MEDIA INFORMASI DAN ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
102 Tahun XII|2016
TIDAK DIJUAL
Bupati Ajak Pejabat dan Jajaran ASN Bersatu Layani Masyarakat
Perpusda Purbalingga Luncurkan Layanan Pesan Antar Bupati Tegaskan Tak Ada Program Seratus Hari Bupati Targetkan Rehab Pasar Bobotsari Selesai Desember 2016.
BIDIK LENSA
Dilantik di Semarang
Tasdi-Tiwi Diminta Fokus Tangani Kemiskinan Pasangan Bupati Terpilih Pilkada Purbalingga, Tasdi - Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Rabu (17/2).
P
asangan itu dilantik bersama 16 pasangan Bupati dan Walikota hasil Pilkada serentak 9 Desember lalu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan, sumpah jabatan yang diambil Bupati atau Wali Kota mengandung tanggungjawab terhadap rakyat dan Tuhan Yang Maha Esa. "Sumpah atau janji yang diucapkan mengandung tanggung jawab terhadap kesejahtetaan rakyat. Sumpah ini untuk disadari disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa," ujar Ganjar. Ganjar Pranowo juga mengajak bupati-wabup untuk bekerja
2
dengan baik, terutama fokus pada empat bidang yang menjadi perhatian nasional. Dalam penanganan kemiskinan dan bencana alam, Purbalingga harus lebih maksimal. Kemudian, tingginya kasus demam berdarah dan kematian ibu hamil, meskipun kasus ini tidak sebanyak di kabupaten lain, namun Pemkab Purbalingga harus menaruh perhatian lebih. "Selain itu, generasi yang tercengkeram narkoba juga menjadi tugas berat bagi Pemkab untuk bisa melepaskannya. Ibu-ibu PKK juga harus aktif memberi edukasi ke masyarakat agar anak-anak
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
menjauhinya," katanya. Sementara itu, Tasdi mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Purbalingga yang telah memberikan kepercayaan kepadanya dan Tiwi untuk memimpin Purbalingga dalam waktu lima tahun ke depan. "Sekarang saatnya untuk bersama-sama membangun Purbalingga dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas," katanya didampingi istrinya, Erni Widiyastuti, Wabup Tiwi dan suaminya, Rizal Diansyah. Pelantikan yang dipusatkan di Semarang juga ditandai dengan Pesta Rakyat yang menyajikan berupa makanan tradisional dari kabupaten/kota yang pimpinannya dilantik hari itu. Selain Tasdi – Tiwi, 16 kepala daerah terpilih yang dilantik oleh Gubernur Ganjar Pranowo adalah Hadi Rudyatmo-Purnomo (Kota Surakarta), Agus Bastian-Yuli Hastuti (Kabupaten Purworejo). Mohammad Yahya Fuad-Yazid Mahfudz (Kabupaten Kebumen), Abdul Hafidz-Bayu Andriyanto (Kabupaten Rembang), Djoko Nugroho-Arief Rohman (Kabupaten Blora), Eko Purnomo-Agus Subagyo (Kabupaten Wonosobo). Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryati Rahayu (Kota Semarang), Seno Samodro-Muhammad Said Hidayat (Kabupaten Boyolali), Mundjirin-Ngesti Nugroho (Kabupaten Semarang), Joko Sutopo-Edy Santosa (Kabupaten Wonogiri). Junaedi-Martono (Kabu paten Pemalang), Mirna Anni sa-Masrur Masykur (Kabu paten Kendal), Alf Arslan Djunaid-Moch Saelany Machfudz (Kota Pekalongan). Kemudian, Wardoyo WijayaPurwadi (Kabupaten Sukoharjo), Srihartini-Srimulyani (Kabupaten Klaten), dan Sigit WidyoninditoWindarti Agustina (Kota Magelang). Seperti diketahui, pada Pilkada 9 Desember lalu, Tasdi – Tiwi mengungguli pesaingnya pasangan Sugeng – Sutjipto dimana Tasdi – Tiwi memperoleh 228.037 suara (54,51%) dan Sugeng – Sucipto hanya mendapatkan 190.276 suara (45,49%). Tasdi – Tiwi yang diusung PDI Perjuangan, Partai Gerindra, PAN, PKS, dan Partai NasDem ini unggul di 15 kecamatan dari 18 kecamatan yang ada di Purbalingga. Sedangkan Sugeng – Cipto hanya unggul di kecamatan Purbalingga, Kertanegara dan Kaligondang. (Hardiyanto)
Derap Perwira
EDITORIAL
Tahun Baru , Wujudkan Purbalingga Lebih Sejahtera 1 Januari 2016, menjadi pijakan sealigus landasan bagi Pemkab Purbalingga untuk melangkah menapaki awal tahun 2016. Berbagai pekerjaan telah berada didepan mata, yakni menjalankan fungsi pemerintah dalam kewenangan otonomi daerah. Selain itu juga menjalankan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom.
Sapto Suhardiyo PEMIMPIN REDAKSI
U
ntuk menjalankan peranan pemerintahan itu sendiri terbagai menjadi 2 urusan yakni urusan wajib dan urusan pilihan. Dimana urusan wajib dibagi menjadi 2 lagi yakni urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar terkait dengan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan
Derap Perwira
ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Sedangkan urusan yang tidak terkait ada 18 urusan serta 8 urusan pilihan. Pekerjaan tersebut tentunya menjadi hal yang mendasar agar hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat, yakni sebagaimana cita-cita terbentuknya negara NKRI yang termaktub dalam pembukan UUD 1945 alenia ke 4. Yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan b a n g s a , d a n i k u t melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Guna mewujudkan itu semua perlu adanya perencaanan Anggaran yang memadai. Pada tahun ini pemkab Purbalingga telah menetapkan APBD tahun 2016 sebagai kucuran dana agar pekerjaan urusan diatas bisa berjalan sebagaimana mestinya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
2016 sebesar Rp 1,786 triliun. Dimana belanja tidak langsung sebesar Rp 1,186 triliun dan belanja langsung sebesar Rp 600,180 miliar. APBD mengalami defisit sebesar Rp 24,996 miliar. Besarnya anggaran diatas tentunya menjadi perhatian bagi kita semua untuk bisa berperan serta untuk mensukseskannya. Bupati yang di breakdown Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus benar-benar melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan sampai terjadi kebocoran anggaran atau tidak terlaksanaanya suatu program kegiatan yang telah direncanakan. DPRD juga harus berperan aktif sebagai unsur pengawasan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pekerjaan. Dalam pengawasan jangan sampai ada yang terlewatkan, sehingga tidak ada ruang gerak bagi “oknum” dalam menjalankan permufakatan jahatnya. Masyarakat juga harus bermata jeli, ada hal-hal yang tidak sewajarnya dalam pelaksanaan pekerjaan pemerintah, untuk dilaporkan ke instansi terkait. Tentunya harus berdasarkan data dan fakta bukan berdasarkan katanya. Kalau hanya berdasarkan katanya maka akan berdampak pada fitnah semata. Kita yakin apabila semua komponen steakholder bersatu padu, bergotong-royong bertekad membangun Purbalingga, maka cita-cita mensejahteraan masyarakat Purbalingga, Insyaallah akan terwujud. (Sapto Suhardiyo)
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
3
DAFTAR ISI
KEBIJAKAN
HALAMAN 5
Bupati Ajak Pejabat dan Jajaran ASN Bersatu Layani Masyarakat
Dengan terlantiknya Tasdi,SH MM dan Dyah Hayuning Pratiwi, SE, B.Econ sebagai bupati-wakil bupati terpilih hasil pilkada serentak, maka saat itu juga visi-misi saat kampanye sudah mulai dijalanakan. Sebagai informasi pelantikan telah dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2016 di Simpang Lima, Semarang bersama 17 bupati dan walikota di Privinsi Jawa Tengah.
HALAMAN 34
HALAMAN 14 Bupati Purbalingga H Tasdi SH MM mengajak seluruh pejabat dan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di kabupaten Purbalingga untuk kembali bersatu dan melupakan friksi yang terjadi saat pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2015. Setelah Pilkada dan dilantiknya
HALAMAN 36
Perpustakaan Daerah Kabupaten Purbalingga terus mengembangkan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengakses pelayanan perpustakaan secara lebih luas dan mudah. oleksi perpustakaan.
Perpusda Purbalingga Luncurkan Layanan Pesan Antar Erny Widyawati Tasdi Dilantik Jadi Ketua TP PKK Kabupaten Purbalingga
Derap Perwira Media Informasi & Aspirasi Komunitas Purbalingga PENERBIT : Pemerintah Kabupaten Purbalingga Keputusan Bupati No 481.1/87/2004 Tanggal 5 Mei 2004 PELINDUNG Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga PEMBINA Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Asisten Adminitrasi Setda
4
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
PEMIMPIN UMUM/ PENANGGUNGJAWAB : Kepala Bagian Humas Setda | PEMIMPIN REDAKSI/ REDAKTUR PELAKSANA Sapto Suhardiyo S.STP,.ST | REDAKSI Budi Santoso, SH - Estining Pamungkas, S.Sos | REPORTER Hardiyanto - Sukiman - Taufiq Haryadi | FOTOGRAFER Heri Herbowo S.Sos | TATA USAHA/ IKLAN/ PERMASARAN S.Hayati Natalisa, SE | KEUANGAN Dwi Hendartuti | SIRKULASI Siswanto (Koordinator) – Rawin – Supriyanto |ALAMAT REDAKSI : Bagian Humas Setda Purbalingga | Jalan Onje No.1 B Telp. 0281891012-891059-891430 Pesawat 128.
Dengan terlantiknya Tasdi,SH MM dan Dyah Hayuning Pratiwi, SE, B.Econ sebagai bupati-wakil bupati terpilih hasil pilkada serentak, maka saat itu juga visi-misi saat kampanye sudah mulai dijalanakan. Sebagai informasi pelantikan telah dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2016 di Simpang Lima, Semarang bersama 17 bupati dan walikota di Provinsi Jawa Tengah.
A
cara pelantikan memiliki makna tersendiri bagi yang menjalankannya. Pelantikan sebagai sarana untuk pengesahan dan pemberian pengakuan tanggung jawab bagi yang dilantik dan secara tersurat telah sah menduduki jabatan untuk lima tahun kedepan. Visi misi saat kampanye menjadi prioritas utama dalam menjalankan program Bupati-Wakil Bupati. Dalam rangka menjaga sustaina bility/keberlanjutan pemba ngunan purbalingga, Bupati-Wakil Bupati telah menetapkan visi pemban gunan 5 (lima) tahun kedepan, yakni: “Purba lingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing, Menuju
email : humas.purbalingga@gmail.com Website : www.purbalingganews.net
Derap Perwira
Volume 102|Tahun XII|2016
KEBIJAKAN
Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia/ Berakhlaqul Karimah”. Dengan demikian sasaran pembangunan berorientasi pada pembangunan manusia dan keluarga yang berkualitas, beriman dan bertakwa kehadirat Allah SWT – Tuhan Yang Maha Esa. Visi ini masih mengacu kepada RPJMP Kabupaten Purbalingga tahun 2025. Kesamaan visi diharapkan ada keberlanjutan program dari kepemimpinan bupati terdahulu sampai kepemimpinan bupati sekarang. Untuk mencapai visi ada 7 misi untuk mencapainya, misi pertama menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih, demokratis dan berani mengambil keputusan. “Untuk mencapai misi ini ada beberapa agenda yang akan di laksanakan,”kata Tasdi saat konferensi pers, Selasa (23/2). Agenda yang akan dilaksanakan yakni pertama agenda intelektual, dimana seluruh jajaran birokrasi memahami konsep visi-misi bupati lima tahun kedepan. Kedua agenda struktural, agenda ini dilakukan untuk melakukan penataan organisasi birokrasi berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah dan UU no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ketiga agenda manajerial, yakni membangun jiwa kepemimpinan dengan slogan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ihklas. Keempat agenda behavioral, dimana agenda ini mengubah pola pikir apparat birokrasi dari yang semula dilayani menjadi pelayan masyarakat. “Bupati beserta perangkat daerahnya merupakan pelayan masyarakat,” kata Tasdi
6
KEBIJAKAN
Kelima agenda sosial, dikandung maksud segala kebijakan yang diambil pro sosial, dan semua kebijakan semata-mata untuk kepentingan masyarakat banyak. Karena hakekat dibentuknya suatu pemerintahan salah satunya adalah melayani kepentingan sosial. Misi yang kedua adalah mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertakwa kehadirat Allah SWT – Tuhan YME. Misi ini sangat penting untuk menyeimbangkan antara hubungan dengan manusia (hablumminannas) dan hubungan manusia d e n g a n T u h a n n y a (habluminnallah). Misi yang ketiga, mengupayakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (utamanya pangan dan papan secara layak). Kebutuhan ini sangat penting terkait dengan ketahanan pangan yang s e k a r a n g s e d a n g diprogramkan oleh pemerintah pusat. “Di Purbalingga tidak
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
mungkin dilakukan ekstensiikasi pertanian karena l a h a n n y a t i d a k memungkinkan, yang dimungkinkan adalah instensifikasi pertanian, upaya ini yang harus dilakukan,” kata Tasdi Pemenuhan kebutuhan pupuk petani, pembangunan saluran irigasi Slinga juga menjadi prioritas dalam ketahanan pangan. Biaya pembebasan lahan guna pembuatan saluran irigasi telah diaggarkan pada Tahun 2016, dan diharapkan tahun 2017 pembangunan irigasi telah selesai, sehingga target 6000 hektar lahan yang terkena oncoran bisa terwujud. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan papan, pemkab telah mengangarkan progam Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dimana pada tahun 2016 telah dianggarkan sebesar Rp 17 milyar atau Rp 10 juta per KK miskin. Dana ini nantinya akan gigelontorkan dalam bentuk bantuan bahan material bangunan. Misi yang keempat,
Derap Perwira
meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan derajat pendidikan umum dan keagamaan serta derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan pendidikan sangat penting dalem mendukung program pengentasan kemiskinan, dengan pendidikan yang tinggi maka m a s y a r a k a t b i s a memberdayakan dirinya sendiri sehinga tidak tergantung oleh orang lain atau pemerintah. Program pendidikan yang akan di gulirkan adalah dengan Kartu Purbalingga Pintar, program ini menyasar kepada anak-anak pada usia sekolah tidak sekolah. Dengan kartu ini anak-anak usia sekolah bisa mendaftar sekolah, membeli baju, buku dan peralatan sekolah lainnya. Program ini menelan angaran sebesar Rp 3 miliar. “Saya berharap bulan Mei, program Kartu Purbalingga Pintar sudah bisa dilaksanakan,” kata Tasdi Sedangkan untuk program kesehatan, akan dikeluarkan
Derap Perwira
program Kartu Purbalingga Sehat. Kartu ini berfungsi untuk mengcover penduduk miskin diluar Jaminan Kesehatan Nasional. Sehingga diharapkan tidak ada lagi surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam pengurusan Kesehatan. Selanjutnya membangun rumah sakit tipe C di Kelurahan Karangmanyar, rumah sakit ini dibangun guna memenuhi kebutuhan kamar rumah sakit dengan peningkatan jumlah penduduk di Purbalingga. Jangan sampai pelayanan kesehatan terganggun dikarenakan terjadi kekurangan kamar. Misi kelima yakni mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian rakyat dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja. Penciptaam lapangan pekerjaan salah satu kunci pokok pengentasan kemiskinan. Data Purbalingga dalam angka, tahun 2014 di Kabupaten Purbalingga sekarang terdapat jumlah pengangguran sebanyak 5,2 % yang sebagian besar laki-laki. Jumlah ini tentunya menjadi perhatian khsusus jika dibiarkan terus, untuk itu diperlukan terobosan dan inovasi agar lapangan pekerjaan di Purbalingga tumbuh. Misi keenam mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dengan didukung pembangunan infrastruktur untuk menfasilitasi berkembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Pembangunan infrastruktur sangat penting guna mobilitas perekoomian masyarakat dari desa ke kota atau sebaliknya. “Ada 269 jembatan yang
perlu perbaiki dan dipelihara agar roda perekonomian masyarakat tidak terganggu,” katanya Pemberdayaan UMKM, kegiatan ekonomi kerakyatan, serta pengembangan ekonomi kreatif didorong agar menjadi m o t o r p e n g g e r a k pembangunan. Pemberdayaan sektor ini menjadi soko guru perekonomian Purbalingga pada khususnya dan Indonesian pada umumnya. Misi yang ketujuh adalah mengawal kegiatan pembangunan dengan ramah lingkungan (menjaga kelestarian lingkungan hidup). Ending dari pembangunan diharapkan selalu menjaga lingkungannya, karena kerusakan lingkungan akan berakibat buruk bagi mahluk hidup. “Festival Gunung Slamet bisa menjadi insipasri agar kita selalu menjaga lingkungan dengan baik,” kata Tasdi. Kalau di Cilacap ada laut, di Banjarnegara ada sungai maka di Purbalingga harus melestarikan gunung sebagai agar sinergis dengan kehidupan manusia. Lokakarya kegunung apian bisa menjadi perhatian kita agar bisa memperlakukan gunung sebagaimana mestiinya. Namun sebaik-sebaik visimisi yang tertuang pada program dan kegiatan, tanpa didukung oleh masyarakat, birokrat dan swasta maka hanya akan menjadi sampah semata. Untuk itu dukungan, k ritik d an saran san gat d i h a r a p k a n u n t u k mencapainya. Hanya dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ihklas Insyaallah visi-misi itu akan terwjud, Amin 3x. (Sapto Suhardiyo).
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
7
LAPORAN UTAMA
LAPORAN UTAMA
Pada tahun 2015 ada 132 penghargaan yang diterima oleh Pemkab Purbalingga baik yang diterima perorangan maupun kelompok. Penghargaan menjadi pemicu bagi pemkab untuk mempertahankan sekaligus pemicu agar prestasi di masa depan bisa meningkat.
S
elain penghargaan, pada awal tahun 2016 juga menjadi evaluasi bagi kinerja pemkab dalam melayani masyarakatnya agar hal-hal yang perlu diperbaiki bisa diatasi dimasa depan. Untuk itu proyeksi APBD Tahun 2016, menjadi salah satu agenda penting bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga untuk menjalankan roda kepemerintahan. Sebagaimana data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8
(Bappeda) Kabupaten Purbalingga proyeksi APBD tahun 2016 masih berkutat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil. Hal ini mengacu masih banyaknya warga miskin di Purbalingga sekitar 20,53 % berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2014. Proyeksi APBD tahun 2016 menelan biaya belanja sebesar Rp. 1,823 triliuan yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 655,98 miliar dan belanja tidak
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
langsung sebesar Rp. 1.167,61 triliun. Dengan rencana pendapatan sebesar Rp. 1.766,45 triliun, sehingga terjadi defisit sebesar Rp. 57,154 milyar. Namun demikian perhitungan deficit pada APBD tahun 2016 ditutup dengan SiLPA tahun 2015. Dana Rp. 1,823 triliun d i g u n a k a n u n t u k membiayaan 34 urusan baik urusan wajib berkenaan dengan wajib dan urusan pilihan. Dimana urusan wajib terbagi menjadi urusan wajib
Derap Perwira
berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar. Pada proyeksi APBD tahun 2016 urusan pendidikan masih menempati rangking teratas yakni sebesar 39,31 % dari total APBD 2016 atau sebesar Rp. 716,87 miliar. Urusan Kesehatan sebesar 14,26 % atau sebesar Rp. 260,027 m i l y a r , U r u s a n Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 14,26 % atau sebesar Rp. 260,067 miliar. Urusan Pekerjaan Umum sebesar 11,86 % atau sebesar Rp. 216,18 miliar. Urusan perumahan sebesar 1,27 %. Selain pelayanan dasar Pemkab juga memfokuskan bidang pertanian sebesar 1,67 %, Perdagangan sebesar 2,39 % serta perhubungan sebesar 1,27 %. Terkait dengan proyeksi pengurangan kemisikinan pada tahun 2016 akan ada 4 progam unggulan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pertama program jambanisasi yang menelan angaran sebesar Rp. 3 miliar. Program tersebut terkait masih banyaknya warga yang belum punya jamban, selain itu juga kondisi lingkungan belum sepenuhnya sehat. Dari data Susenas, masyarakat yang mengakses air minum bersih sebanyak 59,9 % dengan sanitasi layak sebesar 58,74 %. Dari data tersebut derajat kesehatan masyarakat Purbalingga masih rendah hal tersebut disebabkan masih terdapat lebih dari 40% rumah tangga yang belum mampu mengaskes air bersih. Ditambah lebih dari 40% rumah tangga yang belum menikmati sanitasi layak. Program unggulan yang
Derap Perwira
kedua yakni penganan anak dengan nilai infasli yang yang usia sekolah yang tidak ada sekarang. sekolah sebesar Rp. 3 miliar. Program ini juga dikeluarkan dikarenakan masih banyaknya anak-anak usia sekolah namun tidak sekolah. Berdasarkan data dari Susenas, Dinknas Provinsi Jateng di Purbalingga angka partisipasi sekolah (APS) 1315 th sebesar 94,27. APS 1618th sebesar 52,28 dan APS 19-24th sebesar 16,76. Untuk program unggulan ketiga yakni pemugaran RTLH sebesar Rp. 17 miliar. Program ini bertujuan membantu masyarakat didalam membangun rumah yang layak huni. Program PSPR Gakin yang sekarang berlangsung belum sepenuhnya meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Hal tersebut dikarenakan minimnya dana stimulant dari Pemkab sebesar Rp. 3,5 juta per rumah dibandingkan
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
9
LAPORAN UTAMA
LAPORAN UTAMA
S
elain program yang menyentuh langsung terhadap penanggungan kemiskinan, Pemerintah Kabuaten Purbalingga juga konsen terhadap program yang penunjang. Program penunjang tersebut antara lain dengan peningkatan dana pembangunan infrastruktur. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan. Mulai dari sistem energi, transportasi jalan raya, bangunanbangunan perkantoran dan sekolah, hingga telekomunikasi, rumah peribadatan dan jaringan layanan air bersih, kesemuanya itu memerlukan adanya dukungan infrastruktur yang handal. Pembangunan infrastruktur dapat dibagi menjadi tiga bagian, pertama pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan aksessibilitas masyarakat desa. Kedua pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu irigasi perdesaan. Ketiga, pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi penyediaan air minum, sanitasi perdesaan. Pada tahun 2016 dana infrastruktur dianggarakan sebesar Rp. 201,154 milyar. Dana tersebut di bagi 5 bidang, pertama untuk bidang bina marga sebesar Rp. 136,092 miliar untuk 60 kegiatan. Dana tersebut akan digunakan untuk perbaikan jalan, peningkatan jalan, perbaikan jembatan dan pembuatan detail engenering
10
desain (DED) jembatan serta kegiatan kebinamargaan yang lainnya. Kedua bidang cipta karya dianggarkan sebesar Rp. 24,782 miliar yang terbagi menjadi 13 kegiatan yakni peningkatan prasarana pemerintah, pembangunan sanitasi, PAMSIMAS. Selain itu juga untuk pengembangan jaringan air bersih pedesaan, dan pembangunan serambi masjid Sayid Kuning. Ketiga bidang pengairan ada 37 kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 40,055 miliar yang digunakan untuk pemeliharaan rutin irigasi, WISMP, fasilitasi komisi irigasi, rehabilitasi bangunan dan saluran irigasi. Kemudian untuk pembangunan irigasi pining serta normalisasi sungai kuning di Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar.
Pada tahun 2016 dana infrastruktur dianggarakan sebesar Rp. 201,154 milyar. Dana tersebut di bagi 5 bidang, pertama untuk bidang bina marga sebesar Rp. 136,092 miliar untuk 60 kegiatan.
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
Derap Perwira
Pengadaan tanah utuk 25%. Diharapkan akhir p e m b a n g u n a n j a r i n g a n tahun 2017 penggunaan irigasi Slinga merupakan kegiatan bidang pengairan yang menyerap anggaran paling besar yakni sebesar Rp. 21,350 miliar. Pembangunan irigasi ini diharapkan dapat mengairi 6.300 hektar sawah, yang sekarang baru mengairi 436,65 hektar. Besarnya anggaran dikarenakan luasnya tanah yang diperlukan untuk pembuatan saluran irigasi. Tanah yang dibutuhkan, diperkirakan seluas 76 hektar. Untuk diketahui pembangunan saluran irigasi Slinga ditopang oleh dana APBN sebesar 50%, APBD Provinisi sebesar 25% dan APBD Kabupaten sebesar
Derap Perwira
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
11
LAPORAN KHUSUS
Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam upayanya menangulangi kemiskinan, selain pemenuhan kesehatan, lapangan kerja serta pemenuhan kebutuhan sandang dan papan masyarakat. Pendidikan sebagai sarana dalam rangka pemberdayaan individu agar bisa menghadapi masa depan. Pendiidikan yang memadai dapat meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan bagi masyarakat. Berdasarkan peraturan daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2009 tentang RPJP Kabupaten Purbalingga tahun 2005 – 2025 adalah terpenuhinya kebutuhan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas sesuai standar nasional bagi seluruh masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan pelayanan pendidikan menengah yang berkualitas. Secara umum, terdapat 2 (dua) tolok ukur untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan, yakni dengan melihat capaian yakni Indeks pembangunan manusia (IPM) dan Indeks pembangunan pendidikan (education for all development index). Ipm adalah indeks yang mengukur keberhasilan pembangunan manusia dari 3 (tiga) aspek dasar, yaitu Pendidikan, diukur melalui rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (hls), Kesehatan, melalui angka harapan hidup (AHH), Ekonomi, melaui paritas daya beli (PPP). Capaian IPM Kabupaten Purbalingga setiap tahun selalu mengalami peningkatan rata-
12
LAPORAN KHUSUS
Dari total APBD 2016 sebesar RP 1,823 triliun alokasi anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp 722,9 miliar atau sebesar 39.31 persen dari total APBD 2016.
rata tiap tahun sebesar 1,318. Pada tahun 2014 IPM Purbalingga sebesar 66,23 atau menempati peringkat ketiga apabila dibandingkan dengan wilayah Barlingmascakeb. Demikian pula, apabila dilihat dari indikator kompositnya yakni RLS dan HLS menunjukkan trend yang semakin meningkat. Pada tahun 2014, RLS seelama 6.84 tahun dan HLS selama 11.51 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang dijalani penduduk Purbalingga semakin panjang. Saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) P u r b a l i n g g a t e r u s mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan dalam rangka peningkatan
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
Beasiswa siswa/siswi kurang mampu Rp 673,5 juta, pembangunan dan rehabiliasi SD / SMP Rp 3,242 miliar. Ketercukupan pendanaan SMK Negeri 3 boarding school gratis sebagai salah satu upaya memutus rantai kemiskinan dengan anggaran Rp 6,4 miliar.
Derap Perwira
kualitas pendidikan, baik berupa upaya fisik dalam bentuk pembangunan dan rehabilitasi sarana – prasarana pendidikan, maupun upaya non fisik dalam bentuk pelatihan, diklat, bantuan beasiswa, penguatan kelembagaan, dan sejenisnya. Dalam APBD tahun 2016, sebagaimana tahun – tahun sebelumnya, fungsi pendidikan mendapatkan alokasi anggaran tertinggi dibandingkan fungsi – fungsi lainnya. Dari total APBD 2016 sebesar RP 1,823 triliun alokasi anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp 722,9 miliar atau sebesar 39.31 persen dari total APBD 2016. Anggaran tersebut di gunakan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 649,5 miliar sedangkan untuk Belanja Langsung sebesar Rp 67,36 miliar. Belanja Langsung sebesar 90,6 % dari total biaya pendidikan untuk sementara masih digunakan untuk belanja pegawai termasuk membayar tunjangan sertifikasi guru. Faktor kompetensi guru sangat penting dalam rangka menunjang pendidikan di Purbalingga, pada akhir tahun 2015 dari uji kompetensi guru (UKG) secara nasional prestasi guru di Purbalingga sangat menggembirakan. Dari sejumlah 8.430 guru yang mengikuti UKG. Secara nasional, Jawa Tengah menempati urutan terbaik kedua setelah DIY dengan skor
Derap Perwira
59.10 dengan standar kompetensi minimum dengan skor 55.00. Nilai rerata UKG Purbalingga dengan skor sebesar 61.17 telah melampaui standar kompetensi minimal, bahkan untuk nilai UKG SMP menempati peringkat pertama se Jawa Tengah dengan skor 65.45. UKG Teman Kanakkanak sebesar 59,62, UKG SD sebesar 59,44. Nilai rerata UKG SMA sebesar 67,19, nilai UKG SMK sebesar 59,76 serta UKG SLB sebesar 55,85. Sedangkan sisanya sebesar 9,4 % digunakan untuk, pertama penjaringan anak tidak sekolah untuk kembali ke sekolah dengan mencukupi kebutuhan peralatan, bantuan transport dan biaya sekolah sebasar Rp 3 miliar, dengan target 1.933 siswa. Kedua peningkatan kualitas saranaprasarana beberapa sekolah swasta Rp 4,14 miliar Ketiga beasiswa siswa/siswi kurang mampu Rp 673,5 juta. Keempat, pembangunan dan rehabiliasi SD / SMP Rp 3,242 miliar. Kelima, ketercukupan pendanaan SMK Negeri 3 boarding school gratis sebagai salah satu upaya memutus rantai kemiskinan dengan anggaran Rp 6,4 miliar. Guna meningkatan kualitas pendidikan, selain program-program diatas, Pemkab Purbalingga juga bermitra dengan Usaid
Prioritas. Kemitraan ini berupa pendampingan bidang pendidikan yang dimulai sejak tahun 2012 dan berakhir tahun 2017. Kemitraan tersebut dalam bentuk pelatihan manajemen berbasis sekolah dan pembelajaran partisipatif, aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (Pakem), Pemetaan Dan Penataan Guru (PPG), Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB), Peningkatan budaya baca melalui pemberian bantuan 600 buku untuk 200 SD/MI di Kabupaten Purbalingga. Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, kabupaten purbalingga juga mendapatkan hibah dari Uni Eropa melalui ADB untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Hibah diterima melalui program peningkatan kapasitas penerapan standar pelayanan minimum pendidikan dasar (PKP SPM DIKDAS) sebesar Rp 2,5 miliar Dimana dalam program ini, dilakukan pengukuran pencapaian SPM jenjang pendidikan dasar pada seluruh sekolah berbasis sensus. Pada tahun 2016 ini direncanakan disusun roadmap pencapaian SPM DIKDAS, guna menyusun peta jalan pencapaian target SPM DIKDAS berdasarkan Permendikbud 23 tahun 2013 tentang SPM DIKDAS. Dari arah program pendidikan tahun 2016 sudah jelas adalah bagaimana kita bisa mengentaskan masyarakat dari kemiskinan lewat pendidikan. Yakni terselenggaranya layanan prima pendidikan untuk membentuk insan Purbalingga cerdas, terampil, berakhlak mulia dan kompetitif. (Sapto Suhardiyo)
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
13
OPINI
OPINI
Oleh : Johan Arifin, S.Sos,M.Si*)
H
al yang menarik adalah komitmen beliau untuk melaksanakan program penyetaraan desa dan kota. “ …selain itu, perlunya penyetaraan kota dan desa. Kota dan desa harus seimbang pembangunannya.Karena majunya kota itu juga karena adanya dukungan desa.” (Radar Banyumas, 22/2/2016). Komitmen ini sungguh sangat menarik dan “menggugah selera” karena tidak banyak kepala daerah lain baik yang baru maupun yang lama menyampaikan secara eksplisit komitmen penyetaraan desa dan kota. Komitmen yang sudah umum dan populer adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, perbaikan infra struktur, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan ter masuk penyetaraan gender yang sudah sangat populer dan menasional. Bisa jadi pengalaman hidup dan karir politik Beliau yang menjadi referensi sehingga terlahir komitmen penyetaraan desa dan kota. Menurut KBBI kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Sederajat artinya sama tingkatan ( kedudukan, pangkat). Dengan kata lain, kesetaraan atau kesederajatan menunjukan suatu adanya tingkatan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Menurut Penulis, dalam konteks pembangunan desa dan kota, keseteraan keduanya bisa diartikan sebagai pembangunan yang menciptakan suasana /
14
situasi seimbang antara desa dengan kota atau dengan kata lain pembangunan yang mampu mewujudkan desa dengan suasana kota. Mungkinkah? Ketidaksetaraan Desa-Kota dalam kebijakan pembangunan Disadari atau tidak disadari masih banyak kebijakan dan implementasi kebijakan pembangunan yang masih lebih cenderung menguntungkan kota daripada desa. Paradigma kita juga masih menempatkan desa sebagai underbownya kota. Masyarakat kota masih lebih superior menikmati hasil pembangunan dibanding masyarakat dipelosok desa. Jangankan pembangunan yang nyata-nyata secara fisik dilakukan di kota bahkan meskipun pembangunan itu secara fisik dilaksanakan di desa sekalipun seringkali kota masih lebih superior menikmati hasil pembangunan. Menurut Direktur Perkotaan dan Pedesaan, Hayu Prasasti dalam www.finan-ce.detik.com ketimpangan desa dan kota saat ini di Indonesia wilayah barat mencapai 200 persen, sedangkan di Indonesia wilayah timur pada angka 100 %. Ketimpangan desakota hampir diseluruh sektor kependudukan, social-budaya, ekonomi dan sarana prasarana..\ Berdasarkan data BPS 2015 dalam www.bps.go.id. Indeks Kedalaman Kemiskinan antara penduduk desa dan kota di Jawa Tengah tahun 2014 menunjukan bahwa desa 2,42 persen sedangkan kota 1,69 persen.
Volume 102|Tahun XII|2016
Sedangkan secara nasional persentase penduduk desa yang hidup dibawah garis kemiskinan mencapai 13,8 persen sedangkan penduduk kota jumlahnya 8,2 persen Artinya, bahwa tingkat kemiskinan di desa jauh lebih dalam dan lebih parah dibandingkan di kota. Dibidang kependudukan, ternyata telah terjadi pergeseran jumlah penduduk yang sangat signifikan yang menggambarkan derasnya arus urbanisasi. Kementrian Desa sebagaimana dikutip www.cnnindonesia.com menyatakan bahwa pada tahun 1980-an sekitar 78 % penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, namun saat ini (2015) penduduk yang tinggal di pedesaan tinggal 50,2 %, sisanya 49,8 % sudah tinggal di kota. Melihat realita ini maka buka tidak mungkin bahwa suatu saat nanti jumlah penduduk kota akan lebih tinggi daripada jumlah penduduk di desa. Dibidang pertanian, petani desa “harus mengalah” tidak dapat menaikan harga jual gabah dan harga komoditas pertanian strategis lainnya demi stabilitas harga dan melindungi konsumen yang kebanyakan adalah orang kota. Hukum ekonomi supply and demand terhadap hasil pertanian pada saat panen lebih menguntungkan pengusaha kota daripada petani di desa. Keuntungan dari margin kenaikan harga komoditas pertanian tidak dinikmati kaum tani tetapi lebih banyak dinikmati kaum pengusaha di perkotaan. Disisi
lain, petani di desa sering kali tidak berdaya menghadapi lonjakan harga pupuk dan alat pertanian lainnya yang di drop dan didistribusikan oleh para pengusaha dari kota. Dibidang perkebunan, keterbatasan modal membuat pemilik lahan tidak mampu mengolah lahannya, uluran baik orang kota disambut dengan kesepakatan sewa menyewa lahan yang pada gilirannya menjebak orang desa si pemilik lahan menjadi buruh bertahun-tahun di lahannya sendiri. Industrialisasi juga telah menarik ratusan tenaga kerja di desa mulai dari yang tidak terdidik, setengah terdidik sampai yang terdidik sekalipun untuk berbondong-bondong mengikuti arus urbanisasi. Industrialisasi di perkotaan yang tidak dibarengi dengan pembangunan pertanian di perdesaan telah menyebabkan desa kehilangan tenaga kerja dan generasi emasnya yang lebih tertarik untuk tinggal diperkotaan dan berprofesi seperti orang kota. Pembangunan jalan dan jembatan yang semula diharap kan mampu meningkatkan aksesbilitas orang desa ke kota nyatanya lebih memberikan memberikan keuntungan pengusaha kota untuk memper cepat armadanya, sementara orang desa hanya bisa menonton hilir mudik truk pengangkut pasir dan tanah timbunan sambil disuguhi debu dan lumpur tanpa tahu siapa orang kota pemilik usaha tambang di desanya. Orang desa sudah cukup puas tanahnya di sewa untuk membangun tower jaringan telekomunikasi sementara orang kota telah memanfaatkan “signal” handphone yang lancar itu untuk memantau jaringan bisnisnya didesa-desa. Orang desa tidak lagi bisa menabung karena merasa semakin memerlukan handphone baru dan terus mengisi pulsanya, sementara orang kota terus mengembangkan bisnis counter HP dan pulsanya sampai kedesadesa.
kota baik secara fisik maupun sosio-kultural adalah hal yang
Kemitraan adalah jalan menuju kesetaraan Desa-Kota Menyamakan desa dengan
Derap Perwira
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
15
KILAS PERWIRA
PERTANIAN
FPBB Kembangkan Budidaya Lele Sistem Bioflok dan Akuaponik
PURBALINGGA, HUMAS – Bupati Purbalingga H Tasdi SH MM mengajak seluruh pejabat dan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di kabupaten Purbalingga untuk kembali bersatu dan melupakan friksi yang terjadi saat pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2015. Setelah Pilkada dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati definitif, menurut Bupati seluruh keluarga besar pemkab Purbalingga harus kembali memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Itu yang ditunggu-tunggu seluruh rakyat. Hari ini kita bergandengan tangan, bersatu, satukan pikiran dan tindakan untuk mewujudkan Purbalingga yang Mandiri, Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlakul Karimah,”kata Bupati Tasdi saat memimpin Apel Kerja PNS di Jajaran Pemkab Purbalingga di Halaman Pendapa Dipokusumo, Senin (22/2). Apel kerja pertama Bupati paska dilantik pada 17 Februari lalu di Lapangan Simpang Lima Semarang, juga diikuti Wakil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi
16
SE BEcon, Ketua Tim Penggerak PKK Purbalingga Erny Widyawati Tasdi, Pj Sekda Kodadiyanto, Pimpinan SKPD dan seluruh staf jajaran Pemkab Purbalingga. “Mari kita mulai hari ini, kita sambut kehadiran saya dengan Wakil Bupati Bu Tiwi dan Ketua TP PKK yang baru dengan riang gembira, dengan suasana yang ramah untuk bersama-sama bekerja dengan enak melayani masyarakat kabupaten Purbalingga,” tandasnya. Pada kesempatan itu, Bupati Tasdi juga menyampai kan kembali langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi Purbalingga yang Mandiri, Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Berahklakul Karimah melalui semboyan Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Iklas. Kerangka pemikiran yang akan dirumuskan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Purbalingga 2016 – 2021.aerah. “Kami akan melakukan penataan birokrasi selambatnya
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
pada Desember 2016. Karena sesuai aturan , Bupati dan wakil bupati boleh melakukan mutasi, perpindahan jabatan, promosi dan lainnya setelah enam bulan paska dilantik. Jadi sepuluh bulan ini kita akan lakukan evaluasi sebagai landasan pengambilan keputusan penataan pejabat di pemkab Purbalingga,” jelasnya. Bupati juga mengajak jajaran PNS untuk selalu berusaha meningkatkan disiplin sebagai aparatur sipil Negara. Disiplin dalam menggunakan seluruh atribut pakaian dinas, memenuhi jam kerja secara tepat waktu, dan meng upayakan terciptanya situasi kantor yang harmonis dan penuh kebersamaan. Tugas itu, diberikan Bupati kepada para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar mampu menjaga keharmonisan dan kebersamaan dilingkungan kerjanya masing-masing.\ “Soal jam kerja, saya pernah melihat ada pegawai masih pakai daster melakukan absen elektronik kemudian pulang kembali. Mungkin baru berangkat lagi jam sembilan atau jam sepuluh. Ini saya melihat sendiri, bukan dari laporan,” katanya. Melihat kondisi tersebut, Bupati mengajak seluruh pegawai di jajaran pemkab untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap jam kerja yang ditetapkan. Usai apel kerja, bupati menerima kartu anggota perpustakaan daerah dari Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah yang diserahkan oleh Pj Sekda Kodadiyanto. Selain itu, bupati j u g a m e n c a n a k n a n dioperasikannya mobil layanan perpustakaan keliling dan layanan perpustakaan secara online. (Hardiyanto)
Derap Perwira
PURBALINGGA, HUMAS – Sekumpulan pemuda yang tergabung dalam Forum Pemuda Bukateja Bersatu (FPBB) melaunching budidaya lele sistem Bioflok dan Akuaponik. Kegiatan itu dilakukan dalam kawasan Pesantren Kewirausahaan Terpadu yang berada di wilayah RT 04 RW -1 Desa/Kecamatan Bukateja, Purbalingga. Ketua FPBB Suratno menuturkan, kegiatan pesantren kewirausahaan budidaya ikan lele terpadu merupakan salah satu program strategis yang disepakati paska deklarasi FPBB, 28 Oktober lalu. Dalam kawasan pesantren kewirausahaan itu, FPBB ingin mendobrak dan menggugat sistem budidaya lele konvensional dengan menjadi pelopor kemajuan teknik budidaya lele dengan sistem Bioflok dan Akuaponik. “Belum banyak yang menerapkan sistem ini. Kami berharap usaha ini menjadi pengungkit bagi pemuda dalam membangun kemandirian,” katanya usai peresmian Pesantren Kewirausahaan Budidaya Ikan Lele Terpadu, Selasa (29/12). Menurutnya, budidaya ikan lele dengan sistem Bioflok dan Akuaponik merupakan teknik budidaya yang mengintegrasikan budidaya tanaman dengan budidaya ikan lele. Dalam sistem ini, lanjutnya, pemeliharaan ikan dilakukan dengan cara menumbuhkan mikroorganisme yang berfungsi mengolah limbah budidaya itu sendiri menjadi gumpalangumpalan kecil (floc) yang bermanfaat sebagai makanan alami ikan. Pertumbuhan mikroorganisme di pacu dengan cara memberikan kultur bakteri non pathogen (probiotik), dan pemasangan aerator yang akan menyuplai oksigen sekaligus mengaduk air kolam. Pada tahap awal, lanjut Suranto, pihaknya telah membangun 20 kolam ikan lele
Derap Perwira
dan limaratusan pot untuk media tanaman. Target produksi untuk budidaya ikan lele adalah pembenihan, pembibitan dan pembesaran. “Sedangkan tanaman yang kami budidayakan meliputi tanaman cabe, tomat, terong dan sawi. Tanaman ini kami usahakan dalam media tanam arang dan batu hidup dengan suplay nutrisi dari kolam ikan lele yang ada. Jadi sangat organik,” jelasnya. Dia menambahkan, keberadaan pesantren kewirausahaan ini merupakan kegiatan pilot projeck pemberdayaan pemuda yang nantinya akan dikembangkan dengan berbagai kegiatan lainnya. Diantaranya pengembangan budidaya lahan padi dengan metode SRI (System of Rice Intensification-red), sentra industry kreatif, sentra tanaman hias, volley centre, dan perpustakaan saung. “Saya berkeyakinan kegiatan ini mampu berkontribusi dalam perolehan nilai tambah secara ekonomis.Sehingga nantinya semakin memantapkan daya saing dan kemandirian FPBB dalam memberdayakan anggotanya,” tandasnya. Camat Bukateja, melalui Sekretaris Kecamatan (Sekcam)
Dedi Sutono mengaku sangat mendukung ide pemberdayaan yang dilakukan FPBB. Apalagi jenis kegiatan yang menjadi sasaran adalah kegiatan pertanian dan perikanan yang saat ini makin banyak ditinggalkan oleh generasi muda. “Kedepan akan terus ada sinergi antara pihak pemerintah dengan FPBB sebagai wadah bagi pemuda di wilayah Bukateja. Harapan kami, ini dapat berkembang diwilayah lainnya,” katanya. D e d i S u t o n o mengingatkan para pemuda agar kegiatan yang dijalankan tidak hanya berorientasi materiil. Namun juga harus dibarengi usaha-usaha dari sisi spiritual, sosial dan kultur atau budaya. “FPBB saya minta mampu menularkan budaya y a n g b a i k d a l a m mengembangkan potensi yang dimiliki para pemuda,” katanya. Launching pesantren Kewirausahaan terpadu, ditandai dengan pengguntingan pita, penebaran bibit ikan lele, serta tanam padi dengan alat tranplanter. Acara itu juga dihadiri perwakilan Dinnakan, BPPKP, forkompincam dan perangkat desa setempat. (Hardiyanto)
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
17
WISATA
D
esa Kaliori, Kecamatan Karanganyar, kini tengah mengembangkan potensi desanya sebagai desa wisata. Para pegiat wisata desa setempat yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata 'Pesona Cucruk' tengah menyiapkan berbagai lokasi dan menu kulinernya. Nama pokdarwis itu sendiri mengambil dari nama Kedung Cucruk yang mempesona. Disekitar kedung Curuk, ada semacam pulau kecil mirip tanah lot di Pulau Bali. Pokdarwis setempat menyebutnya sebagai wisata tanah Lot-nya Purbalingga. Selain itu, di sepanjang sungai juga akan disulap untuk tempat makan mirip di Jimbaran. “Kami menamakan tempat makan di pinggir sungai ini sebagai Jimbrani, atau Jimbaran Mini,” kata Kepala Desa Kaliori, Subarkat, Rabu (3/2). Menurut Subarkat, setelah melakukan kunjungan ke desa wisata di sejumlah tempat, baik di Purbalingga maupun di luar kota, pihaknya sangat optimis akan mampu menjual potensi desa berupa keindahan alam, seni budaya, kuliner, dan keramahtamahan penduduk sebagai daya tarik wisata. “Dengan banyaknya remaja dan muda-mudi yang datang ke
18
WISATA
Kedung Cucruk, membuat kami tergugah untuk membenahinya dan sekaligus menjadikannya sebagai daya tarik wisata. Para pengunjung yang datang menyebutnya, lahan tanah yang berada diantara sungai atau kedung, mirip seperti Tanah Lot di Bali,” kata Subarkat. Sementara pegiat wisata setempat, Yono Yoga mengatakan, pihaknya ingin mewujudkan mimpi menjadikan Kaliori sebagai desa wisata. Yono juga tengah menyiapkan sejumlah branding product makanan yang akan disediakan di tempat makan 'Jimbrani'. Yono mencontohkan, nantinya disekitar kedung akan dibuat semacam warung 'Gapatar', warung ini singkatan dari Warung Sega Plataran. Beberapa kuliner lain yang sudah ada dan disiapkan nama-nama yang unik seperti Pikantos (Kripik anti atos), Ubu (Urab Budin), Sale Piscok (pisang coklat), Dolar (Ondol ubi jalar) alias makanan Timus. Kemudian Lapis Dindang (lapis budin gedang, Bonjapi (abon jantung pisang), Pikolpi (keripik pokol pisang), cimpring (cimplung garing), Marlena (Marning legi warna warni), Dewi Molek (onde wijen molen keju). Dan sejumlah kuliner unik lainnya.
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 101|Tahun XI|2015
“Kami akan menyediakan jajanan dan makanan khas Desa Kaliori yang dinikmati di tepi sungai,” ujarnya. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Dinbudparpora) Purbalingga Drs Subeno, SE, M.Si mengatakan, pihaknya sangat menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif dari kepala Desa Kaliori dan warganya yang bersemangat untuk mengembangkan desanya sebagai desa wisata. “Dengan semakin bermunculannya desa wisata, tentunya akan menambah daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Purbalingga. Kami semakin optimis, Purbalingga akan menjadi daerah tujuan wisata yang diperhitungkan di tingkat Jawa Tengah,” ujar Subeno. Subeno juga meminta kepada pengelola desa wisata Kaliori agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dan juga tetap mempertahankan kearifan lokal desa setempat. “Wisata memang bisa berdampak positif dan negatif, namun jika dikelola secara profesional akan mampu menggerakan roda perekonomian masyarakat setempat,” tambah Subeno. (y)
Derap Perwira
Menikmati Sunrise Dari Ketinggian Igir Wringin
S
igit, seorang mahasiswa dari Yogyakarta terlihat bersemangat menyusuri jalan setapak menuju puncak Igir Wringin. Ia bersama dua rekannya, Andik dan Ayu tak menghiraukan peluh keringatnya yang membasahi wajahnya. Sigit bersama rekan-rekannya sengaja datang dari Yogyakarta untuk berwisata yang sedikit menantang ke Desa Wisata Panusupan, Kecamatan Rembang, Purbalingga. Puncak Igir Wringin berada di ketinggian 640 meter di atas permukaan air laut. Untuk sampai kesana pengunjung harus melalui jalanan setapak dengan kemiringan hampir 90º. “Ada rasa puas bisa sampai puncak, tempatnya sejuk, nyaman, Saya ingin mengajak teman-teman saya berkemah disini sembari menikmati sunrise” ungkapnya sambil berlarian dipuncak dan naik gardu pandang yang berada diatas pohon. Igir Wringin, mungkin masih terdengar asing di telinga masyarakat. Destinasi wisata yang ada di Desa Wisata Panusupan ini baru dibuka kurang lebih satu bulan tetapi sudah bisa menyedot ribuan pengunjung dari berbagai penjuru.
Derap Perwira
Tak hanya warga lokal saja, pengunjung juga datang dari luar daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, Bekasi, Semarang dan beberapa kota lainnya di Jateng – DIY. IgirWringin merupakan salah satu daya tarik yang ada di desa itu selain, bukit Sendaren, yang bisa digunakan untuk menikmati Sunrise dan sunset. “Pengunjung setiap harinya lebih dari 200 orang. Bahkan hari minggu lalu (27/12) mencapai 1.035 orang dalam satu hari,” ungkap Desi (20), salah satu petugas di wisata Igir Wringin ini. “Untuk naik ke puncak hanya dikenakan tarif sebesar Rp. 5.000 per pengunjung, dan tiket Rp. 2.000/ motor,” imbuhnya. Pengunjung yang ingin berwisata ke Igir Wringin bisa menggunakan kendaran pribadi maupun umum. Setelah sampai di Desa Panusupan para pengunjung dapat mengikuti petunjuk lokasi yang ada di pinggir jalan. Sesampainya di lokasi, pengunjung terlebih dahulu mendaftarkan diri dan membayar tiket masuk di posko yang telah disediakan. Setelah itu pengunjung bisa langsung naik menuju puncak. Perjalanan akan dimulai dengan menyusuri jalan setapak di pinggir sawah warga. Sejauh mata memandang akan terlihat
tegalan sawah terasiring yang mulai ditanami bibit padi. Perjalanan dilanjutkan dengan menaiki jalanan setapak yang sudah dibentuk seperti tangga. Meskipun pengelola sudah menyiapkan alat bantu berupa tali dan pegangan dari bambu, para pengunjung harus tetap berhati-hati karena jalan lumayan licin, apalagi dimusim hujan seperti sekarang ini. Selama perjalanan kita akan ditemani tiupan angin dan hijaunya tanaman di sepanjang jalan. Sedikit menghilangkan lelah. Sebelum sampai di puncak, terdapat dua pos sebagai tempat istirahat pengunjung. Pengunjung bisa dudukduduk sejenak di bangku yang telah disediakan oleh pengelola di pos pertama. Mengumpulkan kembali sisa tenaga dan nafas yang terkuras sebelum kembali melakukan perjalanan. Di pos kedua terdapat dua jalur, satu menuju puncak dan satu menuju curug Luwang Areng. Jika kepuncak pilih jalan yang naik sedangkan untuk kecurug mengambil jalur ke sebelah kiri. Perjalanan ke puncak Igir Wrngin ditempuh kurang lebih selama 1,5 jam dengan medan yang lumayan menguras tenaga dan nafas. Dipuncak pengunjung akan disambut semilir angin yang langsung menghilangkan lelah, hamparan perbukitan tampak hijau seperti lukisan. Rumah-rumah penduduk tampak seperti titik-titik kecil diatas lukisan. Sejuk, menenangkan, Rasanya tak ingin turun lagi. Puncak Igir Wringin menyajikan suasana wisata yang baru, dengan gardu pandang di pohon dan lokasi camp areanya kita bisa melihat Kabupaten Purbalingga dari ketinggian. “Lokasinya menantang, sangat cocok untuk para wisatawan yang hobi dengan wisata minat khusus. Selain itu para pengelola juga terlihat cekatan dalam menerima pengunjung, kebersihan lokasi juga terjaga” kata Ayu, rekan Sigit (21) sesaat setelah turun dari puncak (y)
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
19
OPINI
OPINI
Oleh Tarsum Efendi, S. Sos Analis Kepegawaian Pertama
P
ernah suatu ketika ada seorang Widyaiswara menulis di halaman jejaring sosial, mungkinkah seorang widyaiswara tanpa mengajar? Dari tulisan singkat padat tersebut ternyata mengundang banyak followers (istilah bagi pengunjung media sosial) untuk memberikan berbagai tanggapan. Ada yang berupa saran, pendapat, kritikan bahkan hujatan dan sindiran. Dua pendapat terakhir barangkali karena telah mengenal lebih dekat secara pribadi, sehingga bisa memberikan pendapatnya secara 'lebih' daripada followers lainnya. Tulisan singkat tersebut mengilhami penulisan ini, tentunya dengan sedikit modifikasi, mungkinkah seorang analis kepegawaian tidak berada di semua bidang? Namun sebelum kita masuk terlalu jauh di dalam pembahasan kita kali ini ada baiknya untuk memulai dari pertanyaan apa itu analis kepegawaian? Bagaimana dengan analis kepegawaian? Mengapa harus ada analis kepegawaian? Kapan kita memerlukan analis kepegawaian? Di mana ada analis kepegawaian? Berbicara mengenai jabatan fungsional, tentu banyak dari kita yang kemudian membayangkan sosok dokter, perawat, bidan, guru, dosen dan beberapa jabatan fungsional lainnya. Dalam istilah
20
kepegawaian dikenal ada dua jabatan fungsional, yaitu jabatan fungsional umum (JFU) dan jabatan fungsional tertentu (JFT). Secara sederhana perbedaan antara jabatan fungsional umum dengan jabatan fungsional tertentu terletak pada persyaratan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatannya. Pada jabatan fungsional umum tidak mempersyaratkan angka kredit sedangkan jabatan fungsional tertentu mempersyaratkan angka kredit setiap kali akan naik pangkat atau jabatan. Perbedaan mendasar ini membawa pada beberapa konsekuensi pada 'percepatan' untuk kenaikan pangkat atau jabatan. Selama ini muncul anggapan bahwa jabatan fungsional tertentu lebih enak karena bisa naik pangkat lebih cepat daripada jabatan fungsional umum. Tidak seratus persen benar, tetapi juga tidak seratus persen salah. Seorang pejabat fungsional tertentu memang dimungkinkan dapat naik pangkat setiap dua tahun sekali, dengan catatan angka kreditnya terpenuhi. Tetapi bisa juga lebih dari 4 tahun baru bisa naik pangkat, kalau angka kreditnya tidak terpenuhi. Selain itu ada konsekuensi lebih dari seorang pejabat fungsional tertentu, apabila dalam waktu lima tahun belum dapat mengumpulkan angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat (kecuali guru), maka yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya. Kemudian diberi waktu tambahan satu tahun untuk memenuhi kekurangan angka kredit. Apabila sampai batas waktu injury time belum juga terpenuhi angka kreditnya, maka tamatlah riwayat jabatan fungsional tertentunya itu. Alias diberhentikan dari jabatan. Sebuah konsekuensi yang tidak
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
dibebankan kepada jabatan fungsional umum tentunya. Satu dari sekian ratus jabatan fungsional tertentu adalah analis kepegawaian. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya disebutkan bahwa analis kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa analis kepegawaian tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya adalah melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS. Secara kasat mata, kita bisa mengetahui kalau analis kepegawaian berada di Badan Kepegawaian Daerah atau unit-unit yang menangani masalah kepegawaian. Tidak salah, keberadaan analis kepegawaian memang seharusnya berada di bagian atau unit yang menangani kepegawaian. Manajemen kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang terdiri atas : Formasi dan Pengadaan, Mutasi, Pendidikan dan Pelatihan, Gaji, Tunjangan dan Kesejahteraan, Ketatausahaan Kepegawaian, Disiplin dan Pengendalian Kepegawaian, serta Pemberhentian. Sedangkan Pengembangan Sistem Manajemen PNS adalah kebijakan manajemen PNS yang mencakup norma, standar dan prosedur mengenai : Sistem Pengadaan Kepegawaian, Sistem
Derap Perwira
Mutasi, Sistem Kesejahteraan, serta Sistem Ketatausahaan Kepegawaian. Melihat dua tugas pokok analis kepegawaian tersebut, bukan berarti kemudian semua yang berkaitan dengan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS dikerjakan oleh seorang analis kepegawaian. Karena kalau kita melihat Pasal 3 Permenpan Nomor Per/36/M.PAN/11/2006 disebutkan bahwa analis kepegawaian berkedudukan sebagai pelaksana teknis manajemen kepegawaian dan pengembangan sistem manajemen PNS di instansi pemerintah. Sebagai pelaksana teknis analis kepegawaian hanya melaksanakan kebijakan di bidang manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS yang telah dibuat, baik oleh p e m e r i n t a h , pemerintah daerah maupun instansi dan unit kerja masingmasing. M e m a k n a i pengertian analis kepegawaian sebagai PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh p e j a b a t y a n g berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS dimaksudkan bahwa analis kepegawaian bukanlah jabatan fungsional yang dapat dirangkap dengan jabatan yang lain, seperti peneliti, jaksa dan perancang peraturan perundang-undangan. Sehingga memang analis k e p e g a w a i a n h a n y a berkonsentrasi pada manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS. Analis Kepegawaian ibarat lebah Berkedudukan sebagai pelaksana teknis membawa pada sebuah konsekuensi bahwa analis kepegawaian tidak bisa
Derap Perwira
dilepaskan atau dipisahkan dari bidang-bidang yang selama ini
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
21
KILAS PERWIRA
KILAS PERWIRA
70.997 Balita Diimunisasi Polio PURBALINGGA, HUMAS – Sebanyak 70.997 anak dibawah usia lima tahun (balita) di Kabupaten Purbalingga akan diimunisasi polio. Pemberian imunisasi tersebut dalam rangka pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio Tahun 2016 Tingkat Kabupaten Purbalingga yang akan dilaksanakan tanggal 8 sampai 15 Maret 2016. Untuk melayani balita sebanyak itu, pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Purbalingga telah menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di 1.130 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tiga Rumah Sakit (RS), satu Rumah Sakit Bersalin Daerah (RSKB) satu klinik dan 22 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) beserta jaringannya dibawah koordinasi Dinkes. “ ” D e n g a n persiapan logistik yang sudah kami siapkan serta dukungan tenaga ahli terlatih, InsyaAllah pelaksaan PIN Polio akan sukses,”kata Kepala Dinkes Kabupaten Purbalingga Nonot Mulyono melalui Sekretaris Dinkes M a r s i m a n p a d a pelaksanaan Sosialiasi PIN Polio Tahun 2016 di Aula Dinkes Selasa (23/2), yang diikuti para direktur RS swasta dan pemerintah, kepala Puskesmas dan instansi terkait. M e n u r u t Marsiman, dengan dilaksanakan sosialisai tersebut, diharapkan informasi PIN Polio akan tersebar luas kepada masyarakat, sehingga akan membantu kesuksesan
22
pelaksanaannya. Sedangkan pelaksanaan PIN Polio sudah bukan barang baru lagi, karena kegiatan serupa juga sudah dilaksanakan beberapa kali. “Dan untuk pelaksanaan kegiatan terakhir pada tahun 2016, saat Indonesia terjadi kejadian luar biasa (KLB) Polio Karena masuknya virus tersebut dari Nigeria yang dibawa oleh TKI,”tuturnya. M a r s i m a n menambahkan, bahwa berdasarkan hasil pertemuan desk review pada Oktober 2014 yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan bersama badan dunia WHO, UNICEF serta pelibatan pakar dan akademisi. Direkomendasi untuk melaksanakan PIN Polio pada anak usia 0-59 bulan, tanpa memandang status imunisasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Target c a k u p a n u n t u k pelaksanaan PIN Polio minimal 95 persen untuk memberikan perlindungan optimal bagi seluruh anak terhadap virus polio. Sedangkan pada bulan Mei 2012, World Health A s e m b l y ( W H A ) mendeklarasikan eradikasi polio adalah salah satu isu kedaruratan kesehatan masyarakat dan perlu disusun startegi menuju eradikasi polio global (Polio Endgame Strategi). Eradikasi polio secara global akan memberikan keuntungan secara finasial, Karena biaya jangka pendek yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan eradikasi tidak seberapa disbanding dengan keuntungan yang akan didapat dalam jangka panjang. (Sukiman)
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
Dinkes Tangani Penderita Gizi Buruk
PURBALINGGA, HUMAS – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Purba lingga saat ini sedang menangani satu pasien yang meng alami gizi buruk. Selain mengalami gizi buruk, balita warga RT 12 RW 04 Desa Muntang Keca matan Kemang kon bernama Adwa Adia Fajri tersebut juga menderita penyakit lain. “Iya benar, saat ini ada satu pasien anak balita dari Desa Muntang yang sedang dirawat di RS Goeteng karena mengalami gizi buruk,”kata Kepala Dinkes Kabupaten Purbalingga Nonot Mulyono,saat dikonfirmasi Rabu (24/2). Menurut Nonot, berdasarkan laporan tim dari Dinkes kabupaten serta pemeriksaan tim medis Rumah Sakit Daerah dr Goeteng Ta roenadibrata Purba lingga, selain mengalami gizi buruk, pasien juga menderita penyakit tuberkulosis (TBC) dan infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) serta berat badan hanya 3,5 kilkogram. “Untuk itu, kami sudah menindak lanjuti pasien tersebut dengan memberikan fasilitasi berupa pembebasan dari semua biaya selama menjalani perawatan,”jelasnya Untuk kasus gizi buruk di Purba lingga, tambah Nonot, sampai saat baru tercatat baru satu orang, atas nama Adwa Adia Fajri warga Desa Muntang Kecamatan Kemangkon. Sedangkan untuk semua kasus gizi buruk, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga telah menyiapkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). “Kita sudah siapkan untuk semua kasus gizi buruk di Purbalingga melaui Jamkesda dan semua penanganan kasus tersebut tidak ada biayanya alias gratis,”terangnya. (Sukiman)
Derap Perwira
Komersialisasi Bandara Wirasaba butuhkan Lahan 5 Ha Untuk Jadi PNS, CPNS Wajib Sehat Jasmani dan Rokhani PURBALINGGA, HUMAS – Sesuai amanat Undangundang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) pasal 65 yang mewajibkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus sehat jasmani dan rokhani, maka Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Purbalingga mengadakan Rapat Persiapan Penjelasan dan Pengarahan Uji Kesehatan untuk 252 CPNS di Kabupaten Purbalingga. CPNS terse but berasal dari formasi umum, khusus dan K2 tahun 2013 dan 2014 yang terdiri dari 107 gol III dan 145 untuk golong an I dan II. CPNS yang mengikuti uji kesehat an adalah CPNS yang telah lulus pendidik an dan pelatihan (diklat) dan telah melaksanakan tugas nya selama satu tahun. CPNS yang akan melaksanakan uji kesehatan terse but berasal dari tenaga kependidikan, kesehatan dan teknik lainnya. Uji kesehatan bagi CPNS ini sifatnya wajib dan harus diikuti seluruh CPNS seperti disampaikan Kepala Bidang Pengem bangan dan Diklat BKD Purba lingga Wahyu Prasetiyono Rabu siang (17/02) di Pendapa Dipo kusu
Derap Perwira
mo. “Untuk menjadi PNS, seluruh CPNS wajib sehat, baik sehat jasmani maupun rokhani nya,” kata Wahyu. Lebih lanjut W a h y u m e n g harapkan para CPNS untuk menjaga kesehatan sampai waktunya uji kesehatan dilaksana kan dan apabila ada yang sedang meng konsumsi obat-obat an diharapkan bisa dikurangi atau dihentikan dahulu untuk mengurangi resiko terdeteksi dari zat-zat yang meng andung narko tika. “Karena kalau terbukti ada CPNS yang mengkonsumsi narkoba, jelas sangat berat sanksinya,” ujar Wahyu. Pelaksanaan uji kesehatan ini dilaksanakan mulai Senin, 22 Februari 2016 sampai dengan 16 Maret 2016. Masing-masing CPNS melaksanakan 2 kali uji kesehatan, yaitu pemeriksaaan penunjang yang meliputi Uji Labora torium, Rontgen dan EKG serta pemeriksa an fisik. Tempat uji kesehatan bagi 252 CPNS ini adalah di R S . G o e t e n g Purbalingga untuk uji kesehatan jas mani dan RSUD Banyumas untuk kesehatan rokhani. (Taufiq H)
PURBALINGGA-HUMAS, Untuk mewujudkan Bandara Wirasaba menjadi bandara komersil dibutuhkan pembebasan lahan seluas 5 hektar dan sebanyak 70 perumahan. Pembebasan lahan nantinya akan digunakan untuk perpanjangan runway yang sekarang ada. Kepala Staf Operasi Lanud Wirasaba, Mayor Ashari mengatakan bandara wirasaba siap untuk dialihkan dari penerbangan militer menjadi penerbangan sipil. Namun demikian untuk menjadi penerbangan sipil diperlukan beberapa tahapan salah satunya adalah penambahan runway. "Untuk bisa digunakan oleh pesawat ATR diperlukan landasan dengan panjang minimal 1500 meter dan lebar 40 meter," kata Ashari saat memaparkan kesiapan Bamdara Wirasaba menjadi bandar bandara komersiil dihadapan Wakil Gubernur Jawa Tengah di aula Lanud Wirasaba, Sabtu (20/2). Ashari menambahkan selain itu juga diperlukan fasilitas keamanan penerbangan seperti, pemadam kebakaran, ambulance, dan tower navigasi. Juga diperlukan penampungan bahan bakar berupa tangki yang dipendam. Sementara Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko mengatakan pembangunan bandara Wirasaba menjadi bandara komersiil telah disetujui oleh menteri perhubungan. Pembangunan bandara akan dibiayai oleh pemerintah pusat lewat APBN Perubahan tahun 2016 sebesar Rp150 miliar. "Untuk itu pemda Purbalingga dan sekitarnya diharapkan dapat mendukung fasilitas penunjang bandara, seperti infrastruktur ke bandara," kata Heru Heru menambahkan untuk mempercepat pembangunan bandara, pemprov akan melakukan pembangunan infrastruktur berupa pelebaran jalan dari Jembatan Linggamas ke barat (Kabupaten Banyumas). Yakni pembangunan jalan sepanjang 3,28 km, dengan lebar 7 meter. "Pembangunan dianggarkan sebesar Rp 15 miliar untuk pembebasan lahan dan Rp 15 miliar untuk pembuatan jalan,” pungkas Heru. (Sapto Suhardiyo)
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
237
WACANA
WACANA
Purbalingga Perlu Perpustakaan Digital Yang Mengangkat Konten Lokal Oleh. Feby Lestari Supriyono, SS., M.IP. (Pustakawan Ahli Muda KPAD Purbalingga)
Jika mendengar kata Purbalingga, mungkin yang muncul dibenak orang yang mengenalnya adalah rambut palsu, bulu mata dan knalpot. Yah itulah industri terbesar yang dihasilkan dari kabupaten ini. Tapi jika ingin mengetahui sejarah Purbalingga atau dongeng rakyat Purbalingga, mungkin kita akan sulit mencarinya. Belum banyak atau bahkan belum ada buku-buku di pasaran yang banyak bercerita tentang Purbalingga. Untuk memperkenalkan Purbalingga kepada khalayak atau bahkan secara internasional, perlu adanya ruang penyebaran informasi tentang Siapakah dan Apakah Purbalingga itu. Perpustakaan Daerah Kabupaten Purbalingga di bawah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan sebuah instansi Pemerintah yang sudah selayaknya menjadi agen informasi yang dapat turut memperkenalkan Kabupaten Purbalingga ke ranah publik. Salah satu gagasan tersebut adalah dengan membangun Institutional Repository yang dikemas dalam Perpustakaan Digital Purbalingga. Apakah yang dimaksud Institutional Repository?
24
Institutional Repository atau simpanan kelembagaan merupakan koleksi lokal yang dimiliki oleh sebuah lembaga perpustakaan yang tidak dimiliki oleh lembaga perpustakaan lainnya. Koleksi ini menjadi koleksi khas atau pembeda yang memberikan ciri dari perpustakaan tersebut. Koleksi lokal yang dihasilkan oleh masyarakat Purbalingga yang tersimpan pada lembaga-lembaga pemerintah atau swasta di Kabupaten Purbalingga merupakan sumber utama keberadaan konten lokal. Koleksi ini tidak akan banyak berarti jika tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, terlebih lagi hanya disimpan dalam ruang-ruang arsip atau gudang yang tergeletak begitu saja. Padahal karya-karya tersebut merupakan hasil pemikiran atau bahkan penelitian para ahli di bidangnya. Dari setiap institusi tersebut tentunya memiliki banyak kekayaan
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
intelektual yang dikerjakan oleh para staf atau karyawannya. M i s a l n y a DINBUDPARPORA Kabupaten Purbalingga telah berhasil mendokumentasikan dongeng atau legenda rakyat Purbalingga, atau mungkin UMKM Purbalingga telah diangkat sedemikian rupa oleh DISPERINDAKOP, atau penelitian-penelitian lain yang dilakukan oleh guru-guru, Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan lain-lain. Ini merupakan kekayaan intelektual yang tak ternilai harganya, namun banyak yang tidak terekspos dengan baik. Lazimnya, penelitian yang dilakukan para staf di Instansiinstansi pemerintah tersebut hanya sebatas literatur kelabu yang tak dikelola dengan baik, dan di sinilah peran perpustakaan untuk dapat mengapresiasi karya tersebut agar dapat dikumpulkan, dialihmediakan, kemudian didiseminasikan atau dilayankan
Derap Perwira
kepada khalayak sehingga dapat berdaya guna. Peran inilah yang akan mengangkat perpustakaan sebagai lembaga informasi yang memang dibutuhkan masyarakat. Dengan adanya Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Purbalingga, maka karya tersebut bisa dikelola dengan baik sebagai sebuah institusional repository yang kemudian dilayankan melalui Perpustakaan Digital Purbalingga. Perpustakaan Digital Perkembangan teknologi sudah merambah ke dunia perpustakaan. Saat ini bukan hanya sekedar otomasi perpustakaan saja, dimana pengunjung atau pemustaka dapat mencari katalog bukubuku di perpustakaan dengan komputer, namun koleksi dengan format digital bisa langsung diakses dengan mudah pada Perpustakaan Digital. Menurut wikipedia
Derap Perwira
Perpustakaan digital adalah Purbalingga dapat dikenal secara perpustakaan yang mempunyai nasional maupun Internasional mengenai keberadaannya dan segala potensi yang dimilikinya. Institutional Repositori Purbalingga merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan aset intelektual serta konten lokal Purbalingga sebagai salah satu bentuk pelestarian dan diseminasi ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas. Kemudahan tersebut tentunya menjadi pendorong munculnya karya ilmiah bermutu yang meningkatkan kreatifitas masyarakat. Institutional Repository yang dibangun pada Perpustakaan Digital Purbalingga menjadi salah satu inovasi Perpustakaan Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan pelayanan serta dekat dengan masyarakatnya. (Penulis adalah Pustakawan Ahli Muda di Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah Kab. Purbalingga, Juara III Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015).
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
25
GALERI FOTO
GALERI FOTO
KALEIDOSKOP JANUARI - FEBRUARI 2016
Peresmian 4 Kantor oleh Pj. Bupati Purbalingga
Kunjungan Pj Bupati dan Forkompimda ke Kediamanan Bupati
Peresmian Masjid Usman Bin Affan di Pasar Segamas
Peresmian RTLH Kemangkon bantuan dari Kemensos 2015
Kirab Piala Jenderal Sudirman di MTL Jendral Sudirman
Pelepasan Warga Eks Gavatar seteleh dilakukan Pembinaan
Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Periode 2016-2021
Sertijab Pj Bupati, Budi Wibowo, MSi kepada Bupati Tasdi
Apel Perdana Bupati-Wakil Bupati bersama seluruh jajaran
26
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
Derap Perwira
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
27
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
Perpusda Purbalingga Luncurkan Layanan Pesan Antar PURBALINGGA, HUMAS – Perpustakaan Daerah Kabupaten P u r b a l i n g g a t e r u s m e n g e m b a n g k a n p e la y a n a n kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengakses pelayanan perpustakaan secara lebih luas dan mudah. Salah satunya dengan di operasikannya mobil pelayanan perpustakaan sebagai sarana pesan antar bagi anggota perpustakaan yang akan meminjam buku-buku koleksi perpustakaan. “Mobil ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama bagi masyarakat yang memang tidak bisa hadir di perpustakaan. Sehingga pelayanan kita bisa menjangkau hingga tingkat desa. Ini untuk pesan antar,” ujar Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) Sidik Purwanto, usai Apel Pagi PNS jajaran Pemkab Purbalingga yang dipimpin Bupati Tasdi di Halaman Pendapa Dipokusumo, Senin (22/2). Dalam kegiatan pertama Bupati H Tasdi SH MM dan Wabup Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon (Tiwi) paska dilantik 17 Februari lalu oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, KPAD Purbalingga meluncurkan layanan pesan antar melalui pengoperasionalan mobil Perpustakaan Keliling dan memberikan kartu anggota kepada Bupati dan Wabup. Nantinya, lanjut Sidik, mobil layanan perpustakaan ini akan didukung dengan pengoperasian web KPAD berbasis kependudukan. Melalui web yang baru akan beroperasi Maret mendatang, masyarakat dapat mengakses koleksi perpustakaan secara online, kemudian bukunya akan diantar oleh petugas ke alamat peminjam. Selain untuk keperluan pesan antar, mobil tersebut juga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk meminjam koleksi buku bacaan yang ada di dalamnya.
28
Mobil tersebut dilengkapi komputer jaringan sehingga memungkinkan untuk mengakses langsung ke server administrasi dan koleksi buku di perpustakaan. “Masyarakat juga bisa mendaftar menjadi anggota perpustakaan melalui mobil ini. Sayangnya kartu anggota belum bisa dicetak langsung. Harus dicetak di kantor perpustakaan,” jelasnya. Bupati Tasdi dan Wabup Tiwi langsung memanfaatkan kartu anggota yang baru diterima untuk meminjam koleksi buku perpustakaan. Tasdi yang dikenal
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 101|Tahun XI|2015
kental dengan gaya politik Bung Karno, meminjam buku berjudul Sukarno, Biografi Politik yang ditulis oleh John D Legge. Sedangkan Wabup Tiwi memilih buku tentang Jokowi. “Mobil ini silahkan digunakan untuk melayani masyarakat agar masyarakat bertambah wawasan dan cerdas. Saya suka membaca buku ini (Sukarno, Biografi Politik-red) agar revolusioner dalam memimpin Purbalingga,” kata Tasdi. Bupati dan Wabup juga mendapat penjelasan bahwa
Derap Perwira
dioperasikanya mobil layanan tersebut dapat menjangkau masyarakat di pedesaan seperti masyarakat di kecamatan Rembang, Karangreja, Karangjambu dan Karangmoncol yang jauh dari layanan perpustakaan umum. Nantinya, KPAD bahkan akan mengembangkan layanan perpustakaan online yang dapat diakses menggunakan smartphone dan android. (Hardiyanto)
Derap Perwira
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
29
INFO PEMKAB
KESEHATAN
Bentengi Diri, Keluarga dan Lingkungan dari Ajaran Sesat
Maraknya pemberitaan di media massa, baik elektronik, online maupun cetak tentang banyakya masyarakat yang menghilang akhir-akhir ini, setelah mengikuti suatu kegiatan atau ormas, tentunya menjadi perhatian khusus bagi kita.
B
ukan hanya menyalahkan d a n m e m o j o k a n pemerintah dalam mengantisipasi kejadian (gagal intelegen), namun sebagai masyarakat kita juga harus membentengi diri agar tidak terjerumus karenanya. Pencucian otak dengan melakukan doktrinisasi kerap dilakukan oleh kelompokkelompok ini, baik menyaru sebagai organisasi masyarakat atau dalam bentuk kelompokkelompok lainnya. Bai'at dan intimidasi juga menjadi jurus untuk yang jitu untuk merekrut anggota. Kegiatan keagamaan ataupun kegiatan sosial budaya menjadi kedok agar misinya tidak terendus oleh masyarakat. Sejauh mana suatu ormas atau kelompok dikatakan menyimpang? Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada rapat kerja nasional (Rakernas) 2007, ada sepuluh kriteria sebuah aliran keagamaan dianggap menyimpang. Bila salah satu dari 10 kriteria ini terpenuhi, maka dapat dikatakan aliran itu menyimpang. 10 kriteria tersebut pertama mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam. Kedua meyakini dan mengikuti akidah
30
yang tidak sesuai dengan dalil syar'i . Ketiga meyakini turunnya wahyu sesudah Alquran. Kempat mengingkari kebenaran Alquran. Kelima menafsirkan Alquran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Keenam mengingkari kedudukan hadis nabi sebagai sumber ajaran Islam. Ketujuh menghina, melecehkan, atau merendahkan nabi dan rasul. Kedelapan mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhir. Kesembilan mengubah, menambah, dan mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan secara syar'i. Serta kesepuluh adalah mengafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Setelah mengetahui ajaran yang menyimpang, tentunya harus ada upaya guna mengatasi atau membentengi diri/ keluarga/ lingkungan dari hal-hal tersebut. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk mencegahnya. Pertama, yakni dengan kembali ke ajaran agama yang kita anut secara benar. Pengamalan ajaran secara kaffah tanpa di kurangi dan ditambah yakni berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Kedua, dengan melakukan diskusi dengan para guru/ulama yang terpercaya kebenarannya dan ketinggian ilmunya dan
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
ahlaknya oleh masyarakat sekitar. Dengan berdiskusi, saling tukar pendapat dapat membantu kita dari proses pencucian otak. Kebenaran agama samawi menjadi benteng dalam mempertebal spiritualitas kita, sehingga tidak ada kebenaran yang datang selain dari Allah SWT. Ketiga, membuka diri dan mempererat persaudaraan dengan keluarga, silaturahmi dan membuka diri bisa membantu persoalan yang ada. Apabila menemuakan keanehan dalam suatu ajaran perlu dibicarakan dengan keluarga/orang tua atau saudara yang kita anggap mampu segi pemahaman agamanya. Masukan dan saran keluarga menjadi pertimbangan agar tidak terjerumus kepergaulan yang menyimpang. Keempat, seleksi dalam pertemanan juga menjadi pilihan dengan jangan terlalu percaya dengan omongan dan bujuk rayu teman. Mengawasi anak dalam menjalin pertemanan juga wajib dilakukan oleh orang tua hal tersebut menjadi upaya prefentif agar penyimpangan tidak terus berlanjut. Menjadi orangtua sekaligus teman curhat bagi anak-anaknya juga menjadi hal yang harus dilakukan. Agar prilaku aneh yang tidak sewajarnya dan tidak biasanya bisa terdeteksi secara dini. Kelima apabila ada kegiatan dilingkungan yang sekiranya mencurigakan serta menimbulkan keresahan di masyarakat jangan segan-segan untuk melaporkan kepada pihak terkait. Masyarakat juga bisa menjadi intelijen bagi kepolisian terkait ajaran ormas atau agama yang menyimpang dari kaidahkaidah kebenaran suatu agama. Intinya adalah kewaspadaan diri, orangtua, masyarakat dan lingkungan menjadi benteng dari hal-hal terkait dengan penyesatan akidah dan agama. Waspadalah dan waspadalah ! (Sapto Suhardiyo, disarikan dari beberapa narsumber)
Derap Perwira
Dusun Pasren Dicanangkan Sebagai Kampung KB PURBALINGGA, HUMAS – Dusun/Kampung Pasren Desa Bajong Kecamatan Bukateja dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga sebagai kampung Keluarga Berencana (KB). Pencanangan Dusun Pasren yang secara resmi dilakukan oleh Penjabat Bupati Purbalingga Budi Wibowo, Rabu (27/1) bertujuan meningkatkan peran tokoh agama dalam pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kepedulian pimpinan wilayah tentang keberhasilan program KKBPK serta meningkatkan capaian program KKBPK dan menjadikan program itu sebagai budaya. Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Purbalingga mengatakan, pencanangan Kampung KB merupakan tidak lanjut dari dari pencananangan yang sudah dilakukan oleh presiden Jokowi di Kota Cirebon beberapa waktu lalu. Selain itu, pencanangan tersebut diharapkan tidak hanya sekedar berhenti sampai pada tataran kegiatan tersebut. “Namun kegiatan ini hendaknya diikuti dengan berbagai langkah nyata, sehingga apa yang menjadi maksud kegiatan tersebut dapat terwujud,”tuturnya. Budi menambahkan, agar program tersebut dapat disinergikan dengan berbagai program di sektor lainnya, seperti sektor pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut akan meningkatkan kualitas hidup dalam rangka mewujudkan keluraga kecil yang berkualitas. Kegiatan tersebut, juga jangan hanya dimaknai sebagai seremonial saja, akan tetapi juga ditujukkan untuk meningkatkan jumlah peserta KB modern serta meningkatkan ketahanan
Derap Perwira
keluarga melalui kegiatan program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIKR). “Kegiatan tersebut juga untuk meningkatkan pemberdayaan keluarga serta menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga dan meningkatkan derajat kesehatan pada umumnya,”tuturnya. Penjabat Bupati juga meminta agar pencanangan tersebut juga harus diikuti peran serta dan kepedulian dari semua pihak termasuk lembaga non pemerintah. Semua unsur terkait seperti dunia usaha/perusahaan juga dituntut ikut mensukseskan program tersebut. Perusahaan juga diminta memberikan edukasi kepada karyawannya untuk ikut berperan serta mendampingi, memfasilitasi dan membina program tersebut. “ D a l a m u p a y a
mengembangkan program KB, perlu dukungan dari semua pihak, termasuk dari kalangan dunia usaha. Karena tugas mensejahterakan masyarakat melalui program KB bukan hanya tugas pemerintah saja, namun dunia usaha juga dituntut ikut mendukung program tersebut. Dinas terkait juga saya minta mensosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan terkait hal tersebut,”pintanya. Selain itu, Budi juga berharap, kedepan agar warga masyarakat yang belum menggunakan alat KB aktif modern untuk ditingkatkan. Peran dari tim pengelola KB di desa dibawah kendali kades dan penyuluh KB supaya ditingkatkan. Aparatur desa juga untuk turut aktif berperan dan menggiatkan kegiatan tersebut. Hal tersebut untuk menepis adanya pandangan negatif tentang KB modern seperti n MOW dan MOP. (Sukiman)
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
31
KEPEMUDAAN
WANITA
Ajak Masyarakat Bependidikan Tinggi,
Gemalingga Gelar Purbalingga Campus Fair 2016
Erny Widyawati Tasdi Dilantik Jadi Ketua TP PKK Kabupaten Purbalingga PURBALINGGA, HUMAS – Menyusul dilantiknya H Tasdi SH MM dan Dyah Hayuning Pratiwi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Rabu kemarin (17/2), maka pasangan pemenang Pilkada serentak 2015 ini resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga periode 2016 – 2021. Mereka dilantik secara bersamaan dengan 16 bupati/walikota lainnya di kawasan Simpang Lima, Semarang.
A
PURBALINGGA, HUMAS Pendidikan tinggi bagi sebagian besar masyarakat masih dipandang sebagai kebutuhan yang berbiaya besar bahkan dirasakan berat apabila putraputrinya menempuh pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Dasar pemikiran itulah yang memicu semangat Gerakan Mahasiswa Purbalingga (Gemalingga) mengadakan Purbalingga Campus Fair 2016 (PCF 2016) di GOR Mahesa Jenar Purbalingga. Gelaran yang dijadwalkan dua hari yakni tanggal 30 sampai 31 Januari 2016 diikuti 25 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dari berbagai jurusan pendidikan. Menurut Ketua Gemalingga Awang Adin Nugroho, PCF 2016 ini bukan hanya ajang untuk pamer almamater tetapi bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya beasiswa pendidikan sehingga dapat lebih memotivasi generasi muda Purbalingga untuk menempuh pendidikan tinggi.
32
Harapannya kepada Pemerintah untuk lebih memprioritaskan pendidikan dan meningkatkan anggaran pendidikan baik pembangunan fisik maupun pembangunan pendidikan manusianya sehingga lebih mencerdaskan masyarakatnya. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bakorwil III Jawa Tengah Madiyono yang sekaligus membuka kegiatan PCF 2016 ditandai dengan pemukulan gong pada Sabtu siang (30/12). Dikatakan Madiyono bahwa pendidikan tinggi adalah jalan membangun peradaban menuju masyarakat yang lebih mumpuni dan berdaya saing sehingga tidak tertinggal dari bangsa lain. Madiyono berpesan kepada mahasiswa walaupun telah berpendidikan tinggi tidaklah melupakan nilai luhur bangsa yaitu jiwa gotong royong, saling tolong menolong dan saling menghargai. Menanggapi kegiatan PCF 2016 Kepala Dinbudparpora Subeno mengatakan pemerintah
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
dalam hal ini Dinbudparpora mengapresiasi dan sangat mensupport jalannya kegiatan yang telah memasuki tahun ke 4 (empat). “Kami fasilitasi kegiatankegiatan yang bagus seperti ini, kami beri tempat juga dana untuk kegiatan ini bahkan kami telah anggarkan di APBD” kata Subeno. Subeno berharap bahwa kegiatan PCF 2016 ini lebih meningkatkan angka partisipasi masyarakat terutama usia 16 sampai 30 tahun atau usia pemuda untuk termotivasi menempuh perguruan tinggi sehingga ikut membangun purbalingga pada sumber daya manusia yang lebih baik. Sementara itu Pengawas Pendidikan Heriyanto menyoroti kurangnya informasi beasiswa pendidikan yang pro rakyat. Heriyanto berharap informasi pendidikan harusnya diberikan sampai ketingkat pemerintahan desa bahkan RT sehingga pendidikan tinggi bukanlah momok yang begitu memberatkan masyarakat untuk menempuhnya (taufiq.h)
Derap Perwira
cara dirangkai dengan pelantikan Erny Widyawati Tasdi menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga menggantikan Pj Ketua TP PKK Noordiana Budi Wibowo. Prosesi pelantikan dilakukan oleh Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Siti Atiqoh Ganjar Pranowo. Dari 17 PR yang dititipkan Gubernur Ganjar Pranowo kepada para Bupati dan Walikota terlantik, peran PKK dalam membina ketahanan keluarga kembali disinggung untuk ditingkatkan. Secara khusus, Ganjar Pranowo meminta jajaran T P P K K d i t i n g k a t Kabupaten/Kota untuk meningkatkan peran keluarga dalam hal kesehatan, politik dan ideologi. Termasuk antisipasi peredaran narkoba yang disebutnya telah menggunakan pola regenerasi dalam pemasarannya. Yakni tidak hanya orang tua yang menjadi sasaran, tetapi sudah masuk pada anakanak. “PKK nanti masuk wilayah itu. Bicara AKI, Bicara AKB, Anti Narkoba dan Ketahanan Keluarga,” katanya. “Mohon maaf kalau kerjanya menjadi tambah banyak
Derap Perwira
meski tidak bayaran. Bayarannya nanti minta pada suami masingmasing,” tambahnya. Meski soal urusan kegiatan PKK sudah pernah dijalaninya selama sang suami Tasdi menjadi Wakil Bupati Purbalingga, namun dirinya terlebih dahulu akan melakukan konsolidasi guna penguatan program yang akan dijalaninya bersama para pengurus TP PKK kabupaten Purbalingga. “Kita teruskan program yang sudah berjalan dan meningkatkan yang masih belum maksimal. Termasuk tugas berat yang diamanatkan Pak Gubernur kemarin (saat pelantikan-red),” kata Erny Widyawati. Kabag Humas Setda Purbalingga Rusmo Purnomo menuturkan, serah terima Ketua TP PKK Kabupaten Purbalingga akan dibarengkan dengan acara serah terima jabatan Bupati – Wakil Bupati Purbalingga dari Pj Bupati Budi Wibowo kepada Tasdi – Tiwi di Pendapa Dipokusumo pada Sabtu (20/2). Dia menyebutkan, dalam kegiatan itu panitia akan menyebar sebanyak 2000 undangan bagi berbagai kalangan dan eleman masyarakat. Panitia juga menyiapkan hiburan dan
sejumlah makanan tradisional khas Purbalingga untuk kegiatan pesta rakyat usai lepas sambut dan serah terima jabatan. “Makanannya disiapkan oleh Paguyuban PKL. Sedangkan hiburannya direncanakan menampilkan atraksi Barongsai, Tek Tek dan Ebeg,” jelasnya. Makanan khas yang disuguhkan bagi undangan dan masyarakat diantaranya Sroto, Bakso, Sate, Siomay, Martabak dan Dawet. “Disiapkan juga makanan di komplek eks Damkar untuk masyarakat yang tidak dapat masuk Pendapa,” tambahnya. Rencananya acara serah terima jabatan dan lepas sambut akan dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko. Rusmo menambahkan, kegiatan Bupati Tasdi akan dimulai Senin (22/2) dengan kegiatan Apel Besar PNS Pemkab di halaman Pendapa Dipokusumo. “Pak Bupati yang akan memimpin apel,” katanya. Usai apel, dilanjutkan dengan bersalaman dengan Bupati Tasdi dan Wakil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi. Kemudian semua peserta juga akan disuguhi sarapan makanan tradisional. (Hardiyanto)
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
33
SUARA RAKYAT
SUARA RAKYAT
Suara rakyat ini diambilkan dari Komentar masyarakat di Sosial Media Facebook Humas Purbalingga
Bekerja sesuai sumpah jabatannya
Harapan anda dengan Bupati dan Wakil Bupati Baru Periode 2016-2021?
Ekhsan Asline Ruwat : pejabat jaman siki ra korupsi be wis maen Goezt StyaOne : AJA KORUPSI Hanif A. Madjid : Usahakan jangan bikin rakyat yang menunggu, sambutan juga jangan ndlaler2, apalagi kalo audiencenya anak PAUD..
Jangan hanya pencitraan pra jabatan tapi harus aksikan sesuai apa yg digembor2kan. Awal, tengah maupun di akhir jabatan harus sungguh2 kerjanya, untuk mewujudkanPurbalingga yg lbh baik
Agung Widayat : Jangan tinggalkan Purbalingga sebelum masa jabatannya habis..sudah dipercaya rakyat purbalingga untuk memimpin purbalingga 5 tahun kedepan
Anny Aprillia : Tolong dibangun/diperbaiki jalan menuju dusun Jumput desa Tlahab Lor,Karangreja...akses menuju ke sana sangat sulit..
Agus Pamungkas Sudarno : muga muga cepet bisa ngrubah purbalingga dadi kota sing mberkahih... adoh sekang maksiat..
Awan Purnawan : harapan kami pak sebagai masyarakat pbg semoga bapak dan ibu tidak korupsi, bangun infrastruktur pedesaan, bangun jembatan sebagai penghubung antar wilayah, kalau antar wilayah ada koneksi jalan jadi gak perlu masyarakat satu wilayah mau ke wilayah
Angga Bachtyar : Harapannya siltap aparatur pemdes dipisah dr ADD..
Hendri Choy : Jalur Cilapar Tejasari bisa segera diperbaiki.... Jalur Cilapar Kaligondang several direalisasi....
Poerwa Shape-three Noegroho Tlg sistem birokrasi di perbaiki, perbaikan jalan raya (apalagi kalo sudah terjadi kecelakaan maut gara" jalan berlubang)
Anif Muchlashin :
34
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
Imam Fadillah : jadikan purbalingga sbg kota wisata unggulan...
Budi Honda Panican : Aja mung janji2 tok pas kampanye. Clc Purbalingga : hehehee...
Indaru S Nurprojo : Usul jgn sampai suara rakyat ini tdk disandingkan ke meja bupati + wakil bupati...
Dira Virgo 路 brantas mafia korupsi d pbg. Dwi Artato :
Inyonk Nurudin : Semoga Industri semakin berkembang..... Jagung Bakar : Pasar bobotsari cepet cepet diselesaikan....kasian para pedagang ( banyak yang rugi ) Mahendra Yudhi Krisnha Berdayakan Humas Purbalingga sebagai garda terdepan portal informasi Purbalingga Mochamad Yudi Jundulloh : Sedikit bicara banyak kerja... Mujiono Warin :
Derap Perwira
Mukhlis Prasetyo Aji : Sistem birokrasi dg pemanfaatan Teknologi Informasi di perbagus lagi. Nafingatur Rohmah : Nasib penulis dan pustakawan mohon diperhatikan.
Bae Pujo : budaya senyum yang dah lama tidak ada dihidupkan kembali.
Del Izro Onthelis ora usah muluk2 kalo di sekitar kita masih ada orang yang susah makan, susah mencari pekerjaan, tempat tinggalnya tdk layak berarti pemerintah belum berhasil dlm pembangunan, jgn hanya gedung, perkantoran, jalan diperbaiki tpi kebutuhan pokok masy dipenuhi dongggggg.....
Mujji Lovely Rahayu : Mengemban amanah rakyat...merakyat...mau ndengerin suara wong cilik...berpihak pd yg benar...
Hartuti Rahardjo : Smoga klo ndaftar sekolahan yg favorit tidak sulit dan tidak d pungut biaya sumbangan y
Ilham Budi : aja mung go pajangan tok suara rakyate Afrie Suwachid Putra : semoga Bapak Bupati lebih memperhatikan nasib ustadz/ah TPQ yang selama ini telah berjuang keras demi membebaskan umat dari buta Al-Qur'an yang merupakan kitab suci umat islam...
Harapan sy sbagai masyrkat purbalingga agar supaya lbih dan lbih maju lagi ...and di perbanyak tmpat2 wisatanya pak...
Derap Perwira
Prie Dwi : Misine Pembangunan dari Desa..... Siiiip tak dukung Pak Bupatiii. Pujie Astuti : Stop memberi ijin utk minimarket alfa dan indo di pbg. Itu sm sja merugikan pedagang lokal dan warung kecil. Kasihan warung2/toko2 kecil bnyk yg tutup krn pembeli bnyk yg beralih ke toko modern. Bahkan sdh smpe ke pelosok2 desa terpencil Puteri Braling : Bangun universitas di Purbalingga Ramjani Rajalaga Penjahat Terhormat rasah angel cukup PNS TNI POLRI jumat n minggu di anjurkan ngonthel aj dah seneng aq ( onthel tua maksudnya ) Rendra Singgih : segera menindaklanjuti untuk kesejahteraan GTT/PTT alias guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap.
Sugeng Bralink : Semoga dgn Bupati Pak Tasdi & Bu Tiwi, pembangunan Purbalingga terus berjalan dan maju. Kabar dari seorang kawan di RSUD, IGD nya banyak sekali pasiennya. Bahkan ruang2 perawatan sering penuh. Mungkin perlu expansi IGD dan ruangan2 perawatannya. Monggo Pak Bup. Sugeng Bralink : Jika Pak Gubernur Ganjar Pranowo hampir tiap hari melakukan Roadshow keliling Jateng untuk melihat lebih dekat permasalahan masyarakat sambil mengontrol pembangunan yang sedang berjalan serta mempublikasikan via sosmed (fesbuk & twitter) Sugiarti Abim : Th ini ktnya ada pengangkatan cpns, mdh2an d pbg ada formasi utk guru tk, dan hrs warga pbg asli. Sugiarti Sempor : Mohon dibangun kawasan Industri agar masyarakat purbalingga tidak menggantungkan hidupnya di jakarta .. sangat ada peluang besar untuk purbalingga menjadi kawasan Industri , apalagi adanya BANDARA WIRASABA nantinya , serta sudah banyak industri di purb.. Tony Candrawinata: Tingkatkan sarana prasarana umum penghubung antar daerah atau propinsi : Bandara, Stasiun kereta... Yunus Riansyah : TPA Banjaran di tutup sesuai janji nya Zaendazaen Al Afien 路 Rukun baenlah
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
35
EKONOMI
EKONOMI
Kepala SKPD Harus Bertanggungjawab Atas DPA Tahun Anggaran 2016. PURBALINGGA, HUMAS – Penjabat Bupati Purbalingga Budi Wibowo terus mendorong terlaksananya percepatan pelaksanaan kegiatan APBD tahun anggaran 2016. Salah satunya dengan menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai wujud persetujuan atas proposal kegiatan yang diajukan oleh SKPD. “Sebagai usulan maka seluruh SKPD harus bertanggungjawab atas terlaksananya seluruh kegiatan yang ada dalam DPA. Komitmen itu kemudian dituangkan dalam pakta integritas. Karenanya saya undang seluruh pimpinan SKPD bersama-sama menandatangani pakta integritas itu,” ujar Pj Bupati saat penyerahan DPA SKPD tahun Anggaran 2016 di ruang Rapat Ardilawet, Setda Purbalingga, Kamis (7/1). Penandatanganan pakta integritas dan penyerahan DPA dilakukan oleh 181 SKPD meliputi Sekretariat Dewan, Inspektorat, seluruh badan, dinas, kantor dan bagian setda. Juga 18 kecamatan, 18 UPT Dinas Pendidikan, 22 UPT Dinas Kesehatan, SMA Negeri, SMK Negeri, SMP Negeri, RSUD dr Goeteng Tarunadibrata, RSKBD Panti Nugroho, Laboratorium Kesehatan Kabupaten, dan Kelurahan. Penyerahan DPA, juga disaksikan Wakil Ketua DPRD Muklis. Menurut Bupati, hasil evaluasi pelaksanaan APBD 2015 masih ada 75 kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 92,5 miliar serta tiga kegiatan lainnya harus mengalami putus kontrak. Menurut Bupati kendala tersebut lebih disebabkan karena manajemen yang kurang terkordinasi dengan baik. Bupati bahkan menyentil tidak terlaksananya tiga kegiatan pada RSUD Goenteng Tarunadibrata. Khususnya pembangunan intalasi pengolah
36
limbah (IPAL) yang menggunakan dana DAK senilai Rp 2,2 miliar, Pembangunan Gedung Instalasi Gizi dan Gedung IBS keduanya dana BLUD sejumlah Rp 3,9 miliar. Menurutnya, persoalan tersebut akan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah pusat. “Saya menganggap bahwa keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan pada SKPD sangat tergantung dari peran kepala SKPD. Itulah makna pakta integritas yang hari ini ditandatangani,” katanya. Bupati mengajak para kepala SKPD untuk segera melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan dengan memperhitungkan waktu penyelesaian akhir kegiatan pada 15 Desember 2016. Sehingga tahun anggaran ini tidak ada lagi kegiatan yang tidak selesai apalagi sampai putus kontrak. Bupati juga akan membuat SK (Surat Keputusan-red) untuk para asisten dan staf ahli bupati yang akan diberikan tugas dan k e w e n a n g a n u n t u k mengkoordinasikan berbagai persoalan yang terjadi pada rumpun koordinasinya masingmasing. “Ketika pada pelaksanaan awal kegiatan ada permasalahan segera konsultasikan kepada asisten dan staf ahli yang membidangi. Sehingga dapat segera dicarikan solusi dan tidak akan berlarut-larut. Tahun ini TKO (Tan Kena Ora-red), mau tidak mau harus selesai semua,” tandasnya. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Yanuar Abidin menuturkan, pada APBD 2016 yang ditetapkan 29 Desember 2015 terdapat 92 program yang terbagi dalam 1.520 kegiatan atau DPA dengan total anggaran belanja sebesar Rp 1,823 triliun. Pelaksanaan penyerahan DPA dimaksudkan sebagai penanda percepatan dimulainya pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016. Juga sebagai
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 101|Tahun XI|2015
pedoman bagi SKPD dalam pelaksanaan APBD 2016. Setelah itu, SKPD dapat segera mengajukan Uang Persediaan (UP). “Namun dengan syarat, SKPD sudah selesai menyusun DPA dan sudah disyahkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah. Kedua, sudah selesai mengajukan GU nihil dan rekonsiliasi laporan realisasi anggaran dan Ketiga sudah selesai melakukan rekonsiliasi aset. Kalau belum bersyarat tiga itu belum bisa mengajukan UP,” tegas Yanuar. Menurut Yanuar, hingga saat ini dari 181 SKPD yang ada, yang sudah mengajukan GU Nihil baru 14 SKPD. Sisanya sebanyak 167 SKPD belum. Padahal batas waktu pengajuan GU Nihil kepada DPPKAD paling lambat tanggal 11 Januari 2016. Sedangkan untuk rekonsiliasi laporan realisasi anggaran baru selesai 1 SKPD yakni SMP Negeri 1 Pengadegan. Kemudian untuk rekonsiliasi asset, dari 181 SKPD sudah ada 180 SKPD yang selesai. Terkait dengan GU Nihil, Rekonsiliasi LRA dan Aset bukan hanya untuk pengajuan UP saja, namun yang lebih penting adalah untuk penyusunan laporan keuangan daerah. Jika ketiganya belum selesai maka belum bisa menyusun neraca SKPD. Dengan begitu, maka belum bisa disusun laporan SKPD sehingga pemda juga belum bisa menyusun laporan keuangan daerah tahun 2015. Sementara Wakil Ketua DPRD Muklis mengharapkan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh SKPD mejadi “ruh” bersama dalam membangun Purbalingga menjadi lebih baik. Menyangkut masih adanya SKPD yang belum menyampaikan laporan hasil kegiatan tahun sebelumnya, Muklis sangat menyayangkan. Karena progress report itu merupakan titik awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan 2016. (Hardiyanto)
Derap Perwira
Tasdi Tegaskan Tak Ada Program Seratus Hari
Bupati Targetkan Rehab Pasar Bobotsari Selesai Desember 2016. PURBALINGGA, HUMAS – Bupati Purbalingga H Tasdi SH MM memberikan target penyelesaian rehab Pasar Bobotsari dapat selesai pada Desember 2016 mendatang. Pasalnya pada tahun 2016 ini penyelesaian rehab pasar Bobotsari yang sudah dilakukan sejak 2012, akan digelontor dana dari berbagai pihak. Saat ini sudah ada alokasi anggaran Rp 43 miliar masing – masing berasal dari Pusat (Kementerian Perdagangan-red) Rp 5 miliar, Bantuan Gubernur (APBD Provinsi Jawa Tengah) Rp 25 miliar dan APBD Purbalingga Rp 12 miliar. “Untuk rehab Pasar Bobotsari tahun ini clear. Saya targetkan Desember sudah selesai dan dapat saya resmikan. Tinggal nanti saya berharap proses lelang lancar dan tidak mengalami gagal lelang,” ujar Bupati Tasdi saat menggelar Konferensi Pers dengan sejumlah jurnalis liputan Purbalingga dan Purwokerto di Rumah Makan Sidoroso, Selasa (23/2). Konferensi pers yang
Derap Perwira
digalang oleh Bagian Humas Setda Purbalingga juga dihadiri Wakil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon, Asisten Ekbang Kesra Susilo Utomo, Asisten Administrasi Gunarto, Kepala Bappeda Setiyadi, dan Kabag Humas Rusmo Purnomo. Tasdi menegaskan, dalam mengawali kepemimpinannya bersama wabup Tiwi, dirinya tidak akan menjalankan program 100 hari. Selain tidak diatur dalam undang undang, saat ini pelaksanaan APBD 2016 sudah berjalan dan programprogramnya juga sudah ditetapkan. Setidaknya, lanjut Tasdi, inovasi program baru dapat dilakukan saat perubahan anggaran, yang baru akan dilakukan pada Juni mendatang. “Saya tegaskan, kami tidak membuat program 100 hari. Tapi kalau dalam dua hari ada kegiatan yang bagus, itu program kita. Kami baru akan all out pada 2017 mendatang,” katanya. Selain penyelesaian pasar Bobotsari, kelanjutan wacana komersialisasi Lanud Wirasaba
juga menjadi prioritas program yang akan dijalankan. Hal pertama yang harus diselesaikan, menurut Tasdi adalah pembebasan lahan seluas 5,1 hektare untuk memperpanjang landasan pacu setidaknya menjadi 1550 meter dengan lebar 40 meter. “Kamis Besok, Saya bersama Danlanud Wirasaba akan menyampaikan paparan kesiapan Wirasaba di Kementerian Perhubungan,” jelasnya. Tasdi menyebut, sejumlah prioritas program infrastruktur akan dijalankan seperti pembebasan lahan untuk irigasi Slinga, Pembangunan Rumah Sakit Tipe C di Kelurahan Karangmanyar, Pelebaran Jalan Bancar – Gembrungan (Rp 8 miliar), Pelebaran Jalan Purbalingga – Kutasari (Rp 6 miliar), dan Pelabaran Jalan Jalur wisata Karangreja – Kutabawa – Serang untuk mendukung pariwisata serta Jalan Panican – Kedungbenda (Rp 8 miliar) untuk menunjang keberadaan Bandara Wirasaba. “Termasuk membuat ikon baru wisata Purbalingga dengan mengembangkan Goa Lawa,” tambahnya. Ditambahkan Kepala Bappeda Setiyadi, pihaknya juga merencanakan membangun jembatan penghubung antara Kecamatan Karangmoncol dengan Kecamatan Pengadegan pada APBD perubahan mendatang. “Ini merupakan obsesi Pak Bupati agar perjalanan masyarakat di wilayah Karangmoncol yang mau ke Purbalingga tidak harus memutar melalui Bobotsari. Akan ada efisiensi perjalanan,” katanya. Setiyadi menyebutkan, berbagai program yang akan dilaksanakan pada APBD 2016 ini, juga merupakan hasil diskusi pada saat Bupati Tasdi baru dalam perjalanan sebagai calon Bupati bersama pasangan Wakil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi. Sehingga program yang ada juga merupakan obsesi Bupati dan Wakil Bupati saat ini. (Hardiyanto)
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
37
EKONOMI
PURBALINGGA, HUMAS - Saat ini, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat atau Corporate Social Responsibility (CSR) Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) berbagai perusahaan yang ada di P u r b a l i n g g a p e r l u disempurnakan. Pasalnya, pemberian CSR yang diberikan perusahaan masih dilakukan p a d a p e m b e r i a n santunan/bantuan kepada karyawan dan masyarakat dalam bentuk bingkisan, saat memasuki hari raya keagamaan saja. Sedangkan berdasarkan ketentuan yang ada, CSR adalah tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemapuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan dimana perusahaan itu berada. “Sedangkan bentuk tanggung jawab itu bermacammacam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan m a s y a r a k a t s e p e r t i pembangunan jembatan untuk akses perekonomian maupun pemberian beasiswa bagi kalangan tidak mampu dan lain sebagainya yang bersifat sosial serta berguna bagi masyarakat banyak, khsususnya masyarakat di sekitar perusahaan itu berada,,”tutur Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Dinsosnakertarns) Kabupaten Purbalingga Ngudiarto, saat mendampingi Kunjungan Kerja Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah di PT Boyang Industrial Purbalingga, Rabu (3/2). Menurut Ngudiarto, selama ini, pengertian CSR yang dilakukan pengusaha dengan memberikan santunan atau bingkisan kepada karyawan dan masyarakat sekitar saat hari besar keagamaan/hari raya. Sehingga pihaknya tidak bosanbosanya memberikan pengertian kepada pengusaha terkait dengan CSR tersebut agar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan masih adanya warga
38
EKONOMI
U
Purbalingga yang tempat tinggalya belum layak, CSR juga dapat diberikan dalam bentuk rehabilitasi rumah tidak layak huni serta memberdayakan masyarakat dilingkungan perusahaan. Senada dengan Ngudiarto, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin Rusdiyanto meminta, agar pelaksanaan CSR perusahaan PMA maupun PMDN di Purbalingga lebih disempurnakan lagi. Dengan banyaknya 22 PMA dan enam PMDN di Purbalingga, semestinya CSR yang ada dapat mensejahterakan masyarakat di Purbalingga, khususnya di lingkungan perusahaan. Rusdiyanto juga menuturkan, s e m e s t i n y a s e l a i n penyempurnaan pelaksanaan
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
CSR, dengan banyaknya industri di Purbalingga, alih teknologi bagi putra daerah juga dapat terwujud. “Jangan sampai, masyarakat hanya bekerja tanpa mengetahui ilmu dan teknologi. Selain itu, perusahaan juga, harus memberi motivasi bagi masyarakat sekitar melalui CSR, karena perusahaan bisa hidup dan menjadi besar, berkat d u k u n g a n d a r i masyarakat,”ujarnya. Berdasarkan data Dinsosnakertrans Kabupaten Purbalingga , saat ini di Purbalingga terdapat 22 PMA dan enam PMDN yang semuanya bergerak dalam bidang bulu mata dan rambut palsu (wig). Tenaga kerja (naker) yang terserap mencapai 47 ribu orang. Jumlah
Derap Perwira
tersebut belum terhitung plasma atau industri sejenis yang dikelola di berbagai wilayah pedesaan di Purbalingga, sehingga jumlah total naker mencapai 60 ribu orang. Namun dari jumlah naker tersebut, didominasi 90 persen naker perempuan. Hal tersebut yang menjadi kendala naker di Purbalingga, sehingga kedepan, apabila ada pengusaha yang akan berinvestasi di Purbalingga harus memiliki komitmen untuk mempekerjakan naker laki-laki yang prosentasinya seimbang dengan naker perempuan. Komitmen yang harus dilakukan investor adalah sanggup menampung 50 persen naker perempuan dan 50 persen naker laki-laki,ujar Ngudiarto. (Sukiman)
Derap Perwira
ntuk mengatasi kemiskinan menurut Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kodadiyanto perlu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Masyarakat dan dunia usaha tidak hanya berupa tanggungjawab ekonomi saja, akan tetapi juga mempunyai tanggungjawab sosial. “Secara regulasi tangungjawab sosial perusahaaan terhadap lingkungannya atau dikenal dengan CSR (Corporate Social Responsibility) telah diatur oleh Undang-undang dan Perda,” kata Kodadiyanto saat paparan semiloka CSR Perusahaaan dalam rangka rangakain kegiatan memperingati Hari Pers Nasional di Gedung Graha Adiguna, Kamis (11/2). Aturan tersebut tambah Kodadiyanto teruang pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 28 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, serta Perda Nomor 9 tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. “ Dengan adanya semiloka yang dihadiri perusahaan diharapkan segera membentuk wadah CSR di Purbalingga,” kata Kodadiyanto. Sedangkan untuk pengelola
wadah CSR lanjut Kodadiyanto bisa berasal dari para pengusaha/BUMN/BUMD dan SKPD terkait. Untuk keterkaitan data bisa diambil dari Bappeda atau BPS. Penyaluran dan CSR bisa melibatkan LSM, Kelompok masyarakat. Pengawasan bisa dari internal atau menggunakan badan audit independen “Besarnya CSR bisa dimusyawarahkan, bisa 1%2,5% dari laba perusahaan,” kata Kodadiyanto. Pembicara kedua, Endang Yulianti seorang akademisi mengatakan pemberian dana CSR oleh perusahaan bersifat wajib. Karena dalam PP Nomor 47/2012, pasal 2, setiap perseoan selaku subjek hukum mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan. “Tangungjawab tersebut dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, baik lewat pelatihan, pemasaran atau kegiatan lainnya,” kata Endang. Pemberian CSR bagi masyarakat lanjut Edang juga mempunyai efek positif bagi p e r u s a h a a n y a n g memberiannya. Yakni meningkatkan pencitraan dan brand serta membedakan perusahaan dengan pesaingnya dalam rangka meningkatkan pengaruh perusahaan di mata maysrakat. “Kegiatan CSR juga sebagai cara untuk meredamkan atau menghindarkan konflik sosial, antara perusahaan dan masyarakat,” tambanya. (Sapto Suhardiyo)
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 101|Tahun XI|2015
39
INSIPRASI
INSIPRASI
Perempuan-perempuan Tangguh Dibalik Pilkada Purbalingga
S
elain para pasang calon dan tim suksesnya, ada orang-orang yang tak bisa diabaikan perannya dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Purbalingga tahun ini. Uniknya, mereka sama-sama duduk di posisi tertinggi di lembaganya dan sama-sama sosok perempuan tangguh. Siapa lagi kalau bukan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purbalingga, Sri Wahyuni, dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Purbalingga, Dewi Palupi Cahyaning Wiyati. Yuk, mengenal mereka lebih dekat.
Ketua KPU Purbalingga - Sri Wahyuni
“Jalankan Amanah Dengan Kepala Dingin”
P
embawaannya yang cenderung tenang tapi tegas, membuat Sri Wahyuni pantas terpilih sebagai Ketua KPU selama dua periode berturut-turut. Yuni, panggilan akrabnya, sukses membuktikan perempuanpun mampu mengelola lembaga vital yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pesta demokrasi yang sangat menentukan masa depan Purbalingga. “Bagi saya, menjadi komisioner KPU, adalah amanah berat namun mengasyikkan. Apalagi sebagai ketua. Berat karena tanggung jawabnya begitu besar dalam menentukan sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu baik itu legislatif, pilgub maupun pilbup. Mengasyikkan karena jika pelaksanaan lancar, hati puas dan lega,” tutur perempuan yang 9 September 2015 lalu genap berusia 40 tahun.
40
Menjadi orang nomor satu di sebuah komisi penting di kabupaten, memaksa Yuni berpikir dengan kepala dingin. Apalagi, jika terjadi sengketa baik sebelum, saat dan setelah pelaksanaan pemilu. Dia harus tenang, penuh pertimbangan dan hati-hati dalam bertutur dan bertindak. “Kalau kita panik, grusa-grusu dan asal ber-statement atau bersikap, kadang bukannya menyelesaikan masalah tapi justru menimbulkan masalah baru. Ini yang saya upayakan untuk dihindari,”ungkap lulusan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung. Berlatar belakang pendidikan sosial, memang tak lepas dari ketertarikannya dalam dunia sosial kemasyarakatan. Sejak remaja, istri Khamaludin ini memang senang bergelut dalam organisasiorganisasi kepemudaan dan
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
kemasyarakatan. Dia pernah menjadi aktivis Karang Taruna Tingkat Kabupaten, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). “Saya juga sangat berminat dengan dunia difabel. Bagi saya, para penyandang difabel sebenarnya memiliki potensi untuk lebih dari sekedar survive, tapi juga bisa berprestasi dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar pierempuan yang belum lama disibukkan dengan pendampingan para difabel untuk mendapatkan bantuan baik dari swasta maupun pemerintah. Meski disibukkan dengan berbagai amanah, Yuni tak lupa untuk tetap menyiapkan masa tuanya dengan berbisnis. Karena Yuni sadar, profesi sebagai komisioner KPU bersifat sementara, hanya singkat saja. Meski penghasilan suaminya sebagai chef di hotel berbintang di kota besar lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan kedua putrinya, Yuni tetap mantap berwirausaha. “Selain itu, saya juga hobi masak. Saya pernah bekerja di restoran terkenal di Bandung saat masih kuliah. Saya juga menyerap banyak ilmu dari suami saya yang seorang chef,” ungkap pemilik warung makan steak dan soto betawi yang cukup terkenal di Purbalingga itu. Yuni juga tak pernah lupa meluangkan waktu bersama kedua putrinya, Nanda Amalia Nurul Izza dan Kayala Qiran Shafira. Selain mendampingi mereka belajar, di sela-sela kesibukannya, Yuni juga menyempatkan untuk becanda dan berbagi cerita dengan dua anak gadisnya.
Derap Perwira
Pemberitaan media Ketua Panwaslu Kabupaten Purbalingga massa tentang Dewi Palupi CW pilkada tahun ini, tampak lebih dinamis “Orang Bilang Saya Garang” dengan hadirnya Dewi Palupi Cahyaning Wiyati. Pasalnya Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Purbalingga ini terkenal cukup garang alias galak terhadap pihak-pihak yang menurutnya terindikasi melakukan t i m n y a b e r h a s i l m e n c a t a t pelanggaran pemilu pelanggaran-pelanggaran pemilu sekecil apapun.
“Iya, orang bilang saya garang. Sebenarnya enggak juga. Itu cuma pencitraan di media massa saja. Tapi saya bersyukur kalau orang mengira saya begitu. Harapannya, orang mau melanggar jadi pikir-pikir lagi,” ujar perempuan yang pernah menjadi Ketua Panwas Kecamatan saat Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Presiden lalu. Perempuan kelahiran 17 Juni 1978 ini mengaku tak takut dengan resiko pekerjaannya. Bagi istri Subhan Suyuti ini, keberhasilan Pilkada mutlak direalisasikan dengan pelanggaran seminimal mungkin. Sehingga, dia hampir tak mau berkompromi dengan pelanggaran dalam berbagai bentuk dan jenisnya. “Saya sadar banyak yang tidak suka dengan apa sepak terjang saya. Tapi ini sudah resiko pekerjaan saya. Jadi selama saya berpegang pada regulasi yang ada, saya pikir tidak ada yang perlu ditakutkan,” ungkapnya. Dia menyadari ketika dia dan
Derap Perwira
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
41
TOKOH
Kapten Sarengat
Kodadiyanto Panen Perdana Cabe
Gugur Saat Mengamankan Solo
Anda sebagai seorang warga Purbalingga pasti mengenal Jalan Kapten Sarengat, jalan ini membelah jalan Letkol Isdiman dan Jalan Pudjowiyoto. Penama Jalan Kapten Sarengat tentunya bukan sekedar hanya penamaan semata namun mempunyai sejarah yang panjang. Sebagaimana dituturkan oleh sejarawan Purbalingga, Triatmo, Kapten Sarengat adalah seorang pahlawan berasal dari Purbalingga, tepatnya berasal dari Dukuh Keponggok, Kelurahan Wirasana. Sosok Sarengat merupakan seorang pemuda yang tegas dan pandai bergaul. Karena pandai bergaulnya Sarengat dijodohkan dengan salah satu putri Kepala Desa Kajongan pada waktu itu, dan menikah pada tanggal 14 April 1943. Sarengat muda terkenal dengan sifat pemberaninya, saat perang kemerdekaan Sarengat ikut bertempur melawan Belanda. Karir militer Sarengat berawal pada masa penjajahan Jepang. Pada saat itu Sarengat mengikuti pendidikan militer Seinen Doyo (barisan pemuda). Setelah Jepang kalah sama Sekutu, Sarengat masuk menjadi anggota Pembela Tanah Air (PETA) bersama-sama Pringgo Doyo Sudirdjo. Dimana Pringgo itu sendiri merupakan sama-sama menantu Kepala Desa Kajongan. Setelah perjanjian Renville antara pemerintah Indonesia dengan Belanda di geladag kapal Renville di Tanjung Priok tahun 1949, situasi keamanan Solo sangat genting. Hal ini dikarenakan oleh timbulnya persetruan antara sesama orang Indonesia yang puas dengan yang tidak puas atas hasil perjanjian Renville itu. Akibatnya pergolakan senjata tidak bisa dihindari, situasi kondisi pada saatu itu sudah tidak bisa terkontrol lagi. Sarengat yang bertugas ikut mengamankan situasi itu terjebak dengan kondisi dilapangan saat itu. Situasi sulit dan penuh kegentingan membuat dua kubu berbeda kepentingan saling bertikai. Karena kedua kubu yang bertikai adalah orang kita sendiri. Sehingga tidak bisa mengenali, mana kawan dan mana lawan. Korbanpun banyak yang berjatuhan termasuk Kapten Sarengat meninggal tertembak. Sebagai penghargaan atas jasanya, nama Sarengat kemudian diabadikan menjadi nama sebuah jalan. (Triatmo)
42
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
Memperlonggar Investasi Sekaligus Meningkatkan Perlindungan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
P
PURBALINGGA_HUMAS_Kel ompok Tani Giri Waluyo, melaku kan panen perdana cabe (21/12) di green house sederhana yang berlokasi di Desa Kutabawa Keca matan Karangreja Purbalingga. Panen perdana ini dihadiri Pj. Sekda Purbalingga Kodadi yanto, pejabat SKPD di lingkungan Peme rintah Kabu paten (Pemkab) Purba lingga Dinpertan bunhut, Kantor Ke tahanan Pangan, BP2KP dan Perwa kilan Bank Indonesia (BI) Purwokerto. Green house ini merupakan program bantuan pembinaan dari Bank Indonesia dan Fakultas Pertanian Univer sitas Jenderal Soedir man (UNSOED) Purwokerto. Ketua Kelompok Tani Giri Waluyo, Wasrip mengatakan ada 7 varietas yang sedang dikembang kan di green house ini, dari cabe kriting sampai dengan cabe varietas unggulan lainnya. Metode pertanian green house ini adalah kontribusi Bank Indonesia pada
pengembangan program pertanian yang bertujuan untuk mensiasati masa panen teru tama untuk ketaha nan pangan. “Semoga di tahun 2016, akan lebih luas lagi daerah percontohan metode green house seperti ini,” demikian disam paikan Ramdan Den ny Prakoso Kepala Perwakilan Bank I n d o n e s i a Purwokerto. Denny menam bahkan bahwa metode green house yang dikembangkan kelompok tani Giri Waluyo seharusnya berkembang dan memacu semangat petani lainnya ka rena metode ini dapat meningkatkan produktifitas hasil pertanian, kesta bilan hasil produksi dan tentunya pening katan kesejah teraan petani akan dapat dicapai.(th)
Derap Perwira
SIARAN PERS
Paket Kebijakan Ekonomi X
emerintah menambah 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau yang lebih dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI). Dalam konferensi pers saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi X di Istana Kepresidenan, Jakarta (11/2), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, ke-19 bidang usaha itu tercakup dalam kegiatan jenis usaha jasa bisnis/jasa konsultasi konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana/madya dan/atau resiko kecil/sedang dan/atau nilai pekerjaan kurang dari Rp 10 milyar. Dalam DNI sebelumnya, dipersyaratkan adanya saham asing sebesar 55% di bidang-bidang usaha seperti jasa pra design dan konsultasi, jasa design arsitektur, jasa administrasi kontrak, jasa arsitektur lainnya,dan sebagainya. Selain itu terdapat 39 bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK diperluas nilai pekerjaanya dari semula sampai dengan Rp 1 miliar menjadi sampai dengan Rp 50 miliar. Kegiatan itu mencakup jenis usaha jasa konstruksi, seperti pekerjaan konstruksi untuk bangunan komersial, bangunan sarana kesehatan, dan lain-lain. Menurut Darmin, untuk memperluas kegiatan usaha UMKMK itu dilakukan reklasifikasi dengan menyederhanakan bidang usaha. Misalnya 19 bidang usaha jasa bisnis/jasa konsultasi konstruksi dijadikan 1 jenis usaha. “Karena itu jenis/bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK menjadi lebih sederhana dari 139 menjadi 92 kegiatan usaha,” ujarnya. Sedangkan untuk kemitraan yang ditujukan agar Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) yang semula 48 bidang usaha, bertambah 62 bidang usaha sehingga menjadi 110 bidang usaha. Bidang usaha itu antara lain: usaha perbenihan perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih, perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet, dan sebagainya. UMKMK juga tetap dapat menanam
Derap Perwira
modal, baik di bidang usaha yang tidak diatur dalam DNI maupun bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan lainnya. Sudah Dibahas Sejak Tahun Lalu “Perubahan Daftar Negatif Investasi ini telah dibahas sejak 2015, dan sudah melalui sosialisasi, uji publik, serta k o n s u l t a s i d e n g a n Kementerian/Lembaga, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Darmin. Darmin menjelaskan, selain meningkatkan perlindungan terhadap UMKMK, perubahan DNI ini dilakukan juga untuk memotong mata rantai pemusatan ekonomi yang selama ini dinikmati oleh kelompok tertentu. Dengan demikian harga-harga bisa menjadi lebih murah, misalnya harga obar dan alat kesehatan. Mengantisipasi era persaingan dan kompetisi Indonesia yang sudah memasuki MEA. Selain membuka lapangan kerja dan memperkuat modal untuk membangun, perubahan ini juga untuk mendorong perusahaan nasional agar mampu bersaing dan semakin kuat di pasar dalam negeri maupun pasar global. Kebijakan ini bukanlah liberalisasi tetapi upaya mengembangkan potensi geopolitik dan geo-ekonomi nasional, antara lain dengan mendorong UMKMK dan perusahaan nasional meningkatkan kreativitas, sinergi, inovasi, dan kemampuan menyerap teknologi baru dalam era keterbukaan. Dalam kebijakan baru ini, sebanyak 35 bidang usaha, antara lain: industri crumb rubber; cold storage; pariwisata (restoran; bar; cafe; usaha rekreasi, seni, dan hiburan: gelanggang olah raga); industri perfilman; penyelenggara transaksi perdagangan secara elektronik (market place) yang bernilai Rp.100 milyar ke atas; pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi; pengusahaan jalan tol; pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya; industri bahan baku obat, dikeluarkan dari DNI. Hal penting lainnya adalah hilangnya rekomendasi pada 83 bidang usaha, antara lain Hotel (Non Bintang, Bintang Satu, Bintang Dua); Motel; Usaha Rekreasi, Seni, dan Hiburan; Biliar, Bowling, dan Lapangan Golf. Revisi DNI juga membuka 20 bidang usaha untuk asing dengan besaran saham tertentu, yang sebelumnya PMDN 100%. Bidang usaha itu antara lain jasa pelayanan penunjang kesehatan (67%), angkutan orang dengan moda darat
(49%); industri perfilman termasuk peredaran film (100%); instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi (49%). Perubahan komposisi saham PMA dalam DNI adalah: 30% sebanyak 32 bidang usaha, yaitu antara lain budi daya hortikultura, perbenihan hortikulutura, dan sebagainya. Tidak berubah karena mandat UU. 33% sebanyak 3 bidang usaha, yaitu distributor dan pergudangan meningkat menjadi 67%, serta cold storage meningkat menjadi 100%. 49% sebanyak 54 bidang usaha, dimana 14 bidang usaha meningkat menjadi 67% (seperti: pelatihan kerja, biro perjalanan wisata, lapangan golf, jasa penunjang angkutan udara, dsb); dan 8 bidang usaha meningkat menjadi 100% (seperti: sport center, laboratorium pengolahan film, industri crumb rubber, dsb); serta 32 bidang usaha tetap 49%, seperti fasilitas pelayanan akupuntur. 51% sebanyak 18 bidang usaha, dimana 10 bidang usaha meningkat menjadi 67% (seperti: museum swasta, jasa boga, jasa konvensi, pameran dan perjalanan insentif, dsb); dan 1 bidang usaha meningkat menajdi 100%, yaitu restoran; serta 7 bidang usaha tetap 51%, seperti pengusahaan pariwisata alam. 55% sebanyak 19 bidang usaha, dimana semuanya bidang usaha meningkat menjadi 67%, yaitu jasa bisnis/jasa konsultansi konstruksi dengan nilai pekerjaan diatas Rp. 10.000.000.000,00. 65% sebanyak 3 bidang usaha, dimana 3 bidang usaha meningkat menjadi 67%, seperti penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi, Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi, dsb. 85% sebanyak 8 bidang usaha, dimana 1 bidang usaha meningkat menjadi 100%, yaitu industri bahan baku obat; dan 7 bidang usaha lainnya tetap karena UU, seperti sewa guna usaha, dsb. 95% sebanyak 17 bidang usaha, dimana 5 bidang usaha meningkat menjadi 100% (seperti: pengusahaan jalan tol, pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi/tes laboratorium, dsb); dan 12 bidang usaha tetap 95% karena UU seperti usaha perkebunan dengan luas 25 ha atau lebih yang teritegrasi dengan unit pengolahan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu, dsb. (*)
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
43
WISATA
WISATA
Pesona Tersembunyi Curug Silintang Bagi masyarakat Desa Tlahab Lor dan Desa Siwarak Kecamatan Karangreja, Curug Silintang bukan lagi hal baru. Tapi, bagi mereka yang jauh dari kedua desa itu, mungkin curug yang satu ini bisa menjadi rekomendasi untuk menyegarkan jiwa dan raga. Seperti apa?
Menuju curug dengan debit air yang cukup besar baik di musim penghujan maupun kemarau ini, kita bisa lewat dua desa. Mau lewat Siwarak bisa, lewat Tlahab Lor juga bisa. Meski masuk dalam territorial desa Tlahab Lor, kalau saran saya, lebih baik lewat Siwarak meskipun secara jarak
44
lebih jauh. Pertama, karena jalannya lebih mudah dilalui, terutama bagi pemula. Kedua, pemandangannya terlihat lebih indah. N a h , s e b e l u m berangkat, persiapkan beberapa hal berikut. Pertama, sandal gunung. Menggunakan sandal gunung lebih nyaman
dibanding sepatu maupun sandal jepit. Sebab, sandal gunung menjaga kaki kita tetap terlindung meski memasuki sungai maupun lumpur, namun tidak melukai ujung jemari kaki kita ketika menuju harus menuruni bukit. Dan yang penting, cepat kering sehingga tak membuat kita masuk angin. K e d u a , b a w a perbekalan secukupnya, terutama air putih yang cukup. Dan yang tak kalah penting, bawa baju ganti, peralatan mandi dan jas hujan. Sehingga jika nanti kehujanan, kena lumpur dan sebagainya, saat pulang nanti kita sudah bersih dan kembali beraktivitas. Bagi yang membawa kamera, ingat selalu untuk membawa pelindung anti air (waterproof case). Kalau bisa, kita sudah stand by di Goa Lawa pukul 07.00. Sebab, jika terlalu siang kita tidak akan puas menikmati petualangan, kecuali kita memang berencana untuk berkemah. Rombongan kami berangkat sedikit siangan dari Goa Lawa, melewati beberapa lokasi homestay bagi para wisatawan. Bagi anda yang berada di luar kota, menginap lebih dulu di salah satu lokasi homestay disini bisa menjadi pilihan. Lalu, kamipun mulai menyusuri hutan belukar dan sungai-sungai kecil berarus deras. Sesekali perjalanan akan mendaki, tapi menuju curug lebih banyak menuruni bukit yang sedikit curam. Meski diguyur hujan gerimis, kami tak putus asa dan tetap riang menuruni
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 101|Tahun XI|2015
bukit dengan hati-hati. Hanya butuh waktu sekitar 25-30 menit untuk sampai lokasi, dengan berjalan santai bagi pemula. Dari jauh kita sudah bisa mendengar deru air terjun yang membuat kita ingin cepatcepat sampai ke lokasi. Dan sampailah kami di lokasi. Sebuah curug yang cukup besar dan deras. Kamipun langsung larut dalam keasikan bermain air. Bagi yang bernyali besar, bisa juga mencoba untuk berada di bawah air terjun persis dan rasakan sensasinya. Atau yang masih cukup bertenaga, bisa naik ke puncak bukit u n t u k m e l i h a t pemandangan dari atas curug. Beberapa kawan kami memilih duduk-duduk di sekitar curug, sambil menyalakan kompor kecil untuk memasak air dan menyiapkan kopi untuk semua petualang. Ada juga yang membawa mie instan seduh, kue-kue dan aneka gorengan. Partomo, sang pemandu bertutur, menurut cerita para sesepuh, curug ini disebut Curug Silintang karena di masa lalu ada seorang pertapa yang mendapat petunjuk lokasi untuk bertapa pada jatuhnya bintang. Ternyata bintang itu jatuh dan menghilang di sebuah air terjun atau curug. Sejak itulah, sang pertapa menyebut curug itu sebagai Curug Silintang. “Si sama dengan ci kalau di sunda, artinya sungai. Dan lintang berarti bintang. Silintang berarti sungai bintang,� jelasnya. Setelah puas berfoto-
Derap Perwira
foto, main air, ngemil dan mendengarkan kisah seputar Curug Silintang, perjalanan kami lanjutkan. Medan kali ini lebih panjang dan lama karena pemandu mencari jalan yang lebih landai. Kita akan menemukan satu lagi curug yang lebih kecil dari Curug Silintang, yaitu Curug Lawang. Kata Partomo, curug ini disebut Curug Lawang karena bentuknya mirip pintu. Konon, ada seorang pertapa yang sering masuk ke balik curug itu menuju sebuah goa. Fungsi curug ini sama seperti pintu. Namun, banyak orang mencoba menuju goa dibalik curug, tak pernah ada yang berhasil. Curug Lawang berseberangan dengan Bukit Piramid yang memang berbentuk mirip piramida. Pemandangan di sekitar Curug Lawang dan Bukut Piramid ini sangat indah. Sangat cocok bagi yang suka
Derap Perwira
selfie atau sebagai objek bidik para fotografer panorama. Karena perjalanan masih jauh sementara waktu dzuhur sudah hampir habis, kamipun memutuskan sholat di sekitar Curug Lawang. Selanjutnya, kita akan kembali memasuki hutan, mendaki bukit
d a n m e m a s u k i p e r k a m p u n g a n
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
45
CERPEN
CERPEN SUARA RAKYAT
Matari Segera Tenggelam Oleh : Ryan Rachman Rahayu
Sayang. Matari segera tenggelam. Kau bisa melihatnya menggantung di atas rentetan pohon kelapa dan akasia di perbatasan pekarangan dan sawah. Seperti wajan. Warnanya memerah tembaga. Teduh di mata, tak seperti saat siang yang menyilaukan.
P
erlahan turun, sesekali bundaran itu menghilang tertutup awan mblenduk-mblenduk. Namun dari samping awan itu, terlihat pendarnya. Ada yang semburat memanjang seperti pilar cahaya. Siapa tahu dari pilar-pilar itu, malaikat bersayap turun ke bumi menengok anak cucu Adam. Atau mungkin malah para setan yang baru keluar dari pintu langit, gentayangan mencari makan malam. Kalau bagi seorang penyair, suasana itu bisa disebut menjadi salah satu momen puitis. Senja memerah, senja turun, senja lembayung. Indah bukan? Kawanku, penyair muda, sangat senang sekali dengan momen senja itu. Tidak hanya dalam puisinya, nama pemberian ibu bapaknya pun diganti dengan kata senja. Mungkin akan terdengar sangat nyastra dengan nama itu. Tapi memang, dengan senja yang ia sandang, perempuan-perempuan muda, mahasiswa, dan calon ibu mertua, selalu klepek-klepek bila membaca statusnya di layar facebook. Juga salah satu penyair senior yang menjadi guru saya melalui karyakaryanya. Betapa terobsesinya dengan senja, ia sampai mengajak para penyair dari tanah Nusantara ini untuk menghadiahi puisi bertemakan senja pada ulang tahunnya yang ke setengah abad. Puisi-puisi itu lalu dibukukan dan dibagikan kembali ke para penyair-
46
penyair itu. Aku pun ikut di dalamnya. Dan dia sangat sayang padaku. Karena saat menjelang pernikahan kita, Ayu, dia menghadiahkan puisi yang indah pula. Dan kau ingat, kita pun sepakat memasang puisinya itu pada undangan pernikahan kita. Rasanya, ribuan puisi lahir dari rahim senja. Banyak puisi itu yang besar, tumbuh dan abadi. Namun ada pula yang hanya lahir tak sempat besar, kemudian mati. Jazadnya tenggelam di pemakaman massa. Tertimbun puisi-puisi senja yang baru saja mati. Kekasih. Matari segera tenggelam. Mungkin kita bisa ber-selfie ria dengan kamera gawai. Menggambar siluet dari dua tangan kita, jempol dan telunjuk yang saling berciuman membentuk hati. Dengan latar belakang matari yang tembaga itu. Atau kita yang berdiri bersebelahan dengan dua kelingking kita yang dieratkan, kemudian kita memotretnya dari belakang dengan mode timer. Lokasinya bisa di mana saja. Mungkin di pantai, atau sawah, atau puncak bukit. Kemudian, foto-foto itu kita jadikan gambar profil di kontak blackberry messenger, menggunggahnya ke jejaring sosial baik di facebook, twiter, dan instagram. Biar seluruh dunia tahu, jika kita baru saja ber-selfie dan menjadi
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 101|Tahun XI|2015
pasangan paling romantis. Seperti mudimuda yang suka meneguk ciu asmara. Walau usia kita sudah dua kali lipat dari mereka. Dari gambar-gambar yang kita unggah itu, akan ada yang memberikan jempol alias menyukai, ada pula yang berkomentar macam-macam. Pokoknya kita bikin iri mereka. Hehe. Tapi mungkin keinginan kita seperti itu sangat jarang sekali kesampaian. Apa lagi kalau bukan aku yang belum sampai rumah saat matari hendak tenggelam. Saat itu, lebih sering aku tengah berpacu dengan waktu di kantor, di hadapan layar monitor dengan tangan utak-atik di atas papan penuh tombol berhuruf. Dikejar deadline. Atau mungkin aku tengah berlari dengan motorku. Berebut jalan dengan ribuan buruh yang baru berhambur dari gerbang pabrik. Nah, saat melintas di jalan desa yang membelah sawah, saat itu pula aku sesekali melihat matari hampir tenggelam. Karena sekarang kemarau, matari bergelayut di sisi utara langit. Burung-burung seperti titik kecil yang terbang, mungkin pulang ke sarang, atau mungkin akan ronda malam. Sementara dari kejauhan, terdengar lamat-lamat qiroat mengalun dari mulut speaker mushola atau masjid menjelang maghrib. Nah, saat itu pula mungkin kau sedang tergolek di kasur busa di kamar yang rembang gelap, dengan sedikit cahaya masuk dari ventilasi dan jendela
Derap Perwira
yang selalu tertutup korden. Kau bermain gawai, melihat status terbaru yang ditulis di dinding facebook milik temantemanmu, atau status terbaru yang ditulis di pesan pribadi akun blackberry messenger milik teman-temanmu. Mungkin pula kau mengirim pesan atau meneleponku, menanyakan kapan aku segera pulang, namun tak terbalas atau tak terangkat. Sebab saat itu aku sedang berada di atas motor bermain gas, sehingga suara ponselku tak sampai ke telinga, kalah dengan deru knalpot motorku dan motor-motor lainnya dan suara dari speaker masjid. Atau mungkin kau sedang bercengkrama dengan keponakan perempuanmu yang berusia hampir satu tahun. Momong, meletakkannya di kasur kapuk yang digelar di depan televisi dengan sprei merah kota-kotak bergambar boneka beruang, di beberapa bagian bolong karena setrika. Atau menggendongnya diajak duduk di bangku kayu beralas busa di teras rumah yang berlantai keramik hijau. Menghabiskan senja, menungguku pulang. Setahuku, kau tak pernah menunggu ku pulang sembari duduk di dekat jendela menatap matari yang hampir tenggelam itu, sebab, jendela itu selalu tertutup korden. Menangkap momen puitis dari proses rotasi bumi bernama senja. Seperti perempuanperempuan muda yang menunggu kedatangan belahan jiwa dalam novel cinta atau sinetron telenovela. Romantis bukan? Tapi kau jarang melakukannya. Kau terlalu lelah setelah dari pagi hingga siang berada di sekolah. Menjadi pahlawan tanpa tanda jasa, guru wiyata bakti. Ikut mencerdaskan kehidupan anak bangsa walau dengan honor tak seberapa, jauh di atas para buruh pabrik atau bekas muridmu yang hanya lulusan SMA. Berbanding terbalik dengan honormu meski gelar sarjana kau sandang. Mengurusi anak-anak orang lain. Kadang membuatmu tertawa hingga perut bangka, mangkel dengan hati mbedegel, trenyuh sedih hati tersentuh, dan bermacam rasa berkecamuk. Demikian kau sering curhat padaku. Kadang kau juga ikut tertawa lepas, tapi lebih sering mengusap air mata yang menganak sungai. Bagaimana beberapa teman sekantormu bersikap padamu. Ada pula yang selalu menyindirmu kala sesekali kau izin tidak berangkat, namun temanmu yang sering tak berangkat jarang sekali disidir. Aku tahu meman, di mana pun tempat, dengan bermacam orang, akan bermacam pula gayanya. Ada yang bermanis-manis di
Derap DerapPerwira Perwira
depan pimpinan meskipun pahit terasa, ada yang mencari muka karena lupa
MEDIA MEDIAKOMUNIKASI KOMUNIKASI&&ASPIRASI ASPIRASIKOMUNITAS KOMUNITASPURBALINGGA PURBALINGGA
Volume Volume 102|Tahun 98|TahunXII|2016 X|2014
47 47
PENGINYONGAN
PENGINYONGAN
Daning Kang Narso
Saben pitulas agustusan Desa Karangdadap mesti nanggap wayang, mengkono uga nang pitulasan tahun kiye, senajan duite lagi cupet, masrakate tetep njaluk nanggap wayang
S
anajan dalange kadang- kadang ya dalang sing tesih ginauan. Ning nggo madan ana gengsine, wong- wong angger di takoni :” nggone rika tahun kiye ya nanggap wayang apa ora ?” njur wong
48
nggonku semaur :” ya nanggaplah.” Njur ditakoni maning :” dalange sapa ?” njur di jawab :” ya ginuanlah !” ( mangsude ginau kuwe dalang sing tesih sinau dudu dalang Gino sing kewentar kae ) sing takon njur semaur :”
gino sirahmu pendeng.” Kaya biasane seurunge wayang digelar biasane diwiwiti karo kerja bakti resik- resik desa, sekang pinggir dalan gede nganti tekan dalan cilik, ngecet mesjid, musola , malah kelebu kuburan baeen
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 101|Tahun XI|2015
diresiki nggo mbuang sebel puyeng . Nang kerja bakti kuwe biasane ibu- ibu karo bocah bocah wadon sing enom nyediakna panganan pasar, lan uga tumpeng sing tujuane nggo mangan bareng sebubare kerja bakti.
Derap Perwira
Pokoke Desa Karang dadap angger ngadepi pitulasan bener- bener dadi desa sing kayane ora nana masalah. Masrakate rukun, mesjide rame nggo jamangah, pengajian bocah cilik- cilik ya grengseng pisan, pokok isine mung seneng karo seneng, ning seneng sing bener ora tau mambu maksiat. Wektu kuwe malem minggu bocah – bocah cilik tesih sore wis pating sliwer nang bale desa , ora nana liya mung pengin dolanan karo kancane karo ndelengi wayang lan gamelane mulani ditata. Ora keri bakul- bakul jajan ya wis pada nongkrong marekna komplek bae desa semanger pisan, ditambah umbul- umbul karo rontek ya dipasang nang saben dalan desa. Bareng jam sanga mbengi wayange wis meh dilabuhi , kaya biasane Ibu Kepala Desa sing terkenal ayu njur aweh sambutan, sing intine njaluk maring masrakat nggone urip kudu tetep cekelan maring ahlak sing apik, nglakoni agama sing bener, aja kepelu karo penguripan kota gede sing wis pada ninggalna tatanan sing di welingaken kesepuhan mbiyen. Ibu Kades bubar pidato bali njagong maning nang kursi ngarep dewek bareng karo tokoh- tokoh masrakat ,tokoh agama, tokoh budaya lan para ketua RW, RT . Kaki Timan wong jere dadi dituakna nang desa kono ya ora keri diundang, malah njagonge kon jejere Bu Kades, lan perangkat liyane. Bareng wayange wis labuh madan suwe
Derap Perwira
tekan titi mangsane gara- gara ana sing njaluk tembang “ waru doyong “. Pas tekan onenonen :” wis lumrahe wong lanang gede gorohe.” Kaki Timan sing kawit mau nggone nonton karo ndomblong, nju nggrememeng karo Bu Kades sing nang jejere .” Bu Kades kula jane paling wadeh angger ana sinden nembang “ wong lanang lumrahe gede gorohe. Apa enggane sing duwe salah mung wong lanang tok, wong wadon ora tau duwe salah?” kaki Timan ngedumel ngomong, ning karo ndelengna Bu Kades. Karuane baen Bu Kades sing nang jejere rumangsa kaya ditakoni njur semaur. :” Lho Ki Timan, pancen kawit mbiyen tekan siki sing jenenge wong lanang mesti gede gorohe mbokan?” dasare Bu Kadese wadon karuan baen, nggone mbelani apa sinf diomongna sindene nembang kaya kuwe, supayane kon ngemutna wong lanang kon aja pada gede gorohe. Krungu jawabane kaya kuwe Kaki Timan k a y a n e m a d a n semromong mbok, njur njawab maning ora gelem kalah. :” Lho Bu Kades nggih ampun nyrambah uyah, angger saben wong lanang gede gorohe. Malah nika akeh wong ngomong angger wong wadon ugi katah salahe Bu.” Kaki Timan sengsaya ngotot nggole ngomong karo Bu Kades. :” Apa rika tukang goroh njur kesinggung ? Jajal apa buktine angger wong wadon kuwe akeh gorohe?” Bu Kades rupane ya madan ora bombong angger wong wadon dicap ya akeh
gorohe. Kaki Timan karo
anake, larene taken “ lho nggo biyunge endi Ma” biyunge semaur, “ biyungmu ora ngelak, ngonoh nggo kowe kabeh.” ( mangka janjaane biyunge ngelak mbok.) :” Basan bojone nilar, larene sanjang mbok ibune kepengin nggolet bojo maning , ya nganah yung, wong inyong wis gede ikih, njur biyunge njawab “ oralah, inyong wis ora butuh kaya kuwe “ ( janjane ya butuh mbok ) Basan larene lulus sekolah SMK saged ngode , biasane biyunge diparingi duit, mesti semaur “ biyungmu wis cukup ( jan- jane nggih kurang mbok, wong kadargan dados karyawan pabrik. Seurunge Kaki Timan nerusna ngomong njur Bu Kades semaur Bu Kades :” Kiye Man , rika baen sing salah, kuwe jenenge dudu nglombo, ning pancen sing jenenge biyung kuwe, kepengine anake kon pada dadi anak sing soleh, sing pinter, sing ora dadi gawene wong liya. Mulane dilakoni nusang jempalit, priyatin mung nggo ngrumat bocah.” Njur Bu Kades menyat pamit maring wongwong sing nang kono jere ngesuke ana acara rapat nang Kabupaten mbok nganti ngatuk. :” Mulane ya rika padha , sing rama biyunge esih pada urip aja pada gawe lara ati maring wong tuwa, utamane biyung, jere kae Pak Kyai ngomongna “ ridone gusti Allah gumantung ridone wong tuwa, jengkele gusti Allah kuwe ya nunggu jengkele wong tuwa. Mulane nang jaman mbiyen ana crita malin
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
49
PENGINYONGAN
Bupati Janjikan Peningkatan Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkatnya
kundang dikutuk nang biyung dadi watu, ya sebab durhaka maring wong tuwa.” Inyong batine madan isin, asem arep nggoleti salahe wong wadon, supayane aja di ala- ala terus malah diceramahi nang Bu Kades. Nggo tamba isin jane inyong arep pamit alesane wis madan ngantuk, ning siki malah Bu Kades, ngomong :” mengko disit , kuwe rika siki wis ulih rejeki madan akeh, nggone usaha PNPM lancar, aja kelalen, kejaba nggo keperluan keluargamu , ya uga , biyungmu tetep disisihna, senajan biyungmu mesti ora gelem nampani.” Inyong njur mangsuli :” Nggih Bu Kades, kula kesuwun mpun di elingaken teng Ibune, jan- jane kula mangke niki mung arep ngeles tok, kon wong lanang aja disalahsalahna baen, malah kewalik, hehe kesuwun Bu Kades.” :” Ya Mad , pada – pada, inyong ya kesuwun dibatiri ngomong nang rika, dadi inyong ora ngantuk nggole ngormati nonton wayang, inyong ya weling kuwe rondane RT di giatna maning, inyong krungu jere Rtne rika tes ana sing kemalingan.” Basan inyong pamit bali alesan ngesuk arep mangkaat Jakarta ngirim dodolan, kaya – kaya sindene ngerti inyong kewirangan njur nembang “ kluyurkluyur pada bali ngonoh ngidul , Ilo gondang mayuh bali wong tes wirang. ( asem kae sinden kayane ngerti inyong tes kewirangan ngobrol karo Bu Kades.)
50
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
Untuk meningkatkan pelayanan profesionalisme desa, Bupati Purbalingga, Tasdi menjanjikan peningkatan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa. Hal tersebut diungkapkan Bupati saat serah terima jabatan Pj. Bupati kepada Bupati-Wakil Bupati definitif periode 2016-2021.
S
elain peningkatan kesejahteraan Tasdi juga bertekad untuk mengurangi jumlah kemiskinan di Purbalingga, dimana jumlah kemiskinan di Purbalingga telah mencapai 20,5 persen. Kemudian juga akan mengurangi jumlah pengangguran yang sampai saat ini mencapai 5,2 persen. "Meningkatkan pendidikan juga menjadi prioritas utama yakni meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) sekolah," kata Tasdi usai sertijab, Sabtu (20/2). Tasdi menambahkan dalam kepemimpinan 5 tahun kedepan juga tidak akan merubah visi misi Pemkab Purbalingga yang telah ada. Kepemimpinannya akan melanjutkan kepemimpinan Bupati-bupati terdahulu, dari jamannya Triono Budi Sasongko sebagai bapak pemberdayaan, Heru Sudjatmoko sebagai bapak gotongroyong, dan terakir Sukento Marhaendrianto sebagai bapak UMKM. "Visi Purbalingga yang mandiri, berdaya saing dan berahlaqul karimah bis bisa tercapai jika dilakukan dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ihklas," kata Tasdi. Untuk tercapainya visi, lanjut Tasdi akan dilakukan 7 misi yakni pertama dengan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan demokratis,
Derap Perwira
Derap Perwira
kedua mendorong masyarakat yang religius dan berkebangsaan. Ketiga mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok pangan dan papan. Keempat meningkatkaan pertumbuhan perekonomian dengan potensi2 lokal dan penguatan UMKM. Kelima, menyetarakan pembangunan kota dan desa, dengan mengkawal dana desa. Keenam menjaga lingkungan dan membangun dengan orientasi lingkungan. Ketujuh adalah dengan pemberdayaan masyarakat miskin dengan mengeluarkan program Kartu Purbalingga Pintar, Kartu Purbalingga Sehat dan Kartu Tani. "Untuk mencapainya, saya mohon dukungan dari seluruh pimpinan SKPD, parpol, tokoh masyarakat dan agama serta semua masyarakat Purbalingga," tambah Tasdi. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko, mengatakan untuk melaksanakan visi misi maka seluruh jajaran birokrasi untuk nyengkuyung bupati dan wabup terpilih. Karena sejatinya hidup tidak bisa
LENSA
sendirian, saling membutuhkan satu sama lain dan saling bekerjasama. " Ojo dumeh, ojo rumongso biso dewe," kata Heru. Wagub juga mengatakan kesuksesan dalam kepemerintahan bukan hanya bupati atau jajaran birokrasi tapi harus saling mengisi dan saling mendukung. Brayan sukses dan brayan slamet, sesuai dengan aturan yang berlaku, karena dalam menjalankan pemerintahan ada pengawasan KPK dan Kejaksaan. "Karena kerja itu ada alurnya, ibarat kereta api ada relnya, sehingga jika relnya tidak baik maka bisa terjadi kejadian yang tidak diinginkan," pungkas Heru. Seperti pemberitaan terdahulu sertijab ini dihadiri kurang lebih 5000 orang. Yang dihadiri oleh Forkompimda, parpol, ormas, tokoh masyarakat, kepala SKPD, kepala desa dan perangkatnya. Ikut hadir pula keluarga besar dari Bupati Purbalingga dan Wakil Bupati Purbalingga. (Sapto Suhardiyo)
MEDIA KOMUNIKASI & ASPIRASI KOMUNITAS PURBALINGGA
Volume 102|Tahun XII|2016
51