Jarrak Nusa

2

Redaksional

Dari Redaksi: PENERBIT: PT JARRAK BAHTERA MEDIA. Akta No.271.

Tanggal 31 Desember 2010.

Notaris: Dradjat Darmadji SH PENDIRI: I Putu Sudiartana SE MBA, John K Nahadin.

DEWAN PENASIHAT: I Nyoman Antana DEWAN REDAKSI: I Putu Sudiartana SE MBA, John K Nahadin, I Putu Gede Suartana SE, Sapto Adiwiloso, Syafrudin Lubis,Hisyam Zaini.

PEMIMPIN UMUM: I Putu Sudiartana SE MBA. PEMIMPIN PERUSAHAAN: John K Nahadin.

WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN: I Putu Gede Suartana SE. PEMIMPIN REDAKSI: Sapto Adiwiloso SH. WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Bambang Priambodo S.Sos. REDAKTUR: Tjoek, Adi Nugraha, Kushala

K

ami bersyukur, berkat doa dan dukungan banyak pihak, edisi ketiga dapat kami luncurkan ke hadapan pembaca. Pada edisi kali ini, kami mencoba menyajikan materi terkait dengan pengembangan obyek wisata Danau Toba, khususnya di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa).

Dipilihnya Tobasa ini selain masih menyimpan potensi juga erat kaitannya dengan rencana pengembangan destinasi Bali-Balige.

Sebagai media yang concern dengan implementasi otonomi daerah, tentu saja kami terpanggil untuk mendorong terwujudnya gagasan tersebut.

Hasil liputan langsung wartawan kami di Tobasa menemukan sejumlah kendala pengembangan pariwisita di kabupaten yang merupakan pecahan dari Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) itu. Sifatnya sangat umum yakni terbatasnya infrastruktur. Hampir semua daerah mengalami kendala serupa. Namun dari sisi potensinya alamnya, Tobasa juga kabupaten lain di seputar Danau Toba, tetaplah menjanjikan bagi pengembangan sektor pariwisata.

Bali memang bukan Balige. Masing-masing memiliki sisi keunggulan yang berbeda. Namun ada titik persamaan yang bisa saling dipertautkan. Keduanya sama-sama mengandalkan wisata air. Bedanya, Bali mengandalkan wisata bahari, Tobasa wisata danau. Keduanya memiliki adat istiadat dan budaya yang sangat kuat dan spesifik. Keduanya juga memiliki panorama alam yang sangat menawan.

Melalui sajian ini, kami berharap ada stimulus untuk mengubah pola pandang pembangunan di sektor pariwisata yang sementara ini masih bertumpu pada Jawa-Bali. Untuk mulai melihat potensi di luar itu.

Kami menyadari upaya semacam ini bukanlah yang pertama dilakukan. Banyak media massa baik cetak maupun elektronika yang telah mengupasnya. Namun sebuah perjuangan tetap butuh komitmen dan konsistensi. Bagian inilah yang coba kami ambil.

Masih erat kaitannya dengan pengembangan sektor pariwisata, kami juga menyajikan wisata di Manokwari, Papua Barat dan Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Keduanya juga memiliki potensi yang sangat menjanjikan.

Wakatobi bahkan semakin mendunia dengan kegiatan Sail Indonesia 2011 yang baru lalu, sementara Manokwari merupakan pintu masuk ke Papua Barat.

Semoga sajian ini membawa manfaat. Kami telah berupaya, andalah yang menilai. Karena itu kritik dan saran tetap kami butuhkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhirnya, kami mengucapkan selamat membaca.***

STAF REDAKSI: Eddy, Erwin FOTOGRAPHER: Kush AR DESAIN GRAFIS/ILUSTRATOR: MasBro SEKRETARIS REDAKSI: Novi Yanti Muchlis.

Surat Pembaca: Perketat Kucuran Dana BOS

MANAJER SIRKULASI/IKLAN: Natasya ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ SIRKULASI: Kayamas Residence.

Jl.H Muri Salim No.215, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, PO BOX 15419.

TELP: (021) 45777754 (021) 74702770 FAX: (021) 31930125 EMAIL: jarraknusa@yahoo.com.

BANK MANDIRI. AC No: 1220010610619 a/n PT JARRAK BAHTERA MEDIA

Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) lebih baik dihentikan saja jika mekanisme pencairannya tidak transparan. Karena yang terjadi di setiap sekolahan, dari SD –SMP tidak ada buku yang dipinjamkan ke siswa.

Terkecuali anak murid memoto copy sendiri setiap buku mata pelajaran. Satu murid di daerah saya bisa memoto copy sekurangnya 18 buku mata pelajaran.

Mereka beralasan, dana BOS belum cair. Anehnya begitu dana BOS cair malah dialihkan untuk membayar hutang. Bahkan ada yang membayar kredit motor dengan menggunakan sarana dana BOS oleh salah satu oknum kepala sekolah.

Bisa dibayangkan, jika setiap sekolah jumah siswanya 1000 anak, sudah berapa miliar dana pemerintah yang disalahgunakan. Itu baru dari

dana BOS belum dana pembangunan gedung sekolah yang jumlahnya tidak kecil.

Tidaklah mengherankan jika kualitas bangunan sekolah kini banyak yang tidak memenuhi standar.

Banyak gedung sekolah yang baru 12 bulan dibangun, ambruk, kegiatan belajar mengajar pun jadi terganggu, karena lemahnya pengawasan dari instansi terkait.

KPK memang telah dibentuk namun korupsi di daerah semakin merajalela. Karena itu melalui forum ini saya berharap agar KPK tidak sebatas membuka SMS 9123 tetapi juga melakukan penindakan tegas terhadap oknum-oknum yang terbukti telah menyalahgunakan.

Saya juga mengimbau agar pengawasan diperketat, mekanisme pencairan dilakukan dengan transparan dan melibatkan Komite Sekolah serta anggota masyarakat.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Selamat atas terbitnya Tabloid JarrakNusa. Apresiasi khusus kami sampaikan karena pada edisi perdananya, JarrakNusa mengangkat tema “ Saatnya Perempuan Bangkit” dan menampilkan profil-profil perempuan pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dan aktivitas pergerakannya yang menginpirasi.

Komnas Perempuan berharap dapat menjalin kemitraan dengan JarrakNusa untuk dapat saling berbagi peran dan kekuatan dalam mendorong perubahan social yang lebioh baik. Salah satunya adalah terhapuskannya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Terima kasih

Sunardi – Lampung Utara (No HP ada di redaksi)

LAYANAN BERLANGGANAN : (021) 74702770 jarraknusa@yahoo.com

BPP LSM Jarrak Kutuk Bom Solo Badan Pengurus Pusat (BPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Reformasi Rakyat (JARRAK) mengecam keras tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab atas tindakan pengeboman dengan modus terorisme di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Solo. Kami turut berduka atas musibah yang menimpa jemaat GBIS tersebut. Tuntut Polri dan BIN atas kegagalan intelijen dalam mengantisipasi tindakan terorisme di Indonesia.

Salam Cinta Damai.

R.Aria R.S Sekretaris Eksekutif LSM Jarrak

Editorial

3

Pariwisata Danau Toba Haruskah Dibiarkan Terus TERTIDUR? A

rus kunjungan wisata ke Danau Toba di Sumatera Utara (Sumut) sempat mengalami masa-masa kejayaan, sebelum maraknya teror bom. Begitu teror bom melanda negeri ini, obyek wisata yang kini dimiliki tujuh kabupaten itu pun ikut terpuruk. Jika obyek wisata di Bali segera mendapatkan pemulihan, setelah mendapat serangan Bom Bali I & II, tidak demikian dengan Danau Toba.

Obyek wisata Danau Toba memang tidak mendapat serangan bom, tetapi travel warning yang sempat diberlakukan di obyek wisata tersebut, melumpuhkan arus kunjungan wisata. Hotel-hotel sepi penghuni. Kondisi Danau Toba kini memprihatinkan, selain sepi pengunjung, kondisinya kurang terawat, limbahnya bahkan telah mengubah warna air dari jernih menjadi keruh.

Tujuh Pemerintah Daerah (Pemkab) yakni Toba Samosir (Tobasa), Humbang Hasundutan (Humbahas), Tanah Karo, Simalungun, Dairi, Samosir dan Tapanuli Utara (Taput) tak berdaya untuk mengembangkannya, karena terkendala infrastruktur yang ada.

Jalan trans nasional yang menghubungkan Medan sebagai ibukota provinsi dengan beberapa kabupaten tersebut, mengalami kerusakan. Sementara jalan-jalan baru menuju obyek wisata di masing-masing kabupaten pun tak mampu dibangun. Keterbatasan dana menjadi kendala utama.

Konsentrasi utama pembangunan kepariwisataan di era otonomi daerah yang masih memfokuskan di Kawasan JawaBali, ikut memperkeruh keadaan. Danau Toba kini seperti danau mati yang kurang diminati.

Akibatnya, investor sulit didatangkan. Para investor lebih memilih kawasan-kawasan yang telah memiliki sarana penunjang, terutama sarana yang mampu menarik pasar untuk berkunjung.

Selain pembangunan fasilitas yang tidak seimbang, lemahnya investasi pariwisata di daerah, juga akibat dari lemahnya kebijakan pemerintah daerah di bidang pariwisata.

Tidak dapat dipungkiri pula rentannya keamanan di daerah-daerah timur Indonesia, seperti Kabupaten Poso, di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, juga memberikan dampak pada rendahnya investasi pariwisata di Danau Toba.

Tak sedikit upaya yang telah dilakukan ketujuh kabupaten itu, dalam membangkitkan gairah pembangunan di sektor pariwisata tersebut, Namun lagi-lagi hanya sebatas menyimpan asa.

Bagaimana tidak, jalan menuju obyek wisata di tujuh kabupaten itu masih mengandalkan jalan trans Sumatera yang kondisinya memburuk karena tak ada biaya untuk perbaikan. Pengadaan jalan baru termasuk jalan bebas hambatan, juga masih sebatas angan.

Sarana penerbangan juga masih sangat minim. Masing-masing kabupaten belum memiliki bandara yang representatif. Contoh Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), saat ini telah memiliki Bandara Sibisa di Ajibata yang berjarak sekitar 60 kilometer dari Balige, Ibukota Tobasa.

Namun, pengembangannya jauh tertinggal dibanding Bandara Silangit yang terletak di Tarutung, Ibukota Tapanuli Utara (Taput). Pasalnya, jarak tempuh dari Balige-Tarutung hanya butuh waktu sekitar 30 menit. Sedang Balige-Ajibata butuh waktu satu jam lebih.

Demikian juga dengan landas pacu yang dimiliki masing-masing bandara, sangat jauh berbeda. Jika Bandara Sibisa panjang landas pacunya hanya 750 meter dan hanya bisa didarati pesawat kecil, tetapi Bandara Silangit sudah bisa didarati Pesawat Beoing 737. Pintu masuk ke Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) pun sangat tergantung pada keberadaan Bandara Silangit. Dengan demikian setidaknya ada tiga kabupaten yang berkompeten terhadap bandara tersebut.

Hal ini membawa konsekwensi adanya peningkatan sarana jalan darat yang menghubungkan Tarutung-Balige dan Tarutung-Doloksanggul, ibukota Humbahas. Juga diperlukan kemudahan sarana transportasi darat yang lebih memadai.

Karena itu, untuk merumuskannya, ketiga kabupaten tersebut harus duduk bersama mengatasi kendala-kendala yang ada, termasuk mendorong pemerintah, khususnya Direktorat Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan untuk menambah frekuensi penerbangan dari dan ke Tarutung.

Ini baru dari sisi infrastruktur penerbangan. Bagaimana dengan pengembangan obyek wisata Danau Toba itu sendiri?

Ini persoalan besarnya. Selama ini para pihak (kepala daerah dari tujuh kabupaten di sekitar Danau Toba) sudah saling bersinergi dalam merumuskan konsep pengembangannya.

Melalui Lake Toba Regional Management (LTRM) yang difasilitasi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal mereka mencoba merangkai asa membangkitkan kembali masa-sama kejayaan pariwisata Danau Toba.

Mereka juga telah menjalin sinergitas dengan badanbadan terkait yang menangangi Danau Toba seperti BKPEKDT (Badan Koordinasi Pengawasan Ekosistem kawasan danau Toba). Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri tak sedikit upayanya dalam mendorong pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba, namun jika semuanya hanya bergaung di tingkat regional, maka sulit kiranya harapan tersebut diwujudkan.

Sinergitas antarkementerian, khususnya Kementerian Budaya dan Pariwisata serta Kementerian Pekerjaan Umum (karena menyangkut aspek pembangunan infrastruktur) juga sangat diperlukan dalam menggairahkan kembali sektor pembangunan pariwisata di Danau Toba.

Sudah saatnya sektor pariwisata dikembangkan di luar Jawa dan Bali. Potensi pariwisata khususnya di Sumatera Utara sangat menjanjikan. Termasuk Danau Toba, meski kini kondisinya sangat memprihatinkan, namun pesonanya tetap menjanjikan.

Kini tinggal bagaimana pemerintah mau memalingkan perhatian dan dukungannya dalam pengembangan obyek wisata yang sudah dikenal dunia itu.

Potensi Pariwisata Danau Toba dengan keberagaman budaya dan adat istiadatnya adalah aset yang harus dilestarikan, bukan saja bagi masyarakat Batak tetapi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebab itu juga bagian dari Bhineka Tunggal Ika. Karena itu solusinya, seluruh stakeholder, pemerintah dari berbagai tingkatannya juga para wakil rakyat terkait, duduk bersama untuk memecahkan persoalan dan kendala yang ada.Tidak ada yang tidak bisa jika para pihak tersebut saling bahu membahu, dengan melihat Indonesia ke depan yang lebih baik. Dengan demikian maka egosentrisme yang ada, sudah saatnya ditanggalkan.**

Daftar Isi: LAPORAN UTAMA hal 4-11 Mengupas potensi pariwisata Danau Toba, khususnya di wilayah Toba Samosir (Tobasa) yang terkendala banyak hal. Bagaimana upaya Pemda setempat dalam menarik kembali wisatawan ke daerah tersebut.

BUSANA hal 12-13 Kain tenun Nusa Tenggara Timur (NTT) semakin diminati. Hal itu seiring dengan tren mode yang sedang berkiblat ke busana etnik. Suatu era dimana kecintaan terhadap produk dalam negeri mulai bangkit. Tak mengherankan jika perancang busana kenamaan mulai berpaling ke tenun NTT tersebut.

PROFIL NUSA hal 18-19 Kabupaten Sabu Raijua, merupakan kabupaten baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Marten Luther Dira Tome, bupati terpilih pun mengebrak dengan ide-ide cemerlang yang mencengangkan banyak pihak. Salah satunya menjadikan wilayahnya yang tandus menjadi ijo royo-royo melalui program Hutan Rakyat Mandiri.

WISATA hal 20-25 Mengupas obyek wisata di Manokwari, Papua Barat dan Wakatobi. Kedua obyek wisata tersebut patut menjadi agenda wisata di jelang liburan akhir tahun. Pasalnya, keduanya memiliki daya tarik dari sisi yang berbeda.

PENDIDIKAN hal 14 POLITIK hal 15 SOSOK hal 16-17 OTONOMI hal 26-27 GEMA LSM hal 28-29 PERTANIAN hal 30

4

Laporan Utama

Pariwisata Danau Toba Terkendala Infrastruktur Infrastruktur menjadi kendala utama pengembangan pariwisata Danau Toba. Padahal obyek pariwisata yang sempat mendunia itu masih sangat potensial untuk dikembangkan. Untuk mengembalikan masa kejayaannya, butuh komitmen dan dukungan banyak pihak.

D

anau Toba yang kini dimiliki tujuh kabupaten di Sumatera Utara (Sumut) yakni Toba Samosir (Tobasa) Tapanuli Utara (Taput), Humbang Hasundutan (Humbahas), Tanah Karo, Simalungun, Samosir dan Dairi, kondisinya memprihatinkan.

Sampah bertebaran di mana-

mana, kondisi airnya keruh bahkan mengalami penyusutan hingga dua meter dari permukaan normal.

Wakil Bupati Tobasa, Liberty Pasaribu merupakan salah satu pejabat dari tujuh kabupaten tersebut yang turut memprihatinkan hal itu. Liberty mengakui hambatan utama

pengembangan pariwisata Danau Toba yang berada di wilayahnya adalah sarana infrastruktur jalan dari dan ke Balige, ibukota Tobasa. Ia menyontohkan ruas jalan Medan – Balige, disamping jaraknya cukup jauh (sekitar 250 kilometer), kondisinya disamping sempit juga banyak mengalami

kerusakan. Belum lagi akses jalan dari Balige ke obyek wisata yang tersebar di beberapa lokasi.

Liberty mengatakan, arus kunjungan wisata ke Danau Toba sebelum maraknya teror bom, sempat booming. Hotelhotel tumbuh bak jamur di musim hujan. Pada saat itu, hotel di Tobasa yang berjumlah

sekitar 10 buah, 1 losmen dan 2 wisma selalu kebanjiran wisatawan domestik maupun mancanegara khususnya Singapura dan Malaysia. “Namun kini, sarana akomodasi tersebut, sepi pengunjung,� katanya.

Untuk itu, pihaknya kini tengah mengembangkan wisata budaya

Laporan Utama

berkoordinasi dengan Dinas danau, waktu tempuhnya bisa Pekerjaan Umum Kabupaten mencapai 2,5 jam, karena harus berputar.

Tobasa.

Espon menambahkan Kerusakan jalan tersebut menurut Espon, diakibatkan pembangunan dermaga tetap angkutan kayu milik PT Toba Pulp diperlukan, mengingat dermaga Lestari yang melebihi tonase. yang sudah ada disamping Pihaknya tidak dapat melakukan sudah tua, jumlahnya pun masih penindakan langsung tanpa sangat terbatas. “Saat ini berkoordinasi dengan pihak dermaga besar yang ada di perusahaan. Pihak kepolisian wilayah kami terdapat di Meat pun sulit melakukan dan Ajibata. Dermaga Ajibata penindakan di lapangan karena lebih difungsikan untuk melayani minimnya rambu-rambu lalu penumpang, sedang Dermaga lintas di jalan yang dilalui Meat lebih difungsikan untuk masyarakat sekitar dan angkutan kayu tersebut.

“Sosialisasi kepada sopir- pariwisata,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, sopir angkutan kayu tersebut telah kami lakukan, namun Ir.Ferdinand Siahaan, Kepala Pekerjaan Umum karena keterbatasan dana yang Dinas ada, kami belum bisa Kabupaten Toba yang ditemui melakukan sosialisasi secara secara terpisah mengakui, masih kurangnya sarana jalan di berkala,” ujarnya.

Espon menjelaskan, dana wilayahnya. Ia menyontohkan Espon Simanjuntak retribusi dari instansinya yang selain jalan lingkar Ajibata – dapat dihimpun masih sangat Balige yang menyusuri pantai dulu. Seiring dengan itu, minim. “Bayangkan dalam satu Danau Toba juga sarana jalan pembangunan sarana tahun, retribusi yang bisa kami dari Balige menuju Meat, sebuah akomodasi juga harus tarik hanya sekitar Rp200 juta, obyek wisata di pinggir Danau disesuaikan dengan kebutuhan. padahal untuk pengelolaan Toba. Menurutnya, jalan darat Lauren menegaskan, sarana perhubungan, kami dari Balige ke Meat juga perlu Tobasa belum memerlukan ho- memerlukan dana sekitar Rp5 diwujudkan. Selama ini katanya, pembangunan ruas jalan tel berbintang. Yang dibutuhkan miliar/tahun,” katanya. menurutnya adalah Pihaknya juga pembangunan cotage-cotage menyesalkan upaya yang arsitekturnya disesuaikan perbaikan jalan yang pula dengan tradisi-tradisi suku dilakukan tanpa Batak. d i b a r e n g i Selain mengandalkan wisata kelengkapan rambubudaya, Tobasa juga memiliki rambu lalu lintas. obyek wisata alam yang “Sekarang jalan potensial untuk ditawarkan mulus, tapi rambukepada wisatawan seperti air rambu lalu lintasnya terjun Batumaat yang merupakan kurang memadai, mata air Aek Halian, sungai yang maka akan tetap membelah Kota Balige. membahayakan “Alam Tobasa masih sangat pengguna jalan,” perawan, karena itu katanya. Jika terjadi penanganannya juga harus banyak kecelakaan, lembut dan tetap menjunjung maka instansinya yang nilai kearifan lokal yang masih paling disalahkan. terjaga sampai saat ini,” ujarnya.

Ketika ditanya Ia juga mengingatkan, mengapa tidak masyarakat Tobasa masih m e m a k s i m a l k a n Ir. Ferdinand Siahaan sangat primordialism. Karena sarana angkutan itu, untuk membangun danau, Espon mengatakan, tersebut masih sepotonginfrastruktur, harus melibatkan kemungkinannya sangat kecil. sepotong karena keterbatasan tokoh-tokoh adat setempat, Pasalnya, disamping dermaga dana.

Agnes Siahaan, warga khususnya saat melakukan yang belum memadai, sarana pembebasan tanah. Maklum, angkutannya pun masih sangat setempat yang ditemui di dekat Dermaga Meat menyambut baik katanya, tanah di wilayah tersebut terbatas. merupakan tanah hak ulayat.

Alasan lain, jika wacana pembangunan jalan Lauren mengakui, akses mengandalkan angkutan danau, tersebut. Hal itu mengingat jalan merupakan kendala utama jarak tempuhnya menjadi lebih selama ini selama ini penduduk dalam mengembangkan potensi lama. Ia menyontohkan jarak setempat masih mengandalakan pariwisata di tanah kelahirannya Balige-Ajibata, jika sarana transportasi danau. “Jika itu. “Jika perlu bangun jalan menggunakan sarana angkutan dibangun jalan darat maka akan bebas hambatan dari Medan – darat, hanya butuh waktu sekitar mempermudah warga di desa Pematang Siantar. Juga Medan- satu jam saja. Tetapi jika kami dalam memasarkan hasilParapat. Yang sudah ada Medan menggunakan sarana angkutan hasil produksi pertanian dan – Tebingtinggi,” ujarnya.

Lauren menegaskan kontur alamnya yang berbukit-bukit bukanlah hambatan untuk membangun jalan bebas hambatan tersebut. “Secara teknologi, tidak ada yang tidak mungkin. Ini hanya persoalan biaya saja,” tambahnya.

Minimnya sarana dan prasarana jalan juga dikemukakan Espon Simanjuntak SH,MM, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tobasa. Kepada Jarrak Nusa yang menemuinya di Balige, Sabtu (10/09/11) mengatakan, panjang jalan Trans Nasional yang melewati wilayahnya, mencapai 65 kilometer. Namun kondisinya cukup parah. “Di beberapa ruas banyak lubanglubang menganga yang cukup dalam,” ujarnya. Untuk itu Jalan Masuk Taman Wisata di Meat katanya, pihaknya akan pernah dimodernisir. Akses menuju ke lokasi pun tidak didukung.

Padahal obyek wisata tersebut sarat dengan adat istiadat Suku Batak pada jaman

U p a y a Pemerintah Daerah (Pemda) Tobasa itu mendapat sambutan Lauren Gultom, dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara.

Kepada Jarrak Nusa yang menemuinya di Kantor Kementerian Liberty Pasaribu Pekerjaan Umum, dengan menggali kembali Jakarta, Jumat (16/09/11) Lauren keberadaan kepercayaan asli mengatakan, sudah saatnya Suku Batak, yang disebut Tobasa mengembangkan aset Parmalim. Pihaknya bertekad wisata budaya yang dimilikinya.

Pemda Tobasa katanya, melestarikan upacara-upacara ritual terkait dengan kepercayaan bersyukur kini memiliki Museum tersebut dengan membuat cal- Batak TB Center, namun kebanggan itu hendaknya tidak ender event.

Meski demikian, pihaknya tak berhenti hanya di situ saja. bermaksud mengabaikan Menurutnya, Pemda harus lebih pengembangan obyek wisata pro aktif menggali kembali aset Danau Toba. Pengembangan budaya yang dimiliki, seperti juga tetap dilakukan dengan menjalin Parmalim, sinergitas dengan enam mengembangkan kembali obyek kabupaten lain yang juga wisata “Batu Pengadilan” di Desa memiliki akses kepentingan Ambarita di Sianlaga. Obyek wisata tersebut tambahnya, tidak terhadap Danau Toba.

5

6

Laporan Utama

tenun,”ujarnya. Ia menambahkan, matapencarian penduduk setempat selain bertani sebagian lagi juga merupakan perajin tenun ulos yang banyak dipasarkan di Balige.

Semenanjung Siregar Aek Nalas Pembangunan jalan darat juga perlu dilakukan di ruas jalan antara Balige - Siregar Aek Nalas, khususnya ruas jalan dari Desa Gaol – Siregar Aek Nalas.

Menurut Ferdinand, ruas jalan Balige-Siregar Aek Nalas berjarak sekitar 22 kilometer.

Dapat ditempuh melalui Porsea.

Masuk melalui Kecamatan Uluwan.

“Dari Uluwan ke Desa Gaol masih ada jalan darat yang bisa dilalui kendaraan roda empat, meski kondisinya tidak terlalu bagus. Tetapi dari Desa Gaol Siregar Aek Nalas belum ada sarana jalannya,” ujarnya.

Senada dengan Ferdinand, Joni Hutajulu, Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Tobasa kepada Jarrak Nusa di Balige, Sabtu (10/09/11) melihat potensialnya kawasan semenanjung Siregar Aek Nalas.

Kawasan tersebut katanya, memiliki tingkat kemiringan yang tidak tajam. Sangat sesuai bagi pembangunan cotage maupun resort. Pasalnya, dari lokasi tersebut keindahan Kota Balige, khususnya Kantor Bupati Balige, Museum TB Center yang terletak di atas bukit dapat terlihat dengan jelas. Demikian juga sebaliknya.

Sedang sarana jalan darat yang masih terkendala tadi, dapat disiasati dengan membangun dermaga di semenanjung tersebut yang akan menghubungkan sarana

Joni Hutajulu transportasi danau ke Obyek Wisata Lumban Silitong yang terletak di kaki bukit itu. “Dapat juga dibangun kereta gantung dari TB Center ke semenanjung tersebut,” ujarnya. Secara teknologi hal itu juga sangat dimungkinkan.

Senada dengan Joni, Rahmat Manullang SE, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tobasa kepada Jarrak Nusa di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Sabtu (10/09/11) mengatakan, kawasan Siregar Aek Nalas sangat prospektif bagi pengembangan pariwisata di wilayahnya. Karena itu, pihaknya akan mendukung penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA) yang mengacu pada perda tentang Penataan Ruang. Rancangan Perda (Raperda) Penatatan Ruang sendiri sampai saat ini masih disosialisasikan di tingkat

pusat (kementerian).

Menurut politisi muda Partai Demokrat itu, kawasan Siregar Aek Nalas, disamping memiliki pemandangan yang asri juga memiliki keunikan yang tidak terdapat di daerah lain. Misalnya air Danu Toba di sekitar kawasan itu terdiri atas air dingin dan panas.

Manulang menyadari membangun kawasan wisata di Danau Toba, khususnya di kawasan Siregar Aek Nalas, butuh dana besar. “Tidak cukup hanya ratusan juta,” katanya.

Aspek lain yang tidak bisa diabaikan dalam pembangunan kawasan pariwisata baru adalah membangun masyarakat sekitar yang sadar wisata.

Menurutnya, ini bukan hanya butuh biaya besar tetapi juga sosialisasi yang cukup panjang.

Masyarakat katanya, harus diberdayakan secara ekonomi terlebih dulu agar tidak mengganggu proses pengelolaannya.

Ia menyontohkan, di kawasan wisata Parapat, banyak warga yang masih belum sadar wisata.

“Dalam menawarkan sesuatu, jangankah kepada turis mancanegara, kepada kita pun masih sering memaksa dan dikejar-kejar,” katanya. Jika masyarakat di sekitarnya tidak diberdayakan, ia khawatir situasi semacam itu pun akan terjadi di wilayahnya, sehingga wisatawan enggan datang.

Meski demikian, selaku wakil rakyat, Manulang akan berupaya semaksimal mungkin melakukan pendekatan kepada masyarakat Tobasa, mendukung pemerintah daerah dalam mendatangkan investor ke wilayahnya.

“Sebagai wakil rakyat tentu saja kami akan melihat dulu

waktu tempuh 30 menit.

Kabupaten Tobasa sendiri sebelumnya telah memiliki Bandara Sibisa yang terletak di kecamatan Ajibata. Namun perkembangannya kalah pesat dibanding Silangit. Disamping jaraknya relatif lebih jauh (sekitar 60 km) waktu tempuh pun dua kali lebih lama

dibanding jarak tempuh BaligeTarutung. Landas pacunya pun hanya sepanjang 750 meter dan hanya bisa didarati pesawat kecil. Itulah mengapa, bandara peninggalan pemerintah Hindia Belanda tersebut kurang diminati. *Tim Peliput : Mangara Siahaan, Donny Pandapotan Simanjuntak, Sapto Adiwiloso

Rahmat Manullang tujuan jangka panjang dari setiap investasi yang masuk, prospeknya ke depan bagaimana, selanjutnya kami memberikan masukan kepada pemda dan merekalah yang menerbitkan perijinannya,” katanya. Yang pasti katanya, setiap investasi yang masuk ke wilayahnya harus dijamin keamanannya. “Siapa sih yang tidak ingin daerahnya maju,” tegasnya.

Bagaimana akses udara menuju Balige?

Para pengunjung dapat terbang dari berbagai kota menuju Bandara Polonia, Medan. Dari situ, pengunjung akan dilayani pesawat Susy Air menuju Bandara Silangit yang berada di Tarutung, ibukota Taput.

Selanjutnya meneruskan jalan darat menuju Balige dengan

Atas: Pengrajin Ulos. Bawah :Dermaga di Meat

Laporan Utama

7

ROBERT PARDEDE – KADIS BUDPAR TOBASA:

Danau Toba, Butuh Uluran Banyak Pihak Pengembangan potensi wisata di Danau Toba terhadang kendala besar, diantaranya dana dan tumpang tindihnya aturan yang berlaku. Untuk memecahkannya butuh pembicaraan bersama tujuh kabupaten, Pemprov Sumut dan Pemerintah Pusat.

K

endala tersebut semakin terasa hingga kini, terlebih setelah kawasan wisata itu dimiliki bersama tujuh kabupaten yakni Toba Samosir (Tobasa), Dairi, Tapanuli Utara (Taput) Tanah Karo, Samosir, Humbang Hasundutan (Humbahas), dan Simalungun.

Karena itu ketujuh Pemkab tersebut harus duduk bersama untuk membahas secara keseluruhan.

Robert Pardede, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tobasa, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengungkapkan hal itu kepada Jarrak Nusa di kantornya Senin (12/09/11).

Robert mengakui, Danau Toba tak memiliki batas-batas wilayah yang tegas, seperti laut.

Laut tambahnya lebih jelas batas-batas kewenangannya. Ia menyontohkan keberadaan keramba-keramba yang ada di seputar Danau Toba harus dibenahi.

Tetapi untuk membenahi itu saja butuh pembahasan bersama. “Ini urusan siapa, kenapa ada.

Apakah ini memang menyatu dengan kawasan pariwisata dan sebagainya,” ujarnya.

Robert tak menampik peran kerjasama ketujuh kabupaten itu melalui Lake Toba Regional Management (LTRM) yang diketuai Bupati Samosir, Ir Mangindar Simbolon. Tetapi apapun langkah yang ditempuh LTRM jika tak dibarengi upaya maksimal dari Pemprov Sumut dan Pemerintah Pusat, maka tidak banyak yang bisa diharap.

Kendala lain, di kawasan tersebut kini ada 52 aturan dari undang-undang (UU) hingga perda. “Kenapa tidak dibuat satu Perpres saja?” ujarnya. Karena itu Robert berharap Pemprov Sumut lebih pro aktif membantu memecahkan persoalan tersebut. Peranan para wakil rakyat yang ada di lembaga legislatif pun penting dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif juga dalam menggolkan anggaran yang dibutuhkan bagi pengembangan Danau Toba.

“Jadi tidak seperti sekarang, terlalu banyak elemen yang terlibat di kawasan tersebut,” katanya.

Menurutnya, bicara sektor pariwisata sebenarnya erat kaitannya dengan kemampuan

daerah untuk mempromosikan.

Namun demikian promosi itu tidak akan berhasil jika infrastrukturnya tidak menunjang.

Ia menyontohkan, jalan darat dari Tobasa - Medan yang berjarak sekitar 250 kilometer, masih dijumpai lubang-lubang.

Padahal jalan itu merupakan jalan nasional trans Sumatera yang merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum.

Ini berarti untuk melakukan perbaikan jalan tersebut, masih harus menunggu kebijakan dari kementerian terkait. Daerah katanya, tidak memiliki kemampuan ke arah itu Meski sulit, Robert masih menyimpan asa. Ia berharap Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, MA yang pernah melewati jalur Balige – Medan, usai melakukan kunjungan ke Kabupaten Samosir dapat memberikan inputan ke kementerian terkait agar memprioritaskan perbaikan jalan tersebut. Dengan demikian diharapkan, akses masuk dari Medan ke Balige bisa lebih cepat dan lancar.

“Mudah-mudahan, Ibu dan rombongan juga dapat memahami bahwa kawasan Danau Toba itu punya tantangan tersendiri. Salah satunya, sarana jalan,” katanya.

Sedang sarana transportasi

udara juga saat ini masih bergantung pada Bandar Udara (Bandara) Silangit yang ada di Kabupaten Taput. Kabupaten Tobasa memiliki bandara sendiri yakni Bandara Sibisa, namun jaraknya dari Balige, ibukota Tobasa, lebih jauh dibanding menuju Bandara Silangit. Jika jarak Balige - Bandara Silangit hanya membutuhkan waktu tempuh 30 menit, tetapi untuk menuju Bandara Sibisa perlu waktu 1 jam.

Karena itu katanya, untuk merumuskan tata pengelolaan yang lebih mantap di masa mendatang, perlu duduk bersama tiga pimpinan daerah terkait yakni Pemda Tobasa, Humbang Hasundutan (Humbahas) dan Taput. Juga Dinas Perhubungan Provinsi Sumut dan Dirjen Perhubungan Udara.

Ia optimis peranan Bandara Silangit bisa lebih dimaksimalkan. Pasalnya, pada saat Presiden SBY meresmikan Museum Batak TB Silalahi 18 Januari lalu, bandara tersebut dapat didarati Boeing 737.

Pihaknya juga terkendala nomenklatur di sektor pariwisata dan budaya, dimana sektor budaya lebih didahulukan. Hal itu katanya berpengaruh terhadap pengembangan sektor pariwisatanya. Konsekwensinya, pengembangan aset budaya harus lebih diutamakan

katimbang membenahi sektor pariwisatanya.

Dalam kaitan itu, pihaknya telah melaksanakan Destination Management System (DMO) yang merupakan imbauan pusat.

Setidaknya ada dua program yang telah disetujui bersama yakni pengembangan seni kerajinan dan sanggar seni.

Pelaksanaan program tersebut katanya, semua ditangani masyarakat. Pemda hanya memfasilitasi saja.

Pihaknya belum lama ini memberangkatkan 53 seniman/ seniwati Tobasa ke Istana Negara, Jakarta.

Dana pemberangkatan diambil dari dana non APBD serta difasilitasi tokoh masyarakat Tobasa, Letjen (Purn) TB Silalahi. Malam harinya, Tim Kesenian Tobasa mengadakan kegiatan di Hotel Borobudur, Jakarta dengan mengundang masyarakat Forum Peduli Bona Pasogit.

Sedang solusi pemecahan terhadap permasalahan di sektor pariwisata, pihaknya telah mendapat masukan dari Direktur Jenderal Destinasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Firmansyah Rahim saat berkunjung ke Tobasa beberapa waktu lalu. Pada pertemuan tersebut disepakati pembentukan PNPM Mandiri di bidang Pariwisata.

Robert menyadari akan

besarnya potensi yang dimiliki wilayahnya di sektor pariwisata.

Tobasa tambahnya, memiliki obyek wisata yang lebih lengkap, dibanding enam kabupaten lainnya di Sumut.

Tobasa misalnya, memiliki obyek wisata rohani yang dikenal dengan istilah Taman Eden “100”. Agro Wisata Rohani tersebut terletak di Desa Lumban Rang Kecamatan Lumban Julu (16 km dari Parapat / 40 km dari Balige).

Tobasa juga memiliki obyek wisata sejarah dengan didirikannya Museum Batak TB Silalahi Center. Disamping itu terdapat Yayasan Soposurung yang mendirikan sekolah unggulan, bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Nasional dan BPPT. Ada juga cagar budaya yang tersebar di beberapa titik.

Untuk itu, pihaknya berupaya mencari terobosan untuk memasarkan obyek wisata non Danau Toba tersebut, dengan melakukan beberapa terobosan.

Diantaranya, memperkuat eksistensi cagar budaya yang ada dengan menjalin kerjasama dengan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Universitas Sumatera Utara (USU).

Proyek yang dananya ditangani pihak perguruan tinggi tersebut, dipimpin Prof Sibarani.

Menurutnya, nota kerjasama telah ditandatangani kedua belah pihak Pihaknya juga tengah mengembangkan wisata arung jeram. Draf telah disusun, dan kini pihaknya tengah menunggu proses pencairan anggarannya.

Sambil menunggu proses tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat melakukan pendekatan dengan 16 kecamatan yang terkait dengan proyek tersebut.

Satu hal yang tak dapat dikesampingkan juga penyelesaian Tata Ruang Wilayah, karena ini akan menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA) Kabupaten To b a s a . * * S a p t o Adiwiloso

8

Laporan Utama

Menelusuri Jejak Nenek Moyang Batak di Museum TB Silalahi Center Museum Batak TB Silalahi Center tak sekadar menjaga dan memelihara budaya leluhur, tetapi juga bertujuan memberi motivasi dan inspirasi untuk generasi muda. Inilah persembahan terbaik Letjen TNI Purn TB Silalahi kepada tanah leluhurnya.

L

agu O, Tano Batak yang dinyanyikan Victor Hutabarat mengiringi langkah kami saat memasuki Museum Batak TB Silalahi Center. Museum yang terletak di Jalan Pagar Batu, Desa Silalahi, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara itu dibangun guna menyatukan enam puak (sub-etnis) Batak yang ada di provinsi tersebut.

Yakni Batak Toba, Simalungun, Mandailing, Angkola, Pakpak dan Karo.

Di balik pintu loket masuk, sebuah gedung megah dan modern berdiri kokoh menyambut kedatangan setiap pengunjung. Sebuah helikopter dan patung Pak TB, sapaan akrab jenderal bintang tiga yang sukses meniti kariernya

militernya itu mengawali perjalanan kami menuju ruang museum.

Di ruang Museum Jejak Langkah dan Sejarah TB Silalahi, pengunjung disuguhkan rangkaian sejarah panjang TB Silalahi mulai dari masa kanakkanak hingga kesuksesannya dalam meniti karier militernya serta kegiatan-kegiatan yang pernah dilaksanakan hingga kini.

Di ruang museum tersebut, pengunjung dapat mengenal lebih dekat sosok Pak TB yang dikenal memiliki karakter kuat dan baik, disiplin keras, pantang menyerah dan pemberani.

Sebuah pembelajaran bagi generasi muda Batak untuk menyadari bahwa tidak ada kesuksesan yang datang dengan tiba-tiba.

Juga

mewariskan pemahaman bahwa kemiskinan tidak pernah menjadi penghalang untuk meraih sukses.

Museum yang diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 18 Januari 2011 itu juga berfungsi menyimpan, memelihara dan memamerkan benda-benda peninggalan budaya Batak. Koleksi yang tersimpan di dalamnya merupakan benda-benda yang berkaitan dengan kesenian, sistem religi, dan kepercayaan, sistem mata pencaarian serta teknologi.

Koleksi yang tersimpan di museum tersebut, berupa benda-benda artefak Batak yang dikelompokkan berdasarkan tema tertentu. Seperti yang berkaitan dengan arsitektur,

aksara dan sastra, karya seni, religi dan upacara hingga peralatan sehari-hari yang dipakai orang Batak.

Seperti Pustaha Batak yang berupa aksara atau tulisan Batak tentang ramuan obat, umpasa, hukum (padan). Juga terdapat Piso Gaja Dompak yang merupakan peninggalan Sisingamangaraja XII, salah seorang Pahlawan Nasional dari Tanah Batak yang memiliki kesaktian. Disamping itu juga ada Debata Idup, sebuah ukiran kayu yang menggambarkan sosok dewa kehidupan dalam kepercayaan Batak Kuno.

Teramat banyak bendabenda bersejarah yang tersaji di museum tersebut. Hal ini menunjukkan betapa luhurnya budaya yang dimiliki masyarakat Batak sejak jaman nenek moyang hingga kini.

Di ruang lain, pengunjung disuguhkan seperangkat alat tenun, hasil tenun juga diorama pasangan pengantin yang mengenakan kain tenun dari enam puak. Masing-masing puak menyebutnya dengan istilah yang berbeda. Suku Batak Toba menamakannya ulos. Suku Batak karo menyebutnya uis.

Sedang Suku batak Simalungun, Pakpak, Angola/Mandailing,

masing –masing menyebutnya hiou, oles dan abit.

Ulos bagi orang Batak melambangkan kehangatan dan perlindungan jiwa penerimanya.

Berdasarkan fungsinya ulos dibedakan menjadi dua fungsi utama yakni pakaian sehari-hari dan sebagai media dalam upacara adat.

Laporan Utama

Sesuai keterangan yang terdapat pada dinding museum tekstil tersebut, ulos yang dikenakan kaum laki-laki terbagai atas tiga bagian yakni bagian atas yang disebut bandebande, bagian bawah disebut singkot dan penutup kepala yang dinamakan tali-tali.

Sedang ulos yang dikenakan kaum perempuan terdiri dari enam bagian yakni haen (bagian bawah) hoba-hoba (penutup punggung), ampe-ampe (selendang), saong (penutup kepala).

Jika mengendong anak, penutup punggung disebut bohap-bohap.

Dan alat penggendongnya sendiri disebut parompa.

Keluar dari museum, pengunjung selain dapat menikmati panorama Danau Toba juga dapat melihat kekayaan budaya Batak lainnya yang dinamakan Huta Batak, yakni sebuah area yang berisikan rumah tradisional Batak Toba yang berusia ratusan tahun. Tata letak

bangunannya disusun mengikuti bentuk perkampungan Batak Toba jaman dulu. Susunannya adalah pagar bambu, hariara, kuburan batu, ulubalang. Kesemuanya merupakan merupakan komponen penting dari huta Batak yang dapat ditemukan di area tersebut.

Di area tersebut, pengunjung juga dapat melihat rumah bolon (rumah besar). Keberadaan rumah bolon tersebut menunjukkan betapa leluhur suku Batak juga adalah seorang arsitek, tukang, dan seniman yang luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan desain yang begitu rumit, kokoh dan penuh ornamen ukiran (gorga) yang membuktikan semangat kebersamaan para leluhur Suku Batak dalam membangun sebuah tempat tinggal. Nilai filosofinya juga tinggi dan penuh makna.

Museum ini dilengkapi berbagai fasilitas modern seperti

convention hall, gift shop&gallery, kolam renang, cafe n resto.

Begitu berartinya museum ini bagi setiap pengunjung yang datang, hingga Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadis Budpar) Kabupaten Toba Samosir, Robert Pardede dengan tegasnya menyebut museum tersebut saat ini menjadi Icon di kabupaten yang berjarak 250 kilometer dari, Medan itu.

Tak berlebihan kiranya jika Kadis Budpar Tobasa menyebutnya seperti itu.

Pasalnya, dari kompleks museum itulah, pengunjung juga dapat menikmati panorama indah Danau Toba dari ketinggiaan sebuah bukit yang menghijau.

Hamparan sawah yang mulai menguning di latar depan museum, juga semakin membenamkan lamunan “Betapa indahnya Tanah Batak ini.

O, Tano Batak haholonganku........�

Sapto Adiwiloso

9

10

Laporan Utama

Parmalim, Kepercayaan Asli Suku Batak Ritual kepercayaan Parmalim, merupakan cikal bakal adat istiadat suku Batak yang tersaji dalam bentuk seni budaya.

J

ika di daerah lain dikenal dengan sebutan pantun, maka pada budaya Parmalim diistilahkan dengan tonggo-tonggo. Budaya nenek moyang suku Batak ini merupakan rangkaian kata-kata, ucapan, penyembahan, penghormatan.

Bukan hanya untuk Sang Dewata tetapi juga struktur adat “dalian natolu” yang dikenal dengan dongan tobu (teman semarga pengelola kegiatan), hula-hula, komunitas istri dan anak boru yaitu komunitas yang beristrikan semarga dengan pengelola kegiatan.

Dalam penyajiannya, tonggo-tonggo dilanjutkan dengan bentuk tari-tarian yang disebut dengan tor-tor, sebuah tarian yang diiringi seperangkat gondang Batak (sekumpulan alat musik tradisional suku Batak). Dilantunkan dengan nada rentak, dipadu seruling yang sangat melankolis dan diwarnai petikan kecapi yang melengking. Sebuah harmonisasi kehidupan suku Batak yang terbiasa hidup di alam yang keras namun senantiasa memiliki hati yang lembut Sementara komunitas Parmalim dalam sebuah website-nya mengatakan, Parmalin merupakan identitas pribadi, sementara kelembagaannya disebut Ugamo Malim. Pada masyarakat kebanyakan, Parmalim sebagai identitas pribadi itu lebih populer dari Ugamo Malim sebagai identitas lembaganya.

Sarat Perjuangan Perjuangan, bagi komunitas Parmalim adalah hal biasa.

Pasalnya, pendahulunya dari awal dan akhir hidupnya selalu dalam perjuangan. Hal itu dibuktikan dengan perjuangan Sisingamangaraja, leluhur mereka yang berani menolak kehadiran kolonialisme Belanda.

Masuknya kolonial Belanda dinilai telah berdampak negatif terhadap tatanan kehidupan yang sudah ada. Mereka mengatakan, pengaruh kolonialisme itu telah menyusupkan kepercayaan baru yang pada akhirnya meninggalkan “Mulajadi Nabolon”.

Perjuangan para penganut Parmalim tidak berakhir hingga Indonesia merdeka. Menurut mereka, setelah “orang negeri” memegang tampuk kekuasaan, tidak otomatis mendapatkan kemerdekaan bagi kepercayaan yang diajarkan Sisingamangaraja dan pengikutnya itu.

Bahkan hambatan semakin dahsyat.

Yang menyakitkan, menurut mereka, datangnya bukan dari penjajah, tetapi dari sesama warganegara yang memperoleh kemerdekaan itu.

Dalam pemerintahan, penguasa negeri ini dinilai menghambat proses pengakuan terhadap “AJARAN HAMALIMOM” Sisingamangaraja dan pengikutnya yang melebur dalam Parmalim.

Foto-foto : Roy

Ini terjadi bertahun-tahun hingga dikeluarkannya Undang-undang No 23 Tahun 2006. Undang-undang tersebut memberikan kesempatan kepada Parmalim untuk dicatatkan sebagai warga negara melalui kantor catatan sipil walau tidak diberi kesempatan menuliskan identitas sebagai Parmalim di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Parmalim juga mengalami hambatan horizontal. Masyarakat khususnya Batak masih menganggap Parmalim aliran yang sesat.

Bahkan lembaga agama lainnya masih memberikan stigma buruk kepada Parmalim seperti tidak memiliki peradaban, belum mengenal jalan kebenaran Tuhan dan lain sebagainya.

Banyak generasi muda Batak keheranan begitu seorang memperkenalkan diri sebagai Parmalim. Upaya menyingkirkan dan menindas seperti itu dirasakan sangat menyakitkan. Apalagi ditambah lagi dengan pernyataan bahwa Parmalim tidak mengakui adat Batak.

Para penganut Parmalim biasanya tidak akan menjawab tudingan hinaan dari masyarakat dan lembaga agama maupun intelektual itu.

Akibatnya, stigma itu makin pekat dan sulit dihapus.

Tidak ada upaya menjernihkan pendapat miring terhadap Parmalim karena dilatarbelakangi kepentingan dan kebiasaan membicarakan sesuatu yang tidak jelas bagi dirinya.**

SIPAHALIMA - Pamaleon Bolon (Persembahan Besar) adalah bulan kelima di pertanggalan/klender Batak,,bulan dimana perhelatan musim PANEN tiba. sebelum hal itu dilakukan,,terlebih dahulu dilaksanakan ritual ke-Agamaan sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasih kepada; 'Ompu Mula Jadi Nabolon'dimaknai "Tuhan Yang Maha Besar dan ESA".

Laporan Utama

11

LIBERTY PASARIBU-WAKIL BUPATI TOBASA:

Aset Budaya Yang Perlu Dilestarikan Parmalim diyakini sebagai kepercayaan nenek moyang Suku Batak yang sebagian besarnya berdiam di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Provinsi Sumatera Utara. Karena itu, keberadaannya harus tetap terjaga.

P

enduduk di Kabupaten Tobasa dan sebagian Tapanuli, memiliki nenek moyang yang menganut kepercayaan Parmalim, tetapi dengan masuknya agama seperti Nasrani, Islam, kepercayaan Parmalim tersebut semakin berkurang dan hingga kini penganutnya masih ada. Adat istiadat suku Tapanuli atau yg dikenal Batak bersumber dari ritual Parmalim, yang tentunya dengan masuknya agama Kristen dan Islam, adat istiadat itu disesuaikan dengan agamaagama tersebut. Di sisi lain Parmalim masih tetap mempertahankan ritual mereka, banyak keunikan yang dimiliki penganut Parmalim saat menjalankan upacara ritual, seperti saat menggelar upacara sipahalima (upacara pengucapan syukur atas hasil panen yang melimpah).

Liberty Pasaribu, Wakil Bupati Tobasa saat ditemui Jarrak Nusa di kantornya, Senin (12/09/11), mengaku terobsesi untuk melestarikan kepercayaan Parmalim itu sebagai salah aset budaya daerah yang dapat dijual ke wisatawan mancanegara maupun domestik, selain tetap berniat untuk mempromosikan Danau Toba yang kini menjadi salah satu bagian dari wilayahnya.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan atas gagasannya itu. Pertama, jika obyeknya hanya menjual keindahan suatu danau, maka pesaingnya cukup banyak karena tak sedikit pemerintah daerah (Pemda) yang juga memiliki danau. Sebut saja misalnya, Danau Tondano di Sulawesi Utara, Danau Poso di Sulawesi Tengah, Danau Singkarak di Sumatera Barat dan sebagainya.

Kedua, Danau Toba kini dimiliki secara bersama-sama, tujuh kabupaten yang ada di Sumatera Utara yakni kabupaten Tobasa, Humbang Hasundutan (Humbahas) Tapanuli Utara (Taput), Dairi, Simalungun, Samosir dan Tanah Karo. Hal ini berarti untuk pengembangannya maka tujuh kabupaten itu harus duduk bersama, bermusyawarah dalam mengatasi hambatanhambatan yang ada. Masingmasing tidak dapat berdiri sendiri.

Ketiga, nomenklatur sektor pariwisata dan budaya lebih mendahulukan budaya katimbang pariwisatanya.

Artinya, potensi budaya Bangsa

Salah satu acara ritual SIPAHALIMA Pamaleon Bolon (Persembahan Besar) Indonesia itulah yang utama dan pertama yang harus dipromosikan.

Sebagai orang Batak, Liberty mengaku Danau Toba merupakan salah satu danau terindah dibanding danau-danau lainnya. Namun menurutnya, pendapat semacam itu sangat subyektif sifatnya. Karena itu katanya, agar tidak muncul unsur subyektifitas, lebih baik menggali potensi yang tidak dipunyai daerah lain.

“Itu lebih membanggakan bahkan dapat dijadikan icon daerah,” ujarnya.

Meski demikian tambahnya, tak berarti wilayahnya kini belum memiliki icon daerah yang dapat dijual. Ia bersyukur atas gagasan Letjen TNI (Purn) TB Silalahi yang telah mendirikan Museum Batak TB Silalahi Center di Jalan Pagar Batu, Desa Silalahi, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. “Itulah satusatunya museum Batak yang ada di dunia dan dibangun di wilayah kami,”ujarnya bangga.

Banyak Keunikan Liberty Pasaribu, mengagumi keberadaan kepercayaan asli nenek moyang tersebut yang masih bertahan di tengah arus modernisasi dan globalisasi.

Tak hanya itu, mereka juga dapat hidup berdampingan dengan suku Batak lainnya yang memeluk agama Kristen Protestan. Juga tak pernah

menimbulkan gesekan dengan agama lain.

Menurutnya, jika Suku Baduy dapat hidup berdampingan dengan suku lain dan juga dapat diterima penganut agama lain, bahkan kini menjadi icon-nya masyarakat Banten, mengapa Parmalim yang merupakan kepercayaan asli nenek moyang orang Batak tidak didorong menjadi icon-nya orang Batak?

Liberty mengakui, komunitas Parmalim sudah tersebar di beberapa kecamatan. Beberapa diantaranya bahkan tinggal dan menetap di kabupaten lain.

Komunitas mereka pun katanya, semakin mengecil.

Namun eksistensinya dapat dipertahankan hingga kini.

Meski tersebar katanya, pusatpusat rohaninya tetap berada di Tobasa.

“Mereka saling bisa bertoleransi, hubungan antarpribadi bagus, adat budayanya juga dapat berjalan secara berdampingan,”ujarnya.

Berdasarkan pengalaman pribadinya saat menghadiri upacara “Sipahalima”, Liberty mengaku haru, saat jamuan makan berlangsung.

Suasananya sangat hening. Para penganut Parmalim duduk di atas tikar di bawah terik matahari. Semua tertib menunggu giliran.

“Tak ada suara

gemerincing dari peralatan makan yang digunakan. Tak ada keriuhan sedikitpun.

Suasananya hening, tenang sekali” ujarnya dengan mimik yang serius.

Menurutnya, kebiasaan semacam itu tidak berlaku bagi masyarakat Batak lainnya saat merayakan pesta.

Pada pesta tersebut katanya, makanan yang tersaji merupakan hasil olahan masing-masing penganut.

Setiap penganut yang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup, membawa makanan yang berlebih.

Hal itu dimaksudkan agar dapat menjamu sesama penganut lainnya yang kekurangan dan tidak mampu. Sikap saling tolong menolong seperti inilah yang menurutnya patut diteladani.

Keunikan lain, di setiap rumah mereka terdapat simbol binatang cicak. “Saya tidak tahu makna dari simbol tersebut karena bagi saya hal-hal semacam itu sudah tidak lagi menjadi keyakinan,” akunya.

Mantan Sekda Kabupaten Tobasa itu juga heran ketika kedatangannya justru disambut dengan tangis dan haru.

Pasalnya, baru kali pertama itulah pejabat pemda setempat yang berkenan menghadiri undangan upacara tersebut.

Sebelumnya, tidak ada seorang pejabatpun yang berkenan hadir.

Padahal katanya, undangan sudah sering disampaikan.

Liberty mengaku, keberadaan komunitas itu telah diketahui salah satu pejabat di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, saat dirinya dimintai keterangan tentang itu.

Karena itu ia berharap pemerintah provinsi maupun pusat dapat mendukung upaya revitalisasi dan inventarisasi budaya asli suku Batak yang ada di wilayahnya, termasuk melakukan eksplorasi terhadap eksistensi penganut kepercayaan Parmalim. Ia juga berharap pemerintah pusat dapat mengirimkan para ahli sejarah, sosiolog untuk melakukan upaya dimaksud.**Sapto Adiwiloso

12

Laporan Utama

Menuju Terwujudnya Bali - Balige Alam Danau Toba menjanjikan pariwisata yang menarik manakala dikelola dengan apik dan terintegrasi antara budaya, infrastruktur, prasarana fasilitas.

D

anau toba yang sebagian besar merupakan pesisir Kabupaten Tobasa memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah dengan iklim cuaca sejuk 1.000 meter di atas permukaan laut.

Panorama indah itu terbentang mulai dari Ajibata hingga Balige, ibukota Kabupaten Tobasa yang berjarak sekitar 60 km.

Kondisi alamnya masih sangat perawan dan belum terjamah pembangunan, sehingga sangat memungkinkan untuk dijadikan kawasan pariwisata, khususnya yang ingin menikmati suasana alam (back to nature).

Dari kondisi alam tersebut,

timbul pemikiran untuk mengembangkan pariwisata alternatif bagi wisatawan mancanegara yang selama ini hanya berpusat di Bali, Pulau Jawa dan Indonesia Timur.

Hal itu dimungkinkan karena lapangan terbang yang sudah memadai hanya berjarak tempuh 20-30 menit dari Balige, yaitu Bandara Silangit.

I Putu Sudiartana SE,MBA sosok pengusaha muda yang berkecimpung di dunia perhotelan dan pariwisata, setelah melihat dan mendengar serta melakukan berbagai diskusi dengan pihak-pihak terkait, mencetuskan sebuah gagasan Bali-Balige untuk

ditawarkan ke wisatawan mancanegara melalui agen pariwisata di dunia internasional.

Dengan segudang pengalamannya meng-guide selebriti kelas dunia sepeti Mick Jagger, Demi Moore, juga John F Kenedy Jr, Hana Damari, Ralf Laurent (perancang bertaraf Internasional) dan masih banyak lagi, Putu sangat memahami kebutuhan para tokoh berkaliber Internasional tersebut.

Maklum dengan penguasaan tiga bahasa yakni Inggris, Jepang, dan Perancis, tidaklah sulit bagi lulusan BPLP (Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata) Bali yang kini menjadi Sekolah Tinggi

Pariwisata itu untuk mendatangkan mereka di Bali. “Mereka menyukai Bali karena masih memiliki obyek-obyek pariwisata yang masih natural.

Keaslian alam Bali itulah yang mereka sukai,� ujarnya. Putu juga mengantar mereka mengenal obyek wisata danau yang ada di Pulau Dewata itu.

Putu pun menempatkan mereka di Hotel Amandani yang bertarif 1500 US Dollar/kamar/hari.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Wakil Ketua Komite X Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang membidangi Pariwisata itu pun berniat mendatangkan selebritis dan tokoh-tokoh dunia tersebut ke

Danau Toba, khususnya Tobasa yang memiliki banyak obyek wisata yang masih sangat alami.

Itulah sebabnya gagasan BaliBalige tercetus dalam benaknya.

Upaya tersebut dilakukan untuk pemerataan pariwisata nasional sekaligus membangkitkan kembali semangat dan jiwa nasionalisme.

Bak gayung bersambut, beberapa perangkat pemerintahan di Kabupaten Tobasa sendiri sudah mengarahkan pemikiran untuk mengembangkan potensi pariwisata di wilayah tersebut.

Ir.Ferdinand Siahaan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Tobasa dalam percakapan ringan bersama Tim Peliput yang

Laporan Utama terdiri dari Mangara Silalahi, Donny Pandapotan Simanjuntak dan Sapto Adiwiloso menegaskan, sangat memungkinkan untuk dibuka jalan baru dari Ajibata ke Balige, menyusuri pantai danau toba. Sepanjang jalan, wisatawan akan disuguhkan panorama pegunungan yang hijau dan Danau Toba yang tetap memiliki daya pesona tersendiri. Hasil survey Dinas PU Tobasa menegaskan, kondisi tekstur tanah dan kontur tanahnya sangat memungkinkan untuk dibangun jalan dengan batas tertentu dari garis pantai.

Espon Simanjuntak, SE Kepala Dinas Perhubungan dalam keterangannya kepada Jarrak Nusa mengatakan, dengan m e m b a n g u n dermaga di titik-titik tertentu sebagai sarana penunjang, bisa dimanfaatkan untuk centre of region dalam wilayah pariwisata di lokasi yang ideal untuk pembangunan resort, cotage atau hotel yang berskala kecil dan menengah tentunya, sebagai sarana akomodasi untuk wisata lokal atau internasional.

Sedang Mangapul Siahaan dan Robert Hutajulu anggota DPRD Tobasa begitu yakin, konsep pembangunan seperti itu akan sangat bermanfaat, karena tanah di wilayah tersebut sampai sekarang tidak produktif.

Dengan terbukanya sarana dan prasarana pembangunan pariwisata tersebut, katanya, maka penduduk akan memanfaatkan lahan tidur tersebut sebagai sarana pertanian produktif. Untuk itu mereka meminta agar Dinas Pertanian dan Perkebunan setempat menyiapkan bibit tanaman produktif.

Tanaman hijau merupakan salah satu sarana yang strategis bagi dunia pariwisata. Mereka menyontohkan, Pulau Samosir dengan rimba ciptaan yang dipenuhi tanaman pinus. Selain menambah keindahan, juga berfungsi sebagai penyangga lahan di musim hujan dan memperkuat kontur tanah perbukitan dan pegunungan.

Joni Hutajulu,SE Kabag Perekonomian Tobasa yang ditemui secara terpisah menegaskan, dengan dibukanya areal sepanjang Ajibata - Balige sebagai area pariwisata, tentu akan menimbulkan dampak penyebaran pemerataan penduduk dan adanya sumber pendapatan baru bagi penduduk.

Di sisi lain, akan terbukanya perdagangan dan pasar-pasar

penunjang pariwisata.

Rahmat Manullang, Wakil Ketua DPRD Tobasa yang ditemui Jarrak Nusa di Jakarta, belum lama ini mendukung ide dan gagasan untuk mengembangkan potensi pariwisata di Tobasa, khususnya pengembangan obyek wisata di sepanjang Ajibata – Balige.

Ia beralasan, obyek wisata di Parapat sebagai kota pariwisata sudah sangat padat dan hampir tidak ada ruang kosong, sehingga wisata yang ingin menikmati suasana alam lain yang lebih segar dengan panorama alam yang tak kalah

I Putu Sudiartana, SE, MBA indahnya.

Sedang Kepala Dinas Pariwisata Tobasa, Robert Pardede menegaskan, adat istiadat dan budaya leluhur suku Batak memiliki berbagai keunikan dan menjanjikan untuk disajikan sebagai sarana hiburan pariwisata. Keunikan tersebut tergambar dalam gerakan-gerakan tari tradisional suku Batak yang dinamis dan energik seperti tersaji dalam berbagai upacara-upacara adat.

Tak hanya itu. olahraga tradisional suku Batak pun sangat menjanjikan untuk dikemas dan disajikan sebagai sarana hiburan, seperti margala dan marjalengkat (enggrang).

Olahraga tradisional tersebut turut dipertandingkan dalam event Pesta Danau Toba 2010.

Bak gayung bersambut, Putu Sudiartana pun melakukan berbagai upaya terobosan dengan mengupayakan konsultasi dengan Menteri Budaya dan Pariwisata (Menbudpar) Jero Wacik dalam percakapan2 dipertemuan tokoh parawisata.

Putu Sudiartana tak sekadar mencetuskan gagasan BaliBalige, tetapi juga telah mulai merintis untuk membangun Hotel bertaraf Internasioanl di Kabupaten Tobasa. Hotel tersebut pada awalnya direncanakan

berkapasitas 100 kamar dilengkapi sebuah convention hall untuk berbagai acara yang bisa dikemas untuk wisatawan mancanegara.

Upaya lain juga ditempuh Kadis PU setempat, Ferdinand Siahaan yang juga telah melakukan konsultasi dengan pihak legislatif di Komisi V DPR yang membidangi PU dan Perhubungan. Ir.Rendy M Affandy Lamadjido, anggota Komisi V DPR menyambut baik gagasan pengembangan jalan AjibataBalige untuk menunjang sektor pariwisata di Tobasa.

Potensi Pariwisata Sumut Pemerhati Pariwisata, I Wayan Gunastra yang dihubungi secara terpisah, Rabu (28/09/11) kepada Jarrak Nusa mengakui besarnya potensi pariwisata di Sumatera Utara (Sumut), khususnya di Balige yang pernah dikunjunginya. Namun demikian katanya, tidak otomatis bisa disejajarkan dengan Bali.

Pasalnya, masing-masing memiliki karaktersitik alam yang berbeda. Hal itu akan sangat berpengaruh terhadap pangsa pasar pariwisatanya. Bali misalnya karena memiliki lebih banyak pantai, dan kaya akan potensi budayanya, maka sangat digemari wisatawan dari Amerika dan Eropa. “Orang-orang Amerika, Eropa lebih suka mengunjungi obyek wisata bahari, karena bisa berjemur.

Apalagi jika alamnya masih asli,” katanya.

Sedang potensi alam di Tobasa, yang masih mengandalkan sebagian dari keindahan Danau Toba, wisata alam, (pegunungan, perkebunan/ pertanian) dan sejarah sehingga lebih cocok dijual ke wisatawan dari Malaysia, Singapura, Hongkong.

Alasannya, disamping jaraknya ke Tobasa lebih dekat, juga cocok dengan kebutuhan wisatawan dari kawasan Asia tersebut.

Karena itu jika kawasan tersebut mau dikembangkan, yang harus dilakukan yakni mempermudah akses masuk ke T o b a s a .

Konsekuensinya, p e m e r i n t a h kabupaten setempat harus mendorong tersedianya Bandar Udara yang bertaraf internasional dan memiliki akses langsung ke Tobasa.

Sedang kendala infrastruktur jalan kabupaten yang ada katanya, bisa diatasi dengan menyediakan sarana penerbangan yang kapasitas angkutnya lebih kecil.

“Dalam satu hari ada beberapa kali penerbangan, sehingga

13

wisatawan tidak perlu menunggu dilaksanakan dalam bentuk terlalu lama berada di bandara kejuaraan, bahkan melibatkan utama,” katanya. juga peserta dari daerah lain, Menurutnya, akses Dompu, Sumbawa, hingga dari perhubungan udara itulah yang Lombok. Yang menarik, hadiah harus diprioritaskan di Tobasa bagi jawara pacuan kuda ini tidak jika ingin sedikit, sehingga mengalirkan b a n y a k arus wisatawan peminatnya. manca negara.

Karena itu “Pengembangan Pasalnya, jika katanya, tak perlu budaya tradisional mengandalkan ada hotel bertaraf harus lebih ketersediaan internasional dan infrastruktur tak perlu ditingkatkan dengan jalan dari Medan membangun membuat calender ke Balige, maka jalan yang mulus, disamping namun tetap bisa event, hingga anggarannya mendatangkan wisatawan tahu kapan menjadi sangat wisatawan. mahal, juga Konsep seperti harus berkunjung ke j a r a k itulah yang bisa sana,” tempuhnya diterapkan terlampau t e r h a d a p lama. Alasan pengembangan lain, Tobasa tak pariwisata di mungkin mengandalkan sarana Balige. Alangkah bagusnya lagi transportasi laut karena memang jika Pemkab Tobasa juga bisa bukan wilayah perairan. menjalin kerjasama dengan Pemkab Tobasa juga tak Pemkab Tanah Karo yang juga cukup hanya mengandalkan memiliki obyek wisata alam yang potensi alamnya saja, tetapi juga indah di Kabanjahe. harus menggali kembali potensiJika ingin mendatangkan potensi budaya yang masih wisatawan Amerika dan Eropa ke alami. “Pengembangan budaya Tobasa tambahnya, maka harus tradisional harus lebih ada upaya menghubungkan ditingkatkan dengan membuat dengan obyek wisata bahari calender event, hingga seperti yang dimiliki Kabupaten wisatawan tahu kapan harus Nias, juga merupakan bagian berkunjung ke sana,” katanya. dari Provinsi Sumatera Utara.

Hal lain yang harus juga Pria kelahiran Bali, 17 April dipikirkan adalah memberikan 1953 itu menyontohkan, tradisi pencerahan kepada masyarakat pacuan kuda tradisional di agar siap menerima arus Kabupaten Bima, Nusa Tenggara kunjungan wisatawan luar negeri Barat (NTB) bisa menjadi daya yang memiliki karakter dan tarik tersendiri bagi wisatawan. budaya dan adat istiadat yang Untuk menuju lokasi, cukup berbeda. Politisi Partai Demokrat menggunakan jasa transportasi itu menyontohkan, ketika udara dengan pesawat kecil dari mendatangkan arus wisatawan Denpasar ke Bima. dari Malaysia yang mayoritasnya Pacuan kuda di Bima, dikenal memeluk agama Islam, maka dengan istilah “Pacoa Jara”, menu-menu yang tersaji di diselenggarakan dua kali restoran atau rumah-rumah makan harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Obyek-obyek pariwisata juga harus dijauhkan dari hal-hal yang berbau haram. Misalnya, berkeliarannya anjing-anjing liar, berserakannya peternakan babi dan sebagainya.

Wayan Gunastra yang juga anggota Komisi VII DPR itu menegaskan, Indonesia memiliki potensi di sektor pariwisata yang sangat menjanjikan. Namun demikian belum dikemas dengan baik. Kendala infrastruktur yang ada bukanlah kendala untuk mengembangkannya. Karena itu katanya, pengembangan sektor pariwisata tidak bisa lagi jika hanya bergantung sepenuhnya kepada pemerintah. Menurutnya, peran swasta harus dilibatkan lebih banyak lagi agar sektor pariwisata di daerah tersebut dapat semakin menggairahkan. Persoalannya I Wayan Gunastra sekarang seberapa jauh pemerintah daerah setempat dalam setahun, yaitu pada hari-hari memberikan banyak kemudahan besar seperti Hari Proklamasi bagi hadirnya investor ke daerah (Agustus) dan Hari Pemuda tersebut.**Tim Peliput.

(Oktober). Pacuan kuda tersebut

14

Pendidikan

Dana Bos 2012 Naik, Pengawasan Diperketat Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada APBN 2012 bakal naik Rp6,8 triliun atau naik 40,5 persen sehingga alokasinya menjadi Rp23,6 triliun. Untuk menekan kemungkinan adanya penyimpangan, mekanisme penyalurannya akan diubah dan pengawasan diperketat.

P

e m e r i n t a h mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada APBN 2012 sebesar Rp23,6 triliun, naik Rp6,8 triliun atau 40,5 persen dari pagu anggaran APBN-P 2011.

Demikian diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat Menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rencana UU Tentang APBN 2012 beserta Nota Keuangan di Depan Rapat Paripuna DPR, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (16/08/11).

Presiden menegaskan, dana BOS tersebut ditujukan untuk stimulus bagi daerah. Bukan sebagai pengganti kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran BOS Daerah.

Presiden menyadari adanya permasalahan yang menyertai pengalihan pelaksanaan Dana BOS ke daerah pada tahun ini.

“Saya tidak ingin, perolehan atas dana BOS bagi anak-anak yang berhak mendapatkannya,

menjadi terlambat,” katanya.

Karena itu Presiden berharap agar pada tahun mendatang proses yang menghambat penyaluran BOS harus ditiadakan.

Pada kesempatan tersebut Presiden SBY menegaskan, pemerintah juga merencanakan alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah sebesar Rp30,6 triliun. Jumlah tersebut katanya, naik sebesar Rp12,1 triiliun atau naik lebih dari 65 persen daru pagu APBN-P tahun 2011.

Upaya itu dilakukan guna memenuhi kewajiban perbaikan pendapatan guru PNS Daerah menjadi minimal Rp2,0 juta per bulan.

Juga ditegaskan, pemerintah tetap menyediakan anggaran untuk Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah yang belum memperoleh Tunjangan Profesi Guru, yang keseluruhannya mencapai Rp2,9 triliun.

Presiden berharap, dengan peningkatan kesejahteraan guru

tersebut, para guru dapat memberikan kontribusi peningkatan pendidikan yang lebih baik sesuai dengan tanggung jawabnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh kepada wartawan di Jakarta mengatakan, tambahan Dana BOS tersebut ditujukan untuk siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Menurutnya, BOS 2011, satuan unit cost-nya baru bisa mengcover antara 60-70 persen dari biaya operasional. Namun pada BOS 2012, dengan kenaikan tersebut dapat mengcover 100 persen dari sisi operasional.

Ditambahkan, satuan biaya untuk tiap siswa jenjang SD yakni Rp580 ribu per tahun, sedangkan untuk siswa SMP menerima Rp710 ribu per tahun. Saat ini, jumlah siswa SD tercatat berjumlah 28 juta siswa dan 10,3 juta siswa SMP. Juga ditegaskan, peningkatan tersebut tidak lantas menghilangkan kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan 20 persen anggaran daerah untuk BOS Daerah (BOSDA). Daerah katanya, tetap harus mengalokaskan BOSDA sehingga biaya operasional dan pendampingan daerah nantinya akan memperkuat basis

peningkatan kualitasnya.

Menurutnya, pada 2012 pemerintah telah bertekad untuk memprioritaskan pembangunan pendidikan. Upaya tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan yang bermutu dan terjangkau. “Kebijakan ini tidak hanya ditempuh untuk pendidikan formal tetapi juga nonformal,” ujarnya.

Mendiknas menegaskan, pemerintah berjanji agar akses pendidikan dapat diperoleh semua anak yang berusia

Presiden menegaskan, dana BOS tersebut ditujukan untuk stimulus bagi daerah. Bukan sebagai pengganti kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran BOS Daerah.

sekolah. Semua anak bangsa katanya, harus dipastikan dapat menikmati pendidikan, khususnya pendidikan dasar.

Disamping itu juga semakin terbuka kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Perketat Pengawasan Beberapa Kepala Dinas Pendidikan Nasional menanggapi positif kenaikan dana BOS tersebut, mereka pun berencana untuk memperketat pengawasan dan mengantisipasi adanya keterlambatan pencairan.

Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Prof. Dr. Wahyudin Zarkasyi kepada wartawan, belum lama ini mengatakan, pihaknya akan melibatkan masyarakat dan Komite Sekolah pada proses pencairannya. Ia beralasan, Pengawasan oleh komite dan masyarakat jauh lebih efektif ketimbang pengawasan oleh intansi maupun lainnya.

Menurutnya, masyarakat sekarang jauh lebih kritis dan berani jika melihat penyimpangan, termasuk penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS pusat.

Terkait dengan pengelolaan dana BOS tersebut, Wahyudin mengaku baru mendapat informasi pengelolaan BOS pusat yang akan dikembalikan ke provinsi. Namun kebijakan pengelolaan dana BOS pusat ke provinsi tersebut belum

ditetapkan. “Saya tidak tahu, apakah kebijakan ini sudah final atau belum. Yang pasti informasinya seperti itu,” tambahnya.

Menurutnya, jika informasi yang diterima itu benar, maka ia berharap dengan dikembalikannya pengelolaan BOS pusat ke provinsi, tidak akan ada lagi keterlambatan pada proses pencariran. Selama ini tambahnya, pengelolaan dana BOS pusat diserahkan ke kabupaten dan kota. Namun karena ribetnya proses pencairan, maka dana BOS pusat ke sekolah menjadi terlambat.

Keterlambatan itu juga disebabkan masalah pendataan yang dilakukan kabupaten kota serta harus diajukannya proposal yang telah ditandatangani pimpinan daerah.

Ia menjamin, jika pengelolaan diserahkan Dinas Pendidikan Provinsi maka pencairan dana BOS pusat paling lambat minggu kedua setiap triwulan atau jauh lebih cepat.

Jaminan itu didasarkan pada pengalaman instansinya ketika masih mengelola dana BOS pusat. Untuk itu, pihaknya akan menggunakan data estimasi yang telah ada satu tahun sebelumnya. Ia beralasan data riil penerima BOS provinsi sulit untuk diperoleh dalam waktu dekat, karena jumlah siswa selalu berubah setiap bulan.

Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Sumbawa juga berencana akan meningkatkan pengawasan terhadap pengunaan dana BOS. Hal itu dikemukakan A Rahman SPd, Kabid Dikdas dan TK Dinas Diknas setempat kepada wartawan belum lama ini. Upaya itu menurutnya untuk menimalisir penyalahgunaan pengelolaan dana BOS di sekolah penerima.

Rahman mengakui sejauh ini memang belum ditemukan penyimpangan terhadap pengelolaan dana BOS tersebut, namun bukan berarti pengawasan justru ditiadakan. Penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS katanya, dapat dihindari selama sekolah penerima selalu mengedepankan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Menurutnya, dalam MBS sikap transparansi menjadi kunci utama, dan semua komponen mesti dilibatkan termasuk pengunaannya harus dikompromikan sesuai aturan yang berlaku.

“Selama sikap transparansi ini menjadi landasan utama dalam pengelolaan dana BOS, niscaya penyimpangan tidak akan pernah terjadi,” ujarnya.**Adi Nugraha/Sa

Politik

15

Moratorium PNS Diberlakukan Sejak September lalu, pemerintah melakukan penghentian sementara (moratorium) penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru. Ketentuan ini akan diberlakukan hingga akhir 2012

P

emerintah pusat mulai was-was dengan membengkaknya anggaran untuk belanja pegawai. Karena itu, sebagai langkah efisiensinya, pemerintah memberlakukan moratorium penerimaan PNS baru, terhitung sejak bulan ini.

Menteri Keuangan, Agus Martowardojo kepada wartawan di Jakarta (18/08/11) mengakui, membengkaknya anggaran untuk belanja pegawai disebabkan pada tahun depan masih ada program remunerasi bagi PNS. Menurutnya, belanja pegawai cukup tinggi dan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. “Kitapun sedang menyelenggarakan program reformasi birokrasi dan reformasi birokrasi itu masih berjalan di tahun 2011-2012,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi saat konferensi pers usai rapat pembahasan moratorium penerimaan PNS di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, beberapa waktu lalu mengatakan, selama moratorium berlaku,

pemerintah akan melakukan penataan kembali struktur PNS yang ada di Indonesia.

Senada dengan Mendagri, Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera (Menpan), EE Mangindaan mengatakan, moratorium ini bukan hanya sekadar penghentian sementara, tapi juga menata kembali PNS yang ada di setiap instansi.

Pihaknya akan menata kembali berapa sebenarnya kebutuhan PNS di tiap instansi tersebut. “Ada instansi yang gemuk dan ada yang kurus,”ujarnya.

Menurutnya, kebijakan moratorium itu dititikberatkan pada PNS administrasi saja. Hal itu mengingat jumlah pegawai administrasi di setiap kota sudah sangat berlebih dan cenderung menghabiskan anggaran negara. Namun kebijakan itu katanya, tak berlaku terhadap tenaga pendidik dan kesehatan.

Mangindaan menegaskan, penerimaan pegawai profesional seperti tenaga pendidik seperti perekrutan guru dan dosen tetap dilakukan. Selain tenaga pendidik, tenaga kesehatan juga

akan terus direkrut. Ia beralasan, yang namanya orang sakit tidak bisa ditunda. Jadi tetap harus ada tenaga parawat. “Tenaga kesehatan termasuk di dalamnya di UPT2 itu,” terangnya.

Lebih lanjut Mangindaan mengatakan, pemerintah juga tetap akan melakukan penerimaan terhadap tenaga penyelematan keamanan, keselamatan rakyat. “Ini semua kita siapkan dan tidak terkecuali dengan yang memiliki tugas pelayanan publik,” tambahnya.

Menurutnya, yang penting moratorium bukan asal berhentikan penerimaan tapi dalam rangka reformasi birokrasi. “Kita tata kembali organisasinya. Tata kembali kebutuhan kebutuhan pegawai negeri di setiap kementerian lembaga dan pemerintahan provinsi kabupaten kota,” ujarnya.

Di situlah katanya, kesempatan untuk membuat penataan kembali kebutuhan personil atau pegawai negeri di setiap instansi.

Sedang Menteri Keuangan menyatakan pemerintah juga akan menerapkan kebijakan moratorium selektif. Hal itu dimaksudkan, hanya beberapa kementerian/lembaga yang tidak melakukan penerimaan PNS pada tahun mendatang.

“Jadi, ada bagian-bagian kementerian tertentu yang tidak bisa dihindari harus ada penerimaan sesuai dengan kebutuhan employee cycle-nya, yaitu bagi yang sudah pensiun dan selesai tugas harus diganti posisinya. Dan itu terkait belanja pegawai,” ujarnya.

Namun demikian, Agus masih merahasiakan kementerian/lembaga yang dimaksud.

Ia beralasan, kebijakan tersebut merupakan kewenangan dari Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Agus menjelaskan, moratorium penerimaan PNS berlaku

untuk pemerintah pusat dan daerah. Karena itu Agus berharap, semua kementerian/ lembaga melakukan rightsizing (perampingan) supaya betulbetul organisasi mempunyai kualitas dan jumlah SDM yang tepat. Jika sudah rightsizing, maka selanjutnya melakukan program reformasi birokrasi.

Agus menambahkan, moratorium PNS itu merupakan kebijakan lanjutan dari reformasi birokrasi yang selama ini sudah dilakukan. Upaya itu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan pengetatan jumlah PNS. Moratorium penerimaan PNS itu berbentuk Surat Ketetapan Bersama (SKB) yang ditandatangani tiga menteri yakni Menpan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Keuangan (Menkeu).

Kebijakan pemerintah untuk melakukan moratorium penerimaan PNS baru, disambut baik. Asalkan selama rentang waktu tersebut, pemerintah benar-benar memperbaiki sistem rekrutmen, promosi, mutasi dan pengawasan, yang bebas KKN. Pendapat itu dikemukakan pengamat kebijakan publik Andrinof A Chaniago kepada wartawan belum lama ini.

Menurutnya, program itu akan efektif jika programnya jelas, komprehensif dan termasuk dalam paket rencana reformasi birokrasi. Adrinof juga menegaskan, kebijakan moratorium itu sangat tepat dilakukan saat ini. Meski begitu, kebijakan moratorium bukan hanya menjadi program tunggal, melainkan harus didukung dengan program perbaikan sistem yang ada saat ini.

Adrianof menilai, sistem rekrutmen yang ada selama ini, masih jauh memenuhi rasa keadilan karena masih kentalnya budaya KKN. “Sistem promosi, mutasi dan pengawasan yang ada saat ini juga tidak maksimal,” ujarnya.

Ia memprediksi tidak akan ada dampak yang signifikan kepada masyarakat dari kebijakan moratorium tersebut.

Masyarakat yang berminat menjadi CPNS lanjutnya, bisa beralih mencari pekerjaan yang lain.

“Kalau memang tidak layak, cari kerjaan lain. Jangan hanya ingin hari tua aman dan sebagainya, tapi harus punya keahlian yang jelas, etos kerja tinggi. Hal itu hanya bisa dilihat dari sistem rekrutmen yang benar,” paparnya.

Tidak Konsisten Sementara itu Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati dalam jumpa pers di Wisma Kodel, Kuningan, Jakarta, Kamis (18/8/ 2011) menilai, kebijakan itu m e n u n j u k k a n ketidakkonsistenan pemerintah.

Di satu sisi pemerintah melakukan moratorium tetapi di sisi lain pemerintah menggelontorkan anggaran gaji pegawai negara sebesar Rp215,7 triliun pada 2012.

Jumlah tersebut naik Rp32,9 triliun (18%) dibandingkan tahun ini.

Ia menilai, kenaikan anggaran gaji pegawai dalam APBN 2012 itu tidak efektif karena sampai sekarang kualitas pelayanan publik masih buruk.

“Kemenkeu sudah melakukan kebijakan moratorium PNS, tapi dalam anggaran justru ada kenaikan anggaran untuk PNS. Jadi ini tidak konsisten,” kata Enny.

Enny menilai reformasi birokrasi yang selama ini dijalankan oleh beberapa Kementerian/Lembaga tidak merubah signifikan kualitas pelayanan publik.

“Pemerintah katanya ingin reformasi birokrasi, tapi yang dirasakan pelayanan publik pemerintah belum ada kenaikan signifikan,” tambahnya.**Adi Nugraha/Sa

16

Sosok

SULBAR Butuh Pemimpin Baru Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) butuh kepemimpinan yang lebih segar, kosisten dan bertekad mengutamakan kepentingan masyarakat. Kriteria itu ada pada diri Ali Baal Masdar (ABM).

Kepemimpinan yang ada pada saat ini dinilai banyak mengalami kegagalan. Sarat janji dan lebih mementingkan kepentingan diri.

S

alah satu tokoh masyarakat Sulbar, H Taslim Tammauni dalam jumpa pers di Hotel d’Maleo, Selasa (20/09/11) mengatakan, Sulbar butuh figur kepemimpinan yang lebih muda, cerdas, dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, dan golongan.

Kepemimpinan Anwar Adnan Saleh (AAS) selama lima tahun dianggap tidak berhasil. AAS dinilai hanya mengumbar janji dan cenderung melakukan kebohongan-kebohongan publik demi kepentingan politik dan pribadi. Menurutnya, jika ekonomi di Sulbar mengalami pertumbuhan, itu bukan karena kehebatan AAS tetapi karena andil para bupati yang ada di

jajarannya.

Sedang menyangkut masalah Jalan Poros Sulawesi maupun Bandara telah diprogramkan pemerintah pusat dan pengajuan anggarannya dilakukan pejabat gubernur sebelumnya. “Jadi siapapun yang menjadi gubernur itu akan tetap ada karena dananya telah disetujui Pemerintah Pusat,” katanya.

Yang justru harus dilakukan AAS katanya, perbaikan dan peningkatan jalan provinsi, khususnya jalan poros yang menghubungkan Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dengan Kabupaten Mamasa.

Juga poros Rangas yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai jalan poros Kantor Gubernur Baru, saat ini

kondisinya masih berlubang dan becek.

Taslim juga menilai AAS gagal membentuk Kabupaten Mamuju Tengah. “Sudah hampir tiga tahun tak kunjung ada penyelesaian. Bahkan hanya dijadikan janji-janji politik. AAS telah melakukan kebohongan publik kepada masyarakat Sulbar,” ujarnya.

Demikian juga dengan rencana pembentukan Kabupaten Balanipa dan Kabupaten Pitu Uluna Salu (PUS) itu pun hanya janji-janji belaka. Saat satu pesawat bersamanya, AAS katanya, berjanji akan memasukan pesawat jenis Boeing 737 milik Maskapai penerbangan Garuda, mengganti maskapai penerbangan yang ada

Sosok sebelumnya.

Namun tambahnya, janji tetaplah janji.

Nyatanya sampai sekarang pesawat jenis itu belum dapat melayani rute penerbangan dari dan ke Mamuju, Ibukota Sulbar.

AAS juga dinilai gagal dalam mereformasi birokrasi di jajaran Pemda Provinsi Sulbar.

Perangkat pemerintahan belum pada posisinya masing-masing.

Dinas-dinas lain masih ada yang berkantor di rumah kontrakan, sedang Kantor Gubernur baru seakan-akan dipaksakan. Hal itu nampak dari belum tersedianya sarana air bersih, listrik dan meubeler dan sebagainya.

Hal itu berbeda sosok Ali Baal Masdar (ABM). Menurutnya, Bupati Polman tersebut dinilai sosok yang paling layak menggantikan posisi AAS yang juga maju pada Pilkada Sulbar pada Oktober ini.

Taslim menilai sosok ABM memenuhi kriteria kepemimpinan yang dibutuhkan masyarakat Sulbar yakni wajah baru, mau mengutamakan kepentingan masyarakat katimbang kepentingan diri

maupun golongan. “Sosok ABM menurut saya figur pemimpin yang tak banyak bicara melainkan berkarya nyata dalam pembangunan demi k e s e j a h t e r a a n masyarakatnya,”katanya.

Hal itu tercermin dalam visimisi yang ingin dikembangkan bersama pasangannya, Tashan Burhanudin yakni pemerintahan yang baik di dalamnya ada keterbukaan dan kejujuran.

ABM tak sekedar umbar janji dalam mewujudkan tekad tersebut, ia telah memberi keteladanan dengan meninggalkan rumah jabatan, sesaat setelah mendapatkan ijin dari Gubernur Sulbar, yang kini menjadi pesaingnya, untuk maju pada Pemilukada Sulbar. Upaya itu dilakukan agar dapat berlaku netral dan independen. Tak hanya itu, agar Pemilukada berlaku secara jujur dan adil, pihaknya mengerahkan ratusan saksi militan. Mereka diberikan pembekalan dan pelatihan.

Upaya itu dimaksudkan agar terhindar dari berbagai kecurangan seperti

penggelembungan suara, penggandaan surat suara, TPS Silumkan, politik uang dan sebagainya.

Ketua Timses Pusat ABM, Ani Mafauda, di Polman, Senin (25/ 09/11) kepada wartawan mengaku, latihan tersebut dilakukan serentak di setiap kabupaten dengan mengundang calon saksi dari setiap desa dan kecamatan.

“Sebelum dilakukan di setiap kabupaten, Tim melatih sejumlah kordinator kabupaten yang nantinya akan menjadi pelatih saksi TPS di masingmasing kabupaten,” katanya.

Sedang Sekretaris Tim Pemenangan ABM-TA Kabupaten Mamuju, Muhaimin Faisal mengatakan, pihaknya akan mengawal Pilgub Sulbar dengan mengerahkan kekuatan penuh dengan melibatkan tim relawan ABM-TA yang sudah lama terbentuk. “Kami siap bekerja ekstra mengingat kondisi panwas belum bisa bekerja maksimal karena anggaran,” ungkapnya. **Win_s/SA

Ali Baal Imbau PNS Netral dalam Pemilukada Sulbar Ali Baal Masdar, salah satu kandidat Gubernur Sulbar yang berlaga pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), Oktober ini tak semata-mata hanya ingin memenangkan partarungan tetapi bagaimana menjadikan Pemilukada Sulbar itu lebih berkualitas. Imbauan agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sulbar berlaku netral, merupakan salah satu upayanya.

Pihaknya juga mengimbau agar PNS tidak menggunakan institusinya dalam urusan politik.

Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Humas dan Protokoler M Danial di Polman beberapa waktu lalu. Menurutnya, imbauan Ali Baal tersebut tertuang dalam dalam surat edaran Bupati Polman nomor 270/79/Humas yang berisi beberapa poin imbauan kepada PNS dan beberapa pejabat di Polman.

Menurutnya, imbauan pertama disampaikan agar pejabat dan PNS tetap mendukung penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Panwaslu agar Pilgub Sulbar berlagsung lancar, aman, tertib, demokratis, dan sesuai dengan perundang-undangan.

Surat edaran tersebut juga berisi peringatan bagi para pejabat dan PNS soal pilgub Sulbar, ditujukan kepada para Staf Ahli Bupati, para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Asisten Sekda, Kabag, Camat, kepala desa dan lurah se-Kabupaten Polman.

M Danial, menegaskan, selain sebagai bupati, Ali Baal yang juga sebagai calon gubernur tidak menginginkan para pejabat dan PNS melanggar aturan karena ingin dikatakan mendukung atau loyal kepada figur tertentu. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 80, menegaskan bahwa pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa, dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, tentang larangan bagi PNS memberi dukungan kepada pasangan calon dengan cara terlibat kegiatan kampanye, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan, dan membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Menurutnya, Bupati melarang penggunaan sarana atau fasilitas milik pemerintah, seperti gedung/kantor termasuk halamannya, kendaraan dinas, sarana pendidikan dan rumah ibadah untuk kegiatan yang bersifat kampanye.

Sedangkan, penggunaan kendaraan bergambar pasangan calon atau gambar lain yang identik dengan Pilgub Sulbar, merupakan bentuk kegiatan kampanye yang tidak dibenarkan dilakukan oleh PNS dan pejabat struktural atau fungsional.

“Sebagai aparat, PNS harus netral dalam pilgub. Dukungan terhadap pasangan calon harus secara proporsional dan tidak melanggar aturan dan saya sebagai salah satu calon tidak ingin PNS atau pejabat melakukan pelanggaran, melainkan harus menjadi contoh mematuhi aturan,” tegas Ali Baal sebagaimana dikutip Danial.

Sarat Prestasi Salah satu ukuran keberhasilan kepemimpinan seseorang acapkali diukur dengan sebuah penghargaan yang pernah diraihnya. Ali Baal pada 2010 lalu pun memperoleh tanda kehormatan berupa Satya Lencana Wirakarya dari Presiden RI karena dinilai telah memberi darma baktinya kepada bangsa dan negara Republik Indonesia.

Muhammad Danial, Kabag Humas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polman pada saat itu mengatakan, Ali Baal mendapatkan penghargaan tersebut atas peranan dan kebersamaannya dengan masyarakat membangun Kabupaten Polman di berbagai aspek.

“Penghargaan tersebut diraih pada dasarnya bukan karena sosok Ali Baal sendiri, melainkan juga karena peran serta masyarakat Kabupaten Polman dalam mensukseskan berbagai kegiatan pembangunan selama ini.

Tanda kehormatan Ali Baal berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 861.1/1810/SJ tanggal 9 Agustus 2010 perihal penganugerahan tanda kehormatan satya lencana wirakarya dan pembangunan, yang ditandatangani Sekjen Kemendagri Dian Anggraeni.

Menurutnya, Ali Baal hanya berperan sebagai pemegang kebijakan yang berperan memberikan motivasi kepada masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi kebersamaan untuk memperoleh hasil pembangunan yang lebih baik. Masyarakat Sulbar merindukan figur kepemimpinan yang mumpuni, bisa diteladani dan mendapat kepercayaan masyarakat bukan dari janji-janjinya tetapi pada karya nyata yang bermaslahat bagi seluruh warganya.***

17

Profil Singkat Provinsi Sulbar Sulawesi Barat dibentuk pada 5 Oktober 2004 berdasarkan UU No 26 Tahun 2004, merupakan provinsi pengembangan dari provinsi Sulawesi Selatan.

Provinsi seluas 16.796,19 km2 dan berenduduk 938.254 jiwa, ini beribukota di Mamuju. Penduduknya terdiri dari Suku Mandar (49,15%), Toraja (13,95%), Bugis (10,79%), Jawa (5,38%), Makassar (1,59%) dan lainnya (19,15%).

Agama Islam (83,1%), Kristen (14,36%), Hindu (1,88%), Buddha (0,04%), Lain-lain (0,62%).

Bahasa sehari-hari, selain Bahasa Indonesia, juga bahasa Mandar, bahasa Bugis, bahasa Toraja, dan bahasa Makassar.

Sulawesi Barat dikenal sebagai lokasi wisata. Selain kakao, daerah ini juga penghasil kopi robusta ataupun kopi arabika, kelapa, dan cengkeh. Di sektor pertambangan terdapat kandungan emas, batubara, dan minyak bumi.

Provinsi ini terdiri dari lima kabupaten, yakni: Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara, dan Kabupaten Polewali Mandar; serta satu kota yakni: Kota Mamuju.**

Obsesi Galang 5 Kabupaten Kandidat pasangan calon gubernur Sulbar Ali Baal Masdar dan calon wakil gubernur Tashan Burhanuddin, akan memaksimalkan potensi pemilih dalam menghadapi pemilihan gubernur 10 Oktober 2011.

“Saya dan pak Tashan akan berusaha memaksimalkan seluruh potensi pemilih di kampung kelahiran kami.

Minimal kita bisa meraih perolehan suara signifikan sehingga target untuk merebut dukungan mayoritas pada lima kabupaten bisa terpenuhi,” kata Ali Baal Masdar di Majene, Jumat (2/9).

Dirinya sangat yakin sebagai bupati dua periode di Kabupaten Polman akan mampu mendulang perolehan suara minimal 50 persen suara.

“Saya anggap gagal apabila dukungan pemilih Polman hanya 50 persen. Makanya, kami masih optimistis mampu mendulang suara di kampung kelahiran kami di Polman hingga 60 persen suara dari jumlah pemilih yang ada,” kata ABM. Karena itu, dirinya memberikan tugas kepada Tashan Burhanuddin untuk ikut memaksimalkan potensi pemilih di Kabupaten Majene guna meraup dukungan mayoritas pada Pilgub yang tinggal sebulan lebih dari sekarang.

“Saya sudah berbagi tugas dengan calon pendamping saya pak Tashan Burhanuddin agar lebih berkonsentrasi memaksimalkan potensi pemilih di daerahnya. Sangat keterlaluan apabila pak Tashan tidak mendapat dukungan dari rakyat sekampungnya sendiri,” ungkapnya.

Sementara tiga kabupaten lain kata ABM, seperti di Kabupaten Mamasa, Mamuju dan Mamuju Utara, juga akan turut menjadi perhatian guna menggalang dukungan penuh dari masyarakatnya.

“Kami tidak muluk-muluk akan mampu menumbangkan calon incumbent. Namun, kami memiliki harapan besar mampu meraih dukungan mayoritas pada Pilgub yang akan datang,” terangnya.

Sementara itu, kandidat Cawagub Tashan Burhanuddin, mengatakan, dirinya telah melakukan penggalangan dukungan di kampung halamannya sejak ia terjun dalam dunia politik.

“Saya sudah memiliki gerbong pendukung fanatik yang telah mengantarkan saya duduk sebagai anggota DPRD Sulbar. Makanya, pemilih tersebut akan tetap kami jaga agar mereka tidak beralih ke kandidat lain pada Pilgub,” tutur Tashan yang juga mantan Sekprov Sulbar ini.

Ia mengatakan, saat ini dirinya pun telah mendapatkan dukungan dari kalangan tukang becak yang beroperasi di Majene dengan jumlah anggotanya mencapai lebih 700 orang.

“Kita bisa melihat para tukang becak telah memasang nomor urut tiga pada kendaraan mereka sebagai bentuk dukungan untuk menyosialisasikan nomor urut yang akan kami gunakan,” terangnya. (K-2)

18

Profil Nusa

MARTHEN LUTHER DIRA TOME

Ubah Sabu dari Daerah Tandus Jadi Ijo Royo-Royo Mengubah suatu wilayah yang tandus menjadi ijo royo-royo (kehijau-hijauan sebagai perlambang kesuburan) bukanlah hal mudah. Namun jika tak pernah dimulai, maka ketandusan itu akan berlangsung sepanjang masa.

H

al itu pulalah yang sejak awal disadari Bupati Sabu Raijua, Marthen Luther Dira Tome. Mantan Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu sangat memahami kondisi wilayah yang kini menjadi tanggung jawabnya.

Maklumlah, Kabupaten Sabu Raijua merupakan kabupaten paling Selatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga iklim di wilayah ini dipengaruhi letaknya yang berdekatan dengan Benua Australia. Seperti diketahui, Negeri Kanguru itu pada umumnya memiliki musim kemarau panjang dengan curah hujan yang rendah.

Disamping itu, kabupaten termuda di NTT itu memiliki kondisi wilayah dengan topografi bergunung-gunung dan berbukit dengan derajat kemiringan sampai 450. Permukaan tanah kritis dan gundul sehingga peka terhadap erosi.

Banyaknya gunung-gunung kapur di sepanjang wilayah juga merupakan akibat dari kondisi batuannya yang banyak didominasi beberapa jenis tanah seperti Alluvial, Grumosol, Litosol, Mediteran dengan tesktur tanah halus sampai kasar.

Berangkat dari kondisi itulah, Marthen sejak dilantik menjadi Bupati Sabu Raijua pada 2008 menggalakkan program Hutan Rakyat Mandiri.

S e j a k diluncurkannya p r o g r a m t e r s e b u t , Marthen telah mengimbau warga di wilayahnya untuk memanfaatkan secara baik momentum musim hujan yang biasa terjadi pada

Desember sampai Maret.

Caranya, dengan menanam berbagai aneka pohon yang bernilai ekonomis serta bermanfaat bagi kelestarian lingkungan.

Pola tanam masyarakat yang semula memanfaatkan musim hujan hanya dengan menanam jagung atau kacang hijau katanya, harus diubah.

“Tanam sebanyak mungkin jenis pepohonan yang memberi nilai ekonomi di masa mendatang seperti jati, mahoni maupun mangga serta jenis pohon lainnya,” ujarnya.

Melalui program tersebut, Bupati bertekad melakukan penghijauan di beberapa titik di enam kecamatan. “Kita harus bisa melihat perubahan di Sabu Raijua dan itu harus dimulai dari sekarang,” ujarnya.

“Sampai saat ini, pohonpohon jati yang ditanam masyarakat di lahan-lahan tandus mulai nampak,” ujar Ardi Kanahebi, Staf di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sabu Raijua, ketika ditemui Jarrak Nusa di Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta belum lama ini.

Menurutnya, apresiasi bagi masyarakat di Sabu yang sudah mulai menanam pohon jati pada lahan-lahan yang tandus dan itu harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat lain yang ada d i Sabu. Hal itu katanya, sudah sejalan dengan imbauan Bupati.

Bupati juga k a t a n y a mengimbau agar warga yang telah menanam pohon agar menjaga dan m e r a w a t n y a sehingga bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.

“Kalau sudah tanam jangan lupa untuk jaga dan memelihara.

Sebab, kalau tidak dijaga bisa saja menjadi makanan ternak dan usahanya menjadi sia-sia,” ujar Bupati sebagaimana ditirukan Ardi.

Untuk itu, Bupati

meminta agar para camat dan kepala desa yang ada di wilayahnya berperan aktif dalam memonitor setiap kegiatan penghijauan, sehingga bisa mengetahui secara pasti apa yang menjadi kendala di lapangan dan menjadi masukan bagi pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.

Ardi menambahkan, terlaksananya program tersebut, tak dapat dilepaskan andil Obed Negorata, pemilik tanah seluas 10 hektar yang dijadikan lokasi program Hutan Rakyat Mandiri.

Kabupaten Termuda Kabupaten Sabu Raijua merupakan kabupaten termuda di Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Undang-undang nomor 52 tahun 2008 tanggal 26 November 2008. Kabupaten Sabu Raijua merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kupang dengan ibukotanya yaitu Seba.

Kabupaten Sabu Raijua berjarak sekitar 445 mil (716,45 km) dari Kabupaten Kupang.

Daerah ini dapat dijangkau melalui pelayaran laut selama lebih kurang 15 – 18 jam dengan menggunakan kapal fery dan sekitar 45 menit dengan menggunakan pesawat udara.

Pelabuhan udara di Kabupaten Sabu Raijua bernama Pelabuhan Udara Terdamu.

Kabupaten Sabu Raijua terdiri atas beberapa pulau antara lain Pulau Sabu, Pulau Raijua dan Pulau Dana. Sedang letaknya, berada antara koordinat 100 25’7,12"LS – 100 49’45,83"LS dan 1210 16’10,78"BT – 1220 0’30,26"BT.

Dengan batas-batas administratifnya, sebelah Utara dan Timur, Barat adalah Laut Sawu, sedang sebelah Selatan, Samudera Indonesia.

Kabupaten Sabu Raijua meliputi enam wilayah kecamatan dengan 42 desa dan 5 kelurahan. Kabupaten ini mempunyai luas wilayah 460,81 kilometer persegi.

Sedang pembagian wilayah Kabupaten Sabu Raijua meliputi Kecamatan Hawu Mehara (10 desa), Kecamatan Raijua (4 desa dan 2 kelurahan), Kecamatan Sabu Barat (17 desa dan 1 kelurahan), Kecamatan Sabu Liae (12 desa), Kecamatam Sabu Tengah (6 desa) serta Kecamatan Sabu Timur (7 desa dan 2 kelurahan).

Kabupaten Sabu Raijua memiliki kondisi wilayah dengan topografi bergunung-gunung dan berbukit dengan derajat kemiringan sampai 450.

Permukaan tanah kritis dan gundul sehingga peka terhadap erosi.

Topografi yang seperti itu menimbulkan isolasi fisik, isolasi ekonomi dan isolasi sosial, apalagi oleh kurangnya dukungan infrastruktur seperti jalan dan jembatan di berbagai kecamatan.

Sementara transportasi ke pulau-pulau tertentu seringkali agak mahal karena rendahnya frekwensi sarana perhubungan ke beberapa pulau, dimana hal itu tentunya juga mempengaruhi harga barang dan jasa di kabupaten tersebut.

Gula Sabu Gula Sabu makanan khas

merupakan di daerah

tersebut yang banyak digemari orang diluar daerah. Berbentuk cairan yang sangat kental dan lengket berwara coklat kehitaman dan disadap dari pohon lontar.

Gula Sabu merupakan hasil olahan pertanian mayoritas penduduk Pulau Sabu dan Raijua. Hal itu tidaklah mengherankan karena pohon tuak sebagai sumber nira (bahan baku pembuatan gula sabu) terdapat hampir di setiap wilayah kedua pulau tersebut.

Menyadari masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya Rp 1,2 miliar per tahun, Wakil Gubernur NTT, Ir. Esthon L Foenay dalam rapat bersama para pimpinan SKPD Tingkat Provinsi NTT di Kantor Gubernur NTT, Juli lalu mengingatkan agar penanaman pohon tuak, sebagai bahan baku pembuatan gula terus dijaga dan ditingkatkan, sehingga dapat mendongkrak peningkatan PAD. Menurut Feonay, penduduk kabupaten tersebut berjumlah 78 ribu jiwa lebih. Sementara pohon tuaknya sekitar 150 ribu pohon lebih. “Jadi jumlah pohon tuaknya lebih banyak dari jumlah penduduk,” katanya.

Feonay juga mengingatkan potensialnya gula sabu tersebut.

Jika dijual di Sabu hanya Rp500/ botol. Sedang jika dijual di Timor Leste bisa laku sekitar tiga dolar/ botol atau sekitar Rp 25.000/ botol.

“Kalau potensi itu dikemas secara baik, maka PAD Sabu bisa meningkat tajam karena potensinya sudah ada tinggal dikelola secara baik,” tegas Foenay. **Sapto Adiwiloso

Profil Nusa

19

Potensi Bahari Sabu Raijua, Menjanjikan

Pemandangan ke arah pulau Sabu (dari bukit di pulau Raijua)

Utamakan Tata Ruang Wilayah

P

emerintah daerah dan DPRD Sabu Raijua, NTT telah bersinergi dalam melahirkan Peraturan Daerah (Perda) terkait Tata Ruang Wilayah. Perda Tata Ruang memiliki peran strategis sebagai dasar pembangunan di kabupaten baru tersebut.

Ketua DPRD Sabu Raijua, Ruben Kale Dipa mengatakan, penataan ruang sebagai basis dalam pembangunan sangatlah penting, dengan demikian katanya, kegiatan pembangunan dapat segera dilaksanakan di lokasi yang tepat dan sesuai rencana.

“Dengan ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah dalam peraturan daerah diharapkan dapat memberikan arah yang jelas terhadap pola dan struktur ruang wilayah Kabupaten Sabu Raijua,” ujarnya.

Ia berharap, perda tersebut dapat dijadikan acuan dalam merumuskan berbagai program pembangunan dan pengembangan wilayah, mewujudkan suatu hasil pemanfaatan ruang wilayah yang serasi, seimbang dan selaras bagi penghuni dan tatanan hidup masyarakat penghuninya.

Ruben menegaskan, perda tersebut mengedepankan aspek pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan serta berdasarkan kebijakan tata ruang yang baik.

Ia menambahkan, dalam menyusun Perda Tata Ruang tersebut sebelumnya telah dilakukan identifikasi kawasan keruangan wilayah yang sinergis dengan potensi wilayah serta merumuskan indikasi program pembangunan yang dilakukan pada setiap sektor terkait.

Dengan demikian tambahnya, penyusunan dan penataan ruang wilayah Kabupaten Sabu Raijua agar lebih terarah dan rapi.

Melalui perda tersebut, rencana pembangunan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang di Sabu Raijua memiliki acuan penyusunan yang jelas.

Penataan ruang juga bertujuan mempersiapkan dukungan ruang bagi pertambahan penduduk untuk jangka waktu 15 tahun kedepan, melalui alokasi ruang dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, struktur kependudukan yang terbentuk serta kecenderungan distribusi penduduk dalam sektor ekonomi.

Juga bertujuan menanggulangi masalah kependudukan melalui peningkatan kualitas dan peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola sumber daya alam setempat dan penciptaan tata kaitan yang terpadu dalam proses penambahan nilai dan perluasan efek ganda terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Sabu Raijua.**

W

ilayah Kabupaten Sabu Raijua yang merupakan daerah kepulauan, yang secara administratif banyak dikelilingi laut.

Tidaklah mengherankan jika saat penyelenggaraan Sail Indonesia 2011 yang mengambil fokus Sail Wakatobi, para peserta diarahkan menyinggahi kabupaten paling bungsu di NTT tersebut.

Seperti dijelaskan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTT, Drs. Abraham Klakik kepada wartawan di Kupang belum lama ini, Sail Indonesia agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Di NTT sebagian peserta akan menyinggahi jalur Selatan yang merupakan jalur baru dan salah satu titik singgahnya adalah Sabu Raijua.

“Sabu Raijua tahun ini disinggahi peserta Sail Indonesia, kalau tahun sebelumnya kebanyakan hanya lewat Rote Ndao,” katanya.

Abraham menambahkan, Sail Indonesia 2011 merupakan rally kapal layar terbesar di Asia yang dalam perkembangannya terus meningkat baik dalam jumlah kapal maupun peserta.

Jika jumlah kapal yang sebelumnya mendaftar hanya 72 kapal, maka pada Sail Indonesia 2011 ada penambahan peserta sebanyak 10 kapal sehingga seluruhnya menjadi 82 kapal.

“Jalur Sail Indonesia 2011 di NTT- Jalur selatan (baru) : Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Tengah dan Labuan Bajo,” katanya. Sedang jalur Utara melewati Kupang, Alor, Lembata, Maumere, Ende, Nagekeo.

Kearifan Lokal Bupati Sabu Raijua, Marthen

Luther Dira Tome Dalam rangka melestarikan budaya Sabu Raijua serta memperkenalkan potensi wisata budaya di Kabupaten Sabu Raijua, telah mewanti-wanti agar keberadaan aliran kepercayaan atau agama suku yang dikenal dengan kaum jingitiu dijadikan aset dalam membangun sebuah daerah.

Aliran kepercayaan tersebut tambahnya, tidak boleh diabaikan dan patut diberi ruang dalam menjalankan setiap prosesi atau ritual adat sesuai kepercayaanya.

Untuk itu, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sabu Raijua perlu mendengarkan apa yang ingin dikatakan para pemangku adat serta apa yang akan dilakukan di daerah tersebut dalam rangka melestarikan budaya serta memperkenalkan potensi wisata budaya di kabupaten itu.

Ditambahkan, kaum jingitiu merupakan pelaku-pelaku budaya di Sabu Raijua yang perlu diberikan kebebasan dalam melestarikan adat dan budaya yang ada.

Bupati beralasan, dengan merangkul para pemangku adat tersebut, maka setiap prosesi atau ritual adat yang berjalan di Sabu Raijua bisa dijual kepada wisatawan luar, sehingga pariwisata di Sabu memiliki nilai budaya yang tinggi.

Bupati dalam pertemuan dengan para tetua adat (mone ama) beberapa waktu lalu juga menegaskan, pihaknya akan mendorong kabupaten tersebut unggul di sektor pariwisatanya.

“Para mone ama ini adalah pelaku-pelakunya yang selalu melakukan ritual-ritual adat.

Karena itu, kita perlu mendengar

apa kata mereka dan apa yang akan dilakukan didaerah tersebut sebagai aset wisata,” ujarnya.

Pertemuan dengan para mone ama itu disamping untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya lokal juga sekaligus ingin mengetahui secara pasti dimana saja tempattempat pemujaan yang sesungguhnya dan bagaimana prosesnya serta kapan dilakukan untuk kemudian dibuat dalam kalender budaya guna promosi pariwisata di Sabu Raijua.

Agar kebijakan tersebut tidak tertabrak aturan-aturan yang tidak sejalan, maka pihaknya bertekad melindungi setiap ritual atau upacara maupun situs sejarah yang ada lewat regulasi seperti peraturan daerah (perda).

“Jadi jangan sampai hukum di daerah itu lalu menabrak habis, akhirnya kita menjadi tidak berbudaya,” tegasnya.

Diakui, ritual-ritual adat yang dilakukan pemangku adat di Sabu Raijua saat ini sudah mulai jarang dilakukan karena disebabkan berbagai kendala dan keterbatasan yang dialami para pemangku adat maupun pengikut aliran jingitiu.

Karena itu, katanya, jika hal ini tidak dilindungi, maka adat dan budaya yang ada di Sabu Raijua bisa punah dikemudian hari.

Marthen meminta agar dalam setiap kegiatan ritual adat yang akan dilakukan para pemangku adat bisa mengundang dirinya menghadiri prosesi yang akan dilakukan, sehingga ia bisa mengetahui secara baik tujuan dari sebuah prosesi adat dan bisa menceritakannya secara baik juga kepada orang luar yang ingin mengetahui tentang adat dan budaya di Sabu Raijua.**

20

Wisata

Manokwari Gerbang Wisata Papua Barat

Danau Anggi

Potensi wisata di Kabupaten Manokwari, Papua Barat sangat menjanjikan. Kondisi alamnya yang masih asli dan asri, menjadi salah satu keunggulannya. Untuk menjaga keasliannya, pemerintah telah menetapkan beberapa lokasi cagar alam, seperti Taman Nasional Teluk Cendrawasih yang dibentuk untuk konservasi biota laut dan pengembangan wisata bahari.

M

anokwari menjadi tempat persinggahan pertama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Papua Barat.

Tak mengherankan jika Manokwari pun semakin dikenal.

Potensi wisata di Kabupaten Manokwari, Papua Barat sangat menjanjikan. Kondisi alamnya yang masih asli dan asri, menjadi salah

satu keunggulannya. Untuk menjaga keasliannya, pemerintah telah menetapkan beberapa lokasi cagar alam, seperti Taman Nasional Teluk Cendrawasih yang dibentuk untuk konservasi biota laut dan pengembangan wisata bahari.

Demikian juga dengan Cagar Alam Pegunungan Arfak yang ditetapkan sebagai konservasi flora-fauna endemik dan

kepentingan studi alam. Selain itu, Pulau Mansinam ditetapkan menjadi kawasan wisata religius bagi momen Pekabaran Injil di tanah Papua.

Arus kunjungan wisatapun semakin meningkat, setelah Manokwari ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Papua Barat.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Manokwari, Yusak

Wabia yang ditemui Jarrak Nusa Di Jakarta belum lama ini mengakui, banyak wisatawan mancanegara yang bertujuan ke Sorong maupun Raja Ampat, namun sebelum melanjutkan perjalanan ke obyek wisata di kedua kabupaten itu, mereka harus singgah terlebih dahulu di Manokwari untuk mengurus paspor dan sebagainya.

Alasan lainnya, sarana dan prasarana hotel di Manokwari lebih memadai dibanding di kedua kabupaten tersebut.

Manokwari katanya, telah memiliki tiga hotel berbintang.

Demikian juga dengan restoran dan rumah-rumah makan, jumlahnya telah memadai.

Landas pacu di Bandara Rendani, Manokwari juga telah

Wisata mendekati standar internasional.

Pemda setempat katanya, terus berupaya meningkatkan kualitasnya agar dapat disinggahi pesawat berbadan lebar.

Beberapa pesawat yang melayani rute penerbangan dari dan ke Manokwari juga semakin meningkat seperti maskapai penerbangan Merpati Nusantara Airlines, Batavia Air, Express Air, serta Sriwijaya Air. Biro-biro travel yang terdapat di Manokwari juga telah siap melayani kebutuhan para wisatawan seperti Billy Jaya Abadi, Papua Wisata, Cahaya Alam Anugerah dan Bahtera Adi Tour.

Yusak mengakui, dalam mengembangkan potensi pariwisata di wilayahnya, pihaknya masih terkendala dana dan sumber daya manusia (SDM).

Wisata Andalan Arus kunjungan wisata ke Manokwari semakin meningkat, khususnya jelang 5 Februari.

Pada momentum itu, banyak wisatawan yang berkunjung ke Pulau Mansinam yang telah ditetapkan sebagai obyek wisata religi, khususnya bagi penganut agama Katholik dan Kristen.

Tanggal tersebut diperingati sebagai momentum pekabaran Injil di Tanah Papua.

Menurut Yusak, pada 5 Februari 1855, dua orang Eropa mendarat di Pulau Mansinam untuk menyebarkan injil kepada penduduk asli Papua. Untuk menghormati kedua penginjil itu, sebuah monumen salib besar dibangun di sana.

Tradisi tersebut menurut Yusak semakin banyak diminati pada periode lima tahunan. Jika jumlah kunjungan wisata pada perayaan tahunan berkisar 5.000 – 10.000 orang, namun dalam tradisi lima tahunan, jumlahnya meningkat. “Kisarannya antara 10.000 – 15.000 orang,” katanya.

Yusak mengakui pada momentum tersebut, hotel-hotel dan penginapan penuh sesak.

Selain tiga hotel berbintang, para wisatawan juga dilayani di 27 hotel kelas melati. Tarif untuk hotel berbintang berkisar antara Rp300 ribu – Rp 500 ribu/malam.

Sedang untuk kelas melati ratarata Rp125 ribu/malam.

“Untuk sementara ini kapasitas hotel yang ada masih cukup memadai, kendati di masa mendatang perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Obyek wisata lain yang tak kalah menariknya adalah Pantai Pasir Putih yang berjarak sekitar 5 kilometer dari pusat kota Manokwari. Lokasi tersebut dapat

dicapai dengan kendaraan roda empat dan roda dua, dengan waktu tempuh sekitar 15 menit.

Pantai ini menurut Yusak sangat nyaman untuk rekreasi berenang, berjemur di panas matahari.

“Pasirnya putih dan berombak kecil, sehingga tidak membahayakan pengunjung,” ujarnya.

Untuk wisata pegunungan, Manokwari memiliki Gunung Meja. Di gunung yang luas arealnya mencapai 500 hektar itu juga terdapat tugu dan gua peninggalan tentara Jepang, berlokasi sekitar 100 meter dari Universitas Negeri Papua.

Di kaki gunung terdapat sebuah penginapan murah.

Namanya penginapan “Kagum”.

Wisatawan asing suka menginap di situ karena disamping nyaman dan terjangkau harganya, penginapan ini dekat dengan lokasi hutan yang ingin mereka kunjungi.

Sedang pohon-pohon tinggi di hutan sekitar Gunung Meja, menjadi rumah bagi burung-burung langka edemik Papua seperti Kakaktua Putih, Kakaktua Raja, Taun-taun.

Bermacam-macam anggrek hidup pula di pepohonan yang hijau tersebut. Hutan di daerah pantai masih banyak didiami satwa liar seperti soa-soa, ular, kuskus dan bermacam-macam burung kecil lainnya.

Tanaman-tanaman tropis baik yang memiliki khasiat sebagai obat ataupun yang menghasilkan buah-buahan banyak kita jumpai di hutan tersebut. Buah-buah ini merupakan sumber makanan utama bagi berbagai jenis binatang liar yang hidup di dalam hutan tropis Papua.

Di musim hujan, akan mudah menjumpai jamur dengan berbagai bentuk yang indah dan menawan. Bunga-bunga hutan merupakan penghias alam yang menyediakan nektar bagi kupukupu dan burung-burung kecil.

Kali-kali kecil yang menuju ke laut adalah tempat hidupnya ikan, kepiting yang bentuknya unik.

Keunikan lainnya, di lokasi tersebut juga masih tersisa terumbu karang purba yang hidup di daerah itu ribuan atau jutaan tahun yang lalu. Konon, karena tektonik lapisan bumi maka tempat yang dulunya adalah dasar laut terangkat jauh dari permukaan laut hingga ratusan meter lalu membentuk Gunung Meja.

Wisata pegunungan lainnya, terdapat di Gunung Arfak. Di obyek wisata ini terdapat kawasan cagar alam yang meliputi lokasi

pengamatan 300an jenis burung termasuk Burung Pintar (Bower Bird); Kupu-kupu Sayap Burung (Ornitheptora-sp); Mokwan Tracking; Rumah Kaki Seribu (Mod Aki Asa); juga Danau Anggi Giji dan Anggi Gita atau yang dikenal dengan sebutan Danau Laki-Laki dan Danau Perempuan. Tak ketinggalan, tari tradisional Suku Arfak.

Juga terdapat cagar alam pegunungan Wondimoy. Cagar alam ini memiliki 147 species burung dan berbagai jenis glora dan fauna lainnya. Terletak di sepanjang Jaziriah Wasior 142.173,94 km dengan luas 73.022 ha. Dari cagar alam ini dapat dinikmati panorama alam Teluk Wandamen dan Teluk Cenderawasih yang sangat indah.

Cagar alam Wondimoy dapat dicapai dengan menggunakan pesawat jenis Sessna dan Twin Otter dengan waktu tempuh sekitar 20 menit dari kota Manokwari. Bentuknya unik, karena dibangun di atas tiangtiang penyangga yang sangat banyak, sehingga dinamakan rumah seribu kaki. Dindingnya terbuat dari kulit kayu sedangkan atapnya dari daun pandan.

Penghuninya terdiri dari 4 sampai 5 keluarga (25-30 orang).

Rumah-rumah tradisional Suku Arfak ini berada di pedalaman Manokwari, Kecamatan Kebar, Anggi dan Merday.

Tempat-tempat wisata lainnya yang juga menarik untuk dikunjungi adalah Danau Kabori, terletak 20 km di utara Manokwari yang dapat dicapai dengan kendaraan umum. Danau ini memiliki pemandangan yang indah serta ideal untuk memancing dan hiking.

Sedang obyek wisata pantai meliputi Pantai Amban yang menghadap ke Samudera Pasifik, pantai ini memiliki ombak setinggi 2 meter, terletak 5 km di sebelah timur kota Manokwari dapat dicapai dengan kendaraan roda empat selama 10 menit. Pantai ini ideal untuk selancar angin, ski air dan aktivitas olah raga pantai lainnya, di waktu pagi dapat dinikmati pemandangan matahari terbit (sunrise) dan mengamati kehidupan penyu. Pantai Amban pasirnya berwarna hitam dengan deburan ombak yang menawan.

Manokwari juga memiliki sebuah teluk yang bernama Teluk Dorey. Teluk ini dijadikan lokasi penyelaman terumbu karang. Juga terdapat beberapa bangkai kapal besar dan kecil yang terdapat di dasar laut

sekitar Pulau Mansinam dan Pulau Lemon.

Jika anda tergolong wisatawan yang meminati tiga obyek sekaligus yakni wisata pegunungan, kota dan pantai, maka Manokwarilah tempatnya.

Akses ke Manokwari dapat ditempuh melalui udara dan laut.

Untuk transportasi udara dapat ditempuh melalui Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Makasar dan Jayapura.

Sedang transportasi laut dapat ditempuh dengan menggunakan KM.Nggapulu, KM.Dorolonda, KM.Siguntang, KM.Labobar setiap minggu

21

bergiliran dari Jakarta, Semarang, Surabaya, Batam, Makassar, Bitung-Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Serui, Biak dan Jayapura. Untuk transportasi dalam kota dapat ditempuh dengan armada DAMRI, Angkot, Taxi Argo, Taxi Carter Kijang, Taxi Carter HartopRanger (tarif mulai Rp.250.000 – Rp.4.000.000).

Bagi para wisatawan yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Manokwari Jl. Percetakan Negara.

Telp.(0986)211689, 211794. ***

Hotel di Manokwari 1. Mansinam Beach Resort, Jl. Pasir Putih No.7 Kwawi, Manokwari, Telp. 0986-213585.

2. Swiss-bell Hotel Manokwari, Jl. Yos Sudarso No.8, Manokwari, Telp. 0986-212999.

3. Hotel Mutiara, Jl. Yos Sudarso, Manokwari, Telp. 0986211787.

4. Hotel Arfak, Jl. Brawijaya 8, Manokwari, Telp. 0986-213079.

5. Hotel Maluku, Jl. Sudirman 52, Manokwari, Telp. 0986211948.

6. Bandara, Jl.Trikora Wosi, Manokwari, Telp. 0986-211926.

7. Fajar Room, Jl.Trikora, Manokwari, Telp. 0986-215942.

Biro Travel / Maskapai Penerbangan 1. Merpati Nusantara, Jl. Kota Baru, Manokwari, Telp. 0986-211153 2. Batavia Air, Jl. Sudirman, Manokwari, Telp. 0986-215666 3. Express Air, Jl. Yos Sudarso 52, Manokwari, Telp. 0986-211702 4. Billy Jaya Abadi, Jl. Merdeka, Manokwari, Telp. 0986-215403 5. Papua Wisata, Jl. Merdeka, Manokwari, Telp. 0986-211095 6. Cahaya Alam Anugerah, Jl. Kota Baru, Manokwari, Telp. 0986-212488 7. Bahreta Adi Tour, Jl.Yos Sudarso, Manokwari, Telp. 0986-211438

Pulau Mansinam ditetapkan menjadi kawasan wisata religius bagi momen Pekabaran Injil di tanah Papua. foto ; Ist

22

Wisata

WAKATOBI Tempat Penyelaman Terindah di Dunia Taman Laut Nasional Wakatobi menyimpan 25 gugus terumbu karang, 750 species, 93 jenis ikan konsumsi dan hias. Kawasan ini sangat cocok untuk surfing dan snorkeling, serta wisata memancing. Jacques Costeau, seorang jurnalis asing menggelari Wakatobi sebagai tempat penyelaman terindah di dunia (Wakatobi is the finest diving site in the world).

K

abupaten Wakatobi merupakan salah satu destinasi Sail Indonesia sejak 2009. Dipilihnya kabupaten yang beribukota di Wangi-Wangi itu, didasarkan pada kekayaan bahari yang melimpah. Wakatobi memiliki taman laut seluas 1,39 juta ha, dengan keanekaragaman hayati laut, skala dan kondisi karang, yang menempati salah satu posisi prioritas tertinggi dari konservasi laut di Indonesia.

Di Taman Laut Wakatobi sendiri tersimpan 750 jenis terumbu karang. Ini lebih unggul dibandingkan Laut Karibia sebanyak 50 jenis dan Laut Merah sebanyak 300 jenis.

Sadar akan kekayaan bahari yang dimiliki, Hugua, Bupati Wakatobi menyambut baik singgahnya para peserta Sail Wakatobi-Belitong (SWB) sejak 2009. Raymond T Lesmana Ketua Yayasan Cinta Bahari Indonesia (YCBI) kepada Jarrak Nusa belum lama ini mengatakan, Pemerintah Kabupaten Wakatobi telah jauhjauh hari mempersiapkan diri menyambut kedatangan peserta Sail Indonesia.

Menurutnya, Pemkab Wakatobi menyadari kehadiran para peserta secara ekonomi berdampak positif. Karena itu pihaknya senang, jalinan kerja sama yang telah dirintis mulai membuahkan hasil positif.

Rangkaian SWB di Wakatobi

2011 sendiri telah berakhir pada akhir Agustus lalu. Namun kenangan beberapa peserta, masih membekas. Meicy, peserta SWB 2011 dari Australia misalnya, seperti dituturkan Raymond, selalu menyimpan kenangan manis di Wakatobi.

Menyinggahi Wakatobi bagi Meicy merupakan kali ketiga, sejak mengikuti SWB. Meicy dengan kapal mewahnya “Ligth Foot” terkesan dengan taman laut terluas dan terindah di dunia itu.

Peserta SWB lainnya, Keith Harding mengatakan kagum dengan keindahan terumbu karang Wakatobi dan sikap ramah masyarakatnya. “Kami berterima kasih atas penyambutan warga Wakatobi.

Wakatobi terindah di dunia dan kami akan kembali mengunjungi Wakatobi,” ujarnya.

Kedatangan para peserta SWB, kata Bupati membuktikan bahwa wisata bahari Wakatobi memikat dunia. “Mereka ini (wisatawan kapal layar) orang yang mapan ekonomi. Mereka datang menghibur diri dengan keindahan terumbu karang Wakatobi,” katanya.

Hugua menambahkan, meski kegiatan SWB di Wakatobi seraca resmi sudah berakhir, namun sebagian pemilik kapal belum mau meninggalkan Wakatobi. Tahun ini katanya, wilayahnya disinggahi 60 kapal

layar mewah (Yach Race) dengan penumpang rata-rata lima orang per kapal.

“Seharusnya, mulai Senin ini, kapal-kapal mewah itu sudah akan meninggalkan Wakatobi menuju Belitong setelah menyinggahi beberapa kota di Indonesia seperti Baubau dan Selayar di Sulawesi Selatan,” ujarnya kepada wartawan di Wangi-Wangi.

Namun tambahnya, karena para penumpang kapal mewah itu masih ingin menikmati keindahan alam bawah laut Wakatobi dan keramahtamahan masyarakat setempat, sebagian dari mereka belum bergeser.

“Mereka bilang di Wakatobi menemukan kepuasan yang tidak dijumpai di kawasan manapun di dunia ini. Bahkan ada pensiunan astronot dari Amerika Serikat yang ingin berlama-lama di Wakatobi,” katanya.

Hugua menambahkan, selama berada di wilayahnya, penumpang 60 kapal mewah itu menikmati hiburan berupa penampilan berbagai jenis tradisi dan budaya masyarakat Wakatobi yang digelar dalam rangkaian kegiatan SWB 2011.

Menurut Hugua, selama berlabuh di Wakatobi, para penumpang kapal mewah tersebut aktif berkeliling Wakatobi dan sebagian menyelam di perairan laut Pulau Hoga,

menikmati keindahan alam bawah laut terutama terumbu karang dan beragam jenis biota laut di sekitar pulau tersebut.

“Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Wakatobi sendiri, selama sepekan menggelar berbagai atraksi budaya, seperti Kabuenga, Posepa dan berbagai pagelaran seni tari.

Berbagai atraksi budaya itu benar-benar sangat dinikmati para penumpang kapal mewah itu,” katanya.

Yang paling menghebohkan, kata dia, upacara pernikahan massal di bawah air di Pantai Desa Sombu, Kecamatan Wangi-wangi yang diikuti 34 pasangan pengantin.

“Acara itu dicatat Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai upara pernikahan massal terbanyak, memecahkan rekor dunia. Rekor sebelumnya hanya diikuti sebelas pasangan,” katanya.

Kekayaan Wakatobi Perairan di sekitar Kepulauan Wakatobi telah lama ditetapkan sebagai Taman Laut Nasional. Keunggulan aset wisata ini, tak lain karena hamparan karang yang sangat luas di sepanjang perairan dengan topografi bawah laut yang kompleks seperti bentuk slope, flat, drop-off, atoll dan underwater cave dengan biota laut yang beraneka ragam.

Kedalaman airnya bervariasi bagian terdalam mencapai 1.044 meter dengan dasar perairan berpasir dan berkarang, wilayah tersebut memiliki potensi yang cukup penting terutama keberadaan terumbu karang dan berbagai jenis biota laut yang beraneka ragam dengan nilai estetika dan konservasi yang tinggi.

Secara spesifik taman laut kepulauan Wakatobi memiliki ±25 buah gugusan terumbu karang dengan 750 species yang dikelilingi total 600 km2, Lebih

dari 112 jenis karang dari 13 famili diantaranya Acropora formosa, A. hyacinthus, Psammocora profundasafla, Pavona cactus, Leptoseris yabei, Fungia molucensis, Lobophyllia robusta, Merulina ampliata, Platygyra versifora, Euphyllia glabrescens, Tubastraea frondes, Stylophora pistillata, Sarcophyton throchelliophorum, dan Sinularia spp.

Kekayaan jenis ikan yang dimiliki taman nasional ini sebanyak 93 jenis ikan konsumsi perdagangan dan ikan hias diantaranya argus bintik (Cephalopholus argus), takhasang (Naso unicornis), pogo-pogo (Balistoides viridescens), napoleon (Cheilinus undulatus), ikan merah (Lutjanus biguttatus), baronang (Siganus guttatus), Amphiprion melanopus, Chaetodon specullum, Chelmon rostratus, Heniochus acuminatus, Lutjanus monostigma, Caesio caerularea, dan lain-lain.

Selain terdapat beberapa jenis burung laut seperti angsabatu coklat (Sula leucogaster plotus), cerek melayu (Charadrius peronii), raja udang erasia (Alcedo atthis); juga terdapat tiga jenis penyu yang sering mendarat di pulau-pulau yang ada di taman nasional yaitu penyu sisik (Eretmochelys imbricata), penyu tempayan (Caretta caretta), dan penyu lekang (Lepidochelys olivacea).

Wakatobi merupakan obyek wisata pantai yang sangat potensial untuk dikelola, tersebar di seluruh wilayah Wakatobi. Berdasarkan potensi tersebut, menjadikan kawasan ini sangat comportable untuk aktivitas wisata selam seperti surfing dan snorkeling, serta wisata memancing. Sehingga salah seorang jurnalis selam asing bernama Jacques Costeau menggelari Wakatobi sebagai tempat penyeleman terindah di dunia (Wakatobi is the

Wisata

23

finest diving site in the world).

Menyelam bisa dilakukan setiap saat, namun waktu yang terbaik dilakukan bulan April dan Desember karena cuaca cerah.

Kondisi karang yang baik dapat dijumpai pada kedalaman 6 – 30 m dengan suhu 27 – 28 Derajat Celcius, disamping menyelam dan snorkelling, juga tersedia bottom glaa boat dan peralatan snorkelling.

Di Kabupaten Wakatobi juga terdapat masyarakat asli, yang mendiami sekitar Taman Laut Nasional. Mereka adalah suku laut yang akrab disebut sebagai

Maranggo di pulau Tomia dengan jalur penerbangan yang menghubungkan pulau Bali ke Tomia akan membuat perjalanan ke Wakatobi semakin mudan dan nyaman.

Wisatawan yang ingin menghabiskan waktu beberapa saat di kawasan ini, Biro Perjalanan Wisata PT. Wakatobi Dive Resort dan Badan Pengelola, Wallacea siap memenuhi kebutuhan diving setiap wisatawan mulai dari kelengkapan sampai dengan struktur diving.

Untuk mencapai Taman Laut

bisa dilakukan dengan maskapai apa pun. Tapi, usahakan agar bisa tiba beberapa jam sebelum pesawat ke Wakatobi berangkat.

Bila ingin aman, akan lebih baik memilih penerbangan dengan maskapai yang sama. Biaya dari Jakarta ke Wangi-wangi dengan Express Air sekitar Rp1,9 jutaan.

Sampai di Wangi-wangi, anda bisa mulai mencari penginapan dengan menggunakan taksi ataupun ojek. Taksi di Wangi-Wangi biasanya tak menggunakan argo, jadi lebih baik survei harga taksi lebih dulu dengan bertanya pada

akomodasi, Anda bisa mulai menyiapkan acara inti, menikmati keindahan laut.

Seperti di tempat lain, ada dua alternatif, snorkeling dan diving.

Bila tak memiliki perlengkapan, anda bisa menyewanya, termasuk menyewa pemandu dan kapal yang akan mengantarkan ke site diving.

Untuk mencari pemandu, paling mudah menghubungi kantor WWF Wakatobi. Mereka memiliki jaringan ke beberapa penduduk yang bisa memandu selam. Ada beberapa yang menawarkan paket pemandu,

Kaledupa dan Wangi-Wangi.

Di malam hari, langit gelap juga menawarkan taburan bintang. Bagi yang menyukai astronomi, Wakatobi juga bisa menjadi salah satu alternatif. Di beberapa wilayah, masih bisa dijumpai kampung Bajo yang berada di tengah lautan, meski jumlah kian sedikit saat ini.

Kalau memang benar-benar ingin mengelilingi Wakatobi, setidaknya butuh waktu seminggu agar cukup puas.

Pasalnya, perjalanan satu pulau ke pulau lainnya harus dilakukan dengan speedboat dengan

suku Bajau. Menurut catatan Cina kuno dan para penjelajah Eropa, menyebutkan bahwa manusia berperahu adalah manusia yang mampu menjelajahi Kepulauan Merqui, Johor, Singapura, Sulawesi, dan Kepulauan Sulu.

Dari keseluruhan manusia berperahu di Asia Tenggara yang masih mempunyai kebudayaan berperahu tradisional adalah suku Bajau. Melihat kehidupan mereka sehari-hari merupakan hal yang menarik dan unik, terutama penyelaman ke dasar laut tanpa peralatan untuk menombak ikan.

Pulau Hoga (Resort Kaledupa), Pulau Binongko (Resort Binongko) dan Resort Tamia merupakan lokasi yang menarik dikunjungi terutama untuk kegiatan menyelam, snorkeling, wisata bahari, berenang, berkemah, dan wisata budaya.

Nasional Wakatobi, dari Kendari ke Bau-Bau menggunakan kapal cepat regular. Setiap hari dilayani dua kali dengan lama perjalanan lima jam atau setiap hari dengan kapal kayu selama 12 jam.

Dari Bau-bau ke Lasalimu naik kendaraan roda empat selama dua jam, lalu naik kapal cepat Lasalimu-Wanci selama satu jam atau kapal kayu Lasalimu-Wanci selama 2,5 jam.

Wanci merupakan pintu gerbang pertama memasuki kawasan Taman Nasional Wakatobi.

Sedang musim kunjungan terbaik: bulan April s/d Juni dan Oktober s/ d Desember setiap tahunnya.

Mewujudkan mimpi menikmati semua keindahan Wakatobi kini tidaklah susah.

Transportasi ke Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, tersedia setiap hari. Sementara, di Wangi-wangi, ibukota Wakatobi, telah tersedia angkot, taksi dan ojek. Total biaya yang dibutuhkan pun tak terlalu mahal, hanya dengan Rp7 jutaan untuk liburan selama 3 hari 2 malam.

Anda bisa siap-siap backpacking ke sana.

Untuk ke Wakatobi, Anda bisa memilih menggunakan kapal laut atau pesawat. Menggunakan kapal laut memang lebih murah, namun makan waktu lama, dari Makassar ke Wakatobi saja membutuhkan waktu lebih dari 10 jam. Jadi, memakai pesawat adalah pilihan yang lebih tepat meski mungkin membuat perjalanan Anda tak seperti seorang backpacker.

Saat ini, penerbangan ke Wangiwangi, ibukota Wakatobi, sudah tersedia setiap hari. Maskapai penerbangan Express air, melayani penerbangan dari Makassar ke Wangi-wangi sekali sehari, berangkat dari Makassar kurang lebih pukul 8.00 WITA. Penerbangan ini menggunakan pesawat kecil bermuatan 30-an orang dan akan transit di Bau-bau.

Penerbangan ke Makassar

beberapa pihak. Kalau ingin keliling Wangi-Wangi, taksi juga bisa disewa sepanjang hari dengan biaya sekitar Rp250.000,Untuk kemudahan transportasi, akan lebih baik memilih penginapan di Wangi-Wangi. Tak perlu khawatir akan melewatkan wilayah lain, sebab terdapat speedboat ataupun kapal bisa mengantar Anda ke wilayah Wakatobi lain, seperti Hoga, Kaledupa, Tomia dan Binongo.

Ada beragam pilihan penginapan. Paling murah adalah menginap di rumah warga, biayanya sekitar Rp50.000 per malam. Hotel standar memiliki tarif sekitar Rp150.000 - Rp300.000 per malam. Jika ingin lebih mewah, biasa memilih resort dengan harga Rp500.000 sampai Rp1.500.000 per malam.

Selesai dengan urusan

perlengkapan selam, kapal dan tempat penginapan dengan harga Rp1.000.000 per orang per hari.

Syaratnya, minimal rombongan adalah 4 orang.

Dengan paket itu, Anda sudah bisa menyelam di beberapa tempat terbaik Wakatobi, termasuk Hoga, Waha, Tomia dan tempat lain. Di lokasi selam tertentu, Anda bisa menjumpai ikan napoleon yang ukurannya cukup besar, termasuk kelinci laut, ragam bintang laut dan yang pasti keragaman karang.

Selain diving dan snorkeling, anda juga bisa menikmati atraksi lumba-lumba dengan Dolphin Watching atau melihat panorama matahari terbit dan tenggelam di Hoga, salah satu tempat dengan panorama sunset dan sunrise terbaik. Lahan budidaya rumput laut juga bisa dilihat di tempattempat tertentu, terutama sekitar

jadwal tertentu yang kadang tak bisa diandalkan. Bisa saja menyewa speedboat khusus, tapi tarifnya mahal.

Untuk wisata kuliner, ada beberapa yang perlu dicoba.

Anda bisa mencicipi kasuami, makanan pokok terbuat dari singkong yang diparut, diperas airnya dan dikukus, biasanya dimakan bersama ikan. Ada pula kari ayam Wakatobi serta kue karasi. Yang pasti, beragam seafood dengan mudah dijumpai.

Ada warga yang bahkan memakan gurita.

Mari, nikmati keindahan Wakatobi. Bagi yang tak suka atau tak bisa menyelam, tak perlu takut. Aktivitas snorkeling cukup menjanjikan keindahan, pastikan saja pemandu tetap ada di dekat Anda, paling tidak membuat Anda tetap merasa tenang.**Sapto.

Wakatobi Dive Resort Wakatobi Resort Berlokasi di sekitar pantai asri dan menawam Pulau OnemobaaTomia, Kepulauan Wakatobi.

Wakatobi Resort menawarkan penyeleman kelas dunia didukung rumah karang yang spektakuler serta kemudahan akses ke tempat penyelaman dengan keanekaragaman kehidupan bawah laut. Ditambah lagi dengan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan aktifitas selam yang sangat terjamin dengan wilayah laut yang terproteksi.

Wakatobi Resort juga memiliki staff yang berpengalaman dan berpengetahuan dalam pelayanan wisata, dengan sajian menu makanan yang sehat dan keanekaragaman rasa, serta dilengkapi dengan perangkat komunikasi satelit dengan akses internet 24 jam, sehingga Wakatobi Dive Resort melayani tamu dengan pelayanan standar dunia.

Resort ini juga dilengkapi dengan lapangan terbang

24

Busana

Tenun Ikat NTT Jadi Kiblat Busana Etnik Kain tenun Nusa Tenggara Timur (NTT) semakin diminati. Hal itu seiring dengan tren mode yang sedang berkiblat ke busana etnik. Suatu era dimana kecintaan terhadap produk dalam negeri mulai bangkit. Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) boleh sedikit berbangga dengan semakin dikenalnya tenunan asli karya perajin tenun di beberapa pedesaan di provinsi tersebut. Andil pengurus PKK dan Dekranasda setempat dalam memotivasi ibu-ibu di pedesaan, mulai membuahkan hasil yang positif.

B

konsumen.

Dalam perkembangannya, kerajinan tenun merupakan salah satu sumber pendapatan (UP2K) masyarakat NTT terutama masyarakat di pedesaan. Pada umumnya wanita di pedesaan menggunakan waktu luangnya untuk menenun dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarganya dan kebutuhan busananya.

Jika dilihat dari proses produksi atau cara mengerjakannya maka tenunan yang ada di NTT dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni tenun ikat, tenun buna dan tenun lotis atau songket.

Tenun Ikat: Disebut tenun ikat karena pembentukan motifnya melalui proses pengikatan benang.

Berbeda dengan daerah lain di Indonesia, untuk menghasilkan motif pada kain maka benang pakannya yang diikat, sedangkan tenun ikat di NTT, untuk menghasilkan motif maka benang yang diikat adalah benang Lungsi.

Wilayah penyebarannya hampir merata di semua Kabupaten di NTT kecuali Kabupaten Manggarai dan sebagian Kabupaten Ngada.

Foto : Ist

gangguan alam, bencana, roh jahat dan lain-lain. Dan yang tak kalah pentingnya, alat penghargaan kepada tamu yang datang (natoni).

Bagi masyarakat tradisional NTT, tenunan merupakan harta milik keluarga yang bernilai tinggi karena kerajinan tangan ini sulit dibuat. Hal itu disebabkan, proses pembuatannya/ penuangan motif tenunan hanya berdasarkan imajinasi penenun sehingga dari segi ekonomi memiliki harga yang cukup mahal.

Tenunan sangat bernilai dipandang dari nilai simbolis yang terkandung didalamnya, termasuk arti dari ragam hias yang ada karena ragam hias tertentu yang terdapat pada tenunan memiliki nilai spiritual dan mistik menurut adat.

Pada mulanya tenunan dibuat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai busana penutup dan pelindung tubuh, kemudian berkembang untuk kebutuhan adat (pesta, upacara, tarian, perkawinan, kematian dll), hingga sekarang merupakan bahan busana resmi dan modern yang didesain sesuai perkembangan mode, juga untuk memenuhi permintaan/ kebutuhan

Pengerajin Tenun Ikat

Foto : Ist

ertenun bagi masyarakat NTT sudah menjadi matapencarian sejak jaman nenek moyang. Seni kerajinan tangan itu diajarkan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Dan yang menarik, motif tenunan yang dipakai seseorang sekaligus merupakan jati diri dari suku mana atau dari pulau mana ia berasal.

Tenunan asal Sumba Timur misalnya, bermotif kuda, rusa, udang, naga, singa, orangorangan, pohon tengkorak dan lain-lain. Tenunan Timor Tengah Selatan (TTS) banyak menonjolkan motif burung, cecak, buaya dan motif kaif. Bagi daerah-daerah lain corak motif bunga-bunga atau daun-daun lebih ditonjolkan sedangkan corak motif binatang hanya sebagai pemanisnya saja.

Kain tenun NTT secara adat dan budaya memiliki banyak fungsi. Diantaranya, sebagai busana sehari-hari, busana taritarian, sebagai alat penghargaan dan pemberian dalam acara kematian, sebagai alat tukar secara ekonomi, sebagai denda adat dan sebagai mitos lambang suku yang diagungkan karena menurut corak/ desain tertentu akan melindungi mereka dari

Tenun Ikat Nusa Tenggara Timur

Tenun Buna: Tenun Buna berasal dari istilah daerah setempat (Timor Tengah Utara) “tenunan buna� yang maksudnya menenun untuk membuat corak atau ragam hias/ motif pada kain mempergunakan benang yang terlebih dahulu telah diwarnai.

Tenun Buna penyebarannya di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), Belu dan yang paling banyak adalah di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

Tenun Lotis/Sotis/Songket: Disebut juga tenun Sotis atau tenun Songket, dimana proses pembuatannya mirip dengan pembuatan tenun Buna yaitu mempergunakan benangbenang yang telah diwarnai.

Tenun Lotis/ Sotis atau Songket ; terdapat di Kabupaten/ Kota Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Flores Timur, Lembata, Sikka, Ngada, Manggarai, Sumba Timur dan Sumba Barat.

Sedang dilihat dari kegunaannya, produk tenunan di NTT terdiri dari tiga jenis yaitu: sarung, selimut dan selendang dengan warna dasar tenunan pada umumnya warna-warna dasar gelap, seperti warna

hitam, coklat, merah hati dan biru tua. Hal ini disebabkan karena masyarakat/ pengrajin dahulu selalu memakai zat warna nabati seperti tauk, mengkudu, kunyit dan tanaman lainnya dalam proses pewarnaan benang, dan warna-warna motif dominan warna putih, kuning langsat, merah mareon.

Untuk pencelupan/ pewarnaan benang, pengrajin tenun di NTT telah menggunakan zat warna kimia yang mempunyai keunggulan sepeti: proses pengerjaannya cepat, tahan luntur, tahan sinar, dan tahan gosok, serta mempunyai warna yang banyak variasinya.

Zat warna yang dipakai tersebut antara lain: naphtol, direck, belerang dan zat warna reaktif.

Namun demikian sebagian kecil pengrajin masih tetap mempergunakan zat warna nabati dalam proses pewarnaan benang sebagai konsumsi adat dan untuk ketahanan kolektif, minyak dengan zat lilin dan lainlain untuk mendapatkan kualitas pewarnaan dan penghematan obat zat pewarna.

Mengenalkan dan melestarikan tenun ikat bernilai tradisi bisa dilakukan dengan banyak cara.

Misalnya, mengaplikasikan kain tenun ikat

Busana untuk pakaian serta aksesori lainnya.

Bahan dasar pembuatan kain tenun ikat NTT juga beragam. Perajin kain tenun yang tersebar di Kupang dan di berbagai daerah di NTT, menggunakan dua pilihan bahan: benang alami dari tanaman dan benang pabrikan.

Benang alami, misalnya dari akar mengkudu yang digunakan perajin di Lembata, biasanya menggunakan pewarna alami dan cenderung gelap.

Sedangkan benang pabrikan umumnya lebih terang. Tekstur kain tenun dari benang alam juga biasanya lebih tebal dibandingkan benang pabrikan.

Perbedaan cara pembuatan ini memengaruhi harga. Biasanya, kain tenun ikat dari bahan alam harganya lebih tinggi.

Untuk selendang dari tenun ikat benang alam biasanya dibanderol Rp150.000 Rp200.000, tergantung tingkat kerumitan dan asal daerah.

Sementara tenun ikat dari benang toko atau pabrikan, biasanya lebih murah, mulai Rp25.000. Tenun ikat yang diaplikasikan dalam bentuk pakaian harga terendahnya dihargai Rp215.000.

Kain tenun ikat, berupa selendang atau selimut, biasanya menjadi incaran wisatawan untuk membawa oleh-oleh dari NTT. Namun aksesori lain seperti taplak meja, hiasan dinding, dompet, atau benda fungsional lainnya juga menjadi buah tangan tak kalah populer dari kawasan timur Indonesia. Ragam model aksesori dari tenun ikat NTT ini memanjakan mata, dan menggoda karena keunikan dan kekayaan motif yang terlihat semakin apik dalam aplikasi aksesori.**Bahan: dari beberapa sumber.

Tenun Ikat Sabu Juga Diminati Perancang Mode Nasional

Foto : Ist

ragam motif dan warna dari berbagai daerah di NTT sebagai aksesori.

Kain tenun ikat NTT tersaji dalam berbagai bentuk seperti kain selimut, sarung, atau selendang. Namun kain tenun ikat NTT dengan bahan lebih tipis juga bisa digunakan untuk membuat pakaian siap pakai seperti jas atau blazer. Kain tenun ikat NTT juga diolah menjadi ragam model dan fungsi aksesori. Sebut saja dompet untuk perempuan dan laki-laki, tas wanita, tempat pensil, dompet koin, wadah kacamata, wadah majalah, hingga detail pita yang mempercantik bandana untuk anak-anak.

Berbagai toko suvenir dan kain tenun di Kupang, NTT, memamerkan ragam model aplikasi tenun ikat tersebut.

Selain mempromosikan kain tenun khas dari daerah Timor ini, aplikasi tenun ikat pada aksesori juga punya nilai fungsi. Berbagai motif yang tersaji mengacu pada nama daerah. Seperti motif Sumba, Manggarai, Biboki, Rote, Sabu, Alor, Timur Amarasi, Ende, Maumere, Kupang, Lembata, dan Larantuka.

Tenun ikat NTT yang dijual kebanyakan berwarna hitam.

Dan yang membedakan satu kain tenun ikat dengan lainnya adalah motifnya. Motif Sumba misalnya, cenderung memiliki gambar binatang. Motif Sumba biasanya paling mahal dibandingkan motif lainnya.

Motif tenun ikat di NTT juga menentukan tingkat sosial. Pada daerah tertentu, motif tenun ikat tidak boleh dipasarkan karena motif tersebut milik para raja.

Nah, motif yang eksklusif ini tidak boleh dijahit menjadi baju atau aksesori lainnya. Sementara motif tetun ikat milik rakyat bebas diperjualbelikan, dan dijahit

25

Tenun Ikat Sabu Raijua

T

Foto : Ist

Berbagai Produk dari Tenun Ikat

enun ikat Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) semakin diminati para perancang mode nasional. Salah satunya, Edward Hutabarat.

Begitu tertariknya Edward Hutabarat dengan tenun ikat Sabu Raijua, hingga perlu mendatangi kabupaten baru yang merupakan pecahan dari Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Di mata Edward atau yang akrab disapa Edu itu, tenun ikat Sabu Raijua memiliki keistimewaan pada pewarnaan alam yang asli tanpa menggunakan pewarna buatan atau pabrik. Selain itu, kekuatan kerapatan tenun juga menjadi ciri khas yang menarik serta motif dan susunan geometriknya yang unik dan hanya ada di Sabu Raijua, tidak ada di daerah lain.

Demikian diungkapkan Kabid Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Kominfo dan Pariwisata Kabupaten Sabu Raijua, Rudy Litualy kepada wartawan di Kupang beberapa waktu lalu.

Menurut Rudy, kedatangan Edward ke wilayahnya tak sendirian, ia bahkan membawa koleganya dari Inggris. Mereka sengaja datang untuk melihat secara dekat mengenai tenun ikat di Sabu Raijua. “Mereka bertujuan mengangkat tenun ikat Sabu menjadi motif dalam rancangan mereka secara nasional maupun internasional,” ujarnya.

Kedatangan mereka diambut Ketua TP PKK dan Dekranasda Kabupaten Sabu Raijua, Irna Dira Tome bersama anggota TP PKK dan Dekranasda.

Mereka langsung diarahkan ke tempat-tempat tenun yang ada di desa-desa. Tujuannya, selain melihat dari dekat cara pembuatan dan proses, mereka juga bisa melihat sisi lain dari wilayah Sabu Raijua yang berhubungan dengan tenun ikat serta adat istiadatnya.

Kehadiran para perancang itu bertujuan agar kain dan motif Sabu, bukan sekadar dijadikan kain atau selimut untuk dipakai sehari-hari. “Mereka berkeinginan agar kain Sabu menjadi busana modern yang bisa bisa bergabung dengan barang-barang yang berasal dari luar,” jelas Rudy.

PKK dan Deskranasda Kabupaten Sabu Raijua juga pro aktif memperkenalkan tenun ikat dalam berbagai event pameran seperti yang dilakukan pada saat mengikuti ajang Ajang Sumatera International Travel Fair 2011 di Medan, Sumatera Utara belum lama ini.

Jika daerah lain memperkenalkan potensi daerah melalui teknologi visual, maka hanya Kabupaten Sabu Raijua yang membawa hasil kerajinan tangan dalam bentuk fisik pada event tersebut. Namun hal itu justru membawa keberuntungan tersendiri, karena pengunjung langsung bisa melihat dari dekat, bahkan ada yang langsung membelinya.

Ketua Dekranasda Kabupaten Sabu Raijua, Irna Dira Tome bersama wakil ketua, Tien Rihi Heke bahkan terlihat berseri-seri karena barang jualan mereka cukup diminati. “Kalau setiap kegiatan seperti ini pakaian laku, maka rasanya lelah kita bisa sedikit terobati,” kata Irna.

Sebelumnya, atau tepatnya pada 2009, Hina Kanni, Kepala Desa Ramedue, Kabupaten Sabu Riajua bahkan rela merogoh koceknya sebesar Rp3.350.000,- demi sebuah ambisi membuat bentangan tenun ikat Sabu sepanjang 30 meter lebar 90 centimeter.

Untuk mengerjakannya, Hina pun mengerahkan perajin perempuan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Wini Rai Hawu, Desa Ramedue berjumlah 10 orang. Dua diantaranya merupakan perajin senior yakni Yuliana Tela dan Olivia Rona Bunga.

Kain tenun yang panjangnya 30 meter atau yang disebut Hi’i Taba itu telah tercatat di Muesum Rekor Indonesia (Muri) pada 2009. Tenun Hi’i Taba itu memiliki kombinasi tiga warna. Warna dasar hitam, dipadu dengan bis merah dan putih pada ujung atas dan bawahnya, menyerupai bendera merah putih. Di tengahnya, ada burung garuda, lambang negara Indonesia.**Sapto

26

Otonomi

Tujuh Provinsi Desak RUU Daerah Kepulauan Segera Disahkan Tujuh provinsi yang tergabung dalam Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan (BKPK) mendesak segera disahkannya RUU Daerah Kepulauan demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan.

I

mplementasi otonomi daerah yang telah berjalan lebih dari satu dasa warsa, belum menunjukkan hasil yang m e n g g e m b i r a k a n .

Kecenderungan pengaturan hukum yang menyamakan karakteristik daerah ditengarai sebagai biang ketidakdilan dan kesenjangan antardaerah.

Mereka pun menuntut hak pengelolaan yang lebih luas lagi.

Untuk itu, tujuh provinsi yang tergabung dalam Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan (BKPK) yakni Provinsi Maluku, Maluku Utara (Malut), Sulut, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Riau, dan Provinsi Bangka Belitung (Babel) terus berupaya agar Rancangan Undang-Undang (RUU) daerah Kepulauan, segera disahkan.

Mereka berharap, RUU tersebut dapat memberi dampak untuk menyejahterakan dan memberi keadilan bagi masyarakat di daerah kepulauan.

Demikian dikemukakan Humas Pemprov Sulut B. Mononutu, usai BKPK menggelar pemantapan RUU tersebut di Jakarta belum lama ini.

Menurutnya, upaya pemantapan itu dilakukan, menyusul rapat dengar pendapat dengan badan legislasi (Baleg) DPR. Sebelumnya, Baleg DPR telah memrioritaskan RUU tersebut dalam salah satu Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2011.

Selain RUU Daerah Kepulauan, badan legislasi DPR juga membahas dua RUU lainnya yang saling berkaitan yaitu RUU Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan RUU Daerah Perbatasan.

Mononutu menambahkan, penetapan RUU Daerah tersebut penting karena daerah kepulauan memiliki berbagai karaktersitik.

Diantaranya luas wilayah laut lebih besar dari darat, penduduk relatif sedikit dan persebarannya tidak merata. Selain itu, masyarakat terpisah menurut teritorial pulau serta ketersediaan sumber daya alam yang beragam.

Karakteristik lainnya, kata Mononutu, dinamika ekonomi terbatas dan berskala kecil. Hal ini rentan terhadap perubahan

serta hampir semua provinsi kepulauan berada pada wilayah perbatasan dengan pulau-pulau kecil terluar.

Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua Baleg Ignatius Mulyono, Rabu (20/07/11), Gubernur Maluku, Karel Alberth Ralahalu yang juga Ketua BKPK menyampaikan Naskah Akademik RUU Daerah Kepulauan dan juga Draft RUU Daerah Kepulauan.

Karel mengatakan, daerah kepulauan memiliki berbagai karakteristik diantaranya, luas wilayah laut lebih besar dari darat, penduduk relatif sedikit dan persebarannya tidak merata, masyarakat tersegregasi menurut teritorial pulau dan ketersediaan sumber daya alam yang beragam.

Karakteristik lainnya, dinamika ekonomi terbatas dan berskala kecil, sumber daya lingkungan kecil dan rentan terhadap perubahan dan hampir semua provinsi kepulauan berada pada wilayah perbatasan dengan pulau-pulau kecil terluar.

Selama ini, kata Karel, isu hukum yang berkembang, kecenderungan pengaturan hukum yang menyamakan karakteristik daerah dapat menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan antardaerah.

Seharusnya, daerah dengan wilayah kecil dan jumlah penduduk besar harus disamakan dengan daerah yang wilayah besar tetapi jumlah penduduk relatif kecil dan menyebar.

Selain itu, tambahnya, kewenangan daerah di wilayah laut belum diatur secara substansial untuk mencapai tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, UU tentang Daerah Kepulauan ini sangat diperlukan mengingat daerah kepulauan merupakan bagian NKRI yang memiliki karakteristik khas, dimana luas wilayah laut lebih besar dari wilayah darat dengan komunitas masyarakat yang tersegregasi berdasarkan teritorial pulau.

Albert menambahkan, karakteristik daerah kepulauan juga belum menjadi perhatian khusus Pemerintah, sehingga mengalami kendala dalam pemerintahan, pembangunan

dan pelayanan publik.

Karena itu menurutnya, untuk memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab melalui kebijakan yang memperhatikan kekhususan daerah kepulauan, maka RUU ini sangat diperlukan keberadaannya.

Menanggapi hal itu, Ketua Baleg DPR Mulyono, selain memrioritaskan RUU Daerah Kepulauan, pihaknya juga membahas dua RUU lainnya yang saling berkaitan yaitu RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan RUU tentang Daerah Perbatasan.

Baleg juga telah mengusulkan kepada pemerintah untuk menyandingkan tiga RUU tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih antara RUU yang satu dengan RUU lainnya.

Senada dengan itu, anggota Baleg Nurul Arifin mengatakan, ketiga draft RUU tersebut harus disinkronkan. Politisi perempuan parlemen dari Partai Golkar tersebut juga berharap sama agar ketiganya tidak saling tumpang tindih. “Apalagi ketiga RUU tersebut sedang dalam tahap pembahasan,” katanya.

Anggota Komisi II DPR itu pada dasarnya mendukung dan berempati dengan masyarakat daerah kepulauan yang belum mendapatkan kesejahteraan dan keadilan seperti masyarakat di daerah lainnya. Karena itu ia berharap Draft RUU dan Naskah Akademik yang telah disampaikan Gubernur Maluku tersebut dapat segera dibahas.

Sangat Diperlukan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs. Frans Lebu Raya, merupakan salah satu pimpinan daerah yang sangat mengharapkan segera dibahasnya RUU tersebut.

Pasalnya, regulasi itu sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan provinsi yang luas wilayahnya didominasi laut.

“Tanpa UU yang memperlakukan khusus wilayah tersebut, maka NTT tidak akan berkembang,” ujarnya di hadapan Baleg DPR, belum lama ini.

Frans menegaskan, jika tidak segera disahkan, maka sampai dunia kiamatpun NTT akan tetap seperti sekarang.

Pada kesempatan tersebut juga hadir enam gubernur lainnya yang tergabung dalam BKPK yakni Gubernur Sulawesi Utara, SH Sarundajang, Gubernur Kepulauan Riau, HM Sani, Gubernur Bangka Belitung, Eko Maulana Ali, Gubernur Maluku Utara, Thaib Armaiyn dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Badrul Munir.

Dengar pendapat dengan Baleg DPR tersebut dipimpin Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu selaku Ketua BKPK. Frans menambahkan, jumlah pulau di NTT saat ini sekitar 1.192 pulau dengan hanya 41 dermaga. Kondisi tersebut menurutnya sangat sulit dalam mobilisasi untuk menggerakkan pembangunan.

Menurut Frans, selama ini perimbangan keuangan pusat dan daerah merugikan wilayah kepulauan. Ia menyontohkan, di NTT ada proyek senilai Rp1 miliar, namun para pengusaha tidak berani mengerjakan proyek tersebut, karena biaya mobilisasi alat berat tersebut lebih besar dari nilai proyek itu.

Frans juga menjelaskan, wilayah laut juga harus dilihat sebagai wilayah publik.

Usai pertemuan tersebut, Frans kepada wartawan memberi apresiasi kepada Badan Legislasi yang merespon positif RUU tersebut karena apa yang diperjuangkan tersebut untuk menyejahterahkan bangsa Indonesia.

“Saya percaya bahwa rancangan yang diajukan tujuh provinsi kepulauan ini akan menjadi bahan dasar untuk bisa dikaji. Kami optimis ini akan disepakati menjadi sebuah UU,” jelasnya.

Ia menjelaskan, keuntungan yang didapat NTT bila draft RUU menjadi RUU dan kemudian menjadi UU, maka perimbangan keuangan pusat dan daerah juga termasuk memperhitungkan luas wilayah laut.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menambahkan, perubahan mendasar setelah ditetapkannya UU Daerah Kepulauan itu, meliputi luas wilayah administrasi yang sebelumnya dihitung 12 mil dari garis pantai menjadi wilayah yang utuh meliputi luas laut dan daratan.

Akibatnya, wilayah laut di luar 12 mil dari garis pantai yang semula menjadi kewenangan pemerintah pusat, berubah menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Hal itu nantinya akan berdampak pada perijinan.Misalnya, ijin penangkapan ikan di atas 12 mil dari garis pantai yang selama ini merupakan kewenangan pemerintah pusat, diharapkan suatu ketika menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Dengan begitu diharapkan, ada peningkatan pendapatan pemerintah daerah. Selama ini tambahnya, tidak pernah dihitung besarnya kerugian dalam penerapan kebijakan tersebut.

Secara terang-terangan Frans menegaskan, perjuangan menjadi provinsi dan daerah kepulauan adalah untuk memiliki payung hukum yang dapat dipakai sebagai dasar dalam memperoleh anggaran

pembangunan yang lebih besar demi mengejar berbagai ketertinggalan pembangunan di daerah.

NTT termasuk satu dari tujuh provinsi yang mengusulkan pembentukan daerah kepulauan. Tujuannya, provinsi yang bukan daerah kepulauan, tetapi memiliki kabupaten kepulauan, bisa diakomodasi di dalam undang-undang tersebut.

Di NTT, misalnya, terdapat dua kabupaten kepulauan yakni Alor dan Manggarai Barat.

“Kami ajukan daerah kepulauan supaya tidak terlalu subyektif karena masih ada kabupaten kepulauan,” katanya.

Formulasi DAU Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) DR SH Sarundajang juga menanggapi gembira pembahasan RUU tersebut. Sebagai salah satu anggota BKPK, ia juga terus berupaya memperjuangkan terwujudnya Undang-undang Daerah Kepulauan yang dapat memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah kepulauan.

Ia beralasan, salah satu masalah yang dihadapi daerah kepulauan selama ini yakni terjadinya ketidakadilan dalam formulasi penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) yang hanya didasarkan pada penghitungan jumlah penduduk dan luasan wilayah darat tanpa memperhitungkan wilayah laut yang juga menjadi ruang publik.

Hal ini menyebabkan anggaran pembangunan daerah kepulauan yang dihubungkan dengan laut menjadi tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan wilayah yang juga termasuk laut dan segala sarana prasarana yang menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya.

Dengan demikian katanya, luasan wilayah laut juga harus diperhitungkan dalam formulasi penghitungan dana pembangunan untuk daerah kepulauan. “Konsep inilah yang antara lain akan diperjuangkan Gubernur Sulut bersama 6 daerah kepulauan lainnya untuk diakomodir dalam UU Daerah Kepulauan,” ujarnya.

Sarundayang berharap, jika tuntas pembahasannya, maka RUU Daerah Kepulauan itu nantinya tidak lagi menggunakan pendekatan “Agraris Kontinent Oriented” tetapi lebih “Maritime Archipelagic Oriented”.

Sebelumnya, koordiator BKPK, Karel Albert Ralahalu mengatakan, draft RUU Daerah Kepulauan tersebut sengaja diberi nama Daerah Kepulauan dengan pertimbangan agar kabupaten-kabupaten di provinsi continental bisa mendapat manfaat dari UU tersebut.

Dijelaskan, selama ini provinsi yang sebagian wilayahnya laut dirugikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat.

Padahal wilayah kepulauan ini membutuhkan penanganan khusus dari pemerintah.

Menurutnya, konsep yang diajukan BKPK tersebut sudah memperhatikan aspek hukum, yaitu UUD 1945 dan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga draft tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang ada.**Sapto

Lingkungan Hidup

27

PT SINERGI SAHABAT SETIA

Layani Kebutuhan Air Minum dengan Sistem PCF Filter

P

T Sinergi Sahabat Setia adalah perusahaan pengadaan produk mesin untuk air minum yang bekerja sama dengan PT Samjung Mitra Indoko sebagai agen tunggal mesin yang dinamakan PCF Filter atau Pore Control Fiber Filter (Filter Pori-pori dari bahan serat khusus) di Indonesia. Produk mesin air ini diimpor dari perusahaan Korea, Sungshin Engineering Co. Ltd. PCF Filter atau disebut juga dengan Twisted Filter merupakan sistem baru dalam teknologi proses penyaringan air minum. Sistem PCF ini memproses air baku untuk dijadikan air sehat yang memenuhi standar kesehatan nasional.

Beberapa jenis mesin PCF yang diproduksi,diantar anya adalah: 1. PCF Filter Single Stage 2. PCFL (Lifted) Filter 3. GFF (Gravity Fiber Filter) Model produksinya sangat tergantung pada dua hal, yaitu: 1. Tujuan yang akan dicapai, misalnya: a. Untuk air minum b. Untuk air limbah yang layak untuk dipakai kembali c. Untuk cooling water 2. Tingkat kesulitan dalam processing air baku, misalnya: a. Untuk air minum dari sumber air baku yang relatif aman, cukup menggunakan single system PCF Filter b. Untuk air minum yang sumber air bakunya mengandung tingkat kekeruhan yang sangat tinggi, diperlukan mesin Double Stage PCFL System c. Untuk memproses air limbah rumah tangga dan

DESKRIPSI Konstruksi

industri maka diperlukan GFF Filter d. Untuk sistem Water Cooling dipakai sistem Double Stage yang merupakan kombinasi PCFL + SF (Special Filter) Mesin PCF Filter memiliki tiga keistimewaan utama, yaitu: 1. Menghemat areal bangunan PAM sekitar 20-30% karena konstruksi umumnya terdiri dari tabung-tabung besar yang menggantikan petakpetak bangunan air terbuka seperti pada konstruksi PAM konvensional 2. Hasil akhir yang berupa air higienis yang siap untuk diminum, langsung mengalir ke rumah konsumen dan fasilitas-fasilitas umum lainnya.

Namun, hal ini sangat bergantung dari rekomendasi teknisi setelah dilakukan investigasi sumber air dan perangkat lainnya.

3. Harga peralatan serta biaya konstruksi lebih murah dibandingkan dengan sistem yang lama.

Dengan penggunaan sistem ini, pengguna (user) seperti rumah tangga, rumah makan, serta hotel akan terhindar dari bahaya kontaminasi air berupa bakteri maupun virus yang tidak dapat dideteksi secara langsung terutama ketika dipakai untuk mencuci dan memasak bahan makanan dan minuman serta peralatan makan dan minum.

Perbandingan Faktual antara Sistem Konvensional dengan Sistem Modern (PCF Filter) untuk Processing Air Bersih/ PAM Karakteristik PCF Filter PCF Filter memiliki

karakteristik sebagai berikut: 1. Kapasitas yang tersedia mulai dari 1,5 liter/ detik hingga 350 liter/ detik (PCF-120 sampai PCF-30.000), dan apabila diperlukan pertambahan volume, cukup dilakukan dengan cara menduplikasikan tabung.

2. Hemat tempat dan biaya, karena hanya dibutuhkan mesin PCF Filter tanpa adanya petak-petak coagulation, flocculation, sedimentasi, dan sand filter.

3. Bentuk PCF Filter merupakan tabung berdiri tegak sehingga mudah dikontrol dan aliran airnya terlihat dengan jelas (transparan).

4. Pemisahan benda-benda asing dan kotoran dilakukan dengan mekanis, seperti lumpur dan bakteri.

5. Apabila terjadi gumpalan kotoran yang melekat pada fiber, maka pembersihannya pun dilakukan secara mekanis (otomatis) dengan sistem backwashing.

6. Pori-pori fiber yang terdapat dalam PCF Filter ini hanya meloloskan bendabenda asing, kotoran, berukuran di bawah 5μ.

7. Oleh karena tabungnya merupakan built up dari Korea, maka waktu konstruksi akan lebih cepat dibandingkan dengan cara konvensional.

8. Tidak terlalu memikirkan tenaga operator dalam jumlah banyak.

9. Penggantian filter dilakukan 5 tahun sekali, dan tergantung pada kondisi kekeruhan serta kotoran.

10. Mutu air yang dihasilkan sangat layak untuk diminum.

11. Biaya operasional relatif

KONVENSIONAL

PCF FILTER

Pembuatan kolam-kolam endapan saringan, dsb, sehingga sulit dideteksi secara visual

Pembuatan kolam-kolam endapan saringan, dsb, sehingga sulit dideteksi secara visual Sudah dalam bentuk builtup dari pabrik dan dapat dimonitoring secara visual. Bentuknya merupakan tabung yang berdiri tegak.

Lama Konstruksi

Membutuhkan waktu yang relatif lama

Sebagai contoh untuk kapasitas 20 l/d, cukup 15 hari, sudah dapat difungsikan

Areal yang dibutuhkan

Luasnya tergantung besaran dan banyaknya kolam

Hemat karena hanya terdiri dari tabung-tabung yang berdiri (2/3 dari biasanya).

Perawatan

Membutuhkan waktu yang lama untuk membersihkan sand filter.Membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyakPenggantian sand filter antara 2-3 tahun sekali.

Proses pembersihan dilakukan secara mekanis (back washing system)Tidak menggunakan sand filterTidak membutuhkan tenaga kerja yang banyakPenggantian filter antara 5-6 tahun sekali.

Kebutuhan Listrik

Membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak Penggantian sand filter antara 2-3 tahun sekali.

Tenaga listrik yang dibutuhkan relatif kecil dibandingkan konvensional.

Bahan Tambahan

Beban pembayaran sangat besar karena membutuhkan tenaga listrik yang juga cukup besar.

Tidak menggunakan bahan kimia.

Kualitas

Beresiko terhadap kesehatan karena masih banyak partikel yang lolos dari sand filter termasuk komponen kimia lainnya

Sesuai dengan standar nasional dan kesehatanSS mencapai ± 0.8 mg/ lBOD mencapai ± 5.9 mg/lCOD MN mencapai ± 9.1 mg/lT-N mencapai ± 19.9 mg/lT-P mencapai ± 1.6 mg/ lColour mencapai ± 26.5 mg/lColitis Germ mencapai ± 1,127 ml.

Harga

Relatif lebih mahal

Relatif lebih murah

Double Stage PCF Filter Pilot

Double Stage PCF Filter Pilot at Asan WTP

rendah walaupun tetap menggunakan bahan kimia.

12. Untuk menjaga kenyamanan dan keamanan langganan, selalu dianjurkan menggunakan kombinasi lebih dari satu mesin sehingga walaupun terjadi perbaikan pada salah satu mesin ataupun penggantian suku cadang, pelayanan tetap lancar.

13. Harga relatif murah dibandingkan dengan harga relatif dari mesin konvensional.

Manfaat lain dari PCF Filter Adapun manfaat lainnya dari PCF Filter diantaranya adalah: 1. Dengan mengganti beberapa peralatan tertentu, mesin ini dapat dipakai untuk menyaring air laut untuk pembibitan ikan/ udang dan pencucian hasil produk ikan di TPI/ PPI yang menggunakan air laut.

2. Dapat dipakai untuk memproses limbah industri yang berbahaya bagi kehidupan masyarakat sekitarnya.

3. Dapat digunakan untuk

memproses limbah rumah sakit.

4. Dapat digunakan untuk peternakan dan pemeliharaan ikan atau udang di tambak 5. Mesin ini juga dapat dipakai untuk memproses air sungai yang terintrusi air laut dengan batas maksimum TDSnya 2000 ppm.***

Anda berminat dengan produk kami, silakan menghubungi: PT Sinergi Sahabat Setia Jl H Muri Salim No. 215 Cirendeu, Pisangan, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419 Telp. (021) 74702866, 0852 192 75225. Fax. (021) 74717913 Email. sinergisahabatsetia@gmail.com

28

Gema LSM

Rapat Pleno I BPP JARRAK

Hasilkan Sejumlah Rekomendasi Organisasi

R

apat Pleno I Badan Pengurus Pusat (BPP)Jaringan Reformasi Rakyat (JARRAK) hasilkan sejumlah rekomendasi organisasi. Salah satunya, deklarasi BPP JARRAK yang akan dilaksanakan pada 28 Oktober 2011, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Rapat Pleno I BPP JARRAK yang dilaksanakan pada 20 Agustus 2011 di Hall Apartemen Kayamas Residence, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, telah menghasilkan garis-garis besar bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) JARRAK. R.Aria Riefaldhi Sudrajat, Sekretaris Eksekutif LSM JARRAK kepada Jarrak Nusa mengatakan, garis-garis besar sebagaimana tercantum dalam draf Rapat Pleno Nomor 011/ Bpp-Jarrak/VIII/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 dibuat di hadapan Forum LSM-JARRAK sebagai rekomendasi dan usulan serta langkah awal demi tercapainya cita-cita bangsa yang sejahtera dan amanah di hadapan Tuhan YME. Menurutnya, Sidang Pleno I BPP-JARRAK tersebut disahkan dan disetujui di hadapan pimpinan sidang yang terdiri atas Ikhsan N.Idris, Nurfahmi B Prasetyo dan Aria Riefaldhy serta ditandatangani perwakilan Forum LSM-JARRAK yang terdiri Rudi Prayitno, Elwa dan Berry Iskandar.

Salah satu butir rekomendasi materi pleno tersebut, antara lain berisi rencana deklarasi BPP JARRAK yang dilaksanakan pada 28 Oktober 2011. Deklarasi tersebut menurut Aria memiliki peranan penting untuk memperjelas keberadaan LSM

JARRAK di tengah-tengah masyarakat, dalam upayanya memperjuangkan aspirasi rakyat yang berujung kepada kesejahteraan rakyat pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Tahap berikutnya yakni melakukan Konsolidasi Nasional Pembentukan BPW/BPLN/BPD JARRAK se-Indonesia; Konsolidasi Nasional Pembentukan BPW/ BPLN dan BPD Se-Indonesia.

Semua tahapan konsolidasi itu bertujuan membentuk pengurus di tingkat provinsi, luar negeri dan kota/ kabupaten. Melalui jejaring tersebut, Aria mengharapkan kader JARRAK dapat menyebar hingga tingkat pedesaan dan memiliki kekuatan grassroot yang riil.

Menurutnya, rekomendasi juga menyasar pada program departemen di BPP-JARRAK, diantaranya, Departemen Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan dan Data Internal.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat 1 Point f A Anggaran Rumah Tangga, bahwa Garis Besar Departemen Organisasi Kaderisasi,Keanggotaan dan Data Internal ialah departemen yang melakukan pergerakan dalam hal kaderisasi keorganisasian keanggotan dan pendataan anggota.

Departemen tersebut dibentuk dengan tujuan melakukan proses perekrutan anggota dan kaderisasi calon pengurus BPP, BPW,BPLN,BPD,BPKC,BPK Des/ BPKl Jarrak.

Disamping itu juga bertujuan melakukan pendataan keanggotaan yang dimilik BPPJARRAK dari tingkat pusat hingga desa kelurahan.

Sedang Departemen Kajian Strategi, Litbang, Pemantau Kebijakan Pemerintah; Berdasarkan

ketentuan Pasal 16 Ayat 1 Point f B Anggaran Rumah Tangga, Bahwa Garis Besar Departemen Kajian,Strategi,Litbang dan Pemantau Kebijakan Pemerintah merupakan departemen yang melakukan kajian-kajian serta memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

Aria menambahkan, departemen ini dapat melakukan pengawasan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah.

Departemen ini juga dapat melakukan survey yang bertujuan membuat strategi pembangunan dalam bidang ekonomi, bidang kesejahteraan rakyat, bidang pertanian, bidang pemberdayaan perikanan,kelautan dan peternakan, serta membuat strategi pemenangan pemilu pusat dan pemilu daerah yang berujung pada kemakmuran dan kedamaian rakyat indonesia .

Keberadaan Departemen Hukum, Hak Asasi Manusia dan Advokasi diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 Point f C Anggaran Rumah Tangga.

Departemen ini berkewajiban melakukan sebuah pembelaan dan kajian serta sosialisasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum,UU, Kepres.

Departemen Hubungan Antarlembaga dan Pengaduan Masyarakat, berdasarkan Pasal 16 Ayat 1 Point f D Anggaran Rumah Tangga, menegaskan bahwa Garis Besar Departemen Hubungan Antar Lembaga dan Pengaduan Masyarakat ialah depertemen yang dapat melakukan hubungan kemitraan dengan instrument institusi pemerintah maupun

organisasi,LSM dan NGO lainnya. Departemen ini juga berkewajiban menerima dan mendengar laporan atas pengaduan masyarakat terkait permasalahan yang ada.

Selain itu juga dibentuk Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat 1 Point f E Anggaran Rumah Tangga.

Pada pasal diatur bahwa departemen ini memiliki kewenangan dalam melakukan kajian dan pembelaan untuk melindungi hak-hak wanita terkait permasalahan yang ada di masyarakat.

Departemen Program dan Perencanaan sebagaimana diatur pada Pasal 16 Ayat 1 Point f F Anggaran Rumah Tangga menegaskan, departemen ini memiliki kewenangan dalam melakukan perencaan programprogram bukti nyata di masyarakat yang bertujuan mengawal reformasi dan berujung pada kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia.

Sedang Departemen Politik dan Kemanan sebagaimana diatur pada Pasal 16 Ayat 1 Point f G Anggaran Rumah Tangga menegaskan bahwa departemen tersebut memiliki kewenangan dalam melakukan program-program membangun dan mengawal kondisi politik dan departemen ini juga memilik program pelatihan bela negara serta yang bertujuan menjaga stabilitas keamanan negara.

Aria menambahkan, implementasi program-program tersebut akan disesuaikan dan disetujui di dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LSMJARRAK Pasca Deklarasi BPPJARRAK.

Pleno juga merekomendasikan dan menetapkan pemetaan Korwil BPP-JARRAK, antara lain: KORWIL I meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau (Kepri), dan Sumatera Barat.

KORWIL II meliputi Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung.

KORWIL III meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

KORWIL IV meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua Barat, dan Papua.

KORWIL V meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

KORWIL VI meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Maluku.

Dan di akhir rekomendasi terdapat catatan penting yakni menyangkut Evaluasi Pengurus BPP JARRAK yang antara lain menegaskan, apabila ada pengurus BPP JARRAKyang tidak aktif dan tidak hadir dalam rapat pleno I tanpa adanya konfirmasi kejelasan maka pengurus BPP JARRAK beserta pimpinan sidang dapat memberikan rekomendasi untuk melakukan peninjauan kembali/ merefisi atas sk yang telah dikeluarkan Dewan Pendiri/ Dewan Kebijakan dengan tujuan memperjelas eksistensi dan tanggung jawab kepengurusan BPP JARRAK 2011-2016. (*ist

Gema LSM

29

Geliat BPW Jarrak Banten Aktivitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Reformasi Rakyat (Jarrak) di berbagai daerah, mulai menggeliat. Hal ini diawali dengan pendeklarasian Badan Pengurus Wilayah (BPW) Jarrak Banten.

K

ehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Reformasi Rakyat (Jarrak) semakin menambah panjang daftar LSM yang ada. Meski demikian, kehadiran LSM Jarrak bukan sekadar basa-basi.

Pasalnya, reformasi yang telah berjalan hingga 13 tahun, belum mencapai tujuan yang diinginkan, khususnya di sektor ekonomi. Atas dasar itulah LSM Jarrak didirikan.

Ada beberapa misi yang ingin diwujudkannya, diantaranya, menegakan serta menjunjung tinggi hak dan kedaulatan rakyat dalam setiap langkah kebijakan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan berkemakmuran dan berkesejahteraan, serta pengembangan otonomi daerah (otda) yang seluas-luasnya.

Disamping itu juga ikut serta dan berperan aktif mempengaruhi, menentukan,

dan merumuskan kebijakankebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan negara, sehingga tercipta distribusi kekuasaan dan kewenangan publik yang berimbang dan adil diantara lembaga-lembaga negara yang kesemuanya mempunyai akuntabilitas kepada rakyat atau masyarakat.

Untuk melaksanakan visi dan misinya itu, LSM Jarrak telah membentuk jejaring di seluruh Indonesia dengan membentuk kepengurusan di setiap provinsi, kabupaten/kota hingga ke kecamatan dan pedesaan.

BPW Jarrak Banten mendapat giliran pertama dideklarasikan pada Kamis (28/07/11). R.Aria Riefaldhi Sudrajat, Sekretaris Eksekutif LSM Jarrak kepada Jarrak Nusa mengatakan, pendeklarasian pengurus BPW Jarrak Banten tersebut dilakukan terkait besarnya minat para pengurusnya dalam mengawal reformasi pembangunan di wilayah tersebut.

Hal itu juga terkait dengan akan digelarnya Pemilukada G u b e r n u r Banten, pada Oktober

mendatang.

Pendeklarasian di Alun-Alun Serang, Banten itu dihadiri Mas Saputro Deli, Kepala Sub Bidang (Kasubid) Organisasi Masyarakat (Ormas) Kesbangpol Provinsi Banten, mewakili Gubernur Banten Hj.Ratu Atut Choisiyah, Ketua Dewan Kebijakan LSM Jarrak I Putu Sudiartana SE MBA, Direktur Eksekutif LSM Jarrak, John K Nahadin, para pengurus Badan Perwakilan Daerah (BPD) Kabupaten/Kota serta Badan Pengurus Kecamatan/desa se Provinsi Banten.

Gubernur Banten dalam sambutan yang dibacakan Mas Saputro mengatakan, reformasi nasional pada dasarnya merupakan proses perubahan yang didorong semangat dan citacita luhur bangsa Indonesia untuk menata kembali kehidupan dan masa depan masyarakat yang baik.

Cita-cita tersebut tambahnya, akan terwujud melalui pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa dan mampu menegakkan supremasi hukum.

Reformasi juga merupakan perwujudan cita-cita proklamasi kemerdekaan RI seperti yang tercantum dalam UUD 1945 yaitu terwujudnya Bangsa Indonesia yang merdeka, adil daan makmur serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan RI (NKRI) yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut menertibkan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Disadari jalan menuju masyarakat yang demokratis merupakan jalan yang tidak ringan. Meskipun demikian, reformasi yang dilaksanakan saat ini merupakan wahana dan instrumen yang paling tepat untuk menghantarkan bangsa

Indonesia menuju masyarakat sipil yang dicita-citakan.

Untuk itu, butuh kerjasama yang keras serta usaha bersama secara sinegis agar agandaagenda reformasi yang telah disepakati bersama dapat dilanjutkan dan diarahkan pada jalur yang benar.

Ia juga mengingatkan agar terus mengawal jalannya reformasi sehingga tidak dinodai perbuatan anarkis, maupun kepentingan kelompok dan golongan.

Ia berharap, pengurus BPW Jarrak Banten dapat membekali kader-kader dengan visi dan misi organisasi serta mengembangkan kaderkadernya untuk menjadi insan yang berkualitas, mandiri, teguh dan mampu mengembangkan jaringan dan kelembagaan terkait aspirasi rakyat.

Sedang Ketua Dewan Kebijakan, I Putu Sudiartana menekankan pentingnya peran nyata LSM Jarrak dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang.

Dalam program pengentasan kemiskinan, misalnya, LSM Jarrak diberikan kesempatan untuk mengusulkan program-program pengentasan kemiskinan melalui wadah koperasi.

“Silahkan buat proposal atas nama kelompok. Minimun 20 orang,” katanya. Putu yang juga Ketua Umum Koperasi Primer Nasional Bumindo juga mempersilahkan para peternak untuk membentuk kelompokkelompok.

Menurutnya, untuk bisa mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), kelompok tersebut harus mendapat legalisasi dari kepala desa setempat. Setelah itu, melalui koperasi yang dipimpinnya, akan dibantu untuk mendapatkan rekomendasi dari dinas peternakan setempat.

Putu menegaskan, subsidi dari Kementerian Keuangan diberikan kepada kelompok maupun koperasi. Karena itu, ia meminta agar BPW Jarrak Banten membimbing kelompokkelompok tersebut untuk peningkatan kesejahteraan.

Putu juga meminta kepada pengurus LSM setempat untuk mengajukan permohonan kepada instansi setempat sebagai pengawas dalam bidan

pembangunan pendidikan di provinsi itu.

“LSM Jarrak berhak meminta sebagai pengawas agar tidak terjadi korupsi dan nepotisme di sektor tersebut,”ujarnya.

Juga diingatkan di dinas pariwisata setempat ada sumber dana untuk promosi. “Silahkan bentuk tim di masing-masing divisi untuk mengawasi jalannya pembangunan pariwisata di provinsi tersebut sehingga sesuai dengan harapan masyarakat,” tegasnya.

Selaku Ketua Umum Koperasi Bumindo tambahnya, Putu titip kepada pengurus BPW Jarrak Banten untuk memanfaatkan fasilitas tersebut karena kesempatan semacam itu, sulit untuk ditemui. “Kumpulkan kelompok-kelompok itu, dan ajukan melalui Direktur Eksekutif LSM Jarrak, untuk mengajukan pinjaman melalui koperasi dengan bunga 6 persen setahun,” ujarnya.

Sedang John K Nahadin, selaku Direktur Eksekutif LSM Jarrak dalam sambutannya meminta BPW Jarrak Banten untuk tetap kritis dalam mengawal proses demokratisasi baik dalam skala nasional maupun regional.

“Berbagai penyimpangan yang ada, hendaknya dijadikan cermin untuk melahirkan pemimpin yang lebih baik di masamasa mendatang,” ujarnya.

John mengajak pengurus LSM tersebut untuk terus mengawal tahapan-tahapan Pemilukada Provinsi Banten yang akan digelar pada Oktober mendatang agar pelaksanaannya berjalan lancar, aman, demokratis serta jujur dan adil.

Menanggapi berbagai arahan tersebut, Ketua BPW Jarrak Banten, Abdul Latief kepada Jarrak Nusa menyatakan kesiapannya.”Kami siap melaksanakan amanat yang diberikan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh pengurus yang ada,” ujarnya.

Karena itu tambahnya, usai pendeklarasian acara yang dimeriahkan kesenian Debus tersebut, pihaknya akan segera melakukan konsolidasi internal guna menyinergikan berbagai amanat yang telah diterima pada pendeklarasian tersebut. Yang pasti tegasnya, sekali layar terkembang, pantang surut kebelakang.**Adi Nugraha/Sa

I Putu Sudiartana, SE, MBA bersama Ketua BPW Jarrak Banten, Abdul Latief

PERWAKILAN JARRAK NUSA KEPRI:Habil Muhammad (KepalaPerwakilan), ACEH: M. Darwis, SE, AK (KepalaPerwakilan), MukhsinYunus, Muhardi, M. Herizal, SP, BIRO KOTA LANGSA:Heriadi (Kabiro), Muhammad Jafar, Muzakir, BIRO LHOKSEUMAWE: Devi Ariandi (Kabiro), FitriDiniChairumi, FahruRozi, Zakaria Ismail, Ilyas Abdullah, Mursit, Suwandris, Yusmadi,AR, BIRO PIDIE:RamliMusa,S.Sos (Kabiro), Abubakar Ali, Yudhiansyah, DediSuryadi, T. MeurahSyahrizal, BIRO ACEH TENGAH:Hidayat (Kabiro), BIRO KOTA SUBULUSSALAM:Iskandar (Kabiro), M. Syahrial, NurMiana, BIROACEH TAMIANG:Matsum (Kabiro), Kamal Faisal, Suparman, Hartono, BIRO SIMEULUE: Rusdiadi (Kabiro), Riswandi Sadat, Junaidi, BIRO BENER MERIAH: MukhlisSuryadiPura, SE (Kabiro), Mursit, Suwandris, BIRO BIREUN:Syarifuddin, SE, M.Hum, Ir.MahdiFuad, Mursal Abdullah, ST, BIRO ACEH SELATAN:DeniIrmansyah (Kabiro), Ir. Subiyono, Hendri Z, BANDA ACEH: Rudi Fadhli, SP (Kabiro), Hadi, SP; HidayatulRahman, SH, Muhazir, NeishaAqibtyaAyumi, Riswar, SP, BIRO ACEH UTARA:Ramadhan, ST (Kabiro), Rahmad, DediFeriadi, ST, ACEH TIMUR: Muhammad Adami A, Md (Kabiro), HasanudinPiah, T. Zamzami, RK, Munjir, Zainal Ibrahim, Tgk. Mahdi Abbas. BIRO GAYO LUES:Wintoni (Kabiro), HasanBasri, Mustafa Kamal, SUMUT: Donny PandapotanSimanjuntak, SE(KepalaPerwakilan), Chandra Lubis, (Koordinator), Gibson Alcapon S. IR, Joni, BIRO TAPANULI UTARA: Berman Simatupang (Kabiro), BIRO RANTAU PRAPAT:RifiIkaSyahputra, KhairulAbdi, RoslinaSiregar, BIRO HUMBANG HASUNDUTAN:SortaSiagian (Kabiro), BIRO ASAHAN: Saipul (Kabiro), HermansyahCaniago, Pujiatno, Danny Satria, BIRO TEBING TINGGI: M.Iqbal (Kabiro), SyahriRamadhanDamanik, WahyuSyam, BIROLABUHAN BATU UTARA: SuparnoIfnuSungkowo (Kabiro), M. Jafar, NasaruddinSiregar, Herman Daulay, BIRO KOTA TANJUNGBALAI:SukiminSarbihi (KABIRO), YusAzranita, PJT, WM. Indra HSB, P. SafaruddinMargolang, IrwansyahMarpaung, IrwansyahLubis, BIROBENGKULU: Ir. SudirmanSaleh (KepalaPerwakilan), H. Muchdimon, SE, Hasbullah, Hardiansyah, SE, JAMBI: Syafriwanto (KepalaPerwakilan), JABAR:KhairulAris (KepalaPerwakilan), ArisWibisono, H.Wahidin, Maria Oktaviana, BIROBANDUNG BARAT: Kiki S.Burhan (Kabiro), YohnIrichaFatra SE, BangkitTirtaLesmana, BIROCIMAHI: Jaya Sumartha (Kabiro), IwanRuswanto, UjangHikmat, JATENG:Rugdiyanto(KepalaPerwakilan), JATIM:Erman Andy Kesuma (KepalaPerwakilan), BIRO SIDOARJO: S. AgungNugroho (Kepala Biro), MADURA:SyamsuriSyam, NampengEfo, Sadawi, KALTENG: Abdul Munir (KepalaPerwakilan), BIRO KAPUAS: Ahmad Zainuddin (Kabiro), KALSEL: Dr. H. A. AriandiYanuar (KepalaPerwakilan), KALTIM:BIRO SAMARINDA/BALIKPAPAN:S.Wahyudi, BIRO KUBAR:Mathilda Semi, BIRO BONTANG : H. Aminullah, SULTENG:EndangAskari, (KepalaPerwakilan), SULBAR: Ir. HendrikMalaha (KepalaPerwakilan), AdienHerlinawati, BIROPOLEWALI MANDAR:Alimudin (Kabiro), SULSEL: H. IkrarKamaruddin, BIROMAJENE: Mauluddin (Kabiro), BIROMAMUJU:Herwin Alex Yosua (Kabiro), SULTRA: Imam Muslim, BALI: I WayanSumardika (KepalaPerwakilan), I NyomanSuartika, I NyomanNuarya, I GedeSuardana, KetutMudana, GustiNgurahSuradnya, AnakAgung Putra, KetutTika, BIRO JEMBRANA: PutuAriyasa (Kabiro) NTB:Sahnan (KepalaPerwakilan), Sunardi, Aria, BIRO LOMBOK: Made, NTT: Gabriel Y. Mboeik (KepalaPerwakilan), S. Julius Balu, GORONTALO:DjokoSusilo, SH (KepalaPerwakilan), Ali Rajab, JokoNurkamiden, DirmanTidadung, BANTEN: Abdul Latief (KepalaPerwakilan), Leonardo Marbun, RahmatHidayat, Sumarna, Imam Mamduh, AchmadIrfanHadiyana, BANGKA BELITUNG: ZulFitri (KepalaPerwakilan), SULUT: Drs. Jimmy H. Senduk (KepalaPerwakilan), PAPUA:ChornelesSagrim (KepalaPerwakilan), PAPUA BARAT: Yan Yoseph Maiko Banggoila (KepalaPerwakilan), BIRO MANOKWARI: Mathias Kamer (Kabiro).

30

Pertanian

PUPUK ORGANIK CAIR “NUTRISI GEMAH�

Investor Jepang Rambah Dukung Program Pemkab Bogor Pupuk Dalam Negeri dalam Produksi Padi Mandiri

K

abupaten Bogor merupakan daerah berpenduduk padat. Hal itu berakibat luas lahan pertanian yang tersedia terus menyempit.

Sebagai daerah penyangga ibu kota, Bogor justru dipadati kawasan hunian yang tak terhitung lagi jumlahnya. Jika tak segera diatasi, maka Bogor akan menjadi daerah yang rawan terhadap risiko pemenuhan pangan penduduknya.

Untuk mengantisipasi ancaman kerawan tersebut, Bupati Bogor H Rahmat Yasin telah mencanangkan program rekapitalisasi pangan, sebuah strategi pertanian yang berani dan tepat guna.

Sebagai upaya tindak lanjut dari pencanangan tersebut, pada rapat koordinasi (Rakor) 19 April 2011 lalu terjalin koordinasi antara dinas pertanian setempat dengan gapoktan, poktan para produsen pupuk dan alat-alat pertanian.Upaya tersebut dilakukan guna menyukseskan program pertanian, khususnya pangan.

Untuk itu, perlu kerjasama yang kuat antarelemen masyarakat, BPTP sebagai badan penentu kebijakan tata cara atau teknik pertanian yang tepat, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi cuaca dan memberikan gambaran kapan saat yang tepat untuk bercocok tanam. Demikian juga peran BP4K yang merupakan badan pengawal kebijakan di lapangan.

Kesemuanya itu merupakan mata rantai yang tidak boleh terputus.

Pupuk Organik Cair NUTRISI GEMAH yang diformulasikan khusus untuk tanaman padi kembali mencoba berperan aktif dalam mendukung program tersebut.

Hal ini didasari pada keberhasilan Pupuk Organik Cair NUTRISI GEMAH yang telah menunjukan hasil maksimal

dalam melakukan pengawalan SLPTT tahun 2009 bersama dinas terkait dengan pencapaian hasil panen rata-rata 9 ton per hektar.

Semua itu bisa terwujud karena peran serta semua pihak dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan yang solid, teknik yang tepat yakni cara-cara pemupukan yang benar, waktu pemupukan dan jenis pupuk yang berkualitas.

Yang perlu digaris bawahi dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, pemilihan jenis pupuk yang tepat, merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam bertanam padi.

Pupuk Organik Cair NUTRISI GEMAH dengan bukti nyata di lapangan merupakan pupuk yang diformulasikan secara teliti.

Disamping itu, Pupuk Organik Cair NUTRISI GEMAH diproduksi dalam bentuk yang mudah diserap oleh tanaman (ionis).

Juga merupakan bahan yang aman dalam meningkatkan daya tahan tanaman terhadap cuaca ekstrem seperti sekarang ini, sehingga tanaman padi bisa melakukan pertumbuhan dengan maksimal dan menghasilkan bulir padi yang berkualitas.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) bersama sembilan produsen pupuk tengah melakukan program

DEMFARM di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.

Program tersebut bertujuan mendapatkan satu pola yang paling tepat dalam bertanam padi untuk saat ini dan masa mendatang.

Setelah mengikuti proses dari awal sampai akhir, baik dari sistem tanam maupun sistem pemupukan yang dipercayakan kepada masing-masing formulator dan diaplikasikan masingmasing petani pemilik lahan uji, maka program DEMFARM tersebut diakhiri dengan panen bersama pada 13 Agustus 2011.

Acara tersebut dihadiri Kepala BPTP Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas BP4K, Kepala Dinas Bag Pangan, BP3K, Gapoktan, Poktan.

Pada lahan uji dengan luas lahan 0,5 ha tersebut digunakan sistem tanam legowo dua,dengan komposisi pemupukan Pupuk Organik Cair NUTRISI GEMAH 4 botol/liter, urea 50 kg, ponska 100 kg, dan menggunakan varitas Inpari 1 dapat menghasilkan panen 3,5 Ton / 0,5 Ha, yang sebelumnya hanya menghasilkan panen rata-rata 0,85 ton/0,5 Ha. Sedang pembagian dari dinas merupakan varitas yang sudah banyak ditinggalkan oleh petani karena munculnya varitas – varitas baru.

Dengan kenaikan hasil panen yang terjadi maka nilai penghasilan petani secara otomatis meningkat. Ditambah lagi dengan pemakaian Pupuk Organik Cair NUTRISI GEMAH yang juga menghasilkan kualitas lahan jadi, lebih baik dari sebelumnya.

Diharapkan, untuk musim tanam berikutnya, hasil akan semakin meningkat, dengan kualitas gabah ataupun kualitas beras yang akan memudahkan petani dalam memasarkan dan mendapatkan harga di atas ratarata.

Semoga dengan sistem yang sudah diterapkan pada program tersebut dapat lebih membuka pola pikir dalam bertanam padi untuk lebih berani menerima teknologi terbaru. Salah satunya teknologi pemupukan dari NUTRISI GEMAH, pupuk yang berbentuk cair, spesifikasi organik dengan teknologi ionisasi maka pupuk akan lebih mudah terserap, dan aman dalam aplikasinya dengan tujuan akhir peningkatan hasil panen tercapai. (Er/ Tri)

Eiichi Morita & I Putu Sudiartana

Jakarta, Investasi di sektor pengadaan dan penyediaan pupuk cukup memberikan peluang yang terbuka.

Bagaimana tidak? Lantaran, saat ini pertumbungan disektor pertanian cukup pesat. Belum lagi saat ini pemerintah terus giat melaksanakan program Ketahanan Pangan Nasional, yang tentunya membutuhkan pengadaan pupuk didalamnya untuk setiap propinsi.

Atas ketertarikan itulah maka sejumlah investor dari Jepang, yang diwakili oleh Eiichi Morita, hadir di Jakarta melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT. Purut Sugih Makmur yang diwakilioleh IP Sudiartana, tentunya dengan target pengadaan pupuk di dalam negeri dapat tepat guna serta bersaing.

Menurut IP Sudiartana seusai pertemuan dengan wakil investor Jepang yang tertarik dalam pengadaan pupuk dalam negeri, menegaskan bahwa hadirnya para investor Jepang di sector pupuk ini merupakan saat yang tepat.

Dimana kebutuhan pupuk di tingkat petani di dalam negeri masih dirasakan kurang, selain mutunya kurang baikserta harganya sangat tinggi.

Melalui teknologi yang dikuasai Jepang, PT Purut Sugih Makmur yang memperoleh kepercayaan para investor Jepang berharap dapat menghadirkan pupuk yang tepat guna, bermutu namun dengan harga yang terjangkau di tingkat petani. Percepatan-percepatan investasi tersebut diperlukan mengingat di tingkat petani fluktuas harga pupuk kerap dimainkan oleh para spekulan. Dan yang memperihatinkan petani kerap mendapatkan pupuk berkualitas rendah dengan THE yang tinggi.

Sementarapara investor Jepang yang diwakili oleh Eiichi Morita menyatakan bahwa kultur petani Indonesia dengan Jepang tak jauh berbeda dan perbedaannya hanya pada pemanfaatan teknologi saja didalamnya. Oleh karenanya, kerjasama investasi yang akan dilakukan dengan PT. Purut Sugih Makmur bukan saja dalam pengadaan pupuknya yang bermutu dan terjangkau oleh petani. Namun juga dalam pemanfaatan teknologi pertanian didalamnya.

Kedepan, lanjut Eiichi Morita, diharapkan Jepang juga dapat ambil bagian dalam mempersiapkan program Ketahanan Pangan Nasional, Indonesia. Tentunya melalui investasi dalam pengadaan pupuk maupun transfer teknologi pertanian. Dan PT. Purut Sugih Makmur dapat juga bersama-sama membangun hal itu. (*b2r)

Serba-serbi

31