SECTION
SENIN 4 NOVEMBER 2013
A
INILAH GRUP : INILAH KORAN PORTAL NEWS : WWW. INILAH.COM, WWW.INILAHKORAN.COM, WWW.YANGMUDA.COM WWW. JAKARTAPRESS.COM MAJALAH: INILAH REVIEW
nd Bandung Berbagi 10 November 2013
NEWS
>> e-Paper inilahkoran http: //www.inilah.com/ikoran
Dari Bandung untuk Indonesia REDAKSI /IKLAN /SIRKULASI : JALAN TERUSAN PASTEUR NO 167 BANDUNG TEL 022-6127865 (HUNTING), 022-6127793 (REDAKSI)FAX Website www.inilahkoran.com
Email redaksijabar@inilah.com
e
e-Paper www.inilah.com/ikoran
Facebook inilahkoran jabar
EDISI NO 341 TAHUN II/2013
RP 2.000
022-6127769. Harga Langganan Rp 55.000/Bulan Twitter @inilahkoran
Line Chat inilahkoran
Mahalnya Kursi Pegawai Negeri Sipil ANTARA/ YUDHI MAHATMA /ARIF FIRMANSYAH
PEGAWAI Negeri Sipil (PNS) tampaknya masih jadi primadona para pencari kerja. Berbagai cara pun dilakukan orang agar bisa lolos seleksi calon PNS.
K
abar itu berembus di Kabupaten Subang. Sepoi-sepoi, sampai ke telinga Ojang Sohandi. Sayangnya, tak begitu menyejukkan bagi Bupati Subang itu. Yang menerpa, isu praktik jual beli kursi pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) kategori 2. Tentu saja Ojang gerah. Dia pun memastikan praktik jual beli kursi PNS di Kabupaten Subang tak terjadi. “Iya Isu itu memang santer. Bahkan katanya melibatkan para kepala SOPD. Tapi, kami pastikan itu tidak akan terjadi,” ujarnya. Keyakinan itu dia sampaikan saat memantau tes CPNS di SMKN 1 Kabupaten Subang, Minggu (3/11). Menurut Ojang, semua proses mulai dari pembuatan soal, pemeriksaan, hingga penetapan pelulusan ada di tangan Badan Kepegawaian Negara (BKN). “BKN bekerjasama dengan konsorsium 10 perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia. Pemkab Subang, hanya bertindak sebagai penyelenggara saja,” tutur Ojang. Namun, keyakinan Ojang
bertolak belakang dengan pengakuan seorang peserta tes CPNS, Neng Hayati. Dia mengaku mendapat tawaran jaminan kelulusan tes dengan menyetor uang tunai Rp100 juta sampai Rp120 juta dari seorang pejabat dinas pendidikan kecamatan. “Tapi saya tolak, karena saya dapat informasi bahwa tes CPNS kategori 2 itu segala sesuatunya diatur oleh pusat,” ujar Neng. Kemarin, 7.000 tenaga kerja sukarelawan di lingkungan Pemkab Subang mengikuti tes penerimaan CPNS kategori 2. “Peserta akan mengisi lebih dari 100 soal, terdiri dari tes kompetensi dasar dan tes kompetensi khusus,” ujar Kepala BKD Kabupaten Subang, Nina Herlina Menurut Nina, dalam tes CPNS kategori 2 ini, BKD Subang hanya sebagai penyelengara.
KISRUH TES PENERIMAAN CPNS Di Kabupaten Subang beredar isu ada praktik jual beli kursi PNS Seorang calon PNS mengaku mendapat tawaran jaminan kelulusan tes Caranya menyetor uang Rp100 juta sampai Rp120 juta Di Kabupaten Bandung tes penerimaan CPNS diwarnai dugaan kecurangan manipulasi data.
>> bersambung hal A7
Tenaga honorer kategori 2 atau biasa juga disebut Formasi 2 ini adalah mereka yang telah bekerja dari 1 Januari 2005 ke bawah. Honorer kategori 2 itu semua sudah selesai pemberkasannya. Faktanya banyak penambahan pengajuan tenaga honorer dengan mencantumkan masa kerja dan dokumen yang menyatakan masa kerja mereka itu di bawah 2005.
Ditemukan data tenaga honorer yang tidak berhak mengikuti tes CPNS, namun masuk dalam kategori 2 sehingga dan kartu tes CPNS 2013
TES CPNS: Ribuan peserta mengikuti ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Bogor di Graha Widya Wisuda, IPB Dramaga, Bogor, Jabar, Minggu (3/11). Di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Senayan (kanan atas) peserta mengikuti ujian CPNS yang diadakan Kementerian Kesehatan.
BOLAMANIA Aher Tunjuk Pelaksana Bupati Sumedang Polisi Mabuk Bikin LOVE SPORT Rusuh Acara Dangdut C MEMOTRET MANDY MESUT Ozil punya hobi baru. Dia sedang tergilagila fotografi. Alhasil, sang kekasih Mandy Capristo jadi obyek bidikan penggawa Arsenal itu.
>> BACA HAL C7
BANDUNG!
B
URBAN
OOTRAD, AJANG SILATURAHMI UNIVERSITAS Padjadjaran (Unpad) kembali menggelar Olimpiade Olah Raga Tradisional (Ootrad), Minggu (3/11). Tempatnya di kampus Unpad Jalan Dipatiukur No 35 Bandung. >> BACA HAL B3
TIDAK TERBIT SEHUBUNGAN dengan libur 1 Muharam Tahun Baru Islam hari Selasa 5 November 2013, INILAH KORAN tidak terbit. Kami akan kembali terbit Rabu, 6 November 2013. Demikianlah, agar pembaca, pelanggan, dan pemasang iklan maklum. Terima kasih. Penerbit.
INILAH, Bandung – Radiogram itu bakal segera meluncur ke tangan Ade Irawan. Isinya titah kepada Ade untuk menjalankan tugas sehari-hari Bupati Sumedang. Setelah Endang Sukandar meninggal, tugasnya Bupati Sumedang bakal diteruskan Ade sebagai wakilnya. Menurut Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jabar Ade Afriandi, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan segera menunjuk pelaksana tugas Bupati Sumedang setelah Endang Sukandar meninggal, Sabtu (2/11). Ade mengatakan, , sesuai PP Nomor 6 Tahun 2005 pasal 123, apabila kepala daerah meninggal dunia, maka wakil kepala daerah diusulkan DPRD menjadi Kepala Daerah. “Pengusulannya itu melalui sidang paripurna dan diusulkan pengesahan pengangkatannya kepada
INILAH/VERA SUCIATI
DIMAKAMKAN: Jenazah Bupati Sumedang Endang Sukandar dibawa dari Gedung Negara menuju Pemakaman Sindangpalay, Kelurahan Pasanggrahan, Sumedang Selatan, Minggu (3/11).
mendagri melalui gubernur Jabar,” kata Ade seperti dikutip Antara, Minggu (3/11). Bupati Sumedang Endang Sukandar meninggal dunia saat melaksanakan tugasnya di Desa Karedok,
Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Sabtu (2/11). Kemarin, Minggu (3/11) pagi, jenazah Endang dibawa dari Gedung Negara menuju Pemakaman Sindangpalay, Kelurahan
Pasanggrahan Sumedang Selatan. Upacara pelepasan jenazah dilakukan 12 praja IPDN, dikawal barisan TNI. >> bersambung hal A7
INILAH, Bandung – Brigadir Mochtar Toyib menjelma bak selebritas. Aksinya nongol di situs youtube. Sayang, bukan tindakan terpuji yang dilakukannya. Anggota Polsek Jatiwangi Kabupaten Majalengka itu justru memalukan korps polisi. Dia terekam sedang mabuk dan berbuat onar. Video polisi mabuk itu diunggah oleh akun Moch Rifai pada 31 Oktober 2013. Judulnya, ‘Polisi Mabok’. Dalam video berdurasi 14 menit 27 detik itu terekam aksi seorang polisi berbuat onar di acara hiburan or-
Terhadap anggota Polri tersebut telah dilakukan sidang disiplin pada hari Jumat, 1 November 2013.” gan tunggal. Keterangan tempatnya di Leuwiliang Ligung, Majalengka. >> bersambung hal A7
JADWAL SALAT UNTUK BANDUNG DAN SEKITARNYA TGL
SUBUH
ZUHUR
04/11
04.05
11.35
05/11
04.05
11.35
ASAR
MAGRIB
ISYA
14.50
17.46
18.58
14.50
17.46
18.58
Serat Bang Sem
Bebener Kabener ADA gejala menarik yang terjadi sembilan tahun terakhir. Khasnya di lingkungan pemerintahan dan penyelenggara negara. Di kalangan PNS (Pegawai Negeri Sipil) ada keengganan ( bila tak mau disebut ketakutan) bila ditugaskan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) program atau proyek yang dibiayai APBN atau APBD. Apalagi bilangannya besar.
Bagi PNS yang meniti karir sejak CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), keengganan begitu bisa dimaklumi. Selain
Jurnalis, broadcaster, imagineer yang aktif mengembangkan Imagineering Training dan Locus Training.
N. Syamsuddin Ch. Haesy prosedur administrasi relatif kompleks (bila tak mau dibilang rumit), era political appointee juga belum berakhir. Belum lagi di lingkungan eksternal ‘arus curiga’ masih begitu tinggi dan batasan ‘kebenaran’ dengan ‘pembenaran’ teramat tipis. Bila kita melakukan content analysis atas pemberitaan dan penyiaran
berita sejak lima tahun terakhir, akan tampak bagaimana para PPK alias pimpinan proyek sering terseret masalah hukum, hanya karena tak kuasa menghadapi tekanan political appointee. Apalagi, sistem pengawasan internal atas proyek, meskipun melekat, belum berorientasi penuh pada aksi prevensi. Telitilah seluruh korupsi besar yang ditangani KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) selama ini. Sebagian besar PPK yang akhirnya menjadi pesakitan, divonis bersalah, bernasib malang, hanya karena lemah menegakkan sistem dan prosedur manajemen proyek. Sisanya, memang PPK yang tambuh laku, atau dendam pada kemiskinan yang terlalu lama membekap. Dalam suatu
masyarakat clientelistic seperti di Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya, seorang PPK terjepit oleh sistem relasi ganda: patron client relationship dari lingkungan birokrasi dan traditional authority relationship dari
lingkungan masyarakat (civil society). Apalagi tak sedikit PNS yang hanya karena ingin naik jenjang karir (eselonsi) bersikap ‘sumuhun dawuh’ pada ‘dunungan’ (atasan). Mestinya kondisi demikian tak perlu terjadi, bila setiap ‘dunungan’ terlebih dulu memberi teladan, membebaskan diri dari political appointee. Dan, ini yang sangat penting: partai politik, selepas mendukung pasangan calon dalam proses suksesi kepemimpinan, melakukan dukungan berkelanjutan dengan pengawasan lebih intensif. Dengan begitu, para pemimpin pilihan rakyat yang diusungnya dapat sepenuhnya memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas manajemen pemerintahan,
pembangunan, dan pemberdayaan rakyat (bukan pemerdayaan rakyat). Kekuatiran menjalankan amanah sebagai PPK sebagai bagian dari proses memicu dan memacu kesejahteraan rakyat secara simultan dan berkeadian, tak perlu ada. Terutama, bila perilaku ‘nyunda’ dijalankan secara tepat dan benar. Baik melalui penerapan sistem performance appraisal yang berpijak pada obyektivitas. Juga melalui keteladanan pemimpin (exemple le leader). Perilaku ‘Nyunda’ yang kudu disebarluaskan, itu antara lain adalah: “.. bener bener salawasna nyeukeul benerna bebener kabener.” Perilaku berani menegakkan dan berpegang kepada kebenaran dengan cara yang benar.. |