KLIPING MEDA BAffIAH }I[IM,{$ $ETD,{ PIJRBAIIfl$$I
suAnA mrTorxn RAtsU, 18 MARET 2015
I
Med asl Gagal , Lanlu t ke Sldang waktu 40 hari untuk mencari
PURBALINGGA - Mediasi pengelola Karaoke Bintang dengan Kantor Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu (KPMPT) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)yang dilakukan
persidangan," kata Humas PN
Purbalingga Arief Yudiarto. kepada SuaraMerdeka.
Sebelumnya, dalam sidang
Guntur Pambudi Wijaya, sebagai mediator untuk mengawai mediasi kedua belah pihak yang
bersiteru. Keduanya diberi
Dilanjutkan sidang pembacaan gugatar minggu depan," katanya.
ThkBisaMemenuhi Tim kuasa hukum pernkab,
Tavip Wurjono, mengatakan pihaknya tidak bisa memenuhi keinginan penggugat untuk menerbitkan izin usaha karaoke. Sebelumnya penggugat sudah pernah raengajukan izin dua kali. Pertama atas istri penggugat, kedua atas narna penggugat
namunditoiak.
"Kami ikuti proses hukum
dam dan Kepala Satpol PP tim Pemkab Purbalingga yaitu Tavip Wurjono dan Setyawan Gunadi dari
ju-sa. menunjuk hakim
nya,Agus Pumoto. "Tetapi tadi katanya tidak bisa. berarti ya mediasi gagal.
hadir Kepala KPMPT Muko-
kuasa hukum
pertama, ketua majelis hakim Totok Sapto lndrato
meminta agar Pemkab dal'am hal ini KPMPT, menerbitkan izin usaha karaoke kepada klien-
nya,"imbuhnya. Dalam sidang pertama itu,
lembaga ini didampingi oleh
Selasa (17 13),akhirnya gagal. "Kedua belah pihak tak
pihak tetap dengan pendirian-
Suroto sebagai tergugat. Kedua
di Pengadilan Negeri (PN) Purbalingga,
mendapat kata sepakat. Kasus gugatan perdata ini berlanjut ke
kata sepakat. "Tetapi tadi mediasi hanya berlangsung kurang dari sepuluh menit. Kedua belah
Bagian Hukum dan HAM Setda
Purbalingga. Adapun penggugat. vakni pengelola karaoke BintangAgus Pumoto tak hadir. Da diwakili oleh kuasa hukumnya Pahotma Butar Butar.
Pahotma sebagai penggugat
sesuai aturan. Kami sudah siap
ke persidangan untuk menghadapi gugatan itu,': katanya. Untuk diketahui, buntut penyegelan tempat karaoke Bintang di Jalan Komisaris Noto Sumarsono Purbalingga, Senin
(16/2) lalu, pemilik melalui kuasa hukum Pahotma Butar Butar mendaftarkan gugatan perdata melalui PN Purbalingga, Karnis (5/3) lalu.
Surat gugatan bernomor I 2015 itu menggugat
02 I pdt.G
langkah Satpol PP yang sudah menyegel tempat usaha kliennya. Padahal telnpat usaha itu tidak pernah menerima penolakan izin dari pihak terkait dan masih menunggu atau berproses. (H82-63)