Jarrak Pos

JARRAK POS Surat Kabar

INFO BERLANGGANAN SMS 0888 1782 668 TERBIT 24 HALAMAN

E-mail : jarrakpos@yahoo.co.id Telepon : Redaksi 021 - 45777756

Iklan 021 - 31930125

Sirkulasi 021 - 230 3944

Penerbit PT. Jarrak Bahtera Media - Edisi Ke X MINGGU Ke-I, FEBRUARI 2012

Kontestan Pilkada Aceh Dijaga Bodyguard Polda

Bersama Membangun Bangsa

Rp. 3,500.Diluar Ongkos Kirim

Kepemimpnan Gubernur Bali

“Patut Ditiru” Unggul Dalam Terobosan Zaini Abdullah (kanan) dan Muzakkir Manaf

Jakarta, Kepolisian Daerah Aceh memberikan pengamanan khusus kepada para calon kontestan pemilihan kepala daerah 2012.

Beberapa petugas polisi akan menjadi “bodyguard” calon-calon gubernur, wali kota, dan bupati itu mulai pekan depan.

“Kami akan memberikan pengamanan yang bersifat melekat langsung kepada seluruh bakal calon peserta pilkada,” ujar Kepala Divisi Humas Polda Aceh Komisaris Besar Gustav Leo ketika dihubungi Tim, Senin, 23 Januari 2012.

Secara umum, lanjut Gustav, pengamanan pilkada dibagi menjadi tiga tahapan, pertama pengamanan terhadap bakal calon, pengamanan selama masa kampanye, dan pengamanan selama masa Pilkada berlangsung. Dalam pelaksanaan pengamanan tersebut Polda Aceh juga telah melakukan koordinasi dan sinergi dengan beberapa instansi besangkutan.

Sebanyak 8.976 personel kepolisian dari Polda Aceh akan dikerahkan untuk pengamanan pilkada dibantu dengan 1.704 personel TNI dan 780 pasukan pendukung dari Markas Besar Kepolisian RI. Personel kepolisian tersebut akan mengamankan 9.768 tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Aceh.

Pengamanan di tiap TPS sendiri bergantung dari kondisi TPS masing-masing. Dalam satu TPS bisa dijaga oleh dua personel kepolisian dan dua petugas perlindungan masyarakat atau di dua TPS dapat juga dijaga satu personel dan dua petugas linmas. Tidak menutup kemungkinan juga jika dalam satu TPS dijaga satu personel kepolisian.

Situasi Aceh pascaputusan sela Mahkamah Konstitusi dilaporkan aman dan terkendali. Polda Aceh tidak menemukan adanya indikasi teror tertentu yang dapat mengganggu ketenangan warga.

Pendaftaran bakal calon kepala daerah Aceh dibuka kembali setelah ada putusan sela Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Menteri Dalam Negeri yang meminta dibukanya kembali pendaftaran calon peserta pilkada.

Periode pendaftaran calon kepala daerah Aceh diperpanjang selama tujuh hari setelah putusan sela ditetapkan. MK sendiri mengeluarkan putusan sela 17 Januari 2012, sehingga periode pendaftaran akan berlangsung sampai 24 Januari 2012.

MK sudah dua kali mengeluarkan putusan sela terkait dengan pilkada Aceh. Pada 2 November 2011 MK mengeluarkan putusan sela, meminta Komisi Independen Pemilihan membuka kembali masa pendaftaran calon kepala daerah Aceh.

Putusan tersebut dikeluarkan setelah adanya gugatan atas tahapan pilkada Aceh oleh dua warga, TA Khaled dan Fadlullah. Saat itu Partai Aceh menolak mendaftarkan wakilnya bersaing dalam pemilihan gubernur dan bupati. (AW.T)

JARRAK POS

Haloo

Layanan berlangganan

021 - 45 7777 56

redaksijarrak@yahoo.co.id

Jangan Jadikan LSM Alat Menggertak

3

“Oknum Pejabat Bungkam”

11

ESEMKA VS MOKO

17

Tiga Program Utama Pemerintah di Tahun 2012 "Tahun 2012 adalah tahun kinerja," tegas Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto.

Jakarta, Pemberantasan korupsi, percepatan pembangunan, dan keterbukaan pemerintah menjadi program utama pemerintah di tahun 2012 ini.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto.

“Program pemberantasan korupsi merupakan prioritas nasional nomor satu dari 11 prioritas nasional,” kata Kuntoro dalam pertemuan seluruh jajaKuntoro Mangkusubroto ran sekretaris jenderal kementerian dan pejabat setingkatnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 24 Januari 2012.

Pada kesempatan itu, Kuntoro menegaskan tahun 2012 adalah tahun bekerja untuk pemerintah. “Ini merupakan kelanjutan dari arahan Presiden bahwa tahun 2012 adalah tahun kinerja,” kata dia.

Kuntoro menjelaskan, pemaparan program pemerintah tahun ini di hadapan sekjen sangat penting, karena para sekjen, sesmen (sekretaris menteri), dan sestama di seluruh kementerian dan lembaga negara dipandang sebagai eksekutor program kunci pemerintahan.

“Presiden selalu mengingatkan bahwa berbagai macam program ditentukan oleh eksekusi di lapangan,” ujar Kuntoro.

Terkait pemberantasan korupsi sebagai salah satu program utama pemerintah, Kuntoro menekankan pada pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 mengenai Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Sementara soal program percepatan pembangunan 2012, Kuntoro menjelaskan, pemerintah saat ini tengah merancang instruksi presiden terkait. “Diharapkan rancangan inpres ini selesai di akhir bulan ini,” kata dia. Kuntoro menerangkan, saat ini rancangan inpres sudah hampir selesai, tinggal menyusun sasaran program terkait per 3 bulannya sampai akhir tahun di Desember 2012.

Terkait program keterbukaan pemerintah Indonesia, Kuntoro menyatakan hal itu merupakan inisiatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri. “Open government merupakan inisiatif Pak Presiden untuk bersama dengan Presiden Obama menjadi bagian dari kegiatan dunia,” kata dia.

Rencananya, lanjut Kuntoro, mulai Desember 2012 mendatang, Presiden SBY akan menjadi ketua bersama dengan Perdana Menteri Inggris dalam memimpin Open Government Initiative and Partnership International. (adi)

Made Mangku Pastika Gubernur Bali

Bali, Beruntung masyarakat Bali memiliki gubernur yang sangat baik hati, cerdas dalam menelorkan ide-ide, terbuka dalam setiap persoalan dan selalu menyiapkan waktu untuk bertemu masyarakat.

Tentu hal ini tidak dengan mudah didapati pada setiap pemimpin, karena sesungguhnya semua itu berpulang kembali kepada jati diri pemimpin itu sendiri. Ditambah lagi dengan pengalaman yang berpuluh tahun sebagai pejabat karir di kepolisian, mendorong sosok seorang Made Mangku Pastika paham betul didalam melayani masyarakat yang majemuk.

Paham terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarak, dan paham akan kebutuhan yang mesti dirasakan oleh masyarakat.

Sebagai gubernur Bali, Made

Mangku Pastika melakoni semua pekerjaan dengan kesungguhan hati, sehingga tindakan yang diambil selama ini pun menjadi terkonsentrasi sebagai bentuk tindakan yang terkonsentrasi misalnya : digarapnya masyarakat miskin secara serius agar terangkat derajat hidupnya, dihematnya anggaran perjalanan dinas bagi para pejabat, sehingga anggaran daerah benar-benar di konsentrasikan sebesarbesarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali.

Jujur kita akui, dibawah kepemimpinan Pak Mangku masyarakat Bali merasakan biaya pengobatan secara gratis baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit Pemerintah. Masyarakat Bali tidak perlu merasa takut bila tidak memiliki biaya sepeserpun ketika ada keluarga yang sakit

dan memerlukan rawat inap.

Pak gubernur telah memikirkan keadaan yang sedemikian dengan memasang anggaran yang tidak sedikit melalui program “Jaminan Kesehatan Bali Mandara” (JKBM).

Tidak hanya kesehatan masyarakat yang dipikirkan oleh Pak Gubernur, tetapi rumah tempat tinggal yang tidak layakpun turut dipikirkan.

Tidak tanggung-tanggung di tahun 2011 lalu sebanyak 850 unit bedah rumah yang berhasil dirampungkan oleh pemerintah provinsi, dan kini di tahun 2012 pemerintah provinsi Bali memasang anggaran untuk 1000 unit bedah rumah.

Walau demikian adanya, Pastika tetap ingin bergerak lebih cepat dalam rangka menolong masyarakat miskin.

Jangan karena kemiskinan, lalu mempercepat orang miskin tutup usia, karenanya Pastika mengajak semua pihak untuk turut serta ambil bagian dalam rangka menolong saudarasaudara kita yang hidup dibawah garis kemiskinan. Saya mengajak orang kaya di Bali untuk menyumbang minimal 1 (satu) unit bedah rumah. Demikian Pastika menandaskan.

Tak puas sampai di sana, Pastika selanjutnya merancang program Simantri (Sistem Pertanian Terintegrasi). Dalam Simantri ini proses pertanian di laksanakan secara terpadu.

Bantuan Simantri di kemas dalam bentuk paket, nilai yang dipasang dalam setiap paketnya sebesar Rp. 200 juta. Dari tahun 2009 hingga tahun 2011 telah diluncurkan program Simantri

sebanyak 100 paket. Program ini di kelola oleh Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani).

Target yang ingin dicapai dalam Simantri adalah terjaganya sistem pertanian dengan baik, dan meningkatnya penghasilan para petani. Jadi dengan anggaran Rp. 200 juta/paket diharapkan para petani yang hidup dibawah garis kemiskinan dapat menolong dirinya sendiri dengan cara bekerja mengelola ternak dan pertaninan secara berkelompok yang di kemas dalam program Simantri.

Tidak sampai disana perjuangan sang gubernur Bali, dalam rangka menunjang suksesnya pariwisata Bali, satu hal yang tidak luput dari perhatian gubernur adalah pencanangan program bersih Ke Hal. 3

Tingkatkan Daya Saing, Indonesia Harus Kembangkan Budaya Maritim Jakarta, Tujuh puluh lima persen wilayah Indonesia adalah lautan. Karena itu untuk meningkatkan daya saing, Indonesia harus mengembangkan budaya maritim. Demikian dikatakan Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam orasi budaya berjudul ‘Menyemai Kebhinekaan Indonesia’ di Jakarta, Sabtu (21/0/12).

Seharusnya Indonesia menjadi negara berbudaya maritim yang berdaya saing.

Sejak tahun 1984, hingga sekarang, menurutnya, Indonesia tidak bisa menciptakan ‘ocean policy’ pada negara lain. Padahal, jalur Indonesia ini sangat strategis. Apalagi, beberapa waktu yang lalu Australia akan merencanakan pembangunan pelabuhan yang akan melalui jalur transportasi laut melalui laut Indonesia, laut Arafura.Jalan ini dipilih Australia agar bisa mempercepat jalur menuju ke negara-negara pasifik.

Ironisnya, Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih ironis lagi, Indonesia malah banyak menyewa kapal dari Singapura untuk transportasi antar provinsi. Padahal, ujar Sultan, Malaysia yang berbasis kontinental pun tahu betapa pentingnya membenahi sistem maritim ini. Malaysia bisa membangun kekuatan maritim yang kuat dan bisa merebut pulau-pulau kita.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu menegaskan, sebuah peradaban baru dengan memperkuat strategi maritim harus digunakan Indonesia untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Sedang Connie Rahakundini Bakrie, Pengamat Pertahanan dan Militer dari Universitas Indonesia dalam keterangannya kepada wartawan belum lama ini mengakui, jika melihat kondisi geografis maupun fakta sejarah, Indonesia dikenal sebagai Negara Maritim. Namun sayangnya, berbagai pembangunan pertahanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selama ini, justeru tidak selaras dengan visi negara maritim tersebut.

“Sejujurnya, saya prihatin melihat konsep pembangunan pertahanan nasional, terlebih jika dikaitkan dengan visi kita sebagai negara maritim,” ujar Connie. Ia justru ragu melihat tingkat pemahaman para pemimpin negeri ini tentang konsep negara maritim itu sendiri. “Jangan-jangan mereka malah tak paham,” selorohnya.

Dalam pandangan Connie, untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara maritim yang tangguh, maka diperlukan kesadaran kolektif dari seluruh komponen bangsa. Artinya, modal utamanya ialah komponen bangsa yang terdiri dari para

pemimpin bangsa, baik sipil maupun militer ini harus memiliki persamaan persepsi tentang posisi geostrategis Indonesia dalam kawasan regional (ASEAN), maupun di kawasan dunia internasioal.

“Jadi, kita semua harus memiliki pandangan yang sama tentang posisi Indonesia sebagai negara maritim, sehingga kita semua paham tentang konsep pertahanan yang tepat dalam menjaga setiap jengkal wilayah kita di laut,” ujar wanita dengan suara beratnya itu.

Wanita kelahiran Bandung, 3 November 1964 itu menambahkan, sejauh ini, tidak ada keselarasan antara pembangunan sistem pertahanan dengan konsep negara kita sebagai negara maritim.

“Bayangkan saja, dengan luas wilayah perairan negara kita tersebut, namun dukungan peralatan sistem pertahanan kita sangat minim sekali. Seharusnya, paling minim kita punya 12 kapal selam untuk menjaga wilayah maritim dari ancaman keamanan dari luar,” katanya.

Dengan sistem pertahanan yang tidak berorientasi pada konsep negara maritim tersebut, maka tak heran jika pertahanan nasional kita di sektor kelautan sangat rapuh. Alhasil, tak sedikit batas wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selalu dilanggar oleh

pihak asing.

Misalnya saja, sudah beberapa kali kapal-kapal dari negara tetangga Malaysia melanggar masuk ke wilayah kedaulatan NKRI.Karena itu katanya, untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara maritim yang tangguh, maka diperlukan kesadaran kolektif dari seluruh komponen bangsa.

Artinya, sebagai modal utamanya, ialah komponen bangsa yang terdiri dari para pemimpin bangsa, baik sipil maupun militer, ini harus memiliki persamaan persepsi tentang posisi geostrategis Indonesia dalam kawasan regional (ASEAN), maupun di kawasan dunia internasioal.

Conny mengingatkan, ke depan, persoalan maritim atau kelautan akan semakin penting.

Misal, dari sektor ekonomi, jalur-jalur perhubungan dan perdagangan lewat laut sejalan dengan proses globalisasi menuju pasar bebas akan semakin ramai. Di sisi lain, laut juga mempunyai arti ekonomi yang besar karena kandungan sumber-sumber alamnya.

Dengan nilai-nilai penting laut tersebut dan pengalaman sejarah, serta lingkungan strategis dan geografis, maka laut akan menjadi elemen penting bagi pertahanan Indonesia.

Penting, baik secara konsepsi dan cara pandang pertahanan

(geopolitik dan geostrategis), perumusan kebijakan pertahanan, maupun kepentingan nasional yang harus dilindungi.

Terutama kepentingan Nasional di dan lewat laut yaitu: keamanan di perairan wilayah jurisdiksi Indonesia; keamanan GPL dan ALKI; keamanan sumber alam di laut; perlindungan ekosistem atau lingkungan laut; stabilitas kawasan strategis yang berbatasan dengan negara tetangga; keamanan ZEE; dan peningkatan kemampuan industri untuk mendukung pertahanan negara di laut.

Sementara itu, Laksma TNI Christina Rantetana, SKM MPH, perempuan pertama yang berpangkat jenderal di jajaran TNI Angkatan Laut (AL) dalam kesempatan terpisah mengatakan, negara ini perlu kembali memahami fenomena ruang dari NKRI sebagai sebuah negara kepulauan sebagai sebuah realitas serta heterogenitas sebagai sebuah realitas masyarakatnya yang majemuk dan beragam.

Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ideologi dan Konstitusi itu mengingatkan, membangun NKRI tidak bisa dilakukan secara parsial tapi harus konprehensif sesuai dengan amanat UUD 1945, Ke Hal. 3

2

mimbar

JARRAK POS Edisi ke X - Minggu Ke-1, Februari 2012

Tahun Naga Air, Momentum Menuju Perubahan

I Putu Sudiartana, SE, MBA Pemimpin Umum

Perubahan senantiasa menjadi sebuah harapan tatkala kita memasuki tahun yang baru. Hal itu setidaknya yang tercermin dalam setiap benak manusia ketika harus beranjak dari tahun lama menuju tahun yang baru. Demikian juga ketika sebagian masyarakat kita dihadapkan pada momentum Tahun Baru Cina yang dikenal juga dengan Imlek.

Namun banyak yang lupa, bahwa perubahan sekecil apapun itu, tidak datang dengan sendirinya. Perlu tahap-tahap kontemplasi, (perenungan) yang mendalam, untuk melakukan serangkaian evaluasi.

Kadangkala ketika melakukan kontemplasi tersebut, setiap individu masih diselimuti rasa enggan untuk mengungkap berbagai kekurangan diri. Padahal justru dari situlah hakikatnya perubahan itu berawal.

Berharap akan adanya perubahan di sekeliling kita, termasuk kondisi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, nampaknya mustahil terwujud jika setiap individu kita pun tak pernah, atau bahkan cenderung malas untuk menginventarisir hal-hal apa yang harus diubah serta ditindaklanjuti. Demikian juga sebaliknya, mampu mengubur secara bijak hal-ikhwal yang menyangkut kekurangan diri guna mendapatkan kesempurnaan di masa-masa mendatang.

Mengapa perubahan diri ini menjadi penting dalam konstelasi perubahan terhadap situasi dan kondisi negara ini yang pada tahun-tahun sebelumnya diwarnai berbagai gejolak sosial, politik, ekonomi dan keamanan.

Kita semua prihatin terhadap maraknya tawuran antarwarga yang begitu mudah terpicu hanya karena persoalan kecil. Para politisi juga dengan tanpa risih mempertontonkan sandiwarasandiwara politiknya hanya demi kelangsungan kekuasaan yang kini digenggamnya.

Demikian juga pertumbuhan ekonomi yang belum membawa masyarakat Indonesia

JARRAK POS

PENERBIT: PT. Jarrak Bahtera Media, Akta No.271 Tanggal 31 Desember 2010. Notaris, Drajat Darmadji SH. PEMIMPIN UMUM: I Putu Sudiartana SE MBA. PEMIMPIN PERUSAHAAN: John K. Nahadin. DEWAN PENASIHAT: Prof. Dr. H. Saleh Buchori.

DEWAN REDAKSI: I Putu Sudiartana SE MBA, John K. Nahadin, SH, Sapto Adiwiloso, SH I Putu Gede Suartana SE, Amri Baharuddin, PENASIHAT HUKUM: Brigjen. Pol. (Purn) Ny. Antana, M. Aufar S, SH, Pardito Surojati, SH. PEMIMPIN REDAKSI: Muhammad Akbar Gusmawan WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Bambang Priambodo, S.Sos. REDAKTUR PELAKSANA: Kushala, M. Fajar KONTRIBUTOR: Fadli Anshary SH, MBA, Ki Cakra, Edison, SH, Martinus Samuel, Lukas Kapung, SH, Sigit Widodo, Effendy Simbolon, Iwan Hartawan S.Sos. FOTOGRAPHER: Grandyos Zafna Messah, SEKRETARIS REDAKSI: Novi Yanti Muchlis. ARTISTIK: A. Dom. ALAMAT REDAKSI/SIRKULASI/IKLAN : Kayamas Residence, Jl.H.Muri Salim No.215, Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan. KODE POS: 15419 : TELP: (021) 45777756. FAX: (021) 31930125.

Email: jarrakpos@yahoo.co.id IKLAN/DISTRIBUSI & SIRKULASI: Natasya BANK: Mandiri NO AC: 1220010610619 atas nama PT. Jarrak Bahtera Media.

facebook.com/Jarrak Pos

JarrakPos

menuju ke pintu gerbang kesejahteraan. Ditambah situasi keamanan yang belum sepenuhnya kondusif. Semua itu merupakan potret buruk di tahun lalu yang harus dievalusi dan dicari solusi perubahannya.

Sebagai Ketua Dewan Kebijakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Reformasi Rakyat (Jarrak), saya terpanggil untuk memberi penyadaran, khususnya kepada seluruh jajaran LSM Jarrak di manapun berada guna berperan serta menjadi agen-agen perubahan menuju Indonesia yang lebih baik.

Tidaklah keliru jika Imlek kali ini kita jadik8an momentum perubahan itu. Pasalnya pertama, peringatan Tahun baru Cina telah diakui pemerintah dan menjadi agenda nasional. Dengan demikin, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi terhadap hal itu.

Kedua, di kalangan Masyarakat Tionghoa, hadirnya Naga Air sebagai shio yang melingkupi tahun ini, diyakini akan melambangkan kebesaran. Selain itu naga air juga memiliki sifat menjernihkan dan mendinginkan. Karena itu diharapkan seluruh kader LSM Jarrak menjadi sekelompok naga air yang mampu menghantarkan negara menuju ke kebesarannya.

Juga mampu membantu menjernihkan persoalan-persoalan bangsa yang sempat mengeruh.

Salah satunya, terkoyaknya nilai kebersamaan, kerukunan, melalui upaya-upaya solutif. Misalnya wadah koperasi.

Kader-kader LSM Jarrak juga ditantang untuk mampu mendinginkan suasana yang tengah memanas. Misalnya konflik yang muncul di balik penyelenggaraan pemilu kepala daerah (pilkada) dan masih banyak lagi persoalan-persoalan yang pe-er kita bersama. Jangan biarkan masyarakat tenggelam dalam apatisme yang berkepanjangan, segera lakukan perubahan, meski hanya sebutir yang mampu kita upayakan. ***

Wiranto :

Tunda Beli Tank Leopard jika Ganggu Perekonomian

Jakarta, Kementerian Pertahanan berencana membeli 100 buah tank Leopard bekas angkatan bersenjata Belanda dengan anggaran 280 juta dollar AS. Sejumlah kalangan dan Dewan Perwakilan Rakyat menentang rencana pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) tersebut.

Menanggapi hal tersebut, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto menyatakan, sebaiknya pembelian tersebut ditunda dulu jika sampai mengganggu perekonomian nasional. Apalagi, harga tersebut terbilang fantastis di saat negara sedang membutuhkan anggaran untuk masyarakatnya.

"Problemnya sekarang apakah pengadaan alutsista yang memerlukan biaya besar ini mengganggu perekonomian nasional. Kalau mengganggu perekonomian nasional ditunda dulu. Kalau tidak mengganggu go ahead lanjutkan saja," ujar Wiranto saat menghadiri diskusi di PP Muhammadiyah, Kamis di Jakarta.

Namun, Wiranto tak menampik bahwa TNI memang membutuhkan alutsista baru. Hal ini karena perlengkapan TNI, kata dia, telah ketinggalan zaman. Persenjataan yang baru, menurutnya, turut membangkitkan kepercayaan diri bangsa maupun TNI sendiri.

"Memang ada suatu kebutuhan di sana. Kebutuhan bahwa kekuatan TNI yang menyangkut alutsista itu harus kuat dan modern, itu harapan semua negara karena tatkala negara ketinggalan dalam pengadaan alutsista dan dianggap TNI-nya lemah,

tentaranya lemah. Tidak hanya untuk perang, tetapi agar tidak mudah digertak dan disepelekan negara lain," tegasnya.

Ia menyatakan, pembelian senjata-senjata untuk TNI harus ini sesuai dengan prosedur di mana ada survei mengenai harga dan kecocokannya untuk dipakai oleh angkatan bersenjata RI atau tidak, termasuk dicocokkan dengan kondisi di lapangan.

"Pasti pengadaannya harus melalui syarat-syarat yang lebih terbuka sehingga uang rakyat yang

ratusan triliun itu jangan sampai mubazir. Jangan sampai bumerang bagi kita jadi lahan untuk dikorupsi. Sehingga, kita seakan-akan membeli yang bagus, tetapi kenyataannya buruk," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, tank buatan Jerman ini rencananya akan digunakan untuk memperkuat armada TNI Angkatan Darat di wilayah perbatasan Kalimantan.

Namun, niatan itu tampaknya akan sulit mengingat tak hanya sebagian publik yang menolak, sebagian orang dari parlemen Belanda juga tak menyetujui pembelian tank ini.

Mereka menilai Indonesia masih melakukan berbagai pelanggaran HAM. Belanda tak mau tanktank itu dipakai untuk pelanggaran HAM. Di dalam negeri, beberapa anggota Komisi I DPR tegas-tegas menolak rencana itu. DPR menilai spesifikasi tank Leopard tak cocok dengan kondisi medan Indonesia. (kmps)

Peran serta MEDIA dan masyarakat Membangun Pariwisata di

Tapanuli Tengah

PERWAKILAN JARRAK POS : KEPRI: Habil Muhammad (Kepala Perwakilan), Nando, ACEH: M. Darwis, SE, AK (Kepala Perwakilan), Mukhsin Yunus, Muhardi, M. Herizal, SP, BIRO KOTA LANGSA: Heriadi (Kabiro), Muhammad Jafar, Muzakir, BIRO LHOKSEUMAWE: Devi Ariandi (Kabiro), Fitri Dini Chairumi, Fahru Rozi, Zakaria Ismail, Ilyas Abdullah, Mursit, Suwandris, Yusmadi,AR, BIRO PIDIE: Ramli Musa,S.Sos (Kabiro), Abubakar Ali, Yudhiansyah, Dedi Suryadi, T. Meurah Syahrizal, BIRO ACEH TENGAH: Hidayat (Kabiro), BIRO KOTA SUBULUSSALAM: Iskandar (Kabiro), M. Syahrial, Nur Miana, BIRO ACEH TAMIANG: Matsum (Kabiro), Kamal Faisal, Suparman, Hartono, BIRO SIMEULUE: Rusdiadi (Kabiro), Riswandi Sadat, Junaidi, BIRO BENER MERIAH: Mukhlis Suryadi Pura, SE (Kabiro), Mursit, Suwandris, BIRO BIREUN: Syarifuddin, SE, M.Hum, Ir.Mahdi Fuad, Mursal Abdullah, ST, BIRO ACEH SELATAN: Deni Irmansyah (Kabiro), Ir. Subiyono, Hendri Z, BANDA ACEH: Rudi Fadhli, SP (Kabiro), Hadi, SP; Hidayatul Rahman, SH, Muhazir, Neisha Aqibtya Ayumi, Riswar, SP, BIRO ACEH UTARA: Ramadhan, ST (Kabiro), Rahmad, Dedi Feriadi, ST, ACEH TIMUR: Muhammad Adami A, Md (Kabiro), Hasanudin Piah, T. Zamzami, RK, Munjir, Zainal Ibrahim, Tgk. Mahdi Abbas. BIRO GAYO LUES: Wintoni (Kabiro), Hasan Basri, Mustafa Kamal, SUMUT: Chandra (Kepala Perwakilan), Gibson Alcapon S. IR, Joni, BIRO TAPANULI TENGAH & SIBOLGA: Chrisman Hutagalung (Kepala Biro), Dohar Franklin Sianipar, Acipta Karya Muddin, Leni Siagian, Muafdan Zega, BIRO TAPANULI UTARA: Berman Simatupang (Kabiro), BIRO RANTAU PRAPAT: Rifi Ika Syahputra, Khairul Abdi, Roslina Siregar, BIRO HUMBANG HASUNDUTAN: Sorta Siagian (Kabiro), BIRO ASAHAN: Saipul (Kabiro), Hermansyah Caniago, Pujiatno, Danny Satria, BIRO TEBING TINGGI: M.Iqbal (Kabiro), Syahri Ramadhan Damanik, Wahyu Syam, BIRO LABUHAN BATU UTARA: Suparno Ifnu Sungkowo (Kabiro), M. Jafar, Nasaruddin Siregar, Herman Daulay, BIRO KOTA TANJUNGBALAI: Sukimin Sarbihi (KABIRO), Yus Azranita, PJT, WM. Indra HSB, P. Safaruddin Margolang, Irwansyah Marpaung, Irwansyah Lubis, BIRO BENGKULU: Ir. Sudirman Saleh (Kepala Perwakilan), H. Muchdimon, SE, Hasbullah, Hardiansyah, SE, JAMBI: Syafriwanto (Kepala Perwakilan), JABAR: Khairul Aris (Kepala Perwakilan), Aris Wibisono, H.Wahidin, Maria Oktaviana, BIRO BANDUNG BARAT: Kiki S.Burhan (Kabiro), Yohn Iricha Fatra SE, Bangkit Tirta Lesmana, BIRO CIMAHI: Jaya Sumartha (Kabiro), Iwan Ruswanto, Ujang Hikmat, JATIM: Erman Andy Kesuma (Kepala Perwakilan), BIRO SIDOARJO: S. Agung Nugroho (Kepala Biro), MADURA: Syamsuri Syam, Nampeng Efo, Sadawi, KALTENG: Abdul Munir (Kepala Perwakilan), BIRO KAPUAS: Ahmad Zainuddin (Kabiro), KALSEL: Dr. H. A. Ariandi Yanuar (Kepala Perwakilan), KALTIM: BIRO SAMARINDA/BALIKPAPAN: S.Wahyudi, BIRO KUBAR: Mathilda Semi, BIRO BONTANG: H. Aminullah, SULTENG: Endang Askari, (Kepala Perwakilan), SULBAR: Ir. Hendrik Malaha (Kepala Perwakilan), Adien Herlinawati, BIRO POLEWALI MANDAR: Alimudin (Kabiro), SULSEL: Andi Ali Imran (Kepala Perwakilan), Abdul Gafar, Ishak, Nurlena Anwar, Syariat Tella, Nina Annisa, BIRO MAJENE: Mauluddin (Kabiro), BIRO MAMUJU: Herwin Alex Yosua (Kabiro), SULTRA: Imam Muslim, BALI: I Wayan Sumardika (Kepala Perwakilan), I Nyoman Suartika, I Nyoman Nuarya, I Gede Suardana, Ketut Mudana, Gusti Ngurah Suradnya, Anak Agung Putra, Ketut Tika, BIRO JEMBRANA: Putu Ariyasa (Kabiro) NTB: Sahnan (Kepala Perwakilan), Sunardi, Aria, BIRO LOMBOK: Made, NTT: Gabriel Y. Mboeik (Kepala Perwakilan), S. Julius Balu, GORONTALO: Djoko Susilo, SH (Kepala Perwakilan), Ali Rajab, Joko Nurkamiden, Dirman Tidadung, BANTEN: Abdul Latief (Kepala Perwakilan), Leonardo Marbun, Rahmat Hidayat, Sumarna, Imam Mamduh, Achmad Irfan Hadiyana, BANGKA BELITUNG: ZulFitri (Kepala Perwakilan), SULUT: Drs. Jimmy H. Senduk (Kepala Perwakilan), PAPUA: Fredrik So Koy (Kepala Perwakilan), PAPUA BARAT: Yan Yoseph Maiko Banggoila (Kepala Perwakilan), BIRO MANOKWARI: Mathias Kamer (Kabiro).

Beredar di Kantor-kantor : DPR - RI, DPD - RI, DPRD Provinsi / Kota / Kabupaten, MABES POLRI, POLDA METRO JAYA, POLRES, Kejakgung, Kejati, Kejari, Pengadilan, PEMDA, Walikota, Bupati.

Kritik & Saran SMS ke Nomor 0888 1782 668

TapTeng, Kepedulian dan harapan masyarakat untuk tercapainya pembangunan diberbagai sector,merupakan tanggung jawab bupati terpilih Raja Bonaran Situmeang bersama jajaran pemerintahan nya, yang seyogianya harus didukung berbagai elemen masyarakat.

Ketertinggalan pembangunan di semua bidang ekonomi di Tapanuli Tengah, khususnya Pariwisata di wilayah pesisir pantai barat sumatera, sudah seharusnya dikembangkan.

Mengingat potensi alam dan hasil laut yg sangat berlimpah dapat dijadikan sebagai dasar untuk menumbuhkan penghasilan demi kesejahteraan masyarakat.

Namun jika tidak dilakukan dengan sebuah langkah yg konkrit dan nyata, hanya akan menjadi mimpi belaka yang tidak pernah terwujud adanya perubahan secara nyata.

Tapanuli tengah memiliki sebuah sejarah yang panjang, termasuk dalam sejarah masuknya ajaran agama islam pertama kalinya di tapanuli melalui Barus, yang sangat terkenal dengan Kapur Barusnya, membuat wilayah Tapteng cukup dikenal,bahkan ke manca negara.

Putra putri tapanuli tengah yang sudah mengecap keberhasilan, sudah seharusnya turut serta memajukan berbagai sector pembangunan. Namun karena keterbatasan kemampuan pribadi, membuat mereka sepertinya kurang memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam membangun daerahnya. Oleh sebab itu dalam kepemimpinan Bupati sekarang ini, diharapkan putra putri terbaik tapteng dapat membantu untuk memberikan sumbangan pemikiran kiranya tapanuli tengah menjadi wilayah yang diperhitungkan untuk tujuan wisata dan tempat persinggahan untuk berlibur, menikmati ke indahan pesona alam nya Dalam mencapai tujuan ini, dibutuhkan pembenahan infrastruktur yang segera bisa dilaksanakan. Hal ini Pemerintah Pusat diharapkan dapat membantu rencana ini, juga diharapkan para investor swasta dapat ber investasi di wilayah tapanuli tengah kedepannya,untuk memacu

kemandirian tapanuli tengah menjadi satu kota tujuan tempat rekreasi para pelancong lokal dan manca negara.

Dalam pertemuan pihak team Jarrak Pos dan Jarrak Nusa Guide, yang dipimpin Oleh Kabiro tapteng dan Sibolga Chrisman Hutagalung, SE, bersama Kordinator liputan Dohar franklin, serta Beberapa team Wartawan, di ruang Garuda Pemkab TapTeng, bersama Bupati Raja Bonaran Situmeang, SH, MHum Sebagai ajang perkenalan Media Jarrak Pos & Jarrak Nusa Guide sebagai Media Nasional yg terbit utk pertama kalinya di Tapanuli Tengah dan Sibolga belum lama ini Bonaran Situmeang dalam pertemuan tersebut berharap agar media yang baru terbit (Jarrak Pos/ Jarrak Nusa Guide) di wilayah pemerintahan nya ini dapat lebih eksis menyajian berbagai informasi kepada public yang bersifat membangun.

Melalui pemberitaan media cetak dan elektronik, program pemerintah kabupaten tapanuli tengah sudah mulai bergaung sambut. Kedatangan sejumlah artis ibu kota untuk menikmati keindahan alam tapteng dan bahkan sebagai lokasi untuk syuting sebagai tanda bahwa tapanuli tengah mulai berbenah diri dan bangkit dari ketertinggalannya.

Tapanuli tengah memiliki beragam objek wisata yang dapat memikat siapa saja. Salah satunya adalah Air Terjun Tujuh Tingkat yang berada di kecamatan tukka desa hutanabolon. Namun semuanya itu diperlukan pembangunan sarana dan prasarana jalan, dimana dibutuhkan dana pembangunan infrstruktur yang sangat besar. Yang pada hakekatnya akan bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah ( PAD) utk menunjang kemandirian ekonomi wilayah Tapanuli Tengah yg merupakan tujuan utama dari otonomi daerah yg sdh dicanangkan oleh pemerintah kita saat ini.

Sebuah harapan pasti bisa terwujud jika kebersamaan para putera2 terbaik Tapteng ber sama sama Pihak Terkait yakni Pemerintahan didaerah Kabupaten, Propinsi dan di Pusat saling mendukung utk mencapai satu harapan agar Tapanuli Tengah

dapat menjadi kota Tujuan Wisata kedepannya.

Pembangunan Ekonomi Kerakyatan harus bisa ditumbuhkan dengan pembentukan unit koperasi UKM diberbagai lini, khususnya UKM Kelautan yg dpt diwacanakan pembinaan didalam pengolahan hasil tangkapan ikan, utk dapat dijual, sebagai buah tangan kepada para pelancong yang datang berkunjung ke wilayah Tapanuli Tengah.

Oleh sebab itu jika kita berharap kota Tapanuli Tengah bisa menjadi kota tujuan wisata kedepannya, berarti pembangunan mata rantai ekonomi dapat berkembang, seperti investasi dibidang perhotelan akan mulai tanpak, penjualan souvenir/ cendera mata, kuliner makanan, yg selanjutnya akan secara otomatis dapat membuka lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yg berada di wilayah Tapanuli Tengah.

Sarana pembangunan Bandara sudah merupakan harapan dari Bupati Raja Bonaran Situmeang, SH, M.Hum. Semuanya itu sdh terlihat dari semakin bertambahnya pelayanan dari beberapa maskapai penerbangan yang sementara waktu ini masih transit melalui Kota Medan. Yang kedepannya diharapkan dapat melayani Rute TapTeng langsung Ke jakarta.

Tidak menutup kemungkinan hal ini terlaksana, mengingat Bandara Tapteng merupakan Bandara terpadat kedua setelah Polonia Medan di Propinsi Sumatera Utara. Adapun penerbangan yang melayani Rute, Medan - Tapanuli Tengah - Medan, saat ini, Maskapai Penerbangan Merpati AiR lines, Wings, Susi Air, Penas dan DAS. Dimana permintaan Sit sangat padat, khususnya untuk akhir pekan, dimulai dari hari jumat sampai hari minggu, masa liburan sekolah dan hari besar keagamaan.

Juga saat ini Bandara Tapteng Terlihat dalam proses renovasi pembangunan.

Demikian juga untuk jalan Nasional,Propinsi, diharapkan Pihak2 terkait kiranya segera utk dpt merealisasikan perbaikan jalan utama, yakni Jalan TapTeng Tapanuli Utara(Tarutung), TapTeng - Singkil( Propinsi NAD), TapTengTapanuli Selatan kiranya mendapat perhatian yg sangat serius utk segera diperbaiki dalam Tahun Anggaran 2012 yang akan datang.

Dalam pertemuan Team Jarrak Pos & Jarrak Nusa Guide diruang Garuda Pemkab Tapteng dengan Bupati Raja Bonaran Situmeang, mengeluhkan penyakit sebahagian masyarakat yang seolah olah pembiaran, yakni menjamurnya tempat maksiat di beberapa wilayah Tapteng, yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat yang berdekatan dengan lokasi tersebut.

Kiranya Para pemuka Agama dan Pemuka Masyarakat dapat memberikan solusi,yakni jalan keluar terbaik utk mengatasi masalah tersebut. Karena jika ditutup otomatis mematikan sumber mata pencaharian sebahagian orang lain. Kita harus menyadari secara keagamaan memang salah dan tidak diperbolehkan, tapi secara hati nurani dan kemanusiaan kita harus bersama sama dengan para pemuka Agama,tokoh Masyarakat dan Pemkab setempat untuk dapat memberikan jalan keluar terbaik untuk kemajuan Kota Tapanuli Tengah Kedepannya.

Sebuah cita cita sudah diwacanakan oleh Bupati Tapteng, Raja Bonaran Situmeang, SH. MHum. Tinggal kita Masyarakat TapTeng harus bersama sama memberikan masukan agar dapat ditemukan jalan keluar terbaik untuk mengatasi adanya beberapa masalah yang seolah terlihat lokalisasi terselubung sebagai tempat maksiat. Kiranya apa yang menjadi harapan, TapTeng bisa kedepannya sebagai Kota Tujuan Wisata yg sehat dan bersih dari hal yg negatif. (Christ)

3

mimbar

JARRAK POS Edisi ke X - Minggu Ke-1, Februari 2012

Program Perlindungan Sosial Kesbang : Mencakup 96,7 Juta Jiwa Jakarta, Badan Pusat Statistik telah merampungkan data terpadu rumah tangga dan individu sasaran untuk Program Perlindungan Sosial (PPLS); hasil survei yang dilakukan pada Juli-September 2011.

Penyerahan dilakukan Pelaksana Tugas Kepala BPS Suryamin kepada Sekretaris Eksekutif Tim Nasional

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto, Jumat, di Kantor Wakil Presiden. Penyerahan disaksikan Wakil Presiden Boediono yang juga Ketua TNP2K, dihadiri antara lain Menteri Sosial Salim Segaf Al'jufrie, Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto, dan Wakil Menteri Pertanian yang juga mantan Kepala BPS Rusman Heriawan.

Menurut Suryamin, data sasaran PPLS hasil survei yang dilakukan mencapai 96,7 juta jiwa atau 26,8 juta keluarga. Data dihimpun dari 33 provinsi, 497 kabupaten/kota, 6.699 kecamatan, 77.062 desa/ kelurahan. Calon rumah tangga sasaran PPLS yang dikunjungi mencapai 25,2 juta rumah tangga atau sekitar 42,5 persen rumah tangga terbawah berdasar data Sensus Penduduk 2010. (kmps)

Setneg Belum Tanggapi Anggaran Renovasi Istana Jakarta, Istana Kepresidenan hingga kini belum dapat menanggapi soal data Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) soal anggaran renovasi sejumlah gedung Istana Kepresidenan. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha hanya mengatakan, Sekretariat Negara segera memberikan klarifikasi.

“Nanti dijelaskan oleh Sekretariat Negara,” kata Julian kepada para wartawan di sela-sela Rapat Pimpinan TNI-Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Jumat.

Ia hanya mengatakan, terkait biaya renovasi, pihak Istana Kepresidenan selalu mengajukan anggaran setiap tahun. Renovasi, kata Julian, adalah hal yang wajar.

FITRA menyebutkan, setiap tahun, Istana Presiden selalu punya alokasi anggaran renovasi untuk gedung. Jika ditotal, anggaran untuk tahun 2012 mencapai Rp 80,4 miliar, sementara di tahun 2011 hanya Rp 88 miliar.

Berikut rincian progam peningkatan sarana dan prasarana aparatur kementerian Sekretariat Negara.

1.Pembangunan/Pengembangan Gedung Kantor Kementerian Sekretariat Negara Rp 41.397.859.000, Pembangunan/Pengembangan Rumah Negara Rp 14.781.680.000, Perbaikan Rel Pintu Gerbang Gedung Kantor Setneg RI Rp 349.050.000, Pembangunan Pagar Pengaman Aset Tanah Setneg Rp 2.050.990.000, 2. Istana Kepresidenan Jakarta, Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung Negara Rp 10.680.518.000 (2012) dan Rp 3.093.763.000 (2011) 3. Istana Kepresidenan Bogor, Renovasi Gedung dan Bangunan Rp 3.342.917.000 (2012) 4. Istana Kepresidenan Yogyakarta, Rehabilitasi/Renovasi Gedung/Bangunan Rp 2.359.928.000 (2012), Rp 871.250.000 (2011) 5. Istana Kepresidenan Tampak Siring Bali, Renovasi Gedung dan Bangunan Rp 1.558.979.000 (2012), Rp 1.773.473.000 (2011) 6. Istana Kepresidenan Cipanas, Renovasi Gedung dan Bangunan Rp 3.960.242.000 (2012), Rp 3.093.763.000 (2011).

Sebelumnya, FITRA menilai, Istana Kepresidenan telah gagal menjadi lokomotif penghematan anggaran. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan jajaran birokrasinya untuk melakukan penghematan anggaran. (kmps)

Dari Hal. 1 :

Jangan Jadikan LSM Alat Menggertak

Kepemimpinan Gubernur Bali

dan hijau bertaraf internasional. Wajah pariwisata Bali di tata, wajah kota disulap bak pulau surga dan seluruh abdi Negara di pulau Dewata ini wajib hukumnya untuk membiasakan pola hidup bersih dan hijau. Dengan program ini akan menambah daya tarik wisatawan manca Negara berlibur ke Bali. Dampaknya adalah PAD akan bertambah. Dengan meningkatnya PAD maka akan mempercepat pengentasan kemiskinan di Bali.

Kini gubernur Bali benar-benar bergerak cepat. Seluruh tenaga dan pikirannya di curahkan untuk menjawab kemiskinan. Tak tanggungtanggung seperempat APBD tersedot untuk program pemungkas ini.

Di tahun 2012 Pastika menargetkan terlaksananya program Gerbang Sadu (Gerakan Pembangunan Desa Terpadu). Dalam program ini Pastika memasang anggaran Rp. 1 milyard untuk tiap desa dinas. Di Bali terdapat 706 desa Dinas. Bantuan sebesar ini dimaksudkan untuk memutar roda perekonomian masyarakat pedesaan. Kini kemasan Gerbang Sadu sedang dirampungkan, targetnya pelaksanan program ini tepat sasaran.

Bila demikian berat perjuangan Made Mangku Pastika di dalam memimpin Bali, berarti fakta telah membuktikan bahwa Pastika telah secara sungguh-sungguh mengisi sisa-sisa hidupnya untuk kepentingan masyarakat Bali. Bila demikian adanya, rakyat Bali masih akan tetap mempercayakan kepemimpinan gubernur Bali ada di tangan seorang Made Mangku Pastika untuk yang kedua kalinya.

Selamat berjuang Pak Mangku! Rakyat Bali mendukungmu.

(Mar)

Dari Hal. 1 :

Tingkatkan Daya Saing

Ketua LSM JARRAK Prov. SulSel, Andi Alimran Mappasonda, ST

Makassar, Banyak organisasi massa (ORMAS) dan lembaga Swadaya Mayarakat (LSM) yang bermunculan di daerah ini.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar, Rompegading pekan lalu mengungkapkan bermunculannya ormas dan LSM, namun usianya hanya seumur jagung alias tidak bertahan lama eksis menjadi lembaga yang mandiri.

Kakan Kesbang Makassar Rompegading mengungkapkan hal itu saat menyampaikan sambutannya di puncak acara deklarasi dan pengukuhan Pengurus Badan Wilayah LSM jaringan Rakyat Reformasi Provinsi ulawesi Selatan (LSM Jarrak) di pelataran pantai Losari. Sejumlah pengurus LSM Jarrak Sulsel dikukuhkan, dengan Ketua Alimran Mappasonda, ST, Sekretaris Alwahid Azain, SE serta sejumlah pengurus cabang kabupaten dan kota se-Sulsel yang dikukuhkan pada kesempatan ini.

Lebih lanjut Rompegading menambahkan, Pemerintah Kota Makassar sangat mengapresiasi tinggi kehadiran LSM Jarrak Sulsel. Namun dia berharap, LSM yang dikomandoi Alimran Mappasonda di Sulsel ini, pejabat di jajaran Pemkot Makassar itu berpesan agar menjadi pengurus LSM tidak langsung membuat seseorang bangga dan

menyombongkan diri, dengan membawa simbol-simbol LSM untuk menggertak pejabat di daerah.

“Kehadiran LSM atau ormasormas itu menjadi mitra pemerintah, yang mengawal kebijakan pemerintah yang bersentuhan dengan masyarakat. Jangan menjadikan symbol-simbol LSM untuk alat menggertak. Jadilah LSM yang bijak, bukan menjadi provokator bagi masyarakat,” pesan Rompegading.

Pejabat yang mengurusi ormas, LSM dan lembaga partai politik ini mengakui, dari sekitar 200-an lebih ormas dan LSM yang terdaftar di Kesbang Kota Makassar, baru pertama kali LSM Jarrak Sulsel hadir dengan struktur organisasi yang lengkap mulai tingkat pusat hingga daerah kabupaten dan kota. “lebih sempurna lagi, karena kehadiran LSM Jarrak ini pun memiliki media sendiri, ini modal besar yang dimiliki,” katanya.

Turut hadir dalam acara deklarasi dan pengukuhan BPW Jarrak Sulsel, serta launching media cetak Tabloid Jarrak Nusa guide dan Koran Jarrak Pos dihadiri pula Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Jarrak I Putu Sudiartana SE, MBA yang didampingi John K Nahadin,SH serta Pimpinan Redaksi tabloid Jarrak Nusa Sapto Adiwiloyo,SH

serta sejumlah pejabat di daerah ini.

Usai deklarasi, acara dimeriahkan dengan panggung hiburan serta pagelaran karya seni dan budaya tradisional seperti taritarian khas di Sulsel. Di hadapan tamu undangan, para gadis-gadis cantik dengan dibalut pakaian khas daerah, secara bergantian memperagakan tari-tarian penghormatan khusus buat tamu-tamu undangan yang hadir memenuhi pelataran Pantai Losari malam itu.

Ada lagi aksi para biduan dangdut yang menghibur tamu dan masyarakat yang menyempatkan diri hadir di sekitar pelataran pantai Losari. Diantara artis yang hadir nampak artis cantik era Rano Karno, Anita Caroline bersama trio artis dangdut lain yang memberikan hiburan segar untuk seluruh tamu yang hadir.

Puncaknya, acara deklarasi dan pengukuhan jajaran pengurus Jarrak Sulsel, serta launching media massa yang dimiliki LSM Jarrak, pesta kembang api sebagai penutup acara seremonial.

Pemandangan warna-warni di langit cerah di ata anjungan Pantai Losari dari atraksi kembang api, menarik perhatian seluruh masyarakat yang hadir.

(Aminullah S/Bakri/ Ishak/Gafar)

dan harus melahirkan tekad bersama untuk membangunnya menjadi sebuah negara maritim yang tangguh. Hal ini memerlukan sebuah strategi sistem pertahanan negara yang berkualitas agar posisi geografis ini bisa menjadi kekuatan Indonesia dalam perannya sebagai bagian dari komunitas dunia.

Menurut Christina, paradigma pertahanan negara maritim akan mengacu pada geostrategis, geopolitik, membangun kekuatan pertahanan yang komprehensif dan proporsional antara matra laut, udara dan darat. “Jika mengacu negara maritim, maka ke depan orientasi pembangunan bangsa harus berorientasi pembangunan sektor maritim, budaya maritim dalam sebuah kebijakan yang konsisten serta menyiapkan lahirnya UU Maritim sebagai landasan hukum,” katanya.

Tiga Kowila Terkait sistem pertahanan, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Soeparno kepada wartawan di Jakarta belum lama ini mengatakan, pengembangan Armada RI menjadi tiga Komando Wilayah Laut (Kowila), diharapkan selesai pada 2014. Direncanakan, Komando Wilayah Laut (Kowilla) Barat akan berkedudukan di Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Kowilla Tengah di Makassar (Sulawesi Selatan), dan Kowila Timur berpusat di Sorong, Papua.

Menurutnya, pengembangan Armada RI menjadi tiga komando wilayah didasarkan pada luas wilayah perairan nasional yang cukup luas dan kondisi lingkungan strategis yang tengah berkembang.

Disamping itu juga merupakan penjabaran dari renstra TNI AL hingga 2024 untuk mewujudkan TNI AL yang besar, kuat dan profesional, lanjutnya.

Terkait pergeseran fokus kekuatan Amerika Serikat ke Asia Pasifik, salah satunya dengan penempatan pasukan Marinirnya di Darwin yang berdampak meningkatnya pelayaran kapal-kapal militer asing terutama melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia II dan III, Kasal menilai masih bisa diantisipasi dengan pengamanan oleh Komando Armada RI Kawasan Barat dan Komando Armada RI Kawasan Timur.

“Kekuatan di dua komando armada yang telah ada itu kan bisa dimobilisasi, sesuai kebutuhan. Dan dengan tercapainya kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Forces/MEF) maka semua bisa dikoordinasikan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat ancaman yang dihadapi, dan perkembangan lingkungan strategis yang ada,” tegas Kasal.**JP/Akbar/Sa

Persepsi :

Memiliki Konsistensi Jiwa Dan Semangat Kebangsaan Yang Tinggi

- Beberapa Ormas Pemuda Merasa Prihatin Bentuk perhatian pemerintah terhadap mereka yang mengabdi sepenuhnya hingga mengorbankan jiwa dan raga untuk kepentingan bangsa dan negara adalah dengan penyematan gelar kepahlawanan Nasional.

Dan dibulan Nopember 2011 lalu pemerintah memberikan beberapa gelar pahlawan bagi mereka yang tentunya memiliki kriteria tersebut.

Namun di momen tersebut beberapa ormas pemuda merasa prihatin terhadap pemerintah.

Pemerintah dalam hal ini berdasarkan isu yang berkembang, belum dapat menyematkan gelar kepahlawan kepada presiden ke dua Indonesia, Suharto.

Hal inilah yang menjadikan dilema bagi ormas yang menamakan dirinya Masyarakat Penerus Amanat Supersemar (Muammar). Muammar sendiri berharap bahwa Suharto akan dianugerahkan sebagai pahlawan nasional di bulan November 2011. Berdasarkan hal itu, Muammar pun berniat akan mendeklarasikan mantan pemimpin nomor dua Indonesia setelah Bung Karno sebagai pahlawan nasional bersamaan dengan diluncurkannya buku “Suharto The Untold Storie”, di Jakarta belum lama ini.

Selain moment peluncuran buku tersebut, juga diadakan forum silahturahmi membahas pengabdian Suharto sebagai Bapak Pembangunan bangsa dan negara, yang dihadiri oleh Mayjen (Purn) Samsu Jalal, Sasmita Hadinegoro (mantan pejabat Depkeu era Suharto), Zainal Bintang, Anton Lesiangi dan lain-lain.

Dalam kesempatan itu Tri Joko Susilo, Ketua Dewan Pimpinan Pusat

Muammar, menegaskan, bahwa Muammar memandang tanggal 10 November sebagai momen sejarah penting untuk mengenang banyak jasajasa dari sosok penting yang perlu kita jadikan figur dalam perjalanan bangsa. Oleh sebab itu, moment 10 November selalu dikenang sebagai hari pahlawan . Untuk itulah, DPP Muammar menjadikan forum silaturahmi Kebangsaan Pemuda Indonesia sebagai Forum mengenang jasa-

Muammar memberikan apresiasi dan penghargaan Pahlawan Nasional kepada Jenderal Besar Suharto.

Turut Bergoyang Sementara itu, Sasmita Hadinegoro, menyatakan bahwa di era kepemimpinan Suharto berbagai aspek seperti hukum, perpolitikan serta keamanan bahkan ekonomi sangat kondusif.

Walaupun negara memiliki hutang, namun masyarakat sejahtera. “Utang negara di era

“Hutang negara dalam sepuluh tahun meningkat dari 60 triliun menjadi 1729 trilyun. Itu prestasi luar biasa. Jadi siapa yang membayar hutang tersebut yang jelas rakyatlah yang membayar”.

Rakyat membayar hutang tersebut melalui pembayaran pajak. Rakyat dipaksa membayar hutang melalui pajak, sementara 70 persen pajak APBN di peroleh melalui pajak rakyat”, dan apabila rakyat menunda membayar pajak dapat dipastikan

Deklarasi gelar pahlawan Suharto oleh Ormas kepemudaan Muammar

jasa para pahlawan kita terutama Jenderal Besar H. Muhammad Suharto, kata Joko.

Joko pun meyakini bahwa Jenderal Besar Muhammad Suharto sebagai pemimpin bangsa layak dianugerahi gelar pahlawan nasional.

Sebab, beliau memiliki sejarah panjang perjuangan bangsa sejak jaman penjajahan hingga kemerdekaan.

Berdasarkan hal itulah DPP

kepemimpinan Suharto selama 32 tahun hanya 60 triliun. Namun hal itu bisa mensejahterakan rakyat. Pembangunan merata, irigasi dimana-mana jalan tol dibangun. Sedangkan sekarang setelah berjalannya reformasi selama 10 tahun, kita, rakyat mengalami repot nasi, jalanjalan rusak, waduk waduk kering sekolah hancur”, ungkap Sasmita Ditambahkannya pula,

bahwa APBN akan goyang dan efeknya pun pemerintah turut bergoyang bahkan bisa jatuh, papar Sasmita.

Fenomena menyematan gelar pahlawan kepada Suharto memang menjadi dilema sendiri bagi masyarakat Indonesia.

Seperti ormas Muammar yang menyatakan pantas memberikan gelar pahlawan kepada Suharto dalam jasa-jasa beliau dalam

memajukan bangsa di era kekuasaannya. Namun hal itu berbeda jauh bagi masyarakat lainnya yang secara tegas mengungkapkan ketidak layakan Suharto menyandang gelar pahlawan nasional.

Umumnya mereka yang kontra terhadap Suharto menyatakan, dibawah pemerintahan Suharto terdapat penyalahgunaan kewenangan kekuasaan.

Hal inilah menjadikan Suharto dan antekanteknya dicap sebagai biang terjadinya kebobrokan moral bangsa. Melalui kemudahan yang diberikan Suharto kepada sanak keluarga dan orang terdekatnya mengakibatkan konglomerasi yang korup dan rapuh. Menghancurkan sendisendi perekonomian bangsa Indonesia hingga terjadi krisis perekonomian moneter 19971998. Belum lagi kasus-kasus yang memberatkannya terutama dalam hal pelanggaran HAM berat kemanusiaan Pro kontra penyematan gelar pahlawan Suharto memang merupakan fenomena yang menarik, namun seperti diketahui bahwa penganugerahan pahlawan kepada seseorang masyarakat Indonesia telah ditetapkan melalui Undangundang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Dalam undang undang tersebut terutama pada Pasal 24, menegaskan syarat umum dan khusus. Syarat umum sebagaimana yang dimaksud disebutkan pada pasal 25, antara lain : a)WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI; b) memiliki integritas moral dan keteladanan; c) berjasa terhadap bangsa dan negara; d) berkelakuan baik; e) setia dan

tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan f) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Konsistensi Jiwa Sedangkan Syarat khusus terdapat pada pasal 26, antara lain: a)pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa; b) tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan; c) melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya; d) pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara; e) pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa; f) memiliki konsistensi jiwa dan semangat

kebangsaan yang tinggi; dan/atau g) melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.

Dua hari sebelum hari pahlawan pemerintah telah menetapkan nama-nama pahlawan bangsa. Terdapat 7 nama yang diangkat menjadi pahlawan nasional, antara lain: 1.

Syafruddin Prawiranegara (Alm) Tokoh Pejuang dari Jawa Barat, 2. KH Idham Chalid (Alm) Tokoh Pejuang dari Kalimantan Selatan, 3. Prof Dr Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka) (Alm)Tokoh Pejuang dari Sumatera Barat 4. Ki Sarmidi Mangunsarkoro (Alm) Tokoh Pejuang dari DIY Yogyakarta 5.

I Gusti Ketut Pudja (Alm) Tokoh Pejuang Bali, 6. Sri Susuhanan Pakubuwono X (Alm) Tokoh Pejuang Jawa Tengah 7. Ignatius Josep Kasimo Hendrowahoyono (Alm) Tokoh Pejuang asal Yogjakarta.

Dalam menentukan Penganugeraah gelar pahlawan nasional, pemerintah telah memberikan kewenangan kepada Tim Kementerian Sosial, Mabes TNI, juga seluruh sejarawan serta tokoh masyarakat.. (sgt/ef)

4 Kelola Bansos Rp. 500 Juta Anggota DPRD Buleleng langgar ketentuan Bali, Dana bantuan sosial (Bansos) diakui berbagai kalangan paling mudah untuk diselewengkan. Cara untuk mendapatkannya pun paling gampang. Cukup dengan cara mengajukan proposal dan menandatangani kwitansi. Sehingga disinilah dana bansos paling rawan untuk diselewengkan. Mungkin dengan cara mengajukan proposal fiktif atau dengan cara memalsukan tanda tangan. Kalau saja DPR/DPRD melakukan fungsi pengawasan yang maksimal, mungkin saja penyimpangan anggaran tidak akan terjadi.

Pencairan dana bansos senilai Rp 500 juta dari pos anggaran bupati Buleleng tahun anggaran 2011, kini menjadi polemik. Pasalnya bansos sebesar itu digelontorkan untuk pembangunan Pura Ulun Danu desa Pancasari, kecamatan Sukasada, Buleleng. Sementara kabar beredar dilapangan justru rampungnya pembangunan Pura Ulun Danu menggunakan bantuan Pemkab Buleleng dari tahun anggaran 2007 hingga tahun anggaran 2010. Bahkan tahun 2008 bupati membantu dengan anggaran sejumlah Rp 150 juta. Selebihnya bantuan sejumlah minimal Rp100 juta diberikan setiap tahunnya. Selain bupati Buleleng, Pemerintah Propinsi Bali juga sempat menggelontor bantuan sebesar Rp 150 juta. Selain bantuan dari Pemerintah, pembangunan Pura Ulun Danu juga mendapat sumbangan dari masyarakat, melalui seluruh desa Pekraman dan Subak yang ada di kecamatan Sukasada dan kecamatan Buleleng. Sehingga akhirnya pembangunan Pura Ulun Danu dapat dirampungkan dan diresmikan/dipelaspas pada Oktober 2011.

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan masyarakat, bagaimana dengan bantuan bansos senilai Rp 500 juta yang katanya untuk pembangunan Pura Ulun Danu ?

Banyak kalangan menuding bahwa dana bansos sebesar itu diduga fiktif. Hasil investigasi team Jarrak Pos dilapangan, rata-rata masyarakat mengatakan tidak tahu menahu atas penggunaan dana bansos sebesar itu.

Dikonfirmasi melalui sambungan ponselnya, anggota DPRD Buleleng dari fraksi Demokrat I Wayan Sumadra mengakui bahwa dirinya bertindak selaku ketua panitia pembanguna Pura Ulun Danu yang mengelola dana bansos senilai Rp 500 juta. Bantuan sebesar itu digunakan untuk merampungkan pembangunan tembok pagar, candi bentar, apit lawang serta bale kulkul.

Terhadap pengelolaan dana bansos itu, tanpa disadari Sumadra melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang no.27 tahun 2009.

Yang mana di sebutkan bahwa seorang anggota Dewan dilarang mengelola keuangan daerah. Karena anggota Dewan memiliki fungsi pengawasan. Sumadra juga mengatakan dirinya baru mengetahui adanya Undang-undang yang mengatur demikian. Sehingga dirinya sudah terlanjur sebagai ketua panitia pembangunan Pura Ulun Danu yang mengelola keuangan daerah dalam bentuk bansos.

Terhadap pelanggaran Undang-undang yang dilakukan oleh seorang anggota DPRD, ketua DPRD Buleleng Dewa Made Sukrawan belum bisa di konfirmasi. Tetapi banyak pihak berharap agar pimpinan Dewan dan Badan Kehormatan (BK) mengambil tindakan tegas terhadap salah seorang anggotanya yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang. (mar ky)

64 kru Kapal akan dipulangkan dalam dua kloter Denpasar, Sebanyak 14 dari total 64 kru kapal asal Bali yang menjadi korban musibah tenggelamnya Kapal Pesiar Costa Concordia di Italia dijadwalkan akan tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban, Kuta, Badung, Jumat petang. Sedangkan 50 korban lainnya akan dipulangkan pada kloter berikutnya. Bahkan, korban luka berat I Nyoman Juniartha, 31, kemungkinan baru pulang dalam satu-dua bulan kedepan karena masih menjalani perawatan di Italia.

Informasi dari Koordinator Fungsi Penerangan KBRI di Roma, Italia, Musurifun Lajawa, 14 kru kapal pesiar korban musibah tenggelamnya Costa Concordia yang dipulangkan dalam kloter pertama ini semuanya berasal dari Bali.

Mereka masing-masing I Ketut Kardita, Ida Bagus Kumariyoga, I Putu Agus Kurniawan, I Wayan Lela Budayana, I Made Mesib, I Wayan Agus Murdanta, I Wayan Seri Nadi, I Made Maharta Negara, I Komang Rai Parta Dewa, I Putu Tirtana, I Gusti Bagus Kusu-ma Wardana, I Made Wastika, I Putu Widiana, dan I Kadek Agus Wijaya.

Kloter pertama yang terdiri dari 14 korban asal Bali ini sudah diterbangkan dari Roma (Italia) ke tanah air dengan menggunakan pesawat Qatar Airways QR 88, Kamis sore pukul 15.55 waktu Italia atau tadi malam waktu Indonesia. Mereka dijadwalkan baru tiba di Denpasar (mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai), Jumat petang ini sekitar pukul 18.50 Wita.

Sehari sebelum diterbangkan ke Bali, Kuasa Usaha Ad-interim KBRI Roma Priyo Iswanto, telah menyerahkan secara simbolis Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) kepada para korban di tempat penginapan mereka, Hotel Hilton Garden, Roma, Rabu.

SPLP diperlukan sebagai surat perjalanan pengganti paspor, mengingat sebagian besar paspor para korban asal Indonesia hilang saat musibah tenggelamnya Kapal Pesiar Costa Concordia di perairan lepas Pantai Tuscan, Italia, Sabtu. Selain SPLP, KBRI Roma juga membekali para ABK dengan surat keterangan lain yang diperlukan untuk pengurusan kembali dokumen dan barang-barang milik pribadi mereka yang hilang.

Menurut Musurifun Lajawa, melalui press release yang diterima detikcom, Kamis kemarin, para korban Costa Concordia asal Indonesia yang jumlahnya mencapai total 170 orang, rencananya akan diterbangkan ke daerah masing-masing dalam rentang waktu tiga hari.

Pemulangan mereka dibagi dengan beberapa kloter yaitu Denpasar (Bali), Jakarta (DKI), Makassar (Sulsel), Semarang (Jateng), Solo (Jateng), Jogjakarta (DIJ), Palembang (Sumsel), dan Medan (Sumut).

Dari total 170 kru kapal pesiar asal Indonesia, termasuk 64 orang asal Bali, satu - satunya yang belum bisa dipulangkan saat ini adalah I Nyoman Juniartha. Masalahnya, kru kapal asal Sanur, Denpasar Selatan, ini hingga kini masih dirawat intensif di RS Santa Maria Alle Scotte, Siena, Italia. Maklum, putra Bali berusia 31 tahun ini mengalami cedera cukup berat hingga menderita patah tulang. Gara-gara musibah tersebut, pemuda berusia 31 tahun ini terpaksa harus tunda pernikahannya yang semula dijadwalkan Februari 2012 bulan depan. (nusabali)

BALI

JARRAK POS Edisi ke X - Minggu Ke-1, Februari 2012

Caplok tanah Warisan PT. CITRATAMA SELARAS Diadukan ke BPN

Lokasi tanah warisan keluarga Pande Jimbaran yang sempat ditimbun dengan kapur putih oleh preman-preman PT. CTS.

Bali, Ada-ada saja cara seseorang untuk mendapatkan harta benda. Ada dengan bekerja keras memeras keringat. Dan ada pula dengan cara yang sangat mudah asalkan memiliki sejumlah rupiah.

Nasib sial menimpa keluarga Pande Nyoman Calik salah seorang ahli waris 2 (dua) bidang tanah seluas ± 4 Ha yang terletak di Banjar Buana Gubug, kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan – Kabupaten Badung – Bali.

Yang mana tanah warisan leluhur yang sudah ditempati turun-temurun dengan 2 lembar pipil atas nama leluhur mereka, kini tanah tersebut di caplok oleh PT. Citratama Selaras dengan memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan sejak tahun 2008.

Sadar dengan sertifikat HGB itu di dapat dengan cara tidak benar, maka seluruh ahli waris menyatukan kekuatan melakukan perlawanan. Kini kasus

tersebut sudah di bawa ke meja Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung – Bali.

Diharapkan kepada pihakpihak yang terlibat dalam penanganan kasus ini baik dari tingkat kepala lingkungan, kelurahan sampai dengan BPN Badung agar proforsional dalam bekerja.

Jangan ada keberpihakan diantara mereka. Mereka harus bekerja berdasarkan ketentuan, jangan ada yang memanipulasi data. Demikian pendapat Pande Koyan salah seorang keluarga ahli waris ditemui Jarrak Pos beberapa waktu lalu.

Pande Koyan menilai sikap yang dilakukan oleh Kepala Lingkungan Buana Gubug dan Lurah Jimbaran berpihak kepada PT. CTS sehingga mereka selalu menekankan kepada ahli waris agar segera mengosongkan lokasi tanah itu. Sikap seperti itu dinilai sebagai bentuk rendahnya kwalitas pemahaman Kepala

Lingkungan dan Lurah terhadap kasus itu. Mungkin saja mereka dibayar untuk itu, sehingga tampak begitu semangat sekali keberpihakannya kepada PT. Citratama Selaras. Seloneh Pande Koyan.

Harusnya Kaling dan Lurah juga mempertimbangkan bahwa tanah warisan itu bertuan dan fisik tanah tersebut telah di kuasai secara turun-temurun ± 60 tahun oleh ahli waris. Walapun PT. CTS memiliki sertifikat HGB sejak tahun 2008, tetapi kuat dugaan sertifikat tersebut di dapat dengan cara tidak benar.

Dan ahli waris memiliki alat bukti kuat yang bisa melemahkan keberadaan sertifikat HGB itu.

Koyan juga meminta kepada PT. CTS untuk bersikap kesatria, jangan sedikit-sedikit menggunakan preman. Negara ini negara hukum sehingga kita tidak bisa berbuat seenak perut kita.

Kalaupun kasus ini nanti-

nya masuk ke ranah hukum, kita siap layani. Harapan saya kepada preman-preman yang biasanya di kerahkan oleh PT. CTS agar tidak mudah di benturkan dengan pihak ahli waris yang nota bena adalah sama-sama krama Bali, hanya karena dibayar untuk sesuap nasi.

Di konfirmasi melalui sambungan ponselnya kepala SKP (Sengketa Konflik Perkara) BPN Kabupaten Badung I Wayan Sucita mengatakan akan memanggil para pihak untuk dimediasi.

Sucita juga menyinggung bahwa PT. CTS itu adalah orang besar, sehingga dirinya lebih berhatihati di dalam menanggapi kasus ini. Sementara Sinta Dewi yang salah satu staff BPN yang menangani kasus ini mengatakan bahwa sesuai perintah pimpinan, dirinya diminta untuk membongkar warkah-warkah mengenai pengajuan permohonan sertifikat HGB itu oleh PT. CTS.

Ketua ISM Jarrak Provinsi Bali I Dewa Gede Sena, SH yang mantan wakil Bupati Klungkung – Bali terusik atas kasus ini, Dewa Sena menyoroti sikap Kepala SK BPN Badung I Wayan Sucita yang mengatakan PT. CTS adalah orang besar itu adalah sikap pengecut. Makanya dalam kasus ini BPN harus bekerja sesuai ketentuan. Jangan takut kepada siapapun. Negara kita bukan negara rimba dan jangan lantas karena PT. CTS adalah orang besar lalu BPN turut bermain manipulasi. Saya tegaskan bahwa LSM Jarrak akan mengawal kasus ini. Bila perlu kita akan minta kepada Divisi Investigasi Kekayaan Pejabat Negara & Pengusaha Nasional untuk turun tangan mengawasi kasus ini. Sehingga dengan demikian tidak terjadi di Bali kasus seperti yang terjadi di Desa Mesuji Lampung dan Sumatra Selatan. Tegas Dewa Sena. (Mar)

MENJAWAB JERITAN RAKYAT BPI INTENS KAWAL UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI MAFIA PAJAK DAN MAFIA PERADILAN Bali, Di era sekarang ini banyak pihak salah memahami arti Demokrasi.

Demokrasi dinilai sebagai sebuah kebebasan.

Namun dalam praktiknya para elite di Senayan kini telah kehilangan jati dirinya. Terkadang mereka bicara ngalor ngidul, terkadang mereka bicara tidak beretika, dan terkadang pula mereka bicara bak seorang pahlawan di tengah deritanya sebagian besar masyarakat Indonesia.

Terkadang para elite merasa bangga bicara dan mengumbar kata-kata di depan stasiun TV dan awak media lainnya. Padahal mereka terkadang bicara bukan pada kompetensinya. Yang ada dibenaknya adalah bagaimana mereka bisa dianggap sebagai bagian dari orang hebat dan dapat bersuara lantang di televisi dan koran, lalu disaksikan dan dibaca oleh jutaan masyarakat Indonesia.

Mereka bicara masalah korupsi, mereka bicara soal ketidakadilan dan mereka bicara soal penderitaan rakyat, walau sesungguhnya apa yang mereka ucapkan berbanding terbalik dengan kata hatinya.

Tak ada sesuatu yang perlu dibanggakan oleh rakyat, karena sesungguhnya rakyat justru tersenyum sinis menyaksikan tontonan yang katanya adalah memperjuangkan nasib rakyat.

Rakyat lebih mempercayai bahwa, sederetan kalimat yang katanya untuk membela nasib rakyat itu, tidak lebih dari sebuah sandiwara politik. Karena sikap melawan yang mereka lakukan itu adalah sebagai sebuah siasat untuk mendapat umpan balik, umpan balik itulah sejumlah rupiah.

Dengan keadaan yang sedemikian dirasa oleh rakyat, maka sudah sepatutnya para elite politik tidak perlu berbuat yang aneh-aneh. Kembalilah pada jati diri, ciptakan keadaan yang kondusif, jangan malah bicara yang bisa memanas-manasi keadaan.

Kini keadaan telah semakin rumit, ibarat benang kusut, sudah tak bisa dikenali mana kawan dan mana lawan. Namun derita rakyat yang selama ini menjadi obyek dan konsumsi politik kian terjepit. Rakyat semakin menjerit dan terhimpit. Tak ada lagi bagi

Drs. Rahmat Sukendar, SH Ketua “Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusaha Nasional”

mereka tempat menggantungkan harapan. Semuanya memberi harapan palsu, mengeruk keuntungan dan mencari popularitas di balik penderitaan rakyat.

Dengan keadaan yang demikian, kini rakyat harus bangkit, tak usah merasa berkecil hati, yakinlah bahwa rakyat tidak sendirian. Masih ada orang yang memiliki kata hati untuk mau peduli terhadap sesama, mau mendengar jeritan

dan keluhkesahnya.

Karenanya harus ada gerakan bersama dalam rangka melawan korupsi, melawan praktik mafia pajak dan melawan praktik mafia peradilan. Karena sesungguhnya praktik itulah yang menyengsarakan rakyat.

Terhadap keadaan demikian, “Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusaha Nasional” kini unjuk kekuatan.

Setelah melalui proses yang cukup panjang di masyarakat, melalui investigasi, melalui penelitian serta melalui simulasi maupun mengumpulkan informasi, maka dalam waktu segera BPI akan merekomendasi kepada KPK beberapa kasus korupsi yang sarat dengan tarik ulur kepentingan. Dan BPI akan berkonsentrasi mengawal kasuskasus yang ditangani KPK. BPI mengajak pimpinan KPK yang baru untuk selalu berpegang teguh pada aturan.

Mendorong untuk berani menuntaskan kasus-kasus besar.

Melakukan tindakan hukum terhadap tokoh-tokoh besar yang terbukti terlibat dalam kasus

korupsi. Serta berani mengatakan tidak kepada publik, apabila tidak diketemukan unsur-unsur keterlibatan tokoh besar dalam kasus korupsi.

Publik perlu kepastian hukum dari KPK, namun untuk bisa memberi kepastian hukum diperlukan keberanian dan konsekwensi dari para pimpinan KPK. Publik pun tak bisa berpendapat berdasarkan versi dan spekulasi. Karenanya KPK harus bekerja proporsional.

Apabila demikian adanya KPK, berarti BPI akan selalu siap mengawal dan mengamankan setiap tindakan hukum yang diambil oleh KPK. Sebaliknya apabila KPK telah meninggalkan kaidah dan moral dalam tugasnya, maka ketika itu pula BPI akan hadir sebagai pihak yang berbeda pendapat.

Demikian Drs. Rahmad Sukendar, SH Ketua “Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusaha Nasional” dalam lawatannya beberapa waktu lalu di Bali.

(Mar)

Bali raup pajak Rp. 4,089 Triliun Denpasar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali membukukan realisasi penghimpunan pajak sebesar Rp4,089 triliun pada 2011 dengan catatan sedikitnya 36,29% wajib pajak mangkir.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali Zulfikar Thahar mengatakan realisasi penerimaan pajak di Bali pada 2011 mencapai 100,48% dari target sebesar

Rp4,070 triliun pada 2011.

"Pada capaan itu, kanwil pajak Bali memperoleh peringkat ke-9 dari total pencapaian penghimpunan pajak secara nasional," katanya hari ini.

Berdasarkan data DJP Bali, realisasi penerimaan pajak terdiri dari Pajak Penghasilan/PPh sebesar Rp2,604 triliun, Pajak Pertambahan Nilai/PPN sebesar Rp1,074 triliun. Selain itu, Pajak Bumi Bangunan/PBB mencapai

Rp0,34 triliun serta pajak lainnya/PL sebesar Rp0,67 triliun.

Tercapainya target tahunan pengelolaan pajak di Bali, lanjutnya, seiring dengan meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) di Bali yang sudah berada diatas nasional. Untuk angka nasional, direktorat jenderal pajak menetapkan kepatuhan sebanyak 62,5% sedangkan di Bali sudah mencapai 63,71%.

Saat sensus pajak terakhir

pada 2010 tercatat jumlah wajib pajak di Bali mencapai 423.000.

Saat ini, DJP akan menggenjot tingkat kepatuhan membayar paja dari masing-masing wajib pajak. Pada capaian kinerja itu, katanya, Kanwil DJP Bali akan lebih memfokuskan pada upaya perbaikan administrasi dan pengawasan. Selain itu, penegakan hukum di bidang perpajakan dan penyempurnaan sistem piutang pajak secara online. (sut)

JARRAK POS Edisi ke X - Minggu Ke-1, Februari 2012

5

BALI

Kemiskinan di Bali Pengentasannya Sebatas Proyek Pendapatan per kapita penduduk Bali yang ditargetkan naik dua kali lipat dari Rp 13,5 juta (2008) menjadi Rp 27 juta pada 2013, rupanya masih jauh. Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Bali tahun 2010 hanya Rp 16,59 juta. Tak hanya itu, jumlah penduduk miskin di Bali juga masih tinggi. Tahun 2008 jumlahnya 215,7 ribu orang. Namun hingga September 2011 angka kemiskinan masih menempati posisi 183,1 ribu orang. Mengapa ini bisa terjadi di tengah serbuan investor ke pulau seribu pura ini?

Bali, SEKRETARIS Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bali Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, S.E., M.M. menilai meningkatnya kemiskinan dikarenakan pendapatan riil masyarakat mengalami penurunan akibat inflasi dan tidak meratanya distribusi pendapatan. ‘’Jadi kendati PDRB naik, namun sayangnya dari sisi pemerataannya belum terjadi. Terbukti dari jumlah penduduk miskin yang mengalami peningkatan pada September 2011,’’ ujar Raka Suardana, S.E., M.M., Rabu kemarin.

Raka Suardana juga mengungkapkan, untuk menilai keberhasilan pembangunan di suatu daerah, tidak bisa sematamata melihat dari PDRB atau pendapatan per kapita. Bisa saja pendapatan penduduk yang kaya raya dengan jumlah persentasenya kecil, berkontribusi lebih dari 80 persen pada PDRB. Sementara sisanya disumbang oleh masyarakat luas yang masih saja tetap miskin. “Jadi, untuk mengukur kesejahteraan suatu

masyarakat, maka yang paling baik digunakan adalah dari sisi pemerataannya. Jika pendapatan merata dan itu di atas standar yang ditetapkan, maka berarti kesejahteraan masyarakat tersebut sudah tercapai,’’ sebutnya.

Menurutnya, jika dilihat angka-angka statistik, pendapatan per kapita masyarakat di Bali terkesan sudah mengalami perbaikan. Namun kenyataannya, di tengah gelimang dolar industri pariwisata, masih terlihat banyak warga yang di bawah garis kemiskinan dan pengangguran terselubung di mana-mana.

Hal ini disebabkan hasil kue pariwisata Bali dinikmati oleh masyarakat luar Bali, bahkan orang asing (pemodal atau chain business). Lihat saja hotel-hotel berbintang, sebagian besar dimiliki oleh orang bukan Bali.

Demikian juga jaringan paket tur wisatawan, diborong oleh suatu jaringan travel agent dari luar.

“Bali hanya kecipratan yang kecil-kecil,’’ ucapnya.

Demikian juga banyak fasilitas pariwisata yang ada, dimil-

iki oleh bukan masyarakat Bali.

“Kalaupun itu milik krama Bali, hanya yang berskala kecil. Kalau terus berlanjut krama Bali akan makin terpinggirkan. Ini tentu tugas pemerintah daerah menjawabnya,’’ tandasnya.

Pengamat ekonomi Prof. Dr.

Ketut Rahyuda, MSIE. juga mengakui keberhasilan pembangunan di suatu daerah, tidak bisa semata-mata melihat dari PDRB atau pendapatan per kapita. Namun, harus pula dilihat dari sisi pemerataan sesuai dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti

ORMAS PEKAT BALI unjuk kekuatan

kesehatan dan pendidikan.

“PDRB bukan satu-satunya indikator dari keberhasilan pembangunan. Sebab, selama ini PDRB di Bali lebih banyak terserap oleh penduduk pendatang (duktang) atau bukan asli Bali,’’ ujarnya.

Ketut Rahyuda sebelumnya juga mengakui gerusan dolar yang dihasilkan sektor pariwisata belum menjadi angin segar bagi masyarakat. Pasalnya, pendapatan dari sektor yang menjadi andalan Bali menguap atau lari ke luar (capital flight), akibat dipicu produksi dan pelaku industri skala besar di sektor ini didominasi dari luar. “Terjadinya capital flight yang besar pada ekonomi Bali akibat para pemilik modal yang sebagian besar bukan merupakan orang Bali dan tinggal di luar Bali. Tentu membuat income yang mereka hasilkan lari ke luar Bali,’’ sebutnya.

Artinya, tidak ada multiplayer effect dari pertumbuhan pariwisata akibat capital flight yang tinggi. Uang yang dihasilkan dari sektor unggulan ini tidak dinikmati masyarakat lokal, karena sebagian besar investor dari luar.

Deputi Bank Indonesia Denpasar Gde Made Sadguna menilai kondisi ini akibat pengembangan pariwisata Bali hanya dinikmati pemilik modal besar, sedangkan masyarakat kecil hanya mendapat

serpihan manfaat pariwisata itu.

“Apa pun bentuk pariwisata yang dikembangkan tidak boleh menyimpang dari konsep pariwisata, yaitu pariwisata untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk pariwisata,’’ tegasnya.

Akademisi Unud Prof.

Nyoman Suparta menyebutkan pemerintah di Bali harus memahami faktor dominan penyebab munculnya kemiskinan agar cara penanggulangan kemiskinan tidak sekadar berjalan sebatas proyek. ‘’Mekanisme pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan saat ini kami rasakan masih parsial (ego sektoral atau ego proyek) serta kurang terkoordinasi secara baik. Akibatnya korbanan yang besar, belum tentu dapat menghasilkan perubahan yang signifikan,’’ pungkasnya.

Agar program penanggulangan kemiskinan menjadi lebih efektif, maka para SKPD terlebih dahulu harus memahami sungguh-sungguh karakteristik kemiskinan RTM dan informasi terkait di balik faktor penyebab kemiskinan. (par)

BUNTUT LAPORAN BENDESA ADAT TAKMUNG

Lantik pengurus baru, dihadiri Bos Media JARRAK POS DUGAAN PRAKTIK MAFIA HUKUM

I Putu Sudiartana, SE, MBA Pimpinan Umum Media Jarrak Pos

Bali, Kini Ormas Pekat Bali tak bisa di padang sebelah mata.

Beberapa waktu lalu bertempat di Desa Budaya Kerta Langu – Denpasar, menggelar pelantikan pengurus Provinsi Bali periode tahun 2011-2015.

Hadir dalam acara tersebut Bos Media Jarrak Pos Jakarta I Putu Sudiartana, SE, MBA. Ditemui team Jarrak Pos, Putu Liong panggilan akrab I Putu Sudiartana mengatakan senang atas un-

dangan khusus yang ditunjukkan kepada dirinya oleh panitia pelantikkan pengurus Ormas pekat Provinsi Bali.

Putu Liong mengajak seluruh jajaran LSM Pekat untuk konsen menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Bali, selalu menjaga kredibilitas organisasi serta mengedepankan cara-cara yang santun di dalam menyampaikan pendapat. Sikap seperti di nilai sebagai sebuah sikap yang cukup dewasa selaku insan Ormas. Masyarakat juga akan selalu menilai tingkat intelektualitas insan Ormas, karenanya Liong juga berpesan agar Ormas Pekat mampu menghilangkan kesan premanisma. Justru kehadiran Ormas Pekat diharapkan mampu memberikan konstribusi terhadap masyarakat baik secara materi maupun imateri.

Dalam kedudukannya sebagai potensi daerah, Ormas Pekat Bali di minta mampu melaksanakan fungsi kontrol terhadap kinerja aparatur daerah. Mendukung pemerintah dalam programprogramnya yang menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat. Serta mampu memberikan

koreksi kepada pemerintah apabila dala program-programnya tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Putu Liong yang kelahiran di Desa Bongkasa Badung – Bali, 42 tahun lalu, kini bersama Ormas Pekat siap secara bersama-sama membangun Bali.

Tegasnya.

Sementara Ketua Panitia Pelantikan Ir. Ida Bagus Suandika Manuaba yang akrab dipanggil Gus Lupio menyambut baik ke hadiran Bos Media Jarrak Pos. Lupio menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggitingginya, karena ditengah-tengah kesibukan Pak Putu Liong menjalankan bisnisnya di Kota metropolitan, masih juga menyempatkan diri pulang ke daerah untuk hadir berbaur di tengahtengah kader Ormas Pekat.

Dalam kesempatan itu Lupio juga menyatakan kesiapannya untuk membawa beberapa agenda penting ke tingkat pimpinan Ormas Pekat Provinsi Bali.

Dengan harapan dapat dijadikan sebagai agenda untuk dapat berbuat nyata di masyarakat. Diantaranya melakukan konsolidasi internal, meningkatkan sumber

daya manusia, sehingga ada kesiapan untuk turun berbaur dengan masyarakat. Meningkatkan pengetahuan mengenai batasan rambu-rambu, serta menerima keluhan masyarakat untuk selanjutnya di komunikasikan dengan pihak-pihak yang berwenang menangani.

Sesaat setelah seluruh rangkaian acara pelantikan terlewati, Lupio bersama pembina Pekat pusat mengadakan pertemuan khusus dengan Bos Media Jarrak Pos bertempat di Hotel The Cakra dekat Desa Budaya Kertha Langu – Denpasar.

Pertemuan ini di pandu oleh wartawan senior Jarrak Pos I Wayan Sumardika, SH hingga berakhir pukul 23.30 wita.

Dalam pertemuan tersebut dapat dihasilkan beberapa rancangan diantaranya: Adanya kerja sama dalam hal-hal tertentu dalam rangka Ormas Pekat bisa berbuat optimal di masyarakat, serta Ormas Pekat Bali di harapkan bisa mengambil peran dalam pengawasan roda pembangunan di daerah.

Demikian team Jarrak Pos Mengabarkan. (Mar)

TERKUAK, KISRUH STIKES MAJAPAHIT SINGARAJA, POLDA BALI UNGKAP SUNJAYA MENDAPAT IJIN MENDIKNAS SECARA ILEGAL

Bali, Akhirnya terjawab sudah kisruh yang selama ini melilit Stikes Majapahit Singaraja.

Berawal dari dilaporkannya I Gede Sunjaya di Polda Bali mengenai kebenaran ijin Mendiknas No. 205 / D / 0 / 2008 yang dimilikinya.

Berdasarkan laporan polisi No. TBL / 276 / VIII / 2011 / Bali / Dit Reskrimum, penyidik mulai memanggil beberapa saksi.

Diawali dengan berdirinya Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) di Mojokerto yang telah berbadan hukum dengan mendapat pengesahan dari Menkumham pada tahun 2006.

Selanjutnya yayasan tersebut membuka cabang di Singaraja melalui SK Pembina sesuai AD/ART. YKWK Singaraja di pimpin ketuanya Dr. Nurwidji.

Selanjutnya YKWK ini mengajukan permohonan ijin mendirikan Stikes Majapahit di Singaraja dan penyelenggaraan Program Pendidikan Keperawatan (S1) serta D3 Kebidanan, yang mana permohonan tersebut di tanda tangani oleh Dr. Nurwidji.

Disinilah letak awal sejarah ijin Mendiknas yang diklaim oleh I Gede Sunjaya. Sementara Sunjaya sendiri tidak dapat membuktikan bahwa dirinya pernah memohon ijin Mendiknas. Setelah Kemendiknas membalas beberapa kali surat-surat ke YKWK pimpinan Dr. Nurwidji, maka akhirnya keluarlah ijin Mendiknas No. 205 / D / 0 / 2008 yang langsung di serahkan oleh pejabat Dikti ketika itu Bapak Firdaus,SH.MH kepada pemohon ijin yang dalam hal ini YKWK pimpinan Dr. Nurwidji dan penerimaannya tidak dapat di wakilkan.

NS I Made Sundayana, S.Kep.M.Kes. Ketua STIKES Majapahit Singaraja Jln. Raya Air Sanih, Bungkulan Singaraja

Ijin yang diterima Dr. Nurwiji adalah berupa salinan, sementara aslinya disimpan sebagai arsip di Dirjen Dikti. Ijin inilah dasar pendirian Stikes Majapahit Singaraja Jln. Raya Air Sarih Km 11 Bungkulan Singaraja pimpinan I Made Sundayana. Pengangkatan Sundayana sebagai pengelola Stikes Majapahit atas dasar Surat Keputusan YKWK yang di tanda tangani oleh Dr. Nurwiji.

Sementara I Gede Sunjaya juga memliki ijin Mendiknas No. 205 / D / 0 / 2008. Padahal dirinya tidak dapat membuktikan pernah mengajukan permohonan ijin ke Mendikanas. Dan naskah ijin yang dipegang oleh Sunjaya tidak tertera kata salinan. Keabsahan inilah yang di kejar oleh Penyidik Polda Bali, karena konflik yang berkepanjangan di Stikes Majapahit Singaraja berakar dari ijin Mendiknas tersebut.

Akhirnya, tibalah saatnya pemeriksaan saksi kunci dari Dirjen Dikti yang diwakili oleh

Bapak Firdaus,SH.MH. Setelah ditunjukan oleh penyidik Polda Bali masing-masing ijin Mendiknas yang dipegang oleh I Gede Sunjaya maupun I Made Sundayana, maka Firdaus memberikan kesaksian sebagai berikut : Ijin Mendiknas No. 205 / D / 0 / 2008 yang dimiliki oleh saudara Gede Sunjaya di keluarkan oleh Dikti tanpa melaui ketentuan / prosedur (SOP). Sedangkan ijin Mendiknas No. 205 / D / 0 / 2008 yang dimiliki oleh I Made Sundayana dikeluarkan oleh Dikti sesuai dengan ketentuan / prosedur (SOP) yang berlaku. Dengan keterangan saksi kunci dari Dirjen Dikti tersebut, terjawab sudah kemelut yang berkepanjangan yang menimpa Stikes Majapahit Singaraja. Artinya bahwa I Gede Sunjaya mendapat ijin Mendiknas secara ilegal. Faktor lainnya juga terungkap bahwa YKWK pimpinan I Gede Sunjaya baru berbadan hukum dari Menkumham tahun 2010. Sehingga hal

yang tidak mungkin Sunjaya bisa mendapat ijin dari Mendiknas untuk pendirian Stikes Majapahit tahun 2008. Sesuai UndangUndang Yayasan No. 16/2001 bahwa mendirikan yayasan harus mendapat pengesahan dari Menkumham, sehingga baru bisa melakukan perbuatan hukum kalau yayasan tersebut sudah berbadan hukum.

Ijin Mendiknas tersebut berlaku selama 2 tahun, sehingga 6 bulan sebelum habis masa berlakunya pemegang ijin harus mengajukan permohonan perpanjangan ke Dirjen Dikti melalui Kopertis Wilayah VIII. Baik Sunjaya maupun Sundayana sama-sama mengajukan permohonan ijin ke Dirjen Dikti melalui Kopertis VIII. Selanjutnya Kopertis turun ke lapangan melakukan Verifikasi. Dari dua Stikes Majapahit yang mengajukan perpanjangan ijin, berdasarkan hasil verifikasi Kopertis maka Stikes Majapahit pimpinan Sunjaya tidak memenuhi syaratsyarat sesuai yang diatur dalam ketentuan.

Sehingga yang bersangkutan tidak mendapatkan perpanjangan ijin. Sedangkan Stikes Majapahit pimpinan I Made Sundayana telah memenuhi syarat-syarat yang di atur dalam ketentuan / SOP. Sehingga yang bersangkutan layak mendapatkan perpanjangan ijin.

Jadi fakta hukum sekarang adalah : Proses kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di kampus Stikes Majapahit pimpinan I Gede Sunjaya tidak memilki ijin operasional alias ilegal.

Demikian Sundayana menegaskan.

(R)

TERJADI DI POLRES KLUNGKUNG

Bali, Perkembangan ilmu dan teknologi membawa perubahan kearah modernisasi. Tak hanya tingkat kehidupan masyarakat yang cenderung mengalami perubahan. Perkembangan adat dan hukumnya pun turut mengalami proses modernisasi.

Namun tak semua modernisasi membawa dampak positif. Ada kalanya pula berdampak negatif. Seperti yang terjadi di Desa Adat Takmung Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung - Bali. Saking ngototnya salah seorang warga, Kepala Adat / Bendesa Adat Takmung I Gusti Putu Mardika di laporkan di Mapolres Klungkung melakukan tindak pidana penggelapan traktor bantuan PNPM. Mardika tak gentar menghadapi laporan tersebut, karena bagi dirinya apa yang dilakukan selama ini dalam memandu jalannya adat sudah melalui mekanisme yang benar. Proses lidik berlangsung, Polisi memanggil beberapa saksi untuk diminta keterangan. Dan merasa dirinya tak bersalah, Mardika mengancam melaporkan balik sang pelapor. Dari keterangan saksisaksi terungkap bahwa traktor bantuan PNPM tersebut di kontrakkan kepada salah satu warga / karma adat, uang sejumlah Rp.4.5jt hasil kontrakan traktor tersebut oleh bendesa adat langsung di depositokan di Lembaga Perkreditan Rakyat (LPD) Desa Adat Takmung, dan jajaran PNPM sendiri membenarkan hal itu. Dari pemeriksaan saksi-saksi akhirnya dapat disimpulkan bahwa kasus ini tidak dapat dilanjutkan ke proses penyidikan karena di nilai tidak memenuhi unsur pidananya. Lebih-lebih traktor yang dipermasahkan oleh salah satu warga yang notabena adalah pengusaha angkutan antar kota di Bali itu, telah dalam kondisi baik di tangan bendesa adat sebagai penanggungjawab.

Sang pelapor merasa tidak aman atas laporannya. Karena bendesa adat melaporkan balik sang pelapor. Dari sinilah ke babak berikutnya di duga terjadi praktek mafia hukum.

Bendesa adat Gusti Putu Mardika menengarai laporan atas dirinya dilakukan oleh Ir. Gusti Nyoman Adnyana, SH yang seorang pengusaha angkutan. Anehnya setelah Mardika melaporkan balik sang pelapor, justru nama yang muncul sebagai pelapor atas dirinya adalah I Gusti Nyoman Adnyana yang sehari-hari bekerja di permandian motor yang notabena adalah kerabat dekat bendesa adat.

Antara Ir. Gusti Nyoman Adnyana, SH dan Gusti Nyoman Adnyana adalah dua orang yang

berbeda dari desa Takung yang kebetulan memiliki nama yang sama, yang satu dengan gelar Ir dan SH berumur 60 tahun sedangkan yang satu lagi tanpa gelar dan berumur 40 tahun.

Atas kejanggalan itu, bendesa adat mengumpulkan seluruh karma adat untuk mengadakan rapat/paruman. Disinilah terungkap proses pergantian nama yang dibeber oleh I Gusti Nyoman Adnyana yang sehari-hari bekerja di sebuah permandian motor.

Suatu hari Adnyana yang tengah asik bekerja tiba-tiba di jemput oleh dua orang warga yang diketahui bernama I Wayan Subrata dan Ketut Kartawan.

Lalu Adnyana di ajak ke Polres Klungkung. Sesampai di Polres Klungkung Adnyana di sodorkan berkas yang dia tidak ketahui bahwa itu adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Gusti Ngurah Wirawan untuk ditanda tangani, selanjutnya Adnyana di minta KTP untuk di photo copy.

Selang beberapa hari Adnyana baru tahu bahwa berkas yang ditanda tangani adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) laporan polisi atas kerabatnya yang menjabat Bendesa Adat, kata Adnyana dalam paruman desa adat Takmung.

Selama paruman berlangsung, tanpa diduga muncul kembali satu persoalan. Yang mana salah seorang warga bernama Gusti Ngurah Oka Wirarta yang notabena adalah adik kandung Gusti Ngurah Wirawan, emosi. Saking emosinya Wirarta mengeluarkan kata-kata kotor kepada sang bedesa adat Gusti Putu Mardika. Merasa tidak terima dicemarkan nama baiknya, Mardika langsung melaporkan Wirarta ke Mapolres Klungkung.

Atas laporan Mardika, penyidik bekerja memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan. Dari keterangan saksi-saksi dan didukung dengan alat bukti, akhirnya Wirarta ditetapkan sebagai tersangka. Kini kasus tersebut telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Klungkung.

Banyak pihak yang mengawal kasus ini. Diharapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menangani, agar bekerja proforsional.

Tidak hanya kasus yang merugikan harkat dan martabat Bendesa Adat Takmung saja yang dinilai janggal penanganannya oleh Reskrim Klungkung, tetapi ada pula kasus penyerobotan tanah dengan No. LP: TBL/50/IV/2011/Bali/Res Klk juga dinilai janggal penanganannya. Berawal dari laporan polisi yang dilakukan oleh Made Kerta dari Nusa Penida.

Yang mana Made Kerta adalah ahli waris beberapa bidang tanah. Sebagian tanah Made Kerta dikuasai oleh I Komang Narsa yang notabena adalah di luar ahli waris. Sehingga Komang Narsa dilaporkan oleh Made Kerta dengan tuduhan melakukan tindak pidana penyerobotan.

Atas laporan tersebut, penyidik memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan. Dari keterangan saksi, rata-rata menguatkan keberadaan pelapor atas kepemilikan beberapa bidang tanah tersebut. Akhirnya polisi memasang pasal 385 KUHP untuk terlapor I Komang Narsa.

Entah apa yang terjadi, tiba-tiba unsur-unsur dalam pasal 385 tidak terpenuhi. Dengan alasan bahwa terlapor belum pernah menggadaikan atau menjaminkan tanah yang dikuasai itu kepada pihak lain. Sehingga pasal penyerobotan tidak dipenuhi, akhirnya laporan polisi I Made Kerta berujung pada SP2HP. Atas kerja penyidik dalam sejumlah kasus di Polres Klungkung, beberapa pihak yang memantau penanganan kasus tersebut meminta Kapolda Bali untuk melakukan pengecekan atas kerja anak buahnya. Demikian beberapa sumber. (Mar) I Gusti Putu Mardika Bendesa Adat Takmung, Klungkung - Bali

6

ACEH Ketua DPRK Aceh Selatan Minta Kepada Bupati Prioritaskan Kepentingan Rakyat

Tapaktuan, Ketua DPRK Aceh Selatan Tgk Safiron mengecam sikap Bupati Tgk Husin Yusuf yang sering berada di luar daerah selama ini, mereka menyarankan agar intensitas perjalanan dinas Bupati keluar daerah dikurangi. Pihak dewan juga meminta kepada Bupati supaya lebih memprioritaskan kepentingan rakyat dari pada kepentingan pribadi.

“Saat ini cukup banyak persoalan dalam daerah yang menyangkut langsung dengan hajat hidup orang banyak yang membutuhkan penanganan segera oleh kepala daerah, tapi justru sangat di sesalkan karena selama ini terkesan seperti tidak mendapat perhatian serius oleh saudara Bupati,” kata Safiron saat berbincang-bincang dengan Jarrak Pos di rumah Dinasnya, Kamis.

Ia menyebutkan, salah satu persoalan yang sangat membutuhkan penanganan segera saat ini adalah terkait langkah ratusan warga Buloh Seuma yang telah mengembalikan KTP dan mengancam akan bergabung ke Pemko Subulusalam.

“Jika Bupati berpikir bijaksana, seharusnya dia wajib sifatnya segera turun ke Buloh Seuma apalagi saat ini warga setempat memang sedang menunggu kedatangan Bupati ke sana, supaya melihat langsung kondisi kehidupan mereka dengan berbagai macam keterbatasan dan ketertinggalan baik dari segi sarana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan,” sesal Safiron.

Safiron menegaskan, meskipun Bupati Tgk Husin Yusuf sejauh ini terkesan masih terlihat “dingin” dalam menyikapi polemik tersebut, namun pihaknya tetap berkomitmen serius akan terus memperjuangkan nasib rakyat Buloh Seuma dalam rangka untuk mengantisipasi benar-benar “pindah” nya mereka ke Pemko Subulusalam.

“Salah satu langkah konkrit yang akan kami lakukan adalah, akan memperjuangkan pengalokasian anggaran untuk pembangunan jalan tembus dari Keude Trumon ke Buloh Seuma sepanjang 18 KM lagi, dana itu akan kami perjuangkan semaksimal mungkin dalam tambahan dana Otsus 2012 untuk Aceh Selatan sebesar Rp. 25 Miliar agar dapat di anggarkan sebesar Rp. 10 Miliar untuk pembangunan jalan tersebut,” ujar Safiron.

Di samping itu, tambah Safiron, dalam waktu dekat pihaknya bersama Koordinator LSM Rimung Lam Kalut Bestari Raden S Pd, juga berencana akan menghadap langsung Gubernur Aceh Irwandi Yusuf di Banda Aceh, bermohon kepada Pemerintah Aceh agar sudi kiranya menganggarkan kembali dana sumber APBA 2012 untuk pembangunan jalan ke Buloh Seuma.

“Dalam waktu dekat, setelah selesainya proses pengukuran dan perhitungan jumlah kebutuhan anggaran untuk pembangunan jalan itu oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Aceh Selatan, maka kami berencana akan segera berangkat ke Banda Aceh untuk menjumpai Gubernur,” tegas Safiron.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Aceh Selatan Ir Bahrum ketika di konfirmasi Jarrak Pos mengakui bahwa pihaknya telah mendapat amanat atau perintah langsung dari Ketua DPRK untuk mengukur dan menghitung jumlah kebutuhan anggaran pembangunan jalan tembus sepanjang 18 KM lagi yang di perkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp. 10 Miliar lagi itu.

“Kami targetkan proses pengukuran dan perhitungan jumlah kebutuhan anggaran membutuhakan waktu selama 1 minggu dan dapat kami pastikan proses itu akan siap dalam minggu ini juga,” tandas Bahrum. (Hendrik)

Akibat Konflik Pembebasan Tanah PLN Batalkan Pembangunan PLTU Meukek Kinerja Bupati Aceh Selatan di Kecam Tapaktuan, Pihak PT PLN (Persero) wilayah Aceh secara resmi telah mengambil keputusan untuk membatalkan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2 x 270 MW di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Aceh Selatan.

Keputusan ini sebagaimana termaktub di dalam surat pihak PT PLN wilayah Aceh Nomor : 330/101/W-Aceh/2011 tertanggal 14 November 2011 yang ditandatangani langsung oleh General Managernya, Sulaiman Daud.

Surat yang berhasil diperoleh Media JarraK Pos di Tapaktuan Selasa (20/12) dengan perihal pembatalan pembebasan tanah itu di tujukan langsung kepada Bupati Aceh Selatan Tgk Husin Yusuf.

Dalam surat itu disebutkan bahwa proses pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan PLTU di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Meukek dengan nilai investasi sebesar Rp. 400 Miliar lebih itu tidak dilanjutkan lagi, mengingat PLN Pusat di Jakarta sudah memutuskan untuk merelokasi ketempat lain yang juga sangat membutuhkan pembangunan PLTU tersebut.

Bupati Aceh Selatan Tgk Husin Yusuf melalui Asisten I bidang pemerintahan Setdakab Nasarurahman SH ketika di konfirmasi Media Jarrak Pos di ruang kerjanya Selasa (20/12) menolak mengungkapkan penyebab sehingga pihak PT PLN secara tiba-tiba langsung mengeluarkan keputusan membatalkan pembangunan PLTU yang menjadi dambaan dan harapan besar rakyat setempat itu.

Namun dia mengakui bahwa, selama ini Pemkab Aceh Selatan sudah berupaya maksimal mungkin untuk membebaskan tanah seluas 14 Hektar lokasi pembangunan pembangkit listrik yang sangat dibutuhkan masyarakat itu. “Memang selama ini sewaktu proses pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan sedikit mendapat kendala, terutama soal harga yang ditetapkan pemerintah Kabupaten tidak dapat diterima pemilik lahan, namun setelah diadakan pertemuan beberapa kali dengan warga barulah ada kesepakatan besaran harga tanahnya itu,” ujar Nasarrahman.

Pihak PLN dalam suratnya itu tidak menyebut secara jelas kemana lokasi di alihkan pembangunan PLTU tersebut, namun sebuah sumber Media ini di Tapaktuan menyebutkan bahwa pembangunan PLTU yang ditargetkan harus selesai dalam tahun 2012 mendatang itu telah di alihkan ke Kabupaten Simeulu atau Kabupaten Aceh Tengah masih dalam Provinsi Aceh. Sumber itu juga menyebutkan bahwa, meskipun Pemkab Aceh Selatan terkesan mengelak ketika di tuding sebagai pihak yang seharusnya bertanggungjawab penuh terkait batalnya pembangunan PLTU tersebut, namun pada hakikatnya sesuai fakta dilapangan memang benar pembatalan itu mutlak akibat kurang responsive atau proaktifnya Pemkab terutama Bupati Tgk Husin Yusuf dalam menyikapi persoalan itu selama ini.

“Seharusnya, jika Pemkab serius dan mempunyai keinginan kuat untuk tetap mempertahankan pembangunan PLTU itu selama ini yakni harus tetap dalam wilayah Aceh Selatan, saya rasa masih bisa dan peluangnya pun masih sangat terbuka lebar, namun sekarang sudah tidak gunanya lagi sebab sudah ibarat nasi sudah menjadi bubur,” sesal sumber tersebut.

Kinerja Bupati Husin Yusuf Di Kecam Menanggapi terkait telah dibatalkannya pembangunan PLTU di Kecamatan Meukek tersebut oleh pihak PT PLN, Ketua DPC Partai Demokrat yang juga Wakil ketua DPRK Aceh Selatan Marsidiq mengatakan bahwa dengan telah gagalnya pembangunan PLTU tersebut maka sama halnya bahwa Pemkab Aceh Selatan telah membuangbuang kesempatan pembangunan daerah dengan nilai investasi mencapai Rp. 400 miliar lebih sumber APBN 2011 atau hampir setara dengan jumlah APBK daerah itu setahun.

“Inilah potret kinerja Bupati Aceh Selatan yang tidak pernah serius mengatasi sebuah permasaalahan selama ini, sehingga telah mengakibatkan hilangnya peluang pembangunan daerah dengan nilai investasi mencapai Rp. 400 miliar lebih, kondisi ini tentu saja sangat merugikan daerah dan rakyat Aceh Selatan,” sesal Marsidiq.

Sementara itu, penegasan senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif LSM Kajian dan Advokasi Hukum (KAuM) Aceh Selatan M Nasir SH. Menurutnya, kegagalan ini mutlak akibat lemahnya kinerja para pejabat pembantu Bupati Tgk Husin Yusuf terutama merekamereka yang duduk di tim 9 yakni tim bentukan Bupati untuk pembebasan tanah tersebut.

“Oleh sebab itu, kami meminta kepada Bupati agar segera mengevaluasi kembali kinerja para pejabat selaku pembantunya itu, agar yang tidak becus bekerja segera diganti dengan pejabat lain yang dinilai lebih mampu, sebab gara-gara kinerja mereka yang tidak becus itu selama ini, daerah dan rakyat Aceh Selatan telah dirugikan dengan telah gagalnya pembangunan PLTU Meukek tersebut,” tandas M Nasir. (Hendrik)

JARRAK POS Edisi ke X - Minggu Ke-1, Februari 2012

Kegagalan Pembangunan PLTU Meukek mutlak kesalahan Pemkab Aceh Selatan

Tapaktuan, DPRK Aceh Selatan sangat menyayangkan terkait lambannya respon Pemkab setempat dan bahkan terkesan seperti kurang serius dalam menyambut niat baik para investor untuk menanamkan investasinya didalam daerah. Salah satu contohnya adalah tidak pro-aktifnya kepala daerah (Bupati-red) dalam menyelesaikan persoalan pembebasan tanah seluas 14 Hektar di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Meukek, sehingga telah mengakibatkan gagalnya pembangunan PLTU oleh pihak PT PLN (Persero) dengan nilai investasi mencapai Rp. 400 Miliar lebih sumber APBN 2011.

“Penyebab kegagalan ini karena lambannya pihak terkait dalam bekerja dan bahkan seperti terkesan tidak serius menyelesaikan persoalan pembebasan tanah, jadi pantas dituding bahwa kegagalan ini mutlak kesalahan pimpinan daerah terutama tim 9 yakni tim bentukan Bupati untuk pembebasan lokasi pembangunan PLTU tersebut,” kata Anggota DPRK Aceh Selatan dari Partai Rakyat Aceh (PRA) Deni Irmansyah ST, kepada Pers di Tapaktuan Jumat.

Menurut Deni tudingannya itu bukan tidak mendasar. Sebab

menurut dia, pasca di terbitkan Surat Keputusan (SK) pembatalan pembangunan PLTU itu oleh pihak PLN, pihaknya langsung menghubungi salah seorang pejabat teras di kantor PLN Wilayah Aceh di Banda Aceh.

“Berdasarkan hasil konfirmasi dengan pejabat tersebut, rupanya pihak PLN masih berkeinginan membangun PLTU di Meukek dan bahkan mereka juga masih bersedia membeli tanah warga tersebut, “ kata Deni se-

bagaimana mengutip pernyataan salah seorang pejabat PLN Wilayah Aceh.

Selama ini, tambah Deni, dalang sehingga kacau balaunya proses pembebasan tanah itu di tengarai pemicu nya adalah kare-

na ada permainan terselubung oleh pihak-pihak tertentu dengan memainkan berbagai macam kepentingan pribadi serta kelompok tertentu di dalam nya.

“Dugaan itu muncul setelah terkuak sebuah fakta bahwa rupanya antara masyarakat pemilik tanah dengan PLN sudah mendapat persetujuan atau kata sepakat, yang menjadi persoalan selama ini rupanya hanya tim 9 bentukan Pemkab Aceh Selatan saja yang terkesan tidak pernah serius menuntaskan proses pembebasan tanah itu,” sesal Deni.

Oleh sebab itu, tegas Deni, pihaknya berkomitmen akan mencoba mengupayakan kembali semaksimal mungkin kepada pihak PLN agar bersedia membangun kembali PLTU itu di dalam wilayah Aceh Selatan.

“Sebab jika ini gagal maka daerah dan masyarakat sangat di rugikan, karena jika PLTU itu jadi di bangun di Aceh Selatan selain menyokong perekonomian dan pembangunan daerah juga sangat membantu masyarakat dengan turunnya harga tagihan listrik dari sebelumnya Rp. 3.500/Kwh menjadi Rp. 1.000/ Kwh,” pungkas nya. (Hendrik)

Bukti Serius Ingin Pindah Ke Subulusalam

Ratusan Masyarakat Buloh Seuma Kembalikan KTP dan Stempel Desa Kepada DPRK Aceh Selatan Tapaktuan, Tekad dan keinginan masyarakat Buloh Seuma ingin “pindah” ke Pemko Subulusalam sepertinya benarbenar sudah bulat dan final, bukan sekedar isu gertak sambal sebatas isapan jempol belaka.

Buktinya, puluhan perwakilan tokoh masyarakat serta dihadiri langsung Kepala Mukim bernama Abidin Jal dan Tiga Kepala Desa dalam kemukiman Buloh Seuma masing-masing Kades Gampong Tengoh bernama Jalaluddin, Kades Raket Thaharuddin dan Kades Gampong Padang Abdul Manaf, mendatangi Kantor DPRK Aceh Selatan Selasa, untuk menyerahkan sebanyak 227 lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik warga setempat di tambah 3 buah stempel Desa dan 1 buah Stempel Mukim.

Ratusan KTP dan 3 buah stempel Desa tersebut di terima langsung oleh Ketua DPRK Aceh Selatan Tgk Safiron bersama tiga anggota dewan lainnya masingmasing Azmir SH dan Nazarudin (Partai PKPB) serta Tgk Ismizar (Partai Aceh).

Sebelumnya, dalam audiensi puluhan tokoh masyarakat Buloh Seuma dengan Anggota dewan Aceh Selatan yang berlangsung di ruang rapat lantai I Gedung DPRK Tapaktuan itu, sempat berlangsung tegang dan nyaris memanas.

Hal itu di sebabkan karena pertama-tama para Anggota dewan menolak untuk menerima KTP dan Stempel Desa yang rencana akan di serahkan oleh perwakilan masyarakat tersebut.

Saat itu, Ketua DPRK Aceh Selatan Tgk Safiron menegaskan bahwa pihaknya meminta kepada perwakilan masyarakat Buloh Seuma agar memberi waktu

kepada pihaknya untuk duduk bermusyawarah terlebih dahulu dengan pihak Pemkab Aceh Selatan terkait persoalan itu.

“Berhubung saat ini Bupati sedang berada di Jakarta, maka tolong beri waktu kepada kami beberapa hari kedepan untuk duduk bermusyawarah dengan pihak Eksekutif terlebih dahulu, dan jika nantinya tidak ada juga jalan keluar untuk solusi penyelesaiannya, maka saya tegaskan bahwa saya orang yang berdiri di barisan terdepan nantinya untuk membantu warga Buloh Seuma pindah ke Pemko Subulusalam,” tegas Safiron.

Namun, pernyataan Ketua DPRK Aceh Selatan Tgk Safiron tersebut dengan tegas langsung di bantah oleh perwakilan masyarakat Buloh Seuma melalui koordinatornya Nasrudin.

“Kebijakan pengumpulan KTP untuk dikembalikan kepada Pemkab Aceh Selatan ini merupakan keinginan sendiri warga Buloh Seuma tanpa ada paksaan, dan keputusan untuk pindah ke Pemko Subulusalam sudah final menjadi harapan dan keinginan masyarakat Buloh Seuma, jadi tolong bapak terima KTP masyarakat ini dan jika tetap ditolak maka KTP ini terpaksa kami tinggalkan di gedung dewan yang terhormat ini,” tegas Nasrudin dengan suara lantang.

Penegasan senada juga disampaikan tokoh muda Trumon, T Rispan. menurutnya, saat ini eskalasi keinginan masyarakat Buloh Seuma untuk pindah ke Pemko Subulusalam sudah sangat tinggi alias sudah memuncak tidak mungkin bisa dibendung lagi.

“Sebab, selama ini masyarakat Buloh Seuma menganggap bahwa Pemkab Aceh Selatan

sedikitpun tidak memiliki niat serius membangun Buloh Seuma, bahkan ironisnya lagi dalam APBK 2012 yang dulunya telah dijanjikan akan dialokasikan dana untuk pembangunan jalan tapi kenyataannya nihil, sementara Pemko Subulusalam dalam APBK 2012 ini telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 12 Miliar untuk pembangunan jalan dari Keude Rundeng tembus Buloh Seuma sepanjang 8 KM, masyarakat senang bergabung ke Pemko Subulusalam karena tidak banyak ngomong tapi langsung berbuat untuk rakyat, bukan seperti Pemkab Aceh Selatan hanya sebatas menebar janji-janji manis saja selama ini,” tandasnya.

Melihat kondisi atau suasana audiensi yang hampir berlangsung Deadlock itu, Anggota DPRK Aceh Selatan lainnya Azmir SH angkat bicara. Saat itu, Azmir melemparkan solusi penyelesaian yakni pihaknya tetap menerima KTP yang diserahkan oleh masyarakat Buloh Seuma tersebut, namun dengan syarat bahwa wilayah dan masyarakat Buloh Seuma harus tetap bergabung atau berada dalam wilayah Aceh Selatan tidak boleh lepas kepada Pemko Subulusalam.

“KTP masyarakat ini kami terima, tapi KTP ini akan kami serahkan kembali kepada masyarakat Buloh Seuma dengan cara akan kami antarkan langsung ke Buloh Seuma nanti bersama Bupati dan Ketua DPRK Aceh Selatan beserta pejabat Dinas terkait lainnya, untuk kita cari jalan keluar yang konkrit disana nanti sebagai solusi penyelesaian pembangunan yang lebih maju lagi di Buloh Seuma ke depannya,” ujar Azmir, sembari di sambut tepuk tangan dari

perwakilan masyarakat itu.

Setelah disepakati, akhirnya penyerahan KTP beserta stempel Desa dan mukim jadi di serahkan. Prosesi penyerahan KTP dilakukan langsung oleh Ketua panitia pelaksana pemindahan Buloh Seuma ke Pemko Subulusalam, Nasrudin kepada Ketua DPRK Aceh Selatan Tgk Safiron yang disaksikan oleh seluruh peserta audiensi dan beberapa Anggota DPRK lainnya.

Sementara itu, salah seorang aktivis pegiat LSM di Aceh Selatan T Sukandi mengatakan bahwa, berhubung saat ini ratusan masyarakat Buloh Seuma telah mengembalikan KTP nya kepada Pemkab Aceh Selatan, maka itu sama artinya bahwa saat ini masyarakat setempat tidak memiliki lagi identitas diri secara resmi.

“Oleh sebab itu saya menyarankan kepada Pemkab dan DPRK Aceh Selatan agar segera mengambil sikap atau tindaklanjut yang konkrit di lapangan, sebab jika berlama-lama maka seandainya masyarakat Buloh Seuma tersebut mendatangi Pemko Subulusalam untuk meminta KTP sebagai identitas baru mereka, maka mereka telah sah demi hukum menjadi penduduk Pemko Subulusalam,” papar Sukandi.

Sekadar ilustrasi, kemukiman Buloh Seuma merupakan sebuah kawasan terpencil dan terisolir di pelosok Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan. untuk menuju ke sana kita harus menggunakan transportasi moda laut dengan menggunakan boat Nelayan tradisional dengan masa tempuh sekitar 3-4 jam perjalanan. Kondisi seperti ini akibat hingga kini masih terbengkalainya pembangunan badan jalan sepanjang 32 KM dari Keude

Trumon tembus Buloh Suema.

Padahal anggaran untuk pembangunan badan jalan tersebut telah di anggarkan dalam APBA Provinsi Aceh secara bertahap terhitung sejak tahun anggaran 2009 hingga 2010 telah mencapai Rp. 10 Miliar lebih.

Jika kawasan Buloh Seuma ini benar-benar di beralih ke Pemko Subulusalam, maka tentu saja sangat menguntungkan Pemko di bawah pimpinan Drs Merah Sakti tersebut. Pasalnya, selain di kawasan itu sangat strategis untuk di jadikan sebagai kawasan pusat Pelabuhan, Buloh Seuma yang merupakan kawasan pesisir yang berdekatan dengan Samudra Hindia itu juga di tengarai memiliki kandungan Mineral Gas Alam dan Minyak mentah yang diperkirakan memiliki kandungan Defosit yang cukup besar. Dugaan itu semakin di perkuat berdasarkan hasil Survey (Penelitian) yang di lakukan oleh sebuah lembaga (NGO-Red) dari Prancis baru-baru ini yang masuk ke kawasan itu secara diamdiam.

Sementara itu, sebuah sumber Media Nasional dari kalangan masyarakat setempat menyebutkan bahwa niat masyarakat Buloh Seuma untuk minta “cerai” dengan Pemkab Aceh Selatan memang sudah benar-benar bulat dan Final, hal itu terbukti ketika pasca penyerahan KTP kepada DPRK Aceh Selatan beberapa waktu lalu itu, ratusan masyarakat Buloh Seuma secara diam-diam ternyata langsung mendatangi pihak sekretariat Pemko Subulusalam untuk mengurus KTP baru sebagai penduduk resmi dan sah Pemko Subulusalam. (Hendrik)

Dituding tidak transparan dalam menyalurkan rumah bantuan Puluhan warga korban konflik ancam adukan pengurus BRA Aceh Selatan ke Polisi Tapaktuan, Puluhan warga korban konflik asal Desa Simpang Kecamatan Bakongan Timur mendatangi kantor Badan Re-integrasi Aceh (BRA) Kabupaten Aceh Selatan, Rabu menuntut kepada lembaga itu agar segera merealisasikan bantuan rumah kepada warga korban secara merata.

Kehadiran puluhan warga korban konflik ke kantor BRA Aceh Selatan dibawah penjagaan ketat aparat Polsek Kota Tapaktuan itu, langsung di sambut oleh Ketua Satuan Pelaksana (SatpelBRA) Aceh Selatan Tgk Misbah, dan Sekretarisnya Syaiful SH serta anggotanya Tgk Sarbunis.

Sebelumnya, sekitar 40 orang warga Desa Simpang tersebut juga telah mendatangi kantor BRA Aceh Selatan secara berturut-turut pada tanggal 14 s/d 15 Desember 2011 lalu dengan mengusung tuntutan yang sama. Saat itu, puluhan warga dilaporkan sempat bermalam satu malam di kantor BRA Aceh Selatan dengan membawa perbekalan memasak dari rumah masing-masing. Sedangkan audiensi pada Rabu (21/12) tersebut merupakan pertemuan susulan guna mencari solusi tentang sisa

bantuan rumah korban konflik yang belum terealisasi.

Dalam tuntutannya, warga mendesak pihak BRA Aceh Selatan agar segera menuntaskan pembangunan rumah warga korban konflik sebanyak 40 unit lagi dari 140 unit jumlah keseluruhan rumah warga Desa setempat.

Pasalnya, pada tahun 2010 lalu pihak BRA Aceh Selatan setelah di Demo oleh ratusan masyarakat, telah berjanji akan menyelesaikan atau memprioritaskan pembangunan seluruh rumah warga korban konflik di Desa itu dalam tahun 2011 ini, tapi kenyataannya janji itu bohong belaka.

Menurut pengakuan warga, saat konflik bersenjata memanas di Aceh dulu, Desa Simpang merupakan sebuah Desa basis atau Desa yang dijuluki wilayah “hitam” dalam Kecamatan Bakongan Timur saat itu, karena di Desa itu sering terjadi kontak senjata antara pasukan TNI dengan GAM. Tak pelak, sekitar tahun 2000 s/d 2003 atau persis saat di berlakukan Darurat Militer secara resmi di Aceh ketika itu, seluruh warga Desa Simpang mengungsi ke Desa Sibadeh di Pusat Keca-

matan Bakongan Timur, karena saat itu seluruh rumah warga yang berjumlah sekitar 140 unit lebih telah di bakar kecuali Mesjid dan Kantor Desa.

“Sehingga pantas di golongkan bahwa seluruh warga Desa Simpang merupakan korban konflik kategori kerusakan rumah paling parah karena telah rata dengan tanah akibat di bakar, sehingga pantas di prioritaskan untuk segera di salurkan bantuan, tapi kenyataannya hal itu bohong belaka,” kata Panglima Sagoe KPA Bakongan Timur yang juga Koordinator warga saat ber-audiensi dengan Ketua BRA Aceh Selatan.

Tetap di perjuangkan Sementara itu, Ketua Satpel BRA Aceh Selatan Tgk Misbah mengatakan bahwa penyebab hingga kini belum terakomodir seluruhnya penyaluran bantuan rumah warga korban konflik di Desa Simpang, selain karena kuota (jatah-red) bantuan rumah yang di berikan oleh Pemerintah Pusat sangat terbatas, juga karena masih ada yang lebih prioritas atau masih ada warga yang sangat membutuhkan bantuan rumah yang notabenenya juga warga korban konflik di Aceh

Selatan.

“Pada prinsipnya, kami tetap berkomitmen akan mengakomodir seluruhnya aspirasi warga korban konflik, namun tentu saja dalam prosesnya butuh waktu dan kesabaran sebab masih cukup banyak warga korban konflik lainnya yang juga membutuhkan bantuan, yang tidak mungkin diakomodir secara sekaligus,” kata Tgk Misbah.

Menurutnya, jumlah warga yang belum mendapat jatah rumah bantuan di Desa Simpang bukan 40 orang lagi, tapi 25 orang lagi.

“Terkait tuntutan ini, kami telah mengupayakan akan mengusulkan kembali anggarannya kepada Pemerintah Pusat agar dapat tertampung dalam tahun anggaran 2012 mendatang, untuk itu kami bermohon kepada masyarakat agar bersabar dulu,” tegas Tgk Misbah.

Menanggapi pernyataan Ketua Satpel BRA Aceh Selatan itu, warga korban konflik tetap tidak menerima sebab mereka tetap meminta agar bantuan rumah kepada warga korban konflik di Desa Simpang harus di salurkan atau harus terakomodir dalam

kuota (jatah-red) rumah bantuan tahun anggaran 2011 ini yang telah mendapat persetujuan pemerintah pusat untuk Aceh Selatan sebanyak 434 unit itu.

“Jika tidak di salurkan dalam tahun 2011 ini, maka persoalan atau kasus ini akan kami bawa ke ranah hukum, sebab selama ini cukup banyak jatah bantuan rumah yang di salurkan tidak tepat sasaran, bukan kepada warga yang benar-benar korban konflik sementara kami yang benarbenar warga korban di Desa Simpang justru tidak mendapat bantuan,” tegas Mujirmin.

Terkait ancaman akan di bawa kasus itu ke pihak berwajib, salah seorang petinggi BRA Aceh Selatan bernama Tgk Sarbunis menyatakan bahwa pihaknya mempersilahkan pihak masyarakat tersebut untuk membawa kasus itu ke ranah hokum supaya di usut oleh pihak penegak hukum.

“Kami mendukung langkah masyarakat tersebut mengadukan kasus ini ke pihak Polisi untuk mengusutnya sampai tuntas, biar duduk persoalan nya jelas dan tidak ada yang di tutup-tutupi disini,” tantang Tgk. Sarbunis.

(Hendrik)

7

ACEH

JARRAK POS Edisi ke X - Minggu Ke-1, Februari 2012

Kisruh Pilkada Aceh, Propaganda Pusat

SPBU DI AGARA KEHABISAN BENSIN

“Harga mencapai Rp. 6,000 - 7,000/liter” Ket. Foto : Foto besar, SPBU Kampung Melayu Kec.Babussalam, Foto kecil SPBU Lawe Kihing Kecamatan Bambel.

Kutacane, Dua stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) di Aceh Tenggara, Kampung Melayu di Kecamatan Babussalam, dan Lawe Kihing di Kecamatan Bambel kehabisan bensin, Para pedagang eceran BBM yang terletak di sepanjang lintasan Kutacane-Lawe Pakam, Agara menjual Rp 6.000/liter atau naik

Rp 1.500/liter dibandingkan di SPBU. Efendi 35 tahun, seorang pengendara sepeda motor kepada Jarrak Post mengatakan stok bensin di SPBU tidak lama bertahan, hanya beberapa jam.

Dia mengungkapkan, petugas SPBU bukan hanya melayani para pengendara roda dua atau

empat, tetap juga pedagang eceran yang membawa jerigen untuk membeli bensin dengan harga Rp 5.000/liter atau naik Rp 500/ liter dibandingkan pengendara bermotor. Efendi menilai, tindakan pengelola SPBU melepas bensin Rp 5.000/liter juga merugikan masyarakat karena pedagang pengecer, minimal harus

mendapat keuntungan Rp 1.000/ liter, sehingga harga naik menjadi Rp 6.000/liter s/d Rp.7.000/ liter. Padahal, sebutnya, jika pihak SPBU menjual Rp 4.500/ liter kepada pedagang pengecer, maka harga eceran Rp 5.500/liter.

Fendi yang juga seorang Mahasiswa UGL ini Mengatakan

Jajaran Dinas Pendidikan & Olah Raga Lantik Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, Serta Pengawas Kutacane, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Agara, melantik 46 pejabat, mulai dari kepala sekolah, pengawas sekolah sampai kepala seksi di UPTD. Pelantikan dilaksanakan oleh Bupati Agara, Hasanuddin Beruh di gedung P3G Kutacane, Kecamatan Babussalam, Rabu pagi.

Kadis Dikpora Aceh Tenggara, Ali Basrah SPd.MM, dalam sambutannya, mengatakan mutasi kali ini untuk memperkuat koordinasi antara kepala sekolah di masing-masing kecamatan.

“Tantangan ke depan sangat berat, karena kita akan menghadapi Ujian Nasional SD, SMP dan SMA dan diharapkana, seluruh pelajar lulus UN,” harap.Ali Basrah Ali Basrah yang berpasangan dengan Hasanuddin B untuk bertarung dalam pilkada

Bupati Aceh Tenggara, mengambil sumpah para peserta yang dilantik.

Bupati Agara pada 16 Februari 2012 mendatang berharap dapat melanjutkan pembangunan pendidikan. Dia mengungkapkan telah mengabdi selama delapan tahun di Dinas Pendidikan Agara.

Sementara itu Bupati Aceh Tenggara Hasanuddin.B dalam

paparannya mengklaim pendidikan di daerahnya telah meningkat 71 persen, sehingga mendapat penghargaan dari Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas).

“Pendidikan di Agara harus terus dimajukan,” katanya. Dalam acara itu, turut dihadiri Muspida Plus dan para undangan.

Abd.Salim.AMa.Pd salah seorang Peserta yang dilantik Kepada Jarrak Pos ,mengatakan dirinya tidak menduga akan dilantik menjadi Pengawas Tingkat SD ,waktu undangan sampai ke tangan saya,serasa tidak percaya ,karena di usia saya menjelang pensiun saya masih diberi kepercayaan untuk menduduki suatu jabatan ,Abd Salim Juga pernah menjadi kepala sekolah SDN Kuning Atas,tapi mengundurkan diri beberapa tahun lalu ,sebelum dilantik menjadi Pengawas Tingkat SD beliau merupakan Guru Bantu di SDN Kisam,Setelah Beberapa Waktu Lalu ,dengan diberi kepercayaan untuk mengemban amanah yang di berikan,saya tidak akan sia siakan kepercayaan yang diberikan oleh bapak bupati Kepada saya ,” Ujar Abd.Salim.

(Aswan/Julpan)

RATUSAN PEDAGANG (OMAK-OMAK) SERBU KANTOR DINAS KOPERASI “Tuntut Modal Usaha yang di janjikan Pemda Agara”

Pedagang (omak-omak) di Kantor dinas Koperasi.

Kutacane, Ratusan pedagang sayur-mayur dan pedagang kecil menyerbu Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh Tenggara, Selasa. Mereka menuntut bantuan modal usaha sebesar Rp 1 juta/ orang, bersumber dari APBK 2011 yang belum juga sampai walau tahun 2011 telah berlalu.

Ratusan pedagang itu yang datang secara tertib menanyakan kejelasan bantuan karena sudah pernah didata petugas Dinas koperasi, bukan hanya sekali, tetapi dua kali, seperti diungkapkan para pedagang di sela-sela aksi.

Kantor Dinas koperasi yang terletak di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babussalam sempat dipenuhi para pedagang sebelum bubar jelang siang.

Sejumlah pedagang kepada Jarrak Pos, mengatakan walau sudah dua kali didata, namun, belum juga memperoleh bantuan modal usaha. Sehingga, mer-

eka terpaksa mendatangi Kantor Koperasi dan UKM Kutacane.

“Sudah dua kali saya didata, tapi bantuan tak juga diberikan,” ujar Sadiyah.

Lain lagi Menurut Mak Imam, bantuan modal usaha akan kembali digulirkan pada tahun ini, khusus bagi yang belum mendapat. Dia mengungkapkan, pada Februari 2012, dana tersebut akan dikucurkan ke pedagang. Wanita itu berharap, bantuan modal itu seharusnya diproritaskan bagi pedagang kecil seperti pedagang sayur-sayuran dan buah-buahan,” harap Mak Imam Pemkab Aceh Tenggara akan membantu para pedagang kecil yang bersedia menempati 320 los pasar di pasar Inpres Kutacane seusai dibangun nantinya.

Sebanyak 3.060 pedagang akan mendapat bantuan modal usaha, masing-masing Rp 1 juta dengan total Rp 3,06 miliar.

stok BBM bersubsidi sering habis akibat lemahnya pengawasan penegak hukum. Dia menduga, bukan hanya dijual kepada masyarakat, tetapi juga pedagang pengecer dan pengusaha AMP. “Pertamina harus segera menurunkan tim untuk melihat kondisi di lapangan, ujarnya.

(Aswan/Julpan)

Aceh Utara, Banyak kalangan menilai bahwa kisruh Pemilu Kepada Daerah (Pilkada) di Aceh merupakan wujud dari propaganda pusat untuk menjatuhkan kelompok besar yang sedang berkuasa di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Bahkan diyakini ada upaya dari elit Jakarta untuk mengalihkan perhatian masyarakat terhadap penerapan Undang-Undang Pemerintah Aceh yang sampai sekarang belum jelas penerapannya. Hal tersebut telah memicu kecurigaan dan mulai mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat.

Ini terbukti dengan sikap Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang mencabut gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait tahapan Pemilu yang sedang dilaksanakan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, yang dinilai DPRA telah melanggar UUPA. Bahkan setiap tahapan Pilkada yang sedang dilakukan tidak diakui sama sekali oleh DPRA, sehingga terkesan pelaksanakan pesta demokrasi di NAD nanti pincang. “Mungkin DPRA tidak percaya lagi dengan Mahkamah Kontitusi yang tidak berusaha dengan sungguhsungguh untuk memahami semangat perdamian Aceh dan condong mengabaikan kekhususan Aceh dengan tidak menempatkan UUPA sebagai pedoman untuk memutuskan pelaksanaan tahapan Pilkada Aceh,” Ungkap aktivis anti korupsi, Barisan Rakyat Anti Korupsi (BaRAK) Aceh, Muzakir.

Hal itu, sebut Muzakir secara tidak langsung telah menguatkan dugaan bahwa ada upaya pemerintah pusat untuk menjatuhkan kekuatan besar yang sedang berkuasa di Aceh. Kemungkinan besar upaya penerapan UUPA juga tidak akan pernah terwujud, karena sampai sekarang pemerintah pusat tidak pernah sungguh-sungguh merealisasi undang-undang tresebut di Aceh.

Hal senada juga dikatakan seorang penggiat sosial yang juga merupakan seorang tokoh masyarakat Kota Lhokseumawe, Zulfikar.

Menurutnya kisruh pemilihan kepala daerah di Aceh itu merupakan propaganda dilakukan elit Jakarta untuk memecah belah masyarakat Aceh dan mengalihkan perhatian terhadap adanya upaya berbagai kalangan yang menuntut percepatan penerapan sepenuhnya butirbutir UUPA di NAD. “Saya fikir dibalik kisruh ini ada upaya elit Jakarta untuk menghilangkan butir-butir UUPA dengan mengalihkan perhatian masyarakat ke hal-hal bernuansa konflik antar kelompok, bisa saja ini propaganda pusat untuk memecah belah rakyat Aceh,” Tegas Zulfikar.

Dampak dari berbagai kebijakan pusat yang tidak pernah konsisten dengan setiap kesepakatan atau kesepahaman yang pernah dibuat dengan Aceh dikhawatirkan dapat memicu konflik baru. Bahkan sekarang banyak kalangan di Aceh menilai pemerintah pusat merupakan pengkhianat MoU Helsinki. Bukan hanya itu, lebih ektrim lagi banyak masyarakat yang beranggapan bahwa setiap konflik di daerah selalu disebabkan oleh kebijakan pusat yang berlawanan dengan keinginan masyarakat setempat. (dedi Fariadi)

100 Rumah Bantuan telah Selesai “Dana tersendat, Warga terdampar di Tanah Karo” Kutacane, Sebanyak 100 unit rumah bantuan dari Dinas Sosial Aceh di Komunitas Adat Terpencil (KAT) Desa Serakut, Kecamatan Leuser, Aceh Tenggara telah rampung 100 persen pada Oktober 2011 lalu. Anehnya, belum satupun rumah yang diperuntukkan bagi warga Agara di Kabupaten Karo ditempati.

Pasalnya, dana relokasi untuk memboyong warga tersebut dari Tanah Karo ke Agara sebesar Rp 800 juta belum juga kunjung cair. Akibatnya, rumah terancam rusak karena tanpa penghuni.”

100 Rumah sudah siap, tapi dana pemindahan warga Agara dari tanah Karo itu belum dicairkan, makanya mereka tak bisa kita pindahkan,” jelas Kepala Dinas Sosial Agara, Djahidinsyah, kepada Jarrak Pos Jumat.

Djahidinsyah mengaku sudah menanyakan kepada pihak Dinas PKKD Agara, mengenai kepastian uang pemindahan

warga Agara yang di Tanah Karo ke Serakut, Kecamatan Leuser itu dicairkan. Berdasarkan informasi yang dia terima dari DPKKD Agara, dana tersebut ternyata tidak ada.

Dia menjelaskan, dana relokasi itu diperuntukkan untuk jatah hidup (jadup), biaya transportasi, alat-alat dapur, peralatan perkebunan dan lainnya kepada penerima bantuan di KAT Serakut tersebut. Terkait hal itu, Kepala DPKKD Agara, Suhailuddin, yang dikonfirmasi tak berhasil dihubungi Kepala Dinas Sosial Agara, Djahidinsyah sampai berita ini dilayangkan kemeja redaksi.

(Aswan/Julpan)

UGL WISUDA 607 MAHASISWA/I “Empat diantaranya meraih cumlaude”

Mega Los yang belum siap sampai saat ini.

Bantuan untuk keduali kali setelah pada 2010 kepada 2.060 pedagang kecil, masing-masing juga Rp 1 juta, bersumber dari APBK Agara.

Menaggapi Hal ini J.Bahri, SH Sekretaris Lembaga Pemberantas Korupsi ( LPK ) Bantuan tersebut hendaknya betul betul di berikan kepada Pedagang yang memang berjualan disekitar tempat lokasi di bangunnya mega Los tersebut,jangan nanti bantuan tersebut jatuh ketangan masyrakat yang mempunyai hubungan dengan pejabat di Agara ini,karena setiap ada bantuan seperti ini biasanya selalu yang dapat mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pejabat di Agara contohnya sudah banyak,ungkap Bahri,SH tanpa menyebutkan contoh yang dimaksudnya.

Lebih Lanjut Sekretaris LPK ini mengatakan Memang los pasar ini sedang dibangun Pem-

bangunan bersumber dari dana pusat yakni APBN sebesar Rp 4 miliar lebih, yang direncanakan rampung pada akhir tahun 2011 tapi sampai dengan memasuki tahun 2012 ini los tersebut belum selesai 100% dibangun dan saya rasa telah mati anggarannya,disini kita selaku LSM nantinya akan mempertanyakan ini kepada pihak terkait.

Saya mengharapkan nantinya setelah selesai dibangun los pasar tersebut yang mana setiap unit los pasar nantinya akan berkapasitas 160 lapak pedagang berukuran 2x2 meter.dapat berguna bagi pedagang tradisional sehingga jikalau musim hujan tiba selalu becek dan semrawut tidak lagi ada kata semerawut dengan di bangunnya Mega Los tersebut, ujar Sekretaris LPK Agara ini.

(Aswan/ Julpan)

Kutacane, Sebanyak 607 mahasiswa/i Universitas Gunung Leuser (UGL) diwisuda, empat di antaranya meraih cumlaude dengan IPK mendekati 4,0. Perguruan tinggi swasta di Aceh Tenggara (Agara) itu menargetkan untuk menjadi universitas negeri pada lima tahun mendatang atau 2016.

607 mahasiswa/i yang diwisuda tersebut terdiri dari beberapa fakultas Fakultas Pertanian: 170 mahasiswa, Fakultas Ekonomi: 242 mahasiswa, Fakultas KIP: 166 mahasiswa, serta Fakultas Teknik: 29 mahasiswa.

Hal itu diutarakan Bupati Aceh Tenggara yang juga Ketua Dewan Pembina Yayasan UGL, Ir H Hasanuddin Beruh MM, dalam acara wisudawan/ wisudawati mahasiswa UGL di pelataran parkir kampus, Rabu (28/12). Acara itu turut dihadiri

Muspida Plus, selain orangtua atau kerabat dan rekan para wisudawan.

Dalam paparannya, Hasanuddin mengungkapkan kilas balik kelahiran universitas kebanggaan rakyat Aceh Tenggara itu.

Disebutkan, saat didirikan pada 1993, bernama Perguruan Tinggi Gunung Leuser (PTGL) dengan sekolah tinggi pertanian dan program studi manajemen, sebelum menjadi universitas.

Bupati Agara itu juga mengakui, jika sejumlah mahasiswa masih malu mengakui dirinya kuliah di UGL, tetapi hal itu terjadi beberapa tahun lalu. Sedangkan saat ini, seluruh mahasiswa UGL harus bangga menjadi bagian dari keberhasilan universitas ini.

“Kini, seluruh mahasiswa sudah bangga menyebut dirinya kuliah di Universitas Gunung Leuser,” katanya. Sebagai Dewan Pembina, Hasanuddin mengaku akan

terus memperjuangkan universitas bumi sepakat ini menjadi negeri, paling lambat lima tahun mendatang.

Untuk mengejer target tersebut, Universitas Gunung Leuser akan terus dikembangkan dengan dibukanya fakultas baru dan beberapa program studi. Bahkan, sebutnya, tujuh dosen UGL mendapat beasiswa untuk meraih gelar doktor (S3) dan dipersiapkan sebagai guru besar di universitas ini. Sedangkan Rektor UGL Kutacane, Prof Dr Ir Hasnudi MS, mengatakan mewisuda 607 orang mahasiswa.

Keempat Mahasiswa yang meraih cumlaude atas nama Supriadi dari Fakultas Pertanian IPK 3,88, Dewi Ayu Dariati dari Fakultas Ekonomi IPK 3,88, Salidin dari Fakultas KIP IPK 3,88 ,dan Jamil Hamsah dari Fakultas Teknik IPK 3,25.

(Aswan/Julpan)

8

ACEH

JARRAK POS Edisi ke X - Minggu Ke-1, Februari 2012

Proyek pembangunan Cor beton bertulang Desa Air Hitam Dusun Seidua Kec. Kualuh Leidong Kab. Labura

Diduga adanya indikasi Mark-UP dan Syarat KKN

Labura, Pada pelaksana kegiatan pembangunan jalan cor beton bertulang di duga adanya indikasi Mark-UP Dan sarat KKN Sehingga merugikan keuangan Negara yang Bersumber dari uang Rakyat, dimana proyek tersebut di kerjakan oleh CV KONTRUKSI DESA sebesar RP (1.498000.000 ) SATU MILLIAR EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH DE LAPAN JUTA RUPIAH Dengan VoLume sepanjang 500 meter dan lebar jalan 5 meter serta ketebalan jalan 20cm.

Sebagaimana dalam hal ini di duga adanya permainan pihak rekanan atau pihak pemborong memainkan mutu dan

Pembangunan Dua ruang Sekolah SMA Negeri 5 Tanjung Balai Diduga dikerjakan dengan asal -asalan Tanjung Balai, pelaksanaan pekerjaan pembangunan dua ruang sekolah SMA 5 Tanjung Balai yang dana bantuanya berasal dari dana sosial nasional yang pelaksanaan pengerjaannya di kerjakan oleh komite sekolah. dalam pengerjaan pembangunan ruang kelas baru tersebut memakai bambu sebagai cerocok dasar yang panjangya bambunya berukurun kurang lebih satu meter setengah .setelah tim jarrak pos mengkompirmasi komite sebagai pelaksana kerja di lapangan , mengatakan bahwa cerocok bambu sesuwai dengan bestek dan ditambahkanya bahwa pen-

gawas juga mengatakan bisa.

Padahal kalau kita lihat lokasi tanah untuk pembangunan dua ruang sekolah SMA 5 tersebut tanah nya rawa-rawa dan gambus, oleh karena kecerobohan dan teknis kerja yang sembaraut dan lemahnya tim pengawas proyek sehingga salah satu cor balok lantai bawah retak retak,akan tetap mereka tetap melaksanakan pengerjaan pembangunan ruang kelas baru tersebut seakan-akan tidak peduli akan efek samping dari pekerjaan yang mereka lakukan.

Saat di konfirmasi tim Jarrak Pos yaitu tukang bangunan

tersebut mengatakan “ini sudah kuat pak” sambil mereka mengerjakan dan tidak mau perduli akan mutu dan kualitas bangunan ruang kelas baru di sekolah SMA 5 tersebut. Untuk itu diminta kepada pihak yang berkompeten untuk dapat segera turun melihat akan pelaksanaan pembangunan ruang kelas baru di SMA 5 agar nantinya dana pembangunan ruang kelas baru yang menelan dana sebesar Rp.220.000.000, yang alokasi dananya berasal dari bantuan dana sosial Diknas tersebut tidak sia-sia belaka.

(Tim)

kualitas bangunan sehingga tidak mengedepankan tehnis standr ketahanan bangunan dan sangat di ragukan atas proyek tersebut ,dalam arti kata PROYEK yang diadakan pemerintah bukan untuk dinikmati oleh masyarakat melainkan di duga keras dimana hanya untuk kepentingan pihak rekanan atau pihak pihak tertentu.

Dalam hal ini dikatakan juga oleh ketua LAKI (LASKAR ANTI KORUPSI INDONESIA) Bapak E Siagian kepada media jarrak pos mengenai proyek cor Beton bertulang setelah adanya penerbitan media diharapkan supaya kepada bapak KEJATISU agar segera di turunkan tim kelo-

kasi proyek dan sekaligus di akukan uji LAB dari segi material dan tindak bila terbukti sesuai dengan hukum berlaku di republik ini tanpa pilih tebang, bila tidak akan saya surati lansung dari lembaga ke KPK PUSAT dalam waktu dekat ini secara terpisah.

Saat di lakukan konfirmasi dengan salah seorang kepala pengawas lapangan proyek berinisial S TRS dan beliau mengatakan semuanya di kerjakan sesuai dengan bestek yang ada dan dari segi besi itu yang di anjurkan di bestek dan sekaligus dalam pengawasan PU di akhir penuturannya. (Spr)

Sebagaimana hasil investigasi jarrak pos dilapangan mendapat temuan temuan dari segi material dan gambar terlampir : 1.

2.

3.

4.

5.

(Jarak antar besi angker selebar 40 cm) (Jarak antar Tromol penyangga 80 cm) (Besar besi angker 8 mm) (Besar besi tromol 10 mm) (Jenis Besi tidak SNI)

Dimana menurut salah satu sumber yang berhasil dihimpun oleh jarrak pos yang tidak mau disebutkan namanya dan beliau mengatakan dalam hal ini seyogianya dalam pengerjaan proyek cor bertulang itu dari segi material bukan seperti yang saat ini melainkan seharusnya seperti yang saya utarakan di bawah ini : 1.

2.

3.

4.

(Jarak antar Besi angker selebar 20 cm) (Jarak antar tromol penyangga lebar 40 cm) (Besar besi angker seharusnya 10 mm SNI) (Besar besi tromol seharusnya 12 mm SNI)

UU 41 Tentang kehutanan ternyata masih berlaku di Aceh Tamiang

Sekolah Demokrasi adakan berbagai pelatihan Lhokseumawe, Dalam rangka meningkatkan kapasitas ketrampilan Alumni sekolah Demokrasi Aceh Utara (SDAU) dalam bidang fasilitasi, SDAU menggelar Pelatihan Fasilitator yang diselenggarakan pada tanggal 20-22 Desember 2011, bertempat di gedung Hasbi Asshadiqie Lhokseumawe. Pelatihan ini menghadirkan 2 narasumber Mirwan dan Fadhly Sy, Keduanya merupakan Fasilitator IMPACT. Pada kesempatan itu Mirwan mengatakan ada dua tujuan besar yang ingin dicapai dalam pelatihan yaitu; pertama peningkatan

skill fasilitasi (capacity building), kedua pengokohan fungsi (institutional building). Zaman sekarang para alumni yang lahir dari dari SDAU dituntut “serba bisa”. Peran fasilitator sangat besar dalam menyelasaikan setiap masalah yang timbul dimasyarakat saat ini.

Disamping itu, Tanggal 2425 Desember 2011 SDAU juga menyelenggarakan pelatihan leadership Dalam rangka meningkatkan wawasan dan tukar pandangan tetntang aspek kepemimpinan. Pelaihan ini juga diisi oleh dua narasumber yang sangat berkompeten dibidangnya, yaitu;

Muhammad Ridha Ramli yang merupakan instruktur senior HMI dan Sayyid Muniruddin seorang fasilitator muda berusia 32 tahun yang dijuluki “simuda multitalenta” telah menjelajah 32 negara sebagai pemateri berbagai seminar dan training.

Dan pada tanggal 27-28 Desember 2011 nanti akan dilanjutkan dengan pelatihan jurnalistik tingkat lanjut. Harapan setelah mengikuti berbagai macam pelatihan ini mejadi modal awal untuk membangun sebuah komite komunitas. “ungkap Edi Fadhil selaku koorditor SDAU”. (JPL)

Tekad Masyarakat Buluh Suema Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan

Pindah Ke Pemko Subulusalam sudah Bulat

Usman Aryoga, SE Ketua LP3DTA PROVINSI

Subulusalam, Ketua Lembaga Percepatan Pemberdayaan Perekonomian Daerah Tertinggal Aceh (LP3DTA). Usman Ariyoga, SE. Banda Aceh (Sabtu 24 Desember 2011)malam. Menilai wajar masyarakat Buluh Suema Menuntut Pindah ke Pemko.Subulussalam dengan dalih akan di perhatikan dan adanya pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan, sarana penerangan / listrik. Yang selama ini kurang diperhatikan Pemda Kab. Aceh

Selatan.

Masyarakat Buluh Suema berhak untuk menuntut dan itu wajar saja,Pemda Kab.Aceh Selatan tidak boleh menghalanghalangi tuntutan masyarakat tsb. dan ini merupakan ketidak mampuan pemda Kab.Aceh selatan dalam menerapkan pembangunan secara merata.sehingga tuntutan masyarakat tak dapat di elakan untuk mendapatkan kesejahteraan.

Dalam konfirmasi melalui telpon seluler. JARRAK POS, Sabtu 24 desember 2011. Usman Menilai,langkah upaya masyarakat sudah tepat,mengingat jarak tempuh Buluh Suema ke Tapak Tuan Kab. Kota Aceh Selatan, lebih kurang 5 jam melalui jalur darat dan laut. Masyarakat desa Buluh Suema terdiri dari 3 desa yaitu, Desa Raket, Padang Panyang dan Desa Buluh Suema

berjumlah 450 KK,sangatlah logis jika masyarakat tsb menuntut pindah ke Pemko Subulusalam sebab akses jalan darat hanya sejauh 15 km dari Desa Buluh Suema ke Kecamatan , Runding Pemko Subulusalam.

Usman menyarankan, bahwa langkah berikutnya Pemda Kabupaten Aceh Selatan harus mengabulkan tuntutan Masyarakat tersebut, jika di tinjau dari segipositifnya dan tidak ada alasan untuk mempertahan kan ke tiga desa itu dalam lingkup Pemda Kabupaten Aceh Selatan.

Disamping itu banyak upaya yang akan ditempuh terutama kebijakan pejabat daerah dan pejabat provinsi dan harus berpikir positif dalam kontek kesejahteraan masyarakat demi efektifnya pembangunan di daerah tertinggal. (Iskandar)

Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Air Hitam Di Nilai Transparansi

Labura, Dana Alokasi Desa adalah Program Pemerintah untuk pemerdayaan Desa dimana untuk Pembangunan Desa itu sendiri dan sebagian untuk Dana Operasional Kaur-Kaur Desa dan sebagainya.

Dimana seperti yang terlaksana di Desa Air Hitam Kec. Kualuh Leidong Kab Labura.

Dalam hal segi penyaluran tentang dana ADD, Desa Air Hitam di nilai trasparansi kepada seluruh perangkat -perangkat desa

dan kaur- kaur desa bilamana setiap dana yang di berikan kepada perangkat desa di tandai berupa dengan tanda terima seperti kwitansi dan di sertai materai agar tampak lebih trasparan dalam penyaluranya 17/12/2011. «hal ini juga di katakan kepala desa Air Hitam Suwarno melalui VIA seluler dan beliau menyatakan ADD desa air hitam sudah saya terima sebesar Rp.174.300.000 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan nilai fisik lebih kurang 110.000.000 terdiri dari sarana pasar umum seperti titi jembatan 4 unit dan sebaginya ,mengenai dana ADD fisik Suwarno kepala desa Air HItam menerangkan akan segera di kerjakan dalam waktu dekat tapi ini mengingat situasi cuaca dan

kondisi jalan ya»belum bisa di kerjakan begini hari.” cetusnya...............

Sebagaimana dalam hal ini mengenai penyaluran dana ADD kepada Kaur -Kaur dan perangkat desa bisa di katakan trasparansi, cetus Pak Suwarno dimana semua tanda terima berupa kwitansi di sertai materai saat waktu penyerahan di perlihatkan langsung secara transparan kepada Tim Jarrak Pos di meja kerjanya. (Spr)

Penyerahan Berkas P21 Ibu Kursaidah Ke Kejaksaan Aceh Tamiang.

Aceh Tamiang, Kawasan ekosistem Leuser merupakan Kawasan Strategis Nasional yang berfungsi sebagai hutan lindung, pelestarian pemulihan, penghijauan dan pemanfaatan secara lestari.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh, Direktorat Reserse Kriminal khusus. Melalui rujukan laporan polisi No. (Red) Dir. Reskrimsus tanggal (Red) tentang tindak pidana kehutanan, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: (Red) DIT Reskrimsus tanggal (Red) dan surat Kejaksaan Tinggi Aceh Nomor: (Red) tentang pemberitahuan hasil penyidikan tersangka a.n Hj. Kursaidah, yang disangka melanggar pasal 78 ayat (2) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a,b UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan sudah lengkap

(P. 21). Penyerahan pelimpahan berkas perkara saudari Hj. Kursaidah yang diduga melanggar UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan dari Kepolisian Daerah Aceh ke Jaksa Penuntut Umum ke Kajati Aceh dan menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum Aceh Tamiang telah dilaksanakan. Masih menunggu putusan pengadilan Negeri Aceh Tamiang. Matsum LSM JaRRak, menanggapi permasalahan di atas menjelaskan. Tarima kasih ucapan kebanggaan kami kepada Kepolisian Negara Wilayah Aceh melalui Kasat IV AKBP H. Trisno Riyanto SH dalam waktu yang Sangat singkat telah menyelesaikan penyidikan dan telah melimpahkan berkas perkara dugaan melanggar UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan

kepada ke jaksa penyidik. Untuk diteruskan ke Pengadilan.

Momen yang langka ini telah menepis asumsi masyarakat, khususnya masyarakat Aceh Tamiang yang memvonis miring tidak akan sampai kasus pelanggaran UU 41 kehutanan ke pengadilan. Sekian lama dan sekian banyak dugaan pelanggaran UU 41 yang terjadi di Aceh Tamiang terkubur sangat dalam. Tarima kasih kepada Bapak Kapolda Aceh Irjenpol Iskandar Hasan, SH.MA. dan Bapak AKBP H. Trisno Riyanto SH. Mengenai dugaan tersangka Hj. Kursaidah. Lanjut Matsum, mengapa, beliau sendiri yang menjadi tersangka. Dari hasil investigasi dan identifikasi dilapangan seperti nya bakal ada pihak-pihak tertentu yang turut serta beliau. Mengingat

bagaimana mungkin pengalihan fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, baik pribadi maupun perusahaan.

Dan jenis lainnya, tidak mungkin itu terjadi kalau tidak ada pihak lainnya. Pada jaksa penuntut umum, pinta Matsum bongkar seluas-lusanya dan sedalam-dalamnya sampai keakar-akarnya supaya kasus ini menjadi terang benderang. Kami percaya dan Sangat yakin semua ini akan terbuka di pengadilan, sekali lagi terima kasih kepada bapak Kapolda, semoga sampel kasus ini dilanjutkan sampai kejajaran yang lebih rendah lagi (POLRES), hari ini terbantahlah sudah UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan masih berlaku di Aceh Tamiang.

(Kamal Faisal/Suparman)

PENEBANGAN HUTAN DI ACEH TIMUR KIAN BRUTAL

Aceh Timur, Perambahan hutan secara liar kian mengganas di sejumlah kawasan dalam Kabupaten Aceh Timur,titik kerusakan paling parah terjadi di kecamatan Simpang Jernih dan Serba Jadi,ironisnya sampai saat ini belum ada tindakan dari pihak terkait untuk menghentikan kerusakan alam demi kepentingan pribadi tersebut.

Demikian di katakan Darwin ST, Koordinator Tim Investigasi dan Advokasi,LSM Komunitas Aneuk Nanggroe (KaNA) kepada Jarrak Pos, Kamis (29/9) di Idi,menurutnya dalam beberapa bulan terakhir pihaknya kerap menerima laporan dari masyarakat yang berdomisili di kawasan pedalaman di dua kecamatan tersebut tentang tindakan para perambah hutan itu yang semakin terang terangan.

Tingginya tensi penebangan dapat di buktikan dengan bising-

Baniir bandang faktor utama dari penebangan liar.

nya suara sinsaw (Mesin penebang kayu-Red) di semak-semak hutan di beberapa titik,seperti di dusun Pulau Munta,Desa Batu Sumbang,Kecamatan Simpang Jernih,selain itu penebangan juga terjadi di wilayah Lokop. Darwin memperkirakan kayu yang di tebang di beberapa titik seperti

di jambor labu Kecamatan Birem Bayeun dan Simpang Jernih Kecamatan Lokop di hanyutkan melalui aliran Sungai ke Kabupaten Aceh Tamiang,selanjutnya di bawa ke Medan Sumut.

Maraknya penebangan hutan di Aceh timur sambung Darwin akan berdampak negatif terhadap

lingkungan seperti ancaman banjir bandang seperti yang terjadi pada Tahun 2006 lalu,serta ancaman longsor dan tercemarnya keasrian Sungai.

“Kita minta gubernur Irwandi tidak tinggal diam,tapi turun ke lapangan melihat kondisi hutan di Aceh timur,yang kini menjadi bisnis ‘cukong’ kayu antar Propinsi” pinta ....sembari mendesak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Timur tidak duduk manis melihat hutan Aceh Timur yang terus di tebang pembalak.

Sementara itu,Staf Konservasi Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL) Aceh Rudi Hadi Putra membenarkan aksi pembalakan liar kian mewabah di kawasan pedalaman Aceh Timur,bahkan rata-rata luas KEL di Aceh Timur terus berkurang dari Tahun ke tahun.

(Syarifuddin Usman/Muzakir)

JARRAK POS Edisi ke X - Minggu Ke-1, Februari 2012

9

SUMATERA

Penyelesaian Masalah Pertanahan di Sumatera Utara Harus Fokus dan Transparan Medan, Anggota DPD RI utusan Sumatera Utara, DR. H. Rahmat Shah menegaskan bahwa sudah saatnya kita untuk fokus dan benar-benar serius dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan di Sumatera Utara.

Dibutuhkan konsentrasi ekstra serta transparansi dan kepedulian yang sungguh-sungguh dari semua intansi terkait dalam upaya penyelesaian konflik ini hingga tuntas segera. Jangan ada sikap pilih kasih melayani kebutuhan masyarakat. Dalam urusan pertanahan mereka jangan ada lagi pengingkaran janji dan komitmen serta pembohongan publik.

Untuk itu DPD RI siap menjadi pihak terdepan dalam mencari upaya solusi permasalahan yang ada, terlebih, DPD RI telah membentuk Pansus untuk permasalahan agraria dan sumber daya alam di Indonesia.

Pernyataan Rahmat tersebut, disampaikan pada momen diskusi pada acara Rapat Koordinasi Mengenai Masalah Pertanahan yang diselenggarakan di Aula Kamtibmas Mapoldasu di Medan, yang dihadiri Gubernur Sumatera Utara dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, anggota DPR RI dan beberapa bupati dan walikota serta perwakilan masyarakat.

Menurut Rahmat, diantara pengingkaran janji yang pernah dilakukan BPN adalah yang mereka lakukan pada tahun lalu.

Ini terjadi pada saat adanya kun-

jungan lapangan delegasi DPD RI sebanyak 11 orang ke Sumatera Utara yang dipimpin oleh DR. H. Rahmat Shah. Delegasi DPD RI selanjutnya mengadakan pertemuan dengan seluruh jajaran BPN se-Sumut di kantor BPN Sumut. Dalam pertemuan tersebut, BPN berjanji untuk segera menyelesaikan hingga tuntas konflik tanah di Sumut dalam waktu tertentu, termasuk berjanji menyelesaikan mapping/ pemetaan areal eks HGU PTPN II, namun, kenyataannya, dari dua peta yang dijanjikan, satu lagi belum direalisasikan. “Itu hanya salah satu bentuk pelangaran komitmen yang ada di dalam pengelolaaan kasus pertanahan di Sumut, belum lagi pelanggaranpelanggaran lain yang bahkan dilakukan oleh pejabat setingkat menteri negara, “ ujar Rahmat.

Rahmat yang hadir dalam kapasitas sebagai anggota Komite I DPD RI, komite yang bertugas menjadi solusi bagi masalah pertanahan, mengapresiasi pertemuan dan rapat koordinasi yang digagas bersama Kapolda SU tersebut. Rahmat berharap pertemuan Rapat Koordinasi seperti ini dapat memperjelas permasalahan, memberikan gambaran konkrit serta fokus pada upaya penyesuaian dan kenyataan di lapangan. Secara bertahap, permasalahan pertanahan di Sumatera Utara dapat diselesaikan dengan tuntas dan menyeluruh.

Untuk tahapan pertama, Rahmat

RUSAK, JALAN JEMBATAN PANTAI DONA

AMBIL KORBAN

“Leher Terhempas Besi, Bikers Tewas”

Kutacane, Kondisi Jalan Jembatan Pantai Dona tampak kupak kapik jembatan ini menelan nyawa seorang Bikers (Pengendara Sepeda Motor red)

kondisinya mengenaskan leher dan dagu koyak terhempas ke besi ,nasib tragis dialami korban saat berusaha mengelakan lubang,namun naas malah

meminta agar seluruh kasus dan konflik pertanahan yang telah mendapat kepastian hukum yang tetap dan inkrah agar segera diselesaikan proses serah terima dan penerbitan sertifikat maupun aktenya.

Rahmat bahkan mengingatkan bahwa pada saat Surat Keputusan mengenai lahan yang dikeluarkan dari perpanjangan HGU PTPN II seluas 5.873,06 Ha, tentunya, luasan lahan yang telah ditentukan tersebut merupakan ukuran yang jelas dan telah dimapping letak lokasinya karena didasarkan kepada data dan ukuran yang pasti. Angka tersebut bukan berasal dari angka yang direka-reka ataupun fiktif.

Karenanya, menjadi sebuah pertanyaan bagi publik, mengapa permasalahan letak dan ukuran saja tidak pernah tuntas hingga memakan waktu 10 tahun.

Dalam kesempatan tersebut, Rahmat yang merupakan anggota Komite I DPD RI mengingatkan kembali perjuangan permasalahan tanah di Sumut telah dibawa ke tingkat nasional. Rahmat menyampaikan bahwa para kepala daerah yang diantaranya adalah bupati Langkat, walikota Binjai, bupati Deli Serdang dan bupati Serdang Bedagai dan perwakilan Formas (Forum Masyarakat Sari Rejo) serta berbagai pihak lainnya, berjuang hingga ke Senayan Jakarta dan dengan difasilitasi Komite I DPD RI, yang salah satu ru-

ang lingkupnya adalah masalah pertanahan, dipertemukan dengan Meneg BUMN, perwakilan Menteri Keuangan, perwakilan KASAU dan perwakilan BPN Pusat dalam pembahasan mengenai pelepasan tanah eks HGU PTPN II yang akan dipergunakan untuk kepentingan dan fasilitas umum serta membahas permasalahan sengketa pertanahan di kelurahan Sari Rejo, Medan, dimana ditandatangani kesepakatan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam waktu dua bulan, namun hingga kini tidak juga tuntas.

Masih dalam kesempatan yang sama, Rahmat menyesalkan rendahnya komitmen kebersamaan sesama pengelola negara di dalam proses pembangunan.

Rahmat mencontohkan kasus rencana pembangunan Madrasah Bertaraf Internasional di kabupaten Serdang Bedagai.

Awalnya segala proses ke arah pembangunan tersebut tidak bermasalah terutama dalam hal lokasi karena tidak termasuk ke dalam areal lokasi yang diperpanjang HGU-nya. Belakangan ketika dana bantuan presiden Rp. 50 Milyar yang diserahkan langsung dalam acara Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2009 di Bandung, untuk pembangunan madrasah tersebut, hendak direalisasikan pembangunannya, ternyata tidak dapat dilanjutkan karena adanya pernyataan BPN bahwa areal rencana lokasi ma-

drasah masih termasuk ke dalam lokasi HGU PTPN. Hal ini menurut Rahmat menunjukkan bahwa untuk kepentingan atas nama negara melalui Kementerian BUMN dan Kementerian Agama saja, BPN tidak kooperatif. Rahmat juga mencontohkan adanya sekelompok warga yang dipimpin seorang pendeta yang datang kepadanya dan mengadukan nasib penggusuran tanah mereka yang berstatus hak milik dan belum pernah bersengketa dan belum dibatalkan oleh BPN di kota Medan. Tanah tersebut dieksekusi oleh Pengadilan Negeri sedang mereka tidak tersangkut dalam perkara tersebut. Kenyataannya, di atas tanah tersebut berdiri sebuah sekolah yang dibantu sebesar Rp. 6 Milyar oleh negara Korea. Hal ini sangat memperihatinkan, karena, saat dunia pendidikan kita masih dibantu negara luar pun, kita masih mempersulitnya dan bahkan ingin menghancurkannya.

Di akhir pernyataannya Rahmat berpesan kepada seluruh komponen masyarakat untuk tidak mempergunakan cara-cara kekerasan dan anarkis dalam menyelesaikan masalah, dan kepada para mafia tanah agar sadar bahwa sekecil apapun, tanah adalah sumber kehidupan masyarakat kecil, karenanya, janganlah berbuat dan mengambil keuntungan di atas penderitaan masyarakat kecil. (rel/hers)

tergelincir.

Korban adalah Mashuri (17) warga Desa Semadam Awal Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara telah dikebumikan keluarganya,ABG tersebut Meregang nyawa saat melintasi TKP,naik Sepmor Yamaha Vega tanpa Plat.

Menurut keterangan saksi yang menemukan korban,remaja tersebut mengalami luka serius,bahkan mashuri tewas ditempat akibat kehilangan darah cukup banyak dilokasi kejadian,sebelumtiba dilokasi korban diketahui baru saja pulang dari salim pinimhendak menuju kerumahnya diduga korban tergelincir akibat mengelakan lubang disana sini,ditambah licinnya jalan membuat mashuri harus hati-hati karena hujan turun deras ,meski demikian dia tetap saja mendapat maut dikawasan Jalan Umum Desa Salim

Pinim Tanaoh Alas Aceh Tenggara ini.

Tubuh Pemuda tersebut ditemui pelintas jembatan,selanjutnya diberitakan kepada warga sekitar,oleh Geuchik dan masyarakat setempat segera melaporkan kepada aparat kepolisianyang tiba di TKP guna mengevakuasi Jenazah.

Dalam keterangan kepada JARRAK POST kasat Lantas Polres Agara AKP Sukirno,didampngi Kanit Laka Lantas Aiptu Jumianto mengaku sudah mengamankan Sepmor Korban,saya harap Dinas BMCK Agara segera turun tangan,guna melakukan perbaikan terhadap jembatan,Pantai Dona sebelum jatuh korban lain bebernya.

Sementara dari amatan JARRAK POST jembatan pantai dona merupakan jalur penghubung,antara kecamatan Semadam,dengan Kecamatan

Lawe Alas,Tanoh Alas,dan Babul Ramah.tiang-tiang berkontruksi besi tersebut membentang diatas sungai alas sejak beberapa tahun mengalami kerusakan parah,bahkan posisi Jembatan sudah mengalami kemiringan akibat gugusan arus sungai pada pondasi kakinya,termasuk kepala jembatan sudak ambrukhingga sulit dilakukan perbaukan jika tidak secara permanen,buktinya meskipun dilakukan timbunan yang menghabiskan dana ratusan juta rupiah namun dalam hitungan hari kembali ambruk.

Sementara Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tenggara Ir Khairil Anwar ketika di konfirmasi tak berhasil di temui,begitu juga dengan kepala bidang (Kabid )Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas BMCK Agara Ramadhan ST.MM,juga tidak mengangkat hpnya. (Aswan/Julpan)

KUNJUNGAN KERJA (KUNKER) BUPATI ACEH TAMIANG KE DESA TANJUNG BINJAI Aceh Tamiang, Program Pemerintah pusat penguatan ketahanan pangan disambut positif oleh Pemda Aceh Tamiang. Tahun 2011 Pemda Aceh Tamiang Provinsi Aceh mencanangkan pembuatan petak sawah baru seluas 500 Ha di beberapa titik (desa) demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa Tanjung Binjai Kecamatan Bendahara Kab. Aceh Tamiang salah satu desa yang mendapat bantuan dari pemerintah mendapatkan percatakan sawah baru. Setelah makan siang di Balai Desa dan Shalat Zuhur, Bapak Bupati dan Rombongan langsung meninjau percetakan sawah baru yang diprakarsai oleh Dinas Pertanian.

Di sana bupati dan rimbongan banyak mendapat keterangan dari masyarakat mengenai kejelasan lahan persawahan yang pernah di klaim oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit (HGU) PT. PS (red).

A. Zaharudin Datuk Penghulu (kades) mengucapkan terimakasih kepada pemda Aceh Tamiang yang telah banyak membantu masyarakat dalam mengatasi kemiskinan, membangun sawah-sawah baru.

Sebelumnya kami masyarakat Tanjung Binjai mata pencaharian nelayan tradisional, mengingat hasilnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka kami masyarakat Desa Tanjung Binjai sepakat beralih ke pertanian

Ketua LSM Jarrak Aceh Tamiang saat berkunjung ke lahan Persawahan baru Kampung Tanjung Binjai.

terutama kami membuka lahan-lahan untuk persawahan, sehingga kini sudah mencapai 90 % masyarakat sudah bercocok tanam padi, yang hasilnya dapat memenuhi kehidupan keluarga kami, menyekolahkan anak sampai ke jenjang tertinggi.

Namun di perjalanan mencetak sawah baru menuai permasalahan lanjut Datok Penghulu, karena lahan yang mau kami kerjakan di klaim oleh perusahaan perkebunan itu milik HGU mereka. Berkat dan tekad kami bersatu untuk mempartahankan tanah adat (ulayat) yang telah turun-temurun kami miliki kami pertahankan itu milik kami dan kami bermohon kepada Bapak Bupati dan Ketua DPRK Aceh

Tamiang beserta rombongan untuk mempertahankan tanah desa kami, pinta A. Zaharudin.

Bupati Aceh Tamiang (Drs. Abdul Latif) dalam sambutannya Pemda Aceh Tamiang sepenuhnya akan membantu masyarakat untuk mempertahankan kepemilikan lahan-lahan tersebut dengan secara arif dan bijaksana. Insya Allah tahun depan kita perluas lagi percetakan sawah baru di Desa Tanjung Binjai , disambut Applause oleh masyarakat.

Ir. Rusman (Ketua DPRK Aceh Tamiang) dalam sambutannya mengatakan “DPRK Aceh Tamiang siap membantu mempertahankan lahan-lahan milik Desa Tanjaung

Pertamina Subulussalam : Kelanggkaan BBM selalu terjadi di pangkalan SPBU Hal ini berdampak pedagang eceran BBM semakin menjamur di pinggir jalan.

Binjai”. Kita lawan siapa yang mencoba berusaha mengklaim lahan masyarakat masuk ke HGU perkebunan kelapa sawit dan kedepan DPRK Aceh Tamiang akan mengusahakan menambah perluasan cetak baru lebih banyak lagi mengingat daerahnya subur, hasilnya meningkat, irigasinya alam (pasang surut) sehingga kesejahteraan masyarakat Tanjung Binjai Khususnya, Aceh Tamiang umumnya meningkat, karena kami DPRK Aceh Tamiang, dari rakyat,oleh rakyat untuk rakyat”.

Ketua Front Komunitas Indonesia satu (FKI 1 ) Aceh Tamiang , Matsum, saat media JaRRak Pos diminta keterangannya, mangatakan

“hampir satu tahun yang lalu disini nyaris terjadi bentrok fisik antara masyarakat Desa Tanjung Binjai dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit (PT. PS). Saat kondisi kritis saya hadir di tengahtengah masyarakat setelah Datok Penghulu memohon bantuan mencari solusi penyelesaian masalah Desa Tanjung Binjai sama perusahaan perkebunan.

Alhamdulillah pihak perusahaan dan masyarakat dapat kita tarik ke posisi masing-masing, pendekatan negoisiasi yang kami lakukan membuahkan hasil, sehingga pertikaian yang mengarah ke anarkis tidak terjadi. Terimakasih saya ucapkan kepada Bapak Kapolres AKBP Armia Fahmi dan DPRK komisi A Aceh Tamiang. Berkat dukungannya sudah hampir setahun yang lalu masyarakat Tanjung Durian dapat hidup dengan tenang dalam mengelola hamparan sawah.

Saat ini yang menjadi pekerjaan rumah Pemda Aceh Tamiang lanjut Matsum yang juga ketua LSM jaRRak Nusa ( Jaringan Reformasi Rakyat) yang memilki keanggotaan hampir semua kabupaten se Indonesia.

Segera selesaikan sampai tuntas status lahan masyarakat Tanjung Binjai. Ke depan tidak terjadi lagi masalah yang Sama-sama tidak kita iniginkan. (Suparman/ Kamal Faisal)

Kabur Napi ditembak Polisi Kutucane, Aparat kepolisian resor Aceh Tenggara berhasil menangkap DY (33), seorang narapidana (napi) yang hampir 10 bulan kabur. Pria Desa Ngkeran II, Kecamatan Lawe Alas, ini merupakan terpidana kasus perampokan bersenjata api.

Tersangka ditangkap di Desa Lawe Kinga, Kecamatan Semadam, Polisi terpaksa melumpuhkan DY dengan sebutir timah panas. DY dihadiahi timah panas di bagian betis kanan karena berusaha kabur saat digerebek di kebunnya, ketika membawa jagung.

Penangkapan tersangka dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Aceh Tenggara, Iptu M Firdaus, bersama sejumlah anggotanya. Kini tersangka dirawat di klinik kesehatan Mapolres Aceh Tenggara. Selain membekuk DY, polisi juga mengamankan sebuah sepeda motor Yamaha Vixion milik tersangka.

Kapolres Aceh Tenggara, AKBP Arsyad KH, didampingi Wakapolres, Kompol Bambang Eko Subandono, kepada JARRAK POST mengatakan, tersangka merupakan buronan polisi, setelah kabur dari Lembaga Permasyarakat (Lapas) Kelas II B Kutacane. “Disinyalir tersangka masih menyimpan dan menggunakan senjata api di setiap melancarkan aksinya,” tandas kapolres.

Dijelaskan, tersangka terlibat kasus perampokan dengan menggunakan senjata api terhadap seorang tauke kakao pada awal Maret 2011 lalu, di Desa Lawe Malum, Kecamatan Babul Rahmah, Aceh Tenggara. Dalam aksinya itu, DY mengondol uang Rp 10 juta, serta sebuah sepeda motor.

Selain perampokan tauke kakao, tersangka juga diduga terlibat atas serangkaian aksi perampokan dengan senjata api. Dan dalam melakukan aksinya, tersangka sering mengaku sebagai oknum polisi.

“Seperti ketika merampok sepeda motor di Lawe Desky, Kecamatan Babul Makmur, tersangka menggunakan mobil Innova,” jelas Kompol Bambang. (Julpan / Aswan) Pembangunan pangkalan pendaratan ikan Tj. Leidong tepat sasaran dan sesuai yang di rencanakan Pemerintah Labura

Labura, Hasil pantauan Tim Jarrak Pos di lapangan tentang proyek ppi/tpi tepat di kelurahan Tj. Leidong tampak kelihatan rapi dari segi bangunannya, baik dari segi material maupun dari segi pengawasan oleh pihak konsultan sehingga dalam pengerjaannya kelihatan rapi dan dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan pemerintah khususnya dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Disamping itu pihak rekanan atau pemborong /CV. Labura Perkasa di nilai lebih mengutamakan standart teknis ketahanan pondasi dan dilakukan uji kelayakan campuran dan juga di saksikan langsung oleh Bapak Camat Kualuh Leidong serta di dampingi oleh seketaris Dinas Kelautan / perikanan Labura dan juga staf dinas kelautan/perikanan Kualuh Leidong dalam hal menguji kelayakan campuran dan di lakukan pencoran yang pertama kalinya di saksikan bersama.

Jarrak Pos saat di lakukan konfirmasi seputar proyek ppi/tpi dengan salah seorang kepala staf koordinator Dinas Kelautan/Perikanan dan beliau mengatakan kepada media ini fungsi dari pembangunan ini bila mana telah selesai keseluruhannya akan di lakukan atau di terapkan sistem pelelangan ikan demi untuk mengetahui sampai sejauh mana produktivitas dari hasil para nelayan dalam sehari-hari dan juga hasil dari kontribusinya akan masuk ke Negara yang dimana kegunaanya untuk kesejateraan para nelayan itu juga di akhir penuturannya. (Spr)

Jalan Kutacane - Gayo Lues “Amblas” Kutacane, Jalan Kutacane Gayo Lues yang amblas dikikis arus sungai Alas hingga nyaris putus,bahkan semenjak sepekan yang lalu belum juga mendapat perhatian dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Aceh,padahal pihak ini yang disebut sebut sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan jalan Negara tersebut,dan dikhawatirkan akan memakan korban jiwa.

Seperti yang disebutkan oleh Asrun alias Enden pengiat LSM ini kepada JARRAK POST menganggapi lambannya penanganan jalan Negara yang amblas,bahkan di khawatirkan akan melumpuhkan hubungan Kutacane –Gayo Lues yang sudah sepekan belum mendapat perhatian dari pihak terkait, Badan jalan ambruk kedasar sungai alas tersebut didesa Lawe Sekerah (Buluh Biang )Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara bukan pertama kali terjadi,Namun pihak penanganan yang dilakukan dari tahun ketahun belum maksimal,buktinya badan jalan belum satu tahun diperbaiki akibat kejadian yang sama kini kembali terjadi.

Asrun alias Enden juga mengatakan Dinas PU Provinsi Aceh jangan diam saja,jika tidak segera mendapat perbaikan dikhawatirkan hubungan dua Kabupaten tersebut akan putus kondisi tersebut dikhawatirkan akan memakan korban jiwa karena tidak ada ramburambujika jalan tersebut sedang rusak.

Senada dengan Asrun Alias Enden J.B Sekretaris Lembaga Pemberantas Korupsi ( LPK) Agara yang ditemui JARRAK POST Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Aceh Tenggara Khususnya Jalan Negara dari tahun ketahun tidak pernah berjalan maksimal,contohnya didesa Tanah Baru Kecamatan Lawe Sigala gala ,Desa Lawe Sigala gala persis dipekan/Pasar Kecamatan tersebut dan sejumlah titik lainya.

Diminta kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap jalan Negara tersebut,segera melakukan perbaikan sebelum menelan korban jiwa yang akhirnya akan melakukan penuntutan terhadap Dinas PU kelalaian mereka sehingga jatuh korban jiwa.

Berkaitan dengan kondisi jalan tersebut Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)Pemeliharaaan Jalan dan Jembatan Dinas PU Provinsi Aceh Ruas Lawe Pakam,Lawe Aunan ,Gayo Lues,Ise-ise Ir.Yusnan.yang berkantor di bekas PT.Projabal Gayo Lues saat Di hubungi JARRAK POST via Ponselnya tidak berhasil di komfirmasi.

(Aswan/Julpan)

Subulussalam : Pembangunan jalur Dua sarana vital masyarakat Subulussalam - Rundeng Salah satu upaya Program PEMDA Kota Subulussalam.

10

TAPTENG - SIBOLGA

JARRAK POS Edisi ke X - Minggu Ke-1, Februari 2012

TUJUH UNIT MOBIL DINAS TAPTENG “RAIB”

TapTeng, Tujuh unit mobil dinas milik pemerintah kabupaten tapanuli tengah sumatera utara, disebutkasn “ raib “. Bahkan hingga berita ini disusun, ketujuh mobil yang dipergunakan pejabat masa rezim tuani lumban tobing berkuasa, belum dikembalikan ke Bagian Pengelolaan Asset Daerah.

Informasi yang diperoleh, ketujuh mobil dinas (modis) tersebut merek Kijang Innova perakitan tahun 2006, belum dikembalikan pejabat masa rezimnya Tuani dan tidak tahu dimana rimbanya.

Adapun mobil yang diduga menghilang dari peredarannya itu, yakni mobil dinas mantan pejabat kantor Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (PKAD) saat dijabat Rinto Alwi Simamora, pejabat Kantor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM saat dijabat Drs Purba Siahaan, modis pejabat kantor kehutanan dan perkebunan saat dijabat Ir.APM Simanjuntak, pejabat Kantor Dinas Sosial masa jabatan Tasripin Tarihoran, modis Dinas Pendidikan Nasional kala dijabat Drs Marhite Rumapea.

Sementara itu, menurut sejumlah masyarakat yang terhimpun dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tapanuli tengah menyebutkan, Mobil Dinas yang saat ini tidak jelas keberadaannya itu belum dikembalikan pejabat lama dan masih belum layak untuk di DUM atau pengalihan nama menjadi milik pribadi.

Salah satu anggota DPRD tapteng, Mangatur Marpaung SE saat diminta tanggapannya seputar modis pejabat Pemkab Tapteng merek kijang innova yang diduga raib atau belum dikembalikan pejabat lama masa rezim tuani lumban tobing, harus berjiwa besar untuk mengembalikan modis tersebut secepatnya.

“Tidak layak dan pantas mereka ( pejabat lama ) mempertontonkan cara seperti itu, lantaran mobil dinas yang selama ini mereka pakai untuk kepentingan dinas dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Jadi sebelum dilakukan penyitaan secara paksa, kita harapkan agar segera dikembalikan kepada pihak pemkab tapteng, pada bagian umum dan perlengkapan “ tegasd mangatur marpaung.

Terkait adanya pengakuan dari pejabat lama, bahwa mobil tersebut sudah melalui proses pelelangan atau DU, bahwa pernyataan tersebut adalah pernyataan keliru “ Pejabat itu sudah keliru. Soalnya, Modis kijang innova perakitan tahun 2006 itu, belum layak untuk dilelang atau di DUM “ jelas Marpaung.

Kabag umum dan perlengkapan pemkab tapteng, charles siburian yang dikonfrimasi baru baru ini,terkait modis tersebut malah mengelak ketika dikonfirmasi “Nantilah ya, lagi repot kali aku ini”, jawabnya singkat. (JPTT)

Harga Minyak Tanah “MAHAL” Warga pakai kayu bakar

Sibolga, Sulitnya untuk mendapatkan minyak tanah di sibolga sumatera utara, membuat sejumlah warga di kelurahan pancuran dewa terpaksa mengambil alternative lain untuk memasak. Salah satunya mencari kayu bakar dipinggiran hutan untuk dijadikan sebagai pengganti sarana untuk memasak.

Disamping sulitnya mendapatkan minyak tanah tersebut, harga minah pun kini mencapai sebelas ribu rupiah perliternya.

Memang upaya pemerintah untuk mengalihan minah ke gas yang menggunakan elpiji 3 kg, sepertinya terpaksa dilakukan warga meski selalu dalam kecemasan atau trauma. Mereka lebih memilih cara aman menggunakan kompor dengan minyak tanah.

Namun warga pun terkendala untuk membeli minyak tanah meski pun harganya telah melambung tinggi lantaran sudah tidak disubsidi pemerintah lagi.

Seperti yang dialami Keluarga Khaidir Manday warga Pancuran dewa sibolga sambas. Mereka setiap hari terpaksa mencari kayu baker dipinggiran hutan untuk dijadikan alat memasak.

Khaidir menyebutkan, kebiasaan dirinya menggunakan minyak tanah sebagai bahan baker belum bisa merubah ke elpiji sesuai program pemerintah. Menurutnya, keluarganya takut menggunakan kompor gas kerena mendengar banyaknya

kebakaran yang diakibatkan meledak tabung gas elpiji khusus 3 kg itu.” Hal inilah yang menyebabkan ketakutan kami, maka nya kami tidak menggunakan kompor gas itu. Dari pada kami menggunakan kompor gas mendingan kami mengunakan kayu bakar” katanya.

Sementara warga lainnya yang meminta namanya tidak ditulis, mengatakan, program pemerintah yang mengharuskanmasyarakat memakai kompor

gas itu tidak berpihak kepada masyarakat. Menurut warga ini, pemerintah sepertinya memberikan “bom waktu” kepada mereka, dan menurutnya lebih baik kembali kecara zaman dahulu.

“Saya rasa pemerintah sangat senang melihat masyarakatnya kembali kejaman dahulu, karena kita belum siap menggunakan kompor gas “ jawabnya. (leny)

IKAN TENGGIRI YANG DIHARAPKAN JUSTRU IKAN HIU TUTUL RAKSASA YANG DIDAPAT TapTeng, Belum lama ini, warga kalangan sekitar lokasi objek wisata pantai kahona gempar, lantaran seorang nelayan tradisional bernama Ahyani malau (65) yang dikenal sebagai penjaring ikan tenggiri mendapat seekor ikan hiu tutul raksasa, yang diperkirakan mempunyai bobot 3 ton dengan panjang 6 meter.

“Tiba tiba saja seekor ikan besar melilit dalam jaring tangkap saya, hingga sempat membuat perahu yang saya tumpangi oleng. Diduga ikan hiu ini mengejar ikan kecil sebagai makanannya hingga menuju keper-

SATU KELUARGA TEWAS DI HAJAR MINI BUS

airan dangkal dan mengenai jaring yang kebetulan saya bentang untuk menangkap ikan tenggiri” Jelas Ahyani kepada sejumlah awak media yang meliput dilokasi objek wisata pantai kahona kalangan tapanuli tengah.

Ikan hiu jenis tutul ini pun, terpaksa ditarik sebuah kapal berukuran 3 Gt menuju pantai yang berjarak tiga mil dari lokasi tempat menjaring. Warga yang mengetahui khabar dapatnya ikan raksasa ini, sontak ramai memadati pantai kahona.

Aksi potret diri dekat ikan hiu yang sudah mati itu pun, jadi

momen menarik bagi warga setempat khususnya bagi para pengunjung yang datang kelokasi objek wisata itu. Pemilik ikan ini pun menjual hasil tangkapannya itu seharga 2 juta rupiah kepada toke ikan.

Sirip hiu dan daging nya terpaksa dipotong potong agar dapat dievakuasi, hingga memenuhi satu mobil pick up. “Yang jelas, niat hati ingin mendapatkan ikan tenggiri, justru ikan hiu raksasa yang didapat” Kata Ahyani dengan rasa senang. (dfs)

ORANG UTAN MASUK KAMPUNG !!

DURIAN DIJARAH, WARGA NAGA TIMBUL HEBOH

TapTeng, Sebuah mini bus jenis kijang kapsul dengan nomor polisi BK 1423 XG, yang datang melaju kencang dari arah padang sidempuan, menabrak sepeda motor yang ditumpangi satu keluarga dari arah tapanuli tengah sumatera utara. Tiga orang dalam insiden ini tewas seketika ditempat kejadian, sementara satu tewas dalam perjalanan menuju Rumah sakit pandan, belum lama ini.

Jasad Helmi (40) tidak dapat terselamatkan lagi, meski tim medis rumah sakit pandan sudah berupaya memberi pertolongan semaksimal mungkin. Pihak rumah sakit pun terpaksa mengantarkan ke empat korban lakalantas itu kerumah duka, setelah mengalami tabrakan tragis di kilo meter 23 kota Francis Pinangsori tapanuli tengah sumatera utara, baru baru ini.

Ironisnya istri tercinta bernama Nur (35), yang diketahui sedang mengandung lima bulan itu, tewas seketika bersama anaknya Sormin (5) dan Asrul (2) yang masih balita itu ditempat kejadian.

“Ibu bersama kedua anaknya yang masih balita tewas di tempat kejadian” Kata Kasatlantas Polres tapanuli tengah AKP edi sudrajad.

Tangis kerabat dan keluarga helmi, sepertinya tidak terima dengan kejadian ini, betapa tidak, pasangan suami istri ini, masih meninggalkan anak perempuannya yang masih belia, yang langsung menjadi yatim piatu itu.

Saksi mata menuturkan, mini bus yang datang dari arah padang sidempuan itu dalam kondisi kencang dan diperkirakan lari 70, sehingga kehilangan kendali dan menabrak sebuah sepeda motor yang ditumpangi satu keluarga yang datang dari arah tapanuli tengah. Beber Eziduhu, warga kota Francis pinang sori.

Keterangan yang sama juga diakui salah satu penumpang mini bus itu. Menurut paduko (19) sejak berangkat mulai dari padang sidempuan menuju tapanuli tengah, mobil yang ditumpangi mereka terkesan ugal ugalan, meski sang sopir sudah diperingatkan ke enam penumpangnnya.

Sang supir yang kurang merespon peringatan itu, akhirnya kehilangan kendali disaat menghindari jalan bekas tambal sulam di kilo meter 23 pinang sori. Tak ayal, sepeda motor yang datang dari arah berlawanan akhirnya ditabrak mobil kijang kapsul itu.

Untuk menghindari amuk massa, sopir dan penumpangnya diamankan dimapolsek pinang sori tapteng. Dihadapan polisi, sang sopir bernama maradona (21) itu mengaku, sepeda motor yang dikendarai satu keluarga itu lah yang menabrak mobil yang dikendarainya.

“Pengendara Sepeda motor itu yang datang mengejar mobil saya pak” akunya singkat dihadapan juru periksa. Apapun alasannya, sang sopir terpaksa ditahan untuk menjalani proses hokum. Sementara keenam penumpang mini bus naas itu, hanya dijadikan sebagai saksi. (dfs)

TapTeng, Hanya karena ulah seekor orang utan, yang masuk keperkampungan warga desa naga timbul, kecamatan sitahuis, tapanuli tengah sumatera utara, ratusan warga berbondong bondong, menyambut kedatangan orang utan, yang dalam bahasa latin disebut pongo abilii itu.

Sipongo yang diperkirakan berbobot 50 kilo gram dan berjenis kelamin jantan ini, tiba tiba saja sudah berada diatas pohon durian milik warga setempat. Kedatangan sipongo ini pun, sontak membuat warga berbondong

bondong datang untuk menyaksikkan kedatangan hewan yang dilindungi ini.

Warga setempat pun memutuskan, untuk membunuh hewan langka ini, lantaran dianggap sebagai ancaman bagi warga desa naga timbul. Niat warga ini pun mendapat kecaman keras dari seorang polisi yang bertugas di desa ini. “ kami harus menangkapnya atau menembaknya dengan senapan orang utan itu “ teriak sejumlah warga.

“Jangan coba coba anda membunuh hewan ini, bila kalian

memaksa kehendak, maka saya tidak segan segan untuk menangkap anda “ ancam salah satu polisi marga situmorang yang bertugas dikecamatan sitahuis itu.

Disamping selain merusak pohon durian milik warga, buah durian pun dijarah untuk dimakan hewan kera besar itu. Apa sebenarnya yang mendorong sipongo masuk keperkampungan warga desa naga timbul ini.

Menurut stap peneliti Yayasan Ekosistem Lestari Sumatera Utara, Faisal menyebutkan, akibat adanya kerusakan dihutan primer

PENYAKIT NGOROK SERANG PULUHAN TERNAK

TapTeng, Penyakit ngorok khusus ternak ini, membuat sejumlah peternak di tapanuli tengah pusing tujuh keliling, betapa tidak , puluhan kerbau milik mereka berujung dengan kematian yang membuat kerugian mencapai ratusan juta rupiah.

Menurut drh Iskandar, dari hasil pemeriksaan nya, penyebab kematian puluhan kerbau di beberapa kecamatan ditapanuli tengah ini, diakibatkan penyakit ngorok. Menurut data dilapangan, didesa poriaha julu kecamatan tapian nauli misalnya, 5

kerbau milik marga panggabean mati mengenaskan.

Sementara dikecamatan lainnya seperti di kecamatan pandan, 2 ekor kerbau mengalami nasib yang sama. Di kecamatan badiri 3 ekor dan puluhan di kecamatan barus. drh Iskandar lebih lanjut berkomentar, penyakit ngorok jenis seperti ini, biasa nya dapat menular dengan kerbau lainnya, melalui air liur yang terkontaminasi dengan makanan yang dimakan secara bersamaan “Biasanya setelah kerbau terjangkit penyakit ini selama dua hari, tanpa pengobatan serius, maka kerbau tersebut bisa langsung mati. Penyakit ngorok ini juga bisa menular kepada sesama kerbau, yang ditulari dari air liur melalui makanan yang dimakan secara bersamaan “ Kata dokter

hewan itu.

Bahkan penyakit ini pun bisa mewabah dalam satu daerah dalam kurun waktu 5 atau 10 tahun sekali, terlebih akibat pergantian musim. Namun jangan khawatir, menurut dokter hewan iskandar, hal ini dapat diantisipasi dengan cara segera memberikan vaksin yang dapat meminimalisasi penyakit ngorok, baik kepada yang baru mulai terjangkit maupun kepada kerbau yang belum mengidap penyakit tersebut.

Namun sangat disayangkan, pihak Dinas Pertanian dan Peternakan Tapanuli Tengah, menurut para peternak kerbau yang telah mengalami kerugian itu, hingga kini belum bertindak untuk mengatasi kasus penyakit ngorok khusus ternak kerbau ini.

(Gempar)

habitatnya orang utan ini, mendorong hewan dalam bahasa latin disebut Pongo Abilii itu, terpaksa mencari pakan ketempat yang tidak diduga duga.

“Menurut insting binatang, dimana ada pakan mereka akan datang, hal ini diduga disebabkan adanya kerusakan hutan primer mereka. Disamping itu jumlah Spesies orang utan ini, menurut hasil survey yayasan ekosistem lestari sumatera utara , hanya tinggal berkisar 375 ekor untuk wilayah tapanuli tengah hingga tapanuli selatan batang toru, khu-

susnya untuk wilayah blok barat “ jelas faisal.

Terlepas adanya kerusakan hutan primer habitatnya orang utan ini, sipongo yang datang menyambangi lahan kebun durian warga, juga menjadi tontonan yang menarik. Bahkan sipongo pun juga menjatuhkan ratusan buah durian dari pohon tempat dia beraksi. Warga desa naga timbul pun mendapat durian runtuh tanpa harus memanjat pohon akibat ulah sipongo yang bikin heboh itu. (gempar)

PEMBAYARAN GAJI PNS DI SIBOLGA DILAKUKAN MELALUI TABUNGAN MARTABE Sibolga, Mungkin cara ini dilakukan agar para PNS dijajaran pemerintahan kota (pemko) sibolga gemar menabung, terhitung sejak januari 2012, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemko Sibolga menerima pembayaran gajinya melalui Bank Sumut cabang sibolga. Caranya, setiap PNS diwajibakan membuka rekening di bank milik pemerintah daerah sumatera utara tersebut.

Oleh karena itu, Peminpin Bank Sumut cabng sibolga Burhanuddin Siregar mengungkapkan, pembayaran gaji PNS dilingkungan Pemko Sibolga dilakukan melalui Tabungan Martabe Gaji, salah satu produk yang dikhususkan bagi PNS. “Untuk produk ini, nasabah/ PNS dibebaskan dari biaya administrasi, tetapi memperoleh seluruh fasilitas yang sama dengan nasabah penabung lain, yaitu diberikan buku tabungan

serta diikutkan menjadi peserta ansuransi jiwa Sipanda “ jelas Burhanuddin kepada wartawan belum lama ini.

Lebih lanjut dia katakana, nasabah tabungan Martabe Gaji tersebut juga di ikutkan menjadi peserta dalam setiap penarikan undian hadiah martabe Bank Sumut yang dilakukan dua kali setiap tahun anggaran.

“Tabungan Martabe adalah produk andalan Bank Sumut dalam penghimpunan dana dari pihak ketiga sekaligus sebagai ciri khas bank nya orang sumut.

Dengan bergabungnya menjadi nasabah tabungan Martabe, masyarakat dipastikan akan banyak memperoleh keuntungan : sebut burhan.

Dia menambahkan, pembayaran gaji PNS melalui Bank Sumut berjalan dengan baik tanpa kendala yang berarti. Semua berjalan lancer dan tidak ada kendala. Ucap nya. (dfs)

JARRAK POS Edisi ke X - Minggu Ke-1, Februari 2012

11

BANTEN

“Oknum Pejabat Bungkam” Realisasi Anggaran Kelembagaan DSAP Terindikasi Mark-Up Banten, Tidak adanya jawaban, baik secara lisan maupun tulisan terhadap surat klarifikasi dengan No.085/JARRAKPOS/ XII/2011 yang ditujukan kepada Kepala Seksi (Kasi) Kelembagaan di Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman provinsi Banten. Semakin menguatkan temuan dugaan penyimpangan realisasi anggaran dengan cara me-Mark Up. Hal itu terungkap dari realisasi perjalanan dinas dalam daerah yang terinci dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DSDAP yang dikelola Kasi Kelembagaan senilai Rp.82.400.000,00,dari total anggaran sebesar Rp.750.000.000.00,terkesan

tidak sinkron dengan Peraturan Menteri Keuangan No.100/ PMK.02/2010 tentang Standar Biaya tahun anggaran 2011. Dan mengabaikan UU No.14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Jauh sebelum surat klarifikasi dilayangkan, wartawan Jarrak Pos beberapa kali menemui Kasi Kelembagaan pada Dinas SDAP hingga berita ini diturunkan, Kasi Kelembagaan Cecep Qomarudin SH tidak pernah ada di tempat, informasi yang diterima tugas ke lapangan.

Menyikapi, bungkamnya Kasi Kelembagaan selaku Pejabat Pengelola Anggaran Kelembagaan pada Dinas SDAP Banten, ditemui di sekretariat

LSM JARRAK BPW Banten, Ketua Umum, Abdul Latif mengatakan, bila pejabat terindikasi menyalahgunakan jabatannya, jangankan untuk memberi jawaban atas surat klarifikasi, untuk bertemu dengan wartawan aja alergi. Sebab apa, si pejabat itu sudah dihantui rasa bersalah.

Memang, masih banyak pejabat SKPD di Banten menutup diri ketika dipertanyakan penyerapan anggaran. Padahal, dalam Undang-undang No.14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik segala sesuatunya sudah diatur. Jadi, tidak ada yang perlu dirahasiakan, baik itu bestek (gambar) dan rencana anggaran biaya (RAB) bukan rahasia umum, jadi harus transparan.

Terkecuali hal itu menyangkut rahasia negara, tidak dapat dipublikasikan. Dengan diberlakukannya UU KIP ditengah-tengah masyarakat luas, khususnya di Provinsi Banten adalah salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka korupsi yang notabenenya semakin menjamur di Banten. Untuk itu, publik berhak mengawasi penyelenggaraan dan mempertanyakan penyerapan APBD, apalagi ada ditemukan kejanggalan yang terindikasi menyimpang dari aturan yang berlaku..! lugasnya Latif menambahkan, bila melihat realisasi perjalanan dinas dalam daerah yang tertera dalam DPA itu kuat indikasi di Mark Up itu, dan tidak tertutup kemungki-

nan realisasi mata anggaran yang lainnya bisa jadi bernasib sama, karena pelaksanaan anggaran kebanyakan terealisasi di atas kertas. Maka, berdasarkan dokumen itu, LSM JARRAK BPW Banten akan melayangkan surat klarifikasi terkait temuan tersebut.

Jika memang tidak ada jawaban, maka kita siap untuk melakukan aksi menuntut pertanggungjawaban oknum pejabat pengelola anggaran dan selanjutnya kita mendesak dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum agar penegak hukum yang bertindak terhadap pelaku koruptif, tegasnya. (Binsar Gultom)

92 Milyar Terindikasi Sarat Penyimpangan Anak SD di Banten Sulit ke Sekolah Kasatker SNVT CWS3 Bungkam “Hasil Rehab Irigasi Asal Jadi”

Banten, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2011 yang diplot dalam belanja Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mengucurkan anggaran sebesar Rp.92 Milyar untuk memperbaiki Saluran Sekunder yang tersebar di Kabupaten Serang Provinsi Banten. Anggaran 92 Milyar rupiah itu diselenggarakan secara serentak di 4 Kecamatan, yakni : Kecamatan Pontang, Tritayasa, Pamarayan dan Kramatwatu sebanyak 16 (enam belas) titik itu terindikasi sarat penyimpangan terhadap uang negara.

Dari hasil penelusuran JARRAK POS, ditemukan kegiatan rehabilitasi Saluran Sekunder Daerah Irigasi (D.I) Ciujung yang dilaksanakan secara serentak pada Bulan Oktober 2011 baik yang sudah selesai dikerjakan maupun sedang tahap pengerjaan hasilnya cukup memprihatinkan. Susai fakta intregritas, hampir semua pekerjaan yang ditemukan di lapangan terindikasi menyalahi spesifikasi dan rab. Untuk itu, JARRAK POS mengklarifikasi salah satu kegiatan Rehabilitasi Saluran Sekunder Begog (D.I) Ciujung

yang ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-Ciujung-Cidurian pada Balai Besar Wilayah Sungan Cidurian-Ciujung-Cidanau (BBWSC3) Provinsi Banten, Ir. TB Rachmad Affandi. Dipl.HE tertanggal 12 Desember 2011 dengan No. Surat 082/JARRAK POS-XII/2011 surat klarifikasi diterima atas nama security, Ismail. Wartawan berungkali menghampiri kantor BBWS3 Banten... melalui pengakuan security belum ada jawaban dan Bapak belum masuk kantor ?

Menyikapi bungkamnya Kasatker SVNT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air CidanauCiujung-Cidurian. Ketua Umum LSM JARRAK BPW Banten, Abdul Latif menyesalkan sikap Kasatker selaku penanggungjawab kegiatan tidak merespon baik apa yang diklarifikasi rekan wartawan selaku sosial kontrol.

Hal itu, salah satu bukti betapa buruknya pelayanan Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian dalam menanggapi permasalahan yang disampaikan elemen masyarakat. Anggaran sebesar 92 Milyar rupiah itu bukan uang pribadi..!

Jadi, setiap masyarakat berhak mengawasi penyelenggaraan keuangan negara baik itu bersumber dari APBN maupun APBD. ungkapnya Latif mempertegas bagaimana program pemerintah pusat dapat terwujud di daerah. Sementara penyelenggara dalam melaksanakan proyek rehabilitasi Saluran Sekunder D.I Ciujung bukan mengedepankan kualitas dan kuantitasnya, tapi indikasi kuat bagaimana caranya menggerogoti uang rakyat. Itulah yang membuat hasil pekerjaan Rehab Saluran Sekunder itu hanya mampu bertahan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu saja, tegasnya Menurut dugaan, bahwa anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat setiap tahun hingga puluhan milyar untuk memperbaiki saluran sekunder D.I Ciujung tersebut terkesan dijadikan ajang bancakan oleh penyelenggara dengan pihak pengusaha.

Perilaku koruptif itulah mengakibatkan kondisi fisik Saluran Sekunder D.I Ciujung sudah direhab cepat mengalami berbagai kerusakan. Dengan adanya kerusakan pada saluran sekunder sudah barangtentu berdampak pada

petak-petak sawah para petani.

Petani, tidak bisa tanam karena air di sawah tidak ada, sudah pasti gagal panen.

Satuan Kerja (Satker) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-CiujungCidurian selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur irigasi di daerah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivas pertanian dalam rangka menciptakan ketahanan pangan kita anggap tidak mampu menjalankan program pemerintah. Untuk itu, kita berharap kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Air segera mengambil tindakan tegas terhadap Satker SVNT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-CiujungCidurian dan PPK Irigasi, karena kami nilai tidak transparan dalam penyelenggaran keuangan negara. Jika ada indikasi anggaran 92 milyar setali tiga uang antara Dirjen SDA dengan penyelenggara di daerah, maka kami LSM JARRAK BPW Banten siap mendesak penegak hukum, Kejagung dan KPK untuk melakukan pengusutan, tegasnya. (Binsar Gultom)

UGB TK Pembina Terindikasi Bermasalah Banten, Peyelenggaraan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) TK Pembina yang ditempatkan di atas lahan bekas gedung SD di Kecamatan Walantaka dinyakini menyalahi aturan yang berlaku. Hal itu, terungkap disaat Pembangunan UGB TK Pembina sedang berlangsung, JARRAK POS menemukan ada kisi-kisi bangunan kontruksinya bermasalah.

Disisi lain, tidak transparannya sumber dana sebesar Rp.580 juta itu dari mana asalnya, disamping dana itu ada dana partisipasi senilai Rp.58 juta, jadi menurut data papan nama proyek total anggaran untuk membiayai pembangunan UGB TK Pembina sebesar Rp.638 juta ....? JARRAK POS pun melayangkan klarfikasi secara tertulis kepada Unit Pelekasana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Walantaka terkait adanya kejanggalan dalam penyelenggaraan secara swakelola Pembangunan UGB

TK Pembina.

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Walantaka, Hj. Leni Nuraeni S.Pd. M.Pd. ditemui di ruang kerjanya beberapa Bulan lalu, Hj. Leni selaku Ketua Tim Pelaksana membenarkan hasil temuan JARRAK POS dan mengakui adanya kesalahan pada kontruksi bangunan. Mengenai sumber dana... sambil menunjukkan RAB tidak ada dicantumkan, sehingga di papan nama proyek itu tidak cantumkan sumber dananya. Kalau untuk dana partisipasi dari masyarakat belum terkumpul, ungkapnya.

Ketua Umum OMBAK (Organisasi Masyarakat Berantas Korupsi), Popi Yusuf mengatakan bahwa penyelenggaraan Pembangunan UGB TK Pembina tersebut terkesan menyimpang dari Perpres No.54 Tahun 2010 pasal 5 mempertegas dengan menerapkan prinsipprinsip efisiensi, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/ti-

dak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan. Seperti halnya, sumber dana tidak dicantumkan tahu dari mana asalnya, itu membuktikan dalam penyelenggaraan pembangunan UGB TK Pembina tersebut tidak transparan. Menurut dugaan saya, ada kesan kong kali kong antara UPTD dengan Konsultan.

Masa sih dalam dokumen tidak dicantumkan dari mana asalnya sumber dana. Ada apa...? “publik harus tahu”. Bila anggaran tersebut berasal dari dana hibah, penyelenggaraannya tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Bukan berarti anggaran sebesar Rp.638 juta itu dikelola ataupun dibelanjakan sendiri oleh UPTD. Tapi, tetap harus melalui tender, karena sudah me-

lebih ketentuan Perpres No.54 Tahun 2010 untuk nilai 200 juta dapat dilakukan Pemilihan Langsung (PML) bagi peyedia jasa.

Sementara di papan nama proyek UGB TK Pembina jelas tidak dicantumkan CV/PT, maka semakin kuat dugaan bawah Pembangunan UGB TK Pembina diselenggarakan tanpa proses tender.

Akibatnya, fisik bangunan yang dikerjakan bisa jadi dikerjakan tanpa spesifikasi, gambar dan rab, sudah pasti akan menimbulkan permasalahan. Untuk itu, kita berharap kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang ataupun Pejabat Dindik yang membidangi dapat menanggapi permasalahan yang ada pada pelaksanaan Pembangunan UGB TK Pembina Walantaka.

Jika pihak Dinas tidak segera mengambil tindakan, maka kita mendesak pihak penegak hukum untuk melakukan pengusutan, tegasnya. (Binsar Gultom)

Pejabat Abai pada Pendidikan Rakyat

Jakarta, Siswa SD di Sang Hiang, Lebak, Banten, mesti meniti jembatan rusak untuk bersekolah. Nyawa mereka pertaruhkan untuk meraih ilmu.

Kondisi ini begitu memilukan.

Bandingkan saja, berapa anggaran pendidikan di APBN atau berapa rupiah dana yang digelontorkan untuk renovasi ruang Banggar DPR. “Ini bukti negara belum berpihak pada pendidikan. Negara dikuasai predator yang menggunakan kekayaan untuk memperkaya diri sendiri,” komentar anggota Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri, Ju-

mat.

Fenomena siswa SD yang sekolah dengan susah payah meniti jembatan ini bukan hanya terjadi di Banten, beberapa waktu lalu juga terjadi di Garut.

Ini menjadi sebuah fenomena, pejabat pemerintah jangan hanya asyik melakukan perbaikan gedung atau bermain-main dengan anggaran.

“Bagaimana kebijakan Kemendikbud? Bagaimana sikap para wakil rakyat di Senayan?

Kebijakan di bidang pendidikan tidak efektif di lapangan karena dibajak kelompok predator,” jelasnya.

Kasus yang terhangat yakni renovasi ruangan Banggar DPR Rp 20,4 miliar. Febri melihat, contoh kasus itu bukti kalangan pejabat negara tidak melihat masalah mendalam masyarakat di daerah. Uang terlalu besar berputar di seputaran para pejabat itu.

“Seandainya anggaran negara dipakai dengan benar, kita bisa bayangkan betapa makmurnya dan sejahteranya bangsa ini.

Kalau kita tahu, betapa laporan BPK setiap tahunnya triliunan uang negara ditemukan indikasi ketidakwajaran. Ke mana uang itu?” tanyanya. (red)

Wagub Banten Minta Pusat Percepat Perbaik Tanggul Cidurian Tangerang, Wakil Gubernur Banten Rano Karno meminta pemerintah pusat mempercepat perbaikan tanggul Cidurian yang jebol, yang menyebabkan sejumlah desa di tiga Kecamatan Kabupaten Tangerang terendam banjir.

“Kemarin saya dan beberapa pejabat sudah meninjau dari udara bencana banjir di wilayah Banten, khususnya di wilayah barat. Banjirnya memang parah dibanding tahun sebelumnya. Sehingga kita berharap pemerintah pusat turun tangan membantu mengatasi persoalan ini,” ujar Rano kepada SP, Kamis (19/1) pagi.

Menurut Rano, banjir yang melanda tiga kecamatan di Kabupaten Tangerang, disebabkan jebolnya tanggul Sungai Cidurian. Sedangkan aliran Sungai Cidurian merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sehingga, perbaikannya pun bukan dilakukan oleh Pemda maupun Pemprov.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Tangerang meminta kepada pemerintah pusat agar segera memperbaiki tanggul Sungai Cidurian yang jebol tersebut. Selain itu, Sungai Cidurian juga harus dilakukan revitalisasi.

“Banjir yang merendam lima desa di Kecamatan Kresek,

Gunung Kaler, dan Jayanti akibat tanggul jebol. Karena itu, pemerintah pusat harus segera melakukan perbaikan, mengingat ini memasuki musim hujan. Jika tidak segera diperbaiki, banjir akan terus menghantui warga,” kata Ketua Kadin Kabupaten Tangerang Dedi Kurniadi.

Selain memperbaiki tanggul Cibulan, lanjut Dedi, ke depannya pemerintah pusat juga harus mengalokasikan dana untuk melakukan revitalisasi Sungai Cidurian ini. Berdasarkan informasi, di sepanjang sungai ini telah berdiri bangunan-bangunan liar hingga menyebabkan penyempitan alur sungai. [132]

Jejak Sejarah Banten : Jembatan Rante dan Tasikardi Banten, Banten Lama, tidak asing lagi. Berkendara kira kira dua jam perjalanan dari Jakarta kearah barat, menuju Serang dan dilanjutkan lagi ke arah Banten Lama. Tidak terlalu jauh dari Jakarta, tetapi memberikan suasana lain.

Kota Banten Lama banyak terdapat jejak sejarah, mulai dari Masjid Banten, Benteng Spellwijk , Keraton Kaibon, Pecinan Banten Lama, Tasikardi, Pasar dan Pelabuhan Karangantu, hingga Keraton Surosowan.

Bahkan struktur kotan Banten Lama sudah mengenal daerah pecinan yang terdapat Masjid

Pecinan Tinggi, masih dapat ditemui bangunan rumah di daerah pecinan. Ini menggambarkan betapa majunya Banten Lama pada masa itu.

Keraton Surosowan mudah ditemui karena lokasiny dekat Masjid Banten. Keraton ini dibangun pada tahun 1552 dan pernah rusak karena diserang Belanda pada tahun 1680. Tetapi dihancurkan kembali oleh Belanda pada tahun 1813.

Keraton ini dikelilingi oleh benteng, maka dikenal pula dengan sebutan Benteng Surosowan.

Lebih tepatnya disebut kawasan Benteng Surosowan, karena

di dekatnya terdapat Keraton Surosowan, alun alun, Masjid Banten,dan jalur transportasi air.

Jembatan Rante Yang tidak kalah menarik adalah Jembatan Rante di sebelah utara dari benteng surosowan.

Jembatan ini dibangun di atas anak sungai Kota Banten Lama, yang berfungsi sebagai “tol perpajakan” perahu pengangku barang dagangan pedagang asing yang masuk kota kerajaan. Ini mencerminkan betapa sudah majunya ekonomi dan politik kerajaan Banten pada masa itu. Dengan pajak yang masuk, Maulana Yusuf sudah banyak membangun

fasilitas kota.

Jembatan Rante dibangun dengan dua buah tiang kokoh dari material bata dan karang di kedua sisinya. Bila tidak kapal yang masuk maka jembatan digunakan untuk menyeberang orang dan kendaraan darat, tetapi bila ada kapal yang merapat, maka jembatan dari papan itu diangkat menggunakan rantai, maka disebut jembatan rante.

Jejak arsitekturnya masih dapat dilihat, meskipun sudah tidak ada rantai dan papannya lagi.

Dua tiang berukuran jumbo masih ada disana. Anak sungai pun masih ada, meskipun sekarang

tidak digunakan lagi. Di sekitar anak sungai sudah banyak dibangun rumah penduduk.

Tasikardi Yang tidak kalah memukaunya adalah Tasikardi. Danau buatan yang luas berfungsi menampung air dari sungai Cinbanten dilengkapi dengan sebuah pulau kecil di tengahnya. Tasikardi ini digunakan sebagai reservoir air ke Keraton Surosowan dan keperluan air penduduk Banten Lama termasuk irigasi sawah.

Saluran air dari Tasikardi dialirkan ke Keraton Surosowan salah satunya untuk kolam pemandian Sultan Rara Denok

dan Pancuran Mas. Bisa dibayangkan jarak Tasikardi dengan Keraton Surosowan kurang lebih sepanjang dua kilometer sebelah tenggara, itu bukanlah jarak yang pendek.

Kalau Anda berjalan menuju Tasikardi dari istana surosowan, masih terlihat hamparan sawah yang menghijau tumbuh subur, tentunya sistem pengairan yang baik. Teknik penyaluran air khas buatan Lucasz Cardeel dengan melalui pengindelan (filter station) arang, kuning dan mas.

Air dari Tasikardi langsung masuk ke lingkungan keraton dengan teknik penyaringan yang

sudah baik. Dalam penyaluran air bersih digunakan pipa terrakota besar dan kecil (dari garis tengah 2-40 cm), dan diairkan langsung ke kran-kran logam pancuran mas.

Untuk penjernihan air yang nanti digunakan sebagai air bersih bagi penduduk kota dan keraton, digunakan cara penyaringan dengan teknik pengendapan dan poriositas batuan, pasir dan ijuk. Sistem inilah yang terjadi di Banten Lama, teknologi lama masih dapat digunakan sampai saat ini. (Rita Laksmitasari)

12

PERTANIAN

JARRAK POS Edisi ke X - Minggu Ke-1, Februari 2012

13

JARRAK POS Edisi ke X - Minggu Ke-1, Februari 2012

Kasus Renovasi Ruang Banggar DPR Diprediksi Tak Akan Berujung Manis John K. Nahadin, SH Direktur Eksekutif LSM - JARRAK

Vonis Hukum tidak menjerat terdakwa ditahan

Jakarta, Bagi masyarakat awam, proses hukum seringkali menimbulkan kebingungan dan rasa was-was berkepanjangan.

Misalnya, bingung karena pengadilan yang sudah memutuskan terdakwa dihukum, ternyata terdakwa masih bebas melenggang alias tidak di tahan. Was-was pada akhirnya terdakwa diputus bebas.

Inilah yang dirasakan Rina Andjar Yuliarti melihat kasusnya melawan Yenny Ermayanti.

Rina Andjar Yuliarti dan Yenny Ermayanti, dua ibu rumah tangga yang tinggal di bilangan Jakarta Utara ini, awalnya berteman.

Pertemanan mereka berawal dari pertemanan anak laki-laki yang satu sekolah di SMA 13. Pertemanan itu kemudian meningkat menjadi pertemanan bisnis. Akan tetapi kini pertemanan bisnis mereka telah berubah menjadi pertengkaran di meja hijau.

Adalah Rina yang melaporkan Yenny telah melakukan penipuan terhadapnya. Dan, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, pada 4 April 2011 telah memutus, terdawka Yenny Ermayanti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan.

Atas tindak pidana itu, PN Jakarta Utara menghukum Yenny 10 bulan penjara.

Kemudian, Yenny menyatakan banding. Tapi, ditingkat banding, pada 22 Juli 2011, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kembali menguatkan putusan PN Jakarta Utara No 85/PID.B/2011/PN.JKT. UT. Dan atas putusan banding ini, Yenny juga langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Kepada Jarrak Post, Rina mengaku bingung dengan proses hukum yang baru dialaminya ini. “Saya heran, kenapa Yenny sampai saat ini tidak juga dipenjara. Kan, Pengadilan sudah memutuskan terdakwa di penjara 10 bulan,” ujarnya di PN Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.

Karena kebingungannya ini, serta lelah mengikuti proses hukum yang berkepanjangan, Rina mengaku was-was dan khawatir Yenny bakal diputus bebas di kasasi.

Kekhawatiran Rina bukan tanpa alasan. Dia menilai Yenny wanita yang cerdik memanfaatkan kelemahan orang lain untuk kepentingannya. “Nuktinya, saya bisa tertipu hingga rugi ratusan juta.

Dan, meski sudah divonis , dia tetap bebas tidak ditahan”, cetusnya. (sgt/ef)

Pemberantasan Korupsi Jalan di Tempat Jakarta, Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait pemberantasan korupsi lagi-lagi dinilai sebagai sebuah pencitraan.

Buktinya, penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi masih jalan di tempat. Bahkan, Presiden dinilai cenderung melindungi pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan. Seperti dalam kasus Bank Century, kasus dugaan suap di Kementerian Transmigrasi (Kemenakertrans), dan kasus Nazaruddin.

Seharusnya, jika Presiden SBY berkomitmen memberantas korupsi, hal itu dapat dimulai dari lingkungannya sendiri. Seperti kasus Nazaruddin, kasus dugaan korupsi Sutan Batoegana, dan kasus Johny Allen Marbun yang hingga saat ini tidak diambil tindakan tegas oleh SBY. Demikian kesimpulan pendapat yang dikemukakan Ketua Badan Pekerja SETARA Institute Hendardi, dan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Buchori Yusuf secara terpisah, Jumat.

Mereka mengatakan hal itu menanggapi Presiden SBY yang menginstruksikan agar penyimpangan dan korupsi di lingkungan pejabat negara bisa terus dikurangi.

“Pernyataan SBY seperti itu, tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwa Presiden SBY tidak memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Buktinya kasus Nazaruddin, kasus Sutan Batoegana dan kasus Jhony Allen Marbun, belum diambil tindakan tegas,” ujar Hendardi.

Menurut dia, SBY seharusnya menunjukkan ketegasannya dengan menonaktifkan pihak yang disebut-sebut Nazaruddin dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011.

Pernyataan hampir sama dikemukakan Buchori. Ia mengatakan, anjuran SBY agar pejabat negara menghentikan korupsi, dinilai lagilagi hanya pencitraan semata. Apalagi, pernyataan seperti itu telah berulang kali disampaikan kepada publik.

“Presiden sudah berulangkali menyampaikan hal itu, namun pada kenyataannya justru berbalik. Buktinya, banyak kasus-kasus korupsi yang hingga saat ini masih jalan di tempat. Seharusnya, Presiden SBY memberi contoh terkait pemberantasan korupsi dengan cara menunjukkan ketegasannya terhadap institusi penegak hukum,” ujar politisi Partai keadilan Sejahtera (F-PKS) ini.

Menurut Buchori, Presiden SBY perlu melakukan tindakan tegas untuk menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi sebagaimana yang disampaikannya berulang kali.

Menggantungnya kasus Century, kasus Kemenakertrans dan kasus Nazaruddin, menjadi contoh bahwa SBY tidak memberikan contoh yang baik bagi upaya penegakan hukum.

Dikatakannya, dari pada mengeluarkan pernyataan seperti itu, SBY lebih baik menunjukkan sikap tegas agar penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

(Sugandi)

Jakarta, Renovasi ruang Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menelan biaya hingga Rp20 miliar lebih saat ini tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun diprediksi kasusnya akan menguap dan tidak tuntas.

Hal itu dikemukakan John K Nahadin, Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Reformasi Rakyat (Jarrak) ketika dihubungi di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (13/01/12).

John pesimis penyelidikan terhadap dugaan mark up pada renovasi ruang banggar tersebut, bakal berlanjut ke persidangan.

Kesan saling lempar tanggung jawab justru lebih mendominasi permasalahan tersebut antara Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Bahkan yang lebih menggelikan, katanya, antara antara Ketua BURT, Marzuki Alie yang juga Ketua DPR dengan Wakil Ketua BURT, Pius Lustrilanang juga terkesan saling lempar tanggung jawab, khususnya terkait rapat pengambilan keputusan ruang Banggar tersebut.

John juga menambahkan, sangat jarang kasus-kasus korupsi yang bisa dituntaskan

ketika politik telah bermain di dalamnya. Menurut John, kasus Century merupakan salah satu buktinya. “Masih banyak kasuskasus besar yang bermunculan, namun hanya selesai di kulitnya saja,” katanya.

Apalagi tambahnya, yang namanya anggaran renovasi.

Total anggarannya memang jelas, namun perincian pembelanjaannya siapa yang bisa memmbuktikannya,”ujar John balik bertanya. Karena itu menurut John, upaya ini hanya merupakan pengalihan terhadap pemeriksaan kasus-kasus besar.

John mengimbau agar masyarakat yang tergabung dalam LSM Jarrak, tidak mudah terkecoh dalam pengalihan isue semacam itu. Seluruh jajarannya bahkan diminta untuk tetap mengritisi dan mampu memberikan masukanmasukan yang membangun, guna memperbaiki kondisi di negara ini yang dinilainya belum mampu menjadikan hukum sebagai panglimanya.

Siap Diperiksa Pius yang ditemui wartawan di Jakarta sebelumnya mengaku siap diperiksa diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ya kita siap saja. Kita perlu luruskan semuanya,” tutur Pius di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/1/2012).

Menurut Pius, keputusan tersebut disepakati rapat pleno BURT DPR. Ia berharap semua anggota BURT juga siap dimintai klarifikasi. “Sekarang ini kan semua cari kambing hitam. Ada masalah, semua cari kambing hitam,” ujar Pius.

Pius menjelaskan BURT DPR hanya bertugas melakukan sinkronisasi anggaran. Potensi permainan anggaran, menurut Pius, cenderung di Kesekjenan DPR. Menurutnya, kalau ada mark up ya di perencanaan anggaran berarti adanya di Kesekjenan. “Jadi silahkan diperiksa,” ujarnya.

Menurut Pius, Ketua DPR merangkap Ketua BURT Marzuki Alie tidak hadir dalam rapat pengambilan keputusan terkait ruang Banggar Rp 20 miliar. Marzuki saat itu sedang sibuk.

Rapat finalisasi sekaligus pengambilan keputusan final proyek ruang rapat Banggar DPR yang menelan Rp 20 miliar ini dilakukan di Wisma DPR Kopo, pada tanggal 9 Desember 2011 lalu.

Padahal sebagai Ketua BURT, Marzuki Alie bisa saja membatalkan keputusan atau minimal menghambat pengambilan keputusan dengan terlebih dahulu membuka ke masyarakat. “Pak Marzuki tidak

hadir karena sebagai Ketua DPR terlalu sibuk, banyak urusannya,” ujar Pius.

Menurut Pius, mayoritas anggota BURT DPR hadir dalam rapat tersebut. Demikian pula dengan Sekjen DPR Nining Indra Saleh dan perangkat lainnya.

“Rapat pleno BURT sah dan keputusannya dapat dijalankan apabila dihadiri 50 persen plus satu anggota,” paparnya.

Badan Urusan Rumah Tangga tak hanya menyetujui pembangunan ruang Banggar Rp20 miliar. BURT juga menyepakati renovasi Banggar Rp 20 miliar sebagai percontohan ruang rapat lain di DPR. “Renovasi ruang Badan Anggaran dapat dijadikan acuan untuk ruang AKD lainnya,” begitu bunyi keputusan nomor 1, huruf (d) butir ke 2 dari rapat BURT DPR tanggal 9 Desember 2011 lalu.

Demikian keputusan yang diambil BURT DPR tetang laporan Panja BURT nomor 040/ BURT/R.PLENO/MS.II/12/2011 pada tanggal 9 Desember 2011, tanda awal dimulainya pengerjaan renovasi Banggar.

Keputusan ini diteken Wakil Ketua BURT Pius Lustrilanang selaku pemimpin rapat.

Evaluasi Rangkap Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk

mengevaluasi keberadaan Ketua DPR sebagai pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

Evaluasi tersebut terkait kasus renovasi ruang Badan Anggaran DPR yang menelan biaya sebesar Rp 20,3 miliar.

Rencana evaluasi tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR Anis Matta seusai Rapat Pimpinan DPR di Gedung DPR, Jumat (20/01/12). “Apakah Ketua DPR harus menjabat sebagai ketua BURT. Itu akan kami bahas,” terang Anis.

Anis menilai UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) yang mengatur Ketua DPR merangkap sebagai Ketua BURT merupakan jebakan.

Akibatnya, Ketua DPR harus memerhatikan secara detail seluruh usulan anggaran. “Itu bukan kerjanya. Itu jadi masukan untuk revisi UU MD3 yang akan dibahas tahun ini,” ujar Anis.

Lebih jauh Anis menyebut, pimpinan DPR juga akan mendengar hasil pemeriksaan Badan Kehormatan terkait penyelidikan kasus renovasi ruang rapat Banggar, Selasa pekan depan. Sejauh ini, BK telah meminta penjelasan pihak Banggar, Sekretariat Jenderal, dan BURT.**JP

Pengelolaan Anggaran UI Berpotensi Rugikan Uang Negara ANGGOTA DPRD SERDANG BEDAGAI LARIKAN ANAK GADIS Nasib Anggita Belum Jelas

Jakarta, Dunia pendidikan Indonesia kini tengah dilanda kemelut seiring terungkapnya hasil audit pengelolaan anggaran Universitas Indonesia (UI) yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp 45 miliar. Hasil audit itu menambah prihatin dunia pendidikan negeri ini. Jika hal tersebut terindikasi korupsi, maka hal itu akan merugikan para mahasiswa.

Febri Hendri, Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/1/2012) mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. “Kita prihatin bahwa anggaran pendidikan yang besar bisa bocor ditengah jalan. Hal itu menunjukan pengelolaan dana yang tidak berjalan efektif,” ujarnya.

Febri menambahkan, ada masalah yang serius dalam tata kelola UI. Jika UI tidak berbenah diri, maka hal ini akan berdampak luas bagi para mahasiswa. Padahal, pendidikan jadi ujung tombak pembangunan karakter bangsa.

Karena itu, ICW,

mendukung langkah BPK untuk menyerahkan hasil audit tersebut kepada KPK. Dan KPK harus menelusuri apakah dari hasil audit tersebut ditemukan indikasi menguntungkan diri sendiri atau kelompok.

Menurutnya, jika temuan BPK ini baru masalah pelanggaran prosedur, maka harus dikaji apakah hal itu disengaja menguntungkan diri sendiri atau kelompok atau tidak?

Jika terbukti ada indikasi korupsi, maka akan berdampak pada kualitas pendidikan di UI. Selain itu kualitas sarana dan prasana di UI juga dinilai akan berkurang.

Febri mengingatkan, UI merupakan badan publik yang mendapat anggaran dari APBN. Karena itu, UI harus terbuka dan menjelaskan kepada publik terkait hasil audit BPK tersebut.

“Wajib menyampaikan kepada publik kenapa BPK menemukan ada pelanggaran prosedur dan kerugian negara.

UI adalah badan publik sehingga harus menjelaskan hal ini kepada publik,” tegasnya.

ICW memiliki informasi lain mengenai dugaan penyelewengan anggaran di UI. Dugaan itu antara lain mengenai pengadaan laboratorium terpadu di Fakultas Kedokteran dan pengadaan perpusatakaan UI. Karena itu, menurut Febri, BPK harus meningkatkan lebih dalam kualitas auditnya, setelah ini lakukan audit investigatif.

Seperti diberitakan sebelumnya, hasil audit BPK mengungkap sejumlah proyek di UI berpotensi merugikan negara sebesar Rp 45 miliar. Potensi kerugian negara tersebut terdapat pada perjanjian rektor UI dengan PT NLLU terkait bangunan di Jl Pegangsaan Timur yang tanpa diketahui oleh Menteri Keuangan. Selain itu rektor UI juga dinilai tidak cermat dalam kerjasama menyangkut rumah sakit pendidikan UI. Sejauh ini belum ada tanggapan serius dari pihak rektorat UI. “Kita belum mau komentar itu, nanti pada waktunya kita akan tanggapi,” ujar Sekretaris Rektorat UI Devie Rachmawati.**JP/SA

Medan, Nasib Anggita, anak pasangan Safaruddin- Sri Gema Wahyu yang diduga dibawa lari Rusiadi, masih belum jelas, meski Kepolisian Daerah Sumut telah menetapkan anggota Fraksi Partai Hanura DPRD Serdang Bedagai itu sebagai tersangka.

Sedikit keterangan yang didapat dari pengacara Rusiadi, bahwa Anggita tinggal serumah dengan kliennya. Namun tidak pernah dijelaskan lokasinya dimana.

Sri Gema Wahyu, ibunda Anggita ketika ditemui wartawan seusai mendampingi suami memenuhi penggilan penyidik di Polda Sumut belum lama ini mengaku sedih lantaran begitu sulitnya berkomunikas dengan putrinya sendiri.

“Sebagai anak pasti Anggi rindu, saya juga rindu dengannya.

Tapi, Anggi saja yang bisa ngubungi saya. Kalau saya hubungi hpnya selalu tidak aktif. Anggi juga selalu berganti nomor telepon,” ujar Sri, sedih.

Juga diceritakan, anaknya selalu menangis jika sedang menelpon.

Apalagi katanya, tatkala sedang sendiri. “Sambil menangis dia tanya, gimana kabar mama,” ujarnya. Sri terakhir mendengar kabar anaknya berada di Tangerang.

Namun jika Sri menanyakan lokasi anaknya, sambungan telepon langsung dimatikan. “Jadi saya nggak pernah nanya-nanya terkait masalah itu. Kalau dibujuk pulang hp-nya juga dimatikannya,” kata Sri sambil berurai air mata.

Sedang Edi Gunarto, pengacara Safaruddin, kepada wartawan mengatakan, kliennya diperiksa ulang penyidik, lantaran ada beberapa keterangan yang belum sinkron dan harus disesuaikan dengan fakta dan bukti yang dimiliki pelapor.

Edi menyontohkan seperti tempat kejadian perkara (TKP), kemudian lokasi Anggi dilarikan dari mana dan juga terkait visum. “Lalu apa yang bisa kami buktikan terkait itu. Jadi, tadi sudah diterangkan semua kepada penyidik,” kata Edi yang diamini Safaruddin dengan anggukan kepala.

Edi menambahkan, kliennya meminta tersangka Rusiadi segera dituntut. Pasalnya, sudah membuat masa depan anaknya suram karena tidak tamat sekolah akibat itu,” ujarnya. Edi pun mengatakan, kliennya sudah memberikan bukti-bukti temuan pemalsuan dokumen dan pemalsuan identitas kepada penyidik Renakta Polda Sumut.

Kepala Sub Direktorat Renakta Polda Sumut Ajun Komisaris Besar Jiddin Siagian enggan menjawab kepastian pengiriman berkas Rusiadi ke jaksa penuntut umum.**JP

14

POLITIK

WAKIL KETUA MPR :

Saatnya Capres Deklarasikan Diri Jakarta, Para kandidat calon presiden (Capres) mulai bermunculan, diantaranya Aburizal Bakri, Prabowo Subianto.

Meski keduanya belum menyatakan diri secara resmi. Seiring dengan hal itu, Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifudin menilai, sekarang sudah saatnya para kandidat calon presiden muncul dan menunjukkan niatnya.

Menurutnya, hal itu wajib dilakukan supaya masyarakat memiliki waktu panjang untuk memilih pemimpin nasional.

“Saya pikir nggak masalah, sudah saatnya mereka deklarasikan diri. Deklarasi itu positif, rakyat menjadi punya

waktu panjang untuk memilih yang terbaik,” tutur Lukman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat.

Lukman mendengar kabar, dalam waktu dekat Prabowo Subianto akan didorong penuh dan muncul ke permukaan sebagai capres. Partai Golkar sendiri antusias mendorong Aburizal Bakri atau Ical menjadi kandidat untuk berlaga pada Pemilu 2014.

Melihat fenomena tersebut, Lukman menilai wajar jika parpol kemudian punya keinginan menggulirkan pencapresannya.

“Saya pikir setiap orang punya hitungannya sendiri,” tutur Lukman.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) semakin mantap mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang akan bertarung pada Pilpres 2014.

Deklarasi pencapresan Prabowo akan digelar pada Februari 2012.

“Nanti dalam KLB, ada dua agenda. Pertama perubahan AD/ ART partai. Kedua peresmian majunya Pak Prabowo sebagai calon Presiden,” ujar Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani kepada detikcom, Kamis (19/01/12).

Sementara Aburizal Bakrie yang sudah didorong penuh Golkar malah belum memastikan deklarasinya. Ia menunggu survei, masih diantara maju atau menunjuk orang lain sebagai

Terlalu Banyak Kompromi Politik RUU Parpol Jadi Banci Jakarta, Rancangan undang-undang (RUU) mengenai Pemilu legislatif, belum final. Namun banyaknya kompromi politik yang muncul pada pembahasan RUU tersebut. Hal ini menimbulkan kecenderungan yang akan melahirkan sistem pemilihan yang banci.Hal itu dikemukakan pengamat politik Dr AA Gede Oka Wisnumurti, kepada pers di Denpasar, Rabu.

Menurutnya, Kompromi yang berlarut-larut menimbulkan kemungkinan penggabungan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup. “Sistem Pemilu jadi banci. Artinya, dengan berbagai tindakan kompromi yang berlarut-larut itu kemungkinan akan ada penggabungan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup.”

Mantan Ketua KPU Bali itu mengatakan, kalau sampai terjadi penggabungan, maka akan ada kekisruhan yang tinggi dalam internal partai. Ia menilai, akan menjadi sulit untuk memporsikan ketika kursi yang tersedia itu jumlahnya ganjil.

Wisnumurti menyontohkan, misalkan tersedia 3 kursi atau 1 kursi, akan sulit memporsikan kalau digunakan sistem gabungan. “Jumlah kursi yang ganjil tentu tidak bisa dibagi rata, satu dengan mekanisme terbuka dan satu tertutup, terus kursi yang satu akan menggunakan pola apa,” ujarnya.

Wisnumurti menambahkan, hal-hal bersifat teknis seperti itu harus diperhitungkan karena dapat menimbulkan kekisruhan dalam tataran implementasi. “Tetapi bagi partai-partai besar, pastinya mereka akan memilih menggolkan sistem proporsional tertutup, berbeda dengan partai kecil yang lebih condong dengan proporsional terbuka,” ujarnya.

Bagi partai kecil, kata dia, mereka lebih optimis menggunakan sistem terbuka karena yang dijual tidak hanya partai tetapi calon atau figur yang mengakar di tengah masyarakat. Ini akan membaut lebih mudah untuk memperoleh suara, walaupun partai yang mendukungnya itu tidak begitu terkenal.

Dalam pandangannya, sistem proporsional terbuka adalah yang paling demokratis karena seseorang yang duduk di legislatif selain merupakan utusan partai juga mempunyai suara signifikan sebagai bentuk representasi politiknya. “Sistem itu menyebabkan anggota legislatif dapat bergerak untuk masyarakat dan loyal pada rakyat,” ujarnya.

Jika menggunakan sistem proporsional tertutup, memang anggota legislatif memiliki kewenangan penuh menjalankan visi misi partai lewat jalur kekuasaannya, hanya saja tingkat elektabilitasnya menjadi rendah. Wisnumurti menambahkan, mereka yang merasa ditunjuk partai sehingga loyalitas lebih condong kepada partai ketimbang pada rakyat.

Menurutnya, jika berbicara untuk kepentingan masyarakat, yang terbaik adalah proporsional terbuka karena publiklah akan menseleksi para wakil-wakilnya yang akan duduk di legislatif.**JP/Y/SA

Ada Kekuatan Politik Besar yang Akan Runtuh di Tahun Naga Air

capres Golkar.

Mahfud MD Diskusi rutin Ketua MK Mahfud MD dengan ketua umum sejumlah parpol besar, ditengarai sebagai bagian dari penjajakan Mahfud menuju Pilpres 2014.

Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso ketika ditanya seputar itu kepada wartawan di Jakarta belum lama ini mengatakan, itu haknya Pak Mahfud diskusi dengan ketua umum parpol. “Ya mungkin apakah itu penjajakan (cawapres) atau silaturahmi kita tidak tahu ya,” kata Priyo, sambil tersenyum.

Mahfud MD memang disebut-sebut menjadi salah satu cawapres prioritas Ical. Namun,

Priyo enggan berspekulasi apakah Mahfud benar-benar tengah mencari kapal untuk Pilpres 2014. “Yang penting kita hormati saja,” tutur Priyo yang mengenakan jas abu-abu ini.

Mahfud sebelumnya mengaku sering berdiskusi politik dengan sejumlah tokoh, antara lain Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, dan Ketum PAN Hatta Rajasa.

Dengan Ketum Golkar Aburizal Bakrie, Mahfud MD bahkan mengaku kerap terlibat dalam diskusi politik kenegaraan bersama Ical.**JP/SA

Mendagri :

Calon Incumbent Nanti Wajib Mundur

Jakarta, Kepala daerah ataupun wakil kepala daerah yang ingin kembali maju dalam pemilihan kepala daerah wajib wajib meletakkan jabatannya terlebih dahulu. Calon incumbent tidak lagi hanya diwajibkan cuti seperti aturan yang saat ini berlaku.

Demikian disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi kepada pers, di Kantor Kemendagri. Aturan baru itu tertuang dalam Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini tengah diproses. “Tidak seperti sekarang yang hanya mengajukan cuti. Nantinya kepala daerah yang maju harus mundur.”

Gamawan menilai sangat tidak adil jika kepala daerah dan wakilnya maju mencalonkan diri, namun kembali menduduki jabatan ketika kalah. “Hal itu sangat bertentangan dengan sumpah pada awal jabatannya,” ujarnya.

Mendagri menerangkan, kepala daerah atau wakil yang maju dalam Pemilukada pasti sudah tidak memiliki loyalitas kepada institusinya. “Misalnya dalam pemilihan Gubernur, kalau Bupati mencalonkan dan kalah kemudian kembali menjabat bupati sangat mungkin tidak bakal mematuhi perintah gubernur yang pernah jadi saingannya,” jelas dia.**JP/Y

Lukman Hakim Saifudin Wakil Ketua MPR - RI

Pengawas Pemda Bakal Dapat Tunjangan Jakarta, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah, kini dapat bernafas lega. Pasalnya, terhitung Januari 2012 ini, pemerintah memberikan tunjangan jabatan bagi mereka.

Pemberian tunjangan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 Januari lalu.

Seperti dilansir situs resmi Sekretariat Kabinet, dalam lampiran Perpres itu disebutkan, besarnya tunjangan adalah Rp900.000 untuk pengawas pemerintahan madya; Rp600.000 (pengawas pemerintahan muda); dan Rp300.000 (pengawas pemerintahan pertama).

“Pemberian tunjangan Pengawas Pemerintah dihentikan apabila PNS dimaksud diangkat dalam jabatan struktural dan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan,” bunyi pasal 4 Perpres Nomor 4 Tahun 2012 itu.**JP/Y

Pemerintah Harus Lindungi Petani Garam Sudah menjadi fakta dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia masih melakukan impor garam.

Sebabnya, produksi nasional hingga saat tidak mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri, khususnya kebutuhan garam industri. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan memperlihatkan selama Januari 2011, Indonesia mengimpor sebanyak 1,8 juta ton garam.

Agung Jelantik Sanjaya, MBA Komisi IV DPR - RI (Gerindra)

Jakarta, Dari jumlah tersebut, impor garam untuk konsumsi 394.210 juta ton.

Sementara, produksi gawam nasional pada tahun 2011 diperkirakan mencapai 1,4 juta ton atau sekitar 48% dari totalkebutuhan garam nasional sebesar 2,9 juta ton. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka pemerintah melakukan impor graram sebanyak 1,7 juta ton dengan surplus impor sebesar 200 ton.

Adapun jumlah impor garam konsumsi garam pada tahun 2011

mencapai 392.7556 ton atau meningkat dibandingkan tahun 2010 sebesar 597.583 ton.

Menyoal impor garam yang kerap dinilai merugikan petani garam Indonesia ini, Jarrak Post mewawancarai anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Agung Jelantik Sanjaya MBA, belum lama ini.

Berikut rangkumannya.

Agung menegaskan , impor garam hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan riil dalam negeri. Tidak spekulasi dan harus dikontrol. Menurutnya, untuk garam konsumsi sepertinya sudah bisa dipenuhi. Yang kurang adalah garam untuk kepentingan industri. “Tapi, dalam beberapa tahun kedepan, saya minta kebutuhan garam untuk industri sudah harus bisa dipenuhi. Sehingga, kita tidak lagi perlu impor ujarnya.

Dia pun menjelaskan, bahwa produksi garam di Indonesia berbeda, misalnya dengan Australia. Menurutnya, Australia dalam produksi garam sudah dengan metode menambung, tapi Indonesia masih harus

memperoses dan mengolah, dengan lahan terbatas serta tergantung musim.

“Kalau panasnya maksimal, selama 4 bulan saja sudah bisa produksi, “ tuturnya.

Nah, kalau musim hujan , petani sudah pasti tidak mampu lagi melawan. Karena alam yang membuat garam ini. “Karena itu, impor boleh dilakukam , sepanjang tidak mengganggu produksi nasional. kita juga tidak bisa mengalahkan kepentingan industri yang harus berjalan.

Hanya saja, kita harapkan jangan ada spekulasi pengusaha.

Impor harus sesuai kebutuhan.

Semua ini untuk kita melindungi kepentingan nasional, dan petani garam mampu mendapatkan penghasilan untuk kesejahteraan,” kata Agung.

Lanjut, menyinggung kualitas dan harga, anggota Panja Garam ini mengatakan, bahwa kualitas garam Indonesia sudah bagus. Sayangnya, harga masih rendah. Pembelian berkisar Rp 550. Paling tinggi Rp 750.

“Sekarang ada kenaikan harga.

Jadi , petani garam agak lega.

Pemerintah sudah menetapkan

harga Rp 1000, tapi Perusahaan Negara (PN) Garan belum mampu, jelasnya.

Agung menambahkan, kendala lain dalam peningkatan produksi garam dan kesejahteraan petani garam, yakni tranportasi yang masih mahal. Oleh sebab itu, dia menekankan harus ada penanganan pembangunan sektor transportasi yang lebih memadai.

Misalnya, garam ditarik dari tongkang, sehingga dari sisi produksi tidak mahal. Apalagi, saat ini kita banyak bangun usaha garam di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Ya kita harapkan juga daerah-daerah lain yang punya fasilitas dan potensi penggaraman, mau bergerak untuk memproduksi.

Tapi, saya rasa, tentu hukum ekonomi jalan. Sepanjang itu menguntungkan, mereka pasti mau. Kalau harganya rendah, ya ini yang menjadi kendala, ini permasalahan yang kompleks, tapi dengan kemauan dan kebersamaan, saya rasa bisa”.

Tandasnya. (Sgt/ef)

Dua Anggota Panwaslu Agara Pontianak, Tahun 2012 -menurut penanggalan Tionghoa adalah tahun Naga air, yaitu naga melambangkan kekuasaan dan kekuatan. Akan tetapi naga juga merupakan salah satu hewan yang kuat dan indentik dengan amarah yang dapat menyemburkan api dari mulutnya. Kondisi ini mengharuskan kita untuk Inilah yang menjadikan kita untuk berhati-hati ditahun naga 2012 ini.

Hal itu dikatakan Suhu Hengky kepada SP baru-baru ini tentang ramalan tahun 2012 yang merupakan tahun “naga Air”. Ia mengatakan, “tahun naga air “ ini akan dimulai pada 4 Februari dan ramalan ini akan mulai berlaku sejak 4 Ferbruari.

Dimana pada tahun ini akan banyak kejadian. Dalam bidang politik katanya, akan terjadi pergolakan politik, salah satunya kekuatan yang selama ini menjadi kekuatan besar akan runtuh. Artinya tidak ada satu kekuatan yang kuat selama ini ada kekuatan yang dianggap kuat tetapi pamor nya sudah runtuh dan tidak kuat lagi.

Selanjutnya bencana akan banyak terjadi di wilayah Indonesia seperti gunung berapi karena aka nada semburan api dari naga.. Untuk itu, mari di tahun naga 2012 ini kita saling menjaga emosi dalam kehidupan kita sehari-hari.

Ramalan bencana alam tahun 2012 adalah akan banyaknya gunung merapi yang meletus sebagai simbol semburan api di mulut naga. Kita semua diminta untuk mengendalikan emosi agar tidak terjadi konflik yang merugikan diri sendiri. Jangan melakukan spekulasi dengan utang, piutang dan urusan penting lainnya karena bisa menimbulkan suatu masalah sebab tahun ini banyak kejadian yang tak terduga yang datang secara tiba-tiba, paling baik jaga diri dengan berpikiran jernih.

Tahun naga ini dimulai pada tanggal 4 Februari, kita semua akan memasuki babak baru yaitu Tahun Naga Air ( Ren Chen ). Bagi sebagaian orang, tahun ini punya makna mendalam karena karakter naga selalu dilambangkan sebagai sosok kuat dan perkasa.

Bagimana ramalan tentang tahun naga air 2012. Banyak yang mengira tahun Naga Air dimulai pada 23 Januari 2012 bersamaan dengan Tahun Baru Imlek. Bersadarkan perhitungan ilmu feng sui, tahun Naga Air akan dimulai pada 4 Februari 2012 pukul 18.18 WIB. Tahun naga kali ini disebut tahun Naga Air karena batang langit berunsur air positif (Ren) dan cabang bumi berunsur tanah positif ( Chen ). Karena tanah membentung air sehingga tahun ini memberikan gambaran adanya ketidakharmonisan dalam kehidupan di bumi.

Musibah di tahun Naga Air cukup mengancam. Karena Chen (Naga) juga melambangkan gudang air.

Musibah lebih bersifat alamiah seperti gempa, banjir, badai. Suhu Hengky menjelaskan bahwa terdapat 5 unsur yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita, yaitu air, kayu, emas, api, tanah. Semua unsur masih dibagi menjadi 6 jenis dan memiliki keunggulan masing-masing.

Seperti Unsur AIR, air mengalir, mata air, air jurang, air laut, air sungai air kayangan. Selanjutnya Unsur KAYU yaitu kayu pohon beringin kayu pohon liu, kayu hutan kayu pohon delima kayu pohon sensui, kayu tanah datar. Unsur emas, yaittu emas lilin putih , emas diujung pedang, emas di laut, emas konde, emas putih, emas dalam pasir, unsur api, yaitu api atas gunung , api dalam tanggul, api langit, api kayangan, api bawah gunung. Unsur tanah yaitu tanah diatas atap, tanah diatas benteng, tanah dipinggir jalan, tanah dalam pasir, tanah lapang tanah dinding. [146]

merangkap sebagai pengurus Partai Politik

Kutacane, Dua orang anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas) Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) Provinsi Aceh, terdaftar sebagai pengurus di salah satu Partai politikdi Dewan Pengurus Kabupaten.

Sesuai Surat Keputusan (SK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh No. 676KEP Tahun 2011 tentang penetapan anggota panitia pengawas pemilihan umum kabupaten aceh tenggara, dalam rangka pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh, terdapat dua nama yaitu Sudirman SH dak Khaiheniate SH, keduanya mereka masih tercatat sebagai pengurus di salah satu partai di tingkat kabupaten aceh tenggara.

Hal ini sesuai Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Provinsi Aceh, No: KEP11/DPD-I/GK/III/2010 tentang, pengesahan susunan personalia dewan pimpinan daerah Tingkat II Partai Golongan Karya Kabupaten Aceh Tenggara, dengan masa Bhakti 2009-2015 An Sudirman tercatat pada bidang

Organisasi sedangkan Sdri Khahene ate SH menduduki jabatan sebagai bagian Hukum dan Ham. Koalisi Partai Politik dan LSM Kabupaten Aceh Tenggara, terkait dengan adanya dua nama yang dinyatakan lolos sebagai anggota Panwas Kabupaten Aceh Tenggara, yang notabennya dua nama tersebut masih terdaftar sebagai pengurus partai politik. dilaporkan ke Badan Pengawas Provinsi Aceh, Sesuai surat laporan Koalisi Partai Politik dan LSM Kabupaten Aceh Tenggara N0. Ist/Agr/XII/2011, prihal tinjau ulang anggota panwas Aceh Tenggara.

Sesuai suratnya (Koalisi) menilai, pengangkatan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Tenggara, terhadap Sudirman SH dan Khahene Ate bertentangan dengan UU N0, 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraaan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana yang diatur dalam pasal 86 poin( i) yang berbunyi. ” Tidak pernah menjadi anggota partai pilitik yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah

atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu Lima Tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkuta” Demikian surat laporan ini yang ditanda tangani Delapan Pengurus Partai Politik dan Empat Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu, DPC Partai Bulan Bintang,ditanda tangani oleh Ketua Sdr Suharto, DPC PNI Marheain ditanda tangani Ketua Najruddin, DPK PDK ditanda tangani Skretasis Salman Spdi, kemudian DPC PPDI yang ditanda tangani Ketua Kasiman Desky, DPC PIB ditanda tangani Ketua Hamijan Selian, DPC PDIP ditanda tangani Ketua Syarip Hidayat, DPC PDS ditanda tangani Ketua Sahara Purba dan DPC PPI ditanda tangani Ketua Drs Armiyanto.

Sedangkan dari LSM DPP LSM Gerakan Anti Korupsi Alas Generasi (GAKAG) ditanda tangani Arapik Berouh, DPD Lumbung Informasi Rakyat (Lira) ditanda tangani Sekda, M Saleh Selian, LSM Wajah Anak Neg-

eri (WAJJA) ditanda tangani Direktur Ahmad Ubaidi Spdi, kemudian LSM SRDK ditanda tangani Ketua Kasirin Sag.Surat koalisi ini juga disampaikan kepada Bawaslu di Jakarta, KPU Pusat,Gubernur Provinsi Aceh, KIP Provinsi Aceh, Ketua DPRA Aceh.

Direktur LSM WAJJA Ahmad Ubaidi , minta kepada Bawaslu Pusat dan Provinsi Aceh untuk dapat meninjau ulang kembali terkait Dua orang anggota Panwaslu Aceh Tenggara, yang nota bennya terdaftar sebagai pengurus Partai Poltik.

Karena hal ini bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku seharusnya pihak DPRK Aceh Tenggara khusus pada Komisi A, Seharusnya lebih selektif dan cermat dalam mengambil keputusan, Agara tidak mencederai aturan hukum yang berlaku dan hendak nya keputusan-keputusan yang dilahirkan berpihak kepada kelompok dan golongan, Demikian Ahmad Ubaidi saat dimintai tanggapannya, di Kutacane. (Aswan Efendi)

15

HANKAM

KOMANDAN RESIMEN BANTUAN TEMPUR-1 MARINIR SAMBUT SATGAS KONGA XX-H

PERINGATAN HUT KE-49 BRIGIF-1 MARINIR

Surabaya, Komandan Resimen Bantuan Tempur-1 Marinir (Danmenbanpur-1 Mar) Kolonel Marinir M. Hari secara resmi menerima 10 prajurit Pasmar-1 yang telah selesai melaksanakan tugas Negara sebagai pasukan perdamaian PBB yang tergabung dalam Satgas Kompi Zeni TNI Konga XX-H Manuc Kongo, di Bapra Batalyon Zeni -1 Marinir Karang Pilang, Surabaya, Rabu .

Danmenbanpur-1 Mar menyampaikan amanat dari Komandan Pasmar-1, atas nama komando dan segenap keluarga besar Pasmar-1, saya mengucapkan selamat kembali ke tanah air, selamat kembali ke induk pasukan Pasmar-1 dan selamat bertemu Jakarta, Brigade Infanteri-1 Marinir lahir pada tanggal 17 Januari 1963 dengan nama awal “PASUKAN KOMANDO ARMADA SATU” yang berkedudukan di Surabaya dengan membawai tiga batalyon yaitu : Batalyon Infanteri-1 Marinir, Batalyon Infanteri-3 Marinir dan Batalyon Infanteri-5 Marinir.

Pada tanggal 17 Januari 1979 nama Pasukan Komando Armada Satu berubah menjadi “BRIGADE INFANTERI-1 MARINIR” dengan dasar Skep Dankormar No. Skep / 14 / IV / 1979 tanggal 17 April 1979, tahun 1987 Mako Brigade Infanteri-1 Marinir mulai menempati tempat baru di Gedangan,Sidoarjo.

Tanggal 17 Januari 2012, Brigif-1 Marinir genap berusia 49tahun, dalam kurun waktu 49tahun tersebut, Brigif-1 Marinir telah mengalami pergantian pejabat Komandan Brigif-1 Marinir sebanyak 25orang, saat ini Komandan Brigif-1 Marinir dijabat oleh Kolonel Marinir Amir Faisol.

Peringatan ulang tahun kali ini, dilaksanakan secara sederhana dilapangan apel Brigif-1 Marinir Gedangan Sidoarjo, Selasa, (17/1). Acara diawali dengan pengarahan dari Komandan Brigif-1 Marinir, penyerahan piala bergilir Komandan Brigif-1 Marinir kepada Batalyon Infanteri-1 Marinir sebagai pemenang lomba Binsat, penyerahan bendera Unggul Jaya dari Komandan Brigif-1 Marinir, Kolonel Marinir Amir Faisol kepada Komandan Batalyon Infanteri-1 Marinir. Mayor Marinir Teddy Yulianda Bakri, pemotongan tumpeng oleh Komandan Brigif-1 Marinir didampingi oleh Ny. Amir Faisol, kemudian potongan tumpeng diberikan kepada Pratu Mar Suhashajar dari Yonif-1 Mar yang merupakan prajurit teladan tingkat Korps Marinir tahun 2011 dan diakhiri dengan hiburan serta ramah tamah.

Dalam sambutannya, Kolonel Marinir Amir Faisolmengatakan, peringatan hari ulang tahun kali ini memiliki dua makna penting yang mendasar yaitu Pertama, sebagai warisan budaya leluhur yang harus dilestarikan dari generasi ke generasi, pepatah mengatakan” Kalau ingin maju dan bermartabat maka kenalilah sejarahmu”. Kedua, peringatan ini hendaknya memacu kita untuk selalu berbuat yang terbaik demi Kesatuan, Korps Marinir, TNI AL dan TNI, selain itu kita harus memiliki loyalitas, dedikasi serta prestasi yang baik dan pro aktif dalam setiap melaksanakan tugas yang diberikan oleh Negara.

Tantangan tugas di masa mendatang semakin rumit dan komplek, lanjutnya, oleh karenanya, kita harus meningkatkan jati diri dan identitas sebagai prajurit Korps Marinir yang senantiasa berpegang teguh kepada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Tri Sila TNI AL, juga meningkatkan profesionalisme prajurit Marinir sebagai pasukan pendarat dalam upaya meningkatkan kemampuan operasi amfibi dan operasioperasi lainnya.

Selain itu kita juga harus menumbuhkan moril dan semangat dengan meningkatkan etos kerja yang prima dan selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik demi Korps, untuk mencapai itu semua kita harus menciptakan suasana gembira serta membakitkan kebersamaan dalam segala hal karena kebersamaan adalah pilar kebanggaan Korps Marinir.

Berbagai lomba digelar dalam rangka memperingati ulang tahun ke-49 Brigif-1 Marinir, diantaranya sepak bola, bulu tangkis, tenis lapangan, renang laut, menembak dan cross country.

Rangkain kegiatan ditutup dengan pemberian hadiah oleh Komandan Brigif-1 Marinir Kolonel Marinir Amir Faisol, Pasops Brigif-1 Marinir Letkol Marinir Sulionodan Ketua Cabang 2 Jalasenastri Korcab Pasmar-1 Ny. Amir Faisolkepada para pemenang lomba.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Staf Pasmar-1, Kolonel Marinir Saut Tambatua, para Asisten Kaspasmar-1, Komandan Satlak Brigif-1 Marinir dan perwira dijajaran Brigif-1 Marinir.

Dirgahayu Brigade Infanteri-1 Marinir yang ke 49 “Bhumi Sagara Yudha Jaya”. (Sgt)

JABATAN DANMENART-2 MAR DAN DANMENBANPUR-2 MAR DISERAHTERIMAKAN Jakarta, Dua Jabatan Komandan Resimen diserahterimakan dalam suatu upacara militer yang dipimpin Komandan Pasmar-2 Brigadir Jenderal TNI (Mar) Sturman Panjaitan di Lapangan Apel Ksatrian Hartono, Brigif-2 Mar, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa.

Jabatan Komandan Resimen Artileri-2 Marinir diserahterimakan dari Kolonel Marinir Rasman kepada Kolonel Marinir Novarin Gunawan dan Jabatan Komandan Resimen Bantuan Tempur-2 Marinir dari Kolonel Marinir Agus Sulistyo kepada Kolonel Marinir Abdul Rachman.

Sebelumnya Kolonel Marinir Novarin Gunawan menjabat Kadis Komlek Kormar dan Kolonel Marinir Abdul Rachman dari Dislitbang Angkatan Laut, sedangkan Kolonel Marinir Rasman selanjutnya mengikuti Sesko TNI dan Kolonel Marinir Agus Sulistyo menjabat Kasubdis Matpurpasrat Dismatal Mabesal.

Dalam amanatnya Komandan Pasmar-2 menyampaikan serah terima jabatan merupakan dinamika dari sebuah organisasi dan merupakan bagian dari proses pembinaan personel dengan tujuan agar roda organisasi menjadi semakin baik dari waktu ke waktu. Selain itu serah terima jabatan memiliki dimensi yang sangat penting dan strategis dalam rangka kaderisasi dan reorganisasi serta memberikan kesempatan kepada perwira terpilih untuk mengimplementasikan seni dan ilmunya dalam memimpin kesatuannya.

Lebih lanjut Danpasmar-2 mengatakan “Resimen Artileri-2 Marinir dan Resimen Bantuan Tempur-2 Marinir yang merupakan komando pelaksana Pasmar-2 memiliki tugas yang sangat berat dan kompleks dihadapkan dengan kondisi perkembangan dan dinamika lingkungan strategis, oleh karenanya dibutuhkan kerja keras, inovasi dan dedikasi yang tinggi dari semua unsur pengawak organisasi untuk dapat melaksanakan tugas, peran dan fungsi masing-masing secara optimal”, tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Danpasmar-2 memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kolonel Marinir Rasman dan Kolonel Marinir Agus Sulistyo atas dedikasi, loyalitas dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Komandan Resimen Artileri-2 Marinir dan Komandan Resimen Bantuan Tempur-2 Marinir dengan tekad pengabdian yang tulus serta kerja kerasnya sehingga dapat meraih prestasi yang membanggakan seperti saat ini.

Segala sumbangan pemikiran serta usaha saudara yang telah dilakukan selama mengemban jabatan sebagai jabatan sebagai Asisten Logistik Dankormar.

Selanjutnya kepada Kolonel Marinir Yuliandar, Dankormar menyampaikan ucapan selamat atas jabatan baru sebagai Asisten Logistik Dankormar, “Saya yakin dan percaya dengan berbekal pengalaman dan penugasan sebelumnya, saudara akan mampu mengemban tugas dengan sebaik-baiknya”, ucapnya.

Hadir dalam acara serah terima jabatan tersebut Kepala Staf Korps Marinir Brigjen TNI (Mar) Ikin Sodikin, Danpasmar-2 Brigjen TNI (Mar) Sturman Panjaitan, Para Pejabat Teras Kormar, Para Dankolak/ Satlak di jajaran Pasmar-2.

Dilingkungan Korps Marinir merupakan suatu hal yang wajar. Hal ini bukan saja dimaksudkan untuk penyegaran dan kaderisasi kepemimpinan, namun lebih dari itu diarahkan untuk memantapkan manajemen organisasi agar lebih antisipatif terhadap perkembangan dan dinamika lingkungan. Diharapkan sertijab hari ini dapat membawa semangat dan energi baru serta penyegaran ide pemikiran di lingkungan Korps Marinir.

Lebih lanjut Dankormar mengatakan “Asisten Logistik Dankormar sebagai unsur staf pembantu Dankormar dalam merumuskan dan mengembangkan kebijakan Dankormar dibidang pembinaan material dan logistik, kedepan harus lebih inovatif dan kreatif sehingga tujuan dan sasaran pembinaan logistik Korps Marinir dapat terlaksana dengan baik serta membanggakan khususnya dalam mendukung kesiapan operasional satuan-satuan Korps Marinir”, tegasnya.

Selanjutnya kepada Kolonel Marinir Yuliandar, Dankormar menyampaikan ucapan selamat atas jabatan baru sebagai Asisten Logistik Dankormar, “Saya yakin dan percaya dengan berbekal pengalaman dan penugasan sebelumnya, saudara akan mampu mengemban tugas dengan sebaik-baiknya”, ucapnya.

Hadir dalam acara serah terima jabatan tersebut Kepala Staf Korps Marinir Brigjen TNI (Mar) Ikin Sodikin, Danpasmar-2 Brigjen TNI (Mar) Sturman Panjaitan, Para Pejabat Teras Kormar, Para Dankolak/ Satlak di jajaran Pasmar-2. (Sgt)

kembali dengan orang tua dan di rumah masing-masing, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa kehadiran kalian di medan operasi ini, selain merupakan komitmen Korps Marinir untuk selalu hadir disetiap palagan, juga ini merupakan amanat yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan UU RI No 34 / 2004 tentang TNI. Maka komitmen dan amanat ini sudah kalian implementasikan dalam satgas Kompi Zeni TNI Konga XX-H Monuc Kongo yang dilaksanakan dengan baik, lancar dan berhasil. Dan tugas tersebut merupakan suatu momen yang penting bagi Korps Marinir sebagai bagian dari TNI, karena

secara politis dapat menunjukkan eksistensinya di mata dunia internasional. Saya merasa bangga atas kemampuan dan dedikasi yang telah ditunjukkan serta prestasi yang telah dilakukan kalian selama bertugas di Kongo, sehingga mendapat penghargaan dari PBB. Prestasi itu dapat dicapai berkat profesionalisme seluruh anggota satgas dan disiplin yang tinggi. Prestasi yang telah ditorehkan akan menambah kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, TNI dan Korps Marinir khususnya.

Lebih lanjut Danmenbanpur-1 Mar menyampaikan diiringi ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi saya

YONIF-1 MARINIR JUARAI LOMBA CROSS COUNTRY

Lomba Binsat antar Satlak Brigif-1 Marinir untuk cabang olah raga militer yang digelar sejak tanggal 11 Januari 2012, telah selesai dilaksanakan, di hari terakhir mempertandingkan cabang Cross Country dengan mengambil lokasi di sekitar Bhumi Marinir Gedangan, Sidoarjo, Senin,.

Olahraga militer mempertandingkan tiga cabang, yaitu renang laut, menembak dan cross country, renang laut dimenangkan oleh Yonif-1 Marinir, menembak dimenangkan oleh Yonif-3 Marinir.

Dalam lomba cross country ini diikuti oleh 3 batalyon/ satuan, masing-masing batalyon/ satuan diwakili 100 prajurit, dengan perlengkapan senjata perorangan, helm, sepatu PDL dan

ransel dengan beban 8 kg, serta menempuh jarak 8 km.

Selain menempuh jarak 8 km, para peserta harus berjuang melewati jalanan yang digenangi air, namun semua itu tidak menghalangi para perserta untuk berlari agar menjadi yang terbai.

Keluar sebagai juara pertama, Yonif-1 Marinir dengan catatan waktu 53’28”48,5, disusul Yonif-3 Marinir sebagai juara kedua dengan waktu 54’36”62 dan Yonif-5 Marinir harus puas sebagai juara ketiga dengan toehan waktu 1.28’09”84.

Untuk perorangan, juara pertama diraih oleh Prada Mar Ade Bayu dari Yonif-1 Marinir dengan waktu 41’38”48, juara kedua direbut oleh Pratu Mar Nunung dari Yonif-3 Marinir dengan catatan waktu 44’11”58 dan Letda

Mar Dani Trisetia dari Yonif-5 Marinir sebagai juara ketiga dengan waktu 46’16”71.

Sementara itu, Komandan Brigif-1 Marinir, Kolonel Marinir Amir Faisol, mengatakan bahwa lomba Binsat ini digelar dalam rangka memperingati ulang tahun ke-49 Brigif-1

sampaikan kepada para prajurit yang terlibat dalam satgas Konga, atas pelaksanaan tugas mulia ini sebagai pasukan PBB melaksanakan misi perdamaian di Kongo dengan baik, lancar dan berhasil, juga saya berharap apa yang sudah ditunjukkan di daerah operasi, dapat memberi dampak positif kepada satuan, keluarga maupun lingkungan masing-masing.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Para Asisten Kaspasmar-1, Dankolak/satlak Pasmar-1 serta para pejabat teras Pasmar-1 lainnya.

(DispenKomar) Marinir, selain itu juga sebagai wahana untuk mencari bibit-bibit atlit Binsat dijajaran Brigif-1 Marinir untuk menghadapi perlombaan ditingkat Pasmar-1 maupun ditingkat Korps Marinir.

“Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun, selain olah raga militer, juga digelar olah raga umum, untuk tahun ini juga digelar turnamen sepak bola antar Sekolah Sepak Bola (SSB) KU-11 se Jawa Timur dengan pemenang SSB Ngoro Jombang sebagai Juara pertama”, tegas Komandan asli Gresik itu.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Wadan Brigif-1 Marinir, Letkol Mar Atam, Pasops Brigif-1 Mar, Letkol Mar Suliono, Paspers Brigif-1 Mar, Letkol Mar Dodi Mugiat, Para Komandan Satlak Brigif-1 Marinir dan perwira dijajaran Brigif-1 Marinir.

Dispen Kormar Ltd Mar. M.Dian

MARWILBAR PERINGATI HARI DHARMA SAMUDERA Jakarta, Prajurit Marinir wilayah Barat memperingati hari Dharma Samudera dengan Inspektur Upacara Asisten Logistik Kaspasmar-2 Kolonel Marinir Suherlan yang dilaksanakan dalam suatu upacara militer di Kesatrian Hartono, Brigif-2 Mar, Bhumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Senin.

Dalam amanat Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno yang dibacakan Irup mengatakan bahwa upacara yang diselenggarakan setiap tahun ini, untuk memperingati peristiwa heroik yang terjadi di perairan laut Aru pada lima puluh tahun silam tepatnya pada tanggal 15 Januari 1962, dimana telah terjadi pertempuran yang melibatkan tiga kapal cepat torpedo TNI Angkatan Laut yakni KRI Macan Tutul, KRI Harimau dan KRI Macan Kumbang dalam menghadapi kapal perang kera-

jaan Belanda.

Lebih Lanjut dikatakan, KRI Macan Tutul beserta seluruh ABK-nya dibawah pimpinan Komodor Yos Sudarso tertem-

SERAH TERIMA JABATAN KEPALA STAF PASMAR-2

Jakarta, Komandan Pasmar-2 Brigadir jenderal TNI (Mar) Struman Panjaitan memimpin upacara Serah Terima Jabatan Kepala Staf Pasmar-2 dari Kolonel Marinir RM. Trusono,S.Mn kepada Kolonel Marinir R. Gatot Suprapto di Yonif-4 Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa.

Kolonel Marinir RM. Tru-

sono selanjutnya akan mengikuti Pendidikan Lemhanas sedangkan Kolonel Marinir R. Gatot Suprapto selesai mengikuti pendidikan Lemhanas.

Diawal amanatnya Komandan Pasmar-2 menyampaikan, “Serah terima jabatan merupakan dinamika dari sebuah organisasi dan merupakan bagian dari proses pembinaan personel dengan

bak kapal perang Belanda yang akhirnya tenggelam di laut Aru. Sebagai generasi penerus peristiwa tersebut telah memberikan suri tauladan sejati serta sikap tujuan agar roda organisasi menjadi semakin lebih baik dari waktu ke waktu. Serah terima jabatan juga merupakan perlambang tumbuhnya semangat baru/new spirit yang tentunya akan disertai dengan munculnya ide-ide segar yang dapat meningkatkan kinerja Korps Marinir ke depan. Oleh karena itu dalam setiap momentum serah terima jabatan selalu diharapkan adanya pemikiran yang kreaktif, inovatif, rasional dan aplikatif untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedepan yang selalu berkembang dan dinamis”, tegasnya.

Lebih lanjut Danpasmar-2 mengatakan “Asisten Logistik Dankormar sebagai unsur staf pembantu Dankormar dalam merumuskan dan mengembangkan kebijakan Dankormar dibidang pembinaan material dan logistik, kedepan harus lebih inovatif dan kreatif sehingga tujuan dan sasaran pembinaan logistik Korps Marinir dapat terlaksana dengan baik serta membanggakan khususnya dalam mendukung kesiapan operasional satuan-satuan Korps Marinir”, tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Danpasmar-2 menyampaikan

kepahlawanan dan patriotisme yang ditunjukkan oleh para ksatria laut sejati, dengan gagah berani melakukan perlawanan secara heroik bahkan rela mengorbankan jiwa dan raga.

“Melalui peringatan ini, diharapkan rasa hormat dan penghargaan kita semua atas jasa dan pengorbanan para pahlawan samudera dapat terus terpelihara, serta kita semua dapat mengaktualisasi nilai-nilai kejuangan, patriot dan kepahlawanan yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita sebagai konstribusi positif dan karya nyata dari segenap prajurit matra laut” tegasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Dankolak/Satlak di jajaran Pasmar-2 serta para Perwira, Bintara dan Tamtama serta Pegawai Negeri Sipil dijajaran Mako Kormar dan Pasmar-2.

(Sgt) ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kolonel Marinir RM. Trusono,S.Mn atas dedikasi, loyalitas dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Kepala Staf Pasmar-2, selanjutnya selamat mengikuti pendidikan Lemhanas.

Selanjutnya kepada Kolonel Marinir R. Gatot Suprapto, Danpasmar-2 menyampaikan ucapan selamat dating dan selamat atas jabatan yang baru sebagai KEpala Staf Pasmar-2, “Saya yakin dan percaya dengan berbekal pengalaman dan kemampuan yang dimiliki sebelumnya, Kolonel akan mampu melaksanakan tugas yang akan diemban.

Pertahankan dan tingkatkan keterpaduan dan kerjasama semua staf di jajaran Pasmar-2 untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas di masa mendatang yang lebih kompleks”, ucapnya.

Hadir dalam acara serah terima jabatan tersebut Aspers Dankormar, Para Dankolak Kormar, Kadisminpers Kormar, Para Asisten Kaspasmar-2, Para Dankolak/Satlak di jajaran Pasmar-2. (Sgt)

16

SULSEL

JARRAK POS Edisi ke X - Minggu Ke-1, Februari 2012

Pelantikan Pengurus PDGI Sulselbar

Makassar, Pelantikan Drg. Hj Ayun Ayunsri Syahrul sebagai ketua umum pengurus wilayah Persatuan Dokter gigi Indonesia (PDGI) Sulsel dan Barat periode 2011-2014 yang dihadiri oleh gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo dan kepala Dinas kesehatan Provinsi Sulsel DR.Rachmat Latief SPPd,kadis pendidikan Sulsel Patabai Pabokori, ketua PDGI pusat I Putu Suprapta ,jajaran Pemprov,dan anggota DPRD Sulsel serta pengurus PDGI Sesulselbar di Ballroom Grand Clarion Hotel Makassar Kamis lalu yang disambut Tari paduppa oleh Mahasiswi fakultas Kedokteran UH. Pada kesempatan tersebut Gubernur SYL mengemukakan peran serta PDGI sangat dibutuhkan dalam dunia kedokteran,untuk itu saya sangat berharap PDGI lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia(SDM) agar kinerja dan semangat PDGI dalam memberikan nampak dalam melakukan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

“Anggota PDGI dituntut memperbaiki cara dan ilmu mereka dalam menjalan profesinya sehingga semakin pintar dan profesional yang berefek pada mindset-nya yang semakin kuat,”ujar Syahrul Mantan Bupati Gowa da periode ini dalam pidato sambutannya juga mengimbau kepada seluruh dokter gigi yang belum bergabung dalam organisasi PDGI segera berhimpun dalam wadah ini karena sebuah organisasi meskipun dengan kapasitas kecil tapi kalau memiliki anggota yang punya SDM dan berpotensi maximal maka Organisasi itu akan besar apalgi di tunjang dengan sinergitas dan menanamkan sifat Sipakau,Sipakalebbi( saling menghargai dan menghormati) maka organisasi tersebut patulah di Perhitungkan keberadaannya” Imbau Syahrul di depan pengurus PDGI Tujuannya, jika terjadi permasalahan,mereka bisa difasilitasi dan didampingi, khususnya jika menghadapi persoalan dugaan malapraktik yang dialamatkan ke profesinya. Selain itu,melalui organisasi ini anggotanya bisa sharing satu sama lain terkait perkembangan keilmuan kedokteran gigi yang semakin maju dan modern. dr Rachmat Latief menambahkan,saat ini rasio kebutuhan dokter gigi di Sulsel masih sangat terbatas karena baru mencapai 400 orang.

Akibatnya, penempatan mereka masih belum merata di setiap daerah,baik di rumah sakit maupun puskesmas. ”Sulsel masih kekurangan dokter gigi.Di satu rumah sakit saja masih ditemukan ada satu atau dua dokter gigi. Padahal,idealnya harus lebih dari itu, ”ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, PDGI Sulselbar menandatangani MoU dengan Gubernur Sulsel, Dinas Kesehatan,dan Dinas Pendidikan terkait sosialisasi dan edukasi kesehatan gigi di sekolah. (Nina Annisa)

RUU Pangan Sarat Nuansa Liberalisasi

Makassar, Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) kemandirian pangan menimbulkan ragam polemik dan kontroversial. Kontroversi dan polemik yang terjadi dalam pengesahan RUU pangan menimbulkan kekhawatiran tersendiri, dimana oleh beberapa kalangan menilai konten-konten pasal dalam RUU itu sarat dengan nuansa liberalisasi dan terkesan di paksakan dalam perancangannya.

Sementara disisi lain panitia kerja (panja) RUU pangan DPR RI menilai bahwa dalam RUU ini tidak memiliki unsur liberalisasi dan sudah memperhitungkan segala aspek perancangannya. Adanya polemik sebelum pengesahan RUU menjadi UU pangan inilah, maka lembaga Fort Rotherdam Sulsel menggelar diskusi dengan thema sentral kemandirian pangan versus liberalisasi pangan di Hotel Singgasana belum lama ini.

Supriadi, SH selaku ketua panitia dari lembaga Fort Rotherdam mengatakan, lembaga Fort Rotherdam Sulsel menilai RUU pangan terkesan sangat dipaksakan pengeahannya. Padahal, notabene menimbulkan banyak masalah bagi masyarakat dengan memuat item-item pasal yang menganut paham liberalisasi pangan.

“Untuk itu kami mengadakan diskusi demi menyatukan pendapat dan solusi yang harus ditempuh oleh seluruh keterwakilan lembaga masyarakat yang ada di sulsel,’’ ujar Supriadi.

AM Azhar Al Jurida, S.Ip selaku Direktur Eksekutif lembaga Fort Rotherdam Sulsel menambahkan, beberapa pandangan dari pemateri yang hadir dalam diskusi yang berasal dari praktisi dan akademisi menyoroti keberadaan RUU kemandirian pangan tersebut. Pemateri yang diundang berdiskusi diantaranya adalah Rektor Unhalu/ketua forum rektor 2012 Prof Dr. H.Usman Rianse MS, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada Dr. Ir Jangkung Handoyo Mulyo, Msc, Prof,Dr Saleh S.Ali,Msc selaku ketua program studi pasca sarjana S3 Pertanian Unhas, Direktur Indef Jakarta Dr. Fadhil Hasan Ph.D serta dipandu moderator Dr. Imam Mujahidin, M.Sc. “Kami sangat berharap semoga seminar ini akan membawa kemaslahatan dan manfaat yang besar bagi masyarakat Sulsel, khususnya dan Indonesia pada umumnya,” harapnya. (Nina Annisa/Gafar)

Kadisbudpar Sulsel : Jadikan Film Nasional jadi tuan rumah di Negeri sendiri

Penyerahan Piala dan hadiah Lomba karya tulis dan fotografi tingkat jurnalis Makassar, Lomba karya tulis dan fotografi dalam rangka ulang tahun ke-342 Sulawesi Selatan yang bukan cuma di umumkan tapi agenda tersebut sekaligus sebagai penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba di rujab Gubernuran Baruga Sangiaseri jalan jenderal Sudirman Makassar yang dihadiri oleh ketua DPRD Provinsi Sulsel HM Roem,dan sejumlah pejabat teras Pemprov, Jumat.

Panitia menerima 95 tulisan opini dan 148 karya foto yang dimenangkan Oleh wartawan dari harian Fajar dan untuk kategori Fotografi dimenangkan oleh Fotografi Harian Sindo. Tulisan dan foto ini masing-masing datang dari kalangan jurnalis dan umum.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengawali sambutannya dengan doa dari ayat 25-28

Surat Thaahaa [20] : 25 - 28.

Syahrul menegaskan kegembiraannya atas hasil lomba ini.

Pada kesempatan tersebut Syahrul juga menekankan kalau diadakannya lomba ini sematamata hanya untuk memicu semangat para pekerja media dan masyarakat umum untuk terus berkarya menyalurkan bakatnya disamping bentuk penghargaan serta apresiasi Pemprov kepada jurnalis yang selama ini selalu setia mengawal segala bentuk kegiatan pemerintahan.

“Selamat atas para pemenang. Sulsel ini maju karena brand-nya turut dibangun oleh pers semoga dapat menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi kedepannya,” kata Syahrul usai memberikan sambuttannya.

(Nina Annisa)

2012, Pajak Progresif diberlakukan oleh pihak Samsat Sulsel Makassar, Guna mengurangi kepadatan pengurusan surat-surat kendaraan bermotor di Samsat Jalan Mappanyukki,untuk itu Dinas Pendapatan daerah(Dipenda) Sulawesi-Selatan akan segara mengoperasikan Pelayanan Samsat Andi Pangeran Pettarani.

Kepala Dipenda SulawesiSelatan Arifuddin Dahlan saat ditemui wartawan terkait difungsikannya Pelayanan Samsat sebahagian dioperasikan di Jalan Andi Pangeran Pettarani.

Pihaknya mengemukakan “Sementara ini masih dalam tahap pembenahan kator juga masih dalam tahap renovasi, Katanya, Lanjut Arifuddin, “Kantor yang sementara direnovasi. ini direncanakan akan difungsikan sebagai kantor pelayanan Samsat Andi Pangeran Pettarani. Sa-

rananyapun masih dibenahi dan akan dioperasikan pada bulan Maret 2012 ,” Ucapnya.

“Adapun biaya pengadaannya kata Arifuddin menggunakan anggaran 2012 yang sementara masih pembahasan di dewan”, Pungkasnya. Sebagai alasan pengoperasian pelayanan yang akan difungsikan di jalan Andi Pangeran Pettarani menurutnya guna mengurangi kepadatan di samsat Mappanyukki yang terus meningkat baik pengurusan surat-surat bermotor maupun pada pengurusan perpanjangan serta surat yang kendaraan yang baru keluar .

Dikatakan Arifuddin bahwa untuk pelayanan samsat di Jalan Andi Pangeran Pettarani hanya difungsikan dalam pelayanan pengurusan kendaraan bermotor yang baru keluar baik roda dua

maupun roda empat.

Ada yang lebih door prise pada pelayanan yang akan di berlakukan pada samsat pettarani yang akan di berlakukan pada Januari 2012 yakni pemberlakuan pajak progresif bagi pemilik kendaraan roda dua maupun roda empat .

Pemerintah Provinsi Sulawesi-Selatan memberi kesempatan bagi pemilik kendaraan roda dua dan empat untuk melakukan bea balik nama kendaraan (BBNKB) secara gratis kepada wajib pajak yang memindah tangankan kendaraannya kepada pihak lain. Sehingga Pemerintah akan memberlakukan pajak Progresif sesuai rencana.”Ucap Arifuddin Dahlan diruang kerjanya Senin 19/12.

Dalam hal ini pula bagi ma-

syarakat yang akan melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pihak dipenda menyiapkan formulir isian yang menjelaskan bahwa kendaraan yang dibeli atas wajib pajak bersangkutan sudah dipindah tangankan kepada pihak lain sehingga kendaraan yang dibeli berikutnya tidak dikenakan pajak Progresif.

Berdasarkan formulir yang telah di isi itu, Akan ketahuan pemilik terakhir yang nantinya menjadi Obyek Pajak Progresif.

Adapun berdasarkan pemberlakuan pajak progresif ini .Untuk itu bagi pembeli kendaraan sebagai pihak kedua akan dikenakan pajak lebih dari 1,5 persen.Sementara pihak ketiga 2,5 persen dan kepemilikan ke empat dikenakan 3,5 persen.

(Ishak/Ansar)

POLDA SULSELBAR MERELEASE DAFTAR KEJADIAN TAHUN 2011

Makassar, Upaya pengembangan industri perfilman nasional di Indonesia senantiasa dilakukan oleh Pemerintah, insan perfilman serta masyarakat luas. Berdasar pada mandat, wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya masing-masing, stakeholders perfilman melakukan berbagai upaya agar perkembangan film di tanah air dapat berjalan secara maksimal.

Tantangan dan permasalahan dinamis yang ada menjadi acuan untuk selalu berpikir ke depan dalam mengembangkan perfilman nasional.Semua pemikiran dan upaya ini diarahkan untuk membuat film Indonesia dapat memaksimalkan fungsi dan perannya, semakin eksis, serta lebih bermakna bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Dengan dasar pertimbangan pemikiran itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan sosialisasi undang-undang nomor 33 tentang perfilman Indonesia di gedung Mulo, Jumat. Sosialisasi UU perfilman ini diikuti puluhan insan perfilman Makassar.

Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel, Syuaib Malombassi saat menjadi salah satu pemateri di kegiatan itu mengemukakan, film adalah sesuatu yang memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan adanya UU nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman Indonesia, maka akan menjadi acuan bagi insan-insan seni di Indonesia, terkhusus di Sulsel untuk kembali membangkitkan perfilman nasional agar dapat menjadi tuan di negeri sendiri.

“Undang-undang nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman Indonesia, diharapkan akan menjadi acuan untuk mengembalikan atau membangkitkan hidupnya kembali film-film nasional kita,” harap Syuaib Malombassi.

Kadisbudpar Sulsel ini mengakui, pihaknya sangat mendukung bangkitnya perfilman nasional di daerah ini. Sebagai wujud dukungan tersebut, Disbudpar Sulsel menganggarkan pengadaan kamera untuk memproduksi film seharga kurang lebih Rp 300 juta, termasuk mengalokasikan penganggaran sutradara film di APBD 2012. (Nina Annisa/Gafar)

Sulselbar, Kapolda Sulselbar, Irjen. Pol Johny Wainal Usman membuka acara jumpa pers dengan wartawan,acara yang sekaligus merupakan rencana kerja polri yang telah disusun setiap menjelang akhir tahun ini dihadiri oleh para pejabat utama polda sulselbar,,kita mengadakan refleksi atas pelaksanaan tugas polri khususnya jajaran polda sulawesi selatan dan barat, kegiatan ini merupakan media untuk penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai situasi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) mau-

pun hasil kinerja polri jajaran polda sulselbar secara umum selama tahun 2011 ungkap johny mengawali sambutan di aula mapolrestabes makassar. kapolda yang juga sebelumnya menjabat staf ahli kapolri bidang sospol ini menyampaikan enam hal pokok kepolisian di tahun 2011 meliputi, aspek pembinaan,aspek operasional,operasi kepolisian yang dilaksanakan polri ,prediksi dan antisipasi perkembangan kamtibmas tahun 2012,kebijakan dan strategi polda sulsel tahun 2012 serta harapan dan himbauan.

Aspek pembinaan yang telah di laksanakan meliputi reformasi birokrasi polri dan khususnya polda sulselbar secara struktural berdasarkan perkap no 22 dan23 tahun 2010 menuju pelayanan prima pada masyarakat sampai komunitas terkecil di dukung sinergi polisional dengan elemen-elemen masyarakat patuh hukum melalui forum kegiatan polisi dan masyarakat.

Disamping itu kapolda juga menyesalkan dukungan operasional yang masih terba-

tas dan penyidikan yang masih minim,mengingat perbandingan jumlah penduduk dengan polri saat ini adalah 1 polri berbanding 491 penduduk , kendati demikian polda sulselbar tetap mendapatkan angin segar dengan terus meningkatnya anggaran kepolisian tiga tahun belakangan ini,dan khusus tahun 2012 telah mencapai RP 1.251.476.79.8000 (satu trilyun dua ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh dua ribu) hanya 80% biaya tersebut di khususkan untuk belanja pegawai,gaji,serta tunjangan jabatan ujarnya.

Ditempat yang sama kasat reskrim polrestabes makassar akbp himawan sugeha dan dir,reskrim umum polda sulselbar kombes,syamsuddin yunus mengakui jumlah tindak pidana naik dari tahun sebelumnya 2010 19,276 kasus naik di tahun 2011 sebesar 20.920 kasus atau meningkat 8,53%,sebagian besar pelaku kriminal selalu di dominasi pengangguran,serta lulusan SD sebesar 615 orang di susul smp 409 orang dan SMA/mahasiswa 333 orang. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikannya se-

makin besar kesadarannya akan hukum lanjut kapolda.

Meningkatnya kasus kriminal di sulselbar di susul pula kasus narkotika dan laka lantas (kecelakaaan lalu lintas). narkotika yang naik dari tahun sebelumnya 2010 460 kasus dan tahun 2011 602 kasus meningkat 142 kasus atau 30,87%,shabu ganja dan ekstasi masih mendominasi pilihan para pemakai narkotika.

Sementara kasus lakalantas pada tahun 2010 1.897 kasusnya meningkat secara signifikan di tahun 2011 sebesar 3.551 kasus.

Hanya aksi unjuk rasa yang mengalami penurunan sebagaimana di tahun sebelumnya 2010 1.377 kali aksi demo turun di tahun 2011 menjadi 1.155 ,atau turun sebanyak 222 kali.

Sementara dir.reskrimsus polda sulselbar kombes dani wisma hermana memberikan laporan khususnya mengenai kasus korupsi di wilayah hukum polda sulselbar sebanyak 57 kasus korupsi dan 48% telah di tindak lanjuti ,dan kasus yang tersisa akan kami jadikan prioritas pengungkapan pada tahun 2012 nanti ujarnya. (ST)

JARRAK POS Edisi ke X - Minggu Ke-1, Februari 2012

17

SULSEL

Perayaan Imlek di Makassar Berlangsung Meriah Srikaya sumber rejeki moment Imlek

Makassar, Buah sarikaya atau sirsak di sejumlah pasar tradisional di Makassar, laris menjelang perayaan Imlek.

"Buah srikaya banyak diminati pembeli warga keturunan menjelang imlek," kata pedagang buah, Syamsuddin, di Pasar Pannampu, Makassar.

Menurut Syamsuddin, tingginya minat pembeli buah srikaya menyebabkan harganya menjadi naik dari Rp15 ribu per kilogram menjadi Rp17-20 ribu per kg.

Menurut dia, persediaan srikaya cenderung tetap, karena pihak distributor tidak dapat menambah pasokan dari petani.

Hal itu juga diakui pedagang buah lainnya di Pasar Kalimbu, Makassar Mustafa.

Ia mengatakan, srikaya yang diperoleh dari pihak distributor rata-rata hanya satu karung per hari, meskipun permintaan dinaikkan.

"Saat menjelang imlek kami meminta dua kali pasokan, karena menyakini buah itu akan laris berapapun banyaknya," katanya.

Selain buah srikaya yang memiliki peminat cukup tinggi menjelang imlek, lanjut dia, warga keturunan juga banyak membeli tebu.

"Tebu yang memiliki daun harganya dapat mencapai Rp25 ribu per batang, padahal dalam kondisi normal hanya Rp10 ribu - Rp15 ribu per batang," katanya. (S036)

Pesta Diskon Besar-Besaran di Ramayana Makassar

Makassar, Perayaan tahun baru Cina atau yang dikenal dengan Imlek di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diprediksi akan berlangsung meriah. Seni tradisi kaum Tionghoa yang sempat dibekukan Pemerintah Orde Baru itu semakin menggeliat. Seiring dengan semakin diterimanya seni tradisi tersebut di kalangan masyarakat umum.

Trans Mall Makassar menjadi saksi bisu atas kemeriahan tersebut. Betapa tidak, berbagai acara digelar beberapa hari setelah memasuki tahun baru Cina.

Moeh David Aritanto, Kepala

Humas Lembaga Komunitas Pemerhati TiongHoa saat ditemui Jarrak Pos di Gedung Kesenian Sulsel beberapa waktu lalu mengatakan, Paguyuban Sosial Warga Tionghoa Indonesia di Sulsel, bekerjasama dengan Komunitas Pemerhati Warga Tionghoa Indonesia yang bertindak selaku panitia, akan menggelar pemilihan putera puteri Tionghoa pada 28-29 Januari.

Disamping itu pihaknya juga menggelar pameran foto Pecinan Masa Lampau, pameran benda-benda bersejarah seperti kamera kayu. Lalu pada 2

BMKG : Selat

Makassar, “Tinggi gelombang di Selat Makassar hingga 24 Januari 2012 hanya berkisar 0,5 hingga 0,25 meter dengan ketinggian gelombang signifikan mencapai 0, 75 meter. Sementara, kecepatan angin di perairan mencapai 2,5 knot sehingga kondisi ini aman bagi pelayaran,” kata Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandara Temindung Samarinda, Kalimantan Timur, Sutrisno, Rabu.

Selat Makassar merupakan jalur pelayaran dari Kota Makassar dan Parepare, Sulawesi Selatan, menuju Kota Balikpapan dan Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

“Beberapa waktu lalu gelombang di Selat Makassar cukup

Februari digelar digelar malam apreasiasi seni Tinghoa seperti Wayang Potehi, Barongsai Tongga. Sedang pada 3 Februari digelar “Malam Satu Hati” yang dimeriahkan artis-artis ibukota seperti Tina Toon and gank, tari, hingga pementasan drama.

David menambahkan, perayaan Imlek berlangsung hingga datangnya malam Cap Go Meh atau malam kelima belas.

Acara ini akan dilaksanakan Walubi (Perwalian Umat Budha) se-Sulsel, bekerjasama dengan Vihara dan Klenteng yang ada di wilayah tersebut.

“Perayaan Cap Go Meh

tahun ini bertema Jokka Jappa.

Alasannya, perayaan ini bukan lagi monopoli kaum Tionghoa tetapi juga menjadi kebanggaan warga Sulsel yang dikenal memiliki bahasa lokal yakni Bugis Makassar,” katanya.

Sejarah Imlek di Makassar erat kaitannya dengan perkembangan Kota Angin Mammiri. Tradisi arak-arakan yang telah dikenal sejak jaman Pemerintahan Belanda, diselenggarakan di Jalan Sulawesi yang dikenal sebagai Jalan Klenteng.

Di sana katanya, hampir setiap tahun, para tetua, pengurus

Makassar Aman bagi Pelayaran

tinggi sehingga sangat rawan bagi pelayaran namun pada periode satu pekan kedepan jalur tersebut cenderung aman,” kata

Sutrisno.

Kondisi cuaca di sebagian wilayah Kaltim pada periode Januari hingga Februari 2012

cukup normal, yakni pada kisaran menengah hingga tinggi.

“Pada kondisi kisaran menengah, curah hujan hanya berk-

dan pegawai Klenteng, pawai dengan arak-arakan naga panjang dan Barongsai.

Menurut David, dana yang dikeluarkan berasal dari sponsor dan sedikit dana dari pemerintah daerah setempat sebagai tambahan. “Pelaksanaan acara seluruhnya diserahkan kepada panitia. Pemda setempat mamfasilitasi dan memberi dukungan,” ujarnya. Tahun lalu perayaan semacam itu, menghabiskan dana sebesar Rp500 juta.

Kelebihannya digunakan untuk menyumbang panti-panti asuhan. **Nina Annisa.

isar antara 100 hingga 300 mili meter per bulan dan pada kisaran tinggi curah hujan mencapai 300 sampai 400 mili meter per bulan,” katanya.

Namun, pihak BMKG Bandara Temindung Samarinda lanjut Sutrisno belum bisa memprediksi kapan musin hujan akan berakhir.

“Musim hujan di Kaltim khususnya di Samarinda sudah mulai berlangsung sejak Oktober 2011 dan puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada Januari hingga Februari 2012.

Namun, kami belum bisa memprediksi kapan musim hujan berakhir dan mulainya musim kemarau,” ungkap Sutrisno.

(Ant/Ol-3)

Makassar, Sebelum perayaan Imlek berlangsung, pusat-pusat perbelanjaan (mall) telah menggelar pesta diskon.

Ramayana misalnya, sebagai salah satu swalayan busana terkemuka menggelar diskon besar-besaran.

Zulkifli, Supervisor Pergudangan Ramayana Bagian Supermarket kepada Jarrak Pos juga mengatakan, saat menyambut Imlek lalu, pihaknya melakukan program “Bersih Habis” yakni diskon untuk produkproduk unilever beserta alat pembersih. Program tersebut dilaksanakan sejak 5-17 Januari lalu. ‘’Program ini kami canangkan dalam rangka Imlek tahun 2012 untuk menarik pelanggan lebih banyak lagi,” ujarnya.

Pesta diskon juga dilaksanakan di Ramayana Fashion. Hampir semua busana dengan merk-merk ternama diberikan diskon gilagilaan, khususnya pada Jumat, Sabtu dan Minggu diskon yang diberikan sebesar 50% dan diskon khusus sebesar 70% + 20%.

Pihaknya juga menyelenggarakan program Session Imlek yang menyediakan angpao bagi setiap pembeli underwear (pakaian dalam).

Bukan itu saja, Ramayana Fashion juga menggelar Batik Indonesia Fair selama Januari lalu. Irsan Wijaya, Bagian Pengadaan Barang Fashion di pusat perbelanjaan tersebut kepada Jarrak Pos mengatakan, batik merupakan pakaian nasional yang banyak digemari hingga saat ini. Selain nyaman dipakai, batik juga merupakan salah satu pakaian asali khas Indonesia yang harus terus dibudayakan.

Hal itu seiring dengan semakin tingginya permintaan konsumen batik. “Karena itu untuk menarik konsumen sebanyak mungkin, kami menggelar Batik Indonesia Fair, sekaligus menyambut datangnya Imlek,” ujarnya.

Irsan puas atas terlaksananya program batik Indonesia Fair.

Pasalnya, banyak pengunjung yang berminat dengan batik.

Pasalnya, disamping nyaman dipakai, harga terjangkau juga dapat dipakai di segala suasana. Sedang batik yang dijajakan berasal dari seluruh daerah di Indonesia.

Sedang General Manajer (GM) Ramayana Fashion, Muis mengakui, Batiklah yang paling ditonjolkan pada Januari 2012 ini.

Bulan berikutnya akan digelar pasta diskon terhadap produk lainnya.

Muis juga mengakui, tidak mudah menghadapi era pasar perdagangan bebas saat ini. Untuk itu katanya, Ramayana terus melakukan promosi baik berupa iklan lewat media cetak,televisi maupun sebaran brosur, spanduk di setiap ujung jalan protokol. **Nina Annisa.

ESEMKA VS MOKO Makassar, Kreatifitas anak Negeri semakin hari semakin patut dibanggakan, namun kemampuan merakit mobil ternyata tak hanya dimiliki pelajar SMK di Solo-Surakarta, dengan hasilnya mobil Kiat Esemka. Di Makassar, Sulawesi Selatan, siswa SMK setempat juga sudah memamerkan hasil karya mereka, mobil mungil Moko pada hari jadi Sulsel15 oktober lalu.

Kerjasama Pemprov, UNHAS, dan INKA yang akan diuji kelayakannya.

Proses perakitan mobil Moko berlangsung di Balai Logam Dinas Perindustrian Sulsel di Jalan Sutami, Kota Makassar. Saat ini mobil Moko sudah dipesan

hingga 50 unit. Mobil Moko dirakit dengan tiga tipe, yakni N1, Rinra, dan Tetta. N1 dibuat sebagai mobil keluarga, Rinra untuk mobil niaga, dan Tetta sebagai mobil boks.

Proyek pembuatan mobil datang dari Gubernur Syahrul Yasin Limpo. Gubernur pun lalu menggandeng PT Industri Nasional Kereta Api (INKA) di Madiun, dan Universitas Hassanudin. Moko diproduksi dengan 70 persen bahan baku lokal, dan 30 persen hasil impor.

Menurut Gubernur, mobil Moko di peruntukkan untuk kepentingan rakyat di pedesaan dan niaga kecil. Syahrul pun bangga karena Moko memang

murni dibuat anak-anak SMK di Makassar, mulai dari chasis hingga karoseri. Hanya mesin saja diakui masih impor dan izin dari Dinas Perindustrian masih dalam proses dan kita tidak akan mundur akan jalan terus”.

“Harapan kita mobil ini ada di desa dengan kapasitas 600 CC. Tapi apapun namanya ini kan ujicoba pertama bahwa kita anak bangsa ini tidak boleh tergantung dengan hanya buatan orang luar.

Dan ternyata kita bisa!” jelas Syahrul.

Mobil dipasarkan dengan kisaran harga antara Rp45 juta sampai Rp65 juta. Syahrul mengakui Moko masih memiliki banyak kekurangan, sehingga

masih perlu dilakukan perbaikan. tutup Syahrul dihadapan para wartawan.

Menurut kepala BPMD (Badan Penanaman Modal Daerah Sulsel) Sulsel Irman Yasin Limpo yang juga adik dari gubernur Sulsel mengatakan «kalau untuk mendapatkan Mobil Moko yang dikeluarkan secara kredit dengan sistem pembayaran 100 ribu perhari tergantung kemampuan operator yang tersiapkan dengan target setahun 50 unit apabila permintaan meningkat tidak menutup kemungkinan kami akan buat diluar target dan perencanaan tentunya tidak terlepas dari bantuan BUMN atau INKA dan bisa dibuat oleh

anak SMK dan industri kecil semua sistem kita menggandeng BUMN karena image Pemprov untuk memproduksi ini yang punya belum senyaman yang kita pikirkan jadi kita ikut dengan INKA yang punya kemampuan produksi bekerjasama dengan UNHAS»jelasnya.

Hal ini bukan untuk persaingan semata, justru jelas patut dibanggakan karena potensipotensi anak Bangsa yang berhasil memanfaatkan kegiatannya kearah yang lebih positif dengan membuat karya-karya Negeri sendiri.

(Nina Annisa)

18

SULSEL

JARRAK POS Edisi ke X - Minggu Ke-4, Januari 2012

Arena perjudian marak di Makassar Berkedok bisnis pasar malam Makassar, Ada sejumlah titik dibuka pasar malam dan arena hiburan rakyat terebar di kota ini.

Kehadiran pasar malam ini hampir berada merata di lokasi pemukiman masyarakat, utamanya di pinggiran kota.

Arah bisnisnya yang membuka usaha itu di pemukiman warga di pinggiran kota, maka dapat dipastikan sangat diminati masyarakat yang standar ekonominya di bawah level kalangan menengah.

Bisnis pasar malam ini, memang dalam kurun beberapa tahun terakhir menjadi bisnis lama yang baru trend dan cukup menggiurkan bagi pengelolanya, terbukti dengan banyaknya hadir pendatang baru di bisnis pasar malam tersebut.

Di kalangan masyarakat sendiri timbul pro dan kontra.

Seperti yang diungkapkan Sukirman, warga yang tinggal di sekitar lokasi pasar malam Andrew di Pinggir kanal Jalan Batua Raya, tepatnya disamping kantor Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Bisnis pasar malam yang ditengarai terdapat game bola gulir dengan hadiah 10 kali lipat dari harga selembar kupon Rp.1000.

Kata Sukirman, pasar malam dinilainya dapat meracuni mental masyarakat. Pasalnya, di lokasi arena pasar malam milik Sirait itu, ada satu stand bola gulir, dengan hanya bertaruh satu lembar kupon seharga seribu perak, pengelola mengiming-iming dengan hadiah rokok sebungkus yang nilainya sepuluh ribu rupiah.

Lanjut warga ini, tanpa menyadari masyarakat senang dan seakan-akan terhipnotis dengan permainan tersebut. Sampaisampai dia sendiri mengungkapkan bila dirinya telah menjual satu unit sepeda motornya akibat

bermain bola gulir di salah satu stand pasar malam itu.

“Benar-benar gila permainan ini, saya sampai menjual sepeda motor hanya karena mengharapkan kemenangan, tapi bola terlalu liar dan sulit diprediksi, sampai saya kalah,” keluh Sukirman.

Said, warga yang mengaku tinggal di Rappokalling mengaku gajinya seminggu dari pekerjaannya sebagai buruh bangunan, terkadang hanya dihabiskan di arena game bola gulir.

“Tidak dirasa uang akan cepat habis, mungkin karena selalu mengharapkan mau menang, tapi ternyata kalah,” ungkapnya memelas.

Warga yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh bangunan ini menyoroti pengelola pasar malam di daerah Rappokalling Barawaja Makassar. Di lokasi ini yang ditengarai milik Sarlan sama sekali tidak terdapat standstand jualan seperti di lokasi pasar malam lain yang memang terdapat banyak stand jualan sejumlah kebutuhan warga, meskipun sebenarnya hanyalah sebagai kedok dari sebuah game perjudian bola gulir.

Di lokasi pasar malam di Rappokalling Barawaja itu hanya semata-mata menyiapkan stand game permainan bola gulir. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi warga sekitar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, kecuali datang di stand game bola gulir untuk mengadu peruntungan.

Lain lagi cerita Dg Rabinah yang ditemui di lokasi pasar malam cabang milik Dg Nompo di Jalan Inspeksi PAM (dekat Kantor Bosowa taksi Antangred). Menurut pengakuan ibu ini, masyarakat juga cukup senang dengan kehadiran pasar malam, karena barang-barang yang dijual termasuk murah, bisa terbeli un-

tuk kocek ukuran masyarakat kelas bawah, tapi kualitasnya pun cukup baik.

“Banyak juga masyarakat sekitar sini yang memanfaatkan adanya pasar malam dengan berjualan kecil-kecilan, yang tentu menambah penghasilan mereka sehari-hari,” ujarnya.

Kehadiran arena pasar malam di tengah-tengah masyarakat memang menimbulkan reaksi pro dan kontra.

Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PDK DPRD Kota Makassar, Mujiburrahman berpendapat, bila memang aktivitas pasar malam sudah mulai meresahkan masyarakat dan terindikasi merupakan kedok dari suatu bentuk perjudian, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau instansi teknis terkait yang mengeluarkan ijin agar dapat

selektif..

“Polisi juga harus progressif mengawasi arena ketangkasan bola gulir itu, jangan sampai pasar malam hanya merupakan salah satu bentuk perjudian terselubung. Aparat kepolisian, dalam hal ini Polrestabes jangan terkesan melakukan pembiaran bila sudah terdapat indikasi perjudian di dalamnya,” kata Mujiburrahman.

Agar persoalan keberadaan arena pasar malam tidak menimbulkan keresahan dan praduga negatif, maka DPRD memang perlu membahas dalam rapat lintas komisi. Bila perlu, akan dipanggil semua pihak terkait, baik itu pengelola pasar malam, aparat kepolisian, instansi terkait serta unsur masyarakat dan pers.

Memang pasar malam ini cukup ramai dikunjungi masyara-

Pembahasan RAPBD cenderung “MOLOR” Makassar, Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) masih sering molor. Selain itu, proses penyusunannya pun melewati beberapa tahapan yang melibatkan beberapa pendekatan tertentu di dalamnya.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr Muhlis Madani MSi mengungkapkan, ada dua faktor signifikan yang terlibat dalam penyusunan RAPBD, yakni eksekutif dan legislatif. Namun dalam perjalanan proses itu, keduanya lalu terlibat interaksi yang disebutnya akomodasi, dominasi, dan kompromi.

Itu mulai terlihat sejak dimulainya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hingga pada dokumen RAPBD. “Saya melihat ini yang terjadi dalam pembahasan RAPBD. Ketika pembahasan KUA dan PPAS kecenderungan dominasi ada pada SKPD, karena mereka yang lebih tahu,” ujar Muhlis pada

acara bedah buku yang diselanggarakan Kopertis IX Wilayah Sulawesi di Hotel Singgasana, Senin, 19 Desember 2011.

Menurut Muhlis, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, seharunya pembahasan RAPBD prosesnya sudah dimulai sejak Juni tahun anggaran berjalan.

Namun kenyataannya, kebanyakan setelah ABPD perubahan.

Muhlis hadir untuk membedah bukunya yang berjudul, “Dimensi Intelektual Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan.”

Selain Muhlis, terdapat juga Rektor Universitas ‘45 Makassar, Prof Dr Abd Rahman SH MH, yang juga membedah bukunya yang berjudul, “Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Perwakilan Indonesia.”

Muhlis mengatakan, ketiga jenis interaksi, yakni akomodasi, dominasi, dan kompromi, dalam perumusan atau pembahasan RAPBD dan derivasinya, sangat berpengaruh.

Saat KUA dan PPAS, SKPD yang mendominasi. Begitu pem-

bahasan RAPBD, maka giliran badan anggaran (banggar) yang mendominasi. Karenanya panitia anggaran lalu harus selektif terhadap nominal-nominal dalam KUA dan PPAS. Kompromi terjadi saat SKPD mengemukakan rencana anggarannya, namun karena akan dicoret dan lainnya, maka biasanya ada kompromi di situ.

“Saya menyoroti persoalan perilaku. SKPD ketika menyampaikan RKA, ibarat mahasiswa yang diuji oleh dosen atau tersangka yang disidik oleh penyidik. Akibatnya, program yang diajukan, tidak sesuai dengan harapan,” paparnya.

Sementara itu, Rektor Universitas ‘45, Prof Abd Rahman, menjelasakan, buku yang ditulisnya merupakan karya disertasi. Ia memilih DPD karena merupakan lembaga baru yang menyertai MPR dan DPR. Di dalam bukunya tersebut, tandasnya, banyak rekomendasi yang menyertai lemahnya DPD ketika berhadapan dengan DPR/MPR. “DPD diperlukan dalam dua hal utama. Pertama memberi ruang kepada daerah agar terwakili di nasional, maka diberi ruang

untuk merumuskan kebijakan.

Kedua, merekturusasi sistem perwakilan yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Namun dari regulasi yang ada, DPD belum sepenuhnya bisa sejajar dengan DPR. Dari segi jumlah, totalnya hanya sepertiga dari jumlah DPR. Selain itu DPD hanya berwenang mengajukan rancangan undang-undang (RUU), kemudian diserahkan ke DPR. DPD hanya hadir pada pembahasan pertama, untuk member tanggapan. Selanjutnya pada pembahasan lanjutan, DPD sudah tidak dilibatkan lagi, melainkan hanya dibahas oleh DPR. “DPD hanya alat politik untuk membantu kepentingan legislasi DPR. Karenanya orang mulai khawatir terhadap DPD. Dianggapnya lemah syahwat,” tambahnya. Selain kedua penulis buku tersebut, panitia juga menghadirkan dua orang pembanding, yakni Ketua STIE YPUP, Dr HM Kamal Hidjas SH MM, dan anggota DPRD Makassar, IR H Haris Yasin Limpo. Bedah buku ini dimoderatori oleh PR III UVRI, Syaifuddin Al Mughniy. (Nina Annisa/Gafar)

KADES JANGAN MAU DIBAYAR UNTUK URUSAN POLITIK Makassar, Pemerintahan desa (pemdes) harus menjadi salah satu kekuatan bagi upaya penyejahteraan rakyat. Di hadapan politisi pun, pemdes harus memiliki nilai tawar, tidak sekedar partisipan atau objek dalam setiap proses politik.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Sindawa Tarang, mengungkapkan hal tersebut saat membawakan sambutan pada pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Apdesi Sulsel periode 2011-2016 di Hotel Singgasana pekan lalu.

Dalam kepemimpinannya, ia mengaku ingin mengantarkan para pemerintah desa agar memiliki harkat dan martabat yang tinggi di masa datang. Salah satunya dengan menjadikan pemdes hanya sebagai objek dan bukan sekedar subjek.

“Kita ingin kekuatan Apdesi muncul dari Sulsel. Kita ingin ke depan, ada yang didorong maju dalam berbagai lembaga,” ujar Sindawa.

Lanjut Ketua Apdesi ini, Apdesi menjadi organisasi pengkaderan yang juga sekaligus menjadi

laboratorium kader, kata dia, maka para kepala desa (kades) jangan pernah mau dibayar untuk urusan sejenis pemilihan umum kepala daerah (pemilukada).

Menurut pria asal Takalar ini, Apdesi harus menentukan sikap dalam setiap proses politik yang melibatkan mereka.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang menyampaikan harapannya agar Apdesi Sulsel bisa berkiprah lebih baik lagi ke depan. Menurutnya, UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah merupakan salah satu pengakuan atas otonomi desa yang bersifat spesifik.

“Apdesi adalah modal berharga untuk kemajuan desa. Apdesi seharusnya menjadi pelopor bagi terwujudnya demokratisasi dan kesejahteraan rakyat,” ujar Agus.

Agus juga meminta agar Apdesi Sulsel menjadi lokomotif Apdesi nasional. Namun ia menegaskan agar Apdesi tidak terlibat dalam politik praktis.

Apdesi justru diharapkan kiranya dapat menyusun program yang berhubungan dengan masyarakat. «Apdesi tidak boleh

terlibat politik praktis, tetapi bukan berarti buta politik,» imbuh Agus.

Sementara itu, Ketua DPD Apdesi Sulsel, A Muh Asri, mengaku akan siap mendukung setiap kebijakan DPP Apdesi.

Namun ia menegaskan, selaku ketua, ia tidak bisa menjalankan tugas sendiri tanpa keterlibatan semua pengurus Apdesi.

«Kita ibaratnya satu tim, maka semua harus bekerja full.

Mari kita jadikan organisasi ini sebagai hobi,» katanya.

Ia memaparkan, otonomi daerah yang dijalani saat ini tidak pernah memuaskan pemerintah desa. Mereka hanya menjadi pelengkap penderita. Makanya, kata dia, salah satu yang harus diperjuangkan adalah masalah kesejahteraan pemdes. «Mari berjuang dengan tetap menjunjung tinggi kedisiplinan,» ujar mantan kades Bontomanurung, Kecamatan Tompobulu, Maros ini.

Para pemdes, katanya, juga harus terlibat dalam upaya menyejahterakan masyarakat desa.

Perekonomian desa, tandasnya, harus ditingkatkan. Pemdes harus aktif untuk mengupayakan

industri-industri agar masuk ke pedesaan.

«Industri-industri kita giring ke desa. Jika sudah ada yang seperti itu, maka tidak akan ada lagi TKI dari pedesaan,» ujarnya.

DPP Apdesi melantik sejumlah pengurus DPD Apdesi Sulsel.

Mereka yang dikukuhkan, masing-masing H A Muh Asri selaku Ketua DPD dan Awaluddin sebagai sekretaris. Total terdapat 78 pengurus yang dikukuhkan.

Mereka inilah Mereka yang bersentuhan langsung dengan akar rumput.

Mereka terdiri atas beberapa biro, seperti biro organisasi dan kelembagaan, keanggotaan dan kaderisasi, pemberdayaan perempuan, ekonomi, koperasi, dan UKM, pendidikan dan latihan, penelitian dan pengembangan, informasi dan komunikasi, hukum, HAM, dan perundangundangan, percepatan pembangunan desa tertinggal, hubungan antar lembaga, kebudayaan dan pariwisata, serta lingkngan hidup.

(Nina Annisa/Syariat Tella/ Gafar)

kat sekitar dimana lokasi pasar malam itu berada. Di dalamnya banyak stand penjualan produk/ barang yang harganya cukup murah seperti macam-macam pakaian, alat alat make up, parfum, pakaian bekas (cakar) dan aksesoris lainnya.

Dan bahkan alat alat rumah tangga juga dapat ditemui disini.

Disamping itu terdapat juga taman rekreasi/hiburan anak anak yang menampilkan permainan seperti mandi bola, permainan kereta-keretaan, mobil mobil, permainan kuda-kudaan dan kursi gantung yang berputar.

Tapi semua apa yg ditampilkan berupa stand penjualan barang-barang murah dan permainan anak anak di arena pasar malam itu hanyalah sebuah simbol/kedok untuk mendapatkan legitimasi, agar terkesan bahwa

pasar malam itu memang dibutuhkan masyarakat.

Di lokasi arena pasar malam dan hiburan rakyat, terdapat satu stand yang paling banyak pengunjungnya. Stand ini yang paling ramai, saking ramainya pengelola harus memakai pengeras suara.

Disini, dimainkan game berupa permainan peluncuran bola dengan menggelindingkan bola. Bola-bola kecil seukuran bola pingpong (bola tenis meja), dibiarkan bergulir kesana-kemari, hingga berhenti tepat di atas salah satu gambar yang berwarna-warni.

Pemasang yang beruntung mendapatkan hadiah sebungkus rokok yakni pemasang yang pasangan kuponnya tepat berhenti di atas gambar yang menjadi pilihannya. Satu lembar kupon dibeli seharga Rp.1000 dan bila beruntung pemain akan mendapat hadiah sebungkus rokok yang senilai Rp.10.000.

Hadiah rokok yang dimenangkan dapat ditukar dengan uang seharga Rp.10.000 di loket yang sudah ditentukan pengelola.

Dengan melihat bentuk permainan diatas, mungkin inilah yang tidak dibenarkan oleh hukum manapun di Indonesia, dengan merujuk pada Undang-Undang nomor 7 tahun 1974, lembaran negara nomor 54 tahun 1974 yang tertuang dalam tambahan lembaran negara nomor 3040.

Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Dan selanjutnya pasal 2 dan 3 menyebutkan ancaman hukuman 4 tahun dan denda maksimal 10 juta sampai dengan hukuman setinggi tingginya 10 tahun penjara dan denda maksimal 25 juta. Diharapkan dengan aturan hokum ini dapat membuat efek jera agar

setiap orang berfikir seribu kali untuk mendirikan usaha perjudian.

Tapi penerapan undang-undang ini masih dianggap lemah.

Pasalnya, perjudian ternyata masih marak dimana mana dengan beragam bentuk permainan. Usaha perjudian memang yang bisa dijerat dalam undang-undang ini adalah usaha perjudian yang tidak mempunyai izin, sedangkan usaha perjudian yang punya izin bebas beroperasi.

Namun setelah 7 tahun kemudian setelah terbitnya UU nomor 7 tahun 1974 itu, keluarlah peraturan pemerintah (PP) nomor 9 tahun 1981, lembaran negara tahun 1981 nomor 10, tambahan lembaran negara nomor 3192 mengatur secara teknis pelaksanaan pasal 3 UU nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Di dalam pasal (1) dinyatakan dengan tegas : Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempattempat keramaian maupun yang dikaitkan dengan alasan alasan lain.

Jadi kesimpulannya, setiap usaha penyelenggaraan perjudian apapun bentuk dan alasannya berdasarkan peraturan pemerintah itu, adalah Ilegal. Dan setiap orang, kelompok, lembaga asosiasi atau badan, korporasi dan lainnya yang menaungi atau mewadahi penyelenggaraan perjudian dapat dijerat dengan undang undang ini dengan ancaman hukuman paling tinggi yaitu 10 tahun penjara dan denda maksimal 25 juta.

(Aminullah S/Bakri Ishak/Gafar)

Diduga masih ada Pungli di jembatan timbang Maccopa Maros Sulsel Makassar, Kuat dugaan aksi-aksi pungutan liar alias pungli masih ada di jembatan timbang Maccopa Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Dugaan tersebut sangat beralasan, pasalnya sejumlah sopir truk kerap didekati oknum petugas di jembatan timbang itu mempertanyakan dokumen-dokumen angkutan yang wajib dilengkapi, setelah proses penimbangan truk dan angkutannya selesai.

Setelah melalui proses penimbangan berat muatan, sopir truk menepikan kendaraannya.

Seorang oknum petugas terlibat pembicaraan dengan si sopir Truk pengangkut barang yang memuat muatan melebihi kapasitas yang diperkenankan diperiksa oknum petugas. truk.

Ternyata setelah memberi selembar uang pecahan Rp. 20.000-an, truk itu lalu terlihat keluar meninggalkan jembatan timbang dan melanjutkan perjalanan pada daerah tujuannya tanpa proses yang lama. Melihat gelagat oknum petugas di jembatan timbang itu, wartawan Berita Metro lalu bergegas menunggu truk yang baru saja keluar dari dalam jembatan timbang.

Sekitar 100 meter di luar jembatan timbang, wartawan mencoba menahan truk itu dan bertanya pada sopirnya yang menyebut dirinya bernama Nasir. Si sopir truk mengaku dirinya dimintai dokumen angkutan oleh oknum petugas di jembatan timbang karena muatannya melebihi kapasitas angkut.

Tapi karena dokumen angkutan gula pasir yang akan dibawa ke daerah Wajo tidak lengkap, maka dia menyodorkan uang untuk kelancaran birokrasi di jembatan timbang. Sopir ini jga mengaku bila muatannya melebihi kapasitas angkut yang diperkenankan.

“Tadi saya kasih dua puluh ribu. Kalau tidak begitu, mungkin saya belum bisa melanjutkan mengangkut barang ini,” tutur Nasir.

Sopir truk tersebut hanya salah satu contoh kasus pungli dari oknum petugas jembatan timbang Maccopa. Diduga masih banyak sopir-sopir truk yang masuk ke jembatan timbang Maccopa dan harus rela merogoh kocek agar urusan lebih lancar.

Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan A Masykur Sultan membantah terdapat aksi pungli di jembatan timbang Maccopa. Bila aksi itu benar terjadi, kata dia, maka dirinya akan member tindakan tegas terhadap oknum Dishub yang dimaksudkan.

“Saya tidak pernah mendengar ada praktik seperti itu disana, tapi kalau ada, tolong catat namanya agar bisa ditindak,” pesan Masykur Sultan. (Gafar)

MARET 2012 TERSANGKA KORUPSI DANA BANSOS DI TETAPKAN Makassar, kepala kejaksaan tinggi sulsel fietra sany merilis hasil kinerja kejati sulsel selama tahun 2011, Dalam rilisnya sebanyak 76 kasus dugaan korupsi yang masih belum tuntas di tangani pihak kejaksaan setempat di tahun 2011.puluhan kasus tersebut sementara menumpuk dan masih dalam penyelidikan dan sebagian telah sampai pada tahap penyidikan ujarnya di aula kejati sulsel jalan urip sumoharjo. untuk jumlah kasus dugaan korupsi yang di tangani kejari sulsel yang belum rampung di 2011 sebanyak 17 kasus,menurutnya penyebab bertumpuknya kasus penanganan berkas korupsi di lembaga kejaksaan di sulsel karena kelambanan penyidik dalam menangani kasus dugaan korupsi.

Sementara itu ketika menanggapi pertanyaan wartawan tentang kasus dugaan korupsi dana bansos (bantuan sosial) di pemprov sulsel yang sejak 2008 lalu belum ada kejelasan,fietra sany mengungkapkan bansos sudah dalam penyidikan dan calon tersangkanya pengelola dana bansos itu sendiri ujarnya, maret 2012 kami akan beberkan nama tersangkannya. menanggapi pertanyaan lain mengenai kasus korupsi ccc (celebes covention center) yang hingga kini belum ada realisasi terhadap tersangka hamid rahim sese, yang juga di duga melibatkan tim 9,kejati menuturkan kami usahakan di 2012 ini semua kasus akan terselesaikan dan lebih menekankan kasus ccc ke pengawasan supervisi (bedah kasus) untuk penanganan yang lebih efektif jelasnya.

Sementara di tempat yang sama Asisten pengawasan (aswas) kejati sulsel chaerul amir menambahkan, ada 17 jaksa dan tujuh pegawai kejaksaan di 24 kabupaten dan kota di sulsel kena sanksi selama tahun 2011.mereka terbukti melanggar kode etik kejaksaan,ulah mereka terungkap berdasarkan hasil aduan masyarakat 2010-2011 lalu.dari 105 laporan pengaduan masyarkat terkait dengan jaksa nakal,maka yang kena sanksi sebanyak 17 jaksa dan tujuh pegawai tata usaha ujarnya.dalam rilis hasil kinerja tahun 2011 di kejati sulsel.satu di antara jaksa nakal yang di berhentikan secara tidak hormat itu adalah kajari sinjai ridwan umar.

Jaksa yang kena sanksi berat karena terbukti menerima sejumlah uang dari pihak yang sedang berperkara dan mempermainkan kasus,satunya lagi jaksa kejari takalar,yang lama tidak masuk kantor dengan alasan yang tidak bisa di benarkan.,tanpa melupakan kasus kejari takalar yang dipecat secara tidak hormat karna terbukti melakukan pemerasan dan kasusnya hingga kini kasusnya belum di pidanakan.

(ST)

JARRAK POS Edisi ke X - Minggu Ke-4, Januari 2012

19

NTB - NTT

Sanksi Terhadap PJTKI Kewenangan Pemprov NTT

Kupang, Pemberian sanksi terhadap Perusahan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang memberangkatkan tenaga kerja keluar negeri melalui Kota Kupang merupakan kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Timur.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang Bernadus Benu saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Jumat.

Dia mengatakan hal itu menjawab wartawan soal pemberangkatan tenaga kerja olah PT. MMJA ke Malaysia.

Menurut dia, kewenangan untuk melakukan penertiban terhadap perusahan yang bersangkutan merupakan kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

“Kami tidak berkewenangan memmberikan sanksi kepada perusahan itu sebab hal itu menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi,” katanya.

Sebab, menurut dia, pihaknya berkewenangan untuk melakukan penertiban PJTKI yang memberangkatkan PJTKI asal Kota Kupang.

“Kami hanya berkewenangan terhadap TKI yang diberangkatkan dari Kota Kupang,” ujarnya.

Dia menambahkan, kebanyakan tenaga kerja yang diberangkatkan dari Kota Kupang memiliki dokumen yang jelas sesuai perintah aturan.

“Kami tidak mau permudah hal-hal yang pada akhirnya membahayakan calon TKI saat bekerja di luar negeri. Kami memang sering dinilai menghambat mereka dengan persyaratan. Tetapi kami lakukan untuk kebaikan para TKI. Misalkan TKI yang mau diberangkatkan, kami harus periksa KTP, ijazah terakhir, akta kelahiran dan surat dukungan dari keluarga yang asli kalau tidak kami tidak ijinkan. Kami

Teror ‘Bom’ di Kantor Gubernur NTB

Jakarta, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dikejutkan dengan teror bom pada Minggu pagi, 22 Januari 2012. Bom itu diletakkan di anak tangga paling bawah sebelah utara timur gedung Graha Bhakti Praja di Sekretariat Daerah NTB. Barang itu dikemas dalam kotak kaleng biskuit warna hijau bertulisan “Bom”. Tim Gegana Polda NTB segera meledakkan benda itu pada pukul 11.45 siang ini.

Ini adalah teror kedua kalinya yang terjadi setelah libur Natal 2011 yang lalu. Ketika itu kaca pintu menuju ruang tunggu Gubernur NTB dirusak. Kepala

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB Ibnu Salim yang dihubungi Tempo menjelaskan bahwa temuan kaleng yang dilakban dalam bungkusan kantong plastik tersebut dilihat pertama kali oleh staf sound system di sana, Muhrim, sekitar pukul 06.30.

Ketika petugas berkeliling sebelum pukul 6 pagi, belum ada bungkusan tersebut. “Jam segitu masih agak gelap. Sempat dibuka kantong plastiknya ada tulisan bom di kertas yang menempel,” kata Ibnu Salim.

Untuk mencegah timbulnya korban, semula Ibnu Salim

meminta untuk melapor kepada Kepolisian Resort (Polres) Mataram. “Jangan sampai timbul korban seperti ledakan bom buku di Jakarta itu,” ujarnya. Di antaranya datang Kepala Satuan Reserse Kriminal Ajun Komisaris M Salehudin.

Namun polisi kemudian mendatangkan Tim Gegana.

Polisi sudah memasang police line sebelum pasukan Gegana datang. Pagi itu di lantai atas gedung Graha Bhakti Praja ada kegiatan oleh lembaga luar yang menyewa lokal tersebut.

Sewaktu menggunakan peralatan deteksi bom, ternyata tidak

ada respons yang menandakan isinya barang elektronik. Setelah mempersiapkan peralatannya, dilakukan peledakan bungkusan kaleng tersebut di sebelah timur gardu listrik di sekitar saluran air, di bawah pohon mahoni atau di sebelah utara gedung Graha Bhakti Praja. Ternyata isinya serpihan kertas dan sepertinya kulit buah manggis. “Ya ini teror bom manggis,” ucapnya seraya tertawa.

Peristiwa ini sudah dilaporkan kepada Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi yang sedang dalam perjalanan pulang dari Jakarta, Wakil Gubernur

NTB Badrul Munir, dan Sekretaris Daerah NTB Muhammad Nur. “Ya kami harus meningkatkan pengamanan obyek vital di sini,” katanya.

Kejadian tersebut tidak ingin terulang lagi mengingat NTB sedang menggalakkan kunjungan wisata melalui Visit Lombok Sumbawa 2012 yang memasang target satu juta wisatawan. Selain itu, aparat keamanan juga diminta mengusut pelakunya. Apalagi di luar hari kerja pintu dalam keadaan tertutup untuk umum.

(SK)

Cuaca Ekstrem, Warga NTB Gelar Rebo Buntung NTB, Beberapa bulan terakhir, cuaca ekstrem melanda wilayah Nusantara. Berbagai musibah, mulai tanah longsor hingga banjir telah menimpa sejumlah daerah. Sejumlah korban jiwa telah berjatuhan.

Tak mau wilayahnya terkena bencana karena cuaca ekstrem itu, sebagian masyarakat di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, menggelar ritual tolak bala. Di Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur misalnya, masyarakat berkumpul di Pantai Tanjung Menangis Ketapang untuk menggelar acara Rebo Buntung dan tetulak tamperan.

Dalam kebudayaan masyarakat Lombok, ritual Rebo Buntung itu dipercaya sebagai ritual tolak bala dan bentuk syukur atas nikmat dari Tuhan. Ritual Rebo Buntung terdiri dari rangkaian beberapa ritual yang telah di-

lakukan sejak berlangsung sejak tanggal 15 Januari 2012. Puncak ritual itu pada hari Rabu 18 Januari 2012.

Berbagai acara hiburan digelar untuk menghibur warga seperti pagelaran musik tradisional Lombok, wayang, dan pagelaran musik. Ribuan warga Lombok Timur datang untuk menyaksikan puncak ritual Rebo Buntung tersebut.

Pada puncak acara ritual itu, sejumlah tokoh adat setempat menggelar larung kepala kerbau ke tengah laut. Kepala kerbau itu dibungkus kain putih, diletakkan di atas nampan yang terbuat dari tanah liat. Selain kepala kerbau itu, juga disiapkan sesaji yang dibentuk sedemikian rupa.

Sesaji itu terdiri atas hasil bumi seperti buah-buahan, padi, serta berbagai jenis makanan, dan anak ayam hidup. Seluruh

sesaji dan kepala kerbau itu selanjutnya dilarung ke laut dengan menggunakan tiga perahu.

Sebelum proses pelarungan, seluruh sesaji itu dido’akan oleh tokoh adat setempat. Bahkan Bupati Lombok Timur Sukiman Azmi yang hadir dalam ritual adat itu didaulat untuk menyirami kepala kerbau tersebut dengan air kembang. Siraman itu dimaksudkan sebagai tanda resminya ritual adat Rebo Buntung tersebut.

Sukiman Azmi mengatakan prosesi ritual adat Rebo Buntung tersebut merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Ritual adat tersebut dimaksudkan sebagai tolak bala dan bentuk rasa syukur masyarakat. “Ritual Rebo Buntung dan tetulak tamperan dimaksudkan untuk menjaga kelestarian budaya. Kita berharap ritual ini di-

maknai sebagai bentuk rasa syukur pada nikmat pencipta,” kata Sukiman.

Menurutnya ritual adat tersebut juga menjadi salah satu kegiatan yang diharapkan dapat menarik wisatawan. Lagi pula Pantai Tanjung Menangis sebagai salah satu pantai yang indah dan cocok untuk wisatawan.

Usai prosesi larung kepala kerbau dan sesaji, masyarakat langsung beramai-ramai terjun ke laut untuk mandi bersama. Itu dilakukan untuk membersihkan diri dari berbagai kesalahan dan dipercaya dapat menolak bala dan bencana. “Dengan membersihkan diri kita berharap dapat terbebas dari niat buruk sehingga berdampak pada kehidupan bermasyarakat dan terciptanya kedamaian”ujar sukiman.

Sementara itu menurut Khaeriyah, warga Peringgabaya,

ritual adat Rebo Buntung itu dinilai sebagai ritual tahunan yang dipercaya dapat mendatangkan rezeki. Setidaknya, Khaeriyah yang kesehariannya berjualan nasi dapat menambah pendapatannya selama berjualan di areal acara itu. “Kami berharap pemerintah mendukung kegiatan adat seperti ini karena berdampak langsung pada masyarakat kecil seperti saya ini,”ujarnya.

Tidak hanya itu, Khaeriyah juga berharap pemerintah daerah terutama Kabupaten Lombok Timur memperbaiki akses jalan menuju lokasi Pantai Tanjung Menangis. Pasalnya hingga saat ini ruas jalan menuju lokasi ritual adat tersebut rusak parah.

Bahkan kubangan lumpur kerap mewarnai jalan terutama saat musim hujan. (eh)

Enam Suku Timor Ancam Tutup Bandara El Tari Kupang, Warga enam suku Timor mengancam akan menutup Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur, terkait kepemilikan tanah seluas 543 hektare yang kini dikuasai TNI Angkatan Udara, yang sebagian digunakan sebagai pangkalan udara.

“Kami akan tetap menutup Bandara El Tari karena bandara itu dibangun di atas lahan kami,” kata Daniel Neno, salah seorang kepala suku, ketika bertemu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Esthon Foenay di Kupang, Sabtu, 21 Januari 2012.

Enam suku tersebut, yakni Suku Sabaat, Tafoki, Takuba, Ome, Lael, dan suku Banu. Mereka menuntut dilakukan sumpah adat sebelum melanjutkan pembahasan tentang masalah kepemilikan tanah tersebut. “Kami sudah membawa tanah dari bandara untuk sumpah adat,” ujar Daniel.

Tantangan enam suku untuk melakukan sumpah adat tidak mendapat respons positif dari pihak TNI-AU dan Pemerintah Provinsi NTT maupun Pemerintah Kabupaten Kupang. Padahal, meskipun yakin sebagai pemilik lahan, warga enam suku tersebut

berkukuh melakukan sumpah adat untuk lebih memastikannya sekaligus untuk membuktikan kebenaran klaim TNI-AU sebagai pemilik. Apalagi sertifikat hak pakai yang dijadikan alasan TNI-AU yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional NTT dipertanyakan keabsahannya.

Dalam penjelasannya, Kepala BPN NTT Yance Tuwera mengatakan pengurusan sertifikat atas tanah itu sudah sesuai prosedur yang berlaku karena ada dasar pengajuan dari pihak TNI. Dasar pengajuan pembuatan sertifikat adalah Surat Kepu-

tusan (SK) Panglima Perang Tahun 1950 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 1968. Atas dasar itulah diterbitkan sertifikat pada 13 Juni 1969 untuk hak pakai dengan jangka waktu 30 tahun. Sertifikat itu diperbarui lagi pada 1 April 1983.

“Kami keluarkan sertifikat atas usul TNI-AU,” ucap Yance.

Kepala Bidang Hukum TNIAU Bandara El Tari Kupang, Anggoro, mengatakan usulan untuk mendapatkan sertifikat hak pakai karena tanah tersebut milik negara. Menurut Anggoro, sengketa tanah tersebut sudah dis-

elesaikan melalui jalur hukum.

Hak pakai oleh TNI-AU diperluas putusan Mahkamah Agung.

“Kami harus mengamankan tanah negara. Kalau warga enam suku Timor tidak puas, silakan menempuh upaya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung,” ujar Anggoro.

Menanggapi tantangan Anggoro, Daniel justru mengungkapkan bahwa TNI-AU menyewakan bagian dari tanah enam suku seluas lima hektare kepada PT Angkasa Pura. “Seolah-olah itu tanah milik mereka (TNIAU,” tutur Daniel.

Menurut Daniel, warga mengeluhkan praktek pungli yang dilakukan oknum TNI-AU kepada warga yang bercocok tanam di lahan tersebut. “Kami mau menanam tanaman di lahan kami, tapi harus terlebih dahulu membayar kepada oknum TNI,” ucap Daniel mengungkapkan.

Pertemuan yang difasilitasi Wakil Gubernur NTT tesebut mengalami deadlock. Wagub Esthon Foenay menyarankan kedua belah pihak untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian secara formal maupun nonformal. “Pendekatan nonformal agar warga diberikan kebebasan bercocok tanam di lahan tersebut,” kata Esthon Foenay.

Pertemuan untuk membahas penyelesaian sengketa lahan antar-enam suku dengan TNI-AU diagendakan akan dilanjutkan kembali hingga ditemukan solusi yang adil bagi kedua belah pihak.

Sebelumnya, yakni Selasa pagi, 17 Januari 2012, ratusan warga enam suku tersebut berupaya menduduki Bandara El Tari. Mereka mencoba memasuki kawasan runway di sebelah timur. Namun upaya mereka digagalkan aparat kepolisian dan TNI-AU. YOHANES SEO

juga harus wawancara langsung dengan calon TKI,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mat Wongso yang hendak dikonfirmasi wartawan, Jumat, mengaku sibuk dan enggan menemui wartawan.

Sebelumnya, PT PT.Mitra Makmur Jaya Abadi (MMJA) salah satu Perusahan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang pernah beroperasi di Kota Kupang memberangkatkan Tenaga Kerja Wanita (TKW) secara illegal.

Anice Nalle (32), seorang korban pemberangkatan tenaga kerja secara illegal oleh perusahan itu, hingga saat ini kabarnya tidak diketahui keluarga.

Betapa tidak ibu dua anak ini, diberangkatkan pihak PT.MMJA sejak 2010 lalu, hingga saat ini keberadaannya tidak diketahui.

Parahnya lagi, perusahan yang memberangkatkannya juga tidak lagi beroperasi di Kota Kupang.

Hal itu setidaknya menyulitkan keluarg korban untuk mengetahui keberadaan Anice Nalle (32).

Hendrik Manuputy, suami korban saat ditemui wartawan di kediamannya di RT.21/RW.05, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Rabu (18/1) mengaku kebingungan untuk mendapatkan informasi soal keberadaan Anice Nalle (32).

Ia mengungkapkan, semula dirinya melarang istrinya tidak mengikuti tawaran perusahan itu untuk diberangkatkan menjadi Tenaga Kerja Wanita di luar Negeri.

Saat itu, kata dia, istrinya di-

rekrut dua orang warga Lasiana masing-masing Noldy Pelandou dan Martha Modok.

“Awalnya saya tidak mengijinkan dia untuk berangkat tetapi karena istri saya terus memaksakan, saya mengijinkannya,” ungkapnya.

Setahun setelah istrinya meninggalkan rumah, baik istrinya maupun kedua calo itu tidak memberikan informasi keberadaannya.

Terhadap persoalan itu, dirinya mendatangi rumah kedua calo tersebut untuk menanyakan alamat istrinya, namun kedua calo itu terkesan menutup diri.

Bahkan, kata dia, kedua calo itu tidak menginformasikan soal keberadaannya.

Namun setelah ia mendesak secara berulang-ulang, kedua calo itu baru menginformasikan bahwa istrinya diberangkatkan ke Malaysia. Namun ironisnya lanjut dia, kedua calo itu mengaku tidak tahu menahu alamat istrinya di Malaysia.

“Saya baru tahu dia berangkat menuju ke Malaysia sebagai TKW setelah saya desak mereka berulang-ulang. Tetapi saya tidak tahu apakah dia berangkat legal atau tidak. Mereka juga tidak kasih tahu perusahan apa yang memberangkatkan dia. Saya tahu bahwa dia diberangkatkan PT.MMJA setelah saya telusuri beberapa pihak,” ungkapnya.

Kepada wartawan, dia berharap agar dirinya bersama dua orang anaknya dapat mengetahui informasi mengenai istrinya, agar kembali kumpul bersama.

“Saya harapakan agar saya bias bertemu kembali dengan istri saya,” katanya. [mor]

Bulog NTT Siapkan 2.300 Ton Beras Untuk Antisipasi Rawan Pangan Kupang, Pemerintah pusat melalui Bulog Divre NTT menyiapkan stok beras untuk bencana termasuk rawan pangan sebesar 2.300 dan Badan Urusan Logostik (Bulog) Divre NTT mendistribusikan beras tersebut ke setiap kabupaten/kota sebesar 100 ton/kabupaten/kota.

“Sedangkan untuk stok provinsi sebesar 200 ton. Persediaan beras untuk antisipasi rawan pangan di NTT sampai saat ini masih aman,” kata Kepala Bulog Divre Nusa Tenggara Timur (NTT) Suherman, di Kupang, Kamis.

Menurut Suherman, stok beras ini, didistribusikan ke kabupaten/ kota sesuai dengan permintaan dan kebutuhan dari kabupaten/kota masing- masing. Bulog, hanya menyiapkan beras sesuai dengan kuota yang disediakan, sedangkan penyaluran ke masyarakat tergantung oleh bupati dan walikota setiap daerah.

Pada tahun 2010 penyaluran beras untuk rawan pangan semuanya terealisasi. Bulog hanya menyediakan beras tersebut dan tidak sampai memantau penyaluran di lapangan karena merupakan tugas bupati dan wali kota.

NTT sangat rawan dengan bencana termasuk rawan pangan sehingga semuanya terelisasi dengan baik, kata Suherman.

Selain itu kata Kabulog, stok beras untuk NTT aman dan tahun ini Bulog Divre NTT menyediakan beras sebanyak 25-26 ribu ton.

Saat ini, beras impor sedang dibongkar di Pelabuhan Tenau Kupang sebanyak 600-san ton. (MC NTT/yus/agus/toeb)

Jalan Penghubung Desa Tak Juga Dibangun Larantuka, Jalan setapak sepanjang 7 km yang menghubungkan Desa Mewet dan Desa Demondei di Kecamatan Wotan Ulumado, Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, putus total setelah diterjang longsor. Janji Pemkab Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sejak 2005 untuk membangun ruas jalan itu dengan aspal atau minimal dapat dilalui mobil, tidak pernah terwujud.

Kepala Desa Demondei Wens Woda mengatakan, akses masyarakat Demondei ke Mewet atau ke pasar Baniona, Watanpao, dan Waiwerang, terputus. Ruas jalan setapak yang hanya dilewati dengan berjalan kaki atau berkuda, setiap musim hujan rusak.

Musim hujan kali ini mengakibatkan longsor di beberapa titik sejak akhir November 2011. Genangan air berlumpur, batuan, dan pohon tumbang melintang di jalan.

“Hasil pertanian dan perkebunan warga, seperti pisang, kelapa, kopi, kemiri, kakao, cengkeh, vanili, dan buah-buahan dari Demondei dan sekitarnya ke pasar-pasar terhenti. Hasil panen yang melimpah membusuk,” kata Woda, Minggu (22/1/2012) di Larantukan.

Menurut Woda, dalam pertemuan dengan pemerintah Kecamatan Wotan Ulumado, masyarakat sudah menyampaikan keluhan itu tetapi tidak pernah ada perhatian. “Aparat Pemkab Flores Timur tidak pernah melewati ruas jalan yang dianggap terisolasi itu, karena mereka tidak memiliki program kunjungan ke desa-desa terpencil. (kmps)

NTT Didorong Jadi Sentra Garam Nasional Kupang, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan swasembada garam secara nasional pada tahun ini. Untuk itu, Nusa Tenggara Timur (NTT) didorong menjadi salah satu sentra penghasil garam karena potensinya menjanjikan.

“Sangat ironis, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, produksi garamnya malah defisit sehingga setiap tahun harus mengimpor untuk memenuhi kebutuhan nasional,” tutur Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, saat meresmikan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang dan Balai Diklat Garam di Kupang, NTT, Selasa.

Produksi garam secara nasional hingga akhir tahun lalu mencapai 1,4 juta ton, jauh dari total kebutuhan sekitar 2,9 juta ton. Untuk memenuhi kekurangan tersebut, Indonesia masih harus mengimpor garam sebanyak 1,5 juta ton per tahun.

NTT sebagai provinsi kepulauan memiliki potensi lahan tambak garam sekitar 10.000 ha. Hamparan lahan itu tersebar di kawasan Teluk Kupang, Kabupaten Kupang (7.000 ha), Kabupaten Nagekeo (2.000 ha), Ende (500 ha), dan beberapa kabupaten lainnya.

Membangun Balai Diklat Garam serta BKKPN di NTT adalah salah satu bentuk komitmen serius pemerintah mewujudkan swasembada garam secara nasional tahun ini. “Untuk itu, NTT diharapkan akan menjadi salah satu sentranya guna memenuhi kebutuhan garam secara nasional,” kata Sharif.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha KKP Fernanto HS Djais mengemukakan, keseriusan pemerintah mewujudkan swasembada garam juga ditandai dengan melonjaknya paket bantuan pendukungnya. Khusus untuk NTT, paket bantuan dimaksud tahun ini naik menjadi Rp 22,5 miliar dari sebelumnya Rp 14,5 miliar pada 2011. Paket bantuan antara lain akan mendorong pengembangan usaha garam rakyat, yang secara nasional meliputi 40 kabupaten di 10 provinsi, termasuk NTT. Paket bantuan bagi NTT yang secara simbolis diserahkan Menteri Kelautan dan Perikanan, antara lain, untuk membiayai program usaha mina pedesaan (PUMP), bantuan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta kapal patroli kawasan konservasi untuk BKKPN Kupang.

Ada juga paket bantuan pugar bagi petambak di Kabupaten Nagekeo, Ende, Timor Tengah Utara, Kupang, Alor, Sumba Timur, dan Manggarai. (kmps)

20

PAPUA Pesan SBY untuk TNI-Polri Dalam Menjaga Papua

Jakarta, Dalam pengarahan pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNIPolri 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan pesan bagaimana menjaga kedaulatan NKRI di tanah Papua.

Menurut kepala negara, kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI harus ditegakkan. “Tidak ada alternatif lain. Hukum dan kamtibmas di Indonesia harus kita jaga,” ujar SBY di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Jumat.

Menurut SBY dalam pengamanan di Papua, TNI-Polri harus melaksanakannya secara profesional dan proporsional, dengan tidak melakukan tindakan yang melebihi kepatutan.

“Tindakan yang profesional dan proporsional ini mungkin saudara sudah berkali-berkali sampaikan, tapi bukan hanya dibicarakan, jangan hanya dijadikan statmen. Tapi tugas saudara harus senantiasa mengingatkan dan memberikan masukkan ke dalam pendidikan dan pelatihan, sehingga prajurit Polri dan TNI yang menjalankan tugas keamanan bisa memahami dan melaksananakan tugas dengan baik,” ungkapnya.

Dikatakan SBY, memang akhir-akhir ini ada perhatian dari kalangan di dalam dan luar negeri tentang Papua. Tapi dunia juga harus tahu, bahwa di Papua masih ada elemen-elemen separatisme, baik yang bergerak secara politik mapun dengan gerakan bersenjata.

“Itu sebabnya, TNI Polri mengemban tugas di sana. bukan tanpa alasan. Itu pun dalam jumlah relatif kecil dan TNI kita tidak melakukan operasi ofensif, pertempuran besar. Bandingkan kehadiran pasukan koalisi di Irak, Afganistan, Libia dari segi kekuatan aksi militer jika mereka melakukan kekuatan militer di negeri orang, TNI melakukan di negerinya sendiri.” terangnya.

Menurut SBY, Papua merupakan bagian sah dari negara Indonesia.

Tidak masuk akal jika ada NGO yang katakan seolah kita dilarang untuk tegakkan kedaulatan hukum dan keamanan di Papua.

Tetapi bagi TNI-Polri, kata SBY, yang terpenting menjalankan tugas dengan benar tanpa melanggar hukum dan HAM, serta tidak pula melakukan tindakan eksesif.

Sementara dari kacamata negara, lanjut SBY, pemerintah terus melakukan percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahtaraan dan keadilan bagi mayarakat di Papua.

“Ini sering tidak dilihat dunia. dengan niat baik, kita atasi masalah internal. Semangat kita, kami ingin menata semua masalah itu sehingga tidak ada ekses,” ungkapnya. (*)

Masalah Status Politik Papua Pernyataan Pendeta Dr. M.Th. Mawene, MTH., dosen STT GKI IS Kijne Abepura Jayapura sangat ironis dan bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Mawene mengatakan, Otonomi Khusus (Otsus) yang implementasinya sudah berlangsung selama 10 tahun ini ternyata belum mampu menyentuh persoalan di Papua. Bahkan, bukan suatu jalan antara atau jalan tengah antara dua kutub yang berbeda, yakni antara tuntutan rakyat untuk tetap dalam NKRI atau merdeka, melainkan suatu jalan sementara.

Otsus dikatakan jalan sementara. Pertama, di benak mayoritas orang asli Papua bukanlah otsus yang diimpikan, melainkan merdeka dan berdaulat penuh. Kedua, UU Otsus merupakan undang-undang yang bersifat sementara, karena hanya berlaku dalam jangka waktu 25 tahun, dan dimaksudkan untuk mengatasi masalah tuntutan pemisahakan diri rakyat Papua.

Ketua Program Institute Civil Strengthening Papua (ICS)/ Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil Yusak Reba, S.H., M.H. mengatakan, kehadiran UP4B adalah sebuah jawaban evaluasi pemerintah pusat terhadap implementasi kinerja otsus yang sudah 10 tahun hadir di tanah Papua. Kehadiran UP4B di Papua dan Papua Barat untuk lebih mendorong penggunaan dana otsus lebih menyentuh dan dapat menjawab segala persoalan orang Papua. Lantaran selama 10 tahun otsus berjalan di Papua, dianggap belum mampu menjawab persoalan pembangunan di Papua.

Ketika pemerintah pusat menginstruksikan langsung UP4B diikuti dengan pembentukan unitnya di daerah maka sebenarnya program ini adalah wujud penilaian pemerintah pusat mengenai kinerja pemda di Papua yang dinilai belum efektif. Masalah pembangunan tidak menjawab keinginan masyarakat, adalah permasalahan yang berimbas kepada konflik berkepanjangan di Papua, walau sebenarnya potensi konflik di Papua bukan hanya mengenai masalah pembangunan, tapi juga masalah status politik Papua yang sampai saat ini belum terjawab.

Jadi lanjut dia, melalui perspektif pembangunan, yang menjadi akar masalah konflik Papua, maka kehadiran UP4B adalah suatu program untuk mendorong agar ada perhatian serius dari pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota dalam hal membuat kebijakan pembangunan. Yacobus Maniani, S.E. Aktivis Sospol Jayapura

Kisah Anak Papua di Tubuh GAM

Berbagai tentang Perdamaian Aceh ke Papua

Abdul Halim alias Ayah Papua

Sejak menetap di Aceh pada tahun 1980, Abdul Halim alias Ayah Pupua telah melewati berbagai pengalaman hidup yang akan diceritakan kepada anak cucunya kelak. Tentang bagaimana ia meninggalkan pekerjaannya di perusahaan minyak, untuk kemudian keluar masuk hutan dengan memanggul senjata. Juga tentang bagaimana ia memunguti mayat para korban konflik dan korban bencana tsunami terdahsyat di abad ini.

Meski usianya sudah berkepala lima, bukan berarti Ayah Papua tidak lagi punya citacita. “Saya memendam hasrat untuk membagikan ilmu tentang perdamaian di Aceh ini kepada teman-teman di Papua. Bahwa berjuang itu tidak mutlak dengan senjata. Sudah cukup mereka

berjuang puluhan tahun dengan senjata, kini saatnya mereka harus berjuang melalui jalur politik, seperti yang dilakukan teman-teman saya di Aceh,” ujarnya.

Ia berpendapat, perdamaian Aceh yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, bukan saja telah menyelamatkan nyawa ribuan rakyat Aceh dan Indonesia. Tapi, perdamaian yang melahirkan butir-butir kesepahaman (MoU) Helsinki dan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA), juga telah mengangkat harkat dan martabat rakyat Aceh.

“Orang-orang Aceh yang dulu terpinggirkan dan tinggal di desa-desa, kini telah bisa menjadi pemimpin formal yang diakui oleh Pemerintah Republik

Indonesia. Hasil perjuangan ini juga melahirkan para pemuda kritis dan pintar. Ini merupakan aset bagi Aceh untuk bisa berbicara lebih banyak lagi di tingkat nasional,” ujarnya.

“Saat delegasi masyarakat adat Papua dan DPR Papua berkunjung ke Aceh beberapa waktu lalu, saya menyerahkan dokumen MoU Helsinki dan UUPA. Saya bilang, generasi Papua harus banyak belajar ke Aceh, harus banyak orang Papua datang melihat Sabang.

Jangan hanya melihat Mereuke saja. Mereka harus sadar bahwa Aceh dan Papua adalah kerangka berdirinya Indonesia,” tambah dia.

Pendapat bahwa Aceh dan Papua adalah kerangka Indonesia, kata Ayah Papua, didasarkan pada lirik lagu “Dari Sabang Sampai Mereuke” ciptaan R. Surarjo. Lirik yang dimaksudnya “Dari Sabang sampai Merauke, Berjajar pulaupulau, Sambung-menyambung menjadi satu Itulah Indonesia....

“Dari lagu itu jelas bahwa pemilik Indonesia sesungguhnya adalah Aceh dan Papua, yang lainnya numpang. Makanya, saya selalu bilang, kalau mau memperbaiki Indonesia, maka perhatikan dulu Aceh dan Papua.

Selama ini pemerintah hanya membangun wilayah tengah saja.

Sedangkan kerangkanya (Aceh dan Papua) diabaikan. Apa tidak hancur bangsa ini,” ujarnya penuh semangat.

Atas dasar itu pula, saat ini Ayah Papua sedang mencoba menjajaki memfasilitasi perdamaian di Papua melalui Interpeace, lembaga yang hingga kini masih mengawal perdamaian di Aceh. Dia akan mengajak para pemuda Aceh untuk menurunkan ilmunya kepada masyarakat di Papua.

“Mereka (warga Papua) harus meningkatkan harkat dan martabat bangsa Papua, tidak hanya sekedar berani mati. Kalau modal nekat, sudah dimiliki pejuang di Papua. Sekarang tinggal dikombinasikan dengan ilmu politik yang mumpuni,” katanya.

Lalu apakah kondisi Aceh saat ini sudah cukup ideal?

“Belum, masih butuh perjuangan panjang. Tapi saya pikir, Aceh sudah lebih baik daripada Papua.

Saya pikir, yang perlu dilakukan di Aceh setelah proses reintegrasi selesai, adalah regenerasi. Secara perlahan, para pemimpin Aceh harus menyerahkan tongkat kepemimpinan di beberapa bidang kepada para pemuda.

Sehingga suatu hari nanti, mereka benar-benar telah siap memimpin dan mewujudkan kesejahteraan, serta mengangkat

harkat dan martabat rakyat Aceh,” ujarnya.

Ayah Papua yang kini aktif di Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Aceh ini juga punya saran kepada pemerintah pusat untuk tidak mengabaikan aspirasi dari para mantan kombatan GAM. “Perjuangan hari ini adalah perjuangan dengan konsentrasi dan penuh perdamaian. Jadi bangsa ini tolong hargai aspirasi mereka.

Sebab kalau tidak dihargai, kita akan membuka ruang bagi terjadinya upaya penghancuran kerangka Republik ini,” ungkap Ayah Papua.

Mengomentari tentang aksi penembakan yang marak terjadi di Aceh beberapa minggu lalu, Ayah Papua mengaku tidak yakin kalau aksi itu dilakukan oleh para mantan kombatan. Apalagi sampai dikait-kaitkan dengan sentimen anti-Jawa di Aceh.

“Saya sudah merasakan saat bergabung dengan GAM, tidak ada perbedaan ras dan warna kulit. Sekarang juga di PA didoktrin seperti itu, semua penduduk ber- KTP Aceh punya kesempatan yang sama untuk berkiprah di PA. Jadi kami para mantan kombatan, tidak pernah anti dengan pendatang. Bahkan banyak kombatan berasal dari suku Jawa,” tukas Ayah Papua. (tamat)

Presiden Siap Jawab Pertanyaan Dunia Terkait Papua

Jakarta, Permasalahan hukum dan pertahanan negara di Papua menjadi sorotan dunia.

Presiden Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) siap menghadapi

pertanyaan dunia.

“Ada yang bertanya, apa Presiden perlu bicara hingga masalah yang taktis dan teknis?

Saya katakan harus. Kalau terjadi sesuatu yang dilakukan brigadir, di Papua, di era reformasi, info ini dengan cepat sampai ke New York, PBB, Genewa.

Yang ditanya Presidennya,” ujar SBY dalam penutupan Rapat Pimpinan Polri-TNI di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Jumat.

SBY mengatakan bagian dari tugasnya untuk menjamin

keamanan dan stabilitas sistem bernegara. Sehingga permasalahan dalam negeri yang mendunia akan menimbulkan pertanyaan terhadap dirinya.

Permasalahan hukum dan pertahanan dalam negeri yang menerobos pemberitaan asing, kata SBY, kerap dipicu oleh lembaga swadaya masyarakat (NGO).

“Oke saya punya tugas pastikan sistem di negeri ini berjalan dengan baik, pertahanan dan keamanan juga baik.

Kemarin saudara ikuti ASEAN

Summit. Saya bicarakan ini, meski mereka percaya kita dan mereka beri apresiasi tinggi. Tapi karena NGO, pers, dan kongres, mereka angkat isu-isu begini, tentu mereka menanyakan ini ke saya,” kata SBY. SBY menegaskan Papua adalah integral dengan pemerintah Indonesia, dan menganut aturan hukum Indonesia. Sehingga Polri dan TNI berwenang melakukan penegakan hukum dan pertahanan wilayah di Papua. [bar]

Serikat (AS) ini turun 0,2 persen menjadi USD44,37 pada penutupan bursa saham waktu setempat di New York. Saham Freeport telah turun 23 persen dalam 12 bulan terakhir.

Adapun harga tembaga untuk pengiriman Maret naik 1,3 persen dan menetap di USD3,8005 per pound di Comex, New York.

Padahal, harga sebelumnya mencapai USD3,8215, yang

merupakan level tertingginya sejak 20 September.

“Tembaga merupakan pasar yang ketat di seluruh dunia,” kata Chief Executive Officer Freeport Richard C Adkerson.

Kendati demikian, ditambahkannya, permintaan China akan tembaga tetap kuat dan Freeport melihat prospek tersebut cukup positif yang berasal dari pelanggan hilir di

AS.

Harga Tembaga Anjlok Laba Freeport Terpuruk 59%

“Malaria Center” di Papua

Jayapura, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua dalam waktu dekat akan membentuk badan “Malaria Center” sebagai upaya untuk mempercepat eliminasi malaria di Papua.

“Pada 2012 ini Dinkes akan segera membentuk suatu badan yang kita namakan Malaria Center. Hal ini sebagai upaya untuk mempercepat eliminasi malaria di Papua, mengingat pada 2011 malaria di sudah mencapai 129.550 kasus,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Josef Rinta R, di Jayapura, Kamis.

Dia menjelaskan, Malaria Center mempunyai tugas mengkoordiansi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada mulai dari SKPD dan melibatkan LSM, organisasi wanita, organisasi gereja dan kemasyarakatan.

“Wadah ini sangat memerlukan peran dari masyarakat untuk mengoptimalkan dan mensinergikan seluruh kekuatan yang ada untuk bagaimana melakukan upaya eliminasi malaria di Papua, sehingga diharapkan pada tahun 2030 terjadi penurunan kasus-kasus baru,” jelasnya.

Disamping mengkoordinasi stakeholder yang ada pihaknya juga meningkatkan kinerja teman-teman kesehatan diseluruh unit pelayanan baik di rumah sakit, puskesmas hingga Pustu.

Selain itu, Dinkes juga telah melakukan pembinaan dan pelatihan agar petugas kesehatan memahami betul tentang penyakit malaria.

Termasuk mensosialisasikan penggunaan obat ACT yang mana sebagai upaya pemerintah untuk mengefektifkan pengobatan malaria dengan baik.

Untuk penggunaan ACT di Papua, kata Josef, pihaknya mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan. Dimana berapapun kebutuhan obat ACT untuk eliminasi malaria di Papua akan diberikan.

Dia menuturkan, pembentukan Malaria Center akan dimulai dari provinsi, kemudian sesudah itu dari wadah ini pihaknya akan lakukan advokasi ke kabupaten-kabupaten terutama di daerah-daerah endemis tinggi seperti wilayah pantai.

Papua, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, produsen tembaga terbesar di dunia melaporkan laba dan pendapatan kuartal keempat ambles dan mengalahkan perkiraan analis setelah penjualan logam anjlok.

Dilansir dari Bloomberg, Sabtu (21/1/2012), laba bersih Freeport turun 59 persen menjadi USD640 juta atau 67 sen per saham dari sebelumnya USD1,55

miliar atau USD1,63 per saham.

Bila dirata-ratakan, kesimpulan dari 19 perkiraan analis yang dikumpulkan Bloomberg, untuk keuntungan mencapai 61 sen per saham.

Pendapatan tergelincir 26 persen menjadi USD4,16 miliar dari USD5,6 miliar. Serta rata-rata dari 11 perkiraan yakni USD3,84 miliar. Saham perusahaan yang berbasis di Phoenix, Amerika

Pada kuartal keempat, penjualan tembaga Freeport sebesar 823 ribu pound dibandingkan dengan perkiraan perusahaan pada Desember sebesar 800 juta pound. Output pemogokan di tambang Grasberg, Indonesia lebih baik dari yang diharapkan dan perusahaan juga membantu dalam kuartal dengan waktu pengiriman. (ade)

KESEHATAN Dana Penelitian untuk Kesehatan Gigi dan Mulut

21 Obat Baru Penyembuh Candu Narkoba : Cinta Para peneliti Australia menemukan sebuah obat untuk mengobati ketergantungan atas obat-obatan terlarang dan alkohol. Obat ini dibuat dari bahan dasar hormon cinta.

Beberapa uji klinis dengan hormon cinta atau oksitosin telah dilakukan untuk mengobati para pecandu narkoba. Obat yang tengah dikembangkan ilmuwan Australia ini berbentuk spray.

Tes awal dilakukan pada tikus laboratorium yang mengalami alkoholisme dan kecanduan obat. Setelah beberapa kali suntikan hormon oksitosin kepada hewan pengerat tersebut, terbukti ketertarikan hewan ini terhadap alkohol dan narkoba berkurang secara signifikan.

Seperti diberitakan dalam Genius Beauty, oksitosin atau hormon cinta memiliki efek anti-stres. Para ilmuwan dari Universitas Sydney menjelaskan bahwa pasokan oksitosin dalam otak berkurang akibat kecanduan alkohol dan narkoba.

Memulihkan tingkat hormon oksitosin menjadkan sistem otak kembali normal sehingga dapat menghilangkan kecanduan yang berbahaya. (umi)

Obat Herbal Cina Mengandung Khasiat Luar Biasa

Jakarta, Masih kurangnya data mengenai masalah kesehatan gigi dan mulut masyarakat Indonesia mendorong Pepsodent dari PT Unilever Indonesia Tbk memberikan dana penelitian kepada 14 fakultas kedokteran gigi di 10 kota di Indonesia dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia.

Padahal, data terkini mengenai masalah kesehatan gigi dan mulut sangat penting untuk menyusun rencana strategis sebagai acuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik.

Dana penelitian diberikan kepada Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, Universitas Prof Dr. Moestopo, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,

Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara, Universitas Hangtuah Surabaya, Universitas Mahasaraswati, Universitas Baiturrahmah, Universitas Jember, Universitas Airlangga, dan Universitas Sam Ratulangi.

Penyerahan dana penelitian sebesar Rp 750 juta kepada 14 dekan FKG dan PDGI disampaikan Sancoyo Antarikso, General Manager External Relations & Corporate Secretary, PT Unilever Indonesia Tbk, di Jakarta, Kamis (19/1). ”Melalui dukungan dan kerja sama ini, kami berharap dapat membangkitkan iklim penelitian di dunia kedokteran gigi sehingga hasilnya nanti dapat menjadi referensi yang signifikan

untuk mendapatkan gambaran kesehatan gigi secara nasional,” tutur Sancoyo.

Tidak jarang penelitian para dokter gigi terhambat karena masalah pendanaan.

Hal ini tentunya sangat disayangkan mengingat teknologi dan penelitian dalam bidang kedokteran gigi telah berkembang pesat. Salah satu solusinya adalah kerja sama antara pihak swasta dengan institusi pendidikan.

Melalui dukungan ini, diharapkan RS gigi dan mulut menjadi ajang penelitian yang lengkap di mana para civitas akademika mudah untuk memperoleh sampel dan mengembangkan penelitiannya sehingga ke depannya akan

semakin banyak ilmuwan di Indonesia yang dapat memublikasi penelitiannya yang terintegrasi, ujar Eky S Soeria Soemantri, Ketua Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI).

Drg. Zaura Anggraeni, Ketua Pengurus Besar PDGI, menyampaikan optimismenya bahwa dukungan kali ini dapat digunakan untuk merintis penelitian-penelitian berbasis masyarakat di berbagai daerah, khususnya yang jauh dari jangkauan. ”Penelitian seperti ini dapat menggugah minat dokter gigi yang kesehariannya bekerja di lingkungan masyarakat,” ujar Zaura.

Dengan demikian, relevansi dari hasil penelitian terhadap

pemotretan profil permasalahan gigi dan faktor-faktor sosial ekonomi masyarakat semakin tinggi. Selain itu, data yang diperoleh dapat membantu mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan masyarakat setempat sehingga dapat menjadi data pelengkap untuk dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintah.

Data sementara hasil penyelenggaraan Bulan Kesehatan Gigi Nasional di 14 fakultas kedokteran gigi memperlihatkan, gigi berlubang masih menjadi masalah utama masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari keluhan pasien yang berkunjung untuk memeriksakan giginya. (kmps)

Air Bersih Jadi Ancaman Serius Jakarta, ketersediaan sumber air bersih akan menjadi ancaman serius seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Jika kelestarian sumberdaya air tak segera diantisipasi, maka generasi mendatang akan kesulitan mendapatkan air bersih.

Hal itu dikemukakan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indroyono Soesilo saat mewakili Menko Kesra pada penganugerahan lomba karya tulis dan foto jurnalistik Aqua di Jakarta, Rabu (11/01/12).

Indroyono menambahkan, kelestarian sumberdaya air merupakan hal terpenting selain pemenuhan terhadap kebutuhan akan pangan dan papan. Karena itu tambahnya, jika hulu tidak dipelihara, hutan ditebang maka resapan air akan berkurang pada musim kemarau. Sedang pada musim hujan, akan terjadi banjir karena air tidak diserap oleh tanah.

“Karena itu konservasi hutan sebagai paru-paru dunia

sangat penting dijaga untuk keberlanjutan ketersediaan air,” ujar Indroyono. Begitu pentingnya masalah air bagi kehidupan manusia, sehingga pada 22 Maret 2012 juga akan ditetapkan sebagai Hari Air Dunia.

Krisis Air Bersih Sungguh ironis, Indonesia yang dikenal sebagai negeri yang kaya akan ketersediaan air.

Disamping Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi banyak lautan, Indonesia juga memiliki lebih dari 500 danau dengan danau Toba, sebagai danau terluas yang memiliki luas lebih dari 110 ribu hektar.

Cekungan air di Indonesia diperkirakan mempunyai total volume sebesar 308 juta meter kubik.Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki enam persen persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Asia Pasifik.

Indikasi krisis air bersih dapat dilihat dari kondisi air yang digambarkan berdasarkan

Vitamin E Bisa Picu Kanker Prostat Jakarta, Para pria berhati-hatilah dengan vitamin E. Mengkonsumsi vitamin E setiap hari ternyata dapat meningkatkan risiko kanker prostat pada pria sehat. Hal tersebut terungkap dalam penelitian terbaru yang dilakukan untuk melihat potensi bahaya terkait dengan penggunaan secara teratur beberapa makanan suplemen.

Pria yang mengkonsumsi vitamin E selama periode tujuh tahun, berisiko terkena kanker prostat 17 persen lebih tinggi ketimbang mereka yang menggunakan placebo (sejenis pengobatan tiruan yang dilakukan oleh para dokter terhadap penyakit tertentu).

Temuan ini dipublikasikan di the Journal of the American Medical Association.

Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari percobaan 2008 terhadap 35 ribu laki-laki yang dirancang untuk melihat apakah suplemen membantu mencegah kanker prostat. Temuan tersebut memperkuat penelitian yang sedang berkembang yang menyatakan bahwa beberapa vitamin dan suplemen digunakan secara umum oleh sekitar 234 juta orang dewasa di Amerika, kemungkinan lebih berbahaya ketimbang bermanfaat.

Sebuah studi yang dipublikasikan di Achives of Internal Medicine belum lama ini juga menyimpulkan bahwa penggunaan multivitamin dan suplemen, termasuk asam folat, besi, magnesium, dan tembaga, terkait dengan kematian pada wanita lanjut usia.

“Tidak ada alasan bagi para pria untuk mengkonsumsi vitamin E,” kata Eric Klein, dokter di Cleveland Clinic, yang juga wakil ketua peneliti riset ini. “Suplemen-suplemen itu menunjukkan tidak ada manfaatnya dan beberapa malah berisiko.”

Riset ini, yang dinamakan SELECT (Selenium and Vitamin E Cancer Prevention), didesain untuk melihat apakah salah satu atau kedua zat tersebut bisa mencegah kanker prostat. Mei lalu, kata para peneliti, Komite Pengawasan Data dan Keamanan mengecek data percobaan tersebut dan merekomendasikan laporan dari temuan mengenai risiko kanker prostat ini.

Data terbaru menunjukkan bahwa mereka yang mengkonsumsi 400 unit vitamin E setiap hari secara internasional mengalami ratarata 76 kasus kanker per 1.000 partisipan, dibandingkan dengan 65 kasus pada grup placebo.

“Penelitian ini yang terbesar, yang paling pasti dan yang pertama kali menunjukkan bahwa ada peluang yang membahayakan dari konsumsi vitamin E secara rutin,” kata Leslie Ford, wakil direktur untuk penelitian klinis di National Cancer Institute. (Damn)

kualitas (mutu) air dan dan ketersediaan (volume) air yang terdapat di Indonesia.

Ketersediaan dan Kualitas Air di Indonesia. Ketersediaan air berhubungan dengan berapa banyak air yang dapat dimanfaatkan dibandingkan dengan kebutuhannya.

Sayangnya potensi ketersediaan air bersih dari tahun ke tahun cenderung berkurang akibat rusaknya daerah tangkapan air dan pencemaran lingkungan yang diperkirakan sebesar 15–35% per kapita per tahun. Padahal di lain pihak kecenderungan konsumsi air bersih justru naik secara eksponensial.

Kualitas air berkaitan dengan kelayakan pemanfaat air untuk untuk berbagai kebutuhan.

Kualitas air juga berhubungan dengan volume dan daya pulih air (self purification) untuk menerima beban pencemaran dalam jumlah tertentu. Dan kelayakan air, terutama untuk minum, di Indonesia telah mencapai ambang yang sangat

memprihatinkan.

Krisis air bersih membuat sebagian besar penduduk Indonesia musti mengkonsumsi air yang seharusnya tidak layak minum. United States Agency for International Development (USAID) dalam laporannya (2007), menyebutkan, penelitian di berbagai kota di Indonesia menunjukkan hampir 100 persen sumber air minum kita tercemar oleh bakteri E Coli dan Coliform.

Untuk mengatasi hal itu, upaya penyelamatan lingkungan, termasuk di antaranya penyelamatan sumber-sumber air, harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Lantas apa saja yang dapat dilakukan masyarakat, pemerintah dan industriawan dalam ikutserta mengantisipasi krisis kebutuhan air bersih tersebut. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yakni : · Menggalakkan gerakan hemat air. · Menggalakkan gerakan menanam pohon seperti one man one tree (selama

daur hidupnya pohon mampu menghasilkan 250 galon air). · Konservasi lahan, pelestarian hutan dan daerah aliran sungai (DAS). · Pembangunan tempat penampungan air hujan seperti situ, embung, dan waduk sehingga airnya bisa dimanfaatkan saat musim kemarau. · Mencegah seminimal mungkin air hujan terbuang ke laut dengan membuat sumur resapan air atau lubang resapan biopori. · M e n g u r a n g i pencemaran air baik oleh limbah rumah tangga, industri, pertanian maupun pertambangan. · Pengembangan teknologi desalinasi untuk mengolah air asin (laut) menjadi air tawar.

Dan kesemua itu musti dilakukan secara terintegrasi, berkelanjutan dan sesegera mungkin kecuali kalau kita memang menikmati dan bangga dengan krisis air bersih di negara yang kaya air. **JP/SA

10 Fakta Soal Tulang yang Mengejutkan (II-Habis) KESEHATAN tulang tidak dapat diabaikan begitu saja.

Sebagai sumber penopang tubuh, kepadatan dan kekuatan tulang haruslah diperhatikan.

Namun sayangnya, kita masih saja luput memberi perhatian untuk kesehatan tulang. Berikut hal-hal yang patut Anda waspadai agar mengenal tulang Anda lebih jauh dan dapat menjaganya lebih baik.

Sedikit Ekstra Berat Badan, Menjaga Tulang Meski agak berlawanan pada prinsip kesehatan, berat badan yang agak sedikit berlebih dapat membantu menjaga kekuatan tulang.

Sama seperti latihan dan menggerakkan otot yang dapat menguatkan tulang, tubuh Anda juga akan merespons ekstra berat dengan meletakkan mineral tulang lebih untuk mendukung berat itu.

Tapi ada satu masalah lain jika Anda kelebihan berat badan.

Lemak pada perut meningkatkan risiko penipisan tulang Anda.

Lemak Perut Merugikan Tulang Penelitian menunjukkan, bahwa perempuan yang sedang dalam masa premenopause membawa lemak ekstra di bagian tengah tubuh mereka pada saat itu pun mereka berada pada peningkatan risiko untuk osteoporosis.

“Lemak perut adalah benarbenar lemak jahat dan sangat aktif secara metabolik,” kata Dr Felicia Cosman.

“Ini menghasilkan semua jenis hormon yang dapat meningkatkan peradangan dalam tubuh dan hasil akhir dari peradangan adalah peningkatan pelarutan tulang,” imbuhnya.

Obat Pembangun Tulang Dapat Membantu Ada banyak obat pemerkuat tulang di pasaran. Tapi obat-obat tersebut tidak selalu untuk semua orang. Obat yang mengandung bisfosfonat misalnya, berfungsi mengurangi patah tulang.

Dr Cosman menyarankan untuk mengonsumsi obat perlu di bawah pantauan dokter karena tidak semua orang memerlukan.

Kekuatan Gigi = Diagnosis

Kekuatan Tulang Keropos tulang bisa menyerang di mana saja di tubuh, bahkan pada rahang yang menjadi tidak kebal. Jika tulang rahang memburuk atau kehilangan kepadatan, hasilnya mungkin susunan gigi akan menjadi longgar, gusi surut, atau bahkan gigi mudah copot.

Dokter gigi dapat menangkap osteoporosis dengan memeriksa gigi menggunakan sinar-X dan dapat melihat adanya masalah kesehatan yang terkait.

Makanan Baik untuk Tulang Makanan kaya kalsium sangat bagus untuk tulang Anda.

Meskipun susu merupakan sumber yang baik, susu bukanlah satu-satunya.

Dr Cosman merekomendasikan yogurt dan keju, makanan olahan ini kaya kalsium dan makanan yang kaya kalsium lain seperti almond dan sayuran hijau.

“Bahkan buah-buahan atau sayur yang tidak mengandung kalsium dapat memberikan keuntungan banyak pada tulang (meskipun penelitian pada topik ini bukanlah sebuah konklusif).

Buah-buahan dan sayuran dapat membantu menyangga asam dalam tubuh dan kandungan asam yang tinggi tidak baik untuk tulang,” jelas Dr Cosman. (tty)

Pengobatan tradisional Cina saat ini berkembang pesat. Bukan cuma di klinik tapi sudah dipraktikkan di rumah sakit internasional yang dikombinasikan dengan teknologi kedokteran ala barat.

Salah satu pesatnya pesatnya perkembangan masyarakat Cina disebabkan mereka yang tak melupakan akar budaya dan tradisi.

Termasuk pengobatan tradisionalnya. Pengobatan tradisional Cina termasuk yang tertua di dunia mulai dibukukan pada 2.697 sebelum Masehi.

Kaisar Huang Ti Ching atau biasa disebut Kaisar Kuning yang memerintah saat itu mempunyai kepedulian terhadap kesehatan rakyatnya. Banyak tabib dikumpulkan kaisar dan merangkum dalam buku yang dikenal sampai saat ini yaitu Nei Ching atau The Yellow Emperor’s Books of Internal Medicine.

Sistem kerja pengobatan tradisional Cina digunakan secara bertahap dari penyaluran energi yang disebut Chi. Yaitu untuk memperkuat hawa dan menyimbangkan yin dan yang, dua unsur penting dalam tubuh manusia. Obat-obatan Cina masih banyak dalam bentuk tumbuhan seperti racikan daun sampai potongan akar. Inilah yang diyakini lebih paten karena tak menimbulkan efek berbahaya dibanding obat lain.

Kini penggunaaan herbal dalam pengobatan tradisional Cina telah mendapatkan pengakuan dari kedokteran ala barat. Yaitu setelah mengadakan banyak kerjasama penelitian dan pengobatan.

Di Cina dan Taiwan kini ada puluhan rumah sakit yang resmi menggunakan pengobatan tradisional Cina. Salah satunya Changhua Christian Hospital di Taiwan.

Rumah sakit modern ini telah lama mempraktikkan pengobatan tradisional Cina yang banyak menggunakan herbal sebagai obat.

Ketua Yayasan Soposurung Balige Tb Silalahi yang berkesempatan mengunjungi rumah sakit ini melihat adanya potensi yang bisa dikembangkan di Indonesia.

Pada pengobatan tradisonal Cina juga dikombinasikan dengan teknik kedokteran modern seperti pemeriksaan general check up yang dimulai dengan pemeriksaan lidah. Hasilnya langsung dapat diketahui dan dianilisis penyakit apa yang tengah diderita. (AIS)

Veteran Dapat Kartu Jaminan Kesehatan dari Pemprov DKI

Jakarta, Sekitar 7.000 veteran aktif akan mendapat kartu jaminan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bisa digunakan di 85 rumah sakit rujukan.

“Karena masih ada obat dan kamar yang belum terjangkau oleh layanan askes. Dengan kartu ini akan mencover biaya obat dan kamar yang tidak tercover,”ujar Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, usai upacara di HUT LVRI ke 55 di gedung LVRI DKI, Jl Radin Inten 2, Durensawit, Jakarta Timur, Kamis.

Selain soal kesehatan, Pemprov DKI Jakarta tahun ini juga akan merehab gedung LVRI DKI Jakarta. Kondisi gedung kata Sriyono sudah memprihatinkan. Tembok dan atap banyak yang bocor, alat pendingin ruangan mati, kursi rusak, kaca pecah, kloset rusak hingga lift yang tidak berfungsi maksimal.

“Kewajiban saya sekarang adalah untuk merehabilitasi gedung ini dan rencananya akan direalisasikan tahun 2012 ini,” ujar gubernur.

Dijelaskan gubernur, Gedung LVRI DKI Jakarta dibangun pada tahun 1997 silam bakal direhabilitasi dengan biaya sebesar Rp 6 miliar yang diambil dari APBD DKI. Proses lelang akan dimulai pada April nanti. (ans/aef)

Atasi DBD, Pontianak Siapkan Rp1,3 Miliar Pontianak, Pemerintah Kota Pontianak menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk antisipasi dan penanganan demam berdarah dangue tahun ini. Nilainya mencapai Rp1,3 miliar.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Multi Juto Bhatarendro mengatakan, anggaran Rp1,3 miliar tersebut sebagian besar untuk mendanai pengasapan atau fogging. Fogging fokus sebesar Rp 500 juta, fogging sekolah dan sebelum masa penularan. “Termasuk juga penggerakan kader PKK dan masyarakat dalam pencegahan DBD,” ungkapnya.

Pemkot Pontianak tidak bekerja sendiri mengantisipasi DBD. Belum lama ini, kata Multi, pihaknya juga sudah rapat intensif dengan Dinas Kesehatan Kubu Raya dan Kabupaten Pontianak terkait antisipasi wabah kasus DBD ini.

Dari hasil rapat tersebut, Pemkot Pontianak, Kubu Raya dan Pemkab Pontianak akan saling bantu dalam menangkal siklus tiga tahunan DBD. “Saling membantu, baik itu fogging fokus maupun penanganan lainnya,” ujarnya.

Upaya pemerintah sedianya diikuti antisipasi yang dilakukan masyarakat. Justru masyarakat, tegas dia, yang lebih berperan mengantisipasi DBD. Kepada orangtua, Multi mengimbau agar lebih memperhatikan anaknya. “Kalau bayi, balita ditinggalkan harus dipasang kelambu. Begitu juga yang sekolah, sebaiknya menggunakan baju lengan panjang,” imbaunya.

Orang tua, lanjutnya, setiap hari harus memeriksa suhu badan anaknnya. Sebab, anak kadang terlihat sehat namun ternyata demam.

Jika hal itu dibiarkan dapat mengancam keselamatan jiwanya. “Maka kalau diperiksa oleh orangtua, biar ketahuan. Jangan terlambat membawa anak ke rumah sakit terdekat apabila anak demam,” papar Multi. Korban meninggal karena DBD biasanya karena terlambat mendapat penanganan medis. Ketika panas tiga hari tidak turun, seharusnya masyarakat curiga dan melakukan tes darah. “Jika memang positif demam berdarah, ya harus dirawat,” ucapnya.

Dinas Kesehatan Kota Pontianak mencatat hingga pekan kedua 2012 terdapat tujuh kasus DBD. Pada 2009 telah dinyatakan mengalami KLB DBD, dengan 3.187 kasus, sebanyak 62 orang meninggal. (hen)

22

LOVELY DECEMBER :

Agenda Tetap Pagelaran Budaya

Toraja

Toraja, Lovely Desember atau kecintaan di Bulan Desember, merupakan salah atu program promosi pariwisata secara besar-besaran yang digelar di Tana Toraja.

Program kunjungan wisata lovely Desember 2011 ini merupakan agenda tahunan dengan maksud meningkatkan kunjungan wisata di Toraja dan Sulsel pada umumnya dan telah memasuki tahun ketiga, puncaknya dilaksanakan 27-31 Desember 2011.

Undangan yang hadir Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel Syuaib Malombassi, Wakil Duta Besar Jerman untuk Indonesia Heidrun Tempel, Kepala BNN Gorris Mere, Kapolda Sulsel Irjen Pol Johny Wainal Usman, Pangdam VII Wirabuana Mayjen TNI Muhammad Nizam.

Undangan penting lainnya yang terlihat di puncak perayaan lovely Desember yakni anggota DPR-RI Markus Nari, anggota DPD RI Bahar Ngitung, anggota legislatif Sulsel Paulus Tandiongan dan sejumlah bupati se-Sulsel diantaranya Bupati Luwu Timur Hatta Marakarma, Bupati Sinjai Rudiyanto Asapa, serta undangan lainnya.

Berbagai rangkaian kegiatan yang menunjang perkembangan sektor pariwisata di Tana Toraja, Toraja Utara dan di Sulsel pada umumnya dilakukan dengan menampilkan berbagai macam adat toraja, tari-tarian dan permainan, diantaranya tari ondo samalele, yaitu tari untuk menyambut kedatangan tamu, permainan adat sisamba lidi yang unik dan seru.

Menampilkan juga tarian magellung, yang mampu membuat seluruh undangan yang hadir turut menikmati tarian ini yang riang. Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo beserta rombongan sempat turun ke lapangan ikut menari, berbaur bersama warga Toraja.

Rangkaian kegiatan lovely Desember diawali dengan agenda pertama yang dikunjungi gubernur adalah Perayaan natal di Gereja Oikomene, diselenggarakan Pemda Toraja utara, TNI, POLRI serta masyarakat Tana Toraja.

Gubernur Syahrul YL dalam sambutannya mengatakan, sebagai negara yang berbhineka tunggal ika, tentu diharuskan saling toleransi antar umat beragama.

“Islam sangat menjunjung tinggi toleransi, tidak ada agama yang berbeda dalam pegangan

ideology. Mari kita ciptakan kedamaian dalam berdemokrasi dan hanya orang yang tulus dan ikhlaslah yang mempunyai agama,’’papar Gubernur saat memberikan sambutannya di perayaan natal di Gereja Oikomene di Makale Tana Toraja pekan lalu sebagai salah satu rangkaian dari program lovely Desember 2011.

Bupati Tana Toraja, Theofillus Allorerung sekaligus selaku pantia lokal kegiatan lovely Desember 2011 berharap melalui perayaan natal tahun ini tercipta kedamaian di Sulsel agar pembangunan berjalan tetap lancar.

“Kalau ada kedamaian, maka akan hadir kesejahteraan dan itu menjadi spirit dan motivasi masyarakat Tana Toraja ke depannya,” ujar Bupati Tana Toraja, Theofillus Allorerung di rumah jabatannya, sesaat setelah digelar pesta kembang api, dalam rangkaian kegiatan lovely desember 2011.

Selanjutnya gubernur beserta rombongan menghadiri dua agenda acara pesta adat kematian “rambu’ solok” setelah menghadiri perayaan natal oikumene di lapangan Makale Tana Toraja dan natal kibaid di Rantepao. Dua upacara kematian rambu solok tokoh penting Tana

Toraja yakni AB Tandirerung dan Ibu Mertua Bupati Sinjai Andi Rudiyanto Asapa juga meramaikan even yang menelan dana sekitar Rp5,5 miliar ini.

Rambu Solo adalah upacara kematian untuk memberikan penghormatan terakhir sekaligus mempertahankan adat kebudayaan dan tradisi lokal Tana Toraja. Upacara kematian itu juga bermakna sebagai nasihat buat orang-orang yang masih hidup, bahwa kematian itu pasti akan datang.

“Semoga keluarga yang ditinggalkan tetap menjaga keharmonisan karena keluarga adalah kekuatan yang paling inti,’’pesan Gubernur Syahrul di upacara kematian rambu solok yang dihadirinya.

Masih dalam rangkaian lovely Desember 2011, selama dua hari berturut-turut digelar pesta kembang api di Makale dan Rantepao. Pesta kembang api yang digelar di Makale turut dihibur artis ibukota seperti trio macan, Bella Saphira serta artis ibukota yang lain. Gubernur Syahrul beserta undangan lain turut menghadiri acara ini hingga tuntas.

(Nina Annisa/Ishak/Gafar)

Melirik Batik Toraja yang Mulai Memudar Toraja, Batik ternyata bukan hanya terkenal di solo atau daerah jawa lainnya. Kerajinan batik dimiliki hampir di seantero nusantara.

Seni batik ini merupakan peninggalan warisan nenek moyang yang begitu besar manfaatnya. Di Tana Toraja misalnya, sejarah dalam riwayat nenek moyang mereka menyimpan warisan dan ukiran yang indah, hal itu dapat dilihat dalam seni membatik yang mulai memudar. Namun kerajinan membatik di Toraja kembali di bangkitkan Dinas Perindustrian dan perdagangan Pemprov Sulsel dan pemda setempat.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Toraja Utara bekerjasama dengan Dekranasda mengaplikasikan kembali batik yang merupakan peninggalan nenek moyang masyarakat Toraja. Hal ini dikemukakan Kepala Bidang Industri dan Perdagangan Toraja utara Yunus M Panarrangan saat ditemui JN

guide di sela-sela pameran lovely Desember 2011 lalu di lapangan Dandim Rantepao Kabupaten Toraja Utara.

“Salah satu aset yang harus terus di pertahankan adalah seni kerajinan membatik ini untuk mengangkat batik di Toraja yang di padukan dengan ukiran Toraja yang sudah mulai pudar,” katanya.

Terkait pasaran batik dan ukiran Toraja ini akan dipasarkan didaerah sekitar Toraja dulu adapun program membatik ini baru mulai pada tahun kemarin jadi masih sangat baru untuk di pasarkan diluar Toraja mengingat stok barangnya masih sedikit untuk itu pihak dinas dan dekranas terus berupaya untuk memaximalkan kerja buru batik baru akan dipasarkan keluar kota bahkan ke Mancanegara.

Salah satu pekerja batik menguraikan proses pembuatan batik yang lumayan berproses cukup lama dan butuh tangantangan yg terampil dan cekatan

untuk menyelesaikannya.

Pertama-tama membuat pinggiran dengan cap khusus yang telah ada pola/motif gambarnya dengan lilin pada kedua belah sisi kain-putih atau bolak-balik.

Selanjutnya memberi lilin dasar dengan cap pola dasar dengan motif yang dikehendaki secara berulang-ulang sampai seluruh kain pada kedua sisi kain.

Dilanjutkan dengan memberi lilin berulang-ulang pada bagianbagian yang akan tetap tinggal putih hingga selesai.

Setelah itu kain yang telah bermotif/gambar dari hasil proses cap tersebut dicelupkan kedalam warna sebagai warna dasar.

Langkah berikutnya setelah kain dikeringkan adalah menghilangkan lilin pada bagian-bagian tertentu untuk mendapatkan warna berikutnya, dan juga menutup warna dasar agar tidak terkena warna berikutnya.

Seperti halnya pada proses

batik tulis, dalam proses akhir batik cap juga kembali pada proses pencelupan ke dalam bak warna untuk memberi warna pada pola dan kembali meng”godog” untuk menghilangkan semua lilin yang menempel. Dan proses akhir adalah menjemur kembali untuk mengeringkan kain batik sebelum dipakai atau dibentuk dalam sebuah pola pakaian yang dikehendaki. “Butuh proses yang cukup lama untuk membatik kata,’’ kata Yunus.

Yunus juga menambahkan kalau para pekerja yang membuat batik Toraja baru di latih sekitar 2 bulan yang lalu.

Sehingga hasilnya masih dalam tahap proses dan pembenahan terlebih dahulu, baru kemudian dipasarkan keluar. ‘’Dalam waktu dekat kami akan melakukan studi banding ke Solo untuk membandingkan batik Toraja dan batik Jawa,” pungkasnya.

(Nina Annisa/Ishak/Gafar)

Teknologi dan Manusia

Oleh : Maria Oktaviana Mahasiswi STMIK LIKMI Dago Jurusan Teknologi Informatika Kecanduan teknologi membuat kita jadi lupa diri? Kok bisa? Pernahkah anda melihat di suatu mall, rumah makan, dan tempat – tempat umum lainnya sekelompok orang yang sedang bersenang-senang atau makan bersama, dan sebagainya. Tapi tidak sedikit juga yang sibuk akan gadget masing – masing dan tidak memperdulikan lingkugan sekitarnya. Entah itu saudara, orang tua, teman, bahkan sahabat yang sudah lama tidak bertemu sekalipun akan diabaikan begitu saja karena terlalu asyik dengan gadget yang dimainkan.

Dalam setiap kehidupan manusia terdapat ilmu pengetahuan dan teknologi, yang digunakan sebagai acuan untuk memahami dan juga mempelajari lingkungan beserta isinya, serta digunakan sebagai alat untuk mengolah dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perkembangan teknologi dapat terjadi melalui kreativitas seseorang dalam penemuan (discovery), penciptaan (invention), dari berbagai bentuk inovasi dan rekayasa. Kegunaan IPTEK bagi manusia sangat tergantung dari nilai, moral, norma dan hukum yang mendasarinya. IPTEK tanpa nilai sangat berbahaya dan manusia tanpa IPTEK mencermikan keterbelakangan.

Teknologi dan Manusia Teknologi adalah karya yang dilahirkan manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Maka tanpa adanya manusia teknologi juga tidak akan ada.

Teknologi diciptakan manusia melalui penerapan budi daya akalnya. Manusia harus membudidayakan akal pikirannya dalam merancang teknologi

berdasarkan nalar dan kemudian membuatnya, menjadikannya suatu produk yang kongkrit.

Jadi perlu penerapan rekayasa dalam menciptakan teknologi, dan sebaliknya teknologi kemudian akan membantu manusia dalam merekayasa. Interaksi antara rekayasa dan teknologi sering sulit dipahami karena seakan terjadi sepenuhnya sehingga luput dari pengamatan.

Maka untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari peran rekayasa dalam penciptaan teknologi dan sebaliknya, perlu digresi sebentar sampai pada saat asal mula terbentuknya masyarakat manusia. *Ada beberapa fase proses teknik yang dialami dalam kehidupan manusia yakni : a. Fase teknik destruktif.

Pada fase ini, untuk memecahkan segala permasalahan dan kebutuhannya, manusia langsung mengambil dari alam, tidak ada usaha untuk mengembalikannya ke alam. b. Fase teknik konstruktif.

Masyarakat pada fase ini telah mampu melakukan penciptaan sehingga menghasilkan kebudayaan baru yang sebelumnya tidak ada di alam. Dengan penciptaan baru ini, sedikit demi sedikit manusia telah menciptakan lingkungan baru yang selalu bermodalkan alam sekitar sehinggamerupakan “ the second nature “ atau alam kedua. c. Fase modern. Fase ini merupakan puncak perkembangan teknik yang telah dicapai anusia. Teknik modern ini bertitik tolak dari analisa matematis alam, sehingga manusia mampu membangun suatu peradaban baru yaitu peradaban mesin. Ciri peradaban mesin diantaranya adalah kesatuan bahasa internasional sebagai pengantar dan diciptakannya bahasa symbol yang satu , seragam, dan internasional yaitu bahasa “ matema-

tika “. *Tingkatan teknologi berdasarkan penerapannya dapat dibagi sebagai berikut : a. Teknologi Tinggi ( Hi – tech ). Suatu jenis teknologi mutakhir yang dikembangkan dari hasil penerapan ilmu pengetahuan terbaru. Contoh : komputer, laser, bioteknologi, satelit komunikasi dan sebagainya. Ciri – ciri teknologi ini adalah padat modal, didukung rasilitas riset dan pengembangannya, biaya perawatan tinggi, ketrampilan operatornya tinggi dan masyarakat penggunanya ilmiah. b. Teknologi Madya.

Suatu jenis teknologi yang dapat dikembangkan dan didukung masyarakat yang lebih sederahan dan dapat digunakan dengan biaya dan kegunaan yang paling menguntungkan. Ciri teknologi madya adalah tidak memerlukan modal yang terlalu besar dan tidak memerlukan pengetahuan baru, karena telah bersifat rutin.

Penerapan teknologi maday ini bersifat setengah padat modal da padat karya, unsur – unsur yang mendukung industrinya biasanya dapat diperoleh di dalam negeri dan keterampilan pekerjanya tidak terlalu tinggi. c. Teknologi Tepat Guna.

Teknologi ini dicirikan dengan skala modal kecil, peralatan yang digunakan sederhana dan pelaksanaannya bersifat padat karya. Biasanya dilakukan di negara – negara berkembang, karena dapat membantu perekonomian pedesaan, mengurangi urbanisasi dan menciptakan tradisi teknologi dari tingkat paling sederhana. *Dampak positif dan negatif akibat perkembangan teknologi internet, antara lain: a. Dampak Positif Internet sebagai media komunikasi, merupakan fungsi yang paling banyak digunakan sehingga setiap pengguna inter-

net dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Dalam jejaring social seperti facebook, tweeter, dan sebagainya.

Media pertukaran data dengan menggunakan email, newsgroup, ftp dan www (world wide web – jaringan situs-situs web) para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah.

Media untuk mencari informasi atau data, internet dapat dijadikan sebagai salah satu media untuk mencari informasi yang penting dan akurat. Dapat juga menggunakan www, dengan program browser seperti Internet Explorer, Mozila, dan lainlain dalam pencariannya.

Bisa digunakan sebagai lahan informasi, dalam bidang pendidikan, kebudayaan, ekonomi, dan lain-lain.

Kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan, sehingga tidak perlu pergi menuju ke tempat penawaran/penjualan. b. Dampak Negatif Pornografi, anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi, memang tidak salah. Dengan kemampuannya sebagai media penyampaian informasi, pornografi pun merajalela. Sehingga dapat diakses oleh siapa saja, anak kecil pun dapat menjadi korbannya.

Penipuan, hal ini memang merajalela di bidang manapun.

Internet pun sering digunaka sebagai lahan bagi manusia yang tidak jujur.

Bisa membuat seseorang kecanduan, terutama yang menyangkut pornografi dan dapat menghabiskan uang karena hanya untuk melayani kecanduan tersebut. Jadi internet tergantung pada pemakainya bagaimana cara mereka dalam menggunak-

an teknologi itu, namun semestinya harus ada batasan-batasan dan norma-norma yang harus mereka pegang teguh walaupun bersentuhan dengan internet atau di dalam dunia maya. *Manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari Teknologi Informasi dan Komunikasi yang perkembangannya begitu cepat secara tidak langsung mengharuskan manusia untuk menggunakannya dalam segala aktivitas. Beberapa manfaat Teknologi Informasi dan komunikasi : 1. Membantu pendidikan Dalam beberapa teknologi seperti yang sudah kita bahas sebelumya, itu memiliki pengaruh yang cukup positif terhadap perkembangan pendidikan masyarakat. Kita dapat mencari berbagai informasi mengenai pelajaran dan juga kejadian yang sedang terjadi.

2. Membantu dalam komunikasi (sosial) Contohnya adalah ponsel dan jejaring sosial yang ada di internet. Sebagai alat komunikasi, tentu saja memiliki manfaat seperti dapat membuat manusia lebih mudah berkomunikasi dengan sesamanya.

3. Membantu di bidang Kesehatan Sistem berbasis kartu cerdas (smart card) dapat digunakan para medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit. Digunakannya robot untuk membantu proses operasi pembedahan serta penggunaan komputer hasil pencitraan tiga dimensi untuk menunjukkan letak penyakit dalam tubuh pasien.

Coba bayangkan jika penduduk desa dapat mencari informasi dengan cepat, seperti benih – benih unggul, produk unggul untuk peternakan, dan sebagainya. Jika seperti itu, tentunya

dapat meningkatkan taraf hidup dan kerja masyarakat pedesaan.

Teknologi, kepedulian Kemajuan teknologi dapat membantu atau mempermudah kinerja manusia dalam menjalankan usaha atau kreativitas dan aktivitas. Seperti pembahasan di awal, teknologi dapat membuat kita menjadi lupa diri pun dapat memberikan pengaruh. Seringkali kita suka membaca di internet dalam jejaring sosial facebook yaitu “menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh”. Kalimat itupun terukir ketika kita sering melupakan orang - orang di sekitar kita karena terlalu asyiknya dengan status – status dari teman yang lucu dan berada jauh dari kita.

Terkadang kitapun terlalu asyik SMS menggunakan gadget-gadget canggih yang kita bawa.

Penulispun sudah membahas mengenai teknologi, dampak dan manfaat dari teknologi, tapi tidak hanya itu yang membuat manusia seperti ini.

Perkembangan teknologi juga berperan penting dalam perubahan berkomunikasi antar sesama. Dengan perkembangan yang cepat dan murah, tidak hanya orang dewasa yang merasa iri dengan teman atau tetangga yang memiliki gadget canggih. Seperti ponsel, samrtphone, laptop, netbook, PC tablet dan lain-lain yang semakin marak anak kecilpun sering merengek-rengek kepada orang tuanya untuk dibelikan ponsel seperti temannya.

Manusia sering menyalahgunakan teknologi itu untuk kepentingan ”hasrat” sesaat. Hasrat sesaat yang penulis maksud disini ialah menyalurkan kepentingan-kepentingan yang dapat merusak atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini berkembang sesuai dengan tuntutan jaman. Ketika

kerabat memiliki gadget-gadget canggih manusiapun memiliki hasrat ingin memilikinya. Padahal tidak ada material yang cukup untuk membeli gadget tersebut. Manusia sebenarnya dapat mengatur kebutuhanya masing – masing. Kita pun dapat membuat suatu pertemuan dengan seseorang menjadi lebih menyenangkan jika kita tidak terpaku akan hal - hal duniawi yang dimiliki.

Juga dapat memilih waktu yang tepat untuk menggunakan teknologi yang ada. Ketika kita sedang jalan bersama teman, sahabat, dan sebagainya sebaiknya kita jangan membuat orang yang kota ajak menjadi bosan pergi bersama. Setidaknya kita membuat mereka lebih nyaman dan ingin pergi bersama lagi, dengan cara mengajaknya bicara, menceritakan hal-hal lucu, dan lain-lain.

Manusia disebut juga “makhluk sosial”, yang artiya tidak dapat hidup sendiri. Jika anda tidak memperdulikan orang-orang di sekitar anda, bagaimana dengan ungkapan tersebut? Mulailah untuk memperhatikan sekitar anda cukup dari yang kecil terlebih dahulu, seperti anak-anak anda, orang tua, dan mulai melebar terhadap tetangga anda, serta sahabat anda, dan lain – lain.

Dari beberapa contoh di atas menjadi jelas bahwa tidak hanya dampak positif teknologi yang ada, tapi juga terdapat banyak dampak negatifnya. Maka kiranya diperlukan suatu aturan main, pembatasan, dan arah bagi perkembangan teknologi, terutama dalam penggunaan hasil teknologi. Jangan lupa untuk lebih bijaksana dalam memilih dan menanggapi kemajuan teknologi yang semakin marak.

Sentul City Uphill 2012

Kembali Digelar

Bogor, Untuk ketiga kalinya, kejuaraan sepeda gunung Sentul City Uphill 2012 akan kembali digelar di kawasan Sentul, 28-29 Januari 2012.

Kejuaraan sepeda gunung yang terkenal karena tanjakan yang menguras tenaga ini akan diikuti lebih dari seratus peserta

seperti sebelumnya. Total hadiah yang diperebutkan oleh semua kelas adalah uang tunai sebesar Rp 42 juta, serta barang dan piala senilai Rp 30 juta.

"Pada tahun 2012 ini, IPDN mengadakan seri Kejuaraan Nasional Tanjakan, dengan trek tanjakan baru yang berbeda dengan

trek tanjakan pada kejuaraan-kejuaraan sebelumnya," kata Wahju Prasetya dari Komunitas IPDN (1katan Penikmat Djalan Nandjak) dalam jumpa pers, Sabtu di Sentul City Bogor.

IPDN adalah penyelenggara kejuaraan ini, bekerja sama dengan Komunitas Pekerja Bersepeda Bogor (Bike to Work Bogor) dan Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Pengurus Kota Bogor, dengan dukungan sejumlah sponsor.

Kejuaraan nasional pada tahun 2009 dan 2010 yang berlangsung di Bojongkoneng, Sentul, diikuti oleh ratusan pesepeda dari seluruh penjuru Indonesia.

Pada tahun 2011, Kejuaraan Nasional Tanjakan Lintas Alam (Uphill Cross Country) digelar di kawasan Pakuan, Bogor.

"Pada tahun 2012 ini IPDN mengadakan seri Kejuaraan Nasional Tanjakan dengan trek tan-

jakan baru yang berbeda dengan trek tanjakan pada kejuaraankejuaraan sebelumnya," ujar Wahyu.

Trek yang akan dilalui para pembalap tanjakan merupakan kombinasi trek jalan aspal dan offroad. Terdapat beberapa tanjakan offroad yang memberikan tantangan yang tinggi, serta membutuhkan skill yang mumpuni dari para pebalap untuk dapat melaluinya.

Kejuaraan kali ini terdiri atas 14 kelas yang terbagi atas 7 kelas ekshibisi dan 7 kelas utama.

Kelas ekshibisi dipertandingkan pada tanggal 28 Januari 2012, terdiri atas Kelas Kadet (<15 tahun), Eksekutif (khusus undangan), Sepeda Lipat Men, Sepeda Lipat Women, serta 3 kelas yang baru pertama kali dipertandingkan di Kejuaraan Nasional Tanjakan, yaitu Kelas Berat (>80 kg), Kelas Jurnalis, dan Kelas Fixie.

Pertandingan Kelas Utama akan diadakan pada 29 Januari 2012, terdiri dari Kelas Junior (16-19 tahun), Senior (20-29 tahun), Master A (30-40 tahun), Master B (41 tahun ke atas), Men Elite (atlit), Women Elite (atlit), dan Women Open. Panjang lintasan untuk semua kelas adalah sekitar 13 km, kecuali Kelas Fixie yang memiliki panjang lintasan sejauh 4 km di jalan aspal.

Menurut Deni Sediawan, Ketua ISSI Pengurus Kota Bogor, tujuan dari kejuaraan ini adalah memberikan kesempatan kepada para atlet dan penghobi olahraga sepeda, untuk menguji serta mengasah kemampuan mereka di medan tanjakan aspal dan offroad. Mereka yang berminat mengikuti kejuaraan ini bisa menghubungi Ramadhani Achdiawan (Dani) di nomor telepon 08129917299. (red)

Brigif-1 Marinir Gelar Turnamen Sepak Bola “Danbrigif-1 Marinir Cup” Sidoarjo, Komandan Brigif-1 Marinir, Kolonel Marinir Amir Faisol secara resmi membuka Turnamen Sepak Bola “Danbrigif-1 Marinir Cup tahun 2012” antar Batalyon se Marwiltim dalam upacara di lapangan sepak bola Brigif-1 Marinir, Gedangan, Sidoarjo, Jumat.

Upacara didahului dengan pernyataan resmi oleh Komandan Brigif-1 Marinir dilanjutkan dengan penyerahan Piala Bergilir dari pemenang tahun 2011 Batalyon Howitzer-1 Marinir kepada Komandan Brigif-1 Marinir, selanjutnya Piala Bergilir diserahkan kepada Ketua Panitia Turnamen “Danbrigif-1 Marnir Cup 2012”, Letkol Mar Dodi Mugiat.

Turnamen Sepak Bola antar satuan/batalyon ini dalam rangka memperingatai ulang tahun Brigif-1 Marinir yang ke-49, sedangkan turnamen kali ini merupakan yang kedua kalinya digelar oleh Brigif-1 Marinir.

Sebanyak 21 kesebelasan

yang berasal dari satuan se-Marwiltim ikut ambil bagian yaitu dari Yonif-1 Marinir, Yonzeni-1 Marinir, Denma Pasmar-1, Yon-

Inilah Target Kontingen Indonesia di Olimpiade Jakarta, Sekertaris Kementrian pemuda dan Olahraga Djoko Pekik membeberkan target yang diemban kontingen Indonesia di ajang Olimpade mendatang. Apakah itu?

Hal itu ditegaskannya dalam acara Coffee Morning yang dihelat di Kantor Humas Kementrian Pemuda dan Olahraga, Jumat oagi WIB. Menurutnya, terdapat dua target Kontingen Indonesia di ajang Olimpiade.

Pertama, yakni meloloskan sekitar 50 atlet ke ajang O,limpiade.

Kedua, menaikkan prestasi kontingen Indonesia dan juga menambah perolehan pundi-pundi emas kontingen Indonesia.

“Selama ini sudah ada beberapa atlet yang lolos dari bulu tangkis, angkat besi dan panahan, jumlahnya sekitar 20 atlet. Masih ada beberapa cabor yang mengikuti kualifikasi, seperti rowing, fencing, tinju putri dan beach volley, harapan kita 50 atlet itu bisa berangkatkan bulan Juli ke London,” tuturnya “Saat ini satlak Prima juga sudah mulai memanggil beberapa atlet yang sudah lolos untuk training camp. Kalau bulu tangkis tidak harus dipanggil, karena regulasi dia trus berlanjut dicipayung. PBSI juga sudah memperbaiki mekanisme. Sedangkan cabor-cabor yang lain meminta memusatkan pelatihan di jakarta agar mudah dalam mengontrol. Sehingga persiapan lebih matang lagi.

Djoko juga menuturkan bahwa Kemenpora akan meyerahkan sepenuhnya keputusan terkait penentua delegasi Indonesia yang bakal bertarung di ajang Olimpiade ke tangan Komite Olahrga Indonesia (KOI).

“Untuk penentuan delegasi, kita serahkan pad aKOI. Memang ada beberpa nama yang dimunculkan, tetapi itu tergantung KOI. Satlak prima hanya mempersiapkan atlet saja utk menjadi yg terbaik.

Pelatihnya juga nanti akan diseleksi oleh tim seleksi satlak.

“Toh atlet yang nanti lolos juga tidak terlalu banyak. Perkembangan terbaru saat ini kita msih menuggu atletik yang masih mengikuti prakualifikasi, yang sudah pasti lolos baru empat, yakni bulu tangkis, angkat besi, panahan dan renang,” pungkasnya. (ini)

tankfib-1 Marinir, Yonhow-1 Marinir, Yonmarhanlan V Surabaya, Yonprov-1 Marinir, Yonranratfib-1 Marinir, Yonroket-1

Marinir, Yonkomlek-1 Marinir, Kima Menkav-1 Marinir, Kolatmar, Yonkesh-1 Marinir, Yonarhanud-1 Marinir, Lanmar

Surabaya, Yonbekpal-1 marinir, Yonkapa-1 Marinir, Yonif-5 Marinir, Yonangmor-1 Marinir, Yonif-3 Marinir dan Yontaifib-1 Marinir. Sementara itu Ketua Pelaksana Turnamen, Letkol Mar Dodi Mugiat, mengatakan, turnamen kali ini untuk babak pertama menggunakan sistem setengah kompetisi, sedangkan untuk babak kedua hingga final menggunakan sistem gugur. “Turnamen akan berlangsung hingga 9 Februari 2012, dengan memperebutkan hadiah dan pila bergilir Danbrigif-1 Marinir”, tegasnya.

Selain itu, para pemenang juga akan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp.10 juta untuk Juara Pertama, Rp. 7 juta untuk juara kedua dan Rp. 5 juta untuk juara ketiga.

Hadir dalam kesempatan tersebut Komandan Resimen Artileri-1 Marinir, Kolonel Marinir Ichwan Dargianto, Komandan Resimen Kavaleri-1 Marinir, Kolonel Marinir Sarjito, dan para Asisten Kaspasmar-1. (sgt)

23 Aburizal Bakrie Buka Kejurnas Karate Tamansari, Sebanyak 553 karateka dari 122 perguruan tinggi se-Indonesia, mengikuti Kejuaraan Nasional Karate Mahasiswa Bakrie Cup 2012, di Sasana Budaya Ganesha ITB, Jumat. Kejuaraan yang dibuka langsung Aburizal Bakrie sebagai penggagas, dihadiri langsung Wakil Gubernur Jabar, Dede Yusuf, Ketua KONI Pusat, Tono Suratman, Sekjen PB FORKI, Lumbang Sianifar dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam pembukaan, selain dipertontonkan sejumlah pertandingan, juga dihibur penampilan karateka usia SD. Gerakan-gerakan lincah anak-anak ini, medapat sambutan meriah dari para tamu undangan dan penonton yang hadir dalam pertandingan hari pertama kejuaraan ini.

Menurut Aburizal, penyelenggaraan Kejurnas Karate Antarmahasiswa berawal dari ide-ide alumni yang ikut karate untuk membuat satu event dalam rangka mengisi rangkaian kegiatan Perusahaan Bakrie yang ke-70.

Dijelaskan, dengan olahraga terutama karate, akan timbul jiwa yang sportif dikalangan mahasiswa. Tidak itu saja dengan adanya kegiatan seperti ini, akan lahir atlet potensial yang nantinya dapat membela bangsa di kejuaraan internasional.

Sementara itu, ketua panitia pelaksana, Intan Ahmad mengatakan, even ini diikuti peserta mulai dari Sabang hingga Irian Jaya. “Kontingen yang ikut dalam kejuaraan ini dari mulai Aceh hingga Papua. Atlet yang mengikutinya sekitar 553 orang dari 122 universitas. Dalam kejuaraan ini, hadiah yang disediakan mencapai setengah milyar,” katanya sambil menambahkan pertandingan yang digelar ada 18 kelas yang terdiri dari putra dan putri.

Menurut Intan, sebelum berlangsung kejurnas, di tempat yang sama juga digelar penataran wasit dan juri yang diikuti 169 lebih peserta serta seminar mengenai teknis pertandingan dengan tema Competition Rules For Referee Judge and Coaches diikuti 256 wasit dari seluruh Indonesia. (B.97)**

Ketika Olahraga Bersanding dengan Pariwisata SEGMEN wisata minat khusus olahraga (sport tourism) sedang dikembangkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lewat event Tour de Singkarak (TdS). Jenis pariwisata ini diharapkan mampu mendongkrak kunjungan turis ke Indonesia.

“Pada saat event itu, kami membuat paket-paket wisata karenanya kami mengundang ASITA (Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies-red) Nasional dan Daerah. Kami buat paket start, paket finish, atau paket lengkap mengikuti semua etape. Jadi, wisatawan bisa lihat lebih dekat balap sepeda,” kata Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Sapta Nirwandar pada jumpa pers TdS 2012 di Jakarta, baru-baru ini.

Apalagi menurutnya, kini penggemar olahraga bersepeda semakin banyak. “Dengan mengambil paket wisata itu, wisatawan dapat melihat pertandingan sekaligus tur wisata. Hal ini sudah dimulai dilakukan Pemerintah Monaco yang menjual paket wisata dengan melihat pertandingan Formula 1,” paparnya.

Sementara menurut pembalap nasional Moreno Suprapto, Indonesia memiliki banyak potensi untuk mengembangkan wisata minat khusus seperti sport tourism. Tak terkecuali, event TdS yang sudah memasuki tahun keempat dan tahun ini akan dihelat 4-10 Juni 2012.

“Saat ini, banyak event sport yang sedang digalakkan pemeritah yang digandeng dengan promosi pariwisata, seperti TdS yang digandengkan dengan promosi pariwisata Sumatra Barat,” katanya pada kesempatan terpisah.

Moreno menceritakan pengalaman beberapa tahun lalu, dimana saat mengadakan event MotoGP, banyak pembalap berwisata usai lomba. Ketika itu, katanya, para pembalap internasional yang datang memilih berlibur ke Bali.

Moreno menambahkan, selain olahraga sepeda, Indonesia juga bisa mengembangkan olahraga tinju maupun cruise. “Dengan mengadakan event cruise sekaligus dapat mempromosikan pesona keindahan laut Indonesia,” tandasnya. (ftr)

Banjarbaru Tuan Rumah Kejurnas Bulu Tangkis

Banjarmasin, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan mempersiapkan diri sebagai tuan rumah Kejuaraan Bulu tangkis Djarum Sirkuit Nasional Kalimantan Open 2012.

Wakil Ketua Panitia Kejurnas Ahmadi Arsyad di Banjarbaru, Jumat, mengatakan, terpilihnya Banjarbaru sebagai tuan rumah karena dinilai layak menyelenggarakan kejuaraan nasional yang digelar 2025 Februari 2012 itu.

"Pengurus Besar PBSI menilai, Gedung Olahraga Rudy Resnawan yang dijadikan pusat kejuaraan sudah memenuhi standar internasional sehingga Banjarbaru layak sebagai tuan rumah," ujarnya.

Menurut Ketua PBSI Kota Banjarbaru itu, selain kesiapan tempat pertandingan, letak Banjarbaru yang tidak jauh dari bandara dan banyaknya hotel juga menjadi pertimbangan pengurus pusat PBSI. Kondisi itu, kata dia, cukup menjadi perhatian karena peserta yang akan mengikuti sirkuit putaran pertama itu diperkirakan mencapai ribuan orang, baik dari klub, Pusdiklat, Pelatnas PB PBSI maupun pemain asing.

"Kemudahan sarana transportasi termasuk halaman parkir GOR yang luas diharapkan memberikan kenyamanan bagi setiap peserta sehingga mereka bisa konsentrasi bertanding," ungkap Staf Ahli Wali Kota Banjarbaru itu.

Dikatakan, kejuaraan nasional itu diharapkan dapat dimanfaatkan pebulutangkis lokal untuk menimba ilmu dan pengalaman bertanding dengan mengikuti kejuaraan bergengsi tersebut.

"Harapan kami, pebulutangkis lokal yang berasal dari berbagai klub seluruh Kalsel memanfaatkan kesempatan emas ini sehingga bisa menjajal kemampuan dengan pebulutangkis nasional," ujarnya.

Pendaftaran event ini dimulai sejak sekarang dan ditutup 6 Februari 2012, di Sekretariat Pengprov PBSI Kalsel Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin telpon (0511) 3359678 dan faks (0511) 3359688.

Undian bagi peserta di laksanakan PB PBSI di Cipayung Selasa (14/2/12) atau satu minggu sebelum kejuaraan, dan manager meeting Minggu (19/2/11) di Gedung Bina Satria Banjarbaru.

Kelompok wajib usia yang dipertandingkan adalah pemula putra/putri di bawah 15 tahun nomor tunggal dan ganda, remaja putra/ putri di bawah 17 tahun nomor tunggal, ganda dan ganda campuran.

Kemudian, Taruna putra/putri usia di bawah 19 tahun nomor tunggal, ganda dan ganda campuran serta dewasa putra/putri usia bebas nomor tunggal, ganda dan ganda campuran.

"Hadiah yang disediakan bagi pemenang totalnya mencapai Rp 300 juta dan seluruh pemenang baik juara I hingga semifinal mendapatkan piagam dan medali," katanya. (red)

24

JARRAK POS Edisi ke X - Minggu Ke-1, Februari 2012

Magdalena Rayakan Imlek Bersama Keluarga Jakarta, Artis bertubuh seksi Magdalena begitu antusias menyiapkan berbagai keperluan menyambut Tahun Baru Imlek 2563. Ditemui di kediamannya di Jakarta Barat, Lena--sapaan akrab Magdalena--sibuk menempel pernakpernik serba merah di sana sini.

“Emang kebiasaannya kalau Imlek itu semua (keluarga) ngumpul di sini. Enak lho banyak makanan,” tutur Lena di Status Selebritis SCTV, Senin.

Lena menunjukkan sejumlah aksesoris lain, termasuk sarung bantal berwarna merah menyala, pohon angpao (amplop uang), hingga deretan koleksi guci bertuliskan aksara Cina. “Guci-guci ini ada artinya tersendiri, tapi kagak tahu artinya apaan,” canda perempuan 27 tahun itu.

Lena menikmati hangatnya kasih sayang keluarga di Hari Raya Imlek.

Bagi Lena, keluarga adalah segalanya. (WIL)

100 Ribu Wisatawan RI Kunjungi Cina Saat Imlek Jakarta, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (Asita) memperkirakan, sebanyak 100 ribu wisatawan asal Indonesia berkunjung ke Cina pada momen Imlek tahun ini. “Imlek kali ini jatuh pada momen libur panjang, jadi banyak yang memesan paket perjalanan ke Cina,” kata Ketua Asita, Asnawi Bahar kepada Tempo, Senin 23 Januari 2012.

Pada Imlek kali ini, Asita menargetkan pertumbuhan kunjungan wisatawan Indonesia ke Cina hingga 20 persen dibanding tahun lalu, yang mencapai 90 ribu orang. Asnawi mengatakan, dari tahun ke tahun hubungan antara agensi wisata Indonesia dan Cina semakin membaik.

Pengusaha perjalanan wisata pun banyak berpromosi dalam berbagai kesempatan. “Sehingga banyak wisatawan nusantara yang tertarik berkunjung ke sana,” katanya.

Peminat perjalanan wisata ke Cina pun tumbuh cukup baik. Asnawi memperkirakan pada 2010 peminat wisata ke Cina mencapai 70 ribu orang. Tahun lalu angka ini naik sebanyak 20 ribu orang.

Biasanya, para wisatawan Indonesia berangkat menuju Cina sepekan sebelum perayaan Imlek. Hal ini didukung banyaknya maskapai yang menyediakan trayek menuju negeri tirai bambu itu seperti Garuda Indonesia, Singapore Airlines, dan Cathay Pacific.

Asnawi menuturkan, saking banyaknya peminat jumlah kursi penerbangan pun ditambah. “Sampai akhir pekan lalu selain dari Jakarta ada tambahan penerbangan dari Singapura,” ujarnya. (APS)

Memaknai Galungan secara Benar

Bali, 1 Februari 2012, masyarakat Hindu di Bali akan merayakan hari raya Galungan.

Karena berulang setiap enam bulan sekali, kesannya seperti rutitas saja. Tetapi tentu dari segi pemaknaan, kita tidak boleh memandang sebagai rutinitas belaka. Secara sosial, pemahaman Galungan sebagai hal yang bersifat rutin sangat berbahaya karena pesan yang dimaknakan dalam hari tersebut akan jauh menyimpang. Pemahaman akan Galungan sebagai hal yang bersifat rutin akan membuat manusia Hindu (Bali) sekadar membuat penjor, mempersiapkan makanan atau sekadar datang ke pura saja.

Setelah itu selesai karena hal yang bersifat rutin sudah dikerjakan, untuk selanjutnya begitu lagi terulang enam bulan berikutnya. Sekali lagi, ini berbahaya. Padahal, makna hari raya Galungan adalah merayakan kemenangan dharma melawan adharma, kemenangan kebaikan melawan keburukan, kebenaran melawan ketidakbenaran. Itu yang harus dimaknai secara mendalam. Artinya, kebenaran atau kebaikan itu harus kita refleksikan dalam kehidupan seharihari. Jika kita mampu memaknai Galungan dengan cara demikian, pengaruhnya sangat luas. Katika kita bekerja keras melaksanakan pekerjaan kita utuk mencapai tujuan yang benar, itu juga sebuah kebaikan dan kebenaran. Agama selalu mengajarkan dan memberi petunjuk kepada kita untuk bekerja keras berada dalam jalur

yang benar. Galungan, dengan demikian, juga bisa kita maknai sebagai patokan untuk berperilaku.

Jika kita memaknai Galungan secara benar, tidak akan mungkin orang berperilaku koruptif karena perilaku itu bukanlah hal yang benar dan baik.

Bagi seorang pelajar, pemaknaan Galungan jelas menciptakan kerja keras untuk mencapai citacita, dan kejujuran (tidak curang dalam ujian), rajin bersekolah dan taat akan peraturan institusi pendidikan yang ada. Semua ini adalah perilaku-perilaku yang benar dan baik.

Yang kita khawatirkan sekarang, justru yang terjadi sebaliknya. Di tengah kompetisi hidup yang begitu ketat, banyak yang tidak memahami arti Galungan sehingga perilaku hidupnya banyak yang menyimpang. Orang tidak lagi mengindahkan tata krama hidup, sehingga kestabilan sosial menjadi terganggu. Ini akibat pemaknaan hari raya yang salah. Barangkali penyimpangan-penyimpangan sosial yang terjadi diakibatkan oleh pemaknaan Galungan yang sekadar rutinitas belaka. Itulah yang kita lihat mengkhawatirkan belakangan ini.

Kita lihat ada anggota masyarakat yang jor-joran membuat penjor, saling berlomba untuk membuat penjor yang mahal sehingga aksesorisnya justru kacau. Atau mereka juga jor-joran memakai pakaian mahal ke pura sehingga mirip kontes pakaian

adat. Sekali lagi kita tekankan, jika memang terjadi hal seperti ini, segeralah hentikan segala yang berbau jor-joran tersebut karena itu bukan memperlihatkan makna Galungan yang sesungguhnya. Perilaku jor-joran ini tidak baik, tidak benar, dan justru menimbulkan potensi konflik. Ini sungguh merugikan bagi masyarakat Bali.

Kita menginginkan pelaksanaan upacara yang sederhana tetapi menyentuh makna yang terdalam. Dengan demikian, hari raya Galungan mempunyai pesan yang sangat universal. Ia tidak saja bisa dipelajarai dan dihayati oleh mereka yang beragama Hindu (di Bali) tetapi juga oleh agama-agama lain di berbagai belahan dunia ini. Seperti juga halnya hari raya Nyepi, di mana kini telah disadari bagaimana pentingnya kita mengekang kelobaan diri di zaman yang serba cepat ini, dengan hari raya Galungan kita ditekankan untuk selalu berbuat baik dan benar, tidak membuat konflik, tidak membuat gaduh dan selalu memberikan inspirasi positif kepada masyarakat.

Kita juga diingatkan bahwa untuk menjadi manusia baik itu memerlukan perjuangan dan kerja keras. Itulah barangkali yang membuat kita setiap enam bulan selalu diingatkan untuk merayakan hari raya Galungan.

Mari lindungi diri kita dari perilaku-perilaku yang jahat agar hidup selalu bisa dinikmati dengan kualitas yang lebih baik.

(BPst)