Gambaran Singkat Kalimantan Forests and Climate Partnership Februari 2014 Program Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) bertujuan untuk mendemonstrasikan sebuah pendekatan yang kredibel, adil dan efektif mengenai Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+), termasuk mendukung pengembangan kelembagaan, uji coba kegiatan untuk pengurangan emisi, serta uji coba sebuah mekanisme pembagian manfaat. Program ini juga mencakup perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan lahan, penanganan kebakaran dan perlindungan lahan gambut. Beberapa kegiatan yang tercakup dalam KFCP meliputi: 1. Demonstrasi dalam pengurangan emisi dari hutan rawa gambut; 2. Demonstrasi estimasi emisi dalam hutan rawa gambut; 3. Demonstrasi pembagian manfaat (benefit sharing); dan 4. Dukungan terhadap kelembagaan REDD+ lokal. KFCP bekerjasama dengan sembilan desa, dan wilayah kerjanya meliputi lahan seluas 120.000 hektar, yang merupakan bekas areal Proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.1 Sejak program KFCP dimulai, Pemerintah Daerah dan Kementerian Kehutanan telah membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) di area tersebut. Lembaga penting lainnya yang diprakarsai oleh KFCP bersama
masyarakat adalah Forum Komunikasi Antar Desa (FKAD) dan kelompok kerja tingkat kabupaten (Pokja Kabupaten Kapuas). Sebenarnya KFCP akan berakhir pada bulan Juni 2013, namun Pemerintah Indonesia dan Australia sepakat untuk melanjutkan beberapa kegiatan penting program KFCP selama 12 bulan hingga Juni 2014. Beberapa kegiatan untuk tahun tambahan ini telah dibahas dan disepakati melalui konsultasi antara Pemerintah Australia dengan Pemerintah Indonesia di tingkat nasional, provinsi dan daerah, serta dengan pihak yang berkepentingan lainnya. Adapun bidang yang menjadi prioritas meliputi: • Penyediaan sumber mata pencaharian yang berkelanjutan kepada keluarga yang berpartisipasi dalam program – yang terkait dengan hasil hutan non kayu, misalnya karet dan non karet – selain karet serta beje (kolam produksi ikan). Melalui kegiatan ini, selain dapat meningkatkan pendapatan keluarga juga mendorong masyarakat untuk meningkatkan perlindungan terhadap hutan dan lahan gambut; • Dukungan kelembagaan lokal – yaitu di tingkat pemerintah daerah (kabupaten) dan kelembagaan desa. Melalui kegiatan ini diharapkan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Desa dapat meneruskan kegiatan pengelolaan lahan dan hutan secara berkelanjutan, setelah program KFCP berakhir; dan
Pada bulan Agustus 2013, dua desa yaitu Kalumpang dan Mantangai Hulu, tidak sepakat untuk melanjutkan partisipasi terhadap program KFCP berdasarkan prinsip-prinsip FPIC.
1
• Pertukaran informasi dan pengalaman mengenai pembelajaran hasil-hasil KFCP dengan pemangku kepentingan, baik nasional maupun internasional untuk peningkatan pelaksanaan REDD+ kedepannya.
Pengurangan emisi dari hutan rawa gambut Kegiatan pengurangan emisi meliputi penyelesaian pekerjaan yang menyangkut: • Detail desain (rancangan rinci) mengenai sistem penutupan kanal di Blok A, termasuk pengisian lahan gambut dan struktur pembatas. Penutupan kanal pertama pada beberapa seri (SPU-7) tetap dipersiapkan, terutama untuk hal-hal yang terkait dengan finansial dan pelaksanaan di lapangan. • Penabatan tatas-tatas (kanal kecil) yang melibatkan masyarakat di Blok E. • Pengembangan pembibitan oleh masyarakat dan reforestasi lahan seluas 2.000 hektar. • Program penyediaan mata pencaharian untuk seluruh warga yang tinggal di wilayah program KFCP, yaitu penanaman lebih dari 1.000 hektar karet serta kegiatan mata pencaharian lainnya. • Dukungan terhadap masyarakat untuk mengembangkan pola tata batas desa dan menyetujui batas-batas wilayah desa, sebagai dasar untuk mengklarifikasi status dan kepemilikan lahan, khususnya yang berkaitan dengan batas-batas wilayah hutan, lahan masyarakat dan penggunaan lahan gambut yang bertanggung jawab (perencanaan tingkat mikro). • Partisipasi masyarakat secara luas dan transparansi (keterbukaan) – yang terkait dengan pembagian manfaat.
Estimasi emisi pada hutan rawa gambut Kegiatan estimasi emisi meliputi penyelesaian beberapa hal sebagai berikut ini: • Pembentukan jaringan pemantauan untuk memantau subsidensi atau penurunan gambut, hidrologi dan vegetasi. Tujuan dibuatnya jaringan ini adalah untuk memantau dan menilai dampak penutupan tatas terhadap keseluruhan lanskap. • Sebuah protokol untuk mendukung pekerjaan pemantauan lebih lanjut. • Riset dasar mengenai lahan gambut dan emisi, bekerjasa sama dengan Deltares, Universitas Leicester, dan RSS, dimana hasil riset tersebut akan disusun dan dipublikasikan untuk kepentingan REDD+ dan perencanaan pengelolaan hutan gambut di masa depan. • Bekerjasama dengan tim INCAS mendukung Kalimantan Tengah dalam mengestimasi emisi karbon secara historis.
Demonstrasi pembagian manfaat Kegiatan pembagian manfaat meliputi penyelesaian halhal berikut ini: • Pembuatan dan penggunaan Perjanjian Desa antara KFCP dan mitra masyarakat berdasarkan prinsipprinsip Free Prior Informed Consent (FPIC).
• Pengembangan dan aplikasi kerangka safeguards dan mekanisme keluhan. • Peningkatan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program-program berbasis masyarakat dalam hal mata pencaharian, rehabilitasi lahan gambut dan pembangunan masyarakat.
Dukungan kelembagaan REDD+ lokal Dukungan KFCP untuk peningkatan kelembagaan diberikan kepada: • Kelompok Kerja REDD+ Kapuas dalam hal pemahaman yang lebih baik tentang REDD+. • KPHL dalam pengembangan perencanaan dan program aksi bersama masyarakat untuk pengelolaan kolaboratif terhadap sumberdaya lahan gambut. • Pengembangan kehutanan masyarakat termasuk aplikasi hutan desa. • Pendirian Forum Komunikasi Antar Desa (FKAD) • Pengembangan kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan lembaga-lembaga non-pemerintah lokal yang ada di Kabupaten Kapuas.
Ringkasan KFCP menyajikan berbagai alternatif model pembangunan ekonomi berbasis masyarakat untuk lahan gambut yang sesuai dengan tujuan REDD+ melalui pertumbuhan ekonomi, pengurangan emisi, perlindungan hutan gambut yang tersisa, serta rehabilitasi lahan gambut yang rusak. Pengalaman KFCP telah menghasilkan banyak pembelajaran, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor pendukung utama terwujudnya REDD+ seperti fasilitasi dalam kepemilikan tanah, rencana tata guna lahan oleh masyarakat, beberapa faktor penting lainnya, seperti Perjanjian Desa, dan pembuatan panduan teknis kegiatan reforestasi dan pembibitan, pentingnya koordinasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta status kepemilikan dan partisipasi masyarakat dalam program. Melalui kegiatan yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan tentang lahan gambut dan estimasi emisi, KFCP telah menghasilkan database serta temuan-temuan ilmiah yang secara nasional dan internasional sangat penting, yaitu mengenai penurunan permukaan gambut dan faktor-faktor lain terkait dengan dinamika-dinamika lahan gambut dan emisi. Mengingat pelaksanaan KFCP yang sebentar lagi akan berakhir, maka kelanjutan pemantauan lahan gambut dan penelitian oleh lembaga-lembaga penelitian yang berkualitas di Indonesia sangat dibutuhkan. Pemerintah Kapuas bermaksud untuk melanjutkan kegiatan KFCP sebagai bagian dari program REDD+ Indonesia setelah bulan Juni 2014. KFCP berupaya untuk memastikan bahwa aset-aset serta keluaran program KFCP digunakan dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat, pemerintah daerah dan pihak lainnya untuk melanjutkan kegiatan jangka panjang dalam rehabilitasi dan pengelolaan, pengurangan emisi dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi hijau di lahan gambut Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah.