Edisi Maret 2012

JARRAK POS Surat Kabar

INFO BERLANGGANAN SMS 0888 1782 668 TERBIT 24 HALAMAN

Web : www.jarrakonline.com E-mail : jarrakpos@yahoo.co.id Telepon : Redaksi 021 - 74702770 Fax : (021) - 74717913

Penerbit PT. Jarrak Bahtera Media - Edisi Ke X MINGGU Ke-III, MARET 2012

Bersama Membangun Bangsa

Rp. 3,500.Diluar Ongkos Kirim

Lima Parpol Minta Parliamentary Treshold Dihapus F-PDIP Kukuh Parliamentary Treshold 5% JARRAK POS

Haloo

Layanan berlangganan

021 - 45 7777 56

redaksijarrak@yahoo.co.id

Raup sukses berkat Pupuk Agrobost

3

Dinilai tangguh, Incumbent dihadang Cawalkot

7

Walikota Makassar lantik 150 Pejabat baru

13

Atasi Bencana, Partai Demokrat Siapkan Ragana

Jakarta, Partai Demokrat menyiapkan kadernya sebagai relawan bencana alam melalui Rajawali Siaga Bencana (Ragana) yang siap membantu masyarakat korban bencana alam di berbagai daerah di Indonesia.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, ketika membuka pendidikan dan latihan Ragana, di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Selasa mengatakan, Bangsa Indonesia tidak pernah berharap atau bercita-cita terjadi bencana, tetapi kondisi negara kita yang sensitif terhadap bencana alam itulah yang mengharuskan kita berjaga-jaga.

Hadir pada acara tersebut antara lain, Ketua Umum Badan SAR Nasional, Ketua Umum Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sekjen Partai Demokrat, serta pimpinan Partai Demokrat lainnya.

Menurut Anas Urbaningrum, untuk menyiapkan sumber daya manusia Partai Demokrat yang terampil, mumpuni, dan cekatan, dalam penanggulangan bencana alam, maka harus dilakukan pendidikan dan latihan SAR. “Setelah menjalani diklat selama sepekan ke depan, kader Partai Demokrat siap melaksanakan bertugas sebagai relawan untuk membantu korban bencana alam,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Anas menegaskan bahwa diklat SAR ini merupakan komitmen nyata Partai Demokrat untuk membantu masyarakat yang menjadi korban bencana alam.

Melalui diklat SAR tingkat nasional yang akan diselenggarakan sebanyak tiga gelombang, menurut dia, merupakan bukti kepedulian dan kekuatan Partai Demokrat untuk membantu masyarakat.

Menurutnya, peserta diklat SAR tingkat nasional gelombang pertama ini merupakan kader-kader terbaik Partai Demokrat di seluruh Pulau Jawa.

Anas berharap, setelah menjalani diklat SAR selama sepekan ke depan, pemahaman, kemampuan, keterampilan para peserta diklat akan jauh lebih baik dan siap membantu korban bencana alam.

Pada kesempatan tersebut, Anas juga berpesan agar setelah menjalani diklat ini para kader Partai Demokrat bisa bekerja lebih baik dan berkoordinasi lebih baik dengan lembaga-lembaga lainnya yang bergerak di bidang relawan bencana alam.

Sementara itu, Ketua Divisi Tanggap Darurat DPP Partai Demokrat Umar Arsyal mengatakan, diklat SAR gelombang pertama diikuti sebanyak 100 peserta dari seluruh provinsi di Pulau Jawa.

Menurut dia, diklat SAR akan berlangsung selama sepekan ke depan dengan pemateri dari Badan SAR Nasional dan BNPB. Sedang sasaranya, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SAR pada kader Partai Demokrat sehingga bisa memberikan pertolongan yang benar kepada korban bencana alam.

Sasaran lainnya adalah untuk meningkatkan koordinasi di antara relawan bencana alam di daerah. Selama ini, di antara relawan bencana masih kurang berkoordinasi.

Umar menambahkan, diklat SAR tingkat nasional akan dilaksanakan sebanyak tiga gelombang meliputi gelombang pertama pesertanya se-Pulau Jawa, gelombang kedua pesertanya se-Pulau Sumatera, serta gelombang ketiga pesertanya se-Indonesia Timur.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum BNPB Syamsul Maarif juga melantik pengurus Ragana Partai Demokrat. **Ant/Sa

Jakarta, Lima partai politik yang tergabung dalam Forum Lima meminta Pemilu 2014 menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sementara RUU Pemilu yang saat ini sedang dibahas DPR sebaiknya digunakan untuk pelaksanaan Pemilu 2019.

Lima parpol tersebut tergabung dalam Forum Lima antara lain Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP).

“Kami mendesak Pemilu 2014 tetap menggunakan UU yang lama. Kami juga minta Parliamentary Threshold (PT) dihapuskan,” demikian dikatakan Ketua Pelaksana Harian (PLH) PDP, Roy BB Janis, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Ketua Umum PKPI, Suti-

yoso, menyatakan, pihaknya akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) bila Pansus RUU Pemilu masih tetap mempertahankan Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi “Partai Politik peserta pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari suara sah secara nasional ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu berikutnya”.

Kemudian, pada ayat (3) disebutkan, “Selain partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), partai politik dapat menjadi peserta pemilu bila memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu berdasarkan undang-undang ini”.

Menurutnya, perubahan Pasal 8 UU 10/2008 dalam RUU Pemilu merupakan upaya DPR yang notabene parpol berkuasa (9 parpol dari 38 parpol lainnya) untuk melanggengkan dan memperkuat kekuasaannya dengan cara yang tidak fair, adil, jujur, diskriminatif, dan mengingkari

keberadaan dan hak mereka.

“Bahkan, berupaya meniadakan kami sebagai sesama kontestan dalam kompetisi Pemilu 2014,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Forum Lima berpendapat, modus seperti itu sebenarnya sudah terlihat dalam perubahan UU 2/2011 mengenai perubahan UU 2/2008 tentang Partai Politik yang memasukkan ketentuan Pasal 51 untuk verifikasi ulang guna mendapatkan badan hukum yang akhirnya telah dibatalkan oleh MK. Menurut mereka, Pemilu 2009 dengan PT sebesar 2,5 persen yang menghasilkan 9 parpol menduduki 560 kursi DPR sebenarnya hanya mewakili 49,7 suara pemilih. Apalagi, bila PT diusulkan naik menjadi 4-5 persen maka, membuat DPR semakin dikuasai oleh minoritas.

“Andaikan PT tembus 5 persen, anda hitung saja ada 40 juta suara yang terwakili. Model demokrasi apa yang sedang kita bangun,”

ungkap Sutiyoso.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pansus RUU Pemilu, Arif Wibowo, mengatakan, tidak ada upaya untuk membunuh partaipartai kecil melalui RUU Pemilu. Sebaliknya, dia mengaku pihaknya bertujuan memperbaiki Pemilu. “Setiap partai kan ada syaratnya mengikuti Pemilu.

Jadi, tidak ada yang perlu ditakutkan dan dikhawatirkan. Tidak ada upaya untuk membunuh,” tukas dia.

Menurut Politisi PDIP itu masyarakat menginginkan jumlah partai sedikit atau tidak banyak. DPR memilih mekanisme untuk mewujudkannya melalui pembahasan RUU Pemilu. Bahkan, dia memprediksi bakal tidak banyak jumlah parpol di masa mendatang. “Sebagai parpol berbadan hukum mereka tetap eksis.

Jangan mengaku partai nasional tapi, kekuatannya hanya tingkatan lokal,” sebut Arif.

Sementara itu Fraksi PDI Perjuangan tak ingin mengubah

sikapnya terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu.

PDI Perjuangan menyatakan tetap mengusulkan ambang batas alias (PT) partai sebesar 5 persen dan sistem tertutup.

“Kita tetap pada sikap kita sesuai Rakernas lalu, kita tetap minta 5 persen dan sistem tertutup. Sampai hari ini kan memang belum diputuskan. Politik itu memang lobi, jadi harus sabar,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Meski demikian, Ketua DPP Bidang Politik ini tak menutup kemungkinan adanya perubahan sikap partai tergantung lobi-lobi yang terjadi di lapangan. Namun, dia memastikan hingga saat ini sikap PDI Perjuangan tetap tak berubah.

“Itu masih dibicarakan dalam lobi-lobi yang ada, tapi sampai hari ini sikap kita masih sistem tertutup,” pungkasnya. (oz/co)

Longsor Bangli: 4 Tewas, 2 Hilang dan 2 Luka-Luka Jakarta, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengabarkan, hujan lebat yang terjadi pada Selasa, (13/03/12) telah menyebabkan banjir dan longsor di Bali. Telah terjadi 14 titik tanah longsor, dimana 8 diantaranya menutup total akses jalan yang menimbulkan kemacetan.

BPBD Provinsi Bali dan BPBD Buleleng bersama Dinas PU Provinsi dan Kabupaten telah melakukan penanganan. Akses jalan sudah bisa dibuka kembali pukul 13.00 WITA dan transportasi kembali normal.

Terdapat kerusakan sawah, rumah penduduk dan Hotel Bali Handara Bedugul. Hotel tersebut mengalami kerusakan 35 kamarnya terkena banjir bandang.

Dewa Made Indra, Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali yang dihubungi Jarrak Pos, Rabu (14/03/12) membenarkan adanya musibah di Desa Belandingan, dan Pinggan di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Menurut keterangannya hingga saat ini korban meninggal berjumlah empat orang. Dua korban diantaranya hanyut tersapu banjir bandang, dan dua lainnya mengalami luka-luka.

Dari beberapa saksi mata yang ditemui mengatakan, longsor pertama terjadi di Bukit Penulisan, sehingga menutup askes

jalan utama Kintamani (Bangli) - Singaraja. Kondisi itu mengakibatkan kemacetan panjang, Informasi terakhir menyebutkan, terjadi longsor terjadi di enam titik di bawah Pura Bukit Penulisan disertai pohon tumbang. Petugas diterjunkan dengan satu unit buldoser, gergaji mesin, dan peralatan lainnya.

Setelah tim SAR dan warga bekerja keras akhirnya bisa menangani enam titik longsor di sepanjang Jalan Utama Kintamani-Singaraja bergerak dari Barat menuju ke Timur.

Sebelumnya Indra mengatakan, tim gabungan penanga-

nan bencana dari Provinsi Bali kesulitan mencapai lokasi tanah longsor, karena terhadang timbunan tanah longsor dan pepohonan saat akan memasuki lokasi bencana.

«Kami sampai saat ini belum bisa mencapai lokasi tanah longsor karena terhadang timbunan tanah dan pepohonan sehingga akses jalan sama sekali tidak bisa dilalui,» kata Indra. Dia menambahkan, akibat kesulitan itu tim tersebut harus mencari jalan alternatif menuju lokasi tertimbunnya tiga orang warga Desa Belandingan yang dilaporkan tewas pada Selasa (13/03/12) sore.

Tiga warga Desa Belandingan tertimbun tanah longsor saat melintas wilayah perbukitan setelah melakukan pekerjaannya di ladang. Ketiga warga yang tertimbun tersebut diketahui bernama I Ketut Tapa (9), I Wayan Budaradnya (25) dan Jro Mangku Mitri (38). Indra mengatakan, personelnya beserta jajaran petugas dari SAR, Pusdaops Bali, Tagana dan Rescue Polda harus berputar jauh melalui kawasan lainnya.

Indra menjelaskan, selain akses jalan masih tertutup, lokasi terjadi bencana juga agak terisolir di wilayah perbukitan yang

sulit dijangkau jika tanpa menggunakan kendaraan khusus. «Untuk mencapai ke sini kami harus menggunakan kendaraan khusus yang biasanya digunakan oleh kalangan militer,» katanya.

Kabar terbaru yang diterima Jarrak Pos, Kamis (15/03/12), akibat musibah tersebut 17 KK mengungsi. Sedang kerugian materiil berupa 52 ha sawah rusak berat, Jalan raya Kintamani – Singaraja tertutup material longsor.

Kabar dari BNPB menegaskan, BPBD Provinsi Bali berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Bangli dan Instansi terkait untuk pendataan dan peninjauan di lokasi.BPBD Bali juga sudah minta bantuan berupa makanan siap saji kepada Bupati Bangli untuk disalurkan kepada korban.

BPBD Bali juga sudah mengerahkan alat berat untuk pencarian korban hilang dan pembersihan jalan yang tertumbun longsor.

“Warga diungsikan di 2 Banjar yaitu Banjar Yeh Manbeh dan Banjar Tegal Sari. Akses jalan menuju lokasi terkendala belum dapat dilewatinya jalan tersebut karena masih dalam tahap pembersihan,” ujar Dr Sutopo Purwo Nugroho, APU, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB.**Sapto

2

mimbar

JARRAK POS Edisi ke XI - Minggu Ke-3, Maret 2012

Hikmah Dibalik Musibah Kebencanaan

I Putu Sudiartana, SE, MBA Pemimpin Umum

Tepat pada 11 Maret lalu, Jepang memperingati setahun tragedi tsunami yang meluluh-lantakkan negara itu. Lebih dari 15 ribu orang tewas, sedangkan hampir sembilan ribu jiwa lain hingga kini belum ditemukan akibat terjangan tsunami dahsyat.

Lantas apa kaitannya dengan kita? Indonesia juga dikenal sebagai negeri yang rawan bencana alam. Beberapa peristiwa bencana alam yang melanda negeri ini, tak berkesudahan dan silih berganti datang. Kita juga masih ingat bagaimana tsunami dahsyat meluluhlantakan Aceh beberapa tahun lalu.

Dalam kaitan itu, patut kiranya kita belajar dari bangsa Jepang dalam menghadapi bencana alam yang mengharu biru itu. Satu catatan penting yang dapat menjadi pelajaran kita bersama adalah bahwa kedaulatan Tuhan begitu mutlak, tak dapat dipecahkan dengan analisa ilmiah semata. Padahal kita semua tahu kepakaran para professor yang ahli dalam bidang kebencanaan di Jepang, tak perlu diragukan lagi. Hasil analisanya pun sangat mumpuni. Tetapi tokh tsunami tak terhindarkan.

Sebuah harian nasional setidaknya telah dua kali menempatkan kekagumannya terhadap ketangguhan Bangsa Jepang dalam menghadapi bencana tsunami. Tak main-main, mereka menempatkan kedua berita itu dalam sebuah headline di hari dan tanggal yang berbeda. Artinya hal itu merupakan pembelajaran

JARRAK POS

PENERBIT: PT. Jarrak Bahtera Media, Akta No.271 Tanggal 31 Desember 2010. Notaris, Drajat Darmadji SH. PEMIMPIN UMUM: I Putu Sudiartana SE, MBA. PEMIMPIN PERUSAHAAN: John K. Nahadin. DEWAN PENASIHAT: Prof. Dr. H. Saleh Buchori.

DEWAN REDAKSI: I Putu Sudiartana SE MBA, John K. Nahadin, SH, Sapto Adiwiloso, SH I Putu Gede Suartana SE, Amri Baharuddin, PENASIHAT HUKUM: Brigjen. Pol. (Purn) Ny. Antana, M. Aufar S, SH, Pardito Surojati, SH. PEMIMPIN REDAKSI: Muhammad Akbar Gusmawan WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Bambang Priambodo, S.Sos REDAKTUR PELAKSANA: Kushala, KONTRIBUTOR: Fadli Anshary SH, MBA, Ki Cakra, Edison, SH, Martinus Samuel, Lukas Kapung, SH, Sigit Widodo, Effendy Simbolon, Iwan Hartawan S.Sos. FOTOGRAPHER: Grandyos Zafna Messah, SEKRETARIS REDAKSI: Novi Yanti Muchlis. ARTISTIK: A. Dom. ALAMAT REDAKSI/SIRKULASI/IKLAN : Kayamas Residence, Jl.H.Muri Salim No.215, Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan. KODE POS: 15419 : TELP: (021) 74702770. FAX: (021) 74717913.

Web: www.jarrakonline.com, Email: jarrakpos@yahoo.co.id IKLAN/DISTRIBUSI & SIRKULASI: Natasya BANK: Mandiri NO AC: 1220010610619 atas nama PT. Jarrak Bahtera Media.

facebook.com/Jarrak Pos

JarrakPos

(Memperingati Setahun Tsunami Jepang)

penting bagi pembacanya.

Yang menarik, ketika si penulis mewawancarai Teruyuki Kato, Profesor gempa dari Earthquake Research Institute The University of Tokyo. Profesor tersebut mengakui secara jujur kegagalan pemerintah dan ilmuwan dalam mengantisipasi banyaknya korban yang meninggal maupun hilang dalam musibah tersebut.

Kato mengatakan,”Kami sudah menerapkan sistem pencegahan tsunami, juga pendidikan kepada masyarakat agar waspada bencana. Ternyata bencananya lebih besar dari perhitungan,”katanya.

Kato mengakui, bencana yang terjadi belakangan itu sudah diramal sejak 30 tahun lalu. Para ilmuwan memperkirakan bakal terjadi bencana gempa bumi di sekitar Miyagi. Para ilmuwan saat itu secara meyakinkan mengatakan, 99,9 persen gempa tersebut terjadi. Kekuatannya mencapai 7,4 Skala Richter (SR).

Gempa tersebut diiringi tsunami, maksimal 6 meter.

Atas perkiraan tersebut, Pemerintah Jepangpun membangun tanggul di sepanjang pantai, berketinggian 10 meter. “Ternyata tsunaminya lebih besar. Kami harus belajar lebih banyak lagi ke depan,” ujarnya. Seperti terlihat dalam tayangan layar kaca, tsunami yang datang menghanyutkan sejumlah bangunan, pepohonan, kendaraan dan kapal. Kita juga melihat dahsyatnya

air bah yang datang saat melewati tanggul-tanggul yang telah dibangun dengan begitu kokohnya. Perkiraan para ilmuwan itu, meleset. Tuhan dengan kedaulatanNya meluluhlantakan hasil kajian para ilmuwan itu hanya dalam tempo sekejap.

Pelajaran penting yang bisa dipetik dari pendapat Kato tersebut adalah sikapnya yang rendah hati, tidak patah semangat dan menjadikan bencana sebagai sebuah pelajaran berharga di masa mendatang. Sikap itu tercermin dari kalimat yang menyejukkan, “Kami harus belajar lebih banyak lagi ke depan,” akunya.

Bagi Kato, juga masyarakat Jepang pada umumnya, bencana boleh saja silih berganti datang. Namun tekad untuk terus belajar dari setiap musibah yang menimpa, merupakan sebuah keniscayaan. Melalui tekad tersebut, Kato juga Bangsa Jepang pada umumnya tak harus meratapi bencana yang di berada luar perkiraan itu.

Sebaliknya, hal itu justru membuat Kato dan ilmuwan lain semakin introspektif. Fakta menunjukkan, sehebat apapun keahlian mereka dalam memperkirakan gempa dan tsunami, daulat Tuhan tak bisa dikalahkan dengan logika matematis hasil olah pikir manusia. Dengan menempatkan daulat Tuhan di atas segalanya, maka di balik setiap musibah selalu saja ada hikmah. ***

Regenerasi Koruptor Sistematik

Awas … Rakyat Sudah Muak

M. Busyro Muqoddas

Jakarta, Partai politik, birokrasi, dan penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim telah berkembang menjadi tempat pembibitan koruptor muda. Jika di masa lalu korupsi bersemayam di lembaga eksekutif, di era reformasi justru meluas merasuki lembaga legislatif dan yudikatif.

Tak hanya itu. Jika di masa lalu korupsi lebih banyak terjadi di pusat, kini menyebar ke hampir semua lapisan di daerah seiring dengan otonomi dan desentralisasi. Triliunan rupiah dari APBN kini mengalir sampai ke desa dan menciptakan koloni-koloni baru korupsi.

Bahkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas-lah yang mengungkapkan adanya regenerasi koruptor yang berlangsung sistematis.

Busro pun menyebutkan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif telah menjadi persemaian yang subur bagi koruptor.

Lihat saja beberapa anak muda yang kini tersandung oleh korupsi dan berurusan dengan penegak hu-

kum. Dari partai politik, ada politikus Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang berstatus terdakwa dan Angelina Sondakh yang berstatus tersangka. Selain itu, ada Wa Ode Nurhayati dari Partai Amanat Nasional yang juga berstatus tersangka. Ketiga wakil rakyat itu belum genap berusia 35 tahun.

Dari birokrasi ada Gayus Tambunan yang berusia 32 tahun.

Pegawai pajak itu sudah divonis dalam beberapa perkara yang total hukumannya 28 tahun. Kini Dhana Widyatmika, juga karyawan pajak berstatus tersangka, berumur di bawah 40 tahun.

Itu sekadar menyebut beberapa contoh anak muda yang mendadak menjadi miliuner. Banyak anak muda menyerap mental korup yang sudah melekat dalam sistem.

Mereka menyiasati hukum, memanfaatkan peluang, kemudian menggerogoti uang rakyat untuk kepentingan diri dan kelompok.

Generasi muda koruptor itu membentuk komunitas kemudian larut dalam gaya hidup hedonis.

Mereka bergerak dari hotel ke hotel melakukan transaksi gelap dan haram. Mereka membicarakan fee proyek yang dibiayai baik APBN maupun APBD lalu miliaran uang rakyat mengalir ke rekening istri, anak, atau kerabat.

Para koruptor muda itu seperti bunglon yang mudah bersalin warna. Di depan televisi mereka membungkus diri sebagai pembela rakyat. Mereka mengumpat pemer-

intah karena tidak mengutamakan kepentingan publik.

Kaderisasi dan regenerasi koruptor yang kian berkembang. Tidak ada kata lain kecuali lawan!

Tidak hanya melakukan pengawasan berlapis atas proses penyelenggaraan negara. Namun mengukuhkan juga fungsi penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pemiskinan koruptor melalui Undang-Undang Pencucian Uang akan mendorong anak-anak muda berpikir ulang sebelum melakukan korupsi.

Bahkan kemarahan serta kebencian terhadap korupsi dan pelakunya sudah mulai diperlihatkan masyarakat. Sepertinya yang terjadi ketika aktivis LSM, Deddy Sugarda menyerang jaksa Sistoyo dengan senjata tajam. Akibat penyerangan yang terjadi seusai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat, kemarin, Sistoyo menderita luka di dahinya.

Sistoyo ialah jaksa yang tertangkap tangan oleh KPK menerima sogok Rp99,9 juta dari seorang terdakwa kasus pemalsuan surat terkait dengan pembangunan Pasar Festival di Cisarua, Bogor, beberapa waktu silam.

Deddy mengaku menyerang jaksa Sistoyo karena sakit hati kepada aparat penegak hukum yang melakukan korupsi dan menerima sogok. Menurut Deddy, mereka tak ubahnya pengkhianat rakyat dan negara.

Deddy pun pernah merencanakan hal yang sama kepada Cirus Sinaga, jaksa yang didakwa dalam kasus pemalsuan surat rencana tuntutan terhadap Gayus Tambunan.

Penyerangan terhadap jaksa Sistoyo itu bukan merupakan gejala yang mengejutkan, ini insiden peringatan dengan melakukan penyerangan fisik menggunakan senjata tajam terhadap jaksa yang diduga korup. Oleh karenanya patut diwaspadai karena akan semakin banyak aparat penegak hukum berada dalam bahaya. Meski tindakan tersebut tergolong kriminal yang harus diproses secara hukum.

Perbuatan Deddy sebagai ekspresi kekecewaan rakyat terhadap penegak hukum yang korup.

Kita bahkan harus melihat kekecewaan Deddy sebagai ungkapan kekecewaan terhadap kegagalan institusi peradilan menangani perkara korupsi.

Rakyat menyaksikan betapa tidak seriusnya pengadilan menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Pengadilan sering kali menjatuhkan hukuman ringan terhadap terdakwa korupsi.

Lihat saja ketika Hakim menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada hakim Syarifuddin meski jaksa menuntutnya 20 tahun penjara. Bahkan pengadilan tak jarang memvonis bebas terdakwa korupsi.

Waspadalah …jika peringatan itu diabaikan, rakyat sendiri yang akan mengadili para koruptor. (co)

Sengketa Agraria Ancaman NKRI

PERWAKILAN JARRAK POS : KEPRI: Habil Muhammad (Kepala Perwakilan), Nando, ACEH: M. Darwis, SE, AK (Kepala Perwakilan), Mukhsin Yunus, Muhardi, M. Herizal, SP, BIRO KOTA LANGSA: Heriadi (Kabiro), Muhammad Jafar, Muzakir, BIRO LHOKSEUMAWE: Devi Ariandi (Kabiro), Fitri Dini Chairumi, Fahru Rozi, Zakaria Ismail, Ilyas Abdullah, Mursit, Suwandris, Yusmadi,AR, BIRO PIDIE: Ramli Musa,S.Sos (Kabiro), Abubakar Ali, Yudhiansyah, Dedi Suryadi, T. Meurah Syahrizal, BIRO ACEH TENGAH: Hidayat (Kabiro), BIRO KOTA SUBULUSSALAM: Iskandar (Kabiro), M. Syahrial, Nur Miana, BIRO ACEH TAMIANG: Matsum (Kabiro), Kamal Faisal, Suparman, Hartono, BIRO SIMEULUE: Rusdiadi (Kabiro), Riswandi Sadat, Junaidi, BIRO BENER MERIAH: Mukhlis Suryadi Pura, SE (Kabiro), Mursit, Suwandris, BIRO BIREUN: Syarifuddin, SE, M.Hum, Ir.Mahdi Fuad, Mursal Abdullah, ST, BIRO ACEH SELATAN: Deni Irmansyah (Kabiro), Ir. Subiyono, Hendri Z, BANDA ACEH: Rudi Fadhli, SP (Kabiro), Hadi, SP; Hidayatul Rahman, SH, Muhazir, Neisha Aqibtya Ayumi, Riswar, SP, BIRO ACEH UTARA: Ramadhan, ST (Kabiro), Rahmad, Dedi Feriadi, ST, ACEH TIMUR: Muhammad Adami A, Md (Kabiro), Hasanudin Piah, T. Zamzami, RK, Munjir, Zainal Ibrahim, Tgk. Mahdi Abbas. BIRO GAYO LUES: Wintoni (Kabiro), Hasan Basri, Mustafa Kamal, SUMUT: Chandra (Kepala Perwakilan), Gibson Alcapon S. IR, Joni, BIRO TAPANULI TENGAH & SIBOLGA: Chrisman Hutagalung (Kepala Biro), Dohar Franklin Sianipar, Acipta Karya Muddin, Leni Siagian, Muafdan Zega, BIRO TAPANULI UTARA: Berman Simatupang (Kabiro), BIRO RANTAU PRAPAT: Rifi Ika Syahputra, Khairul Abdi, Roslina Siregar, BIRO HUMBANG HASUNDUTAN: Sorta Siagian (Kabiro), BIRO ASAHAN: Saipul (Kabiro), Hermansyah Caniago, Pujiatno, Danny Satria, BIRO TEBING TINGGI: M.Iqbal (Kabiro), Syahri Ramadhan Damanik, Wahyu Syam, BIRO LABUHAN BATU UTARA: Suparno Ifnu Sungkowo (Kabiro), M. Jafar, Nasaruddin Siregar, Herman Daulay, BIRO KOTA TANJUNGBALAI: Sukimin Sarbihi (KABIRO), Yus Azranita, PJT, WM. Indra HSB, P. Safaruddin Margolang, Irwansyah Marpaung, Irwansyah Lubis, BIRO BENGKULU: Ir. Sudirman Saleh (Kepala Perwakilan), Saptarius, H. Muchdimon, SE, Hasbullah, Hardiansyah, SE, JAMBI: Syafriwanto (Kepala Perwakilan), Noor Hadi, JABAR: Khairul Aris (Kepala Perwakilan), Aris Wibisono, H.Wahidin, Maria Oktaviana, BIRO BANDUNG BARAT: Kiki S.Burhan (Kabiro), Yohn Iricha Fatra SE, Bangkit Tirta Lesmana, BIRO CIMAHI: Jaya Sumartha (Kabiro), Iwan Ruswanto, Ujang Hikmat, JATIM: Erman Andy Kesuma (Kepala Perwakilan), BIRO SIDOARJO: S. Agung Nugroho (Kepala Biro), MADURA: Syamsuri Syam, Nampeng Efo, Sadawi, KALTENG: Abdul Munir (Kepala Perwakilan), BIRO KAPUAS: Ahmad Zainuddin (Kabiro), KALSEL: Dr. H. A. Ariandi Yanuar (Kepala Perwakilan), KALTIM: BIRO SAMARINDA/BALIKPAPAN: S.Wahyudi, BIRO KUBAR: Mathilda Semi, BIRO BONTANG: H. Aminullah, SULTENG: Endang Askari, (Kepala Perwakilan), SULBAR: Ir. Hendrik Malaha (Kepala Perwakilan), Adien Herlinawati, BIRO POLEWALI MANDAR: Alimudin (Kabiro), SULSEL: Andi Ali Imran (Kepala Perwakilan), Abdul Gafar, Ishak, Nurlena Anwar, Syariat Tella, Nina Annisa, BIRO MAJENE: Mauluddin (Kabiro), BIRO MAMUJU: Herwin Alex Yosua (Kabiro), SULTRA: Imam Muslim, BALI: I Wayan Sumardika (Kepala Perwakilan), I Nyoman Suartika, I Nyoman Nuarya, I Gede Suardana, Ketut Mudana, Gusti Ngurah Suradnya, Anak Agung Putra, Ketut Tika, BIRO JEMBRANA: Putu Ariyasa (Kabiro) NTB: Sahnan (Kepala Perwakilan), Sunardi, Aria, BIRO LOMBOK: Made, NTT: Gabriel Y. Mboeik (Kepala Perwakilan), S. Julius Balu, GORONTALO: Djoko Susilo, SH (Kepala Perwakilan), Ali Rajab, Joko Nurkamiden, Dirman Tidadung, BANTEN: Abdul Latief (Kepala Perwakilan), Leonardo Marbun, Rahmat Hidayat, Sumarna, Imam Mamduh, Achmad Irfan Hadiyana, BANGKA BELITUNG: ZulFitri (Kepala Perwakilan), SULUT: Drs. Jimmy H. Senduk (Kepala Perwakilan), PAPUA: Fredrik So Koy (Kepala Perwakilan), PAPUA BARAT: Yan Yoseph Maiko Banggoila (Kepala Perwakilan), BIRO MANOKWARI: Mathias Kamer (Kabiro).

Beredar di Kantor-kantor : DPR - RI, DPD - RI, DPRD Provinsi / Kota / Kabupaten, MABES POLRI, POLDA METRO JAYA, POLRES, Kejakgung, Kejati, Kejari, Pengadilan, PEMDA, Walikota, Bupati.

Kritik & Saran SMS ke Nomor 0888 1782 668

Jakarta, Terkait sejumlah yang kerap menjadi persoalan. persoalan sengketa agraria yang Pada kesempatan lain, Anggota muncul dan berujung pada tinda- Komisi III dari Fraksi PDI Perjuankan anarkis, Anggota Komisi IV gan, M Nurdin menyatakan, seluDPR dari Fraksi Partai Demokrat, ruh stakeholder termasuk pemerinLaksda TNI (Purn) Adiyaman Amir tah baik di pusat dan daerah, harus dalam sebuah kesempatan di Lom- fokus untuk menyelesaikan berbbok menegaskan bahwa keadilan agai sengketa agraria yang terjadi. untuk masyarakat harus ditegakkan Termasuk bentuk pelanggaran hudengan proporsional dan profesion- kumnya harus mendapat perhatian al. Lantaran sengketa agraria yang demi terciptanya kondisi masyaraada cenderung menggangu keutu- kat dan bangsa yang aman. han NKRI. Sejumlah Ketetapan MPR yang Oleh karenanya perlu sinkro- saat ini berlaku, seharusnya dijadinisasi antara pemerintah pusat dan kan landasan hukum formal dalam daerah untuk mengatur masalah pengambilan kebijakan, khususnya agraria. Sinkronisasi antara pusat menyangkut pembaharuan agraria dan daerah saat ini belum berjalan dan pengelolaan sumber daya alam baik. Pemerintah daerah yang me- yang tertuang dalam TAP MPR Nomiliki kewenangan besar sesuai mor IX/MPR/2001. Saat ini setidaundang-undang otonomi daerah knya ada 14 TAP MPR yang masih ternyata tidak selamanya mampu berlaku. Namun belum seluruhnya mengelola soal agraria di daerahn- dijabarkan dalam bentuk Undangya.

Undang.

Bahkan Adiyaman pernah Sejauh pemantauan belum melakukan penyelidikan, mengapa semua pejabat negara menerapkan salah seorang bupati di suatu dae- kebijakan berdasarkan TAP MPR rah tidak bersikap keras pada peru- sebagai salah satu rujukan, khusahaan di daerahnya?.Ternyata pe- susnya menyangkut pembaruan rusahaan itu, sudah menyetor uang agraria. untuk membiayai bupati tersebut.

Dalam kebijakan politik agraria Akibatnya, kebijakan agraria di pemerintahan dianggap abai terdaerah itu berpihak pada perusa- hadap kebutuhan rakyat akan tanah haan bukan masyarakat. Inilah dan sumber daya yang terkandung

di dalamnya, sehingga terkesan justru malah lebih mendukung pemilik modal besar menguasai lahan tanpa batas. Sejumlah regulasi yang dikeluarkan dinilai menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Sebut saja seperti liberalisasi beberapa undang-undang sektoral yang menyangkut UU Sumber Daya Air, UU Kehutanan, dan UU Perkebunan (jauh dari semangat pembaruan agrarian, red).

Sedangkan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Idham Arsyad mengatakan, pada masa Orde Baru, kebijakan politik agraria pemerintahan juga tidak berpihak kepada rakyat dan lebih mengutamakan pemodal. Akan tetapi, di masa itu, rakyat, seperti petani, masih dilindungi oleh beberapa kebijakan pemerintah.

Sekarang di saat petani makin sulit mendapatkan lahan pertanian, pemerintah juga tak memproteksi hasil produksi mereka. Tentu ini jadi gambaran betapa pemerintahan saat ini tak lebih baik dalam soal kebijakan politik agraria.

Idham mengatakan UU Pokok Agraria (PA) yang lahir pada masa Orde Lama sesungguhnya dengan jelas memuat prinsip-prinsip tanah untuk rakyat, dan setiap jenis pen-

gusahaan lahan harus dilakukan pemilik tanah.

“Di UU PA jelas tercantum bahwa tanah untuk rakyat. Di UU Perkebunan, tanah diberikan ke sektor usaha. Lihat saja alokasi tanah untuk perkebunan yang diberikan pemerintah mencapai 8,15 juta hektar, sebagian besar untuk pengusaha, bukan untuk petani kecil,” ujarnya.

Anggota Panitia Khusus DPR untuk RUU Pengadaan Tanah, Arif Wibowo, pun mengakui, desakan pemerintah kepada DPR agar membuat legislasi yang liberal sangat nyata. ”Hampir semua aspek kebijakan pemerintah saat ini liberal. Negara tidak tampak memberi proteksi kepada mereka yang secara struktural rentan dipinggirkan, seperti petani,” kata Arif, seraya mencontohkan pembahasan RUU Pengadaan Tanah.

Arif mengatakan, dari 7.000 kasus keagrarian di Indonesia, 70 persen berupa sengketa tanah antara rakyat dan pemerintah atau swasta. Dan itu sampai sekarang tidak terselesaikan. Tetapi, pemerintah malah mengajukan RUU Pengadaan Tanah yang justru rawan menambah konflik agrarian. (co)

KPK-Kemendikbud Siapkan Generasi Tahan Godaan Korupsi Jakarta, Upaya pencegahan korupsi terus diupayakan. Salah satunya, menyiapkan generasi muda yang tahan godaan korupsi. Karena itu program pendidikan anti korupsi akan diterapkan pada tahun ajaran baru.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M Nuh di Jakarta, Jumat (09/03/12) mengungkapkan hal itu.

Nota kesepahaman kerjasama antikorupsi pun telah ditandatangani.

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh bersama dengan Ketua KPK Abraham Samad di Kemdikbud, Jakarta.

MoU ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif dan efisien sesuai kewenangan masingmasing sebagaimana yang telah di-

tentukan undang-undang.

Mendikbud menegaskan, Mou tersebut bukan hanya kerjasama formalitas tertulis belaka. Pada tahun ajaran baru nanti pihaknya akan menerapkan program pendidikan anti korupsi.

Ia berharap Kemendikbud sebagai motor penggerak bagi generasi muda untuk tidak melakukan tindak korupsi. “KPK ingin bersama-sama menciptakan generasi baru yang tahan terhadap godaan korupsi,” ujarnya.

M Nuh menambahkan, ruang lingkup kerja sama dalam nota kesepahaman tersebut adalah pendidikan antikorupsi, penelitian dan pengembangan, pertukaran data dan informasi, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), program pengendalian gratifikasi (PPG), pengaduan

masyarakat dan pengawasan, penertiban barang milik negara, dan program pencegahan tindak pidana korupsi lainnya.

Menteri menegaskan, mulai tahun ajaran baru pada bulan Juli nanti secara serentak akan dimulai pendidikan anti korupsi di sekolah.

Pendidikan ini tidak hanya diberlakukan kepada peserta didik, tetapi juga insan pendidikan termasuk kepala sekolah untuk menonjolkan aspek edukasinya.

“Pendidikan anti korupsi tidak bisa ditawar. Harus kita lakukan mulai tahun ini,” kata M.Nuh. Sedang Abraham Samad menyebutkan, dari 5.500 lebih wajib lapor di lingkup Kemdikbud, hampir 70 persen telah melaporkan.

“Kami berharap dengan adanya nota kesepahaman ini, ketaatan para wajib lapor khususnya di Ke-

mdikbud bisa dimaksimalkan,” katanya.

Ruang lingkup berikutnya, program pengendalian gratifikasi, pengaduan masyarakat dan pengawasan, penertiban barang milik negara, dan program pencegahan tindak pidana korupsi lainnya.

Abraham mengatakan, korupsi yang terjadi di negeri ini sudah masif, virus korupsi menyebar ke semua elemen masyarakat.

Menurut dia, wabah atau virus korupsi yang besar harus dilawan dengan virus pendidikan anti korupsi mulai dari level rendah sampai perguruan tinggi.

“Kita ingin membangun generasi penerus, yang suatu ketika tidak mengenal perilaku atau tindakan korupsi. Mendengar kata korupsi saja sudah tabu,” katanya.**Sa/A

JARRAK POS Edisi ke XI - Minggu Ke-3, Maret 2012

LHKA Sumbar Dukung Program Warga Sehat Berobat di RSUD Kota Ir. H. Sudirman Saleh ,MM : Bang Ken Peduli Warga

Bengkulu, Tak hanya sekedar janji, tapi bukti nyatalah yang dilakukan Walikota Bengkulu H. Ahmad Kanedi,SH.MH melaksanakan program 3 pilarnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Tak heran dengan kesuksesan pembangunan yang dilaksanakan Bang Ken (BK) mendapat acungan jempol dan dukungan dari tokoh masyarakat agar Bang Ken melanjutkan programnya, pada tahun 2012 ini segara terwujud.

Mimpikah? “Tidak, itulah kenyataannya, bahwa Bang Ken benarbenar konsisten dengan program dan janjinya untuk membangun Kota Bengkulu disegala bidang terutama program 3 pilarnya. Program 3 pilarnya benar-benar terealisasi, selain memberikan pengobatan dan pendidikan gratis, Bang Ken juga membiayai mahasiswa kejenjang pendidikan perguruan tinggi dari SI-S2 (Stratasatu-Stratadua),”kata Ketua Umum Lembaga Himpunan Keluarga Aasal Sumatera Barat (LHKA Sumbar) Provinsi Bengkulu Ir. H. Sudirman Saleh,MM. “Bang Ken itu benar-benar memikirkan kemajuan Kota Bengkulu. Lihat saja pada tahun 2012 ini, Insyaallah Bang Ken akan meletakan batu pertama rencana pembangunan RSUD Kota Bengkulu.

Sudah begitu lamanya masyarakat berharap agar Kota Bengkulu memiliki RSUD sendiri, dan kinilah baru akan terwujud dan itu berkat perjuang Bang Ken,”kata H. Sudirman Saleh.

Menurut pengusaha yang agamais itu, ia juga sudah mendapat sinyal pihak DepkeU akan segera mencairkan dana untuk pembangunan RSUD Kota Bengkulu. “Itu semua upaya dari perjuangan Bang Ken untuk memajukan Kota Bengkulu termasuk meningkatkan SDM (sumberdaya manusia) nya yang terus membaik, apalagi Bang Ken juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang kuliah di kedokteran”.

“Dengan keberadaan RSUD itu nanti diharapkan tidak hanya membuat masyarakat sehat tapi ekonomi warga juga akan lebih sukses dan meningkat. Kalau hidup sehat otomatis ekonomi juga akan sehat,”ucap Ketua Umum LHKA Sumbar Provinsi Bengkulu.

“Nah, wajarkan kita dukung program Bang Ken supaya tetap dilanjutkan. Jujur saja, kalau kita lihat berobat di RSUD M. Yunus sudah tidak tertampung lagi, disisi lain pelayanannya sudah mulai berkurang, dokter-dokter spesialisnya lebih kosentrasi pada praktek klinik-klinik mereka yang rata-rata mengejar untung dan begitu juga RS swasta lainnya rata-rata mencari untung. Dengan berdirinya RSUD Kota ini diyakini semua waraga kota akan senang, yang jelas saya salut dengan Bang Ken yang selalu konsisten memimpin kota,”tambah Sudirman. (saptarius)

3

mimbar

LSM - JARRAK Kawal Munir Usman Pada Pilkada Lhokseumawe L h o k s e u m a w e , Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di bawah kepemimpinan Munir Usman telah meraih banyak keberhasilan.

Kepemimpinan yang prestatif seperti itu patut untuk dipertahankan demi kemajuan daerahnya.

Demikian dikatakan I Putu Sudiartana SE, MBA, Ketua Dewan Kebijakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Reformasi Rakyat (Jarrak) kepada Jarrakonline, Kamis (01/03/12).

Menurut Putu, prestasi Pemkot Lhokseumawe khususnya di bidang pendidikan dan olahraga, sangatlah menggembirakan.

“Kualitas pendidikan Kota Lhokseumawe jelang usianya ke-11 pada 21 Juni nanti telah setara dengan daerahdaerah lain di sekitarnya,” katanya.

Demikian pula sarana dan prasarana olahraga telah memadai untuk meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Karena itu katanya, pengutamaan peningkatan kualitas sumber daya manusianya menjadi konsen utama dalam memajukan daerahnya. “Ini patut kita dukung,” katanya.

Tak hanya itu. Putu juga menambahkan orientasi pembangunan ke depan yang dicanangkan walikota,

bawahnya.

Pengembangan dan pembangunan ekonomi sektor kelautan, ditandai dengan meningkatnya sektor produktivitas, meningkatnya pendapatan nelayan, pembudidayaan perikanan darat hingga kepada pengelolaan ikan secara merata. Ia optimis Lhokseumawe ke depan akan mampu menjadi sebuah kota Minopolitan berbasis bahari.

Terkait rencana tersebut, Putu mengatakan, tahapan-tahapan pembangunan yang dilakukan Munir Usman sudah on the track. Untuk mengembangkan potensi daerah diperlukan SDM juga dinilai sangat visible. yang berkualitas. Jika pada Seperti ditulis media lokal, periode pertama kualitas SDM Walikota Lhokseumawe akan telah dapat menjadi modal bagi memusatkan perhatiannya untuk pelaksanaan pembangunan di mengembangkan potensi bahari. wilayah tersebut maka tahap Karena menurutnya, laut sumber selanjutnya mengembangkan kemakmuran berlimpah bagi potensi sumber daya alamnya, masyarakat nelayan. khususnya kekayaan laut yang “Laju pembangunan sebagai masih melimpah itu. kota Bahari, menjadikan Atas alasan itu kata Putu, Lhokseumawe sebagai pusat tak ada alasan untuk tidak pusat pertumbuhan ekonomi mendukung pencalonannya mengarah ke kota Minapolitan,” kembali pada Pemilukada Kota katanya.

Lhokseumawe mendatang.

Menurut Walikota, wilayah “Kami akan kawal terus agar pesisir kota Lhokseumawe pondasi pembangunan yang telah memiliki sumber daya alam diletakkan dapat berkelanjutan, hayati dan non hayati yang demi sebesar-besarnya berlimpah. Hal tersebut terdapat kemakmuran masyarakatnya. pada pesisir kota, perairan **Sapto laut, dasar laut, dan tanah di

PDAM TBW Kota Sukabumi Lakukan Penandatanganan MoU Sukabumi, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa (PDAM TBW) Kota Sukabumi, melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepakatan kerjasama, dengan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan air bersih. Penandatangan MoU yang disaksikan secara langsung oleh Walikota Sukabumi, H. Mokhamad Muslikh Abdussyukur, S.H., M.Si., beserta seluruh unsur pimpinan PDAM TBW Kota Sukabumi ini, berlangsung hari Kamis, 9 Februari 2012, di Ruangan Utama Balai Kota Sukabumi.

Direktur Utama PDAM TBW Kota Sukabumi yang juga Pelatih Silat di Alun-alun kota setiap minggunya, H.M. Helmi Sutikno, M.M, MBA. menjelaskan, dilaksanakannya kerjasama dengan pihak ketiga tersebut, untuk meningkatkan dan mengembangkan pemanfaatan sumber air Pulo Air, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, dengan debit air antara 50 sampai dengan 100 liter per detik. Adapun waktu kerjasama dengan pihak ketiga tersebut, untuk jangka waktu 10

tahun. Ditandaskannya, apabila waktu kerjasama tersebut telah habis, bisa diperpanjang kembali, sesuai dengan MoU yang baru.

Menyinggung harga pembelian air tersebut, menurut Di-

rektur yang kerap disapa Apih tersebut, yakni sebesar 16 persen dari tarif dasar air PDAM, atau sebesar 272 rupiah per meter kubik. Sedangkan kerja sama dengan pihak ketiga tersebut, untuk

melayani dan memenuhi kebutuhan air bersih warga masyarakat, khususnya di wilayah Sukaraja, Cijangkar, Jalan A. Yani, Jalan Otista dan Nanggeleng.

Diungkapkannya, PDAM

TBW Kota Sukabumi, hingga saat ini baru mampu melayani dan memenuhi kebutuhan air bersih warga masyarakat, sekitar 40 persen. Namun dengan adanya kerjasama tersebut, pihaknya dapat meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan air bersih warga masyarakat, menjadi sekitar 45 persen, karena pihaknya mendapat tambahan debit air, antara 50 sampai dengan 100 liter per detik. Diungkapkan pula, dengan adanya kerjasama tersebut, debit air PDAM TBW Kota Sukabumi mengalami peningkatan, yakni dari yang semula 600 liter per detik, menjadi 700 liter per detik.

Direktur Utama PDAM TBW Kota Sukabumi mengatakan, selain melakukan kerjasama dengan perusahaan tersebut, pihaknya juga saat ini sedang melakukan persiapan, untuk membangun kembali sumber air PDAM TBW Kota Sukabumi, bekerja sama dengan pihak Taman Nasional Gede Pangrango, melalui sektor air terjun di kaki Gunung Gede Pangrango. Adapun debit air dari sumber air tersebut, rata-rata mencapai 150 liter per detik. (dm/sa)

AMAL ALGHOZALI :

Raup Sukses Berkat Pupuk Agrobost

Banten, Penelitian tentang pupuk semakin menggairahkan. Berbagai hasil penelitian di sektor partanian yang dilakukan para ahli telah melahirkan produk-produk pupuk berkualitas baik.

Banyak kalangan pengusaha yang meraup sukses berkat produkproduk penelitian tersebut. Salah satunya Amal Alghozali.

Produk pupuk yang diolah PT SMS Indoputra, perusahaan yang kini dipimpinnya itu berbasis bioteknologi. “Masyarakat sebagai pengguna akan mendapatkan produk pupuk yang ramah lingkungan,” ujarnya kepada Jarrakonline, Sabtu (24/02/12).

Hal itu katanya, telah sesuai dengan misi perusahaan yakni menyelamatkan lingkungan dan meningkatkan taraf kehidupan petani.

Menurutnya, produk-produk olahan yang dikerjakan para ilmuwan handal, mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi, mudah aplikasinya, mampu menekan biaya produksi normative hingga 30 persen, dapat merehabilitasi tanah yang rusak. Tak hanya itu, Agrobost Merek Pupuk Organik Cair Produksi PT SMS INDOPUTRA juga mampu menekan perkembangan bakteri patogen, mengikat logam berat serta menekan pencemaran lingkungan.

Sebagai pupuk organik cair dan lebih tepat disebut sebagai pupuk hayati atau pupuk biologi cair, Agrobost sangat handal untuk digunakan. Menurutnya pupuk tersebut cocok untuk segala jenis tanaman, mudah aplikasinya, dalam skala kecil maupun besar.

Dengan tehnologi Agrobost, tambahnya, pengguna dapat memproduksi produk organik secara massal, aman, murah, mudah, dengan hasil yang optimal.

Agrobost adalah satu-satunya pupuk organic/pupuk hayati/ pupuk biologi cair/produksi asli Indonesia yang mendapat sertifikasi Internasional dari Lembaga Sertifikasi Organik CONTROL UNION, yang berpusat di Netherland, Belanda.

Agrobost adalah peraih penghargaan Millenium Development Goals (MDGs) Award dari Perserikatan Bangsa Bangsa untuk kategori Teknologi Pelestarian Lingkungan.

Pupuk cair yang dihasilkan perusahaannya tak hanya untuk pertanian saja tetapi juga untuk peternakan dan perikanan.**Dm/Sa

Mei, untuk Gerakan Nasional Antipornografi Jakarta, Keseriusan pemerintah memerangi pornografi dilakukan dengan membentuk gugus tugas antipornografi lintas kementerian.

Gugus tugas ini rencananya akan dideklarasikan pada Mei 2012 mendatang.

“Deklarasi gerakan nasional antipornografi dalam waktu dekat.

Rencananya bulan Mei,” ujar Menko Kesra, Agung Laksono, dalam jumpa pers pembentukan gugus tugas antipornografi di Kemenko Kesra, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2012).

Politisi Golkar ini berharap gugus tugas ini memberikan dampak psikologis yang positif bagi masyarakat. Agenda jangka pendek gugus tugas yakni melakukan koordinasi lintas kementerian.

Pertama, merumuskan rencana aksi nasional termasuk penganggaran. Kedua, penyusunan peraturan dan terakhir verifikasi organisasi masyarakat yang potensial dalam implementasi rencana aksi.

Gugus tugas antipornografi lintas kementerian dibentuk berdasarkan pasal 42 UU No 44/2008 tentang Pornografi dan untuk meningkatkan efektivitas Perpres No 25/2012 tanggal 2 Maret tentang Pornografi. Ketua Gugus Tugas Menko Kesra Agung Laksono sedangkan Ketua Harian Suryadharma Ali. Beberapa kementerian yang mengikuti gugus tugas ini antara lain Menko Kesra, Menkominfo, Menag dan Menpora.

Gugus tugas ini sudah bekerja sejak 2 Maret meski baru akan dideklarasikan pada Mei mendatang. Agung menambahkan anggaran gugus tugas ini berasal dari kementerian masing-masing.

“Gugus tugas bukan menambah badan tapi mengikuti UU. Karena bersifat sektoral, anggaran di kementerian tinggal mengikuti, tiap-tiap kementerian sesuai tugas pokok masing-masing, bisa melakukan program ini tanpa budget khusus. Jadi semua sudah ada anggarannya, tinggal masukkan saja,” papar Agung. (nik/nvt)

Revisi UU No.30 Tahun 2002 Upaya Mengkebiri Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Atas nama pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) hendak membuat lembaga baru agar bisa memantau kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan pembentukan dewan pengawas KPK ini salah satu wacana yang akan dibahas oleh Komisi III DPR dalam merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pengaturan dewan pengawas sudah masuk dalam draf Rancangan Undang-Undang KPK dari Sekretariat Jenderal DPR Biro Perundangan. Draf itu sudah diterima Komisi III. Dalam draf itu, tugas dewan pengawas adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik pimpinan KPK, serta mengevaluasi kerja pimpinan KPK secara berkala, yakni satu kali setahun.

Tugas lain yakni menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik pimpinan KPK serta membuat laporan pelaksanaan tugas dan dilaporkan ke secara berkala kepada Presiden dan DPR. Adapun anggota Dewan Pengawas berjumlah lima orang.

Satu di antaranya ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas berdasarkan keputusan rapat anggota dewan pengawas.

Lima anggota dewan pengawas itu dipilih oleh DPR atas

usul dari Presiden. Calon dari Presiden dipilih melalui mekanisme yang hampir sama ketika memilih calon pimpinan KPK, yakni melalui tim seleksi.

Anggota Komisi III, Eva Kusuma Sundari, mengatakan, pihaknya akan melakukan konsinyering draf dari Sekjen setelah anggota Komisi III kembali dari kunjungan kerja ke Perancis. ”Untuk finalisasi draf,” kata Eva. Dalam pembahasan nantinya, kata politisi dari Fraksi PDI-P itu, bisa saja fraksi-fraksi berbeda pandangan mengenai substansi draf.

Sementara Wakil Ketua Komisi III, Tjatur Sapto Edy mengatakan, wacana yang berkembang di Komisi III bahwa kerja KPK perlu diawasi seperti institusi penegak hukum lain. ”Kejaksaan ada pengawasnya, kepolisian ada pengawasnya.

Mahkamah Agung yang wakil Tuhan saja ada pengawasnya.

Yang enggak boleh diawasi itu Allah,” kata Tjatur.

Tjatur menambahkan, wacana itu akan dibahas di Komisi III. Politisi PAN itu meminta agar publik tidak langsung mencurigai pihaknya. ”Pikiran-pikiran itu boleh-boleh aja. Nanti dilihat saja prosesnya. Jangan sampai kita belum lihat utuh prosesnya sudah menghakimi,” ucapnya. ”Kalau maunya (KPK) tidak diawasi juga enggak apa-apa.

Temen-teman boleh menghakimi kalau sudah jadi keputusan,”

pungkas Tjatur.

Sedangkan hal lain yang masih terkait revisi UU No.30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya boleh menangani kasus megakorupsi yang struktural, bukan individual.

KPK harus fokus pada bidang pencegahan. Kasus di luar megakorupsi, penanganannya harus diserahkan kepada kepolisian dan kejaksaan.

KPK Terorisme Baru Seperti diungkap Ketua Komisi III Benny K Harman wacana revisi muncul di tengah terus terjeratnya para politisi busuk DPR oleh KPK. Tak sedikit politisi di Komisi III menuding KPK hanya mengincar Dewan.

Tudingan itu dilontarkan secara terbuka kepada pimpinan KPK dalam rapat kerja maupun di luar itu, terutama ketika KPK saat dibawah kepemimpinan Busyro Muqoddas. Benny pernah menyebut KPK bagai teroris yang membuat kerja Dewan tak tenang.

“Rasanya ini terorisme baru bagi anggota Dewan. Anggota Dewan hidup dalam suasana ketakutan yang sangat mendalam.

Tapi kalau benar, kenapa mesti takut,” kata Benny saat rapat konsultasi antara pimpinan DPR

dan pimpinan KPK. Wacana yang berkembang dalam merevisi UU KPK terus menuai kritik. Publik langsung mengecap DPR hendak melemahkan KPK, ini upaya mengkebiri KPK dan seterusnya.

Publik pun sinistis memandang rencana penindakan di tangan kepolisian dan kejaksaan jika melihat rekam jejak selama ini.

Sebagai contoh, hingga saat ini Polri hanya mampu menjerat satu penyuap terpidana Gayus Halomoan Tambunan, mantan pegawai pajak, yakni Roberto Santonius. Konsultan pajak itu menyuap Gayus senilai Rp 925 juta. Dari mana harta Gayus sekitar Rp 90 miliar lainnya?

Tak jelas!

Atau kasus dugaan korupsi proyek pengadaan barang di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Nasional yang juga tak jelas penanganannya. Padahal, sudah dua tahun di tangan Polri. Ketika dipertanyakan, pernyataan akan ada tersangka selalu terucap sejak Kepala Bareskrim Polri dijabat Komjen (Purn) Ito Sumardi hingga beralih ke Komjen Sutarman.

Belum lagi rekam jejak terkatungnya penanganan kasus di tahap penyidikan. Contoh teranyar, kasus tersangka Zainal Arifin Hosein terkait dugaan pemalsuan surat penjelasan keputusan Mahkamah Konstitusi. Kepoli-

sian menyebut belum cukup bukti sehingga kasusnya mandek.

Jika demikian, apa dasar penetapan tersangka Zainal?

Ragu Polisi dan Jaksa Sementara Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengaku ragu jika penindakan dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan.

“Kita tahu dalam beberapa hal kejaksaan dan kepolisian sudah 30 tahun lebih hal-hal itu tidak bisa dilakukan. Bukan saya tidak menyepakati kejaksaan dan kepolisian tidak diberdayakan.

Itu semua harus diberdayakan.

Tapi kan kita harus lihat untuk korupsi juga belum ada perubahan signifikan untuk perbaikan,” kata Pramono.

Sedangkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, mengkhawatirkan, revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang direncanakan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat justru akan memperlemahkan kewenangan KPK dan harus disikapi dengan hati-hati.

Sebagai wakil pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM, kata Denny, akan menolak ikut dalam pembahasan RUU KPK tersebut jika memang arahnya untuk melemahkan KPK. “Dari pengalaman kita melihat proses legislasi, memang harus sangat hati-hati, karena banyak sekali pihak yang ingin KPK justru dilemahkan. Tanpa ada jaminan

perubahan UU tidak masuk menjadi pelemahan, sebaiknya kita tidak mendorong prosesnya ke san,” kata Denny di Jakarta.

Denny juga menambahkan perubahan dalam UU KPK ini semestinya atas restu KPK. KPK yang paling paham apakah UU mereka sudah memadai atau tidak? Jangan sampai, upaya untuk mengubah justru menjadi pintu masuk melemahkan KPK. Kalaupun pada akhirnya UU tersebut harus diubah, maka harus ada jaminan kalau pengubahan tersebut akan menguatkan KPK. Menurut Denny, KPK harus tetap memiliki kewenangan penindakan seperti penyadapan, serta kewenangan pencegahan.

“Ini komisi pemberantasan korupsi yang harus mempunyai kewenangan kewenangan luar biasa, memberantas korupsi,” ujarnya.

Pada akhirnya, Presiden memanggil Jaksa Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Polri, lalu menegaskan kalau posisi pemerintah tidak pada melemahkan KPK. “Jadi kalau nanti pembahasan (revisi UU KPK) arahnya mengurangi kewenangan KPK, ya sebaiknya ditinjau ulang karena kita butuh KPK yang kuat,” tegasnya. (co)

4

ACEH

JARRAK POS Edisi ke XI - Minggu Ke-3, Maret 2012

Bupati Agara Serahkan Bantuan Bus Sekolah ke Stikes Yayasan Nurul Hasanah

Kutacane, Bupati Aceh Tenggara (Agara) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Hasanuddin Beruh menyerahkan satu unit bus sekolah kepada Sekolah Tinggi Kesehatan (Stikes) Nurul Hasanah. Ketua Yayasan Stikes, Darmansyah didampingi Hj Nurniati SPd MKes menerima langsung bus tersebut yang dilaksanakan di kampus Desa Pulo Kemiri, Kecamatan Babussalam, belum lama ini.

Hasanuddin menjelaskan bantuan tersebut, berupa salah satu dari empat unit bus sekolah dari Gubernur Irwandi Yusuf.

Bupati berharap, alat transportasi tersebut dapat dimanfaatkan para mahasiswa Stikes yang berjumlah sekitar 900 orang dari empat prodi tersebut. Karena itu tambahnya, harus dirawat dengan baik agar dapat terus digunakan.

Sebelumya, pengurus Presiden Mahasiswa (Pema) Stikes Nurul Hasanah periode 2012/2013 dikukuhkan.

Pengukuhan tersebut dihadiri Bupati Hasanuddin Beruh dan Muspida Plus lainnya serta para SKPK. Ketua Pema, M Arsyad Rido, dalam sambutannya mengatakan pihaknya akan berbuat yang terbaik untuk

kemajuan kampus, termasuk ikut menyukseskan Pilkada Gubernur / Wagub dan Bupati/Wabup di Agara pada April mendatang.

Ketua Yayasan Stikes Nurul Hasanah, Kutacane, Drs H Darmansyah Selian, MM,yang didampingi PLH Yayasan Stikes Nurul Hasanah, Kutacane, Hj Murniati SPd,Mkes,melalui Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan M.Ansar,SKM,Mkes, terkait bantuan tersebut mengatakan, pernyataan Bupati Agara di depan public tersebut hendaknya segera diwujudkan dengan cepat.

Hal itu mengingat mahasiswa sekarang tidaklah bodoh.

Bahkan semakin kritis. Karena itu katanya, jika tidak segera diwujudkan, pihaknya akan menagihnya. Ketika ditanya tentang Pilkada yang akan datang, M.Ansar SKM,Mkes mengatakan Mahasiswa sekarang sudah pintar. Mereka sudah tahu siapa yang pantas dipilih tidak sembarang pilih pilih saja. Karena itu katanya, siapapun yang kelak terpilih harus mempunyai nilai plus dan mampu membawa perubahan buat bumi sepakat segenep ini Ujar M. Ansar SKM.Mkes.

(Aswan/Julpan)

Bupati Aceh Tenggara foto bersama dengan pengurus Yayasan Nurul Hasanah paling kiri M. Ansar SKM, M.kes Pembantu Ketua III bidang kemahasiswaan.

Mei 2012, Warga Agara di Tanah Karo Direlokasi Kutacane, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) berencana merelokasi warganya yang berada di Tanah Karo, Sumatera Utara ke Seurakut, Kecamatan Leuser. Relokasi tersebut, akan dilaksanakan pada Mei 2012 mendatang.

Demikian diungkapkan, Kepala Dinas Sosial Agara, Djahidinsyah, kepada Jarrak Pos di ruangannya, Kamis (09/02/12).

Ia menambahkan, warga yang akan direlokasi berjumlah 145 KK. Dan akan ditempatkan di rumah KAT Seurakut yang telah selesai dibangun pada 2010 lalu.

“Paling lambat pada bulan Mei mendatang, mereka akan kita pindahkan ke Pemukiman KAT Seurakut,” tegasnya.

Menurutnya, rumah di Seurakut itu telah selesai dibangun sejak 2010 lalu. Dana bersumber dari bantuan Dinas Sosial Aceh sebanyak 100 unit dan BMCK Aceh 45 unit.

Djahidinsyah menambahkan, dana relokasi sebesar Rp800 juta lebih akan dikucurkan Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Agara sebelum rencana itu diwujudkan. “Namun Pada 2011, DPKKD menyatakan tidak ada dana, sehingga direncanakan pada tahun ini,” tambahnya.

Pencairan DPKKD pada Mei 2012 tersebut dialokasikan untuk dana pemindahan, jatah hidup, peralatan dapur, alat perkebunan dan bak air minum.

Dia mengakui, sebagian rumah

500 Guru di Agara Ikuti MGMP di Medan

sudah mulai rusak karena belum ditempati, tetapi dapat diperbaiki secara bertahap oleh penerima bantuan yang namanya tercantum dalam SK Gubernur Aceh. (Julpan/Aswan) Kutacane. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Aceh Tenggara, telah memberangkatkan 500 guru SD, SLTP, dan SLTA untuk mengikuti Program Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Medan. Kadis Dikpora Agara, Ali Basrah, Spd MM, kepada Jarrak Pos Selasa (31/01/12) mengatakan, pihaknya sangat mendukung kegiatan yang akan berlangsung selama tiga hari itu.

Bupati Aceh Tenggara, Ir H Hasanuddin B MM, mengatakan dengan mengikuti kegiatan MGMP tersebut, guru diharapkan dapat memiliki pengetahuan luas, dan kemampuan lebih dalam meningkatkan kualitas guru sebagai tenaga pendidik yang tujuan akhir adalah memajukan pendidikan di Aceh Tenggara.

(Aswan/Julpan)

Mantan Kepala Puskesmas Diduga Telan Dana Jamkesmas

Kutacane, Aneh bin Ajaib sikap menghindar yang diperlihatkan mantan Kepala Puskesmas (Kapus) Lawe Sigalagala, Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) berinisial dr.ES inilah yang menjadi tanda tanya besar bagi staf, perawat dan bidan serta sejumlah LSM yang ada di Agara.

“Kalau ditanya soal dana jasa pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), mantan Kepala Puskesmas Lawe Sigala-gala itu kerap menghindar. Tak jarang pula dia langsung marah-marah kepada bawahannya,” kata salah seorang sumber yang bertugas di Puskesmas kepada Jarrak Pos. Tak hanya itu, dr.ES yang kini bertugas di Puskesmas Kuning Sigur-gur sering berdalih, ketika ditanya tentang dana pelayanan Jamkesmas yang seharusnya diterima staf, perawat dan bidan. Dari gelagat yang ditampilkan dr.ES,

sejumlah petugas Puskesmas mengindikasikan bahwa dana jasa pelayanan Jamkesmas telah ditilepnya.

Padahal, dana yang bersumber dari pemerintah pada anggaran 2011 tersebut hampir rampung dibayarkan ke seluruh Puskesmas se Indonesia.

Sementara Sabirin Ketua Lembaga Mitra Pembagunan Bona Pasogit (LMPBP-RI) kepada Jarrak Pos mengatakan, menurut hasil penelusuran yang dilakukan timnya, dana Jamkesmas telah dibayarkan hampir 100 persen. “Yang belum dibayarkan pemerintah hanya bulan Desember 2011.

Karena itu, Sabirin meminta kepada Aparat kepolisian agar mantan Kepala Puskesmas Lawe Sigalaga dapat diproses jika alat buktinya sudah akurat.

Menurutnya, upaya itu perlu dilakukan agar bisa jadi contoh bagi kepala kepala puskesmas yang lain yang gemar menelan

uang JKA dan Jamkesmas.

Saat di konfirmasi, Bendaharawan Dinkes setempat, Nur Lingga mengatakan, Hanya Desember 2011 saja yang belum dibayar pemerintah. Sedang sisa dana Jamkesmas untuk Oktober dan November 2011 telah dibayarkan ke seluruh Puskesmas per tanggal termin terakhir yakni 27 Desember 2011.

Di tempat terpisah, Bendahara Jamkesmas Puskesmas Lawe Sigala-gala, Rista mengatakan, dana tersebut rencananya bakal dibayarkan berbarengan dengan pembayaran JKA. Dengan rincian hanya untuk Jamkesmas Oktober.

Perintah pembayaran tersebut menurutnya sesuai dengan petunjuk dr.ES Mantan Kapuskes Lawe Sigalagala. “Tapi kalau tunggakan November 2011, saya tidak tahu sama sekali,”pungkasnya.

(Aswan/Julpan)

Pencairan dan bantuan Guru terpencil di Agara, terlambat Kutacane, Lambatnya pencairan dana bantuan membuat sejumlah guru yang mengabdi di daerah terpencil itu kecewa.

Pasalnya, para guru pun tak mengetahui kenapa dana bantuan 2011, hingga belum diterima.

Dedikasi dan pengabdian 79 guru yang tersebar di 15 sekolah di sejumlah desa terpencil, itu cukup tinggi, namun seolah dikesampingkan. Terlambatnya pencairan tersebut dirasakan sangat berpengrauh terhadap kebutuhan hidup sehari-hari.

Kasi PAUD Dikjar Kabupaten Aceh Tenggara (Agara), Drs Anshor Tambunan sebelum dimutasi jabatan dari Kasi Tentis Dikjar

menyebutkan, pemberian dana bagi guru bertugas dari daerah terpencil tersebut merupakan wewenangnya. Namun setelah dirinya dimutasi, maka hak itu dilimpahkan kepada Kasi Tentis Dikjar Agara yang baru yakni, Hasan Spdi.

Anshor mengakui, dulunya soal pencairan dana guru di daerah terpencil merupakan tugasnya. Bahkan pada 2011 lalu kepengurusan dana itu sudah ada.

Tapi setelah selesai diurus hingga kini dana bantuan tersebut belum juga cair. “Terus terang kami tidak tahu apa kendalanya,”kilah Anshor Tambunan.

Anshor menambahkan, pada 2011 lalu sebanyak 79

orang guru telah terdata sebagai penerima dana bantuan tersebut.

Hampir 95 persen merupakan guru yang berstatus PNS dan selebihnya 5 persen adalah guru tenaga honorer. Menurutnya, berdasarkan SK Bupati Aceh Tenggara, Ir H Hasanuddin, B, MM, ada 15 sekolah yang dianggap terpencil.

Dan itu menjadi dasar kita guna menetukan guru yang bakal menerima bantuan tersebut.

Sementara besarnya dana bantuan, ditentukan oleh pangkat dan golongan guru tersebut bagi mereka yang PNS pada SK terakhirnya, Sedang untuk guru honorer ditentukan dari tingkat pendidikan terakhir mereka.

Anshor menampik adanya kutipan sebesar Rp 1 juta yang dilakukan pihaknya terhadap calon guru penerima dana bantuan itu. “Kami tidak ada mengutip dana yang disebutkan,” kilahnya.

Namun penjelasan tersebut disanggah salah satu Guru yang bertugas di daerah terpencil.

Guru yang enggan menyebutkan jati dirinya tersebut kepada Jarrak Pos mengatakan, mana mungkin tidak ada kutipan.

Saya sendiri dikutip. Itu baru dari Dinas Dikpora. “Belum lagi kepala sekolah tempat saya bertugas dengan daih biar lancar segala urusan,” ujarnya.

(Aswan/Julpan)

Pemkab Agara Gratiskan Mega Los Pasar Kutacane Kutacane, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara mencanangkan program bebas biaya sewa atau gratis untuk lapak di pusat pasar tradisional Mega Los di Desa Kutacane, Kecamatan Babussalam. Pemkab juga menggratiskan layanan antar-jemput mobil ambulans yang membawa pasien atau meninggal dunia, baik di dalam maupun luar daerah.

Bupati Agara, Ir H Hasanuddin B, MM mengungkapkan hal tersebut saat meninjau proyek pembangunan pasar Mega Los, Jumat (10/02/12). Kedatangan orang nomor satu di Agara itu disambut puluhan pedagang sayur-sayuran dan sembako yang berjualan di pasar tersebut. Hasanuddin dalam sambutannya mengatakan, pembangunan pasar akan segera rampung dalam waktu dekat. Los pasar tersebut nantinya dapat

digunakan ratusan pedagang untuk berjualan secara tertib dan teratur. “Pusat pasar ini akan menjadi pusat perbelanjaan tradisional terlengkap di Agara yang juga menampung hasil pertanian,”tegas Bupati.

Bupati menambahkan, pusat pasar tersebut, akan menjadi pusat transaksi perdagangan, khususnya dengan para pedagang di seputaran Aceh Tenggara yang berjualan di pasar-pasar tradisional. Bupati meminta, para pedagang harus tetap menjaga kebersihan pasar, sebagai upaya memberikan pelayanan terbaik kepada para konsumen.

Sebelumnya, sebagian pasar tradisional dipenuhi sampah yang berserakan dan kotor.

Karena itu para pedagang di Kutacane ini diharapkan mampu menjaga kebersihan lingkungan pasar melalui kesadaran masingmasing.

Napi bebas keluar malam

Asal setor Rp30 Ribu kepada Sipir Penjara Kutacane, Penyimpangan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) masih belum sirna. Para sipir di LP Klas II B Kutacane memberikan kebebasan kepada para nara pidana (Napi) untuk menikmati segarnya udara malam. Syaratnya mudah saja. Dengan bermodalkan uang Rp30 ribu, maka sang Napi pun bisa bebas keluar malam.

Demikian diungkapkan Julpan Bahri,SH Sekretaris Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Agara kepada Jarrak Pos belum lama ini.

Untuk itu pihaknya telah kepada Menteri Hukum dan HAM untuk member sanksi tegas kepada jajarannya yang telah melanggar aturan.

Perbuatan yang dilakukan oknum sipir tersebut jelas sudah termasuk korupsi dan criminal. “Perbuatan yang dilakukan oknum sipir LP klas II B Kutacane tersebut sudah terjadi sejak lama. Tim kami sudah melakukan pengintaian dalam beberapa bulan tersebut.

Julpan menambahkan, pihaknya telah mengirim surat kepada Kanwil Kemenkumham Aceh dan Pusat tentang perbuatan oleh oknum sipir tersebut. Ia heran jika Kepala Lapas Klas II B Kutacane tidak tau tentang apa yang dikerjakan oleh anggotanya tersebut.

“Jangan jangan Kalapas tersebut juga ikut bermain dalam melakukan tindakan yang tidak terpuji tersebut, katanya.

Usman 33 mantan napi ini saat di temui Jarrak Pos mengatakan, kejadian napi yang bebas diwaktu malam hingga subuh itu, bukan menjadi rahasia umum lagi. Menurut pengakuannya, Semasa masih dalam tahanan Polres Agara, pihaknya tak bisa keluar malam. “Tetapi di LP bekas saya di bina dulu hal itu bisa terjadi asal kita bisa ngasih uang pintu,” kata usman.

Terkait dengan hal ini Erri Kepala Lapas Agara saat di konfirmasi Jumat (20/01/12) tidak berhasil ditemui,dihubungi melalu selulernya tidak aktif sampai berita ini di kirim kemeja redaksi sms yang dilayangkan belum juga dapat balasan. (Aswan/Julpan)

Perihal uang kebersihan, keamanan dan listrik yang dikutip dari para pedagang oleh pengelola pasar, Hasanuddin menyatakan besarannya tidak boleh membebani pedagang.

Seusai berdialog dengan pedagang, Hasanuddin meninjau Pasar Pajak Pagi di Kecamatan Lawe Bulan, juga disambut puluhan pedagang dan warga yang kebetulan berbelanja.Selain itu, Bupati Hasanuddin telah menyerahkan bantuan satu unit mobil ambulans jenis minibus Mitsubishi L-300 yang dikelola LSM Berhasil.

Ambulans tersebut difungsikan untuk membawa pasien sakit ke rumah sakit di Kutacane atau rujukan ke luar daerah atau juga membawa orang meninggal dunia dari rumah sakit atau rumah ke tempat lain, baik di dalam maupun luar daerah secara gratis.

Menanggapi hal itu Julpan

Bahri,SH sekretaris Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Agara saat di hubungi via ponselnya mengatakan,mudahmudahan apa yang diprogramkan Bupati Agara berjalan dengan lancer. Janji untuk menggratiskan mega Los, benarbenar terwujud. Demikian juga dengan pemakaian mobil yang tidak memungut biaya.

Bahri berharap, agar masyarakat Agara ikut mengawasi penggunaan ambulance yang digratiskan itu.

“Jangan sampai terjadi, setelah ambulance itu diserahterimakan, malah dipungut biaya. Demikian juga terhadap penempatan pedagang di Mega Los tersebut dengan dalih PAD,” katanya.

Menurutnya, selama ini bantuan baik Bantuan dari pusat maupun dari Daerah,tidak terlepas dari pungutan dalih PAD. (Julpan/Aswan)

Istri Kades Tipu Keluarga dalam Kasus Pembelian Rumah Di Medan Kutacane, Apes benar nasib yang menimpa Fauziah alias Ziah (35)warga Desa Kuning, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara (Agara). Betapa tidak, cicilan bulanan untuk membeli rumah sudah lunas dibayar namun rumah mewah yang di idam-idamkan tak kunjung dimiliki. Akibat penipuan tersebut, pihak korban telah melaporkan hal itu ke kepolisian terdekat dan aparat telah menetapkan Dewi sebagai tersangka. .Isteri Kepala Desa Darussalam Lawe Kersik Kecamatan Bukit Tusam tersebut dituding melakukan penipuan.

Fauziah alias Ziah (35) kepada Jarrak Pos mengaku sebagai korban penipuan dalam pembelian rumah di Medan Sumatra Utara dengan sistim cicilan. Ketika ditemui, perempuan itu mengaku kalau tersangka masih bersaudara dengan dirinya.

“Dia itu (Dewi, red.) masih adik tiri dari suami saya,kemarin menawarkan pembelian rumah dengan cara pembayaran cicilan kepada kami,lalu diterima.Pembayaran cicilan selanjutnya di Transfer melalui Rekening milik Dewi,anehnya saat cicilan sudah lunas rumah yang diidamkan tak juga dapat dimiliki,”papar Fauziah.

Merasa ditipu Dewi Korban pun melapor Kepolres Aceh Tenggara.

“Padahal dia pernah menunjukan rumah itu di Medan,setelah kami sepakati dan transfer uang cicilan sampai lunas,eh malah rumah tersebut tak bisa dimiliki. Ini sudah penipuan,” kata korban.

Terkait kasus tersebut.Kasat Reskrim Polres Agara Iptu,M Firdaus membenarkan status tersangka Dewi. “Benar Dewi telah menjadi tersangkadan sudah dimintai keterangan oleh Polres Agara. tapi dia belum ditahan Karena Masih Dalam Penyelidikan,Ujar Kasat Reskrim. (Aswan/Julpan)

JARRAK POS Edisi ke XI - Minggu Ke-3, Maret 2012

RKB SMPN 5 Langsa Membahayakan Siswa

Langsa, Ruang Kelas Belajar (RKB) di SMPN 5 Langsa yang terletak di lantai dua, tak memiliki pagar pembatas. Empat ruang tersebut menurut rencana akan digunakan untuk Ruang Kegiatan Kesiswaan sebanyak satu kelas. Tigas kelas lainnya akan digunakan untuk persiapan penambahan kelas belajar bagi siswa baru di tahun ajaran 20122013. Sementara kelas tersebut sering digunakan untuk kegiatan kesiswaan yang tergabung dalam OSIS, PMR dan PRAMUKA. Eddy Khalil, S.Pd selaku Waka Kesiswaan SMPN 5 Langsa, kepada Jarrak Pos belum lama ini mengatakan, RKB tersebut sebenarnya sudah layak untuk digunakan sejak tahun ajaran 2011-2012. Namun hingga kini belum berani untuk memfungsikannya karena sangat berbahaya.

Menurutnya, antara lantai satu dan lantai dua tak ada tangga dimana. Hal itu dikhawatirkan jika siswa terpeleset atau jatuh dari ketinggian 6 meter akan megakibatkan cacat fisik yang membahayakan.

Eddy menambahkan, jika saja sebelum menginjak penerimaan siswa baru di tahun ajaran 2012-2013 pembangunan tangga di empat RKB telah dibangun, maka pihaknya akan menerima seluruh siswa yang mendaftar di sekolah tersebut.

Sebagai bukti pada tahun sebelumnya, pihaknya terpaksa memodivikasi gudang untuk dijadikan RKB. “Padahal jumlah siswa yang kita tampung di kelas VII saat ini melebihi kapasitas sewajarnya yaitu 37 siswa perkelasnya,”ujarnya.

Ia berharap, di pertengahan

semester tangga di lantai dua tersebut sudah jadi. Dengan demikian siswa akan dipisahkan kembali menjadi standar kelas layak belajar, sebanyak 25 sampai dengan 30 siswa per kelas.

Menurutnya, di ruangan yang tak bertangga itu telah dibuat larangan bagi para siswa agar tidak naik ke lantai dua karena sangat membahayakan.

Namun larangan semacam itu saja menurutnya tidak cukup.

Perlu tindak lanjut oleh instansi terkait.

Dengan demikian diharapkan, proses belajar mengajar di sekolah tersebut berjalan dengan baik dan sesuai standar mutu pendidikan yang telah digariskan.

Di lain kesempatan Bapak Erwin SPd mengatakan bahwa Sekolah Biasa SMPN 5 Langsa ini sudah menunjukkan prestasi

5

ACEH di tingkat nasional pada 2011.

Sebanyak 12 prestasi di ajang nasinal telah diukir. Diantaranya, Lomba Kepalangmerahan Remaja di Gorontalo.

Siswa bernama Rido Sampriadi , Intan Mutia berhasil membawa pulang mendali emas tingkat nasional mewakili Provinsi Aceh.

Sedang, Puspa Ningrum juga menjadi Duta Aceh, berhasil membawa pulang mendali Perunggu tingkat nasional pada even Lomba Penelitian Karya Ilmiah Remaja 2011. Serta M. Reyza Khalid sebagai Duta Aceh yang masuk Final pada even penelitian LPIR 2011. “Masih ada delapan siswa sebagai duta Aceh asal SMPN 5 Langsa yang menjadi Finalis di LPIR 2011 pada kelas Penelitian sejarah Aceh. Jadi sekolah ini merupakan sekolah biasa dengan prestasi luar biasa,” ujarnya. (M.Jafar)

PERINGATAN HPN :

Puluhan Wartawan Aceh Timur dan Langsa Gelar Demo Anti Kekerasan

Bupati Aceh Tenggara Kembali Mutasi Pejabat

Bupati Aceh Tenggara Melantik Pejabat Eselon III dan IV

Kutacane, Untuk meningkatkan kinerja dan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara (Agara), Bupati setempat, H.Hasanuddin Beruh Rabu(25/01/12) bertempat di Oproom Setdakab menggelar mutasi terhadap 21 pejabat eselon III dan IV. Selain mengangkat Kabid di Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika menjadi Camat serta Kasi menjadi Kabid,mutasi juga mengakibatkan dua pejabat eselon III lainnya di bangkupanjangkan.

Kedua pejabat yang dibangkupanjangkan yakni : Hataruddin yang sebelumnya

Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) dan Muhammad Ridwan yang sebelumnya Camat Lawe Sigalagala. Sedangkan satu lagi pejabat eselon III Sunawardi Desky yang sebelumnya Sekretaris Dishutbun dimutasi menjadi Kabid di Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh.

Pejabat eselon III yang dilantik Zul Fahmi sebagai Camat Lawe Sigalagala,Jabatan sebelumnya KAbid Darat Dishubtelinfo,Erlandasyah Sebagai Kabid Aneka Industri Kecil disperindag, Hj Purnama sebagai Kabid Promosi di Disperindag ,Kamaluddin sebagai Sekretaris Dishutbun.

Ramli Desky sebagai

Sekretaris DInas Pertanian dan Tanaman Pangan,Sunan Ramud Sebagai Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) menggantikan Hataruddin,Tamiat yang sebelumnya staf Ahli Bupati di Promosikan menjadi Kabid Telekomunikasi Dinas Perhubungan dan Samsul Bahri sebagai Kabid Darat Dinas Perhubungan.

Hasbandi Mamasta yang sebelumnya sebagai Kasubag di Bagian Ortala Setdakab di promosikan menjadi Kabid Pendapatan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Aceh Tenggara. (Aswan/Julpan)

Dikpora Agara Lantik Kepala Sekolah SD.SMP.SMA Serta Pengawas

Langsa, Memperingati Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada 9 Februari lalu, Komunitas Pers Damai (KPD) Kota Langsa yang terdiri dari PWI, AJI, PWA dan sejumlah organisasi pers panguyuban Kota Langsa melakukan aksi moral dengan long marc mengelilingi Kota Langsa sambil berjalan kaki, dengan membawa sejumlah poster dan pernyataan sikap yang berorasi di Lapangan Merdeka Langsa. Jum’at (10/02/12).

Aksi moral yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB tersebut, mengambil rute dari jalan Sudirman menuju jalan A.Yani serta berhaluan pada jalan T.Umar dan berkonsentrasi pada lapangan merdeka Langsa.

Dalam aksi dibawah Koordinator lapangan (Korlap) Bahtiar Husin dari Harian Metro Aceh,

puluhan wartawan menuntut aparat penegak hukum agar menegakkan hukum seadiladilnya tanpa pandang bulu.

Tuntutan itu terkait aksi kekerasan yang diterima pekerja pers saat sedang menjalani tugas di Kabupaten Aceh Timur beberapa waktu lalu. Dimana salah seorang pekerja pers pada media terbitan Jakarta, telah menjadi sasaran tindak kekerasan yang dilakukan oknum kontraktor.

Ironisnya, di tengah hari pers Nasional yang difokuskan di Jambi pada 09/02/12 justru dinodai dengan pemukulan oleh dua kontraktor, tepat di ruangan Polsek Banda Alam.

Anehnya, aparat Polsek terkesan membiarkan dan tidak menahan kontraktor yang bersangkutan.

“Atas sikap oknum aparat

tersebut, melalui momen HPN tahun ini, Komunitas Pers Damai menuntut Kapolres Aceh Timur dan Kapolda Aceh untuk mencopot Kapolsek Banda Alam dan memberikan sanksi terhadap jajarannya,” ujar Bahtiar.

Sementara itu Ketua PWI Perwakilan Aceh Timur, Agusni.

AH yang juga ikut dalam aksi moral tersebut mengatakan, aksi moral dalam rangka memperingati HPN tersebut merupakan salah satu langkah yang dilakukan rakan-rekan pers untuk mem-presure aparat hukum agar tidak membiarkan terjadinya kekerasan terhadap pekerja pers.

“Apalagi kekerasan di depan mata aparat hukum, yang jelasjelas dilakukan oleh oknum tertentu dengan sengaja. Ini bentuk pembiaran sehingga

bisa terjadinya pemukulan,” katanya. Terlepas dari apapun dasar pemukulan itu, namun seharusnya bila sudah memasuki lingkungan lembaga hukum, aparat wajib melindunginya dan melakukan penyelidikan bila terbukti adanya tindakan pelanggaran.

Karenanya, dengan momentum HPN tahun 2012 tersebut Agusni. atas nama Ketua PWI Perwakilan Aceh Timur menegaskan bahwa pekerja pers anti kekerasan.

Juga mengharapkan kepada masyarakat untuk saling menghormati profesi dan saling membantu dalam melakukan pengawasan dan penyampaian informasi terhadap pers.

(Heriadi)

Bupati Aceh Tenggara, Mengambil Sumpah Para peserta yang dilantik.

Kutacane, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Aceh Tenggara (Agara), melantik 46 pejabat, mulai dari kepala sekolah, pengawas sekolah sampai kepala seksi di UPTD. Pelantikan dilaksanakan oleh Bupati Agara, Hasanuddin Beruh di gedung P3G Kutacane, Kecamatan Babussalam, Rabu (04/01/12) pagi.

Kadis Dikpora Aceh Tenggara, Ali Basrah SPd. MM, dalam sambutannya, mengatakan, mutasi kali ini untuk memperkuat koordinasi antara kepala sekolah di masingmasing kecamatan. “Tantangan ke depan sangat berat, karena kita akan menghadapi Ujian Nasional SD, SMP dan SMA dan diharapkana, seluruh pelajar

Wartawan SKM Monitor Tewas Terkapar Bersimbah Darah

Kutacane, Darma Sahlan (42), wartawan Surat Kabar Mingguan (SKM) ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Warga Desa Simpang Semadam Asal, Kecamatan Semadam, Aceh Tenggara itu, kepalanya dipenuhi luka sobek dan memar.

Jasadnya ditemukan di sebuah parit pada Minggu (05/02/12) sekitar pukul 02.00 WIB. Belum didapatkan keterangan penyebab kematian mantan Wartawan Media Aceh Independent (MAI) tersebut.

Menurut keterangan yang dihimpun, jenazah pertama kali ditemukan salah satu pengendara sepeda motor. Darma tergeletak tak bernyawa di Kawasan Jalan Desa Pejuang,Kecamatan Bukit Tusam. Pihak aparat keamanan kini tengah menyelidiki secara mendalam penyebab kematiannya.

Sebelumnya, petugas penerima pengaduan

segera meluncur ke lokasi. Dari tempat insiden turut ditemukan sepeda motor jenis bebek BL 4815 HZ yang biasa dikendarai korban, menimpa tubuhnya. Tak seorangpun yang melihat saat musibah terjadi, meski lokasinya di depan rumah seorang warga.

Selanjutnya jenazah sudah dibawa pihak keluarga ke RSU H. Sahudin,untuk dilakukan visum. Setelah itu, dibawa ke rumah duka di Desa Semadam Asal,guna di semayamkan dan dikebumikan. Beberapa luka terdapat di tubuh korban.

Diantaranya, korban sobek pada bagian kening kanan mengenai tulang kepala. Kemudian luka kayak di pipi kanan di bawah mata serta lecet di bagian tangan kanan.

Menurut sumber yang dihimpun Jarrak Pos, sebelum nyawa melayang, almarhum pamit kepada istrinya pada Sabtu (04/02/12) untuk menemui

temannys di Kutacane yang berjarak sekitar 15 km dari tempat kediamannya di Desa Semadam Asal. Almarhum juga sebelumnya mengatakan mau menginap di rumah teman.

Namun kenyataannya, Darma memutuskan untuk kembali kerumah sampai peristiwa misterus merengut nyawanya.

Keluarga Darma Ragukan Hasil Olah TKP Kutacane, Kematian Darma Sahlan (42) menjadi tanda tanya besar dari keluarga meski korban diduga tewas akibat laka lantas tunggal. Pasalnya, sejumlah hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) oleh polisi terdapat kejanggalan.

“Kami mencurigakan insiden tersebut.

Belum sepenuhnya kami yakin bahwa kematiannya disebabkan karena kecelakaan. Apalagi saat dilihat

dari kerusakan sepeda motor yang digunakan Darma,” terang Yasir, salah satu kerabat korban.

Ia menambahkan, luka yang dialami ayah dua anak dan satu cucu itu sangat parah.

Tidak sesuai jika dilihat dari kerusakan sepeda motor yang hanya mengalami sedikit bengkok stang kiri. Sementara di TKP tidak ada ditemukan bekas darah korban. Menurutnya, jika memang karena laka lantas, pihak keluarga korban meminta kepada aparat penegak hukum, agar memperjelas kasus kematian abang dan adik mereka.Tentunya setelah melakukan olah TKP yang dilakukan pihak sat lantas dan Reskrim Polres Agara.

Namun jika hanya disebutkan,tanpa memberikan penjelasan dan hasil dari olah TKP serta dari hasil dari penyelidikan pihak keluarga masih tetap meragukan korban tewas akibat kecelakaan. Terkait

kejadiantersebut, kerabat almarhum sudah membuat laporan polisi. Mereka turut menyerahkan hand phone Darma sebagai salah satu alat bukti serta sumber penyelidikan atas kematian tersebut.

Berkaitan dengan hal itu, Kasat Reskrim Polres Agara Iptu M. Firdaus saat dihubungi Jarrak Pos mengaku tengah mengumpulkan sejumlah bukti.

Diantaranya, nama –nama saksi yang nantinya akan dipanggil untuk dimintai keterangan atas kasus yang menewaskan Darma Sahlan tersebut.

Namun sejauh ini belum ada bukti yang mengarah kepada indikasi pembunuhan karena menurut hasil olah TKP untuk sementara disimpulkan korban meninggal karena kecelakaan dan hasil visum sudah diminta dari dokter RSU.H. Sahuddin kutacane tandas Iptu Firdaus.

(Aswan)

lulus UN,” harap Ali Basrah.

Ali Basrah yang berpasangan dengan Hasanuddin B untuk bertarung dalam pilkada Bupati Agara pada 16 Februari 2012 mendatang berharap dapat melanjutkan pembangunan pendidikan. Dia mengungkapkan telah mengabdi selama delapan tahun di Dinas Pendidikan Agara.

Sementara itu Bupati Aceh Tenggara Hasanuddin.B dalam paparannya mengklaim pendidikan di daerahnya telah meningkat 71 persen, sehingga mendapat penghargaan dari Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas). “Pendidikan di Agara harus terus dimajukan,” katanya. Dalam acara itu, turut dihadiri Muspida Plus dan para undangan.

Abd.Salim.AMa.Pd salah

seorang Peserta yang dilantik Kepada Jarrak Pos ,mengatakan dirinya tidak menduga akan dilantik menjadi Pengawas Tingkat SD. “Waktu undangan sampai ke tangan saya,serasa tidak percaya ,karena di usia saya menjelang pensiun saya masih diberi kepercayaan untuk menduduki suatu jabatan,” ujarnya.

Abd Salim Juga pernah menjadi kepala sekolah SDN Kuning Atas,tapi mengundurkan diri beberapa tahun lalu. Sebelum dilantik menjadi Pengawas Tingkat SD, Ia merupakan Guru Bantu di SDN Kisam, “Saya tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan Bapak Bupati kepada saya,” ujar Abd.Salim. (Aswan/Julpan)

Gedung Perpustakaan dan Arsip Aceh Timur Diresmikan Pureulak, Perpustakaan merupakan sarana penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Ini bukan pemanis bibir namun realita.

Salah satu indikator kemajuan sebuah bangsa dilihat dari sarana perpustakaannya.

Keberadaan perpustakaan berbanding lurus dengan kemajuan peradaban sebuah bangsa, tidak ada bangsa yang maju tanpa perpustakaan yang maju. Ini dibuktikan pada zaman Mesir kuno dan zaman keemasan Islam baik di Baghdad (Irak) maupun Cordoba hingga sekarang ini. Demikian antara lain sambutan Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, Drs Adnan A Majid, saat peresmian sekaligus penyerahan Gedung Perpustakaan dan Arsip Aceh Timur kepada Pemkab setempat di Peureulak, Senin (5/3).

Dengan hadirnya gedung perpustakaan dan arsip yang representatif ini, mudahm-dahan menjadi pusat keunggulan dan diperhitungkan secara regional maupun nasional. Di samping itu tentu perpustakaan diharapkan dapat mendorong masyarakat pembelajar (learning society) dalam upaya menuju masyarakat madani yang sadar informasi. Dalam kesempatan ini, Adnan Majid juga mengharapkan Bupati dan Pemkab Aceh Timur mendukung kehadiran gedung perpustakaan ini dengan penempatan sumber daya manusia (SDM) pegawai dan staf yang unggul yang mampu mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat serta menciptakan lingkungan nyaman dan damai sehingga masyarakat betah dan senang membaca.

Selain itu juga diharapkan melengkapi koleksi buku dan sarana teknologi informasi yang maju. Dalam kesempatan itu, juga diserahkan bantuan buku sebanyak 4.000 eksemplar kepada sejumlah perpustakaan gampong (desa) di Aceh Timur. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh.

Bupati Aceh timur Muslim Hasballah dalam kesempatan itu mengatakan pentingnya membaca. Dengan membaca akan menambah ilmu, wawasan dan pengetahuan, dan membuka jendela dunia, di mana salah satu tempat untuk mendapatkannya adalah perpustakaan.

Mengenai arsip, dikatakan, arsip merupakan aset negara yang berharga dan warisan bernilai tinggi untuk generasi mendatang.

Tingkat keberadaan suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian arsipnya.

Karenanya, bupati mengajak seluruh elemen masyarakat daerah ini agar dapat menjaga dan memanfaatkan perpustakaan dan arsip dengan baik untuk kepentingan pendidikan dan generasi di masa mendatang.

Sebelumnya, Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Aceh Timur, Drs Zainal Abidin MSi melaporkan, gedung perpustakaan ini dibangun akhir 2008 bersumber dari APBA murni. Pembangunannya rampung akhir 2011. (ed)

6

SUMATERA

JARRAK POS Edisi ke XI - Minggu Ke-3, Maret 2012

Walikota dan Wakil Walikota Batam Silaturahmi di Kecamatan Bulang Walikota Batam, Ahmad Dahlan dan Wakil Walikota Batam Rudi mengunjungi warga Kecamatan Bulang dalam acara silaturahmi dengan masyarakat, Rabu (29/2). Turut hadir mendampingi, seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Batam Walikota Batam menggelar silaturahmi tersebut di seluruh Kecamatan di Batam. Kegiatan ini digelar dalam rangka menjalin silaturahmi dengan masyarakat. kegiatan ini diharapkan menghasilkan ide-ide dan gagasan baru dalam rangka mendukung pembangunan masyarakat baik infrastruktur maupun kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangun. Disamping agar terjadi komunikasi dua arah antara pimpinan dan masyarakatnya. (Humas Batam)

Pertamina Kepri Tak Berdaya Hadapi Penimbun BBM

Pelantikan Panwaslu Kec. se-Pemko Subulussalam

Batam, Sales Area Manager Pertamina Kepri, I Ketut Permadi, mengungkapkan adanya indikasi penimbunan solar bersubsidi di Batam. Pertamina tak bisa mengatasi persoalan itu dengan cepat karena hanya memiliki wewenang menyalurkan, bukan menindak.

Ia mengatakan itu saat dimintai komentarnya tentang menurunnya penjualan solar nonsubsidi di SPBU Khusus Baloi. Di sana, seminggu pertama bisa menjual solar nonsubsidi 4 kiloliter per hari, namun kini hanya sekitar 1 kiloliter. “Itu memang kenyataan di lapangan.

Ada indikasi penimbunan, makanya kami bentuk Satgas,” katanya seperti dukutip Batam Pos,Minggu (11/3).

Satuan Tugas beranggotakan internal Pertamina. Tugasnya melakukan pencegahan dengan

pencatatan terhadap seluruh kendaraan yang mengisi solar di SPBU. Hal ini dilakukan guna memperkecil kesempatan para pelaku melakukan pengisian berulang-ulang di SPBU yang berbeda. “Ini upaya pencegahan yang sudah dilakukan oleh Pertamina bersama Hiswana Migas,” sambungnya.

Pencatatan ini juga diharapkan bisa mendeteksi kendaraan yang dimodifikasi oleh pelakunya. Sementara itu untuk penindakan, peran aparat kepolisian diharapkan bisa maksimal. “Pertamina bersama instansi lainnya dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan membentuk Satgas untuk antisipasi penimbunan menjelang kenaikan harga BBM nanti,” ujarnya.

Selain itu, dua penyebab lain

yang membuat solar nonsubsidi penjualannya berkurang adalah karana harganya yang cukup tinggi dan kena pajak sebesar 5 persen.

Khusus untuk soal pajak, jika pada solar subsidi pajak yang dikenakan sudah include dalam harga maka di solar nonsubsidi pajak tersebut belum menyatu dengan harga. “Wajar jika sangat terasa harganya yang cukup tinggi,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Deperindag) Kota Batam, Ahmad Hijazi, mengatakan Pertamina harus cepat memberikan solusi terkait antisipasi praktek penimbunan yang sering terjadi saat ini.

Peran Ssatgas sangat penting untuk mencegah hal itu terus berlangsung.

Selain itu soal harga yang

diberlakukan untuk solar nonsubsidi. Bagi Hijazi, dengan pemberlakukan harga yang relatif sama dengan solar subsidi, diyakini akan bisa kembali mendongkrak penjualan solar yang dikhususkan untuk industri ini. “Pertamina harus berpikir kompetitif dalam memberikan harga,” urainya.

Seperti diberitakan, SPBU nonsubsidi di Baloi sepi pembeli.

Setiap hari penjualan solar nonsubsidi di SPBu tersebut hanya sekitar 1 kiloliter setiap harinya. Ini sangat jauh berbeda ketika SPBU tersebut diresmikan yang mencapai 4 kiloliter.

Padahal, industri-industri di Batam diwajibkan membeli solar nonsubsidi dan dilarang membeli solar bersubsidi di SPBU-SPBU biasa.

Beberapa waktu lalu, Satreskrim Polresta Barelang

mengamankan pemilik lori yang dimofikasi menjual solarnya ke proyek-proyek yang menjalankan alat berat. Satu liter dijual Rp6 ribu atau untuk Rp1.500 per liternya.

Solar tersebut dibeli dari sejumlah titik SPBU di Batam seharga Rp4.500 per liter.

Selanjutnya dijual lagi ke proyek-proyek seharga Rp6 ribu per liter. (nal)

KP3DTA Aceh Mendukung Langkah Masyarakat Buluh Seuma Trumon, Ketua LSM-JARRAK Kota Subulussalam mensurvei tempat pelabuhan mini masyarakat Buluh Seuma Aceh Selatan

Wilayah Pemko Subulussalam Salah satu Kota terbesar di Indonesia.

Subulussalam, Ketua Lembaga Percepatan Perekonomian Daerah Tertinggal Aceh (LP3DTA). Usman Ariyoga, SE, Banda Aceh (Kamis lalu) malam. Salah satu upaya masyarakat Buluh Seuma membuat surat pindah masal ke Desa Oboh Kecamatan Runding Pemerintah Kota Subulussalam dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah salah satu upaya positif, mengingat akan perlunya identitas untuk mengikuti PILKADA di bulan April nantinya.

Setelah pasca pengembalian kartu tanda penduduk dengan jumlah 450 Kk sekitar 1900 jiwa, ke pemkab Aceh Selatan empat bulan yang lewat,masyarakat tsb,tidak memiliki identitas/Kartu tanda penduduk sama sekali,hal ini cukup prihatin dan lumpuhnya kepemerintahan desa.

Dalam konfirmasi melalui telpon selluler.JARRAK POS,kamis 23 Febr 2012.Usman Ariyoga Menilai Bahwa langkah dan sikap penduduk mukim Buluh Suema tsb, sah-sah saja dan dukungan penuh terhadap upaya pindah masal untuk pembuatan KTP itu.mengingat bahwa masyarakat tsb belum pernah menikmati hasil kemerdekaan ini yang hampir se abad, tanpa ada infrastruktur, listrik, fasilitas umum, dan lainnya.

Usman Ariyoga selaku ketua KP3DTA Aceh dan Salah satu tim Pemantau Nasional LPPNRI, menganggap bahwa upaya masyarakat mukim Buluh Suema tsb adalah langkah cepat proses tuntuntan masyarakat mukim pindah ke Pemko Subulusalam,sebab apa bila masyarakat tsb,berbondong-bondong datang ke dinas Catatan sipil untuk pembuata Kartu Tanda Penduduk di pemko,Subulussalam,maka secara Hukum Masyarakat Buluh Suema sah jadi warga kota Subulussalam. (Iskndr)

JARRAK POS Edisi ke XI - Minggu Ke-3, Maret 2012

7

BENGKULU

Rame-rame Rebut Kursi BD 1 A Kota Bengkulu

Dinilai Tangguh, Incumbent Dihadang Calwakot Bengkulu, Pemilihan Walikota (Pilwakot) Bengkulu 2012-2017 hanya menghitung bulan. Sejumlah calon walikota/ wakil walikota (calwakot/calwawakot), sudah mulai menyusun strategi untuk melumpuhkan lajunya sang Incumbent yang dinilai masih tangguh menduduki kursi Walikota (BD 1 A).

Bahkan untuk menghadang langkah H. Ahmad Kanedi,SH. MH yang kini masih menjabat sebagai Walikota Bengkulu sejumlah tokoh penting turun kegelanggang. Sebut saja, mantan Wakil Gubernur Bengkulu Syamlan Lc juga tak ketinggalan untuk merebut kursi BD 1 A. Dikabarkan Syamlan sendiri dijagokan pendudukungnya melalui jalur Independent. Pasalnya, tokoh PKS (Partai Keadilan Sejahtera) ini tak lagi didaulat Parpolnya, karana PKS lebih memilih Dani Hamdani yang kini diisukan juga bakal meramaikan Pilwakot Bengkulu.

Tak hanya itu, Basri Muhammad pemilik Bank Syafir yang kini menjabat sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi tak kalah gesitnya untuk melumpuhkan kekuatan sang Incumbent.

Sejumlah atribut Basri Muhammad juga sudah rame memadati sesudut Kota Bengkulu sebagai bentuk keseriusannya untuk maju pada Pilwakot ia juga sudah mendaulat wakilnya dari kalangan akademisi.

Nama lain disebut-sebut maju pada Pilwakot Bengkulu Suharto,SE.MBA yang kini juga menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Tokoh pebi-

snis yang satu ini namanya kian berkibar setelah banyaknya dukungan dari arus bawa untuk mengusungnya maju pada Pilwakot. Sayangnya, wakil rakyat yang dinilai cukup dekat dengan semua komponen masyarakat ini belum menentukan sikap posisi orang namor satu atau dua pada Pilwakot karena banyaknya yang menawar untuk bergandengan.

Informasi yang berhasil dihimpun dilapangan, Incumbent pun mulai melirik Suharto untuk pendampingnya. Tapi, kabar yang teranyer Ahmad Kanedi masih membuka peluang pada sembilan nama calon wakilnya.

Sebut saja, Dani Hamdani, Suharto, Patriana Sosialinda, Lenny Jhon Latif, Darmawan Yakup, Edi Haryanto, Budi Dermawansyah, Edison Simbolon dan Edi Kukun.

Meski sudah mengantongi sembilan calon pendamping, Bang Ken---sapaan akrab Walikota H.Ahmad Kanedi masih terganjal dengan munculnya tokoh penting lainnya. Seperti halnya Ketua DPW PAN Provinsi Bengkulu,Helmi Hasan juga akan maju melalui jalur Partai Matahari terbit itu. Bahkan menurut informasi, adik bungsu dari Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan itu sudah siap dengan strategi serta amunisinya yang jitu dengan semboyan APBD untuk rakyat jika ia dipercaya jadi walikota.

Selain mengincar Suharto, wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu itu juga melirik Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bengkulu, Elva Hartati yang keduanya siap menggunakan perahu partainya.

Namun langkah Elva Hartati dibayangi Emilia Puspita yang dikenal sebutan Ita Jamil. Betapa tidak, Ita Jamil yang kini menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuang Kota Bengkulu juga mengaku dapat restu dari Taufi Kemas. Namun hingga kini siapa yang bakal direstui DPP PDI Perjuangan belum diperoleh keterangan. Yang pasti kedua tokoh PDI Perjuangan itu bakal menghadang lajunya jalan Incumbent ke kursi BD 1 A Kota bengkulu.

H.Ahmad Kanedi sendiri kepada koran ini juga mengakui ia masih dielu-elukan masyarakat. Meski tak banyak tebar pesona, Bang Ken masih percaya diri akan melanjutkan program 3 pilarnya lima tahun kedepan.

Secara ksatria, ia juga mempersilakan lawan-lawanya maju pada arena bernama Pilwakot.

Ketua Kombes (Komunitas Bengkulu Sejahtera) Provinsi Bengkulu, Hilman Azazi,SH. MM.MH juga menyatakan siap untuk maju pada Pilwakot Bengkulu. Sang penyidik dari Kejagung RI yang berhasil membongkar kasus-kasus korupsi ini juga bakal jadi batu sandungan Incumbent menuju kursi BD 1 A Bengkulu. Apalagi Hilman sendiri diharapkan para pendukungnya bisa memajukan Kota Bengkulu setara dengan daerah lainnya dan terbebas dari para koruptor.

Selain Hilman, Khairatul Aini juga bakal membayangi langkah Ahmad Kanedi. Bahkan Firdaus Rasyid mantan Sekdakot Bengkulu juga menghadang langkah Bang Ken jadi walikota 2012-2017. Firdaus Rasyid send-

iri kepada koran ini mengaku sudah mengantongi lebih dari 26 ribu KTP yang siap menempuh jalur Independent. Begitu pula Edison Simbolon yang kini menjabat Wakil Walikota Bengkulu jika tak lagi sejalan dengan Bang Ken juga bakal menjadi batu sandungan bagi H. Ahmad Kanedi. Apalagi secara kepartaian, Ketua Partai Demokrat Kota Bengkulu ini sudah siap berlayar dengan perahunya menghadang arus gelombang kekuatan Ahmad Kanedi.

Ancaman lain langkah Ahmad Kanedi dengan banyaknya bermunculan nama-nama tokoh Minang dan tokoh-tokoh dari Sumatera Barat yang kini banyak dilirik kandidat calwakot. Mantan Sekretaris Umum (Sekum) Ikatan Keluarga Minang (IKM) Provinsi Bengkulu, Ardilafiza Dt Sariaga, SH.MHum notabene dari kalangan akademisi Universitas Bengkulu (Unib) itu juga disebut sudah ada yang meminangnya Nama tokoh Minang lainnya terdapat nama Ref Andras Suta Majo Indo. Kepala Taman Budaya Bengkulu ini malah mendapat restu dan dukungan dari mantan sang boss (gubernur-red). Ia pun tak mengingkari bahwa dirinya akan maju pada Pilwakot Bengkulu 2012-2017 depan. Bahkan ia maju untuk menjadi nomber one. “Kalau saya maju harus nomor satu,”katanya tersenyum penuh makna. “ Ambo ko urang Minang,” begitu bangga sosok ini menyebutkan kata-kata tersebut. Selain dapat dukungan dari gubernur,

Pemkot Bengkulu Alokasikan Rp 1 Miliar untuk Jamkeskot

Bengkulu, Pemerintah Kota Bengkulu mengalokasikan dana sebesar Rp1 miliar untuk melayani masyarakat melalui program jaminan kesehatan kota (Jamkeskot) tahun anggaran 2012.

“Mulai hari ini warga miskin Kota Bengkulu sudah dapat berobat gratis ke rumah sakit daerah M Yunus,” kata Asisten I Sekretaris Kota Bengkulu Rosmidar di Bengkulu, Jumat.

Ia mengatakan, warga miskin kota yang bisa berobat gratis ke rumah sakit daerah itu agar melengkapi surat keterangan miskin, baik dari Puskesmas maupun dari kelurahan domisilinya.

Hal itu, kata dia, sesuai dengan persyaratan peserta Jamkeskot yakni masyarakat kota yang tidak mampu.

Dalam rapat koordinasi dengan Direksi RSUD M Yunus beberapa waktu lalu, disepakati bahwa penyaluran dana Jamkeskot 2012 tidak akan melalui Askes.

Pemerintah juga menerapkan sejumlah kriteria masyarakat

miskin Kota Bengkulu yang akan di rujuk ke rumah sakit.

“Selagi masih bisa ditangani di Puskesmas tidak perlu dirujuk ke rumah sakit, seperti batuk dan flu,” tambahnya.

Sementara masyarakat miskin yang harus dirujuk ke rumah sakit di Jakarta akan dialihkan ke Jamkesmas.

Rosmidar mengatakan Pemerintah Kota Bengkulu juga akan membayar utang kepada Askes sebesar Rp300 juta.

Sementara itu, jumlah masyarakat miskin Kota Beng-

kulu pada 2011 sebanyak 45.000 orang atau 20 persen dari warga kota. Sebelumnya, jumlah penduduk miskin di Kota Bengkulu mencapai 72.000 orang yang sebagaian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, petani dan buruh.

Menurutnya, kemiskinan warga Kota Bengkulu diantaranya disebabkan kurangnya tingkat kesehatan warga, tingkat pendidikan dan lapangan kerja.

Sebelumnya, Direktur RSUD M Yunus Yusdi mengatakan, kebutuhan anggaran untuk Jam-

kesmas bagi 10 kabupaten dan kota di daerah itu berkisar antara Rp10 hingga Rp20 miliar.

Dana sebesar itu dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu dalam memperoleh layanan kesehatan di rumah sakit pemerintah.

“Dengan anggaran sebesar itu akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan,” katanya.

Sesuai data Dinkes kata dia, saat ini sekitar 632 ribu masyarakat se-Provinsi Bengkulu akan di jangkau melalui Jamkesmas tersebut.

Apalagi saat ini DPRD Provinsi Bengkulu tengah merancang Perda tentang Jamkesmas sehingga masyarakat miskin mendapatkan jaminan dan kepastian untuk mendapatkan layanan kesehatan.

“Dengan demikian, ke depan tidak ada lagi pasien ditelantarkan di rumah sakit akibat kekurangan biaya,” ujarnya. (rr)

ESDM Bengkulu Terbitkan Ratusan Hektar Sawah Irigasi 100 Izin Eksplorasi Tambang di Bengkulu tidak berfungsi Bengkulu, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu telah menerbitkan 100 izin eksplorasi pertambangan di daerah itu, terutama tambang batu bara.

“Ada 100 izin eksplorasi atau penelitian yang didominasi tambang batu bara karena potensinya yang paling besar,” kata Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu Karyamin di Bengkulu, Senin (27/2).

Ia mengatakan potensi batu bara terbesar terdapat di beberapa kabupaten dan kota terutama Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Seluma, Lebong dan Kabupaten Mukomuko. Potensi terbesar, terdapat di Kabupaten Bengkulu Utara yang mencapai 300 juta ton.

"Berdasarkan peta potensi cadangan dan data singkapan yang diterbitkan tahun 1998 oleh direktorat geologi, potensi cadangan terbesar di Bengkulu Utara," tambahnya.

Sementara di Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat potensi 60 juta ton, Mukomuko 10 juta ton, Seluma 30 juta ton dan Lebong 3 juta ton. Saat ini, kata dia, terdapat 15 perusahaan tambang yang berproduksi dengan penjualan mencapai 3,2 juta ton pada 2011.

Produksi terbesar dihasilkan PT Bukit Sunur dan Danau Mas Hitam yang mencapai rata-rata 20.000 ton per bulan. "Tahun ini ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pengapalan, karena tergantung pada kondisi alur pelabuhan," tambahnya.

Terkait potensi tambang yang terdapat di dalam hutan produksi atau hutan lindung, menurutnya, harus mendapat izin dari Kementerian Kehutanan. Termasuk proses penelitian atau eksplorasi tersebut, harus mendapat izin dari Menhut.

"Seperti kasus eksplorasi di kawasan hutan produksi PLG Seblat beberapa waktu lalu yang ditangkap polisi hutan karena tidak ada izin dari Kementerian Kehutanan," katanya. (Ant/BEY)

Bengkulu, Sekitar 400 dari 700 hektar areal sawah irigasi teknis di sentra produksi padi di Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tidak berfungi akibat jaringan irigasinya rusak.

Ada 400 hektar areal sawah itu tidak berfungsi sudah lima tahun terakhir, sehingga sangat berpengaruh pada tingkat produksi beras di wilayah ini, kata Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Bengkulu Selatan Ir Syaiful Usdi, Minggu.

Ia mengatakan, areal sawah produktif itu akan direhab pada 2012 karena bila dibiarkan tidak berfungsi dikhawatirkan bisa dialihfungsikan menjadi kebun kelapa sawit oleh pemiliknya.

Sekarang lahan itu tetap ditanami padi, terutama pada saat musim penghujan, bila tiba musim kemarau lahan sawah itu oleh pemiliknya ditanamai palawija.

Jaringan irigasi air Seginim itu rusak setelah digoncang gempa besar 7,3 Skala Richter (SR) pada tahun 2000, kemudian kembali diguncang gempa berkekuatan 7,9 SR pada 2007.

Perbaikan jaringan irigasi itu selama ini tergantung dengan ketersediaan dana pemerintah karena jaringan irigasi rusak akibat gempa cukup banyak.

"Kami sudah mengusulkan ke Dinas PU setempat untuk merehabilitasi jaringan irigasi di Seginim tersebut," ujarnya.

Ia menjelaskan, luas lahan persawahan irigasi teknis dan irigasi desa di daerah itu seluruhnya sepuluh ribu hektare, dari jumlah itu tujuh ribu hektar baru ditanami dua kali dalam setahun, sedangkan sisanya masih satu kali tanam per tahun.

Bila semua areal persawahan di daerah itu sudah ditanami dua kali setahun, maka daerah itu akan surplus beras yang cukup signifikan.

Saat ini produksi tanaman padi sawah di daerah itu 64.086 ton atau rata-rata 4,8 ton per hektar, bila dibadingkan dengan jumlah penduduk tercatat 143.300 jiwa dan kebutuhan pangan 37.144 ton, maka terjadi lebihan produksi, katanya.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas pertanian, Peternakan dan Perkebunan Bengkulu Selatan Ir Kusman Fauzi mengatakan, daerah itu berpeluang terjadi surplus beras asalkan seluruh jaringan irigasi teknis berjalan lancar.

Sekarang masih ada hambatan untuk melakukan penanam dua kali setahun, yaitu beberapa jaringan irigasi tidak beroperasi secara optimal termasuk di Kecamatan Seginim sudah lima tahun tidak berfungsi, ujarnya. (Z005)

Ref Andras Sutan Majo Indo ini juga mendapat dukungan dari kalangan para masyarakat Minang Bengkulu, kalangan seniman, para guru dan masyarakat lapisan bawah lainnya,”ucapnya suatukali pada koran ini.

Bukan itu saja, Ketua Umum IKM Provinsi Bengkulu, H. Jumaris Dadang malah namanya kian berkibar menyusul banyaknya arus bawa mendukung pencalonan pebisnis handal tersebut. Bahkan, para sesepuh Minang Bengkulu, seperti H. Sabri Zakaria (mantan Kanwil PU Sumbar/pemilik Hotel Rio Asri), Brigjen.Pol.Purn.Agussalim Djamil (mantan Kapolda Bengkulu/pemilik Hotel Madelen), Mayjen TNI Amril Amir (Pangdam Wirabuana/mantan Danrem Bengkulu) dan sejumlah Paguyuban mendukung H. Jumaris Dadang untuk menjadi walikota/ wakil walikota Bengkulu.

Kabar terbaru lainnya, nama Ketua Umum Lembaga Himpunan Keluarga Asal Sumatera Barat (LHKA Sumbar), Ir. H. Sudirman Saleh, MM Datuk Rajo Indo, kian santer disebutsebut sebagai calon kuat pada Pilwakot Bengkulu. Bahkan para pendukung pebisnis handal yang merakyat dan agamais ini dapat dukungan dari semua kalangan, baik dari masyarakat Sumatera Barat dan etnis lainnya yang ada di Bengkulu. “Kalau itu amanah insyaallah saya jalani asal dapat dukungan bersama,”kata Mak Datuk itu.

Nah, siapa yang akan menjadi walikota periode lima tahun

H. Ahmad Kanedi, SH, MH Walikota Bengkulu

ke depan? Cukup banyak peminat. Seperti diketahui ,di Kota Bengkulu hanya satu partai politik yang bisa mengusung calon walikota, yakni Partai Demokrat memiliki lima kursi di DPRD Kota.

Sementara partai lainnya, seperti, PKS dengan empat kursi, Golkar, PAN masing-masing tiga kursi, PPP, Hanura, PDIP, PNBKI, Gerindra juga mengantongi dua kursi. Sementara PKPI, PKB, PIB, Pelopor dan PDS hanya mengantongi satu tiket. Mau tak mau, selain Demokrat, partai politik harus berkoalisi untuk

bisa membawa kandidatnya menuju pencalonan walikota.

Calwakot yang melalui jalur independen harus mengumpulkan fotokopi KTP sedikitnya 5 persen atau lebih dari 15 ribu dukungan sementara via KTP. “Itu pun belum bisa menjamin dapat dukungan penuh. Sebab masalah finansial juga menjadi catatan khusus. Setidaknya seorang calon mengantongi sedikitnya Rp5 miliar dana kampanye berikut untuk atribut lainnya,”kata beberapa pengamat politik lokal Bengkulu. (saptarius)

Ir. H. Sudirman Saleh, MM : Tak Mau Lihat Rakyat Sengsara

Pedagang, Pegawai, dan Masyarakat Butuh Kredit Bunga Rendah

Bengkulu, MESKI gendrang perang Pilwakot (Pemilihan Walikota) belum ditabuh, namun nama Ketua Umum Lembaga Himpunan Keluarga Asal Sumatera Barat (LHKA SUMBAR) Provinsi Bengkulu, Ir. H. Sudirman Saleh, MM, ini kian santer disebutsebut sebagai calon kuat Walikota/ Wakil Walikota Bengkulu 20122017.

Sejumlah komponen etnis masyarakat yang ada di Kota Bengkulu berharap sosok pebisnis handal agamais yang peduli dengan rakyat ini dapat membawa perobahan demi kemajuan Kota Bengkulu serta kesejahteraan bagi rakyat.

Lantaran banyak desakan arus bawah, mulai dari akar rumput hingga kalagangan atas membuat, Sudirman Saleh buka suara dan menyatakan siap maju. Bahkan ia tak mau melihat masyarakat menderita dan sengsara karena ketidak adilan.

Putra kelahiran Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 1962, anak bungsu dari 8 bersaudara buah hati pasangan H. Muhammad Saleh dan Hj. Aminah ini sangat miris melihat kondisi yang dialami masyarakat Kota Bengkulu. Apalagi, katanya, warga Kota Bengkulu di dominasi kalangan pedagang, PNS, pegawai swasta dan pengusaha kontraktor golongaan kecil dan menengah.

“Pedagang butuh modal dengan bunga rendah bila perlu hanya 1 persen perbulan agar mereka dapat untung yang cukup untuk membiayai sekolah anak dan rumah tangga mereka. Kebiasaannya pedagang sayur di Pasar Minggu dan Panorama, itu tempat rentenir, dengan praktek Bank 46, dengan cara pinjam 4 baliknyo 6 untuk hari itu. Artinya, tidak sampai 12 jam harus bayar bunga 50 persen dan ini luput dari pantauan Pemda Kota,”ceritanya Ini pula membuat alumni Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu 1988 dan alumni program Magister of Managemet Universitas Bengkulu 2006 ini terpanggil untuk maju membawa perobahan dan kemajuan bagi masyarakat Bengkulu yang multi etnis itu. “Begitu pula halnya yang terjadi dilingkungan PNS atau pegawai swasta yang pinjam uang sama Bank dengan jaminan SK. Parahnya, rata-rata kena bungan bank 20 persen pertahun,”ungkapnya.

“Belum lagi kondisi yang dialami para rekanan kontraktor dari golongan kecil dan menengah mau dapat kredit pelakasanaan proyek dengan jaminan kontrak pekerjaan dan ditambah sertifikat rumah dan tanah dengan perjuangan berat mendapatkan kredit bank dengan rata-rata bungan 20 persen pertahun. Bila ada tunggakan akan dikenakan sangsi denda dan blacklist, serta sita jaminan tambahan, bahkan banyak dari kalangan kontraktor yang proyeknya rugi atau bermasalah, maka bersiaplah rumahnya disita Bank dan dilema ini sama sekali Luput dari Pantauan Pemimpin,”ujar suami dari Ir.Hj. Atra Romeida M.Si (Candidat Doktor IPB) Dosen Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu itu.

“Tak hanya itu, persoalan yang dihadapi para pegawai yang hidup pas-pasan karena gaji dipotong bank ujung-ujungnya melakukan praktek KKN harus tetap jadi pekerjaan terlarang menjadi terpaksa dilakukannya. Pemimpin kota yang arief harus bisa menciptakan suatu wadah lembaga keuangan yang jelas dan siap membantu warga kota yang butuh kredit bunga rendah, wadah ini nanti akan kami jalankan nanti bila dipercaya dan terpilih menjadi walikota atau wakil walikota.Insyaallah,”terang H. Sudirman Saleh yang telah duakali melaksanakan rukun Islam kelima itu.

“Wadah yang kami maksud, supaya siapa saja yang terpilih nanti, harus bisa bisa mendatangkan uang sebanyak-banyaknya untuk pembangunan kota, seperti jalan dalam kota haruslah mulus, warga kota bisa berobat gratis, anak-anak sekolah sampai SLTA harus sekolah gratis,terutama membentuk Lembaga Keuangan dengan Kredit Bunga Murah, Persoalan ini bisa diatasi apabila seorang walikota/wakil walikota mempunyai tingkat lobi dan pergaulan di tingkat nasional atau Jakarta, semua bisa kita perbuat, asal dengan nawaitu yang baik dan jelas arahnya teguh imannya dan kerjasamanya dengan masyarakat ada manfaatnya, tentu Tuhan YME akan bukakan jalan terbaik, asal niat untuk kebaikan bagi masyarakat banyak,”tambah Ketua LHKA SUMBAR Propinsi Bengkulu itu. (saptarius)

Kemenpora Bantu Pembangunan Stadion Bengkulu Selatan Bengkulu, Kementerian Pemuda dan Olahraga memberi bantuan sebesar Rp7.5 miliar untuk pembangunan stadion olahraga di kawasan Padang Panjang, wilayah perkantoran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Bantuan tersebut dikucurkan akhir tahun 2011 dan pengerjaan proyek pembangunan stadion itu dimulai 2012, dan saat ini memasuki tahap persiapan, kata Kepala Bappeda Bengkulu Selatan Ir H Ramlan Saim, Sabtu.

Ia mengatakan, kegiatan pembangunan stadion masih dalam persiapan dan sebagian pengerjaan sudah berjalan seperti pematengan tanah dan setelah itu baru mendirikan bangunan fisik.

Stadion itu segera dibangun dengan konsep sesuai dengan proposal awal yang lebih duluan masuk ke Kementrian Pemudan dan Olahraga (Kemenpora), sehingga tidak akan mengubah struktur bangunan.

Dalam pembangunan itu tetap melibatkan peran masyarakat dan dewan supaya hasilnya akan makksimal karena setelah berdirinya stadion itu akan menjadi kebagaan tersednir bagi warga Bengkulu Selatan, katanya.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Faizal Mardianto mengharapkan, pengerjaan pembangunan stadion padang panjang dengan cadangan dana Rp7,5 miliar itu dapat dilaksanakan secara transparan kepada publik.

Tujuannya supaya tidak menimbulkan kecurigaan yang berdampak kepada dugaan penyalahgunaan anggaran karena alokasi dana kegiatan dikerjakan oleh komite kabupaten yang terdiri gabungan beberapa instansi diantaranya Bappeda, PU, Dikpora ditambah perwakilan tokoh masyarakat.

Komite tergabung dalam pengerjaan stadion itu semuanya dilibatkan, jangan sampai pekerjaan hanya fokus kepada satu instansi saja, tegasnya. (rr)

8

BALI

Alokasi Dana Pilkada Bali 2013 Rp 133 Miliar

Renon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali mengumumkan alokasi dana pemilihan kepada daerah (Pilkada) Bali pada 2013 mendatang mencapai Rp.133 miliar. Alokasi dana ini telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Bali dan Gubernur Bali.

Ketua KPU Bali Ketut Sukawati Lanang Putra Prabawa pada keteranganya saat ditemui menyatakan alokasi dana mencapai Rp. 133 Miliar tersebut meliputi dana untuk pemilihan putaran pertama, kedua hingga antisipasi dana terhadap kemungkinan adanya pemungutan suara ulang. Menurut Lanang, dari alokasi dana tersebut hamper 43 persen untuk honor petugas pelaksana di lapangan.

“Yang jelas membengkak honorarium, dulu tidak ada PPDP petugas pemutahiran data pemilih, sekarang dengan 6000 TPS maka melibatkan 6000 PPDP kali honor , kemudian honor PPS PPK itu naik, dulu 450 sekarang sampai 1 juta,” jelas Ketut Sukawati Lanang Putra Prabawa.

Lanang Prabawa menyatakan secara total jumlah petugas yang akan dilibatkan dalam Pilkada Bali mencapai sekitar 49.000 orang.

Membengkaknya dana alokasi Pilkada Bali juga akibat adanya calon perseorangan, sedangkan pada Pilkada sebelumnya tidak ada calon perseorangan. (mlt/bb)

JARRAK POS Edisi ke XI - Minggu Ke-3, Maret 2012

Bangun Pusat Pertumbuhan Ekonomi Secara Merata

PDIP, Golkar dan Demokrat Berpeluang Besar Cagub Bali 2013

Renon, Tercatat 3 partai politik di Bali yang mempunyai peluang besar untuk mengajukan calon gubernur Bali sendiri pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bali pada 2013 mendatang. Ke-3 partai tersebut memiliki suara atau kursi lebih dari 15 persen di DPRD Bali. Partai-Partai tersebut diantaranya PDIP dengan 24 kursi, Golkar dengan 12 kursi dan Demokrat dengan 10 kursi.

Ketua KPU Bali Ketut Sukawati Lanang Putra Prabawa pada keterangannya saat ditemui mengungkapkan khusus untuk partai yang memiliki suara dibawah 15 persen jika berkoalisi maka terdapat kemungkinan akan muncul 2 pasangan calon lagi. Namun khusus untuk calon perseorangan pada Pilkada Bali mendatang harus mengumpulkan dukungan mencapai 180.000 suara.

“Dengan jumlah penduduk kita pakai asumsi BPS 2010 jumlah penduduk 2,5 juta dikalikan 5 persen maka kurang lebih hampir 176180.000 minimal dia sudah membawa KTP yang tersebar di 5 kabupaten kota yang ada di Bali,” jelas Ketut Sukawati Lanang Putra Prabawa.

Lanang Prabawa menyampaikan menurut rencana tahapan Pilkada Bali akan dimulai pada November mendatang. Sedangkan tahapan pendaftaran bagi calon perseorangan akan dilakukan pada Desember 2012 dan tahap pemungutan suara akan dilakukan pada Mei 2013. (mlt/bb)

Bupati Bangli Minta Gubernur Ambil Keputusan

Bangli Terkait pemanggilan Sekkab I Wayan Sutapa oleh Pengadilan Negeri (PN) Makassar hingga batas waktu sampai 19 Maret mendatang, Bupati Bangli, I Made Gianyar meminta kepada Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika untuk segera mengambil keputusan.

Pengambilan keputusan ini penting, demi kelancaran pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Bangli. Mengingat bukti kasus Sutapa sudah sangat kuat, dan surat pemberhentian sebagai Sekkab juga sudah disampaikan Bupati Bangli ke Gubernur.

Bupati Bangli, Made Gianyar SH MHum saat dikonfirmasi mengatakan, surat pemberhentian I Wayan Sutapa sebagai Sekkab sudah disampaikan pihaknya ke Gubernur Pastika. Dengan begitu pihaknya berharap, semoga Gubernur Pastika segera mengambil keputusan.

“Semoga Pak Gubernur segera mengambil keputusan, hal ini demi kelancaran pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Bangli,” harap Bupati Made Gianyar. Apalagi kedudukan Sekkab Sutapa yang statusnya hingga saat ini masih PNS, apakah bisa langsung dipecat atau tidak, Bupati Bangli menjawab diplomatis.

“Urusan itu ada mekanismenya, karena tidak merupakan kewenangan mutlak Bupati,” tandas pria asal Kintamani ini. (cr/nb)

Laju Pertumbuhan Penduduk Bali Diatas Rata-Rata Nasional 1.49 Persen

Renon, Laju pertumbuhan penduduk di Bali masuk dalam kategori sangat tinggi secara nasional. Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) laju pertumbuhan penduduk di Bali sejak tahun 2000 hingga 2010 mencapai 2,51 persen atau jauh diatas rata-rata nasional sebesar 1,49 persen.

Deputi Pelatihan dan Pengembangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kasmiyati usai pembukaan Rakerda BKKBN Bali di Renon, Kamis (8/3) menyatakan jika dilihat dari angka kelahiran pertahun di Bali cukup kecil mencapai 2,14 persen. Namun tingginya laju pertumbuhan penduduk di Bali diprediksi akibat tingginya migrasi dari luar Bali.

“Ini kemungkinan karena kelahirannya tadi sudah di bawah nasional, itu kemungkinan karena banyak penduduk yang masuk ke Bali, menarik karena cari pekerjaan mudah karena banyak turis, jadi kemungkinan rata-rata laju pertumbuhan penduduk yang tinggi karena imigrasi yang masuk ke Bali,” ujar Kasmiyati.

Kasmiyati menyampaikan sebenarnya program KB di Bali sangat sukses, terbukti tingkat kelahiran masih dibawah rata-rata nasional.

Begitu juga dengan tingkat pemakaian alat kontrasepsi di Bali jauh diatas rata-rata nasional sebesar 61,4 persen. (mlt/bb)

38 Kapal Pesiar Singahi Benoa Sepanjang 2012

Denpasar, Kepala Pusat Penelitian Kependudukan dan Pengembangan SDM Universits Udayana I Ketut Sudibia menyarankan, Pemerintah Provinsi Bali perlu membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi secara merata di delapan kabupaten dan satu kota di daerah ini. Hal itu penting untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kegiatan yang selama ini hanya terpusat di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, kata Ketut Sudibia di Denpasar, Selasa.

Ia mengatakan, Kabupaten Badung sebagai pusat kepariwisataan di Bali dan Kota Denpasar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi serta ibukota Provinsi Bali dengan berbagai aktivitas kegiatan mendorong laju pertumbuhan penduduk (LPP) cukup tinggi.

Badung mengalami LPP sebesar 4,63 persen pada SP 2000 hanya berpenduduk 345.863 jiwa pada SP 2010 bertambah menjadi 543.681 jiwa dan Kota Denpasar

Tiga Tahun Mangkrak

Bisa Untuk Kepentingan Publik

pertumbuhannya sebesar empat persen dari 532.440 jiwa menjadi 788.445 jiwa.

Kondisi itu berada di atas angka rata-rata Bali yang hanya 2,15 persen dari 3,14 juta jiwa pada tahun 2000 mnejadi 3,89 juta jiwa pada tahun 2010.

«Jika pusat-pusat pertumbuhan ekonomi itu berhasil dibangun secara merata di delapan kabupaten dan satu kota di Bali akan mampu mencegah pendatang yang khusus dengan sasaran Kota Denpasar maupun Kabupaten Badung,» kata Ketut Sudibia.

Penduduk pendatang (migran) nonpermanen yang berasal dari Jawa Timur atau daerah lainnya tidak perlu ke Denpasar atau Badung, namun bisa diarahkan di wilayah Kabupaten Jembrana atau Kabupaten Tabanan. Demikian pula migran nonpermanen dari Karangasem atau Lombok, juga tidak perlu ke Denpasar atau Badung, jika pusatpusat pertumbuhan ekonomi

berhasil dibangun di Kabupaten Klungkung atau Gianyar.

Hal lain yang tidak kalah penting berkaitan dengan kehadiran migran nonpermanen di daerah tujuan menurut Ketut Sudibia tertib administrasi kependudukan.

Persoalan ini sangat penting menjadi penekanan, karena hasil penelitian menunjukkan, bahwa pendatang umumnya tidak melapor ke aparat desa di daerah asal tentang kepergiannya maupun di kantor desa tempat tujuannya tentang kedatangan mereka.

“Dan ini menyebabkan data kependudukan yang berkaitan dengan migran nonpermanen menjadi tidak lengkap atau mutunya rendah,” tukasnya.

Hal itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya yang menampung maupun menggunakan tenaga kerja pendatang tersebut, sekaligus mentaati aturan yang berlaku, harap Ketut Sudibia. (Sen/ol)

Benoa, Tahun 2012 Pelabuhan Benoa akan disinggahi 38 kapal pesiar, demikian dijelaskan General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Cabang Benoa, Iwan Sabatini. Dan salah satunya kapal pesiar Legend Of Sea dengan panjang 264 meter. Kapal pesiar ukuran besar ini diharapkan bisa bersandar di dermaga, karena alur masuk dan kolam pelabuhan telah diperlebar 150 meter dan diperdalam hingga 9,5 meter.

Menurut Iwan, Pelabuhan Benoa saat ini paling tinggi diminati wisatawan mancanegara, yakni sebesar 53 persen dari «Cruise Trip» di Indonesia. Untuk tahun 2012 yang sudah terjadwal datang ke Benoa sekitar 38 unit kapal pesiar.

«Ke depan, kapal-kapal pesiar yang masuk ke Indonesia diperkirakan semakin banyak dan berukur besar dengan panjang di atas 200 meter hingga lebih dari 300 meter, ini membutuhkan pengembangan infrastruktur dermaga yang lebih memadai kedalaman alur dan kolam hingga 12 meter,» jelas Iwan.

Selama kurun waktu tahun 2011, Pelabuhan Benoa tercatat disinggahi 35 kapal pesiar. Jumlah ini melampaui target tahun 2011 yang hanya menargetkan 28 unit kapal pesiar. (dev/bb)

Pemkab Badung Tidak Pilih Kasih Ijin Investasi

Denpasar, DPRD Bali meminta Pemerintah Kabupaten Badung tidak pilih kasih dalam pemberian ijin investasi pembangunan akomodasi pariwisata. Hal ini menyusul sikap pemerintah kabupaten Badung yang hanya memberikan ijin operasional terhadap beberapa villa yang sebelumnya tidak memiliki ijin, sedangkan villa-villa bodong lainnya diharuskan melakukan pembongkaran.

Ketua Komisi I DPRD Bali, Made Arjaya mencurigai adanya permainan dibalik pemberian ijin yang terkesan pilih kasih. Menurut Arjaya, satu bukti adanya pilih kasih dalam pemberian ijin yaitu pembangunan Hotel Mulia yang begitu cepat mendapatkan ijin sedangkan pembangunan Bali International Park hingga kini belum mendapatkan ijin.

“Mulia notabene milik buronan sangat gampang cari ijin, BIP notabene adalah pengusaha lokal dan pengusaha Bali ini kok sangat susah, saya hanya pakai itu satu contoh kasus, bahwa APEC nanti saya yakin di Mulia, karena mungkin sudah ada apa-apa dengan Badung. Mungkin di pusat ada main atau di Badung ada main, jadi SBY yang notabene Pembina Demokrat dikalahkan Bupati Badung yang notabene dari Demokrat, kan koran tidak berani nulis,” tegas Made Arjaya.

Arjaya menyebutkan contoh kasus Hotel Mulia dan BIP menjadi satu-satunya contoh kasus adanya pilih kasih terkait perijinan investasi pembangunan akomodasi pariwisata di Kabupaten Badung. (mlt/bb)

Dua Kandidat Calon Kuat Bappeda Karangasem Amlapura, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Karangasem, I Nengah Sudarsa akan pensiun 1 April 2012. Kabar yang santer beredar, ada dua calon kuat yang akan diusulkan menggantikan posisi Sudarsa. Dua kandidat itu adalah Kepala Bappeda Karangasem, I Wayan Artha Dipa dan Kepala Dinas Pendapatan,I Gede Adnya Mulyadi.

Artha Dipa sebenarnya sejak setahun lalu disebutkan digadang-gadang menggantikan Sudarsa. Hanya saja karena pertimbangan etika, maka ditunggu hingga Sudarsa pensiun. Sedangkan Sekkab Sudarsa mengakui dirinya akan masuk masa persiapan pension (MPP) per 1 April 2012 nanti.

“Sebenarnya saya pensiun per 1 April 2013, tetapi selama setahun saya kan MPP,” kata Su-

darsa. Ditanya calon kuat pengganti dirinya, apakah Kepala Bappeda I Wayan Artha Dipa atau Kepala Dinas Pendapatan I Gede Adnya Mulyadi? “Wah, soal calonnya, tanyakan saja ke Bupati Karangasem,” elak Sudarsa.

Sementara Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) yang tugasnya menggodok calon, kemudian merekomendasikan calon untuk disodorkan ke Bupati Karangasem, diketuai Sekkab Karangasem, Sudarsa. Sedangkan Sekretaris Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dijabat Plt I Wayan Gede Mustika.

Kepala Bappeda Karangasem I Wayan Artha Dipa dikabarkan akan menggantikan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) I Nengah Sudarsa yang memasuki

masa pensiun per 1 April mendatang. Namun Dipa berstatus pelaksana tugas (plt).

“Saya hanya menetapkan sebatas Plt Sekkab Karangasem, menunjuk saudara Kepala Bappeda I Wayan Artha Dipa,” kata Bupati Karangasem I Wayan Geredeg.

Kenapa sebatas plt, tidak memperpanjang masa tugas Artha Dipa dua tahun lagi? “Ah, tidak bisa memperpanjang jabatan, tidak ada aturannya. Saya hanya menjadikan yang bersangkutan plt sekkab selama tujuh bulan, selama masih aktif jadi PNS,” tambah Geredeg.

Masa tugas Artha Dipa juga tinggal beberapa bulan lagi. Pada Oktober 2012, dia juga pensiun.

Dasar pertimbangan memilih Artha Dipa, kata Geredeg, karena yang bersangkutan memiliki

prestasi kerja, golongannya IVc, dedikasi, loyalitas, dan etos kerjanya cukup andal.

Di samping itu, konsepkonsep pemikiran Bupati Karangasem selama ini mampu diterjemahkan di lapangan, termasuk dijabarkan di penyusunan APBD. Dan mengenai pengganti plt sekkab kelak, menurut Geredeg, masih cukup waktu untuk memilih di antara stafnya. Itu berarti, kandidat Sekkab Karangasem, I Gede Adnya Mulyadi, yang kini Kadispenda Karangasem tetap berpeluang, setelah Artha Dipa pensiun Oktober 2012 nanti. Mengenai jabatan kepala Bappeda nanti, kata Geredeg, akan dirangkap plt sekkab. “Kan tanggung, jika mengganti kepala Bappeda. Tidak apa-apa dirangkap, kan sifatnya sementara,” lanjutnya. (bb)

Jalan Rusak Tak Tercover 2011 Diperbaiki 2012

Denpasar, Untuk menghindari adanya kesan kumuh, kini lahan di kawasan jalan protokol Kota Denpasar yang lebih dari tiga tahun dibiarkan mangkrak bisa digunakan untuk kepentingan publik. Kebijakan ini setelah sebelumnya anjuran untuk menata lahan dan memberi pagar penutup lokasi tidak maksimal.

Berdasarkan hasil pendataan, tercatat ada 76 titik lokasi lahan yang belum dimanfaatkan oleh pemiliknya atau dibiarkan mangkrak yang menyebar merata di empat kecamatan yang ada.

Dengan rincian, wilayah Demnpasar Timur terdapat 29 lokasi dengan luas 77.365 m2, Denpasar Utara ada 26 lokasi dengan 20.600 m2, Denpasar Selatan 14 lokasi dengan luas lahan 42.250, serta wilayah Denpasar Barat terdapat 7 lokasi dengan luas lahan 20.554 m2.

Sejumlah lahan mangkrak ini rata-rata berada di seputaran

Jalan Protokol di Kota Denpasar.

“Jika lebih dari tiga tahun, lahan mangkrak bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan publik,” kata Kepala Dinas Perizinan Denpasar AA Ray Soryawan. Namun masa tiga tahun itu, kata dia, harus melewati persyaratan-persyaratan tertentu, seperti lahan yang mangkrak tidak termasuk yang pindah tangan kepemilikan.

Jika dilakukan penjualan atau pindah tangan kepemilikan, setiap tahun, lahan itu belum bisa dimanfaatkan, meskipun lahan itu mangkrak sudah sejak lama.

“Jadi lahan yang mengkrak yang bisa dimanfaatkan itu adalah lahan yang atas nama satu kepemilikan saja,” terangnya. Terkait dengan banyaknya lahan yang mangkrak, Dinas Tata Ruang dan Perumahan (DTRP) Denpasar, mengaku sudah melakukan penataan terhadap kawasan tersebut, seperti menutupnya dengan pagar. Selain itu, DTRP juga

membuat tembok yang diisi dengan motif gambar, bahkan anggaran yang dikeluarkan untuk pembuatan pagar tersebut menelan anggaran Rp 300 juta. Penataan itu sudah dilakukan sejak November 2011 lalu.

“Untuk tembok yang sudah rusak rencananya akan diganti dengan memasang benner agar tidak terkesan kumuh,” kata kepala DTRP Kota Denpasar, I Made Kusuma Diputra. Sebelumnya, kalangan Dewan Denpasar telah menghimbau kepada pemerintah agar pemilik bisa menutup lahan yang mangkrak tersebut. Hal itu penting dilakukan guna meminimalisir kesan kumuh wajah kota. Selain itu, penataan juga dilakukan guna menghindari ancaman penyakit seperti tempat berkembangnya nyamuk. Sayangnya, karena lahan ini menjadi hak milik, pemerintah tidak bisa lebih jauh dalam melakukan intervensi. (hu/bb)

Denpasar, Pemerintah Provinsi Bali masih mendata ruas jalan yang rusak agar dalam anggaran APBD tahun 2012 dialokasikan dana perbaikan, sehingga tak ada lagi jalan provinsi yang rusak. “Gubernur Bali sudah memerintah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mendata ruas jalan yang ditangani provinsi.

Berapa panjangnya yang rusak dan berapa dana yang dibutuhkan agar bisa disiapkan untuk anggaran tahun 2012,” kata Kepala Bagian Publikasi dan Dokumentasi Pemprov Bali Ketut Teneng di Denpasar, Senin.

Menurut Teneng, Pemprov Bali belum mengantongi data jalan yang rusak, sehingga belum bisa merinci berapa anggaran yang dibutuhkan. Apalagi, kata dia, ruas jalan yang ditangani provinsi cukup panjang dan perlu koordinasi dengan kabupaten/ kota di Bali untuk membahas mana jalan provinsi dan jalan kabupaten. “Kalau Pemprov Bali sudah memiliki data lengkap terkait jalan rusak yang ditangani Provinsi Bali, baru akan bertemu dengan bupati dan wali kota,” katanya.

Ia mengatakan, tahun 2012 jalan-jalan yang menjadi

tanggung jawab Pemprov Bali akan diperbaiki supaya tidak ada lagi jalan yang rusak. Namun, perbaikan ruas jalan yang rusak maupun pemeliharaan akan dilakukan sekala prioritas, sehingga tidak ada lagi ruas jalan yang ruask. “Gubernur Mangku Pastika berharap agar ruas jalan rusak yang ditangani Provinsi Bali untuk ke depannya tidak ada lagi yang rusak,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Ir I Ketut Artika mengatakan, panjang jalan yang ditangani Pemprov Bali mencapai 860,53

kilometer dan diperbaiki tahun 2011 dengan alokasi anggaran Rp48,8 miliar untuk penanganan jalan provinsi di luar dana rutin Rp9 miliar.

Ia mengatakan, pemprov melalui Dinas PU berusaha menangani ruas jalan yang rusak yang masih tercecer di seluruh kabupaten/kota di Bali dan dianggarkan dalam APBD perubahan 2011. “Kalau jalan yang rusak tidak `tercover` oleh anggaran tahun 2011, maka akan diperbaiki dianggarkan tahun 2012,” kata Artika. (Sen/ol)

Bali Dapat Kucuran Dana UN Rp4,9 Miliar Denpasar, Pemerintah Provinsi Bali mendapat kucuran dana ujian nasional (UN) sebesar Rp4,9 miliar dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Bali Anak Agung Gde Sujaya mengungkapkan hal itu di Denpasar, Senin.

Menurutnya, alokasi dana tersebut bakal diperuntukkan bagi SMP/MTs, SMA/MA dan SMK sebesar Rp4 miliar dan sedangkan Rp9,5 juta untuk SD/ MI. Dalam UN tahun ini, Disdikpora tidak menyediakan soal

cadangan. “Memang UN tahun ini ada perbedaan dibanding tahun sebelumnya. Tahun lalu soal cadangan disediakan oleh pihak panitia,” katanya.

Sujaya mengatakan, dalam upaya mencegah kebocoran paket soal UN akan disegel melalui tiga tahap secara berlapis yang diawasi tim pengawas gabungan mulai dari tim pengawas khusus dari Bali, tim pengawas percetakan, dan tim pengawas dari pihak keamanan.

“Jika pihak sekolah mendapatkan paket soal yang ketiga segelnya rusak, maka UN secara otomatis dianggap batal

dan akan diganti dengan ujian susulan,” katanya.

Diakuinya, setiap paket soal akan disesuaikan dengan jumlah pelajar setiap ruangan yang terdiri dari paket soal kecil yang terdiri atas 6-10 pelajar, dan paket besar berkisar 20 pelajar.

“Sisa soal yang tidak terpakai dari paket kecil maupun paket besar tersebut nantinya akan langsung menjadi cadangan,” ucapnya.

Ia mengatakan, guna menyukseskan pelaksanaan UN di bulan April-Mei 2012, pihaknya secara terus menerus melakukan reformasi kinerja. Salah satunya,

menyiapkan tim pengawas dari setiap sekolah dan sekaligus tim pengawas independen dari kalangan perguruan tinggi di Bali, di antaranya Universitas Udayana.

Di samping itu, kata dia, juga telah menyiapkan enam tim pengawasan khusus yang terdiri atas pejabat Disdikpora Bali dan perguruan tinggi untuk mengawasi proses pencetakan paket soal UN di Surabaya.

“Bali masuk rayon Surabaya, yang meliputi Semarang, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan,” katanya. **Ant

9

BALI

JARRAK POS Edisi ke XI - Minggu Ke-3, Maret 2012

Pengamanan Ketat di TPS-TPS Jelang Pilkada Buleleng

Singaraja, Empat pasangan Cabup-Cawabup Buleleng yang akan bertarung di Pilkada, 22 April 2012, berusaha mengamankan suara mereka di TPS. Masing-masing kubu menyiapkan saksi dalam jumlah berlipat, yang bertugas mengawal suara mulai dari TPS, Kecamatan, hingga ke KPU Buleleng. Anggaran untuk saksi bagi pasangan calon pun ditaksir minimal mencapai Rp 118,10 juta.

Menurut Sekretaris DPD PDIP Bali, Nyoman Adi Wiryatama, pihaknya mengerahkan kekuatan penuh untuk mengamankan total 1.181 TPS (tempat pemungutan suara) di Pilkada Buleleng 2012. Dalam hal ini, PDIP menerjunkan 2.362 saksi atau dua kali lipat dari jumlah TPS yang ada.

“Jumlah saksi yang kita terjunkan dua kali lipat dari total 1.81 TPS yang ada. Kita tidak mau suara PAS-Sutji dicaplok kucing garong di TPS. Susahsusah menggarap kantong massa, eh suara malah hilang, ‘kan berat kasusnya,” ujar Adi Wiryatama kepada NusaBali, Minggu (11/3).

Adi Wiryatama menyebutkan, saksi yang diterjunkan mengamankan TPS adalah para kader PDIP di tingkat banjar (Anak Ranting PDIP). Mereka semuanya sudah dilatih dan diberikan pembekalan khusus menghadapi Pilkada Buleleng 2012. Sampai saat ini, PDIP di Buleleng sangat solid.

“Buleleng saat ini paling sol-

id dan kepengurusan PDIP pun paling lenkap sampai ke Anak Ranting. Jadi, kita tidak kesulitan kalau mengerahkan saksi sampai berlipat dari jumlah TPS yang asa. Satu TPS kita amankan dengan dua saksi,” terang mantan Bupati Tabanan dua kali periode ini.

Disinggung soal peluang paket PAS-Sutji memenangkan Pilkada Buleleng 2012, menurut Adi Wiryatama, semua pasangan calon yang bertarung merupakan calon pemimpin yang punya kualitas. Namun, PDIP saat ini memiliki kekuatan dan kualitas yang tidak diragukan.

Semua kader PDIP, kata dia, siap kerja keras untuk memenangkan paket PAS-Sutji (yang diusung PDIP bersama PNIM, PPP, PKB, dan PKS) di Pilkada Buleleng 2012. “Bicara peluang, kami jelas menargetkan paket PAS-Sutji menang di Buleleng,” tegas Adi Wiryatama yang notabene ayah Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti.

Dikonfirmasi terpisah di Singaraja, Minggu kemarin, Ketua Tim Pemenangan PAS-Sutji, Dewa Nyoman Sukrawan, menegaskan pihaknya berjibaku untuk memenangkan jago di Buleleng.

Jumlah para saksi yang disiapkan PDIP pun berlipat ganda.

Karena jumlah saksinya berlipat, pihaknya juga harus menyiapkan dana khsus. Dengan asumsi per saksi harus dihonor Rp 50.000, maka total anggaran khusus saksi bagi paket PAS-

Sutji yang perlu disiapkan mencapai sekitar Rp 118,10 juta. Masalah dana bagi saksi ini segera akan dibahas Tim Pemenangan PAS-Sutji. Menurut Dewa Sukrawan, selama ini saksi yang dikerahkan PDIP tidak pernah ada masalah dengan honor.

Soalnya, yang dikerahkan sebagai saksi adalah kader-kader militan PDIP. “Masalah uang saksi tentu sudah ada, cuma kita belum berani sampaikan. Yang jelas, selama ini masalah itu tidak pernah ada persoalan,” tegas Ketua DPC PDIP sekaligus Ketua DPRD Buleleng ini.

Hal serupa juga disampaikan kubu Demokrat, yang mengusung paket Ni Putu Tutik Kusumawardani-Komang Nova Sewi Putra sebagai Cabup-Cawabup Buleleng. Menurut Ketua Tim Pemenangan Tutik-Nova, I Made Suparjo, pihaknya minimal menyiapkan 2.362 saksi untuk mengawal 1.181 TPS plus 1 TPS khusus di dalam LP Singaraja. Ini belum termasuk saksi yang bertugas mengawal suara dari desa ke Kecamatan hingga ke KPU Buleleng.

“Ya, minimal dana yang disiapkan untuk setiap saksi mencapai Rp 50.000. Jadi, Anda bisa hitung sendiri, berapa dananya jika ada lebih dari 2.362 saksi,” ujar Made Suparjo yang juga Wakil Ketua DPC Demokrat Buleleng.

Made Suparjo mengakui, pihaknya telah menggalang saksi jauh sebelum calon yang

diusungnya ditetapkan KPU Buleleng. Bahkan, pelatihan dan pembekalan saksi yang belum terlaksana kini tinggal di beberapa desa saja. “Hampir semua Kecamatan sudah, tinggal beberapa desa saja yang belum,” katanya.

DPD Demokrat Bali sendiri sudah memerintahkan jajaran DPC Demokrat Buleleng untuk berjuang total memenangkan paket Tutik-Nova. Ketua DPD Demokrat Bali, Made Mudarta, menyatakan partainya menyiapkan masing-masing 2 saksi di tiap TPS. “Satu sebagai saksi wajib, satunya lagi cadangan. Kalau saksi satu sakit atau istirahat makan, TPS tetap bisa dikawal yang lain,” jelas Mudarta saat dikonfirmasi NusaBali terpisah di Denpasar, Minggu kemarin.

“Sangat berisiko kalau kita lengah mengawal TPS. Saya rasa semua parpol pengusung calon pasti mengamankan TPS. Ini politik, Bung. Kalau tidak awas, suara kandidat yang kita usung bisa lenyap. Jadi, pertarungan sesungguhnya juga terjadi di TPS,” tegas Mudarta.

Jurus mengamankan TPS juga ditempuh Golkar, yang mengusung paket Gede AriadiWayan Arta alias Geria 12 di Pilkada Buleleng 2012. Menurut pentolan Tim Pemenangan Geria 12, Ketut Susila Umbara, pihak telah melakukan pelatihan dan pembekalan saksi jauh sebelum para kandidat lain melakukannya. “Sekarang kandidat lain genjot pembekalan saksi, karena

kita (Golkar) sudah lebih awal melakukannya,” ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD Buleleng ini. Hanya saja, Susila Umbara enggan menyebut honor yang disiapkan untuk para saksi yang tugaskan mengawal suara Geria 12 di masing-masing TPS. “Itu nanti, yang jelas kita sudah siapkan dana,” kata Susila Umbara yang juga Ketua Harian DPD II Golkar Buleleng.

Ketua Bappilu DPD I Golkar Bali, Dewa Ayu Sri Wigunawati, menyatakan pihaknya telah memerintahkan saksi-saksi untuk tongkrongi TPS sampai penghitungan suara selesai.

“Kawal TPS sampai tuntas pelaporannya,” ujar Wigunawati yang Minggu kemarin terjun ke Buleleng untuk pembekalan para saksi bagi paket Geria 12.

Sementara itu, Koalisi Nurani Denbukit yang mengusung paket Wayan Gede Wenten Suparlan-IB Djodhi sebagai CabupCawabup Buleleng, kabarnya masih kesulitan untuk mengerahkan saksi. Indikasinya, koalisi 10 parpol gurem yang dimotori Hanura-Gerindra ini hingga sekarang belum melakukan pelatihan dan pembekalan para saksi.

Sayangnya, Ketut Tim Pemenangan paket SuparlanDjodhi, I Nyoman Sueker, belum bisa dikonfirmasi NusaBali terkait penggalaangan para saksi tersebut. Saat dihubungi di Singaraja, Minggu kemarin, petinggi DPC Hanura Buleleng ini tidak bisa dikontak. (nat/bb)

Aparat dan Masyarakat Mulai Lakukan Pengamanan Jelang Nyepi Denpasar, Polda Bali mulai bersiap diri menghadapi pengamanan perayaan Hari Raya Nyepi yang jatuh pada tanggal 23 Maret nanti. Yang menjadi skala prioritas pengamanan kali ini adalah wilayah rawan konflik.

“Polda Bali sudah melakukan pemetaan wilayah mana saja yang masuk rawan konflik menjelang Hari Raya besar umat Hindu itu. Nantinya, wilayah rawan konflik itu akan diantensi khusus dengan menerjunkan sejumlah personil. Kita juga akan melibatkan petugas keamanan adat. Kita sudah berkoordinasi tentang hal itu karena perayaan Nyepi nanti berbarengan dengan pelaksanaan sholat Jumat bagi umat Muslim,” ujar Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Hariadi.

Hariadi menjelaskan, pihak

kepolisian sudah melakukan pertemuan dengan tokoh lintas Agama dan sepakat umat muslim tetap melaksanakan sholat Jumat di masjid terdekat. Meski tidak menyebutkan berapa personil yang diterjunkan dalam pengamanan Nyepi, Hariadi mengatakan, pengamanan akan disesuaikan situasi di lapangan.

“Kita menghimbau agar masyarakat ikut membantu kelancaran Hari Raya Nyepi.

Diharapkan untuk tidak mengadakan pesta miras petasan atau kembang api yang bisa menggangu kenyamanan masyarakat,” tegasnya.

Sementara Tim deteksi dini Badan Kesbangpol dan Linmas Gianyar mencatat 20 titik/lokasi di Kabupaten Gianyar rentan terjadi konflik massa pada malam pangerupukan Nyepi, Kamis

(22/3). Ke-20 titik tersebut juga lokasi bekas ada kasus baik bernuansa adat dan sosial. Ke-20 titik itu, 3 di Kecamatan Gianyar, 5 di Blahbatuh, 5 di Sukawati, 1 di Ubud, 2 di Tegallalang, dan 4 di Tampaksiring. Hanya di Kacamatan Payangan yang relatif mulus.

Data di Badan Kesbangpol dan Linmas Gianyar di Kecamatan Gianyar pernah terjadi kasus pemekaran Banjar Mulung jadi desa pakraman dan terpisah dari induknya, Desa Pakraman Sumita, konflik antara warga Samplangan dengan penduduk pendatang, dan konflik pemuda Banjar Roban dengan Banjar Dauh Uma, Kelurahan Bitera.

Di Kecamatan Blahbatuh, kasus denda adat kepada warga karena masalah dana LPD di Bonbiyu, rebutan tapal batas

Desa Keramas-Medahan, konflik warga Dalem Geria-Dalem Agung di Keramas, konflik Banjar Getas Kawan-Kangin, Getas Kawan-Darmasamata, dan konflik warga Banjar Wanayu–Banjar Mas Bedulu.

Kecamatan Sukawati didominasi rebutan tapal batas yakni Desa Kemenuh–Batuan Kaler, Kemenuh–Tegenungan, Ketewel–Guwang, Ketewel–Batubulan, dan dua kelompok warga di Silakarang karena rebutan lapangan bulutangkis.

Kecamatan Ubud yakni kasus rebutan setra (kuburan) antara Banjar Ambengan–Semana.

Kecamatan Tegallalang yakni rebutan tanah kuburan Pakudui– Pakudui Kangin, dan di Banjar Pisang Kaja, Desa Taro ada 7 KK warga kesepekang karena masalah dana LPD. Kecamatan

Tampaksiring yaitu rebutan tapal batas Desa Sanding–Pejeng Kaja, konflik pemuda Banjar Manca Warna–Sanding, aliran kepercayaan di Banjar Pengembungan, Desa Pejeng Kangin, konflik pemuda Banjar Taman Bedulu–Banjar Tunon, Desa Pejeng Kangin.

Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Gianyar IB Gde Putra Siwagatha mengatakan, kasus ini telah diantisipasi dengan koordinasi oleh jajaran masingmasing Tripika. Untuk mencegah kasus ini pihaknya juga akan menerjunkan 22 petugas deteksi terlatih. “Kami mohon kepada jajaran di desa atau perbekel untuk terus berkoordinasi dengan aparat jika mencium tanda-tanda akan terjadi bentrok,” jelas Siwagatha. (spy/lsa/bb)

Pemerataan Pembangunan Isyaratkan Koordinasi dan Sinkronisasi Ekonomi Kabupaten Kota di Bali Oleh : Prof. Nyoman Suparta (Ketua DPD HKTI Bali)

Lahan pertanian yang diartikan sebagai tanah garapan untuk tujuan produksi pertanian kini telah semakin menyempit. Idealnya setiap KK petani dapat menggarap lahan seluas 2 hektar, namun kenyataannya kini hanya 0,35 hektar. Inilah sebuah proses pemiskinan petani.

Karenanya mereka disebut petani gurem atau petani rakyat. Kondisi itu berdampak kepada ketidak berdayaan dan ketidak seriusan petani dalam menggarap lahan sawahnya.Adakah yang dapat dibanggakan untuk menjadi petani?Akankah ketahanan pangan bisa berlanjut?.

Alih Fungsi Lahan tuanya. Bila ada profesi lain yang Alih fungsi lahan pertanian mampu memberikan tingkat antara tahun 1997-2007 telah kehidupan yang lebih baik, terjadi sekitar 661 hektar atau mengapa harus bertahan sebagai sekitar 0,8% per tahun. Lahan petani. Inilah fakta yang terjadi tersebut kebanyakan difungsikan di Bali saat ini. untuk fasilitas pariwisata yakni Disisi lain saya setuju hotel, restoran, villa, serta dengan berkurangnya jumlah pembangunan perumahan, petani, karena akan berdampak perkantoran, industri, dll. kepada luasnya lahan garapan Disamping itu, alih fungsi lahan petani. Semoga saja masih juga telah terjadi pada kawasan ada pemuda yang memang perkebunan atau tegalan dan mempunyai hobi luar biasa kehutanan. Banyak lahan kebun (gila, red) di bidang pertanian. atau tegalan yang berubah fungsi Mereka diberi kesempatan untuk menjadi bangunan perumahan, tumbuh menjadi petani-petani bangunan peternakan, villa, atau profesional, petani dengan luas menjadi tanaman industri yang garapan optimal. Pemuda lainnya jangka pendek yang daya resap yang tidak mempunyai hobi airnya sangat kurang. di bidang pertanian, silahkan Bila kondisi tersebut saja bekerja di sektor minat dan dibiarkan tanpa kendali, maka hobinya. dapat mengakibatkan degradasi Persoalannya sekarang, sumber daya lahan dan air, fasilitas apa yang mampu semakin melemahnya daya disiapkan oleh pemerintah saing petani, rendahnya efisiensi kepada anak bangsa yang mau usaha, lemahnya pemasaran dan mampu menekuni sektor hasil, kurangnya keseriusan pertanian?. Bagaimana jaminan dan kemandirian petani, dan kepastian lahan garapan mereka? lemahnya penegakan hukum. dan bagaimana pula kinerja Status kehidupan petani akan pengolahan hasil dan pemasaran semakin terpuruk, dan mereka hasil pertaniannya? pasti akan mencari mata Mengapa Terjadi Alih pencaharian lainnya. Itulah Fungsi Lahan sebabnya yang tinggal kini hanya Kebijakan struktural dan petani sambilan yang senantiasa pergeseran nilai-nilai sosial meratapi kemiskinannya. ekonomi telah menimbulkan Alih Profesi keharusan dan keterpaksanaan Bila profesi sebagai petani bagi petani untuk menjual lahan tidak lagi menjamin kehidupan garapannya.

Perkembangan yang layak, maka generasi muda sektor pariwisata yang anak petani tentu akan berpikir berlebihan, industri, untuk melanjutkan profesi orang perdagangan, dll telah menjadi

andil besar atas keterpaksaan itu. Nilai Jaminan Obyek Pajak (NJOP) yang semakin meningkat melebihi kemampuan petani untuk membayarnya, tidak ada subsidi bagi petani pemilik lahan atas kewajiban pajaknya, sulitnya memperoleh air irigasi, harga jual hasil yang rendah, semakin terancamnya keberadaan subak, tersedianya peluang kerja di sektor lain, kecilnya minat generai muda menekuni sektor pertanian, dll telah mendorong niat petani untuk menjual lahan garapannya.

Perda No 16 Tahun 2009, tentang RTRWP Bali RTRWP Bali yang telah di tetapkan menjadi Perda No 16 Tahun 2009, merupakan pedoman penting bagi semua pihak untuk dapat melakukan kegiatan pembangunan di Bali. Kawasan pertanian dalam RTRWP Bali telah diberikan perhatian khusus, karena disepakati bahwa pertanian merupakan spirit dari munculnya kebudayaan Bali yang dilandasai agama Hindu. Nilai-nilai budaya itu telah menjadi modal bagi pengembangan kepariwisataan di Bali. Namun sayang, RTRWP itu terus diperdebatkan atas nama pemerataan pembangunan dan PAD. Di dalam RTRWP Bali telah jelas diatur tentang kawasan (kawasan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan).

Rencana kawasan peruntukan

pertanian seluas 298.214 ha atau 52,9% dari luas Provinsi Bali. Diantaranya kawasan tanaman pangan ditetapkan 76.337 ha atau 13,5%, kawasan hortikultura seluas 108.511 ha atau 19,3%, dan kawasan perkebunan sebanyak 113.366 ha atau 20,1%. Sedangkan, kawasan budidaya peternakan tidak menyediakan lahan khusus, tetapi memanfaatkan lahan yang sesuai bagi kegiatan peternakan secara optimal, lahan kering atau kritis, lahan pekarangan, dan perpaduan pertanian dan peternakan yang dapat menjamin supplai pakan. Bila rincian peruntukan tersebut dapat diberlakukan, dengan catatan luas hutan dapat menjadi 30% dari luas Pulau bali, maka kita dapat meyakini akan kelestarian Provinsi Bali di masa depan.

Larangan Bangunan Diatas 15 meter.

Diantara isi perda yang baik itu, ternyata ada ketentuan kontradiktif yang melarang keras bangunan dengan ketinggian melebihi 15 meter.

Larangan tersebut jelas akan berdampak kepada perluasan pemanfaatan lahan ke samping.

Bila hal itu terus terjadi, dan ijin pertumbuhan bangunan kurang terkendali di semua pemerintah kabupaten kota, maka dapat dipastikan lahan pertanian di Bali akan semakin habis. Ketika lahan pertanian semakin habis akibat alih fungsi lahan, subak semakin hancur,

tatanan kehidupan berubah total ke pragmatisme materialistis, maka disitulah erosi kulturalisme akan terjadi. Bila kultural Bali meredup, maka cepat atau lambat sektor pariwisata pun hanya akan tinggal kenangan.

Karena itu, saya sebagai Ketua DPD HKTI Bali berpendapat bahwa perlu ditetapkan kawasan bangunan yang diijinkan melebihi 15 meter.

Usulan kami adalah kawasan Tanjung Benoa, Nusa Dua dan Bukit Jimbaran yang merupakan kakinya Burung Bali. Hanya dikawasan itulah yang boleh diijinkan bangunan melebihi 15 meter. Hanya dikawasan itu!!! Atas konsekuensi dari kesepakatan itu, silahkanlah para pemimpin Bali dan kabupaten Kota duduk bersama membagi kue rejekinya.

Pemerataan pembangunan mengisyaratkan agar berlandaskan potensi ekonomi daerahnya masing-masing. Tidak memaksakan mengembangkan sektor pariwisata. Mesti ada koordinasi dan sinkronisasi ekonomi antar semua kabupaten kota yang ada di Bali dalam kerangka Manajemen Provinsi Bali. Mari selamatkan Bali dengan cara berpikir yang jernih, paras paros selunglung sebayantaka, tidak untuk ngototngototan.

Hormatilah para leluhur kita yang telah menjaga dan mewariskan Bali dengan segala kelebihannya. Semoga. (*)

Wisatawan Amerika ke Bali Meningkat 17 persen

Denpasar, Keunikan seni budaya dan panorama alam Bali masih menjadi daya tarik wisatawan mancanegara, khususnya Amerika.

Arus kunjungan Wisatawan Negeri Paman Sam itu bahkan tahun ini mengalami peningkatan 17 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Ir Gede Suarsa,MSI mengungkapkan hal itu di Denpasar, Senin (12/03/12).

Menurut Gede Suarsa, selama Januari 2012 jumlah wisatawan Amerika sebanyak 6.783 orang. “Kini meningkat 17,13 persen dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya yang hanya tercatat 5.791 orang,” katanya.

Ia menambahkan, sebagian besar melalui Bandara Ngurah Rai dengan menumpang pesawat yang terbang langsung dari negaranya, hanya 131 orang yang datang lewat pelabuhan laut dengan menumpang kapal pesiar.

Sedangkan selama 2011 masyarakat negeri Adikusasa itu berpelesiran ke Bali tercatat 49.989 orang, meningkat 25,58 persen dibanding tahun sebelumnya yang tercatat 39.806 orang.

AS masuk dalam sepuluh besar negara pemasok turis terbanyak ke Bali, meskipun menempati posisi ke sembilan setelah Australia, China, Jepang, Taiwan, Malaysia, Rusia, Korea Selatan dan Singapura.

Gede Suarsa menambahkan, Amerika Serikat mampu memberikan kontribusi sebesar 2,99 persen dari total wisman berlibur ke Pulau Dewata sebanyak 253.286 orang selama 2011.

Kondisi tersebut meningkat 21,14 persen dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 209.093 orang.

Dari sepuluh negara terbanyak memasok turis ke Bali selama bulan Januari 2012, delapan negara di antaranya mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan, hanya dua negara menunjukkan adanya penurunan.

Kedelapan negara yang masyarakatnya semakin banyak berliburan ke Bali selain Amerika Serikat juga Australia sebesar 8,40 persen dari 58.770 orang menjadi 63.704 orang, dan China 222,18 persen dari 17.102 orang menjadi 55.099 orang.

Selain itu juga Taiwan 20,11 persen dari 9.717 orang menjadi 11.671 orang. Malaysia 13,53 persen dari 10.267 orang menjadi 11.656 orang, Korea Selatan 1,23 persen dari 10.439 orang menjadi 10.567 orang, Singapura 9,76 persen dari 6.893 orang menjadi 7.566 orang dan Inggris 2,73 pesen dari 6.157 orang menjadi 6.325 orang.

Dua negara yang masyarakatnya berkurang ke Bali terdiri atas Jepang 23,54 persen dari 16.747 orang pada Januari 2011 menjadi hanya 12.805 pada Januari 2012 dan Rusia 6,15 persen dari 11.499 orang hanya menjadi 10.907 orang, ujar Gede Suarsa. (I006) **Ant/Sa

Piranti Absen Sidik Jari di Mark-Up

Denpasar, Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya akan segera memanggil Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bali terkait pengadaan e-Government. Pengadaan e-Government, yang salah satunya adalah piranti absensi sidik jari yang diduga terjadi «mark-up».

«Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bali telah turun tangan untuk melakukan penyelidikan awal, namun pihaknya tetap juga akan melakukan pemanggilan terhadap instansi terkait yang diduga melakukan praktik `mark-up`,» katanya di Denpasar, Senin.

Dikatakan, semisal yang terjadi di Badan Kesatuan Kesbanglinmaspol dan Biro Tata Pemerintahan (Tapem), pihaknya akan tetap memanggil guna menelusuri kebenaran dugaan «mark-up» tersebut.

Selain itu, kata dia, dewan juga akan mempertanyakan dana kepedulian sosial (corporate social responsibility/CSR) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali yang dananya dialihkan seluruhnya untuk pembuatan kartu Jaringan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) «online». «Kami akan pertanyakan itu. Semua harus transparan. Ada masukan dari masyarakat kalau dana CSR semua dialihkan kepada pembuatan kartu JKBM «online» atau berjaringan,» katanya.

Data dari hasil pemeriksaan BPK Semester I 2010 tanggal 6 September 2010, terdapat pemahalan harga pengadaan dan pengembangan alat keamanan «closed circuit television» (CCTV) dan outo vehicle locating global positioning system (AVL GPS) senilai Rp4,60 miliar Kesbangpolinmas Bali, yang oleh BPK dinyatakan sebagai kasus yang menyebabkan kerugian daerah.

Selain itu, juga terjadi dugaan atas pengadaan piranti absensi sidik jari di lingkup Pemprov Bali yang pengadaannya satu paket dengan e-Government senilai Rp16 miliar lebih. (Sen/ol)

Habis Kadisnak Menyusul Kadis PU Terkait Dugaan Korupsi Tabanan, Setelah menetapkan Kepala Dinas Peternakan (Kadisnak) Nyoman Rusmini sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana sonifikasi flu burung, giliran Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU), Wayan Sutamba diperiksa tim penyidik Polres Tabanan terkait proyek pembangunan jalan. Menyusul adanya laporan dari masyarakat terkait penyimpangan dana seputar proyek jalan hotmix.

Kasat Reskrim AKP Nyoman Wirajaya seizin Kapolres membenarkan telah memintai keterangan dari Dinas PU Tabanan, Wayan Sutamba. Dikatakannya, penyidikan terhadap Sutamba molor sehari dari jadwal yang ditetapkan. Pasalnya Wayan Sutamba minta izin untuk rapat koordinasi di Pemkab dan meminta penundaan sehari.

Dikatakannya, Sutamba dicecar sebanyak 30 pertanyaan seputar proyek jalan hotmix yang banyak dikeluhkan masyarakat. Selain memeriksa Kadis PU Wayan Sutamba, penyidik juga meminta keterangan dari Kabid Bina Marga I Ketut Simbar.

“Belum mengarah sebagai tersangka. Baru proses penyidikan,” ungkap Wirajaya, saat ditanya apakah nasib Kadis PU Wayan Sutamba senasib dengan rekan sejawatnya Kadisnak Nyoman Rusmini.

Dijelaskannya, penyidikan terhadap Kadis PU Wayan Sutamba terkait proyek pembangunan jalan di Banjar Cau Desa Tua (Marga) - Banjar Tuka Desa Perean (Baturiti) sepanjang 2.275 kilometer yang pembangunannya molor. Selain itu juga proyek jalan di Banjar Bugbugan Desa Senganan (Penebel) menuju Pucak Adeng Desa Angseri (Baturiti) sepanjang 2,5 meter, disinyalir panjang jalannya terpangkas. Artinya panjang jalannya kurang dari bestek proyek.

Terkait proyek jalan dari Cau Tua ke Tuka Perean yang digarap PT Adi Murti seharusnya dirampungkan selama 58 hari kerja, sejak 19 Oktober 2011. Namun kenyataannya sampai batas akhir, ternyata jalan tersebut belum digarap. Proyek justru dilanjutkan di tahun 2012 dengan dalih saat cuaca hujan serta pasokan aspal seret.

Sementara Kepala Dinas PU Tabanan, Wayan Sutamba saat dikonfirmasi mengaku mengantar temannya (Kabid Bina Marga I Ketut Simbar) yang disidik pihak kepolisian. Namun Sutamba akhirnya mengakui, jika penyidik juga mencecarnya dengan berbagai pertanyaan. (nb)

10

BANTEN

JARRAK POS Edisi ke XI - Minggu Ke-3, Maret 2012

Meneropong potensi bisnis Tanjung Lesung di Banten

Kegiatan TP2D, TANGBAR dan LSM-JARRAK Banten pada acara BAKSOS PASKA BANJIR di 3 Kecamatan Wilayah bagian Barat Kabupaten Tangerang.

Bendera JARRAK Banten berkibar mnwakili semangat masyarakat Banten yang terdzolimi oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab di BAPPEDA dan KANWIL DEPAG Prov. Banten.

Semangat selalu untuk KELUARGA BESAR JARRAK BANTEN UNTUK terus mngawal penindasaan di bumi Banten demi Indonesia tercinta.

Banten Siapkan Pos Anak Jalanan

Serang, Banyaknya anak jalanan di sejumlah titik lampu merah membuat Provinsi Banten bertindak. Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Provinsi Banten menyiapkan pos untuk penertiban anak jalanan di wilayah Kota Serang.

“Kota Serang sebagai ibu kota provinsi harus bersih dari anak jalanan. Kami akan menyiapkan enam titik pos anak jalanan di wilayah Kota Serang," kata Kepala Satpol PP Provinsi Banten Sumawijaya usai peringatan HUT Satpol PP ke-62 di alun-alun Kota Serang, Rabu (14/3).

Ia mengatakan, pos anak jalanan (anjal) tersebut akan disiapkan di enam titik perempatan lampu merah di wilayah Kota Serang.

Tujuan dari pembentukan

pos anjal tersebut untuk menertibkan anak jalanan yang biasa mangkal di setiap lampu merah di Kota Serang, baik pengemis, pengamen dan juga orang gila.

"Program itu efektif akan kami laksanakan pada 2013, sekarang sedang menyusun programnya," katanya.

Menurut Sumawijaya, penertiban bagi anak jalanan yang dilakukan di wilayah Kota Serang tersebut bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Banten.

Sehingga anak jalanan yang nantinya akan ditertibkan akan dilakukan pembinaan dan pendidikan sesuai dengan usia dan kapasitas yang dimiliki anak jalanan tersebut.

"Jika usianya delapan sampai 18 tahun mereka akan disalurkan ke lembaga pendidikan dan pondok pesantren," kata Sumwijaya.

Pihaknya menilai sejauh ini peraturan daerah atau peraturan walikota yang terkait ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) belum berjalan efektif.

Sehingga dalam penegakan ketentraman dan ketertiban umum tersebut harus ada peran serta dan keterlibatan semua pihak, terutama dari masyarakat dan orangtua.

"Di Kota Serang perturannya sudah ada, bahwa jika ada masyarakat yang memberikan uang kepada peengemis atau

anak jalanan bisa didenda. Tetapi pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik," katanya.

Sementara itu, Sekda Banten Muhadi dalam amanatnya meminta kepada aparat Satpol PP di Provinsi Banten untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas untuk mengawal pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya dalam kaitannya pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum.

Ia juga meminta pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan dan pengawasan ketertiban umum tersebut dilakukan dengan pendekatan yang lebih profesional dan sesuai aturan yang berlaku.

"Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP harus senantiasa mengedepankan profesionalisme dan peraturan yang berlaku, dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta mengawal pelaksanan peraturan daerah itu," kata Muhadi.

Pada upacara peringatan HUT ke-62 Satpol PP Provinsi Banten di alun-alun Kota Serang itu, Sekda Banten Muhadi yang mewakili Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menyerahkan bantuan delapan unit motor untuk operasional Pol PP Banten.

(ANT/MEL)

Warga Baduy Dalam rayakan kawalu Lebak, Warga Baduy Dalam di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, merayakan tradisi kawalu `tengah` setelah menjalani puasa selama seharian.

“Hari ini kami merayakan kawalu dan berharap kehidupan yang lebih baik,” kata Wakil Lembaga Hukum Adat Baduy Dalam, Ayah Mursid , Selasa.

Selama perayaan kawalu warga Baduy Dalam yang meliputi Cikawartana, Cikeusik, dan Cibeo seperti biasa menyajikan makanan.

Selain itu juga warga Baduy memakan sirih dan pinang.

Perayaan kawalu dengan penuh khidmat dan khusyuk sambil berdoa meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar negara ini diberikan rasa aman, damai, dan sejahtera.

"Jika negara ini aman dan damai tentu kehidupan masyarakat lebih sejahtera," katanya.

Menurut dia, tradisi perayaan kawalu merupakan peninggalan nenek moyang yang harus dilaksanakan setiap tahun.

Perayaan tiga kali selama tiga bulan dengan puasa seharian, sebab kawalu salah satu tradisi ritual yang dipercaya oleh warga Baduy Dalam.

"Dengan kawalu ini kami berharap masyarakat Baduy makmur pada hasil pertanian ladang," katanya.

Ketua Wadah Musyawarah Masyarakat Baduy (WAMMBY) Kasmin Saelan mengatakan, selama perayaan kawalu perkampungan Baduy Dalam tertutup bagi pengunjung, sekalipun itu

pejabat daerah ataupun pejabat negara.

Mereka menjalankan kawalu karena peninggalan adat yang turun temurun dan harus dilaksnakan.

Setelah berakhir perayaan kawalu, kata dia, tentu pengunjung kembali diperbolehkan mendatangi kawasan Baduy Dalam.

Dia menjelaskan, setelah kawalu, satu bulan yang akan datang merayakan acara Seba dengan mendatangi bupati dan Gubernur Banten dengan membawa hasil-hasil bumi (pertanian).

Sementara itu, Nadi, warga Baduy Dalam mengaku perayaan kawalu dengan sederhana karena pendapatan panen padi huma berkurang akibat serangan hama dan penyakit.

"Dengan kawalu ini kami introspeksi diri dan diharapkan ke depan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. (MSR/Z002)

Jakarta, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 dan 29 tahun 2012 menetapkan wilayah Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten, sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pandeglang akan menetapkan badan usaha yang akan membangun wilayah tersebut sebagai KEK Zona Pariwisata.

Tentu, peraturan ini membawa angin segar bagi PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA). Sebab, melalui anak usahanya, PT Banten West Java Tourism Development (BWJTD) dan Dimples Leisure Industry (DLI), KIJA memiliki proyek di kawasan Tanjung Lesung tersebut.

KIJA menguasai kawasan pariwisata Tanjung Lesung Resort seluas 1.500 hektare (ha).

Perusahaan ini mengakuisisi kedua pengembang itu pada Ok-

tober 2011. Kedua anak usaha KIJA tersebut telah memiliki sejumlah fasilitas, antara lain hotel, lapangan golf, dan fasilitas olahraga air.

Muljadi Suganda, Sekretaris Perusahaan KIJA, mengatakan, proyek Tanjung Lesung ini merupakan proyek investasi jangka panjang. Perusahaannya perlu waktu untuk membangun kawasan itu menjadi kawasan pariwisata terintegrasi.

Untuk mengembangkan kawasan ini, KIJA berniat menggandeng investor. “Kami masih mencari investor untuk diajak kerjasama,” ujarnya, Senin (12/3). Tahun ini, KIJA menargetkan sudah bisa mengeruk penghasilan dari kedua anak usaha yang baru diakuisisi itu.

Pendapatan naik 100% Supriyadi, Analis OSO Securities, mengatakan, adanya rencana pemerintah membangun

infrastruktur di daerah tersebut akan meningkatkan kegiatan ekonomi setempat. Tentu, ini potensi bagi KIJA untuk mengeruk untung. Menurut hitungan Supriyadi, tahun ini penjualan KIJA bisa mencapai Rp 2,02 triliun.

Adapun, proyek Tanjung Lesung ini diprediksi bisa memberi kontribusi pendapatan sebesar Rp 300 miliar pada tahun ini.

Sementara, manajemen KIJA lebih optimistis mengenai kinerjanya. Tahun ini, KIJA memprediksi pendapatan bisa meningkat 109% menjadi Rp 2,3 triliun, dari estimasi pendapatan 2011, yang sebesar Rp 1,1 triliun.

Reza Priyambada, Managing Research Indosurya Asset Management, mengatakan, selain prospek dari proyek di Tanjung Lesung, pertumbuhan kinerja KIJA ditopang oleh bisnis KIJA lainnya, seperti penjualan listrik ke Perusahaan Listrik Negara

(PLN).

Tahun ini, pembangkit listrik KIJA yang berkapasitas 13 Megawatt (MW) di Cikarang mulai berkontribusi. Penjualan dari pembangkit itu US$ 85 juta. Pendapatan KIJA juga berasal dari dry port dan penjualan lahan kawasan industri di Cikarang. Saat ini, KIJA masih memiliki cadangan lahan 1.000 ha di Cikarang.

Dengan prospek kinerjanya yang cukup menjanjikan tersebut, Supriyadi, Reza, dan Oktavianus Oky Prakarsa dari Mandiri Sekuritas kompak merekomendasikan beli saham KIJA. Supriyadi memberi target harga sebesar Rp 400 per saham.

Sedang, Reza memberi target harga KIJA Rp 230 per saham.

Sementara, Oktavianus memberi target harga KIJA di Rp 220 per saham. Pada perdagangan Senin (12/3), KIJA tak bergerak di level Rp 191 per saham. (red)

720.000 Usia Produktif Nganggur

Banten, Sebanyak lebih kurang 720.000 usia produktif masih menjadi pengangguran di wilayah Provinsi Banten.

Prosentase terbanyak dari mereka, gagal mendapatkan lapangan kerja, karena tidak memiliki keahlian pada bidang-bidang yang diperlukan.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Hudaya, menyampaikan hal itu, saat membuka ujian kompetensi para kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Banten, di Anyer, kemarin. Acara tersebut, dihadiri 443 kepala SMK dari delapan kabupaten/kota se-Provimnsi Banten.

Hudaya menegaskan, persoalan pengangguran, juga menjadi tanggung jawab bagi setiap satuan penyelenggara pendidikan.

"Bukan tidak mungkin di antara ratusan ribu penganggur yang gagal memperoleh pekerjaan itu, mereka sebelumnya adalah siswa yang dipimpin oleh bapak ibu sekalian," ujar Hudaya, yang membuat para kepala sekolah yang hadir saat itu tercengang.

Menurutnya, tidak banyak

lulusan sekolah dari Banten yang berhasil merebut peluang kesempatan kerja di berbagai industri di provinsi ke-33 ini. Dengan demikian, persoalan pengangguran itu, membuat Pemprov Banten, menjadikan tolak ukur sebagai indikator bagi capaian pendidikan dari tahun ke tahun.

Lebih lanjut Hudaya menegaskan, Pemprov Banten, melalui Dinas Pendidikan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap sekolah. "Sekolah yang baik, adalah sekolah yang mampu mengantarkan lulusannya tidak berlama-lama nganggur.

Kalau para kepala sekolah bersama timnya, tidak dapat mengantarkan lulusannya hingga memperoleh peningkatan taraf hidup kepada masing-masing siswa, ya untuk apa bapak ibu mengelola sekolah," katanya.

Dengan ilmu yang diperoleh para lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), harusnya memiliki kepastian waktu. "Berapa lama mereka harus menunggu untuk memperoleh kesempatan bekerja, menciptakan lapangan pekerjaan atau juga

mungkin melanjutkan ke perguruan tinggi," ucapnya menegaskan. Mumpung masyarakat belum melakukan komplain terhadap penyelenggara pendidikan karena kualitas pendidikan yang diperoleh dari sekolahnya buruk dan tidak menjadikan taraf hidup mereka lebih baik. "Marilah segera melakukan perubahan menuju kualitas pendidikan yang lebih baik," katanya.

Fungsi yang perlu dikuatkan di sini, kata Hudaya, bukan sekadar memiliki gedung yang dapat menampung anak-anak karena memang anak-anak butuh bersekolah.Tetapi sekolah yang baik, yakni mampu mengantarkan setiap siswanya kepada peroses output yang jelas.

Sekolah perlu memiliki catatan, seberapa banyak lulusannya terserap di dunia kerja, seberapa banyak siswanya dapat menciptakan lapangan kerja dan melanjutkan ke perguruan tinggi.

"Mari kita catat, serta melakukan analisa terhadap lulusan yang dihasilkan," katanya lagi.

Hudaya menekankan, perubahan harus dilakukan secara ce-

pat dan terencana, sebelum mendapat perotes dari masyarakat yang tidak puas dengan kualitas pendidikan. "Kalau kita hanya menunggu orang lain yang akan melakukan perubahan, maka berarti siapa saja dia, termasuk kita, adalah korban dari perubahan tersebut," ucapnya.

Disebutkan juga, sekolah sebagai agen perubahan itu, berada di garis paling depan dalam membentuk nilai tawar bagi setiap masyarakat di semua sektor. Kunci terhadap perubahan, termasuk suksesnya para lulusan, berada di pembimbing, karena kurikulum ada di lembaga sekolah dan tidak sentralistik seperti sebelumnya.

"Sudahkah kurikulum yang disajikan kepada para siswa, sesuai dengan kebutuhan. Umpamanya tentang kebutuhan lingkungan dunia usaha, tentang standar untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan seterusnya yang kesemuanya berujung kepada kesejahtraan masyarakat," kata mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten itu. (WB)

47.465 UKM Di Lebak Berperan Tingkatkan Ekonomi

Lebak, Sebanyak 47.465 unit usaha kecil dan menengah di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keuntungan dari usaha mereka Mansyur, Kepala Bidang Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak mengatakan hal itu di Rangkasbitung, Selasa lalu.

Menurutnya, saat ini pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di 28 kecamatan berkembang pesat dengan mengelola berbagai usaha kerajinan di tengah masyarakat.

Menurut dia, pemerintah daerah terus melakukan pembinaan terhadap UKM-UKM dengan bentuk pelatihan manajemen juga kewirausahaan agar usaha mereka berkembang dan bertahan. Selain itu juga memberikan peningkatan modal dan memfasilitas pinjaman lunak dari program kredit usaha rakyat (KUR).

Ia beralasan, pelaku UKM, selain menyerap lapangan kerja baru juga menumbuhkan ekonomi masyarakat.

“Kami berharap pembinaan ini melahirkan klaster-klaster usaha dan menjadikan andalan ekonomi masyarakat setempat,” katanya.

Mansyur menambahkan, para pelaku UKM di Kabupaten Lebak memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman, seperti emping melinjo, kripik pisang, singkong, gula aren, pisang sale, jamur, tempe tahu, dan minuman jahe. Selain itu juga jenis kerajinan tangan, di antaranya tikar pandan, krey bambu, cindera mata, dinding bambu, peralatan rumah tangga, dan dompet.

“Semua produksi UKM itu, selain dipasarkan di Lebak juga ke luar daerah,” katanya.

Ia mengatakan, selama ini jumlah UKM di Lebak mengalami peningkatan antara empat sampai lima persen per tahun, sehingga dapat meningkatkan tarap kehidupan yang lebih sejahtera.

Pemerintah daerah terus mengoptimalkan pembinaan guna menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat.

“Jika masyarakat sudah tumbuh jiwa kewirausahaan maka akan melahirkan banyak pelaku UKM-UKM,” ujarnya.

Mansyur menyebutkan, penyerapan tenaga kerja melalui UKM jika diakumulasikan mencapai 180.000 orang dari jumlah 47.465 unit usaha dengan ratarata per UKM menyerap empat tenaga kerja.

“Dengan jumlah sebanyak itu, tentu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak, Wawan Ruswandi mengaku pihaknya terus mendorong masyarakat dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam (SDA) untuk dijadikan sumber penghasilan.

Selama ini, kata dia, potensi bahan baku kerajinan, baik hasil pertanian maupun perkebunan cukup melimpah. Karena itu, hampir semua daerah di Kabupaten Lebak terdapat kerajinan anyaman bambu dan tikar pandan.

“Saya kira dengan tumbuhnya pengrajin itu dipastikan dapat meningkatkan penghasilan ekonomi masyarakat,” imbuhnya.

Sementara Sadeli, pengrajin tikar pandan di Kecamatan Cileles mengaku mempunyai tenaga kerja sebanyak 30 orang dengan pendapatan Rp20-30 ribu per hari. “Mereka setiap hari menganyam pandan untuk dipasok ke Tasikmalaya,” katanya.

Sektor Kerajinan Sebelumnya, Wawan mengatakan, sector kerajinan masyarakat paling banyak menyerap

tenaga kerja. Saat ini para pekerja di sektor tersebut berjumlah 45 ribu orang, tersebar di 28 kecamatan. Pendapatan mereka ratarata Rp30 ribu per hari.

Dari 45.000 orang tersebut, kata dia, mereka bekerja tersebar di 14.300 unit UKM. Mereka memproduksi perabotan rumah tangga, dinding bilik, meubeler, dan cendera mata.

Dijelaskan Wawan Ruswandi, bahan anyaman pandan membuat tikar dongdot atau tikar setengah jadi untuk dipasok ke Tasikmalaya, Jawa Barat.

“Perajin setiap tahun bisa memasok tikar setengah jadi ke Tasikmalaya sebanyak 10.000 kodi,” katanya.

Pemerintah daerah, kata Wawan, terus mendorong masyarakat memanfaatkan potensi sumber daya alam (SDA) untuk dijadikan sumber penghasilan.

Selama ini, potensi bahan baku kerajinan, baik hasil pertanian maupun perkebunan, cukup melimpah. Karena itu, kata dia, hampir seluruh daerah Kabupaten Lebak terdapat kerajinan anyaman bambu dan tikar pandan. Tidaklah mengherankan jika pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) meningkat antara 4-5 persen per tahun. **Ant/Sa

JARRAK POS Edisi ke XI - Minggu Ke-3, Maret 2012

11

JABODETABEK

20.000 Hektare Hutan di Kab. Bogor Kritis Bogor, Sedikitnya 20 ribuan hektare lahan dan hutan di Kabupaten Bogor dalam kondisi kritis.

Laju pembangunan terutama oleh sejumlah oknum pejabat tinggi atau oknum aparat diduga ikut berperan serta terkait kritisnya lahan yanga ada di Kabupaten Bogor.

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, Zairin mengatakan, data terakhir menunjukkan sekitar 20 ribuan lahan dan hutan rakyat yang ada di wilayah Kabupaten Bogor dalam kondisi kritis. Lahan dan hutan tersebut tersebar di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. "Namun, paling banyak kerusakan terjadi di wilayah barat (kawasan Puncak dan sekitarnya) serta wilayah timur," ungkap Zairin di sela-sela penanaman pohon oleh PT Antam dan Yayasan Lebah Indonesia di kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor.

Khusus untuk kawasan Pun-

cak, kerusakan paling parah terjadi di Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Megamendung. Dikatakan Zairin, tingkat kekritisan lahan dan hutan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor berneda-beda. Ada yang dalam kondisi ringan hingga sedang, ada pula yang dalam kondisi berat yakni di wilayah yang hampir tidak ada tanaman penutupnya dan hanya ada ilalang. Meski demikian, data yang ada menunjukkan sebagian besar kerusakan lahan dan hutan masih dalam taraf ringan dan sedang.

Menyikapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Bogor, lanjut Zairin telah menyiapkan dana Rp 2,5 miliar untuk rehabilitasi lahan kritis tersebut selama tahun 2012."Polanya dikerjasamakan dengan pihak lain atau menggerakkan kelompok tani dan masyarakat untuk menanam," katanya. Sementara, pohon yang ditanam ada dua jenis yakni pohon

10 SPBU di Depok Dijaga Polisi Bersenjata

Depok, Polisi Resor Kota Depok menempatkan petugas bersenjata di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Kota Depok dan Kecamaan Bojonggede, Kabupaten Bogor, yang menjadi wilayah hukumnya. Penempatan personel tersebut dilakukan untuk menghindari penimbunan dan keamanan pom bensin.

Hal itu dikatakan Kepala Polres Kota Depok, Komisaris Besar Mulyadi Kaharni di Depok, Minggu (11/3). Mulyadi mengatakan, dirinya menempatkan dua anggota di sepuluh SPBU yang rawan penimbunan. Sepuluh SPBU yang diamankan diantaranya di Cimanggis, Beji, Limo, Pancoran Mas, dan Margonda. Pengamanan intensif dilakukan mulai dilakukan Sabtu kemarin (10/3).

“Saya sudah instruksikan Kapolsek-kapolsek untuk meninjau langsung dengan seragam dan senjata lengkap,” ujarnya.

Pengamanan juga dilakukan di dua SPBU tempat tersangka penimbunan BBM membeli premium di wilayah Jabon dan Kemang Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Seperti diberitakan sebelumnya seorang kakek berusia 65 tahun, GO alias IS, menimbun 3.400 liter bensin di rumahnya. Bensin tersebut rencananya akan dijual secara eceran.

Menurut Mulyadi, Polres Kota Depok telah melayangkan surat peringatan ke pengelola SPBU Jabon dan Kemang. Hal itu karena berdasarkan keterangan tersangka, ada banyak orang yang membeli BBM memakai Jerigen 25 liter di dua SPBU tersebut. Padahal pembelian BBM menggunakan jerigen sebenarnya dilarang.

Sampai saat ini Polisi masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam penimbunan 3.400 liter bensin oleh Goim. Dia meyakini dibalik penimbunan tersebut ada pihak lain. “Saat ini kami masih mendalami, pastilah ada pihak lain,” katanya.

Selain itu, kata Mulyadi, dirinya juga akan memanggil beberapa pengelola SPBU di Depok. Pihaknya akan melakukan kerjasama dengan pengelola guna mengantisipasi penimbunan tersebut. “Ini bertahap yang kita lakukan, jika ada yang melanggar aturan akan kami tindak. Pertemuannya besok senin,” ujar dia.

Sementara itu, anggota Polresta Depok yang melakukan penjagaan khusus di SPBU Margonda, Bripda Alfianto memantau di tempat pengisian dengan senjata laras panjang. Menurut Alfianto, sampai saat ini belum ada pembeli yang menggunakan jerigen di tempat tersebut.”Jangan kan memakai Jerigen, pakai botol aqua kecil saja akan langsung ditolak,” katanya.

Menurut Alfianto, dirinya sengaja ditempatkan di SPBU tersebut untuk menjaga ada masyarakat yang melakukan penimbunan.

“Selain itu, untuk menjaga keamanan wilayah SPBU juga,” ujarnya.

(A-185/A-108)***

Penataan Kawasan Pedestrian Jakarta Habiskan Rp 18,75 Miliar Jakarta, Dinas Pertamanan dan Pemakaman (Distamkam) DKI akan menata empat pedestrian yang ada di Jakarta. Penataan empat pedestrian bagi para pejalan kaki itu membutuhkan dana sekitar Rp 18,75 miliar.

Sebagai informasi, saat ini lebar pedestrian di Jakarta rata-rata belum memenuhi standar. Standar lebar pedestrian minimal lima meter, namun saat ini beberapa pedestrian hanya memiliki lebar satu meter hingga dua meter saja. Oleh karena itu, Distamkam DKI berencana menata ulang pedestrian yang ada di Jakarta.

Kepala Distamkam DKI, Catharina Suryowati, mengatakan rincian dana tersebut yakni Rp 6 miliar untuk pedestrian di Jalan Gajah Mada, Rp 6 miliar untuk di Jalan Hayam Wuruk, Rp 750 juta untuk Jalan Sabang sisi utara, Rp 1 miliar untuk Jalan Kebon Sirih hingga Jalan Ridwan Rais, dan Rp 5 miliar untuk penataan pedestrian di Jalan Cikini.

“Rencananya pedestrian yang akan dibangun mempunyai ketinggian 25 cm dari jalan eksisting. Tujuannya untuk mencegah sepeda motor melalui pedestrian yang dapat membahayakan pejalan kaki. Kami juga akan memasang tiang bollard di sepanjang trotoar agar motor tidak bisa masuk ke trotoar,” ujar Catharina, Senin (12/3/2012).

Untuk penataan di Jalan Ridwan Rais, Catharina menjelaskan penataannya sampai pada puteran menuju Kebon Sirih. Sedangkan selebihnya, dilakukan penataan di pedestrian di Jalan Kebon Sirih yang termasuk jalan utama. (DSP)

keras (kayu) dan pohon buah.

Wakil Bupati Bogor, Karyawan Fathurahman mengakui jika kerusakan lahan dan hutan di wilayahnya juga disumbang oleh maraknya pembangunaan yang dilakukan oleh oknum pejabata tinggi aatau aparat tinggi.

"Harus diakui, kita sangat sulit meredam kerusakan lahan dan hutan. Dengan jalan hukum malah banyak berbuntut masalah.

Bukan berarti kami mandul. Namun, ada banyak hal yang berada di luar kemampuan kami," kata Karyawan.

Dicontohkan Karyawan, ketika ada pembangunan vila baru milik pejabat tinggi atau aparat tinggi di kawasan Puncak, biasanya aparat desa setempat mendatangi lokasi untuk memastikan izin dan lain sebagainya.

Namun, karena pemiliknya orang berpengaruh, malah sang kepala desa yang mendapat masalah karena dilaporkan ke

pihak yaang berwajib atau ditekan melalui pejabat di lingkungan Kabupaten Bogor. "Karena sudah jadi budaya, akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa karena yang meminta pejabat yang jabatannya lebih tinggi sudah pesan supaya itu diamankan," ungkapnya.

Oleh karena itu, pendekatan hukum dinilai Karyawan kurang mempan diterapkan. Pihaknya akhirnya melakukan pendekatan budaya meski hasilnya baru terasa dalam waktu lama. "Sekarang yang pasti, kita menanam dulu.

Memang, seolah membiarkan perusakan yang dilakukan oleh oknum pejabat dan aparat. Namun, itu lebih manjur daripada jalur hukum yang malah merusak keharmonisan," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jendral Kementrian Kehutanan, Daryanto Kamil mengatakan secara nasional, ada sekitar 33 juta hektare lahan kritis. "Jawa Barat termasuk salah

satu daerah yang kerusakan lahannyaa cukup parah setelah Sumatera," kata Daryanto. Meski, menurut dia, setelah tahun 2002 tren deforestasi mulai menurun.

"Yang tadinya mencapai 3,5 juta hektare per tahun, sekarang mulai terkendali. Laporan terakhir pada tidak sampai pada angka 700 ribuan hektare lahan per ta-

hun," ujarnya.

Selain karena ulah orang berduit, kerusakan hutan dan lahan, lanjut Daryanto juga disebabkan oleh budaya menanam masyarakatnya. Masyarakat terbiasa menanam tanaman yang cepat menghasilkan sehingga tanaman keras atau buah-buahan yang membantu tanah menyim-

pan air pun sangat jarang.

"Misalnya di Puncak dan wilayah Garut. Kebanyakan masyarakat di dataran tinggi menanam sayur yang bisa cepat panen dan lupa menanam tanaman keras," tuturnya.

(A-155/A-147)**

PDIP Rugi Tak Usung Jokowi Jakarta, Siapa figur calon gubernur yang bakal diusung PDI Perjuangan masih misterius.

Sebagai salah satu partai besar di DKI Jakarta, banyak pihak yang menduga partai berlambang banteng bermoncong putih itu akan mengusung calon sendiri dengan menggandeng partai lain. Salah satu nama kuat yang dikabarkan diusung adalah Walikota Solo Joko Widodo alias Jokowi.

Namun, ada juga rumor yang menyebut PDIP akan merapat ke kubu calon incumbent Fauzi Bowo.

Kalangan pengamat poltik, Andrinof Chaniago menilai langkah Jokowi sebetulnya bisa mulus-mulus saja lantaran bisa diuntungkan oleh keadaan. Lihat saja sosok incumbent Gubernur DKI Fauzi Bowo atau biasa dikenal Foke itu tidak menjadi soal.

Begitu juga dengan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang ikut bertarung dalam pilkada DKI. Menurut Andrinof, Jokowi– lah yang selama ini terkenal dengan pejabat yang bersih dan inovatif dalam gebrakan ide-ide birokrasi. Hanya saja, saat ini

tinggal menunggu Partai Moncong Putih, apakah mau mengajukan Jokowi atau tidak. “Secara pengalaman untuk Jokowi, kalau soal pembenahan birokrasi, kemacetan dan Pedagang Kaki Lima (PKL) belum tentu bisa,” ungkap dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, akan menjadi kerugian besar di tubuh partai yang dipimpin Megawati Soekarno putri, tidak menjagokan Jokowi untuk DKI 1. Pasalnya Jokowi adalah satu-satunya kader yang paling siap diusung partai. “Hanya saja Jokowi orang Solo, orang yang sangat kental budaya Jawa. Dia itu sudah mau datang berarti sudah siap. Apalagi jika dicalonkan, kemarin dia tampak mengaku siap melaksanakan perintah,” katanya.

Dia menambahkan, soal terpilih atau tidaknya, akan menjadi nilai plus untuk PDIP. Pasalnya ada sosok sekelas Jokowi yang dengan segala kerendahannya, namun mampu berprestasi. Bahkan hingga tingkat nasional melalui mobil Esemka-nya, Jokowi mampu menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Karena lebih

mengutamakan produk buatan anak bangsa sendiri.

“Kalau Jokowi hanya untuk proyeksi memimpin Jawa Tengah saja disayangkan. Dengan latar belakang dan kemampuannya tersebut,” pungkasnya.

Peluang Walikota Solo Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi berlaga di pilkada DKI makin terbuka lebar. Pasalnya dukungan PDIP sebagai partai pengusung Jokowi, kini makin mengerucut. Bahkan santer beredar kabar, kader unggulan Banteng Moncong putih ini akan diduetkan dengan Gubernur incumbent Fauzi Bowo.

Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, saat ini Partainya masih menggodok dan menghitung peluang untuk pertarungan pilkada DKI 2014 dan ada dua calon kandidat kuat yang akan diusung dalam Pilkada DKI Jakarta. Joko Widodo dan Fauzi Bowo berpeluang besar diusung PDIP. “Peluang besar nama Joko Widodo sebagai calon gubernur yang diusung PDIP. Selain PDIP mempertimbangkan juga nama Fauzi Bowo,” kata Tjahjo kepada wartawan.

Menurut mantan Ketua Fraksi DPR ini, Jokowi adalah salah satu kader PDIP yang memiliki pengalaman mencukupi sebagai Walikota Solo. “Jokowi mempunyai prestasi nasionalisme tidak diragukan. Kebijakannya sebagai kepala daerah pro rakyat kecil, kader partai yang teruji, walikota yang berprestasi,” ujar anggota Komisi I DPR ini.

Menurut Tjahjo, DPP dan DPD PDIP mempertimbangkan untuk mengusung kader partainya untuk maju dalam Pemilu Kada DKI Jakarta 2012 ini. “Tinggal kita koordinasikan dengan partai koalisi bersama PDIP, fit and proper test dan pengamatan serta inventarisasi DPD DKI dan juga berdasarkan hasil survei dari beberapa lembaga survei sudah dilakukan,” paparnya.

Namun, PDIP, lanjut Tjahjo, juga terus melakukan komunikasi dengan Fauzi Bowo yang sebelumnya pernah didukung PDIP pada Pilkada lima tahun lalu. “Apa pun itu, Foke pernah PDIP dukung 5 tahun lalu. Kita tunggu tanggal mainnya deklarasi koalisi PDIP dan partai lainnya untuk cagub dan cawagub DKI

yang harus lebih baik lebih mampu menata Jakarta Joko Widodo i b u Walikota Solo k o t a negara kota metropolitan yang lebih bermartabat, menjelang batas akhir pendaftaran ke KPU,” pungkasnya.

Tidak hanya jitu, dukungan agar PDIP mencalonkan Jokowi maju sebagai DKI 1 di Jakarta juga disambut baik oleh Wakil Ketua Umum DPP PAN, Drajad Wibowo, meskipun partainya sendiri sampai saat ini belum menentukan siapa kandidat kuat yang akan ditentukan DPP untuk turut serta bertarung pada 15 Juli nanti.

“Dengan hanya 4 kursi, PAN memang harus realistis, tingkat kesulitannya tinggi sekali kalau bermaksud mengajukan calon sendiri seperti Wanda Hamidah atau Andi Ansar (anggota komisi III FPAN dari dapil Jaktim), Akan tetapi, kalau PDI-P menjagokan Jokowi, itu juga dahsyat. Jokowi punya magnet tersendiri bagi kami, PAN,” kata Drajad kepada wartawan. (wok)

Cawagub Bang H. Endi Priatna Kunjungi Terminal Senen Masyarakat Semakin Berat Beli Rumah

Jakarta, Panas yang terik di Terminal Senen, Jakarta Pusat tidak menyiutkan nyali Cawagub DKI, Bang H. Endi Priatna (46) untuk melihat semrawutnya lalu lintas di terminal dan lalu lintas jalan raya di Ibu Kota DKI Jakarta. Didampingi seluruh partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Bersatu (KB) DKI Jakarta, Bang Endi bertemu dengan pengemudi angkot, metromini, bajaj, ojek dan bahkan pedagang asongan pada Selasa (14/2) pukul 14.00 WIB untuk mendengar langsung keluhan dari masyarakat tentang kemacetan di Ibu Kota Jakarta.

«Maksud kita datang ke Terminal Senen ini adalah untuk bertemu dengan masyarakat yang mencari nafkah di terminal, sehingga nanti problematik kemacetan lalu lintas di Ibu Kota bisa kita pecahkan,» kata Bang Endi kepada wartawan dalam kunjungannya ke tengah-tengah masyarakat.

Hambatannya, menurut H. Endi, angkutan umum tidak

terlepas dari banyaknya jalan.

Jadi menurutnya jalan di Jakarta saat ini tidak sebanding dengan terus bertambahnya kendaraan (mobil dan motor) di jalan raya.

“Kita harus mencari solusi tentang angkutan umum saat ini untuk kepentingan masyarakat.

Jika saya maju sebagai Calon Wakil Gubernur (CAWAGUB), saya harus mengetahui apa letak permasalahannya. Jelas dalam permasalan transportasi di Jakarta ini langkah kita yang pertama tentu membenahi sistem, setelah itu baru membenahi yang lainnya” lanjut bang Endi yang dulu pernah menjabat salah satu Direktur di PT. Garuda Indonesia.

Partai Politik (parpol) sekarang tidak mewakili aspirasi dari konstituennya, jadi wajar kalau banyak orang yang tidak respect lagi dengan parpol.

«Tapi perlu diketahui, tidak semua parpol begitu, tentu ada juga parpol yang tetap memperjuangkan kepentingan umum,» jelas Bang Endi.

Bang Endi merupakan salah

satu tokoh di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), sudah banyak tokoh dari organisasi yang tergabung di dalam KNPI mendukung perjuangan Bang Endi sebagai CAWAGUB DKI Jakarta mewakili kaum muda. “ Saya dulu di KNPI adalah salah satu wakil ketua di Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Pusat dan saya sangat berterimaksih karena berkesempatan untuk melakukan pengabdian,” ujarnya.

Ditambahkannya, kunjungannya tersebut juga dimaksud untuk merefleksikan bagaimana Jakarta ini memiliki pemimpin bermoral dan berintegritas. Pemimpin yang tidak menjadi kepentingan kelompok tertentu tapi mementingkan kepentingan masyarakat.

“Saya berharap kepada pemimpin kita nanti jangalah alatalat kepentingan umum digunakan untuk kepentingan partai politik. Seperti camat dan walikota, jadi biarlah jabatan publik milik itu mililik masyarakat,” pungkasnya. (Mad’s/sy)

Bekasi, Kenaikan harga bahan bakar minyak yang direncanakan pemerintah pada 1 April 2012 diperkirakan akan memengaruhi daya beli masyarakat menengah bawah dalam memiliki rumah sederhana hemat (RSH) dengan kisaran harga Rp 70 juta.

“Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadikan inflasi bergerak naik dan pada gilirannya berdampak pada penurunan daya beli dan dana yang bisa dialokasikan untuk membeli properti makin minim,” kata pelaku properti Siswadi, di Bekasi, Senin (12/3/2012).

Untuk di Kota dan Kabupaten Bekasi harga rumah semakin sulit dijangkau oleh banyak pekerja di kawasan industri. Upah minimum kabupaten (UMK) masih Rp 1,491 juta tidak lagi cukup untuk membeli rumah dengan ukuran super sempit sekalipun seperti tipe 21.

Bagi properti menengah dan mewah, kenaikan BBM diperkirakan tidak akan memberikan dampak signifikan bagi penjualan, karena secara finansial kelompok masyarakat yang jadi konsumen rumah itu sudah mapan. Sebagai kebutuhan primer, harusnya harga rumah bisa dijangkau oleh semua kelompok masyarakat. Namun faktanya, pekerja di sektor tertentu semakin termarjinalkan dengan kebijakan pemerintah dan kurangnya perhatian pengusaha terhadap pekerjanya.

“Harusnya pengusaha yang mendapatkan keuntungan besar bisa mengalokasikan sebagian keuntungannya untuk membantu uang muka pembelian rumah bagi pekerjanya. Dengan cara itu sektor properti untuk menengah bawah akan bergairah,” kata pengembang yang tengah membangun perumahan tipe Menengah “Telaga Sakinah” di Cikarang, Bekasi.

Pengembang lain, Ferry Sandiyana, membenarkan dampak lesunya pemasaran rumah bila kenaikan harga BBM direalisasikan. Selain itu, pemerintah hanya memberikan subsidi dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada pengembang yang membangun hunian dengan luas bangunan minimal 36 meter per segi atau tipe 36.

“Padahal sebagian kelompok masyarakat belum mampu membeli rumah 36. Ada pengembang yang memasarkan tipe 29 atau tipe 30 dan berarti mereka tidak mendapatkan subsidi,” kata Ferry yang juga Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Seluruh Indonesia (Apersi) Jawa Barat itu.

Dia menambahkan, harga tipe 36 berada di kisaran di atas Rp 100 juta per unit. Tentu saja harga ini akan tercapai bagi masyarakat yang memiliki penghasilan antara Rp 2 juta sampai Rp 2,5 juta per bulan walaupun mendapatkan subsidi. (Siswadi)

Fisik e-KTP Mulai Dirilis Tangerang, Rasa penasaran masyarakat Kota Tangerang akan fisik kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) akan segera terjawab. Sebab, pemerintah pusat telah merilis bentuk fisik tersebut dan mulai dikirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang.

Fisik e-KTP sendiri masih seperti KTP biasa, dominan warna biru muda dengan data kependudukan lengkap mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdiri dari 16 digit angka, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan, hingga masa

berlaku.

Di bagian depan masih ada foto pemilik dan masa berlaku.

Sementara di bawah foto tersebut, ada bubuhan tanda tangan pemilik dicetak secara digital. “Fisik sendiri terbuat fiber elastis, dan tertanam chip pada lapisan ke-5 dari 9 lapisan yang tersusun di dalamnya, kata Mulyanto Kepala Bagian Pengendalian Kependudukan, Disdukcapil Kota Tangerang.

Di belakang, masih terdapat lambang garuda, dengan tulisan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dan gambar peta Indonesia. Sedangkan di bagian paling bawah bagian belakang kartu terdapat hologram yang

hanya bisa dibaca dengan alat tertentu. “Sebagian memang sudah sampai. Namun, kami akan membagikannya serempak nanti, setelah perekaman selesai dilakukan pada 31 April mendatang,” tandasnya.

Sementara ini, Disdukcapil Kota Tangerang memang masih mengejar pendataan penduduk wajib e-KTP yang ditenggat hanya sampai 31 April 2012 mendatang. Makanya, sebelum tenggat itu selesai, beberapa upaya penggenjotan penyelesaian pendataan terus dilakukan.

“Kami juga sudah mengimbau kepada Camat untuk lebih kreatif lagi melakukan pendataan. Sebab, waktu kita semakin

sempit, saat ini pendataan sudah sampai 56 persen,” imbuhnya.

Percepatan pelayan juga dilangsungkan di beberapa lokasi, seperti di kantor-kantor pemerintahan secara bergilir, di lokasi padat penduduk, di gedung pusat pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangerang.

“Pelayanan ini kami laksanakan dengan menyediakan layanan e-KTP keliling. Mudahmudahan di dua bulan kurang ini kami bisa mengejar sisa pendataan yang belum rampung,” harapnya. Wakil Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, semakin sempitnya waktu pendataan wajib e-KTP, pihaknya berharap agar masyara-

kat Kota Tangerang dapat bersinergi dengan Pemkot Tangerang untuk mensukseskan pelaksanaan program e-KTP tersebut.

Terlebih, dengan memiliki e-KTP ini, masyarakat dapat dipermudah urusan administratif seperti sebagai identitas jati diri penduduk Indonesia yang berlaku secara nasional sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal, pembuatan pengurusan izin usaha, pembukaan rekening bank, dan keperluan lainnya dan selain itu untuk mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP. (pane/made)

12 Gubernur Sulsel Ultah di Jakarta

Makassar, Acara deklarasi Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo dalam kepesertaannya di Pilgub Sulsel untuk kali kedua, bakal diawali dengan pelaksanaan dzikir akbar di Lapangan Karebosi, Makassar, Jumat (16/3/2012) memdatang.

Selain sebagai persiapan deklarasi yang akan dilaksanakan esok harinya pada 17 Maret, dzikir akbar juga sebagai bentuk syukuran hari lahir Syahrul yang ke-57 tahun.

Syahrul bakal bertolak ke Jakarta, Kamis (15/3/2012). Mantan Bupati Gowa dua periode kabarnya akan mengikuti rapat dalam kapasitas sebagai Ketua Umum APPSI, bersama Presiden RI dan sejumlah menteri kabinetnya.

"Besok Pak Gubernur akan ke Cikeas untuk rapat. Kemungkinan besar saat memasuki umurnya yang ke 57 tahun beliau masih di Jakarta," kata salah seorang panitia persiapan deklarasi, Agus Sumantri, Rabu (15/3/2012).

Agus menambahkan, dzikir dan deklarasi Syahrul nanti akan disiarkan secara langsung melalui stasiun televisi lokal.

Bahkan untuk menyemarakkan deklarasinya, akan dilaksanakan acara nonton bareng di seluruh kabupaten/kota, dan di 20 titik yang kebanyakan di arena publik space, cafe, dan warung-warung kopi yang ada di Makassar. (*)

Sejumlah Bupati Sulawesi Bakal Gugat Permen ESDM Jakarta, Sejumlah bupati di Sulawesi akan menggugat pasalpasal bermasalah yang terkandung dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 07/ 2012. "Kami akan melawan dan menggugat permen ini," kata Bupati Sinjai, Sulawesi Selatan Andi Rudianto Asapa dalam diskusi di Jakarta.

Ada sembilan pasal yang dinilai cacat dan prematur dalam Permen ESDM tersebut. Di antaranya pasal 8 (ayat 2,3, dan 4), pasal 9 (ayat 3), pasal 10 (ayat 1 dan 2), pasal 16 (ayat 1,2,3,4, dan 5), pasal 19, pasal 20 (ayat 1 dan 2), pasal 22 (ayat 1,2, dan 3), dan pasal 23 (ayat 2 dan 3). Pasal yang menjadi pertentangan terberat adalah pasal 21.

Pasal 21 mewajibkan pengusaha tambang mineral melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) dalam negeri sebelum diekspor, maksimal Mei 2012. Permen ini justru bertentangan dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 04/ 2009 yang mengatakan kegiatan itu baru dilaksanakan 2014.

Bupati Gowa, kata Rudianto, bahkan menyatakan akan melawan dengan mengeluarkan peraturan daerah (perda) tandingan. Sebab, dalam kondisi ini, kedudukan perda lebih tinggi dari permen.

Bupati Banggai, Sulawesi Tengah HM Sofhian Mile mengatakan pemda pada dasarnya sepakat mendukung kehendak negara dan berkomitmen meningkatkan nilai tambah barang tambang. Namun, waktu yang dipersiapkan pemda untuk membuat smelter tersebut adalah 2014.

Sofhian mengatakan pemda sudah mulai membuka peluang investor untuk berinvestasi di daerah. Masyarakat di daerah terlanjur menaruh harapan besar untuk pembukaan lapangan kerja. "Tenaga kerja dan usaha tambang nikel dipaksa mati dua bulan ke depan, pemerintah tak mau memikirkan," katanya.

Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengatakan ekspor mineral mentah dari Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. “Makanya, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) harus segera dilakukan,” katanya.

Data Dirjen Mineral dan Batubara menunjukkan hasil tambang nikel, berupa bijih nikel dan feronikel, 100 persennya diproduksi untuk kepentingan ekspor. Produksi bijih nikel tahun ini sekitar 34 juta ton. Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding produksi bijih nikel tiga tahun sebelumnya. Di antaranya produksi 2009 (6,1 juta ton), 2010 (7,5 juta ton), dan 2011 (32,9 juta ton).

Sedangkan produksi feronikel tahun ini sekitar 19 ribu ton. Jumlah ini juga lebih tinggi dari tiga tahun sebelumnya, yaitu 2009 (13 juta ton), 2010 (19 juta ton), dan 2011 (18 juta ton). Saat ini, kata Thamrin, industri pengolahan dan pemurnian nikel (smelter) yang eksisting baru PT Aneka Tambang (Antam) dan PT Inco. Kapasitas pengolahannya masing-masing 2,9 juta ton dan 6,08 juta ton.

Jenis-jenis mineral tambang di Indonesia di antaranya nikel, bauksit, tembaga, besi, dan mangan. Dalam medio 2014 – 2016 rencananya akan dibangun 19 pabrik smelter di Indonesia. Sudah ada sejumlah perusahaan yang mengajukan proposalnya. Rinciannya, tujuh pabrik sudah memulai kontruksi, enam pabrik melakukan studi kelaikan, dan sisanya tengah memproses izin pembangunan smelter.

Khusus nikel, rencananya ada tambahan tiga pabrik smelter, di antaranya Weda Bay Nickel pada 2016 berkapasitas enam juta ton.

Berikutnya PT Antam pada 2014 dengan kapasitas produksi 900 ribu ton dan 2,95 juta ton. (rep)

Baru satu Provinsi yang siap cetak sawah baru

Jakarta, Target mencetak sawah baru sebesar 100.000 hektare tahun ini sepertinya sulit tercapai. Buktinya, pada triwulan pertama 2012, baru satu provinsi yang siap membuka lahan pertanian baru sesuai target Kementerian Pertanian.

Sejatinya, Kementerian Pertanian menargetkan mencetak sawah baru secara nasional sebanyak 25%-30% dari target sebesar 100.000 hektare pada kuartal pertama tahun ini. Nah, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian mencatat, hanya Sumatera Barat yang telah siap mencetak sawah minimal 35% dari kemampuan lahannya hingga Maret 2012 ini. Sementara, provinsi lainnya masih belum siap.

Direktur Jenderal Jenderal Prasarana dan Sarana Gatot Irianto beralasan pencetakan sawah baru itu sulit dilakukan kalau sedang musim hujan pada awal tahun ini. “Kalau ke atas baru lebih mudah,” ucapnya dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Rabu (14/3).

Gatot menerangkan, sejatinya sudah ada beberapa provinsi yang memetakan dan siap melaksanakan program cetak sawah baru itu. Diantaranya, Sulawesi Selatan, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan. Selain itu, ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur.

Padahal untuk mencapai target tahun ini, pemerintah sudah mengalokasikan dana sebesar Rp 1 triliun. Namun, Menteri Pertanian Suswono mengatakan pencetakan sawah baru dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas di masing-masing daerah.

Tahun 2011 lalu, target pencetakan sawah baru juga tidak tercapai. Pencetakan sawah baru yang terealisasi hanya sekitar 65.000 hektare dari target sebesar 100.000. (red)

SULSEL

JARRAK POS Edisi ke XI - Minggu Ke-3, Maret 2012

Gubernur Sulbar :

Kapolda Sulselbar : Irjen Pol Mudji Waluyo

Warga Jangan Terprovokasi Persoalan Mamasa

Mamuju, Gubernur Sulawesi Barat, H.Anwar Adnan Saleh, meminta dukungan warga agar tidak terprovokasi terkait persoalan hukum atas lahirnya amar putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Konstitusi yang membebaskan 24 terpidana kasus korupsi di Kabupaten Mamasa.

Anwar mengungkapkan permintaannya melalui wartawan di Mamuju, Rabu (07/03/12).

"Warga di Mamasa agar tidak terpengaruh dengan berbagai isu yang muncul pascalahirnya amar putusan PK Mahkamah Agung yang telah kembali membebaskan 24 terpidana termasuk mantan Bupati Mamasa, Obed Negodepparinding dalam kasus korupsi perjalanan dinas fiktif pada sekretariat dewan di Mamasa," katanya.

Gubernur menegaskan, tidak benar ada isu terjadinya benihbenih konflik yang bermuara sara. “Itu hanya diisukan oleh oknum yang tidak mau melihat Mamasa maju dan berkembang, katanya.

Gubernur juga menegaskan,

tidak perlu mencari kambing hitam siapa yang menyebarkan isu bernuansa sara tersebut. “Yang pasti, masyarakat di Mamasa agar lebih cermat dan tidak terpancing dengan berbagai isu yang dilakukan oleh oknum tertentu," pintanya.

Anwar mengakui, isu konflik di Mamasa tidak hanya merisaukan dirinya namun juga pemerintah pusat. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengamati perkembangan yang terjadi di wilayah Mamasa.

"Saya selaku perwakilan pemerintah pusat yang berkedudukan di daerah diminta untuk tidak banyak meninggal-

kan daerah untuk melihat langsung perkembangan kondisi di Mamasa," tegas Gubernur.

Ia mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpesan agar masyarakat Mamasa tidak disusupi oleh para provokator.

Menurutnya, kondisi Mamasa yang semakin kondusif.

Kerukunan ummat beragama antara Muslim dan Nasrani tetap terjalin harmonis. Ini ditandai dengan pelaksanaan MTQ di Kecamatan Aralle yang melibatkan seluruh lintas agama.

Dalam pelaksanaan MTQ yang masih berlangsung tersebut melibatkan ummat Nasrani.

Menurutnya, itu sebagai bukti bahwa daerah Mamasa tidak ada konflik kepentingan agama, melainkan karena persoalan hukum.

“Perkembangan itu akan saya laporkan ke pemerintah pusat," ujarnya.

Anwar berharap, suasana kondusif tersebut dapat dipertahankan agar dapat melangkah untuk mempercepat pembangunan di Mamasa. **Ant/Sa

Buka Akses Luas Untuk Pers

Makassar, Kapolda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) Irjen Pol Mudji Waluyo meminta jajarannya hingga ke tingkat bawah agar membuka akses seluas-luasnya untuk pers.

"Jangan menutup diri terhadap pers yang melaksanakan tugas mulia untuk kepentingan bangsa dan negara, beri informasi yang jelas dan benar agar masyarakat paham dan mengerti tentang masalah dan dinamika yang terjadi," kata Kapolda pada pertemuan dengan pengurus PWI Sulsel di Makasar, Rabu (14/03/12).

Kapolda meminta agar pers menyampaikan informasi yang benar, berimbang dan bertanggung jawab, sehingga masalah yang berkembang sampai ke masyarakat lebih jelas dan tidak menimbulkan persepsi yang berbeda.

Irjen Pol Mudji Waluyo menjabat Kapolda Sulselbar sejak sepekan lalu, menggantikan Irjen Pol Jhoni Waenal Usman yang ditarik ke Mabes Polri.

Sedang Ketua PWI Sulsel Zulkifli Gani Ottoh mengatakan, anggota PWI Sulsel mencapai sekitar 1.000 orang, mereka bergabung di berbagai media cetak, elektronik, dan media online tersebar di 24 kabupaten dan kota.

Dalam upaya meningkatkan profesionalisme wartawan, PWI bekerja sama dengan Dewan Pers menyelenggarakan Uji kompetensi Wartawan (UKW) sejak akhir 2011.

Menurutnya, dengan UKW tersebut, maka seluruh insan pers yang melakukan kegiatan kewartawanan harus bersertifikasi, setelah dinyatakan lulus uji kompetensi dan tercatat di Dewan Pers.

Jumah anggota PWI Sulsel yang telah bersertifikasi hingga saat ini baru sekitar 65 orang dengan dua kali pelaksanaan UKW di Makassar, ujarnya. **Ant/Sa

DPRD Bone: 25.000 KK Miskin Terlantar, Pemkab tidak Peka Watampone, Sebanyak 25.000 kepala keluarga (KK) miskin di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan ditelantarkan pemerintah Kabupaten Bone.

Dari jumlah itu, hanya 2.500 rumah tangga yang mendapatkan bantuan pemerintah melalui program keluarga harapan (PKH) Dinas Sosial Kabupaten Bone.

Akibatnya, sejumlah warga

miskin di Kabupaten Bone juga menderita penyakit hingga kehilangan nyawa.

“Pemerintah Kabupaten Bone tidak peka dengan kondisi rakyatnya. Sehingga tidak heran kalau ditemukan warga miskin yang meninggal karena tidak mendapatkan perhatian pemerintah,” jelas Wakil Ketua DPRD Bone, Asia Andi Pananrangi,

Rabu (14/3/2012) kepada Tribun Timur.

Asia Andi menambahkan, untuk mengatasi permasalahan ini, semua kalangan harus ikut berpartisipasi dalam pengawasan penyaluran program yang dipaket mengatasnamanakan masyarakat. Sehingga penyaluran anggaran maupun program pemerintah yang ada dapat ter-

salurkan secara optimal.

“Semua unsur harus berpartisipasi dalam pengawasan program pemerintah yang berpihak ke masyarakat, utamanya pada jajaran pemerintahan desa agar tepat sasaran,” kata Asia.

Sementara itu Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Amrullah Hasda menjelaskan, pihaknya telah menerapkan

program PKH sejak 2010 lalu.

Program ini memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh objeknya seperti usaha dalam menjamin keluarganya untuk dapat berkembang. Ia juga menambahkan, bantuan tunai bersyarat ini diberikan untuk meringankan beban masyarakat.

Palopo Mangkutana Ampana,

Jalur Touring Kelas Dunia Sulsel, "Good morning mister! Hello mister!" Itu sapaan anak-anak sekolah dan penduduk saat kami melintasi jalur sepanjang jalan dari Palopo menuju Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Kami balas sapaan itu dengan lambaian atau teriakan dan berderailah tawa mereka.

Keakraban kecil itu menjadi penghiburan tersendiri ditengah panjangnya jalur yang kami tempuh hari ini.

Karena hari sebelumnya kami terpaksa menginap di Palopo, maka hari ini sedikit kerja keras untuk menyesuaikan dengan rencana perjalanan.

Jalur Palopo-Wotu-Mangkutana sepanjang 148 kilometer harus bisa diselesaikan hari ini.

Perjalanan hari ini justru membuka penglihatan kami pada potensi besar jalur ini sebagai jalur wisata khusus touring bersepeda. Penduduk rupanya cukup terbiasa melihat dan menyapa kelompok pesepeda orang asing yang ternyata pernah sering melintasi daerah ini.

"Dulu cukup sering rombongan orang asing bersepeda seperti kita (kamu) ini lewat. Mereka mampir kemari untuk minum kopi sebelum lanjut ke Mangkutana lalu ke Pendolo menikmati Danau Poso," tutur ibu pemilik penginapan dan warung makan Murni di kota Bone-Bone, Kabu-

paten Luwu Utara.

Rombongan seperti itu menghilang setelah pecah kerusuhan berdarah di Poso tahun 2002. Jalur wisata bersepeda jarak jauh itu pun seperti terlupakan.

Deviano Oktavianus, penggiat touring yang berjalan bersama saya mengatakan, jalur Palopo-Ampana sepanjang 500an kilometer itu memang kelas dunia. Jalur itu pernah sangat populer di kalangan petouring mancanegara antara lain karena ada yang memperkenalkannya.

"Saya lupa namanya tapi dia orang Australia yang pernah lama di Indonesia. Paket touring empat hari dijual seharga 5.000 dolar AS dan banyak peminatnya," tutur Devin yang sempat ber-email dengan orang Australia yang dimaksud.

Hal senada diungkapkan legenda touring Indonesia, Bambang Hertadi Mas alias Paimo, sebelum saya berangkat ke Sulawesi dengan dukungan PT Mud King Asia Pasifik Raya dan PT Bajau Escorindo.

Paimo mengatakan, beberapa temannya petouring Jerman dan Belanda memuji jalur tersebut sebagai jalur eksotis di Garis Wallacea. "Mereka sangat terkesan dengan jalur itu. Seorang teman dari Jerman yang melintas sendiri di jalur Poso-Ampana begitu kagum dengan hutan dan

sabana di daerah Ampana," tuturnya.

Kami yang mencicipi bagian awal jalur itu, Kamis (8/3/2012) merasakan sendiri pesonanya. Jalan aspal relatif mulus tidak terlalu ramai oleh kendaraan. Meski begitu kami tetap harus waspada karena semua kendaraan melaju kencang. Jalan relatif landai dan tidak ada tanjakan berat yang merajam dengkul.

Kami melalui perkampungan penduduk, persawahan, kebun durian, kelapa sawit, dan nipah. Sisa-sisa kebun kakao juga terselip diantara permukiman penduduk. Kabupaten Luwu Utara sedang musim durian.

Sepanjang jalan terutama dari desa Buangin sampai Sabbang lapak durian berjejer di pinggiran jalan. Lalu lalang mobil pick up dan sepeda motor yang mengangkut durian begitu sering melintas.

Durian sini relatif kecil namun bonggol buah banyak dan dagingnya manis. Buah itu dijual Rp 15.000 per tiga buah yang diikat tali rotan. Musim durian berlangsung Februari sampai Mei. Jadi ini memang saat yang tepat bagi penggemar durian.

Kebun durian tersebar di sepanjang perjalanan mulai dari Desa Walanreng di Kabupaten Luwu Utara sampai ke Wotu di Kabupaten Luwu Timur. Durian yang melimpah dari wilayah ini

dikirim hingga ke Makassar dan kota-kota besar di Sulsel dan Sulteng. Sayangnya, penganan olahan dari durian tidak tampak dikembangkan masyarakat.

Setidaknya seperti yang terlihat di toko-toko penganan dan penjual durian di sepanjang jalan.

Buah lain yang juga sedang panen saat ini diantaranya rambutan, duku, langsat, pepaya, dan semangka.

Palopo-Pendolo Idealnya, jalur PalopoAmpana bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama Palopo-Pendolo (pinggiran Danau Poso) sepanjang 250 km bisa ditempuh dalam dua etape atau dua hari bersepeda. Pesepeda bisa menginap di Mangkutana yang berjarak 148 km dari Palopo. Jika jarak tidak tercapai, bisa menginap di Bone-Bone yang berjarak 91 km dari Palopo.

Penginapan Murni jadi tempat yang cukup layak untuk transit. Fasilitasnya sederhana namun cukup bersih. Kalau bosan dengan kamar mandi biasa, tinggal nyebur ke sungai berair jernih yang mengalir dekat penginapan.

Di belakang penginapan berdiri deretan pegunungan yang diselimuti awan. Diantara Bone-BoneMangkutana terdapat sejumlah lokasi wisata pantai dan goa.

Waktu istirahat sehari di Bone-Bone atau Mangkutana bisa digunakan untuk memuli-

hkan tenaga. Sebab keesokan harinya harus menghadapi perjalanan berat menuju Pendolo melintasi puncak bukit berketinggian 1.300 meter diatas permukaan laut dengan panjang jalur sekitar 50 kilometer.

Devin mengatakan, jalan Trans Sulawesi ruas PalopoMasamba-Mangkutana-PendoloPamona Utara-Ampana sepanjang 450km memang potensi besar bagi wisata khusus turing bersepeda. Sayang jika potensi itu tidak dikembangkan lebih lanjut untuk mengangkat perekonomian masyarakat setempat dan negara.

Potensi itu bisa dikembangkan dengan kerja sama lintas sektoral.

Pertama, masalah keamanan wilayah dibenahi.

Selanjutnya fasilitas umum seperti tempat makan, penginapan juga dipersiapkan. "Libatkan masyarakat setempat misalnya untuk membuka warung makan atau penginapan dan menjalin kerjasama dengan operator. Itu langkah ke depan," tuturnya.

Langkah penting lainnya adalah mulai memperkenalkan kembali kepada masyarakat, khususnya pesepeda. Masyarakat setempat juga perlu digugah untuk menyiapkan diri. "Kalau ada kemauan dari semua pihak pasti bisa," tuturnya. (Kmps/MAP)

13

SULSEL

JARRAK POS Edisi ke XI - Minggu Ke-3, Maret 2012

Walikota Makassar Lantik 150 Pejabat Baru

Makassar, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus melakukan pembenahan di segala lini. Salah satunya, perbaikan struktur pemerintahan mulai dari tingkat eselon II,III dan IV serta pengawas dari perusahaan daerah lingkup Pemkot Makassar.

Sebanyak 150-an pejabat di lingkup Pemkot Makassar yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Walikota Makassar Ir.H.Ilham Arief Sirajuddin MM, di Ruang Pola Balai Kota Makassar, akhir Februari lalu.

Hadir pada pelantikan tersebut Ketua DPRD Kota Makassar Farouk M Betta,Wakil

Walikota Makassar Ir Supomo Guntur,dan Sekda Kota Makassar HM Anis Kama beserta seluruh pejabat lama dan baru di lingkup Pemkot Makassar.

Ke 150 yang dilantik tersebut merupakan pejabat eselon dan pengawas perusahaan daerah lingkup Pemkot Makassar. Mereka dilantik dan diambil sumpahnya, sekaligus penyematan PIN kepada camat dan lurah yang dilantik. Walikota Makassar Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin MM saat memberikan sambutannya mengatakan, pejabat baru yang dilantik itu merupakan orang-orang pilihan

LPM Maccini Parang Berdayakan Masyarakat Lewat Dana Bergulir Makassar, Kehadiran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, mulai dirasakan manfaatnya oleh warga pedesaan.

Ir.Zulkifli.HIM.Msi selaku koordinator kelurahan Maccini Parang kepada Jarrak Pos, Minggu (11/03/12) menilai, program LPM setempat yang paling menonjol yakni dana bergulir, berupa pinjaman yang diberikan kepada masyarakat dan dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang tertulis sebelumnya.

"Selama ini kami telah maksimal bekerja dan bersinergi dengan masyarakat serta pemerintah terkait setempat dalam hal ini lurah dan camat. Perbaikan infrastruktur juga masih menjadi prioritas utama kami selama ini, yang hampir semuanya sudah mulai rampung"ujar mantan ang-

gota DPRD Kota Makassar ini minggu (04/03) usai mengikuti jalannya pemilihan ketua LPM Kelurahan Maccini Parang kecamatan Makassar.

Sementara itu, Ketua LPM terpilih Kelurahan Macini Parang, Kecamatan Makassar bertekad akan memberikan solusi dan motivasi serta bantuan kepada masyarakat kelurahan Balla Parang disamping memberikan pelatihan-pelatihan social, Hal itu dimaksudkan agar mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

LPM katanya, merupakan lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Juga berperan sebagai wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Sedang tugas LPM adalah

menyusun rencana pembangunan yang partisipatif,menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat,melaksanakan pengendalian pembangunan proyek nasional pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, LPM sebagai mitra kerja Pemerintahan mempunyai tugas dalam Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa / kelurahan. Juga Pengkoordinasian perencanaan pembangunan,sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan,pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, serta menggali serta memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan.

LPM sebagai media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan antarmasyarakat itu sendiri,memberdayakan dan

menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan. Juga mendorong mendirikan dan memberdayakan peran wanita dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga serta,membangun kerjasama antarlembaga yang ada di masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan taraf hidup masyaraka Menurutnya, untuk menjadi anggota LPM harus berkelakuan baik, jujur, cakap, berkemampuan sebagai pemimpin,berwibawa serta memiliki pengabdian dan kepedulian yang tinggi kepada masyarakat.

“Seperti itulah pemimpin yang dibutuhkan oleh sebuah lembaga masyarakat yang bekerja demi kesejahteraan masyarakat,” katanya. **Nina Annisa/Sa

289 Kilometer Jalan Provinsi Rusak Makassar, Kondisi jalan di Sulawesi Selatan belum sepenuhnya bagus. Saat ini, untuk jalan provinsi yang panjangnya 1.147 km, masih ada 289 km yang dalam kondisi rusak.

Kepala Dinas Bina Marga Sulsel, Abdul Latief, dalam jumpa pers di kantornya, Senin, 12 Maret mengatakan, untuk jalan provinsi, posisi mantap atau yang baik sebanyak 39,69 persen. Sedangkan posisi sedang 34,08 persen. Kalau ditotalkan, maka jalan provinsi yang dalam kondisi masih bagus sebanyak 74,76 persen atau panjangnya 858 km.

"Sementara yang tidak mantap atau kategori rusak ringan

18,22 persen dan rusak berat 7 persen. Kalau dihitung panjangnya, dalam posisi rusak ada 289 km," beber Latief.

Untuk jalan nasional, kondisinya tidak jauh beda. Yang masih dalam kondisi baik kurang lebih 54,56 persen. Sementara jalan nasional yang kondisinya sedang sebanyak 33,43 persen.

"Artinya, kita dalam kategori mantap 87, 99 persen atau 1.517 km. Kalau yang rusak ada 7,51 persen. Rusak berat 4,5 persen.

Jadi total jalan nasional yang rusak 12 persen atau panjangnya 206 km," katanya.

Dinas Bina Marga berupaya menyelesaikan persoalan jalan rusak ini. Di 2012, mereka me-

nargetkan ada perbaikan signifikan. "Target kita di 2012, jalan nasional sepanjang 1.722 km yang pada 2010 posisinya 69,3 persen dan kondisi akhir di 2011 87,99 persen, masih perlu ada peningkatan posisi mantap 21 persen. Ini target di 2012," katanya.

Sedangkan untuk jalan provinsi, yang panjangnya 1.147 km, dalam posisi tahun 2010 ada 64 persen dan kondisi akhir 2011 dalam posisi 74,76 persen. "Target kita untuk 2012 ini mencapai peningkatan 10,23 persen," jelasnya.

Dijelaskan Latief, ada sejumlah program kerja yang telah mereka siapkan untuk menuntas-

kan persoalan jalan. "Kalau ingin mencapai ini, perlu ada kegiatan yang perlu dilakukan. Di 2012, untuk belanja tidak langsung ada Rp333 M, dan belanja langsung Rp312 M lebih. Sehingga total belanja di Dinas Bina Marga Rp646 M. Untuk program dan kegiatan di 2012 untuk pembangunan jalan ada 15 kegiatan dengan target penanganan 57 km jalan dan 183 meter jembatan. Pagu anggarannya Rp200 M," katanya. Sedangkan untuk pemeliharaan jalan, target 2012 ada 22 kegiatan dengan panjang 40 km berkala. (amr/pap)

Makassar Terkini Gelar Master Brand Award Ke-2

Makassar, Majalah Makassar Terkini tahun 2012 kembali menggelar malam penganugrahan Master Brand Award. Ini merupakan penyelenggaraan yang kedua kalinya sebelumnya di selenggarakan tahun lalu.

Pemenang Master Brand Award 2012 ditetapkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan “Makassar Research” di Kota Makassar dengan melibatkan sekitar 1000 responden.

Kepada Wartawan Dimakassar Selasa Sore (13/03/12) Marcom Manager Makassar Terkini Ziska Chika, ST mengatakan Penganugerahan penghargaan Master Brand Award 2012 nantinya akan digelar di Hotel Grand Clarion Makassar pada Kamis malam (15/03/12).

Dikatakan Penganugerahan

Master Brand Award 2012 ini akan dibuka Walikota Makassar Ir.Ilham Arif Sirajuddin, selain itu akan juga dihadiri perwakilan perusahaan yang akan menerima Master Brand Award 2012 serta Kadis Pariwista Kota Makassar Rusmayani Majid.

Pimpinan Makassar Terkini Adhi Santoso mengatakan, penghargaan MBA ini diberikan kepada kepada merek /brand terbaik dan terpercaya di Makassar. Hal ini dilakukan mengingat semakin pesatnya persaingan dan perkembangan bisnis di Makassar.

Khususnya dalam merebut pangsa pasar dimana merek adalah alat komunikasi yang paling tepat sebagai aset yang mempunyai nilai tinggi pada sebuah produk perusahaan agar lebih mudah dan bisa di terima tengah-

tengah masyarakat.

“Karena merek mempunyai dampak loyalitas berkepanjangan pada konsumennya.”papar adhi.

Di tempat yang sama pula Andi Alamsyah Karim selaku manager project Makassar Research mengatakan Survey MBA ini dilakukan di Makassar dengan 1000 responden dengan 5 kriteria:yakni berpenduduk asli dan menetap di Kota Makassar lebih dari setahun, pria/wanita berusia mulai 18 tahun hingga 55 tahun,tingkat Status Ekonomi Sosial (ses) berada pada range SES E hingga SES A (pengeluaran minimal Rp 750.000,-/bulan hingga lebih dari 3.500.000,-/ bulan. Sementara itu, Manager Makassar Terkini Organiser Plus Farid Andhika mengungkapkan, konsep acara nantinya

berbeda dengan tahun lalu.

“Konsep kali ini untuk entertainment kami mengusung tema Jazz Night dan beragam hiburan lainnya,”katanya.

Berdasarkan nilai Master Brand Award Index (MBI) ini, kemudian di tetapkan merek yang berhak mendapatkan predikat master brand yaitu Merk yang memperoleh Master Brand Index diatas rata-rata Indsutri kategorinya serta merk yang menurut hasil riset berada pada urutan ke 3 teratas dalam ketegorinya.

Tahun ini ada 24 perusahaan yang mendapat penganugerahan Master Brand Award 2012 diantaranya ialah Perusahaan PT.Sharp Elektronik Indonesia, LPP TVRI, PT.Elektrik Solution Indonesia dan PT.Pertamina (PERSERO). **Nina Annisa/SA

yang memiliki kapasitas dan berkompeten dalam bidangnya masing-masing.

“Mereka memiliki mainset dan peningkatan visi misi yang akan diwujudkan lewat pembuktian dari kinerja masingmasing.

Tanggung jawab mereka bukan hanya kepada warga Makassar tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan Negara,” ujarnya.

Selanjutnya Walikota mengingatkan, mereka bertugas mengawal segala kebijakan dan aturan dari pemerintah pusat maupun daerah yang diwujudkan

lewat sinergitas atau kerjasama dengan pejabat lain.

Entah dari pihak eksekutif sendiri maupun dari lembaga independen negara dalam hal ini legislatif daerah atau DPRD kota Makassar, dengan satu tujuan serta orientasi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih serta merata dari segala lini dan aspek kehidupan ermasyarakat,berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, Makassar adalah ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang notabene miniatur Sulsel sukses dengan peningkatan perekonomian

sebanyak 30% termasuk berkurangnya pengangguran yang menjadi tolak ukur bagi suatu daerah.

Sedang keberhasilan peningkatan ekonomi ini bersumber dari Makassar sebagai ibu kota provinsi Sulsel.

“Selamat bekerja kepada semua pejabat yang baru saja saya kukuhkan. Selamat bekerja semoga di tangan Bapak/Ibu sekalian, Makassar akan lebih baik lagi ke depannya,” ujar Walikota Makassar. (**Nina Annisa)

Enam Provinsi Bahas Rencana Aksi Pendidikan Inklusif Yogyakarta, Enam provinsi; DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Sulawesi Selatan, akan terlibat dalam pembahasan rencana aksi pendidikan inklusif yang akan diterapkan secara nasional.

Pembahasan rencana aksi pendidikan inklusif (sekolah yang menerima murid-murid berkebutuhan khusus) tersebut digelar dalam bentuk lokakarya di Yogyakarta, pada Rabu (14/3), dan telah dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Suyanto di Yogyakarta, Selasa malam (13/3).

“Ada banyak tantangan dalam menjalankan pendidikan inklusif, meskipun perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan kecenderungan semakin baik,” kata Suyanto usai membuka lokakarya tersebut.

Ia mengatakan, jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) usia sekolah yang telah mengikuti pendidikan di sekolah inklusi, khususnya SD dan SMP, sudah semakin bertambah dari tahun ke tahun.

Orangtua, lanjut dia, sudah mulai memiliki kesadaran tentang arti pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka yang berkebutuhan khusus.

“Namun, orangtua dari anakanak yang normal juga perlu terus diberi pengertian dan sosialisasi tentang pendidikan inklusi ini. Biasanya, mereka tidak ingin

anaknya belajar bersama dengan anak berkebutuhan khusus,” katanya.

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah sekolah inklusi di seluruh Indonesia mencapai 1.200 sekolah, dengan rata-rata jumlah siswa berkebutuhan khusus adalah lima orang per sekolah.

Ia berharap, jumlah sekolah inklusi tersebut dapat terus dipertahankan untuk tahun mendatang atau ada penambahan dari jumlah siswa berkebutuhan khusus yang mengenyam pendidikan formal di sekolah inklusi.

“Karena, tidak semua anak berkebutuhan khusus bisa masuk sekolah inklusi. Hanya cacat ringan yang bisa masuk inklusi seperti tuna rungu, tuna netra atau tuna daksa,” katanya.

Sementara itu, untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB), maka mulai tahun anggaran 2012, telah dialokasikan dana sebesar Rp50 juta untuk biaya penyelenggaraan sekolah. “Biaya penyelenggaraan SLB lebih mahal dibanding sekolah reguler, karenanya ada biaya operasional yang diberikan pemerintah,” katanya.

Di Indonesia tercatat sebanyak 1.800 SLB dengan tidak kurang mendidik 75.000 siswa.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Baskara Aji mengatakan, di DIY sudah ada 83 persen anak berkebutuhan khusus usia sekolah

yang mendapatkan pendidikan formal baik di SLB ataupun di sekolah inklusi.

“Masih ada 17 persen yang belum mengikuti pendidikan formal. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah anak berkebutuhan khusus yang mengikuti pendidikan inklusi sudah meningkat sekitar 30 persen,” kata Baskara.

Ia mengatakan, telah bekerja sama dengan Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) untuk memberikan pendidikan keterampilan bagi anak berkebutuhan khusus tersebut, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kemandirian anak selepas dari pendidikan formal.

“Harapannya mereka mampu mandiri, baik membuka lapangan kerja sendiri atau bekerja di perusahaan,” lanjutnya.

Lokakarya pendidikan inklusif tersebut juga didukung oleh lembaga Helen Keller Indonesia (HKI) dan USAID. HKI telah melakukan penelitian di sejumlah daerah tentang pendidikan inklusi.

Hasil dari penelitian tersebut adalah kegiatan belajar mengajar masih belum dilakukan secara khusus, misalnya tidak ada tambahan penggunaan sarana bagi anak berkebutuhan khusus.

Selain itu, pengajar masih menekankan pada pencapaian kurikulum dan bukan karakteristik anak, serta penilaian hasil belajar masih menggunakan sistem untuk siswa secara umum.

[TMA, Ant]

Makassar Jadi Pabrik Miras Makassar, TERBONGKARNYA pabrik minuman keras (miras) produksi UD Padi Mas yang berlokasi di Jl AMD No 16 Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, seolah menohok banyak pihak. Tak hanya keberadaannya berada di tengah permukiman warga tapi juga izin pabrik tersebut menjadi kontroversi.

Semudah itukah izin memproduksi miras dikeluarkan?

Dewan di DPRD Kota Makassar menuding adanya dugaan permainan dalam proses penerbitan izin tersebut. Ketiadaan regulasi atau peraturan daerah (perda) terkait industri miras, dijadikan sebagai alasan ketidakbolehan industri miras beroperasi di Makassar. Selain itu, komplain dari sejumlah warga Antang juga menjadi salah satu konsiderasi penolakan.

Namun Komisi A DPRD Makassar diperhadapkan pada kenyataan bahwa UD Padi Mas ternyata mengantongi izin terkait legalitas memproduksi miras.

Dokumen dan administrasi perizinan perusahaan itu, lengkap.

Bahkan pemilik UD Padi Mas, Cery Tenijaya, mampu menunjukkan izin yang diterbitkan oleh pusat, yakni dari Kementerian Perindustrian melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Makassar pun angkat bicara. Juru bicara Fraksi PKS, Mudzakkir Ali Djamil, mengungkapkan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin telah menyampaikan

bahwa tak ada izin yang dikeluarkan untuk produksi miras. Dengan dasar itu, maka keberadaan UD Padi Mas yang memproduksi miras dengan kadar alkohol 18 persen, bisa dipermasalahkan dan ditutup.

“Kami mendesak pemkot menutup pabrik miras UD Padi Mas yang ada di Antang. Kalaupun ada izin dari pusat, hal itu tidak bisa serta-merta berlaku di Makassar karena itu harus disesuaikan dengan karakter daerah,” ujar Mudzakkir ditemui di ruang kerjanya di DPRD Makassar, Selasa, 13 Maret.

Kepala Tata Usaha (TU) Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Makassar, M Saad, juga membantah mengeluarkan izin tanpa prosedur. Ia mengatakan, UD Padi Mas diberi izin gangguan (HO) berupa pembuatan minuman beralkohol golongan B, berdasarkan rekomendasi instansi teknis terkait. Untuk HO UD Padi Mas, izinnya yang berlaku 19 April 21011-2016, dikeluarkan atas rekomendasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal.

“Ada izinnya berdasarkan rekomendasi dinas teknis. Perizinan mengeluarkan izin hanya berdasarkan rekomendasi. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2005 mengatur hal itu, bahwa izin hanya dikeluarkan berdasarkan rekomendasi instansi teknis,” ujar Saad.

Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Industri Disperindag dan Penanaman Modal Kota Makassar, Andi Mattentuang, mengungkapkan, UD Padi Mas,

bukanlah perusahaan baru. Sejak dulu perusahaan ini sudah memegang izin industri miras. Izin industri miras tersebut bukan dikeluarkan oleh Disperindag dan Penanaman Modal Makassar, namun langsung dari pusat.

Instansinya, kata dia, hanya mengeluarkan izin gangguan atau HO. UD Padi Mas sejak 1988 sudah memiliki izin. Hanya kepemilikannya saja yang berubah yakni terjadi pengalihan hak.

Lantas perusahaan ini mengurus perpanjangan izin baru itu pun melalui pusat yakni Kementerian Perindustrian melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal.

“Kebijakan pusat, sejak 2000 tidak boleh lagi ada izin industri miras baru. Yang boleh hanya perpindahan, pengalihan hak, atau perpanjangan. Izin miras bukan kita yang keluarkan.

Pemerintah Kota Makasar hanya memiliki kewenangan mengeluarkan izin gangguan,” paparnya.

Di perusahaan ini, lanjut Mattentuang, memang tersendiri antara industri sirup dan miras.

Izin industri sirup dikeluarkan oleh Pemkot Makassar, namun izin industri miras dikeluarkan oleh pusat. Terkait lokasi industri, katanya, tidak ada aturan yang melarang untuk daerah tertentu.

“Untuk izin industri minuman beralkohol, yang punya kewenangan untuk menerbitkan izinnya, hanya pemerintah pusat, melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jadi, tidak ada di daerah,” katanya. (zuk/nin)

14

NASIONAL

Ibas :

Hasil Survei LSI Gambaran Masyarakat Yang Dinamis dan Obyektif

Trenggalek, Sekretaris Jenderal partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menanggapi positif hasil survei persepsi masyarakat yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini.

Ibas menilai, hasil survei tersebut menggambarkan realitas masyarakat yang dinamis dan objektif dalam menilai perkembangan kinerja partai.

“Kami menghormati persepsi masyarakat tersebut. Bahwa itu potret persepsi publik hari ini, tentu bukan akhir dari segalanya,” kata anggota Komisi I DPR RI ini dalam siaran pers di Trenggalek, Jawa Timur, Selasa (13/03/12).

Ibas lebih lanjut menyatakan, persepsi publik dalam menilai kinerja parpol sebagaimana terekam dalam survei LSI tersebut membuktikan masyarakat Indonesia saat ini semakin dinamis dan objektif.

“Dinamisasi inilah yang akan menjadi acuan kami untuk meningkatkan kinerja Partai Demokrat ke depan,” tandasnya.

Untuk itu, Ibas berkeyakinan peningkatan kinerja dan peran serta partai dalam mengawal program-program kerakyatan bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Partai Demokrat.

Ia menegaskan, Partai Demokrat tetap optimistis ke depan akan semakin dipercaya masyarakat. “Rumusnya, kader Demokrat harus konsisten dan terus berperan meningkatkan kinerjanya untuk masyarakat,” ujarnya.

Ibas mengakui, merosotnya kepercayaan masyarakat kepada Partai Demokrat belakangan ini lebih dikarenakan efek pemberitaan negatif yang diterima masyarakat.

Menurutnya, hal itu bukan hanya terjadi pada partai berlambang segitiga berlian saja. “Partai lain juga tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan di mata publik,” tegasnya.

Jika saja pemberitaan di di media bisa berimbang, ia yakin Partai Demokrat akan kembali menjadi partai pilihan masyarakat. “Dengan catatan penting, harus ada terobosan dari Partai Demokrat khususnya komitmen untuk menjauhi pelanggaran hukum,” kata dia.

Ibas yakin, tantangan Partai Demokrat ke depan adalah konsisten mengawal pemerintah berada di arah yang benar sesuai dengan konstitusi negara. Menurutnya, sejauh ini, Partai Demokrat menilai pemerintah terus berada di jalur yang benar dan sejauh ini terbukti banyak capaian positif di sejumlah sektor seperti politik, keamanan, kesejahteraan rakyat, serta perekonomian.

Ibas juga mengimbau kepada seluruh kader partainya agar tidak patah semangat dan tetap solid bekerja untuk kemajuan bersama.

“Membesarkan partai demi cita-cita adalah harga mati untuk membangun negeri menuju kesejahteraan yang merata,” katanya.

Sebelumnya, LSI merilis jajak pendapat mengenai tingkat elektabilitas partai jika diadakan saat ini. Hasilnya, Partai Golkar menempati posisi pertama dengan perolehan 17,7 persen, disusul PDI Perjuangan dengan tingkat dukungan 13,6 persen, Partai Demokrat 13,4 persen, Partai Nasdem 5,9 persen, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 5,3 persen, PPP 5,3 persen, Partai Keadilan Sejahtera 4,2 persen, Partai Gerindra 3,7 persen, Partai Amanat Nasional (PAN) 2,7 persen, dan Partai Hanura 0,9 persen.

Dalam survei tersebut, hanya Partai Golkar dan Partai Nasdem yang mengalami kenaikan dari survei LSI sebelumnya. Golkar naik dari 15,5 persen dan Nasdem dari 1,6 persen. Dikatakan, kenaikan itu karena faktor iklan yang gencar. **Ant/Sa Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina) :

Ekonomi Bukan Isu Utama Korupsi Marak di Indonesia Jakarta, Masalah korupsi sudah menjadi isu sentral masyarakat Indonesia. Setiap hari berita mengenai kasus korupsi tidak hentihentinya diwartakan. Hal itu menimbulkan kekhawatiran masyarakat. apalagi jika penanganan kasusnya tidak maksimal. Bahkan korupsi tidak terbatas pada ranah elit politik atau petinggi Negara semata, juga sudah merambah pada ranah pendidikan dan masyarakat bawah.

“Ekonomi bukanlah isu utama kenapa korupsi marak terjadi di Indonesia,” jelasnya. Karena dari segi pendapatan, negara kita gross domestic product (GDP)-nya sekitar USD3.200. Hal itu menunjukkan bahwa makro ekonomi kita bagus. Besarnya GDP mencerminkan bahwa dalam beberapa faktor, we are doing good, tapi di beberapa faktor lainnya kita terhambat. Dan hambatan tersebut adalah karena praktik korupsi yang efektif.

Dicontohkannya, how do we define korupsi dalam keseharian kita. Seperti kenapa jeruk dari China bisa lebih murah jika dibandingkan dengan Jeruk Lampung. Kalau dipikir-pikir, jarak lebih dekat, biaya produksi sama, atau minimal bisa lebih murah. Tapi kemudian, jeruk di kirim dari Lampung ke Jakarta 100 kwintal misalnya, maka yang 50 kwintalnya akan rusak di jalan. Kenapa bisa rusak dijalan? Karena logistic system yang kita miliki tidak baik. Hal itu disebabkan karena jalanan dan infrastruktur lainnya rusak dan tidak sesuai. Mengapa demikian? Karena proses pembangunan jalan dan infrastruktur tersebut penuh dengan praktik korupsi.

Kalau kita hanya bicara korupsi dengan skala yang besar begitu saja, buat petani dan buat begitu banyak rakyat hanya berfikir ‘apa urusannya dengan saya?’ No no no.. it’s not. Kenyataan yang sebenarnya adalah bahwa kesejahteraan kita itu menjadi tidak bisa ditingkatkan karena ada praktek korupsi.

Seperti juga di dunia pendidikan, Idealnya merupakan zona bebas korupsi. Kampus dan sekolah seharusnya menjadi dunia di mana jika orang berada di wilayah ini, maka mereka akan merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu di mana good governance is present. Tapi yang terjadi sebaliknya dan menjadi tantangan kita bahwa good governance sudah tidak lagi present di tempat-tempat itu. Di kampus dan di sekolah saat ini bahkan sering menjadi tempat ajang praktik korupsi.

Bahkan korupsi dimulai dari urusan yang kecil-kecil seperti terjadi di Tempat Pemakaman Umum (TPU), korupsi yang dilakukan oleh sopir kendaraan dinas melalui slip parkir, slip bensin, dan slip tol.

Korupsi sudah seharusnya bisa menjadi perjuangan kita bersama. Jangan korupsi lalu dipandang hanya sebagai urusan pemerintah atau penegak hukum saja. Secara konstitusional, memang yang harus menangani korupsi adalah pemerintah. Tapi secara moral, kita semua punya kewajiban untuk memerangi korupsi.

Jika di Kolombia pemimpinnya berani mengatakan I am going to fight drugs all the way dan ia mau fight against the cartel all the way. Nah ! di Republik Indonesia ini dibutuhkan orang-orang seperti itu. Kita butuh orang-orang yang berani. Sayangnya melawan korupsi kita terjebak dalam wacana elitis. Sehingga usaha untuk menggerakkan perlawanan menjadi agak sulit menyetuh masyarakat bawah.

Sekarang, tantangan kita adalah bagaimana kita bisa menggadakan kesadaran bahwa praktik korupsi itu illegal. Kita harus bisa menerjemahkan problem kondisi itu dalam benak tiap-tiap komponen masyarakat agar mereka memahami betapa besar efeknya pada penghentian usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dan pimpinan negara juga harus ada keberanian untuk memberikan arahan untuk mendukung dan melindungi orang-orang yang mengambil keputusan untuk menghukum berat para koruptor. (*)

JARRAK POS Edisi ke XI - Minggu Ke-3, Maret 2012

Kebijakan Tak Solutif Mengganti Baju BLT Jadi BLSM

Jakarta, Usulan RAPBNP 2012 yang sudah disampaikan kepada DPR, pekan lalu.

Pemerintah berencana menaikkan harga premium sebesar Rp1.500 per liter. Dan untuk mengurangi dampak penaikan harga itu, pemerintah berencana memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp150 ribu setiap bulan kepada 18,5 juta rumah tangga selama sembilan bulan penuh.

Dengan opsi itu, pemerintah akan membagikan langsung uang tunai sebesar Rp 25,6 triliun kepada masyarakat yang dianggap miskin.

Pemerintah menghitung penaikan harga BBM akan meningkatkan laju inflasi hingga 7% dan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan 1,6%-2%. Pemberian BLSM selama sembilan bulan itu, menurut logika pemerintah, akan mampu menahan laju kemiskinan.

Penaikan harga BBM memang sulit dihindari. Apalagi harga minyak mentah yang kita impor melonjak dan kondisi keuangan negara semakin dalam tekanan akibat membengkaknya subsidi. Karena itu, perlu dukungan kebijakan pemerintah dalam mengatasi tekanan neraca pembayaran dengan penaikan harga BBM. Namun, hal itu justru berbuah penolakan terhadap kebijakan pemberian BLSM tersebut.

Langkah itu dianggap bukan

solusi tepat untuk mengatasi kemiskinan yang akan timbul akibat naiknya harga BBM. Pemberian uang tunai dalam BLSM identik dengan pemberian derma kepada orang miskin.

Alih-alih membuat rakyat miskin menjadi mandiri, pemberian BLSM oleh pemerintah itu justru akan membuat mereka kian bergantung dan bermental peminta-minta. Bantuan semacam itu pun bersifat jangka pendek, karena begitu diberikan, segera habis dikonsumsi.

Semestinya, dana Rp25,6 triliun itu dialokasikan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat dalam jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur. Kegiatan pembangunan infrastruktur itu bakal menciptakan lapangan kerja untuk orang miskin. Atau, uang sebesar itu bisa dialokasikan untuk subsidi pupuk dan pembangunan irigasi yang bakal jauh lebih bermanfaat dalam jangka panjang bagi petani miskin. Bila pemerintah bersikeras memilih BLSM sebagai opsi, sesungguhnya pemerintah cuma mengganti baju BLT (bantuan langsung tunai) menjadi BLSM. Makna keduanya sama saja, yakni memberikan kepada rumah tangga sasaran sejumlah uang tunai selama kurun waktu tertentu dengan maksud mencegah mereka dari kemerosotan kualitas hidup akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Dahulu bantuan seperti ini diberikan tahun 2005 dan 2008 dengan nama BLT. Kenyataan menunjukkan, para penerima BLT kembali miskin seperti sedia kala karena basis ekonomi mereka tidak ada. Mereka tidak punya pendapatan tetap.

Jumlah keluarga penerima BLT dan BLSM relatif sama dalam dekade terakhir. Pada tahun 2005, ketika harga BBM dua kali dinaikkan, sebesar 29% dan 126%, BLT disalurkan kepada 19,1 juta keluarga. Jumlah penerima BLT hanya turun tipis menjadi 19,02 juta keluarga tahun 2008 saat harga BBM dinaikkan 33,3%. Tahun ini, penerima BLSM diperkirakan 18,2 juta keluarga.

Kalangan pengamat memperkirakan, penerima BLT tahun ini masih 19 juta keluarga karena penduduk hampir miskin justru meningkat meski penduduk di bawah garis kemiskinan sedikit berkurang sesuai rendahnya kriteria kemiskinan.

Nilai BLSM tahun ini direncanakan Rp 25 triliun, jauh lebih besar dibanding BLT sebelumnya. Nilai BLT tahun 2005 sebesar Rp 15 triliun dan pada 2008 sebesar Rp 14 triliun. Pada periode yang sama, pemerintah menaikkan dana jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan biaya operasional siswa (BOS).

Dampak kenaikan harga BBM tahun 2012 tidak sedahsyat tahun 2008 apalagi tahun 2005.

Dipicu kenaikan harga BBM yang sangat tinggi, inflasi tahun 2005 terkerek hingga 17,8%.

Inflasi tahun 2008 juga cukup tinggi, mencapai 11,03%. Namun, tahun ini, dengan asumsi kenaikan harga BBM 33,3%, inflasi hanya sekitar 6-7%.

Menilik situasi tahun ini jauh beda dibanding tahun-tahun sebelumnya ketika harga BBM bersubsidi dinaikkan, pemberian dana tunai kepada keluarga miskin sama sekali tidak diperlukan.

Namun, alasan terpenting peniadaan BLT atau BLSM adalah minimnya manfaat ekonomi pembagian dana tunai itu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Buktinya, jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi. Pada tahun 2011, penduduk miskin masih sebesar 30 juta atau 12,5%, turun lima juta dibanding 2005.

Angka riil penduduk miskin bisa menembus 100 juta jika garis kemiskinan yang saat ini diukur dengan pengeluaran untuk konsumsi Rp 8.000 sehari dinaikkan ke Rp 15.000 sehari atau setara US$ 1,5 per hari. Pengeluaran sehari penduduk miskin menurut Bank Dunia adalah US$ 2.

BLT atau BLSM bukan cara efektif menurunkan angka kemiskinan. Karena itu, pemerintah perlu memiliki program yang lebih strategis dan konkret untuk menurunkan angka kemiskinan.

Kenaikan harga BBM perlu dijadikan momentum untuk menaik-

kan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan sistematis.

Sekitar Rp 100 triliun setahun pemerintah mengeluarkan dana subsidi BBM yang sebagian besar justru jatuh ke tangan orang berduit, yaitu mereka yang memiliki mobil pribadi.

Dana penghematan BBM bisa digunakan juga untuk membangun infrastruktur transportasi laut dan udara serta infrastruktur jalan raya dan kereta api antarkota. Daripada memberikan uang tunai kepada keluarga yang masih mampu bekerja, lebih baik ada kegiatan padat karya membangun infrastruktur jalan raya, waduk, dan irigasi.

Dana penghematan subsidi BBM digunakan untuk menopang program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) bagi kebutuhan transportasi dan industri. Pembangunan pipa, stasiun bakar bakar gas (SBBG), dan converter kit bisa menggunakan dana subsidi BBM. Dana penghematan subsidi BBM perlu digunakan untuk menambah bantuan kepada rakyat miskin lewat pengobatan gratis, termasuk penyakit berat, dan pendidikan gratis hingga SLTA. Kemudian Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJNS) lewat pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) harus segera direalisasikan agar mereka yang menganggur dan jompo mendapatkan dana untuk kebutuhan hidup sehari-hari. (co)

Pertumbuhan Produksi Alamiah CPO Indonesia Hingga 2040 Capai 45 Juta Ton

Oleh : Purwanto (Mahasiswa Fellowship Paramadina Graduate School of Diplomacy)

Indonesia menghasilkan minyak sawit mentah (CPO) dengan produksi sekitar 23 juta ton tahun 2011. Dari jumlah tersebut, 16 juta ton diekspor ke luar negeri yang nilainya mencapai USD16,4 miliar. Sedangkan, sisanya sekitar tujuh juta ton diserap pasar dalam negeri. Dan pertumbuhan produksi CPO, jika dibiarkan secara alamiah seperti sekarang,hingga tahun 2040 diperkirakan mencapai 45 juta ton per tahun. Namun jika pengembangan sawit dilakukan dengan budi daya yang baik serta memperhatikan aspek kelestarian, maka produksi CPO di tahun 2040 bisa meningkat tiga kali lipat dari produksi sekarang yaitu 67,5 juta ton.

Produksi sebesar itu hanya akan menggunakan lahan seluas 15 juta hektare. Berarti, tiap hektare lahan sawit bisa menghasilkan 4,5 juta ton CPO per tahun dengan budi daya yang baik dan modern. Bahkan, beberapa produsen sawit optimistis bisa mencapai hasil lebih dari itu.

Sawit adalah keunggulan komparatif Indonesia dibanding komoditas agrobisnis lain.

Bahkan, sejumlah penelitian di dalam dan luar negeri menunjukkan bahwa CPO adalah bahan

baku minyak nabati yang paling baik dibandingkan produk pertanian lain seperti kedelai, bunga matahari, jagung, lobak, gandum, maupun jarak.

Minyak nabati adalah sumber utama untuk makanan dan produksi energi terbarukan baik itu biofuel maupun biodiesel.

Data Oil World tahun 2009 menunjukkan berbagai keunggulan CPO dibandingkan dengan produk pertanian lain. CPO tergolong yang paling efisien dalam penggunaan lahan untuk pembudi-dayaan.

Isu ini penting karena lahan pertanian di seluruh dunia cenderung berkurang karena berbagai sebab. Karena itu, efisiensi lahan dengan hasil panen maksimal adalah kata kunci untuk mengukur seberapa besar komoditas itu bisa diandalkan.Seberapa besar efisiensinya?.

Oil World mencatat, dari 232 juta hektare lahan di seluruh dunia, budi daya sawit hanya menggunakan lima persennya untuk memasok 30 persen pasar minyak nabati dunia. Bandingkan dengan kedelai yang menggunakan 39 persen lahan untuk memasok 29 persen kebutuhan minyak nabati atau bunga matahari yang menggunakan 10

persen lahan untuk memberikan kontribusi delapan persen dalam pasar minyak nabati dunia.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dunia yang tahun lalu tercatat mencapai tujuh miliar dan pada 2045 diprediksi mencapai sembilan miliar orang, pemenuhan kebutuhan pangan dan energi bagi penduduk bumi menjadi amat krusial. Meski disisi lain fakta menunjukkan adanya perusakan lingkungan akibat industrialisasi, illegal logging, pertambangan, dan salah kelola kehutanan dan bukanlah hal yang bisa disepelekan.

Di antara sekian banyak keunggulannya, sawit juga memiliki berbagai kelemahan serius jika tidak ditanggulangi dengan cepat dan tepat. Isu perusakan lingkungan dalam pembukaan lahan, kelestarian, keanekaragaman hayati, emisi karbon, hingga ancaman terhadap satwa orangutan adalah ancaman nyata bagi industri sawit. Perang opini yang dilancarkan para aktivis lingkungan dan NGO internasional dalam beberapa tahun terakhir ini terhadap sawit Indonesia bukanlah sebuah kebetulan. Jika disimak detail dari sisi waktu dan momentum,tampak ada pola yang terorganisasi di sana.

Tapi, bukan hal mudah untuk membuktikan bahwa “perang” itu (asymmetric warfare) benarbenar sedang terjadi.

Ciri-ciri perang asimetris biasanya tidak beraturan, tidak konvensional, mengeksploitasi kelemahan lawan untuk mencapai kemenangan dan aktornya bisa negara atau non-negara.

Yang jelas, segala kelemahan tentang sawit telah menimbulkan hambatan nontarif terhadap produk unggulan Indonesia itu di pasar internasional.

Notifikasi Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) Amerika Serikat tentang CPO yang dianggap tidak memenuhi syarat sebagai bahan baku biodiesel di negaranya adalah contoh terjadinya hambatan terhadap sawit.Bagi EPA, CPO harus memenuhi syarat bisa mengurangi emisi karbon minimal 20 persen agar bisa dijadikan bahan baku pembuatan biodiesel.

Sedangkan, CPO menurut studi EPA baru bisa mengurangi emisi karbon 17 persen.

Beberapa tahun sebelum EPA menerapkan standar ini, Uni Eropa telah mengeluarkan hal serupa dalam program Renewable Energy Directive. Dari sekian bahan baku biofuel, CPO tidak

masuk kategori karena dianggap tidak ramah lingkungan dan tidak memenuhi syarat minimal pengurangan emisi karbon yang digariskan Uni Eropa.

Baik Eropa maupun Amerika Serikat akan mewajibkan penggunaan energi terbarukan dari minyak nabati pada sektor transportasi publik secara bertahap.

Atas kebijakan ini,kebutuhan energi terbarukan di kedua benua akan semakin besar. Dan, CPO punya potensi besar memenuhi kebutuhan itu jika mampu menutupi kelemahankelemahannya.

Citra negatif CPO sebagai perusak lingkungan terbentuk karena tak pernah berhenti dikampanyekan. Sementara, counter opini terhadap black campaign itu seperti tidak begitu berdampak atau hanya terdengar sayup, timbul tenggelam. Respons yang disampaikan hanya kasus per kasus, tidak sistematis dan berkelanjutan.

Ini adalah tugas seluruh stakeholder, tugas masyarakat Indonesia serta kewajiban pemerintah kita.Apakah CPO itu bisa menjadi senjata menghadapi musuh dengan keunggulannya atau malah jadi senjata makan tuan,semua kembali ke diri kita sendiri. (red)

15

JARRAK POS Edisi ke XI - Minggu Ke-3, Maret 2012

Ogoh-ogoh

Olla Ramlan

Tahan Sakit Demi Aufar

Seni Gases

Denpasar, Kreatifitas seni ogoh-ogoh karya anak – anak sanggar seni Gases telah dikenal masyarakat luas bahkan sudah sampai ke mancanegara. Lahirnya sanggar Gases bermula berkat kegigihan Drs. Wayan Candra ( 60 ) dalam menampilkan seni ogoh –ogoh pada ajang Pentas Kesenian Bali tahun 1990 silam serta dalam berbagai ajang perlombaan di tingkat Nasional.

“Awal berdirinya Gases karena ketika tahun 1990 ada Pesta Kesenian Bali yang berhasil meng-orbitkan nama Gases. Kebetulan saat itu kami mendapatkan juara satu. Selain di Bali kami juga pernah mewakili Bali ke Taman Mini, di sana kami mendapat perhatian khusus.

Ogoh – ogoh kami diambil untuk Taman Mini”, ucap suami dari Ni Nyoman Widiani, di kediamannya di Banjar Lantang Bejuh.

Di atas lahan pekarangan seluas 5 are tersebut, Wayan Candra telah berhasil menciptakan sanggar beragam seni yang kini telah berkembang pesat, antaranya Seni rupa, Seni tari, Seni karawitan, dan Seni patung. Sanggar Gases pada awalnya hanya singkatan Gajah Sesetan, dan kini telah resmi sebagai organisasi seni.

“Gases awalnya kepanjangan Gajah sesetan, karena desa kami

terkenal gajahnya (pura patung gajah ). Lantas kami berkembang karena pengikutnya sudah hampir seluruh Bali. Akhirnya kami beri julukan Gases itu, Gabungan Anak Seni Serba Bisa Bali.

Setelah itu kami carikan ijin. Organisasi Gases ini suatu organisasi yang berbadan hukum, bukan organisasi seperti modelnya preman”, ujar bapak lima anak ini.

Untuk menjelang hari Pengrupukan nanti, Sanggar Gases telah menerima 100 unit pesanan Ogoh- Ogoh. Yang terdiri dari 300 buah tapel ( topeng ), kepala ogog –ogoh 80 buah. Keseluruhan ditangangi sekitar 50 tenaga dari anggota sanggar dan dari luar. Seluruh pesanan sebagian besar dari daerah bali bahkan akan dikirim ke luar Bali seperti Jakarta ( 2 buah ), Surabaya ( 4 buah ), Banyuwangi, Gorontalo, dan Lombok. Sementara untuk di Bali hampir secara menyeluruh.

Mengenai harga, pihaknya telah menentukan harga pasti yang ditempel pada secarik kertas pada salah satu pilar rumahnya. Harga untuk satu Ogoh –Ogoh tergantung dari ukuran dan tingkat kerumitan dalam merancangnya. Untuk anak – anak dengan tinggi kurang lebih 80 Cm sampai 120 Cm dijual seharga Rp. 500.000 hingga Rp 1.000.000. Sedangkan un-

Jakarta, OLLA Ramlan tak tahan ditinggal lama oleh Muhammad Aufar Hutapea. Terbiasa dibelai, ia kesepian saat sang kekasih pergi umrah sejak beberapa hari lalu.

“Ya lumayan, biasanya kan diperhatiin. Jadi sekarang agak kesepian. Tadi dia bilang kalau dia lagi di Mekkah,” ujar Olla, Selasa (13/3).

Meski begitu, Olla selalu mendoakan keselamatan Aufar selama berada di tanah suci. Ia juga tak lupa menitipkan doa untuk dipanjatkan oleh Aufar. Yakni diberikan kelancaran untuk segera menikah.

“Semoga diberikan berkah dan jodoh. Anak saya terutama jadi anak sholeh,” kata presenter seksi itu.

Sebenarnya Olla ingin sekali ibadah haji bareng Aufar. Tapi terpaksa ditunda karena ia sibuk ngartis. “Ya pastinya ya, semuanya ingin. Saya ingin banget karena belum kesampaian. Kalau nggak tahun ini ya tahun depan,” harapnya.

Demi membuktikan cintanya kepada pengusaha muda itu, Olla rela menghapus tato yang ada di sekujur tubuhnya. “Di punggung, tangan sudah dihilangkan. Semuanya sudah dilaser, pigmennya dimatikan. Sudah tato ketiga,” ungkapnya.

Rasa sakit pun rela ia rasakan demi membahagiakan Aufar. “Di tangan kiri itu yang susah, dilaser panas banget dan sakit. Prosesnya lima minggu untuk menghilangkan. Gatal-gatal dan bengkak nih,” ujarnya.

Olla juga tidak merasa terbebani dengan permintaan calon suaminya itu. “Aufar pasang status di BlackBerry aja, “Makasih ya sayang”. Intinya saya melakukan dengan ikhlas, jadi nggak ada beban.

Ini permintaan calon saya, bukti sebagai orang yang ingin saya tampil lebih baik dan serius,” ucapnya. (INS/jpnn)

Pendapat selebritis soal narkoba via internet tuk yang dewasa dengan tinggi kurang lebih 2.5 M sampai 3.5 M seharga Rp 3.500.000 hingga Rp 7.000.000. Selama ini Candra tidak pernah mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan baku berupa gabus. Seluruh bahan sudah mudah didapat di Bali.

“Kenapa kami pergunakan gabus, karena dalam kreatifitas anak – anak akan turut memudahkan mengembangkan keahliannya dalam seni mematung.

Jadi definisi saya Ogoh –Ogoh adalah suatu hasil karya Seni rupa berbentuk tiga dimensi diusung bersama - sama dan ditarik

secara ogah -ogah baru disebut Ogoh - Ogoh. Sedangkan yang diam, dipajang begitu saja dinamakan dengan patung. Biar ada perbedaan antara patung dengan Ogoh – Ogoh”, terangnya.

Keahlian beragam seni yang digeluti Candra merupakan warisan dari pendahulunya serta dukungan penuh dari anak anaknya. Kedepan ia tetap optimis bahwa ogoh –ogoh akan berkembang terus sepanjang masa. Kreatifitas dan budaya tersebut harus ditanamkan sejak dini.

“Budaya kita akan melekat

ketika telah masuk ke memori anak – anak itu sendiri. Sehingga setelah dia remaja atau dewasa dia akan memperhatikan budayanya sendiri. Bukan kartun saja yang diingat”, tambahnya.

Selain sebagai seorang seniman, Wayan Candra juga dikenal sebagai seorang Mangku (pemimpin upacara) di Pura Dalem Batu Sari yang berlokasi tepat di pekarangan rumah sekaligus sanggar. Keempat putranya kini mewarisi bakat –bakat yang dimiliki ayahnya dalam segala aktifitas budaya dan karya seni. (eja/bb)

Sepi Berakting, Baim Wong Lirik Bisnis Kafe Ruhut Sitompul Jakarta, Di Empat bulan lalu ia membuka Baim ini antara lain Nabila SyakTerancam Dipecat Dari DPR RI? saat karier mulai sebuah kafe Petromac dengan ieb, Lukman Sardi, dan Giovan-

Jakarta, Kasus dugaan pemalsuan identitas pernikahan yang dilakukan oleh selebritis yang juga politisi Demokrat, Ruhut Sitompul semakin berlanjut. Bahkan menurut istri pertama Ruhut, Anna Tobing, Ruhut tidak hanya tidak mengakui keberadaan pernikahannya, namun juga anak mereka.

“Anaknya Ruhut ini, Christian, sudah berusia 17 tahun, tidak pernah sekalipun dikunjungi Ruhut. Christian bahkan sudah dapat gelar marga Ruhut, anak sulung keluarga Sitompul,” ungkap Hotman Paris, pengacara Anna.

“Kami ini sudah menyiapkan surat mengenai teguran Ruhut. Bahkan sampai saat ini Ruhut tidak pernah berkomunikasi dengan saya.

Saya ini mau meminta kembali sama Badan Kehormatan DPR RI soal sanksi tersebut. Saya punya target untuk memperjuangkan status saya dan anak saya,” tambah Anna.

Bahkan menurut Hotman yang ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (2/3), mereka mengupayakan sanksi hukum kepada Ruhut yang berupa pemecatan sampai dikeluarkan dari DPR. “Jadi jangan sampai Christian ini disebut anak haram. Dua orang anak yang tinggal sama Ruhut itu anak si tukang masak restoran, sementara anak kandungnya enggak diakui. Data di DPR itu nama istri dan nama anak kandung malah dicoret, diganti dengan nama anak tiri dan perempuan si tukang masak,” cetus Hotman. (kpl/hen/aia)

meredup, banyak artis mencobacoba jurus lain dalam mencari peruntungan di luar keartisan dengan cara berbisnis. Aktor Baim Wong, misalnya, belakangan makin fokus mengembangkan bisnis kafenya di berbagai kota.

Sejak membuka kafe pertama kali di Jakarta dan Bali pada tahun 2007, aktor lajang mapan berusia 31 tahun ini terus membuka kafe berikutnya. Saat ini ia sedang menyiapkan satu kafe di Kemang, Jakarta, yang bakal resmi dibuka pada bulan Mei 2012 nanti.

Kafe baru Baim ini merupakan yang kedua di Kemang.

sajian menu Eropa dan Asia di kawasan Jakarta Selatan itu.

“Kafe baru nanti masih di sekitar Kemang, persisnya berada di depan gerai McDonald’s Kemang,’’ kata pemeran utama serial sinetron Munajah Cinta itu.

Bisnis yang digeluti sejak lima tahun ini menguntungkan.

Kafe pertama Baim di Bali masih berdiri dan pengelolaannya diserahkan ke manajemen profesional. “Bisnis kafe merupakan bisnis yang menarik karena dikunjungi banyak orang. Selain itu, kita juga membuat orang lain senang,” tuturnya.

Seperti pendirian kafe lainnya, Baim menggandeng beberapa teman artis untuk membuka usaha ini. Beberapa selebritas yang terlibat dalam investasi kafe

ni. Saat ini dia sedang mempersiapkan pelbagai keperluan kafe, mulai dari penataan ruang, konsep food and beverages (F&B), hingga audio.

Baim menganggap kawasan Kemang masih memiliki daya tarik untuk bisnis kuliner. Buktinya, sejak dibuka empat bulan lalu, respons terhadap Petromac cukup baik. “Anak-anak muda hingga orang tua datang ke kafe saya. Lingkungan ini memang mendukung untuk berbisnis kafe,’’ tandasnya.

Setelah kafe kedua di Kemang, Baim sudah berencana membuka kafe berikutnya di luar Jakarta. “Saya sedang persiapkan. Kalau hampir buka, saya akan kabari,’’ ujar mantan pacar artis Marshanda itu. (red)

Ternyata Para Selebritis Dibayar untuk Nonton Fashion Show

Ini trik bagi para disainer supaya pegelaran busananya menarik perhatian. Ternyata para selebritis yang hadir di acara fashion show bukanlah undangan biasa. Mereka dibayar supaya acara itu menarik perhatian semua kalangan. Hal ini terbongkar ketika penyanyi Katy Perry di pergelaran busana Chanel dalam Paris Fashion Week jadi isu berita di sejumlah media massa di seluruh dunia.

Katy duduk di kursi baris depan dalam pergelaran busana terpenting itu. Tidak ada yang mempermasalahkan kenapa Katy

si gadis California yang sedang padat tur, mendadak harus terbang ke Eropa.

Wartawan Dailymail, Richard Price yang merasa curiga dengan kehadiran Katy kemudian melakukan penelusuran. Dari hasil investigasinya, terbongkar bahwa banyak selebritis hadir di acara tersebut karena dibayar oleh penyelenggara acara.

Sebenarnya soal membayar selebritis untuk nonton pergelaran busana konon merupakan praktik lama dan tetap jadi rahasia. Richard kemudian menuliskan hasil investigasinya itu

dalam laporan yang menarik di Dailymail.

Namun sejumlah perancang dan disainer membantah keras soal praktik bayaran ini.

"Sangat tidak profesional. Aku belum pernah membayar seleb dan tidak akan melakukannya.

Bodoh sekali," kata Nicole Farhi, perancang busana kenamaan dari London.

Desainer berusia 65 tahun itu menyebutkan bahwa praktik bayaran terhadap selebritis adalah hal yang menjijikan. "Aku akan dibenci karena bilang ini.

Tapi peduli setan, soalnya ini jijik sekali. Memangnya apa yang akan media angkat? bukan karya perancang tapi berita seleb yang hadir," katanya.

Juru bicara Chanel saat ditanya soal ada-tidaknya honor untuk Katy Perry hanya menyebut "Katy adalah klien dan kebijakan perusahaan adalah tidak membahas klien kami."

Daily Mail mengutip situs web Fashionista yang menyebut Rihanna dibayar untuk nonton fashion show dengan tarif 95 ribu dolar. Beyonce konon honornya sama dengan Rihanna sedangkan yang lebih ekonomis adalah para aktris seperti Chloe Sevigny yang honornya sekitar

63 ribu dolar.

Perancang senior asal Inggris Jeff Bank kepada Daily Mail mengaku praktik itu setidaktidaknya sudah ada dalam 25 tahun terakhir. "Kalau Charlies Terron dibayar jutaan dolar untuk iklan parfum, wajar kan fashion show juga melakukan cara yang sama?," kata Bank.

Dia menjelaskan, membayar seleb adalah strategi pemasaran.

Seleb datang ke fashion show atau menggunakan merek tersebut. "Jika seleb datang ke suatu fashion show, acara itu terekspos berlipat ganda di media sehingga merek busana itu jadi terangkat.

Penulis busana Imogen Edwards-Jones mengatakan : "Ada tiga alasan seleb duduk di kursi depan fashion show. Dibayar, ingin diekspos media, atau dia teman si perancang."

Penulis buku laris "Fashion Babylon" itu menuturkan di tahun 80-an satu merek terkenal mengirim paket berisi uang tunai, baju dan kokain kepada seleb yang mereka bidik. "Sekarang permainan berganti. Kebanyakan label besar sudah dimiliki konglomerat multinasional, jadi soal pembayaran menjadi kesepakatan bisnis."

Cara lain yang lebih "sopan"

adalah memberi tiket kelas satu penerbangan ke Paris, Milan atau New York, hotel mewah dan "goodies" mahal. Salah satu seleb yang mengakui hal tersebut adalah bintang pop Lily Allen.

"Kenapa aku datang ke Paris fashion show 2007? untuk dapat gratisan," katanya.

Dia datang ke pergelaran Yves Saint Laurent lalu dibawa ke toko dan boleh ambil apa saja, mulai dari pakaian, tas, dan aksesori.

Versace pernah dituduh membayar penyanyi Prince untuk menonton pergelaran busana mereka di Paris, tapi humas perusahaan itu membantah hal tersebut. Giorgio Armani pada tahun 80-an juga pernah kena gosip membayar setelah pakaian mereka digunakan Richard Gere dalam film American Gigolo.

Akhir 90-an beredar rumor Nicole Kidman dibayar 1 juta dolar untuk mengenakan Dior pada acara-acara besar. Tapi, banyak juga perancang yang tak mau "diiklankan" oleh selebritis.

Alexander McQueen tahun 1999 tak mau mengundang Victoria Beckham ke acaranya karena khawatir akan mengalihkan perhatian publik dari pergelaran busana. (red)

Jakarta, Kasus jaringan narkoba menggunakan teknologi internet, yang baru-baru ini menyeret anak seorang pejabat, membuat prihatin beberapa selebriti ibukota.

“Modus penjualan narkoba lewat internet itu sudah ada dari lama, tapi baru terkuak sekarang, entah kenapa,” ujar pelantun lagu “Pelukis Malam”, Agustinus Gusti Nugroho, atau yang kerap disapa Nugie ini, saat ditemui disela-sela kegiatan donor darah di Jakarta, Senin.

Menurut Nugie, tidak akan ada pengedar bila tidak ada pembeli.

“Semua harus dihukum sama dan setimpal, baik pengedar maupun pembelinya. Harus adil,” ujar Nugie.

Dalam kesempatan yang sama, selebritis sekaligus anggota DPRD DKI komisi E dari Partai Amanat Nasional, Wanda Hamidah yang mengaku prihatin pada kejadian itu, mengatakan bahwa hukum tetap harus ditegakan tanpa pandang bulu.

“Siapa pun dia, sekalipun anak seorang pejabat, harus tetap dikenai sanksi hukuman yang sesuai bila melakukan pelanggaran undangundang atau KUHP,” ujar Wanda kepada AntaraNews.

Wanda mengatakan bahwa dengan adanya modus penyebaran narkoba melalui fasilitas internet, harus membuat pihak kepolisian lebih waspada lagi. “Kepolisian sekarang harus lebih canggih lagi, jangan sampai kebobolan nih,” kata Wanda sambil tersenyum manis.

(M048)

Rick Price dan Kahitna Hipnotis Warga Makassar Makassar, PT Telkom dan PT Melon Indonesia, anak perusahaan yang bergerak di bidang aplikasi mobile dan layanan musik digital jalin kerjasama dengan Rajawali Indonesia Communication menggelar konser Rick Price dan Kahitna di lima kota besar.

Setelah Yogyakarta dan Medan, Makassar menjadi kota ketiga dari rangkaian tur konser kolaborasi dua pelantun tembang cinta Rick Price dan Kahitna yang bertajuk Indonesia Tour 2012 Rick Price and Kahitna Live in Concert.

Operation Vice President Public Relation Telkom Siti Fatimah saat jumpa pers di hotel Grand Clarion Makassar menyatakan, konser Rick Price dan Kahitna merupakan salah satu bentuk keseriusan Telkom mendukung industri musik tanah air.

Rick penyanyi Internasional yang ngetop di Era 90-an membawakan beberapa lagu andalannya seperti If You Were My Baby dan Heaven Knows. Lagu hitnya ini merupakan lagu andalan yang telah ia bawakan pada konser sebelumnya. Lagu tersebut juga sempat ditampilkan di Makassar bersama 20 lagu lainnya.

Pria kelahiran Brisbane, Queensland, Australia, 6 Juli 1961, itu terkenal setelah diundang untuk menyanyikan lagu Celebration of A Nation, lagu tema untuk sebuah acara Bicentennial Australia.

Konser kali ini membuat karier dan namanya melambung kembali sebagai penyanyi solo yang pernah diraihnya pada 1988. Di Indonesia, ia banyak disukai karena lagu dan musiknya yang terbilang romantis.

Dalam konser kali ini, Rick tidak sendirian. Ia ditemani band asal Bandung, Kahitna yang sudah malang melintang di blantika musik Indonesia selama 25 tahun. Kahitna dikenal dengan lagu-lagunya yang sudah tidak asing di telinga warga Makassar dengan genre pop melo di bawah sentuhan tangan dingin Yovie, arranger dan pencipta lagulagu Kahitna. Yovie juga dikenal sebagai salah satu musisi andalan Indonesia yang terkenal dengan karya-karyanya yang selalu memuncaki tangga lagu-lagu pop di Indonesia.

Ia pun merasa survive bisa kembali manggung di Makassar. Menurutnya Kota Angin Mamiri itu merupakan kota yang mempunyai nilai artistik tersendiri buat semua yang datang berkunjung. Kahitna membawakan tembang-tembang anyarnya dua diantaranya merupakan lagu baru Kahitna dengan titel Andai Dia Tahu dan Aku Masih Punya Hati berhasil menghipnotis para sahabat Kahitna di Ball Room Clarion Hotel Makassar selasa(13/03/12).

Tiket konser Rick Price dan Kahitna yang bertajuk "Tour 2012 Rick Price with Kahitna Live in Concert" ini dibagi menjadi empat kelas dengan harga berbeda, yakni untuk kelas Bronze Rp150 ribu, Silver Rp 325 ribu, Gold Rp750 ribu, dan Platinum Rp1,5 juta. Dari Makassar, mereka akan melanjutkan tur ke Bandung dan Surabaya. **Nina Anisa/SA.

16

JARRAK POS Edisi ke XI - Minggu Ke-3, Maret 2012

Dok. Bro Syukuran dan Silaturahmi bersama PT. Santika Wiranusa yang berlangsung di Kayamas Residence dihadiri Owner PT. Multi Nusantara Group, I Putu Suidartana SE, MBA

Mutasi Besar-Besaran di Tubuh Polri Mudji Waluyo Kapolda Sulsel Jakarta, Mutasi besarbesaran kembali dilakukan Mabes Polri, sedikitnya 100 orang perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) yang masuk gerbong mutasi. Hal itu berdasarkan telegram rahasia (TR) bernomor ST/379/II/2012 tertanggal 23 Februari 2012 sebanyak tujuh kapolda yang diganti. “Semua berangkat dari integritas, kompetensi. Diharapkan dengan adanya pejabat baru di kewilayahan dapat meningkatkan langkah-langkah di lapangan. Apalagi permasalahan di lapangan sekarang banyak,� kata Kapolri Timur Pradopo usai Sertijab di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel.

Berikut nama-nama Kapolda dan Pati yang dimutasi : Brigjen Edmon Ilyas dari staf pada Sahli Kapolri menjadi Analis Kebijakan Utama bidang Sosek Sahli Kapolri, Brigjen Pol Raja Erizman dari staf pada Sahli Kapolri jadi Analis Kebijakan Utama bidang Sosbud Sahli Kapolri, Irjen Pol Robert Aritonang dari Kadiv TI menjadi Pati Yanma Polri (dalam rangka pensiun, Irjen

I Putu Sudiartana & Irjen Pol Mudji Waluyo

Pol Muhammad Amin Saleh dari staf Gubernur Akpol Lemdikpol menjadi Kadiv TI Polri, Brigjen Pol Jotje Mende dari Karowabprof Divpropam diangkat menjadi Kapolda Kepri, dan lain-lain, Salah satunya adalah Irjen Pol Mudji Waluyo dari Kadivkum Polri menjadi Kapolda Sulsel Arek Kertajaya Siapakah Irjen Pol Mudji Waluyo yang kini menjadi Kapolda Sulsel menggantikan Irjen Pol Johny Wainal Usman? Jenderal bintang dua ini dikenal memiliki banyak prestasi dan pernah menjabat sebagai Kapolda Maluku.

Irjen Pol Mudji Waluyo saat ini masih menjabat sebagai Kadivbinkum Mabes Polri. Sebelumnya, pernah juga menjabat sebagai Direktur C Badan Intelkam

Mabes Polri, Kapus Cegah Lakhar BNN dan pernah menjabat sebagai Kapolda Maluku tahun 2008.

Bahkan pada saat menjabat sebagai Kapolda Maluku, Mudji Waluyo pernah melakukan penangkapan terhadap John Kei dan anak buahnya karena diduga melakukan penganiayaan. Di bawah pimpinan Mudji Waluyo, polisi saat itu juga menangkap tiga anak buah John Kei yaitu Imanuel Warbal alias Engel, Nick Resmol dan Fransiscus Refra alian Nani.

Kelima tersangka penganiayaan itu kini ditahan oleh Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Maluku.

Sementara itu, Irjen Drs. Mudji Waluyo SH, MM, sebelum didapuk sebagai Kapolda Sulsel adalah penduduk JL. Gubeng Kertajaya gg I Raya Surabaya. Putra kelahiran Tulungagung itu, begitu lulus Akabri bertugas sebagai reserse di Polwiltabes sampai menjadi Kanit.

Jabatan tertinggi di Jatim adalah Kapolwil Malang hingga terakhir sebagai Kadiv Hukum Mabes Polri. (co)

Brigjen Pol. Jotje Mende Jabat Kapolda Kepri

Brigjen Pol. Jotje Mende, Kapolda Kepri bersama John K. Nahadin, SH

Jakarta, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo memimpin serah terima jabatan tujuh kapolda di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri di Jakarta, Jumat.

Salah satu Kapolda yang akan diserahterimakan yakni Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) yang semula dijabat Brigjen Pol.Raden Budi Winarso. Untuk selanjutnya, Kapolda Kepri akan dijabat Brigjen Pol. Jotje Mende yang semula menjabat Karowabprof Divpropam Polri.

Sedang Raden Budi Winarso selanjutnya akan menjabat Karojianbang Lemdikpol.

Jabatan Kapolda lainnya yang akan disertijabkan yakni Kapolda Bali dari Irjen Pol. Totoy Herawan Indra digantikan oleh Irjen Pol. Budi Gunawan, sebelumnya Kadiv Propam Polri, sedangkan Totoy menempati posisi baru sebagai Staf Ahli Manajemen Kapolri.

Kapolda Kalteng dari Brigjen Pol. Damianus Jackie digantikan oleh Brigjen Pol. Bachtiar Hasanudin Tambunan, sebelumnya Karodalops Sops Polri, sedangkan Damianus menjadi Pati Yanma Polri (MPP).

Kapolda Malut dari Brigjen Pol. Erlan Lukman Nulhakim digantikan Brigjen Pol. Affan Richwanto, sebelumnya Karojianbang Lemdikpol, sedangkan Erlan mendapat posisi baru sebagwai Direktur Program Pascasarjana STIK Lemdikpol.

Kapolda Sulsel dari Irjen Pol. Johny Wainal Usman digantikan oleh Irjen Pol. Mudji Waluyo yang sebelumnya Kadivkum Polri, sedangkan Johni menjabat Wakabaharkam Polri.

Selanjutnya Kapolda Sultra dari Brigjen Pol. Sigit Sudarmanto digantikan oleh Brigjen Pol. Tubagus Anis Angkawijaya yang sebelumnya Direktur Program Pasca Sarjana STIK Lemdikpol. Selanjutnya Sigit menjabat Karodalops Sops Polri.

Kapolda Sulut dari Brigjen Pol. Carlo Tewu digantikan oleh Brigjen Pol. Dicky D. Atotoy yang sebelumnya Karojianstra Sops Polri, sedangkan Carlo menjabat Karojianstra Sops Polri.

Tujuh kapolda yang dimutasi tersebut berdasarkan surat keputusan Kapolri Nomor : ST/379/II/2012 tertanggal 23 Februari 2012.

Kapolri dalam amanatnya mengatakan, setiap pergantian di lingkungan Polri adalah bagian dari dinamika organisasi. Menurutnya, hal ini merupakan komitmen peningkatan performance dan amanah yang diberikan untuk pelayanan optimal pada masyarakat.

Sekaligus pembinaan manajemen, penilaian evaluasi, konsisten dan berkesinambungan.**Sa