MEDIA ICMI 02

Hatta Rajasa: "Yang Tak Menanam Tidak Pantas Memanen" NO. 02 / TAHUN 1 / APRIL 2008

MAJELIS PENGURUS PUSAT IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA (ICMI) PERIODE 2005 - 2010

KETUA DEWAN KEHORMATAN Prof. Dr. -Ing. B.J. Habibie

KETUA DEWAN PENASEHAT Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. MA.

KETUA PRESIDIUM Ir. M. Hatta Rajasa

PRESIDIUM Dr. Hj. Marwah Daud Ibrahim, Ph.D.

PRESIDIUM Dr. Ir. Muslimin Nasution, APU.

PRESIDIUM Prof. Dr. Azyumardi Azra

SEKRETARIS JENDERAL Drs. H. Agus Salim Dasuki, M.Eng.

KETUA DEWAN PAKAR Prof. Dr. H. Ginandjar Kartasasmita

PRESIDIUM Prof. Dr. Nanat Fatah Natsir

BENDAHARA UMUM Dr. H. Rachmat Gobel

Serambi

HIJRAH

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Pembaca Yang Budiman!

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas kar unia-Nya kami bisa menyelesaikan Majalah MEDIA ICMI edisi kedua yang sekarang berada di tangan bapak/ibu dan saudara/saudari sekalian.

Majalah ini dirasakan makin perlu untuk mempererat jalinan komunikasi sebagai kunci menyamakan visi dan misi terutama dalam menentukan arah perjalanan ICMI di awal tahun ini.

Sempat diundur jadwalnya hingga satu bulan ke depan, tak serta merta meluruhkan semangat para partisipan silaturahim tahunan akbar keluarga

Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI); Silaknas ICMI. Sehari sebelum hari pertama Silaknas ICMI Riau bertema “Demokrasi dan Ke s e j a h t e r a a n R a k y a t ” seluruh umat Islam merayakan Tahun Baru Islam 1429 Hijriyah. Momentum ini diyakini sebagai penguat hikmah “hijrah” yang hakiki berkaitan upaya merevitalisasi rumusan buah pikiran seluruh warg a ICMI yang berkomitmen mendukung kemajuan bangsa. Para peserta terutama utusan Orwil Nusantara dan Internasional tak bisa lagi menyembunyikan gelora antusiasmenya yang sempat 'dijinakkan' di hari pertama saat Malam Ta'aruf (malam perkenalan). Tema kali ini dirasakan sangat relevan

ketika berbagai permasalahan tanah air terkini menuntut satu rangkaian solusi yang multielemen dan multifungsi.

Semoga segala upaya dan wa k t u y a n g t e l a h k i t a curahkan bersama mendapat ridha Allah SWT hingga kita mampu bangkit dan meraih kemuliaan. Amin.

Pembaca yang Budiman!

Tak lupa kami mengundang para pengurus dan anggota ICMI untuk tetap menjalin kontak dan m en g a b a rk a n keg i a ta n kegiatannya. Kami juga membuka pintu saran dan kritik selebar-lebarnya demi kesempurnaan sajian majalah kita bersama ini. Laporan kegiatan, tulisan, segala informasi serta saran dan kritik dapat dikirimkan via surat elektronik ke Redaksi Majalah MEDIA ICMI. Te r i m a k a s i h . S e l a m a t menikmati sajian kami.

Wa s s a l a a m u a l a i k u m warahmatullaahi wabarakaatuh

Penanggung Jawab/Pemimpin Umum Drs. Agus Salim Dasuki, M.Eng Wakil Pemimpin Umum Drs. Hadimulyo Pemimpin Redaksi Drs. Yasril Ananta Baharudin Wakil Pemimpin Redaksi Ir. E. Herman Khaeron, M.Si Redaktur Pelaksana Drs. Suradi Sekretaris Redaksi Sibawaihi Dewan Redaksi Prof. Dr. Ir. Hidayat Syarief Dr. Ir. Muhammad Said Didu Drs. Agus Salim Dasuki, M.Eng Drs. Yasril Ananta Baharudin Drs. Hadimulyo Dr. Ir. Muhammad Taufik Ricky Rachmadi, SH Ir. Prasetyo Sunaryo, MT Drs. Wahyudi Pramono, Msi Hadi Buana, SE, Msi Drs. Dadang Solihin, MA Ir. Ibnu Mahmud Staff Redaksi

Hatta Rajasa memberikan laporan hasil Silkanas saat acara silaturahim Majelis Pengurus ICMI Pusat dan makan malam di kediaman Ketua Dewan Kehormatan ICMI, Prof Dr.–Ing BJ Habibie. Acara juga diisi tausiyah, pembacaan Yasin untuk Alm. Pak Harto dan penuturan BJ Habibie mengenai detik-detik pembentukan ICMI. Dari keterangannya, didapati bahwa ICMI terbentuk murni hasrat para umat muslim yang peduli akan masa depan umatnya.

Sriyanto Rahman Asidin Slamet Eneng Sri Mulyani Nunun Nurjanah Tarmedi Nuryasin Aan Widiatman Artistik / Desain Grafis Abdul Aziz Hamid Salafin Ahmad Alamat Redaksi Jl. Warung Jati Timur No.1 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan Indonesia 12740 Telp. 021. 7994466 Fax. 021. 7995111 E-mail : ICMI@link.net.id Website : www.icmi.or.id Redaksi menerima kiriman naskah, artikel, surat pembaca dan berita.

Redaksi berhak mengurangi atau menambah naskah tanpa menghilangkan esensinya.

April 2008

MEDIA ICMI

3

( EJXEV-WM

MediaICMI MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI ICMI

Daftar Isi

15

7 I VEQF M 7 YVEX4 I QF EGE ) HMXSVMEP 4 VSJMP /ENMER

Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat

17

3 TMRM 1 EOEPEL 1 I VI OE -RWTMVEWM *SOYW ; E[ ERGEVE

KH. Abdullah Yazid

/PEVMJMOEWM &EXSQ 8EYWM]EL -RWTMVEWM -RJS 6 I WI RWM

29 4

April 2008

MEDIA ICMI

Mewujudkan Demokrasi Ekonomi dengan Koperasi Muslimin Nasution

Menurut saya, pertama, demokrasi adalah istilah yang muhdats (hasil rekayasa manusia) maka tidak layak dan tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah semacam itu dalam Islam yang telah sempurna dan memiliki istilah tersendiri yang bagus serta selamat dari makna batil. Kedua, Penggunaan istilah ini merupakan

praktek menyerupai (tasyabbuh) orang-orang kafir, dan Islam telah mengharamkan atas umatnya perbuatan menyerupai orang-orang kafir dan hal-hal yang merupakan ciri khas mereka. Dalam sistem demokrasi yang meyakini suara rakyat adalah suara Tuhan, rakyat akan memilih pemimpin sesuai seleranya. Jika rakyat suka berjudi, maka mereka akan memilih pemimpin yang mendukung hobi mereka. Jika rakyat suka dangdut, maka ia akan memilih partai yang mendukung dangdut. Jika rakyat hobi pengajian, maka mereka akan memilih partai yang menggalakkan pengajian. Karena ingin meraih suara rakyat itulah, ada partai yang mempunyai

prog ram se per ti “tong sampah”. Apa saja diadakan, yang penting dapat dukungan.

Faqih Percetakan Negara Jakarta Pusat Ayat–ayat 'CINTA' Novel laris yang diangkat ke layar lebar; “Ayat-ayat Cinta” karya Habiburahman El Shyrazy mampu menarik perhatian tokoh sekelas BJ

Habibie. Kamis (12/03) malam di bioskop 21 Eks Plaza Indonesia, Jakarta, tokoh idola saya menyempatkan diri menonton film ini. Menurut pengakuannya, beliau begitu tersentuh dengan satu adegan di sebuah penjara berisi dialog 'sabar dan ikhlas adalah Islam'. Saya merasa bangga dengan tokoh-tokoh nasional yang mengapresiasikan kar ya anak bangsa.

Alangkah eloknya bila kita tak hanya terpesona dengan film balutan 'cinta minor' tapi juga 'cinta major' yang paling esensial ini. Saya berharap muslim pekerja seni dan penyandang dana mau melirik kisah

sejarah perjuangan Islam yang dikemas kontemporer serta apik dan ringan. Ingat fenomenal film “Passion of the Christ” yang begitu mencerahkan umatnya?

Rafli Pondok Indah - Jakarta Selatan Dari Belanda dengan Fitna (h) Film FITNA yang menghebohkan karya politisi, sutradara amatir, yang juga rasialis asal Belanda itu tak lebih dari sekedar peng galanpenggalan peristiwa yang memojokkan umat Islam dan kelancangan memotong firman kitab suci agama lain secara serampangan. Geert Willders bagai orang buta yang penuh percaya diri menggambarkan bentuk seekor gajah. Video yang masih bisa diunduh dari Youtube.com itu memperkosa Al-Qur'an surat 8:60; 4:56; 47:4; 4:89 dan 8:39.

Wilder mem-fitna (h) AlQur'an sebuah kitab fasis dan Islam tidak kompatibel dengan demokrasi. Penganut katolik yang menyamakan Al-

Qur'an dengan Mein Kampfnya Hitler itu bangga kini dikawal Mossad. Ia juga menasihati muslim untuk merobek separuh Al-Qur'an jika ingin hidup di Belanda.

Bukti tersebut cukup untuk membuat darahnya halal untuk dibunuh karena telah menghina agama Allah. Di mana “Ayatullah Khomeini lainnya” saat dibutuhkan?

Muchlis Tangerang-Banten

Andreas

Demokrasi Istilah

April 2008

5

) HMXSVMEP “Dan apa yang kalian perselisihkan tentang sesuatu maka hukumnya kepada Allah.”

(QS. Asy-Syura: 10) Istilah syura' dalam kehidupan politik, sosial dan kemasyarakatan umat Islam muncul saat para sahabat menentukan tokoh yang dapat memimpin umat selepas kepergian Rasulullah SAW. Hasilnya, empat sahabat pun terpilih secara damai.

Meski Nabi Muhammad SAW yang kerap bermusyawarah bersama para sahabat tak punya pola dan bentuk tertentu, berdasarkan firman Allah dan hadis terdapat tiga prinsip Syura'.

Pertama: Musyawarah hanyalah disyariatkan dalam permasalahan yang tidak ada dalilnya. Sebagaimana telah jelas bagi setiap muslim bahwa tujuan musyawarah ialah untuk mencapai kebenaran, bukan hanya sekedar untuk membuktikan banyak atau sedikitnya pendukung suatu pendapat atau gagasan Musyawarah hanyalah disyari'atkan dalam permasalahan yang tidak ada satu pun dalil tentangnya, baik dari Al Qur'an atau As Sunnah. Bila permasalahan tersebut telah diputuskan dalam Alqur'an atau hadits shahih, maka tidak ada alasan untuk ber musyawarah, karena kebenaran telah jelas dan nyata (QS. Al Ahzab: 36).

“Diriwayatkan dari Maimun bin Mahran, ia mengisahkan: Dahulu Abu Bakar bila datang kepadanya suatu permasalahan, maka pertama yang ia lakukan ialah membaca Al Qur'an, bila ia mendapatkan padanya ayat yang dapat digunakan untuk menghakimi mereka, maka ia akan memutuskan berdasarkan ayat itu. Bila ia

6

April 2008

MEDIA ICMI

tidak mendapatkannya tetapi ia mengetahui sunnah Rasulullah SAW, maka ia akan memutuskannya berdasarkan hadits tersebut. Bila ia tidak mengetahui sunnah, maka ia akan menanyakannya kepada kaum muslimin … Tapi bila ia tidak mendapatkan satu sunnah pun dari Rasulullah SAW maka ia mengumpulkan para pemuka dan orang-orang berilmu dari masyarakat, lalu ia bermusyawarah dengan mereka. Bila mereka

diamalkan. Dan walaupun suatu pendapat hanya didukung atau disampaikan satu orang, akan tetapi terbukti pendapat itu selaras dengan dalil, maka pendapat itulah yang harus di amalkan.

“Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia mengisahkan: Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, dan Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah, kemudian sebagian orang kabilah arab kufur (murtad

tidak berapa lama akhirnya aku sadar bahwa Allah Azza wa Jalla telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka, sehingga aku pun tahu itulah pendapat yang benar.'” (Muttafaqun 'alaih) Ketiga: Yang berhak menjadi anggota Majlis Syura' ialah para pemuka masyarakat, ulama' dan pakar di setiap bidang keilmuan.

Karena musyawarah bertujuan mencari kebenaran,

Prinsip Syura'

menyepakati suatu pendapat, maka ia akan memutuskan dengannya. Demikian pula yang dilakukan khalifah Umar bin Khatthab sepeninggal beliau.” (Riwayat Ad Darimi dan Al Baihaqi, dan Al Hafiz Ibnu Hajar menyatakan sanadnya shahih).

Kedua: Kebenaran tidak diukur dengan jumlah yang menyuarakannya. Karena itu meski suatu pendapat didukung kebanyakan anggota musyawarah, akan tetapi bila terbukti mereka menyelisihi dalil, maka pendapat mereka tidak boleh

dari Islam), (Umar bertanya bagaimana menghadapinya), Abu Bakar menjawab: 'Sungguh demi Allah aku akan perangi siapa saja yang membedakan antara shalat dan zakat, karena zakat adalah termasuk hak yang berkenaan dengan harta. Sungguh demi Allah seandainya mereka eng gan membayarkan ke p a d a k u s e e ko r a n a k kambing yang dahulu mereka biasa menunaikannya kepada Rasulullah SAW, niscaya akan aku perangi karenanya.' Maka … Umar bin Khatthab berkata: 'Sungguh demi Allah

maka yang berhak untuk menjadi anggota majlis syura ialah orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing, dan mereka ditunjuk oleh khalifah. Merekalah yang memahami setiap permasalahan beserta solusinya dalam bidangnya masing-masing.

4 VSJMP Hatta Rajasa

Ketua Presidium ICMI Periode 2008 Ir. M. Hatta Rajasa adalah Menteri Sekretaris Negara Indonesia saat ini.

Sebelumnya ayah empat anak ini lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 18 Desember 1953. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan (2004-Mei 2007) dalam kabinet yang sama dan Menteri Riset dan Teknologi dalamKabinet gotong Royong (2004). Anak kedua dari 12 bersaudara sejak tamat SD telah berpisah dengan orang tuanya hingga lulus SMA di Palembang.

Ayahnya adalah Asisten We d a n a di daerah Muarakuang, Sumatera Selatan. Ketika di ITB, ia m e n j a d i Wa k i l K e t u a Himpunan Mahasiswa Tehnik Perminyakan ITB dan Senator Mahasiswa ITB,

selain juga sempat aktif di Masjid Salman.

Lulus dari ITB, bersama teman-temannya ia membuat perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan sesuai pendidikannya. Tahun 1982 sampai 2000 ia menjadi Presiden Direktur Arthindo, setelah sebelumnya pernah menjadi Wakil Manager PT. Meta Epsi, per usahaan pengeboran minyak. Tapi, begitu ia memutuskan untuk lebih aktif dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang berdiri tahun 1998, semua kegiatan usaha itu dihentikannya.

Karir politik Karir politik suami Oktiniwati Ulfa Dariah Rajasa ini dimulai sebagai Ketua Departemen Sumber Daya Alam dan Enerji, kemudian

menjadi Sekjen dari keputusan kongres I PAN. Pada Pemilu 1999, ia pun terpilih menjadi anggota DPR/MPR-RI dari PAN mewakili wilayah pemilihan B a n d u n g. D i l e m b a g a legislatif itu, ia terpilih menjadi ketua Fraksi Refor masi DPR. Dalam partai, ia memegang prinsip “The right man on the right place” sebab ia bekerja mengikuti asas partai yang mengakomodir dan menyuarakan aspirasi bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, namun menjaga kemajemukan, bhinneka tunggal ika, dari Sabang sampai Merauke. Ia termasuk yang mengusulkan figur nonmuslim menjadi Wakil Sekjen PAN. Kegiatan lainnya Selain kemampuan lobi dengan berbagai kelompok politik yang ia bawa selama karir politiknya di Senayan dan dalam berbagai forum antar negara, kedudukannya selaku pejabat tinggi negara RI juga memberi kesempatan untuk membuka hubungan dengan berbagai lembaga pemerintah maupun swasta.

Pengalaman selaku Menristek juga memberikan kesempatan bagi Hatta Rajasa untuk berhubungan berbagai pusat IPTEK internasional melalui beberapa pertemuan internasional seperti: konferensi IAEA di Vienna, pertemuan G-15 dalam bidang IPTEK, Caracas, pertemuan tahunan Pemimpin Pemerintahan ke 5 dari Microsoft di Seattle

(2002), Forum Dialog ke 2 dan Kerjasama Asia Bidang Nuklir (FNCA), Tokyo (2001), pertemuan ke 6 Neg ara-neg ara ASEAN Bidang IPTEK di Brunei Darussalam (2000).

Sebagai seorang muslim dan cendekiawan, Hatta juga aktif mencurahkan upaya dan buah pikiran dengan bergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim SeIndonesia. Hatta menjadi Ketua Presidium ICMi periode 2008 menggantikan Nanat Fatah Natsir. Acara serah terima jabatan dilakukan pada saat Silaknas (Silaturahim dan Ker ja Nasional) ICMI yang berlangsung di Riau Pebruari lalu.

Dalam salah satu agenda silaknas; penanaman 1.000 pohon di Universitas Islam Riau (11/01), Hatta selaku Mensesneg mengatakan, budaya menanam harus dibangkitkan kembali.

Pe m e r i n t a h p u n t e l a h berkomitmen menghijaukan kembali kawasan tanah air dalam rangka mendukung upaya mengatasi pemanasan global, yang tak hanya merugikan bangsa ini tapi juga mengancam keselamatan bangsa lain. Teladan yang patut dicontoh adalah nenek moyang kita dulu yang menanam tanpa memikirkan dirinya tapi untuk anak cucunya. “Sekarang ini kita tidak menanam tapi ingin memanen. Ke depan, orang yang tidak menanam tidak pantas memanen,” tuturnya.

Sumber : Situs Ikatan Alumni ITB April 2008

MEDIA ICMI

7

/ENMER

Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat Silaknas ICMI, Riau-Pekan Baru (11-13 Januari 2008)

Demokrasi telah menjadi pilihan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaannya, dirumuskan melalui pertimbangan matang dengan kurun waktu yang panjang. Meski belum sepenuhnya menghasilkan kesejahteraan seluruh masyarakat karena saat ini demokrasi politik lebih menonjol dari pada demokrasi sosial. Sebuah hipotesa yang terkenal dari Martin Seymor Lipset mengatakan; negara demokrasi adalah negara yang kaya, negara yang kaya adalah negara demokrasi. Seorang peraih nobel, Amartya Sen, mengatakan, kalau kita mau memahami masalah kemiskinan, pahamilah masalah demokrasi, karena terbatasnya kesempatan orang-orang turut serta dalam proses pengambilan keputusan menyebabkan timbulnya kemiskinan. ICMI sebagai perhimpunan kaum cendekiawan merasa perlu terus mengasah kepedulian, komitmen, dan kesungguhan melakukan koreksi terhadap praktek demokrasi di Indonesia dan memperjuangkan perbaikan nasib bangsa dan umat Islam Indonesia.

Pilar-pilar Kekuatan Negara Dalam kegiatan berorganisasi baik dalam konteks organisasi bernegara (state), bermasyarakat/ ormas (civil society) maupun dunia bisnis ( m a r ke t ) , k i t a d i t u n t u t b e r ko n s o l i d a s i dalam perubahan-perubahan besar yang berlangsung selama 10 tahun terakhir. Ada per ubahan yang har us diterima sebagai kenyataan se per ti globalisasi dan perubahan yang diciptakan sendiri karena sistem yang sudah dipilih; sistem demokrasi dan otonomi daerah. Dalam semangat konsolidasi ini, Ketua Dewan Penasehat ICMI Pusat, Prof.

Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., saat malam taaruf, mengajak seluruh warga ICMI, untuk saling menganjurkan, siapa saja yang bekerja di ketiga sektor tersebut hendaknya berbuat maksimal menata keorganisasiannya. “Sebab kalau kita tidak pandai-pandai, ormas-ormas tidak ditata, boleh jadi p e r a n a n n y a t i d a k b e rkembang. Apalagi di alam

8

April 2008

MEDIA ICMI

demokrasi ini semua infrastr uktur sosial menjadi berguna secara politik, karena ada kompetisi yang terbuka begini, maka ada kemungkinan semua ormas akan dikooptasi politik. Kalau itu dibiarkan, tidak akan ada pembagian tugas, tidak ada keseimbangan antara state, civil society dan market,� jelas Ketua Mahkamah Konstitusi RI ini.

Lagi menurut dia, negara tidak boleh mengkooptasi civil society. Ormas juga jangan terlalu kuat sebab akan menciptakan cauvinisme.

Begitupun market, jangan terlalu dominan pengaruhnya, sebab semua pengambilan keputusan akan ditentukan materi.

Demokrasi ditemukan orang sebagai konsep yang diidealkan baru belakangan ini, abad ke delapan belas.

Kendati dipakai mayoritas negara, namun demokrasi dinilai memiliki cacat bawaan yaitu samanya kualitas suara yang menjadi konsep demokrasi (one man one vote); mengandalkan mayoritas suara sebagai wakil rakyat yang belum tentu identik

deng an kebenaran dan keadilan. 550 orang anggota DPR bersama presiden, 22 hasil pemilu membuat UU yang mencerminkan kehendak mayoritas rakyat tapi belum tentu mencer minkan kebenaran (constitutional truth) dan keadilan (constitutional justice).

Karena itu, kata Jimly, mahkamah konstitusi dibentuk agar ada pengawasan atas mekanisme demokrasi itu. K alau kesepakatan mayoritas melang gar

perjanjian yang lebih tinggi; konstitusi, maka disediakan mekanisme peradilan.

Sembilan orang hakim konstitusi diperintahkan membatalkan UU buatan DPR bersama presiden itu.

Sejarah perjalanan demokrasi mencatat, dari Uni Sovyet sampai Amerika, mempunyai pengertian dan praktek yang berbeda tentang demokrasi. RRC jug a mengklaim dirinya demokrasi. Dalam konstitusi negara-negara di dunia kini,

/ENMER dari 192 negara anggota PBB, 95% mengklaim sebagai negara demokrasi. Namun prakteknya mengtakan lain.Hanya 5% yang tidak, seperti Arab Saudi dan Vatikan. Banyak negara yang memberi gesture keliru hingga berpaling dari pilihan demokrasi lalu terjebak ke dalam sistem yang lebih bur uk. Kembali Jimly mengimbau, demokrasi sekedar istilah. Kita bisa memberi makna untuk konsep demokrasi yang bisa diperbaiki kalau ada kekurangan ini. “Dan kalau demokrasi ini dijalankan, kita teruskan dengan kesabaran dan sistematis, insya Allah ia melahirkan kesejahteraan sekaligus keadilan,” ujar Jimly optimis.

Perjalanan Demokrasi Dalam kesempatan sama, Ketua Dewan Pakar ICMI Pusat, Prof. Dr. Ginandjar Kartasasmita, mewakili tim pembahas berkaitan tema kali ini, menyampaikan, disepakati bersama konsep demokrasi menekankan adanya kedaulatan tertinggi di tangan rakyat; konsep ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang juga mengajarkan hal yang menjadi unsur demokrasi (syura, musyawa, amanah, usliya) diwujudkan pada jaman Rasulullah dan para sahabat. Namun sebagai p ri n s i p, p en g er ti a n demokrasi; yang banyak itu yang benar dan kebenaran tidak hanya ditentukan atau d i m o n o p o l i ke l o m p o k kelompok tertentu atau orang-orang terbatas saja.

Indonesia sendiri sebagai bangsa sejak awal sudah memperlihatkannya waktu kemerdekaan diproklamasikan, Bung Karno dan Bung Hatta mengatasnamakan

bangsa Indonesia.

Demokrasi merupakan sistem yang terbukti bertahan selama ratusan tahun. Melihat sejarah kontemporer, proses perkembangan demokratisasi paling dasyat menjelang akhir abad 20. Menukil buku Third Wave (Huntington), proses itu dimulai di Eropa kemudian Amerika Latin lalu ke Asia. Pada tahun 1980an di Asia, “macan-macan Asia” berguguran satu-satu, mulai dari sistem non demokratis ke demokrasi dan sistem otoriter beralih ke demokrasi.

Komunisme pun tumbang di Uni Sovyet dan Eropa Timur.

satu negara yang kembali ke sistem demokrasi. Secara e m p i r i s, n e g a r a - n e g a r a industri baru yang sukses membangun ekonomi adalah mereka yang menerapkan asas demokrasi, baik di Asia maupun Amerika Selatan yang memperlihatkan korelasi antara kemajuan ekonomi dengan sistem politiknya.

“India pernah dijadikan contoh demokrasi yang gagal.

Saya ingat pada tahun 1993, waktu saya baru menjadi ketua Bappenas, kita bangga menjadi negara yang termasuk enam macan Asia.

GDP perkapita kita sudah

Memasuki dasawarsa 90an, negara-negara yang masih belum menjalankan asas demokrasi mendapat tekanan besar, karena demokrasi menjadi bagian dari politik luar negeri dan menjadi politik bantuan luar negeri.

Banyak negara-negara beralih ke demokrasi, entah karena dipaksa krisis atau ditekan negara-negara yang menjadi sponsornya. Saat perang dingin negara-negara tersebut berpihak ke negara barat, mengikuti apapun sistemnya hingga usai perang dingin.

Indonesia merupakan salah

mencapai 1100-an sedangkan India baru di bawah 200.

India menjadi laughing stock karena memakai sistem demokrasi,” kenang Ginanjar.

Namun India tetap konsisten meski harus melalui perang melawan Cina, Pakistan, pertentangan etnis, masalah kasta. Sekarang India bisa mengejar keting galan ekonominya. “Karena apa?

Selain memper tahankan demokrasi, menyempurnakan sistemnya juga menyempurnakan kebijakankebijakan publiknya, karena demokrasi sendiri tidak bisa

mengatasi masalah ekonomi,” imbuhnya.

Pikiran-pikiran yang berkembang pada 1945 di benak para pendiri republik itu dibuktikan dalam perjalanan sejarah bangsa besar selama ratusan tahun.

Pasal-pasal UUD 45 memang tetap 37, tapi ayat-ayatnya 300 kali lebih banyak. Meski secara substansial merubah sistem tapi tidak merubah gagasan dasarnya. Kita boleh mengatakan demokrasi kita adalah ciptaan bangsa kita sendiri. Di Indonesia proses demokrasi terjadi karena dinamika politik bangsa kita sendiri. Hal ini tidak terjadi di banyak negara lain yang ditekan pihak asing.

Sejak 1945 para founding fathers sudah melihat demokrasi politik saja tidak c u k u p, h a r u s d i s e r t a i demokrasi ekonomi. Hal ini dirumuskan UUD 45 dengan penjelasan, jiwa, semangat dan landasan demokratisnya.

Di masa pra orde lama Indonesia pernah menjalankan sistem demokrasi parlementer dengan pemilu 1955. Namun tidak membawa hasil seperti di negara lain karena tidak bisa mencegah perpecahan dan disintegrasi.

Bung Karno mengambil alih dan mengembalikan ke UUD 45 dengan meninggalkan semangat demokratisnya.

Orde baru yang awalnya lahir sebagai koreksi moral dan menegakkan UUD 45 secara murni dan konsekuen tak berumur panjang; ruang kebebasan publik yang direncanakan para tokoh pro demokrasi kembali ke sistem yang tidak demokratis.

Kendati sistem ini menghasilkan ekonomi yang maju dan dipuji-puji pada 1993, ambruk pada 1996. Rumusan UUD begitu umum dan

April 2008

MEDIA ICMI

9

/ENMER singkat hingga semangat demokrasi bisa dinterpretasikan siapapun terutama oleh pemimpin-pemimpin bangsa kita.

Pemimpin itu tidak harus selalu berada dalam posisi tertentu. Pemimpin itu suatu kesatuan sistem kepemimpinan. Jadi di mana kita bisa mengambil peran.

Maka di situlah kita ikut proses kepemimpinan, begitu kata Jimly Asshidiqie. “Kita tidak bisa menggantungkan diri hanya pada satu jabatan.

Sebab yang memimpin kita dalam Islam sudah jelas, bukan orang tapi satu kesatuan. Muhammad tidak disebut sebagai imam.

Muhammad disebut sebagai uswatun hasanah. Yang disebut sebagai al imam adalah Alquranul Karim, sumber sistem norma kita.

Pemimpin,� jelasnya panjang lebar. Pengertian ini sudah terbentuk sejak jaman Rasulullah hingga kini disebut teori modern sebagai prinsip Rule of Law not of Men. Kita hanya tunduk kepada pemimpin/orang selama ia taat aturan. Jadi Islam sangat modern walau belum dikatakan sistem demokrasi.

Pada era pemerintahan Habibie, Indonesia mulai menderapkan langkahlangkah demokratisasi di institusi-institusi dan prosedur-prosedur politik, menghasilkan transformasi politik seperti pemerintahan terpilih, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berpendapat, pemilu adil dan berimbang, kebebasan berekspresi, keleluasaan pada akses informasi, desentralisaasi dan otonomi, pencabutan dwifungsi ABRI, pemisahan TNI dengan Polri dan pembebasan para

10

April 2008

MEDIA ICMI

tahanan politik. Habibie pun identik dengan sebutan bapak demokrasi Indonesia. Dalam teori, demokrasi ada tahap transisi dan konsolidasi.

Tahap transisi terjadi pada masa Habibie; dari tumbangnya rezim otoriter hingga berdirinya rezim demokrasi dengan sistem dan institusinya yang sudah berjalan dengan menanjak ke tahap konsolidasi yaitu demokrasi yang terkonsolidasi dengan rule of law.

Dalam tahap ini, secara budaya, demokrasi mesti menjadi bagian nilai-nilai yang didukung masyarakat. Dalam tahap yang dianggap tahap paling sensitif ini, konsolidasi harus direalisasikan hingga apapun yang dihadapi, betapapun besarnya kesulitan, demokrasi tidak pernah ditinggalkan.

Konsolidasi demokrasi harus menjamin terwujudnya esensi demokrasi yaitu pemberdayaan rak yat ser ta penguatan kapasitas politik rakyat dan pertanggungjawaban sistemik.

Demokrasi Ekonomi Bung Hatta mengatakan cita-cita demokrasi Indonesia tidak hanya demokrasi politik tapi juga ekonomi.

Demokrasi politik tidak terbatas pemilu semata, juga mer upakan bagian dari demokrasi yang diiringi rasa tanggungjawab dan d e m o k r a s i e ko n o m i n y a penegasan kemerdekaan dan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Jadi sejak awal memang itulah cita-cita bangsa Indonesia yang kemudian dirumuskan dalam berbagai pasal, terutama pasal 33 .

Menurut Ginanjar Kartasamita, ada dikotomi

dalam pemikiran ekonomi.

Meski kita mengikuti mekanisme pasar, kedaulatan ekonomi tidak pernah boleh diserahkan ke pasar. Jadi meng adopsi mekanisme pasar tidak sama dengan menyerahkan kedaulatan ekonomi kepada pasar.

Dalam demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi, belum ada kesepakatan antara para ekonom, sistem ekonomi apa yang mau kita tempuh.

Karena itu kita perlu banyak duduk bersama supaya ada kesepahaman antara yang menganut paham ekonomi pasar dengan yang menganut paham ekonomi rakyat. “Saya termasuk orang yang yakin akan kebenaran koperasi sebagai sistem yang baik meski sebagian mengatakan ini sudah ketinggalan jaman. Tidak cocok dengan sistem ekonomi global. Karena di banyak negara maju, koperasi adalah kekuatan ekonomi yang handal. Salah satu bank terbesar di Jepang adalah bank koperasi. Kalau kita bicara demokrasi ekonomi, koperasi lah yang paling benar,� papar Ketua Dewan Perwakilan Daerah ini yakin.

Katanya lagi, kalaupun ada ko p e r a s i g a g a l , b u k a n

sistemnya yang gagal. Tapi ada masalah internal dalam koperasi itu. Pengurusnya kaya, koperasi-nya bangkrut atau tidak ada kemampuan pengurus memanage usaha.

Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat D e m o k r a s i d a n ke sejahteraan, bukan hanya persoalan politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan hal lain yang terukur.

Harus ada rasa aman dan aspek batiniah, agar tidak menyimpang dari hakekat diri sebagai hamba Allah dan tujuan bersama. Penyelenggaraan demokrasi pun disepakati harus berada dalam suatu tatanan etika yang baik, mampu memberikan lebih banyak peluang bagi rakyat guna meningkatkan keberdayaan dan kemandiriannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik.

Hanya dengan pola seperti itu, penyelenggaraan demokrasi akan mampu berorientasi pada pembangunan manusia dan masyarakatnya. Hanya dengan pola itu juga, demokrasi dan kesejahteraan rakyat akan dapat berjalan beriringan.

3 TMRM

Demokrasi

“Demokrasi hanya sebuah kata. Tergantung kita memberi makna kepada sebuah kata ini” Jimly Asshidiqie “Yang lebih penting adalah bagaimana kesiapan rakyat berdemokrasi. Untuk itu kita perlu lakukan penguatan landasan budaya demokrasi” Din Syamsudin

Perspektif umat Islam terhadap demokrasi terbagi menjadi dua kelompok (Republika; 11/02/08). Para pendukung Islam kelompok pertama menyatakan agama Islam tak bertentangan dengan perspektif sekuler.

Menurut kelompok ini, Islam mendorong umatnya untuk mendirikan pemerintahan berbasis pemikiran modern.

Tiga konsep yang menjadi perhatian penganut kelompok ini adalah Syura' (musyawarah), Al Maslahah (kepentingan umum) dan 'adl (adil). Kelompok ini memandang tidak ada kesepakatan di antara ilmuwan Islam mengenai Syura. Meski demikian, pada dasarnya mereka sepakat pada ayat Al Qur'an yang memerintahkan nabi untuk berkonsultasi dengan penasehatnya. Penganut paham ini juga meyakini muslim yang baik perlu ber musyawarah deng an orang lain untuk membangun hubungan. Sedangkan kelompok kedua menyatakan kedaulatan bukan berada di

tangan manusia, tetapi di tangan Tuhan. Banyak aspek yang berlaku dalam kehidupan modern, termasuk institusi dan kepercayaan barat sebagai kejahatan dan bertentangan dengan Islam.

Syariah menjadi sumber aturan kehidupan. Syura' dibutuhkan untuk menerjemahkan syariah dalam hubungannya dengan konstitusi, hukum, sosial dan ekonomi.

Berdasarkan Lembaga Survei Indonesia (Mei 2006); sebanyak 68% (1999) meningkat 74 % (2006) rakyat setuju demokrasi adalah sistem politik terbaik untuk tanah air. Posisi Indonesia itu dekat dengan meksiko (71%) dan Filipina (72%), tapi presentase Indonesia itu masih di bawah Negara demokrasi yang sudah mapan; Je r m a n ( 9 3 % ) , Amerika(88%), Jepang (88%) dan Afrika Selatan (85%).Berikut kami sajikan galeri opini singkat dari berbagai tokoh dan ulama mengenai demokrasi.

”Jika demokrasi sekedar alat, maka kita akan sangat tergantung kepadanya apakah ia memuaskan atau tidak.

Jika demokrasi adalah nilai, maka harus diyakini bahwa ia mampu mendorong perubahan yang lebih baik.”

M. Hatta Rajasa ”Dari aspek teologisnya demokrasi penjabaran surat wal'ashri innal insanalafi khusrin. Bagaimana caranya agar tidak merugi; illallazi na amanu. Tapi beriman saja tidak cukup, mesti wa 'amilusholihat. Tapi juga terkadang berat, harus watawa shaubil haqi. Kenapa (diadakan) lima tahunan; kita watawashoubis shobr.”

Komaruddin Hidayat Indonesia yang senantiasa menempatkan demokrasi sebagai salah satu pilar pembangunan ekonominya, sampai kini belum cukup mampu gagal menapaki jalan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini lantas tidak bisa serta-merta kita menyalahkan demokrasi sebagai “biang kerok” terseok-seoknya ekonomi nasional. Tetapi mencari suatu titik temu bagi arah demokrasi dan kesejahteraan rakyat menjadi soluci cerdas untuk keuar dari perdebatan ekonomi vs demokrasi” Lukman Edi Yang benar itu Allah-krasi bukan demokrasi. Kita berbuat harus menurut maunya Allah bukan maunya rakyat. Justru maunya rakyat harus dikoreksi dengan maunya Allah. Ini namanya aqidah. Ini namanya iman.”

Abu Bakar Baasyir

April 2008

MEDIA ICMI

11

1 EOEPEL kemampuan elit dalam memasarkan gagasan maupun mengeksploitasi prinsip-prinsip demokrasi serta ketidakberdayaan rakyat menolak kehendak negara karena pemilu dipandang sebagai bagian terpenting dari program negara.

Tak Ada Makan Siang Gratis,

Harga Sebuah Demokrasi Demokrasi dan demokratisasi menjadi kata kunci perubahan di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir. Dari tataran lembaga, aturan sampai perilaku para pengambil keputusan dituntut sejalan norma-norma demokrasi yang pada teori besarnya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kemudian dalam perjalanan selanjutnya, Robert Dahl mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang menghargai kemajemukan, partisipasi dan kontestasi. Penerapannya sangat tergantung berbagai kondisi dan situasi. Ada yang sangat dipengaruhi persepsi ideologis dan kepentingan penguasa, tidak jarang pula yang dipengaruhi kebudayaan. “The Indigenous forms of Democracy”, yang kemudian kita kenal di Indonesia masa Demokrasi Terpimpin, dilanjutkan era Demokrasi “Pancasila”. Anwar Ibrahim pernah memperkenalkan konsep “The Asian Way of Democracy” menyebut praktik pemerintahan yang “mikul duwur mendem jero” ini.

Secara empirik, demokrasi dan proses demokratisasi masih lebih memihak kepada elit atau mereka yang mempunyai nama besar ketimbang massa.

Bila di masa lalu para pemimpin kharismatik, kemudian digantikan tentara

12

April 2008

MEDIA ICMI

dan birokrasi sipil yang menentukan kehidupan politik, belakangan para pemilik modal atau pencari capital mendapat kesempatan makin luas untuk ikut memanfaatkan dengan kemampuannya memobilisasi massa. Dalam suasana yang

masih sangat terbatas, rakyat hanya mampu menggunakan haknya di bawah bimbingan sang elit. Melalui sejumlah bukti empirik berikut ini, kedaulatan rakyat telah digadaikan demi kepentingan kaum elit, baik karena

Pertama, partai politik dan pemilihan umum telah menjadi aktor dan indikator utama proses perubahan tersebut. Bukan hanya pada tingkat nasional pemilu dilakukan, melainkan juga sampai ke tingkat lokal. Partai baru pun bermunculan setiap menjelang agenda ritual lima tahunan itu digelar. Semuanya berharap mendapat “berkah” pemilu; menjadikan para tokohnya duduk di lembaga perwakilan rakyat, yang karena demokratisasi pula, belakangan menjadi kian strategis dan kuat posisinya.

Tapi semua juga mafhum, untuk mendirikan sebuah partai politik, apalagi membesarkannya dan memperoleh suara berarti dalam pemilu, bukan sebuah kerja gratis. There is no such free as lunch”. Semuanya perlu biaya yang tidak kecil. Kalau pun ada yang dianggap memiliki karisma, itu pun dapat didongkrak dengan uang dan kekuasaan (sumber daya politik lainnya.

Kedua, mereka yang memasuki wilayah elit partai atau menjadi anggota DPR (D), juga memikirkan uang serta kekuasaan dalam rangka akumulasi kekuasaan. Paling tidak, uang diperlukan untuk memelihara dukungan dan memper tahankan posisi politik dalam pemilu berikutnya. Tidak terlalu mengherankan jika hingarbingar ini belakangan semakin nyaring kita dengar.

1 EOEPEL m a m p u m en i k m a ti kehidupan metropolisnya. Di lembaga perwakilan rakyat juga terdapat kesenjangan antara DPR RI dengan DPRD. Bila para anggota DPR RI mendapat kedudukan sebagai pejabat Negara, DPRD bukan. Para anggota DPR RI pernah mendapat gaji ke 13, anggaran komunikasi setiap reses sekitar Rp 35 juta, anggota DPRD I dan DPRD II, tidak termasuk yang mendapatkan-

dapatkannya, meski sebagian besar dari mereka tidak tinggal di sana. Pernah para wakil rakyat di daerah diberi tambahan insentif lewat PP 110/2004 dan PP 37/2007, namun berakhir dengan banyaknya anggota dewan yang harus berurusan dengan pengadilan atau mesti mengembalikan tunjangannya. Generalisasi untuk anggota DPR RI juga keliru bila kita telaah lebih dalam lagi. Masalahnya, di Senayan

pun tidak lagi bisa memutuskan secara sepihak.

DPR (D) menjadi lembaga yang mesti dimintai persetujuannya. Tapi sekali lagi, tak ada makan siang gratis. Kompensasi mesti diberikan pemerintah atas “kebaikan hati” para wakil rakyat dalam meloloskan besarnya sebuah anggaran belanja pemerintah.

Ketiga, gaya hidup dan pendapatan para wakil rakyat tentu saja harus mendapat catatan tersendiri. Sebab dalam kenyataannya, tidak semua anggota DPR (D)

nya. Setiap membahas RUU, ang g aran para ang g ota pansusnya, sudah dipastikan, sekitar Rp 1,7 milyar, belum lagi bonus yang diterimanya setiap akhir tahun. Perjalanan ke luar negeri, sudah dapat dipastikan akan dinikmati secara bergilir oleh para wakil rakyat di pusat. Belakangan, ada dana sebesar Rp 13 juta perbulan diberikan pemerintah sebagai biaya kontrak r umah mereka, sehubungan proyek renovasi rumah dinas di Kalibata.

Dapat diduga, setiap anggota DPR RI akan men-

kita mengenal joke, ada Komisi “mata air” dan komisi “air mata”. Setiap komisi memiliki mitra kerja yang berbeda-beda dan berlainan pula sumber dananya. Komisi DPR RI yang mengurusi masalah perbankan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, pekerjaan umum, niscaya memiliki sumberdaya yang jauh lebih besar ketimbang komisikomisi di luarnya.

Keempat, kalaupun demokrasi mulai dirasakan rakyat kebanyakan, peng ar uhnya masih amat

Andreas

Di pusat, DPR RI bersama Eksekutif menentukan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN).

Kalau di masa lalu, karena Executive Heavy, DPR RI tidak terlalu menentukan dalam hal ini, di era reformasi kini, fungsi budgeting DPR (D) sung guh-sung guh telah ditonjolkan. Tanpa persetujuan dewan, mustahil anggaran Negara diloloskan.

Dapat dipahami bila kemudian pihak Eksekutif

terbatas dan musiman.

Melalui sebuah agenda politik yang tak ada presedennya dalam sejarah politik Indonesia, rakyat secara langsung dilibatkan di dalamnya. Sesuai aturan perundangan yang berlaku, mulai Juni 2005, kepala daerah dan wakilnya mesti dipilih secara langsung lewat pilkada. Nampaknya sebuah proyek pemilu yang berasas “satu orang satu suara dan satu nilai”, telah diberikan para elit politik Senayan ke p a d a s e l u r u h r a k y a t Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, rakyat didorong memilih sendiri pemimpin daerah mereka.

K arena posisi seorang pimpinan daerah masih sang at berar ti di mata masyarakat, maka kontes politik pun terjadi sangat seru di sana. Ada yang berlangsung secara damai, namun tidak jarang pula yang melahirkan konflik. Banyak pasangan calon yang tidak siap kalah.

Akibatnya, mobilisasi massa pendukung dijadikan instrumen penunjuk keberadaannya. Sekali lagi, tak ada makan siang gratis dalam kontes politik.

Kelima, contoh demokratisasi dari “bawah” dan sarat uang di dalamnya adalah kecender ungan pemekaran wilayah. Untuk tingkat provinsi, memang tidak menunjukkan arah yang signifikan, namun buat daerah tingkat II, sebaliknya. Jika sebelum era reformasi jumlah kabupaten dan kota di Indonesia baru sekitar 200an, kini telah mencapai lebih dari 440 daerah tingkat II. Bila prosesnya sesuai aturan perundangan, mungkin tidak terlalu menjadi masalah, namun sayangnya, banyak pula yang didasarkan politik

April 2008

MEDIA ICMI

13

1 EOEPEL uang atau berbagai manuver politik yang akhirnya pemekaran dianggap satusatunya pilihan. Bisik-bisik terdengar, setiap pembahasan RUU Pemekaran wilayah biayanya tidak kurang dari Rp 10 milyar. Ada semacam “tarif ” khusus yang diminta para penghubung untuk meloloskan program pemekaran wilayah di DPR RI. Secara hukum, sulit membuktikannya, namun berangkat dari logika politik; “tak ada makan siang gratis”, nampaknya, mustahil bila para pengusul tidak menggelontorkan sejumlah uang untuk memperjuangkan kepentingannya.

Alternatif Solusi Yang mesti dilakukan adalah bagaimana agar proses pembelajarannya tidak terlalu lama, dan ironi demokrasi t i d a k k i a n m u n c u l ke permukaan. Kendati tidak ada hubungan langsung antara demokrasi dengan kesejahteraan, pengalaman dan kondisi empirik meng ajarkan demokrasi merupakan sistem politik terbaik, meski bukannya tanpa masalah. Namun karena demokrasi yang

14

April 2008

MEDIA ICMI

dipraktikkan masih pada tataran prosedural dan legalformal, implikasinya belum dirasakan rakyat kebanyakan.

Hanya mereka yang terlibat langsung dalam politik yang mempunyai akses memperoleh manfaatnya.

Sementara itu, kepala daerah terpilih, tidak senantiasa dapat menerjemahkan posisinya memperbaiki nasib rakyat.

Demikian juga parpol pemenang pemilu, sejauh ini masih berkutat pada rekrutmen politik; bagi-bagi kekuasaan dan pendapatan.

Tugas parpol yang lain, ter utama artikulasi dan ag reg asi politik, masih dilaksanakan setengah hati.

Program legislasi yang dibuat di DPR dan DPRD lebih b a n y a k d i d o r o n g p e rtimbangan subyektif mereka ketimbang memperjuangkan kepentingan konstituen.

Tidak terlalu mengherankan bila sebagian UU yang dilahirkan, sangat memihak ke p e n t i n g a n ke l o m p o k tertentu. Lebih parahnya lagi, jangankan kualitas perundangan yang dicapai, kuantitasnya pun jauh di bawah target.

Tidak kurang 15 bulan ke

depan, bangsa Indonesia akan menyelenggarakan agenda ritual lima tahunan, yang di masa lalu disebut pesta demokrasi. Pemilihan Umum para ang gota Legislatif (DPR,DPD dan DPRD) serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, akan menjadi fokus demokratisasi tahun depan, 2009. Yang sekarang sudah mulai terasa adalah persiapannya. KPU yang didasari UU baru telah terbentuk, paket RUU Politik harus segera diakhiri pembahasannya.

Kita semua berharap Pemilu 2009 bukan hanya sukses dari sisi demokrasi, sebagaimana dua pemilu terdahulu (1999 dan 2004), melainkan juga mampu melahirkan pemimpin bangsa yang makin peduli terhadap pengembang an budaya kewargaan (civic culture), memiliki empati terhadap nasib rakyatnya integritas moral yang kuat, visioner dan senantiasa meng gunakan politik secara etis.

Kendati sampai kini para wakil rakyat masih berkutat dengan pembahasan RUU Politik yang lain, semua berharap kelambatan dalam menyelesaikan tugas legislasi tersebut sungguh-sungguh bukan karena kegenitan politisi. Selain persiapan Pemilu 2009 yang kian mendesak, kita berharap UU Pemilu, UU Pilpres dan Pilwapres, serta RUU Susduk Anggota MPR, DPD, DPR (D), dapat memperbaiki k e l e m a h a n kelemahan aturan sebelumnya.

K arenanya, meski tidak sesuai jadual, kita masih mentolerirnya.

DPR, sejauh ini baru b e r h a s i l

menyelesaikan UU Penyelenggara Pemilu dan UU Partai Politik, sementara RUU Politik sebagaimana disebutkan di atas, masih diperdebatkan secara alot.

Nasib demokrasi kita selanjutnya, sebagian besar, ditentukan kualitas partai politik dan para legislator di lembaga perwakilan rakyat, mulai dari pusat sampai daerah. Gagal melaksanakan peran tersebut, boleh jadi perdebatan soal demokrasi sebagai pilihan sistem politik kita akan terus berkembang.

Jangan disalahkan bila ada suara-suara yang mempersoalkan demokrasi hanya sekedar alat, bukan tujuan.

Artinya, kita masih sangsi, apakah proses demokratisasi kita sudah on the right track atau malah demokrasi dianggap hanya membawa mudharat saja. Kita mesti yakin dan segera mengambil keputusan, jalan mana yang hendak ditempuh, Demokrasi atau Autoritarianisme. Kebingungan memilih jalan saja, akan merugikan. Apalagi bila jalan yang kita ambil ternyata salah, akan lebih celaka lagi dampaknya dalam jangka panjang.

Tesis Indria Samego, peneliti senior bidang politik Center for Information and Development Studies (CIDES) dan Profesor Riset Perbandingan Politik dan pemikiran Pembangunan- LIPI, dalam acara seminar “Demokrasi d i P e r s i m p a n g a n Ja l a n ” menyambut Ulang Tahun ke 15 CIDES.

1 I VI OE

Andri

Selain berat badannnya kini 77 kg (dulu 45 kg) dan ekonomi yang mapan, tak ada yang banyak berubah dari pria yang dulu biasa nongkrong di terminal ini. Ayah dua putri; Gania (4,5) dan Aina (2,2) ini tetap merendah senantiasa memperbaiki diri .

“Pasti itu bukan karena saya jago, pintar atau mampu.

Tapi karena Allah yang ngasih. Saya hanya coba jujur menulis syair,” katanya mengometari kesuksesannya.

Setelah konsultasi dengan banyak kalangan termasuk ulama dan yakin pilihannya, Opick melaju memantapkan kualitas kar ya-kar yanya.

Tercatat tiga album nasyidnya diterima masyarakat seperti

Warna, Cokelat dan Gigi yang cukup sukses dengan albumnya Raihlah Kemenangan (2004 dan 2005). Lalu, muncul Opick, Ungu dan Jefry Al Buchori. Perusahaan rekaman besar pun mengendusnya sebagai peluang.

Penggemar seni kaligrafi kulit telur dan pebisnis batik muslim ini beryukur musik religi banyak dilirik artis lain.

“Tidak apa dibilang latah.

Setidaknya kita berusaha menulis yang baik soal agama.

Efeknya bagus karena energi positif membiaskan energi positif. Hanya kebaikan yang melahirkan kebaikan.

Hidayah itu menular seperti virus,” jelas pemilik 5 album

Keterbatasan Seorang Opick Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah SWT. Begitu penulis lagu dan musikus nasyid, Aunur Rofiq lil Firdaus, alias Opick, menjalani hidupnya.

Setelah 15 tahun b e r jibaku di dunia musik, mantan rocker ini baru menemukan ladangnya di musik religius. Siapa kira satu lagu yang biasa disenandungkan para wali ini bisa 'mentahbiskan' dirinya sebagai ikon penyanyi spesialis lagu Islami.

Ketika seorang umat menemukan esensinya yang serba terbatas, hanya ridha dan hidayahNya yang kerap

dipanjatkan dalam menjalani pasang surutnya kehidupan.

Lagu Tombo Ati yang awalnya ada di album Tausiyah Dzikir dan Nasyid ustd Arifin Ilham (2004) ini menjadi lagu khas bulan Ramadhan beberapa tahun lalu seiring menjadi theme song Ramadhan sebuah stasiun televisi swasta.

Setelah itu album nasyid pertama Opick, Istighfar (2005) dilepas dan terjual lebih dari 800 ribu kopi, hing ga mendapat lima platinum. Suatu prestasi yang menakjubkan yang pernah diraih sebuah album religi perdana. Berbagai sanjungan pun berdatangan. Syair demi syair yang dilantunkan pria kelahiran Jember, 16 Maret 1974 ini dianggap mampu mengobati rindu para pendengar akan Penciptanya.

Semesta Bertasbih (2006) dan Ya Rahman (2007). “Yang utama per tang gungjawabannya.

Saya lebih berhati-hati menulis dan mengungkapkan isi hati," tukas mantan debt colector dan penjaga bar ini tersenyum.

Musik Islami bukan fenomena baru. Sebut saja Bimbo di era 1970-an. Pada era 1980-an muncul Rhoma Irama dengan grup Soneta, serta Ebiet G Ade dan Oddie Agam. Pada era 1990-an, Novia Kolopaking dengan lagu Menyebut Nama Allah.

Akhir 1990an dan era 2000an, muncul Hadad Alwi, Sulis, Neno Warisman, Iis Dahlia, Rita Effendy, Snada, Pandawa Lima, Debu, Raihan, Baim, Yovie Widianto, Marshanda, Ita Purnamasari, Tasya, K r i s d ay a n t i d a n M e l l y Goeslaw serta grup musik

rock ini yakin.

Melihat kembali masa prihatin namun tetap gagahmenurut istilah dia-saat pernah satu atap bersama 40 orang kawannya selama hampir 10 tahun, Opick berharap bisa selalu dekat dengan Allah. Menurut suami Dian Firdaus (23) ini, Allah memberikan kita semua serba terbatas kecuali satu; harapan ke pada Allah. “Sampai terakhir ini saya menemukan sesuatu dalam hidup saya.

Seg ala sesuatu menjadi kendaran saya pulang kepada Allah. Apakah itu luka, bahagia, susah dan sedih.

Saya merasa menang saja.

K alau kalah, saya bisa beristighfar dan bersabar,” ungkap musikus yang berhasrat memproduseri dan menyutradarai film religi ini berbinar.

April 2008

MEDIA ICMI

15

-RWTMVEWM

Sumber Daya Manusia Prof. Dr. -Ing. BJ. Habibie

Kita memahami jika dirasakan banyak kekecewaan hingga timbul pemikiran untuk kembali saja ke UUD45. Harus kita sadari Dunia dan Indonesia 63 Tahun yang lalu jauh berbeda dengan sekarang. “Generasi Peralihan“ dan “Generasi Penerus“ pada waktu itu belum berperan. Sedangkan sekarang wajah Dunia sudah berubah dan “Generasi Penerus“ makin menentukan dan akhirnnya harus meneruskan perjuangan dan setia pada isi dan nilai dalam Pembuka UUD45 yang diwariskan. Karena itu wajar terjadi penyempurnaan yang dimungkinkan UUD45 dapat dilaksanakan. Amandemen yang sudah disusun baik tentunya belum sempurna dan harus terus disempunakan.

SDM dari SDA Perkenankan saya menyampaikan renungan mengenai Pembangunan Nasional yang harus mengandalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibiayai Sumber Daya Alam (SDA) terbarukan dan tidak terbarukan. Berarti proses pembudayaan dan pendidikan harus mendapat perhatian utama. Begitu pula menciptakan sistem pemerintahan yang transparan efisisen, produktif, profesional dan bebas segala bentuk KKN juga menyempurnakan pembangunan prasarana ekonomi, prasarana IPTEK Nasional dan Daerah sesuai dengan kebutuhan pasar.

Untuk menciptakan lapangan kerja, maka industri “Manufaktur Kecil, Menengah dan Kooperasi” segera diberi perhatian khusus. Ekspor dan Impor substitusi harus ditingkatkan dengan memberi insentif seperlunya.

Per usahaan nasional negara-negara tetangga dan sahabat terus berkembang menjadi perusahaan multinasional yang di-

16

April 2008

MEDIA ICMI

andalkan memperjuangkan kepentingan nasional. Untuk dapat menghadapi kenyataan ini, maka Industri Strategis sebagai ujung tombak dari industri manufaktur didirikan.

Peran aktif dalam mengembangkan dan memproduksi alat-alat prasarana ekonomi dan persenjataan militer secara mandiri dikembangkan. Ekspor, impor substitusi, product support, service dan terbentuknya industri penunjang kecil dan menengah adalah sasaran utama industri strategis tersebut.

Dana yang dibutuhkan akan diperoleh dari hasil penjualan di pasar domestik, pasar regional dan internasional dan dari penjualan jasa purna jual. Perhatikan produk seperti pesawat terbang sejenis N250, N2130 yang ternyata layak di pasar nasional dan regional. Jika kemampuan memproduksi peralatan militer, amunusi dan senjata dapat terlaksana, maka kita akan bebas dari segala bentuk tindakan atau tekanan “Embargo“. Latar belakang

pemikiran tersebut adalah satu-satunya alasan terbentuknya Industri Strategis.

Pilihan Mencapai Kesejahteraan Revolusi dan suatu evolusi yang dipercepat mengandung risiko dan biaya.

Yang paling rendah melalui evolusi yang dipercepat.

Perusahaan yang tadinya hampir bangkrut dan berbisnis bidang pertambangan, Energi terbaharukan dan tidak terbaharukan, pada waktu ini dapat menikmati kenaikan harga energi dan bahan pertambangan di pasar international, sebagai akibat pembangunan ekonomi di RRC dan India yang berjalan pesat.

Pemilik per usahaanperusahaan tersebut dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, hingga berhasil menyelamatkan perusahaan mereka sebagai aset nasional. Yang patut kita perhatikan adalah, apakah pengusaha-pengusaha yang sukses itu, telah membantu masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan secara mandiri dapat keluar dari kemiskinan? Bagaimana kriteria penilaiannya?

Berdasarkan apa? pembayaran Pajak? Penyediaan lapangan kerja? Siapa yang patut menilainya? Datanya dari mana?

Kita harus beri motivasi dengan kebijakan, tindakan dan karya nyata yang mengarah ke masa depan cerah. Yang kaya memberi sumbangan lebih banyak untuk pembangunan Masyarakat dapat memahami dan menerima kenyataan selalu ada yang unggul dan kaya serta ada yang miskin yang harus dibantu untuk dapat keluar dari kemiskinan, dsb. Kita harus dapat belajar dari kesalahan dan keberhasilan masyarakat lain dan masyarakat kita sendiri. Kita har us dapat menerima keunggulan anggota masyarakat kita sendiri tanpa menfitnah dan membedakan Suku, Agama dan Ras. Saat ini industri manufaktur yang memanfaatkan teknologi tepat guna sangat memprihatinkan. Menurut saya prestasi nyata yang berbicara dan tidak cukup hanya menilai indikator makro economi saja, namun juga indikator mikro ekonomi, teknologi, pemerataan, kesejahteraan dan akhirnya kualitas hidup rakyat. Rakyat harus menilai sendiri kinerja tiap pemimpin.

Tiap pemimpin harus sadar, menjadi pemimpin sejati adalah mereka yang menepati janjinya, datang untuk memberi dan tidak untuk mengambil.

Andreas

*SOYW SILAKNAS ICMI Riau-Pekan Baru “Demokrasi dan Kesejahteraan�

(11-13 Januari 2008) Silaknas ICMI diikuti tak kurang 500 peserta antara lain: Dewan Kehormatan, Dewan penasehat dewan pakar, Majelis Pengurus ICMI Pusat, Majelis Pengurus Organisasi Wilayah (Orwil) dalam dan luar negeri termasuk Orwil Amerika, Eropa, Timur Tengah dan Australia serta Pimpinan Badan-Badan Otonom ICMI Pusat dan Undangan khusus.

Hari Pertama Silaknas dimulai pada hari Jum'at (11/02) deng an penanaman 1000 pohon di Kampus Universitas Islam Riau, Perhentian Marpoyan, Pekanbaru. Acara dipimpin Menteri Sekretaris Negara Ir. M. Hatta Rajasa, juga dihadiri Drs. H.R. Mambang Mit mewakili Gubernur Riau, Ketua Presidium ICMI, Prof. Dr. Nanat Fatah Natsir, Presidium ICMI, Dr. Hj. Marwah Daud Ibrahim PhD., Sekjen ICMI, Drs. H. Agus Salim Dasuki M.Eng., serta Rektor UIR, Prof. Dr. Ir. Hasan Basri Jumin MS, MSc, Prof. Dr. Ir. H. Tengku Dahril M.Sc, Dr. H. Detri Karya MA, Ke pala Dinas Kehutanan Propinsi Riau, H. Zulkifli Yusuf SH, Syamsul Hidayat Kahar SmHk., peserta Silaknas seluruh Propinsi Indonesia serta dosen, kar yawan dan mahasiswa Universitas Islam Riau. Malam hari selepas shalat Maghrib acara dilanjutkan kegiatan taaruf deng an pembicara Ketua Presidium ICMI 2006-2007, Prof. Dr Nanat Fatah Natsir, Ketua Dewan Penasehat ICMI, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. MA, dan Ketua Dewan Pakar ICMI, Prof. Dr. H. Ginandjar Kartasasmita.

*SOYW Hari Kedua Silaknas ICMI dibuka pada hari Sabtu (12/01). Pembukaan rencananya dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla.

Namun ada permintaan langsung dari Presiden RI yang sedang berada di Kuala Lumpur agar Wapres tidak meninggalkan Jakarta karena mantan Presiden RI, S o e h a r t o, s e d a n g k r i t i s.

Pemb uka a n Sila kn a s IC MI dilakukan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Ir. Aburizal Bakrie. Acara pembukaan diawali tari persembahan murid-murid Sekolah Dasar Neg eri 005 Pekanbaru pimpinan Ibu Nuraini, pembacaan ayat-ayat suci Al Qur'an oleh Saudara Gunawan, Qori terbaik Internasional dari Propinsi Riau, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne ICMI oleh Pelajar SMP Ijtihad, Rumbai Pekanbaru asuhan Ibu Deuce, kata sambutan Ketua Presidium ICMI Prof. Dr. Nanat Fatah Natsir.

Sambutan Gubernur Riau, H. Muhammad Rusli Zainal SE, MP, dan Menko Kesra RI, Ir. Aburizal Bakrie, mewakili Wakil Presiden RI. Acara dilanjutkan pembukaan pameran pembangunan yang menampilkan komoditas unggulan lokal dan berbagai produk tempatan beberapa daerah dan Jakarta seperti ikan patin kaleng dan nugget dari Kampar yang ditampilkan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Riau, Madu Lebah dari Kabupaten Pelalawan, kain songket dari ICMI Kota Madya Pekanbaru, Kopiah dan berbagai jenis makanan ringan dari Kuansing, serta telur dan induk penyu hasil penangkaran Kabupaten Rokan Hilir. Dari Jakarta ditampilkan pengusaha yang berhasil mengembangkan industri dari singkong dan bambu di bawah binaan Ibu Marwah Daud Ibrahim. Propinsi Riau melalui Badan Promosi dan investasi menampilkan berbagai peluang usaha di Propinsi Riau.

*SOYW Kemudian dilakukan penandatang anan per janjian kerjasama antara Kabupaten Natuna dengan ICMI Pusat oleh Bupati Natuna dan Ketua Presidium ICMI. kemudian acara diisi peluncuran dua buah buku yang berjudul ”Demokrasi, Pembangunan dan Keadilan Sosial” yang ditulis oleh 13 orang cendekiawan Muslim Riau yang dihimpun Andi Yusran dan Husnu Abadi selaku editor. Buku kedua berjudul ”Membaca Ayat-ayat Allah” himpunan tulisan Tengku Dahril dalam Mingguan Riau Pos diedit Menrizal Nurdin. Peluncuran buku dirangkai ucapan sepatah kata dari Ketua ICMI Riau, Prof. Dr. Ir. H. Tengku Dahril M.Sc yang dilanjutkan penanda-tanganan poster kedua buku tersebut oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Paskah Suzetta, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Ir. Muhammad Lukman Edy, M.Si. Dr. Ir. H. Muslimin Nasution, APU., Hj. Sulasikin Moerpratomo, Wakil Ketua DPR RI, A.M. Fatwa, Gubernur Gorontalo, Dr. Ir. Fadel Muhammad, Ketua Presidium ICMI, Prof. Dr. Nanat Fatah Natsir serta presidium ICMI, Prof. Dr. Azyumardi Azra dan Dr. Hj. Marwah Daud Ibrahim Ph.D. Kegiatan dilanjutkan dengan Sidang Pleno I menampilkan narasumber; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Paskah Sezetta, Menteri Pembangunan Da era h Ter tin g g a l/ Ke p a la Bapenas, Ir. Muhammad Lukman Edy M.Si. Menteri Dalam Negeri yang diwakili Direktur Jenderal Pembangunan/ Otonomi Daerah, serta Gubernur Gorontalo, Dr. Ir. Fadel Muhammad. Sidang pleno II dilanjutkan sesudah shalat zuhur deng an pembicara; Menteri Komunikasi dan Informasi, Prof.

Dr. Muhammad Nuh, DEA, Presidium ICMI, Prof. Dr. Azyumardi Azra serta Rektor Universitas Islam Negeri, Jakarta, Prof. Dr. Komarudin Hidayat MA. Malam harinya sidang pleno dilanjutkan dengan pembicara tunggal. Pimpinan Pusat

*SOYW Muhammadiyah, Prof.Dr. Din Syamsudin. Setelah sidang pleno, acara dilanjutkan dengan sidangsidang komisi; komisi A (Bidang Organisasi dan Kelembagaan), Komisi B (Bidang Program Aksi Nasional dan Perencanaa Kerja ICMI Tahun 2008), Komisi C (Bidang Evaluasi Program ICMI 2007) dan Komisi D (Bidang Rekomendasi Silaknas ICMI). Hasil sidang komisi selanjutnya dibahas dalam sidang pleno pada hari berikutnya untuk mendapatkan pengesahan.

Hari Ketiga Acara penutupan dilakukan pada hari Ahad (13/01) dengan penyampaian sepatah kata dari Ketua Panitia Silaknas, Dr. H. Detri Karya MA, Serah Terima Ketua Presidium ICMI 2007 2008 dari Prof. Dr. Nanat Fatah Natsir kepada Ir. M. Hatta Rajasa, serta sepatah kata dari Gubernur Riau, H.M. Rusli Zainal SE, MP. Penutupan dilakukan Ir. M. Hatta Rajasa selaku Ketua Presidium ICMI priode 2008-2009 yang baru terpilih. Acara ditutup dengan pembacaan doa dan konferensi pers oleh Ketua Presidium ICMI terpilih bersama pengurus ICMI dan Gubernur Riau.

; E[ ERGEVE

KH. Abdullah Yazid Ketua Pengurus KJKS Bina Umat Sejahtera

"Cendekiawan Muslim Harus Menjadi Praktisi"

Kisah ini yang menjadi salah satu filosofi KH. Abdullah Yazid, Ketua Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT BUS, saat menghimpun saudara dan kawan agar mendirikan lembaga keuangan mikro syariah atau BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) secara kaffah. “Kalau kita berniat mengelola BMT, jangan berpikir punya ijazah sarjana. Dalam arti tidak usah melirik pekerjaan lain,� ungkap Wakil Ketua Asosiasi BMT selur uh Indonesia (ABSINDO) itu.

Bermula keprihatinan akan realita perekenomian masyarakat lapis bawah yang tidak kondusif mengantisipasi perubahan global, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orsat Rembang pada 10 Nopember 1996 mendirikan usaha simpan pinjam yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat. Mendapat respon baik, pada 1998 berubah menjadi Koperasi Serba Usaha. Pada 2002 berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah, hingga pada 2006 berubah menjadi KJKS. BMT yang awalnya meminjam semua

Pada April 711 Masehi Panglima Thariq bin Ziyad memimpin 12.000 anggota pasukan muslim dari Afrika Utara (bagian utara Kerajaan Maroko sekarang) masuk Spanyol melalui Selat Gibraltar/dari kata Jabal Thariq (bukit Thariq). Sampai di daratan, Thariq 'membakar' semangat pasukannya melalui salah satu pidato terkenal dalam sejarah Islam. Sang Panglima memerintahkan pasukannya untuk membakar kapalkapal yang baru saja membawa mereka ke daratan Eropa sebagai bukti keimanan dan kesungguhan.

Pada Juli 711 Masehi mereka berhasil menguasai Semenanjung Iberia (Andalusia); bagian selatan Spanyol dan Portugis.

April 2008

MEDIA ICMI

21

; E[ ERGEVE f a s i l i t a s Pe m d a K a b.

Rembang ini memiliki 31 cabang yang mulai tumbuh signifikan pada 1999. Pada 2002 BMT BUS meresmikan gedung sendiri. Pertumbuhan rata-rata di atas 100% (1999 – 2003) per tahun. Pertumbuhan tutup buku 2006, asetnya mencapai Rp 40 milyar dan Rp 65 milyar pada tutup buku 2007. Asset akhir Januari tahun ini sudah mencapai 67, 6 milyar. Tak hanya bisnis semata, sisi sosial pun mendapat porsinya. Salah satunya bekerjasama dengan Laznas BMT. Zakat fitrah yang dikeluarkan rata-rata mencakup 2500 orang/ tahun serta beasiswa untuk 259 anak usia sekolah. Kinerjanya diawasi Internal Audit dan Audit Akuntan Publik. Dua pilar kekuatan (Harta dan Sumber Daya Manusia) senantiasa dibutuhkan dalam perjuangan. Menurut pria kelahiran Rembang, 10 Nopember 1951 ini kelemahan umat Islam adalah kemandirian yang disebabkan ketidakberdayakan umat memberdayakan ekonomi.

Berikut rangkaian wawancara Media ICMI bersama ayah empat anak yang hanya berpendidikan formil setara SLTP ini (PGAP Islam) tentang bag aimana pengertian jihad diwujudkan bukannya tanpa persiapan dan perhitungan matang.

Bagaimana dinamika perkembangan lembaga keuangan mikro syariah ini?

Masyarakat dengan kami sudah sama tahu. Saya dulu pedagang dan sudah banyak kenal pasar. Jadi tidak terlalu sulit. Ini faktor trust saja, kan?

Kita mengerti bagaimana teman-teman lembaga sejenis itu bermain di pasar. Kita

22

April 2008

MEDIA ICMI

coba berikan alternatif yang paling murah. Saat itu umumnya masyarakat mendapat pinjaman dengan angsuran paling murah 25 kali. Kita mencoba hanya 22 kali. Yang satu angsuran jadi tabung an mereka. Ada semacam pembelajaran ke p a d a m e r e k a . S e l a i n mendapat pembiayaan juga menabung. Ada yang selama 5 tahun anggota, lebih besar tabungan ketimbang pinjamannya. Pinjamannya hanya Rp 500 ribu tapi punya tabungannya RP 20 juta. Jadi ini keberhasilan pembinaan kita. Di Marketing ada tiga divisi; divisi simpanan, pembiayaan dan pendampingan. Memang semua pengelola kita libatkan. Tahu tentang manajemennya.

Contoh, plafon gaji pengelola itu antara 15-20% pendapatan kotor. Biaya operasional kantor antara 15-20% kotor.

Seorang pengelola tahu berapa gajinya kalau aset dan keuntungannya sekian. Jadi mereka punya semangat. Tiap pengelola juga diharapkan menyertakan modalnya ke lembaga ini yang nanti d i p e r- t i m b a n g k a n dalam kurun waktu tertentu dia bekerja.

Katakan dia bekerja selama masa kerja 25 tahun, itu baik u n t u k tabungan pensiun.

S a a t keluar, mereka b i s a paling tidak hampir s a m a dengan pegawai BUMN atau

perbankan. Jadi berjihad yang terukur; jelas masa depan mereka dan tidak asal nekat.

Jenis usaha yang ditangani sekitar 50% nasabah dari perdagangan umum, selanjutnya pertanian, nelayan industri kecil dan jasa. Kita mengembangkan ekonomi berbasis masyarakat dengan bahan baku lokal. Di pengadaan pangan sudah berjalan 4 tahun. Kita punya penggilingan padi dan jadi rekanan dolog; menyediakan pangan untuk masyarakat.

Kita juga punya garapan furnitur yang kita beli dari perusahaan yang kolaps dan baru berjalan satu tahun ini.

Waktu ada illegal loging, furniture Cina dan Vietnam sangat maju. Kita berupaya memerangi ini, akhirnya mereka kekurangan bahan baku.

Dari sisi Maal, dimulai dengan zakat. Filosofinya; kita bertani setelah panen bar u bayar zakat. Kita berniaga setelah satu khaul, sudah satu nisab, lalu berzakat. Kita ada zakat karyawan dan zakat modal.

Kita biasanya punya teman-teman yang dapat reward dan diminta memberikan kontribusi 20% dari yang diterimanya.

Dengan begitu terkumpul. Untuk temanteman yang

punya tunjangan struktural, diminta menabung untuk berkurban. Jadi dilatih mulai dari kita sendiri. Insya allah.

Masyarakat juga bisa “membaca�. Dengan begitu yang penting asas manfaat.

Kalau merasa ada manfaat, partisipasi masyarakat juga muncul.

Apa bentuk kerjasama KJKS BMT BUS dengan LAZNAS BMT? S el a i n p en g u m p u l a n zakat, kita ada kerjasama dengan program Depsos; Askesos dan BKSP serta empowering dengan pelatihan-pelatihan, karena pendidikan itu tidak harus for mal. Masyarakat kita kelemahannya tiga; bodoh, malas dan boros. Itu penyakit yang harus dihilangkan. Maka kita harus tata SDM nya.

Rasulullah SAW membangun karakter masyarakat selama 13 tahun di Mekah. Waktu jaman jahiliyah, bukan masyarakatnya yang bodoh tapi tidak berkarakter. Bangsa Indonesia juga bukannya

KH. Abdullah Yazid saat menerima penghargaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2000 untuk BMT BUS

; E[ ERGEVE bodoh tapi bangsa yang karakternya lemah. Tapi kita tetap optimis. Persoalannya bagaimana memberdayakan mereka. Ini faktor mismanajemen saja. Maka bangsa kita harus dibangun kepercayaan dirinya.

Mengapa? Maaf-maaf saja, selama dijajah 350 tahun, lalu muncul Orla dan Orba yang dipengaruhi sistem ekonomi liberal. Pemerintah negaranegara tetangga yang masyarakatnya diberdayakan, punya keberpihakan dengan bumi putera. Ada proteksiproteksi yang menciptakan kepercayaan diri. Saya setuju apa yang disampaikan Hermawan Kertajaya bahwa di Indonesia, dua persyaratan terpenuhi; Per tama, Indonesia dengan 17 juta penduduk ber-etnis Cina, terbesar setelah RRC dan Taiwan. Kedua, Indonesia penduduk Islam terbesar; 210 juta. Jadi hasil kolaborasi deng an Cina pun bisa mempengaruhi. Kerjasama

dengan non Islam tidak masalah selama kita jadi panglima. Di BUS sendiri ada sekitar 15% dana simpanan dari teman-teman lingkungan Cina dan mereka mau pakai sistem kita. Kalau seluruh masyarakat Islam di Indonesia seperti masyarakat melayu yang mau bersendikan adat, adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah, akan terjadi semangat baru.

Sayangnya masyarakat muslim Indonesia lebih banyak dipengaruhi khurafat dan kesyirikan. Maka kita harus coba menghilangkan itu. Yang penting kita yakin.

Apalagi Al Qur 'an mengatakan; kalau seandainya warga itu beriman dan bertakwa maka Allah akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi.

Bagaimana proses kristalisasi keringat Bapak hingga kini eksis?

Saya berangkat karena dendam sebenarnya. Dendam

dalam tanda kutip. Waktu kecil saya anak desa yang hidupnya sangat kesulitan hingga saya tidak berhasil di lembaga pendidikan. Saya dendam dalam arti harus bisa mengubah nasib keluarga dan lingkungan saya.

Alhamdulillah, saya anak sulung dan bisa menyekolahkan adik saya sampai sarjana. Anak saya juga bisa b e r p e n d i d i k a n c u k u p.

Alhamdulillah ada yang sudah lulus satu, yang satu masih kuliah, yang satu insya allah akan menyusul kuliah. Waktu kecil saya sering merasa mengapa kita dengan etnis lain kalah. Padahal Islam punya konsep, kita harus di atas. Sementara kita yang pribumi kondisi ekonominya semacam itu. Mengapa kita tidak bisa? Maka kata Al Qur'an; kamu jangan sedih jangan gelisah, selama kamu mukmin kamu bisa menang.

Maka ketika orang lain bisa, saya berusaha untuk bisa.

Alhamdulillah. Contoh; sebelumnya saya tidak pernah belajar bidang ekonomi dan keuangan, tapi ketika praktek bisa juga. Ya studi kasus.

Alquran itu turun studi kasus.

Waktu mau melanjutkan sekolah saya tidak punya biaya. Setelah ayah saya meninggal, saya ke pondok pesantren dan banyak dibentuk di lingkungan kyai di Lasem; salah satunya alm.

Kyai Mansyur Khalil iparnya Kyai Sahal Mahfudz. Sekitar tahun 1978 saya terjun ke organisasi Muhammadiyah, tak beberapa lama saya jadi ketua cabang saat umur 27 tahun. Jadi waktu itu ada Muktamar Muhammadiyah ke-40 di Surabaya. Saya diikutkan walau tidak punya ID, saya pakai punya orang lain. Se pulangnya saya dijadikan ketua. Ya adaptasi

saja, meski ada goncangangoncangan, alhamdulillah bisa.

Saya menikah ag ak terlambat, umur 32 tahun.

Waktu itu saya masih jadi ketua ormas yang sedang mengembangkan organisasi.

Saya mendorong teman bersama membangun perguruan Muhammadiyah yang cukup profesional di pinggir jalan pantura. Setelah itu kita obesinya beramal terus. Allah menjanjikan kalau kita beramal untuk kepentingan umat, kita akan mendapat keberkahannya.

Alhamdulillah. apa yang saya cita-citakan bisa terkabul.

Rizki yang sesuai kebutuhan.

Waktu mau bangun rumah, kita bisa bangun rumah.

Waktu ingin pergi haji saya juga bisa berangkat. Saat anak mau sekolah, kita bisa membiayai. Jadi kita mensyukurinya saja.

Apa yang terbesit ketika Bapak mendengar kata “Cendekiawan Muslim�?

Cendekiawan itu alim dalam bahasa Islamnya. Alim itulah orang yang hanya takut kepada Allah. Orang yang punya disiplin ilmu dan bisa mengembangkannya. Tidak terbatas kepada pemahaman faqih di bidang agama. Tapi juga bagaimana ia punya ilmu dan bisa mengelola sumber daya alam yang bermanfaat untuk manusia. Cendekiawan muslim masih banyak di tataran wacana, belum aksi yang membumi. Maka kita harus menjadi praktisi; punya ilmu dan bisa melaksanakan.

Praktisi itu hikmah. Maka Al Quran mengatakan; orang yang memperoleh hikmah akan mendapatkan suatu kebaikan yang sangat banyak.

April 2008

MEDIA ICMI

23

Implementasi Provinsi Gorontalo berpenduduk ±140.000 jiwa, memiliki enam kecamatan dengan 46 kelurahan, 459 RW dan 1.302 RT. Penduduk Kota pada Tahun 2003 sebanyak 147.354 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk efektif 2.274 jiwa/ km dan laju pertumbuhan 6,58% dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Gorontalo melakukan reformasi birokrasi agar mampu melakukan prestasi aksi dan prestasi hasil. Selain itu dibangun core competency melalui kebijakan pembangunan yang fokus pada tiga bidang yaitu SDM, Pertanian dan perikanan.

Strategi Reinventing Local Gover nment Gorontalo memperkenalkan Manajemen Kewirausahaan untuk memujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia deng an proxy peningkatan HDI. Provinsi Gorontalo adalah salah satu contoh sukses membangun branding komoditas unggulan daerahnya––jagung.

Beberapa tahun belakangan ini, pembahasan “jagung” selalu terasosiasi dengan Gorontalo sebagai rujukan utama. Engineering identitas jagung Gorontalo dikenali seb a g a i emb rio sukses membangun perekonomian daerah.

Gorontalo memberikan gaji yang layak bagi kepala desa dan camat serta berikan insentif apabila mereka sang gup meningkatkan produksi rakyat. Camat melakukan tiga hal saja; penguatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Efisiensi anggaran berdasarakan urgensi

24

April 2008

MEDIA ICMI

Adi | Intermoda

/PEVMJMOEWM

Otonomi Daerah :

Bukan Hak Istimewa

Sejak otonomi daerah diberlakukan, banyak daerah yang unjuk gigi dengan konsepkonsep mumpuni demi kemakmuran rakyatnya. Terlebih sejak Undang-Undang (UU) No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau biasa disebut UU Otonomi Daerah (Otda), pelaksanaan otda memasuki tahapan baru yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2001.

Menurut Rekomendasi Hasil Silaknas ICMI Januari lalu, kesejahteraan yang bermakna tidak hanya menyangkut peningkatan kualitas pendapatan dan aksesabilitas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, tetapi juga peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan semangat keagamaan yang bermoral, penegakan hukum dan keadilan. Kemampuan daerah-daerah yang menerapkan otonomi adalah upayanya merepresentasikan butir-butir tersebut. Namun beberapa tahun lalu, IMF dan Bank Dunia sebagai kreditor utama Indonesia, sempat mengemukakan kekhawatirannya terhadap pengaruh desentralisasi dan kecepatan implementasinya di Indonesia. kebutuhan rakyat seperti pembuatan jalan dan pompapompa air tanpa listrik.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2002 mencapai angka 6.45 dan 7.67 pada 2007. Beberapa penghargaan dari BPK untuk tata kelola keuangan terbaik diraih antara lain kategori pengelolaan wilayah pesisir kelompok pejabat pembina (2004), Pengharg aan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional (2004) dan penghargaan nasional sebagai

Provinsi yang berhasil mencapai per tumbuhan indeks pembangunan manusia tertinggi (2007).

Kabupaten Sragen terletak di Provinsi Jawa Tengah, memiliki luas 946,49 km², jumlah Penduduk 860.000 (2003), Kepadatan 909 jiwa. Kabupaten Sragen terdiri atas 20 kecamatan, yang dibagi lagi menjadi 208 desa dan kelurahan.

Pe m e r i n t a h K a b u p a t e n Sragen mengadakan

pengawasan melekat dan berlapis, baik melalui laporan secara lansung atau berdasarkan inspeksi mendadak. Dilakukan juga penyederhanaan dan revisi terhadap 14 perda yang selama ini dianggap membebani masyarakat. Bagi pengusaha pemula diberikan kemudahan dan insentif pemberian perijinan gratis.

Untuk pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) dengan biaya lima ribu rupiah

hanya butuh dua menit.

Pengurusan KTP secara online telah dilimpahkan ke kecamatan bersamaan pendirian KPT pada 2003. Di Sragen tidak ada lagi penduduk yang memiliki identitas ganda. Satu orang yang mengurus KTP di satu kecamatan, otomatis akan masuk ke sistem database kecamatan tersebut. Sragen memanfaatkan Wide Areal Network (WAN). WAN merupakan gabungan antarLocal Area Network (LAN).

Sistem jaringan ini dikelola Kantor Pengelolaan Data Elektronik (KPDE). WAN bisa menghubungkan antar satuan kerja di Kabupaten Sragen dan seluruh kantor kecamatan di Sragen. Antar satuan kerja dan kecamatan bisa saling mengakses data.

Hasilnya, pada 2006, data kependudukan di 20 kecamatan telah terpadu dan dijamin tidak ada penduduk yang memiliki identitas ganda.

Perizinan bidang industri, konstruksi, perdagangan dan gangguan publik juga bisa diurus di Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) yang selesai kurang dari 10 hari. Efisiensi pun terlihat dalam perekrutan pegawai negeri dan instansi terkaitnya, deng an mengurangi jumlah pegawai dari 13.000 (2001) menjadi 11.000 (2006). Bujet pengeluaran rutin pun bisa dipangkas 30%, dari Rp 36.4 milyar menjadi Rp 12.2 milyar. Tak heran, The Asian Development Bank dan the International Finance Corporation memilih Sragen sebagai model penerapan Sistem Pelayanan Satu Atap terbaik, selain mendapat predikat “best of the best� dari penghargaan egovernment 2007.

Ko t a Ta r a k a n menggerakan Program Me-

flickr.com

/PEVMJMOEWM

nabung untuk Dana Abadi Kota yang tiap saat dapat digunakan sebagai dana Kontigeusi (Force Majeur), kini b e r j u m l a h 1 0 0 m i l y a r.

Tarakan pun menyertakan Modal pada BPD Kaltim yang beraset 11 Triliun, sebesar 54 Milyar. Pemegang Saham ke 2 terbesar setelah Pemerintah Propinsi (72 Milyar). Tarakan kini mampu memberikan asuransi kepada seluruh ke l u a r g a m i s k i n u n t u k berobat dan sekolah gratis.

Sejak 2002 Pemerintah Kota Ta r a k a n m e n g g a l a k k a n ASKESKIN, bangun Rumah S a k i t d a n p u s k e s m a s.

R e f o r m a s i Pe n d i d i k a n dengan pemberian insentif untuk seluruh guru dan staf pendukung sekolah. Fisik Sekolah dan universitas dibangun permanen serta meningkatkan kemampuan pengajarnya. Diupayakan juga Ratio Murid untuk keefektifan tiap kelasnya. Di bidang fauna dibentuk Kawasan Konser vasi Mangrove dan Bekantan.

Dari sisa hutan mangrove dengan luas 9 Ha (kini 22 Ha).

Tarakan berhasil bebas dari pemadaman bergilir dengan memberlakukan Tarif Dasar Listrik Lokal Pertama di Tanah Air. Para investor

dijamin Kepastian Hukum, Perlindungan Kasus Sosial, Tax Holiday, Reduksi biaya IMB dan lainnya.

Tarakan meraih penghargaan antara lain Citra Pelopor Inovasi Pelayanan Prima atas keberhasilannya sebagai Pelopor Inovasi Pelayanan Prima dalam rangka kepemerintahan yang baik, diberikan Menteri N e g a r a Pe n d ay a g u n a a n Aparatur Negara (2006) dan penghargaan atas kinerja paripurna mendukung the U n i t e d N a t i o n s Wo r d Programme of Action for Youth at the Community Level Confer red dalam p e r ay a a n h a r i s u m p a h pemuda RI dari United Nations Division for Social Policy and Development (2005).

Kekhawatiran IMF Ethisham-Udin Ahmad, penasehat IMF untuk urusan keuangan pernah mengatakan IMF mengkhawatirkan persoalan-persoalan seperti pemerintah tingkat dua akan mengambil pendapatan dari Jakarta sebelum mengambil alih tanggung jawab pengeluaran. Contoh, hal ini dapat menyebabkan jutaan pegawai negeri yang dialihkan

menjadi tanggung jawab pemerintah tingkat II tidak dibayar gajinya, dan akan menyebabkan pelayananpelayanan dasar tidak dapat didanai. Ber t Hofman, seorang ahli tentang Otonomi Bank Dunia yang berbasis di Jakarta, mengatakan ia makin "khawatir" tentang desentralisasi karena persiapannya jauh dari sempur na. Menur utnya, Pemerintahan tingkat II tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Hofman juga merasa prihatin pengalihan wewenang kepada pemerintah tingkat II tidak akan memberikan penyebaran kebutuhan untuk kekuasaan sendiri yang lebih besar. Juga terdapat kekhawatiran di kalangan masyarakat donor bahwa desentralisasi akan menimbulkan jurang lebih lebar antara wilayah yang kaya sumber daya alam dengan wilayah yang miskin sumber daya alam.

Namun ternyata tak mesti potensi sumber daya alam yang harus dimiliki setiap daerah untuk bisa sejahtera tapi juga upaya memanfaatkan kondisi yang ada.

Dengan adanya desentralisasi (penyerahan kewenangan), muncul otonomi (wewenang) bagi suatu pemerintahan daerah yang memiliki peluang besar mengembangkan potensi dirinya. Selain menuntut kesiapan untuk mandiri mengelola konflikkonflik yang berkembang di daerahnya, desentralisasi pun membuka lebar kesempatan korupsi para raja-raja kecil.

Jadi, otonomi bukanlah hak istimewa (privelage) melainkan tanggungjawab.

Sumber:tarakankota.go.id, Koran Sindo, Globe Asia

April 2008

MEDIA ICMI

25

&EXSQ iklim Indonesia memberikan peluang besar berkiprah di bidang hukum ini.

Transparansi, salah satunya. Menur ut Hatta, semua hal di Indonesia itu transparan, hingga kadang 'transparan' itu pun agak kebablasan. Meski dia menolak menggunakan istilah itu, Hatta memberikan contoh kebalasan

dia, saat ini hukum masih menjadi salah satu barang mewah (luxury) di Indonesia.

Di akhir sambutannya., Hatta berharap ICMI dan segenap jajarannya-termasuk di LPP ini- tetap fastabiqulkhairat.

Dengan alasan apapun, harap dia, jangan sampai ICMI terdistorsi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif LPP Bakum dan Otda ICMI, Nudir man, mengatakan, sebagai praktisi di bidang hukum, jajaran pengurus LPP Bakum dan

Lembaga Kajian Hukum dan Otonomi Daerah ICMI

Komitmen Membela Umat

26

April 2008

MEDIA ICMI

korupsi. Latar belakang inilah salah satunya yang menggerakan para praktisi hukum dari warga ICMI membentuk Lembaga Kajian Hukum dan Otonomi Daerah ICMI (LPP Bakum dan Otda ICMI).

Ketua Presidium ICMI Hatta Rajasa saat melantik pengurus LPP Bakum dan Otda ICMI di Jakarta, Rabu (30/01), berharap lembaga ini tak hanya berkiprah dalam soal pelayanan atau advokasi tetapi juga pada proses pembentukan UU di bidang hukum dan otonomi daerah.

“Lembaga ini har us membanggakan dengan kiprahnya, tak hanya dalam pelayanan hukum dan advokasi , tapi juga di hulunya, bisa mewarnai produk hukum yang membawa manfaat bagi rakyat,” kata Hatta dalam sambutannya.

Apalagi, kata dia,

tranparansi; orang yang hendak mengkritisi pornografi pun takut dianggap melakukan pelang g aran HAM. Hatta berpesan kepada pengurus LPP Bakum dan Otda ICMI, agar keberadaan l e m b a g a i n i m e m b awa kesejukan bagi para pencari keadilan. Bagaimanapun, kata

Otda ICMI punya tanggungjawab moral sebagai profesional. “Diminta atau tidak oleh ICMI, kami punya kewajiban memberikan saran hukum terhadap persoalan yang mer ugikan umat,” komitmennya.

Andreas

Pemerintah diang gap masih gagal dalam penegakan hukum meski empat dari lima sasaran pokok RPJM 20042009 pemerintah SBY-Kalla adalah soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Yang terjadi barulah tontonan tebang pilih dan penegakan hukum yang diskriminatif dan banyak UU yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh, pemberlakuan UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), orang tua yang memukul anak yang tak shalat pun bisa dihukum.

Dalam soal pemberantasan korupsi pun, belum ada political will dan grand strategy dari pemerintah yang terkesan asal tubruk, bahkan kadang salah mengantisipasi. Karena itu, ICMI seharusnya juga mempunyai usulan konsep atau grand strateg y serta mendorong terciptanya kemauan politik dari para elit politik untuk memberantas

&EXSQ Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, Depsos RI, sejak 2006 lalu menggandeng LAZNAS BMT ICMI (Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal wat Tamwil) ICMI, mengembangkan program Asuransi Kesejateraan Sosial (ASKESOS) melalui 42 BMT di 8 Propinsi. Kerjasama ini digulirkan sejak masa Dirjen Banjamsos dijabat DR. Chazali H. Situmorang yang juga Dewan Pakar ICMI bidang Kesejahteraan Rakyat.

Chazali H. Situmorang yang sekarang menjadi Sekjen Depsos, kepada Media ICMI menyebutkan sistem kesejahteraan sosial melalui ASKESOS merupakan salah satu program penting membantu dan melindungi rakyat kecil pekerja informal dan pekerja mandiri, seperti pedagang mie, petani, nelayan, pelaku usaha kecil mikro dan lain-lain.

Laznas BMT bersama Depsos

Kembangkan Asuransi untuk Rakyat Miskin EP

SI

UB

A

SI

A

R

T E M EN S O

L

DE

R PA

LIK INDONE

LAZNAS BMT

Program pelayanan ASKESOS yang dikembangkan Depsos sejak 1996 ini berupa perlindungan sosial dan jaminan pertanggungan dalam bentuk pelayanan kesejahteraan sosial dan pengganti pendapatan keluarga bagi masyarakat pekerja mandiri dan pekerja di sektor informal terhadap resiko menurunnya tingkat kesejahteraan sosial akibat pencari nafkah utama dalam keluarga menderita sakit, kecelakaan atau meninggal dunia.

Chazali menyebutkan, pada 2006 lalu Direktorat Jamsos memulai terobosan pengelolaan ASKESOS dengan pendekatan empowering dan berdimensi ekonomi produktif yang melibatkan microfinance institutions (MFIs) yang eksis dalam masyarakat. “Model ASKESOS sebagai micro insurance melalui institusi keuangan mikro ini merupakan langkah inovatif dan kreatif dengan memanfaatkan segala potensi yang ada dalam masyarakat� paparnya.

Pola ASKESOS melalui lembaga keuangan mikro (LKM) mampu memberi nilai tambah, karena pemanfaatan dana titipan program bisa lebih maksimal. LKM dapat menggulirkan dana

April 2008

MEDIA ICMI

27

&EXSQ program kepada usaha-usaha produktif peserta atau Usaha Mikro Kecil Meneng ah (UMKM) yang ada dalam masyarakat. Artinya, dengan keikutsertaan masyarakat penerima ASKESOS maka kegiatan ekonomi produktif sektor informal akan bergerak memperkuat kesejahteraan ekonomi r umah tang ga pesertanya.

Chazali menyebutkan keuntung an dari usaha produktif dan pemanfaatan dana bergulir ini akan menambah pemupukan dana klaim, dana cadangan dan dana operasional, sehingga dari waktu ke waktu manfaat ASKESOS bagi pesertanya makin besar dan jumlah peserta pun akan terus b e r t a m b a h s e s u a i p e rtumbuhan aset LKM. Uji Coba ASKESOS melalui LKM BMT Uji coba implementasi asuransi mikro (micro insurance) ASKESOS melalui LKM BMT (Baitul Maal wat Tamwil) pertama di Indonesia ini diker jasamakan deng an Badan Otonom Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), LAZNAS BMT. Direktur LAZNAS BMT ICMI, Baihaqi Abdul Madjid menuturkan, uji coba implementasi micro insurance melalui microfinace institution di 3 Kabupaten dalam 3 Propinsi pada 2006 lalu memperlihatkan hasil positif bagi penguatan modal BMT dan program ASKESOS yang berkelanjutan. Sebanyak 8 BMT dan KUBE Sejahtera pelaksana program ASKESOS, dari titipan dana amanah Rp50.000,000 kepada masing-masing BMT (tapi Rp25.000.000 disimpan di BRI) dalam masa 6 bulan dapat meningkatkan keuntu-

28

April 2008

MEDIA ICMI

ngan dan menambah anggota peserta ASKESOS yang tahap awal rata-rata 300 orang akan terus bertambah sesuai penambahan per-putaran dana yang di-produktifkan. “Saya yakin dalam masa 1 sampai 2 tahun ke depan, ada BMT yang mampu meningkatkan peserta ASKESOS-nya mencapai 600 orang bahkan melebihi 1000 orang. � paparnya optimis.

Penambahan peserta akan berkolerasi positif dengan pertambahan aset dan

Program BKSP untuk Membantu Orang Gila, Cacat Permanen, dan Eks Penyakit Kronis kepercayaan masyarakat.

Baihaqi memaparkan data-data 7 BMT pelaksanaan ASKESOS berjalan cukup baik, hanya ada 1 BMT di Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara yang tidak dapat melanjutkan program karena ketidaksiapan manajemennya. “Pada tahap ujicoba mencapai 90% BMT eksisting dan KUBE Sejahtera, jaringan LAZNAS BMT berhasil mengelola program ASKESOS dengan cukup baik Dalam masa 6 bulan (Januari-Juni 2007) total jumlah peserta ASKESOS mencapai 1.532 orang dari 7 BMT pelaksana. Total premi yang terkumpul dari peserta mencapai Rp 21.755.000.

Total bagi hasil yang berhasil dikembangkan BMT dari dana titipan yang diproduktifkan mencapai angka Rp 9.207.793. Total klaim sebesar Rp1.640.000,- yang diberikan kepada 18 orang peserta.

Pada 2007 prog ram ASKESOS pola BMT

dilanjutkan di 5 Propinsi, masing-masing di kota Lhokseumawe, NAD sebanyak 2 BMT / BQ (Baitul Qiradh). Di kota Pontianak, Kalimantan Barat (3 BMT), di Kabupaten Sleman, Yo g y a k a r t a ( 5 B M T ) , Kabupaten Tuban, Jawa Timur (3 BMT) dan kota Makassar, Sulawesi Selatan (3 BMT).

Untuk Orang Gila, Cacat Permanen, Eks Penyakit Kronis Depsos dan BMT juga menjalankan program Bantuan Kesejahateraan Sosial Permanen (BKSP) yang ditujukan ke pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) non potensial untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dalam waktu tidak terbatas.

PMKS non potensial meliputi orang-orang terlantar yang usianya telah lanjut, cacat fisik dan mental, psikotik, dan eks penyakit kronis.

BKSP melalui BMT juga

dilaksanakan di 3 Kabupaten dalam 3 Propinsi oleh 8 BMT eksisting dan Kube Sejatera.

Hanya berbeda, dana titipan BKSP sebesar Rp 25.000.000,- per BMT yang seluruhnya diamanahkan untuk minimal 20-30 orang anggota PMKS non potensial seumur hidup. Dana titipan tersebut dimanfaatkan BMT bagi kegiatan produktif, yang untungnya untuk menyantuni PMKS non potensial setiap bulan.

Program ini juga dilaksanakan di 5 Propinsi pada 2007 lalu. Masing-masing di kota Lhokseumawe, NAD di 2 BMT/ BQ (Baitul Qiradh), di kota Pontianak, Kalimantan Barat (2 BMT), Kabupaten Sleman, Yogyakarta (1 BMT), Kabupaten Tuban, Jawa Timur (1 BMT) dan di kota Makassar, Sulawesi Selatan (2 BMT). Prog ram BKSP m e l a l u i B M T, s a n g a t bermanfaat karena bantuan yang diberikan dapat berlangsung seumur hidup kepada anggota PMKS. Jika penerima bantuan meninggal, dana masih dapat diberikan kepada anggota PMKS lain, karena bagi hasil dari BMT akan terus menerus selamanya.

&EXSQ ALISA Khadijah

Asosiasi Muslimah Pengusaha se-Indonesia

Potensi Organisasi Muslimah Pengusaha

Berbagai tantangan dihadapi muslimah pengusaha antara lain perputaran dana, tantangan untuk berkembang, menyeimbangkan antara kewajiban keluarga dan karir, atau menanggung beban seba gai perempuan pengusaha.

Mengembangkan organisasi perempuan pengusaha adalah tindakan kongkrit untuk membantu kaum perempuan melepaskan diri dari kungkungan ekonomi, politik dan budaya. Organisasi bisnis perempuan menawarkan bentuk kepemimpinan yang seringkali diperlukan kaum perempuan jika gerakan wirausahanya ingin ber tahan dan berkembang. Sepuluh tahun lalu salah satu badan otonom ICMI; ALISA Khadijah dibentuk bidang peningkatan peranan perempuan sebagai asosiasi perempuan melakukan usaha secara islami untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

Tantangan Pasar dan Akses Informasi Untuk menjawab tantangan pasar global yang kian kompetitif, ALISA Khadijah menyediakan model lembaga keuangan, seperti model pembiayaan Grameen Bank untuk usaha mikro perempuan, dibentuk SUA (Sahabat Usaha Alisa) mer upakan replikator Saraswati Chasanah Grameen. Model lainnya Ketua Umum adalah Koperasi perempuan ALISA Khadijah berbasis Syariah dan Koperasi Alisa (Kop Alisa).

ALISA Khadijah mempunyai program Pemasaran Bersama, seperti Kontak Bisnis antar pengusaha, menyelenggarakan Muslimah Fair, melakukan penyewaan kios-kios bersama, mengikuti Pameran Bisnis baik dalam maupun luar negeri. Program Klinik Bisnis merupakan ajang memperbaiki atau mengembangkan usaha dibantu Marketing Riset.

Teknologi internet merupakan jawaban memenuhi kebutuhan jaringan dan mengakses informasi. Asosiasi yang memiliki cabang di 18 propinsi ini mempunyai situs www.alisakhadijah.com; rumah informasi pertukaran antara anggota, pemasaran produk (House of Alisa), milis, link ke Departemen terkait, dsb. Salah satu program rutin bulanan ALISA Khadijah adalah pelatihan yang disusun selama setahun berdasarkan tema-tema yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha, baik teori maupun pengalaman pengusaha yang telah sukses. Ke depannya Insya Allah akan menjadi KHADIJAH INSTITUT. Dengan mempersatukan kaum perempuan pengusaha, asosiasi bisnis dapat merancang dan melakukan lobi berorientasi tindakan yang mempengaruhi kebijakan publik, serta membantu mengubah praktek tradisional yang diskriminatif. Di pihak lain asosiasi juga dapat mendidik para ang g ota dan simpatisannya mengenai masalah kebijakan yang dapat mempengaruhi bisnis mereka.

Dengan begitu menjadikan mereka pengusaha yang berhasil serta berpengetahuan. Masih banyak yang harus dilakukan namun melalui organisasi, pendidikan dan koordinasi, mudahmudahan Alisa Khadijah dapat memberikan peng ar uh meningkatkan kontribusi ekonomi umat umumnya dan ekonomi muslimah khususnya.

April 2008

MEDIA ICMI

29

&EXSQ peran daerah untuk bersama melakukan perbaikan dan memberikan pendidikan politik yang terbaik kepada masyarakat.

Jajak Pendapat Masika ICMI Orwil Bogor MASIKA ICMI

Menjelang Pilkada

Sebagai bagian dari fungsi kecendekiawanan, Masika ICMI Orwil Bogor membuat program-program bersifat intellectual exercise. Salah satunya membuat kajian dan jajak pendapat tentang perkembangan opini masyarakat menjelang Pemilihan Umum Kota Bogor (Pilkada) yang akan diseleng g arakan sekitar D e s e m b e r 2 0 0 8 . Ja j a k pendapat dilakukan dengan metode penyebaran secara acak (Stratified Random Sampling) di 6 Kecamatan selur uh Kota Bogor melibatkan 560 responden (10- 25 Desember 2007). Pada jajak pendapat tersebut, angka sampling error sekitar 3% dengan tingkat akurasi 97%.

Pada penyampaian hasil jajak pendapat (26/12/07) didapati; 25% masyarakat Kota Bogor memilih golput pada Pilkada nanti, 23% belum menentukan pilihan dan 52% sudah menentukan pilihan. Dilihat latar belakang

30

April 2008

MEDIA ICMI

responden yang memilih golput, jumlah 25% tersebut didapatkan dari 140 responden di mana 15% dari mereka adalah pemilih potensial dari kalangan aktivis pemuda atau mahasiswa ditambah pemilih pemula yang belum mengenal seluk beluk politik. Pada K o n f e r e n s i Pe r s y a n g dipimpin Sekum Masika ICMI Orwil Bogor didampingi Khotimi Bahri dan A. Rachmat Saleh, juga dipaparkan, 35% masyarakat Kota Bogor pada pilkada mendatang masih menjagokan Drs. H. Diani B u d i a r t o, M . S i , u n t u k memimpin kembali, disusul Dodi Rosadi 20% dan Ahmad Ru'yat 15%.

Jajak pendapat ini murni inisiatif Masika ICMI Orwil Bogor, dilakukan secara swadaya tanpa ada muatan politis atau titip-titipan. Hal ini untuk memberikan masukan bagi para pelaku politik dan seluruh pemangku

Diskusi Akhir Tahun Masika ICMI Orwil Bogor Masika ICMI Orwil Bogor mengadakan Diskusi A k h i r Ta h u n b e r t e m a “Menggagas kepemimpinan Masa Depan Bogor�

(29/12/07). Diskusi yang bertempat di Gedung Wanita Kota Bog or itu menghadirkan pembicara: Arbi Sanit (pakar politik dari UI), Walikota Bogor (Keynote Speaker), Drs. H. Rachmat Yasin, MM. (Ketua DPRD Kabupaten Bogor), Dr. Herry Suhardiyanto (Rektor IPB) dan Faturahman S. Kanday (Redaktur Pelaksana Radar Bogor). Pada sambutannya, Suherlan (Sekum Masika ICMI Orwil Bogor), menjelaskan, penyelenggaraan Dialog ini adalah upaya mendapatkan masukan dari berbagai pihak terutama masyarakat tentang konsepsi kepemimpinan yang ideal di B o g o r. M a s i k a I C M I mengundang seluruh komponen masyarakat untuk ikut terlibat dalam diskusi ini.

Pada sambutan keynote s p e e c h - n y a , Wa l i k o t a memaparkan per jalanan panjang reformasi semenjak lengsernya Suharto dan implikasi terjadinya berbagai hal baik di nasional maupun di daerah kaitan adanya perbaikan dalam hal legislasi terutama kebijakan Otonomi Daerah. Menyorot masalah P i l k a d a , Wa l i ko t a menyinggung, biaya yang mahal untuk sebuah ajang pilkada belum memberikan korelasi positif terhadap perbaikan-perbaikan tata pemerintahan ter utama

pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat. Karena pemerintahan daerah sekarang seringkali berkutat pada persoalan yang terwariskan sebelumnya, dibandingkan mencari solusi atau perbaikan atas persoalan tersebut.

Sementara itu Arbi Sanit menyayangkan para calon kandidat yang hanya melengkapi syarat-syarat administratif saja tanpa dibarengi kelengkapan isi ke palanya. K arena itu, seringkali pilkada hanya dijadikan alat melegitimasi/ mempertahankan kekuasaan semata, bukan berfungsi untuk merubah kesejahteraan masyarakat.

Lalu Rektor IPB menyampaikan, sejak perubahan dari sistem pemerintahan berbasis birokrasi menjadi partai, sampai saat ini belum ada par tai yang sepenuhnya bisa menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Rachmat Yasin mengatakan, realita jika turun ke lapangan hanya dua persen saja masyarakat yang bertanya tentang visi dan misi.

Masyarakat hanya memilih pemimpin yang ukurannya massa, kemampuan, penampilan, harus punya uang dan pencitraan di masyarakat. Hal ini tidak sebanding mahalnya biaya demokrasi seperti halnya K abupaten Bog or yang memerlukan biaya Rp 51 Milyar tetapi Pilkada hanya dilakukan sebagai ajang formalitas tanpa menguji kemampuan seorang pemimpin.

Kontributor: Suherlan (Sekum MASIKA Icmi Orwil Bogor)

KEHORMATAN Oleh : Tengku Dahril | Ketua Orwil ICMI Riau

Kehormatan adalah suatu hal mulia yang menjadi kebanggan seseorang atau sekelompok orang dalam kehidupan ini. Tiap orang mestilah menjaga kehormatannya, agar tetap lestari sampai kapanpun.

Andai sebuah kehormatan telah terenggut, hilanglah sesuatu yang menjadi kebanggaan seseorang yang menyebabkan ia akan kehilangan marwah, atau harkat martabat hidupnya yang pada gilirannya akan menjadi seorang pecundang.

Di bidang politik, umat Islam dunia hari ini boleh dikatakan tertinggal dari umat lainnya. Dari lima Negara pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB, tak satu pun Negara yang mayoritas penduduknya memeluk Islam. Dalam bidang ekonomi pun, tujuh Negara raksasa ekonomi dunia, juga tidak terdapat Negara Islam.

Apalagi dalam bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, hampir tidak ada satu pun Negara Islam dunia yang menonjol, hingga hampir semua perkakas modern tidak dihasilkan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Padahal Islam adalah yang

terbaik dan umatnya seharusnya bisa menjadi pemimpin dnia. Allah telah menjanjikan umat Islam bahwa mereka akan dijadikan pemimpin dunia anda mereka tidak mengingkari ayat-ayat Allah. (QS An-Nur: 55) Indonesia adalah Negara terbesar keempat dunia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Strategis dan memiliki potensi sumberdaya alam. Karena itu sepantasnya Indonesia menjadi pemimpin dunia. Indonesi seharusnya bisa menjadi tumpuan harapan umat Islam dunia menjadi pemimpin mereka dalam persaingan global; politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan dan keamanan serta lingkungan

Adi

8EYWM]EL hidup dan kesejahteraan.

Kita sedih dengan kejadian demi kejadian tatkala umat Islam diuji Allah dengan berbagai cobaan dan peneritaan. Umat Islam juga banyak yang terzalimi dan berperang antara sesamanya. ecil, laki-laki atau perempuan bisa menjadi korban keberingasan.

Di sinilah letak kelemahan umat Islam dunia. Kita masih memiliki Al Qur'an sebagai sumber cahaya kehidupan yang bisa mendatangkan kehormatan tetapi mereka mengabaikan. Ajaran Al Qur'an tidak lagi dijadikan pedoman hidup. Pantaslah kita kalah, tersisihkan dan akhirnya terhina dan termarjinalkan. Padahal Allah telah menjanjikan kemenagan bagi umat Islam dan siapa saja yang mau berpegang teguh kepada ajaran Allah dan RasulNya. (QS An Nur:5253) Maka marilah kita kembali ke ajaran Allah dan hadis rasul secara kaffah (totalitas dalam kehidpan).

Bukankah alam semesta beserta seluruh isi adalah ciptaan Allah? Dialah yang berkuasa di langit dan bumi.

Dialah yang berhak meninggi dan merendahkan derajat atau sekelompok orang (kaum).

Apabila Allah telah berkehendak meninggikan derajat seseorang, tidak ada seorangpun yang akan bisa merendahkannya. Demikian pula sebaliknya. Karena itu setiap orang harus berupaya sekuat daya menjaga dan mempertahankan kehormatannya dengan amal ma'ruf nahi mungkar.

Bila rahmat yang banyak yang telah dianugerahkan Allah semua tidak kita syukuri dan kita terus saja bertengkar antara sesama, saling

menghujat dan membunuh serta mengabaikan hukumhukum Allah, tetaplah keberkahan tidak akan kita dapati di negeri ini dan kita pun tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin dunia.

Apalagi ketika lingkungan hidup tidak kita jaga dan pelihara dengan baik, bencana alam datang silih berganti hingga akhirnya kita hancur lebur, jika kita tidak sadar akan tugas dan tanggung jawab yang harus diemban bersama.

Marilah kita jaga marwah, martabat dan kehormatan negeri ini, dengan menjaga kehormatan kita masingm a s i n g. S e t i a p o r a n g memiliki profei dan setiap profesi tentunya memiliki kode etikanya masing-masing.

Jika setiap orang mampu menjaganya, insya Allah negeri ini akan aman, damai, makmur dan sejahtera.

Simaklah firman Allah dalam surat Al Anbiya ayat 10. “sesungguhnya telah Kami tur unkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebabsebab kemuliaan bagimu, maka apakah kamu tidak memahami?� Maha Benar Allah dengan segala firmanNya. Dari salah satu tulisan di bunga rampai “Membaca Ayat-Ayat Allah

April 2008

MEDIA ICMI

31

-RWTMVEWM

Bioetanol Berbahan Pati Boy (51) warga Palu, Sulawesi Tengah, menemukan sepeda motor hemat bahan bakar. Motor yang sudah dipesan SBY itu telah diuji coba sejauh 247 km, dengan campuran satu liter bensin dan empat liter air. Kendaraaan roda dua yang 80 persen menggunakan bahan bakar air ini memiliki sistem kerja sepeda motor sangat sederhana. Tapi di beberapa bagian mesin motor ditambah reaktor mirip pipa besi. Saat berjalan, suhu reaktornya mencapai 150-200 derajat Celsius. Tiap motor bahan bakar menghasilkan gas buang CO dan CO2. Pada mesin ini kedua gas diambil dan direaksikan dengan air, hingga menghasilkan gas baru; methane (CH4) yang menggerakkan motor. Energi untuk menjalankan reaktor diambil dari panas gas buang, hingga pembakaran menjadi sangat efisien jika tabung reaktor mencapai suhu 200 derajat celsius. Gas buang yang dihasilkan sangat ramah lingkungan.

Harga minyak dunia yang membumbung mencapai kisaran 90 dolar hingga lebih dari 100 dolar AS per barel kian menuntut penggunaan sumber energi terbarukan lebih ditingkatkan. Seperti termaktub dalam Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, salah satunya sumber Bahan Bakar Nabati (BBN) penghasil senyawa etanol untuk bensin ramah l i n g k u n g a n . Pe n g h a s i l bioetanol adalah bahan bergula (molases, aren dan nira lain), bahan berpati (ubi kayu, jagung, sagu dan ubiubian lain) serta bahan berserat (lignoselulosa).

Tahun 2006 Sunarti dari Fateta IPB dan Richana dari BB-Pascapanen Pertanian melakukan penelitian etanol dari tongkol jagung dengan rendemen 14, 22 persen yang berarti satu ton tongkol jagung menghasilkan 142,2 liter etanol. (Republika, 10/ 03).

32

April 2008

MEDIA ICMI

ICMI bekerjasama d e n g a n P T. P N V I I I meng embangkan Model Agro Industri Berbasis Ubi Kayu (Singkong Mukibat) di Kabupaten Garut dan atau Kabupaten Sukabumi.

Program ini kerjasama ICMI dan PT. PN VIII. Program ini diintegrasikan pemberdayaan ekonomi rakyat dan pemberdayaan lembag a keuangan mikro (BMT) dalam usaha mengatasi pengang guran dan kemiskinan deng an pengorganisasian bentuk koperasi. Tujuan utamanya memberdayakan masyarakat melalui upaya agro industri dalam wujud pemanfaatan lahan rakyat yang belum intensif, lahan tidur dengan pemanfaatan “Teknologi Budi Daya C a ssava � ser ta b erdirinya Industri Tapioka di Kabupaten Garut dan industri Bioethanol di Kabupaten Sukabumi

dalam upaya mendukung program pemerintah dalam bidang Ketahanan Pangan dan Energi yang diintegrasikan program pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.

Pelaksanaan program ini dibagi beberapa tahap: (1) Tahap Penyiapan Lahan, PT. PN VIII sebagai salah satu perusahaan konsorsium inti telah menyiapkan lahan seluas 3.000 Ha yang tersebar di Kabupaten Garut, S u k a b u m i , P u r wa k a r t a , Subang dan Propinsi Banten, dan ICMI bersama Pemda Propinsi Jawa Barat akan menyiapkan lahan masyarakat sebanyak 17.000 Ha. (2) Tahap Penyiapan Bibit Unggul, pada musim tanam tahun 2007, PT. PN VIII telah membuat pembibitan seluas 135 Ha, yang terdiri dari Penanaman batang bawah 110 Ha, Penanaman batang atas 25 Ha dan penyambungannya (menjadi bibit mukibat) telah di

laksanakan pada September 2007.

(3) Pembuatan Demplot, untuk mengetahui tingkat p r o d u k t i f i t a s s i n g ko n g Mukibat di Kabupaten Garut serta mengembangkan teknik budi daya singkong Mukibat tersebut, PT. PN VIII telah menanam singkong Mukibat seluas 50 Ha. Hasil panen demplot singkong Mukibat secara acak pada umur 6 bulan rata-rata 15 kg/pohon dan pada umur 7 bulan rata-rata 19 kg/pohon.

(4) P e n a n a m a n M a s a l , penanaman singkong Mukibat telah dimulai dari lahan PT. PN VIII sebagai perkebunan konsorsium inti pada minggu ke tiga (3) Nopember 2007 dan akan berakhir pada Maret 2008, sedangkan penanaman perdana singkong Mukibat pada lahan masyarakat sebagai petani binaan (petani plasma) dilaksanakan pada 24 Nopember 2007.

-RJS

PELANTIKAN MAJELIS PENGURUS WILAYAH Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil Kepri Periode 2006-2011 & Seminar: Pemberdayaan Hasil Laut di Wilayah Kepri sebagai Unggulan Lokal Penggerak Ekonomi Nasional Politeknik Batam, 7 Maret 2008 M / 29 Shafar 1429 H

April 2008

MEDIA ICMI

33

6 I WI RWM

Koperasi

via

Demokrasi

Mewujudkan Demokrasi Ekonomi dengan Koperasi Penulis: Muslimin Nasution Penerbit: PIP Publishing 2007 Koperasi di Indonesia umumnya bermasalah, justru akibat watak koperasi yang sejati diting galkan. Ia dijalankan tanpa memperhatikan prinsipnya.

Karena diabaikan, maka yang tinggal hanyalah “pseudokoperasi� (koperasi jadijadian). Kebijakan pembangunan yang kapitalis dan pragmatis selama ini dianut pemerintah juga turut mendorong perkembangannya.

Berbag ai upaya pun dilakukan untuk mewujudkan koperasi yang tangguh dan mandiri dan mampu menjadi wadah kegiatan perekonomian rakyat. Namun kurang efektif. . Meski tak dipungkiri dalam hitungan jari ada koperasi yang patut dibanggakan. Pada aspek kuantitas, menurut data Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah, pada tahun 2006 jumlah koperasi telah mencapai 29 juta orang dan pengelola mencapai 289 ribu orang di antaranya 29 ribu ribu sebagai manajer. Koperasi memiliki volume usaha yang jumlahnya

34

April 2008

MEDIA ICMI

mencapai Rp 35 trilyun.

Jumlah modal usaha yang bersumber dari luar mencapai Rp 18 trilyun atau sekitar 65 persen dari total modal usaha yang dimiliki koperasi.

Ada dua jenis persepsi keliru tentang koperasi.

Pertama, koperasi secara ilmiah tidak mungkin besar dari segi skala usaha, aset, omset maupun profitnya. Koperasi tidak bisa menarik modal karena karakternya sebagai organisasi no-profit dengan mekanisme pengambilan keputusannya berdasarkan prinsip satu orang satu suara. Kedua, koperasi hanya bisa menjadi besar jika terus menerus dibantu pemerintah.

Maka selamanya ia tidak bisa efisien dan berdaya saing.

Setelah meninjau kembali hakikat sejati, peran vital serta evaluasi perkembangannya.

buku ini menawarkan r e j u ve n a s i ( p e r e m a j a a n kembali) koperasi ag ar terwujudkan apa yang dinamakan demokrasi ekonomi. Lalu tantangan global pun perlu dijadikan perhatian mengingat

Indonesia yang menjadi bagian tatanan perekonomian dunia telah memutuskan bergabung dengan sistem pasar bebas.

CONTOH KARTU ANGGOTA ICMI Depan

KODE PENOMORAN DALAM NEGERI: 09 = KODE ORWIL 01 = KODE ORDA 001= KODE ORSAT 0001=NOMOR ANGGOTA

Belakang

KODE PENOMORAN LUAR NEGERI: 09 = KODE ORWIL 01 = KODE NEGARA 001= KODE ORSAT 0001=NOMOR ANGGOTA

UNTUK ORWIL YANG BELUM MEMPUNYAI ORDA MENGGUNAKAN KODE: 00 SEBAGAI NOMOR KODE ORDA KETERANGAN:  Kartu Anggota ICMI berbentuk seperti ID Card berwarna hijau dengan latar belakang

tulisan ICMI berwarna putih.  Pada bagian tengah atas terdapat tulisan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia berwarna emas.  Pada bagian kiri atas terdapat logo dan tulisan ICMI berwarna emas.  Sebelah kiri dibawah logo ICMI terdapat tulisan berwarna hitam yang menunjukkan nomor anggota ICMI, nama anggota, nama orwil.  Sebelah kanan tengah terdapat foto anggota.  Sebalah kanan bawah dibawah foto anggota terdapat tulisan periode kepengurusan ICMI.  Pada bagian belakang terdapat informasi tentang kartu anggota ICMI serta tanda tangan ketua dan sekretaris orwil yang bersangkutan.

Media ICMI adalah media informatif dan komunikatif yang menyajikan dinamika kegiatan ICMI dan elemen masyarakat lainnya yang seiring visi dan misi bersama membangun kebangsaan. Tiap sajian laporan kegiatan, tulisan dan opini dimaksudkan menjadi tawaran solusi dan inspirasi tiap langkah proses kemajuan menuju perwujudan kesejahteraan bersama.

Media ICMI pertama kali diluncurkan pada akhir Desember 2007 serta dikerjakan tenaga-tenaga profesional dengan kuantitas mencukupi antusiasme warga ICMI nusantara dan internasional serta dibaca tak kurang sekitar 5000 pembaca dari berbagai kalangan.

Media ICMI yang digagas ICMI Pusat ini menggandeng banyak pihak khususnya pengurus dan anggota departemen-departemen ICMI. Media ICMI didistribusikan melalui jaringan ICMI serta distributor media cetak yang berpengalaman di seluruh Indonesia.

Media ICMI adalah media cetak berbentuk majalah yang diyakini memberikan rasa memiliki yang sangat tinggi terhadap para pembaca karena adanya kedekatan serta kesamaan optimisme kebangkitan bangsa dari keterpurukan.

Media ICMI menyajikan rubrik-rubrik sekitar kegiatan ICMI, tokoh-tokoh, yang disajikan dengan tampilan menarik dan dinamis. Media ICMI bertekad menjadi barometer utama para pengambil keputusan.

Target Distribusi Karakteristik demografi Jenis kelamin: wanita 50%- pria 50% Usia: 17- 63 tahun Status: lajang/ menikah Pendidikan: minimal SD

Karakteristik Psikografik Perilaku: aktif dalam pergaulan, gemar bersosialisasi Keinginan: menambah pengetahuan, mencari referensi Motivasi: berkah jalinan silaturahim, aktualisasi diri

Karakteristik Geografi Lokasi: Indonesia Aksesibilitas: warga ICMI, (Orwil, Orda, Orsat seluruh Indonesia), masyarakat luas dan pihak-pihak yang punya kepentingan dengan ICMI.

FULL COLOR Cover Belakang Luar Cover Dalam Depan Cover Belakang Dalam 1Halaman Dalam 1/2 Halaman Dalam

Tarif Iklan

: : : : :

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

15.000.000,12.500.000,10.000.000,8.000.000,5.000.000,-

HITAM PUTIH (B/W) 1 Halaman Dalam 1/2 Halaman Dalam

: Rp. 3.500.000,: Rp. 2.500.000,-

Alamat Redaksi

Gd. ICMI Center Lt. 3, Jl. Warung Jati Timur No.1 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan Indonesia 12740 Telp. 021. 7994466 Fax. 021. 7995111 E-mail : ICMI@link.net.id Website : www.icmi.or.id