SECTION
JUMAT 6 SEPTEMBER 2013
A
NEWS
INILAH GRUP : INILAH KORAN PORTAL NEWS : WWW. INILAH.COM, WWW.INILAHKORAN.COM, WWW.YANGMUDA.COM WWW. JAKARTAPRESS.COM MAJALAH: INILAH REVIEW
nd Bandung Berbagi
Spirit Maung Spirit Juara
10 November 2013
Dari Bandung untuk Indonesia Website www.inilahkoran.com
S
Email redaksijabar@inilah.com
e
e-Paper www.inilah.com/ikoran
RP 2.000
022-6127769. Harga Langganan Rp 55.000/Bulan
Facebook inilahkoran jabar
Twitter @inilahkoran
Line Chat inilahkoran
GANYANG HAKIM KORUP
uara Trimulyono Hendardi terdengar lantang. Keras, menyentak siapapun yang terlibat korupsi. Bisa membuat tertegun sejumlah hakim yang namanya terapung pada kasus suap penanganan Bansos Kota Bandung. “Pokoknya, kalau ada yang terlibat (suap Bansos), habis dia,” tegas Trimulyono, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini menuntut hakim Setyabudi Tejocahyono. Sejauh ini, sejumlah nama hakim dan panitera masuk dalam daftar nama di surat dakwaan Set yabudi, mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung. Tak tanggung-tanggung, ada nama Ketua Pengadilan Negeri Bandung Singgih Budi Prakoso, (mantan) Wakil Panitera Rina Pertiwi, hakim Ramlan Comel dan Djodjo Djohari. Bahkan dalam rekonstruksi kasus ini, me nyembul pula nama (mantan) Ketua Pengadilan
KPK takkan melakukan tebang pilih terhadap hakim yang terlibat korupsi. Siapapun bakal diganyang. Tunggu saja setelah pemberkasan Dada dan Edi Sis selesai.
Tinggi Jawa Barat Sareh Wiyono. Pun hakim-hakim banding yang kini berkali-kali dipanggil penyidik KPK untuk diminta kesaksiannya. Tri menyebutkan, beberapa hakim PN Bandung dan PT Jawa Barat, sejauh ini memang belum dipro ses. Tapi, dia memastikan pihaknya akan membabat habis mereka yang terlibat kasus suap penanganan kasus Bansos Pemkot Bandung. Menurutnya, untuk hakim-hakim yang terlibat dan namanya muncul di persidangan, pihaknya masih menunggu perkembangan di persidangan nanti. Jadi, dasarnya bukan sekadar pada apa yang tertera
Lokasi: Penyerahan US$80 ribu di Perumahan City View (milik Toto Hutagalung)
Jabar Targetkan 90 Persen Sanitasi Sehat pada 2019
Ahmad Heryawan
yang sanitasinya mengalami masalah. Angka tersebut sekitar 25% dari total 5.800 desa/ kelurahan yang ada di Jabar. “Ini pekerjaan rumah kita di Jawa Barat,” ujar Bambang. Dia pun menyebutkan, sanitasi yang buruk potensial merebakkan penyakit, utamanya diare. Dia mengatakan, minimnya sanitasi di kawasan itu disebabkan masih adanya air limbah, persampahan, dan persoalan drainase. Agar penanggulangan lebih cepat, Diskimrum segera mengakselerasi serta memper-
cepat jaringan sanitasi di kawasan itu. “Kita harus mengakselerasi, mempercepat jaringan sanitasi yang merupakan komitmen dari seluruh stekholder yang ada,” ujar dia. Aher pun menyambutnya. Pemprov Jabar terus melakukan upaya pembenahan terhadap buruknya sanitasi. Tapi, selama ini bukan tak ada perbaikan. Kondisi sanitasi sudah lebih baik ketimbang tahun-tahun sebe lumnya.
“Penyidik yang menangani ini saat ini masih menangani Dada (Rosada) dan Edi Siswadi. Tapi siapapun yang terlibat, habis dia. Jadi, bukan kita menutup-nutupi. Kita masih menunggu perkembangan di persidangan,” tegasnya. Desakan kepada KPK untuk menuntaskan kasus ini sejelas-jelasnya memang kian menguat. Pakar hukum dari Universitas Parahyangan, Prof Dr Asep Warlan Yusuf, menegaskan semua yang terlibat dalam kasus ini harus diproses hukum. “Kalau dibiarkan dan tidak diproses, (itu) tidak adil. Sama saja tebang pilih,” katanya. Menurutnya, KPK harus serius menyelidiki fakta baru yang terbukti di persidangan. Proses hukum harus sampai kepada mereka yang hingga kini masih melenggang bebas.
dalam berkas perkara. “Kalau pernyataan di persidangan itu disumpah secara hukum,” bebernya seusai sidang di PN Bandung, Kamis (5/9). Bila perkembangan di persidangan membuktikan mereka terlihat, pihaknya akan langsung me laporkan kepada pimpinan KPK. Selain itu, pihaknya juga akan mengeluarkan bukti-bukti rekaman berisi percakapan mereka yang terlibat kasus suap Bansos. Lalu, kenapa hingga kini KPK belum memroses hakim-hakim yang disinyalir terlibat? Tri berdalih, KPK itu lembaga independen yang memiliki keterbatasan pada sumber daya manusia (SDM).
>> bersambung hal A7
Uang US$80 ribu dibagi-bagi Setyabudi:
Setyabudi Tejocahyono menerima Rp500 juta dan US$80 ribu dari Toto Hutagalung
DOLAR MENGALIR KE PENEGAK HUKUM
INILAH, Bandung – Ini fakta yang tak terbantahkan: kondisi sanitasi di 25% desa dan kelurahan di Jawa Barat, masih buruk. Ini pula harapan yang diusung: lima tahun ke depan, angkanya akan melorot hingga 10% saja. “Kita bangkitkan kesadar an komunal. Insya Allah, anggarannya akan ter-cover seluruhnya. Mudah-mudahan pada 2019 nanti, target sanitasi (sehat) 90% bisa tercapai,” kata Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan di Saung Angklung Udjo, Jalan Padasuka, Kota Bandung, Kamis (5/9). Di saung itu, hari itu, memang sedang berlangsung deklarasi Sanitasi Jabar Sehat dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Karena persoalan sanitasi adalah masalah hajat hidup banyak warga Jabar, Heryawan pun datang ke sana dan meng ikutinya dengan serius. Di sana, Aher mendapat laporan terkini soal kondisi sanitasi Jabar. Menurut Kepala Dinas Permukiman dan Tata Ruang, Bambang Rianto, ada 1.454 desa/kelurahan
EDISI NO 284 TAHUN II/2013
REDAKSI /IKLAN /SIRKULASI : JALAN TERUSAN PASTEUR NO 167 BANDUNG TEL 022-6127865 (HUNTING), 022-6127793 (REDAKSI)FAX
US$ 18.300
US$15 ribu US$10 ribu
Sukamiskin Dijejali Koruptor Cemen JIKA paparan ini benar, alangkah compangcampingnya wajah hukum di Tanah Air. Rata-rata penghuni LP Sukamiskin hanyalah korban rekayasa dedengkot koruptor. Otak pelakunya, hingga kini, masih lenggang kangkung tak tersentuh hukum. Saat ini, Sukamiskin yang jadi lapas khusus terpidana koruptor, dihuni sekitar 300 orang. Dari jumlah tersebut, menurut Acong Latif dan Lenny Anggraeni, hanya sekitar 20 orang saja yang betulbetul koruptor sesungguhnya. Siapakah Acong dan Lenny? Mereka adalah kuasa hukum para narapidana koruptor marjinal di LP Sukamiskin. Mereka berniat mengajukan Peninjauan Kembali Luar Biasa ke Mahkamah Agung. Tujuannya untuk mencari kebenaran dan mendapatkan keadilan. Lenny, di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (5/9), bahkan menantang Indonesian Corruption Watch (ICW) untuk datang ke Sukamiskin dan melakukan investigasi. “Di sana, paling hanya 20 orang saja koruptor sesungguhnya. Sisanya adalah orang yang menjadi korban,” timpal Acong. >> bersambung hal A7
>> bersambung hal A7
Singgih Budi Prakoso (Ketua PN Bandung)
US$ 18.300 Setyabudi Tejocahyono (Wakil Ketua PN Bandung/ Ketua Majelis Hakim) US$18.400
Rina Pertiwi (Wakil Panitera PN Bandung)
Ramlan Comel (hakim PN Bandung)
Djodjo Djohari (hakim PN Bandung)
INFOGRAFIS:INILAH/SALMAN FARIST/ SUMBER:JOKO SRIWIDODO,KUASA HUKUM SETYABUDI
Pemkot Bandung Jangan Tutup Mata soal Saritem INILAH, Bandung – Betapapun mulut Pemerintah Kota Bandung berbusabusa membantah Saritem masih buka, faktanya transaksi perdagangan seksual secara masif terjadi di sana. Pemkot diminta jujur melihat fakta lapangan yang ada. Fakta bahwa praktik prostitusi masih terjadi di kawasan Saritem bahkan diakui Kapolsek Andir Kompol Janter Nainggolan. Mapolsek Andir malah hanya berjarak beberapa depa saja dari kompleks lokalisasi paling terkenal di Kota Bandung itu. Janter mengakui selama ini kegiatan prostitusi di kawasan Saritem masih ada. Dia menyatakan kawasan tersebut memang sempat ditutup dan tidak beroperasi lagi. “Na-
INILAH/ADIA PUJA/JOB
PROSTITUSI: Pemkot Bandung menyatakan lokalisasi Saritem tutup sejak 2007, tapi praktik prostitusi tak pernah berhenti.
mun, namanya juga manusia. Tidak semua taat agama dan aturan,” kilahnya di Bandung, Kamis (5/9). Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung Tedy Wirakusumah, tetap saja membantah Saritem sebagai kawasan lokalisasi. Dia menyebutnya sebagai kawasan kambuhan. Beroperasinya kembali Saritem, menurutnya, bukan akibat longgarnya peng
awasan Pemkot, tapi karena kebiasaan warga sekitar yang muncul secara alamiah. “Prostitusi di sini sudah lama dan ada sejak dulu,” kata Tedy di kantornya, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung. Dia, lagi-lagi menegaskan, Saritem sudah ditutup sejak tahun 2007 lalu. Satpol PP terus melakukan penertiban dan hasilnya dikirim ke panti rehabilitasi. >> bersambung hal A7
Film
Mengangkat Kisah Guru Een ke Layar Lebar RENCANA pembuatan film tentang Een Sukaesih terus bergulir. Deddy Mizwar siap memberikan masukan dengan satu syarat: tidak diprotes lagi! Untuk apa punya wakil gubernur yang kadung dikenal sebagai aktor dan sutradara kawakan kalau tak bisa berbagi pandangan soal perfilman. Mungkin itu yang ada di pikiran Wakil Bupati Sumedang Ade Irawan. Maka, begitu muncul gagasan melayarlebarkan kisah kehidupan Een Sukaesih, pikirannya
INILAH/VERA SUCIATI
langsung melayang kepada Deddy Mizwar. Sebelum jadi Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar adalah sineas terkemuka. Tak hanya sebagai aktor, juga sutradara. Film-filmnya jadi pembicaraan sehingga kadang kala perannya sebagai Jenderal Nagabonar sama terkenalnya dengan namanya. Di layar televisi pun, Demiz, sapaan akrabnya, membuat sinetron mengesankan: Para Pencari Tuhan. >> bersambung hal A7
KURS TRANSAKSI US DOLAR 11200 SUMBER: BANK INDONESIA
11150
11148
11100 11050 11000
11038
10991 INILAH/DICKY ZULFIKAR NAWAZAKI
10950 10979 30/08
02/09
03/09
04/09
05/09
JADWAL SALAT UNTUK BANDUNG DAN SEKITARNYA TGL
IMSYAK
SUBUH
06/09
O4.26
04.36
07/09
04.26
04.36
ZUHUR
ASAR
MAGRIB
ISYA
11.53
15.12
17.52
19.02
11.53
15.12
17.51
19.01