Panduan pemantauan jaksa by Harianto sabir

Daftar isi 1 2 3 4 5 6 7 Penutup

Lampiran

Pendahuluan

Kewenangan Komisi Kejaksaan dalam Meningkatkan Kinerja Kejaksaan

Penanganan Laporan Pengaduan dan Laporan Masyarakat

Prinsip-Prinsip Pemantauan

Mekanisme Pemantauan Jaksa di Pengadilan

Pola Hubungan Kerjasama Pemantauan antara Komisi Kejaksaan dan Lembaga Mitra 45

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

Pendahuluan

enomena tentang perilaku negatif Jaksa dan Pegawai Kejaksaan maupun kinerja lembaga Kejaksaan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat sudah menjadi suatu hal yang repetitif diberitakan di media. Masyarakat pada umumnya sudah memiliki persepsi negatif terhadap Kejaksaan dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga penegak hukum. Sorotan tajam terhadap lembaga Kejaksaan telah menjadi salah satu alasan bagi pemerintah dan legislatif untuk membentuk sebuah lembaga yang dipercaya dapat membantu meningkatkan kinerja Kejaksaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Presiden diberikan kewenangan untuk membentuk sebuah Komisi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan. Kewenangan tersebut ditindaklanjuti oleh Presiden dengan membentuk Komisi Kejaksaan berdasarkan Peraturan Presiden. Komisi Kejaksaan pertama kali dibentuk pada tahun 2005 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan beranggotakan tujuh orang yang terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua merangkap anggota dan lima anggota. Namun komisi yang dibentuk pertama kali untuk menjadi mitra bagi Kejaksaan dalam meningkatkan kinerjanya itu tidak dapat berbuat banyak. Bahkan beberapa peristiwa terkait dengan dugaan suap yang diterima oleh pejabat Kejaksaan seakan menjadi bukti bahwa komisi ini sebenarnya tidak memiliki kewenangan yang cukup kuat. Oleh karena itu, Presiden mereformasi lembaga baru tersebut dengan mengeluarkan peraturan baru yang mengubah bentuk organisasi, tugas, dan kewenangan Komisi Kejaksaan. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan menyatakan bahwa salah satu tugas Komisi Kejaksaan adalah â&#x20AC;&#x153;melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etikâ&#x20AC;?. Pelaksanaan tugas pemantauan tersebut tidak hanya dilakukan terhadap Jaksa dan Pegawai Kejaksaan yang sedang melakukan tugas kedinasan, tetapi termasuk pula perilaku di luar tugas kedinasan.

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

Melaksanakan tugas pemantauan, pengawasan dan penilaian terhadap organisasi Kejaksaan yang tersebar di seluruh daerah membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran yang tidak sedikit. Salah satu strategi yang ditempuh oleh Komisi Kejaksaan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menggerakkan partisipasi masyarakat. Pada konteks ini, Komisi Kejaksaan memperkuat kelembagaannya melalui hubungan kerjasama dengan organisasi/lembaga masyarakat, perguruan tinggi, maupun masyarakat dalam arti luas dalam perannya meningkatkan kinerja Kejaksaan, misalnya melalui penelitian, sosialisasi maupun pengaduan laporan masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui hubungan kemitraan juga merupakan upaya Komisi Kejaksaan untuk mewujudkan prinsip good governance, yaitu penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Undang â&#x20AC;&#x201C; Undang Dasar 1945 merumuskan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum (rule of law) yang mengedepankan supremasi hukum. Hal ini berarti bahwa hukum juga berfungsi sebagai sarana penggerak aktifitas kehidupan bernegara, pemerintahan dan kemasyarakatan. Hukum yang adil berdasarkan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) menjadi kondisi ideal harapan masyarakat. Untuk menjaga proses peradilan dan mengawasi Kejaksaan menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan koridor hukum, Komisi Kejaksaan membutuhkan peran serta dan partisipasi masyarakat secara aktif. Partisipasi masyarakat dalam fungsi pengawasan Komisi Kejaksaan dalam hal ini dilaksanakan dalam bentuk kerjasama kelembagaan untuk memantau kinerja dan perilaku Jaksa di Pengadilan. Panduan ini disusun berdasarkan peraturan perundang â&#x20AC;&#x201C; undangan yang berlaku dan bertujuan untuk memberikan pedoman bagi lembaga mitra Komisi Kejaksaan dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan kinerja dan perilaku Jaksa di Pengadilan.

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

Kewenangan Komisi Kejaksaan dalam Meningkatkan Kinerja Kejaksaan

2.1. Pembentukan Komisi Kejaksaan Komisi Kejaksaan dibentuk berdasarkan amanat Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang secara tersirat menyatakan bahwa pembentukan Komisi Kejaksaan bertujuan untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan. Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan yang ditindaklanjuti dengan pengangkatan tujuh orang Komisioner Komisi Kejaksaan untuk bertugas selama periode 2006 â&#x20AC;&#x201C; 2010. Pada tahun 2011, Perpres yang menjadi dasar pembentukan Komisi Kejaksaan diubah karena dinilai tidak lagi sesuai dengan prinsip independensi sebagai lembaga pengawas eksternal Kejaksaan. Beberapa perubahan dasar dari ketentuan Perpres tersebut meliputi: 1. 2. 3.

Kesekretariatan Komisi Kejaksaan yang semula berada di bawah Kejaksaan dipindah ke Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM. Jumlah Anggota Komisi Kejaksaan menjadi sembilan orang dengan memasukkan unsur wakil Pemerintah. Perluasan wewenang Komisi Kejaksaan yang mencakup pengambilalihan dan pemeriksaan ulang dalam hal penanganan laporan pengaduan masyarakat, serta mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.

Selain mengganti Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugasnya, Komisi Kejaksaan juga telah mengalami pergantian pimpinan dengan komposisi baru. Perpres Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan menyatakan bahwa Anggota Komisi Kejaksaan terdiri dari sembilan orang dengan komposisi enam orang dipilih melalui tahap seleksi, sedangkan tiga orang ditunjuk Presiden sebagai wakil Pemerintah. Struktur keanggotan Komisi Kejaksaan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih Presiden, serta Sekretaris Komisi yang dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Kejaksaan.

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

2.2. Tugas dan Kewenangan Komisi Kejaksaan Perubahan Perpres Komisi Kejaksaan berdampak pada perluasan kewenangan di bidang penanganan laporan pengaduan masyarakat. Berdasarkan Perpres baru, kegiatan penanganan laporan pengaduan masyarakat diperluas dengan menambahkan wewenang Komisi Kejaksaan untuk melakukan pengambilalihan atau pemeriksaan ulang terhadap penanganan laporan pengaduan yang dilakukan Aparat Pengawas Internal Kejaksaan. Pasal 3 Perpres Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan menyebutkan bahwa Komisi Kejaksaan memiliki tugas: 1. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Kode Etik; 2. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan; 3. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia di lingkungan Kejaksaan. Selanjutnya dalam Pasal 4 Perpres Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan, disebutkan bahwa Komisi Kejaksaan berwenang untuk: 1. Menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; 2. Meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh Aparat Pengawas Internal Kejaksaan; 3. Meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan; 4. Melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Kejaksaan; 5. Mengambilalih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Kejaksaan; dan 6. Mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

2.3. MoU Komisi Kejaksaan dengan Jaksa Agung Sebagai mitra strategis Kejaksaan, Komisi Kejaksaan telah menyepakati nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Kejaksaan Nomor: KEP-009/A/JA/05/2011 dan Nomor: NK-001/ KK/05/2011 tentang Mekanisme Kerja Antara Kejaksaan RI dengan Komisi Kejaksaan RI dalam Melaksanakan Pengawasan, Pemantauan dan Penilaian Atas Kinerja dan Perilaku Jaksa dan Pegawai Kejaksaan. MoU tersebut mengatur tentang beberapa hal berikut: 1. Pendampingan yang dapat diberikan Kejaksaan untuk Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kunjungan ke daerah dan permintaan data ke pihak internal Kejaksaan di pusat dan daerah; 2. Kesepakatan tentang pengiriman tembusan surat perintah pemeriksaan kepada Komisi Kejaksaan dari Jaksa Agung Muda Pengawasan/Kepala Kejaksaan Tinggi; 3. Kewajiban Kejaksaan untuk mengirim salinan tindak lanjut atas laporan pengaduan masyarakat yang langsung dikirimkan ke Kejaksaan kepada Komisi Kejaksaan; 4. Pengiriman salinan/tembusan penjatuhan hukuman dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan yang dilaporkan ke Jaksa Agung Muda Pengawasan; 5. Pemberitahuan kepada Komisi Kejaksaan tentang gelar perkara yang akan dilakukan oleh Kejaksaan untuk kasus â&#x20AC;&#x201C; kasus yang menarik perhatian masyarakat; 6. Penegasan kembali tentang syarat dan tata cara pemeriksaan ulang dan pengambilalihan yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan; 7. Kesepakatan tentang kewenangan Komisi Kejaksaan untuk duduk sebagai Anggota Majelis Kode Perilaku dan Anggota Majelis Kehormatan Jaksa; 8. Tata cara melakukan penilaian dan penelaahan kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan pra sarana serta SDM Kejaksaan yakni dengan cara pemantauan langsung ke satuan kerja Kejaksaan, diskusi dengan Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan, meminta pendapat tenaga ahli dan instansi Pemerintah, serta melalui pelaksanaan kegiatan ilmiah (seminar, workshop, studi banding); 9. Kesepakatan kerjasama untuk melakukan kegiatan pemberian penghargaan; 10. Kesepakatan tentang pertemuan berkala dalam 3 (tiga) bulan sekali antara Komisi Kejaksaan dengan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Aparat Pengawas Internal).

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra Untuk Lembaga Mitra

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

Penanganan Laporan Pengaduan dan Laporan Masyarakat

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan menerjemahkan fungsi pengawasan, pemantauan dan penilaian yang dimiliki Komisi Kejaksaan melalui penanganan laporan pengaduan masyarakat. Mengacu pada Perpres tersebut, mekanisme penanganan laporan pengaduan masyarakat telah ditetapkan di dalam Peraturan Komisi Kejaksaan Nomor : PER-05/KK/04/2012 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Komisi Kejaksaan. Laporan pengaduan di Komisi Kejaksaan diproses dalam bentuk tertulis, meski sumber laporannya dapat diajukan secara lisan. Komisi Kejaksaan akan membantu menuangkan ke dalam bentuk tertulis apabila sumber pengaduan ditujukan secara lisan oleh Pelapor. Pembahasan laporan pengaduan di dalam rapat pleno dilakukan terhadap semua laporan yang masuk ke Komisi Kejaksaan. Laporan pengaduan yang diterima akan diperiksa kelengkapan persyaratannya secara administratif maupun substantif yang terdiri dari:

Syarat Administrasi Pelapor diharapkan dapat melampirkan beberapa data terkait identitas diri dan Terlapor (Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan), uraian kerugian materiil maupun immateriil, uraian kronologis pelanggaran hukum Terlapor, hal â&#x20AC;&#x201C; hal yang dimohonkan Pelapor, serta bukti â&#x20AC;&#x201C; bukti pendukung. Laporan yang mencakup data tersebut dilengkapi dengan tanda tangan Pelapor.

Syarat Substansi Laporan pengaduan yang ditujukan harus sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewenangan Komisi Kejaksaan, yakni dugaan pelanggaran terkait kinerja, Kode Etik dan Perilaku Jaksa, dan/atau peraturan perundang-undangan, yang dilakukan oleh Terlapor disertai bukti pendukung. Komisi Kejaksaan tidak berwenang untuk memeriksa atau mengintervensi kasus yang sedang ditangani oleh Jaksa Terlapor.

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra Untuk Lembaga Mitra

Secara keseluruhan, penanganan laporan pengaduan masyarakat Komisi Kejaksaan terbagi ke dalam 4 tahap, yakni: Tahap I: Telaah Laporan pengaduan masyarakat yang masuk akan diterima oleh bagian Pelayanan Teknis Sekretariat Komisi Kejaksaan dalam bentuk tertulis untuk diregister. Setelah registrasi, laporan pengaduan akan ditelaah secara administratif dan substantif (berdasarkan form terlampir) oleh Komisioner Komisi Kejaksaan dengan dibantu Kelompok Kerja selambat â&#x20AC;&#x201C; lambatnya lima hari sejak diterima dari Sekretaris berdasarkan disposisi Ketua Komisi Kejaksaan. Apabila dinilai cukup bukti, hasil telaah disampaikan dalam rapat pleno untuk memutuskan: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Rekomendasi Tindak Lanjut (untuk dilakukan inspeksi kasus atau pemeriksaan) Rekomendasi Klarifikasi Diteruskan pada instansi lain yang berwenang Dimintakan kelengkapan data kepada Pelapor Diinformasikan pada Pelapor Diarsipkan

Jika dalam proses penelaahan laporan pengaduan dinilai kurang memenuhi syarat, Komisi Kejaksaan akan menghubungi Pelapor dan melakukan penggalian data/bahan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari. Apabila Pelapor tetap tidak bisa memenuhi data yang diminta Komisi Kejaksaan, maka laporan akan disimpan sebagai informasi atau temuan. Rekomendasi hasil pleno telaah laporan pengaduan disampaikan oleh Komisi Kejaksaan kepada Jaksa Agung. Tahap II: Pemantauan Komisi Kejaksaan melakukan proses pemantauan untuk mengetahui proses penanganan laporan pengaduan masyarakat, baik yang direkomendasikan oleh Komisi Kejaksaan (kelanjutan dari tahap I) maupun laporan pengaduan masyarakat yang ditangani Aparat Pengawas Internal Kejaksaan. Proses penanganan laporan pengaduan yang dipantau dimulai dari proses gelar perkara, sampai tindak lanjut rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin baik menyangkut tingkat, jenis, maupun pelaksanaannya oleh Kejaksaan Agung. Hasil analisis Komisi Kejaksaan terhadap tindak lanjut rekomendasi Komisi Kejaksaan oleh Kejaksaan dijadikan berkas pemantauan bersama dengan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Aparat Pengawas Internal Kejaksaan, Salinan Laporan Pengaduan yang langsung diterima oleh Kejaksaan Agung yang dikirimkan kepada Komisi Kejaksaan, dan tembusan Surat Perintah Jaksa Agung/Jaksa Agung Muda Pengawasan atas Rekomendasi Komisi Kejaksaan.

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

Berkas pemantauan akan ditelaah untuk mengetahui: 1. Ada bukti atau informasi baru tetapi belum diklarifikasi; 2. Ada bukti atau informasi baru tetapi perlu klarifikasi lebih lanjut; 3. Adanya pemeriksaan yang tidak dikoordinasikan sebelumnya oleh Kejaksaan Agung dengan Komisi Kejaksaan; 4. Pemeriksaan tidak menunjukkan kesungguhan atau belum menunjukkan hasil nyata setelah 3 (tiga) bulan sejak Laporan Pengaduan diserahkan Komisi Kejaksaan kepada Aparat Pengawas Internal Kejaksaan; 5. Diduga terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Kejaksaan; atau 6. Pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Kejaksaan telah dilaksanakan sesuai dengan Rekomendasi Awal dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil telaah akan disampaikan dan dibahas dalam forum Rapat Pleno untuk memutuskan: a. Pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan, apabila: 1. Ada bukti atau informasi baru tetapi belum diklarifikasi oleh Kejaksaan; 2. Pemeriksaan tidak dikoordinasikan sebelumnya dengan Komisi Kejaksaan. b. Pengambilalihan Pemeriksaan, apabila: 1. Pemeriksaan tidak menunjukkan kesungguhan atau belum menunjukkan hasil nyata dalam 3 (tiga) bulan; 2. Diduga terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Kejaksaan. c. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak Kejaksaan atau adanya kebutuhan pembahasan dengan ahli terkait. Tahap III: Pemeriksaan Tahap pemeriksaan ditempuh berdasarkan keputusan Rapat Pleno untuk mengungkapkan ada atau tidaknya pelanggaran terkait kinerja, Kode Etik dan Perilaku Jaksa, Disiplin Pegawai dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang dilakukan oleh Terlapor. Komisi Kejaksaan akan melakukan pengumpulan keterangan dengan memanggil pihak â&#x20AC;&#x201C; pihak yang berkaitan dengan laporan pengaduan. Dalam hal ini, Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan wajib memberikan keterangan dan/atau data yang diminta Komisi Kejaksaan. Sebelum melakukan pemeriksaan, Komisi Kejaksaan melakukan kegiatan persiapan berupa: 1. Pengkajian terhadap berkas Laporan Pengaduan, hasil telaah, hasil klarifikasi dan surat-surat lain yang terkait; 2. Mengumpulkan data atau bukti awal yang berkaitan dengan laporan pengaduan; 3. Meneliti data kepegawaian dan surat keterangan kepegawaian terlapor;

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra Untuk Lembaga Mitra

4. Menentukan pihak-pihak yang perlu diminta keterangan dan waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan secara lisan (langsung) dan/atau tertulis (tidak langsung). Dalam pemeriksaan tidak diperbolehkan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat dan menggunakan cara-cara yang menjurus kepada intimidasi atau tekanan secara fisik atau psikis. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu setidaknya 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari. Hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat Berita Acara Pelaksanaan, Berita Acara Permintaan Keterangan, Salinan Laporan Pengaduan, Bukti Pendukung dan Kesimpulan (saran dan pendapat). LHP tersebut dibahas dalam Rapat Pleno untuk memutuskan: 1.

Terbukti atau tidaknya pelanggaran terkait kinerja, Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan/atau Kode Etik dan Perilaku oleh Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan, dan/atau pelanggaran peraturan perundangundangan; 2. Tingkat pelanggaran; 3. Jenis hukuman disiplin Pegawai yang direkomendasikan. Hasil Rapat Pleno mengenai Pemeriksaan dituangkan dalam Keputusan dan Berita Acara Rapat Pleno. Apabila terbukti bersalah, Komisi Kejaksaan mengirimkan rekomendasi penjatuhan hukuman kepada Jaksa Agung yang ditembuskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Pelapor dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diputuskan. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya indikasi dugaan tindak pidana maka Komisi Kejaksaan melaporkan hasil pemeriksaannya kepada instansi terkait. Tahap IV: Tindak Lanjut kepada Presiden Komisi Kejaksaan akan melakukan supervisi mengenai sikap Kejaksaan dalam menanggapi rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan Komisi Kejaksaan. Apabila rekomendasi yang disampaikan tidak ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung atau pelaksanaanya tidak sesuai rekomendasi, Komisi Kejaksaan melaporkan kepada Presiden secara tertulis setelah koordinasi dengan Jaksa Agung. Apabila dalam melakukan kegiatan pemantauan, lembaga mitra memperoleh temuan berupa dugaan pelanggaran yang dilakukan Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan, maka temuan tersebut dapat diteruskan menjadi laporan pengaduan masyarakat ke Komisi Kejaksaan.

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

Prinsip-Prinsip Pemantauan

Berdasarkan tata kerja dan standar prosedur operasional Komisi Kejaksaan, maka pemantauan dilakukan oleh lembaga mitra dengan menegakkan prinsip - prinsip sebagai berikut:

Kemandirian Kegiatan pemantauan dilakukan terbebas dari tekanan, pengaruh, atau campur tangan pihak ketiga baik individu atau lembaga lainnya.

Obyektif dan Faktual Kegiatan pemantauan dilakukan tanpa ada keberpihakan dan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam peraturan yang ada serta ditunjang dengan fakta-fakta terkait.

Kepatuhan Kegiatan pemantauan berpedoman pada kebijakan yang berlaku. Untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan/penyimpangan, pemantauan berpangkal tolak dari keputusan/kebijakan pimpinan, yang tercantum dalam: a. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; b. Rencana kerja yang telah ditentukan; c. Pedoman kerja yang telah ditetapkan; d. Kode Etik yang telah ditetapkan; e. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencegahan Kegiatan pemantauan bersifat mencegah terjadinya dan terulangnya kesalahan.

EďŹ sien dan Efektif Kegiatan pemantauan dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang sesuai untuk mencapai hasil kerja yang optimal.

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

Tindak Lanjut Hasil temuan pemantauan dapat ditindaklanjuti.

7. Akuntabel Kegiatan pemantauan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.

Kerahasiaan Kegiatan pemantauan dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas terlapor serta kerahasiaan materi laporan.

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

Mekanisme Pemantauan Jaksa di Pengadilan

5.1. Ruang Lingkup Pemantauan Untuk melakukan kegiatan pemantauan, diperlukan batasan â&#x20AC;&#x201C; batasan hal yang akan dipantau agar kegiatan lebih terfokus, tepat dan dapat menghasilkan data yang diperoleh sesuai dengan tujuan kegiatan pemantauan. Kegiatan pemantauan juga harus realistis dan aplikatif untuk dilaksanakan oleh lembaga mitra, sehingga pembatasan perlu ditentukan dari awal. Panduan ini akan memberikan ruang lingkup kegiatan pemantauan sehingga pemantau dapat bekerja dengan efisien dan selesai tepat pada waktunya.

Objek Pemantauan Sasaran atau objek yang akan dipantau oleh lembaga mitra adalah Jaksa yang sedang beracara di Pengadilan. Lembaga mitra melakukan pengamatan dan pemantauan terhadap Jaksa yang sedang melakukan tugas sebagai Penuntut Umum atau Pengacara Negara di Pengadilan. Penentuan Jaksa yang akan menjadi objek pemantauan ditentukan berdasarkan pertimbangan berikut:

Terkait Perkara yang Ditangani Dalam menentukan Jaksa yang akan dipantau, tingkat kesulitan perkara akan dijadikan dasar pertimbangan. Jaksa yang terlibat dalam perkara tersebut akan dipantau oleh lembaga mitra. Beberapa perkara yang dapat dijadikan dasar pertimbangan adalah: 1. Perkara yang tergolong perkara penting Yang dimaksud dengan perkara penting adalah perkara Tindak Pidana Umum yang memenuhi kriteria sebagai berikut: I. Perkara yang pelaku kejahatan atau korban kejahatan adalah tokoh masyarakat, pejabat teras pemerintah pusat/daerah atau seseorang yang menarik perhatian media massa/masyarakat luas atau seseorang yang mendapat perhatian dari Negara sahabat.

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra Untuk Lembaga Mitra

II. Perkara yang menggunakan modus operandi atau sarana canggih, yang mendapat perhatian media massa, dunia akademik dan forensik. III. Perkara yang menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar/yang dilakukan secara sadis/merusak bangunan atau proyek vital. IV. Perkara kejahatan terhadap keamanan Negara atau ketertiban umum yang berdampak luas/ meresahkan masyarakat. V. Perkara yang dalam penanganannya diduga telah terjadi penyimpangan/penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. VI. Perkara tertentu yang karena sesuatu hal mendapat perhatian khusus dari pimpinan. VII. Perkara yang secara tegas dinyatakan sebagai perkara penting seperti Tindak Pidana Kehutanan (illegal logging, illegal trading, dsb); Perkara Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; Perkara Korupsi; Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang; Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga; Perkara Hak Asasi Manusia; Perkara Informasi dan Transaksi Elektronik; Tindak Pidana Terorisme. 2. Perkara yang tergolong menarik perhatian perhatian masyarakat yang berskala nasional. Contohnya adalah perkara korupsi wisma atlet. 3. Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang menarik perhatian masyarakat. Penentuan objek pemantauan berdasarkan perkara penting/menarik perhatian publik tepat dilakukan untuk melakukan anotasi terhadap output Jaksa dalam proses persidangan.

Berdasarkan Jadwal Persidangan Lembaga mitra juga akan memantau Jaksa secara rutin berdasarkan waktu dan lokasi pengadilan yang dipilih oleh lembaga mitra. Jaksa yang beracara berdasarkan jadwal sidang pada waktu yang dipilih tersebut akan dipantau oleh lembaga mitra. Sesi pemantauan ini akan dilakukan secara rutin setiap minggu terhadap perkara yang diperiksa dengan prosedur acara biasa. Lamanya pemantauan per sesi adalah jam kerja (kantor) pengadilan yang dipilih. Lembaga mitra akan memantau minimal 2 sesi per minggu.

2. Lokasi Pemantauan Komisi Kejaksaan menentukan empat wilayah hukum yang akan dijadikan lokasi pemantauan yakni propinsi DKI Jakarta, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Propinsi Nusa Tenggara Timur

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

(NTT), dan Propinsi Sulawesi Selatan. Pengadilan yang lokasinya berada dalam wilayah hukum tersebut dapat dipilih menjadi lokasi pemantauan (daftar Pengadilan terlampir). Lembaga mitra daerah propinsi DKI Jakarta akan melakukan pemantauan di semua wilayah Pengadilan Negeri, yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan lembaga mitra daerah NTB, NTT dan Sulawesi Selatan akan melakukan pemantauan minimal di 2 (dua) lokasi wilayah hukum pengadilan dengan memberikan alasan pemilihan lokasi kepada Komisi Kejaksaan.

3. Unsur/Poin Pemantauan Panduan ini akan memberikan petunjuk tentang hal â&#x20AC;&#x201C; hal apa yang akan dimasukkan sebagai data (unsur/poin penilaian) oleh lembaga mitra dalam melakukan pemantauan.

3.1. Perilaku Jaksa Perilaku yang dimaksud dalam panduan ini adalah ucapan, sopan santun, etika bersikap, perbuatan dari seorang Jaksa dalam menjalankan tugas kedinasannya di Pengadilan. Lembaga mitra dapat mengamati bagaimana Jaksa yang dipantau bersikap terhadap terdakwa, hakim, penasihat hukum, rekan sejawatnya, penggugat/tergugat, maupun masyarakat secara umum di Pengadilan. Komisi Kejaksaan merumuskan beberapa poin yang dapat digunakan lembaga mitra sebagai parameter dalam melakukan kegiatan pemantauan di Pengadilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa: 1. Bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat setempat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 2. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur dan adil; 3. Mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga; 4. Meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional; 5. Menyimpan dan memegang rahasia profesi, terutama terhadap tersangka/terdakwa yang masih anakanak dan korban tindak pidana kesusilaan kecuali penyampaian informasi kepada media, tersangka/

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra Untuk Lembaga Mitra

6. 7.

8. 9. 10.

11.

12. 13. 14. 15. 16. 17.

18.

19.

keluarga, korban/ keluarga, dan penasihat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Memastikan terdakwa, saksi dan korban mendapatkan informasi dan jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia; Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas bidang lain; Memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia; Menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat; Memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun; Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung; Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, atau finansial secara langsung maupun tidak langsung; Melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara; Memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku; Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara; Menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis; Menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum; Melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya dan tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media; Bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, jender, golongan sosial dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya;

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

20. Memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

3.2. Pelaksanaan Tugas Beracara dalam Sidang Dalam tugas beracara di persidangan, seorang Jaksa berkewajiban memenuhi (dan tunduk pada) ketentuan Hukum Acara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Lembaga mitra harus merujuk kepada hukum acara yang berlaku untuk perkara yang disidangkan, contoh merujuk kepada kitab undang – undang hukum acara perdata untuk perkara perdata, merujuk kepada kitab undang – undang hukum acara pidana (KUHAP) dan undang – undang pemberantasan tindak pidana terorisme terhadap kasus yang menyangkut tindak pidana terorisme. Berikut ini beberapa unsur/poin pemantauan yang secara umum dapat dijadikan acuan dalam melakukan pemantauan perkara pidana: 1. Memelihara tata tertib dan menunjukkan sikap hormat sesuai dengan martabat pengadilan; 2. Menjaga keamanan jalannya sidang pengadilan; 3. Mengenakan pakaian sidang dan atribut; 4. Menghadiri sidang tepat waktu dan telah duduk di tempatnya sebelum hakim memasuki ruangan; 5. Berdiri dan memberikan hormat saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang serta saat keluar masuk ruang sidang; 6. Menghormati hak – hak terdakwa atas penasihat hukum, rohaniawan, juru bicara dan perwakilan negara (apabila Terdakwa WNA); 7. Menghormati hak terdakwa atas kunjungan keluarga atau kunjungan lainnya; 8. Menghormati hak terdakwa untuk mengirim dan menerima surat dari penasihat hukum atau keluarganya, dalam hal ini termasuk memberikan sarana untuk menulis surat tersebut; 9. Menghormati hak terdakwa untuk menghadiri saksi atau ahli dalam hal pembuktian; 10. Menghormati hak terdakwa atas proses sidang yang terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan dan perkara yang terdakwanya anak – anak; 11. Melaksanakan putusan praperadilan jika ada; 12. Melakukan administrasi persuratan dalam rangka pelimpahan perkara (termasuk surat dakwaan); 13. Memanggil terdakwa dan saksi secara sah melalui surat

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra Untuk Lembaga Mitra

14.

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

26. 27. 28. 29.

untuk menghadiri sidang selambat â&#x20AC;&#x201C; lambatnya 3 hari sebelum sidang; Mengajukan perlawanan terhadap surat penetapan pelimpahan perkara dari ketua pengadilan negeri dalam hal sengketa wewenang mengadili (Pasal 147 â&#x20AC;&#x201C; 151 KUHAP); Melaksanakan perintah Majelis Hakim secara umum untuk kepentingan proses peradilan yang berintegritas dan berwibawa; Menyusun dan membacakan surat dakwaan, tuntutan dan kesimpulan; Memastikan bahwa terdakwa mengerti atas surat dakwaan/dakwaan yang ditujukan terhadapnya; Menyatakan pendapat atas keberatan yang diajukan terdakwa/penasihat hukum; Memastikan para saksi tidak berhubungan satu sama lain sebelum memberikan keterangan dalam sidang; Memastikan keterangan saksi korban yang didengarkan pertama kali di antara saksi lainnya dalam persidangan (apabila ada saksi korban); Mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa untuk menguatkan argumentasi dalam surat dakwaan; Mengajukan usulan kepada Majelis Hakim untuk saling menghadapkan saksi apabila diperlukan untuk menguji kebenaran keterangan saksi; Mengajukan pertanyaan yang sifatnya tidak menjerat kepada terdakwa maupun saksi; Meminta Majelis Hakim agar memerintahkan saksi untuk tetap hadir dalam persidangan karena masih diperlukan; Mengharuskan seseorang untuk menjadi saksi meski memenuhi syarat untuk dikecualikan karena hubungan kekeluargaan dengan terdakwa, pekerjaan dan ketidakcakapan diri berdasarkan Pasal 168, Pasal 170 dan Pasal 171 KUHAP; Mengajukan usulan kepada Majelis Hakim untuk meminta pemeriksaan saksi dilakukan satu per satu; Mengajukan dakwaan sumpah palsu terhadap saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di persidangan; Menunjukkan upaya â&#x20AC;&#x201C; upaya untuk membuat terdakwa dan saksi kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan; Memfasilitasi para saksi atau terdakwa yang memerlukan bantuan dalam memberikan keterangan seperti menyediakan juru bahasa atau penerjemah bagi mereka yang tidak paham Bahasa Indonesia atau mereka yang bisu/tuli; menyediakan sarana alat tulis jika komunikasi dilakukan dalam bentuk tulisan;

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

30. Melakukan konfirmasi kepada terdakwa atau saksi atas segala barang bukti yang diajukan; 31. Mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk membuka kembali pemeriksaan dalam persidangan dengan alasan yang logis dan jelas apabila Jaksa Penuntut Umum menemukan adanya alat bukti/barang bukti baru; 32. Melakukan penahanan berdasarkan alasan yang diatur dalam Pasal 21 KUHAP; 33. Melakukan penahanan atau perpanjangan penahanan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang â&#x20AC;&#x201C; undang; 34. Mengajukan banding serta memori banding/kontra memori banding dalam jangka waktu yang ditentukan; 35. Mengajukan kasasi beserta memori kasasi/kontra memori kasasi dalam jangka waktu yang ditentukan; 36. Melaksanakan eksekusi terhadap terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; 37. Melaksanakan penetapan pengadilan atas barang bukti persidangan; 38. Mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah ditandatangani oleh Jaksa yang bersangkutan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana, kepada pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara. Mengingat kegiatan pemantauan terbatas lokasinya, hanya di Pengadilan Negeri, maka tidak semua unsur/ poin parameter dalam bagian 3.1 (Perilaku Jaksa) dan 3.2 (Pelaksanaan Tugas Beracara dalam Sidang) 3.3. (Anotasi Perkara berdasarkan output di pengadilan) dapat dipantau atau terlihat pada saat lembaga mitra melakukan pemantauan. Komisi Kejaksaan memberikan contoh pengisian formulir (terlampir) yang dapat digunakan oleh lembaga mitra. Unsur/poin parameter di atas dapat digunakan untuk persidangan perkara pidana biasa. Lembaga mitra juga dapat menyusun atau menambahkan unsur/poin parameter tersendiri sesuai dengan hukum acara persidangan yang berlaku pada saat melakukan pemantauan. Lembaga mitra tidak hanya memantau dan mencatat atas unsur/poin pemantauan yang sifatnya negatif, termasuk pula hal â&#x20AC;&#x201C; hal yang menjadi prestasi atau kinerja positif Jaksa yang dipantau harus dicatat dan dijadikan data.

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra Untuk Lembaga Mitra

3.3. Anotasi Perkara Berdasarkan Output Jaksa di Pengadilan Tidak hanya proses beracara formil dalam sidang pengadilan saja yang menjadi objek pemantauan lembaga mitra, termasuk pula substansi materiil perkara yang disidangkan. Pemantauan terhadap substansi perkara dilakukan dengan memeriksa atau menganotasi hasil keluaran/output Jaksa dari proses persidangan antara lain:

Surat Dakwaan (termasuk Berita Acara Penyidikan) Lembaga mitra dapat melakukan anotasi terhadap surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa apakah telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berlaku secara sah, dengan penjabaran sebagai berikut: a. Syarat Formil: Informasi personal mengenai tersangka berupa nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. b. Syarat Materiil: Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. c. Surat dakwaan juga harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa yang bersangkutan

2. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Jaksa berwenang untuk menghentikan penuntutan suatu perkara karena tak ditemukan alat bukti memadai, peristiwa tersebut bukan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum. Poin yang harus diperhatikan pada saat melakukan pemeriksaan/ anotasi SKPP adalah argumentasi yang menjadi alasan penerbitan SKPP apakah didasari fakta yang akurat dan logika hukum yang tepat. Dasar hukum yang digunakan dalam argumentasi SKPP juga menjadi poin penting untuk dianotasi.

3. Surat Tuntutan (Requisitor) Secara umum, surat tuntutan (requisitor) memuat identitas terdakwa, dakwaan, fakta persidangan (alat bukti dan barang bukti), analisis fakta, analisis yuridis, hal yang memberatkan, hal yang meringankan dan tuntutan. Beberapa poin berikut dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan atau anotasi terhadap surat tuntutan: a. Ketelitian Jaksa dalam menulis identitas dan dakwaan;

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

b. Kesesuaian fakta persidangan (alat bukti dan barang bukti) yang terungkap pada tahap pembuktian dengan yang tertulis dalam surat tuntutan; c. Kemampuan Jaksa dalam menggali dan menyediakan alat bukti, barang bukti dan fakta hukum. Jaksa harus bisa menyediakan alat bukti yang kuat untuk membuktikan dakwaannya; d. Kemampuan Jaksa menganalisa fakta (alat bukti dan barang bukti) yang terungkap di persidangan apakah telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 â&#x20AC;&#x201C; 189 KUHAP tentang alat bukti yang sah; e. Ketepatan dan kecermatan Jaksa dalam menganalisa unsur â&#x20AC;&#x201C; unsur pasal yang didakwakan; f. Argumentasi yang dibangun oleh Jaksa dalam membuktikan dakwaan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan kaitannya dengan unsur pasal yang didakwakan; g. Kemampuan Jaksa dalam menyimpulkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa; h. Ketepatan/kelaikan Jaksa dalam menuntut hukuman berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, analisis fakta, analisis yuridis, hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.

4. Kesimpulan (jika ada) Poin yang harus diperhatikan pada saat melakukan pemeriksaan/anotasi Kesimpulan adalah konsistensi Jaksa dalam mempertahankan argumentasi sebelumnya berdasarkan fakta yang terungkap dan logika hukum yang tepat. Dasar hukum yang digunakan dalam argumentasi juga menjadi poin penting untuk dianotasi.

5. Putusan Pada putusan Pengadilan Negeri, lembaga mitra dapat fokus pada bagian pertimbangan hakim dan putusan. Pertimbangan hakim yang melakukan analisis fakta dan yuridis terhadap alat bukti dapat dibandingkan dengan analisis Jaksa yang dicantumkan dalam Requisitor. Kemudian, tuntutan Jaksa di dalam Requisitor juga dapat dinilai atau dibandingkan dengan putusan hakim, apakah tuntutan Jaksa dikabulkan, atau hakim mempunyai pertimbangan lain dalam memutus perkara.

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra Untuk Lembaga Mitra

6. Memori/Kontra Memori Banding Poin yang harus diperhatikan pada saat melakukan pemeriksaan/anotasi adalah konsistensi Jaksa dalam mempertahankan argumentasi sebelumnya berdasarkan fakta yang terungkap dan logika hukum yang tepat. Dasar hukum dan alasan dasar pengajuan banding juga menjadi hal penting untuk dianotasi, apakah alasannya sesuai dan logis untuk mengajukan banding.

7. Memori/Kontra Memori Kasasi Hal yang dianotasi pada dokumen ini kurang lebih sama dengan poin yang diperhatikan ketika melakukan anotasi memori/kontra memori banding. Output tersebut di atas merupakan keluaran dari proses sidang untuk perkara pidana (biasa), lembaga mitra dapat melakukan anotasi atau pemeriksaan terhadap output Jaksa sebagai Pengacara Negara di pengadilan acara perdata atau acara Tata Usaha Negara. Pada kegiatan pemantauan ini, Lembaga Mitra diminta untuk melakukan anotasi terhadap output Jaksa di Pengadilan.

3.4. Unsur/Poin Tambahan Lainnya Beberapa acuan di bawah ini dapat dijadikan unsur/poin pemantauan untuk mendukung unsur/poin sebelumnya:

Kompetensi Jaksa Kompetensi mengandung pengertian pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu. Jaksa adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan di bidang hukum dan dicapai melalui berbagai tahapan seleksi, proses pendidikan dan pengalaman. Terdapat beberapa standarisasi (kelayakan) yang harus dimiliki untuk dapat menjalani profesi sebagai Jaksa yang dicantumkan dalam standar minimum. Dalam melakukan pemantauan terhadap Jaksa di Pengadilan, lembaga mitra diharapkan dapat memberikan data terkait pemenuhan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-066/A/JA/07/2007 tentang Standar Minimum Profesi Jaksa yang meliputi:

A. Pengetahuan Seorang Jaksa dituntut untuk memiliki kemampuan menerapkan pengetahuan dalam melaksanakan tugasnya meliputi: a. Hukum Pidana (materiil dan formil)

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

b. c. d. e. f. g.

Hukum Perdata (materiil dan formil) Hukum Tata Usaha Negara (materiil dan formil) Ketentuan Intelijen Kejaksaan Hukum Adat di tempat penugasan Ketentuan Hak Asasi Manusia Indonesia Peraturan perundang- undangan tingkat nasional dan daerah h. Konvensi Internasional yang relevan dengan tugas jaksa i. Manajemen umum dan Kejaksaan j. Etika hukum k. Disiplin ilmu lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang; l. Pengetahuan tentang perkembangan ilmu hukum, dan praktik hukum nasional maupun internasional

B. Keahlian a. Penguasaan bahasa asing, khususnya Bahasa Inggris b. Mengoperasikan komputer

5.2. Metode Pemantauan Pemantauan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk melihat kesesuaian antara tindakan dengan prinsip dan ketentuan yang berlaku. Pemantauan dapat dilakukan melalui berbagai cara, dapat berupa pencarian dan pengumpulan fakta langsung/terjun ke lapangan (observasi), ataupun secara tidak langsung berdasarkan pemeriksaan dokumen. Komisi Kejaksaan merumuskan beberapa teknik yang dapat digunakan oleh lembaga mitra untuk melakukan kegiatan Pemantauan. Karena kegiatan pemantauan yang tidak berbeda dengan upaya pencarian dan pengumpulan fakta, maka teknik pemantauan juga tidak berbeda dengan teknik pencarian dan pengumpulan fakta. Teknik pencarian dan pengumpulan fakta yang sangat umum dikenal adalah : a. Mendatangi secara langsung lokasi penyelenggaraan proses peradilan terkait dengan Kinerja Jaksa dan Pegawai Kejaksaan untuk melakukan observasi (pengamatan langsung) dan atau interview (wawancara). b. Mengumpulkan data sekunder, seperti materi-materi tertulis, bahan-bahan atau informasi lain yang berkaitan dengan objek pantauan. c. Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat terhadap kejadian, peristiwa yang berkaitan dengan pelanggaran/ kecurangan dalam proses peradilan ketika kegiatan pemantauan dilakukan. d. Melakukan kegiatan pengecekan ulang terhadap informasi yang perlu diverifikasi.

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra Untuk Lembaga Mitra

5.2.1. Observasi Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu obyek atau fenomena dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Terdapat empat cara melakukan observasi, yaitu tes, kuesioner, rekaman gambar dan rekaman suara. Observasi dilakukan berdasarkan pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya, sehingga, lembaga mitra disarankan untuk memiliki data tentang objek yang akan diamati serta rencana (planning) yang telah dirumuskan secara operasional. Dalam tahap perencanaan, lembaga mitra juga menjabarkan jangka waktu pelaksanaan observasi dan situasi lingkungan sekitar tempat pelaksanaan observasi. Berikut ini merupakan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh lembaga mitra dalam melakukan observasi terhadap Jaksa di Pengadilan: a. Menggali data atau informasi yang berkaitan dengan Jaksa yang akan diamati sebelum melakukan observasi b. Merencanakan waktu serta lamanya waktu pengamatan terhadap seorang Jaksa c. Membuat pedoman/checklist yang dapat membantu mencatat fenomena yang kemungkinan atau seharusnya terjadi. Lembaga mitra dapat menggunakan parameter yang sudah dijelaskan sebelumnya sebagai pedoman untuk sidang perkara pidana biasa d. Menyiapkan alat bantu seperti alat tulis, perekam suara, kamera, video perekam, dll e. Berpakaian rapi dan sopan, serta menaati dan menghormati tata tertib pengadilan saat melakukan observasi f. Segera membuat catatan hasil observasi

5.2.2. Wawancara Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau otoritas atau seorang ahli yang berwenang untuk mendapatkan informasi tertentu. Lembaga mitra dapat melakukan wawancara kepada seseorang yang dianggap dapat memberikan informasi atau fakta untuk kelengkapan data pemantauan. Wawancara menuntut pencari informasi berinteraksi dengan narasumbernya, sehingga lembaga mitra harus memperhatikan beberapa hal â&#x20AC;&#x201C; hal berikut dalam melakukan wawancara: a. Melakukan persiapan â&#x20AC;&#x201C; persiapan seperti pemilihan target narasumber wawancara yang tepat, waktu

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

pelaksanaan wawancara, informasi atau fakta yang ingin didapat, pertanyaan yang akan ditanyakan, serta alat bantu untuk melakukan wawancara (alat tulis, perekam, kamera, dll) b. Telah memiliki informasi tentang latar belakang orang yang akan diwawancara sebelum melakukan wawancara c. Wawancara sebaiknya dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga pertanyaan harus disesuaikan dengan latar belakang narasumber d. Melakukan pendekatan personal dengan narasumber untuk membuat situasi pada saat wawancara menjadi nyaman e. Memperhatikan dengan seksama ucapan dan gerakan tubuh narasumber saat melakukan wawancara f. Pewawancara harus tenang dan tidak mudah terpancing dalam melakukan wawancara g. Apabila wawancara bersifat investigatif, maka sedapat mungkin pencatatan hasil wawancara tidak terlihat di depan narasumber dan tidak memperlihatkan alat perekam di depan narasumber h. Mencari informan lain di luar narasumber yang ditentukan jika belum mendapatkan informasi yang ingin didapat i. Membuat catatan hasil wawancara

5.2.3. Penelusuran Informasi dan Data Untuk mendapatkan data atau informasi pendukung kegiatan observasi maupun wawancara di lapangan, lembaga mitra dapat melakukan penelusuran informasi atau dokumen yang terkait. Tahapan ini dapat dilakukan di awal (persiapan), pertengahan (bersamaan) maupun setelah kegiatan pencarian informasi di lapangan sepanjang dibutuhkan. Proses penelusuran mencakup beberapa kegiatan, yaitu mencari, menyeleksi, dan memilih informasi yang diperlukan. Berikut ini merupakan langkah â&#x20AC;&#x201C; langkah yang dapat dijadikan pedoman bagi lembaga mitra untuk melakukan penelusuran informasi atau data: a. Menentukan topik yang akan dicari b. Menentukan batasan penelusuran c. Penggunaan hasil penelusuran d. Rentang waktu pustaka yang diinginkan e. Cakupan geografis yang ingin ditelusur f. Jenis dokumen yang diinginkan g. Memilih sarana atau alat penelusuran yang sesuai h. Mencatat hasil penelusuran i. Menemukan lokasi informasi yang telah ditelusur ke tempat penyimpanan dokumen

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra Untuk Lembaga Mitra

Menurut tekniknya, informasi atau data dapat dicari melalui dua cara, yakni secara digital maupun manual.

5.2.3.1. Penelusuran Digital Penelusuran digital merupakan pencarian informasi dalam bentuk digital dengan cara akses langsung atau online ke penyedia pangkalan data komputer (situs internet), di dalam maupun di luar negeri. Faktor penting dalam menelusuri data secara digital (browsing) adalah pemanfaatan fasilitas penelusuran/ pencari informasi seperti google, penggunaan kata kunci yang tepat, padanan kata dan spelling dari kata kunci yang digunakan, penggunaan operasi Boolean (And, Or, dan Not) dan pemenggalan (truncation).

5.2.3.2. Penelusuran Manual Penelusuran manual merupakan proses pencarian informasi dengan menggunakan publikasi tercetak, bibliografi, abstrak, indeks, serta katalog perpustakaan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penelusuran manual adalah pengarsipan informasi yang didapat dari publikasi tercetak. Agar lebih memudahkan, lembaga mitra menyusun logbook daftar publikasi tercetak yang akan atau telah ditelusuri, memberikan penanda terhadap publikasi yang telah ditelusuri, kemudian membuat kliping dari informasi yang dicari. Dalam melakukan kegiatan pemantauan, informasi yang perlu digali oleh pemantau dapat diperoleh secara langsung ataupun tidak langsung. 1. Langsung, dapat diperoleh melalui: a. Jaksa yang bersangkutan. b. Rekan sejawat. c. Pejabat peradilan terkait seperti Hakim, Panitera, Polisi. d. Masyarakat. e. Pihak yang berperkara. f. Kaum akademisi. g. Praktisi hukum, seperti Pengacara. h. Jurnalis yang meliput. i. LSM dan Organsasi Pemantau. 2. Tidak langsung, dapat diperoleh melalui: a. Media cetak. b. Media elektronik. c. Laporan-laporan yang dikeluarkan oleh berbagai sumber dan berkepentingan terhadap kegiatan proses peradilan.

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

5.3. Teknis Pemantauan a.

Definisi Pemantauan Jaksa di Pengadilan Suatu pemahaman awal harus dikuasai oleh lembaga mitra sebelum melakukan kegiatan Pemantauan Jaksa di Pengadilan. Pemantauan Jaksa di Pengadilan dilakukan terhadap proses peradilan, lembaga, juga pihak-pihak yang terkait didalamnya. Adanya perbedaan yang esensial antara definisi pemantauan dan pengawasan juga harus menjadi perhatian. Dalam kegiatan pemantauan, lembaga pemantau bukanlah melakukan aktivitas pengawasan. Terminologi pengawasan terdiri dari pengertian menghukum dan wewenang untuk memberikan tindak lanjut atas suatu sengketa, bahkan hukuman terhadap suatu pelanggaran. Pengawasan biasanya memiliki status atau kedudukan yang lebih tinggi dari yang diawasi. Sementara itu didalam kegiatan pemantauan, seorang pemantau melakukan kegiatan pengamatan secara seksama. Pemantau tidak memiliki kewenangan untuk menghukum, dan kedudukan pemantau tidak lebih tinggi dari yang dipantau atau yang diamati. Dengan demikian pemantauan merupakan suatu proses kegiatan pengumpulan data/fakta-fakta peristiwa atau kejadian secara murni, faktual dan objektif. Kegiatan pemantauan sama halnya dengan melakukan suatu kegiatan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, â&#x20AC;&#x153;penelitian adalah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebutâ&#x20AC;?. Fakta-fakta yang didapat dari hasil pemantauan tersebut akan diolah atau dianalisa sehingga dapat memberikan informasi yang berarti dan bertanggungjawab. Hasil akhir dari sebuah pemantauan akan disajikan kepada masyarakat secara bertanggungjawab. Dari definisi diatas maka tugas pemantauan bukan mencari atau membangun opini terhadap suatu peristiwa atau kejadian, tetapi menemukan dan mengemukakan fakta. Ini menjadi salah satu prinsip yang penting dalam melakukan pemantauan yang harus senantiasa diingat oleh seorang pemantau.

Tujuan Pemantauan Kegiatan Pemantauan Jaksa di Pengadilan bertujuan untuk melakukan pengawasan secara eksternal terhadap jalannya suatu sistem peradilan

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra Untuk Lembaga Mitra

agar berjalan sebagaimana mestinya. Dengan adanya kegiatan pemantauan, diharapkan penyimpangan formil, materiil persidangan serta pelanggaran etik dan disiplin, tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Sehingga diharapkan kegiatan Pemantauan Jaksa di Pengadilan ini dijadikan sebagai pembelajaran untuk dapat mewujudkan Kejaksaan yang bersih dan sesuai dengan yang dicita-citakan. Secara keseluruhan, kegiatan pemantauan akan dilakukan selama 6 bulan dengan tiga tahapan proses, yakni:

Secara lebih spesifik, alur kerja pemantauan persidangan terdiri dari:

Setiap tahap terdiri dari beberapa aktifitas atau kegiatan dengan jangka waktu tertentu. Penjabaran kegiatan Pemantauan adalah sebagai berikut:

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

Tahap Persiapan Pada tahap ini, kegiatan yang akan dilalui berupa: a. Penyusunan proposal atau rencana kerja berdasarkan Term of Reference (ToR) dan Panduan Pemantauan. Proposal harus mencakup: i. Pilihan Objek Pemantauan dan Batasan Minimum: Lembaga mitra setidaknya mempunyai 2 (dua) perkara yang dipantau berdasarkan tingkat kesulitan perkara. Untuk objek pemantauan berdasarkan jadwal sidang, lembaga mitra setidaknya melakukannya 3 (tiga) sesi setiap minggunya dengan perhitungan bahwa satu sesi adalah 1 hari jam kerja kantor pengadilan; ii. Lokasi Pemantauan: Lembaga mitra setidaknya memilih 2 (dua) lokasi pemantauan dengan mencantumkan pertimbangannya; iii. Unsur/poin pemantauan yang disusun berdasarkan objek pemantauan dan hukum acara yang berlaku untuk perkara yang dipantau; iv. Metode pemantauan yang akan dipilih/digunakan; v. Jangka waktu pemantauan untuk setiap objek pemantauan; vi. Format catatan harian dan dua bulanan; vii. Tahapan kegiatan pemantauan dan hasil analisis; viii. Perincian biaya yang akan timbul. b. Pembahasan dan persetujuan proposal kegiatan pemantauan dengan Komisi Kejaksaan. Setelah proposal disusun, lembaga mitra akan mengirimkan proposal ke Komisi Kejaksaan untuk dibahas dan disetujui. c. Penelusuran data dan informasi awal untuk menunjang kegiatan pemantauan. Setelah menentukan objek dan lokasi pemantauan, lembaga mitra sebaiknya melakukan penelusuran data awal untuk menyusun unsur/poin pemantauan ke dalam bentuk formulir. Untuk pemantauan berdasarkan tingkat kesulitan perkara, lembaga mitra harus mencari fakta dan data tentang perkara yang bersangkutan, termasuk jadwal persidangannya. Selain informasi dan data tentang perkara tertentu, lembaga mitra juga sebaiknya menggali data tentang personil Jaksa yang berdinas di satuan kerja setempat. d. Persiapan alat bantu lainnya. Selain menyiapkan formulir tentang unsur/poin pemantauan, lembaga mitra juga dapat menyusun alat bantu pencarian informasi lainnya (seperti kuisioner, dsb) jika memang diperlukan. Lembaga mitra juga harus mempersiapkan alat bantu penunjang seperti alat tulis kantor, perekam suara/gambar, kamera, dll, dan memastikan alat â&#x20AC;&#x201C; alat tersebut bekerja dengan baik.

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra Untuk Lembaga Mitra

Dalam melakukan kegiatan pemantauan, yang perlu diperhatikan dan dicermati oleh pemantau untuk mendapatkan informasi serta menemukan fakta di lapangan, diantaranya adalah: a. Mengenal terlebih dahulu daerah atau tempat atau lokasi yang akan dipantau dengan tepat dan benar, misalnya mengetahui jalur kendaraan umum menuju ke tempat lokasi. b. Jika memungkinkan, telah mempunyai kontak pribadi atau kenalan dilokasi dimana pemantau bertugas. c. Berpenampilan yang sopan dan santun, baik dalam berpakaian maupun dalam berperilaku. d. Bersikap ramah dan hormat terhadap orang di sekitar lokasi maupun terhadap calon narasumber. e. Membangun hubungan baik dengan orang-orang yang menjadi sumber informasi, key person, dan tokoh masyarakat. f. Menyusun target, sasaran dan langkah-langkah yang akan ditempuh dan jumlah waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. g. Mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan fokus pemantauan atau peristiwa yang terjadi dalam proses peradilan.

2. Tahap Pelaksanaan di Lapangan Kegiatan lembaga mitra pada tahap ini adalah: a. Persiapkan segala bentuk perlengkapan dalam melakukan pemantauan, seperti: tape recorder, kaset, battery, ballpoint, kertas atau blocknote, identitas pemantau atau identitas lain yang menunjukan pemantau berasal dari suatu lembaga, serta form pemantauan. b. Pastikan bahwa tape recorder dalam keadaan baik, battery dalam keadaan baik dan telah berada dalam tempat battery di tape recorder, pastikan bahwa kaset yang anda bawa dapat berfungsi dengan baik dengan melakukan tes terlebih dahulu sebelum memulai perekaman. c. Pastikan bahwa anda tahu atau paham jalan menuju pengadilan atau lembaga peradilan lain yang akan dilakukan pemantauan. d. Ketika tiba di pengadilan lakukan pemeriksaan terhadap jadwal sidang hari tersebut dan hari-hari lain (bila tersedia) yang akan berlangsung, lakukan pencatatan sidang mengenai apa, menyangkut siapa dan nomor perkara pada tahap apa sidang akan dilakukan serta di ruangan yang mana (perhatikan form pemantauan). e. Setiba di ruangan, pastikan tape recorder dalam keadaan baik, lalu lakukan perekaman. Selama perekaman berjalan, tetap lakukan pencatatan sebagai back up apabila terjadi

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

kerusakan dalam recorder (tanamkan dalam diri anda bahwa jangan pernah percaya teknologi 100 %). f. Usahakan melakukan pendekatan secara pribadi dengan para pihak yang terkait (panitera, hakim, jaksa, pengacara) dalam persidangan sehingga mempermudah pemantau untuk mendapatkan berkas perkara serta informasi lainnya yang berkaitan dengan hal yang dipantau. g. Lembaga mitra melakukan pemantauan langsung (observasi maupun wawancara) di Pengadilan sesuai dengan rencana kerja (proposal) yang disusun; h. Mengisi formulir unsur/poin pemantauan serta menggunakan alat bantu lainnya; i. Menyusun catatan harian pada hari yang sama dengan hari pemantauan dilakukan. Catatan harian pemantauan sebaiknya segera disusun setelah kegiatan pemantauan dilakukan agar data atau informasi yang didapat terjaga validitasnya. Lembaga mitra hanya membuat catatan harian terhadap hari yang mana kegiatan pemantauan lapangan dilaksanakan; j. Catatan harian setidaknya memuat penjabaran tentang objek pemantauan dan lokasi pemantauan yang dipilih, pemenuhan/pengisian formulir unsur/poin pemantauan, metode pemantauan yang dipilih, lamanya pemantauan berlangsung, kronologis singkat teknis pemantauan, serta kondisi lingkungan sekitar tempat pemantauan berlangsung; k. Melakukan evaluasi setiap dua minggu sekali terhadap formulir unsur/poin pemantauan, alat bantu pemantauan dan metode yang digunakan. Kegiatan ini mencakup identifikasi tantangan dan kesulitan yang timbul serta mencari solusinya; l. Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Komisi Kejaksaan, terutama jika memerlukan surat pengantar dan hubungan kelembagaan dengan lembaga/institusi lainnya; m. Penelusuran data dan informasi untuk menunjang kegiatan pemantauan di lapangan; n. Menyusun laporan dua bulanan yang memuat tentang rekapitulasi hasil pengisian formulir, rekapitulasi catatan harian, dan hasil evaluasi; o. Pemantauan di Pengadilan dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, apabila jangka waktu telah berakhir namun perkara yang dipantau belum mencapai tahap eksekusi, maka anotasi yang dilakukan cukup sampai pada berkas keluaran (output) terakhir yang disusun Jaksa.

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra Untuk Lembaga Mitra

Tahap Perumusan Hasil Setelah melakukan pemantauan di lapangan dan mendapatkan sejumlah data atau informasi, lembaga mitra melakukan: a. Pengumpulan data dan informasi yang didapat dari kegiatan pemantauan yang dilakukan; b. Penelusuran data dan informasi yang diperlukan untuk menunjang data lapangan; c. Penyusunan format laporan akhir pemantauan; d. Analisis data hasil pemantauan berdasarkan data lapangan dan penelusuran data lain, termasuk peraturan perundang â&#x20AC;&#x201C; undangan; e. Komunikasi dan koordinasi dengan Komisi Kejaksaan dan narasumber lain tentang laporan hasil pemantauan apabila dibutuhkan; f. Klarifikasi dan penyempurnaan data hasil pemantauan dengan pihak ketiga melalui wawancara, penyelenggaraan diskusi, workshop maupun seminar; g. Penyusunan laporan akhir hasil pemantauan yang mencakup analisis dan rekomendasi.

5.4. Analisis Data Hasil Pemantauan Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Dalam kegiatan pemantauan ini, analisis merupakan tahapan setelah kegiatan pemantauan di lapangan, berisi pembahasan yuridis yang dikaji dengan seksama atas data temuan hasil pemantauan dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan penentuan objek pemantauan, analisis dapat dibedakan menjadi dua, yakni analisis terhadap kondisi atau tata cara jalannya persidangan dan analisis substansi (anotasi) terhadap produk keluaran (output) Jaksa di pengadilan. a. Analisis atas Kesesuaian Proses Persidangan (formil) Analisis ini pada dasarnya dilakukan atas tiap tahapan Persidangan yang berhasil dipantau, apakah proses persidangan telah dilakukan oleh jaksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku (KUHAP, HIR dan peraturan perundang-undangan lain serta Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dalam penanganan perkara terkait). b. Analisis Substansi (materiil) Analisis terhadap substansi merupakan kajian atas berkas persidangan sejak dakwaan atau gugatan sampai putusan untuk mengetahui apakah berkas persidangan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (KUHP, KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lain serta Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dalam penanganan perkara terkait). Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

Berkas persidangan sangat mencerminkan substansi hukum yang berlaku serta cara pandang aparat penegak hukum dalam penerapannya. Dengan demikian dalam berkas persidangan dapat diidentifikasi masalah dan terobosan yang dilakukan aparat, terutama substansi hukum, dalam membantu pencapaian keadilan.

Tahapan dalam Melakukan Analisa Dalam melakukan analisa, terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan atau dilakukan. Untuk membantu dalam melakukan analisa substansi data dan informasi yang didapat selama melakukan pemantauan persidangan, berikut teknik (tata cara) melakukan analisa meskipun demikian para analis masih dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan. Tata cara melakukan analisa terhadap hasil pemantauan adalah sebagai berikut: 1) Menerima data pemantauan, pemantau memberikan data dan temuan yang telah ditulis dalam laporan harian kepada para analis. Namun hal ini tidak perlu dilakukan bila pemantau juga merangkap sebagai analis, yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan laporan serta data-data relevan yang diperoleh selama melakukan pemantauan. Bila pemantau dan analis berbeda wilayah, apalagi bila pemantauan dilakukan di beberapa wilayah yang berbeda sekaligus, perlu dipikirkan pengiriman laporan secara berkala. Sehingga analisa dapat dilakukan langsung saat laporan diterima, dan keterlambatan dalam melakukan analisa laporan dapat dihindari. Akan lebih mempermudah analis, bila pemantau juga mengirimkan laporan dalam bentuk soft copy. 2) Memeriksa kelengkapan form, berkas, transkrip, hal ini diperlukan bila analis menemukan kejanggalan dalam data/ laporan yang diberikan oleh pemantau. Pengecekan bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalkan menanyakan kejelasan pada pemantau, melakukan pengecekan pada transkrip atau meneliti berkas. Transkrip hasil pemantauan sangat diperlukan bila analis dan pemantau adalah orang yang berbeda. Dengan adanya transkrip, analis akan mendapat gambaran yang lebih lengkap mengenai proses persidangan yang dipantau. 3) Menyiapkan pemahaman analis terhadap hasil pantauan dengan meneliti latar belakang dan berkas perkara, hal ini perlu dilakukan agar para analis memperoleh gambaran yang utuh mengenai kasus yang dipantau. Dengan adanya gambaran utuh tersebut, analis dapat memahami bagaimana kebutuhan korban, dikaitkan dengan upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam memenuhi rasa

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra Untuk Lembaga Mitra

keadilan korban. Untuk memperoleh gambaran lebih jelas tentang proses penanganan kasus, analis dapat melakukan penggabungan laporan dalam satu file (soft copy) secara berurutan, sehingga gambaran utuh dari kasus, mulai dari alur, tahapan dan temuan pemantauan dapat terlihat. Mengkonfirmasi hasil temuan serta mengecek apabila ada hal yang perlu dipertanyakan lebih lanjut kepada pihak terkait, hal ini dapat dilakukan bila setelah mengecek kelengkapan form dan mempelajari berkas analis masih belum memahami kejanggalan yang ditemui. Selain itu, konfirmasi bisa juga dilakukan dengan tujuan untuk menambah informasi terhadap beberapa hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Dalam hal pemantauan dilakukan di beberapa wilayah berbeda sekaligus, dan analisa tidak dilakukan oleh para pemantau di wilayah tersebut. Koordinasi, khususnya untuk melakukan konfirmasi data, dapat dilakukan melalui e-mail. Mengklasifikasikan temuan kepada kelompok substansi, prosedur, sikap. Data yang telah dikumpulkan oleh pemantau kemudian diklasifikasikan ke dalam ketiga unsur tersebut, hal ini bertujuan untuk memudahkan para analis dalam melakukan analisa serta menuliskannya dalam bentuk laporan. Identifikasi permasalahan, dilakukan untuk melihat hal-hal apa saja yang menjadi kendala publik dalam memperoleh keadilan. Untuk memudahkan analisa, para analis diharapkan dapat mengklasifikasikan permasalahan ke dalam: a. Prosedur (pelaksanaan persidangan) b. Substansi c. Sikap Bila dibutuhkan dan dengan alasan yang jelas, analis dapat memasukkan permasalahan yang ada ke dalam beberapa klasifikasi sekaligus, misalkan Jaksa yang tidak berimbang dalam menghadirkan saksi-saksi yang memberatkan terdakwa, dapat dilihat sebagai persoalan pelanggaran prosedur maupun sikap yang tidak memperhatikan kebutuhan korban. Identifikasi terobosan yang dilakukan aparat penegak hukum, hal ini lebih diutamakan pada kreatifitas aparat penegak hukum yang secara sungguh-sungguh ingin membantu pencapaian keadilan bagi korban dalam melaksanakan proses persidangan. Dalam melakukan analisa mengenai terobosan, para analis juga diminta melakukan pengklasifikasian terobosan ke dalam 3 hal, yaitu:

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

a. Prosedur (pelaksanaan persidangan) b. Substansi c. Sikap Seperti dalam melakukan klasifikasi permasalahan, terobosan juga dapat digolongkan ke dalam beberapa klasifikasi sekaligus, selama hal tersebut diperkuat dengan argumentasi yang tepat. Pertanyaan kunci dan instrumen hukum nasional serta internasional, hal ini adalah inti dari analisa pemantauan persidangan. Pertanyaan-pertanyaan kunci yang dijadikan pisau analisa kemudian dikaitkan dengan instrumen hukum nasional maupun internasional. Menarik kesimpulan terhadap keseluruhan hasil analisis, sebetulnya penarikan kesimpulan dalam pemantauan ini hanya menarik garis besar hasil analisa data yang ditemukan.

Analisis dapat dilakukan oleh lembaga mitra, Komisi Kejaksaan, serta pihak ketiga yang diminta lembaga mitra atau Komisi Kejaksaan. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh lembaga mitra dalam melakukan analisis adalah: a. Analisis data hasil pemantauan harus dimasukkan ke dalam laporan akhir hasil pemantauan; b. Analisis data hasil pemantauan dapat dimasukkan ke dalam bagian catatan harian dan dua bulanan; c. Apabila lembaga mitra menganalisis bahwa berdasarkan hasil pemantauan didapat sejumlah informasi yang cukup untuk menjadi bahan laporan pengaduan masyarakat ke Komisi Kejaksaan, maka lembaga mitra segera melaporkan hasil temuan tersebut; d. Analisis dilakukan atas data hasil pemantauan yang sah, berdasarkan fakta di lapangan serta dijaga kerahasiannya oleh lembaga mitra; e. Klarifikasi data atau informasi dilakukan terhadap data yang masih simpang siur kebenarannya; f. Menyediakan data pendukung yang lengkap; g. Analisis yuridis dilakukan dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang â&#x20AC;&#x201C; undangan nasional yang berlaku. Setelah melakukan analisa dan memperoleh kesimpulan, analis bersama-sama dengan pemantau menuliskan hasil tersebut ke dalam laporan.

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra Untuk Lembaga Mitra

5.5. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan di Lapangan Lembaga mitra melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemantauan di lapangan setiap satu bulan sekali. Tahapan ini penting untuk identifikasi faktor penghambat dalam melakukan kegiatan pemantauan, penyebab timbulnya faktor tersebut, serta pemecahan masalah untuk kemajuan (improvement) dan pencapaian hasil kegiatan pemantauan. Terdapat beberapa hal yang harus dievaluasi oleh lembaga mitra, yakni: a. Alat bantu pemantauan: formulir unsur/poin pemantauan, rekaman, kamera, dll; b. Metode yang digunakan. Untuk mendapatkan data atau informasi yang valid dan diinginkan, lembaga mitra harus menjalankan prosedur pelaksanaan pemantauan yang benar dan sesuai. Prosedur yang benar dan sesuai tersebut dapat ditemukan polanya dengan melakukan evaluasi secara terus-menerus.

5.6. Penyusunan Laporan Hasil Analisis Terdapat tiga jenis dokumen narasi yang harus dibuat oleh lembaga mitra berdasarkan tahapan proses kegiatan pemantauan.

Catatan Harian/Logbook (per pelaksanaan pemantauan) Untuk menjaga validitas data dan informasi, catatan harian dibuat sesegera mungkin setelah lembaga mitra memantau: a. Satu kali proses persidangan untuk objek pemantauan yang dipilih berdasarkan tingkat kesulitan perkara; atau b. Satu sesi (1 hari jam kerja kantor Pengadilan lokasi pemantauan) untuk objek pemantauan yang dipilih berdasarkan jadwal sidang. Penulisan catatan harian sebaiknya dilakukan paling lambat 2 hari sejak pemantauan di lapangan dilakukan sehingga ingatan pemantau masih dapat terdokumentasi dengan baik ke dalam dokumen. Catatan harian pada pokoknya berisi tentang fakta dan temuan yang terjadi di lokasi pemantauan. Lembaga mitra dapat menambahkan analisisnya jika dipandang perlu, misalnya untuk menjadikan temuan atau fakta tersebut menjadi laporan pengaduan ke Komisi Kejaksaan, maka analisis diperlukan sebagai kesimpulan. Selain penulisan dalam bentuk narasi, catatan harian juga mencakup hasil pengisian formulir unsur/poin pemantauan. Secara garis besar, catatan harian memuat beberapa hal berikut: 1. Penjabaran tentang objek pemantauan yang dipilih; 2. Waktu dan lokasi pemantauan (termasuk lamanya kegiatan pemantauan). Uraian dimulai dari waktu (hari, tanggal dan

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

3. 4. 5.

jam) proses persidangan dilakukan serta di tahapan mana pemantauan dilakukan; Pengisian/pemenuhan formulir unsur/poin pemantauan; Metode pemantauan yang dipilih; Kronologis singkat proses pemantauan. Pemantau diharapkan dapat mendeskripsikan proses persidangan yang dipantau. Deskripsi ini didapat melalui hasil transkrip rekaman maupun catatan yang dibuat pemantau selama proses persidangan yang dipantau. Deskripsi juga memuat fakta-fakta mengenai kasus yang terungkap selama proses persidangan, serta bagaimana cara aparat penegak hukum â&#x20AC;&#x2DC;menggaliâ&#x20AC;&#x2122; fakta-fakta tersebut. Pemantau juga harus menangkap hal-hal menarik dalam pemantauan persidangan, yang dilakukan oleh pihak lain di luar aparat penegak hukum, atau pengunjung yang dapat kemungkinan mempengaruhi proses persidangan dan pencapaian keadilan (kondisi lingkungan sekitar tempat pemantauan berlangsung); Uraian singkat substansi perkara yang sedang dipantau. Dalam hal anotasi, substansi perkara dibuat lebih lengkap dan detil, yakni memuat informasi mengenai tindak pidana yang dilaporkan, kronologis singkat mengenai kasus, pasal yang digunakan, bentuk dakwaan, nomor perkara, di wilayah mana kasus tersebut ditangani. Informasi lain yang penting untuk ditulis adalah identitas para pihak yang terkait dengan proses persidangan yang dipantau, antara lain korban (inisial), tersangka/terdakwa, aparat penegak hukum yang menangani, misalnya Polisi yang menerima laporan, Jaksa Penuntut Umum/Jaksa Pengacara Negara atau Hakim di persidangan kasus tersebut. Keterangan mengenai identitas terdakwa dapat ditambahkan dengan alamat dan pekerjaan terdakwa; Hasil wawancara (jika melakukan kegiatan wawancara) dalam bentuk transkrip. Bagian ini tidak harus selalu ada, mengingat wawancara hanya dilakukan bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut dengan berbagai pihak yang terkait dengan proses persidangan kasus yang dipantau. Hasil wawancara yang ditulis dalam bagian ini berupa transkrip yang sudah diedit; Analisis awal (sementara) atas proses peradilan yang dipantau. Analisa awal ini memuat identifikasi permasalahan dan terobosan yang terjadi dalam proses persidangan yang dipantau pada hari itu.

2. Laporan Dua Bulanan Materi pokok dari laporan ini adalah kompilasi atau rekapitulasi hasil â&#x20AC;&#x201C; hasil pemantauan yang tercantum di dalam catatan harian. Rekapitulasi hasil pengisian formulir, rekapitulasi catatan harian, dan hasil evaluasi proses pelaksanaan kegiatan pemantauan

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra Untuk Lembaga Mitra

menjadi bagian dalam laporan ini. Secara garis besar, laporan dua bulanan mencakup: a. Pendahuluan. Penjabaran singkat tentang latar belakang kegiatan, objek pemantauan yang dipilih serta alasan pemilihannya, waktu dan lokasi pemantauan, serta metode pemantauan yang dipilih; b. Pelaksanaan Kegiatan. Merupakan gambaran atau kronologis singkat teknis pelaksanaan kegiatan pemantauan, termasuk kondisi lingkungan sekitar tempat pemantauan dilakukan, dan kegiatan lain yang sudah dilaksanakan, seperti perkembangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, dan/atau perkembangan pelaksanaan kegiatan anotasi (berupa persiapan majelis anotasi, atau pemilihan kasus, dll); c. Uraian Perkara. Uraian singkat substansi perkara yang sedang berlangsung. Dalam hal anotasi, substansi perkara dibuat lebih lengkap dan menjabarkan tentang perkembangan perkara yang terjadi; d. Temuan. Merupakan hasil rekapitulasi dari formulir unsur/poin pemantauan yang telah diisi. Lembaga mitra diharapkan dapat mengelaborasi secara jelas temuan yang telah didapat seperti rekapitulasi sikap dan perilaku Jaksa berdasarkan Jaksa yang dipantau; e. Analisis Hasil Pemantauan. Pada bagian ini, lembaga mitra melakukan pengolahan data hasil temuan dari kegiatan pemantauan, termasuk tren pelanggaran sikap dan perilaku yang terjadi di setiap lokasi pemantauan; f. Kesimpulan dan Rekomendasi. Setelah fakta dan analisa diungkapkan, perlu ditarik satu kesimpulan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari proses persidangan yang sejauh ini terpantau. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah : i. Apakah proses persidangan yang dilakukan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku ? ii. Apakah dokumen persidangan sesuai dengan aturan perundang-undangan dalam hal ini aturan hukum materiil ? iii. Apakah dalam melaksanakan tugasnya Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Pengacara Negara telah melakukan tugasnya sesuai dengan kode etik dan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil ? Pada tahap ini dapat disusun suatu rekomendasi yang dapat digunakan untuk perbaikan penanganan perkara serta punishment dan reward bagi jaksa yang menangani perkara. Hal ini perlu disampaikan sebagai perbaikan kedepannya terutama untuk institusi Kejaksaan;

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

Lampiran. Terdiri dari formulir poin/unsur pemantauan yang telah diisi, catatan harian, hasil anotasi, transkrip rekaman, dokumentasi foto, keluaran (output) kerja Jaksa (seperti Surat Dakwaan, Tuntutan, dll), berkas â&#x20AC;&#x201C; berkas pendukung yang berhubungan dengan perkara, publikasi tercetak lainnya.

Laporan Akhir Laporan Akhir dari pemantauan persidangan adalah laporan yang dibuat setelah seluruh proses kegiatan pemantauan terhadap satu kasus selesai dilakukan. Laporan ini tidak terbatas hanya pada kasus yang dipantau secara utuh mulai dari proses dakwaan atau gugatan hingga putusan, namun bisa dilakukan terhadap kasus yang dipantau di tengah-tengah proses persidangan hingga akhir, ataupun kasus yang dipantau sejak awal namun proses persidangannya terhenti. Dengan adanya laporan akhir atas kasus yang dipantau, masyarakat luas dapat memperoleh gambaran mengenai proses persidangan terhadap kasus yang dipantau, data tentang perilaku Jaksa di Pengadilan dan bagaimana hasil akhir dari proses persidangan tersebut. Laporan akhir memuat kompilasi dari seluruh laporan dengan muatan atau sistematika yang kurang lebih sama dengan laporan dua bulanan, yakni: a. Pendahuluan. Penjabaran singkat tentang latar belakang kegiatan, objek pemantauan yang dipilih serta alasan pemilihannya, waktu dan lokasi pemantauan, serta metode pemantauan yang dipilih; b. Pelaksanaan Kegiatan. Merupakan gambaran atau kronologis teknis pelaksanaan kegiatan pemantauan, termasuk kondisi lingkungan sekitar tempat pemantauan dilakukan, dan kegiatan lain yang sudah dilaksakan, seperti pelaksanaan kegiatan sosialisasi, dan pelaksanaan kegiatan anotasi; c. Uraian Perkara. Uraian singkat substansi perkara yang dipantau dan dianotasi. Dalam hal anotasi, substansi perkara dibuat lebih lengkap dan menjabarkan tentang perkembangan perkara yang terjadi; d. Temuan. Merupakan hasil rekapitulasi dari formulir unsur/poin pemantauan yang telah diisi. Lembaga mitra diharapkan dapat mengelaborasi secara jelas temuan yang telah didapat seperti rekapitulasi sikap dan perilaku Jaksa berdasarkan Jaksa yang dipantau; e. Analisis Hasil Pemantauan. Pada bagian ini, lembaga mitra melakukan pengolahan data hasil temuan dari kegiatan pemantauan, termasuk tren pelanggaran sikap dan perilaku yang terjadi di setiap lokasi pemantauan;

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra Untuk Lembaga Mitra

Kesimpulan dan Rekomendasi. Setelah fakta dan analisa diungkapkan, perlu ditarik satu kesimpulan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari proses persidangan yang sejauh ini terpantau. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah : i. Apakah proses persidangan yang dilakukan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku ? ii. Apakah dokumen persidangan sesuai dengan aturan perundang-undangan dalam hal ini aturan hukum materiil ? iii. Apakah dalam melaksanakan tugasnya Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Pengacara Negara telah melakukan tugasnya sesuai dengan kode etik dan peraturan disiplin pegawai negeri sipil ? Pada tahap ini dapat disusun suatu rekomendasi yang dapat digunakan untuk perbaikan penanganan perkara serta punishment dan reward bagi jaksa yang menangani perkara. Hal ini perlu disampaikan sebagai perbaikan kedepannya terutama untuk institusi Kejaksaan; Lampiran. Terdiri dari formulir poin/unsur pemantauan yang telah diisi, catatan harian, hasil anotasi, transkrip rekaman, dokumentasi foto, keluaran (output) kerja Jaksa (seperti Surat Dakwaan, Tuntutan, dll), berkas â&#x20AC;&#x201C; berkas pendukung yang berhubungan dengan perkara, publikasi tercetak lainnya.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh lembaga mitra dalam melakukan kegiatan pemantauan dan menyusun laporannya, yakni: a. Menegakkan prinsip â&#x20AC;&#x201C; prinsip pemantauan yang telah dijabarkan sebelumnya, terutama atas prinsip kemandirian, akuntabel dan kerahasiaan; b. Laporan ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat umum; c. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Komisi Kejaksaan, terutama dalam hal dukungan administrasi persuratan dan hubungan kelembagaan; d. Terbuka untuk menulis catatan harian, tidak hanya perilaku menyimpang (negatif) Jaksa, tetapi juga mencatat perilaku positif Jaksa yang dipantau; e. Luwes dan kreatif dalam mencari dan menggali informasi; f. Waspada dalam membentuk jaringan informan atau narasumber.

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

5.7. Rekomendasi Hasil Pemantauan Terdapat dua macam rekomendasi pada keseluruhan proses pemantauan, yakni rekomendasi terhadap teknis pelaksanaan kegiatan pemantauan dan rekomendasi terhadap hasil analisis objek pemantauan. Untuk teknis pelaksanaan kegiatan pemantauan, rekomendasi diajukan pada saat melakukan evaluasi satu bulan sekali dan sifatnya harus aplikatif. Sedangkan terhadap objek pemantauan, rekomendasi disusun setelah melakukan analisis dan menarik suatu kesimpulan atas kegiatan pemantauan yang dilakukan. Rekomendasi yang diajukan sebaiknya berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Kejaksaan, yakni apa yang dapat dilakukan oleh Komisi Kejaksaan ke depannya untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan berdasarkan hasil temuan dan analisis kegiatan pemantauan.

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra Untuk Lembaga Mitra

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

Pola Hubungan Kerjasama Pemantauan antara Komisi Kejaksaan dan Lembaga Mitra

Kegiatan pemantauan ini merupakan kegiatan kerjasama antara Komisi Kejaksaan, sebagai penerima manfaat (beneďŹ ciary), dengan lembaga mitra, sebagai pemberi jasa, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan. Dalam pelaksanaan pemantauan, lembaga mitra bertindak secara mandiri dan independen, tidak mengatasnamakan Komisi Kejaksaan. Apabila lembaga mitra membutuhkan akses data di kantor Kejaksaan, maka dapat meminta bantuan Komisi Kejaksaan. Lembaga mitra mempunyai kebebasan dalam menyusun rencana kerja (proposal), dan dalam melakukan pemantauan berdasarkan rencana kerja yang disepakati bersama dengan Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan akan memantau dan menilai perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh lembaga mitra, serta menjadi penerima manfaat dari hasil pemantauan di lapangan. Selain akses, Komisi Kejaksaan juga akan mendukung lembaga mitra dalam hal penyempurnaan data sebagai narasumber serta pemberian usul dan saran yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan pemantauan.

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra Untuk Lembaga Mitra

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

Penutup

Komisi Kejaksaan menyadari bahwa dengan kapabilitas yang dimilikinya saat ini, memantau dan mengawasi lembaga Kejaksaan adalah tugas yang cukup berat untuk dilaksanakan. Pemilihan strategi yang tepat sesuai dengan posisi Komisi Kejaksaan menjadi penting untuk meningkatkan efektifitas fungsi kelembagaan. Komisi Kejaksaan berpendapat bahwa dukungan dan partisipasi masyarakat merupakan salah satu strategi kelembagaan yang sangat penting. Menjalin kerjasama kegiatan pemantauan Jaksa di Pengadilan dengan menggandeng lembaga mitra sebagai perwakilan masyarakat, merupakan salah satu pelaksanaan strategi tersebut. Memantau Jaksa yang jumlahnya kurang lebih 8500 orang dan tersebar di seluruh Indonesia bukanlah hal yang mudah dilakukan. Untuk mencapai tujuan dari kegiatan pemantauan, yakni mendapatkan data akurat tentang kinerja dan perilaku Jaksa di Pengadilan, Komisi Kejaksaan menyusun panduan yang dapat digunakan oleh lembaga mitra. Panduan ini diharapkan dapat membantu lembaga mitra dalam melakukan kegiatan pemantauan kinerja dan perilaku Jaksa di Pengadilan.

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra Untuk Lembaga Mitra

Daftar Pustaka Peraturan Perundang – undangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang – undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Peraturan Komisi Kejaksaan Nomor : PER-05/KK/04/2012 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Komisi Kejaksaan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-066/A/JA/07/2007 tentang Standar Minimum Profesi Jaksa Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Kejaksaan Nomor: KEP-009/A/JA/05/2011 dan Nomor: NK-001/KK/05/2011 tentang Mekanisme Kerja Antara Kejaksaan RI dengan Komisi Kejaksaan RI dalam Melaksanakan Pengawasan, Pemantauan dan Penilaian Atas Kinerja dan Perilaku Jaksa dan Pegawai Kejaksaan Publikasi Komisi Yudisial, Masyarakat Memantau Peradilan: Sebuah Panduan. Laporan Tahunan Kejaksaan tahun 2012 Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI Bekerjasama dengan Kemitraan, Panduan Pemantauan Peradilan, Jakarta: Alma’arif, 2006. Website www.kejaksaan.go.id www.mahkamahagung.go.id

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra Untuk Lembaga Mitra

Lampiran I Daftar Pengadilan Negeri NO

WILAYAH HUKUM

ALAMAT

NO. TELP

DKI Jakarta 1.

PN Jakarta Pusat

PN Jakarta Timur

PN Jakarta Utara

PN Jakarta Barat

PN Jakarta Selatan

Jl. Gajah Mada No. 17 Jakarta 10130 JI. Jend. A. Yani No. 1 Pulo Mas Jakarta 13210 Jl. Laks. R.E. Martadinata No. 4 Ancol Selatan, Jakarta 14350 Jl. Letjen. S. Parman No. 71, Slipi Jakarta 11410 Jl. Ampera Raya No. 133, Ragunan Jakarta 12550

021-63850223 021-4897558 021-64710276 021-5359831 021-7805909

Nusa Tenggara Barat 1.

PN Mataram

JI. Langko No. 68 A Mataram 83114

0364-621293

PN Dompu

JI. Beringin No. 2 Dompu 84212

0373-21122

PN Praya

Jl. A. Yani No. 6 Praya 83511

0370-654082

JI. Soekamo - Hatta No. 161

PN Raba Bima

PN Selong

Jl.. Prof. Supomo No. 1 Selong 83611

0376-21451

PN Sumbawa Besar

JI. Dr. Cipto Sumbawa Besar 84311

0371-21531 0380-833153

Raba Bima 84115

0374-43202

Nusa Tenggara Timur 1.

PN Kupang

JI. Palapa No. 18 Kupang 85111

PN Atambua

Jl. Prof. Soepomo, SH Atambua 85711

0389-21092

PN Bajawa

Jl. Soekarno â&#x20AC;&#x201C; Hatta Bajawa 86415

0384-21010

PN Ende

Jl. El Tari, Ende, Flores NTT 86316

0381-21152

JI. Jend. Sudirman No. 20

PN Kalabahi

PN Kefamenanu

JI. Mayjen El Tari Kefamenanu 85613

0388-31041

PN Larantuka

JI. Sajuan Laramuka 86218

0383-21258

PN Maumere

Jl. Jend. A. Yani No. 18 Maumere 86111

0382-21016

PN Ruteng

Jl.. Komodo No. 30 Ruteng 86513

0385-21005

10.

PN So- E

Jl. Basuki Rahmat 1 So- E 85511

0388-21006

11.

PN Waikabubak

Jl. Sudirman No. 10 Waikabubak 87211

0387-21054

12.

PN Waingapu

JI. M.T. Haryono No. 11 Waingapu 87111

0387-61066

Kalabahi 85811

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

0386-21006

Sulawesi Selatan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PN Makassar PN Watampone PN Maros PN Sungguminasa PN Makale PN Bulukumba

PN Pare â&#x20AC;&#x201C; pare

PN Bantaeng

PN Palopo

Jl. Kartini No. 18/23 Makassar, 90111

PN Watansopeng

0481-21243,

Watampone, 92733

21014

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 36

0411-371317,

Maros, Sulawesi Selatan 91511

371318

Jl. Usman Salengke No. 103

0411-861089,

Sungguminasa, 92111

861109

Jl. PL. Pongtiku No. 48, Makale

0423-22145,

Sulawesi Selatan 91811

22042

Jl. Namgka No. 2, Bulukumba

0413-81050,

Sulawesi Selatan 92512

81022

Jl. Jend. Sudirman No. 39 Pare-Pare, Sulawesi Selatan 91122 Jl. Andi Manap Piang No. 15 Bantaeng, Sulawesi Selatan 92412

PN Enrekang

12.

PN Pangkajene

13.

PN Barru

14. 15. 16. 17.

PN Mamuju PN Sidrap PN Takalar PN Selayar

0421-21808 0413-21196, 21193

Jl. Jend. Sudirman No. 2

0471-21004,

Palopo, Sulawesi Selatan 91921

21373

Watansopeng, Sulawesi Selatan 90812

11.

448365

Jl. Let. Jend. MT Haryono

Jl. Kemakmuran No. 18, 10.

0411-323129,

0484-21003, 21004

Jl. Lasinrang No. 2, Enrekang,

0420-21040,

Sulawesi Selatan 91712

21047

Jl. Sultan Hasanuddin No. 38 Pangkajene, Sulawesi Selatan, 90611 Jl. Sultan Hasanuddin No. 1

0410-21221, 21224 0427-21046,

Barru, Sulawesi Selatan 90711

21108

Jl. AP. Pattarani No. 26

0426-21104,

Mamuju, Sulawesi Barat 91511

21035

Jl. Jend. Sudirman No. 169

0421-91721,

Sidenreng/Rappang, Sul-Sel, 91611

90336

Jl. Jend. Sudirman No. 11

0418-21009,

Takalar, Sulawesi Selatan 92211

21018

Jl. Kelapa No. 7, Selayar

0414-21030,

Sulawesi Selatan 92812

21363

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra Untuk Lembaga Mitra

18. 19. 20. 21. 22. 23.

PN Jeneponto PN Sinjai PN Polewali PN Pinrang PN Sengkang PN Majene

Jl. Pahlawan No. 14, Bontosunggu

0419-21007,

Jeneponto, Sulawesi Selatan, 92311

21017, 21028

Jl. Jend. Sudirman No. 2

0482-21053,

Sinjai, Sulawesi Selatan 92612

21125

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 15

0428-21014,

Polewali, Sulawesi Selatan, 91215

21331

Jl. Jend. Sukowati No. 38

0421-921030,

Pinrang, Sulawesi Selatan 91212

923156

Jl. Bau Baharudin No. 9, Sengkang

0485-21066,

Sulawesi Selatan 90911

21134

Jl. Jend. Sudirman No. 100

0422-21048,

Majene, Sulawesi Barat 91412

21666

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

Lampiran II Formulir Pemantauan Nama Pemantau Hari/Tanggal Tempat Pemantauan No. Perkara Pasal yang didakwakan Ancaman Pidana Terdakwa Majelis Hakim/ Hakim Tunggal*

Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum Panitera Panitera Pengganti

..…………………………………………………………………... ..…………………………………………………………………... ..…………………………………………………………………... ..…………………………………………………………………... ..…………………………………………………………………... ..…………………………………………………………………... ..…………………………………………………………………... ..…………………………………………………………………... 1…………………………………………………………………... 2…………………………………………………………………... 3…………………………………………………………………... Hakim Ketua …..……………….……………………..………… Hakim Anggota 1…….………….…………………………….... 2……………………………………………….. 3……………………………………………….. 4……………………………………………….. 1…………………………………………………………………... 2…………………………………………………………………... 1…………………………………………………………………... 2…………………………………………………………………... 1…………………………………………………………………... 2…………………………………………………………………... 1…………………………………………………………………... 2…………………………………………………………………...

Sidang I Pembacaan Surat Dakwaan No. 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Tahapan Persidangan Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum Terdakwa hadir di persidangan Jika tidak hadir • Hakim menanyakan alasan ketidakhadiran terdakwa. • Hakim menanyakan apakah terdakwa telah dipanggil secara sah. • Apabila tidak sah, diadakan pemanggilan ulang (selama 3x). Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia didampingi oleh PH Bagi tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana mati/lebih 15 tahun/lebih 5 tahun wajib didampingi PH (Pasal 56 KUHAP) Apabila didampingi PH Hakim menanyakan surat kuasa dan surat izin beracara Hakim menanyakan identitas terdakwa Hakim mengingatkan terdakwa untuk memperhatikan apa yang terjadi selama persidangan

Tdk

Keterangan

Hakim mempersilahkan JPU untuk membacakan surat dakwaannya JPU membacakan surat dakwaan (perhatikan apakah surat dakwaan sudah diberikan kepada terdakwa sebelum sidang) Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengerti isi dan maksud surat dakwaan Hakim menjelaskan isi dan maksud surat dakwaan secara sederhana jika terdakwa tidak mengerti Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa/PH apakah ia keberatan dengan surat dakwaan tersebut Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda atau sidang dilanjutkan ke tahap selanjutnya

Catatan mengenai jalannya Persidangan:

Catatan di luar Persidangan (Pra dan Pasca):

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra Untuk Lembaga Mitra

Nama Pemantau Hari/Tanggal Tempat Pemantauan No. Perkara Pasal yang didakwakan Ancaman Pidana Terdakwa Majelis Hakim/ Hakim Tunggal*

Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum Panitera Panitera Pengganti

Sidang II Eksepsi (Jika ada) No. 1.

2. 3. 4. 5.

6. 7.

Tahapan Persidangan Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum Terdakwa hadir di ruang sidang Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa/PH apakah sudah siap dengan eksepsinya Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Terdakwa/PH membacakan eksepsinya Hakim ketua menanyakan kesiapan JPU untuk memberikan tanggapan terhadap eksepsi terdakwa. • Apabila JPU akan menanggapi eksepsi maka sidang ditunda untuk pembacaan tanggapan JPU (lanjut ke form 3 dan form 4) • Apabila JPU tidak akan menanggapi eksepsi maka sidang ditunda untuk pembacaan putusan sela (lanjut ke form 5) Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda Hakim Ketua menyatakan Putusan akan diberikan bersamaan dengan Putusan mengenai perkara pokoknya

Catatan mengenai jalannya Persidangan:

Catatan di luar Persidangan (Pra dan Pasca):

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

Tdk

Keterangan

Nama Pemantau Hari/Tanggal Tempat Pemantauan No. Perkara Pasal yang didakwakan Ancaman Pidana Terdakwa Majelis Hakim/ Hakim Tunggal*

Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum Panitera Panitera Pengganti

Sidang III Tanggapan JPU No. 1.

2. 3. 4. 5. 6.

Tahapan Persidangan Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum Terdakwa hadir di ruang sidang Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada JPU apakah sudah siap dengan tanggapannya Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada JPU untuk membacakan tanggapannya Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa/PH apakah akan menanggapi tanggapan JPU Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda

Tdk

Keterangan

Catatan mengenai jalannya Persidangan:

Catatan di luar Persidangan (Pra dan Pasca):

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra Untuk Lembaga Mitra

Nama Pemantau Hari/Tanggal Tempat Pemantauan No. Perkara Pasal yang didakwakan Ancaman Pidana Terdakwa Majelis Hakim/ Hakim Tunggal*

Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum Panitera Panitera Pengganti

Sidang IV Tanggapan atas Tanggapan JPU No. 1.

2. 3. 4. 5.

Tahapan Persidangan Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum Terdakwa hadir di ruang sidang Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa/PH apakah sudah siap dengan tanggapan atas tanggapan JPU Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Terdakwa/PH untuk membacakan tanggapan atas tanggapan JPU Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda

Catatan mengenai jalannya Persidangan:

Catatan di luar Persidangan (Pra dan Pasca):

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

Tdk

Keterangan

Nama Pemantau Hari/Tanggal Tempat Pemantauan No. Perkara Pasal yang didakwakan Ancaman Pidana Terdakwa Majelis Hakim/ Hakim Tunggal*

Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum Panitera Panitera Pengganti

Sidang V Putusan Sela No. 1. 2. 3. 4. 5.

Tahapan Persidangan Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum Terdakwa hadir di ruang sidang Hakim Ketua Majelis membacakan putusan sela Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada JPU apakah sudah siap dengan pembuktian Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda

Tdk

Keterangan

Catatan mengenai jalannya Persidangan: (apakah JPU mengajukan upaya hukum apabila Surat Dakwaan dinyatakan cacat formil?)

Catatan di luar Persidangan (Pra dan Pasca):

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra Untuk Lembaga Mitra

Nama Pemantau Hari/Tanggal Tempat Pemantauan No. Perkara Pasal yang didakwakan Ancaman Pidana Terdakwa Majelis Hakim/ Hakim Tunggal*

Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum Panitera Panitera Pengganti

Sidang VI : Pembuktian (Pemeriksaan saksi/saksi ahli) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18.

19.

Tahapan Persidangan Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum Hakim memeriksa apakah sudah tidak ada saksi-saksi yang akan memberikan keterangannya yang masih di ruang sidang Hakim mempersilahkan saksi yang masih ada di ruang sidang untuk keluar Pemeriksaan Saksi Hakim meminta kepada JPU/PH untuk menghadirkan saksi/saksi ahli ke ruang sidang, terdakwa menempati tempatnya disamping PH JPU menghadirkan saksi/saksi ahli yang menguatkan surat dakwaan Hakim menanyakan kesehatan saksi/saksi ahli Hakim menanyakan identitas saksi/saksi ahli Hakim menanyakan apakah saksi mempunyai hubungan sedarah atau semenda atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa • Jika Ya (diperdalam dengan dialog) Saksi/saksi ahli disumpah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi/saksi ahli • Diperjelas dengan dialog (disertai dengan transkrip poin – poin penting tanya-jawab) Hakim memfasilitasi saksi dalam memberikan keterangan apabila membutuhkan (seperti menyediakan Penerjemah) JPU mengajukan pertanyaan kepada saksi/saksi ahli • Diperjelas dengan dialog (disertai dengan transkrip poin – poin penting tanya-jawab) • Perhatikan cara/sikap Jaksa pada saat mengajukan pertanyaan PH mengajukan pertanyaan kepada saksi/saksi ahli • Diperjelas dengan dialog (disertai dengan transkrip poin – poin penting tanya-jawab) Setiap saksi selesai memberikan keterangannya, Hakim menanyakan kepada terdakwa benar/tidaknya keterangan saksi tersebut Apakah saksi/saksi ahli menarik kembali keterangan dalam BAP penyidik JPU menghadirkan saksi verbal lisan Pemeriksaan Barang Bukti JPU memperlihatkan barang bukti di persidangan (Perhatikan kesesuaian barang bukti yang diajukan dengan berita acara apabila memungkinkan) Hakim menanyakan kepada terdakwa dan saksi-saksi mengenai barang bukti tersebut • Hakim meminta kepada JPU, PH, terdakwa, saksi untuk maju ke muka sidang dan memperlihatkan barang bukti tersebut Pemeriksaan Terdakwa Hakim mengajukan pertanyaan kepada terdakwa

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

Tdk

Keterangan

20. 21.

22. 23. 24.

Hakim mempersilahkan JPU untuk mengajukan pertanyaan JPU mengajukan pertanyaan kepada terdakwa • Diperjelas dengan dialog (disertai dengan transkrip poin – poin penting tanya-jawab) • Perhatikan cara/sikap Jaksa pada saat mengajukan pertanyaan PH mengajukan pertanyaan kepada terdakwa • Diperjelas dengan dialog (disertai dengan transkrip poin – poin penting tanya-jawab) Setelah pemeriksaan keterangan saksi/saksi ahli, terdakwa serta barang bukti, Hakim menanyakan kepada JPU untuk dapat membacakan tuntutannya Sidang ditunda atau dilanjutkan ke tahap berikutnya • • • •

Urutan bertanya pada tahap pemeriksaan saksi/saksi ahli (Saksi a charge): Hakim Ketua. Hakim Anggota, JPU lalu PH. Urutan bertanya pada tahap pemeriksaan saksi/saksi ahli (saksi a de charge): Hakim Ketua, Hakim anggota, PH, lalu JPU. Saksi a charge: saksi yang memberatkan terdakwa  saksi dari JPU. Saksi a de charge: saksi yang meringankan terdakwa  saksi dari PH.

Mohon dilengkapi dengan catatan mengenai jalannya persidangan dan hal-hal menarik lainnya.

Catatan di luar Persidangan (Pra dan Pasca):

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra Untuk Lembaga Mitra

Nama Pemantau Hari/Tanggal Tempat Pemantauan No. Perkara Pasal yang didakwakan Ancaman Pidana Terdakwa Majelis Hakim/ Hakim Tunggal*

Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum Panitera Panitera Pengganti

Sidang VII : Pembacaan Tuntutan (Requisitoir) No.

Tahapan Persidangan

Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum Terdakwa berada di ruang sidang JPU membacakan tuntutannya • Diperjelas dengan dialog (disertai dengan transkrip poin – poin penting isi surat tuntutan/dokumen surat tuntutan dilampirkan) Hakim menanyakan kepada PH apakah akan mengajukan pembelaan Sidang ditunda (atau langsung ke tahap pembacaan putusan)

2. 3.

4. 5.

Tdk

Keterangan

Mohon dilengkapi dengan catatan mengenai jalannya persidangan dan hal-hal menarik lainnya.

Perlu memperhatikan kesesuaian antara isi tuntutan dengan hasil pemantauan tahap sebelumnya (dakwaan, pembuktian).

Catatan di luar Persidangan (Pra dan Pasca):

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

Nama Pemantau Hari/Tanggal Tempat Pemantauan No. Perkara Pasal yang didakwakan Ancaman Pidana Terdakwa Majelis Hakim/ Hakim Tunggal*

Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum Panitera Panitera Pengganti

Sidang VIII : Pembacaan Pembelaan (Pledooi) No.

Tahapan Persidangan

Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum Hakim mempersilahkan PH membacakan pembelaannya PH membacakan pembelaannya Hakim menanyakan kepada JPU apakah akan mengajukan Replik Sidang ditunda

2. 3. 4. 5.

Tdk

Keterangan

Mohon dilengkapi dengan catatan mengenai jalannya persidangan dan hal-hal menarik lainnya.

Perlu memperhatikan kesesuaian antara isi tuntutan dengan hasil pemantauan tahap sebelumnya (dakwaan, tuntutan, pembuktian).

Catatan di luar Persidangan (Pra dan Pasca):

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra Untuk Lembaga Mitra

Nama Pemantau Hari/Tanggal Tempat Pemantauan No. Perkara Pasal yang didakwakan Ancaman Pidana Terdakwa Majelis Hakim/ Hakim Tunggal*

Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum Panitera Panitera Pengganti

Sidang IX : Pembacaan Replik (Tanggapan dari JPU atas Pledooi PH) No.

Tahapan Persidangan

Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum Terdakwa hadir dalam persidangan Hakim mempersilahkan JPU membacakan Repliknya JPU membacakan Repliknya Hakim menanyakan kepada PH apakah akan mengajukan Duplik Sidang ditunda

2. 3. 4. 5. 6.

Tdk

Keterangan

Mohon dilengkapi dengan catatan mengenai jalannya persidangan dan hal-hal menarik lainnya.

Perlu memperhatikan kesesuaian antara isi Replik dengan hasil pemantauan tahap sebelumnya (dakwaan, pembuktian, tuntutan).

Catatan di luar Persidangan (Pra dan Pasca):

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

Nama Pemantau Hari/Tanggal Tempat Pemantauan No. Perkara Pasal yang didakwakan Ancaman Pidana Terdakwa Majelis Hakim/ Hakim Tunggal*

Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum Panitera Panitera Pengganti

Sidang X : Pembacaan Duplik (Tanggapan dari PH atas Replik dari JPU) No.

Tahapan Persidangan

2. 3. 4.

Tdk

Keterangan

Mohon dilengkapi dengan catatan mengenai jalannya persidangan dan hal-hal menarik lainnya.

Perlu memperhatikan kesesuaian antara isi Duplik dengan hasil pemantauan tahap sebelumnya (dakwaan, pembuktian, tuntutan).

Catatan di luar Persidangan (Pra dan Pasca):

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra Untuk Lembaga Mitra

Nama Pemantau Hari/Tanggal Tempat Pemantauan No. Perkara Pasal yang didakwakan Ancaman Pidana Terdakwa Majelis Hakim/ Hakim Tunggal*

Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum Panitera Panitera Pengganti

Sidang XI : Pembacaan Putusan No. 1.

2. 3. 4. 5.

6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Tahapan Persidangan Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum Terdakwa hadir di persidangan JPU hadir di persidangan Hakim Ketua menanyakan kesehatan terdakwa dan menanyakan apakah siap untuk mengikuti persidangan untuk pembacaan Putusan Terdakwa Hadir dalam persidangan Jika Tidak hadir • Hakim menanyakan alasan ketidakhadiran terdakwa • Jika alasan memungkinkan Hakim Ketua menunda siding Pembacaan Putusan Hakim menanyakan apakah terdakwa mengerti isi Putusan tersebut • Jika tidak mengerti Hakim Ketua menerangkan secara singkat Putusan dibacakan dengan: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Putusan memuat identitas terdakwa Putusan memuat isi surat dakwaan Putusan memuat pertimbangan hukum Putusan tuntutan pidana Putusan memuat hari dan tanggal diadakannya rapat musyawarah Majelis Hukum Hakim menanyakan apakah para pihak akan mengajukan upaya hukum Jaksa menyatakan sikap untuk melakukan upaya hukum

Tdk

Keterangan

Mohon dilengkapi dengan catatan mengenai jalannya persidangan dan hal-hal menarik lainnya.

Catatan di luar Persidangan (Pra dan Pasca):

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra

Lampiran III Poin atau Unsur yang Dimuat dalam Penyusunan Hasil Anotasi/Eksaminasi 1. Pengadilan Negeri: 2. No. Perkara 3. Kasus: 4. Nama Terdakwa: 5. Nama Jaksa Penuntut Umum 6. Jangka Waktu Penahanan 7. Dakwaan dan ancaman hukuman 8. Posisi Kasus 9. Analisis 1. Surat dakwaan a. Penahanan b. Bentuk surat dakwaan c. Syarat formil dan materiil surat dakwaan d. Analisis materil surat dakwaan (contoh: Ketepatan Penggunaan Pasal Undang â&#x20AC;&#x201C; undang dengan fakta hukum dalam perkara) e. Kesimpulan

2. Surat tuntutan (Requisitor) Melakukan analisis kesesuaian tuntutan pidana dengan proses pembuktian (alat bukti dan barang bukti dakwaan). 3. Putusan Melakukan analisis atas putusan dikaitkan dengan surat dakwaan, pembuktian, dan surat tuntutan (Requisitor). 10. Kesimpulan dan Rekomendasi 11. Lampiran (dokumen pendukung seperti Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, Putusan, dll)

Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan Untuk Lembaga Mitra Untuk Lembaga Mitra