase. Subdit IV Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menetapkan Teddy Mirzal Dal, anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) sebagai tersangka dalam dugaan perambahan hutan. Saat ini penyidik sedang melengkapi berkas untuk penyerahan pada Kejaksaan Tinggi Riau. Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo saat
dikonfirmasi, mengatakan penetapan tersangka setelah penyidik mendapat bukti yang cukup.Teddy Mirza Dal sudah ditetapkan tersangka dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dalam status tersangka tersebut, kata Guntur, Selasa (20/5). Saat ini, penyidik masih melengkapi berkas perkara atas Tedy yang juga mantan ketua DPRD Rohul ini, terkait kasus perambahan hutan lindung di
Desa Pauh, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rohul, Provinsi Riau. Tak lama lagi, berkas perkaranya akan dilengkapi untuk dikirim ke Jaksa. Nanti setelah diserahkan kita akan tunggu penelaahan jaksa. Apakah dinyatakan lengkap (P-21) atau dikembalikan dengan petunjuk (P-19), pungkasnya. Teddy Mirza Dal saat ini merupakan caleg dari Partai NasDem
yang terpilih untuk DPRD Rohul. Dia juga tercatat sebagai anggota DPRD Rohul sebelumnya dari Partai Hanura. Sebelumnya, terhadap Teddy sudah beberapa kali dilakukan pemanggilan, namun ia sempat mangkir hingga dua kali. Menurut polisi, Teddy diduga terlibat dalam perjalanan kasus perambahan hutan lindung seluas 200 hektare di Kabupaten Rohul tersebut. (Ali/man)
Tapung, Reportase Setelah sempat menjadi incaran polisi, akhirnya dua orang pelaku pencurian buah kelapa sawit di kebun PTPN V Sei Batu Langkah, Desa Batu Gajah, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, berhasil ditangkap. Keduanya ditangkap dirumahnya masingmasing pada Selasa (20/5/14) sekira pukul 17.00 WIB Mereka adalah Rahmadani (35) tahun dan Manto (43) tahun warga Desa Batu Gajah, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Keduanya diduga terlibat kasus pencurian sawit 2 ton milik PTPN V dan dua
mobil colt diesel dibakar warga dan karyawan PTPN V Selasa (29/4/14) lalu. Kedua pelaku terlibat dalam kasus pencurian buah kelapa sawit yang terjadi pada Selasa (29/4/14) lalu sekira pukul 10.00 WIB,terang Kapolres Kampar AKBP Ery Apriyono melalui Kasat Reskrim Polres Kampar AKP Herfio Zaki kepada reportase Kamis (21/5/14). Penangkapan ini berdasarkan laporan pihak peruhaaan dengan laporan Polisi Nomor.: LP/ 91 / V /2014 / Riau / Res Kampar, tanggal 06 Mei 2014, Keduanya ditangkap dirumahnya masing-masing dan
sudah menjadi incaran Polres Kampar dan Polsek Tapung dalam pencurian buah kelapa sawit,ujarnya. Dijelaskannya, kejadian ini bermula pada Selasa (29/4/14) lalu saat itu pelaku yang berjumlah sekitar 50 orang termasuk dua orang pelaku ini melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Batu Langkah. Akan tetapi aksi para pelaku di bubarkan oleh pihak keamanan kebun, selanjutnya pada Rabu (30/4/14) para pelaku mengulangi perbuatannya dan berhasil mencuri sebanyak 2 ton, Aksi ini sudah tidak
bisa ditolelir oleh pihak perusahaan, maka mereka langsung melaporkan kejadian itu ke Polres Kampar, jelasnya. Selanjutnya dilakukan pengintaian dan penyelidikan dan akhirnya kedua pelaku berhasil ditangkap,Saat penangkapan ditemukan barang bukti buah kelapa sawit sekitar 2 ton, 4 unit sepeda motor bebek tanpa nomor polisi, 2 unit keranjang rotan,tuturnya. Kedua pelaku setelah ditangkap langsung di amanakan di Mapolres Kampar, sedangkan barang bukti diamankan di Mapolsek Tapung,” tuturnya. (Ali halawa/man)
Tanjungpinang Reportase, Setiap Tahun tepatnya Tanggal 5 Juni seluruh negara di belahan bumi mengadakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tidak terkucuali Kota Tanjungpinang, momen peringatan hari lingkungan hidup sedunia merupakan sebuah momen untuk meningkatkan kesadaran bagi siapa saja dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, momen ini juga perenungan kita kedepannya untuk mencegah dan merehabilitasi degradasi lingkungan yang semakin hari semakin memprihatinkan. Kamis (22/5), Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) mengadakan jalan santai yang dihadiri Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tanjungpinang, Seluruh Kepala Sekolah, Perwakilan Sekolah dan guru, Tim
Penggerak PKK dan LSM Lingkungan, Garis Start di buka langsung oleh Staf Ahli Bidang SDM & Kemasyarakatan Kota Tanjungpinang Dr. Eka Hanasarianto, di halaman Kantor Perpustakaan Arsip Daerah (KPAD), kemudian dilanjutkan ke Jl.Agus Salim, Jl.Hangtuah (Tepi Laut), Gedung Daearah, Jl. Doponegoro, Jl.Samudra, kemudian balik lagi ke Jl.Agus Salim dan finish di KPAD. Selain jalan santai juga ada lomba mewarnai dari tingkat TK/RA berjumlah 44 orang, Lomba menggambar tingkat SD/MI berjumlah 56 orang, Lomba kreasi daur ulang tingkat SD, SMP, SMK berjumlah 43 orang, dan lomba kreasi daur ulang tingkat tim penggerak PKK dan umum berjumlah 14 orang. Eka membacakan langsung sambutan Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah, dalam sambutannya Eka menyampaikan bahwa pendidikan
lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita semua, seperti degradasi atau penurunan kualitas pada lingkungan, merupakan hasil dari perilaku manusia sehari-hari yang pada akhirnya akan berbalik memberikan dampak kepada manusia itu sendiri, berbagai kegiatan untuk membangkitkan kecintaan terhadap lingkungan hidup seperti gerakan menanam pohon, membersihkan laut, perlombaan lingkungan hidup dan mengelola sampah plastik dengan prinsip 3R (Reuse, Reduce dan Recycle). Pada kesempatan tersebut Eka juga menyambut baik perlombaan yang diadakan oleh BLH Kota Tanjungpinang “karena lomba mewarnai dan menggambar dapat mendorong imajinasi anak, tentang lingkungan yang baik dan mengapresiasikan apa yang ada dalam pikirannya mengenai lingkungan hidup”, Ujar Eka.
Kepala BLH Kota Tanjungpinang H.Gunawan Grounnimo, SE,MM mengatakan Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kecintaan, kepedulian peserta didik dan masyarakat terhadap lingkungan, sehingga termotivasi untuk berperan secara aktif dalam pelestarian lingkungan hidup. Kegiatan ini berlangsung selama 1 hari tanggal 22 Mei 2014 di KPAD Kota Tanjungpinang, dimana sumber anggaran dari APBD Kota Tanjungpinang Tahun 2014. Para peserta yang hadir tampak antusias mengikuti rangkaian acara tersebut karena dihibur dengan undian door prize dimana hadiah utamanya adalah 1 unit televisi, selain itu juga selama acara berlangsung Duta Lingkungan diberdayakan sebanyak 48 orang dari perwakilan sekolah, untuk memberikan contoh Kebersihan dan Kepedulian terhadap lingkungan.(i)
Dua Pencuri Sawit PTPN V Ketangkap
Kota Tanjungpinang Peringati Hari Lingkungan Hidup 2014
Tingkat Kelulusan SMA Sederajat di Kotapinang Capai 99,97 Persen Kotapinang Reportase. Tingkat kelulusan SMA sederajat tahun 2014 mencapai 99,97 persen. Dari jumlah 3.236 peserta ujian nasional (UN), siswa dinyatakan tidak lulus 1 peserta berdasarkan persentase, tingkat ketidaklulusan hanya 0,03 persen. . Kepala Dinas Pendidikan Labusel Abdul Manan Ritonga melalui Plt kabag Humas dan Infokom Setdakab Labusel Muhammad Irsan, Selasa (20/5) mengatakan untuk pelajar SLTA sederajat tahun ini mencapai 99,97 persen dari jumlah 3.236 peserta ujian nasional (UN), Lebih lanjut, Irsan menjelaskan untuk pelajar SMA dinyatakan lulus 1.120 peser-
ta atau 100 persen, SMK juga dinyatakan lulus 1.064 peserta atau 100 persen, sedangkan untuk MA dinyatakan lulus 919 pelajar atau 99,87 persen. Sementara yang tidak lulus sebanyak satu orang pelajar dengan nomor peserta 3-14-07-31-020-014-3 asal sekolah MA Islamiyah Kotapinang. Sedangkan untuk paket C dinyatakan lulus 132 orang atau 100 persen. Meskipun pada ujian nasional tingkat SLTA di Labuhanbatu Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 16 April yang lalu diikuti 3.233 peserta, adapun yang tidak mengikuti ujian nasional sebanyak 87 orang dengan keterangan telah Droup Out.
10
Halaman
Bahkan kemajuan pendidikan di Labusel kini sudah merata di Lima kecamatan. Hal ini berbeda dengan hasil UN pada lima tahun lalu. Waktu itu, tingkat kelulusan di daerah terpencil sangat tinggi. Namun sekarang, dikatakan Irsan, tingkat kelulusan di semua daerah merata. Sekaligus Irsan juga mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang telah berusaha memberikan bimbingan kepada siswanya dengan tingkat kelulusan yang sangat memuaskan. Dengan keberhasilan pada tahun ini dan akan dipertahankan serta ditingkatkan di tahun mendatang sesuai indikator kemajuan pendidikan.
“Hasil UN ini merupakan hasil murni anak-anak kita dan merupakan indikator kemajuan pendidikan di Labusel. Artinya, mutu pendidikan di desa maupun perkotaan di Labusel sudah meningkat dan merata,” Sebutnya. Menurutnya, menilai dari hasil semua ini ada korelasi kuat antara program yang diberikan pemerintah daerah kepada guru terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dengan insentif dan pelatihan yang diberikan pemerintah, kualitas pendidikan pun turut meningkat. Secara terpisah, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kotapinang Sholihin saart dikonfirmasi diruang kerjanya menga-
takan, tingkat kelulusan pada pengumuman UN disekolahnya mencapai 100 persen dengan dinilai tertinggi 9,40 bidang studi jurusan IPA atas nama Aginda siswa kelas 12, sedangkan untuk bidang studi jurusan IPS nilai tertinggi 9,60 atas nama siswa Faisal Azhari Siregar. “Memang dari semester satu sampai tingkat kelulusan kedua siswa-siswi tersebut, selalu mendapat nominasi peringkat sepuluh besar pada saat menerima rapot dari seluruh siswa berjumlah 345 orang”. Katanya . Sedangkan pada pengumuman kelulusan UN, kata Sholihin, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan
pihaknya memberikan surat undangan secara tertulis kepada orang tua maupun wali murid. Dengan harapan seluruh siswa yang lulus nantinya bisa melanjutkan keperguruan tinggi sehingga dapat melahirkan pemimpin bangsa dari kabupaten Labusel. Salah satu siswi SMAN Kota pinang Ramalia jurusan IPS 4 dikompirmasih tentang kelulusannya ,ia mengatakan sangat senang sekali, bahwa dirinya lulus dan ia akan melanjutkan ke perguruan tinggi dan menjadi generasi penerus untuk memajukan labusel yang bermutu dan berkualitas nantinya. ( jk)
Minggu (11/5) sambil bercerita kejadian yang ia alami. Masalah itu bisa damai, kata Samin lagi, asalkan dirinya menyetor uang sebesar Rp 20 Juta pada mereka untuk enam orang polisi yang ikut razia. Samin juga mengakui kalau uang sebanyak itu dia tidak ada, cuma bebera juta saja di ATM. Mendengar ucapan itu, OTK memaksa meminta nomor rekening bank, dan bertanya jauh tidak bank yang dimaksud dari calon korban. “Sempat saya katakan jarak tempuh menuju bank sekitar dua jam. OTK juga memin-
ta jangan sampai masalah itu di sampaikan ke polisi dan memaksa korbannya jangan mematikan hape. Saya sempat berfikir, bagaimana anaknya bisa tertolong. Saya sengaja matikan hape, ditelponnya kembali dan marah-marah,” ujarnya. Kapolres Lingga AKBP Puji Santosa SH, ketika di konfirmasi belum memberi jawaban, akan tetapi dia akan menelpon kembali, setelah acara selesai. “Saya belum dapat angkat telpon, SMS saja sulu Mas, nanti selesai acara saya akan telpon,” tukasnya berjanji. (zul).
Pertemuan Nasional Museum se-Indonesia di Tanjungpinang Tanjungpinang, Reportase, Pertemuan Nasional Museum Se-Indonesia dan Musyawarah Nasional Asosiasi Indonesia Tanjungpinang, Sebanyak 220 orang datang Ke Tanjungpinang, dimana agenda dari musyawarah bersama para rombongan datang berkunjung ke Museum Sultan Sulaiaman Badrul Alamsyah Kota Tanjungpinang. Jumat (23/05) para rombongan yang datang berkunjung disambut langsung oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Tanjungpinang Drs. Efiar M. Amin, dalam sambutannya Efiar sangat senang dengan datangnya para rombongan tersebut, tentu hal ini berdampak positif bagi perkembangan Kota Tanjungpinang karena bisa dikenal diseluruh Indonesia dan selain itu, Tanjungpinang juga merupakan bagian dari sejarah Indonesia dimasa lampau. Kepada para rombongan, Efiar menerangkan bahwa Kedepan Museum Sultan Sulaiaman Badrul Alamsyah tidak hanya menyimpan barang peninggalan lama, namun juga sebagai tempat rekreasi, atraksi sehingga setiap akhir pekan banyak orang menghabiskan waktu dimuseum ini, dengan acara kesenian para seniman Kota Tanjungpinang, hal ini nantinya akan dilengkapi dengan infrastruktur, kantin, dan tempat bermain anak. “Mudah-mudahan kepan kami dapat berkunjung ke museum bapak ibu sekalian bila diundang, canda Efiar disela-sela sambutannya. Kasubbid Eksplorasi dan Dokumentasi Direktorat Jendral Kebudayaan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Sri Patmiarsih Retnaningsih M.Hum atau yang akrab dipanggil Ningsih, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan mulai tanggal 21-24 Mei 2014, dimana agenda kunjungan ke Museum Sultan Sulaiaman Badrul Alamsyah dan juga ke Mesjid Penyengat. Dalam kunjungannya ke Museum, Ningsih berharap agar kedepan kondisi bangunan Museum ada beberapa yang perlu diperbaiki, selain itu juga tata pamer untuk koleksi Museum bukan hanya untuk menyimpan barang dimasa lampau, namun dibuat semenarik mungkin hingga pengunjung yang datang tidak hanya sekali tapi berkali-kali, Ningsih sependapat dengan Efiar agar kegiatan aktarktif perlu dilakukan, supaya bisa menarik minat masyarakat untuk datang berkunjung, terangnya.(i)
Limbah Kapal Isap Paragon “Usik” Tangkapan Nelayan Pekajang Lingga, Reportase. Sekarang baru terasa hasil tangkapan ikan masyarakat nelayan di Pekajang drastis menurun, hal ini di akibatkan limbah kapal isap yang beroperasi di perairan Desa Pekajang, menjadi keluhan sekarang ini. Sebelum kapal isap beroperasi di perairan Pekajang, menurut masyarakat hasil tangkapan nelayan masih lumayan, tetapi setelah kapal isap mulai mendekat ke perairan Pekajang hasil tangkapan nelayan drastis menurun. Kata Rusdi, saat ini Kapal Isap Paragon (KIP),dan kapal Isap SMS 1, mendekat ke perairan laut desa Pekajang. Jarak antara kapal Isap ke pantai desa Pekajang diperkirakan sekitar 2 sampai dengan 2,5 Mil dari pantai, sekarang limbahnya sudah sampai ke pantai desa Pekajang. Sekarang air sudah tercemar dan kotor, berakibat pada alat tangkap nelayan jadi kotor. “Sekarang limbah sudah mulai menebar di perairan pantai laut Pekajang, alat tangkapan kami seperti bubu mudah di tempel dan kotor,” ungkap Rusdi tokoh masyarakat Pekajang dan sekaligus bekerja sebagai nelayan. Menurutnya, sebelum kapal isap timah beroperasi di tempat mereka, hasil tangkapan mereka masih lumayan, namum setelah kapal Isap timah mulai mendekat ke daerah mereka, maka hasil tangkapan mereka berkurang. Ceritanya sebelum kapal isap beroperasi, jika memasang bubu di laut hasil tangkapan dalam waktu empat hari, penghasilannya bisa mendapat Rp1,5 Juta, dengan menggunakan 20 sampai 25 bubu. “Sekarang dalam waktu empat hari dari 20 sampai 25 bubu paling menghasilkan Rp400 sampai Rp800 Ribu. Ini di karenakan bubu yang kami pasang di tutupi limbah, yang bentuknya seperti lumpur, jadi bubu itu juga sangat kotor,” terangnya. Dia juga menjelaskan, sebelum kapal Isap beroperasi di daerah mereka, pengusaha terlebih dahulu berkoordinasi dengan masyarakat.” Memang waktu itu kami setuju, tetapi kami ini orang awam yang tidak tahu efeknya apa. Saat ini baru kami tahu karena kami sangat merasakan akibanya,” ujarnya. Saat berkoordinasi dengan pengusaha tersebut, mereka juga kata Rusdi diberikan konpensasi.” Kami mengakui di beri konpensasi, nyatanya sekarang kami ini jadi tidak punya mata pencarian, saat ini kami sadar bahwa oknum pengusahanya mau membunuh kami pelan-pelan,” keluh Rusdi. Sekarang dia berharap pemerintah daerah harus mengkaji ulang keberadaan kapal isap timah yang sudah mengganggu pendapatan masyarakat nelayan yang ada didesa Pekajang, sebelum berakibat vatal terhadap mata pencarian kami seharihari, yang dulunya sedikit istimewa di banding sekarang. (zul).
Langkat
Tahun KE V Edisi : 257 26 Mei s/d 1 Juni 2014
Terkait Masalah Pajak
Ngogesa : Seni Nasyid Butuh Kepedulian Masyarkat Stabat,Reportase Nasyid merupakan unsur seni yang bermakna tak sebatas hiburan tetapi makna syairsyairnya mengingatkan akan kebesaran dan keagungan ciptaan Allah, semangat memelihara karimah, mengajak manusia selalu berbuat kebaikan bagi keselamatan diri di dunia dan akhirat. Demikian dikatakan Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu, SH melalui pidato tertulis yang disampaikan Wabup Drs. H Sulistianto, M.Si saat membuka secara resmi Festival Seni Nasyid (FSN) ke 34 tingkat Kab. Langkat di Alun-alun T Amir Hamzah, Rabu (21/5). “Budaya Nasyid perlu tetap terus dikembangkan dan hal tersebut butuh kepedulian kita semua” ujar Bupati Ngogesa. FSN ke 43 itu mulai diperlombakan ditandai dengan pemukulan salah satu alat musik Nasyid Rebanaa oleh Wabup Sulistianto bersama Kakankemenag Langkat HT. Darmansyah, Ketua MUI Buya HA. Mahfudz dan Staf Ahli Bupati H Amir Hamzah. Sementara itu Kabag Kessos H Syahrizal yang merupakan panitia penyelenggara melaporkan bahwa FSN yang diikuti 33 group nasyid baik
Stabat, Reportase Pemerintah Kabupaten Langkat telah mempercayakan Bank Sumut sebagai Bank penerima pembayaran PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan ( PBBP2) yang pelaksanaannya sudah dilaksakan sejak 1 Januari 2014.
Wakil Bupati Langkat H. Sulistianto melakukan pembayaran perdana PBB-P2 pada acara Pekan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan perdesaan (PBB-P2 ) Kabupaten Langkat” bertempat di PT. Bank Sumut Cab. Stabat , Kamis (23/5).
agar menjadi contoh tauladan untuk taat membayar pajak tepat waktu” himbau dan instruksi H,Ngogesa Sitepu Ditambahkannya bahwa kepada Kadis Pendapatan beserta jajarannya, para Camat, Kades dan Lurah untuk benar-benar bertanggung jawab dalam pemenuhan target yang telah ditetapkan, berkerjalah dengan sungguhsungguh dan ikhlas sebab untuk itu semua amanah jabatan menjadi landasannya. Direktur Kepatuhan Bank Sumut Yulianto Maris dalam sambutannya mengatakan bahwa untuk sementara ini pembayaran PBB-P2 diKabupaten Langkat masih dilakukan secara Offline dimana wajib pajak bisa melakukan pem-
bayaran PBB-P2 di Kantor Bank Sumut Cabang Stabat dan direncanakan pada tahun 2015 pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Langkat akan dilakukan dengan melakukan penerapan payment online system ( system pembayaran online) sehingga pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan di semua Unit Kantor Bank Sumut yang ada di Kabupaten langkat. Pada kesempatan itu Yulianto maris menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Pemkab. Langkat yang telah memilih Bank Sumut sebagai Bank penerima pembayaran PNN-P2, karena Bank Sumut kebanggaan masyarakat Sumatera Utara yang terus berkembang pesat dinilai mampu melayani se-
luruh wajib pajak. Sebelumnya Kadispenda Langkat Dra. Muliani S menyampaikan bahwa sesuai dengan UUD Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa terhitung mulai 1 Januari 2014 pengelolaan PBB P2 telah dikelola oleh Pemkab. Langkat dan target penerimaan dari sektor PBB-P2 ini mengalami kenaikan dari tahun 2013 sebesar Rp. 7. 632. 662. 000 menjadi Rp. 9. 500. 000 ditahun 2014 ini, sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 1. 867. 378. 000, . atau sebesar 19, 66 % dari tahun 2013 yang lalu. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan pengelompokan klasifikasi nilai jual objek pajak bumi dan adanya
data baru terhadap objek dan wajib pajak. Ditambahkan bahwa untuk pelaksanaan pembayaran perdana PBB-P2 saat ini adalah dari wajib pajak Kecamatan Binjai, Stabat, Secanggang, Wampu, Hinai, Batang Serangan, Sawit Seberang, Padang Tualang, dan untuk Kecamatan lainnya telah ditetapkan pembayarannya pada PT. Bank Sumut cabang pembantu yang ada maupun berdekatan dengan Kecamatan masing-masing. Diakhir acara Wakil Bupati Langkat H. Sulistianto melakukan pembayaran perdana PBB-P2 dilanjutkan dengan Kadispenda dan sejumlah SKPD di Jajaran Pemkab. Langkat.***BAHAR
Festival Seni Nasyid ke 34 Langkat berjalan Sukses
Bupati : Nasyid Pembinaan Generas Muda Cinta Budaya
Sekda dr H Indra Salahudin, Wakil Ketua DPRD Abdul Khair, Asisten Ekbangsos Hermansyah, Kakankemenag HT Darmansyah, Ketua MUI HA Mahfudz dan Kabag Kessos H Syahrizal mainkan Rebana dan kerincing tandai penutupan Festival Seni Nasyid (FSN) ke 34 Kab. Langkat di Alun-alun T Amir Hamzah, Jum’at (23/5).
Stabat,Reportase Setelah berlangsung selama 3 hari Festival Seni Nasyid (FSN) ke 34 Kab. Langkat berakhir dengan sukses dan ditutup oleh Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu, SH melalui Sekda dr H Indra
Salahudin, M.Kes, MM di Alunalun TAmir Hamzah, Jum’at (23/ 5). Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Hakim group putra asal Kec. Sawit Seberang memperoleh nilai tertinggi 335,5 dan berhak menjadi jua-
ra I, disusul Kec. Batang Serangan dengan nilai 333 sebagai juara II, Kec. Pangkalan Susu dengan nilai 332,5 menempati posisi ke III, harapan I diraih Kec. Kuala, harapan II Kec. Hinai serta Kec. Secang-
Bintang Kamu......! Aries
Maret 20 - April 19
Minggu ini Anda tampaknya harus sedikit bersantai Ladies. Minggu lalu Anda sudah berlelah-lelahan dengan banyaknya aktivitas yang menyita waktu Anda. Selesaikan semua urusan Anda di awal minggu dan bersantailah di akhir minggu. Tubuh Anda butuh relaksasi Ladies. Jangan dipaksa terus menerus. Berilah waktu untuk beristirahat dan manjakanlah tubuh serta pikiran Anda.
Taurus
April 20 - Mei 19
Minggu ini Anda harus menyiapkan tenaga ekstra untuk semua aktivitas di minggu ini. Sibuk, sibuk dan sibuk. Jangan biarkan mood Anda mempengaruhi kinerja Anda ya Ladies. Beberapa masalah memang akan datang menghampiri, namun Anda harus tetap fokus. Di akhir minggu sempatkan untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Nikmati quality time yang jarang Anda dapatkan ini.
Gemini
Mei 20 - Juni 20
Minggu ini Anda bisa bersantai. Walaupun memang akan banyak urusan namun tidak akan terlalu menyita waktu Anda. Sediakan waktu di akhir minggu ini untuk bertemu dengan beberapa kawan lama. Mereka sangat menantikan kehadiran Anda. Dengan bertemu dengan mereka mungkin akan memberikan banyak inspirasi untuk kehidupan Anda nantinya.
Cancer
Juni 21 - Juli 21
Buang jauh-jauh pikiran putus asa pada diri Anda. Ingat dalam setiap kesulitan pasti akan ada jalan. Anda harus tetap bersikap cool dan juga santai meskipun ada beberapa pihak yang mencoba untuk memancing emosi Anda. Ada banyak tawaran menggiurkan. Pikir masak-masak efek jangka panjang dan juga prospeknya untuk masa depan Anda. Jangan hanya tergiur akan iming-iming jumlah yang besar sehingga Anda akan lalai dan terjerumus pada hal yang kurang menguntungkan.
gang sebagai harapan III. Sementara untuk group putri juara I direbut Kec. Pangkalan Susu dengan perolehan nilai 340, posisi juara ke II diambil Kec. Batang Serangan nilai 339,5 dan Kec. Sawit Seberang sebagai juara III yang mengumpulkan nilai 329, sedangkan harapan I diraih Kec. Babalan, harapan II Kec. Bahorok dan Kec. Besitang menempati posisi harapan III. Penutupan ditandai dengan memainkan Rebana serta kerincing yang merupakan alat musik khas nasyid oleh Sekda bersama Wakil Ketua DPRD Abdul Khair, Asisten Ekbangsos H Hermansyah, Kakankemenag Langkat HT Darmansyah, Ketua MUI Buya HA Mahfudz. Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda, Bupati sampaikan terima kasih kepada segenap pani-
tia, dewan hakim, para peserta, official dan seluruh camat yang turut mensukseskan acara tersebut. “Dengan pembinaan generasi muda yang cinta budaya, diharapkan dapat terpelihara dari pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma agama” kata Indra sampaikan pesan Bupati Ngogesa. Kabag Kessos H Syahrizal selaku panitia penyelenggara katakan peserta yang berpotensi selanjutnya akan mengikuti seleksi ulang pemberkasan sebelum dilakukan seleksi menjadi perwakilan Langkat untuk berkompetisi di tingkat Provinsi. “Kepesertaan seleksi nantinya tetap akan dilakukan secara ketat sesuai ketentuan dengan melihat domisili serta usia peserta” tegas Rizal mantan Kabag Humas tersebut. ***Bahar
MINGGU INI
Leo
Stabat. Reportase Pemerintah Kabupaten Langkat telah mempercayakan Bank Sumut sebagai Bank penerima pembayaran PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan ( PBB-P2) yang pelaksanaannya sudah dilaksakan sejak 1 Januari 2014. Pada hari ini, Kamis (23/5) bertempat di PT. Bank Sumut Cab. Stabat, Dinas Pendapatan Langkat bekerja sama dengan PT.Bank Sumut melaksanakan pembayaran perdana dengan bertajuk “Pekan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan perdesaan (PBB-P2 ) Kabupaten Langkat” yang secara resmi dibuka oleh Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu. SH melalui Wakil Bupati Langkat Drs. H.Sulistianto. MSi yang dihadiri oleh Sekretari Perusahaan PT. Bank Sumut, Didi Duharsa, Pemimpin Divisi jaringan dan layanan PT. Bank Sumut TM. Jeffri, beberapa SKPD di jajjaran Pemkab. Langkat, dan para wajib pajak. Bupati Langkat dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Wabup. H. Sulistianto menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT. Bank Sumut Cab. Stabat atas kerja samanya sebagai Bank pelaksanaan penerima pembayaran PBB-P2 semoga keberadaan Bank milik daerah ini dapat memberi manfaat dalam mendukung setiap kegiatan daerah dan menopang ekonomi rakyak kecil menengah. “Kepada jajaran pejabat Pemkab.Langkat hingga level Kepling, Kepala Dusun, Kapala Kelurahan/Desa dan seluruh Pegawai Negeri Sipil agar menjadi contoh tauladan untuk taat membayar pajak tepat waktu” himbau dan instruksi H,Ngogesa Sitepu Ditambahkannya bahwa kepada Kadis Pendapatan beserta jajarannya, para Camat, Kades dan Lurah untuk benar-benar bertang-
Banyak masalah yang datang menerpa di minggu ini. Bukan karena pekerjaan akan tetapi hal lain di luar pekerjaan. Akan lebih baik bila Anda tetap fokus dan tidak begitu menghabiskan tenaga dan pikiran terhadap hal-hal yang tidak penting. Ini merupakan ujian bagi Anda. Pintar-pintarlah untuk membagi waktu dan juga pikiran. Kesehatan di minggu ini sedikit kurang stabil.
Juli 22 - Agust. 22
Capricorn Des. 22 - Jan. 19 Ini akan menjadi minggu yang menjengkelkan bagi Anda. Akan banyak gangguan dan beberapa orang yang memancing emosi Anda. Ada baiknya untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Semua masalah pasti ada pemecahannya. Dengan berpikir tenang semua akan bisa selesai baik-baik dan Anda tak akan punya musuh.
Virgo Agust 23 - Sept. 21 Semua masalah pasti akan ada pemecahannya Ladies. Jangan terlalu gampang menyerah dengan keadaan sekarang. Anda harus menatap masa depan, jangan hanya stuck atau berjalan di tempat saja. Dunia ini terus berputar dan waktu terus berjalan, jika Anda masih terbayang-bayang dengan yang lalu Anda akan rugi sendiri. Saatnya bergerak dan meraih semua impian, tinggalkan semua hal yang membuat Anda sedih.
Libra
Aquarius
Jan. 20 - Feb. 17
Sibuk sekali di minggu ini Ladies. Anda akan menghadiri banyak acara. Siapkan fisik dan juga mental serta finansial Anda. Jangan terlalu memforsir tenaga, jika memang acara yang dihadiri sudah selesai akan ada baiknya lekas pulang dan beristirahat. Luangkan akhir pekan untuk me time alias memanjakan diri Anda. Spa dan pijat akan jadi ide yang bagus lho Ladies. Anda rentan terkena flu di minggu
Sept. 22 - Okt. 22
Semakin banyak yang membutuhkan bantuan Anda di minggu ini. Jika memang Anda tidak bisa jangan menyanggupi, lebih baik Anda berani menolak. Jangan karena Anda tidak enak hati Anda tetap menerima tawaran tersebut. Ini akan berimbas pada kesehatan Anda. Kalau sudah tidak sanggup beranilah untuk mengatakan tidak. ini.
Scorpio Okt. 23 - Nop. 21 Anda rupanya sedang produktif dan dipenuhi banyak ide deh Ladies. Saat sudah menemukan ide yang cemerlang jangan tunda terlalu lama untuk merealisasikannya. Segera wujudkan hal tersebut. Fokus terhadap semua yang sedang Anda kerjakan. Kerja keras tidak akan berkhianat, Anda akan menuai hasil yang maksimal pada waktunya.
Pisces
Wabup Langkat H Sulistianto menyerahkan trophy tetap Bupati kepada panitia penyelenggara H Syahrizal untuk diperebutkan 33 group nasyid yang berkompetisi pada acara pembukaan Festival Seni Nasyid ke 34 Kab. Langkat di Alun-alun T Amir Hamzah Rabu (21/5).
putra maupun putri berasal dari Kecamatan se-Kab. Langkat dengan jumlah 396 orang terdiri dari 10 group putra dan 23 group putri akan berkompetisi selama 3 hari dengan sistem penilaian langsung dengan kriteria mengikuti standart ketentuan yang berlaku. Pemenang nantinya, kata Syahrizal akan terdiri dari 12 group yakni juara I hingga harapan III putra dan putri dengan total hadiah Rp. 35 juta ditambah trophy, uang pembinaan dan piagam serta trophy tetap Bupati bagi masing-masing ter-
baik I. Lebih lanjut Syahrizal jelaskan nantinya group pemenang tidak serta-merta akan mengikuti event yang sama ditingkat Provinsi, melainkan akan dilakukan seleksi secara individu terhadap mereka yang dianggap berpotensi. Saat pertandingan berlangsung tampak duduk dibangku dewan juri nama-nama yang sudah tidak asing dalam dunia seni nasyid diantaranya Hj Ramadhaniar, Putri Ramadhani Lubis, Sri Wahyuningsih dan 2 orang juri tingkat Provinsi Ahmad Yaser Taher serta H Ishaq Lubis.***BHR
gung jawab dalam pemenuhan target yang telah ditetapkan, berkerjalah dengan sungguh-sungguh dan ikhlas sebab untuk itu semua amanah jabatan menjadi landasannya. Direktur Kepatuhan Bank Sumut Yulianto Maris dalam sambutannya mengatakan bahwa untuk sementara ini pembayaran PBB-P2 diKabupaten Langkat masih dilakukan secara Offline dimana wajib pajak bisa melakukan pembayaran PBB-P2 di Kantor Bank Sumut Cabang Stabat dan direncanakan pada tahun 2015 pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Langkat akan dilakukan dengan melakukan penerapan payment online system ( system pembayaran online) sehingga pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan di semua Unit Kantor Bank Sumut yang ada di Kabupaten langkat. Pada kesempatan itu Yulianto maris menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Pemkab. Langkat yang telah memilih Bank Sumut sebagai Bank penerima pembayaran PNN-P2, karena Bank Sumut kebanggaan masyarakat Sumatera Utara yang terus berkembang pesat dinilai mampu melayani seluruh wajib pajak. Sebelumnya Kadispenda Langkat Dra. Muliani S menyampaikan bahwa sesuai dengan
UUD Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa terhitung mulai 1 Januari 2014 pengelolaan PBB P2 telah dikelola oleh Pemkab. Langkat dan target penerimaan dari sektor PBB-P2 ini mengalami kenaikan dari tahun 2013 sebesar Rp. 7. 632. 662. 000 menjadi Rp. 9. 500. 000 ditahun 2014 ini, sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 1. 867. 378. 000, . atau sebesar 19, 66 % dari tahun 2013 yang lalu. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan pengelompokan klasifikasi nilai jual objek pajak bumi dan adanya data baru terhadap objek dan wajib pajak. Ditambahkan bahwa untuk pelaksanaan pembayaran perdana PBB-P2 saat ini adalah dari wajib pajak Kecamatan Binjai, Stabat, Secanggang, Wampu, Hinai, Batang Serangan, Sawit Seberang, Padang Tualang, dan untuk Kecamatan lainnya telah ditetapkan pembayarannya pada PT. Bank Sumut cabang pembantu yang ada maupun berdekatan dengan Kecamatan masing-masing. Diakhir acara Wakil Bupati Langkat H. Sulistianto melakukan pembayaran perdana PBB-P2 dilanjutkan dengan Kadispenda dan sejumlah SKPD di Jajaran Pemkab. Langkat.***BHR
Pemkab Langkat Percayakan Pembayaran PBB-P2 ke Bank Sumut
Sagitarius Nop. 22 - Des. 21
Jangan terlalu memikirkan hal yang muluk-muluk kalau nantinya akan menimbulkan stres. Biarlah semua mengalir seperti air. Hidup penuh dengan kejutan yang kita tidak pernah tahu. Jika Anda terlalu mengkhawatirkan masa depan sepertinya Anda tidak akan bisa fokus menjalani apa yang sedang terjadi saat ini.
11
Langkat Gelar Festival Seni Nasyid ke 34
H.Ngogesa Himbau Pajabat Jadi Tauladan Pada hari ini, Kamis (23/5) bertempat di PT. Bank Sumut Cab. Stabat, Dinas Pendapatan Langkat bekerja sama dengan PT.Bank Sumut melaksanakan pembayaran perdana dengan bertajuk “Pekan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan perdesaan (PBB-P2 ) Kabupaten Langkat” yang secara resmi dibuka oleh Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu. SH melalui Wakil Bupati Langkat Drs. H.Sulistianto. MSi yang dihadiri oleh Sekretari Perusahaan PT. Bank Sumut, Didi Duharsa, Pemimpin Divisi jaringan dan layanan PT. Bank Sumut TM. Jeffri, beberapa SKPD di jajjaran Pemkab. Langkat, dan para wajib pajak. Bupati Langkat dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Wabup. H. Sulistianto menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT. Bank Sumut Cab. Stabat atas kerja samanya sebagai Bank pelaksanaan penerima pembayaran PBB-P2 semoga keberadaan Bank milik daerah ini dapat memberi manfaat dalam mendukung setiap kegiatan daerah dan menopang ekonomi rakyak kecil menengah. “Kepada jajaran pejabat Pemkab.Langkat hingga level Kepling, Kepala Dusun, Kapala Kelurahan/Desa dan seluruh Pegawai Negeri Sipil
Halaman
Feb. 18 - Mar. 19
Jangan ragu-ragu untuk mengungkapkan apa maksud yang ingin Anda utarakan. Seseorang seperti Anda jelas sudah memikirkan semuanya masak-masak. Yang Anda butuhkan adalah kepercayaan dan keberanian untuk mengutarakan maksud hati Anda. Meskipun tidak banyak orang yang akan membantu Anda, tapi berbagi dan mendapat saran dari mereka akan sedikit meringankan beban Anda. Hati-hati saat mencari makanan di luar.
Wakil Bupati Langkat H. Sulistianto melakukan pembayaran perdana PBBP2 pada acara Pekan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan perdesaan (PBB-P2 ) Kabupaten Langkat” bertempat di PT. Bank Sumut Cab. Stabat , Kamis (23/5).
Humor kita Rahasia Sebenarnya Kekuatan Superman Lana adalah seorang wartawati yang cantik nan seksi yang bekerja di sebuah perusahaan koran. Dalam menjalankan tugasnya, dia sering kali ditolong oleh Superman yang terkenal itu. Pada suatu hari yang telah dijadwalkan, bertemulah Lana dengan Superman untuk suatu wawancara. "Saya sangat kagum sekali sama anda. Bagaimana anda bisa menjadi sangat kuat, baik dalam melawan berbagai kejahatan ataupun berbuat sesuatu demi menyelamatkan bumi, semuanya dapat anda atasi dengan baik. Anda juga mampu untuk terbang melayang. Bagaimana anda bisa menjadi manusia yang sungguh perkasa sekali?" tanya Lana dengan penuh rasa kagum. Sambil tersenyum malu Superman itu-pun menjawab. "Oh....jujur saya katakan, semuanya itu adalah tipuan kamera belaka."
Ciri-ciri Pacaran sama Cewek ABG Zaman Sekarang Ciri Pacaran Cewek ABG Zaman
Sekarang.. Termasuk dibawah ini: Kalo Dompet Ga Tebel,Ga Mau Nempel. Kalo Ga Roda Empat,Ga Mau Deket. Kalo Ga Ninja,Ga Manja. Kalo Ga Vixion,Ga Mau Action. Dijemput Vespa,Malah Ga Mau Jumpa. Dianter Supra,Ga Mau Mesra. Dibonceng Kirana,Bikin Merana Dibonceng Scoopy,Cuma Cium Pipi Diajak Naek Angkot,Malah Melotot Diajak Naek Bus Malah Minta Putus. Diajak Jalan kaki,Malah Maki Maki.
Pelajaran Menggambar di Kelas Di suatu kelas terjadi proses ajar mengajar dan terjadi percakapan antara guru dan murid guru : anak-anak hari ini kita belajar menggambar gambar nya bebas gambar apa saja boleh murid : baik pa guru (30 menit kemudian) guru : anak anak pa guru mau lihat gambar kalian, Tole coba kamu maju Tole : baik pak guru, ini gambar saya guru : mana gambarnya kertasnya masih kosong Tole : tadi saya gambar kuda lagi makan rumput guru : tapi kertas nya kosong gitu kok!!!! Tole : pas makan rumput kan udah abis jadi mau ngapain lagi kuda nya disitu yaudah kuda nya pergi entah kemana guru : "%$@#@
Harga Eceran Rp 5.000,- Luar Kota + Ongkos Kirim
Tahun KE V Edisi : 257 26 Mei s/d 1 Juni 2014
Camat Harian Gelar Upacara Harkitnas Samosir Repostase. Sehubungan dengan Hari kebangkitan Nasional, Camat Harian K.Simbolon melaksanakan Upacara Bendera di Halaman Kantor Camat Harian yang di Hadiri Ka Puskesmas Harian Mangatur L.Tobing Skm, ka BPK harian , Ka UPDT Kehutanan B.Butar2,Ka UPTD Pertanian D.saragih, siswa/i SD 2 Desa Turpuk sihotang, Siswa/i SMP N I Harian, Siswa/SMK N I Harian beserta para Guru Tenaga pengajarnya, Sekdes se-kec Harian, Para stap kantor kec Harian, anggota Koramil 04 Harian, anggota Polsek Harian Dan berlangsung dengan sukses. Camat Harian Konrad Simbolon selaku infekstur Upacara Harkitnas mengatakan Pada Hari kebangkitan Nasional yang ke 106 ini, bahwa kita sebagai warga negara indonesia harus saling meningkatkan Keharmonisan dalam ke kemajemukan diatas pancasila yang didasari dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan trus memelihara Kebangsaan kita sebagai landasan dasar dalam melaksanakan pembungunan demi pembangunan ,serta menegakkan nilai-nilai demokrasi, (.bp)
Pemkab Palas Peringati Harkitnas Padang Lawas, Reportase. Selasa, 20/05-2014, Pemerintah Kabupaten Palas gelar upacara guna peringati Hari Kebangkitan Nasional di halaman pelataran kantor Bupati sigalagala,Upacara yang turut dihadiri seluruh satuan kerja perangkat daerah, Ketua DPRD Palas dan sejumlah veteran, secara langsung dipimpin Wakil Bupati Palas drg Ahmad Zarnawi Pasaribu. Wabup yang membacakan sambutan menteri komunikasi dan informatika pada harkitnas tersebut mengatakan dalam rangka tetap menjaga semangat dan nilai-nilai kebangsaan yang telah dirintis pendahulu agar tidak boleh lengah. Tapi justru harus semakin waspada dan cerdas dalam menghadapi berbagai perubahan dan kemajuan yang berproses secara terus menerus. Dimana momentum 1908 dan 1928 adalah momentum kaum muda yang bercita-cita indonesi merdeka. “untuk itu bagi setiap anak bangsa untuk berbakti, mengabdi dan berkiprah sesuai dengan profesi, keahlian dan bidang yang digelutinya. Inilah makna nasionalisme sesungguhnya yakni penerapan cara berfikir, bersikap dan berprilaku yang secara ideologis merupakan kristalisasi kesadaran berbangsa dan bernegara,” sebut Wabup. Lebih dalam disampaikan dalam peringatan harkitnas ke 106 tahun 2014 dengan tema maknai kebangkitan nasional melalui kerja nyata dalam suasana keharmonisan dan kemajemukan bangsa, mengandung arti yang sekaligus menjadi instrument ukuran sejauh mana nilai-nilai nasionalisme itu ada pada diri anak bangsa. “peringatan harkitnas tahun 2014 ini adalah semangat untuk berani melakukan evaluasi diri, semangat bagi penguatan komitmen seluruh komponen dan potensi bangsa dalam membangun Indonesia kedepan yang lebih baik,” sambutnya. Dalam peringatan harkitnas kali ini pemkab palas juga turut menyematkan tanda terima kasih atas perjuangan pendahulu kepada sejumlah veteran yang telah berumur itu. (Ashari/Bonjovi)
Walikota Tanjungbalai dan Wakil Diminta :
Tidak Menerapkan Kebijakan yang Membuat Ka. SKPD Korupsi
Tanjungbalai, Reportase. Wakil Bendahara DPD Partai Golkar Kota Tanjungbalai, Rahmat Hidayat meminta Walikota Tanjungbalai, DR H Thamrin Munthe,M.Hum dan Wakil Walikota ,Roleh Harahap untuk tidak menerapkan kebijakan yang membuat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) korupsi dalam kedudukannya. Harapan ini menurut Hidayat perlu disampaikan mengingat akhir- akhir ini masyarakat sudah mulai apatis menyikapi kebijakan yang diterapkan yang membuat Ka. SKPD terpaksa melakukan korupsi dilingkungannya.
Masih menurut Hidayat, Walikota Tanjungbalai menggunakan kapasitasnya dalam pemutasian jabatan structural kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap menjadi perbincangan masyarakat terkait adanya dana siluman
khususnya kalangan PNS, walaupun mekanismenya ditangani Baperjakat. “ Sehingga jangan heran bila ketika yang bersangkutan mendapatkan posisinya akan berupaya mengembalikan pengeluarannya ketika mendapatkan posisi tersebut. Demikian halnya kebijakan Wakil Walikota Tanjungbalai terkait arahan yang menerapkan dana dimuka 10 % . Karena dalam perencanaannya telah diatur pengeluaran Pajak, Overvead untuk rekanan maksimal 15 %. Maka pembebanan biaya 10 % tersebut akan memaksa rekanan
Walikota
melakukan manipulasi pekerjaan yang berakibat kepada kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak Kerja , Syarat Syarat Tehnis . Pelaksanaan pengerjaan paket kegiatan (proyek) tidak mungkin mempedomani Perpres No 50 Tahun 2010 Junto Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah “ tegas Hidayat. Karena mulai Jasa Pemborongan, Pengadaan dan Konsultansi setiap rekanan yang ingin medapatkannya diwajibkan membelinya senilai 10 % dari pagu, bila tidak jangan harap dapat paket kegiatan (jh).
Pendidikan Politik Bangun Karakter Bangsa
Tampak Walikota Tebingtinggi diwakili Sekdako Drs. H.Johan Samose Harahap beri arahan.
Tebingtinggi, Reportase. Walikota Tebingtinggi melalui Sekdako Johan Samose Harahap menegaskan, pendidikan politik
perlu terus ditingkatkan agar terbangun karakter bangsa yang merupakan watak atau keperibadian bangsa Indonesia yang ter-
bentuk atas dasar kesepahaman bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan yang hadir dan tumbuh dalam kehidupan bangsa. Penjelasan UU No.2 tahun 2008 tentang perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara., demikian disampaikan Walikota Tebingtinggi pada kegiatan Pendidikan Politik Birokrat yang diselenggarakan Badan Kesbang Pol Linmas Kota Tebingtinggi, Selasa (20/5) di Gedung Hj Sawiyah Nasution Jalan Sutomo kota Tebing Tinggi.
Berkenaan dengan kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan berlangsung 9 Juli mendatang, walikota berharap masyarakat Kota Tebingtinggi tetap menjaga kondusifitas, persatuan, kekompakan dan tanpa pertikaian, “Pilihan boleh berbeda namun kita harus tetap bersatu”, imbuhnya. Sedangkan kepada PNS sebagai aparatur pemerintah, dilarang terlibat dalam kegiatan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrat No 7 tahun 2009 tentang Netralitas PNS. NITT
PNS Harus Bisa Melahirkan Produk ‘Hukum Daerah’ Tebingtinggi, Reportase. Pemerintah Kota Tebingtinggi melalui Bagian Hukum dan Organisasi Sekertariat Pemko menyelenggarakan penyuluhan hukum terkait legal drafting (penyusunan) produk hukum daerah yang diikuti puluhan PNS dari jajaran SKPD se Kota Tebingtinggi, Selasa (20/5) di gedung Hj Sawiyah Nasution dengan narasumber dari Kanwil Kemenkum Ham Provinsi Sumatera Utara. Kabag Hukum dan Organisasi Pemko Tebingtinggi Siti Masita Saragih SH MH menyebutkan bahwa kegiatan penyuluhan tersebut untuk menambah wawasan dan ilmu bagi PNS dilingkungan Pemko Tebingtinggi khsususnya yang dalam tugasnya membidangi hukum. “Kegiatan ini sangat penting, khususnya tata cara melahirkan produk-produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, dengan harapan kedepannya akan lebih baik dan memahami sepenuhnya tentang keharusan dalam membuat suatu produk hokum”, jelasnya. Salah seorang narasumber Eka N.A.M Sihombing SH M.Hum dalam paparan yang berjudul Teknik Perumusan Norma Dalam Perundang-undangan, menjelaskan tentang jenis norma Peraturan Daerah, Pengertian Norma dan Perundang-undangan, teknik memperbaiki Substansif, ciri-ciri Bahasa Perundang-undangan (vide petunjuk 243) dan merumuskan Norma Hukum secara baik. Sedangkan narasumber lainnya, Rudy Hendra Pakpahan SH M.HUM memaparkan seputar pembentukan produk hukum daerah berdasarkan undang-undang N0.12 tahun 2011 dan Peraturan Dalam Negeri No.1 tahun 2014. NITT
Harga Karet Anjlok, Masyarakat Beralih ke Kulit Manis Madina, Reportase Pasca anjloknya harga penjualan getah karet, masyarakat petani di kecamatan kotanopan Kabupaten Mandailing Natal beralih ke komoditi kulit manis. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Seorang pemuda Kecamatan Kotanopan bermarga Nasution, mengatakan dampak penurunan harga keret tersebut menjadikan masyarakat mencari penghasilan lain seperti ke kulit manis. Apalagi, katanya, harganya saat ini mencapai Rp13.000/Kg, sementara harga karet hanya berkisar Rp5.000 Rp7.000/Kg untuk kualitas bagus. “Jadi, saya melihat pasca anjloknya harga karet ini dalam dua bulan terakhir, aktifitas sebagai petani karet beralih kepada hasil perkebunan lain semisal kulit manis, kakao maupun komoditi lainnya. Hal ini kita lihat setiap hari Sabtu pekan di Pasar Kotanopan kulit manis kering terus bertambah setiap minggunya,” katanya. Namun, katanya, bagi masyarakat yang tidak memiliki kabun kulit manis banyak beralih menjadi buruh pengupas kulit manis sebelum dijemur, dan pekerjaan tambahan lain demi memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara, seorang pengumpul kulit manis mengatakan dalam dua bulan terakhir harga kulit manis mengalami tren naik dimulai dari harga Rp10.000 hingga saat ini sudah mencapai Rp13.000/Kg. “Dan kemungkinan harga bisa naik lagi,”katanya. (reb)
Seluruh Peserta Seminar dan Muspida foto bersama Foto bersama Kasat Lantas Bintan dan Supir / Juru Mudi
Tanjungpinang, Reportase Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bintan menggelar acara Pemilihan supir dan juru mudi teladan, yang berlangsung 20-21 Mei 2014. Acara dibuka oleh Bupati Bintan, yang diwakili Lamidi.
Foto Sekretaris dinas Perhubungan Bintan dan Unsur Muspida
Peserta sedang mendengarkan Pembekalan
Dalam pemilihan supir/juru mudi teladan juara pertama diraih oleh Agus Irawan asal Kota Bintan, pemenang ke dua di raih oleh Jhon Pernandes asal PO Kepri Trans, dan juara ketiga didapat oleh Horas Nainggolan asal Koperasi Taxi Bintan, peringkat ke empat dipegang oleh Halfi dari
Pembacaan Doa
Peserta sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya
POTKBM dan ke Lima Armen dari PO. Indoren. Kepala Dishub Bintan yang diwakili oleh Sekretaris Nurdin dalam laporannya menyampaikan, pemilihan awak teladan kenderaan umum tingkat nasional tahun 2011 yang lalu utusan dari Kabupaten Bintan yang merupakan duta
Para peserta juru mudi /supir sedang mengadakan ujian tertulis dengan serius yang disajikan oleh panitia.
dari Provinsi Kepri menduduki peringkat IV secara nasional. Turut hadir dalam acara pemilihan supir/juru mudi teladan diantaranya Purbo dari Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Kapolsek Gunung Kijang serta perwakilan dari PT. Jasa Raharja. (i)
Sekretaris Dinas Perhubungan Bintan Sedang membacakan Kata Sambutan
Para peserta juru mudi /supir sedang mengadakan ujian tertulis dengan serius yang disajikan oleh panitia.
Dari kanan Purbo dari Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Kapolsek Gunung Kijang, Nurdin Sekretaris Dinas Perhubungan Bintan dan Perwakilan PT. Jasa Raharja
Peserta Juru Mudi / Supir sedang serius mengadakan Ujian tertulis