KABAR MUHAMMAMDIYAH

Kabar Muhammadiah

“PANDANGAN MUHAMMADIYAH TENTANG NEW NORMAL(?)”

Dimulai pada senin (8/6/2020). Era baru atau new reality daripada kenormalan baru atau New Normal mulai menggunakan istilah era kenormalan baru diberlakukan dibeberapa daerah. Kegiatan yang atau new normal dalam situasi pandemi sebelumnya dibatasi dengan ketat atau ditutup virus corona (Covid-19). Beliau mulai direlaksasi dengan syarat memperhatikan mengatakan, new reality lebih bersifat protokol Kesehatan. Relaksasi aktifitas sosial ini netral dibanding istilah new normal yang digalang pemerintah dengan harapan dapat sering digaungkan oleh pemerintah. mengembalikan produktivitas perekonomian "Karena itu (new reality) lebih bersifat Indonesia sehingga mampu merekontruksi netral dan kemudian lebih mudah untuk keminusannya dan mencapai Kesehatan kita menjelaskannya," kata Abdul dalam ekonomi. disuksi online bertajuk "Tata Hidup Baru Selayaknya kebijakan lainnya, kebijakan new normal tentu mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Muhammadiyah merupakan salah satu pihak yang tampil menolak kebijakan new normal berdasarkan (e Normal Life): Prespektif Agamaagama", Senin (8/6/2020). " New normal itu ada dimensi, ada dimensi moral dan ada dimensi ideologinya sebenarnya kalau kacamatanya yang mentaksir pemerintah dikasih lebih jauh," ujar dia. Menurut cenderung memaksakan keadaan. Terlebih saat Abdul Mu'ti, harus ada tolak ukur laporan Badan Nasional Penanggulangan tersendiri terkait istilah new normal. Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 masih belum dapat diatasi. Oleh karena itu Muhammadiyah mempertanyakan dasar kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam melonggarkan aturan PSBB dan memulai new normal. Bahkan, lanjut dia, dalam konstruksi undang-undang tidak mengenal istilah new normal. "Cuma karena istilah ini dikemukakan oleh seorang pemimpin negara jadi kita pun seperti harus hiruk

Ketua Umum Pimpinan Pusat pikuk dengan istilah itu," ucapnya. Kendati Muhammadiyah Haedar Nashir meminta demikian, Abdul Mu'ti menilai istilah new pemerintah lebih mengedepankan kesehatan masyarakat disbanding dengan mengedepankan Keselamatan ekonomi. Menurutnya jika angka positif covid-19 masih tinggi diharapkan pemerintah tidak buru-buru dalam menerapkan kebijakan new normal. Beliau dengan tegas reality tidak perlu lagi diperdebatkan. Ia pun menyarankan pemerintah untuk fokus menyelesaikan masalah yang muncul karena pandemi Covid-19. "Bagaimana mereka yang kehilangan pekerjaan harus berkata, ”penyelamatan ekonomi memang kita upayakan untuk bisa tetap kembali penting, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bekerja," tutur dia. "Bagaimana situasi di Kesehatan jiwa masyarakat ketika wabah covidmana anak-anak tidak bisa belajar sekolah 19 belum dipastikan turunnya.” Sementara Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengaku lebih setuju dengan penggunaan istilah realitas Abdul Mu'ti. sebagaimana biasa bisa belajar dengan Kemudian, harus tetap sebaik-baiknya," ucap (Tim Jurnalis Dekombat, 2020) 4