24 Oktober 2017, Press Conference/Media Gathering Jaringan Buruh Migran bertempat di @bumbudesa.id Jl. cikini raya No.72 Jakarta Pusat. Sikap Jaringan Buruh Migran "Menjelang Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Perkerja Migran Indonesia"
JBM memandang terdapat perubahan signifikan terhadap UU PPMI : 1) pengurangan peran PPTKIS dalam pendidikan; 2) sanksi tidak hanya untuk korporasi tetapi juga untuk pejabat; 3) pasal mengenai konflik of interest (pejabat yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tindakan penempatan dan perlindungan dilarang merangkap sebagai komisaris/pengurus perusahaan penempatan); 4) aturan turunan dibatasi dua tahun harus selesai, sebelumnya ada amanat undang undang yang tidak dilaksanakan; 5) dimasukkannya Konvensi PBB 1990 dalam konsideran UUPPMI, 5) peran daerah diperkuat dalam UU PPMI dan masih banyak lagi
Namun, masih banyak kelemahan diantaranya 1) PRT migran belum bisa menjadi pekerja mandiri, masih harus melalui PJTKI; 2) perjanjian kerja bel