Baca !
INILAH GRUP : INILAH KORAN PORTAL NEWS : INILAH.COM INILAHKORAN.COM YANGMUDA.COM JAKARTAPRESS.COM MAJALAH: INILAH REVIEW
EDISI 223/TAHUN III/2015 JUMAT, 10 JULI 2015
BERITA UPDATE scan here..
Telinga, Mata, dan Hati Rakyat REDAKSI /IKLAN/SIRKULASI: JALAN TERUSAN PASTEUR NO 167 BANDUNG TELP 022-6127865 (HUNTING), 022-6127793 (REDAKSI) FAX 022-6127769 HARGA LANGGANAN RP55.000/BULAN Website www.inilahkoran.com
Email redaksijabar@inilah.com
e
e-Paper www.inilah.com/ikoran
Facebook inilahkoran jabar
Twitter @inilahkoran
RP 2.000
SECTION A
Line Chat inilahkoran
Mudik Asyik Tanpa Bergidik
INILAH/ SYAMSUDDIN NASOETION
GARANSI itu meluncur dari mulut Ahmad Heryawan. Dia bilang, jalur mudik di Jawa Barat sudah siap. Para pemudik pun bisa menjalankan ritual tersebut, tanpa bergidik. Oleh: Ahmad Sayuti
R
amadan sudah mendekati ujung. Musim mudik pun tiba. Hanya dalam hitungan hari, jutaan orang melintas batas kota hingga pulau. Ya, seperti ‘kewajiban’, yang punya kampung, pulang saat perayaan Idul Fitri. Ritual itu seolah membuat Lebaran menjadi sempurna.
Migrasi disertai perpindahan kendaraan, barang dan uang dalam jumlah besar ini memang sudah menjadi tradisi. Padahal, mudik bukan perjalanan ringan. Perlu persiapan fisik, mental dan tentu biaya. Tak terkecuali Jawa Barat. Lantas, sudah siapkah pemerintah dan polisi?
SIAGA: Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Kapolda Jabar Irjen Pol Moechgiyarto dan Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim memeriksa personel pada Apel Siaga Operasi Ketupat 2015, di lapangan Gasibu, Kota Bandung, Kamis (9/7).
» Bersambung ke Hal A7
Dishub Jabar Evaluasi Tol Cikopo-Palimanan Oleh: KH.Abdullah Gymnastiar
Perbaiki Diri karena Allah ALHAMDULILLAH. Segala puji hanya milik Allah Swt. Semoga Allah Yang Maha Kaya mengkaruniakan kepada kita kesungguhan untuk memberikan yang terbaik dalam setiap ibadah kita. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Saw. » Bersambung ke Hal A7
INILAH, Bandung – Simak data ini! Sejak dibuka 14 Juni lalu, Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) sudah menelan 12 korban jiwa. Kondisi itu membuat Dedi Taufik waswas. Dia khawatir para pemudik yang melintasi Tol Cipali trauma lantaran maraknya kecelakaan. Maka, Kepala Dinas Perhubungan Jabar itu mengaku akan terus mengevaluasi penggunaan Tol Cipali menjelang mudik. Hal ini dilakukan agar tol baru tersebut semakin
siap dilintasi pemudik. “Jangan sampai bikin trauma. Yang penting, pemudik harus hati-hati,” ujarnya kepada wartawan di Lapangan Gasibu, Kamis (9/7/2015). Meski rawan kecelakaan, Tol yang memiliki panjang 116 Km ini akan sangat bermanfaat mengurai kemacetan di Cikopo dan Simpang Tiga Jomin. Dia terus mengimbau kepada pengendara untuk beristirahat di rest area jika merasa lelah. Dishub Jabar sendiri telah
» Bersambung ke Hal A7
HANCUR: Sejumlah petugas mengevakuasi korban dari minibus yang terbakar akibat kecelakaan maut di tol Cipali, Cirebon, Jawa Barat, Senin (6/7).
Pilkada
MK Bergeming, Politik Dinasti Menuai Kritik
Titik Terang Parpol Berkonflik Hadapi Pilkada
BOLAMANIA
C
INILAH SPORT INILAH SPORT
PESTA PERPISAHAN DALAM hitungan hari, Iker Casillas diyakini akan diumumkan secara resmi sebagai pemain baru FC Porto. » BACA HAL C1 JADWAL IMSYAK & SALAT
BANDUNG & SEKITARNYA 10 JULI 2015 IMSYAK SUBUH ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA 04:29 04.39 11.56 15.15 17.48 19.01
11 JULI 2015 IMSYAK SUBUH ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA 04:29 04.39 11.56 15.15 17.48 19.01
IKLAN & BERLANGGANAN
022-6127 865
ILUSTRASI
TAHAPAN Pilkada secara serentak bakal dimulai 26-28 Juli 2015 mendatang. Menjelang tahapan proses pilkada, mulai ada titik terang atas partai yang tengah berkonflik. Apa solusinya? Ini kabar gembira bagi kader Partai Golkar dan PPP terutama yang ingin ikut kontestasi Pilkada pada 9 Desember 2015 mendatang. Dua partai yang dilanda kisruh internal, mulai ada titik terang untuk mengikuti proses pilkada serentak di 269 daerah seluruh Indonesia. Kesimpulan rapat konsultasi antara DPR dengan KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (9/7) di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, secara nyata memberi ruang terhadap partai politik yang dilanda konflik internal. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon itu membuat tiga kesimpulan. Salah satu kesimpulan terkait dengan akomodasi terhadap partai yang tengah berkonflik.
DPR mendorong KPU untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan KPU No 9 Tahun 2015 di Pasal 36. “Yaitu KPU dapat menerima pendaftaran pasangan calon kepala daerah dari kepengurusan parpol yang berselisih yang ditandatangani kedua belah pihak dalam dokumen terpisah dengan syarat kepengurusan parpol yang berselisih tersebut mengajukan satu pasangan calon kepala daerah yang sama. Jika tidak mengajukan pasangan calon yang sama
ANTARA/SOLIHIN
berkoordinasi dengan pengelola tol untuk menambah rambu terutama soal batas kecepatan. Pengendara diminta untuk melaju dikisaran 60-100km/jam dan jangan memacu kendaraan secara high speed.
maka KPU tidak dapat menerima pendaftaran tersebut,” demikian bunyi kesimpulan rapat tersebut yang dibacakan Fadli Zon. Terang saja, kesimpulan tersebut disambut gembira oleh partai politik yang saat ini dirundung konflik internal. Karena dalam praktiknya, partai yang sedang berkonflik seperti Partai Golkar, telah membentuk tim penjaringan bersama antarkedua kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.
» Bersambung ke Hal A7
INILAH, Jakarta –Djohermansyah Djohan kecewa berat. Dia mengkritik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merestui anggota keluarga petahana maju sebagai calon pimpinan daerah tanpa interval waktu. “Jelas keputusan MK ini, kami sangat kecewa. Ini hakimhakim MK harusnya membaca HAM jangan dari kacamata barat tapi HAM Indonesia yang masih paternalistik,” kata mantan Dirjen Otda Kemendagri itu dalam diskusi di Senayan Jakarta, Kamis (9/7). Menurut Djohermansyah, masyarakat Indonesia masih sangat paternalistik sehingga alasan HAM dalam keputusan tersebut tidak tepat. “Pertanyaannya kalau dianggap melanggar HAM, HAM siapa yang dilanggar? Mungkin HAM dari anggota keluarga petahana? Bandingkan dengan HAM rakyat seluruh provinsi atau kabupaten karena dihambat oleh petahana ini,” kata Djohermansyah.
Jelas keputusan MK ini, kami sangat kecewa. Ini hakimhakim MK harusnya membaca HAM jangan dari kacamata barat tapi HAM Indonesia yang masih paternalistik.”
» Bersambung ke Hal A7
Djohermansyah Djohan