a
KLIPINGMEDIA BAOIAil III]IilA$ $EIDA P1]IBAIil{OOA
\{,rA-I1{4ASAff
Rabu Kriwon,2l Januari 2015
GTT Adukan Nasib ke DPRB PURBATINGGA - Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap (FK-GTT) SMA/SMK mengadukan
mana kami bisa ikut sertifikasi
bila untuk
mendapatkan
NUPTK saja susah seperti ini. Belum lagi adanya kabarnya
nasib mereka kepada jajaran anggota DPRD
akan munculnya PP (peraturan
Purbalingga. Mereka menganggap Pemkab
pemerintah-red) tentang ASN (aparatur sipil negara-red) dan
Purbalingga tidak punya solusi untuk memperbaiki nasib mereka.
Hal itu terungkap dalam audiensi antara 13 anggota FKGTT SMA/SMK Purbalingga dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pendidikan (Dindik), Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAKD) dan anggota DPRD Purbalingga di ruang rapat pa-
ripurna DPRD Purbalingga,
Selasa (20l1).
Ketua FK-CTT SMA/SMK Kabupaten Purbalingga, Djenfot Subchi mengatakan, ketiga belas rekannya meminta pem-
kab memfasilitasi adanya SK individu dari bupati Purbaling-
ga sebagai syarat sertifikasi gu-
ru, Dia juga mengharapkan
pemkab melalui Dindik Purba-
lingga memfasilitasi peningkatan kesejahteraan GTT dengan
penambahan honor.
pegawai dengan perjanjian
kontrak sesuai UU ASN tahun 2014, gunt seperti kami akan dijadikan pegawai kontrak," katanya.
"Namun saat ini upaya kami gagal dan tidak bakal mem-
buahkan hasil. Pemkab mau pun dewan tidak memiliki so-
1"S
Dilematis Kepala Dindik Purbalingga,
sib kami akan seperti ini terus,"
Tri Cunawan Setiadi mengaku dilematis, Sesuai PP nomor 48 tahun 2005, Pemerintah dila-
katanya.
.rang mengangkat tenaga hono-
lusi buat kami. Selamanya/ na-
Menurutnya, ada dua peraturan yang saling bertentangan agar para GTT bisa men dapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Aturan dari pusat menyebutkan, unfuk mendapat NUPTK, GTT harus mendapatkan SK dari bupati, sedangkan aturan bupati menyebutkan,
bupati akan memberikan SK setelah CTT mendapatkan NUPTK.
"Ini kan tidak logis. Bagai-
v RAG]AN HI'\iAS SL'f D,\ KABI'PATF,N PLTRBALINGG.\
rer atau yang sejenisnya. Selain
itu SK Bupati Purbalingga
11
November tahun 2005 bukan sebagai SK pengangkatan, me-
lainkan SK telrtang bantuan honor tenaga honorer. "Kami memahami maksud rekan-rekan guru, tapi kami tidak bisa melanggar peraturan yang sudah ditetapkan," katanya' Wakil Ketua DPRD Purbalingga Mukhlis mengatakan, pemkab seharusnya bisa me-