JARRAK POS Surat Kabar
INFO BERLANGGANAN SMS 0888 1782 668 TERBIT 24 HALAMAN
E-mail : jarrakpos@yahoo.co.id Telepon : Redaksi 021 - 45777756 Iklan 021 - 31930125 Sirkulasi 021 - 230 3944
Penerbit PT. Jarrak Bahtera Media - Edisi Ke X MINGGU Ke-I, FEBRUARI 2012
Kontestan Pilkada Aceh Dijaga Bodyguard Polda
Bersama Membangun Bangsa
Rp. 3,500.Diluar Ongkos Kirim
Kepemimpnan Gubernur Bali
“Patut Ditiru” Unggul Dalam Terobosan Zaini Abdullah (kanan) dan Muzakkir Manaf
Jakarta, Kepolisian Daerah Aceh memberikan pengamanan khusus kepada para calon kontestan pemilihan kepala daerah 2012. Beberapa petugas polisi akan menjadi “bodyguard” calon-calon gubernur, wali kota, dan bupati itu mulai pekan depan. “Kami akan memberikan pengamanan yang bersifat melekat langsung kepada seluruh bakal calon peserta pilkada,” ujar Kepala Divisi Humas Polda Aceh Komisaris Besar Gustav Leo ketika dihubungi Tim, Senin, 23 Januari 2012. Secara umum, lanjut Gustav, pengamanan pilkada dibagi menjadi tiga tahapan, pertama pengamanan terhadap bakal calon, pengamanan selama masa kampanye, dan pengamanan selama masa Pilkada berlangsung. Dalam pelaksanaan pengamanan tersebut Polda Aceh juga telah melakukan koordinasi dan sinergi dengan beberapa instansi besangkutan. Sebanyak 8.976 personel kepolisian dari Polda Aceh akan dikerahkan untuk pengamanan pilkada dibantu dengan 1.704 personel TNI dan 780 pasukan pendukung dari Markas Besar Kepolisian RI. Personel kepolisian tersebut akan mengamankan 9.768 tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Aceh. Pengamanan di tiap TPS sendiri bergantung dari kondisi TPS masing-masing. Dalam satu TPS bisa dijaga oleh dua personel kepolisian dan dua petugas perlindungan masyarakat atau di dua TPS dapat juga dijaga satu personel dan dua petugas linmas. Tidak menutup kemungkinan juga jika dalam satu TPS dijaga satu personel kepolisian. Situasi Aceh pascaputusan sela Mahkamah Konstitusi dilaporkan aman dan terkendali. Polda Aceh tidak menemukan adanya indikasi teror tertentu yang dapat mengganggu ketenangan warga. Pendaftaran bakal calon kepala daerah Aceh dibuka kembali setelah ada putusan sela Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Menteri Dalam Negeri yang meminta dibukanya kembali pendaftaran calon peserta pilkada. Periode pendaftaran calon kepala daerah Aceh diperpanjang selama tujuh hari setelah putusan sela ditetapkan. MK sendiri mengeluarkan putusan sela 17 Januari 2012, sehingga periode pendaftaran akan berlangsung sampai 24 Januari 2012. MK sudah dua kali mengeluarkan putusan sela terkait dengan pilkada Aceh. Pada 2 November 2011 MK mengeluarkan putusan sela, meminta Komisi Independen Pemilihan membuka kembali masa pendaftaran calon kepala daerah Aceh. Putusan tersebut dikeluarkan setelah adanya gugatan atas tahapan pilkada Aceh oleh dua warga, TA Khaled dan Fadlullah. Saat itu Partai Aceh menolak mendaftarkan wakilnya bersaing dalam pemilihan gubernur dan bupati. (AW.T)
JARRAK POS
Haloo
Layanan berlangganan
021 - 45 7777 56
redaksijarrak@yahoo.co.id
Jangan Jadikan LSM Alat Menggertak
3
“Oknum Pejabat Bungkam”
11
ESEMKA VS MOKO
17
Tiga Program Utama Pemerintah di Tahun 2012 "Tahun 2012 adalah tahun kinerja," tegas Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto. Jakarta, Pemberantasan korupsi, percepatan pembangunan, dan keterbukaan pemerintah menjadi program utama pemerintah di tahun 2012 ini. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto. “Program pemberantasan korupsi merupakan prioritas nasional nomor satu dari 11 prioritas nasional,” kata Kuntoro dalam pertemuan seluruh jajaKuntoro Mangkusubroto ran sekretaris jenderal kementerian dan pejabat setingkatnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 24 Januari 2012. Pada kesempatan itu, Kuntoro menegaskan tahun 2012 adalah tahun bekerja untuk pemerintah. “Ini merupakan kelanjutan dari arahan Presiden bahwa tahun 2012 adalah tahun kinerja,” kata dia. Kuntoro menjelaskan, pemaparan program pemerintah tahun ini di hadapan sekjen sangat penting, karena para sekjen, sesmen (sekretaris menteri), dan sestama di seluruh kementerian dan lembaga negara dipandang sebagai eksekutor program kunci pemerintahan. “Presiden selalu mengingatkan bahwa berbagai macam program ditentukan oleh eksekusi di lapangan,” ujar Kuntoro. Terkait pemberantasan korupsi sebagai salah satu program utama pemerintah, Kuntoro menekankan pada pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 mengenai Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Sementara soal program percepatan pembangunan 2012, Kuntoro menjelaskan, pemerintah saat ini tengah merancang instruksi presiden terkait. “Diharapkan rancangan inpres ini selesai di akhir bulan ini,” kata dia. Kuntoro menerangkan, saat ini rancangan inpres sudah hampir selesai, tinggal menyusun sasaran program terkait per 3 bulannya sampai akhir tahun di Desember 2012. Terkait program keterbukaan pemerintah Indonesia, Kuntoro menyatakan hal itu merupakan inisiatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri. “Open government merupakan inisiatif Pak Presiden untuk bersama dengan Presiden Obama menjadi bagian dari kegiatan dunia,” kata dia. Rencananya, lanjut Kuntoro, mulai Desember 2012 mendatang, Presiden SBY akan menjadi ketua bersama dengan Perdana Menteri Inggris dalam memimpin Open Government Initiative and Partnership International. (adi)
Made Mangku Pastika Gubernur Bali
Bali, Beruntung masyarakat Bali memiliki gubernur yang sangat baik hati, cerdas dalam menelorkan ide-ide, terbuka dalam setiap persoalan dan selalu menyiapkan waktu untuk bertemu masyarakat. Tentu hal ini tidak dengan mudah didapati pada setiap pemimpin, karena sesungguhnya semua itu berpulang kembali kepada jati diri pemimpin itu sendiri. Ditambah lagi dengan pengalaman yang berpuluh tahun sebagai pejabat karir di kepolisian, mendorong sosok seorang Made Mangku Pastika paham betul didalam melayani masyarakat yang majemuk. Paham terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarak, dan paham akan kebutuhan yang mesti dirasakan oleh masyarakat. Sebagai gubernur Bali, Made
Mangku Pastika melakoni semua pekerjaan dengan kesungguhan hati, sehingga tindakan yang diambil selama ini pun menjadi terkonsentrasi sebagai bentuk tindakan yang terkonsentrasi misalnya : digarapnya masyarakat miskin secara serius agar terangkat derajat hidupnya, dihematnya anggaran perjalanan dinas bagi para pejabat, sehingga anggaran daerah benar-benar di konsentrasikan sebesarbesarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. Jujur kita akui, dibawah kepemimpinan Pak Mangku masyarakat Bali merasakan biaya pengobatan secara gratis baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit Pemerintah. Masyarakat Bali tidak perlu merasa takut bila tidak memiliki biaya sepeserpun ketika ada keluarga yang sakit
dan memerlukan rawat inap. Pak gubernur telah memikirkan keadaan yang sedemikian dengan memasang anggaran yang tidak sedikit melalui program “Jaminan Kesehatan Bali Mandara” (JKBM). Tidak hanya kesehatan masyarakat yang dipikirkan oleh Pak Gubernur, tetapi rumah tempat tinggal yang tidak layakpun turut dipikirkan. Tidak tanggung-tanggung di tahun 2011 lalu sebanyak 850 unit bedah rumah yang berhasil dirampungkan oleh pemerintah provinsi, dan kini di tahun 2012 pemerintah provinsi Bali memasang anggaran untuk 1000 unit bedah rumah. Walau demikian adanya, Pastika tetap ingin bergerak lebih cepat dalam rangka menolong masyarakat miskin.
Jangan karena kemiskinan, lalu mempercepat orang miskin tutup usia, karenanya Pastika mengajak semua pihak untuk turut serta ambil bagian dalam rangka menolong saudarasaudara kita yang hidup dibawah garis kemiskinan. Saya mengajak orang kaya di Bali untuk menyumbang minimal 1 (satu) unit bedah rumah. Demikian Pastika menandaskan. Tak puas sampai di sana, Pastika selanjutnya merancang program Simantri (Sistem Pertanian Terintegrasi). Dalam Simantri ini proses pertanian di laksanakan secara terpadu. Bantuan Simantri di kemas dalam bentuk paket, nilai yang dipasang dalam setiap paketnya sebesar Rp. 200 juta. Dari tahun 2009 hingga tahun 2011 telah diluncurkan program Simantri
sebanyak 100 paket. Program ini di kelola oleh Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Target yang ingin dicapai dalam Simantri adalah terjaganya sistem pertanian dengan baik, dan meningkatnya penghasilan para petani. Jadi dengan anggaran Rp. 200 juta/paket diharapkan para petani yang hidup dibawah garis kemiskinan dapat menolong dirinya sendiri dengan cara bekerja mengelola ternak dan pertaninan secara berkelompok yang di kemas dalam program Simantri. Tidak sampai disana perjuangan sang gubernur Bali, dalam rangka menunjang suksesnya pariwisata Bali, satu hal yang tidak luput dari perhatian gubernur adalah pencanangan program bersih Ke Hal. 3
Tingkatkan Daya Saing, Indonesia Harus Kembangkan Budaya Maritim Jakarta, Tujuh puluh lima persen wilayah Indonesia adalah lautan. Karena itu untuk meningkatkan daya saing, Indonesia harus mengembangkan budaya maritim. Demikian dikatakan Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam orasi budaya berjudul ‘Menyemai Kebhinekaan Indonesia’ di Jakarta, Sabtu (21/0/12). Seharusnya Indonesia menjadi negara berbudaya maritim yang berdaya saing. Sejak tahun 1984, hingga sekarang, menurutnya, Indonesia tidak bisa menciptakan ‘ocean policy’ pada negara lain. Padahal, jalur Indonesia ini sangat strategis. Apalagi, beberapa waktu yang lalu Australia akan merencanakan pembangunan pelabuhan yang akan melalui jalur transportasi laut melalui laut Indonesia, laut Arafura.Jalan ini dipilih Australia agar bisa mempercepat jalur menuju ke negara-negara pasifik. Ironisnya, Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih ironis lagi, Indonesia malah banyak menyewa kapal dari Singapura untuk transportasi antar provinsi. Padahal, ujar Sultan, Malaysia yang berbasis kontinental pun tahu betapa pentingnya membenahi sistem maritim ini. Malaysia bisa membangun kekuatan maritim yang kuat dan bisa merebut pulau-pulau kita.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu menegaskan, sebuah peradaban baru dengan memperkuat strategi maritim harus digunakan Indonesia untuk menghadapi tantangan di masa depan. Sedang Connie Rahakundini Bakrie, Pengamat Pertahanan dan Militer dari Universitas Indonesia dalam keterangannya kepada wartawan belum lama ini mengakui, jika melihat kondisi geografis maupun fakta sejarah, Indonesia dikenal sebagai Negara Maritim. Namun sayangnya, berbagai pembangunan pertahanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selama ini, justeru tidak selaras dengan visi negara maritim tersebut. “Sejujurnya, saya prihatin melihat konsep pembangunan pertahanan nasional, terlebih jika dikaitkan dengan visi kita sebagai negara maritim,” ujar Connie. Ia justru ragu melihat tingkat pemahaman para pemimpin negeri ini tentang konsep negara maritim itu sendiri. “Jangan-jangan mereka malah tak paham,” selorohnya. Dalam pandangan Connie, untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara maritim yang tangguh, maka diperlukan kesadaran kolektif dari seluruh komponen bangsa. Artinya, modal utamanya ialah komponen bangsa yang terdiri dari para
pemimpin bangsa, baik sipil maupun militer ini harus memiliki persamaan persepsi tentang posisi geostrategis Indonesia dalam kawasan regional (ASEAN), maupun di kawasan dunia internasioal. “Jadi, kita semua harus memiliki pandangan yang sama tentang posisi Indonesia sebagai negara maritim, sehingga kita semua paham tentang konsep pertahanan yang tepat dalam menjaga setiap jengkal wilayah kita di laut,” ujar wanita dengan suara beratnya itu. Wanita kelahiran Bandung, 3 November 1964 itu menambahkan, sejauh ini, tidak ada keselarasan antara pembangunan sistem pertahanan dengan konsep negara kita sebagai negara maritim. “Bayangkan saja, dengan luas wilayah perairan negara kita tersebut, namun dukungan peralatan sistem pertahanan kita sangat minim sekali. Seharusnya, paling minim kita punya 12 kapal selam untuk menjaga wilayah maritim dari ancaman keamanan dari luar,” katanya. Dengan sistem pertahanan yang tidak berorientasi pada konsep negara maritim tersebut, maka tak heran jika pertahanan nasional kita di sektor kelautan sangat rapuh. Alhasil, tak sedikit batas wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selalu dilanggar oleh
pihak asing. Misalnya saja, sudah beberapa kali kapal-kapal dari negara tetangga Malaysia melanggar masuk ke wilayah kedaulatan NKRI.Karena itu katanya, untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara maritim yang tangguh, maka diperlukan kesadaran kolektif dari seluruh komponen bangsa. Artinya, sebagai modal utamanya, ialah komponen bangsa yang terdiri dari para pemimpin bangsa, baik sipil maupun militer, ini harus memiliki persamaan persepsi tentang posisi geostrategis Indonesia dalam kawasan regional (ASEAN), maupun di kawasan dunia internasioal. Conny mengingatkan, ke depan, persoalan maritim atau kelautan akan semakin penting. Misal, dari sektor ekonomi, jalur-jalur perhubungan dan perdagangan lewat laut sejalan dengan proses globalisasi menuju pasar bebas akan semakin ramai. Di sisi lain, laut juga mempunyai arti ekonomi yang besar karena kandungan sumber-sumber alamnya. Dengan nilai-nilai penting laut tersebut dan pengalaman sejarah, serta lingkungan strategis dan geografis, maka laut akan menjadi elemen penting bagi pertahanan Indonesia. Penting, baik secara konsepsi dan cara pandang pertahanan
(geopolitik dan geostrategis), perumusan kebijakan pertahanan, maupun kepentingan nasional yang harus dilindungi. Terutama kepentingan Nasional di dan lewat laut yaitu: keamanan di perairan wilayah jurisdiksi Indonesia; keamanan GPL dan ALKI; keamanan sumber alam di laut; perlindungan ekosistem atau lingkungan laut; stabilitas kawasan strategis yang berbatasan dengan negara tetangga; keamanan ZEE; dan peningkatan kemampuan industri untuk mendukung pertahanan negara di laut. Sementara itu, Laksma TNI Christina Rantetana, SKM MPH, perempuan pertama yang berpangkat jenderal di jajaran TNI Angkatan Laut (AL) dalam kesempatan terpisah mengatakan, negara ini perlu kembali memahami fenomena ruang dari NKRI sebagai sebuah negara kepulauan sebagai sebuah realitas serta heterogenitas sebagai sebuah realitas masyarakatnya yang majemuk dan beragam. Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ideologi dan Konstitusi itu mengingatkan, membangun NKRI tidak bisa dilakukan secara parsial tapi harus konprehensif sesuai dengan amanat UUD 1945, Ke Hal. 3