KLIPINGMEDIA BAGIA}{ IIIIIIIA$
ffiMA IIIBAIil{GGA
ffiffiBanyumas Rabu, 79 November 2014
Pemekaran DPU Dinilai Lebih Efisien PURBALINGGA- Bupati Sukento Rido Marhaendrianto menegaskan bahwa pemekaran Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menjadi dua Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) lebih efisien dalam hal pengendalian untuk efektifitas penyelenggaraan urusan ke-PUan.
Secara analisis beban kerja (ABK), hal ini berpengaruh terhadap rentan$ kendali kepada bawahan Yang lebih efektif. Sebab saat ini dengan dikendalikan oleh satu kePala dinas saja, rentang kontrol kepada bawahan terlamPau luas. Saat ini DPU sendiri m'embawahi unit kerja di Bidang Energi Sumber Daya Airi Energi Sumber Daya Mineral, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, Hal itu disamPaikannYa dalam rapat paripurna jawaban BuPati
atas pandangan umum fraksi atas empat raperda di Gedung DPRD Purbalingga, Selasa (18i 1 1), menjawab peftanyaan Fraksi Amanat Nasional (FAN) yang menilai belum PerlunYa pemekaran DPU menjadi dua SKPD sehari sebelumnYa, "Untuk mencapai efektifitas penyelenggaraan urusan kePU-an, sesuai ABK seharusnYa
dilaksanakan oleh dua Pejabat struktural setingkat eselon II. Apalagi seiring berlakunYa UU No 6 tahun 2014 tentang desa, pembangunan di desa semakin meningkat, sehingga mengakibatkan beban dinas yang membidangi ke-PU-an semakin berat," katanYa. Sementara itu, menjawab pertanyaan Fraksi Paftai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi kebangkitan
BAT.iI 4N Hi.]\,(.\g SE,TI}A. K.ART.IPA.TEN PI IR.BA].INGGA
Bangsa (FPK), Fraksi Keadilan Sejahtera (FKS), Fraksi Amanat Nasional (FAN) dan Fraksi Persatuan Demokrat (FPD)
perihal sejauh mana kajian Yang akan dilakukan dengan rencana pengembangan DPU tersebut, Bupati mengatakan, PihaknYa telah melakukan kajian baik dari aspek keuangan atau anggaran, SDM dan sarana Prasarana,
Penambahan Anggaran Dari aspek anggaran, akan ada penambahan anggaran tidak langsung untuk tunjangan struktural dan tambahan penghasilan pegawai (tamsilPeg) bagi kepala dinas, sekretaris dan kepala bidang (kabid) sebesar Rp 153.385.000 atau bertambah 0,01 Persen dari anggaran belanja Pegawai dalam APBD. Sedangkan untuk belanja langsung hanya memecah anggaran yang sudah ada ri DPU menjadi anggaran dua SKPD. "Dari aspek SDM, pemenuhannya dengan pendistribusian PNS DPU secara proporsional ke dalam dinas yang baru, Selain itu, PNS yang mempunyai komPetensi teknis bidang ke-PU-an Pada SKPD lain memungkinkan akan ditempatkan ke SKPD baru itu, sehingga tidak terPengaruh terhadap kebijakan moratorium PNS," paparya.
Sementara pemecahan DPU
tidak berpengaruh teihadaP penambahan jumlah sarana dan prasarana. Pemenuhan sarpras diupayakan melalui penabahan aset tertentu Yang dibutuhkan untuk oPerasional
pekerjaan, yaitu ruang kePala dinas, sekretariat dan satu kendaraan dinas untuk kePala d
i
nas. lsruNetwork/h82-06)