Lapetan

PETA RENCANA POLA TATA GUNA LAHAN DESA LAPETAN

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan |

1

PENGANTAR

A

lbum Peta Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa ini bertujuan untuk memberikan gambaran ke berbagai pihak tentang kondisi lahan terbaru (land existing) dan rencana penggunaan lahan oleh warga dalam jangka panjang.

Penyusunan peta ini difasilitasi oleh Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) melalui kegiatan Pola Tata Guna Lahan Desa (PTGLD). Dalam kegiatan ini, warga memetakan penggunaan lahan, status lahan, dan wilayah rawan banjir dan kebakaran. Berdasarkan kondisi terbaru ini, warga menyusun rencana penggunaan lahan di masa datang.

Perencanaan ini membantu masyarakat melihat potensi sumber daya alam di desa dan menentukan wilayah untuk budidaya, perlindungan hutan dan lahan gambut, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti Hutan Desa, dan memperjelas status lahan. Secara khusus, pola tata guna lahan desa memungkinkan identifikasi batas kawasan hutan dan hutan lindung, dan bagaimana agar hal tersebut dapat disesuaikan dengan pemanfaatan lahan oleh masyarakat.

Peta-peta yang dimuat dalam album ini telah melalui serangkaian kegiatan partisipatif, seperti: konsultasi, diskusi kelompok, Musyawarah Desa, dan diskusi intensif dengan para pihak, terutama Dewan Adat Dayak Kapuas, LSM (Yayasan Tahanjungan Tarung dan Yayasan Petak Danum), serta Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Kapuas, seperti: KPHL Model Kapuas, BAPPEDA, BPMD, Distan TPH, Disbunhut, Dinas PU, BPN, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kapuas, dan Bagian Sumber Daya Alam Setda Kapuas.

Album peta ini terbagi atas 4 bagian, yaitu: (1) peta gambaran umum kawasan perdesaan, meliputi Desa Katimpun, Sei Ahas, Katunjung, Tumbang Mangkutup, Tumbang Muroi, Lapetan, dan Petak Puti di Kabupaten Kapuas, (2) peta Kondisi saat ini/land existing di wilayah Desa Lapetan (peta penggunaan dan status lahan), (3) peta gabungan (overlay) untuk mengkaji rencana penggunaan lahan oleh warga Desa Lapetan, dan (4) peta perencanaan Desa Lapetan.

Album ini diharapkan dapat membantu warga desa, pemerintah, dan pihak-pihak lain untuk mengarahkan sumber dayanya sesuai potensi yang ada di desa.

Album ini masih terbuka untuk perubahan dan penyempurnaan ke depan dengan tetap mempertimbangkan kebijakan pemerintah, dinamika, dan proses yang ada di masyarakat desa.

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan |

3

4

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan

UCAPAN TERIMA KASIH

A

lbum peta ini dapat diselesaikan dengan kontribusi aktif dari:Tim Pola Tata Guna Lahan Desa KFCP (Febrasius Masal, Elba Tri Juni, M. Husaini, Obrien Tinus), GIS KFCP (Fatkhurohman), Tim Teknis Tata Guna Lahan Desa KFCP (Abdul Hamid, Heri Susanto, Ihwan, Mairaji, Mulyadi, Norhadie Karben, Sahpial, Sarianto), Tim Fasilitator Desa KFCP (Murianson, Marsiano, Yusef F. Hadiwinata, Agustinus Leppe, Aris Yohanes, Dena, M. Nasir, M. Rafi’i, Rano Andino, Seno Senjaya, Yeyet Suryatno), Tim Komunikasi IAFCP (James Maiden, Shinta Nurwulan, Stella Pongsitanan, Nanda Aprilia), dan Tim KFCP (Nick Mawdsley, Benjamin Tular, dan Yuliana, Nona Sangbidang).

Kelompok Diskusi Tata Ruang di Kabupaten Kapuas (Adrianson – Disbunhut Kapuas, Ari Sasongko – BPN Kapuas, Bayu Nugroho – KPHL Model Kapuas, Indan Thomas, Syamsu – Dewan Adat Dayak Kapuas, Jaya/Vitrianson – Bagian Sumber Daya Alam Setda Kapuas, Pauzuddin Noor – BPMD Kapuas, Teguh Setio Utomo – Distan TPH). Sibae (Alm) – Kasie Pemerintahan Kecamatan Mantangai, Yanti – Adpum SETDA Kapuas).

Kontribusi yang berharga juga telah diberikan oleh Tim Tata Guna Lahan Desa Lapetan (Andri, Anwar, Desmon T.D., Hiskia, Masdar, M. Jahran, Narang, Nyalung, Sariyanto, Supi, Suwandi, Uges).

Peta dan rencana yang ada di dalam publikasi ini akan diperbaharui sesuai kebutuhan senantiasa kami sempurnakan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: Kepala Desa Lapetan.

Pembuatan publikasi ini didukung oleh Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership (IAFCP) melalui Program Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Desa Lapetan.

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan |

5

DAFTAR ISI Pengantar Ucapan Terima Kasih Istilah dan Definisi Daftar Isi Daftar Tabel, Grafik, dan Gambar GAMBARAN UMUM Peta Orientasi Wilayah dan Batas Desa Peta Sejarah KPHL Peta Elevasi (Ketinggian Lahan) Peta Kedalaman Gambut Peta Perubahan Tutupan Lahan Peta Sejarah Kebakaran Peta Titik Panas Peta Perizinan Peta Usulan Hutan Desa DATA DESA LAPETAN Citra Penginderaan Jauh Peta Penggunaan Lahan Peta Status Pemanfaatan Lahan Masyarakat Berdasarkan Adat Peta Rawan Banjir Peta Bencana Kebakaran ANALISIS Peta Penggunaan Lahan, SK Menteri Kehutanan No. 529/2012, dan Status Lahan Peta Penggunaan Lahan dan Kerawanan RENCANA MASYARAKAT DESA LAPETAN Perencanaan Pola Tata Guna Lahan Desa (PTGLD) Lapetan Peta Perencanaan PTGLD Lapetan Peta Perencanaan PTGLD Per Bidang: - Peta Bidang Kehutanan - Peta Bidang Pertanian, Perkebunan, dan Budidaya Sumber Data & Referensi Lampiran 1. Tabel Klasifikasi Penggunaan Lahan dan Status Lahan

DAFTAR TABEL, GRAFIK DAN GAMBAR Tabel 1. Jumlah Kepala Keluarga dan Populasi Desa per Januari 2014 Tabel 2. Alokasi/Fungsi Lahan Tabel 3. Kedalaman Gambut Tabel 4. Tutupan Lahan Tahun 2010 Grafik 1. Tutupan Lahan Hutan dan Bukan Hutan Grafik 2. Titik Panas dan Siklus Pengelolaan Kebakaran Gambar 1. Transek elevasi Gambar 2. Transek Elevasi Gambut Diagram 1. Alur Kerja Pembentukan dan Pengelolaan Hutan Desa

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan |

7

8

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan

GAMBARAN UMUM

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan |

9

PETA ORIENTASI WILAYAH DAN BATAS DESA

Kegiatan program Kalimantan Forests and Carbon Partnership (KFCP) yang dimulai pada tahun 2009 mencakup tujuh desa, enam desa di kecamatan Mantangai (Mantangai Hulu, Kalumpang, Katimpun, Sei Ahas, Katunjung, Tumbang Muroi) dan satu desa di kecamatan Timpah (Petak Puti) di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Tahun 2012 dilakukan pemekaran di dua desa (Tumbang Muroi dan Katunjung) berdasarkan Perda Kabupaten Kapuas No. 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan 61 Desa di 12 Kecamatan Kabupaten Kapuas.

Pemekaran tersebut menghasilkan dua desa baru, Lapetan dan Tumbang Mangkutup. Hingga saat pembuatan album peta ini, penentuan dan penyepakatan batas desa telah disepakati dalam Lokakarya Kecamatan Batas Desa di kecamatan Mantangai.

Dalam periode perpanjangan program KFCP bulan Juli 2013 hingga Juni 2014, desa Mantangai Hulu dan Kalumpang tidak lagi terlibat karena tidak tercapai kesepakatan dalam Perjanjian Desa antara KFCP dan desa-desa tersebut.

Kegiatan KFCP di desa meliputi perjanjian desa, blocking tatas, reforestasi (pembebasan, pemeliharaan, dan penanaman), pengembangan mata pencaharian, kelembagaan desa, perencanaan desa, hutan desa, pengurangan risiko kebakaran, dan pemantauan (vegetasi, hidrologi, dan gambut).

Tabel 1. Jumlah Kepala Keluarga dan Populasi Desa per Januari 2014 No

Desa

L

P

Total

1

Katimpun

234

425

429

854

2

Sei Ahas

246

478

403

881

3

Katunjung

195

296

263

559

4

Tumbang Mangkutup

110

155

165

320

5

Tumbang Muroi

338

655

645

1300

6

Lapetan

190

348

314

662

7

Petak Puti

401

645

615

1260

TOTAL

10

Jumlah Jiwa

Jumlah KK

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan

1714

3002

2834

5836

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan |

11

PETA SEJARAH KPHL

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kapuas sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No. 247/ Menhut-II/2011 tanggal 2 Mei 2011 mengacu antara lain pada Surat Menteri Kehutanan No. S.486/ Menhut-VII/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Penunjukan Areal Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Antar Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara keruangan, wilayah KPHL yang tertera dalam surat tersebut sama dengan wilayah yang tertera dalam SK Menteri Kehutanan No. 292/Menhut-II/2011 tanggal 31 Mei 2011 dan SK Menhut No. 529/ Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012.

Surat Menhut No. S.486/2010

SK Menhut No. 247/2011

SK Menhut No. 529/2012

SK Menhut No. 292/2011

Tabel 2. Alokasi/Fungsi Lahan Alokasi/Fungsi Areal Penggunaan Lain (APL) Perairan (Badan Air) Hutan Lindung (HL) Kawasan Suaka/Pelestarian Alam (KSA/KPA) Total

12

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan

Blok A (ha)

Blok E (ha)

11,980

1,151

108

305

28,797

64,253

3,542

9,601

44,427

75,310

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan |

13

PETA ELEVASI (KETINGGIAN LAHAN)

Perbedaan ketinggian permukaan tanah/gambut mempengaruhi aliran air (dari hulu ke hilir) dan berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam (SDA).

Permukaan tanah/gambut yang tertinggi terletak di wilayah Desa Petak Puti, sekitar 20,5 meter dari rata-rata permukaan air laut. Pusat-pusat permukiman sepanjang Sungai Kapuas relatif rendah dengan ketinggian di bawah 1 meter dari rata-rata permukaan air laut.

Gambar 1. Transek elevasi

Kondisi tutupan lahan dari Saluran Primer Induk (SPI) di Desa Katunjung ke arah hulu relatif masih lebih baik dibandingkan tutupan lahan dari SPI ke arah hilir.

14

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan |

15

PETA KEDALAMAN GAMBUT

Kedalaman gambut di wilayah kerja KFCP bervariasi antara kurang dari 0,5 meter hingga lebih dari 8 meter.

Dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3. Kedalaman Gambut Kedalaman Gambut ( meter )

Blok A ( ha )

Blok E ( ha )

KFCP ( ha )

< 0.5

4,059

11,623

15,682

0.5 - 1.0

1,780

2,274

4,055

1.0 - 2.0

1,805

4,128

5,932

2.0 - 3.0

1,559

2,249

3,807

3.0 - 4.0

2,010

3,046

5,056

4.0 - 6.0

6,888

11,222

18,110

6.0 - 8.0

23,026

13,791

36,817

3,301

26,977

30,278

44,427

75,310

119,737

> 8.0 Grand Total

Gambar 2. Transek elevasi gambut

Kondisi permukaan gambut dari hulu di wilayah Desa Petak Putih sampai ke Saluran Primer Induk (SPI) di Desa Katunjung relatif masih utuh, sedangkan dari SPI ke arah hilir terbentuk mini kubah gambut akibat adanya kanal-kanal .

16

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan |

17

PETA TUTUPAN LAHAN TAHUN 2010

Peta tutupan lahan tahun 2010 menunjukkan tutupan lahan hutan di Blok E jauh lebih besar dibandingkan Blok A. Tutupan lahan hutan terbesar berada di desa Tumbang Muroi, mencapai hampir 30.000 ha.

Grafik 1. Tutupan Lahan Hutan dan Bukan Hutan

Tabel 4. Tutupan Lahan Tahun 2010 Tutupan Lahan 2010

Blok E

2,927

31,188

Hutan lahan basah sekunder

2,155

32,361

Hutan lahan kering sekunder

1,746

2,554

Lahan terbuka Padang rumput, alang-alang Permukiman Semak dan belukar

66

152

19,546

6,581

34

23

17,205

2,274

Rumput rawa

437

37

Perairan

289

161

44,406

75,331

Jumlah

18

Blok A

Hutan lahan basah primer

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan |

19

PETA SEJARAH KEBAKARAN

Berdasarkan citra satelit Landsat tahun 1990, 1997, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, dan 2009, kebakaran banyak terjadi di Blok A eks PLG, khususnya yang berada di sekitar kanal. Di Blok E, kebakaran banyak terjadi di sekitar jalan trans (rencana jalan dari Mantangai Hulu ke Tanjung Kalanis).

20

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan |

21

PETA TITIK PANAS

Berdasarkan data harian titik panas tahun 2004-2013, terlihat bahwa indikasi kebakaran terjadi secara berulang di lokasi dan bulan yang relatif sama.

Dengan demikian, upaya pengurangan risiko kebakaran sebaiknya dilakukan secara terpadu dalam suatu perencanaan yang menyeluruh. Perencanaan tersebut memperhatikan grafik titik panas dan siklus pengelolaan kebakaran.

Grafik 1. Titik Panas dan Siklus Pengelolaan Kebakaran Analisis

Penanggulangan

Rehabilitasi

Kesiapsiagaan

Pencegahan

Bloking tatas sebagai salah satu upaya mencegah kebakaran

22

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan |

23

PETA PERIZINAN

Sebagai upaya penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut untuk menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6/2013 tanggal 13 Mei 2013 yang melanjutkan Inpres No. 10/2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.

Inpres tersebut antara lain menginstruksikan: 1. Penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB).

2. Penundaan tersebut berlaku bagi penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan gambut, dengan pengecualian diberikan kepada: i. Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan; ii. Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang bersifat vital (geothermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu); iii. Perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku; iv. Restorasi ekosistem.

Di Kecamatan Mantangai, terdapat perizinan antara lain untuk Perusahaan Besar Sawit (PBS): 1.

2.

3.

4.

24

PT UHP (Usaha Handalan Perkasa) PT GAL (Globalindo Agung Lestari) PT GIJ (Graha Inti Jaya) PT RAS (Rejeki Alam Semesta)

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan |

25

PETA USULAN HUTAN DESA

Diagram 3. Alur Kerja Pembentukan dan Pengelolaan Hutan Desa

Hutan Desa merupakan hutan negara yang dikelola oleh masyarakat secara resmi melalui izin hak kelola yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan SK Gubernur.

Warga dapat mengelola dan memanfaatkan hasil hutan non-kayu, melakukan penanaman dan beje, serta jasa lingkungan seperti wisata. Warga harus melindungi hutan dan tidak boleh menebang pohon.

Pengembangan Hutan Desa dilakukan melalui serangkaian kegiatan persiapan yang melibatkan masyarakat desa (sosialisasi, pelatihan, inventarisasi dan identifikasi areal hutan desa, dan lokakarya).

Hutan Desa di Katimpun dan Petak Puti sudah ditetapkan dalam SK Menteri Kehutanan: â&#x20AC;˘ Katimpun: + 3.230 ha (SK Menhut No. 212/Menhut-II/2014) â&#x20AC;˘ Petak Puti: + 7.855 ha (SK Menhut No. 213/Menhut-II/2014) Penetapan Areal Hutan Desa Katunjung masih dalam proses di Kementerian Kehutanan.

Identifikasi lokasi calon Hutan Desa di desa Katimpun

26

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan |

27

28

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan

DATA DESA LAPETAN

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan |

29

CITRA PENGINDERAAN JAUH

Peta citra penginderaan jauh (peta resolusi tinggi) yang digunakan adalah Quickbird High resolution (Multispectral 0.5-0.6m) image.

Peta resolusi tinggi ini diperkenalkan ke desa agar warga bisa melihat penggunaan lahan di wilayah desa. Berdasarkan peta tersebut, warga melakukan deliniasi untuk identifikasi penggunaan dan status lahan, serta rawan bencana.

Proses deliniasi oleh warga menggunakan skala 1:10.000.

Warga Desa Lapetan sedang melakukan deliniasi

30

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan |

31

PETA PENGGUNAAN LAHAN

Terdapat 16 klasifikasi penggunaan lahan di Desa Lapetan (lihat legenda peta).

Sisi Barat Sungai Kapuas dimanfaatkan warga untuk lokasi budidaya, karena tanahnya lebih subur.

Beragam aktivitas dilakukan di sini, seperti berladang, kebun karet, sengon, dan kebun buah. Lahan di bagian barat ini juga banyak dijual kepada investor untuk perkebunan kelapa sawit.

Sisi Timur banyak digunakan untuk kebun karet, kebun campuran (karet dan rotan), dan ladang. Aktivitas di bagian ini hanya sampai batas jalan lintas Kalimantan (Mantangai-Timpah).

Apu-apu di Desa Lapetan

32

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan |

33

PETA STATUS PEMANFAATAN LAHAN MASYARAKAT BERDASARKAN ADAT Terdapat 2 status lahan di Desa Lapetan (lihat legenda peta).

Kaleka berada di sebelah Barat Desa di Bukit Kakan. Pahewan berada di sebelah timur Desa.

34

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan |

35

PETA RAWAN BANJIR

Banjir sering terjadi di daerah permukiman, Pulau Lapetan, Sei Lapehu, Sei Tajuk, Sei Ampah, Danau Ampah, Danau Bunguh, Danau Tajuk, Sei Galinggang, dan Sei Lunuk.

Musim banjir di Desa Lapetan tergantung pada banyaknya curah hujan dari hulu Sungai Kapuas.

Biasanya banjir terjadi pada bulan Februari, April, Oktober dan Desember dengan ketinggian 1-3 meter.

36

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan |

37

PETA BENCANA KEBAKARAN

Kebakaran paling sering terjadi pada bulan Mei hingga Juni. Kebakaran terbesar terjadi pada tahun 2007 mencapai luas 325 hektar.

Umumnya, kebakaran terjadi di hutan campuran, kebun karet, kebun campuran, bahu lakau, semak, padang alangalang, garising, dan hutan mipa.

38

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan |

39

40

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan

ANALISIS

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan |

41

PETA PENGGUNAAN LAHAN, SK MENTERI KEHUTANAN NO 529/2012, DAN STATUS LAHAN Kawasan Lindung menurut masyarakat adalah wilayah yang fungsi utamanya untuk menjaga, melindungi dan melestarikan sumberdaya alam, ekosistem dan mata rantai kehidupan masyarakat yang bergantung dengan hutan serta terbangun erat hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam.

Masyarakat sejak dahulu sudah menggunakan lahan di kawasan lindung untuk kebun karet, kebun campuran, hutan campuran, berburu, mencari gemor, pengumpul madu, mencari rotan alam (ahas, Bajungan) dan mencari ikan.

42

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan |

43

PETA PENGGUNAAN LAHAN DAN KERAWANAN

Jenis lahan yang rawan kebakaran di Desa Lapetan: hutan campuran, kebun karet, kebun campuran, bahu lakau, semak, padang alangalang, garising, purun, dan hutan mipa.

Kebakaran terjadi karena adanya aktivitas masyarakat dalam pembukaan dan pembersihan lahan untuk perkebunan, serta kelalaian masyarakat dan pengguna jalan lintas dalam menggunakan api.

Untuk mengurangi kebakaran yang sering terjadi di tempattempat tersebut, dilakukan upaya penanaman pohon komoditas seperti karet, pantung, gaharu, gemor, dan pohon untuk sumber makanan madu (Taya, Kamasulan, dll).

Untuk mengatasi kerawanan banjir, dilakukan pemilihan komoditas yang tahan lama terhadap banjir (bibit lokal yang tinggi) dan penanaman.

44

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan |

45

46

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan

RENCANA MASYARAKAT DESA LAPETAN

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan |

47

PERENCANAAN POLA TATA GUNA LAHAN DESA (PTGLD) LAPETAN

Perencanaan penggunaan lahan Desa Katimpun diperoleh dari hasil penggabungan (overlay) peta penggunaan lahan dengan: 1. Peta kerawanan 2. Peta penunjukan kawasan lindung (SK 529) Perencanaan tersebut juga mempertimbangkan skenario perubahan ke depan terkait dengan RPJMD dan infrastruktur, penunjukan KPH, pertumbuhan penduduk, degradasi lingkungan, kebijakan global, dan wilayah konsesi pertambangan dan perkebunan.

Perencanaan penggunaan lahan di atas mendapat masukan teknis dari SKPD dan berbagai pihak dalam lokakarya desa. Hasil tersebut kemudian disepakati dalam musyawarah desa (Musdes)yang berlangsung tanggal 27 Maret 2014. â&#x20AC;&#x153;Dengan PTGLD kita mengetahui sebaran/letak kebun masyarakat, tempat mencari ikan, daerah yang sering terbakar, dan mengetahui perencanaan penggunaan lahan masyarakat.â&#x20AC;?

(Ibu Kasmi, Ibu Rumah Tangga)

48

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan

Kegiatan/proses/hasil terkait lokakarya desa

Kegiatan/proses/hasil terkait lokakarya desa

Kegiatan/proses/hasil terkait lokakarya desa

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan |

49

PETA PERENCANAAN PTGLD LAPETAN

Peta perencanaan masyarakat ini disusun berdasarkan visi dan misi desa, serta menyepakati hal-hal berikut: 1. Menyepakati perencanaan pola tata guna lahan desa yang dibuat masyarakat.

2. Mendukung usulan SKPD dan multipihak untuk pemutihan kawasan lindung menjadi APL dari sepadan Sungai Kapuas dan jalan lintas sejauh 5 km.

3.

50

Sepakat untuk menghitung luasan lokasi budidaya perkebunan, pertanian, perikanan, lahan rehabilitasi, dan tanaman holtikultura.

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan |

51

PETA PERENCANAAN PTGLD PER BIDANG PETA KEHUTANAN Kawasan lindung versi masyarakat adalah kawasan perkebunan yang dipelihara,dilestarikan, dan dilindungi dari kerusakan.

Mencakup kawasan hutan, sungai, danau, keramat, pukung pahewan, tempat lebah madu, dan tempat kaleka.

Wilayah yang diusulkan untuk Hutan Desa dan hutan adat berada di Tatas Mangkahai. Wilayah yang diusulkan untuk Hutan Kemasyarakatan berada di Danau Ampah, Bukit Kakan, dan Tatas Tajuk.

Komoditi yang dilindungi adalah komoditi yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti: karet, rotan, holtikultura, buah-buahan, pantung/jelutung, blangiran, prupuk, ramin, meranti, gemor, gaharu, pohon sumber makanan madu, dan berbagai jenis tanaman pohon dan satwa di hutan. Di dalam wilayah hutan juga terdapat beje dan lutu.

52

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan |

53

PETA BIDANG PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN BUDIDAYA

54

•

Kawasan perencanaan pertanian, perkebunan, dan budidaya di Desa Lapetan diperuntukkan untuk ladang, sawah, perluasan kebun karet, kebun campuran (karet, rotan, buah-buahan), perikanan tangkap (beje dan luto), tanaman pangan dan holtikultura

•

Akses jaringan pemasaran memanfaatkan akses jalan darat dan Sungai Kapuas.

•

Wilayah untuk infrastruktu pengairan berada di Tatas Tajuk dan Tatas Mangkahai.

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan |

55

56

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan

SUMBER DAYA DAN REFERENSI

Citra Inderaja RapidEye (No. #3) dan Landsat (#4) (Peta Citra Penginderaan Jauh) Hasil Pemetaan Partisipatif/Musyawarah Desa Lapetan (Peta Data, Analisis, Rencana Masyarakat, dan Usulan Hutan Desa) Instruksi Presiden No. 10 tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 dan Instruksi Presiden No. 6 tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut Landsat â&#x20AC;&#x201C; RSS untuk KFCP, tahun 1990, 1997, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, dan 2009 (Peta Sejarah Kebakaran) LIDAR (Light Detection And Ranging) Surtech untuk KFCP, 15.8.2011 to 15.10.2011 (Peta Elevasi/Ketinggian Lahan) Masterplan Eks-PLG, Inpres No. 6 tahun 2013, PIPIB Ver. 5.0 (Peta Perizinan) Satelit RapidEye RSS untuk KFCP, 22 Mei 2009 dan 21 Juni 2010 (Peta Tutupan Lahan Tahun 2010) Satelit Terra/Aqua (MODIS), unduh dari http://earthdata.nasa.gov/data/near-real-time-data/data/firms/active-firedata (Peta Titik Panas) SK Menteri Kehutanan No. 247/Menhut-II/2011 tanggal 2 Mei 2011 (Peta Sejarah KPHL) SK Menteri Kehutanan No. 292/Menhut-II/2011 tanggal 31 Mei 2011 (Peta Sejarah KPHL, Peta Penggunaan Lahan, dan Peta Status Lahan) SK Menteri Kehutanan No. 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 (Peta Sejarah KPHL) Surat Menteri Kehutanan No. S.486/Menhut-VII/2010 tanggal 20 September 2010 (Peta Sejarah KPHL) SK Menteri Kehutanan No.212/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Katimpun Seluas + 3.230 ha pada Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah SK Menteri Kehutanan No. 213/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Petak Puti Seluas + 7.855 ha pada Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Survei KFCP mengenai Kedalaman Gambut, tahun 2010 (Peta Orientasi Wilayah dan Batas Desa, Peta Kedalaman Gambut) Survei KFCP mengenai Pelacakan dan Penegasan Batas Desa, Mei 2012 dan April 2014 (Peta Orientasi Wilayah dan Batas Desa)

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan |

57

58

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan

LADANG

PERKEBUNAN

KEBUN CAMPURAN

HUTAN LAHAN BASAH

BELUKAR/BAHU

SEMAK

PADANG ALANG-ALANG

RUMPUT RAWA

DAERAH PERTANIAN

HUTAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

JENJANG II

JENJANG I

NO

Apu-Apu

Gerising

Rasau

Kumpai

Purun

Padang Alang-Alang

Semak

Bahu Rambung

Bahu

Hutan Mipa

Hutan Prupuk

Hutan Rangas

Hutan Pantung

Hutan Belangiran

Hutan Mahang

Hutan Campuran

Hutan Galam

Kebun Campuran

Kebun Sengon

Kelapa Sawit

Kebun Karet

Ladang

JENJANG III

AA

Gr

Ru

Kp

Pr

PA

Sm

BR

BH

HMp

HPk

HR

HP

HB

HM

HC

HG

KC

Sg

KS

Kr

Ln

Singkatan

Pengertian

Adalah tanaman air yang biasanya tumbuh secara alami di daerah rawa atau lahan berair.

Rawa gambut yang dominan ditumbuhi tanaman purun.

Lahan berupa tanah mineral yang dominan ditumbuhi alang-alang (imperata cylindrica).

Lahan yang ditumbuhi oleh tanaman perdu (sangkuwuk, kalakai) dan rumput-rumputan.

Hutan atau lahan bekas berladang kemudian yang ditinggalkan/diistirahatkan sementara 3-7 tahun (masa bera) untuk dibuka dan dikelola kembali.

Lahan bekas lokasi berladang.

Lahan gambut dan pasir yang dominan ditumbuhi tanaman Mipa.

Lahan di tepi sungai dan rawa gambut yang dominan ditumbuhi tanaman prupuk (Lophopetalum multinervium).

Lahan di tepi sungai besar yang dominan ditumbuhi oleh tanaman Rangas.

Lahan gambut yang dominan ditumbuhi tanaman jenis pantung/jelutung.

Lahan yang dominan ditumbuhi tanaman belangiran (Shorea Blangeran sp.)

Hutan sekunder yang dominan ditumbuhi tanaman mahang (Macaranga pruinisa).

Lahan yang ditumbuhi oleh berbagai jenis tanaman kelas pohon dan tanaman keras lainnya.

Lahan yang dominan ditumbuhi tanaman galam dan biasanya berada di lahan basah dengan sifat tanah asam.

Lahan yang ditanami dan ditumbuhi oleh berbagai macam jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomi (seperti: rumbia, pisang, nanas, singkong, rotan, karet,sengon, buah-buahan).

Lahan pematang (tanah tinggi) yang ditanami tanaman sengon dan biasanya ditanam di tanah mineral dan gambut tipis.

Lahan yang ditanami tanaman sawit.

Lahan yang dominan ditanami dan ditumbuhi oleh tanaman karet.

Lahan pematang (tanah tinggi) berupa tanah mineral atau gambut tipis yang ditanami padi ladang dan palawija.

LAMPIRAN 1. TABEL KLASIFIKASI PENGGUNAAN LAHAN DAN STATUS LAHAN

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan |

59

Danau

39

SAKA

37

RAWA

TATAS

36

38

ANDEL/HANDEL

35

IRIGASI PERTANIAN

34

30

KANAL

INDUSTRI

29

JARINGAN JALAN

28

33

27

SUNGAI

26

PEMUKIMAN DAN LAHAN BUKAN PERTANIAN

25

TUBUH PERAIRAN

GUMUK PASIR

PERMUKIMAN

32

GOSONG SUNGAI

24

31

LAHAN TERBUKA

DAERAH TAK BERVEGETASI

23

Dn

Rw

Sk

Ts

Ad

IP

Kn

Si

Id

JJ

PTP

PP

PTT

PT

GP

GS

LT

Permukiman tidak padat

Permukiman padat

Permukiman tidak teratur

Permukiman teratur

Cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air dan dikelilingi oleh tanah pematang/tanah tinggi.

Tanah gambut yang selalu tergenang air (dalam bahasa setempat dikenal dengan “napu dan tayap”).

Sungai kecil/anak sungai yang tidak terlalu panjang dan berada di tepi sungai besar.

Galian saluran air yang berukuran relatif kecil dan rata-rata memliki panjang kurang lebih 5 km.

Dipergunakan untuk akses mendapatkan dan mengangkut hasil hutan kayu dan non kayu.

Saluran air yang dibuat secara manual/tenaga manusia untuk pertanian dan transportasi.

Saluran air untuk pertanian yang dibuat secara mekanis.

Saluran air buatan yang berukuran cukup besar dan dibuat secara mekanis. Berfungsi sebagai pengairan dan transportasi.

Tubuh perairan yang terbentuk secara alami dan tidak beraturan.

Lokasi Industri beroperasi seperti sawmill dan bandsaw.

Jalan adalah jaringan transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya.

Permukiman yang jarak antar satu rumah dengan lainnya tidak rapat.

Permukiman yang jarak antar satu rumah dengan lainnya sangat rapat.

Permukiman yang tidak memiliki perencanaan terkait dengan pola tata ruang permukiman.

Permukiman yang sudah memiliki perencanaan terkait dengan pola tata ruang permukiman.

Gundukan atau hamparan pasir sisa limbah penambangan pasir dan emas.

Daerah berpasir di pinggiran sungai yang terlihat pada musim kemarau.

Lahan terbuka yang sangat sedikit ditumbuhi tanaman karena terbakar, kegiatan lain atau sulit untuk ditumbuhi tanaman.

60

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan

53

52

51

50

49

48

47

46

45

43

42

41

40

Pahewan

Tempat Keramat

Sandung

Petak Kubur/Umbuh

Sepan

Kaleka

Lutu

Beje

Jalan Manjarat

Baruh

Tajahan

Jakatan

Tanggiran

KLASIFIKASI STATUS TANAH ADAT

Pahewan

Tempat Keramat

Sandung

Petak Kubur/Umbuh

Sepan

Kaleka

Luto

Beje

Jalan Manjarat

Baruh

Tajahan

Jakatan

Tanggiran

PHn

Krm

Sdg

PKr

Spn

Klk

Ltu

Bje

JMt

Brh

Tjh

Jkt

Tgr

Hutan yang dikeramatkan dan dipercaya oleh masyarakat adat sebagai tempat tinggal mahluk gaib serta dilindungi secara adat.

Tempat yang dikeramatkan dan dipercaya sebagai tempat tinggal roh halus.

Bangunan tempat menyimpan tulang belulang setelah upacara Tiwah (upacara mengantar roh orang meninggal menuju Lewu Tatau/Surga).

Lokasi pekuburan

Sumber mata air yang mengandung garam dan mineral tempat berkumpulnya binatang liar.

Bekas permukiman atau kebun yang ditinggalkan dan masih terdapat tanaman budidaya dan situs lainnya.

Lokasi untuk mencari ikan yang berbentuk lubang besar bekas kayu tumbang di dalam hutan yang masih baik.

Kolam buatan untuk jebakan ikan di daerah yang sering tergenang/banjir.

Jalur perlintasan binatang buruan ( babi hutan, rusa, dan binatang lainnya) tempat memasang jerat/perangkap.

Tempat mencari ikan yang merupakan bekas lahan terbakar atau kayu tumbang.

Tempat yang digunakan untuk ritual mendapatkan petunjuk dengan kepentingan tertentu (seperti membuka ladang, pemukiman, perang, dll)

Tempat di pinggir sungai yang berfungsi sebagai pelabuhan dan tempat bertambat sementara.

Pohon besar yang dipelihara untuk bersarangnya lebah madu (bajanyi).

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan |

61