Kambing Melonjak

Madiun, Memorandum

Penjualan hewan kurban di Kabupaten Madiun mulai mengalami peningkatan jelang tiga pekan Iduladha 2023. Salah seorang pedagang hewan kurban kambing di Desa Ngadirejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun mengaku tingkat penjualan meningkat 100 persen mendekati Hari Raya Iduladha.

“Jika biasanya hanya bisa menjual lima ekor kambing per hari, kini bisa mencapai 10 ekor lebih,” kata Sumiarto, Selasa (13/6).

Harga jual hewan kurban pun meroket. Jika biasanya, harga kambing dewasa mulai Rp 2,7 juta per ekor, kini bisa tembus hingga Rp 4,5 juta per ekor. “Diperkirakan ada kenaikan lagi. Apalagi nanti seminggu sebelum hari H Idul Adha,” terang Sumiarto. Sumiarto juga mengaku lebih memilih buka lapak sendiri daripada menjual hewan ternak di pasar hewan.

Sebab, selain lebih menguntungkan, waktu juga lebih efisien, pun pembeli bisa datang langsung ke lapak.

“Pembeli tidak perlu jauh-jauh ke pasar hewan. Kalaupun ada pembeli yang pesan sekarang, tapi dititipkan disini dan diambil waktu hari H juga bisa,” kata dia.

Untuk melakukan perawatan, dirinya rutin memberikan suntik vitamin dan pemantauan kesehatan langsung dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Madiun. Sehingga dipastikan kambing siap kurban yang dijual dalam kondisi sehat dan cukup umur.

“Selain membersihkan kandang, juga diberikan vitamin dan pantauan langsung dari dinas,” pungkas Sumiarto. (rap/dry/lis)

KAI

Madiun, Memorandum

Mulai Senin (12/6) lalu, syarat wajib mengenakan masker bagi pelaku perjalanan kereta api (KA) resmi dicabut. Baik di area stasiun maupun di dalam gerbong KA. Itu menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor 17/2023 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan KA.

Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 7 Madiun Supriyanto tak menampik adanya aturan baru tersebut. Pun juga diberlakukan di seluruh stasiun wilayah Daop 7. Sehingga, penumpang dapat beraktivitas normal tanpa mengenakan masker.

“Aturan sudah berlaku hari ini (kemarin, red). Tapi, kami mengimbau masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan tetap mengenakan masker. Itu untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain,” tuturnya.

Selain masker, lanjut Supriyanto, skrining vaksinasi juga sudah tidak disyaratkan bagi pelaku pejalanan

KA. Meski begitu, pihaknya menganjurkan calon penumpang untuk tetap membekali diri dengan vaksinasi sesuai kebutuhan.

Sebab, pihaknya menyadari Covid-19 belum sepenuhnya sirna. “Kami terus berkomitmen melakukan upaya preventif dalam pencegahan Covid-19,” ujarnya. Diketahui, kebijakan pencabutan skrining vaksinasi di moda transportasi KA sejatinya telah dicabut secara lisan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy saat meninjau Stasiun Madiun pertengahan April lalu. Hanya, surat yang memuat aturan atau syarat vaksinasi belum dicabut.

Menurut Muhadjir, rencana pencabutan aturan skrining status vaksinasi itu lantaran kini sudah tidak ada lagi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). “Sesuai kebijakan menkes (menteri kesehatan, red), PPKM sudah tidak berlaku,” sebutnya saat itu. (mas/lis)

Madiun, Memorandum

Cuaca panas mencapai 40 derajat celcius menyambut jemaah haji asal Kabupaten Madiun di Saudi Arabia. Sebagian jemaah haji terpaksa menjalani perawatan karena sakit.

“Akibat perubahan cuaca ekstrem. Mulai banyak yang batuk-batuk. Kebanyakan lansia,” terang Fiki Rohmah, salah satu jemaah haji asal Kabupaten Madiun saat dikonfirmasi, Selasa (13/6). Selain batuk, lanjut dia, suhu panas di Saudi

Arabia membuat beberapa jemaah mengalami kaki melepuh. Itu disebabkan saat beribadah di Masjidil Haram kehilangan alas kaki. Karena tak sabar menunggu petugas kesehatan membawakan alas kaki pengganti, mereka nekat kembali ke hotel tanpa alas kaki alias nyeker “Banyak jemaah yang tidak sabar menunggu tim medis membawa alas kaki cadangan. Akhirnya nekat nyeker dan kakinya melepuh,” jelasnya.

Pemkab Ngawi Siapkan Asuransi untuk Petani Gagal Panen

Ngawi, Memorandum Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Ngawi siap memberikan bantuan bagi petani padi di Desa Beran yang mengalami gagal panen akibat hama dan cuaca.

“Untuk mengantisipasi nantinya akan diberikan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk lahan seluas 500 hektare pertanian tahun ini,” kata Kepala DKPP Ngawi Supardi, Selasa

(13/6). Dikatakan, petani di daerah setempat sampai saat ini sudah tiga kali musim mengalami gagal panen. Akibat hama, kelebihan air dan sebagainya. “Jumlah luasan lahan persawahan yang saat ini mengalami penurunan produksi ada sekitar 200 hektare,” jelasnya.

“Yang jelas untuk di daerah tersebut sudah kita anggarkan melalui AUTP untuk 50 hektare area persawahan,” tegasnya. (aa/lis)

Jemaah haji termuda dari Kabupaten Madiun itu juga menuturkan, banyaknya jemaah yang mengalami gangguan pada saluran pernapasan membuat tim kesehatan lebih masif melakukan pengecekan kesehatan. Petugas juga memberikan obat-obatan dan vitamin untuk menambah daya tahan tubuh para jemaah.

“Kalau obat-obatan dan vitamin ada, itu cukup efektif. Agar yang sehat tidak mudah tertular,” pungkas Fiki. (rap/dry/lis)

Pilkada 2024, Pemkab Ngawi Anggarkan Rp 50 M

Ngawi, Memorandum

Guna mendukung kelancaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Ngawi, pemkab telah menyediakan anggaran dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebesar Rp 50 miliar. Hal itu disampaikan Ketua KPU Ngawi

Prima Aequina Sulistyanti. “Pemkab Ngawi mengagarkan Rp 50 miliar untuk Pilkada tahun 2024,” kata Prima Aequina Sulistyanti, Selasa (13/6/2023).

Prima menjelaskan, nantinya KPU Ngawi juga akan mendapatkan sharing anggaran Pilkada dari Pemprov Jatim melalui KPU Provinsi Jawa Timur. Di mana ada sekitar Rp 9 miliar dari anggaran sharing tersebut. Total untuk Pilkada nanti sekitar Rp 59 miliar dari hibah Pemkab Ngawi dan sharing dari Pemprov Jatim melalui KPU Jatim.

“Tahap pencairan akan dilakukan dua kali, yakni 40 persen akhir tahun nanti dan 60 persen tahun depan,” ujarnya.

Mengenai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) direncanakan pada awal November nanti. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 41 tahun 2022, pencairan 40 persen dilakukan maksimal setelah dua minggu penandatanganan NPHD.

“Rencananya nanti pada akhir Oktober atau awal November nanti NPHD sudah ditandatangani,” pungkasnya. (aa/lis)