PLANO BULETIN BULETIN RESMI HIMPUNAN MAHASISWA PLANOLOGI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA
VOL. 04 mei 2016 Edisi Terakhir Buletin HMPL ITS 2015/2016
Problematika Keputih Timur Pompa
A
pa itu Keputih Timur Pompa? Keputih Timur Pompa adalah nama suatu daerah di wilayah Keputih Timur yang di tempat tersebut terdapat sebuah pompa air, maka dari itu disebut dengan Keputih Timur Pompa atau yang biasa disebut Keputih Pompa. Lantas, bagaimana bisa terjadi problematika di Keputih Timur Pompa? Pada tahun 1999 ada beberapa warga Keputih Timur mencoba mengajukan perizinan menempati lahan kosong yang berada di pinggir Tambak Keputih Timur Pompa. Namun, kepala kelurahan pada saat itu, bapak Soenardji, tidak berani mengeluarkan surat izin tersebut karena tanah tersebut merupakan tanah Negara dan menggantinya dengan mengeluarkan surat keterangan yang diterbitkan pada tanggal 12 april 1999 bernomor 593/02/402.92.92.06.01/1999. Surat tersebut berisi kepala Kelurahan Keputih Timur, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya memberikan izin kepada saudara M. Ramse untuk mengelola tanah Negara menjadi perumahan pondok keputih timur baru untuk menempati tanah tersebut. Selang satu tahun, pada tanggal 11 april 2000 pihak kelurahan keputih menerbitkan surat yang berisi penegasan bahwa proyek pembangunan yang dimiliki oleh saudara Ramse dicabut, sehingga pengelolahaan tanah irigasi tersebut dilimpahkan kepada warga Keputih Timur Namun, tak berjalan begitu lama pada tahun 2002 warga Keputih Timur yang sudah menempati tanah Negara tersebut dikejutkan dengan adanya surat yang menyatakan bahwa warga harus segera membongkar bangunan rumah sebelum dilakukan penertiban oleh pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2002. Pada kenyataannya, sampai tanggal tersebut tidak pernah terjadi penertiban oleh pemerintah. Hal tersebut dikarenakan rumah warga yang berada di pinggir Sungai Kalibokor di Keputih Timur tidak masuk ke dalam garis sempadan yang ditentukan oleh pemerintah.
Namun, hal tersebut tidak membuat masyarakat Keputih Timur Pompa dapat hidup dengan nyaman dan tentram, karena tercatat pada tahun 2005 hingga 2016, warga Keputih tidak lepas dari upaya intimidadi oleh pihak pengembang property bernama PT. Artisan Surya Kreasi. Bentuk intimidasi yang dilakukan oleh pihak pengembang diantaranya premanisme berupa pemberian ganti rugi kepada warga yang rumahnya tergusur. Selanjutnya berupa pemberian surat somasi kepada masyarakat. Tercatat dari tahun 2005 hingga 2014 terdapat tiga surat somasi yang diberikan oleh pihak pengembang kepada masyarakat. Ketiga surat somasi tersebut berisi bahwa tanah yang ditempati oleh masyarakat merupakan tanah dari PT. Artisan Surya Kreasi, dan warga dimohon dengan rendah hati agar meninggalkan tanah tersebut. Namun, dari pihak pengembang tidak pernah menunjukkan surat tanahnya. Selain dua bentuk intimidasi di atas, pihak pengembang juga melakukan bentuk intimidasi berupa kriminalisasi warga hingga unjuk kekuatan yang dilakukan oleh oknum aparatur pemerintah Kota Surabaya. Pada tanggal 6 Maret 2016, pihak LKMK dan perwakilan warga melakukan pertemuan yang berisi LKMK mengajurkan warga agar segera meninggalkan tanah dan rumah yang mereka huni dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000 dari pihak pakuwon “pengembang�.
Namun, warga dengan serempak menolak penawaran tersebut, bahkan warga juga membuat surat pernyataan bermaterai tentang penolakan tersebut. Tak sampai disitu, seminggu setelah pertemuan, pihak LKMK turun ke lapangan dan melakukan penawaran langsung dari rumah ke rumah. Namun tetap saja hal tersbeut sia-sia karena warga tetap menolak penawaran tersebut. Hingga akhirnya pihak LKMK memutuskan untuk melakukan penggusuran secepatnya. Merasa perlu bergerak, masyarakat memutuskan untuk menggalang kekuatan secara mandiri agar dapat bertahan. Langkah pertama adalah dengan mendatangi BPN Surabaya untuk melihat peta kepemilikan tanah di Surabaya. Namun, ada sesuatu hal yang ganjil dalam hal ini, karena terdapat perbedaan antara peta kretek, RTRW Kota Surabaya dan peta BPN. Karena di peta kretek menunjukan bahwa tanah di wilayah Keputih Timur Pompa tersebut merupakan tanah Negara, dan menurut RTRW Kota Surabaya, wilayah tersebut merupakan wilayah yang rencananya akan dilintasi oleh jalan lingkar luar timur Surabaya. Sedangkan menurut peta BPN, wilayah yang ditempat masyarakat sekarang merupakan tanah milik Pakuwon. Bahkan sungai yang melintas di wilayah tersebut juga diklaim milik Pakuwon. Tapi, bagaimana bisa sungai yang notabene merupakan hak milik Negara menjadi milik pengembang property?Pertanyaan tersebut yang kemudian muncul dipikiran masyarakat. Ditambah lagi pernyataan lurah keputih saat ini, yang menyatakan bahwa tanah itu milik pengembang, bahkan sungai itu sudah milik pengembang. Dari pernyataan tersebut masyarakat merasa bahwa pihak kelurahan tidak mendukung mereka. Padahal dahulunya mereka dapat menempati tempat tersebut juga atas surat dari pihak kelurahan. Dan masyarakat tetap akan menempati tempat tersebut karena surat tersebut. Namun, apakah surat tersebut masih layak sebagai dasar acuan masyarakat mempertahan kan tanah tersebut? Karena surat tersebut diberikan oleh kepengurusan lurah sebelumnya dan sekarang telah kepengurusan lurah itu telah berganti. Selain itu, surat tersebut hanyalah sebuah surat izin untuk menempati tanah di wilayah tersebut, bukan surat kepemilikan tanah. Itulah yang menjadikan pengembang terus memperjuangkan tanah tersebut.
Pihak pengembang sendiri juga tidak lepas tangan ketika melakukan relokasi warga yang tinggal di atas tanah tersebut, karena pihak pengembang menyediakan ganti rugi berupa uang, yang dapat digunakan untuk menyewa rumah. Selain itu, pemerintah juga telah membuat program mengenai pembuatan rusun bagi warga kurang mampu yang salah satunya dibuat di wilayah bekas TPS Keputih. Program tersebut merupakan solusi bagi masyarakat yang tergusur untuk mencari hunian baru kedepannya. Jika tidak ada relokasi rumah kumuh di wilayah Keputih Timur Pompa mengakibatkan rendahnya nilai jual hunian di Pakuwon. Penggusuran tidak bisa hanya dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia, tapi juga perspektif ekonomi. Karena kota membutuhkan pemasukan ekonomi yang bisa berasal dari penjualan hunian di Pakuwon. Semakin tinggi harga nilai jual suatu hunian maka semakin tinggi pajak yang diberikan oleh pihak Pakuwon “pengembangâ€? kepada pemerintah. Hal tersebut yang mengakibatkan pemerintah harus selalu berďŹ kir selayaknya pengusaha. Lantas siapa yang benar dan siapa yang salah? Dan siapa yang nantinya akan menang dan kalah, kita juga tidak tahu. Kita lihat saja tindakan selanjutnya yang akan dilakukan masyarakat ataupun pengembang untuk mewujudkan keinginannya.
Penghujung Laju Kominfo Surya Last Buletin