Kendari Pos (13 Desember 2011)

Selasa, 13 Desember 2011

http://www.kendarinews.com

Tahun XVI Edisi 38-Harga Eceran Rp. 3.500,-

Era Kebangkitan Kedua ICMI di Kendari

M Djufri Rachim

IKATAN Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) berdiri 7 Desember 1990. Prof. Dr. –Ing. Baharuddin Jusuf Habibie sebagai Ketua Umum ICMI pertama mengatakan keberadaan ICMI tidak berarti hanya memperhatikan umat Islam, tetapi mempunyai komitmen memperbaiki nasib seluruh bangsa Indonesia, karena itu juga

merupakan tugas utama.

ICMI kembali menegaskan komitmen tersebut melalui Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) di Kendari selama tiga hari (9-11/12/2011).

Sehingga tidak berlebihan bila dikatakan bahwa Silaknas ICMI di Kendari adalah sebuah momentum untuk kebangkitan kedua ICMI setelah kelahirannya di Malang, Jawa

Timur, 21 tahun silam.

Hal tersebut tergambar dari tema yang diusung, Hijrah MORAL untuk kebangkitan INDONESIA. Kata Moral Indonesia sengaja ditonjolkan sebagai penegasan, ditulis dengan huruf kapital pada berbagai spanduk, baliho, sampul makalah, latar depan forum tempat Silaknas berlangsung, dan lainnya.

Kursi Wa Ode di DPR Aman KUTIPAN “Pemprov Sultra mengalokasikan rata-rata Rp 2 miliar lebih untuk tiap kabupaten, itu diluar anggaran block grant untuk desa. Ini salah satu yang kami pertanyakan ke eksekutif. Banyak sekali jalur-jalur jalan propinsi yang membutuhkan perbaikan dan pengaspalan, justru dananya tidak disiapkan. Dari Rp 2 triliun lebih APBD, hanya Rp 600 Miliar yang dialokasikan untuk belanja publik, dan Rp 1 triliun lebih untuk belanja aparatur, termasuk di dalamnya gaji pegawai"

Firdaus Tahrir Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sultra

HUMANIORA

Komando Senam Pagi

Jakarta, KP Kursi Wa Ode Nurhayati (WON) di DPR dipastikan aman.

Meski berstatus tersangka dalam kasus mafia anggaran Dana Percepatan Infrastruktur Daerah (DPID) tahun 2011, DPP PAN tidak akan memberlakukan pergantian antar waktu (PAW) sebelum ada kekuatan hukum yang tetap.

Kepastian ini disampaikan Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugito kepada Kendari Pos di Jakarta, Senin (12/12), kemarin. Ia mengatakan DPP PAN tidak akan menjatuhkan sanksi apapun sebelum ada putusan yang berketetapan hukum menyebutkan WON bersalah. “Tidak ada sanksi sebelum ada putusan tetap (pengadilan). Sejauh ini, akan diberi-

Dua Kader Golkar Terseret Kasus Wa Ode Jakarta, KP Kasus Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) yang menetapkan politisi Partai Amanat Nasional Wa Ode Nurhayati sebagai tersangka, ternyata juga berimbas ke Partai Golongan Karya. Setidaknya satu anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar dan satu Ketua Sayap Partai Golkar terseret dalam kasus itu.

Satu anggota Fraksi Partai Golkar yang diduga kuat disebut Wa Ode adalah mantan Wakil Ketua Badan Kehormatan, Nudirman Munir. Dalam akun twitternya, Wa Ode menyebut

Baca KURSI di Hal. 7

Nudirman Munir

68 Persen APBD Sultra Tidak Jelas Firdaus Tahrir : Saking Tidak Jelasnya, Dialog Bersama Tokoh-pun Dianggarkan Rp 3,5 Miliar, Biaya Mencari Penyanyi Kasidah Rp 200 Juta.

Kendari, KP Daerah-daerah di Sultra yang infrastrukturnya tertinggal jangan banyak berharap bisa ada perubahan siginifikan tahun depan. Pemprov Sultra sangat sedikit mengalokasikan anggaran untuk belanja publik dan membiayai pembangunan yang

Baca APBD di Hal. 8

Ani Yudhoyono

Baca KADER di Hal. 7

Hijrah adalah sebuah usaha (ikhtiar) untuk melakukan perbaikan sekaligus peningkatan kualitas hidup dan kehidupan insani, dan moral menyangkut baik buruknya perbuatan. Bagi ICMI dan juga seluruh masyarakat yang komitmen dengan Al-Islam sebagai

Baca ICMI di Hal. 2

Gratifikasi Asmara di KPK Jakarta, KP Mabes Polri mengaku siap menerima kembali Komisaris Polisi (kompol) RBS, yang disebut memiliki hubungan khusus dengan politisi Partai Demokrat Angelina Sondakh jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembalikannya ke Polri. Namun demikian Polri masih menunggu kebijakan resmi yang dikeluarkan KPK terhadap RBS. “Sampai saat ini kami masih menunggu surat dari KPK. Kalau memang dikembalikan, apa pertimbangannya.

Sehingga nantinya kita bisa melangkah. Sebelum ada penjelasan resmi dari KPK, kita belum bisa melangkah,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen (pol) Saud Usman Nasution di Mabes Polri Jakarta, kemarin.

Nantinya tambah Saud pihaknya baru akan mengambil keputusan setelah KPK mengambil tindakan resmi. Alasannya saat ini status RBS merupakan anggota Polri yang diperbantukan di KPK sehingga seluruh pertanggungjawaban jika terjadi pelanggaran terletak di KPK. “Ya, namanya dia personil kita, akan kita terima. Itu kan anggota kita kan, mana mungkin kita suruh pulang,” imbuhnya.

Seperti diketahui kabar kedekatan Angie dan Kompok RBS meneruan pekan lalu. Ini kemudian dikaitkan dengan independensi penyidik KPK yang tengah menangani dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet Sea Games Palembang dengan tersangka rekan Angie di Partai Demokrat M Nazarudin. (zul)

Mereka Bukan Banci, Mereka Berkelamin Ganda

IBU Negara Ani Yudhoyono nekat mengomando senam pagi yang diikuti ribuan anak PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di TMII, Jakarta kemarin (12/12). Ani nekat memimpin senam, padahal dia mengenakan setelan jarik berwarna merah tua. Tak pelak, gerakan-gerakan istri Presiden SBY itu kalah lincah dibanding gerakan anak-anak PAUD. Ani secara khusus menjadi bintang dalam gelaran Gebyar PAUD Indonesia itu. Memimipin senam dengan gerakan terbatas karena mengenakan jarik, mengundang tawa ribuan pengunjung lainnya. Diantaranya ketika gerakan goyang pinggul. Tapi, Ani tetap percaya diri mengomando senam pagi sampai selesai.

"Baru sekali ini saya senam pakai jarik. Gerak saya terbatas, tapi cukup berkeringat," tutur perempuan bernama asli Kristiani Herrawati itu seusai senam.

RIASAN dan pakaian perempuan yang dikenakan oleh Siti Maemunah selama ini tidak bisa menutupi maskulinitas perkembangan fisiknya. Badannya menjadi kuat. Dadanya tegap dan bidang karena payudaranya tidak tumbuh serta jakunnya kian kentara tumbuh. Suaranya juga terdengar semakin berat.

Warga Kelurahan Sembungharjo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, berusia 19 tahun itu juga tidak pernah mengalami menstruasi.

Yang paling menyiksanya adalah libido. Dia

Baca SENAM di Hal. 7

Baca BERKELAMIN di Hal. 7

Kasus orang-orang berkelamin ganda dan upaya mereka mendapat pengakuan hukum terus bermunculan di penjuru tanah air.

Sehari-hari mereka harus menghadapi banyak ketidakadilan.

ADIT/RADAR SEMARANG

M. Abdul Aziz, adik Joy memegang foto kakaknya saat masih menjadi perempuan (kanan). Joy alias Siti Maemunah, saat menjalani sidang di pengadilan negeri semarang beberapa waktu lalu (kiri).

2

Kendari Pos |Selasa, 13 Desember 2011

Miranda Goeltom Harus Dijadikan Tersangka

Miranda Goeltom

Jakarta, KP Kuasa hukum tersangka suap cek pelawat Nunun Nurbaetie, Ina Rahman, menyebutkan pihak yang bertanggungjawab dalam kasus itu adalah mantan Deputi Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom. Bahkan, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Miranda sebagai tersangka.

“Ya iyalah, kan kasus ini untuk memenangkan beliau (Miranda, red), kenapa hanya ibu (Nunun, red) yang jadi tersangka beliau tidak. Harus dong jadi tersangka,” kata Ina kepa-

da wartawan, Senin (12/12), saat tiba di KPK. Menurutnya, masalah keterkaitan dengan Miranda, sama dengan statemen yang diucapkan Adang, suami Nunun, ketika menggelar konprensi pers.

“Memang secara faktanya untuk pemenangan beliau (Miranda, red) Tapi, saat ini ibu justru menjadi korban, ibu justru yang menjadi bulan-bulanan,” ujar Ira. “Semoga dengan pemeriksaan hari ini, bisa terkuak siapa semestinya yang bertanggungjawab atas kasus

ini,” tambahnya.

Apa keterangan Nunun akan diarahkan ke Miranda” Ina mengatakan, keterangan ibu tidak akan diarahkan dan tidak akan mengarahkan.”Ibu akan bicara apa adanya berdasarkan fakta, yang dia ingat, alami dan dia tahu,” pungkasnya.

PDIP Minta KPK Tidak Korbankan Nunun Anggota Komisi III DPR RI dari FPDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari menegaskan bahwa kebenaran akan terungkap dengan tertangkapn-

ya tersangka kasus suap pemilihan Deputi Senior Bank Indonesia, Nunun Nurbaeti.

“PDIP dan masyarakat tentu mengharap kebenaran akan terbuka setelah penangkapan ibu NN,” tegas Eva, di Jakarta, Senin (12/12).

Eva menambahkan, vonis bersalah atas para penerima cek pelawat (Travellers Cheque) akan fair apabila Nunun mengklarifikasi dengan benar.

“Bahwa memang TC yang diberikan adalah suap. Ini yang harus diklarifikasi,” tegasnya.

Meski demikian, lanjut dia,

pernyataan Agus Condro bahwa NN itu hanya titipan perlu jadi bahan penyidikan. “Jika benar titipan, oleh siapa dan untuk tujuan apa,” tegas Eva dengan nada tanya.

Anak buah Megawati Seokarnoputri itu menambahkan, jika penyuapan benar untuk memenangkan Miranda S Goeltom, maka penyidikan harus menemukan kontra prestasi apa yang diberikan Miranda S Goeltom dalam posisi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

“KPK III harus bekerja keras

karena ibu NN dapat menjadi pembuka kotak pandora kasus traveller cheque dan sangat mungkin bisa memberikan dampak domino bagi kasus big fish lainnya seperti Bank Century, mengingat posisi bu Miranda saat itu,” kata dia.

Kewajiban KPK III adalah membuka kebenaran yang merupakan hak semua orang.

“Jangan sampai bu NN dikorbankan demi menutup terbukanya kebenaran yang paling esensial. Jangan ada drama di awal masa kerja KPK III,” kata Eva. (fir/boy)

bagian ternyata adalah pengacara yang bersangkutan.

Selain melakukan pemerasan, para oknum penegak hukum kerapkali tidak memberikan kepastian hukum kepada yang bermasalah. “Mestinya orang yang bermasalah hukum segera dituntaskan masalahnya, bisa mendapatkan kepastian hukum,” kata Jimly yang mengaku pernyataan tersebut juga kerap disampaikan pada perwira polisi saat mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, PTIK. Meski demikian, tentu saja, tidak sedikit polisi dan jaksa yang bermental baik dan benar-benar mau menegakkan hukum. Karena itulah ICMI sebagai organisasi Islam terbesar, harus mengambil peran menghentikan praktik-praktik oknum penegak hukum sekaligus mendorong terciptanya penegakkan supremasi hukum.

ICMI harus mendorong terciptanya penanganan masalah hukum yang tuntas dan memberi kepastian hukum pada

masyarakat.

Praktek tidak terpuji yang terjadi lainnya juga diungkapkan Mantan Presiden RI Baharuddin Jusuf Habibie bahwa bangsa Indonesia cenderung berorientasi jangka pendek ketimbang menempuh kerja keras dan menghargai proses dalam mengelola sumberdaya alam. Orientasi jangka pendek juga menyebabkan merajalelanya korupsi.

“Bangsa kita selalu berorientasi jangka pendek daripada jangka panjang, berorientasi jalan pintas ketimbang kerja keras, berorientasi pendapatan daripada jam kerja, berorientasi pada pengerukan sumber daya alam daripada mengembangkan sumber daya manusia dan sebagainya,” kata Habibie dalam pidato pembukaan Silaknas ICMI, Jumat malam (9/12).

Akibat penyakit orientasi itu terjadi korupsi di mana-mana.

Mereka ingin cepat-cepat kaya tanpa mau peduli dengan keadaan orang lain yang menderita dan sengsara akibat perilaku yang korup. Konyolnya, dalam kondisi bangsa yang demikian itu, penyelenggara bangsa lebih suka membangun citra ketimbang membangun karya nyata yang bisa melepaskan bangsa ini dari berbagai penyakit tersebut, padahal diperlukan kepedulian atas keadaan lingkungan sekitar.

Dalam Ceramah bertajuk “Hijrah Moral untuk Kebangkitan Bangsa Indonesia” itu, Habibie mengatakan Indonesia memiliki kekayaan alam yang

melimpah tapi kenyataannya hidup miskin, memiliki kekuatan tapi lemah, memiliki keindahan alam tapi buruk, memiliki sumber daya manusia yang besar tapi kerdil.

“Kita hanya kuat unjuk rasa, bertindak anarkhis, teriak-teriak tidak karuan, membuat kementar ini komentar itu, tapi tidak kuat mengelola kekayaan alam dan menghadapi tantangan globasasi. Mengapa, karena energi kita sudah habis digunakan teriak-teriak dan bertindak anarkhis,” kata Habibie.

Berangkat dari hal-hal di atas, lalu kemudian Silaknas ICMI 2011 melahirkan Piagam Kendari yang ditandatangani Ketua Dewan Kehormatan Prof. Dr. Ing. B.J Habibie, Ketua Dewan Pakar Prof. Dr. Jimliy Asshiddiqie, SH, Ketua Dewan Pakar Ir.M. Hatta Rajasa, Ketua Presidium Dr.-Ing.Ilham A. Habibie, MBA, Gubernur Sulawesi Tenggara H. Nur Alam, SE dan Ketua ICMI Orwil Sultra Prof.

Dr. H. Yusuf Abadi. Intinya mengajak segenap komponen bangsa, khususnya para pemimpin di Indonesia melakukan “hijrah moral” untuk lima hal.

Pertama, menjadikan agama dan Pancasila sebagai basis kekuatan moral dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Kedua, membangun sistem politik yang beradab. Ketiga, menata dan menegakkan sistem hukum. Keempat, membangun tata perekonomian nasional yang konsisten berpihak pada rakyat kecil. Dan kelima mengembangkan sistem pendidikan berintegritas, berkarakter, dan berbudaya dalam pemanfaatan IPTEK. Imbauan moral “Piagam Kendari” tersebut sekaligus menandai bangkitnya kembali ICMI dalam berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Bukankah begitu?(*)

Piagam Kendari Mengajak untuk Hijrah Moral ICMI .......................... keyakinan dan pondasi hidup maka moral harus dipentaskan dalam keseharian yang juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari nilai-nilai Islam yang sempurna (akhlaqul karimah).

Menurut Anggota Dewan Pakar ICMI Orwil Bogor, H. Fri Suhara, hijrah moral harus dimaknai sebagai sesuatu yang akan diberikan dan dipersembahkan bagi kebangkitan Indonesia, maka sejatinya harus dimaknai sebagai kebangkitan umat Islam yang menjadi penghuni mayoritas NKRI. Sehingga dengan inspirasi hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah yang masyarakatnya heterogen (seperti Indonesia) dengan kepentingan berbedabeda, namun semuanya bisa hidup berdampingan dalam kebersamaan —kecuali masalah aqidah, tanpa harus menyebut satu persatu fakta dan data dari kemerosotan moral anak

bangsa ini harus dijadikan bahan muhasabah (intropeksi diri) dan kemudian kita mujahadah (bersungguh-sungguh dalam tobat kepada Allah dan menjauhi laranganNya) serta bersungguh-sungguh melakukan kebaikan diri melalui hijrah moral sebagai prasyarat bagi kebangkitan umat yang bermakna kebangkitan bangsa.

Komitmen perbaikan moral bangsa tersebut lantas ditegaskan ICMI pada sidang-sidang pleno yang menghadirkan berbagai tokoh popular pada hari kedua pelaksanaan Silaknas, Sabtu (10/12/2011). Tema pertama, moral ekonomi dalam praktek: Keadilan dan ekonomi biaya tinggi disampaikan oleh Prof. Dr. Didin S. Damanhuri dan Dr. Sugiharto, SE, MBA. Kedua, moral hukum: Etika peradilan dan mafia hukum oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dan Hidayat Sarbini.

Ketiga, moral politik birokrasi, politik uang dan politik kebijakan disampaikan Dr. Yudi Latief, Drs. Priyo Budi Santoso

dan Prof. Dr. Arifuddin Ahmad, MA. Serta tema keempat mengenai moral pendidikan dalam kompetensi global yang dipresentasekan mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. H. Fasli Djalal, MA dan Prof. Dr. Abdullah Alhadza, MM (mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari).

Salah satu kasus moral yang urgent untuk diperbaiki adalah di bidang hukum. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie memberi contoh bahwa di negeri ini orang tersandung hukum bukannya dibantu menyelesaikan masalahnya tapi justru diperas harta kekayaannya oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Pemeras pertama orang yang bermasalah hukum adalah oknum polisi yang menangani kasus tersebut. Sejak awal kasus seseorang ditangani polisi, sudah mulai diperas. Saat berkas acara pemeriksaannya dilimpahkan ke kejaksaan, mulai diperas lagi oleh oknum

aparat kejaksaan. “Di kejaksaan memerasnya lebih lama, sehingga yang didapat kejaksaan dari orang yang diperas tersebut kurang lebih sama dengan yang didapat polisi,” kata Jimly disambut tawa 500an peserta Silaknas yang hadir dari 26 organisasi wilayah ICMI dalam dan luar negeri.

Lanjut Jimly, setelah berkas acara pemeriksaan tersangka diserahkan ke pengadilan, yang bermasalah kembali diperas oleh oknum aparat di pengadilan sehingga saat kasusnya disidang, yang bersangkutan tinggal tulang. Kendati tinggal tulang namun masih bisa disedot karena masih ada sumsumnya.

“Hakim pengadilan kemungkinan tidak tahu menahu dengan pemerasan ini, karena melalui panitera. Apakah uang hasil perasan sampai ke tangan hakim, itu tidak jelas,” katanya. Ketika para pelaku pemerasan ini melakukan pertemuan mendiskusikan hasil pemerasan, yang terbanyak mendapat

4

Kendari Pos |Selasa, 13 Desember 2011

-Survey Cagub Golkar DiragukanBikin Survey Sendiri Mi Palee -WON Siap Bongkar Mafia AnggaranKenapa Baru Sekarang…? Terlambat Ko De’ -Kejari Raha Didesak Eksekusi Ahmad GamsirJangan Mi Diharap Kasiaan…..Berdoa Saja!

Hijrah Moral di Hari Anti Korupsi SILATURAHIM kerja nasional (Silaknas) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang digelar di Kota Kendari, pekan lalu, membawa pesan moral yang begitu dalam. Pesan itu adalah hijrah moral untuk pembangunan bangsa. Bagi kaum muslimin hijrah berarti perpindahan dari suatu kondusi yang kurang baik ke yang lebih baik.

Dikisahkan bahwa, saat Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin mengalami tekanan yang begitu hebat dari kaum kafir qurais di Kota Mekkah, maka Rasulullah melakukan hijrah di Kota Madinah. Di Madinah, Muhammad Rasulullah melakukan syiar Islam. Sejarah kemudian mencatat Rasulullah kembali ke Kota Mekkah setelah suasana kondusif.

Bagaimana dengan hijrah moral? Bila melihat makna tersebut secara sederhana bisa diterjemahkan sebagai perubahan sikap mental dari yang kurang baik ke arah yang lebih baik, perubahan wawasan dari sempit ke arah yang lebih besar dan konprehensif, dan perubahan jiwa dari pribadi yang rendah diri karena ketidakmampuan dan ketidak percayaan diri menjadi pribadi bermartabat dan berdaya saing.

Hijrah moral diperlukan dan harus dilakukan agar kita tidak seperti pribahasa “seperti katak dalam tempurung”.

Kebanyakan kita sering merasa cukup, cepat puas dan menyombongkan pengetahuan, materi, pangkat dan kedudukan yang diperoleh, padahal apa yang dimiliki itu belum seberapa.

Oleh karena itu, hijrah moral dalam berbagai aspek haruslah dilakukan agar kita menjadi pribadi dan menjadi warga bangsa yang percaya diri, bermartabat dan berdaya saing.

Apabila pribadi-pribadi di bangsa ini melakukan hijrah moral secara paripurna tentu akan menjadikan bangsa ini menjadi lebih maju, kuat dan disegani negara-negara lainnya.

Salah satu penyakit bangsa yang dianggap paling kronis dewasa ini adalah penyakit korupsi yakni, pencurian atau perampokan uang negara untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongannya saja. Pemanfaatan kekayaan alam hanya untuk kepentingan pribadi, oknum penguasa dan koorporasi tertentu tanpa memberikan hak-hak negara, hak-hak daerah dan hak-hak masyarakat dalam proporsi yang adil juga bisa dikategorikan melakukan kejahatan korupsi.

Dewasa ini pengertian korupsi juga sering dibiaskan dengan korupsi waktu, dll, yang tanpa disadari membuat hekekat korupsi sebagai pencurian dan perampokan uang negara menjadi bias, sehingga para pelaku korupsi menjadi tidak terbebani dengan predikat koruptor yang disandangnya.

Penyakit bangsa ini tentu memerlukan penanganan khusus dan serius yang harus dilakukan secara dini, sehingga tak mengurita di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang mayoritas penganutnya beragama Islam. Dalam kaitan itulah silaknas ICMI yang mengambil tema “hijrah moral” menjadi menarik karena dilaksanakan bertepatan di pekan peringatan anti korupsi.

Pesan hijrah moral menjadi harapan baru dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa, terkhusus dalam penangan korupsi. Berbagai cara dan metode antisipasi dini yang dilakukan para penyelenggara negara selama ini ternyata tidak cukup efektif untuk mencegah korupsi. Katakanlah, kampanye kantin kejujuran hingga ke sekolah yang tentu saja tidak akan berlangsung efektif di tengah rendahnya keteladanan. Bagaimana mungkin menuntut orang bersikap jujur, sementara keseharian orang dipertontonkan dengan perilaku korupsi yang tidak tertangani dengan bagus oleh penegak hukum itu sendiri.

ICMI telah memukul gendang di tengah rendahnya keteladanan. Agar bunyinya terdengar nyaring sehingga menyerap ke sanubari yang berdampak pada perubahan sikap mental, perilaku, pola pikir dan pola tindak, diperlukan sebenarbenarnya cendekia.

Tidaklah seseorang cendekia sejati bila hanya tercatat sebagai anggota organisasi tertentu, bukanlah seorang cendekia bila ilmunya hanya seperti menara gading, bukanlah cendekia bila ia hanya menumpuk-numpuk hartanya, hanya sibuk dengan jabatan dan kedudukannya sendiri, tetapi seorang cendekia adalah seseorang yang bisa berbagi dari apa yang dimilikinya.

Bila ia memiliki ilmu, maka ilmunya dibagi dan ditularkan kepada orang lain. Memiliki harta maka harta itu dibelanjakan dan dimanfaatkan untuk memberdayakan orang-orang di sekitar agar bisa terbebas dari kemiskinan. Memiliki pangkat, jabatan dan kekuasaan, maka semuanya akan digunakan sebagaimana seharusnya, sehingga memberikan rasa aman, nyaman dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Bila ICMI telah menabuh gendang hijrah moral, alangkah naifnya bila sebagai warga bangsa kita tidak ikut larut di dalamnya. Dalam artian, larut melakukan perubahan ke arah yang lebih rajin, lebih ulet, lebih baik, lebih maju, lebih bermartabat, lebih berkemampuan. lebih sejahtera dan maju.

Insya Allah, bila kita mau melakukan hijrah moral secara paripurna, maka bukan saja kita akan sukses menghapus predikat sebagai negara yang paling korup di dunia tetapi juga menjadi bangsa yang maju, bangsa yang kuat dan bisa berdaya saing di tengah era globalosasi dewasa ini. (***)

Urgensi Wajib KLHS dalam RTRWP Sultra 2011-2031 Prolog Dalam dua dekade terakhir ini berbagai aktivitas sosial, ekonomi dan budaya manusia di bumi telah berada pada taraf yang membahayakan karena daya dukung dan daya tampung kehidupan mulai terlampaui. Indonesia sebagai mega biodiversity dan paru-paru dunia juga tidak luput pula dari bayang-bayang terlampauinya kapasitas produksi dengan kebutuhan.

Kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan di Indonesia boleh dikatakan telah berlangsung dalam kecepatan yang melampaui kemampuan untuk mencegah dan mengendalikan degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu produk penting modernisasi ekologi era 1990an untuk memperbaiki politik dan tata kelola lingkungan hidup, dengan fokus utama: mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada aras pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada aras kebijakan, rencana dan program pembangunan.

Apa itu KLHS ?

Menurut DEAT dan CSIR (2000), KLHS adalah proses mengintegrasikan konsep keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Selanjutnya, menurut Brown dan Therievel (2000), KLHS adalah suatu proses yang diperuntukan bagi kalangan otoritas yang bertanggung jawab atas pengembangan kebijakan (pemrakrasa saat formulasi kebijakan) dan pengambil keputusan (pada saat persetujuan kebijakan) dengan maksud untuk memberi pemahaman holistic perihal implikasi sosial dan lingkungan hidup dari rancangan kebijakan, dengan fokus telaahan diluar isu-isu yang semula merupakan faktor pendorong lahirnya kebijakan baru.

Sedangkan definisi KLHS menurut UUPPLH 32/2009 adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Ada dua faktor utama yang menyebabkan kehadiran KLHS dibutuhkan saat ini di berbagai belahan dunia: pertama, KLHS mengatasi kelemahan dan keterbatasan AMDAL, dan kedua, KLHS merupakan instrumen yang lebih efektif untuk mendorong pembangunan berkelanjutan

Oleh : Irfan Ido, SP., M.Si* Potret KLHS dalam RTRWP di Indonesia Hingga saat ini, dari 33 propinsi di Indonesia, baru 17 provinsi yang telah mendapat persetujuan subtansi teknis dari Kementerian PU. Dari jumlah tersebut 9 propinsi sudah menetapkan RTRW-nya dalam perda. Tujuh provinsi tersebut yaitu, Sulawesi Selatan, Bali, Lampung, DIY, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Gorontalo dan DKI Jakarta. Sisanya 8 provinsi dalam proses persetujuan Raperda di Departemen Dalam Negeri, sedangkan sejumlah 16 provinsi termasuk Sulawesi Tenggara masih dalam tahapan penyusunan dan penyerahan dokumen rencana tata ruang ke DPR RI. UUPPLH 32/2009 mengamanatkan perlunya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan/ atau kabupaten/kota agar prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Penerapan KLHS dalam RTRWP masih memenuhi kendala yuridis karena sampai ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang KLHS belum ditetapkan.

Untuk mengantisipasi kendala yuridis tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 660/ 5113/SJ dan Nomor 04/MENLH/12/ 2010 tentang Pelaksanaan KLHS dalam RTRW dan RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan KLHS didasarkan pada pedoman yang terdapat dalam SEB tersebut dengan menggunakan metode instrumen cepat (quick appraisal) dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan penyusunan RTRWnya.

Ada beberapa Provinsi yang telah selesai membuat KLHS RTRWPnya antara lain: Propinsi DKI Jakarta dan Propinsi Gorontalo. Akan tetapi, menurut pandangan Jaringan Advokasi Tambang/JATAM (2011) bahwa KHLS Propinsi Gorontalo yang telah dilakukan masih bersifat normatif karena hanya dilakukan sebatas kajian data sekunder dari beberapa instansi terkait.

Kemudian, penyusunan KLHS Propinsi Gorontalo mengabaikan partisipasi publik dimana seharusnya masyarakat memiiki ruang untuk me-

Urgensi KLHS dalam RTRWP Sultra 2011-2031 RTRWP Sultra sebagai sebuah dokumen perencanaan yang menyangkut aspek keruangan perlu diberikan muatan pertimbangan aspek lingkungan hidup yang berkelanjutan agar proses dan manfaat dari pembangunan dapat terlaksana secara optimal dan lestari.

Pada prinsipnya, proses KLHS harus dilakukan terintegrasi dengan proses perencanaan tata ruang.

Beragam kondisi yang mempengaruhi proses perencanaan tata ruang menyebabkan integrasi tersebut bias dilaksanakan dalam 2 (dua) cara, yaitu: (1) Penyusunan dokumen KLHS untuk menjadi masukan bagi RTRW atau Kebijakan Rencana Program (KRP) tata Ruang; dan (2) Melebur proses KLHS dengan proses penyusunan RTRW atau KRP tata ruang.

Urgensi penerapan KLHS dalam RTRWP Sultra 2011-2031 adalah: - Pertama, menyempurnakan RTRWP Sultra dengan memberi muatan pertimbangan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan, serta mempertimbangkan program-program pembangunan Kabupaten dan Kota.

- Kedua, membangun sinergitas kebijakan, rencana dan program antara RTRW Propinsi dan RTRW Kabupaten/kota sekaligus menjadi landasan atau platform bagi RTRW Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tenggara.

- Ketiga, bermanfaat dalam meningkatan efektivitas pelaksanaan analisis mengenai dAmpak lingkungan hidup (AMDAL) dan atau instrument pengelolaan lingkungan lainnya.

- Keempat, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan dan kerja sama lintas batas wilayah administrasi.

- Kelima, memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam suatu wilayah (bio-region/bio-geo-region).

- Keenam, memberi perlindungan terhadap asset-asset sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna menjamin berlangsungnya pembangunan berkelanjutan, Berdasarkan Pasal 16 UU PPLH 32/ 2009, KLHS dalam RTRWP Sutra mesti memuat kajian-kajian antara lain: (a) Kapasitas daya dukung dan daya tam-

Tertibkan Baliho Cawali

Jalan Depan Pemadam Berkubang

085241631414 Tolong buat semua calon walikota, yang akan bertarung di Pilwali nanti, agar baliho dan stikernya tidak dipasang sembarang.

081341502700 Walikota Kendari, jalan depan pemadam masuk ke pemukiman lama dan padat sudah berkubang.

Tolong pak, kami pembayar pajak yang taat.

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab : Milwan Wakil Pimpinan Redaksi : Sawaluddin Lakawa, Hasanuddin Redaktur Pelaksana : La Ode Diada Nebansi Koordinator Liputan : Manan Rachman

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, semua wartawan Harian Pagi Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Untuk menghindari aksi-aksi tidak bertanggungjawab dari oknum tertentu, masyarakat yang merasa ragu atau mencurigai seseorang yang mengatasnamakan wartawan Kendari Pos segera menghubungi Kantor Redaksi Harian Kendari Pos.

nelaah, memberi masukan dan mendapatkan tanggapan pada tahap pengambilan keputusan dalam peruses penyusunan KLHS.

Redaktur : Luther Bittikaka, Ruslan Amrullah, Abdi Mahatma, Awal Nurjadin, Darwin Sihombing, Emilia, Reporter : Sulis Setiarini, Linri Merinda, Arifuddin, Ulfah Sari Sakti, Sarfiayanti ; Koresponden : Awaluddin Usa (Raha-Muna), Syamsuddin (Baubau-Buton), Eritman Rahmat (Kolaka-Kolaka Utara), Hasruddin Laumara (Konawe), Herman (Konsel), Nuryadi (Bombana) Arwan Mannaungeng (Jakarta), ; Fotografer : Suwarjono ; Design Grafis : Muh Hajar Siddiq ; Karikatur : Arham Rasyid; Redaktur Khusus : La Paa, M Djufri Rachim; Sekretaris Redaksi : Ariyani Arifin; BPSDM : Tri Noptijasari; Teknologi Informasi : Muh. Sahdar ; Pracetak : Muhrisan (koordinator), Aser Rerung, Gunawan Chandra, Yusri Zubair, Samiruddin; Telepon Redaksi : (0401) 3126513, Faks. Redaksi : (0401) 3126512, Faks. Bisnis dan Keuangan : (0401) 3123771; E-mail : bumianoa@plasa.com; Percetakan : PT Fajar Utama Intermedia Cabang Kendari; Alamat Perwakilan : Jakarta: Mu’min Rolle, Komp Widuri Indah, Blok A1-2, Jl. Palmerah Barat No.353 Telp (021) 5330976, Jakarta 12210; Biro Baubau-Buton-Wakatobi : Syamsuddin, Radar Kolaka : Eliazer Alex Tato (Wakil Penanggung jawab) ; Harga Langganan : Kota Kendari dan Luar Kota (Sultra) Rp 65.000/Bulan, Luar Kota Rp 67.500/Bulan termasuk ongkos kirim, Eceran dalam Kota Rp 3.500,-Eksemplar-Eceran Daerah Rp. 3.500,-.

Penerbit : PT Media Kita Sejahtera, SIUPP : SK/Menpen No.191/SK/Menpen, SIUPP/B.I/1986/Tanggal 25 Juni 1986 No.131/

pung lingkungan hidup untuk pembangunan; (b) Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; (c) Kinerja layanan/jasa ekosistem; (d) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; (e) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan (f) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Sementara itu, mekanisme pelaksanaan KLHS RTRWP Sultra 2011-2031 yaitu: (1) Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; (2) Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan (3) Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Epilog Secara umum, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan, sekaligus mendorong pemenuhan pemenuhan tujuan-tujuan berkelanjutan pembangunan dan pengelolaan sumber daya dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan. Kaidah terpenting KLHS dalam perencanaan tata ruang adalah pelaksanaan yang bersifat partisipatif, dan sedapat mungkin didasarkan pada keinignan sendiri untuk memperbaiki mutu Kebijakan Rencanan Program tata ruang (self-assesment) agar keseluruhan proses bersifat lebih efisien dan efektif.

Kita semua berharap agar DPRD menyarankan Pemda Propinsi Sultra untuk segera melaksanakan wajib KLHS dalam RTRWP 2011-2031 sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA).*** Dosen Pertanian Unhalu & Asisten Program Joint Campaign Lingkungan YPSHK Sultra)

TERIMA OPINI Redaksi Kendari Pos menerima opini dengan foto penulis. Panjang opini minimal 24 maksimal 28 karakter, dalam bentuk file flashdisk atau copy ke CD. Opini dimaksud adalah pendapat penulis. Referensi ilmiah/buku hanya sebagai pembanding.

Redaksi

Perbaiki Jalan di Simpang Wuawua 085241593965 Banyak simpang jalan di wilayah Wuawua Kota Kendari, anjlok akibat bekas galian pipa PDAM. Kondisi ini menyalahi dan bertentangan dengan PP No 38 tahun 2005 tentang jalan.

Ditjen PPG/K/1995 Tanggal 3 Agustus 1995, No 42/Ditjen/PPG/K/1996 Tanggal 12 April 1996, Terbit Sejak Tanggal 6 Juni 1970.

Pembina : HM Alwi Hamu, PP.Bittikaka ; Komisaris Utama : Syamsu Nur Komisaris : Jerry Bittikaka, Denny Ari, Benyamin B, Ridwan Arief Direktur Utama : Milwan ; Direktur : Purwanto Sanam ; Ombudsman : M Djufri Rachim (Ketua), Ariyani Arifin (Sekretaris), Muhammad Saiful, SH, MH. Manager Keuangan : Agus Tranhadi; Manager Iklan/Sponsorship : Haeruddin; Pjs.Manager Sirkulasi : Victor Bittikaka ; Manager Event Organizer : Rustam, Manager Umum : St.Ganefo, Manager Personalia/Legal : Marjani Alamat Redaksi/Tata Usaha : Jl. Malik Raya No. 50 (0401)-3126515, Iklan : (0401)-3126110, Sirkulasi : (0401)-3126515, Fax (0401)-3126512.

Alamat Biro : Baubau Jl. Imam Bonjol No. Tlp (0402)-2826129/085241854000; Radar Kolaka Jl. Sutomo Alamat Agen: Raha Jl. Lakilaponto, Tlp (0403)-21538, Pomalaa Jl.Nusantara No. 28 Tlp.(0405)-310105; Konawe (Unaaha) Halide, Jl. Sandela No.129 Tlp.(0408)-21506; Bombana (Rumbia) Tajudin Tlp/HP:085241659216, Aswin HP:085241605817. Kota Kendari : Kampung Salo Mintarsih, Sodohoa Hamisu, Tlp. 3125723, Tipulu Yusuf Tumora, Tlp.3127924, Wuawua Rusli, Tlp.3193008, Mandonga Theresia, Tlp.3122393, Puwatu Usman, Tlp. 3007069, Perumnas Incang, Tlp.3192061, Anduonohu Maxi, Tlp.3125474. Bank: BRI Cabang Kendari: 2.0192.01.008593.50.1 (BRITAMA)

Edukasi

14

SMPN 2 Pertahankan Kelas Billingual Kendari,KP Sekitar emapt tahun lalu SMPN 2 Kendari memprogramkan kelas billingual, selama itu pula pembiayaan swadaya dilakukan pihak sekolah, apalagi program tersebut sejalan dengan kegiatan sekolah setiap hari Sabtu yaitu English Day. “Saat ini terdapat setiap kelas billingual untuk kelas VII, VIII dan IX, dengan jumlah 34 s.d 35 orang per kelas. Siswa-siswa tersebut masuk dalam kelas billingual setelah melalui seleksi pada penerimaan siswa baru (PSB),” kata Wakasek Kesiswaan SMPN 2 Kendari, La Ode Ndohali SPd.

La Ode Ndohali SPd

Meskipun pembiayaan belum sharing dengan orang tua, tetapi pihak sekolah tetap berupaya mempertahankan kelas billingual, mengingat kelas billingual bertujuan untuk memotivasi anak-anak untuk maju khususnya dalam hal berbahasa Inggris.

“Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman siswa dalam berbahasa Inggris, Kami juga menjalin kemitraan dengan salah lembaga kursus bahasa Inggris di Kota Kendari. Selain itu bagi guru yang masih kurang kemampuan bahasa Inggris, juga dikursuskan, “jelasnya. (fas)

STAIN Kuliah Umum dengan Ketua Presidium ICMI Orang Yahudi Kuat karena Belajar Terus Kendari,KP Tidak menyia-nyiakan waktu, tuan rumah silaturahmi kerja nasional (silaknas) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Kota Kendari, STAIN Sultan Qaimuddin Kendari kemarin (12/ 12) menghelat kuliah umum bersama. Pemateri adalah Ketua Presidium ICMI Pusat sekaligus Ketua Orwil ICMI Banda Aceh dan juga Guru Besar IAIN Ar Raniry Banda Aceh, Prof H Yusny Saby MA Phd dan Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof DR H Nanat Fatah Nasir MS. Kuliah umum berlangsung di aula Kampus Sultan Qaimuddin Kendari dibuka Ketua STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, Dr Nur Alim MPd serta dihadiri ratusan mahasiswa dari jurusan syariah, tarbiyah dan da’wah. Kuliah umum tersebut mengusung tema pengembangan epistemologi keilmuan “wahyu memandu ilmu”.

“Ilmu tanpa wahyu tentunya akan terseok-seok, dengan begitu pengembangan ilmu harus bernafaskan wahyu begitu pula sebaliknya, yang juga berarti ilmu tidak bertentangan dengan wahyu,” terang Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof DR H Nanat Fatah Nasir MS. Mengenai peningkatan status STAIN Kendari menjadi IAIN dan UIN, Prof Nanat mengatakan akan membawa perubahan yang besar bagi kampus, sebagaimana yang dialami UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Mahasiswa yang hanya lima ribu orang meningkat menjadi 22 ribu orang.

“Saat ini di UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki 15 orang penghafal Al Qur’an dan di antaranya berasal dari Jurusan Sains Teknologi Fisika. Kami optimis dapat menghasilkan penghafal Al Qur’an lebih banyak lagi. Mahasiswa harus hafidz Al Qur’an setiap

ULFAH/KP

Prof DR H Nanat Fatah Nasir MS, Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung saat memberi kuliah umum di STAIN Kendari. semester,” katanya.

Mengenai kurikulum terpadu yang diterapkan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, menerapkan sistem menghubungkan mata kuliah satu dengan lainnya. Seperti fiqih dengan ilmu pertanian maupun ekonomi dengan ilmu Al Qur’an maupun menerapkan kurikulum yang terintegrasi antara mata kuliah satu dengan lainnya.

“Kami menerapkan paket kurikulum 50 persen mata kuliah agama dan 50 persen mata kuliah umum, penamaan mata kuliah dengan nama Islam serta mengkritisi teori mata kuliah umum dengan Al Qur’an, sebaliknya ilmu Al Qur’an dikaji untuk iptek,” ungkapnya.

Dirinya yakin peradaban akan lahir dari Indonesia, khususnya bersumber dari UIN. Di UIN sains diimbangi dengan teknologi.

“Demikian pula dengan masa depan perguruan tinggi Islam akan cerah, dengan meningkatnya status menjadi universitas Islam,” tandasnya. Sementara itu Guru Besar IAIN Ar Raniry Banda Aceh, Prof H Yusny Saby MA Phd dalam materinya yang berjudul ilmu-ilmuan dan masyarakat kembali mengingatkan Islam merupakan solusi sehingga seorang muslim seharusnya menjadi pelopor penyelesaian masalah.

“Berdasarkan hasil penelitian dua orang sarjana muslim pada 218 negara, New Zealnd menduduki posisi pertama sebagai negara yang paling Islami meskipun negaranya bukan negara berpenduduk mayoritas muslim. Sedangkan Saudi Arabia yang merupakan pusat kegiatan agama Islam hanya menempati rangking 131 serta Indonesia yang merupakan negara Islam terbesar di dunia berada pada rangking 140,” ungkap Prof Yusny Saby.

Ketua Presidium ICMI Pusat, menggantikan Ilham Habibie ini membandingkan umat muslim dengan kaum Yahudi yang selama dua ribu tahun kurang dilirik masayarakat dunia karena keterbelakangannya.

“Kehidupan kaum Yahudi saat ini mengalami perkembangan pesat, karena mereka menganut paham belajar adalah nyawa mereka.

Orang Yahudi dapat bertahan hidup seperti saat ini karena terus belajar,” bebernya.

Ketua Orwil ICMI Banda Aceh ini berkesimpulan kalau semua berlangsung baik, semuanya berbuat menurut fungsinya, maka ilmu akan berkembang.

Ilmu berkembang, masyarakat damai, rakyat makmur, negara kuat, dan semua bermartabat. (fas)

Kendari Pos |Selasa, 13 Desember 2011

Penting, Pendidikan Kespro Usia Remaja Kendari, KP Peningkatan pengetahuan remaja terhadap kesehatan reproduksi (kespro) sangat penting.

Masa remaja adalah suatu tahap antara masa kanak-kanak memasuki masa dewasa.

Pendidikan seksual di usia remaja sangat perlu untuk diterapkan. Usia remaja berada pada usia 12 sampai 21 tahun. Selama masa transisi dari remaja ke dewasa, kebanyakan selalu bertindak terlepas dari pengawasan orang tua.

Berangkat dari fenomena tersebut, salah seorang akademisi kedokteran Universitas Haluoleo, Dr.Amiruddin AR, M.Kes, mengangkat masalah itu sebagai gagasan penelitiannya bersama dr Asmarani, S.Ked untuk mengenalkan dan memberi pengetahuan kesehatan reproduksi di kalangan remaja SMP dan SMA di Kota Kendari.

Penelitian yang dilakukan itu, mengambil sampel siswa akselerasi dari dua sekolah favorit, adalah siswa SMA dan SMP di Kota Kendari. “Siswa yang diberikan tes ini adalah kelas akselerasi. Kelas itu terdapat siswa yang tingkat intelejensi seseorang sangat berkaitan dengan hormon. Makin tinggi intelegensi, semakin besar memberikan pengaruh positif maupun negatif pada perkembangan hormon,” katanya, menjelaskan alasan pemilihan siswa tersebut.

“Penelitian yang saya lakukan ini untuk mengenalkan pentingnya pendidikan seksual pada remaja. Pendidikan ini dapat dilakukan secara formal maupun informal,” ujarnya.

Dikatakan, penelitian yang dilakukan dengan cara memberikan pre test dan post test pada siswa SMP dan SMA, terkait pengetahuan mereka mengenai kesehatan reproduksi. Secara formal dapat diajarkan di bangku sekolah, jika nanti sudah ditetapkan dalam kurikulum. Sedangkan secara informal melalui orang tua maupun seminar di luar sekolah.

Melalui kedua test tersebut pengetahuan awal siswa tentang kespro dapat dinilai. “Pre test diberikan pada siswa sebelum diberikan penyuluhan, dan setelah penyuluhan mereka ditest kembali dengan post test untuk melihat seberapa jauh pemahaman mereka tentang kesehatan reproduksi yang telah diajarkan,” terangnya. Menurut dia, sebelum penyuluhan sikap siswa masih taraf normal. Mereka menjawab test seadanya. Setelah penyuluhan, ada peningkatan yang cukup signifikan, dilihat dari post test lebih cepat dikerjakan. Dalam artian, sikap siswa terhadap kespro sudah lebih baik.

Test yang diberikan tersebut merupakan langkah awal untuk memberi pemahaman pada remaja.

Materi pemahaman, bahwa dengan

berprilaku menyimpang atau berisiko membuat meraka rawan tertular penyakit seksual dan terinveksi HIV/AIDS. Materi penyuluhan yang dibawakan antara lain terkait tentang kesehatan ibu dan anak, pengobatan ISR/ IMS (HIV/AIDS), konseling dan pelayanan kespro remaja dan lansia, dan pencegahan dan pengobatan infertilitas (kemandulan).

Sebagimana WHO (World Health Organization) menjelasakan, kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem reproduksi.

Katanya, sebagai langkah awal kegiatan ini dilakukan di lingkup Kota Kendari terlebih dahulu. Kedepannya, dia berencana akan melakukan penyuluhan pada siswa SMA dan SMP di Konawe Selatan. Sebab, setiap remaja berhak m,emperoleh informasi yang tepat dan benar tentang reproduksi remaja sehingga dapat berprilaku sehat dan menjalani kehidupan seksual yang bertanggung jawab.

“Remaja harus dibekali dengan pengetahuan seperti ini. Kegiatan ini harus sering disosialisasi ke berbagai daerah di Sultra. Upaya ini merupakan bentuk partisipasi dari akademisi sekaligus pemerhati kesehatan reproduksi,” pungkasnya. (p3)

Dinas Pendidikan Harus Lebih Awal Kendari,KP Ujian nasional (UN) yang rencananya akan dihelat pada bulan April 2012 nanti, diharap akan menghasilkan kelulusan yang semakin meningkat. Harapan itu ditujukan pada mata pelajaran yang banyak menjatuhkan peserta ujian “Saran kami untuk dinas pendidikan segera melakukan uji petik tentang pemetaan potensi kemampuan sekolah, lebih dari try out. Dengan demikian tidak hanya melakukan try out, tetapi juga mampu memetakan kemampuan sekolah, yang berhubungan dengan tingkat kelulusan,” ungkap Kepalas SMAS Kartika Kendari, Drs NP Dahlan.

Selama ini katanya, dinas belum mampu memetakan kemampuan sekolah. Padahal melaksanakan try out sekaligus memetakan kemampuan sekolah tidak membutuhkan biaya besar.

“Misalnya SMAS Kartika mampu melaksanakan try out 7 s.d 8 kali, melalui ujian semester dengan model try out menggunakan lembar jawaban komputer (LJK). Semuanya dilakukan dengan dana murni yayasan. bagaimana dengan pemerintah yang memiliki dana subsidi sehingga tentunya lebih optimal,” tuturnya.

Senada dengan itu Kepala SMKN 2 Kendari, Drs Ansyari Umirtun mengatakan mulai sekarang seharusnya dinas telah intens me mantau persiapan sekolah, apakah sekolah telah siap try out atau belum.

“Khusus try out bersama yang dilakukan dinas pendidikan, kami sarankan tidak dilakukan seragam di setiap sekolah. Ia beralasan kesediaan setiap sekolah berbeda, sehingga jika diseragamkan waktu try out sempit dan hasil kurang maksimal untuk dianalisis guna try out susulan,” kata Ansyari Umirtun.

Selain itu tuturnya materi soal try out bersama pun harus ditingkatkan kualitasnya. Dengan demikian siswa semakin familiar dengan soal UN sesungguhnya.

“Try out rutin di setiap sekolah, sekaligus pelaksanaan try out dinas pendidikan disesuaikan kondisi sekolah, serta kualitas soal try out dinas mirip dengan UN, kami optimis tingkat kelulusan akan meningkat,” tuturnya.

Sementara Kepala SMPN 2 Kendari, Ahmad Hamdan menjelaskan selama ini dinas telah semampunya melaksanakan try out, dengan segala kekurangan di antaranya memperbaiki isi materi soal try out bersama.

“Tidak kalah pentingnya sekolah harus tetap intens melakukan try out internal, tentunya dengan kualitas soal try out yang dibuat para guru mendekati kemiripan soal UN nanti,” jelas Ahmad Hamdan. (fas)