Pidato bupati lkpj 2014 cetak

BUPATI PURBALINGGA PIDATO BUPATI PURBALINGGA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014 Purbalingga, 27 Pebruari 2015

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Selamat pagi, semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. 

Yth. Bapak Ketua, para Wakil Ketua serta Bapak-Ibu segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;



Yth. Bapak/Ibu Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga;



Yth. Sdr. Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD beserta segenap Jajaran Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;



Yth. Para Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, dan BUMD di Wilayah Kabupaten Purbalingga;



Para Tamu Undangan dan segenap Hadirin yang kami muliakan.

Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena

hanya atas limpahan rakhmat dan hidayahNya, maka pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam keadaan sehat guna mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Acara ”Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga

kepada

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

/DPRD

Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2014”.

Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun Anggaran 2014

1

Melalui kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Purbalingga yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kewajiban konstitusional ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak / Ibu anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Para Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, dan BUMD, serta seluruh tamu undangan yang telah meluangkan waktunya untuk ikut hadir bersama para Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai pelaksana dan penanggungjawab teknis atas penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah selama tahun 2014 yang laporan singkatnya akan kami bacakan ini.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban/ LKPJ Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan agenda konstitusional tahunan yang secara yuridis formal diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Dalam pasal 17 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dimaksud juga diatur bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya pada ayat (3) diatur bahwa dalam hal penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, maka penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, serta dengan akan berakhirnya masa jabatan kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga periode tahun 2010-2015 pada tanggal 27 Juli 2015, maka penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan tersebut diagendakan pelaksanaannya secara maraton pada hari ini, Jumâ€&#x;at, 27 Pebruari 2015.

Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun Anggaran 2014

2

Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat, Berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

sebagaimana tersebut di atas, maka kami telah menyusun Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban

atas

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah selama Tahun Anggaran 2014 secara sistematis dalam bentuk 2 (dua) buku dengan rincian : a.

Buku

Pertama,

berisi

Pidato

Bupati

Purbalingga

Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Akhir Tahun Anggaran 2014 yang secara singkat sedang kami bacakan saat ini. b.

Buku Kedua, berisi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun 2014, disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I

: Pendahuluan.



Bab II

: Kebijakan Pemerintahan Daerah.



Bab III

: Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.



Bab IV

: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.



Bab V

: Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.



Bab VI

: Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.



Bab VII : Penutup.

Selain kedua buku tersebut di atas, LKPJ Akhir Tahun Anggaran

2014 dilengkapi pula dengan dokumen berupa rekaman penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2014 meliputi : Buku Himpunan Produk Hukum Daerah, Himpunan Piagam Penghargaan serta Himpunan Laporan Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat, Penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

secara

keseluruhan

diarahkan pada upaya pencapaian dan perwujudan visi pembangunan yang telah disepakati bersama dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2015, yakni “Purbalingga yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia”.

Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun Anggaran 2014

3

Visi pembangunan dimaksud merupakan arah dan pedoman bagi segenap lapisan dan komponen masyarakat serta seluruh jajaran aparatur pemerintahan

daerah

dalam

melaksanakan

tugas

masing-masing,

menjadikannya sebagai ruh dan semangat kejuangan dalam meningkatkan harkat, martabat, kesejahteraan serta kemajuan masyarakat melalui geliat dan dinamika otonomi daerah.

Selaras dengan visi, misi dan strategi serta tema pembangunan nasional yang ditetapkan yakni “Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan

dan

Perluasan

Kesejahteraan

Rakyat”;

maka

Tema

Pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 adalah “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dengan Memantapkan Peningkatan Kualitas Manusia dan Pemenuhan Hak Dasar Rakyat”. Secara singkat, Tema tersebut dipopulerkan dengan sebutan Purbalingga

EMAS,

yakni

Purbalingga yang ekonominya maju,

manajemen pemerintahan yang baik, situasinya aman dan nyaman serta terwujudnya kesejahteraan yang adil dan merata untuk semua.

Sesuai dengan tema tersebut, prioritas pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2014 adalah: 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik (Reformasi Birokrasi).

2) Pembangunan Pendidikan.

3) Pembangunan Kesehatan dan Keluarga Berencana.

4) Pembangunan

Perdesaan

dan

Pemenuhan

Kebutuhan

Dasar

Masyarakat.

5) Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas.

6) Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi.

7) Pengembangan Usaha Perdagangan.

8) Pengembangan Investasi dan Pembangunan Ketenagakerjaan.

9) Pembangunan Pariwisata dan Seni Budaya.

10) Pembangunan Infrastruktur.

11) Pembangunan Lingkungan Hidup.

Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun Anggaran 2014

4

Kesebelas

prioritas

dimaksud

diselenggarakan

melalui

penatausahaan 34 urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya masingmasing dan kami laporkan secara lengkap dan rinci dalam Buku II LKPJ ini.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat, Secara garis besar dapat kami laporkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibiayai dengan APBD Tahun Anggaran 2014, dapat terselenggara dengan baik dan optimal melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai urusan pemerintahan yang dibebankan dan menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD. Disamping pendanaan

yang

tertuang

dalam

APBD

Purbalingga

juga

ditopang

dengan

dana

Kabupaten, tugas

pembangunan

pembantuan,

dana

dekonsentrasi, kinerja Instansi Vertikal, maupun dana bantuan sosial dan hibah yang diterimakan langsung kepada pemerintah desa dan kelompok swadaya masyarakat.

Disamping keberhasilan sebagian besar penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di segala bidang, juga harus diakui masih ada beberapa kekurangan dan kendala. Kekurangan dan kendala-kendala yang ada ini tentunya akan dievaluasi agar tidak terulang kembali dimasa-masa yang akan datang.

Harapan kami kedepan seluruh penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan kedepan akan lebih baik lagi. Sehingga pembangunan yang digerakkan akan semakin dirasakan oleh seluruh masyarakat Purbalingga.

Disamping untuk pemenuhan kebutuhan rutin, Kebijakan Umum Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 masih diarahkan sebagai stimulus dan perangsang atau sebagai oli pelumas bagi bergeraknya kemampuan ekonomi masyarakat dan dunia usaha untuk perekonomian daerah. Di sisi lain, kehidupan pendidikan,

masyarakat kesehatan,

dalam

bergiat menggelindingkan roda

perlindungan dan peningkatan kualitas

rangka

fasilitas

sosial

peningkatan dan

pelayanan

fasilitas

umum,

dasar, serta

pengembangan jaminan sosial dan perlindungan masyarakat miskin tetap mendapatkan prioritas pembiayaan.

Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun Anggaran 2014

5

Sejalan dengan pencanangan tahun infrastrukur di tingkat Provinsi Jawa Tengah, alokasi belanja infrastruktur fisik ke-PU-an dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Harapan terbesarnya adalah terfasilitasinya berbagai keperluan masyarakat di berbagai bidang penghidupan. Meskipun demikian, ditengah-tengah tingginya alokasi belanja infrastruktur, belum diimbangi dengan peningkatan daya saing perusahaan jasa usaha konstruksi sehingga bedampak pada masih rendahnya serapan anggaran. Hal ini tentu menghambat terpenuhinya hak-hak masyarakat akan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta meningkatnya aksesibilitas warga dalam mengoptimalkan sumberdaya sosial dan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraannya.

Dari tahun ke tahun Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga juga semakin banyak mendapatkan berbagai penghargaan baik dari pemerintah, pemerintah provinsi maupun dari instansi lain sebagai bukti pengakuan para pihak atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Jumlah penghargaan yang diraih pada tahun 2014 sebanyak 109 penghargaan, baik yang diperoleh atas nama perseorangan, kelompok, sekolah maupun lembaga pemerintah daerah antara lain :

1) Peringkat ke-6 (Status Sangat Tinggi) Kategori Kabupaten pada Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2012 an. Kabupaten Purbalingga;

2) Badan Publik Terbaik Kategori Pelayanan Informasi Publik Dalam Ketaatan Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014, an. Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

3) Penghargaan Sebagai Kabupaten Penggerak Koperasi Tahun 2014 dengan

Peringkat

Paramadhana

Madya

Nugraha

Koperasi,

an.

Kabupaten Purbalingga;

4) Penghargaan Indonesian Green Region Award (IGRA), an. Kabupaten Purbalingga;

Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun Anggaran 2014

6

5) Juara II Lomba Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 an. P3A 'Sida Mukti' Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah;

6) Penampil Terbaik II dalam Workshop dan Festival Kesenian Daerah seDIY, Jawa Tengah dan Jatim, an. Sanggar Seni Sanggurita Kabupaten Purbalingga;

7) Peringkat Harapan II Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014, an. Desa Muntang Kecamatan Kemangkon.

Rapat Paripurna Dewan yang Berbahagia.

Selanjutnya

secara

garis

besar

akan

disampaikan

berbagai

kebijakan, program dan kegiatan serta hasil pembangunan yang dicapai selama tahun 2014 yang merupakan pelaksanaan urusan wajib maupun pilihan,

serta

pemerintahan.

pelaksanaan Guna

tugas

memudahkan

pembantuan dalam

dan

mencermati,

tugas

umum

maka

uraian

dimaksud diurutkan sesuai dengan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut: 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik (Reformasi Birokrasi), difokuskan pada peningkatan profesionalisme aparatur melalui penyempurnaan manajemen kepegawaian dan penguatan kelembagaan pemerintahan daerah agar berfungsi efektif dan efisien melalui penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama bagi setiap SKPD. Dalam konteks ini, pembangunan lebih ditujukan pada terwujudnya aparatur pemerintah daerah yang profesional, kompeten, bersih, dan berwibawa agar dapat menjadi penggerak pembangunan daerah dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Kebijakan yang ditempuh adalah mengoptimalkan sistem manajemen kepegawaian, keuangan,

sistem

serta

perencanaan

pengawasan

pembangunan,

pelaksanaan

pengelolaan

pemerintahan

dan

pembangunan, yang diikuti dengan reward dan punishment, dalam rangka menciptakan clean government and good governance.

Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun Anggaran 2014

7

Sedangkan

program

dan

kegiatan

menonjol

yang

telah

dilaksanakan antara lain upaya peningkatan kompetensi SDM PNS dan Anggota DPRD melalui kegiatan diklat, bintek, kursus, workshop, dan sebagainya. Disamping itu, terus diupayakan peningatan efektivitas dan efisiensi anggaran melalui mekanisme at cost dengan berpedoman pada standar satuan harga, pengadaan barang dan jasa secara elektronik, penyederhanaan prosedur pelayanan publik, kepuasan masyarakat,

pengukuran indeks

pelaporan akuntabilitas kinerja Pemerintahan

melalui penyusunan LAKIP, penetapan kinerja, penyelenggaraan rapat koordinasi pemerintahan tingkat kabupaten, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, peningkatan koordinasi pimpinan daerah, pembinaan jasa usaha konstruksi, penyusunan road map dan dokumen usulan reformasi birokrasi, serta publikasi dan dokumentasi berbagai kegiatan pemerintahan daerah.

2. Pembangunan Pendidikan masih difokuskan pada peningkatan

akses

seluruh elemen masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas serta penerapan pendidikan menyeluruh yang meliputi aspek intelektual, kemampuan interaksi sosial dan interpersonal,

pendidikan

watak

dan

budi

pekerti,

nasionalisme,

pendidikan vokasi, pendidikan keterampilan dan kewirausahaan, fasilitasi pengembangan sekolah kejuruan serta pengayaan kurikulum dengan muatan pendidikan ketrampilan dan kewirausahaan pada sekolah umum.

Alokasi anggaran belanja langsung urusan pendidikan mencapai Rp.82.979.383.000,- (14,83%) dari total anggaran belanja langsung.

Pengalokasian anggaran yang cukup besar ini disamping merupakan kepatuhan terhadap kebijakan nasional, juga sebagai bukti keberpihakan pemerintah daerah dalam mewujudkan kemajuan di bidang pendidikan; yang kita yakini sebagai salah satu cara dan upaya efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, perlu kita sadari bahwa alokasi anggaran sebesar apapun, tidak akan pernah bisa mencukupi karena peningkatan kualitas pendidikan berbanding lurus Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun Anggaran 2014

8

dengan peningkatan kebutuhan pembiayaan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peran orang tua murid melalui komite sekolah masih dibutuhkan dalam bentuk partisipasi dan keswadayaan guna ikut menopang pembiayaan pendidikan secara proporsional yang diimbangi dengan keterbukaan pihak sekolah dalam pengelolaan anggaran.

Demikian pula sekolah swasta dan dunia usaha, diharapkan dapat memainkan peran yang semakin signifikan dalam memajukan dunia pendidikan.

Kerja sama sinergis dengan berbagai pihak terkait inilah

yang merupakan faktor kunci bagi keberhasilan penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten Purbalingga. Demikian pula pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan terus ditingkatkan kualitasnya sehingga diharapkan dapat terus memacu capaian kinerjanya sejalan dengan dinamika teknologi kependidikan yang digariskan pemerintah pusat dan tuntutan dunia usaha yang terus berkembang.

Kinerja pendidikan yang dapat diraih diperlihatkan oleh berbagai indikator antara lain : 1) Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) mencapai 57,70% (27.290 anak dari 47.298 anak usia 4 – 6 tahun).

2) Angka Kelulusan mencapai 99,9%.

3) Peningkatan banyaknya guru SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 87,78%.

4) Rasio ketersediaan sekolah dasar yaitu perbandingan antara jumlah sekolah

dasar

dibandingkan

dengan

jumlah

penduduk

usia

pendidikan dasar sebesar : 1 : 141.

5) Rasio guru per murid yaitu perbandingan antara jumlah guru dibandingkan dengan murid yaitu : 1 guru : 17 Murid.

6) Rasio guru per murid (per kelas rata rata) yaitu perbandingan antara guru pendidikan dasar dibandingkan dengan rombongan belajar yaitu sebesar 0,79%. Guna mewujudkan kecukupan jumlah guru sesuai kompetensinya, terus ditempuh upaya pemetaan kebutuhan guru serta upaya penyebarannya secara merata.

Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun Anggaran 2014

9

Menindaklanjuti

penetapan

Purbalingga

sebagai

Kabupaten

Vokasi, operasionalisasi SMK terus dipantau dan didorong untuk terus berbenah dan berkembang bersama-sama SMK swasta

yang ada

sehingga diharapkan dapat menangkap peluang kerja di berbagai dunia usaha. Namun demikian, sebagian SMK yang masih menginduk belum dapat menjadi Sekolah yang mandiri karena belum tersedianya bidang tanah yang diperlukan. Ke depan dengan ditariknya penatausahaan pendidikan menengah menjadi urusan pemerintah provinsi,

mudah-

mudahan pembinaan SMK dan SMA dapat diselenggarakan dengan semakin baik lagi.

Rapat Paripurna Dewan yang berbahagia.

Dalam upaya perwujudan masyarakat yang berakhlak mulia melalui pembangunan pendidikan dan agama, terus dilaksanakan berbagai program dan kegiatan yang didukung dari dana APBD, termasuk dukungan operasionalisasi program dan kegiatan pendidikan keagamaan yang menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Pusat melalui Kantor Kementerian Agama. Disamping itu, dilaksanakan pula fasilitasi pembiayaan bagi pelaksanaan kegiatan keagamaan baik melalui ormas-ormas keagamaan, lembaga pendidikan pesantren,

maupun

kepada panitia penyelenggara dalam bentuk hibah dan bantuan sosial.

Meskipun diakui masih dalam jumlah yang sangat terbatas, kerjasama terpadu dengan berbagai pihak terkait, termasuk didalamnya pembiayaan dari lembaga BAZIS, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh/GNOTA, berbagai yayasan dan paguyuban sosial, kiprah perorangan dan lain-lain diharapkan dapat mendukung perwujudan visi dimaksud.

Di sisi lain, kita tidak menutup mata bahwa meskipun sudah dilaksanakan operasi ketenteraman dan ketertiban melalui Patroli Terpadu bersama TNI/Polri yang dikordinasikan oleh Satpol PP; di sepanjang tahun 2014 dan bahkan mungkin masih dijumpai pada saat ini, “kenakalan anak dan remaja� serta “kenakalan orang tua� yang memanfaatkan fasilitas umum berupa ruang terbuka hijau untuk perbuatan yang tidak seharusnya. Dampak negatif globalisasi informasi Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun Anggaran 2014

10

melalui berbagai media ini tentu saja menjadi keprihatinan kita semua dan

menuntut

kita

untuk

selalu

waspada

dan

waskita

dalam

mendayagunakan teknologi informasi untuk menopang terwujudnya tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin baik sesuai jatidiri kita sebagai orang timur.

Namun demikian, dengan keterbatasan berbagai sumberdaya yang ada kita juga masih bisa menorehkan berbagai prestasi, antara lain : a. Kegiatan MTQ Pelajar ke XXIX Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan di Kabupaten Grobogan, Kabupaten Purbalingga meraih juara II pada cabang lomba Tartil dan Tilawah SLTP Putri serta juara III pada cabang Tahfidz 5 Juz dan Tilawah SLTA Putri. Untuk festival Qosidah, Kabupaten Purbalingga meraih juara favorit an. Group Syifaul Qulub. b. Kegiatan STQ ke XXIII Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan di Kabupaten Brebes, Kabupaten Purbalingga meraih Juara I Tilawah Anak-anak Putri, Juara III Tahfidz 10 Juz Putri dan Juara Harapan II Tahfidz 1 Juz Putri. c. Kegiatan

MHQ

ke

XI

Tingkat

Provinsi

Jawa

Tengah

yang

dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga, kita meraih juara II pada Tahfidz 20 Juz Putra dan Putri serta Juara III Tahfidz 30 Juz Putri.

Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami tidak henti-hentinya mengingatkan dan mengajak kepada semua orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat agar terus meningkatkan kiprah dan perannya dalam ikut serta

menjaga dan mengawal putra putrinya mengarungi

situasi sosial yang terus berubah secara dinamis, utamanya melalui pola anutan dan contoh serta suri teladan yang membanggakan. Kita harus yakin dan percaya bahwa melalui pola anutan yang baik, pengawasan yang efektif dari masyarakat, sinergis dengan berbagai upaya formal yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah, maka akan tercipta benteng pertahanan mental ideologis yang prima dalam memfilter pengaruh negatif budaya luar yang tidak cocok dengan kepribadian dan jati diri asli masyarakat kita.

Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun Anggaran 2014

11

3. Pembangunan Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Dalam hal pembangunan kesehatan, pada Tahun 2014

telah

dialokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp.130.684.321.000,(23,36%) dari total anggaran belanja langsung. Kebijakan yang ditempuh adalah melanjutkan dan memantapkan program dan kegiatan tahuntahun sebelumnya. Fokus prioritas ini adalah peningkatan dan kualitas layanan kesehatan dengan tujuan agar seluruh masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, adil dan merata

serta

pengendalian

laju

pertumbuhan

penduduk

melalui

peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan revitalisasi peran kader KB. Secara umum pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat indikator yang menunjukkan kinerja baik.

dari berbagai

Sejalan dengan kebijakan

pemerintah pusat untuk menyatukan seluruh layanan asuransi kesehatan dalam Jaminan Sosial Nasional/JSN, peran layanan asuransi kesehatan bagi keluarga miskin melalui Jaminan Kesehatan Daerah /JAMKESDA yang semula merupakan program unggulan diharapkan dapat terus berperan. Hal ini mengingat bahwa belum seluruh keluarga miskin telah terdaftar dan secara nyata telah terlindungi melalui program dimaksud.

Disamping itu, kami menghimbau agar warga masyarakat yang masih terdaftar sebagai keluarga miskin, namun secara nyata sudah meningkat kemampuannya dapat segera melapor dan menjadi anggota JSN secara mandiri, sehingga kuota asuransi JSN yang tertanggung oleh pemerintah dapat dialihkan kepada keluarga lain yang benar-benar masih tergolong keluarga miskin.

Dalam

rangka

memantapkan

pemanfaatan

hasil-hasil

pembangunan, kebijakan lain yang telah ditempuh adalah pengendalian laju pertambahan penduduk yang diharapkan terwujud pada tingkatan ideal, sehingga hasil-hasil pembangunan yang dicapai dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 menunjukkan angka yang cukup terkendali, yakni sebesar 0,31%.

Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun Anggaran 2014

12

4. Pembangunan

Perdesaan

dan

Pemenuhan

Kebutuhan

Dasar

Masyarakat, difokuskan pada pemantapan otonomi desa, pemenuhan kebutuhan pangan bagi keluarga miskin serta pemantapan kedaulatan pangan berbasis potensi lokal, peningkatan pemenuhan rumah layak huni bagi keluarga miskin serta peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang baik.

Dalam upaya Percepatan Pembangunan Perdesaan,

berbagai

program dan kegiatan yang memiliki dampak positif terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat perdesaan baik yang bersumber dari APBN, Bantuan Gubernur maupun APBD Kabupaten terus dilaksanakan dan dimantapkan, antara lain: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat / PNPM Mandiri Perdesaan, Integrasi dan MP3KI/ Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia; Program Padat Karya Pangan / PKP, Program Stimulan Pemugaran Rumah Keluarga Miskin / PSPR Gakin, program bedah kampung kementerian Sosial, TNI Manunggal Membangun Desa / TMMD, Alokasi Dana Desa / ADD dan Alokasi Anggaran Kelurahan / AAK, Bantuan Permodalan RT, serta Bantuan Sarana dan Prasarana Sanitasi Masyarakat atau PAMSIMAS dan SIPAS. Di samping itu, BAZNAS Kabupaten Purbalingga juga terus meningkatkan perannya dengan berbagai kegiatan positif yang sinergis seperti Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni /REMAH TILANI, penyediaan ambulan gratis bagi masyarakat miskin.

Dalam aspek Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Perdesaan dan

Perkotaan/PILPP,

telah

dilaksanakannya

penyaluran

dana

pembangunan infrastruktur untuk 66 lokasi dengan anggaran sebesar Rp.2.020.000.000,-

yang

menghasilkan

bangunan

Rabat

Beton

10.703,37 m3 ; Talud Jalan 930,8 m3 ; Paving Jalan 3.990 m3 ; Pengecoran Jalan 1.050 m3 ; dan Jalan Aspal 1.296 M3.

Dalam hal penguatan aparatur dan kelembagaan pemerintahan desa, telah dilaksanakan kegiatan antara lain : Bintek administrasi pemerintahan desa, fasilitasi pengisian kekosongan perangkat desa, Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun Anggaran 2014

13

fasilitasi penyelesaian permasalahan desa serta fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Desa. Sedangkan sesuai arahan

pemerintah

pusat,

pemilihan

kepala

desa

ditunda

pelaksanaannya karena bersamaan waktunya dengan Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Terkait hal tersebut, bagi desa-desa yang kepala desanya berakhir masa jabatannya tetap diberhentikan dan diangkat Penjabat Kepala Desa untuk selanjutnya dipersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa setelah mendapatkan petunjuk dan arahan dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Total alokasi anggaran dari

berbagai program pembangunan

perdesaan tersebut diatas, dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, dan pada tahun 2014 telah mencapai Rp.91.946.439.000,-.

5. Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas, difokuskan pada upaya peningkatan ketahanan pangan,

peningkatan daya saing produk

pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam, penyediaan benih unggul, pengembangan pertanian organik, komoditas unggul, optimalisasi pendayagunaan potensi SDA lokal serta peningkatan kapasitas dan kualitas infrastuktur pertanian.

Dalam hal produktivitas pertanian, luas panen pada tahun 2014 mencapai 36.149 hektar dengan produksi 48,2 kwintal/hektar dengan produksi 174.308 ton gabah kering giling setara dengan 110.163 ton beras atau jika dibandingkan dengan kebutuhan pangan daerah, kita sudah surplus 34.154 ton beras.

Hal dimaksud tidak terlepas dari berbagai upaya kita bersama masyarakat dalam peningkatan ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan, revitalisasi pertanian serta peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur pertanian melalui berbagai kegiatan antara lain sekolah lapang pertanian, optimalisasi lahan sawah, pembangunan JITUT/JIDES, dan rehabilitasi bangunan dan saluran irigasi. Kedepan diharapkan bahwa dengan akan dibangun dan beroperasinya saluran irigasi yang Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun Anggaran 2014

14

bersumber dari bendung Slinga dimana pembebasan lahannya kita mulai pada tahun 2015, pembangunan sektor pertanian dapat terselenggara dengan

semakin

mantap

sehingga

peran

Purbalingga

sebagai

penyangga kecukupan pangan nasional dapat lebih ditingkatkan.

PDRB Kabupaten Purbalingga atas dasar harga berlaku Tahun 2014, sebagian besar juga hasil kontribusi dari sektor pertanian sebesar 29,92%. Demikian pula sub sektor perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan terus digalakkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi alam secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

6. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi,

difokuskan

pada

pengembangan

produktivitas, peningkatan daya saing,

dan

peningkatan

serta peningkatan peran dan

fungsi koperasi dan lembaga keuangan masyarakat sebagai penggerak ekonomi rakyat.

Pembinaan pengembangan koperasi dan UKM telah dilaksanakan dengan baik,

dilihat dari jumlah koperasi aktif yang dibina mencapai

88,43% (214 koperasi dari 242 koperasi yang ada dan berbadan hukum) dan Usaha Mikro dan Kecil sejumlah 171.560 (atau 99,73% dari jumlah seluruh UKM yang ada sejumlah 172.014). Program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain melalui

Program Subsidi Bunga, Forum for

Economic Development Employment and Promotion/FEDEP, Program Peningkatan Produktivitas, Kualitas Produk dan Daya Saing UMKM serta Program Penumbuhan dan Pengembangan UMKM. 7. Pengembangan Usaha Perdagangan Pembinaan usaha perdagangan pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan jaminan tersalurnya barang dari produsen ke konsumen dalam jumlah yang cukup, merata, aman dan dengan harga terjangkau.

Upaya

pemenuhan

ini

dilakukan

melalui

kegiatan

pemantauan harga, pengawasan distribusi barang penting dan barang pokok lainnya, serta pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT). Selain itu juga dilakukan pula berbagai upaya antara lain Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun Anggaran 2014

15

revitalisasi pasar tradisional serta penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Capaian kinerja Urusan Perdagangan antara lain ditandai dengan kontribusinya terhadap PDRB sesuai harga berlaku sebesar 16,95%.

Nilai

ekspor

bersih

perdagangan

pada

tahun

2014

sebesar

Rp.1.877.254.061.453,07.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain fasilitasi pengawasan dan pengendalian distribusi barang penting dan strategis, intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan PAD, Pelatihan prosedur ekspor bagi UKM berorientasi ekspor, pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi tradisional

pasar tradisional yang

dilaksanakan

secara bertahap. Dalam hal ini, pasar rehabilitasi

meliputi

Pasar

Hewan

Purbalingga, Pasar Segamas, dan Pasar Sinduraja. Sedangkan pasar yang dibangun baru adalah pasar

Gang Panca atau disebut Pasar

Hartono. Sedangkan Pasar Bobotsari dibangun dengan memanfaatkan Dana Alokasi Khusus/ DAK dan akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2015 ini. Dalam rangka perlindungan pasar tradisional, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga masih konsisten untuk tidak menerbitkan ijin pendirian toko modern utamanya yang berskala besar.

Dari segi anggaran, alokasi anggaran belanja langsung urusan perdagangan mencapai Rp.8.008.190.000,- (1,43%) dari total anggaran belanja daerah langsung APBD Tahun 2014.

8. Pengembangan Investasi dan Pembangunan Ketenagakerjaan, dengan fokus pada pengembangan dan penguatan industri padat karya, penciptaan lingkungan bisnis (business environment) yang semakin kondusif, peningkatan keterampilan dan peningkatan akses tenaga kerja terhadap lapangan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan hubungan industrial.

Dalam Pemerintah

rangka

peningkatan

Kabupaten

kegiatan

Purbalingga

usaha

berkomitmen

dan

investasi,

untuk

selalu

mengembangkan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi, serta mendorong peningkatan investasi baik PMA maupun PMDN untuk dapat memanfaatkan potensi sumberdaya secara bijaksana dan berkelanjutan.

Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun Anggaran 2014

16

Sesuai komitmen tersebut, berbagai upaya fasilitasi, pemberian berbagai insentif kemudahan perijinan untuk menarik investor dan pengembangan dunia usaha terus ditingkatkan. Total nilai investasi tahun 2014

sebesar

Rp.339.812.853.495,-

terdiri

dari

PMDN

sebesar

Rp.314.812.853.495,- dan PMA sebesar Rp.25.000.000.000,Dalam hal urusan perindustrian, kebijakan dasar yang ditempuh adalah pembangunan ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan dan perluasan lapangan kerja serta untuk mengurangi pengangguran dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan urusan perindustrian telah dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari tingkat pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut : 1) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 11,04% dari total PDRB sebesar Rp.9.189.621.990.000,2) Pertumbuhan industri menunjukan adanya peningkatan sebesar 7,31%, pada tahun 2013 jumlah industri sebanyak 39.275 industri sedangkan pada tahun 2014 menjadi 42.147 industri.

Disamping fasilitasi terhadap industri skala besar, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga terus mendorong berkembangnya industri kecil dan menengah

melalui program pengembangan sentra industri

potensial dan program peningkatan kapasitas Iptek dalam sistem produksi industri kecil dan menengah.

Di bidang ketenagakerjaan, pada tahun 2014 Upah Minimum Kabupaten / UMK Purbalingga ditetapkan sebesar Rp.1.023.000,- (naik 14,1%) dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp.896.500,-. Jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 4.450 orang (37% dari para pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2014 sebanyak 12.012 orang).Meskipun demikian, disadari bahwa belum semua perusahaan dapat menerapkan ketentuan UMK tersebut karena berbagai kendala.

Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun Anggaran 2014

17

Untuk kepesertaan JAMSOSTEK pada tahun 2014 masih dalam kisaran 31.317 pekerja / 68,34% akan tetapi menunjukan peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya beriksar 66,97%. Selain itu kendala yang

dihadapi

adalah

tingginya

angka

pengangguran

karena

pertumbuhan perusahaan/lapangan kerja yang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah angkatan kerja.

9. Pembangunan

Pariwisata

pengembangan

dan

Seni

Budaya,

difokuskan

obyek wisata, pembinaan seni budaya

pada

daerah di

masyarakat maupun siswa sekolah.

Secara empiris, pariwisata telah memberikan berkah tersendiri bagi

Kabupaten

Purbalingga.

Disamping

berkontribusi

terhadap

perkembangan ekonomi masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah, sektor ini juga telah semakin menegaskan peta Kabupaten Purbalingga secara nasional sebagai daerah kunjungan wisata. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB atas dasar harga berlaku Tahun 2014 sebesar 2,11% dari total PDRB Kabupaten Purbalingga sebesar Rp.9.189.621.990.000,-.

Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata di Kabupaten Purbalingga tahun 2013 sebanyak 1.458.513 orang jumlah ini meningkat dibandingkan kunjungan tahun 2012 yang mencapai 1.288.222 orang.

Tahun 2014 sebanyak 1.319.088 orang.

Mudah-mudahan, dengan telah tercukupinya infrastruktur dasar perhubungan yang semakin baik, serta gencarnya promosi pariwisata, diharapkan destinasi wisata semakin berkembang.

Dalam hal Urusan Kebudayaan,

peran pembinaan kita masih

terbatas melalui penyelenggaraan festival seni dan budaya, pentas seni uyon-uyon dan wayang kulit secara rutin,

serta perawatan

pelestarian

cagar

benda,

situs

dan

kawasan

budaya.

dan Guna

mengoptimalkan upaya pembinaan dimaksud, pendayagunaan GOR Mahesa Jenar sebagai tempat pentas seni diharapkan menjadi solusi.

Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun Anggaran 2014

18

10. Pembangunan Infrastruktur

difokuskan pada peningkatan aksesibilitas

seluruh wilayah terutama wilayah tertinggal dan peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana irigasi untuk menunjang peningkatan produksi pertanian.

Penyediaan dukungan infrastruktur yang memadai dan berkualitas diarahkan untuk mendorong terjaminnya kelancaran kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur perkotaan maupun perdesaan yang dapat

mendukung

perputaran

roda

perekonomian

dalam

rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk urusan pekerjaan umum termasuk didalamnya irigasi, keciptakaryaan dan lain sebagainya pada tahun 2014 sebesar sebesar Rp.190.693.940.000,- (34,08% dari total belanja langsung APBD Tahun 2014). Sedangkan realisasinya hanya mencapai 88,52%. Hal ini tercermin dalam kinerja pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan metode pelelangan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah

Kabupaten Purbalingga

Tahun 2014 sejumlah 214 kegiatan, terlelang sejumlah 189 kegiatan, gagal lelang sejumlah 19 kegiatan dan tidak dilelang sejumlah 6 kegiatan.

Kami laporkan pula bahwa bencana alam yang terjadi selama Tahun 2014 tercatat 20 kali angin ribut, 14 kali kejadian tanah longsor, 2 kali kejadian banjir, dan 46 kali terjadi kebakaran. Untuk mengatasi kejadian bencana tersebut, telah dilakukan upaya tanggap darurat oleh SKPD terkait

bersama dengan seluruh komponen masyarakat dan

dibantu jajaran TNI/POLRI serta diikuti pemberian bantuan/ santunan.

Sedangkan untuk penanganan dan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana dilakukan melalui kegiatan penanganan pasca bencana secara bertahap, dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga, dan APBD Provinsi Jawa Tengah serta APBN. 11. Pembangunan Lingkungan Hidup, difokuskan pada rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengambilan fungsi kawasan lindung, pelestarian Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun Anggaran 2014

19

sumber daya genetik, pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta optimalisasi pemeliharaan dan pengelolaan mata air, daerah tangkapan air dan daerah aliran sungai.

Realisasi pelaksanaan program / kegiatan urusan lingkungan hidup antara lain kegiatan Konservasi Lahan, Penanaman Hutan Kota, Penghijauan, Penanaman Turus Jalan dan Lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan lahan hijau di luar kawasan hutan, sehingga mampu memberikan fungsi perlindungan lingkungan hidup, ekonomi, estetika, dan

penyerapan

karbon.

Selain

itu

juga

dilaksanakan

kegiatan

Pembangunan Sumur Resapan, Lubang Resapan Biopori, Pembangunan IPAL Usaha Kecil Menengah (UKM), Pembangunan Biogas dan Biodigester, Kegiatan Pendukung Bank Sampah untuk mengurangi pembuangan sampah ke TPA.

Program dan kegiatan dimaksud

dilakukan dalam upaya perwujudan Purbalingga sebagai Kota Hijau.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat, Selanjutnya, sambil menunggu selesainya proses audit/ pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan / BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, perkenankanlah

kami

menyampaikan

secara

garis

besar

Laporan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / APBD atau Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut : 1. APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2014 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2013 tentang Angaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014.

2. Komposisi APBD terdiri dari : a. Anggaran pendapatan sebesar Rp.1.317.827.239.000,- dan anggaran belanja sebesar Rp.1.412.872.408.000,- sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp.95.045.169.000,-.

Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun Anggaran 2014

20

b. Penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.132.878.401.000,dan

pengeluaran

Rp.37.833.232.000,-

pembiayaan sehingga

dianggarkan

pembiayaan

netto

sebesar sebesar

Rp.95.045.169.000,- yang direncanakan untuk menutup defisit anggaran.

3. Realisasi APBD : a. Anggaran Pendapatan terealisasi sebesar Rp.1.345.622.375.855,terdiri dari :

1) Pendapatan

Asli

Daerah

(PAD)

realisasi

sebesar

Rp.202.594.269.791,- atau 119,17%,

2) Dana Perimbangan realisasi sebesar Rp.868.377.042.877,- atau 100,40% serta

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan realisasi sebesar Rp.274.651.063.187,- atau 97,03%. b. Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp.133.173.166.611,atau 100,22% dan Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar Rp.37.671.720.746,- atau 99,57% sehingga Pembiayaan Netto sebesar Rp.95.501.445.865,-. c. Anggaran Belanja terealisasi sebesar Rp.1.271.839.592.229,-.

Berdasarkan realisasi APBD tersebut, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar

Rp.169.284.229.491,- yang

berasal dari Surplus Anggaran sebesar Rp.73.782.783.626,- ditambah Pembiayaan Netto sebesar Rp.95.501.445.865,-.

Secara keseluruhan, dalam TA. 2014, tercatat adanya peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah / PAD sebesar Rp. 79.735.530.853,(64,90%), yakni dari Rp.122.858.738.938,- pada tahun 2013 menjadi Rp.202.594.269.791,- pada tahun 2014, bahkan melampaui target tahun 2014 yang ditetapkan sebesar Rp.169.855.790.000,-. Hal ini disebabkan beberapa sumber pendapatan mencapai lebih dari 100%.

Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun Anggaran 2014

21

Meskipun secara keseluruhan realisasi PAD TA.2014 mengalami pelampauan, akan tetapi terdapat permasalahan utama di bidang pendapatan daerah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga saat ini antara lain, antara lain : (1) Belum tersedianya data potensi beberapa sumber pendapatan asli daerah yang valid; (2) Terbatasnya obyek pajak dan retribusi sehingga terbatas dalam upaya melakukan ekstensifikasi; (3) Belum optimalnya upaya intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah; (4) Terbatasnya kemampuan keuangan daerah dalam penyertaan modal kepada BUMD; (5) Kurangnya SDM aparat pemungut pajak dan retribusi daerah; (6) Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat, Kerja keras seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan dukungan penuh seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dan seluruh komponen masyarakat, Purbalingga mendapatkan apresiasi dan pengakuan dari Pemerintah. Hal ini ditunjukkan pada penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 dan tahun 2012 yang masuk 10 besar nasional selama dua tahun berturut-turut. Penghargaan atas kinerja dimaksud masing-masing diterima pada tahun 2013 dan tahun 2014 bertepatan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah pada tanggal 25 April 2014.

Selanjutnya kami laporkan pula bahwa dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2014 atas LPPD Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Purbalingga merupakan satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah yang di common sense oleh Tim Nasional EPPD dan apabila hasilnya kita masuk 10 besar nasional lagi maka lengkap 3 tahun berturut-turut kita memiliki kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun Anggaran 2014

22

Untuk itu pada kesempatan ini saya juga mohon doa restu dari Bapak/Ibu dan hadirin sekalian serta seluruh masyarakat Purbalingga juga dukungan dari semua yang hadir disini, agar kita bisa meraih prestasi tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang insyaalloh pada hari otonomi daerah tanggal 25 April 2015 nanti Kabupaten Purbalingga memperoleh anugerah dari Presiden Republik Indonesia berupa Parasamya Purnakarya Nugraha.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat, Demikianlah

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

Perwakilan

Rakyat

Purbalingga

kepada

Dewan

Purbalingga

tentang

Penyelenggaraan

Daerah

Pemerintahan

Bupati

Kabupaten

Daerah

Tahun

Anggaran 2014. Segala sesuatu yang telah dicapai sampai dengan saat ini, tentu merupakan hasil kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD, serta didukung penuh oleh segenap unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan tentunya hasil kerja keras dari seluruh jajaran pemerintahan pada semua tingkatan serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat termasuk didalamnya berbagai organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi politik dan LSM, insan pers, alim ulama, tokoh masyarakat dan seluruh stakeholders sebagai mitra kerja pemerintah daerah.

Oleh karena itu, apabila di dalam kami menunaikan amanah mengkoordinasikan

penyelenggaraan

pemerintahan,

pelaksanaan

pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di segala bidang masih belum memenuhi harapan masyarakat, kami selaku manusia biasa yang tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, kepada Bapak - Ibu Pimpinan dan segenap Anggota Dewan, Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Para Pimpinan SKPD, serta Para Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD, seluruh tamu undangan, dan segenap masyarakat Purbalingga yang telah mengikuti dan menyimak dengan seksama Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati ini, diucapkan terima kasih. Apabila terdapat tutur kata serta hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya.

Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun Anggaran 2014

23

Semoga Allah SWT - Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian serta memberikan

bimbingan,

petunjuk

dan

kemudahan

dalam

upaya

memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat di Bumi Purbalingga Perwira yang kita cintai ini. Amin.. Ya Robbal „alamin.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

BUPATI PURBALINGGA,

Drs. SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO, MM

Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun Anggaran 2014

24