KLIPING MEDIA
ffiEXfr SELASA,
K
.17
MARET 2015
htelra an
PURBALINGGA -
Dikawal
Sekitarseribu guru
gan dikerahkan untuk mengaw-
tidaktetap (GTT)dan pegawaitidaktetap (PPT)diseluruh sekolah di Purbalingga, Senin (16/3)menggelar
aksimenuntut peningkatan kesejahteraan. Mereka sepakat untuk tidak
mengajar dan berkumpul di Stadion Goentoer Darjono,
sejak pukul 09.00. Secara bergantian, mereka kemudian berorasi mempe{uangkan perbaikannasib. Ketua Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan (FHGTK) Purbalingga, Abas
Rosadi, mengatakan kesejahteraan mereka saat ini sangat
rendah. Untuk guru honorer, banyak yang diberi honor Rp 150 ribu-Rp 200 ribu setiap bulan.
Aparat keamanan gabunal mereka. Sejurnlah perwakilan kemudian diaj ak beraudien-
si dengan Bupati, di Pendapa
Dipokusumo
untuk
menyuarakan tuntutan mereka. Setelah beraudiensi. pada pukul 1 1.00, mereka kemudian bergerak ke Alun-alun Purbalingg4
di depan gerbang pendapa
panas menyengat mereka kembali berorasi secara bergantian.
Beberapa dari mereka. juga mengancam untuk mogok mengajar. apabila tuntutan mereka tidak didengarkan oleh pemerintah. Merekajuga membentangkan poster dan spanduk bernrliskan tuntutan.
Peserta aksi lainaya. Ahmad Faqihudin. mengarakan
ini
Dipokusumo.
selama
Di lokasi tersebut, meski 'lKami harus menafkahi keluarga. Honor sekecil itu
dianggap tidak ada oleh pemerintah. Pe{uangan mereka dari
sangat tidak manusiau,i. Padahal kami dirunrut bekerja. sama seperti guru PNS yang bergaji tinggi," kata dia-
Mereka juga tidak bisa mendapatkan mengikuti serti-
fikasi. karena tidak memiliki NUPTK. Kemudian dengan adanya UU Nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), keberadaan mereka semakin terancam tidak
diakui, karena tidak memiliki payunghukum.
"Kami hanya mendapat upah dari BOS, yang jumlah-
nya sangat sedikit. Ik-ut BPJS yang level paling rendah saja
kami kesulitan. Kami ingin tahu kejelasan nasib kami dan minta solusi olet pemerintah," katanya.
mereka seolah
daerah hingga pusat, selalu dilempar dari kementerian satu kekementerian lain.
"Kalau memang kami dianggap sebagai benalu, buat-
lah aturan yang tegas. Kalau perlu tidak usah gunakan guru
wiyata bakti. Kalau sekolah mengangkat guru wiyata bakti dan akhimya selalu seperti ini,
kenapa Pemkab tidak berani memberi sanksi untuk sekolah tersebut, " katan y a.
(H82-63)
<7