Buku Profil DPRK Subulussalam 2014-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

Lebih dekat dengan

DPRK SUBULUSSALAM PERIODE 2014-2019

Sekretariat DPRK Subulussalam

Jln. Raja Tua Kampong Lae Oram Subulussalam, Aceh-Indonesia 24748

Lebih dekat dengan

DPRK SUBULUSSALAM PERIODE 2014-2019 Pengarah Hariansyah Hj. Mariani Harahap Fajri Munthe

Penanggungjawab Haris Muda Bancin Dedi Bancin, SE H. Ajo Irawan

Editor

Diterbitkan Oleh:

H. Ansari Idrus Sambo, SH, MM H. Zainuddin, SE H.M. Luthan

Sekretariat Dprk Subulussalam, Oktober 2015

Koordinator Heppi Heppi Sinaga

Alamat: Jln. Raja Tua Kampong Lae Oram Subulussalam, Aceh-Indonesia 24748

Website: dprk-Subulussalam.go.id

pRAKATA Puji syukur kita panjatkan ke Khadirat Allah Subhannahu Wata’ala, karena atas perkenan-Nya-lah akhirnya penyusunan Buku Profil Anggota DPRK Subulussalam siap diselesaikan. Buku ini disusun sebagai salah satu bagian dari Laporan dokumentasi kesekretariatan DPRK yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang diterbitkan oleh Sekretariat DPRK Subulussalam. Dalam buku ini dipaparkan profil angggota DPRK Subulussalam periode 2014-2019.

Kota Subulussalam, adalah sebuah kota di Provinsi Aceh, Indonesia. Kota Subulussalam dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007. Kota Subulussalam adalah salah satu pemerintah Kota di Provinsi Aceh yang termuda, dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil.

Penyusunan narasi Profil Anggota DPRK Subulussalam 2014-2019 ini dimaksudkan untuk memberi gambaran atau informasi kepada masyarakat Kota Subulussalam yang menjadi pemilih dalam pemilihan umum tahun 2014, terutama pihak-pihak yang terkait atau yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan hasil pemilihan umum tahun 2014 di Kota Subulussalam.

Buku Profil Anggota DPRK Kota Subulussalam 2014-2019 ini merupakan kristalisasi dari rangkaian proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPRK Tahun 2014. Mereka yang menjadi anggota DPRK Kota Subulussalam tepilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 adalah wakil-wakil rakyat dari 62.000 penduduk Kota Subulussalam.

Pimpinan DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 terdiri dari 1 orang Ketua yang berasal dari Partai Aceh (PA), serta 2 orang Wakil Ketua yang masing-masing berasal dari Partai Hati Nuarani Rakyat (HANURA) dan Partai Golongan Karya (Golkar).

Pimpinan DPRK Kota Subulussalam memiliki tugas untuk memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan, kemudian menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua, menjadi juru bicara DPRK Subulussalam, melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRK, dan mengadakan konsultasi dengan Wali Kota Subulussalam dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan putusan DPRK .

Selain itu, Pimpinan DPRK juga memiliki tugas untuk mewakili DPRK Kota Subulussalam dan/ atau alat kelengkapan DPRK di pengadilan, kemudian melaksanakan putusan DPRK berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Paripurna DPRK Kota Subulussalam.

Profil Anggota DPRK Kota Subulussalam ini ditulis berdasarkan sumber utama dari Daftar Riwayat Hidup Anggota DPRK. Buku Profil Anggota DPRK Kota Subulussalam 2014-2019 ini dibagi dalam 3 bagian. Bagian Pertama menyajikan informasi tentang Sekretariat DPRK Subulussalam, Bagian Kedua memaparkan alat kelengkapan anggota DPRK beserta tugas dan fungsinya, dan bagian ketiga memaparkan profil singkat Anggota DPRK Kota Subulussalam 2014-2019.

Akhir kata, semoga buku ini menjadi direktori, sekaligus referensi untuk mengenal lebih dekat wakil-wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Subulussalam 2014-2019. Di samping itu buku ini diharapkan dapat menyumbangkan sebaris catatan sejarah dalam catatan perjalanan pembangunan di negara tercinta ini . Buku ini tentu saja tidak terlepas dari kekurangan. Oleh

Sekretariat DPRK Subulussalam

i

karenanya saran, pendapat dan sumbangan pemikiran untuk perbaikan sangat diharapkan, agar buku ini di dapat memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat Kota Subulussalam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini diucapkan terima kasih.

Subulussalam, September 2015 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam

HARIANSYAH

ii

Sekretariat DPRK Subulussalam

daftAr ISI Halaman i ii 1

Prakata Daftar Isi Sekilas Sejarah Kota Subulussalam Sekilas Sekretariat DPR Kota Subulussalam Alat Kelengkapan DPR Kota Subulussalam Sekilas Tentang DPR Kota Subulussalam Profil Anggota DPR Kota Subulussalam 1. Hariansyah 2. Hj. Mariani Harahap 3. Fajri Munthe 4. Haris Muda Bancin 5. Dedi Bancin, SE 6. H. Ajo Irawan 7. H. Ansari Idrus Sambo, SH, MM 8. H. Zainuddin, SE 9. H.M. Luthan 10. Heppi 11. Heppi Sinaga 12. Jamasa Cibro 13. Jumadin 14. Nasir, SE 15. Rasumin 16. Rismanto Bancin, S.Pdi 17. Salehati 18. Sukariani 19. Syahrizal Putra Chaniago, SH 20. Usman Kahar

3 7 17 20 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59

Sekretariat DPRK Subulussalam

iii

SEKILAS SEJARAH KOTA SUBULUSSALAM

I

bu kota kecamatan Simpang Kiri pertama kalinya berada di Rundeng, pada masa dahulu salah satu transportasi yang sangat populer adalah lewat jalur air, sungai soraya yang melintasi Rundeng, Kuala kepeng, Gelombang bahkan sampai ke Kota Cane (Aceh Tenggara) merupakan salah satu jalur lewat air yang sangat ramai dilewati. Kendati sepeti itulah Rundeng merupakan ibukota dari kecamatan simpang kiri.

Dengan berjalannya waktu dan perkembangan jaman didukung dengan berbagai pemikiran yang maju dan moderen tentang masa depan kecamatan Simpang Kiri, maka kesepakatanpun tercapai melalui peroses musyawarah dengan semua lapisan masyarakat, bahwa ibukota kecamatan Simpang Kiri akan direlokasikan ketempat yang lebih nyaman dan strategis, maka Ibukota kecamatan simpang kiripun direncanakan pindah tempat ke Bustaniyah sekitar 6 km dari Rundeng.

Di Bustaniyah tersebut akan dibangun pemukiman penduduk yang tertata degan rapi serta direncanakan dibangun kantor Ass. Wedana.

Semua rencana tersebut tidaklah tercapai sesuai dengan kesepakatan, karena adanya pemberontakan PRRI didaerah Dairi Sumatra Utara, aksi pemberontakan tersebut berdampak langsung pada daerah Singkil dan khususnya Simpang kiri, bahkan masyarakat pernah menangkap anggota pemberontak PRRI tersebut didaerah Penanggalan dan Pasir belo, maka secara spontanitas masyarakat yang berasal dari desa Perongil (Kab.Dairi) hijrah ke kecamtan simpang kiri untuk melindungi diri dan keluarga dari aksi pemberontakan tersebut.

Masyarakat yang berasal dari perongil tersebut bermukim didaerah Kombih, Belegen dan Penanggalan. Rencana untuk melakukan pemindahan kecamatan simpang kiri kembali diusulkan kepada Bupati Aceh Selatan, agar ibukota kecamatan Simpang kiri beserta jajarannya dipindahkan ke Bustaniyah, namun Bupati Aceh Selatan melalui T.M Yunan, (Bupati saat itu sedang ada tugas di banda Aceh). menolak permohonan masyarakat tersebut, dengan alasan bahwa di Bustaniyah tersebut rawan dari pemberontakan PRRI serta di Bustaniyah masih tergolong tempat yang jauh dari keramaian dan belum terdapat banyak rumah penduduk.

Selang beberapa tahun kemudian maka Gubernur Prov. DI Aceh mengeluarkan surat untuk menunjuk kewedanan Singkil dijadikan daerah kerja Badan koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa (BKPMD), maka Wedana Singkil menunjuk Simpang kiri sebagai daerah kerja BKPMD yang lokasinya berada di Simpang Empat (nama pertama Subulussalam) Karena lokasi tersebut sangatlah strategis yang langsung berbatasan dengan kemukiman Belegen dan kemukiman Penanggalan.

Pada awal tahun 1962 Bupati Aceh Selatan beserta Dandim 0107 Aceh selatan melakukan kunjungan kerja kedaerah Simpang kiri, dalam kunjungan tersebut disempatkan melakukan musyawarah dengan semua unsur muspika dan masyarakat di Rundeng yang dihadiri oleh Wedana Singkil dan kepala jawatan dalam wilayah simpang kiri yaitu dari Kantor Urusan Agama, Penerangan, Kehutanan dan balai Pengobatan serta dari Kepala mukim Binanga, Keucik dan pemuka masyarakat

1

Sekretariat DPRK Subulussalam

mereka membicarakan tentang isu pemindahan kecamatan Simpang kiri ketempat yang lain.

Hasil dari musyawarah tersebut melahirkan kesepakatan yang sama bahwa kecamatan Simpang kiri akan dipindahkan ke tempat wilayah kerja Badan Koordinasi dan Pembangunan Masyarakat Desa (BKPMD) di Simpang Empat. Perpindahan kecamatan Rundeng ke Simpang Empat mendapat respon negatif dari masyarakat karena mereka menganggap Simpang Empat terlalu jauh dari Rundeng sehingga masyarakat kewalahan dalam melakukan urusan dengan Pemerintah, padahal keinginan masyarakat tersebut bukan ke Simpang Empat tapi ke Bustaniyah. namun walaupun demikian peroses pemindahan tetap berjalan lancar, aman dan damai. Bangunan yang sudah ada di Bustaniyah segera dipindahkan ke Simpang Empat untuk dijadikan kantor Ass. Wedana kecamatan Simpang kiri.

Kondisi bangunan tersebut sangatlah darurat, atapnya saja terbuat dari daun rumbia dan lantainya langsung bersentuhan dengan tanah tanpa ada sandaran sedikitpun, serta dindingnya terbuat dari papan dan kayu. Keadaan darurat itu tidaklah berjalan lama, Berselang beberapa waktu Bupati Aceh selatan memberikan bantuan semen dan seng untuk pembangunan kantor tersebut sekaligus bupati Aceh selatan mengubah nama Simpang Empat menjadi Bandar Baru. . Sampai pada saat inii sebagian kecil masyarakat kota Subulussalam masih tetap menyebut nama Subulussalam dengan sebutan Simpang empat, nama tersebut sudah melekat pada sebagian masyarakat khususnya yang sudah berusia tua.

Setelah simpang kiri pindah ke Simpang Empat dan Simpang Empat dirubah dengan nama Bandar Baru, maka pembangunanpun dimulai dengan mendirikan Sekolah Dasar Swasta dan diikuti dengan pembanguna Masjid Jamik. Pada tanggal 13 september 1962 Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan rombongan tiba di kecamatan simpang kiri, Gubernur dan rombongan menginap di Rundeng dan pada tanggal 14 september 1962, Gubernur D.I Aceh Prof. Ali Hasyimi yang merupakan ulama kharismatik Aceh melanjutkan perjalanannya ke Bandar baru, kehadiran sang ulama sekaligus selaku gubernur ini disambut dengan antusias oleh masyarakat.

Setelah sambutan diberikan dan sosialisasi tentang perobahan dan penetapan nama Bandar baru tersebut sebagai daerah kerja BKPMD, maka Gubernur Daerah Istimewa Aceh pun Bapak Prof.Ali Hasyimi meresmikan ibu kota kecamtan Simpang Kiri sekaligus memberikan nama yang baru dari Bandar Baru dirobah menjadi Subulussalam.

Nama Subulussalam diambil dari bahasa arab yang artinya “Jalan menuju kedamaian”. Dan setelah peresmian ibukota kecamatan Simpang Kiri yang baru tersebut maka Bapak Gubernur pun meletakkan batu pertama pembangunan masjid jamik yang berada di jalan Hamzah fansuri kota subulussalam. Dalam seminar hari jadi Subulussalam maka sangatlah tepat hari jadi Subulussalam ditetapkan pada tanggal 14 september 1962 yang sesuai dengan tanggal nama itu diberikan oleh Bpk Prof.Ali Hasyimi dan dalam setiap tanggal 14 september akan dijadikan sebagai hari jadi Subulussalam yang akan diperingati setiap tahunnya.

Saat ini Subulussalam sudahlah menjadi Daerah Otonom yang dilahirkan oleh Kabepaten Aceh Singkil dan jadilah dia menjadi Kota Madya Subulussalam yang mempunyai lima Kecamatan yaitu Kecamata Simpang Kiri, Sultan Daulat, Runding, Penanggalan dan Kecamatan Longkip. Khusus Nama Kecamatan Sultan Daulat diambil dari nama seorang raja dan pahlawan sewaktu penjajahan dahulu, dialah Sultan Daulat yang saat ini sudah dijadikan sebagai Pahlawan Daerah kota Subulussalam dan saat ini sedang diusulkan menjadi pahlawan nasional dikarenakan banyaknya kontribusinya terhadap kemerdekaan bangsa dan Negara Indonesia.

Sekretariat DPRK Subulussalam

2

SEKILAS SEKRETARIAT DPR KOTA SUBULUSSALAM

B

erdasarkan Qanun Subulussalam Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) dan Peraturan Waki Kota Subulussalam Nomor 22 Tahun 2010 menyatakan Sekretariat DPRK Kota Subulussalam merupakan unsur pelayanan terhadap DPRK yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRK, administrasi keuangan DPRK , rapat-rapat anggota DPRK dan penyediaan serta pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK. Sekretariat DPRK dipimpin oleh Sekretaris DPRK yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK , dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris DPRK dibantu oleh para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian. Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekertaris DPRK . Sedangkan Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bagian.

Visi Sekretariat DPRK Kota Subulussalam Terwujudnya pelayanan Sekretariat DPRK Kota Subulussalam yang profesional dan berkualitas Misi Sekretariat DPRK Kota Subulussalam Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan, tantangan dan perkembangan organisasi. Meningkatkan tertib administrasi kesekretariatan yang akuntabel dan transparan dan meningkatkan fasilitas serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRK.

3

Sekretariat DPRK Subulussalam

Struktur Sekretariat

Sekretaris DPRK Muhsin, Sh

Bagian Umum

Bagian Keuangan

Kabag Umum Khainuddin, SKM

Kabag Keuangan Gloria Sembiring, SKM

Kasubag Tata Usaha Rahimah, S.IP

Kasubag Anggaran Ridha Bancin, SE

Kasubag Rumah Tangga Zul Juliadi, SE

Kasubag Perbendaharaan Siswanto, SE

Bagian Risalah dan Persidangan

Bagian Hukum dan Humas

Kabag Risalah & Persidangan Zainul Bahri, S.Sos

Kabag Hukum dan Humas Duski, S.Pdi

Kasubag Risalah Hendri Surahman, SH

Kasubag Hukum Jamaluddin K, SH

Kasubag Persidangan Adi Safrizal, S.Sos

Kasubag Humas Masdi Hasan

Sekretariat DPRK Subulussalam

4

PROFIL SEKRETARIS DEWAN DAN STAF

Duski, S.Pdi Kabag Hukum dan Humas

Adi Safrizal, S.Sos Kasubbag Persidangan

Masdi Hasan Kasubbag Humas

Hendri Surahman, SH Kasubbag Risalah

Jamaluddin K, SH Kasubbag Hukum dan Humas

Rahimah, SIP Kasubbag Tata Usaha

Indria Sari, SH Staf Subbag Humas

Wira Agung Dwi P, SH Staf Subbag Risalah

Ujang Pranoto, SE Staf Subbag Perbendaharaaan

Surya Handayani, S.Mn Staf Subbag Persidangan

Julianda Buang Manalu, SH, MH

Samsidar, SPdi Staf Subbag Tata Usaha

Lukman Kaifa, SH Staf Subbag Persidangan

Khairani Harfisani, A.Md Feri Diana Sary Siagian, A.Md Staf Subbag Anggaran Staf Subbag Humas

Staf Bagian Hukum

Asriani, A.Md Staf Subbag Tata Usaha

5

Sekretariat DPRK Subulussalam

Anita Rahman, A.Md Staf Subbag Perbendaharaan

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

K

edudukan Sekretariat DPRK dipimpin oleh Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRK dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRK merupakan unsur pelayanan terhadap DPRK yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK, dan menyediakan serta mengorganisasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Adapun beberapa fungsi pokok Sekretariat DPRK : a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRK; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRK; c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRK; dan d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK.

Sekretariat DPRK Subulussalam

6

ALAT KELENGKAPAN DPR KOTA SUBULUSSALAM PIMPINAN DPRK

P

impinan DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 terdiri dari 1 orang Ketua yang berasal dari Partai Aceh (PA), serta 2 orang Wakil Ketua yang masing-masing berasal dari Partai Hati Nuarani Rakyat (HANURA) dan Partai Golongan Karya (Golkar).

Pimpinan DPRK Kota Subulussalam memiliki tugas untuk memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan, kemudian menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua, menjadi juru bicara DPRK Subulussalam, melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRK, dan mengadakan konsultasi dengan Wali Kota Subulussalam dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan putusan DPRK .

Selain itu, Pimpinan DPRK juga memiliki tugas untuk mewakili DPRK Kota Subulussalam dan/ atau alat kelengkapan DPRK di pengadilan, kemudian melaksanakan putusan DPRK berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Paripurna DPRK Kota Subulussalam.

HARIANSYAH Ketua DPRK Fraksi Sepakat Bersama

7

Hj. MARIANI HARAHAP Wakil Ketua I Fraksi Sepakat Bersama

Sekretariat DPRK Subulussalam

FAJRI MUNTHE Wakil Ketua II Fraksi Sepakat Bersama

KOMISI

K

omisi merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK. Setiap anggota DPRK kecuali pimpinan DPRK, wajib menjadi anggota salah satu komisi.

Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRK. Penempatan anggota DPRK dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran. Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRK atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.

Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2½ (dua setengah) tahun. Anggota DPRK pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan. Komisi mempunyai tugas: 1. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Melakukan pembahasan terhadap rancangan qanun dan rancangan keputusan DPRK; 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun dan APBK sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi; 4. Membantu pimpinan DPRK untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh walikota dan/atau masyarakat kepada DPRK;

5. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat; 6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; 7. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas ersetujuan pimpinan DPRK; 8. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat; 9. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRK yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan 10. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRK tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Menurut Pasal 31 (2) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), jumlah komisi untuk DPRK adalah sebanyak 4 komisi.

Karena UUPA merupakan aturan yang bersifat lex specialis di Aceh, maka DPRK Subulussalam menggunakan UUPA dalam menentukan jumlah komisi, yaitu 4 komisi. Hal ini juga sesuai dengan Tata Tertib DPRK Subulussalam. Jumlah anggota setiap komisi diupayakan sama.

Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam terdiri dari empat komisi yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat seluruh anggota DPRK Subulussalam sebanyak 20 orang.

Berikut daftar komisi yang ada di DPRK Subulussalam.

Sekretariat DPRK Subulussalam

8

KOMISI A BIDANG PEMERINTAHAN, PERTANAHAN, HUKUM DAN KEAMANAN

HARIS MUDA BANCIN Partai Golongan Karya

JAMASA CIBRO Partai PKPI

JUMADIN Partai HANURA

SALEHATI Partai Aceh

SYAHRIZAL PUTRA CHANIAGO, SH Partai PAN

KOMISI B BIDANG PEREKONOMIAN

H.M. LUTHAN Partai Aceh

9

RASUMIN Partai PAN

Sekretariat DPRK Subulussalam

RISMANTO BANCIN, S.PdI Partai PKB

SUKARIANI Partai PBB

KOMISI C BIDANG KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

H. AJO IRAWAN Partai PKB

H. ZAINUDDIN, SE Partai Demokrat

HEPPI SINAGA Partai PAN

USMAN KAHAR Partai Golongan Karya

KOMISI D BIDANG KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DEDI BANCIN, SE Partai PKB

H. ANSARI IDRUS SAMBO, SH, MM

Partai PPP

HEPPI Partai HANURA

NASIR, SE Partai Demokrat

Sekretariat DPRK Subulussalam

10

FRAKSI FRAKSI NURANI BANGSA BERKEADILAN

DEDI BANCIN, SE Anggota Partai PKB

H. AJO IRAWAN Anggota Partai PKB

H. ZAINUDDIN, SE Anggota Partai Demokrat

NASIR, SE Anggota Partai Demokrat

RISMANTO BANCIN, S.PdI Anggota Partai PKB

FRAKSI FRAKSI SEPAKAT BERSAMA

11

HARIANSYAH Ketua DPRK Partai Aceh

Hj. MARIANI HARAHAP Wakil Ketua I Partai HANURA

FAJRI MUNTHE Wakil Ketua II Partai Golongan Karya

HARIS MUDA BANCIN Anggota Partai Golongan Karya

H. ANSARI IDRUS SAMBO, SH, MM

H.M. LUTHAN Anggota Partai Aceh

HEPPI Anggota Partai HANURA

HEPPI SINAGA Anggota Partai PAN

JAMASA CIBRO Anggota Partai PKPI

JUMADIN Anggota Partai HANURA

RASUMIN Anggota Partai PAN

SALEHATI Anggota Partai Aceh

SUKARIANI Anggota Partai PBB

SYAHRIZAL PUTRA CHANIAGO, SH

USMAN KAHAR Anggota Partai Golongan Karya

Sekretariat DPRK Subulussalam

Anggota Partai PAN

Anggota Partai PPP

BADAN MUSYAWARAh

B

adan Musyawarah (Banmus) merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap. Pemilihan anggota Banmus ditetapkan setelah terbentuknya Pimpinan DPRK , Komisi-Komisi, Badan Anggaran dan

Fraksi.

Badan Musyawarah bertugas untuk memberikan pertimbangan dan penetapan program kerja DPRK dan pelaksanaannya. Berikut komposisi Banmus DPRK Kota Subulussalam masa bakti 2014-2019:

HARIANSYAH Ketua DPRK Partai Aceh

Hj. MARIANI HARAHAP Wakil Ketua I Partai HANURA

FAJRI MUNTHE Wakil Ketua II Partai Golongan Karya

HARIS MUDA BANCIN Anggota Partai Golongan Karya

H. AJO IRAWAN Anggota Partai PKB

H. ZAINUDDIN, SE Anggota Partai Demokrat

H.M. LUTHAN Anggota Partai Aceh

JAMASA CIBRO Anggota Partai PKPI

JUMADIN Anggota Partai HANURA

SUKARIANI Anggota Partai PBB

Sekretariat DPRK Subulussalam

12

BADAN ANGGARAN

B

adan Anggaran (Banggar) merupakan alat kelengkapan di DPRK Kota Subulussalam yang bertugas untuk memberikan saran dan pendapat kepada Bupati Subulussalam dalam rangka mempersiapkan RAPBK sebelum ditetapkan menjadi APBK Kota Subulussalam.

13

HARIANSYAH Ketua DPRK Partai Aceh

Hj. MARIANI HARAHAP Wakil Ketua I Partai HANURA

FAJRI MUNTHE Wakil Ketua II Partai Golongan Karya

DEDI BANCIN, SE Anggota Partai PKB

H. ANSARI IDRUS SAMBO, SH, MM

HEPPI Anggota Partai HANURA

NASIR, SE Anggota Partai Demokrat

RISMANTO BANCIN, S.PdI Anggota Partai PKB

SYAHRIZAL PUTRA CHANIAGO, SH

USMAN KAHAR Anggota Partai Golongan Karya

Sekretariat DPRK Subulussalam

Anggota Partai PAN

Anggota Partai PPP

BADAN kehormatan

B

adan Kehormatan merupakan salah satu alat kelengkapan dari DPRK Kota Subulussalam yang bertugas untuk mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRK dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRK Kota Subulussalam.

Selain itu, Badan Kehormatan bertugas untuk meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRK terhadap peraturan perundangundangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRK Kota Subulussalam.

Badan Kehormatan juga memiliki tugas

HARIS MUDA BANCIN Anggota Partai Golongan Karya

untuk melakukan penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan atas pengaduan Pimpinan DPRK, masyarakat dan/atau pemilih.

Badan Kehormatan berhak menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pimpinan DPRK, merekomendasikan untuk memberhentikan anggota DPRK antar waktu sesuai peraturan perundangundangan.

Badan Kehormatan juga berhak menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRK berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRK atas pengaduan pimpinan DPRK, masyarakat dan/atau pemilih.

DEDI BANCIN, SE Anggota Partai PKB

SALEHATI Anggota Partai Aceh

Sekretariat DPRK Subulussalam

14

BADAN LEGISLasi

B

adan Legislasi (Banleg) merupakan alat kelengkapan DPRK yang bertugas untuk menyusun program legislasi daerah, melakukan koordinasi penyusunan program legislasi daerah antara DPRK dengan Pemerintah Kota serta menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah usulan DPRK. Ada pun komposisi Badan Legislasi DPRK Subulussalam masa bakti 2014-2019 adalah sebagai berikut:

JUMADIN Anggota Partai HANURA

15

HEPPI SINAGA Anggota Partai PAN

Sekretariat DPRK Subulussalam

RASUMIN Anggota Partai PAN

RISMANTO BANCIN, S.PdI Anggota Partai PKB

H. ANSARI IDRUS SAMBO, SH, MM

Anggota Partai PPP

panitia khusus

P

anitia khusus (Pansus) merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tidak tetap. Panitia Khusus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pansus dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRK berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah, hasil konsultasi Pimpinan DPRK dengan Alat Kelengkapan DPRK dan/atau memperhatikan rencana kerja tahunan DPRK. Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan

dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRK. Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi. Sedangkan pimpinan Panitia Khusus terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRK. Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRK. Masa kerja Panitia Khusus paling lama 1 kali masa persidangan dan dapat dibentuk kembali untuk 1 kali penugasan yang sama. Penggantian Anggota Panitia Khusus dilakukan atas usulan Fraksi kepada Pimpinan DPRK, ditetapkan dengan Keputusan DPRK dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Sekretariat DPRK Subulussalam

16

SEKILAS TENTANG DPR KOTA SUBULUSSALAM VISI & MISI

Visi DPRK

MISI DPRK

DPRK sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah menjadi mitra Pemerintah Kota yang Representatif, Responsif, dan Partisipatif dalam mewujudkan kota subulussalam yang lebih berkualitas, sejahtera, damai dan bermatabat.

Untuk mencapaikan visi sebagaimana tersebut di atas, maka DPRK Subulussalam mempunyai misi, sebagai berikut: p Meningkatkan peran dan fungsi

p

p

p

p

17

Sekretariat DPRK Subulussalam

legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam menjalankan seluruh tugas dan wewenangnya dengan mengedepankan Akhlakulkarimah dan bermartabat.

Meningkatkan peran dan fungsi perwakilan DPRK sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat yang berkualitas.

Menumbuhkembangkan sinergitas antar Fraksi dan antar Alat Kelengkapan DPRK. Meningkatkan hubungan kerja sama dan kemitraan dengan pemerintah kota untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Meningkatkan partisipasi publik dan menumbuhkembangkan komunikasi efektif dengan masyarakat.

TUGAS & WEWENANG DPRK mempunyai tugas dan wewenang: • •

• •

• •

Membentuk qanun bersama walikota; Membahas dan memberikan persetujuan rancangan qanun mengenai apbk yang diajukan oleh walikota; Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun dan apbk; Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian walikota dan/atau wakil walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur bagi dprk kabupaten/kota, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian; Memilih wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil walikota; Memberikan pendapat dan pertimbangan

•

•

•

•

kepada pemerintah kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah kota; Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan kota; Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

HAK & KEWAJIBAN Hak-hak yang dimiliki DPRK Kota Subulussalam dalam menjalankan tugas dan wewenangnya: •

•

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRK untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Hak angket adalah hak DPRK untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang

•

diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRK untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Anggota DPRK mempunyai hak: • mengajukan rancangan qanun; • mengajukan pertanyaan; • menyampaikan usul dan pendapat; • memilih dan dipilih; • membela diri;

Sekretariat DPRK Subulussalam

18

• • • •

imunitas; mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; protokoler; dan keuangan dan administratif.

Anggota DPRK mempunyai kewajiban: • memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; • melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan; • mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; • mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan

• • • •

•

• •

golongan; memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; menaati tata tertib dan kode etik; menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

KEANGGGOTAAN DPRK

D

ari hasil Pemilu 2014, telah terpilih 20 wakil rakyat dari 8 (delapan) partai politik yang berhak duduk di lembaga DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 dengan komposisi tertingga diraih oleh Partai Aceh (PA) yang meraih 3 kursi dengan perolehan …… persen suara pemilih.

Sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga masingmasing meraih 3 kursi diantara partai-par-

19

Sekretariat DPRK Subulussalam

tai tersebut hanya berbeda jumlah suara pemilih. Disusul Partai Demokrat (PD) 2 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 kursi, Partai Keadilan Persatuan Indonesaia (PKPI) 1 kursi, dan Partai Bulan Bintang (PBB) 1 kursi.

Keanggotaan DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 ditetapkan melalui SK Gubernur Aceh No. 171.2/636/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 yang kemudian diresmikan dengan prosesi pengucapan sumpah/janji di depan Ketua Pengadilan Negeri Singkil pada 19 Agustus 2014.

profil anggota DPR KOTA SUBULUSSALAM

Sekretariat DPRK Subulussalam

20

HARIANSYAH Ketua DPRK

Nama Lengkap Hariansyah Tempat, Tanggal Lahir:

Jenis Kelamin: Laki-laki Agama Islam Dicalonkan oleh Partai Aceh Daerah Pemilihan

Nomor Urut DCT Perolehan Suara Sah BPP

21

Sekretariat DPRK Subulussalam

D

ari hasil Pemilu 2014, telah terpilih 20 wakil rakyat dari 8 (delapan) partai politik yang berhak duduk di lembaga DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 dengan komposisi tertingga diraih oleh Partai Aceh (PA) yang meraih 3 kursi dengan perolehan ‌‌ persen suara pemilih.

Sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga masing-masing meraih 3 kursi diantara partai-partai tersebut hanya berbeda jumlah suara pemilih. Disusul Partai Demokrat (PD) 2 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 kursi, Partai Keadilan Persatuan Indonesaia (PKPI) 1 kursi, dan Partai Bulan Bintang (PBB) 1 kursi.

Keanggotaan DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 ditetapkan melalui SK Gubernur Aceh No. 171.2/636/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 yang kemudian diresmikan dengan prosesi pengucapan sumpah/janji di depan Ketua Pengadilan Negeri Singkil pada 19 Agustus 2014.

Panitia khusus (Pansus) merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tidak tetap.

Panitia Khusus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah

tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pansus dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRK berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah, hasil konsultasi Pimpinan DPRK dengan Alat Kelengkapan DPRK dan/atau memperhatikan rencana kerja tahunan DPRK. Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRK. Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi. Sedangkan pimpinan Panitia Khusus terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRK. Panitia Khusus dalam melaksanakan

tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRK. Masa kerja Panitia Khusus paling lama 1 kali masa persidangan dan dapat dibentuk kembali untuk 1 kali penugasan yang sama. Penggantian Anggota Panitia Khusus dilakukan atas usulan Fraksi kepada Pimpinan DPRK, ditetapkan dengan Keputusan DPRK dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.

“To est, sitatur aut et as etur sit acipsa perum enim quis plit, si rehenis et�

Sekretariat DPRK Subulussalam

22

Hj. MARIANI HARAHAP Wakil Ketua I

Nama Lengkap Hj. Mariani Harahap Tempat, Tanggal Lahir:

Jenis Kelamin: Perempuan Agama Islam Dicalonkan oleh Partai Hanura Daerah Pemilihan

Nomor Urut DCT Perolehan Suara Sah BPP

23

Sekretariat DPRK Subulussalam

D

ari hasil Pemilu 2014, telah terpilih 20 wakil rakyat dari 8 (delapan) partai politik yang berhak duduk di lembaga DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 dengan komposisi tertingga diraih oleh Partai Aceh (PA) yang meraih 3 kursi dengan perolehan ‌‌ persen suara pemilih.

Sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga masing-masing meraih 3 kursi diantara partai-partai tersebut hanya berbeda jumlah suara pemilih. Disusul Partai Demokrat (PD) 2 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 kursi, Partai Keadilan Persatuan Indonesaia (PKPI) 1 kursi, dan Partai Bulan Bintang (PBB) 1 kursi.

Keanggotaan DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 ditetapkan melalui SK Gubernur Aceh No. 171.2/636/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 yang kemudian diresmikan dengan prosesi pengucapan sumpah/janji di depan Ketua Pengadilan Negeri Singkil pada 19 Agustus 2014.

Panitia khusus (Pansus) merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tidak tetap.

Panitia Khusus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah

tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pansus dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRK berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah, hasil konsultasi Pimpinan DPRK dengan Alat Kelengkapan DPRK dan/atau memperhatikan rencana kerja tahunan DPRK. Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRK. Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi. Sedangkan pimpinan Panitia Khusus terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRK. Panitia Khusus dalam melaksanakan

tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRK. Masa kerja Panitia Khusus paling lama 1 kali masa persidangan dan dapat dibentuk kembali untuk 1 kali penugasan yang sama. Penggantian Anggota Panitia Khusus dilakukan atas usulan Fraksi kepada Pimpinan DPRK, ditetapkan dengan Keputusan DPRK dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Kutipan favorit etur sit acipsa perum enim quis plit, si rehenis et�

Sekretariat DPRK Subulussalam

24

FAJRI MUNTHE Wakil Ketua II

Nama Lengkap Fajri Munthe Tempat, Tanggal Lahir:

Jenis Kelamin: Laki-laki Agama Islam Dicalonkan oleh Partai Golkar Daerah Pemilihan

Nomor Urut DCT Perolehan Suara Sah BPP

25

Sekretariat DPRK Subulussalam

D

ari hasil Pemilu 2014, telah terpilih 20 wakil rakyat dari 8 (delapan) partai politik yang berhak duduk di lembaga DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 dengan komposisi tertingga diraih oleh Partai Aceh (PA) yang meraih 3 kursi dengan perolehan ‌‌ persen suara pemilih.

Sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga masing-masing meraih 3 kursi diantara partai-partai tersebut hanya berbeda jumlah suara pemilih. Disusul Partai Demokrat (PD) 2 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 kursi, Partai Keadilan Persatuan Indonesaia (PKPI) 1 kursi, dan Partai Bulan Bintang (PBB) 1 kursi.

Keanggotaan DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 ditetapkan melalui SK Gubernur Aceh No. 171.2/636/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 yang kemudian diresmikan dengan prosesi pengucapan sumpah/janji di depan Ketua Pengadilan Negeri Singkil pada 19 Agustus 2014.

Panitia khusus (Pansus) merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tidak tetap.

Panitia Khusus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah

tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pansus dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRK berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah, hasil konsultasi Pimpinan DPRK dengan Alat Kelengkapan DPRK dan/atau memperhatikan rencana kerja tahunan DPRK. Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRK. Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi. Sedangkan pimpinan Panitia Khusus terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRK. Panitia Khusus dalam melaksanakan

tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRK. Masa kerja Panitia Khusus paling lama 1 kali masa persidangan dan dapat dibentuk kembali untuk 1 kali penugasan yang sama. Penggantian Anggota Panitia Khusus dilakukan atas usulan Fraksi kepada Pimpinan DPRK, ditetapkan dengan Keputusan DPRK dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Kutipan favorit etur sit acipsa perum enim quis plit, si rehenis et�

Sekretariat DPRK Subulussalam

26

HARIS MUDA BANCIN Anggota

Nama Lengkap Haris Muda Bancin Tempat, Tanggal Lahir:

Jenis Kelamin: Laki-laki Agama Islam Dicalonkan oleh Partai Golkar Daerah Pemilihan

Nomor Urut DCT Perolehan Suara Sah BPP

27

Sekretariat DPRK Subulussalam

D

ari hasil Pemilu 2014, telah terpilih 20 wakil rakyat dari 8 (delapan) partai politik yang berhak duduk di lembaga DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 dengan komposisi tertingga diraih oleh Partai Aceh (PA) yang meraih 3 kursi dengan perolehan ‌‌ persen suara pemilih.

Sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga masing-masing meraih 3 kursi diantara partai-partai tersebut hanya berbeda jumlah suara pemilih. Disusul Partai Demokrat (PD) 2 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 kursi, Partai Keadilan Persatuan Indonesaia (PKPI) 1 kursi, dan Partai Bulan Bintang (PBB) 1 kursi.

Keanggotaan DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 ditetapkan melalui SK Gubernur Aceh No. 171.2/636/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 yang kemudian diresmikan dengan prosesi pengucapan sumpah/janji di depan Ketua Pengadilan Negeri Singkil pada 19 Agustus 2014.

Panitia khusus (Pansus) merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tidak tetap.

Panitia Khusus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah

tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pansus dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRK berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah, hasil konsultasi Pimpinan DPRK dengan Alat Kelengkapan DPRK dan/atau memperhatikan rencana kerja tahunan DPRK. Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRK. Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi. Sedangkan pimpinan Panitia Khusus terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRK. Panitia Khusus dalam melaksanakan

tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRK. Masa kerja Panitia Khusus paling lama 1 kali masa persidangan dan dapat dibentuk kembali untuk 1 kali penugasan yang sama. Penggantian Anggota Panitia Khusus dilakukan atas usulan Fraksi kepada Pimpinan DPRK, ditetapkan dengan Keputusan DPRK dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Kutipan favorit etur sit acipsa perum enim quis plit, si rehenis et�

Sekretariat DPRK Subulussalam

28

DEDI BANCIN, SE Anggota

Nama Lengkap Dedi Bancin, SE Tempat, Tanggal Lahir:

Jenis Kelamin: Laki-laki Agama Islam Dicalonkan oleh PKB Daerah Pemilihan

Nomor Urut DCT Perolehan Suara Sah BPP

29

Sekretariat DPRK Subulussalam

D

ari hasil Pemilu 2014, telah terpilih 20 wakil rakyat dari 8 (delapan) partai politik yang berhak duduk di lembaga DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 dengan komposisi tertingga diraih oleh Partai Aceh (PA) yang meraih 3 kursi dengan perolehan ‌‌ persen suara pemilih.

Sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga masing-masing meraih 3 kursi diantara partai-partai tersebut hanya berbeda jumlah suara pemilih. Disusul Partai Demokrat (PD) 2 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 kursi, Partai Keadilan Persatuan Indonesaia (PKPI) 1 kursi, dan Partai Bulan Bintang (PBB) 1 kursi.

Keanggotaan DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 ditetapkan melalui SK Gubernur Aceh No. 171.2/636/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 yang kemudian diresmikan dengan prosesi pengucapan sumpah/janji di depan Ketua Pengadilan Negeri Singkil pada 19 Agustus 2014.

Panitia khusus (Pansus) merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tidak tetap.

Panitia Khusus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah

tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pansus dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRK berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah, hasil konsultasi Pimpinan DPRK dengan Alat Kelengkapan DPRK dan/atau memperhatikan rencana kerja tahunan DPRK. Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRK. Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi. Sedangkan pimpinan Panitia Khusus terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRK. Panitia Khusus dalam melaksanakan

tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRK. Masa kerja Panitia Khusus paling lama 1 kali masa persidangan dan dapat dibentuk kembali untuk 1 kali penugasan yang sama. Penggantian Anggota Panitia Khusus dilakukan atas usulan Fraksi kepada Pimpinan DPRK, ditetapkan dengan Keputusan DPRK dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Kutipan favorit etur sit acipsa perum enim quis plit, si rehenis et�

Sekretariat DPRK Subulussalam

30

H. AJO IRAWAN Anggota

Nama Lengkap H. Ajo Irawan Tempat, Tanggal Lahir:

Jenis Kelamin: Laki-laki Agama Islam Dicalonkan oleh PKB Daerah Pemilihan

Nomor Urut DCT Perolehan Suara Sah BPP

31

Sekretariat DPRK Subulussalam

D

ari hasil Pemilu 2014, telah terpilih 20 wakil rakyat dari 8 (delapan) partai politik yang berhak duduk di lembaga DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 dengan komposisi tertingga diraih oleh Partai Aceh (PA) yang meraih 3 kursi dengan perolehan ‌‌ persen suara pemilih.

Sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga masing-masing meraih 3 kursi diantara partai-partai tersebut hanya berbeda jumlah suara pemilih. Disusul Partai Demokrat (PD) 2 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 kursi, Partai Keadilan Persatuan Indonesaia (PKPI) 1 kursi, dan Partai Bulan Bintang (PBB) 1 kursi.

Keanggotaan DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 ditetapkan melalui SK Gubernur Aceh No. 171.2/636/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 yang kemudian diresmikan dengan prosesi pengucapan sumpah/janji di depan Ketua Pengadilan Negeri Singkil pada 19 Agustus 2014.

Panitia khusus (Pansus) merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tidak tetap.

Panitia Khusus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah

tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pansus dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRK berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah, hasil konsultasi Pimpinan DPRK dengan Alat Kelengkapan DPRK dan/atau memperhatikan rencana kerja tahunan DPRK. Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRK. Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi. Sedangkan pimpinan Panitia Khusus terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRK. Panitia Khusus dalam melaksanakan

tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRK. Masa kerja Panitia Khusus paling lama 1 kali masa persidangan dan dapat dibentuk kembali untuk 1 kali penugasan yang sama. Penggantian Anggota Panitia Khusus dilakukan atas usulan Fraksi kepada Pimpinan DPRK, ditetapkan dengan Keputusan DPRK dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Kutipan favorit etur sit acipsa perum enim quis plit, si rehenis et�

Sekretariat DPRK Subulussalam

32

H. ANSARI IDRUS SAMBO, SH, MM Anggota

Nama Lengkap H. Ansari Idrus Sambo, SH, MM Tempat, Tanggal Lahir:

Jenis Kelamin: Laki-laki Agama Islam Dicalonkan oleh PPP Daerah Pemilihan

Nomor Urut DCT Perolehan Suara Sah BPP

33

Sekretariat DPRK Subulussalam

D

ari hasil Pemilu 2014, telah terpilih 20 wakil rakyat dari 8 (delapan) partai politik yang berhak duduk di lembaga DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 dengan komposisi tertingga diraih oleh Partai Aceh (PA) yang meraih 3 kursi dengan perolehan ‌‌ persen suara pemilih.

Sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga masing-masing meraih 3 kursi diantara partai-partai tersebut hanya berbeda jumlah suara pemilih. Disusul Partai Demokrat (PD) 2 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 kursi, Partai Keadilan Persatuan Indonesaia (PKPI) 1 kursi, dan Partai Bulan Bintang (PBB) 1 kursi.

Keanggotaan DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 ditetapkan melalui SK Gubernur Aceh No. 171.2/636/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 yang kemudian diresmikan dengan prosesi pengucapan sumpah/janji di depan Ketua Pengadilan Negeri Singkil pada 19 Agustus 2014.

Panitia khusus (Pansus) merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tidak tetap.

Panitia Khusus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah

tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pansus dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRK berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah, hasil konsultasi Pimpinan DPRK dengan Alat Kelengkapan DPRK dan/atau memperhatikan rencana kerja tahunan DPRK. Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRK. Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi. Sedangkan pimpinan Panitia Khusus terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRK. Panitia Khusus dalam melaksanakan

tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRK. Masa kerja Panitia Khusus paling lama 1 kali masa persidangan dan dapat dibentuk kembali untuk 1 kali penugasan yang sama. Penggantian Anggota Panitia Khusus dilakukan atas usulan Fraksi kepada Pimpinan DPRK, ditetapkan dengan Keputusan DPRK dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Kutipan favorit etur sit acipsa perum enim quis plit, si rehenis et�

Sekretariat DPRK Subulussalam

34

H. ZAINUDDIN, SE Anggota

Nama Lengkap H. Zainuddin, SE Tempat, Tanggal Lahir:

Jenis Kelamin: Laki-laki Agama Islam Dicalonkan oleh Partai Demokrat Daerah Pemilihan

Nomor Urut DCT Perolehan Suara Sah BPP

35

Sekretariat DPRK Subulussalam

D

ari hasil Pemilu 2014, telah terpilih 20 wakil rakyat dari 8 (delapan) partai politik yang berhak duduk di lembaga DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 dengan komposisi tertingga diraih oleh Partai Aceh (PA) yang meraih 3 kursi dengan perolehan ‌‌ persen suara pemilih.

Sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga masing-masing meraih 3 kursi diantara partai-partai tersebut hanya berbeda jumlah suara pemilih. Disusul Partai Demokrat (PD) 2 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 kursi, Partai Keadilan Persatuan Indonesaia (PKPI) 1 kursi, dan Partai Bulan Bintang (PBB) 1 kursi.

Keanggotaan DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 ditetapkan melalui SK Gubernur Aceh No. 171.2/636/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 yang kemudian diresmikan dengan prosesi pengucapan sumpah/janji di depan Ketua Pengadilan Negeri Singkil pada 19 Agustus 2014.

Panitia khusus (Pansus) merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tidak tetap.

Panitia Khusus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah

tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pansus dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRK berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah, hasil konsultasi Pimpinan DPRK dengan Alat Kelengkapan DPRK dan/atau memperhatikan rencana kerja tahunan DPRK. Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRK. Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi. Sedangkan pimpinan Panitia Khusus terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRK. Panitia Khusus dalam melaksanakan

tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRK. Masa kerja Panitia Khusus paling lama 1 kali masa persidangan dan dapat dibentuk kembali untuk 1 kali penugasan yang sama. Penggantian Anggota Panitia Khusus dilakukan atas usulan Fraksi kepada Pimpinan DPRK, ditetapkan dengan Keputusan DPRK dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Kutipan favorit etur sit acipsa perum enim quis plit, si rehenis et�

Sekretariat DPRK Subulussalam

36

H.M. LUTHAN Anggota

Nama Lengkap H.M. Luthan Tempat, Tanggal Lahir:

Jenis Kelamin: Laki-laki Agama Islam Dicalonkan oleh Partai Aceh Daerah Pemilihan

Nomor Urut DCT Perolehan Suara Sah BPP

37

Sekretariat DPRK Subulussalam

D

ari hasil Pemilu 2014, telah terpilih 20 wakil rakyat dari 8 (delapan) partai politik yang berhak duduk di lembaga DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 dengan komposisi tertingga diraih oleh Partai Aceh (PA) yang meraih 3 kursi dengan perolehan ‌‌ persen suara pemilih.

Sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga masing-masing meraih 3 kursi diantara partai-partai tersebut hanya berbeda jumlah suara pemilih. Disusul Partai Demokrat (PD) 2 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 kursi, Partai Keadilan Persatuan Indonesaia (PKPI) 1 kursi, dan Partai Bulan Bintang (PBB) 1 kursi.

Keanggotaan DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 ditetapkan melalui SK Gubernur Aceh No. 171.2/636/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 yang kemudian diresmikan dengan prosesi pengucapan sumpah/janji di depan Ketua Pengadilan Negeri Singkil pada 19 Agustus 2014.

Panitia khusus (Pansus) merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tidak tetap.

Panitia Khusus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah

tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pansus dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRK berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah, hasil konsultasi Pimpinan DPRK dengan Alat Kelengkapan DPRK dan/atau memperhatikan rencana kerja tahunan DPRK. Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRK. Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi. Sedangkan pimpinan Panitia Khusus terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRK. Panitia Khusus dalam melaksanakan

tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRK. Masa kerja Panitia Khusus paling lama 1 kali masa persidangan dan dapat dibentuk kembali untuk 1 kali penugasan yang sama. Penggantian Anggota Panitia Khusus dilakukan atas usulan Fraksi kepada Pimpinan DPRK, ditetapkan dengan Keputusan DPRK dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Kutipan favorit etur sit acipsa perum enim quis plit, si rehenis et�

Sekretariat DPRK Subulussalam

38

HEPPI Anggota

Nama Lengkap Heppi Tempat, Tanggal Lahir:

Jenis Kelamin: Laki-laki Agama Islam Dicalonkan oleh Partai Hanura Daerah Pemilihan

Nomor Urut DCT Perolehan Suara Sah BPP

39

Sekretariat DPRK Subulussalam

D

ari hasil Pemilu 2014, telah terpilih 20 wakil rakyat dari 8 (delapan) partai politik yang berhak duduk di lembaga DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 dengan komposisi tertingga diraih oleh Partai Aceh (PA) yang meraih 3 kursi dengan perolehan ‌‌ persen suara pemilih.

Sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga masing-masing meraih 3 kursi diantara partai-partai tersebut hanya berbeda jumlah suara pemilih. Disusul Partai Demokrat (PD) 2 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 kursi, Partai Keadilan Persatuan Indonesaia (PKPI) 1 kursi, dan Partai Bulan Bintang (PBB) 1 kursi.

Keanggotaan DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 ditetapkan melalui SK Gubernur Aceh No. 171.2/636/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 yang kemudian diresmikan dengan prosesi pengucapan sumpah/janji di depan Ketua Pengadilan Negeri Singkil pada 19 Agustus 2014.

Panitia khusus (Pansus) merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tidak tetap.

Panitia Khusus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah

tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pansus dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRK berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah, hasil konsultasi Pimpinan DPRK dengan Alat Kelengkapan DPRK dan/atau memperhatikan rencana kerja tahunan DPRK. Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRK. Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi. Sedangkan pimpinan Panitia Khusus terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRK. Panitia Khusus dalam melaksanakan

tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRK. Masa kerja Panitia Khusus paling lama 1 kali masa persidangan dan dapat dibentuk kembali untuk 1 kali penugasan yang sama. Penggantian Anggota Panitia Khusus dilakukan atas usulan Fraksi kepada Pimpinan DPRK, ditetapkan dengan Keputusan DPRK dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Kutipan favorit etur sit acipsa perum enim quis plit, si rehenis et�

Sekretariat DPRK Subulussalam

40

HEPPI SINAGA Anggota

Nama Lengkap Heppi Sinaga Tempat, Tanggal Lahir:

Jenis Kelamin: Laki-laki Agama Islam Dicalonkan oleh PAN Daerah Pemilihan

Nomor Urut DCT Perolehan Suara Sah BPP

41

Sekretariat DPRK Subulussalam

D

ari hasil Pemilu 2014, telah terpilih 20 wakil rakyat dari 8 (delapan) partai politik yang berhak duduk di lembaga DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 dengan komposisi tertingga diraih oleh Partai Aceh (PA) yang meraih 3 kursi dengan perolehan ‌‌ persen suara pemilih.

Sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga masing-masing meraih 3 kursi diantara partai-partai tersebut hanya berbeda jumlah suara pemilih. Disusul Partai Demokrat (PD) 2 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 kursi, Partai Keadilan Persatuan Indonesaia (PKPI) 1 kursi, dan Partai Bulan Bintang (PBB) 1 kursi.

Keanggotaan DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 ditetapkan melalui SK Gubernur Aceh No. 171.2/636/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 yang kemudian diresmikan dengan prosesi pengucapan sumpah/janji di depan Ketua Pengadilan Negeri Singkil pada 19 Agustus 2014.

Panitia khusus (Pansus) merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tidak tetap.

Panitia Khusus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah

tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pansus dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRK berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah, hasil konsultasi Pimpinan DPRK dengan Alat Kelengkapan DPRK dan/atau memperhatikan rencana kerja tahunan DPRK. Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRK. Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi. Sedangkan pimpinan Panitia Khusus terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRK. Panitia Khusus dalam melaksanakan

tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRK. Masa kerja Panitia Khusus paling lama 1 kali masa persidangan dan dapat dibentuk kembali untuk 1 kali penugasan yang sama. Penggantian Anggota Panitia Khusus dilakukan atas usulan Fraksi kepada Pimpinan DPRK, ditetapkan dengan Keputusan DPRK dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Kutipan favorit etur sit acipsa perum enim quis plit, si rehenis et�

Sekretariat DPRK Subulussalam

42

JAMASA CIBRO Anggota

Nama Lengkap Jamasa Cibro Tempat, Tanggal Lahir:

Jenis Kelamin: Laki-laki Agama Islam Dicalonkan oleh PKPI Daerah Pemilihan

Nomor Urut DCT Perolehan Suara Sah BPP

43

Sekretariat DPRK Subulussalam

D

ari hasil Pemilu 2014, telah terpilih 20 wakil rakyat dari 8 (delapan) partai politik yang berhak duduk di lembaga DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 dengan komposisi tertingga diraih oleh Partai Aceh (PA) yang meraih 3 kursi dengan perolehan ‌‌ persen suara pemilih.

Sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga masing-masing meraih 3 kursi diantara partai-partai tersebut hanya berbeda jumlah suara pemilih. Disusul Partai Demokrat (PD) 2 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 kursi, Partai Keadilan Persatuan Indonesaia (PKPI) 1 kursi, dan Partai Bulan Bintang (PBB) 1 kursi.

Keanggotaan DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 ditetapkan melalui SK Gubernur Aceh No. 171.2/636/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 yang kemudian diresmikan dengan prosesi pengucapan sumpah/janji di depan Ketua Pengadilan Negeri Singkil pada 19 Agustus 2014.

Panitia khusus (Pansus) merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tidak tetap.

Panitia Khusus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah

tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pansus dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRK berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah, hasil konsultasi Pimpinan DPRK dengan Alat Kelengkapan DPRK dan/atau memperhatikan rencana kerja tahunan DPRK. Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRK. Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi. Sedangkan pimpinan Panitia Khusus terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRK. Panitia Khusus dalam melaksanakan

tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRK. Masa kerja Panitia Khusus paling lama 1 kali masa persidangan dan dapat dibentuk kembali untuk 1 kali penugasan yang sama. Penggantian Anggota Panitia Khusus dilakukan atas usulan Fraksi kepada Pimpinan DPRK, ditetapkan dengan Keputusan DPRK dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Kutipan favorit etur sit acipsa perum enim quis plit, si rehenis et�

Sekretariat DPRK Subulussalam

44

JUMADIN Anggota

Nama Lengkap Jumadin Tempat, Tanggal Lahir:

Jenis Kelamin: Laki-laki Agama Islam Dicalonkan oleh Partai Hanura Daerah Pemilihan

Nomor Urut DCT Perolehan Suara Sah BPP

45

Sekretariat DPRK Subulussalam

D

ari hasil Pemilu 2014, telah terpilih 20 wakil rakyat dari 8 (delapan) partai politik yang berhak duduk di lembaga DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 dengan komposisi tertingga diraih oleh Partai Aceh (PA) yang meraih 3 kursi dengan perolehan ‌‌ persen suara pemilih.

Sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga masing-masing meraih 3 kursi diantara partai-partai tersebut hanya berbeda jumlah suara pemilih. Disusul Partai Demokrat (PD) 2 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 kursi, Partai Keadilan Persatuan Indonesaia (PKPI) 1 kursi, dan Partai Bulan Bintang (PBB) 1 kursi.

Keanggotaan DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 ditetapkan melalui SK Gubernur Aceh No. 171.2/636/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 yang kemudian diresmikan dengan prosesi pengucapan sumpah/janji di depan Ketua Pengadilan Negeri Singkil pada 19 Agustus 2014.

Panitia khusus (Pansus) merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tidak tetap.

Panitia Khusus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah

tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pansus dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRK berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah, hasil konsultasi Pimpinan DPRK dengan Alat Kelengkapan DPRK dan/atau memperhatikan rencana kerja tahunan DPRK. Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRK. Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi. Sedangkan pimpinan Panitia Khusus terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRK. Panitia Khusus dalam melaksanakan

tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRK. Masa kerja Panitia Khusus paling lama 1 kali masa persidangan dan dapat dibentuk kembali untuk 1 kali penugasan yang sama. Penggantian Anggota Panitia Khusus dilakukan atas usulan Fraksi kepada Pimpinan DPRK, ditetapkan dengan Keputusan DPRK dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Kutipan favorit etur sit acipsa perum enim quis plit, si rehenis et�

Sekretariat DPRK Subulussalam

46

NASIR, SE Anggota

Nama Lengkap Nasir, SE Tempat, Tanggal Lahir:

Jenis Kelamin: Laki-laki Agama Islam Dicalonkan oleh Partai Demokrat Daerah Pemilihan

Nomor Urut DCT Perolehan Suara Sah BPP

47

Sekretariat DPRK Subulussalam

D

ari hasil Pemilu 2014, telah terpilih 20 wakil rakyat dari 8 (delapan) partai politik yang berhak duduk di lembaga DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 dengan komposisi tertingga diraih oleh Partai Aceh (PA) yang meraih 3 kursi dengan perolehan ‌‌ persen suara pemilih.

Sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga masing-masing meraih 3 kursi diantara partai-partai tersebut hanya berbeda jumlah suara pemilih. Disusul Partai Demokrat (PD) 2 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 kursi, Partai Keadilan Persatuan Indonesaia (PKPI) 1 kursi, dan Partai Bulan Bintang (PBB) 1 kursi.

Keanggotaan DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 ditetapkan melalui SK Gubernur Aceh No. 171.2/636/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 yang kemudian diresmikan dengan prosesi pengucapan sumpah/janji di depan Ketua Pengadilan Negeri Singkil pada 19 Agustus 2014.

Panitia khusus (Pansus) merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tidak tetap.

Panitia Khusus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah

tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pansus dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRK berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah, hasil konsultasi Pimpinan DPRK dengan Alat Kelengkapan DPRK dan/atau memperhatikan rencana kerja tahunan DPRK. Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRK. Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi. Sedangkan pimpinan Panitia Khusus terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRK. Panitia Khusus dalam melaksanakan

tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRK. Masa kerja Panitia Khusus paling lama 1 kali masa persidangan dan dapat dibentuk kembali untuk 1 kali penugasan yang sama. Penggantian Anggota Panitia Khusus dilakukan atas usulan Fraksi kepada Pimpinan DPRK, ditetapkan dengan Keputusan DPRK dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Kutipan favorit etur sit acipsa perum enim quis plit, si rehenis et�

Sekretariat DPRK Subulussalam

48

RASUMIN Anggota

Nama Lengkap Rasumin Tempat, Tanggal Lahir:

Jenis Kelamin: Laki-laki Agama Islam Dicalonkan oleh PAN Daerah Pemilihan

Nomor Urut DCT Perolehan Suara Sah BPP

49

Sekretariat DPRK Subulussalam

D

ari hasil Pemilu 2014, telah terpilih 20 wakil rakyat dari 8 (delapan) partai politik yang berhak duduk di lembaga DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 dengan komposisi tertingga diraih oleh Partai Aceh (PA) yang meraih 3 kursi dengan perolehan ‌‌ persen suara pemilih.

Sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga masing-masing meraih 3 kursi diantara partai-partai tersebut hanya berbeda jumlah suara pemilih. Disusul Partai Demokrat (PD) 2 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 kursi, Partai Keadilan Persatuan Indonesaia (PKPI) 1 kursi, dan Partai Bulan Bintang (PBB) 1 kursi.

Keanggotaan DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 ditetapkan melalui SK Gubernur Aceh No. 171.2/636/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 yang kemudian diresmikan dengan prosesi pengucapan sumpah/janji di depan Ketua Pengadilan Negeri Singkil pada 19 Agustus 2014.

Panitia khusus (Pansus) merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tidak tetap.

Panitia Khusus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah

tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pansus dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRK berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah, hasil konsultasi Pimpinan DPRK dengan Alat Kelengkapan DPRK dan/atau memperhatikan rencana kerja tahunan DPRK. Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRK. Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi. Sedangkan pimpinan Panitia Khusus terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRK. Panitia Khusus dalam melaksanakan

tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRK. Masa kerja Panitia Khusus paling lama 1 kali masa persidangan dan dapat dibentuk kembali untuk 1 kali penugasan yang sama. Penggantian Anggota Panitia Khusus dilakukan atas usulan Fraksi kepada Pimpinan DPRK, ditetapkan dengan Keputusan DPRK dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Kutipan favorit etur sit acipsa perum enim quis plit, si rehenis et�

Sekretariat DPRK Subulussalam

50

RISMANTO BANCIN, S.PdI Anggota

Nama Lengkap Rismanto Bancin, S.Pdi Tempat, Tanggal Lahir:

Jenis Kelamin: Laki-laki Agama Islam Dicalonkan oleh PKB Daerah Pemilihan

Nomor Urut DCT Perolehan Suara Sah BPP

51

Sekretariat DPRK Subulussalam

D

ari hasil Pemilu 2014, telah terpilih 20 wakil rakyat dari 8 (delapan) partai politik yang berhak duduk di lembaga DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 dengan komposisi tertingga diraih oleh Partai Aceh (PA) yang meraih 3 kursi dengan perolehan ‌‌ persen suara pemilih.

Sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga masing-masing meraih 3 kursi diantara partai-partai tersebut hanya berbeda jumlah suara pemilih. Disusul Partai Demokrat (PD) 2 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 kursi, Partai Keadilan Persatuan Indonesaia (PKPI) 1 kursi, dan Partai Bulan Bintang (PBB) 1 kursi.

Keanggotaan DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 ditetapkan melalui SK Gubernur Aceh No. 171.2/636/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 yang kemudian diresmikan dengan prosesi pengucapan sumpah/janji di depan Ketua Pengadilan Negeri Singkil pada 19 Agustus 2014.

Panitia khusus (Pansus) merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tidak tetap.

Panitia Khusus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah

tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pansus dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRK berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah, hasil konsultasi Pimpinan DPRK dengan Alat Kelengkapan DPRK dan/atau memperhatikan rencana kerja tahunan DPRK. Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRK. Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi. Sedangkan pimpinan Panitia Khusus terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRK. Panitia Khusus dalam melaksanakan

tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRK. Masa kerja Panitia Khusus paling lama 1 kali masa persidangan dan dapat dibentuk kembali untuk 1 kali penugasan yang sama. Penggantian Anggota Panitia Khusus dilakukan atas usulan Fraksi kepada Pimpinan DPRK, ditetapkan dengan Keputusan DPRK dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Kutipan favorit etur sit acipsa perum enim quis plit, si rehenis et�

Sekretariat DPRK Subulussalam

52

SALEHATI Anggota

Nama Lengkap Salehati Tempat, Tanggal Lahir:

Jenis Kelamin: Perempuan Agama Islam Dicalonkan oleh Partai Aceh Daerah Pemilihan

Nomor Urut DCT Perolehan Suara Sah BPP

53

Sekretariat DPRK Subulussalam

D

ari hasil Pemilu 2014, telah terpilih 20 wakil rakyat dari 8 (delapan) partai politik yang berhak duduk di lembaga DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 dengan komposisi tertingga diraih oleh Partai Aceh (PA) yang meraih 3 kursi dengan perolehan ‌‌ persen suara pemilih.

Sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga masing-masing meraih 3 kursi diantara partai-partai tersebut hanya berbeda jumlah suara pemilih. Disusul Partai Demokrat (PD) 2 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 kursi, Partai Keadilan Persatuan Indonesaia (PKPI) 1 kursi, dan Partai Bulan Bintang (PBB) 1 kursi.

Keanggotaan DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 ditetapkan melalui SK Gubernur Aceh No. 171.2/636/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 yang kemudian diresmikan dengan prosesi pengucapan sumpah/janji di depan Ketua Pengadilan Negeri Singkil pada 19 Agustus 2014.

Panitia khusus (Pansus) merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tidak tetap.

Panitia Khusus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah

tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pansus dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRK berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah, hasil konsultasi Pimpinan DPRK dengan Alat Kelengkapan DPRK dan/atau memperhatikan rencana kerja tahunan DPRK. Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRK. Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi. Sedangkan pimpinan Panitia Khusus terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRK. Panitia Khusus dalam melaksanakan

tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRK. Masa kerja Panitia Khusus paling lama 1 kali masa persidangan dan dapat dibentuk kembali untuk 1 kali penugasan yang sama. Penggantian Anggota Panitia Khusus dilakukan atas usulan Fraksi kepada Pimpinan DPRK, ditetapkan dengan Keputusan DPRK dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Kutipan favorit etur sit acipsa perum enim quis plit, si rehenis et�

Sekretariat DPRK Subulussalam

54

SUKARIANI Anggota

Nama Lengkap Sukariani Tempat, Tanggal Lahir:

Jenis Kelamin: Perempuan Agama Islam Dicalonkan oleh Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan

Nomor Urut DCT Perolehan Suara Sah BPP

55

Sekretariat DPRK Subulussalam

D

ari hasil Pemilu 2014, telah terpilih 20 wakil rakyat dari 8 (delapan) partai politik yang berhak duduk di lembaga DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 dengan komposisi tertingga diraih oleh Partai Aceh (PA) yang meraih 3 kursi dengan perolehan ‌‌ persen suara pemilih.

Sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga masing-masing meraih 3 kursi diantara partai-partai tersebut hanya berbeda jumlah suara pemilih. Disusul Partai Demokrat (PD) 2 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 kursi, Partai Keadilan Persatuan Indonesaia (PKPI) 1 kursi, dan Partai Bulan Bintang (PBB) 1 kursi.

Keanggotaan DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 ditetapkan melalui SK Gubernur Aceh No. 171.2/636/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 yang kemudian diresmikan dengan prosesi pengucapan sumpah/janji di depan Ketua Pengadilan Negeri Singkil pada 19 Agustus 2014.

Panitia khusus (Pansus) merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tidak tetap.

Panitia Khusus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah

tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pansus dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRK berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah, hasil konsultasi Pimpinan DPRK dengan Alat Kelengkapan DPRK dan/atau memperhatikan rencana kerja tahunan DPRK. Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRK. Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi. Sedangkan pimpinan Panitia Khusus terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRK. Panitia Khusus dalam melaksanakan

tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRK. Masa kerja Panitia Khusus paling lama 1 kali masa persidangan dan dapat dibentuk kembali untuk 1 kali penugasan yang sama. Penggantian Anggota Panitia Khusus dilakukan atas usulan Fraksi kepada Pimpinan DPRK, ditetapkan dengan Keputusan DPRK dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Kutipan favorit etur sit acipsa perum enim quis plit, si rehenis et�

Sekretariat DPRK Subulussalam

56

SYAHRIZAL PUTRA CHANIAGO, SH Anggota

Nama Lengkap Syahrizal Putra Chaniago, SH Tempat, Tanggal Lahir:

Jenis Kelamin: Laki-laki Agama Islam Dicalonkan oleh PAN Daerah Pemilihan

Nomor Urut DCT Perolehan Suara Sah BPP

57

Sekretariat DPRK Subulussalam

D

ari hasil Pemilu 2014, telah terpilih 20 wakil rakyat dari 8 (delapan) partai politik yang berhak duduk di lembaga DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 dengan komposisi tertingga diraih oleh Partai Aceh (PA) yang meraih 3 kursi dengan perolehan ‌‌ persen suara pemilih.

Sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga masing-masing meraih 3 kursi diantara partai-partai tersebut hanya berbeda jumlah suara pemilih. Disusul Partai Demokrat (PD) 2 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 kursi, Partai Keadilan Persatuan Indonesaia (PKPI) 1 kursi, dan Partai Bulan Bintang (PBB) 1 kursi.

Keanggotaan DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 ditetapkan melalui SK Gubernur Aceh No. 171.2/636/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 yang kemudian diresmikan dengan prosesi pengucapan sumpah/janji di depan Ketua Pengadilan Negeri Singkil pada 19 Agustus 2014.

Panitia khusus (Pansus) merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tidak tetap.

Panitia Khusus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah

tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pansus dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRK berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah, hasil konsultasi Pimpinan DPRK dengan Alat Kelengkapan DPRK dan/atau memperhatikan rencana kerja tahunan DPRK. Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRK. Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi. Sedangkan pimpinan Panitia Khusus terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRK. Panitia Khusus dalam melaksanakan

tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRK. Masa kerja Panitia Khusus paling lama 1 kali masa persidangan dan dapat dibentuk kembali untuk 1 kali penugasan yang sama. Penggantian Anggota Panitia Khusus dilakukan atas usulan Fraksi kepada Pimpinan DPRK, ditetapkan dengan Keputusan DPRK dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Kutipan favorit etur sit acipsa perum enim quis plit, si rehenis et�

Sekretariat DPRK Subulussalam

58

USMAN KAHAR Anggota

Nama Lengkap Usman Kahar Tempat, Tanggal Lahir:

Jenis Kelamin: Laki-laki Agama Islam Dicalonkan oleh Partai Golkar Daerah Pemilihan

Nomor Urut DCT Perolehan Suara Sah BPP

59

Sekretariat DPRK Subulussalam

D

ari hasil Pemilu 2014, telah terpilih 20 wakil rakyat dari 8 (delapan) partai politik yang berhak duduk di lembaga DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 dengan komposisi tertingga diraih oleh Partai Aceh (PA) yang meraih 3 kursi dengan perolehan ‌‌ persen suara pemilih.

Sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga masing-masing meraih 3 kursi diantara partai-partai tersebut hanya berbeda jumlah suara pemilih. Disusul Partai Demokrat (PD) 2 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 kursi, Partai Keadilan Persatuan Indonesaia (PKPI) 1 kursi, dan Partai Bulan Bintang (PBB) 1 kursi.

Keanggotaan DPRK Kota Subulussalam periode 2014-2019 ditetapkan melalui SK Gubernur Aceh No. 171.2/636/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 yang kemudian diresmikan dengan prosesi pengucapan sumpah/janji di depan Ketua Pengadilan Negeri Singkil pada 19 Agustus 2014.

Panitia khusus (Pansus) merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tidak tetap.

Panitia Khusus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah

tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pansus dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRK berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah, hasil konsultasi Pimpinan DPRK dengan Alat Kelengkapan DPRK dan/atau memperhatikan rencana kerja tahunan DPRK. Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRK. Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi. Sedangkan pimpinan Panitia Khusus terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRK. Panitia Khusus dalam melaksanakan

tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRK. Masa kerja Panitia Khusus paling lama 1 kali masa persidangan dan dapat dibentuk kembali untuk 1 kali penugasan yang sama. Penggantian Anggota Panitia Khusus dilakukan atas usulan Fraksi kepada Pimpinan DPRK, ditetapkan dengan Keputusan DPRK dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Kutipan favorit etur sit acipsa perum enim quis plit, si rehenis et�

Sekretariat DPRK Subulussalam

60