Aksi Mogok Dokter Cederai Sumpah

Page 1

SECTION

KAMIS 28 NOVEMBER 2013

A

NEWS

INILAH GRUP : INILAH KORAN PORTAL NEWS : WWW. INILAH.COM, WWW.INILAHKORAN.COM, WWW.YANGMUDA.COM WWW. JAKARTAPRESS.COM MAJALAH: INILAH REVIEW

nd Bandung Berbagi 10 November 2013

>> e-Paper inilahkoran http: //www.inilah.com/ikoran

Dari Bandung untuk Indonesia

EDISI NO 019 TAHUN III/2013

REDAKSI /IKLAN /SIRKULASI : JALAN TERUSAN PASTEUR NO 167 BANDUNG TEL 022-6127865 (HUNTING), 022-6127793 (REDAKSI)FAX Website www.inilahkoran.com

Email redaksijabar@inilah.com

e

e-Paper www.inilah.com/ikoran

Facebook inilahkoran jabar

RP 2.000

022-6127769. Harga Langganan Rp 55.000/Bulan Twitter @inilahkoran

Line Chat inilahkoran

Aksi Mogok Dokter Cederai Sumpah FOTO-FOTO: INILAH BAMBANG PRASETHYO/SYAMSUDIN NASOETION

KRITIKAN pedas bermunculan menyusul aksi demo para dokter, Rabu (27/11). Ada yang bilang, aksi tersebut menyalahi sumpah.

C

itra Kirana (26) misuh-misuh. Niatnya memeriksakan kandungan gagal sudah. Lelah menunggu selama tiga jam, perempuan yang tengah hamil tua itu ibarat menghitung bulu kambing. Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soreang, tak ada satu pun dokter praktik. Langit belum terang benar, Citra memang sudah ada di RSUD Soreang. Pukul 07.00 WIB, dia antre bersama ibu-ibu hamil lainnya. Namun, hingga pukul 10.00 WIB, kandungannya tak kunjung diperiksa. Pelayanan di poli kandungan RSUD Soreang tutup. Citra jelas kecewa. Soalnya, dia tak mengetahui aksi mogok para dokter. Dua jam menunggu, tidak ada petugas yang mengabarkan tentang aksi para dokter tersebut. Dia dan ibu-ibu lainnya baru ngeh setelah seorang calon pasien mendatangi ruang dokter. “Jelas kami kecewa. Hari ini adalah jadwal pemeriksaan kandungan saya. Kandungan saya sudah memasuki usia 9 bulan, harus mendapatkan pemeriksaan intensif. Kalau mau mogok kenapa enggak ada pem-

Ini juga menjadi sebuah proses pembelajaran bagi sistem hukum kita, soal rentannya dampak penegakan hukum yang dilakukan secara tidak profesional dan absennya keadilan,”

TUTUP: Seorang pasien mengintip dari luar pintu kaca RSUD yang tertutup rapat menyusul aksi solidaritas dokter di Kota Bandung, Rabu (27/11).

beritahuan sebelumnya,” kata Citra di RSUD Soreang, Rabu (27/11). Dian Purnama (41) tak kalah kesal. Seperti Citra, dia sudah menunggu di RSUD Soreang sejak pukul 07.00. Namun, pelayanan yang diharapkan sirna. Padahal, usia kandungan Dian sudah memasuki 9 bulan. Dia pun kerap merasa mulas-mulas seperti hendak melahirkan. SOLIDARITAS: Para dokter membentangkan spanduk solidaritas (kiri) sementara layanan RSUD Kota Bandung tampak sepi (kanan).

>> bersambung hal A7

BOLAMANIA KPK di Bawah Ketiak Penguasa

C

LOVE SPORT

DREAM COME TRUE TUJUH tahun sudah mereka menjalin asmara. James, 4 tahun, adalah buah cinta kasih mereka. Tahun depan, Elena Santarelli dan Bernardo Corradi siap meresmikan hubungan mereka. >> BACA HAL C7

C

INILAH, Jakarta – Skandal Bank Century sejatinya sudah terang benderang. Tapi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak punya keberanian. Mereka seolah-olah berada di bawah ketiak penguasa. Tak ada lagi yang gelap dalam kasus bailout Bank Century ini. Menurut ahli hukum pidana, Romli Atmasasmita, KPK sudah memiliki bukti yang cukup. Tak perlu berputar-putar lagi dalam menyelesaikan kasus pengucuran fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) Bank Century ini. “Kasus ini sudah terang benderang. Tak perlu mutarmutar. Kita ada presedennya. Teori sudah tidak laku. Dewan Gubernur BI tanggung jawabnya jelas, kolektif kolegial,” ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Padjadjaran ini dalam rapat dengan Tim Pengawas Century di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/11). KPK, sebutnya, sudah memegang seluruh datanya sehingga alur penyelidi-

kannya sudah jelas. Namun KPK hingga saat ini belum bergerak dan hanya berkutat dalam permasalahan yang sama. Dalam kasus Century sudah sangat jelas siapa saja pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencairan FPJP tersebut.

Sebab seluruh keputusan yang dilakukan harus didasari atas keputusan kolektif kolegial. “Kalau kita lihat dari penanggung jawab di BI, ya gubernur BI, di LPS ya presiden. Karena pimpinan LPS bertanggung jawab pada presiden. Ini saya bi-

cara sesuai aturan. Baca saja UU LPS,” jelasnya. Selain itu, jika dilihat alur, pihak yang paling bertanggung jawab dalam kebijakan ini adalah Gubernur BI, Presiden, dan Menteri Keuangan. >> bersambung hal A7 ANTARA

Hari Ini Akur Layangkan Gugatan INILAH, Garut – Petang rembang di Jalan Patriot, Galih F Qurbany bersuara lantang. Dia bicara hasil Pemilihan Bupati (Pilbup) Garut yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Selasa (26/11). Di mata Galih, putaran kedua Pilbup Garut belum tuntas. Galih adalah tim ahli pasangan calon Bupati/Wabup Garut Agus Hamdani-Abdusy Syakur Amin (Akur). Kemarin, Rabu (27/11), dia menegaskan siap melayangkan gugatan Pilbup Garut 2013 putaran kedua tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (28/11) ini. “Perlu kami tegaskan

Sampai saat ini pilkada belum menghasilkan ketetapan kecuali sebatas hitungan suara.” pilkada ini belum selesai. Sampai saat ini pilkada belum menghasilkan ketetapan (pemenangnya) kecuali sebatas hitungan suara. >> bersambung hal A7

JADWAL SALAT UNTUK BANDUNG DAN SEKITARNYA

KETERANGAN PERS: Wakil Presiden Boediono saat memberikan keterangan pers setelah menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir pekan lalu.

TGL

SUBUH

ZUHUR

ASAR

MAGRIB

ISYA

28/11

04.05

11.35

14.50

17.46

18.58

29/11

04.05

11.35

14.50

17.46

18.58

MAUNG BANDUNG

KESAKTIAN 4-3-3 DJANUR

PERSIB mulai menunjukkan kesaktiannya dengan menundukkan Persikab 6-0 di Stadion Galuh Ciamis, Rabu (27/11). >> BACA HAL C2

Sejarah

Pakar Sunda Membongkar Keberadaan Prabu Siliwangi SEBUAH buku sejarah tentang Prabu Siliwangi dan Kerajaan Pajajaran siap terbit awal Desember nanti. Buku itu sekaligus menepis tudingan tokoh inspiratif orang Sunda sebatas mitos. Di Pendopo Pemerintah Kabupaten Purwakarta mereka bergabung dalam tim khusus. Tugasnya, membongkar keberadaan Prabu Siliwangi dan Kerajaan Pajajaran menjadi buku sejarah. Rencananya, buku itu akan terbit pada awal Desember 2013. Ya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta mengumpulkan sejarawan, arkeolog, budayawan, sastrawan, serta

arsitek, Rabu (27/11). Mereka sengaja berkumpul untuk menyosialisasikan isi buku tersebut. Buku sejarah itu akan mengupas tuntas sosok tokoh fenomenal dan kerajaan Sunda. Hal tersebut juga sebagai bantahan atas tudingan sebagian kalangan bahwa Prabu Siliwangi dengan Pajajarannya adalah mitos. Ketua tim yang merupakan sejarawan Universitas Padjadjaran (Unpad) Nina Herlina Lubis mengaku prihatin atas tudingan mitos terhadap sosok yang menjadi inspirasi orang Sunda. “Dengan buku ini, kita bantah bahwa kerajaan Sunda itu hanya mitos,”

NET

PRASASTI KERAJAAN PAJAJARAN Batu Tulis Bogor Perjanjian

Kebon Kopi

Hulu Dayeuh

ungkap Nina di hadapan ratusan guru sejarah dan mahasiswa sejumlah kampus di Jawa Barat dan Banten. Nina mengatakan, penyusunan buku Sejarah Kerajaan Sunda ini memerlukan rekonstruksi sejarah dengan penyokong bukti-bukti primer. Tapi, dalam merekonstruksikan Kerajaan Pajajaran dan Prabu Siliwangi, terdapat kendala minimnya bukti-bukti primer. “Dalam mengungkap sejarah kerajaan dan Prabu Siliwangi, kita hanya mendapat 30 prasasti. Bahkan, dua prasasti di antaranya harus dibuang karena diragukan kebenarannya,” jelas dia. >> bersambung hal A7


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.