KTIPING MEDIA BAOIAN
III[{A$ $[TDA PIfiBAIINOGA
SUARA MERDEKA RABU, 19 AGUSTUS
201
5
SSDesalanpa Kades dtn Sekdes iuneAUI'ICGA - oi eurbalingga saat
ini masih
dan 60 ada23labatan kepaladesayang kosong sekretaris desa yang belum terisi'
Menurut Ketua
Tim
Advokasi Paguluban Kades dan
Peranekat Desa WiraPraja Kabup-aten Purbalingga. Ngudi Wlsmantorc, hal ini menganggu kineria pemerintahan desa Hal
itu karena kesolidan kerja tim meniacli minim Padahal tahun ini, pemerintrh desa harus sudah mulai mengelola bantuan dana
datam jumlah besar dari Pemerintah Pusat.
Sesuai aturan, kekosongan
iabatan tenebut memang bisa "diisi dengan penj abat Gj ) Tetapi dalam Praktik sehari-hari, Pejg-
'
Kur"nunva, melalui Wira-
praja, pihalrrYa mendoronBhgar
regulasi segera terbrt- Karena selama tidak ada regulasr Y+ng merupakan turunan UU tentang
Desa, Pembangunan
desa
seperti PerbuP tentang masalah
butuhkan waktu lagi untuk pengisian.
"Salah satu gangguan ltu
terkait soal Penganggaran dan penentuan Program. Jika ada
juga manfaatnYa, selain dikenal
sekdes sebagai tangan kanan
kades.
Sepeti diketahui, UU No-
mor 6 Tahun 20i 4 tentang Desa,
mensamanatkan bahwa dalam
rrmirintahan
desa tidak ada Iagr
.^seketaris desa dari
kepastian
itu
PNS TetaPi menunggu
Peiaturan Pemerintah. Padahal di sisi 1{4, hingga saat ini banYak sekdes yang sudah Puma tugas karena sudah berumur lebih dari 60
Pt
nva-Rabu(13/8).
simal- Hal itu karena ada bagian dari tim Yang hilaPg dan mem-
desa. Karena akan banYak sekali
\TE\
optimal PekerjaannYa.i tegas-
bat tersebut tetap tidilk bisa rnak-
for-
\S S]:,TD,\ K,UJI'P
perangkat desa, maka akan lebih
tersendat. Diaiuga meminta agar
Peranggkat desa -Denqisian 'mas'i setOis dikembalikan ke
ll.\Cl,\\ llL:\l
taaes aetinitf aan sekde- dari
tahuo
ltii-\l l\GG,\
"Kami sangat
sePakat,
tahun ini sudah ada regulasi
te$ebut. Perlu Regulasi UpaYa lair Yaitu memnta Pemkab Purbalingga segera mengeluarkan regulasi agar penqisian sekdes dikembalikan
oemerintah desa. Kalena jika ,uiin aari PNs. garls komando
ie
menjadi rancu. Di satu sisi sekdes PNS itu bertanggung
iawab kepada Pemerintah keca-
matan. TetaPi di sisi lain' dia harus menerima Perinlah dari kepala desa" tambahnYa. . . Sebaliknya. jika Pengtsran oenonel langsung dari Pemerin-
iah desa. akan lebih mudah berkoordinasi dan g:ris komandanva ielas. Jika &ri PNS. maka
.Uisa siia tarena domisili tidak dari deia setemPat. maka koordi-
nasi dan Pekerjaan bisa terkendata. (T182-63)