Radar Banytrmas
o
sABTUKLTwoN 01 JANUARI 201s
KasusPupulcSegera MasukPen$ditcan -
PURBALINGGA- Penanganan dugaan tindakPida-
na korupsi penYimPangan pupuk bersubsidi jenis ZA dan NPK untuk sekor Perkebunan tebu tahun 2011-
2012, masih dilanjutkan oleh Kejaksaan Negeri Purbalingga. Kejari terus mengumpuikan data dari Pihak terkait iebih dari I00 orang
untuk dimintai keterangan. Sejurnlah hasil penyelidikan sebenarnya bersifat rahasia dan masih sangat awal untuk dibeberkan kepada khalayak. Namun, kejaksaan berkomitrnen untuk
tidak main- main dalam mengusut dugaan PenYimpangan ini. Sementara itu, saat kasus
ini
berjalan, tahun 2015 kabupaten Purbalingga kembali
Dalam waktu dekat ini, Ke-
iari bakal meningkatkan
kasus ini dari PenYelidikan ke penyidikan.
Kepala Kejaksaan Negeri
Purbalingga, Dra Martini SH menjelaskan, saat ini
yang dimintai keterangan di
kejaksaan. Masing- masing
dari penyuluh Pertanian, kantor BP2KP dan Dintanbunhut Purbalingga. "Prinsipnya Pemeriksaan
masih dalam tahaP PenYelidikan dengan terus menam-
terus kita lanjutkan dan bergerak cepat. Semoga Penyelidikan ini segera rampung
bah keterangan sejumlah pihak. Hingga sekarang sudah lebih dari 100 orang
dan kami segera mening-
ka&an menj adi PenYidikani' katanya, Iumat (30/1).
menerirna kuota pupuk bersubsidi. Sesuai peraturan gubernur fawa Tengah Nomor 73 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi unhrk sektor pefianian, tahun ini Kabupaten Purbalingga mendapatkan alokasi pupukber-
bersubsidi yang alokasinYa
subsidi total sejumlah 33. 35 1
ton. Dari jumlah tersebut, puPuk
terbanyak adalah puPuk urea sebesar 16, 200 ton. Alokasi
pupuk ZA2, 650 ton, SP-36 2,400
ton,
NPK 6,800 ton,
dan pupuk organik5,30I ton.
'Alokasi pupuk subsidi
meliputi pupuk untuk sektor partanian dengan sub sekor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan; peternakan dan perikanani' tutur
Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutane:r
(Dintanbunhut) Kabupaten Purb aiingga Zainal Abidin, bam- baru ini. Hingga berita ini ditulis, Ka-
jari Martini belum bisa menyebutkan waktu peningkatan kasus penyelidikan menjadi penyidikan dan pejabat
dinas terkait yang sudah diperiksa.
r Kasu$
yang menjalani pemerik-
saan dengan dimintai
Sambungan dari halaman
7
Namun yang jelas pegawai di dua instansi pem-
kab yaitu Dintanbunhut
dan BP2KP sudah
ada
keterangan. Diberitakan sebelumnya, KomisL Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Purbalingga diminta
tidak hanya bekerja di be.
r
ke hal. 10
lakang meja. Tim yang terdiri dari stakeholder (Pe-
mangku kepentingan) ter-
kait itu harus turun langsung mengecek fakta distribusi dan data di laPangan soal pupuk bersubsidi
itu. (amr/bdg)