Derap 101

Selamt Hari Jadi

KABUPATEN PURBALINGGA 18 Desember 1830 -18 Desember 2015

Dengan Suksesi Kepemimpinan Purbalingga Tahun 2015 Kita Wujudkan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Bebas dari Korupsi

Media Informasi dan Aspirasi Komunitas Purbalingga

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA BAGIAN HUMAS SETDA

BIDIK LENSA

EDITORIAL

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gembleng 30 Banpol PP PURBALINGGA, HUMAS – Sebanyak 30 orang personil terdiri 20 laki-laki dan 10 perempuan Tenaga Harian Lepas (Harlep) Petugas Teknis Operasional (PTO) Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) Kabupaten Purbalingga siap digembleng.

Personil sebanyak itu merupakan tenaga teknis hasil seleksi beberapa waktu lalu yang digelar Pemkab Purbalingga melalui APBD Perubahan Tahun 2015.

“Mereka akan digembleng dengan teori dan praktek dilapangan dengan materi pokok matra Satpol PP serta materi lainya,”terang Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Purbalingga Suroto pada Pembukaan Pendidikan Dan Pelatihan PTO Banpol PP yang di buka secara resmi Penjabat Bupati Purbalingga Budi Wibowo di Ruang Gedung A Komplek Setda Purbalingga, Senin (9/11).

Menurut Suroto, diklat yang akan berlangsung selama 14 hari bertujuan memberikan bekal pengetahuan, kemampuan, ketrampilan serta sikap mental pamong praja yang tangguh dan tanggon bagi anggota Satpol PP Kabupaten Purbalingga.

Selain itu juga untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Satpol PP sebagai penyelenggara urursan wajib pelayanan dasar di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibum Linmas) “Untuk itu, mereka akan dibekali dengan materi wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan bela negara serta dasardasar hukum dan hak asasi manusia (HAM) juga pengenalan peraturan daerah (Perda).

Selain itu juga akan dibekali dengan penanggulangan bencana, orientasi kelembagaan pemda serta pelayanan publik dan peran satpol PP dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Juga akan

2

Penanggulangan Kemiskinan PR Pemkab Purbalingga Tahun 2016

Sapto Suhardiyo PEMIMPIN REDAKSI

Memasuki umur 185 tahun, ternyata persoalan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga belum tuntas 100 persen, dari data Sensus Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2013, di Kabupaten Purbalingga masih terdapat penduduk miskin sekitar 20,53 persen. Dari sekian penduduk miskin terdapat 7 ribu orang menderita cacat, 13,6 ribu menderita penyakit kronis.

T

dibekali dengan jam pimpinan P3K/evakuasi/tandu, damn protokoler (pam dalam, PBB dan tata upacara militer) serta lintas medan,”jelasnya.

Suroto menandaskan, tambahan tenaga tersebut diarahkan sebagai PTO Banpol PP dalam pelaksanaan tupoksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diantaranya penegakkan perda, pengamanan/pam obyek vital (rumah dinas jabatan bupati dan wakil bupati, perkantoran dan aset daerah) serta pam kegiatan pemerintah daerah maupun penugasan lainya.

Penjabat Bupati Purbalingga menuturkan, sebagaimana telah diamantkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemda, bahwa salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan pemerintah

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

kabupaten/kota bersama-sama pemerintah pusat dan provinsi adalah urusan wajib pelayanan dasar di bidang trantibum linmas.

Sejajar dengan lima urusan lainya yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang. Selai itu urusan perumahan rakyat serta kawasan pemukiman dan urusan sosial.

“Konsekuensi logisnya, bahwa sebuah organisasi yang menanganinya harus benarbenar profesional dan memenuhi kriteria standar pelayanan minimal (SPM), agar masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan maksimal atas urusan wajib yang harus dilaksanakan,”tuturnya.

Bupati menambahkan, Satpol PP merupakan bagian tugas yang sangat penting di jajaran pemkab. Selain itu juga merupakan garda depan serta berperan atau mempunyai tugas mengamankan dan pengamanan juga mengawal trantibunlinmas di daerah. Pada sisi lain Satpol PP satu patner garda terdepan dengan kepolisian, untuk itu diperlukan kemampuan fisik yang prima. Satpol PP juga harus punya pola pikir/perasaan yang memadai, kesiapan fisik, pemikiran dan kesehatan harus menjadi satu komponen dan diaplikasikan dalam tugas menjadi anggota Satpol PP. “Untuk itu, ketika bertugas dilapangan Satpol PP harus bisa membawa diri. Berbicara menunjukkan penuh wibawa dan humanis, penampilan menarik dan bersikap tegas tidak boleh klemar klemer, dan mencla mencle.

Performannya juga harus bagus serta fisiknya memadai. Karena hal tersebut merupakan tuntutan tugas di bidang pengamanan, sehingga harus dipenuhi,”ujarnya.

(Sukiman)

Derap Perwira

erdapat 27.533 rumah tidak layak huni, dimana 50,41 persen tidak memiliki fasilitas air besar. Serta sebanyak 1.159 anak usia sekolah SD dan 2,167 anak usia sekolah SMP belum menikmati pendidikan dikarenakan alasan ekonomi. Suka dan tidak suka, ternyata pembangunan yang selama ini dilakukan belum sepenuhnya berimbas pada masyarakat.

Dari data tersebutlah menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk menjadikan program penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama pada tahun 2016. Prioritas ini tidak berlebihan dikarenakan masih banyaknya penduduk miskin yang perlu dientaskan dari ketidakberdayaannya.

Pj Bupati Purbalingga, Budi Wibowo mengatakan tantangan tersebut menjadi prioritas kebijakan pada tahun 2016. Yakni program pemugaran rumah tidak layak huni, jambanisasi, penanganan anak usia sekolah, perluasan cakupan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin.

Ditambah, program perluasan pelayanan orang dengan kecacatan berat serta melanjutkan program SMK gratis bagi keluarga kurang mampu. Selain itu juga perbaikan infrastruktur dengan peningkatan kualitas 50 ruas jalan, pengembangan irigasi slinga serta peningkatan destinasi wisata, diharapkan kemiskinan di Purbalingga bisa dikurang setahap demi setahap.

Derap Perwira

Terkait dengan pemilukada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang, harusnya menjadi dasar bagi para calon bupati dan wakilnya, agar memasukan program penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam visi misinya.

Karena ini penting bagi masyarakat untuk mengukur seberapa jauh kepedulian para calon bupati dan wakilnya terhadap penderitaan masyarakatnya.

Kita semua berharap, siapapun yang menjadi Bupati-Wakil Bupati

periode 2016-2021 bukan berpikir untuk bagaimana caranya mengembalikan modal politiknya, namun berusaha bagaimana rakyatnya tidak kelaparan.

Sebagaimana kita cuplik, kepemimpinan Umar Bin Khattab, sosok pemimpin yang benar-benar merakyat. Tengah malam, saat orang terlelap, ia justru patroli, mengecek kondisi rakyatnya. Jangan-jangan ada yang tidak bisa tidur karena lapar. (***)

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

3

DAFTAR ISI

KEBIJAKAN HALAMAN 10

HALAMAN 3

Menghadirkan Kembali Negara Setahun sudah pemerintahan Jokowi – JK telah menjalankan roda pemerintahannya.Berbagai pernak-pernik permasalahan yang muncul dalam kurun waktu satu tahun menjadi test case bagi Jokowi – JK terhadap janji-janji yang pernah disampaikan saat kampaye pencalonan presiden dan wakil presidenmelalui visi misinya.

20.53 Persen Masyarakat Purbalingga Masih Miskin Penanggulanganan kemiskinan bukan hanya masa sekarang dilakukan namun, telah dilakukan semenjak adanya kerajaan di Indonesia. Konsep penangulangan pada jaman kerajaan berupa adanya pembuatan irigasi, bendung dan sistem pengairan yang terstruktur. Adanya Ulu-ulu seperti di Jawa dan sistem subak seperti di Bali merupakan program kerajaan pada saat itu untuk membantu para petani untuk meningkatkan kesejahteraannya.

PAD Purbalingga 2016 Diproyeksikan Rp 195,181 Miliar

Pendapatan Asli D a e r a h ( PA D ) K a b u p a t e n Purbalingga pada 2016 mendatang diproyeksikan meningkat menjadi Rp 195,181 miliar.

P a d a A P B D Perubahan 2015, PAD Purbalingga ditarget Rp 191 miliar.

HALAMAN 33

HALAMAN 12

HALAMAN 15

Budy Santosa, SH., M.SI. REDAKTUR

K

Purbalingga Deklarasikan Sentra Peternakan Rakyat

Pemkab Purbalingga melalui Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Purbalingga berencana segera memproduksi beras sehat atau beras analog. Yakni beras tiruan yang berbahan baku umbi-umbian seperti singkong, tepung sagu, jagung, dan beberapa sumber karbohidrat lainnya.

Selama Tahun 2015 Terjadi 79 Kejadian Bencana Sampai dengan Bulan November 2015 saat ini, sebanyak 18 kecamatan di Kabupaten Purbalingga telah terjadi 79 kejadian bencana. Dari 79 kejadian bencana, kebakaran menjadi musibah yang sering terjadi.

Derap Perwira Media Informasi & Aspirasi Komunitas Purbalingga PENERBIT : Pemerintah Kabupaten Purbalingga Keputusan Bupati No 481.1/87/2004 Tanggal 5 Mei 2004 PELINDUNG Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga PEMBINA Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Asisten Adminitrasi Setda

4

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Kabupaten Purbalingga di deklarasikan. Sentra ini bertujuan memfasilitasi sarana pembibitan, meningkatkan pengetahuan/ketrampilan (kompetensi) sumber daya manusia (SDM) pembibit dan membentuk serta penguatan kelompok peternak sebagai pembibit.

PEMIMPIN UMUM/ PENANGGUNGJAWAB : Kepala Bagian Humas Setda | PEMIMPIN REDAKSI/ REDAKTUR PELAKSANA Sapto Suhardiyo S.STP,.ST | REDAKSI Budi Santoso, SH - Estining Pamungkas, S.Sos | REPORTER Hardiyanto - Sukiman - Taufiq Haryadi | FOTOGRAFER Heri Herbowo S.Sos | TATA USAHA/ IKLAN/ PERMASARAN S.Hayati Natalisa, SE | KEUANGAN Dwi Hendartuti | SIRKULASI Siswanto (Koordinator) – Rawin – Supriyanto |ALAMAT REDAKSI : Bagian Humas Setda Purbalingga | Jalan Onje No.1 B Telp. 0281891012-891059-891430 Pesawat 128.

email : humas.purbalingga@gmail.com Website : www.purbalingganews.net

Derap Perwira

onsepsi politik yang dibangun sebagai guident dalam menjalan pemerintahannya sedikit banyak telah memberikan arah dan kebijakan kemana pemerintahan ini mau dibawa.

Nawa Cita atau sembilan harapan yang dibangun Jokowi – JK dapat dijadikan sebagai barometer untuk mengukur berhasil tidaknya Jokowi – JK dalam menjalankan amanah yang telah diberikan rakyat indonesia padanya.

Konsepsi nawa cita dimaksud tentunya tidak terlepas dari inspirasiajaran sang proklamator bung karno melalui ajaran tri sakti nya yaitu:berdaulatsecarapolitik, bererdikaris ecara ekonomi dan berkepribadian secara sosial budaya.

Ajaran tersebut merupakan nilai-nilai dasar yang harus dimiliki bangsa indonesia apabila ingin menjadi bangsa yang mandiri dan tidak terombang-ambing oleh pusaran nilai-nilai globalisasi dunia.

Salah satu konsepsi nawa cita yang pertama adalah “menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh

warga negara “. Statemen ini apabila kita jabarkan secara kontekstual dalam perspektif tanggung jawab negara terhadap warganegara nya, maka menurut hemat penulis bahwa negara akan hadir dalam bentuk simbol-simbol personality ataupun bentuk service yang harus diberikan negara untuk melindungi, memberikan rasa aman dan mensejahterakan bagi warga negaranya.

Kehadiran negara dalam bentuk simbol-simbol yang direpresentasikan oleh aparat negara bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman warga negara dalam menjalankan berbagai aktifitasnya.

Disinilah sebenarnya negara dituntut untuk selalu hadir memberikan pendampingan dalam melayani berbagai kepentingan warga negaranya. Bukan justru yang sebaliknya aparat negara hadir dalam hal-hal yang sangat kontradiktif dimana kepentingan penguasa berhadap-hadapan dengan kepentingan rakyat banyak.

Begitu juga dalam permasalahan nasib warganegara Indonesia (TKI) yang berada di negeri seberang,karena sesuatu kasus, kehadiran negara dalam ikut proses pendampingan sangat dibutuhkan, untuk menyelesaiakan permasalahan yang dihadapinya.

Disinilah perandan kehadiran negara sangat ditunggu-tunggu oleh warga negara yang sedang dirundung kasus/permasalahan di luar negeri.

Berbagai permasalahan Kompleksnya berbagai permasalahan kehidupan yang dialami serta belum bisa diselesaikan oleh rakyat, menuntut negara untuk hadir memberikan solusi permasalahan yang dihadapi warga negaranya. Negara berkewajiban memberikan pelayanan dasar kepada warga negaranya tanpa pandang bulu. Negara wajib untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Permasalahan kemiskinan di purbalingga yang tidak kunjung selesaiselesai membuat kita menjadi miris, karena dari 875.096 jumlahpenduduk Purbalingga, maka 20,53% adalah warga yang tergolong miskin.

Hal ini tentunya menyentakan pikiran dan hati kita, bahwa di purbalingga masih terdapat warga

masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan dalam jumlah yang tergolong sangat signifikan.Hal ini tentunya menjadi “PR”bersama dan kehadiran negara sangat ditunggutunggu untuk segera mengentaskannya.

Salah satu faktor penyebab kemiskinan yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di purbalingga adalah tingginya angka pengangguran. Saat ini angka pengangguran di purbalingga telah mencapai angka 6% dari jumlah penduduk Purbalingga. Ini tentunya menjadi sorotan kita bersama, bahwa pemerintah (negara) harus segera mengambil peran melalui langkahlangkah konkrit dan nyata dengan membuat program dan kegiatan yang berorientasi pada padat karya secara massal.

Apabila kebijakan ini ditempuh, maka setidak-tidaknya hal ini akan dapat mengurang iangka pengangguran, dan tentunya maka permasalahan sosial maupun kejahatan di masyarakat akan semakin berkurang.

Disamping itu rendahnya derajat pendidikan ikut andil dalam membuat orang menjadi miskin. Meskipun dalam APK dan APM dalam bidang pendidikan dasar Purbalingga masih diatas Provinsi Jateng, namun dalam bidang pendidikan menengah purbalingga masih dibawah provinsi jateng.

Disinilah negara (pemda)harus terus melakukan berbagai upaya agar tingkat pendidikan warganya terus meningkat.

Salah satu kebijakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dilontarkan dalam sektor infra struktur (jalan dan jembatan) karena menyikapi banyaknya jalan dan jembatan yang rusak adalah jalan tanpa lubang.

Kebijakan tersebut merupakan salah satu contoh kebijakan yang ingin menghadirkan kembali negara dalam permasalahan dan kegalauan warganya terhadap banyaknya infra struktur yang rusak berat.

Semakin banyak negara hadir dalam ikut menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh warga negaranya, maka akan semakin terasa bahwa negara benar-benar ada. Semoga.

Volume 101|Tahun XI|2015

LAPORAN UTAMA

LAPORAN UTAMA

BERAS RASKIN untuk Rakyat Miskin

Lily Purwanti Kepala BP2KP Kabupaten Purbalingga

PURBALINGGA-HUMAS, Pemberian Beras Miskin (Raskin) juga mempunyai tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran orang miskin dalam memenuhi kebutuan pangan beras.

Selain itu pemberian Raskin oleh pemerintah juga dalam rangka peningkatan ketahanan pangan.

Menurut UU 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Dengan harga Raskin sebesar Rp. 1.600 per kg sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan beras. Program Raskin ini juga sebagai program untuk menstabilkan harga beras di pasaran agar tidak terlalu tinggi. Dengan memberikan harga beras yang terjangkau bagi bagi warga yang secara ekonomi mengelami kekurangan.

Berdarakan data Badan Pelaksaa

6

Penyuluh dan Ketahanan Pangan (BP2KP), di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 terdapat 80.377 RTSPM. Dengan kata lain terdapat 1.205,655 ton beras/bulan yang didistribusikan kepada masyarakat.

Atau terdapat 80.377 kantong/bulan yang distribusikan dengan berat perkantong masing-masing 15 kg.

Kepala BP2KP Lily Purwanti mengatakan sampai dengan Juli 2015 sudah tersalurkan 7 kali atau sebanyak 8.439.585 kg. Sehingga penyaluran beras sampai saat ini telah tersalurkan 58.33 persen dari pagu beras tahun 2015 sebesar 14.467.860 kg.

“Untuk mengawasi distribusi Raskin, Pemkab telah membentuk tim monitoring dan evaluasi (Monev),

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

yang terdiri dari B P 2 K P, Dinperindagkop, Bagian Perekonomian dan Forum Lintas Pelaku (FLP),” ujar Lily pada waktu yang lalu.

Menurut Lily, tim ini yang bertujuan melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan pola penyaluran Raskin. Dalam kerjanya tim monev kabupaten dibantu tim koordinasi kecamatan dan pelaksana distribusi raskin tingkat desa/kelurahan.

Terkait dengan kualitas beras yang pada 2 bulan terakhir kualitas berasnya menurun, Pemkab

Derap Perwira

Purbalingga telah melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Gudang Bulog. Kedua dengan mengklarifikasikan dengan pihak desa yang menerima beras dengan kaulitas tidak baik.

“Dari hasil tersebut, diputuskan Pemkab membuat surat agar Perum Bulog agar meningkatkan kualitas berasnya dan menolak beras kualitas jelek dari luar daerah,” ujar Lily Sebagaiman kita ketahui beras move in merupakan kebijakan Perum Bulog dalam rangka distribusi ketersediaan cadangan pangan pemerintah di masing-masing wilayah. Beras move ini disinyalir merupakan beras simpanan lama yang kualitasnya sudah menurun.

Menanggapi surat dari Pemkab Purbalingga, Kepala Gudang Bulog, Muhamad Usman telah membuat surat kepada Kepala Sub Divre Perum Bulog Wilayah Banyumas untuk menghentikan Beras Move In ke Gudang Bulog Purbalingga. Selain itu penyerapan beras gudang Bulog Karangsentul tahun 2015 ini mencapai lebih dari 3.000 ton, sehingga cukup untuk penyaluran raskin 3 bulan ke depan.

Derap Perwira

Selain menindaklanjuti permasalahan beras raskin, Pemkab juga melakukan beberapa perbaikan program Raskin tahun 2015. Langkah pertama dengan mengangarkan biaya pendampingan dari APBD tahun 2015.

Kedua membentukan desa percontohan yang mengacu pada keberhasilan program Raskin, yang didasarkan 5 tepat yakni tepat sasaran, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat kualitas.

Ketiga melakukan penajaman sasaran melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Dalam musyawarah ini rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTPSM) bisa diganti penerimanya dikarenakan meninggal dunia atau perekonomian RTPSM telah meningkat.

Ketiga adalah memberikan fasilitasi rapat koordinasi di tingkat kecamatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif. Keempat dengan mendorong Perum Bulog untuk meningkatkan kualitas beras raskin, dengan demikian masyarakat dengan perekonomian yang kurang bisa menikmati beras yang berkualitas bagus. (Sapto Suhardiyo)

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

7

LAPORAN UTAMA

LAPORAN UTAMA

IPM dan PDRB, Cerminan Kesejahteraan Masyarakat Indeks Pembangunan Manusia atau lebih dikenal dengan IPM mempunyai gambaran secara umum tentang tingkat kesejahteran suatu masyarakat dimana mereka tinggal. Istilah IPM lahir pada tahun 1990 setelah diperkenalkan oleh United Nation Develompment Pragramme (UNDP) dalam laporan tahunan Human Develompment Report (HDR).

H

20.53 Persen Masyarakat Purbalingga Masih Miskin Penanggulanganan kemiskinan bukan hanya masa sekarang dilakukan namun, telah dilakukan semenjak adanya kerajaan di Indonesia. Konsep penangulangan pada jaman kerajaan berupa adanya pembuatan irigasi, bendung dan sistem pengairan yang terstruktur.

Adanya Ulu-ulu seperti di Jawa dan sistem subak seperti di Bali merupakan program kerajaan pada saat itu untuk membantu para petani untuk meningkatkan kesejahteraannya.

P

ada jaman penjajah kita juga mengenal adanya politik etis, dimana penjajah Belanda pada saat itu banyak menyekolahkan anak-anak pribumi ke luar negeri agar setelah mendapatkan ilmu disana bisa membantu membangun negaranya.

Konsepnya dengan pendidikan yang tinggi diharapkan bisa membuat perubahan pola piker masyarakat untuk berubah dan bisa bangkit dari keterpurukan ekonominya.

Zaman orde lama adanya namanya program Rencana Urgensi Perekonomian pada saat kabinet Natshir, dan nasionalisasi perusahaan Belanda pada masa kabinet Djuanda. Namun program pengentasan kemiskinan belum berjalan secara optimal dikarenakan adanya kekacauan politik pada saat itu.

Program pengentaskan kemiskinan pada jaman Orde Baru semakin nyata yakni dengan digulirkannya adanya program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dimana di dalamnya adanya program Inpres Desa Tertingal (IDT), Program Pembinaan Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

8

Sedangkan pada masa reformasi adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), Jamkesmas, Program Keluarga Harapak (PKH), Bedah Rumah dan berbagai program lainnya.

Dari berbagai program tersebut, ternyata kemiskinan di Indonesia masih tersisa, begitu juga di Purbalingga masih menyisakan 20.53 persen dari total jumlah penduduk, dimana jumlah penduduk pada tahun 2013 sebanyak 884.683. Kalau dihitung maka terdapat 181.658 penduduk dalam katagori miskin.

Jika dilihat dari data Susenas tahun 20052013, tidak kita pungkiri pembangunan Purbalinga selama ini mempunyai hasilnya, jika dirata-rata terjadi penurunan jumlah kemiskinan sebesar 1,2 persen tiap tahunnya.

Sangat kecil memang, namun demikian geliat usaha ekonomi semakin terasa dengan banyaknya pemilik modal asing (PMA) untuk menanamkan sahamnya di Purbalingga.

Jumlah pengangguran sampai tahun 2013 terdapat 5,72 persen di bawah rata-rata jumlah penangguran propinsi jawa tengah sebesar 6,02 persen dan nasional sebesar 6,14 persen. Banyaknya tenaga wanita terserap pada sektor ini, membuat Purbalingga terkenal

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

DR di publikasikan secara berkala dengan mengukur tiga aspek dasar yakni a long and healthy life (umur panjang dan hidup sehat), knwoledge ( pengetahuan) dan a decent standard of living (standar hidup layak). IPM menjadi ukuran keberhasilan pemerintah dalam membangun kualitas hidup manusia. IPM juga menjadi salah satu target indicator pembangunan pemerintah sekaligus menjadi satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi pemerintah daerah.

Umur panjang dan hidup sehat tercermin pada besaran angka harapan hidup (AHH).

AHH diukur dari rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Dimana AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Untuk pengetahuan diukur dari rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). RLS merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Dengan cakupan penduduk adalah berusia 25 tahun ke atas.

HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh

dengan ikon perawan pabrik.

Saat ini terdapat 23 PMA yang bergerak di industri rambut palsu, perkayuan dan sektor industri lainnya. Banyaknya perusahaan PMA seharusnya membuat masyarakat Purbalingga bisa menikmati hasilnya.

Pj. Bupati Purbalingga, Budi Wibowo pada saat penerimaan karyawan PT. Sunchang Indonesia pada waktu yang lalu, mengatakan banyaknya perusahaan asing di Purbalingga seharusnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penurunan kemiskinan sebesar 1,2 persen tidak signifikan dengan banyaknmya PMA yang ada di Purbalingga.

Setelah di telusuri, ternyata selama ini PMA belum banyak mengeluarkan dana CSR-nya untuk membantu rakyat miskin.

“Seandainya setiap perusahaan mengeluarkan dana CSR-nya untuk bedah rumah tidak layak huni sebanyak 10 rumah tiap tahunnya maka akan sangat membantu pengurangan kemiskinan di Purbalingga”, ujar Budi Wibowo.

Budi berharap PMA dan perusahaan lainnya untuk peduli terhadap penderitaan masyarakat agar kemiskinan di Purbalingga bisa segera diatasi. (Sapto Suhardiyo)

Derap Perwira

Derap Perwira

anak pada umur tertentu di masa datang. HLS ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usis 7 tahun keatas karena sesuai program pemerintah yakni peogram wajib belajar.

Kemudian pendapatan perkapitan adalah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk.

Pendapatan per kapita dapat mencerminkan daya beli masyarakat. Semakin tinggi pendapatan per kapita penduduk suatu negara, semakin tinggi pula daya beli penduduk negara tersebut Dari data Badan Pusat Statistik, IPM Purbalingga tahun 2014 termasuk dalam katagori sedang yakni sebesar 66,23. Dengan angka harapan hidup saat lahir 72,8 tahun.

Sedangkan rata-rata lama sekolah 6,84 tahun, harapan lama sekolah 11,51 tahun dan pendapatan perkapita/tahun sebesar Rp 8,539 juta.

Kabid Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Badan Statistik Provinsi Jawa Tengah, Syarifudin Ngawi mengatakan IPM Purbalingga masih dibawah rata-rata Jawa tengah sebesar 68,78 dan IPM Indonesia

sebesar 68,4.

Sedangkan jika dibandingkan dengan wilayah Bralingmascakep, Purbalingga di urutan ke tiga, setelah Banyumas sebesar 69,25 dan Cilacap sebesar 67,25. Sedangkan untuk Kebumen sebesar 65,15 dan Banjarnegara sebesar 63,15.

Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2010 Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 10,87 triliun. PDRB tersebut dihitung menggunakan System of National Accounts 2008 (SNA 2008).

Perhitungan SNA 2008 mengacu pada pengaruh perekonomian global terhadap struktur perekonomian nasional dalam sepuluh tahun terahir.

Perhitungan SNA 2008 juga merupakan rekomendasi Persyerikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan untuk menjaga konsistensi antara pendekatan PDB dan memperkecil perbedaan antara PDB nasional dan PDRB. Manfaat yang diperoleh dari metode ini yakni memberikan gambaran perekonomian nasional/ragional terkini. Meningkatkan kualitas data PDB/PDRB yang dihasilkan dan menjadi data yang dapat dipersandingkan secara internasional/nasional.

Data yang digunakan dalam menghitung PDRB berasal dari Sensus Penduduk Tahun 2010, Sensus Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 2013), data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Data BPS mengungkapkan dari tahun 2011 sampai 2014 terjadi naik dan turun pertumbuhan PDRB. Tahun 2011 sebesar 5,67 persen, 2012 sebesar 5,79 persen, 2013 sebesar 5,61 persen dan 2015 sebesar 5,73 persen.

“Jika di rangking dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga naik dari rangking 26 menjadi rangking 23,” ujar Syarifudin baru-baru ini.

Rangking IPM dan PDRB sebenarnya bukan menjadi tujuan tetapi yang lebih penting lagi adalah progress tiap indikatornya.

Perubahan PDRB dan IPM diharapkan sebagai dasar asumsi-asumsi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) seluruh Kabupaten/kota dan propinsi.

Untuk itu diperlukan kesahihan data diperlukan dalam perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah. (Sapto Suhardiyo)

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

9

LAPORAN KHUSUS

LAPORAN KHUSUS

PAD Purbalingga 2016 Diproyeksikan Rp 195,181 Miliar PURBALINGGA, HUMAS – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga pada 2016 mendatang diproyeksikan meningkat menjadi Rp 195,181 miliar. Pada APBD Perubahan 2015, PAD Purbalingga ditarget Rp 191 miliar.

E

stimasi anggaran pendapatan daerah tahun 2016 direncanakan Rp 1,761 triliun. Pendapatan itu diantaranya melalui PAD sebesar Rp 195,181 miliar. Terdiri dari pajak daerah Rp 33,946 miliar, retruibusi daerah Rp 29,382 miliar, bagian laba usaha daerah Rp 12,008 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp 119,844 miliar,” ujar Penjabat Bupati Purbalingga Budi Wibowo saat menyerahkan Rancangan APBD Purbalingga 2016, pada Rapat Paripurna DPRD, Selasa (17/11).

Selain dari PAD, lanjut Budi Wibowo, pendapatan daerah tahun depan juga direncanakan diperoleh dari dana perimbangan sebesar Rp 1,039 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah direncanakan Rp 527,049 miliar.

Secara keseluruhan, struktur rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2016 meliputi rencana pendapatan daerah Rp 1,761 triliun, dan rencana anggaran

10

belanja daerah Rp 1,786 triliun yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp 1,186 triliun dan belanja tidak langsung Rp 600,180 miliar.

Secara rinci, lanjut Bupati, sektor belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp. 883,579 miliar lebih, belanja bunga Rp 24,688 juta, belanja subsidi Rp 500 juta, belanja hibah Rp 5,899 miliar, belanja bantuan sosial Rp 23,973 miliar, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa dianggarkan Rp 5,822 miliar, belanja bantuan keuangan Rp 264,861 miliar termasuk diantaranya dana desa sebesar Rp 149,527 miliar, kemudian belanja tak terduga Rp 2 miliar.

Sedangkan belanja langsung akan dimanfaatkan untuk belanja pegawai Rp 50,279 miliar, belanja barang dan jasa Rp 296,685 miliar dan belanja modal Rp 253,215 miliar. “Pada RAPBD 2016 terdapat defisit Rp 24,996 miliar,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah Budi Wibowo juga menyampaikan bahwa

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 menjadi prioritas utama RAPBD tahun 2016. Kebijakan ini tidak berlebihan dikarenakan masih banyaknya penduduk miskin yang perlu dientaskan dari ketidakberdayaannya.

“Data Sensus Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2013, di Kabupaten Purbalingga masih terdapat penduduk miskin sekitar 20,53 persen.

Dari sekian penduduk miskin terdapat 7 ribu orang menderita cacat, 13,6 ribu menderita penyakit kronis,” paparnya.

Kemudian terdapat 27.533 rumah tidak layak huni, dimana 50,41 persen tidak memiliki fasilitas air besar. Serta sebanyak 1.159 anak usia sekolah SD dan 2,167 anak usia sekolah SMP belum menikmati pendidikan dikarenakan alasan ekonomi.

“Tantangan tersebut menjadi prioritas kebijakan pada tahun 2016. Yakni program pemugaran rumah tidak layak huni, jambanisasi, penanganan anak usia sekolah, perluasan cakupan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin.Program perluasan pelayanan orang dengan kecacatan berat serta melanjutkan program SMK gratis bagi keluarga kurang mampu,” lanjutnya.

Selain itu juga perbaikan infrastruktur dengan peningkatan kualitas 50 ruas jalan, pengembangan irigasi slinga serta peningkatan destinasi wisata. Prioritas ini berdasarkan amanat UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yakni mempercepat terwujudnya kesejahteraan mayarakat.

Sementara, Ketua DPRD P u r b a l i n g g a , To n g a t menuturkan setelah diserahkan nantinya RAPBD tahun 2016 akan dibahas di masing-masing komisi. “Kami juga sudah menyusun jadwal untuk pembahasan RAPBD 2016 di dewan,' ungkapnya.

Pembahasan di masingmasing komisi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan dilakukan mulai minggu ketiga November.

Selanjutnya dewan menjadwalkan penetapan RAPBD tahun 2016 menjadi APBD akan dilakukan pada Senin (30/11) mendatang.

Tongat mengatakan DPRD berkomitmen bahwa pembahasan dan penetapan RAPBD selalu dilakukan tepat waktu sebelum tahun anggaran selesai. “Tahun ini untuk RAPBD 2016 penetapan juga akan tepat waktu. Semoga pembahasan lancar,” tuturnya.

(Hardiyanto)

Derap Perwira

Pemugaran RTLH dianggarkan 17 Milyar PURBALINGGA-HUMAS, Pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp 17 Miliar atau Rp 10 juta per rumah. Anggaran ini diharapkan dapat memutuskan rantai kemiskinan di Purbalingga. Data sensus sosial ekonomi nasional (Susenas) tahun 2013, di Purbalingga masih terdapat 20,53 persen jumlah rakyat miskinnya.

Pj Bupati Purbalingga, Budi Wibowo mengatakan selain pemugaran RTLH juga telah dianggarkan sebesar Rp 3 Miliar untuk penganan anak usia sekolah yang tidak sekolah.

Program jambanisasi sebesar Rp 3 Miliar. “ Serta jaminan kesehatan masyarakat miskin non kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp 5 Miliar,” ujar Budi saat menjawab pandangan umum fraksi terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2016, Jumat (20/11).

Selain itu untuk porsi urusan pendidikan mendapat porsi yang cukup besar yakni Rp 700,852 Milyar. Dana tersebut digunakan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp

Derap Perwira

649,882 Miliar dan Belanja Langsung sebesar Rp 50,969 Miliar.

“Belanja tidak langsung sebagian besar untuk pembayaran gaji pegawai termasuk guru.

Untuk porsi guru sendiri lebih dari 50%, dan ini penting karena guru merupakan komponen penting dalam pendidikan,” ujar Budi.

Sedangkan untuk guru honorer yang standar gajinya jauh dari kelayakan Bupati menjelaskan di Purbalingga terdapat 4.621 guru honorer yang pengangkatannya oleh masing-masing sekolah. Setiap tahun Pemda (pemerintah daerah) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,5 miliar untuk bantuan kesejahteraan guru.

“Saat ini besaran sekitar Rp 425 ribu – Rp

550 ribu yang disesuaikan jenjang sekolahnya untuk K1 dan K2, sedangkan yang tidak masuk K1 dan K2 diberikan honorarium melalui dana BOS masing-masing,” tambahnya.

Terkait pertannyaan Fraksi Gerindra, tentang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari parkir, Bupati menjelaskan tahun 2016 akan ada kenaikan sebesar 39,7%. Yakni dari Rp 750 juta menjadi Rp 1,047 miliar. “ S e d a n g k a n t a rg e t p e n i n g k a t a n penerimaan bagian laba BUMD masih dapat ditingkatkan dengan melakukan Good Corporate Governence,” pungkas Budi. (Sapto Suhardiyo)

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

11

KILAS PERWIRA

KILAS PERWIRA

Selama Tahun 2015 Terjadi 79 Kejadian Bencana

Wujudkan Pilkada Jurdil dan Demokratis,

Panwaslu Gandeng Pelajar Jadi Pengawas Partisipatif

PURBALINGGA, HUMAS – Sampai dengan Bulan November 2015 saat ini, sebanyak 18 kecamatan di Kabupaten Purbalingga telah terjadi 79 kejadian bencana. Dari 79 kejadian bencana, kebakaran menjadi musibah yang sering terjadi.

T

ercatat sudah 57 kejadian bencana kebakaran, ini menjadi musibah terbanyak.

Selanjutnya 12 bencana angin rebut/puting beliung , delapan bencana tanah longsor dan 2 bencana

banjir,”terang Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purbalingga, Priyo Satmoko saat mendampingi Penjabat Bupati Purbalingga Budi Wibowo saat acara Penyerahan Bantuan Akibat Bencana dari Gubernur Jawa Tengah di Aula Kecamatan Kutasari, Rabu (11/11) Menurut Priyo, 79 bencana tersebut tersebar di di 18 kecamatan di Purbalingga sampai dengan 1 November 2015. Untuk jumlah

12

terdampak akibat bencana kebakaran sebanyak 266 rumah mengalami kerusakan, dua orang terluka serta kerugian diperkirakan mencapai Rp3.961.825.500.

Untuk korban bencana kebakaran, Pemkab melalui

APBD sudah menyalurkan bantuan kepada 41 orang dengan jumlah bantuan sebesar Rp59.000.000 Dan untuk kejadian bencana angin puting beliung 28 Mei 2015, yang terjadi di Desa Karangreja dan Desa Kutasari Kecamatan Kutasari.

Jumlah korban terdampak dari bencana tersebut, sebanyak 68 bangunan rumah mengalami kerusakan dengan rincian, rumah roboh sebanyak satu unit, rusak berat tujuh unit, rusak sedang tujuh unit dan

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

rusak ringan 53 unit dengan taksiran kerugian sebesar Rp132.100.000.

“Untuk bantuan pada hari ini, merupakan bantuan dari Gubernur Jawa Tengan dan kejadian bencana yang terjadi 28 Mei di Desa Kutasari dan Desa Karangreja .

Bantuan diberikan kepada delapan orang masingmasing lima KK untuk Desa Karangreja dan tiga KK untuk Desa Kutasari. Jumlah bantuan yang diserahkan t o t a l s e b a n y a k Rp85.000.000, dengan rincian untuk korban rumah roboh masing-masing sebesar Rp15 juta dan rumah rusak sedang masingm a s i n g R p 1 0 juta,”terangnya.

Usai menyerahkan bantuan gubernur, Penjabat Bupati Purbalingga Budi Wibowo, menuturkan, atas nama Pemkab Purbalingga, pihaknya ikut prihatin atas musibah yang menimpa masyarakat. Dia meminta agar para korban tetap tawakal dan ikhlas menerima cobaan.

“Dengan musibah ini, agar bapak ibu menerima dengan ikhlas serta tawakal.

Semoga dibalik kejadian ini ada hikmahnya. Selain itu, kejadian bencana ini agar dijadikan instrospeksi dan selalu banyak bersyukur, apapun yang diberikana Allah SWT harus disyukuri. Mari hidup rukun dan saling menghargai sesama serta menjaga hubungan antara sesama manusia,”pintanya.

Bupati juga menambahkan, walaupun jumlahnya tidak banyak, dengan bantuan tersebut, diharapkan dapat meringankan beban. Selain itu, bantuan tersebut agar digunakan sebaik-baiknya. (Sukiman)

Derap Perwira

PURBALINGGA, HUMAS – Posisi sebagai pemilih pemula, pelajar di Purbalingga banyak dilirik oleh penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) agar berperan mensukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati Desember mendatang.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten Purbalingga pun demikian.

Sabtu di Operation Room Graha A d i g u n a , S a b t u ( 1 4 / 11 ) mengumpulkan ratusan pelajar dari berbagai sekolah tingkat SMA/MA/SMK untuk diberikan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif .

Ketua Panwaslu Dewi Palup mengungkapkani, personel yang dimiliki jajaran Panwaslu tidak mungkin bisa memantau seluruh lokasi penyelenggaraan pilkada.

Sehingga pihaknya perlu melibatkan stakeholder lainya guna berperan melakukan pengawasan.

“Untuk itu kami jajaran pengawas pemilu mengajak pemilih pemula untuk menjadi mitra pengawas pemilu dalam bentuk pengawasan partisipatif,” jelasnya.

Dikatakan , menurut undangundang yang berhak menjalankan fungsi pengawasan adalah panwas pilkada. Namun,

katanya, panwas pilkada memiliki keterbatasan khususnya personil dan struktur yang b e r t u g a s mengawasi.

S e d a n g k a n t a n t a n g a n penyelenggaraan pilkada semakin komplek dengan hadirnya beragam bentuk pelanggaran.

Bukan saja mengganggu kerja penyelenggara tetapi juga hak politik warga Negara.

“Menjadi penting melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Keterlibatan pemilih pemula baik secara individual maupun kelembagaan sangat diperlukan. Karenanya pemilih pemula harus mulai mengerti politik, jangan mau digiring apalagi dibeli dengan iming-iming politik uang,” tandasnya.

Sementara narasumber lainnya, Komisioner KPU Mey Nurlela mengaku terus melakukan sosialisasi kepada para pemilih pemula yang jumlahnya mencapai 20 persen dari total pemilih di Purbalingga.

Bahkan pihaknya telah bekerjasama dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) kabupaten Purbalingga yang menugaskan anak didiknya yang telah memenuhi syarat memilih untuk ikut menghadiri penyelenggaraan pilkada sekaligus memberikan hak pilihnya .

Tak hanya itu,nantinya para siswa juga diberi tugas untuk mengikuti pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS masing-masing sebagai bahan laporan kepada guru.

“Bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih, masih dapat menyalurkan hak pilihnya dengan menunjukan identitas diri seperti KTP atau kartu keluarg. Namun mereka harus mencoblos di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam identitas diri itu,” tambahnya.

Ditambahkan Mey Nurlela, mulai Senin ini (16/11) KPU Purbalingga akan melakukan program sosialisasi Si POGA Goes to School yang akan menyasar lebih dari 20 SMA sederajat di wilayah kabupaten Purbalingga. (Hardiyanto)

Jelang Pilkada Serentak, TNI Jaga Netralitas PURBALINGGA, HUMAS - Dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 9 Desember mendatang, TNI diharapkan menjaga netralitasnya. Hal tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan Undang-undang Pemilu Nomor 12 Tahun 2002, dimana TNI/POLRI diharuskan netral.

K

egiatan apel siaga diikuti oleh 465 personil TNI/POLRI, hadir pada kegiatan itu Pj. Bupati Purbalingga dan unsur Muspida lainnya. Pasangan calon nomor 1, Tasdi-Dyah Hayuning Pratiwi ikut hadir sebagai tamu undangan. Sedangkan pasangan nomor urut 2 hanya di wakili oleh Sucipto.

Komandan Korem (Danrem)

Derap Perwira

071/Wijayakusuma, Kolonel Inf. Dwi Wahyu Winarto, SIP, MM mengatakan bersikap netral diartikan tidak memihak dan tidak berpengatuh oleh ajakan partai politik untuk m e m p e r j u a n g k a n kepentingannya. Sehingga setiap prajurit tidak diperbolehkan melakukan kegiatan politik praktis, dukung mendukung untuk kepentingan para peserta

pilkada.

“Apabila anggota TNI melanggar netralitas TNI akan ditindak tegas dan mendapatkan sanksi sesuai peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Dwi Wahyu pada saat memimpin apel pengamanan pilkada serentak di Alun-alun Purbalingga, Senin(23/11).

Gelar pasukan pengamanan pilkada yang dilaksanakan

kemarin, menurut Dwi Wahyu merupakan sebagai wujud kesiapan prajurit TNI dalam rangka mengamankan pesta demokrasi agar terselenggara dengan baik, aman dan lancar.

Danrem juga menghimbau agar TNI bisa menciptakan situasi yang kondusif, dengan cara meminimalkan rasa curuga, saling menyalahkan dan saling bertikai ditengah-tengah panasnya suhu politik.

Membangun semangat nasionalisme serta menutup upaya-upaya kelompok tertentu dalam rangka mengadu domba.

“Selama pelaksanaan pilkada TNI membantu POLRI dalam tugas keamanan, sesuai dengan p e r a t u r a n y a n g berlaku,”pungkasnya (Sapto Suhardiyo)

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

13

PERTANIAN

PERTANIAN

Sektor Pertanian Sumbang PDB 30 Persen PURBALINGGA, HUMAS - Kontribusi sektor pertanian di Purbalingga sampai saat ini menyumbang sekitar 30 persen terhadap PDRB. Sektor tersebut masih menduduki rangking tertinggi setelah usaha perdagangan, perhotelan dan restoran yang hanya sebesar 19,47 persen terhadap hasil pembangunan di Kabupaten Purbalingga.

P

enjabat Sekda Purbalingga Kodadiyanto mengatakan agar sektor pertanian di Purbalingga s upaya terus dioptimalkan, karena sumbangan bidang pertanian terhadap PDB sebesar 30 persen. Itu artinya sektor pertanian menjadi andalan terhadap hasil pembangunan di Kabupaten Purbalingga.

“Sektor pertanian merupakan ujung tombak ketahanan pangan nasional, sehingga sektor tersebut harus digenjot, khususnya produksi padi dan sembilan bahan pokok.,”terang usai mencanangkan Gerakan Tanam Kedelai Bersama TNI di Desa Arenan Kecamatan Kaligondang, baru-baru ini.

Sedangkan kebijakan pembangunan di Purbalingga, tandas Koda, tertumpu pada empat pilar utama, yaitu program peningakatan ketahanan pangan, pengembangan sarpras pertanian serta agribisnis dan peningkatan kesejateraan petani.

“Untuk itu, lahan tadah hujan yang ada dioptimalkan dengan pola tanam padi, jagung, kedelai atau pajale, sehingga target produksi pajale tahun ini dapat tercapai.”ujarnya Sejalan dengan program pajale, Koda sangat mendukung kesuksesan gerakan tanam bersama TNI, sehingga ketahanan pangan di Purbalingga akan mantap dan kokoh.

Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutanan (Dintanbunhut) Kabupaten Purbalingga melalui Kepala Bidang Ta n a m a n P a n g a n D a n Hortikultura Sukram menjelaskan, selain padi dan jagung, kedelai merupakan salah satu tanaman pangan yang banyak di kembangkan

14

di Purbalingga.

“Sasaran luas tanam kedelai di Purbalingga tahun 2015 seluas 218 hektar dengan target produksi 327 ton. Sampai dengan bulan Agustus, realisasi luas tanam 125 hektar dan total produksi 170 ton, produktivitasnya 13,6 kwintal per hektar,”terangnya.

Sukram menambahkan, pengembangan agribisnis kedelai di Purbalingga, tahun ini mendapatkan kegiatan optimasi perluasan areal tanam kedelai (PAT). Kegiatan ini dilakukan melalui peningkatan indeks pertanaman kedelai. Sehingga terjadi penambahan luas tanam dan luas panen serta peningkatan produksi.

“PAT dilaksanakan pada lahan sawah maupun lahan kering dengan

Volume 101|Tahun XI|2015

memanfaatkan lahan bera (terlantar), lahan bukan baru serta lahan potensial lainya dengan sistem monokultur maupun tumpangsari,”tuturnya.

Sukram menambahkan, PAT di Purbalingga akan dilaksanakan seluas 50 hektar melalui bantuan sosial kepada kelompok tani (Klomtan) dengan rincian, Kecamatan Kaligondang seluas 35 hektar, Kemangkon 15 hektar dan Padamara tiga hektar “Untuk program tersebut dilakukan kerjasama dengan TNI AD. Sedangkan pemerintah memberikan bantuan kepada kelompok tani secara gratis, berupa paket sarana produksi lengkap yang meliputi benih kedelai bersertifikat, pupuk kimia, organik dan hayati juga pestisida serta sarana produksi lainya,”katanya.

Komandan Kodim 0702 Purbalingga Letkol Kav Dedi Safrudin mengatakan ketahanan pangan merupakan bagian tugas bersama. Ketahanan pangan merupakan program nasional, sehingga TNI akan terus mendukung program tersebut.

“Intinya kalau petani bisa sukses dan hasilnya baik, ketahanan pangan nasional baik. Kalau ketahanan pangan nasional baik, maka negara kita akan makmur,”pungkasnya. (Sukiman)

PURBALINGGA, HUMAS – Pemkab Purbalingga melalui Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Purbalingga berencana segera memproduksi beras sehat atau beras analog. Yakni beras tiruan yang berbahan baku umbiumbian seperti singkong, tepung sagu, jagung, dan beberapa sumber karbohidrat lainnya.

B

eras analog ini merupakan salah satu program dari Kementerian Pertanian untuk mengurangi ketergantungan konsumsi masyarakat terhadap beras padi dan tepung terigu.

“Tahun ini kita fasilitasi kelompok untuk membuat beras sehat. Sekarang sedang persiapan alatnya. Mudah-mudahan bulan depan sudah bisa berproduksi,” ujar Kepala BPPKP Purbalingga Lily Purwati di Pendapa Dipokusumo, Rabu (21/10).

Beras analog ini menjadi salah satu bentuk pangan alternatif yang dapat dikembangkan untuk mengatasi ketersediaan pangan, baik itu dalam hal penggunaan sumber pangan yang baru maupun proses diversifikasi atau

Derap Perwira

penganekaragaman pangan.

S a a t i n i , l a n j u t L i l y, produksinya memang masih terbatas sehingga harga produk beras analog ini masih tergolong mahal dibanding dengan beras biasa. Sehingga sangat berpengarush terhadap program penganekaragaman menu makanan termasuk diantaranya program One Day No Rice yang dicanangkan Bupati Sukento Rido Marhaendrianto saat itu.

“Kita sudah ajak sejumlah kelompok tani study banding ke Kebumen dan Gunung Kidul yang sudah memproduksi beras analog.

Mudah-mudahan tahun 2016 kita juga bisa difasilitasi pemerintah pusat seperti Kebumen dan Gunung Kidul,” jelasnya.

Menurut Lily, kalau produk beras analog ini nantinya sudah bisa berkembang, dirinya akan meminta Bupati untuk membuat kebijakan pembelian beras analog bagi PNS di lingkungan pemkab Purbalingga. Saat ini, sebagian besar PNS Purbalingga membeli beras Puspahastama sebagai salah satu wujud kepedulian PNS terhadap penyerapan produk lokal sekaligus peningkatan kesejahteraan petani.

“Kalau ke Puspahastama minimal 10 kg beras. Nanti kalau mereka sudah mampu memproduksi beras analog yang mencukupi, paling tidak saya ingin PNS juga membeli satu kg beras analog.

Misalkan lima ribu PNS saja, dalam sebulan bisa memproduksi 5 ton beras analog,” jelasnya.

Pihaknya juga terus melakukan sosialisasi penganekaragaman pangan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan bersama stakeholder terkait. Seperti yang dilaksanakan Rabu (21/10) berupa Lomba Cipta Menu B2SA serta Festival dan Pameran Produk Pangan Lokal tingkat Kabupaten Purbalingga. Kedua acara ini dilaksanakan di dua tempat berbeda yakni untuk lomba cipta menu B2SA di Pendapa Dipokusumo dan festival produk pangan local di Alun Alun Purbalingga.

(Hardiyanto)

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

15

SEJARAH

SEJARAH

Sejarah Purbalingga Sejarah purbalingga tak bisa dilepaspisahkan dengan tokoh bernama Ki Arsantaka. Sebab, Ki Arsantaka inilah yang dipercaya sebagai penggagas berdirinya Kabupaten Purbalingga, sekaligus menurunkan bupatibupati purbalingga.

K

i Arsantaka adalah putra dari bupati onje ii. Saat dewasa, dia berkelana ke arah timur dan menghentikan perantauannya di Desa Masaran atau yang sekarang kita kenal sebagai Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. Disinilah Ki Arsantaka diambil anak angkat oleh Ki Wanakusuma yang masih anak keturunan Ki Ageng Giring dari Mataram.

Pada tahun 1740 – 1760, Ki

16

Arsantaka diangkat menjadi Demang Pagendolan yang masih berada dibawah Pemerintahan Karanglewas. Seperti kita ketahui bersama, Karanglewas saat ini menjadi bagian dari Kecamatan Kutasari Purbalingga. Saat itu, karanglewas dipimpin oleh Tumenggung Dipayuda I. Banyak riwayat yang menceritakan tentang heroisme dari Ki Arsantaka antara lain ketika t e r j a d i p e r a n g j e n a r, y a n g

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

merupakan bagian dari- perang Mangkubumen, yakni sebuah peperangan antara Pangeran Mangkubumi dengan kakaknya Paku Buwono II dikarenakan Pangeran Mangkubumi tidak puas terhadap sikap kakanya yang lemah terhadap Kompeni Belanda. Dalam perang jenar ini, Ki Arsantaka berada didalam pasukan Kadipaten Banyumas yang membela Paku Buwono.

Dikarenakan jasa dari Ki

Derap Perwira

kitab babat tersebut, rekonstruksi sejarah Purbalingga, juga dilakukan dengan melihat arsip-arsip peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang tersimpan dalam koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia.

Menurut sejarahnya, Purbalingga ternyata pernah menduduki peranan penting pada masa kejayaan kerajaan tempo dulu.

Nama Purbalingga erat dengan kisah kejayaan kerajaan Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram. Kelima kerajaan itu secara bergantian pernah menguasai Purbalingga sebagai wilayah dudukan.

Hal ini dibuktikan dengan kentalnya pengaruh kebudayaan pada masa itu terhadap sistem kebudayaan masyarakat purbalingga. Pengaruh tersebut masih dapat dijumpai hingga sekarang. Ada yang berwujud peninggalan benda purbakala (artefak), berupa seni tradisi, sistem religi (upacara adat), dan sebagainya.

Bukti-bukti lain yang berwujud dokumen literer, diantaranya berupa serat atau sastra babad. Sastra babad masuk dalam genre sastra sejarah yang berkembang di Jawa, Bali, Madura, dan Lombok. Di Sumatera, Kalimantan dan Malaysia disebut dengan istilah hikayat, dan silsilah. Atau Tambo di Padang dan Lontara di Sulawesi Selatan.

Sejarah purbalingga terdokumentasi dalam 4 (empat) babad berbeda.

Pertama, Babad Onje milik S Warnoto - dulu menjabat carik atau Sekdes Onje, Kecamatan Mrebet- Purbalingga. Kedua, Babad Purbalingga, koleksi perpustakaan

Museum Sonobudaya Yogyakarta. Ketiga, Babad Jambukarang yang diterbitkan Soemodidjojo Mahadewa Yogyakarta Tahun 1953.

Keempat, adalah Babad Banyumas yang tersimpan di Museum Sonobudaya Yogyakarta. Berdasarkan bukti literer itulah kemudian sejarah Kabupaten Purbalingga direkontruksi. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Gajah Mada (UGM) yang ditunjuk Pemkab Purbalingga untuk melakukan peneliti, membandingkan kata ke-empat babad itu dengan arsip peninggalan Pemerintah Hindia Belanda yang disimpan dalam koleksi Arsip Nasional RI. Hasilnya disimpulkan (disepakati) bahwa hari jadi purbalingga jatuh pada tanggal 18 desember 1830. Hari jadi Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 15 Tahun 1996, tanggal 19 November 1996 yang jatuh pada tanggal 18 Desember 1830 atau 3 Rajab 1246 Hijriah Atau 3 Rajab 1758 Je. Selanjutnya hari jadi itu diberi candrasengkala "Anggelar Pakarti Sumujuding Hyang Wisesa (1758) dan Suryasengkala "Sireping Rananggana Hangesti Praja (1830). (*) *Dirangkum dari buku sejarah lahirnya Kabupaten Purbalingga (Kerjasama Pemda Kab Dati II Purbalingga dengan LPM UGM / 1997) dan Buku Kilas Sejarah Purbalingga (Tri Atmo / 2008)

Arsantaka kepada Kadipaten Banyumas pada Perang Jenar, maka Adipati Banyumas R. Tumenggung Yudanegara mengangkat putra Ki Arsantaka yang bernama Ki Arsayuda menjadi menantu. Seiring dengan berjalannya waktu, maka putra Ki Arsantaka yakni Ki Arsayuda menjadi Tumenggung Karangwelas dan bergelar Raden Tumenggung Dipayuda III. Pada masa pemerintahan Ki Arsayuda dan atas saran dari ayahnya yakni Ki Arsantaka yang bertindak sebagai penasihat, maka pusat pemerintahan dipindah dari Karanglewas ke Desa Purbalingga yang diikuti dengan pembangunan pendapa kabupaten dan alun-alun.

Nama Purbalingga ini bisa kita dapati didalam kisah-kisah babad.

Adapun kitab babad yang berkaitan dan menyebut Purbalingga diantaranya adalah Babad Onje, Babad Purbalingga, Babad Banyumas dan Babad Jambukarang.

Selain dengan empat buah

Derap Perwira

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

17

INSPIRASI

Khotimah, Ibu Pembuat Gula Jawa Bantu Siswa Belajar Membaca Bu Khotimah, wali siswa kelas 1 MI NU 2 Tangkisan Purbalinggaini aktif membantu siswa dalam membaca buku besar secara terbimbing.

Beliau adalah satu dari 24 orang anggota paguyuban kelas I di madrasah yang membantu siswa dalam membaca.

D

i sela aktivitasnya sehari-hari sebagai pembuat gula jawa atau gula aren, beliau selalu rajin untuk datang setiap pagi mendampingi siswa belajar.

“Setiap pagi saya selalu mengantar anak saya untuk naik tebing yang curam ke madrasah. Saya menungguinya sampai selesai. Setelah itu, baru membuat gula aren dari bapak yang nderesaren,” aku Bu Khotimah, Senin (5/9). Melihat banyaknya orang tua yang selalu memadati madrasah setiap hari. Maka

18

madrasah membuat program membaca buku besar yang dilakukan oleh anggota paguyuban.

Ibu Khotim mengaku, mereka pertama dilatih untuk membaca buku besar, memegang dengan benar, dan membuat siswa tertarik dulu. Minggu selanjutnya mereka dilatih kemampuan untuk menceritakan secara detil setiap isi dan gambar. Terakhir, mereka dilatih untuk mengimajinasi apa yang ada dalam sebuah gambar untuk merangsang pengalaman baru kepada siswa.

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

Pagi itu Bu Khotimah membelajar siswa tentang memasak di dapur. “R-A =ra, N – I = ni, dibaca Ra-ni,” begitu cara ibu kelahiran 38 tahun lalu ini menbacakan kata perkata. Kalimat 'Rani membantu ibu memasak di dapur' menjadi sarana bagi ibu Khotim untuk menyimak setiap kata yang diucapkan oleh siswa.

Beliau membaca secara bersamasama dulu dan siswa menirukan bersamasama pula. Selanjutnya beliau meminta satu siswa untuk mengeja satu kata.

Setelah siswa selesai dan betul pengejaannya beliau meminta siswa lain melanjutkan. Begitu seterusnya sampai selesai dan siswa bisa membaca dan memahami.

Setelah siswa mengeja perbagian dan dilanjutkan dengan membaca bersama lagi. Beliau kemudian memfokuskan dan megeskplorasi gambar. Pertama-tama, beliau mengeksplorasi isi dari dapur.

Caranya dengan meminta siswa untuk menyebutkan nama dan menunjukkan barang-barang tersebut. Disitu beliau mengajarkan siswa tentang pengetahuan barang dan apa yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan di dapur.

Selanjutnya, “Ayo siapa yang tahu Rani dan Ibu sedang memasak apa?” tanya Ibu ini dengan nada kental Purbalingga.Dari ide ini, sontak siswa menjawab dengan berbagai macam jawaban.

Cara menjawab Ibu Khotim menarik.

Beliau tidak langsung mengiyakan

Derap Perwira

INSPIRASI

jawaban siswa. NamunBu Khotim, menunjuk gambar satu persatu di buku dan meminta siswa untuk menebaknya.

Dengan tlaten beliau memberikan informasi bahan-bahan yang ada disamping kompor.Bila ada siswa yang belum mengerti beliau menjelaskan dengan rinci. Mulai dari jenis sayuran, daging, minyak dan berbagai peralatan dapur lain. Akhirnya mereka tahu kalau Ibu dan Rani sedang memasak nasi goreng.

“Siapa yang suka makan nasi goreng,” tanyanya lagi, semua siswa mengangkat tangannya dan Ibu Khotim menunjuk satu siswa untuk mengeksplorasi cerita yang sudah disampaikan serta pengalaman pribadi dari siswa tersebut.

Begitulah suasana setiap jam membaca yang diampu oleh anggota paguyuban kelas. Mereka berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan ekonomi yang berbeda. Namun karena kepedulian yang sudah digali oleh madrasah akhirnya mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran dimadrasah.

Dalam kegiatan membaca buku besar tersebut, ada hal unik lain. Bukubuku besar tersebut merupakan buku buatan siswa kelas VI yang menggambar dan mewarnai dengan tangan trampil mereka. Dari bahan yang seadanya, mereka berhasil membuat banyak buku besar dengan tema yang beraneka ragam.

Derap Perwira

Selain siswa yang mendukung pengembangan budaya baca, komite madrasah dan paguyuban juga sepakat menyumbang pusat kegiatan membaca.

Mereka akhirnya membuat sebuah gazebo sederhana dari bambu hasil s u m b a n g a n seadanya tersebut.

G a z e b o sederhana namun unik tersebut dilengkapi dengan b u k u - b u k u sumbangan dari U S A I D PRIORITAS, buku b e s a r, d a n sumbangan dari peran serta masyarakat. Setiap awal pembelajaran dan waktu istirahat bu Khotimah bersama teman-temannya memiliki waktu untuk memandu siswa kelas 1 membaca buku besar secara terbimbing.

“Awalnya mereka takut dan grogi.

Ada yang sampai tidak bisa berkata apaapa di depan siswa. tapi karena banyak teman yang memberi semangat. Akhirnya

mereka menjadi termotivasi dan mencoba yang terbaik,” kata Khasbi Istanto, salah satu guru yang telah dilatih USAID PRIORITAS tentang penggunaan buku besar.

Bu Khotim mengaku, dirinya merasa bangga dan senang karena diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembelajaran di madasah. Dia akan terus berupaya yang terbaik agar dalam pembelajaran tersebut banyak hal yang didapat oleh siswa. ”Paguyuban orang tua siswa telah membuat komitmen dengan madrasah.

Komitmen itu kami tulis dan di pajang di kelas. Komitmen itu setiap hari juga dapat dibaca oleh siswa. Kadang anak saya yang mengingatkan komitmen itu kepada saya,” terangnya dengan sedikit berkaca-kaca karena bangga.

MI NU 2 Tangkisan, merupakan salah satu mitra dari USAID PRIORITAS di Kabupaten Purbalingga. Sejak tahun 2013 mereka didampingi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pembelajaran aktif berbasis kontekstual. Menggiatkan manajemen berbasis sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Bu Khotimah dan teman-teman walimurid tersebut merupakan salah satu bagian dari tumbuhnya semangat kebersamaan dari warga masyarakat yang terbangun berkat pendampingan tersebut.

(SaptoSuhardiyo)

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

19

OPINI

OPINI

CUTI PNS WAJIB DIBERIKAN Oleh : Tarsum Efendi, S. Sos Analis Kepegawaian Pertama

Pernah suatu ketika di ajang pemilihan miss universe, salah seorang peserta ditanya oleh dewan juri tentang bagaimana pandangannya terhadap wanita yang hamil.

K

emudian dengan lancar kandidat miss universe ini menjawab bahwa kehamilan adalah suatu peristiwa agung yang hanya diberikan kepada wanita, maka apabila ada seorang wanita yang hamil maka dia harus berbangga dan berbahagia diri karena dipercaya untuk menjalani peristiwa agung.

Keagungan dan kelebihan seorang wanita sudah selayaknya untuk ditempatkan pada marwah yang semestinya.

Bahkan di dalam aturan kepegawaian, seorang PNS wanita mendapat kehormatan untuk menikmati 'liburan' selama menjalani peristiwa agung yaitu persalinan atau kelahiran. Keistimewaan yang hanya diberikan kepada PNS wanita.

Tidak hanya PNS wanita saja yang berhak menikmati fasilitas istimewa ini, tetapi juga

20

berlaku untuk tenaga kerja wanita yang lain sebagaimana tertuang dalam Pasal 82 UU No. 1 3 Ta h u n 2 0 0 3 t e n t a n g Ketenagakerjaan.

Di sana disebutkan bahwa pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

Tidak hanya itu, masih di pasal yang sama, bahwa pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

Bagaimana dengan wanita PNS yang akan melaksanakan persalinan ?

Pemerintah jauh sebelum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 disahkan, telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. Di dalam PP tersebut dinyatakan bahwa PNS wanita berhak atas cuti bersalin.

Tentunya tidak semua PNS wanita berhak atas cuti bersalin itu, tetapi cuti bersalin diberikan kepada PNS wanita yang sedang hamil atau mengandung.

Lamanya cuti bersalin yang diatur oleh PP Nomor 24 Tahun 1977 secara akumulatif hampir sama dengan ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003, dimana lamanya sekitar 3 bulan.

Tetapi terdapat perbedaan di

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

dalam pembagian waktu antara sebelum dan sesudah persalinan.

Cuti bersalin diberikan satu bulan sebelum tanggal perkiraan persalinan (yang dikeluarkan oleh dokter atau bidan) dan dua bulan setelah tanggal persalinan.

M is al, s eo r an g P N S wanita bernama Dhani, menurut perkiraan tanggal persalinan yang dileuarkan oleh dokter atau bidan akan melakukan persalinan tanggal 25 Maret, maka cuti bersalin Saudari Dhani diberikan sejak tanggal 25 Februari.

Apabila kemudian Saudari Dhani tersebut melahirkan anaknya pada tanggal 20 Maret, maka cuti bersalinnya berakhir pada tanggal 20 Mei. Dalam kasus ini, PNS Dhani kehilangan waktu cutinya selama 5 hari sebelum melahirkan, karena tanggal persalinannya maju 5 hari. Dan waktu yang hilang ini tidak dapat ditambahkan setelah proses persalinan.

Kasus kedua, PNS wanita bernama Nia, berdasarkan perkiraan persalinan dari dokter jatuh pada tanggal 13 September, maka cuti yang bersangkutan dimulai sejak tanggal 13 Agustus. Apabila PNS Nia melahirkan pada tanggal 18 September, maka cuti bersalinnya berakhir pada tanggal 18 November. Dalam kasus ini, PNS Nia mendapat kelebihan waktu cuti bersalinnya selama 5 hari. Dan waktu yang lebih tersebut tidak mengurangi masa cuti setelah

Derap Perwira

persalinan.

Apabila ada PNS wanita yang tidak mengambil cuti persalinan satu bulan sebelum melahirkan, maka masa cutinya tersisa 2 bulan setelah proses persalinan, dan masa cuti yang tidak diambil sebelum persalinan tidak dapat ditambahkan setelah proses persalinan atau hangus.

Cuti bersalin ini diberikan hanya sampai pada persalinan anak yang ketiga sejak yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS/PNS. Jadi apabila ada PNS wanita yang ketika diangkat menjadi CPNS/PNS telah memiliki dua orang anak, maka ketika yang bersangkutan melahirkan anaknya yang ketiga, tetap dianggap sebagai cuti persalinan yang pertama.

Nah, bagaimana kalau PNS wanita akan melahirkan anak yang keempat? Maka tertutup sudah jatah cuti bersalinnya.

Terus apakah yang bersangkutan harus tetap masuk bekerja? Tentu saja tidak, Pemerintah telah memberikan perhatian yang lebih terhadap PNS wanita.

Untuk persalinan anak yang keempat dan seterusnya, PNS wanita dapat mengambil cuti diluar tanggungan negara yang lamanya sama seperti cuti bersalin.

Bagaimana PNS wanita yang menyusui?

Sayangnya PP Nomor 24 Tahun 1977 tidak mengatur masalah PNS wanita yang menyusui. Padahal di dalam Pasal 83 UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

Lebih jauh di dalam Pasal 10 Konvensi ILO No.183 Tahun 2000 mengatur lebih lanjut bahwa seorang pekerja perempuan harus

Derap Perwira

diberi hak untuk satu atau lebih jeda diantara waktu kerja atau pengurangan jam kerja setiap harinya untuk menyusui bayinya, dan jeda waktu atau pengurangan jam kerja ini dihitung sebagai waktu kerja, sehingga pekerja perempuan tetap berhak atas pengupahan. Namun lagi-lagi, hal tersebut tidak diatur dalam UUNo.13/2003 apalagi di dalam PP Nomor 24 Tahun 1977 tentang Cuti PNS. Kalau kita bandingkan aturan cuti melahirkan di Indonesia dengan negara lain, misalkan Jepang. Di sana karyawati punya hak cuti sampai 1 (satu) tahun lamanya. Bahkan tidak hanya itu, suaminya pun punya hak cuti sampai 2 bulan lamanya. Karena kewajiban mengurus bayi yang baru lahir tentu bukan hanya tugas seorang ibu, tetapi suami juga.

Begitu juga dengan di Australia, suami juga punya hak cuti sampai dengan 4 minggu. Di Singapura aturan cuti melahirkannya lebih hebat lagi, karena selain cuti melahirkan yang sampai setahun, ibu bayi juga mendapat insentif berupa uang.

Melihat hal-hal tersebut, semoga aturan tentang cuti PNS di era ASN ini ke depan bisa mengadopsi ketentuan di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Konvensi ILO Nomor 183 Tahun 2000. Bahkan lebih jauh tidak hanya mengatur tentang cuti brsalin saja tetapi perempuan yang dalam masa menstruasi merasakan sakit, maka dia tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua dalam masa menstruasinya.

Meskipun ini semestinya disuarakan oleh seorang perempuan, tetapi anggaplah bahwa ini merupakan bentuk kasih sayang kita untuk istri-istri kita dan rekan-rekan kita yang PNS.

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

21

KILAS PERWIRA

KILAS PERWIRA

Aplikasikan UU No 23 Tahun 2015,

Pemkab Purbalingga Segera Lakukan Penataan Organisasi PURBALINGGA-HUMAS, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga kembali akan melakukan penataan Organisasi Perangkat Daeran (OPD). Penataan ini berdasarkan amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Sebelum dilakukan penataan, Pemkab Purbalingga telah melakukan pemetaan kebutuhan perangkat daerah.

P

j Sekretaris Daerah (Sekda), Kodadiyanto mengatakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, baik dari pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah

22

sebaiknya dijadikan indikasi harmonisasi pelaksanaan pemerintahan. Hal tersebut tentunya harus bisa menyingkirkan ego sektoral di masing-masing

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101 |Tahun XI|2015

perangkat daerah agar nantinya pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

“Secara garis besar isi dari UU Pemda mengungkapkan adanya penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setelah pemetaan selesai, penataan ini nantinya akan segera diaplikasikan di Kabupaten Purbalingga,” ujar Kodadiyanto pada saat acara sosialisasi kebijakan penataan organisasi perangkata daerah di Ruang Ardi Lawet, barubaru ini.

Kodadiyanto menambahkan pengaturan OPD ini, mengacu pada pemetaan urusan dalam pemerintahan di masing-masing daerah. Karena tentunya, kondisi dan kebutuhan perangkat daerah jelas berbeda di satu daerah satu dan daerah lainnya.

“Indikator pemetaan tersebut telah disampaikan oleh pemerintah provinsi,” ujarnya Kepala Bagian Organisasi, Widiyono menekankan tentang pentingya pengiriman data dari masing-masing SKPD yang akan segera dikirim ke Provinsi. Karena data tersebut nantinya segera diolah oleh Dirjen Otonomi Daerah.

“Dari data tersebut selanjutnya akan diadakan skoring di tiap-tiap daerah,” kata Widiyono Widiyono menambahkan penyerahan data dari masing-masing Satua Kerja Perangkat daerah (SKPD) diterima paling lambat seminggu setelah rapat dilaksanakan, dan tanggal 10 November akan disetorkan ke provinsi. (Taufik H)

Derap Perwira

Pemkab Tambah 25 Kendaraan Untuk Operasional SKPD PURBALINGGA, HUMAS - Pemkab Purbalingga, Kamis (5/11) membagikan 25 kendaraan dinas operasioal baru untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Kendaraan plat merah jenis Avanza ini diberikan guna mendukung operasional SKPD bersangkutan.

Penjabat Sekda Kodadiyanto menuturkan pengadaan 25 kendaraan operasional tersebut menggunakan alokasi anggaran APBD Perubahan 2015 sejumlah Rp, 5,08 miliar. Jenis kendaraan yang disalurkan terdiri dari kendaraan dinas dengan cc 1500 sebanyak 5 unit, dialokasikan untuk operasional Kepala Kantor Satpol PP, Kesbangpol, Kepala Pelaksana BPBD, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah serta Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

"Lainnya sebanyak 20 kendaraan tioe 1300 cc untuk operasional 19 SKPD dan satu diantaranya untuk operasional Staf Ahli Buoati bidang SDM dan Keasyarakatan," jelas Kodadiyanto saat penyerahan kendaraan operasional secara simbolis di Operasional Room Graha Adiguna, komplek Pendapa Dipokusumo, Kamis (5/11).

Derap Perwira

Kodadiyanto menegaskan bahwa kendaraan operasional tersebut dialokasikan untuk operasional pool masing-masing SKPD. Hal tersebut dimaksudkan agar kendaraan itu dapat digunakan siapa saja.

"Jangan malah dikuasai satu orang. Intinya untuk operasional. Sehingga semua tugas dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala lagi," jelasnya.

Penjabat Bupati Budi Wibowo mengatakan pengadaan kendaraan operasional SKPD merupakan aspirasi dari SKPD di lingkungan pemkab. Sehingga diharapkan benar-benar digunakan untuk operasional instansinya. "Biasanya dipegang oleh sekretarisnya dan ketika ada kegiatan diluar kota bingung lagi karena tidak ada kendaraan yang bisa dipakai. Jangan seperti ini," tandas Budi.

Sementara kepada kepala SKPD yang mendapat kendaraan operasional baru diharapkan dapat secara sukarela menukarkan kendaraan operasional yang lama.

Karena pemkab juga harus memenuhi sejumlah kebutuhan SKPD diluar setda yang mengajukan pemintaan kepada pemda. (Hardiyanto).

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

23

PENDIDKAN

PENDIDIKAN

Pendidikan, Pemutus Rantai Kemiskinan

Kadindik :

Seluruh Sekolah Harus Menerapkan MBS

PURBALINGGA, HUMAS – Rantai kemiskinan merupakan sumber utama penyebab terputunsya anakanak untuk menuntut ilmu di bangku sekolah. Karena dengan kemiskinan, orang tua akan menurunkan generasi miskin berikutnya untuk anakanaknya.

“Kita harus memutus rantai kemiskinan, karena itu yang menjadi penyebab utama anak putus sekolah. Sehingga kalau ini tidak diputus mata rantai kemiskinan akan bertambah, sedangkan salah satu mengatasi hal tersebut a d a l a h d e n g a n pendidikan,”tutur Penjabat Bupati Purbalingga Budi Wibowo di Pendapa Dipokusumo pada saat membuka Seminar Pegadaian.

Menurut Budi, kemiskinan berdampak luas terhadap masyarakat, salah

satunya derajat kesehatan juga akan menurun. Disamping itu akan membuat beban untuk generasi berikutnya.

Kemiskinan mengakibatkan anak tidak bisa sekolah serta berdampak pula pada kesehatan yang tidak layak. Salah satunya anak akan terlihat kurang sehat sehingga perkembangan fisik dan kepandainya juga kurang optimal.

“Dari kemiskinan itu, anak tersebut juga tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak bisa mengembangkan diri.

Karena tidak mampu bersekolah, ketika dia b e r k e l u a rg a m e n u r u n k a n kebawah lagi serta menjadikan beban –beban berikutnya kepada turunannnya,”jelasnya.

Ketika anak kurang mampu tidak sekolah dan tidak disekolahkan kesehatannya juga tidak dijamin, tambah Budi, kedepan dan seterusnya

juga akan menambah panjang generasi miskin. Untuk itu, pendidikan menjadi kunci utama memutus rantai kemiskinan, sehingga pemkab Purbalingga yang dipelopori bupati terdahulu mendirikan SMKN 3 atau SMK Dhuafa.

“Sekolah yang diprioritaskan untuk masyarakat kurang mampu di Kabupaten Purbalinga menggunakan boarding school atau model sekolah, tetapi juga menginap ini diharapakan kedepan dapat mengurangi angka kemiskinan,”ujarnya.

S e l a i n u n t u k mengurangi rantai kemiskinan, Budi mengajak, jika ada masyarakat kurang mampu tidak sekolah atau tidak mampu melanjutkan khususnya jenjang SLTA didaftrakan ke SMKN 3 Purbalingga. Karena dengan pendidikan akan menurunkan rantai kemiskinan, bedirinya

SMKN 3 dengan model boarding school berupaya agar anak-anak tidak mampu kita masukan kesana. “ Te n t u n y a m e l a l u i seleksi dahulu dengan berbagai syarat serta anaknya mempunyai semangat dan mau diajak untuk maju,”tuturnya.

Budi menadandaskan, sampai saat ini, angka kemiskinan di Purbalingga masih cukup tinggi. Sehingga perlu diupayakan untuk mengurangi. Angka kemiskinan di Purbalingga saat ini kurang lebih sekitar 51.800 dari rumah tangga (RT), dengan jumlah kesuluruhan RT sebanyak 211 ribu atau 20,4 persen masyarakatnya masih miskin.

“Sehingga kita upayakan untuk mengurangi kemiskinan, salah satunya d e n g a n pendidikan,”pungkasnya.

(Sukiman)

Pemkab Gandeng Guru PKn Ciptakan Pemilih Cerdas dan Rasional PURBALINGGA-HUMAS, Pentingnya peran manajamen berbasis sekolah (MBS) dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Purbalingga menjadi perhatian serius Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Tri Gunawan Setyadi, SH, MH dalam diseminasi MBS jenjang SD-MI di SDN 1 Purbalingga Kidul, Rabu (18/11).

“Sampai dengan awal tahun 2016 nanti, semua SD dan SMP sekabupaten Purbalingga sudah selesai pelatihan MBS dan pembelajaran aktif modul II USAID PRIORITAS,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya saat ini sedang gencar-gencarnya m e n y e b a r l u a s k a n (mendiseminasikan) MBS yang dikembangkan oleh USAID PRIORITAS. Kadindik menjelaskan bahwa pelatihan yang dilaksanakan harus dilakukan dengan disiplin. “Bila peserta tidak hadir penuh, maka saya tidak akan tanda tangan sertifikat.

Semua harus diawali dari

24

kedisiplinan,” tegasnya sambil menambahkan bahwa pelatihan bukan sekedar mengejar sertifikat. Yang lebih penting adalah untuk meningkatkan profesionalisme para guru.

Untuk mendukung pelatihan kepada semua sekolah, maka pihaknya menyusun strategi penganggaran dengan tiga sumber yaitu mandiri, dari bantuan operasional sekolah (BOS), dan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga.

Namun jika ada pihak-pihak yang berpartisipasi untuk mengembangkan kemajuan sekolah, pihaknya menyambut

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

baik. Program kerjasama dengan U S A I D P R I O R I TA S a k a n berlangsung hingga pertengahan tahun 2017 sehingga harus dimanfaatkan secara optimal.

Pelatihan MBS dengan mengadopsi modul dari USAID PRIORITAS, salah satunya yaitu mengembangkan budaya baca.

Kepala Dinas juga telah mendorong sekolah-sekolah untuk mengembangkan budaya baca dengan membangun sudutsudut baca di setiap ruang kelas.

Program selanjutnya setelah ada sudut baca adalah melengkapi koleksi buku, sehingga murid semangat untuk membaca sejak dari dini. (Sapto Suhardiyo)

Derap Perwira

PURBALINGGA, HUMAS Para guru Pendidikan K e w a rg a n e g a r a a n ( P K n ) menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka sukses pilkada 2015. Peran tersebut harus dapat ditunjukan dalam menciptakan generasi pemilih cerdas dan rasional bagi siswa SMA/SMK/MA. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Purbalingga Kodadiyanto mengharapkan para guru PKn di tingkat SMA sederajat harus mampu memberikan pendidikan

Derap Perwira

demokrasi bagi siswanya.

Sehingga mereka nantinya menjadi generasi pemilih yang cerdas dan rasional.

"Ini harus menjadi komitmen bersama dengan memasukan pendidikan demokrasi ke dalam mata pelajaran PKn," kata Kodadiyanto saat membuka Lokakarya Membangun Kesadaran Berbangsa bagi Siswa SMA Sederajat di Operation Room Graha Adiguna, komplek Pendapa Dipokusumo, baru-baru ini.

Komitmen tersebut, lanjut Kodadiyanto, menjadi penting supaya pendidikan demokrasi ini bisa ditanamkan lebih awal kepada siswa SMA sebagai pemilih pemula. Isu pendidikan demokrasi bagi siswa SMA ini, jangan hanya bersifat temporer karena ada pilkada serentak.

Namun harus dapat diterapkan secara permanen misalnya dimasukan dalam kurikulum menjadi bagian dari pendidikan kewarganegaraan.

“Biasanya dalam pesta demokrasi seperti pileg, pilpres dan lainnya selalu dikotori dengan praktek-praktek yang tidak elegan seperti money politik dan janji-janji politik yang tidak proporsional.

Disinilah kita harus mulai bisa menjadi pemilih yang cerdas dan rasional,” tandasnya.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Satya Giri Podo mengatakan pemilihan umum merupakan salah satu cara konstitusional terbaik dan bermartabat bagi rakyat untuk berpartisipasi secara langsung

memilih pemimpinnya. Dalam menggunakan hak pilihnya, masyarakat diharapkan mampu menggunakan hak pilihnya secara bertanggungjawab dan bermartabat.

“Menjadi pemilih yang cerdas dan rasional dapat dilakukan dengan mengetahui peta politik dan kondisi social kemasyarakatan terbaru, bagaimana rekam jejak calon, program kerja yang ditawarkan dan menghindari iming-iming money politik dalam bentuk apapun,” jelasnya.

“Kita memilih harus dengan sadar dan perhitungan yang rasional bahwa calon yang dipilih akan benar-benar menjamin kelangsungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sementara, Ketua MGMP PKn Kabupaten Purbalingga Mustari menuturkan, lokakarya dalam rangka menciptakan pemilih yang cerdas dan rasional harus ditindaklanjuti oleh MGMP PKn bahkan juga oleh stakeholder diluar sekolah.

(Hardiyanto)

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

25

GALERI FOTO

GALERI FOTO

KALEIDOSKOP 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Bantuan Air Bersih dari dana CSR Bank BRI untuk Wilayah Kabupaten Purbalingga. 2. Temu Lapangan Klomtan Maju Makmur Purbalingga Kidul.

3. Pantauan Pembangunan Jembatan Gatot Subroto oleh Gubernur. 4. Penobatan Kakang-Mbekayu Tahun 2015 sebagai Duta Wisata Pariwisata.

5. Lomba Posyandu Tingkat Provisnsi Jawa Tengah. 6. Pawai Ta'aruf Tahun Baru Islam 1437 H. 7. Penutupan TMMD Tahap 2 di Desa Tangkisan Kecamatan Mrebet.

8. Lomba Menu Sehat dalam ranka Hari Pangan Sedunia. 9. Festival Pildacil. 10. Debat Calon Publik.

11. Ziarah dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. 12. Gowes Lanud Wirasaba

26

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

Derap Perwira

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

27

KESEHATAN

INFO PEMKAB PURBALINGGA-HUMAS, Pengisian data pendaftaran ulang pegawai negeri sipil (PUPNS) itu gampang-gampang susah. Gampang bagi yang telah mengerti IT (informasi dan teknologi) dan bergelut dalam jaringannya. Tapi bagi yang belum mengerti IT apalagi harus bikin email segala tentunya ini sangat memusingkan.

Padahal data ini sangat penting untuk keberlangsungan pekerjaannya sebagai PNS. Untuk itu kita sedikit share ilmu yang kita ambil di portal guru dan k e p e g a w a i a n http://jetjetsemut.blogspot.co.id. Memang pada pertama launching untuk masuk di portal PUPNS sangat sulit, namun setelah perbaikan disana-sini serta adanya penjadwalan pengisian PUPNS sekarang sudah lanjar.

Dan Alhamdulillah keadaan server PUPNS, dan sebagian besar daerah sudah banyak yang memverifikasi berkas registrasi PUPNS yang diajukan PNS. Setelah kita sukses mendaftar di PUPNS, hal selanjutnya adalah menunggu verifikasi pendaftaran PUPNS dari verifikator level 1 baik BKD maupun SKPD. Buka juga Website PUPNS. Sebelum mengisi pastikan status pendaftaran sudah diterima admin verifikator level 1, dengan cara cek status > Cek status pendaftaran. Jika sudah diterima, akan muncul tulisan aktif, berwarna hijau. Jika belum akan muncul tulisan merah "data anda belum d i v e r i f i k a s i . . . . " Klik kembali menu, Klik tombol masuk, Masukkan kode registrasi dan kata kunci PUPNS. Selesai sukses login pupns, akan ditampilkan data dan menu dalam pengisian PUPNS. Di menu data Utama akan muncul data data lama, KLIK TANDA SILANG MERAH jika data masih kosong atau ada kesalahan. Di Menu Data Posisi isi data sesuai keadaan riil, jika ada kesalahan/tidak sama klik juga tanda Silang Merah untuk diisi di kotak sebelah kanannya. Jika sudah dirasa benar, Klik Simpan.

Di Data Riwayat. Dalam data riwayat ini terdapat data riwayat keluarga, golongan PNS, riwayat pendidikan, diklat struktural, diklat fungsional, dan Jabatan PNS. Khusus guru kosongkan saja data riwayat struktural, karena jelas guru bukan jabatan struktural.

Data Guru PUPNS, Dalam Data Guru ini kita akan mengisi item item sebagai berikut; Riwayat mengajar saat ini; nama sekolah induk, nama sekolah, jabatan kepsek atau tidak, pilihan bidang studi yang diajarkan (Guru Kelas atau Guru Mata Pelajaran ), dan TMT

28

Petunjuk Cara Login dan Pengisian Data PUPNS mengajar.

Untuk Sekolah Negeri, ketik nama Sekolah Induk/Satminkal kemudian pilih dari daftar nama sekolah yang ditampilkan. Sedangkan untuk PNS Guru yang mengajar di Sekolah Swasta, masukan nama Sekolah Induk/Satminkal yang sesuai dengan SK Penempatan kemudian masukan nama sekolah tempat mengajar.

Jika nama sekolah tidak ditemukan, klik tombol merah (ikon tanda tanya) untuk masuk ke Sistem Helpdesk.

Isilah NIP Baru dan Nama Sekolah kemudian klik tombol kirim, lalu klik cetak untuk mencetak nomor pengaduan.Tidak banyak yang diisikan dalam menu data guru, intinya jika terdapat permasalahan kuncinya ada pada tombol merah (ikon tanda tanya untuk pengaduan) Data Dokter, Ini hanya untuk dokter yang sudah PNS, jangan diisi jika anda bukan dokter PNS, hehehe Data Stakeholders, Dalam data stakeholder memuat data BPJS, untuk PNS yang tidak memiliki (tidak ada nomor BPJS, masukkan saja nomor peserta ASKES lama) nomor kartu, untuk PNS yang belum memiliki, silakan masukkan nomor kartu askes, Dan data bapertarum, serta KPE (Kartu Pegawai elektronik).

Pastikan di di awali dengan klik tambah saat memulai pengisian data PUPNS, dan setiap selesai pengisian jangan lupa Klik SIMPAN.

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

Pengiriman data PUPNS Pastikan sebelum mengirim data PUPNS dan mencetak hasil pengisian PUPNS, data anda sudah akurat. Sebelum mengirim, buka saja semua tab/menu yang ada walaupun tidak di isi, karena kalau tidak dibuka menu tersebut tidak akan bisa dikirim. Klik Kirim, akan muncul pemberitahuan konfirmasi untuk mengirim data PUPNS, lalu cetak untuk mencetak seluruh data hasil pengisian PUPNS. Catatan penting 1. PNS sebaiknya mempersiapkan dokumen pendukung sebelum melakukan entry data secara lengkap dan tersusun; 2. Semua tab dalam entry, harus dibuka atau diperiksa; 3. Selama PNS belum melakukan klik ''Kirim'' maka proses entry ini dapat dilakukan berulang-ulang, sampai data yang diisi telah sesuai dengan kondisi data kepegawaian dan dirasa lengkap; 4. Setelah PNS melakukan klik “Kirim”, maka proses data akan diteruskan ke Verifikator Level 1 (SKPD). Namun Ve r i f i k a t o r L e v e l 1 d a p a t mengembalikan proses entry atau turun status/rollback jika PNS membutuhkan proses entry data kembali.

5. PNS dapat memantau keseluruhan proses pemutakhiran data dan progress data masing-masing melalui sistem ePUPNS. (Sapto Suhardiyo)

Derap Perwira

Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan PURBALINGGAHUMAS, Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya.

Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan Pemerintah Indonesia khususnya dalam hal ini adalah oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah N A P Z A y a n g merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Karena sifatnya yang memabukan dan merusak kesehatan jika dipakai tanpa resep dokter, maka Narkoba menjadi ancaman bagi umat manusia.

K e b i a s a a n mengkonsumsi narkoba maka hal ini akan memperburuk derajat kesehatan penggunanya itu sendiri secara pelanpelan tetapi pasti.

Penyalahgunaan Narkoba, meningkat di kalangan para generasi muda, kalau dulu menggunakan narkoba merupakan aib yang memalukan sekarang menjadi gaya hidup.

Penggunaan Narkoba pada kalangan selebritis menjadi trend. Serta pengaruh dugem (dunia gemerlap) di generasi muda membuat virus Narkoba 10x lipat perkembangannya.

Tahun 2015 Presiden J o k o w i t e l a h mengumumkan darurat narkoba di Indonesia, dan sudah banyak pengedar narkoba yang dihukum mati. Langkah ini perlu kita dukung agar kerusakan akibat narkoba tidak menjadi wabah di masayarakat.

Efek Narkoba yang paling berbahaya adalah m e n i m b u l k a n ketergantungan (kecanduan), sehingga para pecandu selalu mempunyai keinginan untuk memakainya secara berulang. Efek

halusinasi yang berlebihan dan sering menimbulkan hilang kesadaran dan kehancuran pada saraf otak.

Kecerdasaan hilang, daya tahan tubuh menurun dan bisa menimbulkan kematian.

Bahaya Narkoba Bagi Pelajar Pada awalnya, p e l a j a r y a n g mengonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Karena kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini. Dari kebiasaan

inilah, pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pencandu narkoba.

Awalnya mencoba, lalu kemudian mengalami ketergantungan.

Dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak atau remaja pelajar antara lain terjadi, perubahan dalam sikap, p e r a n g a i d a n kepribadian. Sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilainilai pelajaran. Menjadi

mudah tersinggung dan cepat marah, sering menguap, mengantuk, dan malas. Tidak memedulikan kesehatan diri, serta suka mencuri untuk membeli narkoba.

U n t u k mencegahnya maka bukan hanya pemerintah dalam hal ini Badan Narkotik Nasional, namun semua unsur harus berperan sesuai dengan apa yang bisa dilakukan. Para guru lewat pendidikan di sekolah, para ulama

saat memberikan tauziahnya.

Masyarakat juga harus peduli kepada lingkungannya, jika melihat gelagat yang tidak baik maka segera melapor kepada pihak berwajib. Orang tua dan keluarga juga harus peduli kepada anak-anaknya, ada hal-hal yang dirasa kurang beres terhadap tingkah-lakunya s e g e r a dikonsultasikan. Ajak anak untuk berbicara, mendengarkan keluhannya serta berikan kasih

sayangnya.

Perlu menjadi perhatian kasih sayang ini bukan semata-mata materi, namun perhatian terhadap anak lebih utama.

Berikan ilmu agama agar anak-anak kita mengetahui manusia diciptakan bukan untuk menjadi perusak namun sebagai penjaga dunia ini.

Caranya adalah dengan menebarkan kebaikan bagi alam semesta ini. (Sapto Suhardiyo)

Sosialisasi P4GN, Pejabat Pemkab di Tes Urin

PURBALINGGA, HUMAS Sejumlah pejabat dilingkungan pemkab Purbalingga harus menjalani tes urin saat menghadiri Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Tes urine dilakukan oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) kabupaten Purbalingga di Operation Room Graha Adiguna, Kamis (5/11).

"Saya atas nama bupati apresiasi ini. Mudah-mudahan para pejabat kita, bisa menjadi contoh yang baik. Semua dari kita terhindar dari penyalahgunaan narkoba," kata Penjabat Sekretaris Daerah Kodadiyanto saat membuka sosialisasi itu.

Dia mengharapkan, jajaran PNS di kabupaten Purbalingga dapat menjadi teladan bagi masyarakat, dan tidak ikut terlibat penyalahgunaan narkoba. Jajaran PNS di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga diminta ikut membantu mensosialisasikan bahaya narkoba,

Derap Perwira

dimanapun ada kesempatan.

"Yang di SKPD gerakan semua stafnya jangan sampai ada yang terlibat.

Juga sosialisasikan ini pada berbagai kesepatan pertemuan di RT/RW. Termasuk para camat harus turun ke desa ikut sosialisasikan bahaya narkoba ini," tegasnya.

Kepala BNN kabupaten Purbalingga AKBP Edy Santosa mengatakan, tes urine dilakukan sebagai upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika di jajaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pihaknya juga akan menggelar tes urine secara kontinyu, tidak hanya di lingkungan instansi pemerintah tetapi juga bagi pelajar, karyawan swasta, dan masyarakat.

“Tes urin yang dilakukan sebelum acara sosialisasi, hanya mendapatkan 32 sampel urin dari 60 undangan yang seharusnya ikut sosialisasi. Hasilnya, semuanya bersih dari narkoba alias negative,” katanya.

Edy Santosa memaparkan, saat ini Indonesia menjadi pasar potensial peredaran gelap narkotika. Karena geografis yang terbuka menyebabkan narkoba mudah masuk dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia.

Peredaran gelap narkotika yang menyasar berbagai lapisan di masyarakat telah mengakibatkan kerugian hingga Rp 63,1 triliun.

“Di Purbalingga ada. Jadi harus menjadi perhatian kita semua,” katanya.

Edy Santosa mengaku, pihaknya terus melakukan upaya pencegahan baik melalui sosialisasi maupun tindakan. Beberapa waktu lalu, BNN Purbalingga sudah melakukan razia ke 120 tempat hiburan yang tersebar di Baturaden, Banyumas, Brebes, Purbalingga dan Banjarnegara.

Dari cek urin yang dilakukan pada razia itu, yang dinyatakan positif lebih dari 400 orang.

“Rumah sakit yang ada belum siap untuk rawat jalan. Rumah sakit hanya mampu merehabilitasi 198 orang, termasuk rumah sakit Purbalingga. Lainnya jadi daftar tunggu,” jelasnya.

Selain Kepala BNN, sosialisasi juga menghadirkan Kepala Satuan Narkoba Polres Purbalingga AKP Sugito. Kepala Kantor Kesatuan bangsa dan Politik (Kesbangpol) Satya Giri Podo menjelaskan, kegiatan sosialisasi P4GN dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan yang benar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada jajaran SKPD di kabupaten Purbalingga. (Hardiyanto)

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

29

KEPEMUDAAN

PENDIDIKAN

Generasi Muda Diminta Menjadi Pembaharu PURBALINGGA, HUMAS –Peristiwa yang dipelopori pemuda adalah terjadinya gerakan sumpah pemuda, kebangkitan nasional, proklamasi kemerdekaan dan deklarasi pemuda serta peristiwa orde baru juga terjadinya era reformasi tahun 1998.

“Itu semua merupakan peran generasi muda terdahulu. Untuk itu, generasi muda sekarang diharapakan punya ruh semangat yang sama sebagaimana para generasi pendahulu yang memberikan kotribusi perubahan dalam berbangsa dan bernegara,”pinta Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasinonal Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Jawa Tengah Sidik Wibowo Ahmad usai melantik DPD KNPI Kabupaten Purbalingga di Pendapa Dipokusumo, Minggu (22/11).

Sidik menambahkan,

generasi muda khususnya KNPI, harus menjadi pembaharu terhadap tatananan berbangsa dan bernegara. Selain itu, sebagai ahli waris, generasi muda juga dituntut professional, berdaya saing serta mempunyai kapasitas.

“Generasi muda harus menjadi pembaharu disegala bidang, menjadi generasi penerus atau kader yang berdaya saing, intelektual yang professional serta punya kapabilitas. Sehingga mampu berdaya saing serta mempu menghadapi tantangan zaman,”pintanya.

Penjabat Bupati Purbalingga Budi Wibowo dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bupati Bidang Hukum Politik Jarot Sopan Rijadi m e n g a t a k a n a g a r kepengurusanKNPI yang baru saja dilantik, segera menyusun program kerja yang lebih

visioner, terarah, terpadu dan sinergi dengan berbagai ormas lain. Bahkan juga diminta bersinergis dengan pemerintah daerah.

Bupati menegaskan, peranan pemuda dalam kancah perjuangan bangsa dan Negara Indonseia tidak perlu diragukan.

Dipundak generasi muda masa depan bangsa ini dipertaruhkan.

“Oleh sebab itu, maka nasib suatu bangsa kedepan akan sangat ditentukan sekali oleh apa yang dilakukan generasi muda pada saat ini,”tuturnya.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Purbalingga periode Ta h u n 2 0 1 5 - 2 0 1 8 A g i l Kusumasri mengatakan, organisasinya sebagai wadah berhimpun dan wadah kaderisasi serta wahana partisipasi seluruh elemen Pemuda Indonesia Kabupaten Purbalingga dalam perjalanannya, dituntut

senatiasa responsif terhadap perubahan.

“Guna merespon perubahanperubahan yang terjadi, maka dibutuhkan keseragaman gerak antara DPD KNPI Kabupaten Purbalingga dengan organisasi kepemudaan (OKP), legislatif dan eksekutif. Sehingga akan tercipta pola kerja yang sinergis antara KNPI dengan pemerintah,”ujarnya.

Susunan DPD KNPI Kabupaten Purbalingga masa bhakti 2015-2018, Ketua dijabat Agil Kusumasari, Sekretaris Rokhmat Mualim, Bendahara Setiyani Rahayu serta dibantu komisi-komisi, diantaranya komisi pendidikan dan pariwisata dan olah raga, komisi sosial dan politik, komisi kesehatan dan lingkungan hidup serta komisi hukum dan HAM juga komisi pemberdayaan permpuan. (Sukiman)

SMKN 1 Purbalingga Boyong Juara Festival Band Pelajar PURBALINGGA – Grup band 'Circle' SMKN 1 Purbalingga berhasil keluar sebagai juara I Festival Band Pelajar Tahun 2015 yang digelar Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Dinbudparpora) di panggung terbuka taman kota Usman Janatin City Park, Jum'at (30/10). Grup band yang pernah meraih juara di tingkat Jateng itu berhak atas hadiah uang tunai Rp 5 juta, tropi dan piagam.

Personil band dari SMKN 1 Purbalingga juga menyabet the best pada vocalis, bassist dan drummer. Untuk gitaris terbaik diraih dari SMKN 1 Bojongsari, dan keyboard terbaik diraih SMKN 2 Purbalingga.

Sementara SMKN 1 Purbalingga yang juga menurunkan grup lain 'Space Band' hanya mampu menempati posisi sebagai juara Harapan II. Festival yang berakhir Jum'at malam itu juga memilih juara II dari SMK Muhamadiyah 1 Purbalingga dan juara III grup band Bhisma SMKN 2 Purbalingga.

Juara Harapan I diraih SMKN 1 Bukateja.

Juara II dan III masing-masing meraih uang tunai Rp 4 juta dan Rp 3 juta, sedang juara harapan I dan II meraih uang tunai Rp 2 juta dan Rp 1,5 juta.

Ketua Dewan juri Handono (Semarang) menyatakan, kualitas penampilan peserta sudah sangat meningkat. Hal yang perlu diperhatikan adalah, peserta semestinya membawa peralatan yang biasa dipakai sendiri, meski panitia sudah menyediakan.

“Misal gitar yang sudah biasa dipakai sendiri, pasti akan dengan mudah memainkannya. Gitar yang dipakai bersama bisa fals,” ujar Handono.

Kepala Dinbudparpora Purbalingga Drs

30

Subeno, SE, M.Si disela—sela menyaksikan festival itu mengatakan, Pemkab Purbalingga melalui Dinbudparpora akan terus berupaya memfasilitasi dan memberikan ruang untuk menggali potensi pelajar dan pemuda.

Dengan animo yang sangat besar dari para peserta, membuat Pemkab harus bisa memberikan wadah berekspresi seni khususnya bagi pelajar.

Subeno juga menjanjikan akan menggelar festival band pelajar rutin setiap tahunnya. Festival ini karena dinilai sangat

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

positif untuk kegiatan para pelajar di luar sekolah. “Kami akan berupaya menggelar kegiatan ini menjadi agenda rutin tahunan,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Bidang Kebudayaan Drs Sri Kuncoro selaku panitia festival mengungkapkan, peserta yang mendaftar hingga menjelang waktu pementasan sebanyak 22 grup. Peserta berasal dari kelompok pelajar yang ada di wilayah Purbalingga. Setiap grup beranggotakan maksimal 8 orang yang terdiri dari pemain dan ofisial. (*)

Derap Perwira

PGRI Tegaskan Tunjangan Profesi Guru Tidak Dihapus Kabar tidak menyenangkan tentang dihapusnya tunjangan profesi guru membuat Ketua Pengurus Besar Perastuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo angkat bicara. Menurut Sulistiyo, pihaknya tidak akan tinggal diam apabila sampa tunjangan profesi guru sampai dihapus.

J

adi kalau ada pejabat di salah satu kementrian yang mengatakan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) akan menghapus tunjangan profesi guru, tentu PGRI tak tinggal diam serta tidak mundur selangkahpun,”tutur Ketua PB PGRI di Pendapa Dipokusumo, Sabtu (14/11) saat menyampaikan materi pada acara Seminar Pendidikan Dalam Rangka HUT PGRI Ke-70 dan Hari Guru Nasional Tahun 2015 dihadapan Penjabat Sekda Purbalingga Kodadiyanto mewakili Penjabat Bupati Purbalingga dan ratusan guru SeKabupaten Purbalingga.

Menurut Sulistiyo, kabar tersebut merupakan wacana yang membuat gelisah para guru. Sehingga pihaknya menampik akan adanya penghapusan tunjangan profesi guru. Selain itu, kalau hal tersebut sampai terjadi, Jakarta akan dibanjiri demo para guru.

“Saya mengingatkan, kalau pemerintah sampai menghapus tunjangan profesi, terpaksa akan terjadi tsunami di Jakarta,”tuturnya.

Menurutnya, dengan adanya UU ASN hal tersebut agar dikaji secara yuridis, karena dalam hukum lex specialis (undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum), kalau ada atau dalam UU yang sifatnya khusus itu harus diprioritaskan.

“Jadi ketika mengatur guru yang harus dipiroritaskan adalah UU guru. Karena UU ASN hanya untuk mengatur ASN. Sedangkan guru yang masuk dalam ASN hanya sebagian, yaitu guru PNS dan untuk guru Non PNS, itu tidak masuk bagian ASN. Itu yang perlu dipahami,”ujarnya.

Sulistiyo juga menuturkan, selain tunjangan profesi guru yang diperjuangkan, pihaknya juga akan memperjuangkan agar guru honor di sekolah negeri bisa ikut sertifikasi. Hal tersebut berdasarkan PP No 74 Tahun 2008 Tentang Guru pada pasal 1 ayat 8 menyatakan, bahwa guru tetap adalah guru yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah (pemda) atau badan penyelenggara pendidikan, dan satuan pendidikan untuk jangka waktu minimal

Derap Perwira

dua tahun.

Selain itu juga tercatat dalam adminsitrasi satuan pangkat dan melaksanakan tugas sebagai guru, hal tersebut dinamakan sebagai guru tetap.Sedangkan dalam UU Guru, tidak ada istilah guru honor, yang ada guru tetap “Sebenarnya dalam UU Guru tidak ada istilah guru honor, yang ada guru tetap, jadi kalau guru honorer meminta kepala daerah mengangkat guru menjadi GTT itu dilarang. Karena pejabat mengangkat honorer tidak dibolehkan termasuk di satuan pendidkan. Di UU tidak dikenal guru honorer, justru kalau diangkat menjadi guru tetap,”ungkapnya.

Sulistiyo menegaskan, bahwa guru tetap berhak mendapat tunjangan profesi , hal tersebut sudah diatur dalam pasal 15 ayat 2 huruf g yang berbunyi, guru tetap berhak mendapatkan tunjangan profesi.

“Sebenarnya guru honor yang diangkat minimal 2 tahun bekerja sebagai guru dan tercatat dalam administrasi satuan pangkat walaupun hanya diangkat oleh kepala sekolah (kepsek). Sehingga mereka bisa mengikuti sertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi. Itu yang

betul menurut PP 74,”ungkapnya.

Akan tetapi kata Sulistyo, Kementrian Pendidkan, membuat pedoman sertifikasi yang mendegradasi (memundurkan) pengertian guru tetap menjadi dua, yaitu guru PNS dan guru tetap yayasan di sekolah swasta. Padahal menurut hukum peraturan yang ada dibawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan yang diatasnya. “Jadi ada peraturan menteri yang bertentangan dengan PP itu tidak boleh, tapi dunia pendidikan di Indonesia itu terjadi, dan hal tersebut yang menjadi masalah,”jelasnya..

Dalam kesempatan tersebut, dituturkan Sulistyo, pihaknya mengusulkan, agar guru honor memperoleh penghasilan minimal yang diatur dalam pasal 14 ayat 1 huruf a. Yaitu guru berhak mendapat penghasilan diatas kebutuhan hidup minimal serta jaminan kesejahteraan sosial. Selain itu, PGRI juga sudah membuat kajian agar UMR guru minimal Rp 3.150.000. Karena UMR guru berbeda dengan UMR pabrik temasuk guru. Pegawai pabrik tidak perlu membeli buku, kalau guru perlu membeli buku. (Sukiman)

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

31

EKONOMI

EKONOMI

Purbalingga Deklarasikan Sentra Peternakan Rakyat PURBALINGGA, HUMAS – Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Kabupaten Purbalingga di deklarasikan. Sentra ini bertujuan memfasilitasi sarana pembibitan, meningkatkan pengetahuan/ketrampilan (kompetensi) sumber daya manusia (SDM) pembibit dan membentuk serta penguatan kelompok peternak sebagai pembibit.

Hal tersebut dikatakan Direktur Kesehatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian (Kementan) Drh Puji Yatmoko MSc Phd usai pelaksanaan Deklarasi SPR yang dirangkai dengan Gelar Potensi Peternakan, Gerakan Minum Susu, Kontes Sapi Peranakan Ongole (PO) di Kandang Komunal Kelompok Tani Ternak (KTT) Lembu Kencana Desa Jatisaba Kecamatan Purbalingga, Selasa (17/11).

Dikatakan Puji, sasaran jangka pendek dari kegiatan tersebut, sambung Puji, agar tersedianya sarana pembibitan serta terlaksanananya penerapan prinsipprinsip pembibitan di KTT yang terlibat dalam pelaksanaankegiatan. Dan untuk jangka menengah agar terbentuknya kelompok pembibit sapi serta tersedianya bibit ternak kerbau sesuai standar nasional Indonesia (SNI) secara berkelanjutan.

Untuk jangka panjang, agar terbentuknya wilayah sumber bibit rumpun sapi asli/lokal di wilayah tersebut.

“Dukungan APBD, baik provinsi maupun kabupaten sangat diperlukan untuk keberlanjutan kegiatan ini,

32

dalam kerangka terbentuknya wilayahan sumber bibit ternak sapi potong. Untuk itu, atas komitmen yang tinggi dari Pemkab Purbalingga beserta jajarannya selama ini, sehingga ternak sapi dapat berkemabang dengan baik. Dan harapannya, hal tersebut menjadi ikon

dukukuhkan, dapat menjadi pioner-pioner pengembangn peternakan di Kabupaten Purbalingga,”pintanya.

Kepala Dinas Peternakan (Dinnakan) Kabupaten Purbalingga Sediyono dalam laporannya menjelaskan, Kabupaten Purbalingga dengan luas 77.764, 122 hektar

ternak yang terdiri dari sapi potong sebanyak 13.407 ekor, sapi perah 221 ekor, kerbau 1.406 ekor dan kuda 74 ekor serta kambing 344.680 ekor.

Selanjutnya domba sejumlah 52.341 ekor, babi 9.299 ekor, dan ayam buras 1.894.251 ekor serta ayam ras petelur 733.303 ekor. Untuk ayam ras pedaging 6.510.255 ekor dan itik 111.949 ekor.

Deklarasi dihadiri Penjabat Bupati Purbalingga Budi Wi b o w o , P e j a b a t D i n a s

Kelapa Menjadi Komoditas Unggulan Pertama PURBALINGGA-HUMAS, Kelapa menjadi komoditas pertama usaha pertanian di Purbalingga sampai saat ini.

Dari data sensus pertanian 2013 terdapat 59.494 rumah tangga (RT) yang mengelolanya, kemudian sengon sebnyak 59,136 RT. Pisang sebanyak 55.017 RT, padi sawah sebanyak 53,718 RT dan ayam lokal sebanyak 52,148 RT. Menurut Kasi Produksi Badan Pusat Statistik Purbalingga, Heni Yulianti mengatakan sensus pertanian ini bermanfaat untuk menggambarkan kondisi pertanian di Indonesia. Sensus ini mencakup subsektor pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan

K a b u p a t e n Purbalingga,”jelasnya.

Penjabat Bupati Purbalingga Budi Wibowo mengatakan, Pemkab saat ini berupaya mengembangkan peternakan yang ada di Purbalingga. Karena potensi peternakan yang ada cukup banyak seperti pengembangan peternakan sapi potong, kambing, perikanan dan lain sebagainya. Selain itu lahannya juga masih cukup banyak.

“Saya berharap berharap dengan pengurus yang sudah

termasuk relatif kecil dibanding dengan daerah lain. Namun dari segi potensi dan prestasi juga tidak sekecil wilayahnya. Untuk sumber daya peternakan di Kabupaten Purbalingga memiliki potensi sumber bahan pakan sebesar 85.000. Satuan ternak berasal dari hijauan rumput unggul, limbah pertanian dan tanaman legium.Sedangkan dari potensi yang ada baru dimanfaatkan untuk 54.000 satuan ternak.

Purbalingga memiliki potensi sumber bahan pakan sejumlah 54.000 untuk satuan

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

kehutanan termasuk jasa pertanian.

“Prosentase rumah tangga usaha pertanian paling banyak Kecamatan Mrebet sebanyak 8,41 persen dan yang paling sedikit Kecamatan Purbalingga sebanyak 1,9 %,” ujar Heni saat menyerahkan poster potret usaha pertanian hasil sensus 2013 Kabupaten Purbalingga kepada Humas, Jum'at (13/11).

Heni Yuianti menambahkan jumlah rumah tangga usaha pertanian menurut subsektor paling banyak pada hortikultura yakni sebanyak 79.453.

Kemudian tanaman pangan sebanyak 78.894, peternakan sebanyak 73.572, kehutanan sebanyak 71.140, perkebunan

sebanyak 68.765, budidaya ikan sebanyak 11.709, jasa pertanian sebanyak 2.906 dan penangkapan ikan sebanyak 383.

“Untuk rumah tangga usaha pertanian satu rumah tangga bisa dua subsektor usaha pertanian,” ujarnya.

Selain itu Heni juga mengatakan pada tahun 2016 juga akan diadakan sensus ekonomi, dimana sensus ini akan melibatkan kurang lebih 900 orang pencacah se kabupaten Purbalingga.

Sensus ekonomi juga merupakan sensus sepuluh tahunan, seperti sensus penduduk dan sensus pertanian. (Sapto Suhardiyo)

Peternakan Dan Kesehatan P r o v i n s i J a w a Te n g a h , Pimpinan FKPD Kabupaten Purbalingga, Dekan Fakultas Peternakan Unsoed Purwokerto, dan Undip Semarang serta pimpinan SKPD terkait juga para KTT dengan mengukuhkan SPR Sapi Potong Purba Kencana di KTT Lembu Kencana Desa Jatisaba dan SPR Kambing Menda Lestari yang berlokasi di Kecamatan Kejobong.

(Sukiman)

Derap Perwira

Derap Perwira

Volume 101|Tahun XI|2015

33

SUARA RAKYAT

SUARA RAKYAT KHOZIN

18 Desember 2015, genap usia Purbalingga 185 tahun, ternyata persoalan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga belum tuntas 100 persen, dari data Sensus Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2013, di Kabupaten Purbalingga masih terdapat penduduk miskin sekitar 20,53 persen.

Dari data Badan Pusat Statistik, IPM Purbalingga tahun 2014 termasuk dalam katagori sedang yakni sebesar 66,23. Dengan angka harapan hidup saat lahir 72,8 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah 6,84 tahun, harapan lama sekolah 11,51 tahun dan pendapatan perkapita/tahun sebesar Rp 8,539 juta.

Apa yang akan anda lakukan untuk Purbalingga?

Takkan Pernah Menyerah Bersama warga kami membentuk Kelompok Tani Ternak"Panca Taruna" bekerjasama dengan Karangtarunabinaputera Panican, Pemerintah Desa Panican, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan stekholder.

WASITO BUDI SITI LATIFAH Sedang tmen2 mbangun UMKM..n mereka

berusaha ma UMKM pbg dan mbesarkan beli produk2

EVA PRATAMA NUR FITRIANTO Maju terus pemuda!

GURITNO TRI WIBOWO

Mau membangun Purbalingga dibutuhkan sumber daya yang memadai dan kesadaran yang tinggi. Pembangunan telah sedang terjadi di desa-desa dan berlangsung dengan cukup baik. namun demikian masih ada saja yang luput dari perhatian yang pemerintah, misalnya Trotoar Jl. Letkol Isdiman dari depan LKP ETI Course ke timur sudah 25 tahunan belum direhab kembali, yang lain sudah beberapa kali diperbaiki

Kayaknya warga miskin purbalingga paling hanya 5%. selebihnya orang yg maunya di anggap miskin,biar dapat bantuan terus

MIFTAHUR ROHMAN

MASSE ARI WINANTO

Panican tidu koq molor dari pelebaran jalan, sekarang khan musim hujan Jembatan Linggamas rawan Mesum Buat PR Bupati Humas Purbalingga

Entah 50 tahun lagi atau mungkin 100 tahun lagi yang namanya kemiskinan baru bisa dihapuskan....selama cara pandang para pemangku jabatan masih spt sekarang ini...rasanya mustahil kemiskinan bisa dihapusakan meski 1000 tahun lagi.

Braling 18 desember 185 tahun kota purbalingga 5 tahun papeling

Naikan upah minimum Kab.Purbalingga 30% mka daya beli msyarkat akan naik dan mmberikan khidupan yg layak bgi pekerja.serta memperkenalkan keindahan wisata alam purbalingga kpd indonesia(dunia klo bisa) agar mnarik wisatawan untuk berkunjung ke purbalingga. mnurut sy itu

MAS SAY Kategor i miskin itu seper tu apa ya..???

Padahal kalau kita lihat ke kampung kampung hampir merata kalau rumah kayak huni, ada kendaraan minimal sepeda motor.

34

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

HINDHARYOEN NOTOSISWOYO PR bupati baru....

MUDIBYO WHS

KRISNA ISPANDYA

masyarakat Purbalingga Perantauan secara r utin telah membantu perekonomian, pendidikan dan permodalan keluarga di kampung halamannya. Juga membawa keterampilan enterpreunership yang aplikatif. Sayangnya sifat-2 buruk juga ikut tertransfer.

Purbalingga memang kota industri, lihat saja kesibukan dipagi hari, jalanan macet diseluruh penjuru kota. Tapi kenapa Purbalingga kalah berkembang dari Purwokerto? Uang memang diraup diPurbalingga tapi uang dibelanjakan dimana?

Derap Perwira

Derap Perwira

semua perginye ke Purwokerto.. mall adenye di purwokerto.....di purbalingga paling, ABC, HARUM, I n d o r i z ky. . . . j a o h . . s a m e p u r wo ke r t o. . . . _ K a p a n Purbalingga ada Mall?

KRISTIAN WIBOWO

SUPRIO M

TORO SAPUTRO

ERIK DANUARTA

L a n j u t k a n p ro g r a m p e m b e rd a y a a n penanggulangan kemiskinan.alias...pemda harus berani replikasi program sejenis yg dulu pernah ada di kabupaten purbalingga

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

35

INSPIRASI

TARSIMIN, Nama nDesa, Rejeki Kota What's in a name? Apalah arti sebuah nama? Kata-kata William Shakespeare ini sangat tepat untuk menggambarkan kehidupan Tarsimin. Meski memiliki nama yang terkesan ndesa, studi dan karir lulusan SMA N 1 Purbalingga yang kini menjadi orang kepercayaan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini tidak bisa dipandang remeh.

L

ahir dan besar dari keluarga petani sederhana, membuat Tarsimin terbiasa hidup mandiri.

Saat masih duduk di bangku SD,menggembala sapi dan mencari rumput adalah kegiatannya sepulang sekolah.

Tengah dari tiga bersaudara dari pasangan Waryoni dan Karsiyem ini tak pernah minder meski tinggal di gubug beralas tanah tanpa aliran listrik saat itu.

“Kalau belajar malam, saya pakai teplok,” kenangnya.

Orang tuanya pernah menjajal mencari kehidupan yang lebih baik dengan bertransmigrasi ke Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Tapi, mereka hanya bertahan setahun. Tahun 1984, mereka kembali ke kampung halaman di Desa Kalitengah Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

“Selama di Kalimantan tidak sempat sekolah, baru setelah kembali ke desa, saya masuk SD. ermasuk terlambat masuknya,” jelas pria kelahiran 11 Februari 1977.

Selulus SD, Tarsimin remaja bersekolah di Mandiraja, 15 km dari rumahnya di Kalitengah.

Khawatir terlambat sekolah, anak laki-laki yang hobi membaca ini selalu berangkat sekolah sekitar pukul 04.30 WIB bersama temantemannya.

“Masuk sekolah kan jam 07.15, tapi kalau naik angkutan yang biasa nge-tem di desa kami, baru sampai sekolah sekitar jam 08.00. Jadi, biar tidak terlambat, terpaksa kami setiap pagi harus berjalan kaki dulu sekitar 10 km, baru selanjutnya naik angkutan di desa sebelah,” kisahnya.

Saat berjalan menuju tempat pemberhentian angkutan, Tarsimin sering memperhatikan mahasiswa yang sedang KKN di desanya. Dia melihat, betapa para mahasiswa itu begitu dihormati warga desa. Sejak itu, Tarsimin bertekad dirinya harus menjadi sarjana.

Suatu hari, setelah selesai EBTANAS, Tarsimin tinggal di

36

rumah saudaranya di Purbalingga.

Disana, si empunya rumah bercerita tentang cucunya yang bersekolah di SMA N 1 Purbalingga dan berhasil diterima di Universitas Brawijaya.

Mendengar kisah sang kakek pemilik rumah itu, Tarsimin semakin semangat. Diapun lebih memilih bersekolah di SMA N 1 Purbalingga, meski beda kabupaten.

Beruntung dia tinggal di kost milik Bapak Sulthoni di Gang Panca No 33 yang sangat baik hati.

Bayaran kost seikhlasnya, dan seringkali dia diminta ikut makan bersama keluarga mereka.

Tarsimin sangat terkesan dengan keluarga induk semangnya itu.

Karena setelah itu, belum pernah dia temui lagi induk semang sebaik itu.

Karena tujuan dia bersekolah di SMA N 1 Purbalingga adalah untuk bisa masuk perguruan tinggi dan menjadi sarjana, Tarsimin memilih hanya fokus belajar. Dia jarang beraktivitas selain sekolah dan belajar.

“Paling-paling ada teman main di kost, atau saya diajakin nonton film,” ujarnya. Ya, saat itu, Purbalingga memang masih ada bioskop yang terletak tak jauh dari sekolahnya di SMA N 1 Purbalingga.

Upaya Tarsimin agar mampu menggapai cita-citanya sebagai sarjana memang tidaklah mudah.

Kondisi ekonomi kedua orang tuanya membuat Tarsimin yakin mereka tak akan mau membiayainya kuliah. Untuk itu, Tarsimin terus mencari informasi dan berpikir keras agar citacitanya tetap terwujud.

“Akhirnya saya belajar dengan sangat keras agar NEM saya masuk 10 besar dan bisa tembus PMDK atau masuk perguruan tinggi tanpa tes,” ujarnya.

Tarsimin mengatakan, hanya dengan cara seperti itulah, kedua orang tuanya akan diundang khusus oleh pihak sekolah untuk dimotivasi agar anak berprestasinya harus tetap

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Alhamdullilah NEM saya rangking 3 paraleldan masuk tanpa test di IPB. Jadi akhirnya orang tua saya dengan segala upaya mau membiayai kuliah di IPB,” ungkapnya sumringah.

Setelah masuk IPB, ternyata dia masih harus menghadapi problem yang tidak kalah besar: bagaimana dengan biaya hidup dan tinggal selama di Bogor?

Karena kondisi orang tua yang tidak memungkinkan saat itu, Tarsimin dititipkan ke saudara yang kebetulan kerja di Bogor.

“Saudara saya ini kerjanya menunggu rumah orang semacam vila dan kebun yang luas.Sembari berkebun, saudara saya juga piara kambing. Kebetulan saudara saya bangun rumah kecil dikebun si pemilik rumah dan saya numpang di situ sembari bantu-bantu apa yang bisa saya lakukan,” kisahnya.

Tiap hari, Tarsimin ikut membantu saudaranya menyapu halaman vila danmencari rumput untuk kambing. Bahkan kadang juga ikut membantu saudaranya kalau mendapat proyek seperti gali sumur, perawatan taman dan lain-lain.

Meski hidup menumpang, Tarsimin masih harus menerima kenyataan tak cukup uang untuk transport dari tempat tinggal saudaranya di Sindangbarang menuju kampusnya di Baranangsiang yang jaraknya mencapai 10 km.

“Saya berangkat ke kampus kalau masih ada duit saya naik angkot, kalau tidak ada ya saya naik sepeda. Saya satu-satunya mahasiswa yang bawa sepeda saat itu,” ungkapnya.

Selain transport, sebagai mahasiswa, Tarsimin juga sangat membutuhkan uang untuk fotokopi dan berbagai kebutuhan lainnya. Diapun mencari berbagai peluang untuk mendapatkan uang.

Selain bekerja dengan membantu saudaranya menggarap berbagai p r o y e k , Ta r s i m i n t a k malumembantu foto copy silabus

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

kuliah teman-teman sekelas dengan mengambil keuntungan sekitar Rp 10,-/lembar.

“Selain itu, kalau hujan, saya juga kadang jadi ojek payung.

Pernah juga jualan koran di pinggir jalan. Pokoknya apa saja yang bisa jadi uang dan halal,” terangnya semangat.

Tetapi kondisi itu ternyata mengusik kenyamanan Tarsimin.

Selain karena tidak enak lama menumpang di rumah sauadara, dia juga merasa otak encernya tidak bermanfaat jika melakukan pekerjaan-pekerjaan yang skill less (tanpa ketrampilan) dan tidak mengadalkan pengetahuan.

“Saat berfikir keras menemukan jalan keluar dari masalah ini, saya diajak temanteman mendaftar UMPTN dan saya ikut,” kata penyuka tempe dan pete menjelaskan.

Melalui UMPTN itu, Tarsimin diterima di Teknik Elektro UGM.Dan uniknya, begitu sampai Jogja,anak yang dikenal pendiam ini langsung aktifdoor to door mencari pekerjaan.

“Bulan pertama saya kuliah di UGM saya sudah dapat pekerjaan sebagai pengajardisalah satubimbingan belajar untuk mata pelajaran Fisika,” kisahnya.

Tahun pertama kuliah di Jogja, Tarsimin ikut tinggal di kost teman yang kebetulan juga diterima di UGM. Tiap bulan dia ikut mengangsur bayaran kost kepada temannya itu. Tahun kedua, dia memilih tinggal di salah satu kamar kosong di bimbel tempat dia bekerja.

“Di bimbel inilah saya pertama bekerja secara profesional sebagai tenaga pengajar privat dan saya mulai belajar mandiri membiayai hidup saya,” ungkapnya.

Meski sudah bekerja keras di sela-sela jadwal kuliah dan bisa membiayai hidup sehari-hari, Tarsimin masih kewalahan ketika saatnya membayar SPP. Nilai SPP bagi Tarsimin relatif besar saat itu, yakni Rp 250 ribu. Terpaksa semester 1 dan 2, dia masih mengandalkan kiriman orang tua.

Dan diapun berjanji, semester 3, dia tak akan lagi minta uang dari kedua orang tuanya.

“Kenyataannya, sampai semester 3, saya tidak memiliki cukup uang untuk membayar SPP. Atas saran teman, saya mengajukan pinjaman ke BPR milik UGM. Selanjutnya, saya mengangsur setiap bulan dari hasil mengajar di bimbel. Dan sejak saat itu, saya hampir 100% mampu membiayai diri sendiri tanpa bantuan orang tua,” terangnya bangga.

Diakhir tahun kedua

Derap Perwira

p e r k u l i a h a n n y a , Ta r s i m i n mendapat tawaran dari sebuah bimbel yang lebih besar dengan gaji yang lebih menggiurkan. Tak hanya itu, banyak juga orang tua murid yang memintanya mengajar les privat anak-anak SD dan SMP di rumah. Tarsiminpun tak lagi kekurangan uang dan benar-benar menikmati hasil keringatnya sendiri.

Beberapa hari menjelang wisuda, Tarsimin memberanikan diri melamar dan menikahi pujaan hati yang telah dikenalnya sejak SMA. Sunarti namanya. Sekali lagi, pernikahan itupun lebih banyak menggunakan uang dari hasil jerih payahnya. Termasuk mas kawin berupa uang senilai Rp 19.300,“Itu untuk mengenang pertama kali kami saling mengenal, yaitu tahun 1993,” ujar sang istri yang telah memberikan Tarsimin dua orang anak, dan senantiasa setia mendampinginya dalam suka dan duka.

Setelah menikah dan wisuda, Tarsimin mulai mencari pekerjaan yang lebih bergengsi. Hampir di setiap perusahaan yang dia datangi rata-rata langsung menerimanya, sepanjang dia lulus psikotes.

“Biasanya mereka terharu duluan setelah mendengar kisah saya,” imbuhnya.

Dan setelah diterima, Tarsimin selalu bekerja maksimal melebihi yang diharapkan.

Sehingga, dia selalu menjadi andalan perusahaan dimana dia bekerja. Dan setiap ada peluang bekerja di perusahaan yang lebih besar dan menawarkan penghasilan lebih baik, Tarsimin tak pernah menyia-nyiakannya.

“Jadi, saya pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain karena selain menambah income,juga untuk selalu mengupdate diri tentang jenis pekerjaan yang baru,” jelas lelaki yang menikmati setiap perubahan kearah lebih baik, seperti motto hidupnya: Change For Better.

Mendapat kepercayaan menduduki jabatan tinggi di perusahaan besar milik orang nomor dua di negeri ini di Makasar, berpenghasilan tinggi, memiliki beberapa tempat tinggal dan jenis usaha kuliner di kotakota besar, serta beberapa kali wisata dan tinggal di luar negeri ternyata bukan akhir dari keinginan Tarsimin. Dia bercitacita ingin menjadi penulis, motivator dan konselor yang semua terinspirasi dari pengalalaman hidupnya.

“Saya juga tak pernah memanjakan anak saya. Karena saya yakin, untuk mendapatkan

Derap Perwira

INSPIRASI

Tarsimin dan istrinya, Sunarti, saat berlibur ke Jerman apa yang kita inginkan itu, harus prihatin dan berjuangan sepenuh hati,” ujar ayah dari Tabina Adelia Pastika dan Adelio Atha Hibatullah.

Putri sulungnya, Tabina bahkan dibiarkannya berjualan tahu di komplek perumahan elit dimana mereka tinggal. Karena mengerti sulitnya mencari uang,

putrinya itu jarang sekali jajan.

Begitu pula dengan adiknya, yang senang sekali menabung.

Memang namanya Tarsimin, nama yang lebih sering menggambarkan sosok bersahaja dengan berpendidikan rendah.

Tapi capaian hidupnya begitu inspiratif. Tentang namanya, Tarsimin mengaku tak pernah

diejek. Meskipun setiap dia mengenalkan diri, selalu ada yang tersenyum dan dia artikan sebagai ejekan. Lalu apa sebenarnya arti namanya itu?

“Saya sendiri tidak tahu arti nama saya, termasuk orang tua saya juga tidak tahu arti nama saya,” ungkapnya serius.

(Estining Pamungkas)

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

37

SOSIAL

SOSIAL

Meriah Sepeda Santai HUT PIA Ardya Garini PURBALINGGA, HUMAS – Dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) Persatuan Istri A n g g o t a Te n t a r a N a s i o n a l Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) PIA Ardhya Garini ke-59, Pangkalan Udara (Lanud) Wirasaba Purbalingga menyelenggarakan sepeda santai.

Ribuan peserta gowes dari berbagai wilayah di eks Karesidenan Bayumas ikut memeriahkan kegiatan yang menyediakan hadiah berupa 10 unit sepeda motor, lima sepeda gunung, dua televisi satu kulkas dan tiga kipas angin juga ratusan doorprize menarik.

Turut serta dalam kegiatan

tersebut Komandan Resort Militer (Danrem) 071 Wijayakusuma, pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Purbalingga, dan jajaran TNI AU Lanud Wirasaba.

Pelepasan sepeda santai diawali pengibaran bendera start oleh istri Komandan Lanud Wirasaba Ny Shinta Ton dengan rute dari markas Lanud Wirasaba,menuju Desa Tidu, Desa Bajong, Desa Majasem Kecamatan Bukateja, Selanjutnya peserta melewati Desa Panican, desa Karangkemiri, desa Majatengah, Desa Kedunglegok dan Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon serta finis di apron

Lanud Wirasaba.

Dalam sambutannya, Danlanud Wirasaba Letnan Kolonel (Letkol) Nav Toni ST mengatakan, bahwa kegiatan sepeda santai dalam rangka peringatan HUT PIA Ardhya Garini Ke-59. Sedangkan kegiatan tersebut lebih mengutamakan memberkan informasi serta mengenalkan k e g i a t a n L a n u d Wi r a s a b a , khususnya TNI AU pada umumnya kepada masyarakat luas tentang keberadaan TNI AU beserta alat uatama system persenjataan (alutsista) yang dimilki. “Acara ini juga bertujuan memupuk cinta dirgantara

khususnya dikalangan pelajar, generasi muda, serta masyarakat umum. Sedangkan sepeda santai merupakan kegiatan olah raga yang murah dan terjangkau bagi masyarakat serat member manfaat t e r u t a m a u n t u k m kesehatan,�tuturnya.

Danlanud menambahkan, kegiatan tersebut dikemas dengan membawa nuansa sederhana namun ramai peserta. Selain itu, tujuan utamanya adalah sebagai wadah silaturahmi dan keakraban antar Lanud Wirasaba dengan masyarakat. (Sukiman)

PURBALINGGA, HUMAS - Tari Lengkem dari Kabupaten Purbalingga menjadi harapan provinsi Jawa Tengah untuk menjadi juara pada event Parade Tari Nusantara yang akan digelar 2016 mendatang. Pasalnya selama penyelenggaraan Parade Tari Nusantara, belum sekalipun Jawa Tengah menjadi juara umum.

Hal tersebut diungkapkan, Kasi Promosi dan Informasi Kantor Perwakilan Jawa Tengah di Jakarta, B Emy DM saat pentas Duta Seni Kabupaten Purbalingga di Anjungan Jawa Tengah Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Minggu (22/11)

38

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

Derap Perwira

Derap Perwira

Tari khas Purbalingga yang koreografinya digarap oleh Juniarti dari sanggar tari Puri Beksa Penaruban, Kaligondang menjadi juara satu pada pergelaran Festival Seni Tradisional tingkat provinsi Jawa Tengah April lalu. Pada tahun 2014 Purbalingga juga mendapat predikat yang sama.

Menurut penciptanya, Juniarti, tari Lengkem atau lengger kempreng merupakan perpaduan antara dua unsur kesenian dan religi.

Yaitu kesenian lengger dan kempreng atau alat musik rebana sebagai unsur religi. Penggunaan sampur yang biasa menjadi properti para penari lengger juga

dimanfaatkan sebagai simbol penggunaan kerudung.

Kepala Dinbudparpora Purbalingga Subeno yang turut mengawal para duta seni Purbalingga tampil di TMII menuturkan, program duta seni merupakan salah satu program dari kantor perwakilan Jawa Tengah di TMII yang bekerjasama dengan kabupaten/kota se Jawa Tengah.

Tujuannya untuk mengembangkan potensi seni dan budaya yang ada di kabupaten/kota termasuk Purbalingga.

Seni tari yang disajikan meliputi tari Lengkem (Lengger Kemprengred) dan tari Nitis oleh sanggar tari

Puri Beksa Penaruban. Kemudian sajian campursari bersama grup Sahra Nada Bojongsari dan seni tutur Sanggar Dresanala Purbalingga. Pada penampilan seni tutur mengangkat cerita rakyat babad wirasaba berjudul Palangan Tuing, atau Pantangan bepergian pada hari pasaran Setu Paing.

Pentas duta seni kabupaten Purbalingga berlangsung meriah, dihadiri oleh warga Purbalingga di wilayah Jakarta-Bogor-DepokTangerang-Bekasi (Jabodetabek) yang tergabung dalam sejumlah paguyuban. Seperti Kulabangga, Papeling, Braling Mania dan Klawing Stone. (Hardiyanto)

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

39

SIARAN PERS

SIARAN PERS

Setahun Pemerintahan Jokowi-JK

Setahun Pemerintahan Jokowi-JK

Investasi dan Paket Kebijakan Ekonomi, Kuatkan Ekonomi Nasional

Percepat Penyaluran Dana Desa

20 Oktober 2015, Satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mampu memperbaiki kinerja pelayanan publik melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa sektor. Dengan sistem PTSP ini beberapa perizinan dipangkas waktu pengurusannya sehingga lebih efisien dan efektif.

Sektor Pertanian misalnya, jika sebelumnya 20 perizinan membutuhkan 751 hari pengurusan, kini dipangkas menjadi 12 izin dengan waktu hanya 182 hari pengurusan. Kemudian sektor perindustrian, dari yang 19 izin butuh 672 hari menjadi 11 perizinan 152 hari. Begitu pula di sektor pariwisata yang sebelumnya 17 izin 661 hari, dipangkas menjadi 11 izin dengan hanya 188 hari pengurusan.

Sektor kelistrikan, dari yang sebelumnya ada 49 izin dengan waktu 923 hari, dipangkas menjadi 25 izin dengan hanya membutuhkan waktu 256 hari pengurusannya.

Upaya penguatan fondasi perekonomian nasional juga menunjukkan hasil. Terbitnya paket-paket kebijakan ekonomi perlahan namun pasti mampu memperkokoh kondisi ekonomi Indonesia saat ii.

Paket kebijakan pertama misalnya, mampu mengembangkan ekonomi makro lebih kondusif, menggerakkan ekonomi

40

nasional, serta melindungi masyarakat berpendapatan rendah disamping mampu menggerakkan ekonomi pedesaan.

Kemudian paket kebijakan ekonomi kedua. Paket ini oleh sebagian besar kalangan bahkan dianggap lebih aplikasi dan menyentuh langsung ke masyarakat.

Ambil contoh keringanan pajak, kemudahan perizinan investasi, serta penurunan pajak deposito.

Pada paket kebijakan ekonomi ketiga, lebih nyata lagi karena pemerintah langsung mengeksekusi beberapa hal seperti penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), peringanan tarif listrik industri, serta perluasan Kredit Usaha Rayat (KUR).

Sementara Paket Kebijakan Ekonomi keempat ada tiga hal pokok yang menjadi fokus pemerintah, yaitu perbaikan sistem pengupahan, tindak lanjut Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk ekspor serta mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Paket keempat adalah keinginan untuk membuka lapangan kerja seluasluasnya agar dunia usaha dan investor diberikan kemudahan,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Jakarta beberapa waktu lalu Semakin nyata karena dengan gelontoran paket-paket kebijakan

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

D

ana Desa merupakan program yang baru pertama kali dilaksanakan dalam setahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Guna memuluskan program pro rakyat ini, dilakukan penyederhanaan peraturan yang menghambat penyaluran dan penggunaan Dana Desa.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah merekrut 26.000 tenaga pendamping untuk membantu pengelolaan Dana Desa di seluruh Indonesia.

Rekrutmen terdiri dari 21.000 pendamping lokal desa (PDL) yang ditempatkan di desa, 4.000 pendamping desa di kecamatan, dan

ekonomi ini, nilai tukar Rupiah terus mengalami penguatan terhadap Dolar Amerika.

Di sektor tenaga kerja, setahun masa pemerintahan Jokowi – JK terjadi peningkatan dari sisi penyerapan. Tengok pada semester pertama tahun 2014, ada 611 ribu tenaga kerja terserap di beberapa lapangan pekerjaan, naik 12,31% pada periode yang sama tahun 2015 menjadi 685 ribu.

Begitu pula investasi yang juga mengalami kenaikan 16,56% dari semester I 2014 sebesar 22,8 triliun, menjadi Rp259,7 triliun pada periode yang sama tahun 2015.

Realisasi investasi di luar pulau Jawa pun naik 25% jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

“Semua ini untuk memberi sinyal positif kepada masyarakat dan investor bahwa Indonesia bersahabat dengan siapapun yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia," kata Sekretaris Kabinet Pramono (Tim PKP-Kominfo) Info lebih lanjut : Sekretarian Bakohumas Telp (021) 3841972 email : pikppusat@ mail.kominfo.go.id atau bakohumas@mail.kominfo.go.id Twitter @bakohumas dan @GPRIndonesia

Derap Perwira

Derap Perwira

930 tenaga ahli di kabupaten/kota.

Kebutuhan tenaga pendamping pada 2015 secara nasional berjumlah 44.321. Secara bergelombang, para tenaga pendamping sudah aktif mulai Oktober 2015. Tenaga pendamping memiliki keahlian di bidang infrastruktur, keuangan, pemberdayaan masyarakat, dan badan usaha milik desa.

Sebelumnya, hingga semester I 2015, Dana Desa sebesar Rp20,77 triliun sudah terealisasi 80 persen atau 16,61 triliun. Namun, mencermati penyalurannya ke pemerintah kabupaten/kota atau desa yang baru mencapai 37,85 persen atau Rp7,8 triliun, pemerintah mengambil langkah dalam Paket Kebijakan Ekonomi September I dengan menerbitkan Surat Keputusan

Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Percepatan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa.

Berikutnya, telah dilaksanakan koordinasi dan konsolidasi kabupaten/kota seluruh Indonesia tentang kebijakan SKB Tiga Menteri mengenai Percepatan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk k e g i a t a n - k e g i a t a n pembangunan/rehabilitasi/pemelihara an infrastruktur fisik dan/atau pengembangan ekonomi desa yang berorientasi padat karya dan mengutamakan penggunaan sumber daya lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Te r t i n g g a l , d a n Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

S e d a n g k a n rekrutmen tenaga pendamping merupakan bagian dari pengawalan penggunaan Dana Desa.

Pemerintah menyediakan tenaga pendamping profesional dan peningkatan kapasitas mereka untuk bekerja melakukan fasilitasi percepatan pencairan Dana Desa dan p e l a k s a n a a n pembangunan di tingkat desa. K ebutuhan tenaga pendamping pada 2015 secara nasional, yang mencapai 44.321 orang, secara tidak langsung mendorong penyerapan tenaga kerja. (Tim PKPKemenkominfo) Info lebih lanjut : Sekretarian Bakohumas Telp (021) 3841972 email: pikppusat@mail.kominfo. g o . i d a t a u bakohumas@mail.kominf o . g o . i d Tw i t t e r @bakohumas dan @GPRIndonesia

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

41

WACANA

TOKOH

PUDJOWIYOTO Camat Darurat Pahlawan Kemerdekaan Pudjowiyoto lahir Kamis Pon 12 Juli 1917 di Desa Mipiran Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga.

Awal kariernya menjadi seorang guru Sekolah Rakyat (SR) 6 tahun di Desa Kalimanah Wetan Purbalingga.

Sebagai seorang guru, ia sangat ditakuti dan disegani oleh murid – muridnya, karena dianggap serba mengerti.

D

i samping mendidik, juga sering menghibur muridnya dengan hal – hal yang aneh. Seperti main sulap atau mendongeng yang lucu – lucu, cerita lakon wayang purwa, tembang Jawa klasik, dan lainnya yang banyak mengandung pesan moral.

Sehingga murid – murid merasa asyik bila diajar oleh guru yang satu ini.

Namun profesi gurunya tidak bisa dilanjutkan, karena tahun 1945, Pudjowiyoto bergabung dengan para gerilyawan untuk berjuang melawan Belanda. Selain menjadi pimpinan gerilyawan, ia juga menjadi juru penerang

42

(jupen) dan Camat Darurat Kalimanah yang membawahi 31 desa.

Dengan demikian pada saatu itu, di Kalimanah terdapat dua camat yaitu Raden Sumardi sebagi camat Recomba yang berdomisili di Kalimanah, dan Pudjowiyoto sebagai camat darurat dimana tempatnya tidak menentu yakni daerah gerilya sekitar Kalimanah.

Dengan diangkatnya sebagai camat darurat, beban tugas Pudjowiyoto semakin berat dikarenakan harus memantau informasi dari pusat yang selanjutnya diteruskan kepada masyarakat dan anak buahnya.

Selain itu juga

memimpin anak buahnya melakukan sabotase dan penyerangan terhadap pos-pos Belanda di wilayah Kecamatan Kalimanah.

Dalam melaksanakan tugasnya, di dibantu oleh Siswosumarto, sedangkan sebagai petugas staf kecamatan ditunjuk Martosuparno.

Pada Selasa Wage tanggal 9 September 1947, para pejuang berkumpul di Desa Mipiran guna mengatur siasat melawan Belanda. Pertemuan yang dipimpin oleh Pudjowiyoto memutuskan untuk melawan Belanda dengan cara melakukan blockade, sabotase dan menyerang dengan bergerilya.

Di samping itu, Pudjowiyoto membentuk Front Padi Perjuangan dan bahan makanan lainnya untuk persediaan logistik. Ternyata rencana tersebut tercium oleh mata – mata bernama Blaur dari desa Karangbenda atau Karangturi, yang langsung melaporkan kepada Belanda.

Akibatnya sepuluh hari kemudian yaitu malam Jumat Wage tanggal 19 September 1947, Belanda melakukan penculikan di desa Tinggarjaya. Pada malam itu beberapa orang ditangkap dan dibawa ke pos polisi Belanda di Padamara.

Sekitar pertengahan September 1947, diperoleh berita telah ada gencatan senjata antara Belanda dengan Republik Indonesia.

Pudjowiyoto selaku camat darurat menjelaskan, bahwa TNI dan Belanda sedang mengadakan gencatan senjata.

Berita ini dalam waktu tidak lama sudah tersebar di kalangan para pejuang dan penduduk.

Setelah perjanjian Renville, terdengar berita bahwa di Madiun terjadi pemberontakan PKI, namun berhasil ditumpas. Para pejuang yang berada di dalam wilayah pendudukan Belanda, semangat patriotismenya kembali mengelora dalam dada.

Ketika terdengar Belanda melakukan penyeranga

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

terhadap Pemerintahan Pusat Republik Indonesia di Yogyakarta. Pudjowiyoto dan pasukannya marah, mereka berontak dan memutuskan hubungan dengan pemerintahan Belanda.

Sabotase dan blokade mulai dilakukan lagi, jembatan yang menghubungkan jalan keluar masuk kota Purbalingga dihancurkan. Sehingga kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat tidak dapat masuk ke desa – desa.

Guna membakar semangat TN dan para pejuang, Pudjowiyoto mengumumkan, agar serangan ditingkatkan karena kekuatan TNI yang sekarang lebih lengkap persenjataannya dari pada tahun lalu. Walaupun pusat pemerintahan RI di Yogyakarta sudah diduduki Belanda dan Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mochamd Hatta ditangkap, namun TNI dibawah kepemimpinan Jenderal Sudirman pantang menyerah. “Mari kita teruskan perlawanan kita terhadap Belanda bersama antekanteknya dengan cara b e r g e r i l y a y a n g disempurnakan!”

Pertempuran sengit antara TNI, para pejuang, bersama rakyat menghadapi tentara Belanda, hamper tiap hari terjadi di Padamara dan sekitarnya. Tepatnya pada Rabu Legi 2 Januari 1949, di sebelah utara Desa Mipiran, pasukan TNI melakukan pertempuran melawan pasukan Belanda.

Dengan semangat yang membara Pudjowiyoto memimpin pasukan dengan gagah berani. Dikarenakan persenjataan yang tidak sebanding, pasukan TNI banyak yang berguguran, termasuk sang pemimpin yakni Pudjowiyoto. Untuk mengenang perjuangannya maka Pudjowiyoto dijadikan nama jalan di Purbalinga.

Untuk mengenang jasanya, nama Pudjowiyoto diabadikan sebagai nama jalan di Kabupaten Purbalingga (Tri Atmo)

Derap Perwira

PUSTAKAWAN DAN PERPUSTAKAAN Oleh : Feby Lestari Supriyono, SS., M.IP (Pustakawan Muda)

Mendengar kata pustakawan, maka akan terbersit sebuah stigma negatif dari masa lampau yaitu seorang kutu buku yang aneh dengan kacamata tebal, tanpa senyum dan keramahtamahan, menjadi penjaga gudang buku yang penuh debu.

N

amun seiring dengan perkembangan jaman anggapan tersebut perlahan gugur. Dengan perubahan perpustakaan yang tadinya sebagai gudang buku menjadi pusat sumber daya informasi, maka pustakawan menjadi agen informasi yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang.

Perkembangan teknologi informasi memberikan banyak manfaat di dunia perpustakaan, maka peran pustakawan tidak lagi sebagai objek pasif yang hanya melayani namun sebagai media penyampai informasi dengan menggunakan berbagai program kemasan informasi. Perpustakaan sebaiknya dikelola sesuai tujuan penyelenggaraan sebuah pusat informasi. Penyampaian informasi kepada pemustaka saat ini dapat dilakukan denganberbagai aneka media yang ada. Pada peran inilah (media informasi) pustakawan dibutuhkan agar informasi sampai kepada pemakai.

Aneka produk kemasan informasi diolah oleh pustakawan untuk dimanfaatkan oleh pemustaka sesuai dengan kebutuhannya. Disini menjadi tolak ukur peran seorang pustakawan

Derap Perwira

apakah informasi yang disampaikan bermanfaat atau tidak, sesuaikah dengan kebutuhan para pengguna atau pengunjung perpustakaan. Perpustakaan tanpa adanya pengguna, hanya menjadi gudang koleksi yang akhirnya menjadi sarang debu, seperti rumah tak bertuan.

Karenanya, penting kiranya mengenal peran seorang pustakawan dalam mengelola sebuah perpustakaan, apa yang harus dilakukan terhadap koleksi perpustakaan agar informasi yang terdapat dalam sebuah koleksi bermanfaat bagi pemustaka.

Pustakawan atau librarian adalah seorang tenaga kerja bidang perpustakaan yang telah memiliki ilmu perpustakaan, baik melalui pelatihan, kursus, seminar, maupun dengan kegiatan sekolah formal.

(Wiji Suwarno,2009:62). Menurut definisi tersebut maka seseorang yang ingin menjadi pustakawan atau penyelenggara sebuah perpustakaan merupakan orang yang mempunyai pendidikan tertentu.

Artinya tanpa bekal ilmu mengelola informasi janganlah bertekad mendirikan sebuah perpustakaan. Kecuali pengelola yang bersangkutan telah belajar mandiri (otodidak) mengenai penyelenggaraan suatu perpustakaan (pusat informasi).

Sampai atau tidaknya sebuah informasi kepada pemakai akan tergantung kepada peran pustakawan.

Perpustakaan dan Pustakawan merupakan sesuatu yang tak akan terpisahkan, seperti dua sisi mata uang, dimana ada perpustakaan, maka idealnya disitu juga harus ada pustakawan. Namun pada kenyataanya, banyak sekali perpustakaan yang di dalamnya tidak ada pustakawan. Sehingga perpustakaan tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Bagi kebanyakan orang, profesi pustakawan merupakan profesi yang belum terlalu diperhitungkan, karena kebanyakan mereka menilai sebuah profesi diukur dengan penilaian terhadap materi. Sementara perhatian pemerintah sendiri untuk pustakawan saat ini juga belum seperti perhatiannya kepada profesi yang lain misalnya profesi dokter, hakim, jaksa dan profesi lainya. Hal ini terjadi karena kebutuhan masyarakat akan perpustakaan belum seperti kebutuhan mereka akan profesi yang lain. Mereka lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi terlebih dahulu sebelum menjadikan perpustakaan sebagai prioritas utama mereka.

Tugas umum seorang pustakawan adalah sebagai public service, itu artinya segala aktifitas yang dilakukan oleh pustakawan di perpustakaan seharusnya berorientasi pada pemustaka (user oriented). Namun yang sering terjadi dilapangan justru sebaliknya. Ada beberapa pengelola perpustakaan yang sama sekali tidak bekerja sesuai harapan. “kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah” kata ini juga dapat menjadi gambaran betapa banyak pustakawan yang masih berperilaku tidak profesional dalam bekerja. Sebagai contoh banyak pustakawan yang menyampaikan kepada pemustaka bahwa “buku yang anda cari tidak ada disini, silahkan cari perpustakaan lain” padahal jelas-jelas bahwa buku itu ada di perpustakaan. Hanya karena sedang merasa capai, banyak kerjaan, tugas yang menumpuk sehingga mereka meninggalkan etika profesi dalam bekerja.

Nah hal semacam ini sering kali kita jumpai di sekitar kita, tidak semua pengelola perpustakaan berfikir dan berorentasi pada pemustaka.

Pustakawan merupakan bagian dari kehidupan sosial. Di mana masyarakat membutuhkan informasi dan juga pengetahuan untuk melengkapi kehidupan mereka. disini pustakawan berperan sebagai “agent of knowledge” atau agen pengetahuan, karena bekerja dan bertugas menyampaikan informasi seluas-luasnya kepada pemustaka, tanpa boleh dibatasi oleh apapun. Sehingga masyarakat benarbenar merasa bahwa kebutuhan mereka tercukupi.

Profesi pustakawan adalah profesi yang telah mendapatkan pengakuan dari negara sehingga kewajiban serta haknya dapat dimiliki oleh pustakawan. Dalam kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban keprofesiannya, pustakawan harus aktif kreatif melakukan pengembangan diri dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan yang berorientasi pada kepuasan pemakai informasi. Peran dan tanggungjawab seorang pustakawan menjadi tolok ukur kepuasan pemakai. Peran pustakawan dituntut untuk mendengarkan dan menerima 'suara-suara' pelanggan dengan lapang dada demi kemajuan dan peningkatan pelayanan. Pesatnya peredaran informasi membuat profesi pustakawan harus mau bekerjasama dalam tim kerja dengan profesi bidang lain.

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

43

WISATA PURBALINGGA–HUMAS, Masyarakat Desa Siwarak, Kecamatan Karangreja, Purbalingga, terus berbenah mewujudkan desanya sebagai salah satu destinasi desa wisata di Purbalingga. Untuk lebih memperkenalkan potensi wisata di desa yang berada di kaki Gunung Slamet ini, warga setempat menggelar kegiatan ruwat bumi. Dalam kegiatan itu warga membawa patung Lawa dan ternak serta 10 gunungan yang berisi hasil bumi diarak keliling desa, Minggu (25/10).

Kepala Desa Siwarak Suratman mengatakan, potensi Desa Siwarak yang dikenalkan kepada wisatawan beupa sunrise bukit Njelir, agrowisata kebun nanas, telusur Goa Lorong Kereta atau Caving Leng Asyik, trekking, hiking, camping ground, dan sirkuit downhill.

“Kami mengemas kegiatan ruwat bumi sekaligus

Pawai Gunungan Hasil Bumi Kenalkan Potensi Desa Wisata Siwarak dan Goa Lawa untuk mengenalkan potensi desa wisata Siwarak,” kata Suratman.

Suratman mengaku, pihaknya semakin getol membenahi Siwarak sebagai desa wisata. Selain pembenahan sumberdaya manusia, juga membangun kesadaran masyarakat untuk sadar wisata.

“Kami juga merasa mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah melalui Dinbudparpora (Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga), yang memberikan pendampingan pelatihan SDM dan juga bantuan keuangan khusus, serta mengikuti studi banding ke beberapa desa wisata di Jateng, J o g j a d a n J a b a r, ” t u t u r

Suratman.

Kegiatan pawai gunungan itu juga menjadi tontonan tersenidir bagi wisatawan yang tengah berkunjung ke Goa Lawa. Para wisatawan mengaku selain bisa menikmati goa yang terbentuk dari lava gunung, juga bisa menikmati arak-arakan gunungan sayuran dan buah nanas.

“Saya sangat senang ketika berkunjung ke Goa Lawa kali ini, karena sekaligus bisa menikmati pawai gunungan yang dilakukan masyarakat,” tutur Sri Cahyaningrum, salah satu wisatawan dari Batang.

Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lawa Mandiri, yang mengelola desa

Pecinta Alam Mulai Lirik Destinasi Wisata Bukit Njelir

wisata setempat, Partomo mengungkapkan, paket wisata sunrise Bukit Njelir sudah mulai diminati wisatawan dari luar kota. Ada yang berasal dari kelompok pecinta alam, keluarga maupun masyaakat umum. Hampir setiap malam minggu, ada rombongan yang ingin menikmati wisata ini.

“Wisata minat khusus seperti menikmati sunrise atau menikmati keindahan alam bebas, ternyata mulai diminati wisatawan. Mereka kebanyakan memilih untuk menikmati sunrise di Bukit Njelir. Tentunya alamnya sangat indah, tak kalah dengan sunrise di bukit Sikunir Dieng,” kata Partomo setengah promosi. (y)

PURBALINGGA–HUMAS, Para pecinta alam mulai melirik daya tarik wisata Bukit Njelir di Desa Wisata Siwarak, Kecamatan Karangreja Purbalingga. Mereka mulai menggelar kegiatan di lokasi yang berhawa sejuk dan udara segar. Seperti yang dilakukan remaja pecinta alam 'Restu Pala' yang bermarkas di RW I Kelurahan Kedungmenjangan, Kecamatan Purbalingga. Sebanyak 43 orang anggota Restu Pala mulai melakukan aktifitas dari area parkir Goa Lawa, baru-baru ini.

Koordinator Restu Pala, Muchson mengatakan, Restu Pala semula merupakan bagian dari organisasi karang taruna. Dari sejumlah anggota itu ternyata banyak yang menyukai wisata minat khusus treking dan pecinta alam, dan akhirnya

44

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

WISATA

Derap Perwira

Derap Perwira

membentuk Restu Pala. Restu berasal dari singkatan RW Satu, dan Pala, pecinta Alam. “Saat ini, sejak awal berdiri, anggota Restu pala tercatat lebih dari 150 an orang,” kata Muchson.

Muchson menambahkan, dipilihnya bukit Njelir dan Goa Lawa sebagai ajang kegiatan regenerasi karena dinilai tempat ini tengah menjadi daya tarik wisata yang unik dan disukai kalangan remaja. “Kami sekaligus ingin mengenalkan potensi wisata minat khusus berupa treking ke bukit Njelir kepada masyarakat luas, khususnya para pecinta alam,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Kelompok Sadar Wisata 'Lawa Mandiri', Partomo yang mengelola daya tarik wisata tersebut mengungkapkan, bukit

Njelirselain memiliki view yang indah juga bisa menikmati sunrise di pagi harinya. “Jalur treking ke Bukit Njelir aman untuk pendaki pemula bahkan anak-anakpun bisa mendaki sampai di puncak bukit untuk menikmati indahnya sunrise,” ujar Partomo setengah promosi.

Ditambahkan Partomo, Bukit Njelir memiliki ketinggian 1.000 meter diatas permukaan air laut (dpl) dan berada di wilayah perbatasan Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Pemalang. “Selain bisa menikmati sunrise, ketika berada di Bukit Njelir juga bisa menikmati keindahan malam Kota Purbalingga, serta menikmati kokohnya Gunung Slamet yang berada di sebelah barat Bukit Njelir,” tambah Partomo. (y)

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

45

CERPEN

CERPEN SUARA RAKYAT

Keluarga Kang Min Keluarga Kang Min, keluarga biasa saja bahkan cenderung pas-pasan. Hidup dari pekerjaan tani, menyewakan tetes peluh demi butir-butir putih dari segenggam padi menjadi penghuni perut

S

etidaknya seperti itu gambaran kecil mengenai keluarga Kang Min. Namun tahuntahun belakangan ini kehidupannya berbeda, seperti ada yang berubah.

Terlebih ketika menyambut lebaran.

46

Bisa dibayangkan apa saja ritual penyambut lebaran bagi seorang petani di kampung pelosok. Tak jauh dari ketupat buatan sendiri dan opor ayam, paling banter jika ingin makan mewah dengan rendang sapi. Itupun jika

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

ada uang lebih. Tapi belakangan benar-benar sedikit mencengangkan, terlebih lebaran dua tahun ke belakang. Bukan hanya makan rendang sapi, namun juga baju dan perhiasan mewah menggelayut di pergelangan tangan dan

Derap Perwira

leher Bu Min. ada sesuatu aneh, tapi tak ada bukti membongkar kejanggalan.

Dan lebih menarik lagi lebaran tahun lalu, ada sepeda motor baru terparkir di halaman rumah keluarga Kang Min. Dari mana kedatangan harta berlimpah seperti itu? Mungkinkah Kang Min gelap mata meratapi kehidupannya yang biasa saja? Atau mungkin ada perjanjian kasat mata dengan makhluk dari alam berbeda? Banyak sekali omongan-omongan orang berlari di udara, menggunjing, memojokan apapun tentang Kang Min.

Derap DerapPerwira Perwira

Tapi justru Kang Min tak termakan oleh bualan angin

“Berkah seperti apa yang kau minta? Akupun ingin menikmatinya, jangan pelit-pelit berbagi denganku.” Aku terkekeh membagi canda, memberikan umpan tawa agar ia melahapnya.

“Berkah yang luar biasa.” Kang Min menarik pancing dan kembali melempar ke tengah sungai.

Suara percikan air terdengar ketika mata pancing menembus pertahanan air.

“Besok aku akan menjemput berkah itu ke Jakarta, jika kau ingin mendapatkan berkah sepertiku. Kau boleh ikut.”

Lanjutnya lagi tanpa mengalihkan fokus pada tangkai pancing.

“Benarah??? Apa tak apa mengajakku?” aku memastikan. Tak percaya juga bila aku diajak olehnya.

“Didin … Dinin … semua hamba Allah berhak atas berkah-Nya bukan?”

Kang Min terkekeh.

A k u m a s i h menyimaknya dengan serius, ini kesempatan untukku menikmati lebaran dengan tanpa kekurangan.

Tak lama pancing Kang Min tertarik, ada sesuatu tertangkap di sana.

Dan benar, ada ikan gabus besar muncul ketika anak pancing ditarik ke atas.

Secepat tangkas Kang Min mengendalikan ikan, ia melepaskan ikan dari mata pancing.

“Jika kamu mau ikut, besok aku tunggu di rumah setelah sahur. Ingat setelah s a h u r, j a n g a n s a m p a i terlambat. Jika terlambat akan berantakan semuanya.” Pesannya terakhir sebelum ia pergi dengan hasil tangkapan di ember.

Aku termenung sepeninggal Kang Min, dan itu terus berlanjut hingga ke dalam rumah. Bahkan malam tak menjadi tempat nyaman untuk tidur, aku tak sabar menunggu waktu sahur.

Rasa sabar tak bisa mengendalikan keinginan, aku sahur lebih awal dan bergegas ke rumah Kang Min. Aku sedikit terkaget ketika melihat bukan hanya Kang Min yang akan berangkat. Bu Min dan kedua anaknya yang masih duduk di Sekolah Dasar pun ikut bersama.

“Untuk sebuah berkah harus ada yang dikorbankan.” Begitu

MEDIA MEDIAKOMUNIKASI KOMUNIKASI&&ASPIRASI ASPIRASIKOMUNITAS KOMUNITASPURBALINGGA PURBALINGGA

Volume Volume101|Tahun 98|Tahun XI|2015 X|2014

47 47

PENGINYONGAN

CERPEN katanya menjawab keheranan di wajahku.

Aku masih tertegun ketika Kang Min menyadarkanku dengan pertanyaan. “ Wa h … r u p a n y a k a u bersemangat sekali menjemput berkah.” Kang Min terkekeh melihat kehadiranku sepagi ini.

Aku sendiri tertunduk menahan malu demi mendengar ucapan Kang Min. “Aku sudah tak sabar Kang, ingin cepat menjemput berkah bulan ramadhan. Bahkan semua baju bagusku di kampung sudah aku bawa, aku ingin tampil terbaik di sana.” Aku membalas gurauan Kang Min. “Kau tak memerlukan baju bagus di sana. Yang kau perlukan adalah rasa percaya diri, dan hilangkan perasaanmu, jangan pedulikan omongan orang lain.”

Kang Min meyakinkanku.

Aku tertegun mendengar kalimat itu, dan berusaha mencerna setiap kata terucap.

Hanya menunggu sebentar keluarga Kang Min menyantap makan sahur, dan ketika semua orang berbondong memenuhi masjid. Kami sibuk membopong barang bawaan menuju terminal.

Jam 5 tepat bis akan mengantarkan kami menembus pekat jalanan menuju sesuatu yang keluarga Kang Min bilang adalah sebuah berkah.

Ada sebuah titik harapan menancap bersama tekat, ia menggelinding menelusuri jalanan aspal bersama roda-roda bis dimana kami duduk tenang di dalamnya menyaksikan fajar menyingsing di langit timur. Tapi aku tak peduli, sekalipun fajar pagi ini begitu manawan, begitu cerah, begitu menggugah selera untuk sekedar merentangkan tangan demi menikmati hangat pancaran sang surya menerpa setiap lapisan kulit.

Pasti hangat, dan begitu nikmat.

Tapi aku sungguh tak peduli, pikiranku kini tertuju pada satu tujuan. Kebahagiaan berkah dihari kemenangan. Aku terus terpaku menyaksikan butir-butir senyum kelak, aku terus meliarkan angan mengenai berkah. Seperti apapun

48

berkah itu, aku yakin pasti akan membawa sebuah senyuman.

Meski sesungguhnya berat meninggalkan keluarga, tapi berkah telah menanti di sana. Demi sebuah perubahan setidaknya harus ada yang dikorbankan. Aku telah memilih, dan biarkan pilihan ini menemukan jalannya sendiri. *** Tepat sehari sebelum lebaran, aku sudah duduk manis di rumah.

Kembali ke tanah kelahiran. Apa yang dijanjikan Kang Min memang benar, berkah itu sungguh aku dapatkan. Kini hari kemenangan seperti ajang kebahagiaan. Bukan hanya mengenakan baju bagus, urusan perut pun tak terlewatkan.

Mungkin aku salah satu keluarga dengan perayaan paling mewah di kampung. Jelas berkah itu memberikan sebuah senyuman.

Namun lamat-lamat aku terusik. Ini berkah atau apa? Apakah berkah seperti ini? Rasa tak tenang mengusik di hati. Hingga suatu senja yang indah hanya terlewati dengan gelisah.

Tak ada hal lain yang bisa menghibur selain layar berukuran 14 inci. Berita-berita seputar lebaran dan ramadhan menghiasi layar kaca.

“Bulan ramadhan adalah bulan penuh berkah, setiap orang berlomba-lomba menambah pahala. Namun bulan ramadhan juga tak ubahnya ladang rezeki bagi para pengemis dari pelosok desa.

Mereka berbondong memenuhi ibu kota demi memenuhi menyambut berkah dari para dermawan yang

Dadi MUJUR

Dening : Kang Joko Tri Winarso

Biodata Penulis Nama Nama pena Twitter Facebook Email No hp

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

JUJUR

berlomba menambah amal.

Puluhan bahkan ratusan penduduk desa datang sebagai tukang mintaminta. Setidaknya ini menjadi miris ketika bulan penuh berkah dipenuhi oleh orang-orang yang katanya mencari berkah dengan memintaminta.” Suara berat dari seorang news maker senior menghiasi layar kaca, rautnya seperti tak menginginkan hal seperti ini terjadi di ibu kota. Terlebih di bulan suci penuh pengampunan.

Aku menghela nafas berat, merasakan sakitnya tersayat kata yang mungkin saja benar dari seseorang di layar 14 inci itu. Ini bukan berkah, aku tak tau apa ini, tapi yang kutau ini bukan berkah.

Tepat ketika aku hendak mematika tv, kulihat keluarga Kang Min berada di sana. Mengenakan baju compang camping dengan wajah memelas. Menghiasi laporan reporter di lapangan.

KLIK … aku mematikan tv.

Tak kuasa menahan kenyataan.***

: Rokhmat : Rokhmat Gioramadhita : @rokhmat_rokhmat : Rokhmat Gioramadhita : gioramadhita.rokhmat@gmail.com : 085716723012

Derap Perwira

Derap Perwira

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

49

LENSA

PENGINYONGAN

Gubernur Resmikan 3 Jembatan Ganjar berjanji akan membantu pemabangunan pasar Bobotasri sebesar Rp 25 miliar. Serta akan terus mengupayakan Lanud Wirasaba menjadi bandar udara komersial. Selain itu juga menghidupkan kembali jalur rel kereta api lama Purwokerto-Wonosobo.

PURBALINGGA-HUMAS, 3 Buah jembatan telah diresmikan pemakaiannya oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ketiga jembatan itu adalah jembatan Gatot Subroto penghubung Kecamatan Karangmocol-Kertanegara, jembatan Bantarbarang-Sumingkir di Kecamatan Rembang dan Jembatan Kaligintung di Kecamatan Rembang.

Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti pembangunan ketiga jembatan serta pemotongan pita oleh Gubernur. Tempat peresmian secara sombolis dilakukan di Jembatan Gatot Subroto, Desa Karangtengah, Kecamatan Kertanegara, Selasa (1/12). Sedangkan untuk kedua jembatan dilakukan kunjungan untuk pengecekan kondisi jembatan.

Penjabat Bupati Purbalingga, Budi Wibowo mengatakan pembangunan ketiga jembatan memakan biaya sebesar Rp 25,286 miliar. Dengan waktu pelaksanana selama 210 hari kerja yang dimulai dari tanggal 6 Mei sampai dengan 1 Desember 2015.

“Biaya pembangunan jembatan Gatot Subroto sebesar Rp 10,9 miliar yang bersumber dari APBD murni tahun 2015,”kata Budi.

Budi menambahkan jembatan Bantarbarang-Sumingkir memakan biaya sebesar Rp 10,905 miliar dan jembatan Kaligintung sebesar Rp 3,481 miliar. Asal sumber pembiayaan kedua jembatan berasal dari dana bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2015.

Dari data Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Purbalingga, jembatan Gatot Subroto mempunyai panjang 85,80 meter degan lebar 6 meter. Dengan konstruksi abutment sebanyak 2 buah, pilar 2 buah, girder berjumlah 15 buah dengan rincian 3 bentang, dimana tiap-tiap bentang berjumlah 5 buah masing-masing 28,6 meter dan plat lantai beton.

Jembatan Bantarbarang-Sumingkir

50

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

Derap Perwira

Derap Perwira

mempunyai panjang 65,08 meter, lebar 6 m e t e r .

Konstruksi abutment dan pilar beton, gelagar baja dengan bentang @ 16 meter. Jembatan Kaligintung mempunyai panjang jembatan 43,32 meter, lebar jembatan 6 meter. Konstruksi pondasi bore pile, abutment 2 buah, pilar 2 buah, girder IWF dengan masing-masing bentang 14,28 meter, 14,76 meter dan 14,28 meter dan plat beton.

Budi juga mengatakan kegiatan kePU-an tahun 2015 ada sebanyak 220 kegiatan dengan biaya sebesar Rp 192,133 miliar.

Kegiatan tersebut digunakan untuk kegiatan irigasi, ciptakarya, bina marga serta kegiatan fisik lainnya.

“Sampai November realisasi fisik telah mencapai 84,7 persen sedangkan untuk realisasi keuangan sebesar 52.7 persen,” kata Budi.

Sedangkan Ganjar Pranowo mengatakan dengan terbangunnya ketiga

jembatan tersebut bisa memperlancar mobilitas masyarakat dari dan keluar kota.

Ganjar juga menceritakan saat menjadi anggota DPRD untuk Dapil 7 yang meliputi wilayah Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen, mengusulkan pembangunan jembatan Bantarbarang dan jembatan Kaligintung tidak pernah berhasil.

Ganjar juga menambahkan program peningkatan infrastruktur jalan akan terus di tingkatkan, dari Rp. 750 miliar tahun 2014 menjadi Rp 2.1 triliun tahun 2015.

Peningkatan struktur jalan ini diharapkan dapat menjadi membantu masyarakat untuk berusaha dan berkarya.

Terkait dengan permintaan Pj Bupati Purbalingga untuk penambahan bantuan keuangan tahun 2016, Ganjar berjanji akan membantu pemabangunan pasar Bobotasri sebesar Rp 25 miliar. Serta akan terus mengupayakan Lanud Wirasaba menjadi bandar udara komersial. Selain itu juga menghidupkan kembali jalur rel kereta api lama Purwokerto-Wonosobo. (Sapto Suhardiyo)

MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA

Volume 101|Tahun XI|2015

51