VOIP NEWSLETTER #23 OKTOBER 2014

UPCOMING (OKT-NOV)

EVALUASI TENGAH SEMESTER

Hari Listrik Nasional

00 6 13 20 FKA 14 21 00 8 15 22 29 HARI 9 PANGAN 23 30 HARI 00 17 PBB 31 TAHUN BARU 11 18 HIJIRAH 1 12 19 26 2 Hari Sumpah Pemuda

GUEST LECTURE

Oktober 7 :Fasilitator Kakak Asuh CP : Bella (0896 7830 2007) 10 : Kuliah Tamu “Management Energy” CP : Oktora (0857 3608 2624) 16 : Hari Pangan Sedunia 13-24: Tutorial UTS CP : Fiona (0816 1532 3131) 24 : Hari PBB 25 : Tahun Baru Hijriah ( 1 Muharram 1436 H) 27-31 : ETS

Edisi #23 | Perbaikan Konstitusi Oktober 2014 Tim Redaksi Pimpinan Redaksi : Alifi Yuli Setyanto Penanggung Jawab : Diaz Ficry Arfianto Reporter : Taufani Kurniawan, Bayu Indra, Enggartiasto Editor : Bima Bramantiya, Imania Puspita Sari Desain : Theo Wiranadi, Monica Regina Emilia, Dian Akbar

Mudah mudahan segala yang kita kurbankan akan mendapatkan balasannya di akhirat nanti.Dan kita semua bisa menjadi muslim yang bertakwa.

ENGLISH CORNER

You can’t kill yourself

Visit Us hima.ee.its.ac.id Follow twitter.com/himatektro_its Like facebook.com/himatektro Subscribe himatektroits Terima kasih atas dukungannya, Viktori Press berhasil meraih predikat Newsletter Terbaik KM ITS 2014. Bantu kami menjadi lebih baik lagi dengan cara mengirimkan kritik dan saran ke 085641065960 (Alifi)

2014

By holding your breath kamu tidak akan bisa membunuh dirimu sendiri dengan menahan nafasmu

BE READY FOR RUMJ Perhelatan RUMJ kian semakin dekat, walaupun 29 Oktober 2014 merupakan batas akhir dilaksanakan, namun RUMJ harus dilaksanakan jauh hari sebelum tanggal tersebut, mengingat tanggal tersebut merupakan minggu UTS dan juga menghindari error yang terjadi.

Peran anggota penuh Himatektro ITS dalam hal referendum dan juga kritik/saran pun kini memasuki fase baru.

Prores referendum dan jaring aspirasi akan segera dilaksanakan oleh DPA.Mekanisme yang dipilih adalah berupa kuesioner.

Kuesioner akan disebar kepada tiap angkatan (2010, 2011, 2012, 2013). Kuesioner tersebut berisikan persetujuan RUMJ dan usulan bagian AD/ART yang perlu diubah. Proses ini akan memakan waktu lebih kurang 1 minggu. Proses pengisian dan pengumpulan kuesioner berlangsung dari tanggal 6 Oktober 2014 sampai 11 Oktober 2014. Sedangkan Minggu, 12 Oktober 2014 akan ada pengumuman hasil jaring aspirasi dan fiksasi RUMJ akan dilaksakan atau tidak.

Bagaimapun proses jaring aspirasi yang mulus bergantung kepada kita sebagai anggota penuh Himatektro ITS. Bagaimana dukungan kita terhadap jalanya RUMJ menentukan Himatektro ITS bertahun-tahun kedepan. Lalu, apakah kita hanya diam dan tidak melakukan sesuatu?

Temui permasalahan yang mengganjal dan gali lebih dalam tentang RUMJ di hima.ee.its.ac.id/rumj-2014 . (DFA)

PEMILU ITS 2014

POLEMIK UU PILKADA

OJO LALI REK!

#PemiluITS2014 Rabu-Kamis 8-9 Oktober 2014 @Plasa Elektro 8 AM - 8 PM bawa KTM-mu

Tentukan pilihanmu!

PresBEM DPM Tabulasi Suara

9-10 Oktober 2014 Pengajuan Gugatan

11-13 Oktober 2014 Arek Elektro & TMJ Gak Nyoblos...

Gak Mbois!

Akhir-akhir ini Indonesia diguncangkan dengan UU Pilkada yang di sahkan oleh DPR dimana gubernur, walikota dan bupati tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, melainkan oleh DPRD provinsi. Sehingga dari yang tadinya dapat dipilih secara langsung menjadi tak langsung. UU yang disahkan tanggal 26 September yang lalu ini tentu mengundang banyak polemik.

Indonesia yang biasanya memilih kepala daerah dengan tangan rakyat, kini harus menggantungkan harapan mereka pada DPRD ketika pemilihan kepala daerah. Seolah-olah yang mempunyai hak suara adalah DPRD. Pertanyaannya adalah ketika pilkada dahulu dilaksanakan apakah kita sebagai pemilik hak suara telah menggunakannya? Apakah mereka yang biasanya golput saat pilkada layak menyatakan diri jika haknya telah dihapus setelah UU ini disahkan? Padahal ketika mereka punya hak tersebut mereka dengan seenaknya tidak menggunakannya.

Beruntung masih ada harapan bagi mereka yang telah memubazirkan hak-hak suara mereka dahulu. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(Perppu) yaitu Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang sekaligus mencabut UU No. 22 Tahun 2014 yang mengatur pilkada oleh DPRD. Serta Perppu No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih Kepala Daerah Tinggal menunggu kepastian akankah DPR menyetujui Perppu tersebut atau tetap pada UU Pilkada yang telah mereka sahkan.(BIS)