1 minute read

Sasar Masyarakat Rentan Miskin dan Persiapan Pencairan DBHCHT

Tulungagung, Memorandum

Advertisement

Bertempat di Gedung Pascasarjana UIN Satu Tulungagung, 330 operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dari seluruh desa/kelurahan se Kabupaten Tulungagung mengikuti bimtek yang diadakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, Jumat (9/6).

Selain para operator desa/ kelurahan, juga ada tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), Koorcam dan Koorlap PKH se Kabupaten Tulungagung yang mengikuti Bimtek Operasi SIKS-NG itu.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Wahiyd Masrur mengatakan, narasumber dalam kegiatan ini ada dari Dinas Sosial, Bappeda, dan BPJS Kesehatan Tulungagung. “Hari ini ada dari Bappeda, Dinsos dan BPJS Kesehatan. Harapannya bisa saling melengkapi dan mengklopkan data-data yang ada, sehingga bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya. Wahiyd menjelaskan, kegiatan ini dilakukan untuk memberikan bimbingan teknis kepada operator di seluruh desa/kelurahan se Kabupaten Tulungagung, sehingga kinerja mereka dalam menjaring calon penerima bansos, terutama untuk menjaring warga rentan miskin di Kota Marmer bisa lebih maksimal.

Wahiyd menambahkan, selain menyasar warga rentan miskin ekstrem, pihaknya juga berharap peningkatan kapasitas operator ini bisa melakukan verifikasi dan validasi dengan baik untuk calon penerima bansos Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

“Tepat sasaran dan meminimalkan eror dalam penyaluran. Apalagi sebentar lagi kita akan mencairkan bansos DBHCHT juga tahun ini. Jadi kita perlu sekali verval yang tepat sasaran,” jelas dia.

Wahiyd mengungkapkan, selama ini capaian penyaluran bansos bagi warga masyarakat rentan miskin ekstrem di Kabupaten Tulungagung bisa lebih dimaksimalkan. Sebab sesuai dengan data yang dimilikinya, pihaknya ditargetkan bisa menjaring 840 warga rentan miskin ekstrim di Kabupaten Tulungagung, namun saat ini baru 591 yang terjaring.

“Masih ada 200 lebih yang belum tersalurkan. Jangan sampai dengan tidak tersalurkan ini, nanti ada muncul persentase warga miskin ekstrem di kita. Padahal selama ini kan angkanya sudah 0,” terangnya. Wahiyd menyebut, selain memaksimalkan jumlah sasaran, bimtek ini juga dilakukan untuk memaksimalkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Sehingga, tidak ada warga yang pantas menerima, namun malah terlewatkan.

Pihaknya berharap, usai mendapatkan bimtek, para operator tingkat desa bisa memberikan data valid yang akan direkap oleh koordinator tingkat kecamatan, sehingga dapat diteruskan untuk ditetapkan sebagai penerima bansos. (fir/mad/yok)

This article is from: