Minim Lapangan Kerja

Magetan, Memorandum

Jumlah pengangguran di Kabupaten Magetan setiap tahun bukannya turun, tapi malah semakin naik. Minimnya lapangan kerja membuat warga Kabupaten Magetan kesulitan mencari nafkah.

Data Dinas Tenaga kerja (Disnaker) Kabupaten Magetan menyebut, tahun 2021 angka pengangguran 3,8 % (persen), sedangkan tahun 2022 sebesar 4,33 %. “Untuk pengangguran terbuka tahun 2022 sebesar 4,33 persen, itu naik dari tahun 2021 sebesar 4,8 persen,” kata Mitro Wibowo, Kepala Bidang (Kabid) Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Magetan, Jumat (9/6).

Dibeberkan Mitro Wibowo, minimnya lapangan kerja di Kabupaten Magetan yang mampu menyerap tenaga kerja memperparah jumlah pengangguran, pasalnya setiap ta- hun lahir lulusan sekolah yang mencapai ribuan orang. “Jumlah perusahaan yang ada di Magetan tidak bisa mencukupi jumlah pencari kerja lulusan baru,” ungkapnya. Akibat tidak jelasnya lapangan kerja di daerahnya sendiri, warga Kabupaten Magetan yang baru lulus sekolah jenjang atas (SMA/SMK/MA.red) memilih menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar negeri. “Tahun ini saja sekitar 250 warga Magetan yang memilih kerja ke luar negeri, terutama yang fresh graduate, paling banyak Taiwan, Malaysia dan Hongkong,” pungkas Mitro Wibowo. (sep/rik/yok)

Magetan, Memorandum

Maraknya kekerasan serta pelecehan yang dialami perempuan dan anak di Kabupaten Magetan dalam dua tahun terakhir menjadi keprihatian semua pihak. Bupati

Magetan Suprawoto meminta peran serta masyarakat untuk menghargai dan merangkul para korban kekerasan serta pelecehan dan bukan malah sebaliknya. “Kepada semua pihak untuk menghargai hak masa depan anak kemudian kita bimbing malahan bukan sebaliknya, Itu peran seluruh masyarakat sangat diperlukan,” kata Suprawoto, Jumat (9/6).

Bupati Magetan menilai, perbuatan tidak terpuji yang dilakukan pelaku akan menimbulkan trauma seumur hidup bagi korban. “Kita semua harus saling menjaga, apalagi yang dilecehkan anak perempuan, karena kalau itu terjadi itu akan menimbulkan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan Suwarno, memastikan akan meminta keterangan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani perempuan dan anak terkait peran serta mereka sela- ma ini. “Sudah pasti akan kita mintai keterangan dinas yang menangani melalui komisi yang membidangi terkait permasalahan perempuan dan anak ini,” ungkapnya. Selain itu, upaya-upaya pencegahan melalui sosialisasi ke sejumlah satuan pendidikan di Kabupaten Magetan sangat diperlukan untuk melindungi anak dari korban kekerasan. Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini berharap Kabupaten Magetan menjadi wilayah yang ramah anak. “Sebagai upaya pencegahan kasus kekerasan pada anak harus ada sosialisasi di satuan-satuan pendidikan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB PP dan PA) Kabupaten Magetan mencatat, periode Mei 2023 sudah ada 13 kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Kabupaten Magetan. Padahal, tahun 2022 lalu telah terjadi 58 kasus kekerasan yang dialami kelompok rentan tersebut. Terbaru, bocah perempuan berusia 9 tahun menjadi korban dugaan pencabulan oleh duda 56 tahun bernama Lamidi, warga Kelurahan Kraton, Kecamatan Maospati. Aksi bejat itu terbongkar setelah ibu korban melapor ke Polres Magetan karena anak gadisnya yang masih duduk di kelas 2 SD mengeluh sakit di bagian dadanya. (rik/yok)