MEDIA ICMI 06

media icmi

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI ICMI

NO. 06 / TAHUN 1 / AGUSTUS 2009

Pemerataan & Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan Ginandjar Kartasasmita : Satukan Visi untuk Strategi Nasional

galeri A L I S A K H A D I J A H

serambi

Pendidikan

Penanggung Jawab/Pemimpin Umum

Untuk Calon Pemimpin

Drs. Agus Salim Dasuki, M.Eng Wakil Pemimpin Umum Drs. Hadimulyo Pemimpin Redaksi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh Keluarga ICMI yang dilindungi Allah SWT! Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT kita bertemu kembali dalam kesempatan silaturahmi di majalah milik kita bersama ini.

Salawat serta salam kita h a t u r k a n ke p a d a N a b i Muhammad SAW beserta ahli ke l u a r g a d a n s a h a b a t sahabatnya .

Menurut beberapa pengamat ekonomi, kemenangan pasangan capres no 2 menuai kepercayaan pasar sehing ga r upiah menguat. Jika pasar merespon positif, sukses pilpres akan diikuti gelombang capital inflow, yang menyebabkan likuiditas melimpah. Karena itu penyalurkan ke sektor riil adalah keharusan mengingat pengalaman getir krisis keuangan global.

Seorang pemimpin tidak lahir begitu saja, ia terbentuk dari tempaan awal, proses

pembelajaran dan ujian demi ujian yang mematangkan dirinya. Hal tersebut bermuara pada pendidikan yang merupakan salah satu konsentrasi utama ICMI. Sementara akses pendidikan, mutu pendidikan dan kualitas pengajar adalah problematika tersendiri yang masih menjadi pekerjaan rumah kita yang b e r t a n g g u n g j awa b a t a s kelangsungan bangsa ini.

Salah satu ikhtiar ICMI adalah mengadakan seminar nasional membahas isu-isu aktual dunia pendidikan di tanah air.

Keluarga ICMI yang dirahmati Allah SWT! Peran ICMI sebagai salah satu potensi civil society mesti terus ditingkatkan lagi dengan selalu membuka dialog progresif bersama elemen masyarakat lainnya dilanjutkan dengan kerja ikhlas, keras dan cerdas demi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Lagilagi 'rakyat' menjadi objek

strategis musiman yang kerap diusung. Tapi hari ini bukan waktunya lagi berwacana, tidak pada tempatnya untuk sekadar merayakan benderang atas gelap, namun melupakan sumbu yang menopang nyalanya. Karena itu mari kita dukung terus semua program-program utama ICMI yang tanpa perlu mengatasnamakan rakyat, sebenarnya sejak pertama melangkah sudah terpatri semangat tersebut.

Akhir kalam, seg ala kekurangan adalah nama tengah manusia dan semua kesempurnaan milik Sang Pencipta. Kirimkan kritik, saran, berita dan tulisan khususnya dari Orwil. Orda dan Orsat ICMI untuk penguat ukhuwah ser ta eksistensi ICMI sebagai salah satu ormas harapan umat.

Selamat menikmati sajian kami.

Wa s s a l a a m u a l a i k u m warahmatullahi wabarakaatuh

Drs. Yasril Ananta Baharudin Wakil Pemimpin Redaksi Ir. E. Herman Khaeron, M.Si Redaktur Pelaksana Sibawaihi Sekretaris Redaksi Sriyanto Dewan Redaksi Prof. Dr. Ir. Hidayat Syarief Dr. Ir. Muhammad Said Didu Drs. Agus Salim Dasuki, M.Eng Drs. Yasril Ananta Baharudin Drs. Hadimulyo Dr. Ir. Muhammad Taufik Ricky Rachmadi, SH Ir. Prasetyo Sunaryo, MT Drs. Wahyudi Pramono, Msi Hadi Buana, SE, Msi Drs. Dadang Solihin, MA Ir. Ibnu Mahmud Staff Redaksi Rahman Asidin Slamet Eneng Sri Mulyani Eka Indra Susiani Tarmedi Nuryasin Aan Widiatman Artistik / Desain Grafis Abdul Aziz Hamid Salafin Ahmad Alamat Redaksi Jl. Warung Jati Timur No.1 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan Indonesia 12740 Telp. 021. 7994466 Fax. 021. 7995111 E-mail : mediaicmi@gmail.com Website : www.icmi.or.id

Redaksi menerima kiriman naskah, artikel, surat pembaca dan berita.

Redaksi berhak mengurangi atau menambah naskah tanpa menghilangkan esensinya.

Agustus 2009 | MEDIA ICMI | 03

daftar isi

07

SERAMBI .................................... 03 DAFTAR ISI ................................. 04

MAKALAH

SURAT PEMBACA ....................... 05

Prospek Guru dan Tenaga Kependidikan Pasca Otonomi Daerah

EDITORIAL ................................. 06 MAKALAH .................................. 07 KAJIAN ...................................... 10 DIALOG ...................................... 13 WAWANCARA ............................ 15 DEWAN PAKAR .......................... 17 GALERI ......................................

1O

18

FOKUS ....................................... 19

KAJIAN

ZISWAF ...................................... 21

Eavaluasi Berkelanjutan Untuk Pendidikan Nasional

BATOM ...................................... 22 PERISTIWA ................................. 25 TAUSIYAH ..................................

26

DIALOG

EKONOMI SYARIAH .................... 28

ICMI : Cina harus lindungi kaum minoritas

INSPIRASI .................................. 29 KILAS ICMI ................................. 31 RESENSI ..................................... 33

15

19 FOKUS Potret Pendidikan Nasional

13

WAWANCARA

Kita merasa lebih pintar dari Petani

17 DEWAN PAKAR Satukan Visi Untuk Strategi Nasional

INSPIRASI Perempuan dan Kewajiban Teologis

29 Agustus 2009 | MEDIA ICMI | 04

25

PERISTIWA Jangan Diskreditkan Islam

surat pembaca Pornografi Musuh Terdekat kita

aris

Survei Yayasan Kita dan Buah Hati (YKBH) pada 2008 terhadap 1625 siswa kelas IV-VI SD di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Ditemukan data 66% anak berumur 9-12 tahun telah menyaksikan materi pornografi. Akses anak-anak tersebut sebagian besar berasal dari komik (24%), games (18%), situs porno (16%), film (14%) dan sisanya dari VCD/DVD, ponsel, majalah dan koran. Bahkan anak-anak tersebut mengaku mendapat materi pornografi berawal dari iseng (27%), terbawa teman (10%) dan takut dikatakan kurang pergaulan oleh teman sepermainannya (4%).

Selain itu mereka biasa 'menikmati' materi pornografi tersebut di rumah/ kamar pribadi (36%), di rumah teman (12%), warung internet (18%) dan rental komputer (3%). Pornografi anak bahkan dapat menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan 68 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani Yayasan KAKAK di Jawa Tengah menunjukkan 10% pelaku adalah anak yang rata-rata dilakukan setelah menonton materi pornografi. Ini sekadar menyebut salah satu pekerjaan rumah umat tak terkecuali ormasormas Islam yang tentunya berada di garda depan mengawal perkembangan generasi sejak dini.. Bagaimana dengan ICMI, adakah dari lusinan program-programnya menyentuh akar permasalahan ini? Karena sia-sia saja mengusung 5K tanpa pembekalan ahlak yang kuat.

Rosa, Jakarta Timur Selamatkan KPK! S e j a k M K memutuskan Pengadilan Tipikor tidak sah serta memberi waktu pemerintah dan DPR membuat UU khusus bagi peradilan tersebut, pembahasannya tersendat-sendat. Kasus Ketua (nonaktif) KPK, Antasari Azhar memudahkan upaya babat habis KPK. Keluhan Presiden tentang ketiadaan lembaga dan mekanisme mengawasi KPK ditanggapi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ngebet mau mengaudit KPK yang bukan wilayah kewenangannya. Draf 15 butir Rancangan Undang-Undang Tipikor pun potensial mengikis taring KPK. Di antaranya; KPK hanya berwenang di tingkat penyidikan, tidak pada penuntutan. Penuntutan menjadi kewenangan kejaksaan. Penahanan oleh KPK pun tidak diatur.

Tidak lagi disebutkan Kewenangan KPK untuk penyadapan. Sementara itu tidak ada aturan hal penyitaan aset, pembekuan rekening, dan pelaporan harta kekayaan pejabat. Para pemberi informasi pun dihadang ayat yang bisa memidanakan pelapor palsu. MK memberi waktu hingga 19 Desember 2009 untuk pembuatan payung hukum tersendiri bagi peradilan Tipikor.

Presiden harus tegaskan lagi sumpahnya akan berantas korupsi .

Minimarket Ancam Pasar Tradisional Menurut data Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), sebanyak 6.500 usaha ritel besar mengancam omzet pedagang yang saat ini tergerus hingga 30 persen. Gubernur DKI Jakarta harus tegakkan SK Gubernur Nomor 115 tahun 2006 tentang penghentian pemberian izin minimarket yang sudah merambah ke pemukiman. Dalam SK Gubernur itu dinyatakan agar unit terkait tidak lagi mengeluarkan izin bagi berdirinya minimarket. Kenyataannya, minimarket terus menjamur. Dalam aturan tersebut sudah diatur tentang jarak minimarket atau supermarket minimal 100 meter dari pasar tradisional atau sekitar 2,5 Km. Usaha minimarket tersebut mengambil bahan jualan atau dagangannya melalui induk usahanya (pasar modern) dan dijual lebih rendah dibanding harga di pasar tradisional. Bila ini terus dibiarkan, lambat laun puluhan ribu pedagang di pasar tradisional bakal gulung tikar karena omzetnya terus menurun.

Jefri Kedoya- Jakarta Barat

hans

Rusli Kelapa Gading - Jakarta Utara

Agustus 2009 | MEDIA ICMI | 05

editorial “Maka apabila mereka naik kapal, mereka mendoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya; maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka (kembali) mempersekutukan (Allah)” (QS Al 'AnKabuut: 25)

Kereta Api Kereta Api merupakan moda transportasi masal ekonomis dan ramah lingkungan yang dibutuhkan sebagian besar masyarakat terutama di momen-momen tertentu seperti musim lebaran. Meski harus berdiri berdesak-desakan bahkan nekad naik ke atapnya. Apapun dilakukan untuk bisa naik. Tapi apa yang terjadi setelah si penumpang sampai ke tempat tujuan dengan selamat?

Hampir tidak pernah kita mendengar ucapan terimakasih penumpang terhadap jasa pelayanan kereta api yang telah mengantarkan mereka ke tempat tujuan.

Yang muncul adalah keluhan minimnya keamanan dan kenyaman serta cacian ketika terjadi kecelakaan. Kereta api merupakan moda transportasi yang unik.

Lokomotif sebagai kepala kereta meng gandeng –gerbong gerbong panjang yang mampu menampung banyak penumpang berbagai latar belakang. Kereta api hanya bisa melaju di jalannya sendiri (rel) yang sudah diaturpasang. Sehingga ia tidak bisa seenaknya bergonta-ganti arah kecuali dengan pemberitahuan dini dan koordinasi

Agustus 2009 | MEDIA ICMI | 6

matang antar stasiun.

Salah satu problema perkeretapian RI adalah penumpang gelap, masalah laten yang harus dihadapi PT Kereta Api (PT KA). Sepanjang 2008, jumlah penumpang gelap mencapai 30 juta dari total penumpang 194,08 juta orang.

Sebagian besar penumpang gelap ini berada di kereta api ekonomi dan komuter dalam kota (kereta rel listrik).

Diperkirakan PT KA, mereka kehilangan pendapatan Rp 200 milyar akibat penumpang gelap itu.

Apa persamaan umat Islam dan kereta api? Sama-sama berperan sebagai sarana mencapai tujuan terutama untuk momen-momen khusus. Jumlah

peminatnya akan membludak. Apapun dilakukan supaya bisa naik. Hampir sama dengan PT KA, umat Islam pun kerapkali direpotkan kehadiran “penumpangpenumpang gelap” yang sangat signifikan memengaruhi “pendapatan” (baca: kualitas umat). Karena itu layak diingat wejangan seorang tokoh proklamator kita; jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Ingat bagaimana umat selalu menjadi gerbong perjuangan lalu ditinggalkan ketika sudah sampai tujuan atau malah anjlok dan saling bertabrakan di tengah perjalanan akibat ulah kita sendiri.

makalah

Prospek Guru dan Tenaga Kependidikan

Pasca Otonomi Daerah Ginadjar Kartasasmita Ketua Dewan Pakar ICMI Pusat

Salah satu faktor yang amat menentukan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM melalui Pendidikan adalah tenaga pendidik (Guru/ Dosen). Melalui mereka pendidikan diimplementasikan dalam tataran mikro. Berarti kualitas pendidikan dan hasil pembelajaran akan terletak pada bagaimana pendidik melaksanakan tugasnya secara profesional serta dilandasi nilai-nilai dasar kehidupan yang tidak sekadar nilai materil namun juga transenden yang dapat mengilhami pada proses pendidikan ke arah suatu kondisi ideal dan bermakna bagi kebahagiaan hidup peserta didik, pendidik serta masyarakat secara keseluruhan.

Pembaharuan di bidang pendidikan dimulai dengan amandemen UUD 1945 khususnya Pasal 31. Selanjutnya sebagai pedoman pelaksanaannya telah disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Maksud dan tujuan dibentuknya undangundang tersebut adalah mencerdaskan

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Dengan l a h i r n ya UU S i sd i k n a s, b i d a n g pendidikan telah mendapat payung hukum. Namun secara khusus payung hukum terhadap profesi guru dan dosen baru terbentuk setelah diundangkannya Undang-Undang No.14 Tahun 2005

Tentang Guru dan Dosen.

Artinya legalitas dari profesi guru yang mempunyai posisi sentral dalam pendidikan nasional benar-benar ada payung hukumnya, sehingga para guru dan dosen memiliki akses dan jaminan terhadap hak dan kewajiban, keselamatan, kesejahteraan dan Agustus 2009 | MEDIA ICMI | 07

kenyamanan mengajar. Implementasi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (UUGD) tersebut antara lain pelaksanaan sertifikasi guru, peningkatan kualifikasi, peningkatan kompetensi guru, pendidikan di daerah terpencil, dan maslahat tambahan.

Berbagai hal secara substansial perlu dibenahi untuk menciptakan guru berkualitas sesuai tuntutan masa depan.

Peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru, bahkan peningkatan kesejahteraan guru bukan jaminan kinerja guru akan menjadi lebih baik.

Dalam era otonomi daerah, UU Sistem Pendidikan Nasional memberikan dukungan yang tegas dan jelas dalam penyelenggaraan otonomi daerah di bidang pendidikan dengan tetap berpegang pada satu sistem pendidikan nasional dalam kerangka NKRI. Dengan

demikian, otonomi daerah membawa konsekuensi logis pada otonomi pendidikan di daerah, khususnya dalam hal reorientasi visi dan misi pendidikan.

Paling tidak terdapat tiga elemen penting yang har us diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi pendidikan, yaitu: sekolah, masyarakat, dan guru sebagai tulang punggung penentu keberhasilan pendidikan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Agustus 2009 | MEDIA ICMI | 08

Daerah, hakekat desentralisasi berupa pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah merupakan keniscayaan. Sisi moralnya ialah "orang daerah"-lah yang lebih tahu permasalahan mereka sendiri.

Tetapi kita pun tidak boleh menutup mata dan telinga terhadap beberapa pihak yang mempertanyakan apakah dalam pelaksanaan arahnya sudah sesuai semangat otonomi daerah, yaitu di samping mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, adalah mendekatkan proses

peng ambilan ke putusan sedekat mungkin kepada masyarakat.

Pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah menimbulkan ekses kurang kondusif terhadap pendidikan dasar-menengah. Pendekatan birokratis yang dulunya diperankan pejabat Depdiknas berpindah ke bupati/ walikota. Contoh, para kepala sekolah SD-SLTA harus dilantik bupati/wali kota atau kepala dinas pendidikan. Minimnya alokasi anggaran pendidikan di daerah

merupakan salah satu bukti lemahnya keberpihakan pemerintah kabupaten/ kota dalam bidang pendidikan. Dari sekitar 457 kabupaten/ kota di Indonesia, rata-rata memberi porsi anggaran sebesar 70 persen untuk belanja rutin pegawai, pejabat, dan DPRD. Hanya 30 persen untuk pembangunan.

Melihat kenyataan itu, pantaslah kita menggugat komitmen semua kalangan yang awalnya menggebu-gebu menuntut desentralisasi. Semua pihak, terutama pemerintah kabupaten/ kota selaku ujung tombak otonomi daerah, perlu mencermati keadaan riil di lapangan.

Jangan sampai euforia otonomi justru melahirkan ketidakberaturan pada bidang pendidikan.

Implementasi Anggaran Pendidikan 20% Adanya putusan Mahkamah Konstitusi, di mana DPD turut memperjuangkannya, yang mengharuskan pengalokasian 20% anggaran untuk pendidikan dari total belanja negara mulai 2009 merupakan angin segar bagi dunia pendidikan, meski cara penghitungannya masih memasukkan komponen gaji guru.

Dalam APBN 2009 disebutkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen senilai Rp 207 triliun, sebagian dari dana tersebut, Rp 105 triliun untuk membayar gaji guru PNS yang dibayarkan melalui APBD dalam bentuk dana alokasi umum.

Adapun sebagian lainnya diperoleh dari pembagian dana alokasi khusus atau

DAK senilai Rp 9,7 triliun. Sebagian lainnya digunakan Departemen Pendidikan dan Depag. Sehingga dalam kenyataannya realisasi ang g aran pendidikan justru kurang dari 10 %.

Namun demikian, dengan adanya putusan tersebut diharapkan mahalnya biaya pendidikan bisa ditekan dan tidak akan ada lagi cerita gedung sekolah yang r usak. Para peng ajar pun bisa menjalankan tugasnya secara maksimal bila sebagian dari kenaikan anggaran dipakai untuk memperbesar gaji dan tunjang an mereka. Yang har us diperhatikan nantinya, pengawasan penggunaannya agar tepat sasaran dan nyata hasilnya. Besarnya anggaran itu harus benar-benar ditujukan untuk meningkatkan mutu dan kualitas sistem pendidikan nasional.

Kondisi dunia pendidikan akan makin baik bila langkah yang sama juga dilakukan pemerintah daerah. Sesuai konstitusi, APBD pun har us mengalokasikan 20% untuk anggaran pendidikan. Daerah tidak akan terlalu sulit menerapkan pola penganggaran ini jika pemerintah pusat memberi contoh.

Karena itu kita perlu merekonstruksi kembali sistem pendidikan nasional yang berlangsung saat ini untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam membangun sistem pendidikan yang kuat dan berkeadilan.

Prioritas anggaran pendidikan harus diberikan pada peningkatan kualitas guru, yang berjalan sejajar dengan peningkatan kesejahteraannya. Guru betul-betul harus menjadi profesi yang terhormat, bermartabat dan menjadi

ujung tombak pembangunan bangsa.

Apabila kita menyebut guru, hendaknya tidak dibedakan apakah itu guru sekolah negeri atau swasta; juga jangan dibedakan guru sekolah umum dan guru madrasah, yang berdasarkan undang-undang adalah bagian dari sistem pendidikan nasional.

Dikotomi ini harus dihilangkan, demi keadilan, karena sekolah-sekolah agama itu mendidik anak-anak bangsa juga, yang mempunyai hak yang sama dan akan menjadi kader-kader pembangunan seperti yang lain.

Bagian dari makalah Tantangan Memasuki Abad XXI : Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan yang disampaikan Pada Acara Seminar Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Dengan Tema “Pemerataan Mutu dan Akses Pendidikan Bermutu Indonesia 2009-2014� (25 Juni 2009)

Agustus 2009 | MEDIA ICMI | 09

kajian Seminar Nasional ICMI “Pemerataan Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan Nasional 2009 -2014” Hotel Sahid – Jakarta 25 Juni 2009

Evaluasi Berkelanjutan untuk Pendidikan Nasional

Bicara akses dan mutu pendidikan, tak lepas dari peran guru dan dosen, kurikulum lokal, nasional dan global serta aggaran pendidikan. Masyarakat terutama pengiat pendidikan juga harus memantau implementasi berbagai kebijakan pendidikan di lapangan agar konsisten beriringan dengan tugas Depdiknas, salah satunya; Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.

Agustus 2009 | MEDIA ICMI | 10

Ujian Nasional Anggota tim perumus Gerakan Guru Berkualitas (Gerutas) ICMI, Syamsir Alam mengemukakan, Ujian Nasional (UN) dilihat dari sisi capaian dari tahun ke tahun, makin meningkat. Data Badan Standarisasi Mutu Pendidikan (BSMP) tahun ini ada lebih dari 92 % yang lulus, belum termasuk yang angka kelulusan rata-rata 7. Tapi ada mata pelajaran di luar UN yang lebih dibutuhkan yaitu kemampuan berpikir analitik, problem solving, dsb.

Mengenai perbaikan pendidikan dari hasil ujian nasional, lanjut Syamsir, untuk kebijakan dan proses belajar mengajar, tidak pernah maksimal dilakukan. Pusat penelitian dan penilaian Depdiknas

sebenarnya sudah membuat satu deskripsi tapi masih sangat besar rincian dan topik–topik yang sudah dikuasai atau yang belum. ”Data-data hasil ujian itu menghilang begitu saja setelah hasil ujian diumumkan. Padahal harga data itu sangat mahal sekali. Kalau kita pakai pernyataan pemerintah, katanya biaya ujian nasional tidak kurang dari Rp 300 miliar. Tapi kita tidak per nah menganggap data itu bernilai untuk memperbaiki sistem pendidikan,” imbuhnya.

Pendidikan nasional masih berambisi bagaimana anak-anak bisa menyelesaikan pendidikan 9 tahun. Sementara di sisi lain diberlakukan UN sebagai harga matinya. ”Dengan dua keinginan di dua kebijakan

ini, dalam ujian nasional makin sedikit anak menyelesaikan pendidikan 9 tahun karena sudah berguguran dulu di tingkat SD. Ujian nasional dipakai sebagai one size fit for all; untuk pemetaan, sertifikasi, akuntabilitas sekolah, dsb,” tegas praktisi pendidikan ini. padahal kalau untuk tanda kelulusan dan sertifikasi, persayaratannya lebih kompleks lagi. ”Hasil ujian nasional hanya sedikit menjelaskan seorang anak layak atau tidak diberikan sertifikasi atau diploma. Kita butuh informasi-informasi

15 tahun menangani UN di pusat pengujian.

Syamsir juga mengeritik Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang lebih dominan target kuantitatif ketimbang kualitasnya. ”Kalau mencari referensi harusnya bagus untuk perbaikan mutu.

Tapi yang terjadi sekarang, dari proses dan target tidak ada kaitan dengan sekolah-sekolah non SBI, padahal disuntik dana cukup besar. Untuk SMA saja sekitar Rp 500 juta. Tapi targetnya

pengelolaannya. Kampus diberikan kreativitas sebesar-besarnya mencari sumber pendanaan. Di antaranya dalam mengembangkan kompetensi kampus sebagai basis riset sehingga menghasilkan banyak paten, serta income generating technology. Namun sejak pelaksanaan otonomi kampus pada 1999, di beberapa PT-BHMN terjadi kenaikan biaya pendidikan sampai tiga kali lipat. Lalu muncul istilah jalur dan biaya khusus untuk penerimaan mahasiswa baru dan

yang lain. Bisa dari evaluasi guru secara terus-menerus untuk menentukan kelayakan,” sebutnya.

Fakta yang ada juga UN dijadikan bentuk akuntabilitas sekolah, hingga terjadi rekayasa dan kebocoran di manamana. ”Kadang ada perintah sebelum UN dari pejabat tingkat bupati dan gubernur menargetkan tahun ini harus lulus 90%. Kami mengelola satu sekolah di Aceh, tiga hari sebelum ujian nasional, soal-soal diambil dan dibawa ke sekolah.

Tapi kita mempertahankan integritas karena kami tidak berorientasi kelulusan.

Kami ingin menanamkan kejujuran dan percaya diri. Hal yang nanti jadi bekal hidup mereka,” ujar praktisi yang selama

hanya lulus ujian nasional. Apa bedanya?

Kalau mau jadi magnet atau driver perubahan, kita pacu SBI. Jangan seperti memberi cek kosong. Tapi ada target, punish dan reward. Indikatornya harus jelas,” katanya.

program regular. Sehingga kebijakan ini dianggap wujud liberalisasi pendidikan.

Pakar pendidikan, Abdul Malik mengatakan, UU BHP adalah wilayah manajemen dan tata kelola dan tidak bicara bisnis. “Tidak hanya bisnis yang memerlukan manajemen, Pendidikan juga perlu manajemen yang baik,” imbuhnya. Malik juga mengemukakan beberapa fakta krusial berkaitan kondisi mutu pendidikan nasional, antara lain, Ketimpangan kualitas pendidikan: desakota, antar kelompok sosial-ekonomi, kondisi sarana-prasarana, sumberdaya m a nu s i a , s e r t a a k s e s t e r h a d a p sumberdaya timpang antar daerah,

UU BHP Setelah ada perubahan beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) jadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN), kini disahkan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP), perluasan status BHMN yang diterapkan perguruan ting gi-pergur uan ting gi. Tujuan perubahan status BHP untuk memberi wewenang mandiri dalam

Agustus 2009 | MEDIA ICMI | 11

sekolah, dan komunitas. Kesejahteraan dan jaminan kehidupan juga belum memberi rasa aman bagi keseluruhan guru, dosen, peneliti, serta tenaga kependidikan lainnya.

Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional, pendanaan pendidikan yang timpang tidak mencerminkan rasa keadilan. “Sehingga anak-anak dari

Agustus 2009 | MEDIA ICMI | 12

keluarga kurang mampu membayar lebih mahal untuk pendidikannya. Ironisnya memperoleh kualitas pendidikan yang lebih rendah,� ungkapnya. Menurut Syamsir Alam, hal tersebut terjadi karena sistem pendidikan yang berlaku. Sebagai syarat masuk SMA harus menggunakan NEM berbasis kurikulum. Kurikulum sangat bergantung kualitas pembelajaran

di sekolah. Jadi dengan tes berbasis kurikulum, tetap saja anak-anak dari keluarga kurang mampu yang kalah dalam persaingan lalu daftar ke swasta dengan kualitas rendah.

Sementara mengenai dikotomi pendidikan umum atas pendidikan agama, menurut Ketua Gerakan Guru Berkualitas (Gerutas) ICMI, mau satu atau dua depar temen pengelola pendidikan, yang penting tidak muncul diskriminasi. Problemnya sensitifitas kalau lembaga pendidikan Depag dikelola Depdiknas. “Ada kekuatiran, jangan-jangan orang Diknas tidak paham, tidak mengetahui ruh keagamaan dari pendidikan, sehing ga nanti diperlakukan sekuler. Tapi itu bisa diatasi sistem manajemen. Kenapa tidak bedol desa saja, dipindahkan orang Depag masuk di kantong-kantong Depdiknas,� saran Husni.

Strategi pendidikan adalah strategi pendidikan nasional bukan strategi pendidikan departemen pendidikan.

Maka pendidikan tanah air merupakan e va l u a s i b e r k e l a n j u t a n d e n g a n melibatkan banyak elemen masyarakat.

Ke depan perlu banyak mempertemukan berbagai gagas pemikiran untuk mendiskusikan secara lebih sistematis dan efektif dengan kesadaran penuh rasa tanggungjawab membuat Indonesia menjadi lebih baik.

dialog

Tragedi Xin Jiang

ICMI : Cina Harus Lindungi

Kaum Minoritas

Cina yakinkan Indonesia, tragedi di Kota Urumqi, Provinsi Xin Jiang, yang melibatkan kaum muslim minoritas etnis Uighur berlatar belakang politik.

Hal ini disampaikan Wakil Khusus Kementerian Luar Negeri Cina, Chen Shiqiu, di hadapan Para Pemuka Ormas Islam dalam dialog Khusus di kantor pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI,) Jakarta (24/07).

Bukan Soal Etnis dan Agama Menurut penuturannya, peristiwa tersebut terjadi pada 5 Juli malam, sekitar 2000 orang merampok, membunuh dan membakar, mengakibatkan 197 orang tewas dan lebih dari seribu orang lukaluka. Sebanyak 300an toko, lebih dari 10 rumah dan 260 lebih mobil dibakar. “Polisi-polisi sudah menahan 1000 orang lebih yang terlibat dalam kerusuhan itu dan sedang dalam proses pemeriksaan.

Ada orang-orang yang dihasut atau tidak tahu apa-apa, ikut dalam kerusuhan itu.

Kalau nanti diberikan hukuman berat, saya yakin orangnya tidak begitu banyak� jelas Shiqiu.

Kerusuhan itu, lanjut Shiqiu, berlatar belakang politik dan bukan masalah etnis dan agama. Di dalam dan luar negeri Tiongkok terdapat tiga kekuatan;

terorisme, separatisme dan radikalisme.

Mereka melawan, merusak kestabilan dan kerukukan di antara etnis serta ingin memisahkan Xin Jiang dari Tiongkok. “Ketiga kekuatan ini sebagian besar terdapat di luar negeri yaitu Amerika dan Eropa Barat. Ketiganya dalam jangka panjang merekayasa untuk membuat keributan besar di Tiongkok. Mereka berencana membuat kekacauan besarbesaran dalam tahun ini pada HUT ke 60 berdirinya RRC. Ketiga kekuatan ini sering mengambil kesempatan,� sebut nya.

Dijelaskan, kerusuhan itu dipicu perkelahian di antara pekerja suatu pabrik melibatkan orang-orang etnis Uighur.

Dalam perkelahian itu dua pekerja Uighur luka parah dan sempat dirawat di rumah sakit hingga akhirnya tewas.

Agustus 2009 | MEDIA ICMI | 13

International Center for Islam and Pluralism (ICIP) dan Universitas As Syafiiyah. Chen Shiqiu bertandang ke ICMI didampingi Yang Ling Zhu (Kuasa Usaha Sementara Kedubes China), Yu Jun (Sekretaris Ketiga Direktorat Asia Kementerian Luar Negeri), Wang Shikun (Atase Kedubes China), dan Mr. Qiu Xinli (Sekretaris Ketiga Direktorat Asia Kementrian Luar Negeri)

“Karena kasus pidana ini menyangkut orang Uighur, tiga kekuatan tersebut khususnya Kongres Uighur Dunia membesarkan kasus pidana itu untuk membuat keributan di Xin Jiang,” ungkapnya.

Propaganda Pers Barat Chen juga menganggap media massa khususnya dari Barat membawa peristiwa ini ke arah pertikaian antar etnis dan agama serta pelanggaran HAM . “Mereka memfitnah kebijakan Tiongkok tentang agama dan etnis, memprovokasi dan merusak hubungan persatuan dan persahabatan di antara Tiongkok dan negara-negara Islam. Sebenarnya dalam ker usuhan ini penjahat-penjahat membunuh kurang lebih 200 orang. Tapi katanya militer Tiongkok membunuh muslim di Provinsi Xin Jiang. Tidak benar setelah peristiwa itu Pemerintah Tiongkok menutupi masjid melarang muslim melakukan shalat Jum'at." ungkap Shiqiu.

Sikap ICMI Presidium ICMI, Azyumardi Azra menghimbau Cina agar lebih mengedepankan pendekatan dialogis dan melindungi hak kaum minoritas dalam menangani masalah tersebut. “Seperti pengalaman Indonesia, kalau pendekatan sekuriti terlalu ditekankan, apapun penyebabnya, akhirnya tercipta lingkaran kekerasan yang susah dihentikan,” sebut dia. Kebijakankebijakan demografi di Xin Jiang juga perlu diper timbangkan kembali.

Indonesia pernah menghadapi per masalahan kekerasan karena ketidakseimbangan demografis. “Orangorang lokal merasa bukan hanya Agustus 2009 | MEDIA ICMI | 14

menerima banyak pendatang, tapi juga tiba-tiba menjadi marjinal dalam posisiposisi politik dan pemerintahan,” imbuh mantan rektor UIN Jakarta.

Perlu diperhatikan juga skema pemerataan hasil-hasil bumi di wilayah Xin Jiang. Menurut laporan, beberapa tahun terakhir ini di wilayah Xin Jiang ditemukan banyak cadangan minyak bumi, gas, dsb. “Kalau tidak dibagi secara merata, akan menimbulkan potensi kemarahan, kecemburuan, seperti yang juga pernah terjadi di Aceh dan sekarang Papua. Itu persoalan revenue daerah, masyarakat setempat menganggap hanya dibawa ke Jakarta,” imbuhnya.

Dialog yang dipimpin Ketua Presidium ICMI, Muslimin Nasution, dihadiri Ketua Koordinasi MPP ICMI, Yasril Ananta Baharudin dan Yak Iksas, Wakil Bendahara ICMI, Ibnu Mahmud B serta ormas dan perguruan Islam seperti D e w a n D a k w a h , A l Wa s l i a h ,

Hasil dialog: - Hubungan baik RRC dan Indonesia harus terus ditingkatkan bukan hanya dari aspek perdagangan tapi juga sosial dan budaya hingga tercipta saling pengertian dan mengenal satu sama lain - Hubungan sejarah Islam di Indonesia dengan Islam di Tionghoa khususnya di Xin Jiang sangat erat. ICMI mengharapkan penyelesaiannya dilakukan secara adil, transparan dan bertanggungjawab - Perlu skema pemerataan, karena kunci permasalahannya selalu kesenjangan sosial bukan masalah etnis dan agama saja - ICMI yakin RRC sebagai negara besar mampu memecahkan masalah dengan baik, jujur dan penuh keadilan - Reaksi-reaksi solidaritas beberapa negara agar dipakai sebagai catatan memecahkan masalah Xin Jiang.

- Terjadinya kerusuhan dan kekerasan di dunia; terorisme, separatisme, radikalisme atau trans-nasional Islam bertujuan memecah-belah dan bentuk rekayasa kelompok tertentu.

- Disepakati untuk membuat MoU kerjasama aspek sosial dan budaya.

- Usulan adanya beberapa wakil dari ormas Islam meninjau Xin Jiang dan Cina

wawancara

“Kita Merasa Lebih Pintar dari Petani” Dr. Tjuk Eko Hari Basuki Anggota Dewan Pakar ICMI Bidang Ekonomi (Ketahanan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Lingkungan Hidup)

Perbaikan dalam pertanian ialah bagaimana supaya petani lebih mudah memperluas usahanya. Penguasaan lahan atas petani makin sempit. Rentang 1983 hingga 2003 adalah 6 juta hingga hampir 14 juta.

Pertanian kecil ini pun tidak mampu membuat bisnisnya menarik.

Menurut Anggota Dewan Pa k a r I C M I b i d a n g Ekonomi, Tjuk Eko Hari Basuki, hal tersebut bisa diatasi dengan mengubah semua konstelasi dalam pertanian. “Banyak orang melihatnya karena harga.

Saya tidak. Makanya pemikiran kita tentang pertanian harus diubah dengan mencerdaskan kehidupan petani ,” buka Tjuk Eko. Menur ut dia, kita har us berawal dari asumsi; tidak ada lahan yang tidak bisa ditanami.

Indonesia subur dan kaya laksana surga. Mestinya pertanian tidak bayar karena tinggal petik saja sehingga harga pun bukan masalah.

“Kebangetan kalau metik saja sampai rugi. Tapi ada orang yang tidak mau kita hanya metik saja. Kita harus beli pupuk, bibit dan macam-macam,” imbuhnya.

K ar ena itu untuk ke p e n t i n g a n p e t a n i , lanjut dia, ada tahapan yang mesti dijalankan; fasilitas, efektivitas biaya dan pembentukan kelompok petani. Seperti apa teknisnya? Simak penuturan Kepala Pusat Ketersediaan dan K erawanan Pangan Departemen Petanian RI ini kepada Media ICMI.

Agustus 2009 | MEDIA ICMI | 15

Apa saja yang ditempuh guna mencerdaskan kehidupan petani?

Pertama, pemerintah harus fasilitasi petani dengan laboratorium pangan dan beri kemudahan petani dalam pengetahuan. Misal, kalau petani mau menanam dan ingin tahu tentang unsur tanah dan sumber dayanya, bisa dibawa ke lab. Kegiatan di sana antara lain penelitian tanah dan kalau ada hama bisa cepat tahunya. Lebih hemat. Kalau beli pupuk tidak sampai 150kg, mungkin cukup 25 kg saja. Karena itu dibutuhkan pendamping dengan menyediakan unit pelayanan petani di tiap kecamatan.

Amerika punya pusat penelitian kedelai untuk beberapa negara bagian. Tidak hanya cara budidaya atau menghasilkan varietas baru tapi juga unit tersebut memfasilitasi kalau ada penyakit di kedelai dan cepat diberikan solusinya.

Selama 1x24 jam harus sudah keluar rekomendasi. Kalau pusat tanaman padi di Jawa, lalu ada penyakit padi di Kalimantan, maka harus dikirim ke sana.

Jadi perlu juga revitalisasi semua infrastruktur yang ada.

Kedua, mengurangi biaya. Kalau ada penelitian, biayanya harus berkurang dan kalau bisa nol. Negara ini adalah surga bukan gurun pasir yang perlu pupuk dan segala macam. Pupuk ada di sini dan bisa buat sendiri. Ketiga, Har us mengembangkan kelompok yang benarbenar kepunyaan petani. Misalnya, satu kelompok dengan beberapa anggota membuat kompos. Baru selanjutnya muncul yang lain seperti pendirian koperasi. Kalau biayanya bekurang dan dapat surplus, petani bisa kembangkan

Agustus 2009 | MEDIA ICMI | 16

koperasi. Itu step berikutnya. Yang utama, petani harus bisa memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Sumber daya sosial dengan membentuk kelompok dan Sumber daya alam yaitu tanah. Tidak ada namanya tanah marginal. Asal kita mau berpikir pasti bisa ditanami. Contoh pesisir selatan Yogyakarta sampai Kebumen dan Gunung Kidul. Di daerah berpasir, ditambahi kompos saja bisa tanam cabe, tomat, bawang merah, dsb.

Bahkan kita bisa tanam padi di pinggir jalan raya dengan polybag.

Jadi apa kendalanya? kita yang sekolah merasa lebih pintar dari petani. Sehingga yang menurut kita itu bagus buat petani, itulah yang kita lakukan. Tidak pernah melihat petani lebih pintar dari kita. Kita harus mampu menghilangkan sindrom keterjajahan kita. Kata salah satu ulama besar, Indonesia dari jaman dulu sampai

sekarang dijajah. Dulu dijajah raja-raja, Belanda dan Portugis. Sekarang dijajah bangsa sendiri. Yang pintar ingin menjajah dengan ilmunya seolah dia yang paling benar. Yang punya uang menjajah seolah dialah yang paling kaya. Tidak pernah mengembangkan kemitraan, partnership, atau kesetaraan dengan yang lain. Karena itu pendampingan memang area abu-abu. Kalau kita terlalu agresif kita akan menjadi diktator. Tapi kalau terlalu lemah juga jadi tidak diikuti petani. jadi berusaha bagaimana kita menunjukkan itu untuk kepentingan petani bukan pendampingnya.

Kemudian ada sebagian yang ingin pupuknya laku. Mestinya petani membangun pertanian bukan lagi kepada sisi-sisi di luar petani seperti pemasaran dan pengolahan. Tapi harus masuk memperbaiki orang itu sendiri. Makanya saya katakan harus mencerdaskan petani.

Kalau misalnya tanaman butuh makan, bukan urea yang dibutuhkan tapi nitrogen, fosfat, kalium dan unsur-unsur lainnya. Jadi tidak tergantung kalau makanan tanaman harus urea. Nitrogen ada di mana-mana. Apapun yang hijau itu adalah nitrogen entah rumput, daun, dsb.

Kalau itu dimanfaatkan, petani tidak harus bayar. Kalau bibitnya tidak bayar maka tidak ada biaya produksi. Jadi fokusnya bagaimana mencerdaskan kehidupan petani. Kalau kita yakin untuk nasib petani, tidak perlu misalnya desentralisasi dicabut karena petani harus merdeka dan mandiri. Tidak ada yang mampu merubah nasib kecuali orang itu sendiri. Bukan presiden, gubernur atau bupati. Harusnya desentralisasi ini potensial untuk melayani petani.

Mestinya lebih dekat, yaitu daerah melayani petani.

Ginandjar Kartasasmita Ketua Dewan Pakar ICMI Pusat

untuk Strategi Nasional Kenichi Ohmae dalam pertemuan Indonesian Regional Invesment Forum 2008 mengatakan. penentu utama kemajuan ekonomi adalah stabilitas politik dan pendidikan.

Negara-negara yang sukses mengadakan regionalisasi. Mereka yang disebut BRIC (Brasil, Rusia, India dan Cina) Namun mereka yang disebut potential contenders ini juga punya masalah yang tidak lebih ringan dari Indonesia.

Indonesia sebenarnya lebih maju GDP perkapita, lebih banyak sumber alamnya, lebih berpengalaman dalam mekanisme pasar daripada Rusia. lebih panjang sejarah demokrasinya daripada Cina dan lebih dekat ke pasar-pasar dinamis dibanding Brazil. Salah satu sebab Indonesia tidak masuk dalam kelompok BRIC karena tidak ada keyakinan (confidence) baik dari kita maupun negara-negara lain (Rest of the world).

Jadi kita harus mencari jalan dari limbo sekarang. Dia memberi pandangan.

Pertama, harus ada set vision among leaders.

India negara di Asia yang tertua demokrasinya. Tapi dalam satu hal visinya sama. Rakyat India mendukung

negaranya jadi negara nuklir juga waktu ingin jadi negara yang ikut menaklukan ruang angkasa. Kata Ohmae, di antara pemimpin kita tidak ada kesamaan visi, tidak ada komunikasi efektif dengan dunia luar. Yang penting lagi, termasuk peringatan buat saya juga; berilah kesempatan kepada orang-orang muda untuk muncul dan jangan mengejar keahlian dalam semua hal. Pilih saja yang menjadi andalan. Sekarang kita sangat tergantung minyak, batubara, kelapa sawit, ekspor utama kita. Kalau nanti natural resources sudah turun. Kalau ini semua sudah tidak lagi relevan dan digantikan yang lain, apa nanti andalan kita?.

Kemudian datangkan pekerjaan ke dalam negeri, karena negara-negara di dunia akan menegakkan UU imigrasi yang makin ketat. Kita bicara cross border, cross business, and business process ousourching.

Ke depan sudah tidak lagi negara mengirim tenaga kerja ke luar negeri, kecuali yang betul-betul expert. Karena itu kita harus tarik pekerjaannya ke sini. Kini pekerjaan sudah dicrossborderkan di seluruh dunia kecuali kita. Kita juga perlu tentukan beberapa hal yang ingin sukses, menangkan beberapa pertandingan dan prioritaskan daerah-daerah yang berkembang lebih dulu serta kualitas dan excellency sebagai slogan dari investasi di

beberapa pasar.

Akses dan mutu pendidikan Di bidang pendidikan, selagi kita mengejar ketertinggalan kita dalam sistem pendidikan abad 20. Dunia sudah memasuki pendidikan abad 21. Internet juga berperan sebagai guru. Belajar bukan dari sekolah saja tapi dari kehidupan serta berani mengambil langkah. Pendidikan abad 20 sudah ditinggalkan. Kita masih case studies, di negara lain sudah real time. Kita belajar melalui framework, kini justru framework itu harus dibongkar. Idealnya, bisakah peningkatan akses dan mutu pendidikan dilakukan secara simultan? Apakah kita mau meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataannya nanti.

Atau kita mau merata seluruhnya, sedangkan mutu diserahkan pada sekolah-sekolah swasta, global, dsb.

Tetapi masyarakat kecil tidak bisa memperluas mutu itu secara merata.

Hanya di kantong-kantong tertentu.

Kalau kita bicara akses terhadap mutu dan pemerataan, bisakah dilakukan?

Dalam kondisi anggaran yang terbatas, mana dulu yang harus diprioritaskan; akses atau mutu? Bagaimana mengatur perimbangan ini, harus dipikirkan para pendidik dalam pembangunan pendidikan di Indonesia.

Agustus 2009 | MEDIA ICMI | 17

dewan pakar

Satukan Visi

SELAMAT ATAS PELANTIKAN PENGURUS ORGANISASI WILAYAH SULAWESI TENGAH

IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM INDONESIA (ICMI) PERIODE 2009 - 2014

fokus

Potret Pendidikan Nasional Target Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) 2005-2009 dalam pemerataan dan peningkatan akses pendidikan, untuk jangka menengah hing ga 2009, pemerataan dan peningkatan akses dipertahankan angka partisipasi murni Sekolah Dasar (APMSD) 94%, memperluas SMP/MTs hingga angka partisipasi kasar (APK) 97,4% atau APM 75,5% serta menurunkan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas hingga 5%. Bagaimana dengan pemerataan mutunya?

Menurut Pakar Pendidikan, Prof. Dr. Said Hamid Hasan, arti mutu pendidikan sudah dideskreditkan angka yang dinyatakan ujian nasional. Seharusnya ujian nasional seperti yang dinyatakan UU Sisdiknas yaitu untuk pemetaan bukan alat menentukan kelulusan.

“Sehingga pemerintah tahu, wilayah dan sekolah mana yang kualitasnya belum baik dan harus diperbaiki. Bukan anak yang disalahkan. Mereka tidak lulus akibat tidak mendapatkan layanan pendidikan berkualitas.” ungkapnya.

Kualitas Pendidik Studi menunjukkan, meningkatkan kualitas pendidik terjebak persyaratan awal. Ketika ada UU guru dan dosen, dana dihabiskan untuk sertifikasi guru dan dosen, tapi tidak untuk faktor guru atau dosen bisa berbuat banyak. “Beban kerja guru kita terlalu besar. Misalnya guru IPS di Jawa Barat, satu guru harus

melayani 400 anak walau statistik kita mengatakan sekitar 20-40 anak. Kalau dia harus melayani anak jumlah tersebut, dia tidak punya waktu melakukan bimbingan kecuali hanya berdiri di depan kelas dan bercerita apa adanya setelah itu selesai,” jelas Said.

Said melanjutkan, kurikulum perguruan tinggi sangat kaku sehingga tidak diuji mengenai kerjasama, semangat belajar, rasa ingin tahu, dsb. ”Ujian seharusnya beragam tidak seperti UN. Kurikulum perguruan tinggi kita membuat mahasiswa yang masuk, keluarnya akan sama karena mata pelajaran sama semua. Kurikulum demikian tidak menyebabkan dosen kreatif dan menantang untuk melakukan penelitian. Harusnya kurikulum di perguruan tinggi lebih banyak pilihan dibanding wajibnya. ”Kalau dosen tertarik pelajaran tertentu, dia teliti terus dan jadi mata kuliah baru. Dia akan menghayati betul saat mengajar dan mahasiswa menemukan hal baru.

Kebijakan anggaran pendidikan ke depan juga harus ditujukan ke daerah-daerah terpencil dan miskin bukan dikembangkan untuk daerah yang sudah kaya,” pungkas Said.

Pendidikan Ahlak Presidium ICMI Pusat, Prof Nanat Fatah Natsir MS, mengatakan, masih terdapat dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum hingga

Berdasarkan hasil survei tingkat Human Development Index (HDI) di 179 negara di dunia, Indonesia hanya menempati urutan 109. Hasil survei dilakukan pada 2006 dan dikeluarkan pada 18 Desember 2008 lalu. Negara-negara tetangga; Philipina berada di urutan 102, Thailand urutan 81, Malaysia urutan 63 dan urutan pertama diduduki Islandia.

Peringkat Indonesia pada HDI merupakan salah satu indikator kualitas pendidikan nasional.

Karena itu masih banyak hal yang harus dibenahi dalam sistem pendidikan tanah air.

menyisihkan pendidikan ag ama.

Menurut Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung ini, dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum mengakibatkan pendidikan agama dipandang seolah pendidikan kelas dua.

Terbukti dalam hal anggaran yang diterima institusi pendidikan Islam jauh berada di bawah perguruan tinggi umum. ”Untuk itu semua institusi pendidikan disarankan berada di bawah Departemen Pendidikan. Sedangkan Depag cukup menangani masalah Haji dan Zakat saja," gagasnya.

Menurut Ketua Gerakan Guru Berkualitas (Gerutas) ICMI, Husni Rahim, pendidikan gratis belum menjamin semua anak mendapat kesempatan pendidikan, apalagi memberi jaminan pendidikan bermutu. Maka perlu ditanyakan lagi; berapa persenkah dari anggaran pendidikan 20% untuk mutu pendidikan? Dari data Gerutas ICMI, dalam survei satu daerah di Muara Enim.

Ada Rp 1 triliun anggaran pendidikan. Rp 700 milyar habis untuk gaji guru dan upah dan Rp 300 milyar untuk pembangunan gedung, peralatan, dsb. ”Dari anggaran itu harus menuju anggaran pro mutu.

Tapi pengertian mutu sebatas sebuah sekolah bermutu 100% lulusannya masuk perguruan tinggi favorit. Tapi apakah setelah selesai perguruan tinggi, sekian persen tadi masuk ke pasar kerja?” tanya Husni.

Agustus 2009 | MEDIA ICMI | 19

Pendidikan Topang Kemajuan Ekonomi Satu Visi untuk Strategi Nasional Menurut Ketua Dewan Pakar ICMI Pusat, Prof. Dr. Ginandjar Kartasasmita, kemajuan ekonomi suatu negara bermuara dari stabilitas politik dan pendidikan. Indonesia yang memiliki potensi antara sumber daya alam, GDP perkapita, pasar dinamis dan pengalaman demokrasi seharusnya tidak tertinggal dari negara-negara tetangga atau negara berkembang di belahan benua lainnya.

Brasil yang pernah bersama IPTN pada 1970an membuat pesawat kecil, kini sudah mampu menjual pesawat jet. Cina pernah belajar per minyakan dan pertambangan di Indonesia dan kini sudah merambah ke mancanegara ter masuk Indonesia. India yang diremehkan dalam menerapkan demokrasi saat Indonesia masih menjadi salah satu macan Asia pasa 1990an, kini

Agustus 2009 | MEDIA ICMI | 20

sudah melesat di bidang teknologi informasi.

Ginandjar melanjutkan, kita seharusnya memiliki persamaan visi di antara para pemimpin bangsa sehingga melahirkan strategi nasional yang jelas, fokus pada bidang yang ingin diunggulkan dan tidak mengejar keahlian semua bidang, menjalin komunikasi efektif dengan dunia luar dan memberi kesempatan kaum muda. Itulah formula yang diterapkan negara-negara BRIC (Brasil, Rusia, India dan Cina) dan TIVITI (Thailand, Vietnam dan Turki) yang dianggap sebagai kekuatankekuatan ekonomi baru di dunia.

Akses dan Mutu Pendidikan Ginadjar meng atakan, sistem pendidikan tanah air saat ini membuat siswa belum siap menerima tantangan ke

depan. “Selagi mengejar ketertinggalan, kita masih dalam sistem pendidikan abad 20, dunia sudah memasuki pendidikan abad 21. Gurunya bisa dari internet.

Belajar bukan dari sekolah saja tapi juga kehidupan. Pendidikan sekarang mesti membuat siswa berani memberi jawaban yang mengutamakan proses daripada jawaban benar semata-mata.� ungkap Ketua DPD RI ini.

Namun Ginandjar optimis Indonesia bisa mengejar ketertinggalan setidaknya dari BRIC dan TIVITI karena mereka pun punya masalah yang tidak lebih kecil dari Indonesia. Langkah selanjutnya ada dua pilihan. Pertama, mengutamakan mutu ketimbang akses atau sebaliknya.

Wajib belajar 9 tahun harus terus dioptimalkan. Mutu pendidikan dibangun dengan teknis. Jadi berupaya bagaimana setelah selesai mereka bisa mendapat atau menciptakan pekerjaan di dalam negeri. Kedua, mengutamakan keduanya dengan memberi porsi yang sama. “Dalam kondisi anggaran yang t e r b a t a s, b a g a i m a n a m e n g a t u r perimbangan? Itu yang harus dipikirkan para pendidik dalam mengadakan pembangunan pendidikan di Indonesia,� pungkas Ginandjar.

ziswaf

ICMI Bahas Perubahan UU Pengelolaan Zakat Belum jelasnya pembahasan perubahan Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di DPR, mengundang reaksi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dengan meng gelar pertemuan

membahas Perubahan UU Pengelolaan Zakat di ICMI Center, Jakarta Selatan (19/06). ICMI mendesak DPR segera menuntaskan pembahasaan perubahan UU Pengelolaan Zakat. Secara khusus, ICMI telah membentuk tim

Seminar "Potensi Wakaf untuk Pembangunan

Perumahan Rakyat" Dalam seminar yang berlangsung di Kementrian Negara Perumahan Rakyat, Jakarta (24/06) disampaikan, perbankan syariah diharapkan menyertakan wakaf tunai sebagai salah satu bisnisnya.

Model bisnisnya adalah penampungan dan pengelolaan dana wakaf tunai dari masyarakat untuk

beranggotakan sembilan orang untuk membuat rancangan usulan ICMI atas perubahan UU Zakat tersebut.

Dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Tim ICMI mengenai naskah usulan perubahan UU Pengelolaan Z a k a t , A m i r s y a h Ta m b u n a n , dikemukakan lima permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam kerangka perubahan UU Zakat. Pertama, dengan melihat berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan zakat, belum memberikan pengaturan hukum secara komprehensif, kepastian, dan jaminan hukum bagi umat Islam.

Kedua, tidak adanya kepastian hukum mengenai institusi retribusi zakat, secara otomatis dapat mengurangi pajak. Ketiga, belum adanya aturan fikih yang jelas tentang institusi atau lembaga sebagai pembayar zakat. Keempat, secara kelembagaan pengelolaan zakat terdapat dua masalah, yakni di satu sisi akan dipusatkan di Baznas dan di sisi lain diberikan izin berdirinya lembaga pengelola zakat yang independen.

Kelima, sistem informasi dan tata kelola zakat yang belum memadai sebagai pedoman bagi masyarakat untuk menyalurkan zakatnya. (republika.co.id. osa/taq)

membangkitkan nilai ekonomi wakaf. Menurut Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Muliaman D. Hadad, wakaf sebagai dana murah dan cost of fund-nya nol, bisa digunakan untuk sektor yang kurang dilirik, seperti pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Peran perbankan nanti akan lebih banyak menampung dan mendistribusikannya untuk kegiatan ekonomi. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Muliarman, menambahkan, Bank syariah bisa memanfaatkan dana wakaf tunai sebagai pembiayaan pembangunan perumahan rakyat dengan mengambil biaya jasa.

Deputi Menpera Bidang Pembiayaan, Tito Murbaintoro mengusulkan,

wakaf uang dapat digunakan untuk menghidupkan wakafwakaf non tunai (tanah dan bangunan) untuk menjadi produktif yang hasilnya akan digunakan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat. Termasuk untuk bidang per umahan dan permukiman bagi masyarakat ber penghasilan rendah.

Berdasarkan data Departemen Agama (Depag) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), tanah wakaf luasnya mencapai 2,7 Miliar M2).

Sebanyak 68% untuk rumah ibadah, 8,51% untuk pendidikan, 8,40% untuk kuburan, dan 14,60% untuk lain-lain. Harta wakaf juga lebih banyak tidak produktif (77%) daripada yang menghasilkan (23%).

(Sharingonline/ IA)

Agustus 2009 | MEDIA ICMI | 21

batom

Tantangan Globalisasi untuk Pesantren Gerakan Guru Berkualitas (GERUTAS)

Menghadapi era globalisasi dan informasi pondok pesantren perlu meningkatkan pearannya karena agama Islam dibawa Nabi Muhammad SAW sebagai agama terakhir dan berlaku seantero dunia sepanjang masa. Ini berarti ajaran Islam adalah global dan melakukan globalisasi untuk semuanya (Al Hujurat :13). Kunci ayat tersebut, tiap persaingan yang keluar sebagai pemenang adalah yang berkualitas, yaitu memiliki iman-takwa, kemampuan, ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan.

Prof. Dr. Husni Rahim Pertama, pesantren sebagai lembaga pengkaderan ulama. Fungsi ini tetap harus melekat pada pesantren karena pesantrenlah satu-satunya lembaga pendidikan Islam yang siap mendidik dan mempersiapkan ulama. Kita tidak bisa mengharapkan lembaga lain, misalnya madrasah atau perguruan tinggi Islam, mampu melahirkan kader-kader ulama.

Namun ulama yang dilahirkan pesantren tidak bisa hanya pandai ilmu agama.

Tuntutan modernisasi dan globalisasi mengharuskan ulama memiliki kemampuan lebih, kapasitas intelektual memadai, wawasan, akses pengetahuan dan informasi yang cukup serta responsif

Agustus 2009 | MEDIA ICMI | 22

terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi.

Kedua, pesantren sebagai lembaga pengembangan ilmu pengetahuan khususnya agama Islam. Pada tataran ini, pesantren masih lemah di tingkat pengembangan ilmu dan metodologi.

Kebanyakan pesantren hanya mengajarkan ilmu agama dalam arti transfer of knowledge tanpa upaya lebih lanjut pada pengembangan ilmu. Hal ini bisa dimengerti karena sistem pembelajaran di pesantren masih berkutat pada metode hafalan dam kecenderungan pengayaan materi ilmuilmu agama an sich. Selain itu, tiadanya

kurikulum pendidikan agama Islam yang baku dan bisa dipedomani untuk mengajarkan suatu ilmu.

Ketiadaan kurikulum ini menyebabkan proses belajar-mengajar terjadi “asal-asalan” dan terserah pengasuh pesantren tanpa program yang jelas, materi apa yang diajarkan dan kapan suatu pelajaran selesai diajarkan.

Pada sisi inilah yang menyulitkan penerapan kurikulum pendidikan agama Islam di pesantren. Untung sekarang banyak pesantren yang membuka madrasah atau sekolah yang integral dengan pesantren. Sehingga kurikulum pendidikan agama Islam yang diterapkan pemerintah (Depag dan Dikbud) dapat diajarkan di pesantren. Dari sekolah dan madrasah inilah diharapkan lahir integrasi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Pesantren jelas memiliki potensi sebagai “lahan” pengembangan ilmu agama. Jika ilmu agama ini diintegrasikan ilmu-ilmu sosial kontemporer, maka akan lahir kader-kader ulama yang tangguh di kedua bidang.

Ketiga, pesantren harus mampu menempatkan dirinya sebagai transformator, motivator dan inovator.

Kehadiran pesantren dewasa ini telah memerankan fungsi-fungsi itu meski dalam taraf yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Kini pesantren bukan saja sebagai lembaga pendidikan, tapi juga lembaga keagamaan dan sosial. Peran pesantren pun melebar menjadi agen pembaruan dan pembangunan masyarakat (agent of social change). Karena itu, tidak heran bila sekarang pemerintah menginginkan pondok pesantren menjadi pusat pemberdayaan ekonomi rakyat. Sebagai salah satu komponen masyarakat, pesantren memiliki kekuatan dan “ daya tawar” untuk melakukan perubahan-perubahan yang berarti.

Persoalannya, maukah pesantren melakukannya?

Bagian dari buku: Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia

Kantor Kas

BMT BiC

LAZNAS BMT

BMT Bina Insan Cita Untuk lebih meningkatkan dan memudahkan pelayanan bagi mitra penabung dan pembiayaan, BMT BIC membuka kantor Kas di jalan Warung Jati Timur Jakarta Selatan. Segenap jajaran pengurus BMT BIC hadir memberikan dukungannya dalam syukuran selepas shalat jumat beberapa waktu lalu. Di antaranya Ketua Departemen ICMI bidang Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi Umat. "Saya menyambut baik semangat kader muda ICMI yang sudah menapak ke ke tataran real dan bersentuhan langsung dengan geliat ekonomi umat, ujar Adji Gutomo. sementara itu, Anggota Dewan Pakar ICMI, Tjuk Eko Hari Basuki mengingatkan agar selalu menjaga konsistensi dalam aktivitas membangun peradaban umat ini.

Sejak dibuka pertamakali, animo masyarakat sekitar kian meningkat seiring sosialisasi dan pengenalan yang intens dilakukan. Suasana sepanjang pinggir jalan yang semarak dengan kegiatankegiatan ekonomi turut menambah manfaat kehadiran lembaga keuangan syariah mikro seperti BMT BIC. Dengan pembukaan rekening awal Rp 20.000,- dan selanjutnya setoran minimal Rp 5.000,- tidak memberatkan para penggiat sektor informal ini yang sehari-hari berpenghasilan tidak tetap n a mu n t e t a p i n g i n m e n a b u n g.

Alhamdulillah, deng an nuansa kekeluargaan, lembaga keuangan ini sudah seperti rumah sendiri yang tidak hanya tercipta interaksi profesional antara pengelola BMT dengan mitra tapi juga mempererat ukhuwah dengan saling berbagi informasi, saran dan curhat seputar usaha dan kehidupan. Satu hal yang membuat BMT bersinergi kuat bersama para penggiat ekonomi rakyat.

Agustus 2009 | MEDIA ICMI | 23

Husnul Yakin Jasa Penyedia Air Minum Isi Ulang

BMT BiC

Mitra Berbekal panduan dan informasi pengalaman seseorang yang sukses dengan usaha air isi ulang, bersama seorang sahabatnya, Hafiz Wasi, Husnul Yakin (25) mantap membuka Aqila Galon; jasa penyedia air minum isi ulang yang kini sudah berjalan empat bulan.

Mereka bermitra dengan BMT Bina Insan Cita lewat akad murabahah. BMT BIC membelikan satu paket peralatan air isi ulang. Semua ditempatkan di ruangan usaha ukuran sekitar 3x 4 M. Mesin air memakai asupan listrik 50 watt. Husnul mengungkapkan, layaknya bisnis lainnya yang penting bagaimana merebut kepercayaan masyarakat. Di antaranya harus memperhatikan kebersihan. Untuk perawatan peralatannya, menurut Husnul yang penting adalah spons penyaring dan torent (penampungan air). Kalau spons sudah terlihat kotor sedikit harus segera

Agustus 2009 | MEDIA ICMI | 24

BMT BIC

SYARIAH MICRO FINANCE House dicuci dengan air panas minimal seminggu dua kali. Pengurasan torent minimal sebulan sekali atau memanfaatkan sela waktu air kosong menanti isi ulang. ”Biasanya air 10 hari sudah habis dengan penjualan 35-40 galon. Kita kontak pemasok sumber air di Ciawi Bogor,” ujarnya.

Pelayanan terhadap konsumen pun tak lepas dari perhatian. ”Meski dengan karyawan satu orang yang juga pengantar orderan, kadang dibantu istri dan adik, kami terus berupaya meningkatkan penjualan. Targetnya sehari bisa terjual 70-80 galon,” tandas entrepreneur sejak di bangku sekolah dasar ini optimis.

“Alhamdulillah, dari awal terjual hanya 57 galon perhari. Bulan kedua meningkat sampai 10-15 galon. Bulan ketiga sudah 35-40 galon sehari. Bahkan di bulan ketiga klimaks pernah 50 galon sehari,”

beber mahasiswa Manajemen perusahaan ini menyebutkan perkembang an usahanya. Untuk pendapatan perbulan Aqila Galon bisa mengantongi kurang lebih Rp 1 juta.

peristiwa Bom JW Marriott 2 dan Ritz Carlton dilakukan musuh-musuh Islam agar ada alasan memojokkan, menekan dan menangkap para pejuang Islam,” ujar amir Jamaah Ansharut Tauhid.

Pernah hancur hampir enam tahun silam, untuk keduakalinya hotel JW Marriott, Kuningan, Jakarta Selatan luluhlantak.

Bagian bawah gedung hancur sekitar pukul 07.45 WIB, disusul 2 menit kemudian ledakan di Hotel Ritz Carlton (17/07). Ledakan di kedua hotel internasional itu menelan korban sembilan tewas dan 55 terluka. Sontak kepulan opini pun menyeruak di udara.

Sebagian besar telunjuk mengarah kepada kelompok Islam, Jemaah Islamiyah (JI).

Jangan Diskreditkan

Islam

Dugaan Fakta Palsu Direktur Lembaga Kajian Syariat Islam Fauzan Al Anshori menduga aksi bom yang terjadi di Hotel Ritz Carlton dan JW Marriott sebagai operasi mendiskreditkan kelompok Islam (18/ 07). Asumsi ini didukung modusnya yang menggunakan false fact (fakta palsu) dengan meninggalkan bom yang siap meledak di kamar 1808 di JW Marriott Menurut dia, tidak masuk akal ada orang yang masuk ke hotel yang dijaga super ketat dan meninggalkan bom yang masih

aktif di kamarnya. Ini tidak mungkin sebagai kecerobohan. Mantan juru bicara Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) ini juga heran pada 15 Juli 2009 ada tamu Hotel JW Marriott yang lolos membawa detonator dalam tas laptop." Kenapa tidak terdeteksi X-Ray? Ini keahlian orang tertentu yang spesialis bom dan tidak mungkin dilakukan JI," ujarnya.

Sedangkan mantan amir MMI, Abu Bakar Ba'asyir mengingatkan semua pihak berhati-hati menyikapi peledakan tersebut. “Bisa saja peristiwa itu

Hindari Opini Ketua DPP, Hizbut Tahrir Indonesia ( H T I ) , Fa r i d Wa d j d i , m e m i n t a masyarakat tidak mendiskreditkan Islam terhadap peristiwa tersebut, hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil opini pelakuknya adalah kelompok Islam “Islam memang sering disudutkan. Kita tidak tahu siapa pelakunya dan siapa yang diuntungkan,” paparnya. Wakil Ketua Dewan Penasehat ICMI Pusat, Din Syamsudin meminta masyarakat tidak mengaitkan masalah ini dengan agama maupun pemilu presiden (pilpres).

“Kami mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas peristiwa pengeboman dua hotel itu,” imbuh Ketua Umum PP Muhammadiyah.

Ketua MUI Pusat dan Anggota Dewan Penasehat Pusat ICMI, Amidhan, meminta pemerintah segera mengungkap dan investigasi peristiwa tersebut agar tidak timbul dugaaandugaan yang tidak perlu. Ketua Presidium ICMI, Muslimin Nasution menegaskan, ICMI sangat menentang pelaku bom yang telah melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain.

“Kami mengecam keras para pelaku teror bom yang mengakibatkan jatuhnya korban tak bersalah. Itu bukan ajaran Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin,” tegasnya.

Percayakan Aparat Keamanan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pernyataan resminya membeberkan laporan intelijen di depan publik, tentang adanya kelompok yang ingin menjadikan dia sebagai sasaran teror. Dalam menghadapi situasi ini dibutuhkan suasana rukun, kompak dan konsolidatif, baik di level masyarakat maupun elit. Karena itu, ini adalah saatnya seluruh kalangan memberikan kesempatan dan dukungan kepada aparat keamanan yang paling berwenang mengurus terorisme untuk menuntaskan kasus tersebut. Polisi harus diberi kepercayaan dan independensi penuh.

Jangan diganggu intervensi politik, termasuk yang mengaitkan bom di JW Marriott-Ritz Carlton dengan hasil pilpres lalu.

Sumber: republika.co.id, sabili.co.id, Agustus 2009 | MEDIA ICMI | 25

tausiyah Allah SWT telah mengingatkan betapa pentingnya mendapat akhir yang baik (husnul khatimah) itu kepada semua orang beriman.

Surat Al Hijr ayat 99; “Dan s e m b a h l a h Tu h a n m u sampai datang kepadamu yang diyakini (ajal)”.

Karena itulah perintah untuk tetap bertakwa dan beribadah masih terus berlanjut hingga maut menjemput. Ini tidak lain agar husnul khatimah bisa diraih.

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekalikali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” ( QS AL Imran :102)

Su'ul Khatimah Akhir Yang baik Allah Swt mendeskripsikan tentang orang-orang yang beriman harus menghimpun dua sikap dalam dirinya: sikap takut yang besar pada Allah dan sikap tekad beramal sebaik mungkin.

“Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan (azab) Tuhan mereka, Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka, Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka (sesuatu apa pun), Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang takut, (karena mereka tahu Mei 2009 | MEDIA ICMI | 26

bahwa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka, mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan mer ekalah orang-orang yang segera memperolehnya,” ( QS Al Mukminun: 5761).

Kerinduan bertemu Allah juga harus mengisi penuh rongga kalbunya . karena orang yang senang bila bertemu Allah , maka Allah pun senang bila bertemu dengannya. Rasulullah Saw bersabda, “Jangan sampai salah seorang di antara kalian meninggal dunia sebelum berbaik sangka pada Allah Azza wa jalla,” (HR Muslim).

Sayangnya yang terjadi pada mayoritas kita justru hanya mengandalkan besar nya rahmat Allah juga ampunan dan maghfirahNya. Pengetahuan kita tentang ampunan Allah menjadikan kita tidak mau berhenti melakukan kemaksiatan.

Ini tentu saja bisa mengantar kepada kehancuran. Karena selain Maha Pengampun dan Maha Penyayang, Dia juga mempunyai siksa yang pedih. Salah satunya Allah Swt berfir man.

“Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa sesungguhnya Aku-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan bahwa sesungguhnya azab-Ku adalah azab yang sangat pedih,” (QS AL Hijr: 49-50).

Selain beramal, seorang muslim juga harus berusaha keras melunasi utangutangnya pada orang lain dan meminta maaf pada orang lain yang telah dizaliminya. Karena apa yang menjadi milik orang lain, nanti pada Hari Kiamat yan bersangkutan pasti akan memintanya.

Penyebab Su'ul Khatimah - Menunda-nunda Tobat Firman Allah Swt, “... bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS AN Nur: 31). Rasulullah pun yang telah diampuni dosanya baik yang sudah

maupun belum terjadi, tiap hari masih bertobat pada Allah Swt. Al Aghrarr Al Mughni meriwayatkan, “Wahai seluruh manusia , bertobatlah kalian pada Allah, karena aku saja dalam seharinya bertobat sebanyak seratus kali,” (HR Muslim) Salah satu godaan iblis yang paling sukses dalam memperdaya manusia adalah menunda-nunda tobat.

Modusnya, umur kita masih panjang. Jika ber tobat sekarang lalu kembali melakukan maksiat lagi, tentu tobatnya tidak akan diterima. Dan ia pasti jadi calon penghuni neraka. Modus kedua, iblis memperdayai, nanti saat berumur lima puluh atau enam puluh tahun saja baru bertobat dengan benar, selalu berada di masjid dan memperbayak variasi pendekatan diri pada Allah. Kalau sekarang masih terlalu muda dan umurnya sedang produktif-produktifnya.

- Angan- angan Muluk Ali bin Abi Thalib berkata, “Anganangan muluk itu menyebabkan lalai akan akhirat, sementara memperturutkan hawa nafsu itu memalingkan seorang dari kebenaran.” Beliau juga mengatakan, “Ingatlah dunia pasti akan berpaling dan akhirat segera menghadap. Masing-masing mempunyai anak buah. Jadilah kalian sebagai anak buah akhirat dan jangan menjadi anak buah dunia. Sekarang saatnya beramal dan tidak ada perhitungan amal. Sementara esok yang ada hanyalah perhitungan amal dan tidak ada kesempatan beramal lagi.”

Efek positif tidak berangan-angan muluk akan tampak dalam melakukan amal-amal saleh yang dikerjakan segera.

Rasulullah Saw bersabda, “Bersegeralah

beramal saleh”. Beliau mengucapkannya sebanyak tujuh kali. Setelah itu dilanjutkan, “Apakah kalian (akan beramal) hanya menunggu saat jatuh fakir yang membuat bingung? Atau setelah kekayaan yang menyebabkan bertindak kelewat batas, setelah sakit yang mematikan, atau setelah menderita ke pikunan yang seringmenyebabkan kesalahan? Apa kalian baru beramal setelah datangnya kematian yang mendadak? Atau menunggu dajal datang? Atau bahkan menunggu kiamat tiba? Hari Kiamat itu musibah yang paling besar dan paling pedih,” (HR At Tirmidzi) Rasulullah Saw telah memberi arahan mengenai hal yang dapat membuang jauh-jauh angan-angan muluk. Beliau memerintahkan untuk mengingat kematian, ziarah kubur, memandikan mayat, mengantar jenasah, menjenguk orangs akit dan berkunjung ke rumah orang-orang saleh. Selain menggugah

hati dari kelalaian, amalan tersebut juga akan membuat kita melihat segala hal yang akan kita hadapi untuk bisa mempersiapkan diri.

- Gandrung Kepada Kemaksiatan Gandrung terhadap kemaksiatan adalah terbiasa melakukan kemaksiatan dan tak terbebani lagi saat melakukannya.

Saat seorang tak terbebani lagi dengan kemaksiatan yang dilakukannya dan dia tidak mau bertobat lagi kemaksiatannya itu setan akan mengendalikan terus hatinya dengan kemkasiatan hingga maut menjemput. Naudzubilahi min dzalik.

- Bunuh Diri Al Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda, “Seseorang yang mencekik dirinya, maka dia akan mencekiknya di neraka nanti. Orang yang menusuk dirinya sendiri, maka di neraka nanti ia juga akan terus menusuk dirinya itu,”. Al Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. yang menceritakan ada seseorang yang turut berperang bersama Rasulullah di Khaibar.

Mengenai orang ini, beliau berkata, “Orang ini calon penghuni neraka”. Padahal ketika perang berlangsung lelaki itu berperang dengan gigih hingga terluka parah dan tewas. Ternyata didapati malam sebelum meninggal, lelaki itu karena tidak sabar menangung rasa sakit akibat luka parahnya, memutuskan mengakhiri hidupnya.

Dari Ensiklopedia mukjizat Al Qur'an dan Hadits (Buku 2)

Mei 2009 | MEDIA ICMI | 27

ekonomi syariah

Nisab; Indeks Islami Pengukur Kemiskinan Dr. Shabri Abdul Madjid

Islam memiliki konsep mengukur kemiskinan yaitu konsep nisab. Miskin tidaknya seseorang tergantung pada sampai atau tidaknya nisab terhadap pendapatan bulanan. Artinya mereka yang berpendapatan perbulan sampai nisab dikategorikan tidak miskin

Agustus 2009 | MEDIA ICMI | 28

(muzakki). Sebaliknya mereka yang berpendapatan di bawah kadar nisab digolongkan miskin (mustahik). Kita ketahui kadar nisab adalah 20 dinar.

Barang siapa yang berpendapatan minimal 20 dinar sebulan atau telah memiliki simpanan harta minimal

bernilai 20 dinar setahun, maka mereka harus membayar zakat sebanyak 2,5% atau ½ dinar. Pendapatan 20 dinar ini dapat digunakan sebagai garis pemisah (demarcatioan line) atau pengukur miskin tidaknya seseorang.

Asumsinya kalau satu dinar bernilai Rp 400.250,- maka 20 dinar ekuivalen dengan Rp 8.050.000,-. Ini berarti menurut konsep nisab, seorang yang berpendapatan sekurang-kurangnya Rp 8.050.000,- perbulan atau memiliki simpanan harta minimal 1,66 dinar atau Rp 664.415,- tiap bulan selama setahun, akan dikategorikan dalam golongan orang mampu. Bila menggunakan standar nisab ini untuk mengukur kemiskinan, berapakah jumlah orang miskin di Indonesia? Rasanya jumlah masyarakat Indonesia yang miskin jauh lebih banyak dibanding laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Pertanyaannya, apakah sistem kompensasi (pembayaran gaji/ upah) yang diadopsikan sekarang sudah adil? Apakah Upah Minimum Regional (UMR) Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pokok (basic needs) para pekerja? Gaji yang dibayar terlalu rendah tentunya akan sangat sulit bagi pekerja mengumpulkan jumlah pendapatan perbulan mencapai kadar nisab. Impilkasinya, apabila sistem kompensasi belum dilaksankan secara adil, jumlah masyarakat miskin senantiasa tinggi. kemiskinan juga tergantung sistem pembayaran gaji.

Apakah kadar nisab diukur dari pendapatan bersih atau kotor?

Bagaimana sekiranya pendapatan kotor seseorang itu tinggi, namun ia harus mengeluarkan biaya operasional yang tinggi pula? Apakah fair dan tidak bertentangan dengan tujuan zakat (misal: menyejahterakan ekonomi umat) bila kadar nisab dihitung dari jumlah pendapatan kotor? Tentu jawabannya: tidak. Tanpa alasan inilah Pusat Pungut Zakat (PPZ) Malaysia (di Indonesia disebut Bazis) mengkalkulasikan kadar nisab berlandaskan jumlah pendapatan bersih. Jadi jumlah zakat yang wajib dibayar dihitung atas pendapatan bersih.

Kenapa nisab dianggap sebagai pengukur kemiskinan yang valid, representative dan eliable dibanding standar kemiskinan konvensional? Jawabannya akan kita t e mu k a n b i l a k i t a b e n a r- b e n a r memahami hikmah dan makna tersirat dari kewajiban berzakat.

Dari buku: Ekonomi Islam Kontemporer

inspirasi Muzakhir Rida Senior Advisor Laznas BMT

Keutamaan Siti Hajar Dalam buku Ali Shariati berjudul Haji, diceritakan, Siti Hajar dan Ismail as yang masih bayi ditinggalkan di tempat itu, dengan sebuah pondok darurat tanpa bekal yang mampu menopang hidup.

Tidak ada sedikitpun protes dan rengekan Hajar kepada suaminya.

Sementara maut sangat jelas segera menghampirinya di tengah padang pasir ganas. Sepeninggal Ibrahim as, Hajar bangkit. Naluri kemanusiaan dan keibuannya tidak mengalah pada maut.

Jika dia tidak segera mencari air, ajal bagi dia dan anak bayinya. Terik yang menyengat membuat fatamorgana di padang pasir, yang menampilkan ilusi air segar di permukaan. Berlari-lari Hajar menjemput fatamorgana itu. Yang jika dia berada di Safa maka fatamorgana akan terlihat di bukit Marwa. Begitu sebaliknya. Hajar bertahan tidak putus asa, bolak balik dia berlari di antara dua bukit itu, bagai induk elang mencari makan buat anaknya. Jika Tawaf di Ka'bah adalah totalitas kita memenuhi panggilan Allah, maka Sa'i adalah kekuatan kita bertahan dan mencari penghidupan.

Kemudian Allah SWT memunculkan

Perempuan dan Kewajiban Teologis Sepanjang sejarah kemanusiaan, kaum perempuan selalu dijadikan sebagai warga kelas dua baik dalam peradaban timur maupun barat. Di puncak kebodohan manusia, bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup untuk membuang sial, kemiskinan dan kenistaan. Bahkan sampai sekarang perempuan a c a p k a l i d i r e n d a h k a n d a n m e n j a d i ko m o d i t i ya n g diperdagangkan. mata air Zam-zam di kaki Ismail as yang saat itu menangis sambil menghentakhentak. Sejak saat itu dimulailah kehidupan di daerah yang dulunya tidak mungkin ditempati manusia. Yang kini jadi pusat peradaban dan kiblat kaum muslimin seluruh dunia. Dengan adanya Zam-zam, Hajar mampu melanjutkan hidup membesarkan Ismail seorang diri.

Hajar menjadi single parent. Walau dulu seorang budak tapi dengan bertauhid ia

menjadi manusia merdeka.

Peran Perempuan Di Cina, akibat kebijaksanaan “satu anak�, bayi-bayi perempuan sering dibunuh diam-diam karena mereka lebih menginginkan anak laki-laki yang dianggap lebih mampu mengatasi kemiskinan. Sampai saat ini jika musim paceklik, di berbagai daerah di Jawa ini banyak orang tua terpaksa menjual anakAgustus 2009 | MEDIA ICMI | 29

anaknya perempuannya ke rumah bordil.

Tetapi begitupun jumlah populasi perempuan di dunia dan Indonesia makin meningkat hingga melampaui populasi lelaki. Tapi perilaku yang melecehkan perempuan masih terus berlangsung hingga saat ini. Bahkan diatur dalam berbagai tradisi. Padahal Al-Quran dan hukum Islam banyak sekali secara tegas mengatur berbagai hal yang secara utuh mengangkat derajat kaum perempuan.

Bahkan perintah-perintah Allah yang mengatur tentang kedudukan perempuan dalam Islam datang di awalawal tahun kenabian Muhammad SAW, seperti larangan membunuh bayi perempuan dan sebagainya.

Dalam suatu kisah Nabi Muhammad SAW melarang seseorang untuk berjihad karena pemuda itu masih memiliki ibu yang masih sangat membutuhkan perhatiannya. Mengurus ibu ternyata lebih tinggi prioritasnya daripada berjihad. Padahal berjihad itu sendiri balasannya surga dan bebas hisab!

Bila kaum muslimin menegakkan Islam secara kaffah maka tuntaslah pemberdayaan kaum perempuan ini.

K arena deng an demikian kaum perempuan akan terjaga harkat dan mar tabatnya, jelas hak-hak dan kewajibannya. Jadi dengan masih berlangsung pelecehan kaum perempuan dan diskriminasi gender maka gerakan pemberdayaan kaum perempuan

Agustus 2009 | MEDIA ICMI | 30

merupakan gerakan teologis, yaitu gerakan dakwah bil lisan, bil tulisan dan bil hal, yang bermuara pada meletakkan posisi kaum perempuan sesuai Al-Quran dan As-Sunnah.

Keruntuhan kaum perempuan akan meruntuhkan bangsa dan agama ini. Jika ibu-ibu yang buta huruf, tidak mengenal tauhid dan ajaran Islam. Mereka yang tidak pandai mendampingi malah mendorong suaminya korupsi dan sesat dari jalan Allah. akan membangun sebuah rumah tangga yang akan melahirkan sebuah generasi broken home, generasi yang tidak merdeka, hedonis, duniawi dan akan mudah terjerumus dalam kehancuran.

Memberdayakan Perempuan Bagi Islam, ibu adalah puncak bakti dari seorang anak. Karena ibu itu telah bersusah payah melahirkan dan membesarkan. Dosa yang sangat besar apabila si anak membuat sakit hati ibu bapaknya karena hal apapun, sekalipun ibu bapak itu menyuruh anaknya sesat dari jalan Allah. Sementara sungguh besar pula dosa ibu bapak bila mereka tidak memelihara anaknya secara baik sehingga terlantar. Allah SWT menjamin dalam hubungan rumah tangga ini, Dia akan menetapkan balasannya dunia dan akhirat!

Itulah sebabnya penulis menyatakan, pemberdayaan kaum perempuan adalah

kewajiban teologis, kewajiban agama, kewajiban segenap kaum mukmin. Jadi dengan makin berlangsung praktekpraktek dan tradisi yang diskriminatif terhadap gender, sebaiknya kaum muslimah juga harus memiliki wakil dan tokohnya untuk berjuang dan fokus berbuat agar praktek-praktek tersebut bisa dihapuskan secara total dan memberikan perbaikan secara kualitatif dan kuantitatif terhadap kaumnya, apakah dia sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pekerja dan sebagai seorang muslimah.

Dan perjuangan itu haruslah meliputi kerja secara struktural dan kultural.

Secara struktural, maka hal tersebut menyangkut undang-undang, hukum, konstitusi, institusi dan kebijakan. Secara kultural, menyangkut bidang tradisi, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, informasi dan lain sebagainya. Dalam ranah str uktural, politik adalah mekanisme konstitusional untuk melakukan perubahan undang-undang, hukum, konstitusi, institusi dan kebijakan. Dunia politik saat ini masih dominasi dunia lelaki. Padahal pemilih perempuan di Indonesia sudah mencapai 60% dari total pemilih. Walau kaum pria juga banyak concern terhadap pemberdayaan kaum perempuan, tapi sisi keperempuanan harus melekat kuat dalam ranah tersebut.

kilas icmi JULI 2009 Jumat, 27 juli 2009 ICMI Center Dialog Khusus ICMI Bersama Delegasi Cina Tentang Kerusuhan Xin Jiang Kamis, 16 Juli 2009 ICMI Center Lt.3 Jl. Warung Jati Timur No.1. Jakarta Selatan Rapat Pembahasan usulan perubahan UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Rapat dipimpin Angota Dewan Penasehat ICMI dan Ketua Tim Pembahasan, Mustopha Didjaja. Dihadiri Ketua Sekertariat ICMI, Sibawaihi dan anggota sekretariat, Sriyanto dan Rahman Asidin.

Selasa, 14 Juli 2009 Hotel Bidakara, Ruang Bima Bidakara, Jakarta Selatan Waktu : 09.00 sd 12.00 WIB Sosialiasi RUU KKR Departemen Hukum dan Ham RI. Pengurus ICMI turut hadir memenuhi undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesa dalam acara sosialisasi Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sabtu-Ahad 11-12 Juli 2009 Family Gathering Sekretariat ICMI, Pulau Ayer-Kepulauan Seribu Sabtu, 11 Juli 2009 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dalam Bidang Perbankan Syariah kepada: BAPAK A. RIAWAN AMIN (Dewan Pakar ICMI Pusat.

Jum'at, 10 Juli 2009 Rapat Tim IDB Prize PT. Persada Ventura Syariah, Graha Anugerah , Jakarta Selatan Waktu : 14.00-16.00 WIB rapat diihadiri Mohammad Sidik, Suhaji Lestiadi, Rudi dan Sibawaihi.

JUNI 2009 Kamis, 25 Juni 2009 Seminar Nasional �Pemerataan Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan Indonesia 2009-2014�

Kilas ICMI Selasa, 23 Juni 2009 ICMI Center Lt.3 Jl. Warung Jati Timur No.1. Jakarta Selatan Waktu : 14.00 sd 16.30 WIB Selasa, 23 Juni 2009 Rapat Persipan IDB Prize untuk Prof.

Dr. M. Amin Aziz Waktu : Jam 16.00 sd 17.30 wib Ruang Rapat ICMI Center Jum'at 19 Juni 2009 ICMI Center - Jakarta Selatan Pertemuan ICMI Bahas Perubahan UU Pengelolaan Zakat ICMI membentuk tim khusus beranggotakan sembilan orang untuk membuat rancangan usulan ICMI atas perubahan UU Zakat tersebut yang diketua Amirysah Tambunan.

Selasa, 16 Juni 2009 ICMI Center Lt. 3 Jl. Warung Jati Timur No.1. Jakarta Selatan Pukul : 14.00-15.00 WIB Rapat Departemen Pendidikan.

Rapat merupakan cek terakhir persiapan Seminar NasionalPemerataan Mutu dan Akses Pendidikan. Dihadiri Husni Rahim, Sibawaihi, Sriyanto dan Tim Gerutas

Senin, 15 Juni 2009 Kantor MUI, Jakarta Pusat Pukul : 14.00-15.00 WIB Ketua Presidium ICMI bersama pimpinan Ormas Islam di bawah koordinasi Majelis Ulama Indnesia (MUI) bersilaturahmi dan menerima Kunjungan Wapres RI ke Kantor MUI. Hadir ketua presidium ICMI, Muslimin Nasution dan Kepala Sekretariat ICMI, Sibawaihi Kamis, 11 Juni 2009 Ged. Atlanta, Jakarta Timur Waktu: Jam 14.00-1700 WIB Rapat Pengurus ICMI Hasil rapat antara lain 1. Hasil Revisi RUU Zakat ICMI agar segera disosialisasikan dengan mengundang lembaga-lambaga zakat dan ormas-ormas Islam Ketua Dewan Pakar ICMI 2. Sekjen dan Sekretariat agar segera koordinasi dengan ICMI Orwil Batam untuk pelaksanaan Silaknas ICMI 2009 dan menghubungi Ketua Dewan Pakar untuk penyusunan SC dan tema Silaknas Rapat dihadiri Muslimin Nasution, Husni Rahim, Agus Salim Dasuki, Jimly Asshiddiqie, Mustofadidjaja, Marwah

Agustus 2009 | MEDIA ICMI | 31

Wakil Sekretaris Dewan Pakar ICMI, untuk gelar Doktor di Gedung Pasca Srjana Unpad Bandung. Semoga Ilmunya bermanfaat untuk kemajuan Ummat, Bangsa dan Negara.

Daud Ibrahim, Amirsyah Tambunan, Saraswati Chazanah, Ibnu Mahmud, Alita Marsanti, Ali Rahman, Sri Astuti Buchori, Fuad Fachruddin, Sibawaihi, Rahman Asidin, Sriyanto, Slamet dan Azis Rabu, 10 Juni 2009 Hotel Bidakara Jakarta Selatan Waktu : 19.00-21.00WIB Deklarasi Damai Pemilu Presiden 2009. Kepala Sekretariat ICMI, S i b a w a i h i , m e w a k i l i Pe n g u r u s menghadiri undangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam acara Deklarasi Damai Pemilu Presidien 2009 di Jakarta.

Rabu, 10 Juni 2009 ICMI Center Lt.2 Jl. Warung Jati Timur No.1. Jakarta Selatan Waktu : 16.00-17.30 WIB Rapat Departemen Pendidikan.

Rapat membahasa persiapan seminar Pemerataan Mutu Pendidikan : 1.

Rabu, 3 Juni 2009 ICMI Center Lt.2 Jl. Warung Jati Timur No.1.

Jakarta Selatan Waktu : 16.00 sd 17.30 WIB Rapat Departemen Pendidikan.

Rapat dimaksudkan sebagai tindaklanjut pertemuan ICMI dengan Sekretaris Meneg BUMN, yakni mempersiapkan Seminar Nasional Pemeratan Mutu dan Akses Pendidikan Indonesia, Rapat dihadiri Husni Rahim, Harun Djanisman, Syamsir Alam, Lidiana Husni, Supriyanto, Sibawaihi dan Sriyanto Rabu, 3 Juni 2009 Gd. STIA-LAN , Jaksel Waktu : 14.30 sd 17.30 WIB Rapat Pokja UU No.39 Tahun 2008. dihadiri Mustopadidjaja, Ahmad Zaky Siradj, Zaim Uchrowi, Teuku Abdullah Agustus 2009 | MEDIA ICMI | 32

Sanny, Setyanto P. Santosa, Faiqoh, Abd Aziz Hoeisen dan Rahman Asidin.

MEI 2009 Sabtu, 30 Mei 2009 Gd. Nyi Ageng Serang, Kuningan Jakarta Selatan Waktu : 09.00 sd 12.00 WIB Pembukaan Seminar Nasional dan Rakernas Alisa Khadijah ICMI. Ketua Presidium ICMI, Muslimin Nasution, membuka secara resmi Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional Alisa Khadijah ICMI. Rabu-Kamis, 27-28 Mei 2009 Kunjung an ke ICMI Orwil Kepulauan Riau. Pengurus Pusat bersama dengan sekretariat melaksanakan rapat koordinasi persiapan Silaknas dengan ICMI Orwil Riau.

Agenda rapat antara lain ; Disepakati pelaksanakan Silaknas ICMI 2009 di Batam pada tanggal 11-12 Desember 2009 dan diharapkan Silaknas dibuka oleh Presiden terpilih hasil Pemilu Pilpres 2009. Pengurus Pusat ICMI diwakili Agus Salim Dasuki, Mustafa Didjaja, Sibawaihi dan Sriyanto Selasa, 26 Mei 2009 Komitmen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mengawal pelaksanaan pilpres 2009 agar sampai pada tujuan yang diharapkan, dipertegas dengan dikeluarkannya Maklumat Politik ICMI pada konferensi pers di Sahid Hotel. Dihadiri Ketua Presidium ICMI, Muslimin Nasution, Presidium ICMI, Marwah Daud Ibrahim, Sekjen ICMI, Agus Salim Dasuki, Sekretaris Dewan Pakar ICMI, Hidayat Syarif dan Wakil Sekretaris Jenderal ICMI, Avip Saifullah.

Selasa, 26 Mei 2009 Wisuda Dr. Hadi Buana ,SE.,M.Si.,

Sabtu-Ahad, 23-24 Mei 2009 Kunjungan Kerja ke ICMI Orwil Riau. Pada hari pertama, Pengurus Pusat ICMI hadir sebagai Nara Sumber dalam Diskusi Interaktif tentang Kepemimpinan Nasional yang dilaksanakan oleh ICMI Orwil Riau bekerjasama dengan TV Riau. Di hari kedua pengurus pusat ICMI menghadiri Resepsi Pernikahan Putri Bapak Tengku Dahril, Ketua ICMI Orwil Riau.

Pengurus Pusat ICMi diwakili Tengku Abdullah Sanny dan Sibawaihi Selasa, 19 Mei 2009 Bappenas, Jakarta Pusat Waktu : Jam 1400 sd 17.00 WIB Rapat Tim Pokja UU No.39 Tahun 2008. dihadiri Mustapadidjaja, Hadi Buana, Abd Aziz Hoesein, Tenku A. Sanny, Achmad Zacky Siradj, Faiqoh, Ria Irsyadi, Sidi Mawardi, Azlaini Agus, Hidayat Syarief, Zaim Uchrow, Sibawaihi, Rahman dan Abdul Aziz Senin, 18 Mei 2009 Waktu : 19.00 - 22.00 WIB Jl. Widya Chandra, Jakarta Selatan Rapat Pembahasan Maklumat ICMI untuk Pilpres 2009.

Senin,18 Mei 2009 Pertemuan GERUTAS ICMI Dengan Kementerian BUMN Tempat: Gedung Kementerian BUMN Pukul : 12.00 wib Kerjasama Gerutas dan BUMN dalam me-ngembangkan Gerutas di Propinsi-propinsi dengan memangaatkan dana-dana CSR BUMN. Untuk itu Gerutas akan menyusun program-program yang siap untuk dilaksanakan oleh BUMN-BUMN. Dalam rangka pemerataan peningkatan mutu dan akses pendidikan akan dilaksanakan seminar nasional dengan mengundang capres dan cawapres untuk mendapatkan misi dan visi mereka dalam bidang pendidikan pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai presiden RI. Rapat dihadiri Muhammah Said Didu, Muslimin Nasution, Agus Salim Dasuki, Husni Rahim, Sibawaihi dan Sriyanto.

resensi

Demokrasi Muhammadiyah dan NU

Agama dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Penulis : Fuad Fachrudin Pengantar : Komaruddin Hidayat Penerbit : Pustaka Alvabet dan Yayasan INSEP, 2006 Tebal : 348 hlm

Selain negara, penyelenggaraan pendidikan demokrasi di Indonesia juga diselenggarakan organisasi sosialkeagamaan, yang disebut masyarakat madani. Dua organisasi masyarakat (ormas) tersebut adalah Nadhlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Sebelum pemilu 1999, NU dan Muhammadiyah ambil bagian dalam program pendidikan pemilih (voter education). Keduanya mensosialisasikan nilai-nilai yang sejalan prinsip demokrasi, seperti toleransi dan sikap saling menghargai di antara anggotanya dengan pelatihan, lokakarya dan program lain bagi para anggotanya.

Komitmen Muhammadiyah untuk mempertahankan nilai-nilai keadaban seperti keterbukaan, toleransi, pluralisme dan menghargai harkat diri seseorang terhadap para anggotanya melalui proses (pendekatan par tisipatoris) dan pendekatan bottom-up melalui proyek

pengembangan masyarakat (Abdullah 2001; Nakamura, 2001). Saat ini, NU menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat madani (demokratis) di Indonesia yang intinya tidak sektarian dan dengan pendekatan non-militer (Falaakh, 2001). Untuk itu NU telah mengembangkan berbagai program seperti advokasi hak asasi manusia, kesadaran gende, pendidikan demokrasi di pedesaan dan untuk pemerintahan yang baik (good governance) (Lakpesdam, 2003).

Buku ini adalah olahan hasil studi lapangan etnografi sekitar empat bulan di Jakarta dan Yogyakarta, Indonesia, dari Maret hingga Juli 2004. Latar belakang penulis ikut mendukung kelengkapan studi ini. Penulis adalah anggota dewan pengurus Lembaga Pengembangan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (M-LPMSDM) PP Muhammadiyah (1993- 1996). Sebagian keluarga merupakan anggota NU dan PMII. Salah satu rekan juga seorang aktivis Lakpesdam- NU. Kajian ini menjawab pertanyaan umum; Seberapa sama dan beda konseptualisasi dan operasionalisasi pendidikan kewarganegaraan demokratis dalam dan di antara kedua organisasi kemasyarakatan Islam tersebut? Lebih khusus lagi studi ini merespon keingintahuan-keingintahuan seperti; Bagaimana anggota kedua ormas Islam ini mengonseptualisasi dan mengoperasionalisasikan demokrasi dan masyarakat demokratis? Nilai-nilai dan prinsip apa sajakah yang mereka tekankan dalam konse ptualisasi demokrasi? Bagaimana mereka merumuskan pendidikan pendidikan untuk membangun warga negara yang demokratis? Dan strategi apa saja yang digunakan kedua ormas tersebut untuk mengembangkan warg a neg ara demokratis di antara anggotanya dan komunitas secara luas?

Agustus 2009 | MEDIA ICMI | 33

Jalankan Seharusnya, Bukan Sedapatnya

Judul: Ilusi Demokrasi Kritik dan Otokritik Islam Menyongsong Kembalinya Tata Kehidupan Islam Menurut Amal Madinah Penulis: Zaim Saidi Kata Sambutan: A. Riawan Amin Penerbit: Republika, cetakan 1, 2007 Tebal: 292 halaman

Agustus 2009 | MEDIA ICMI | 34

Restorasi syariah yang tengah dilakukan umat Islam di Cape Town adalah upaya untuk mengembalilkan tata cara hidup Islami sebagaimana diajarkan Rasulullah Saw. Modelnya mengikuti tradisi dari amal Madinah. Bagi sejumlah umat Islam di sana, modernitas dan Islam adalah dua hal yang tidak dapat dikompromikan. Di kalangan mereka tumbuh suatu keyakinan bahwa cara hidup Islam, bila diterapkan sesuai yang diwariskan Rasulullah Saw dan tidak justru diperbarui, akan mengungguli cara hidup kapitalistik yang kini mendominasi umat manusia di seluruh muka bumi.

Untuk menerapkan Islam dengan benar, patokan dasarnya Al Qur'an dan sunah melalui penjelasan dan batasan-batasan sebagaimana digariskan ketentuanketentuan syariah.

Bagi umat Islam di ibukota legislatif Afrika Selatan ini, Islam akan tegak dan yang lain akan runtuh, sebab Islam adalah satu-satunya yang tersisa sebagai cara hidup yang unggul, setelah sosialisme terbukti gagal. Jalan modern sekuler, sebagaimana diajarkan para pembaru Islam maupun 'Islamisasi tata kehidupan' yang diusung para penyeru Kebangkitan Islam yang mengikutinya, dipandang menyesatkan. Modernisme Islam dipandang telah menjerumuskan umat Islam dalam lubang yang sama, kapitalisme yang menindas.

Ini adalah kritik atas tata kehidupan modern dan upaya umat Islam di Cape Town untuk mengatasinya lewat penerapan syariah. Pintu masuk penerapan syariah ini dimulai dengan penegakan r ukun zakat. Mereka mencoba menjalankan syariat ini sebagaimana seharusnya, bukan yang sedapatnya, yang menjadi ciri pragmatisme Islam modernis. Akibat dari pragmatisme adalah ditundukkannya cara hidup Islam sepenuhnya di bawah cara hidup modern, mengikuti suatu 'agama universal' masa kini; kapitalisme.

Buku ini adalah buah karya penelitian penulis di Dallas College, Cape Town, Afrika Selatan tentang perjuangan menghidupkan kekaffahan. Murid Haji Umar Ibrahim Vadillo dan Syekh Abdal Qadir as-Sufi ini juga Direktur Wakala Induk Nusantara (WIN) yang mengupayakan kebangkitan dinardirham sebagai mata uang yang paling adil di dunia.

MAJELIS PENGURUS PUSAT IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA (ICMI) PERIODE 2005 - 2010

ICMI

KETUA DEWAN KEHORMATAN Prof. Dr. -Ing. B.J. Habibie KETUA DEWAN PENASEHAT Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. MA KETUA DEWAN PAKAR Prof. Dr. H. Ginandjar Kartasasmita KETUA PRESIDIUM Dr. Ir. Muslimin Nasution, APU PRESIDIUM Ir. M. Hatta Rajasa PRESIDIUM Dr. Hj. Marwah Daud Ibrahim, Ph.D PRESIDIUM Prof. Dr. Azyumardi Azra PRESIDIUM Prof. Dr. Nanat Fatah Natsir SEKRETARIS JENDERAL Drs. H. Agus Salim Dasuki, M.Eng BENDAHARA UMUM Dr. H. Rachmat Gobel

media icmi Media ICMI adalah media informatif dan komunikatif yang menyajikan dinamika kegiatan ICMI dan elemen masyarakat lainnya yang seiring visi dan misi bersama membangun kebangsaan. Tiap sajian laporan kegiatan, tulisan dan opini dimaksudkan menjadi tawaran solusi dan inspirasi tiap langkah proses kemajuan menuju perwujudan kesejahteraan bersama.

Media ICMI pertama kali diluncurkan pada akhir Desember 2007 serta dikerjakan tenaga-tenaga profesional dengan kuantitas mencukupi antusiasme warga ICMI nusantara dan internasional serta dibaca tak kurang sekitar 5000 pembaca dari berbagai kalangan.

Media ICMI yang digagas ICMI Pusat ini menggandeng banyak pihak khususnya pengurus dan anggota departemen-departemen ICMI. Media ICMI didistribusikan melalui jaringan ICMI serta distributor media cetak yang berpengalaman di seluruh Indonesia.

Media ICMI adalah media cetak berbentuk majalah yang diyakini memberikan rasa memiliki yang sangat tinggi terhadap para pembaca karena adanya kedekatan serta kesamaan optimisme kebangkitan bangsa dari keterpurukan.

Media ICMI menyajikan rubrik-rubrik sekitar kegiatan ICMI, tokoh-tokoh, yang disajikan dengan tampilan menarik dan dinamis. Media ICMI bertekad menjadi barometer utama para pengambil keputusan.

Tarif Iklan FULL COLOR Cover Belakang Luar Cover Dalam Depan Cover Belakang Dalam 1Halaman Dalam 1/2 Halaman Dalam

: : : : :

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

15.000.000,12.500.000,10.000.000,8.000.000,5.000.000,-

HITAM PUTIH (B/W) 1 Halaman Dalam 1/2 Halaman Dalam

: Rp. 3.500.000,: Rp. 2.500.000,-

Alamat Redaksi Gd. ICMI Center Lt. 3, Jl. Warung Jati Timur No.1 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan Indonesia 12740 Telp. 021. 7994466 | Fax. 021. 7995111 E-mail : mediaicmi@gmail.com Website : www.icmi.or.id

Media Informasi dan Komunikasi ICMI