Edisi No. 298

ISSN : 1412 - 7490

Edisi No. 298 Tahun XVII ~ Minggu III SEPTEMBER 2018

Ta b l o i d M i n g g u a n B e r i t a Ja t i m Po s Online : www.jatimpos.co

TA B L O I D M I N G G U A N B E R I TA

Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT. Media Utama Jatim Direktur Utama : H. Syaiful Anam Pemilik Hak Paten Merek Nama Jatim Pos No. (250) MEREK INDONESIA (111) IDM000002986 DIREKTORAT MEREK (151) 12 April 2004 Dirjen HAKI Kemenkum HAM RI Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No.15 Surabaya Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya.

Terverifikasi Dewan Pers www.dewanpers.co.id

MENJUNJUNG TINGGI KEBENARAN

Semua Tanah Ditarget Bersertifikat Tahun 2024

Dellie Threesyadinda

Panah Si Cantik Perhelatan Asian Games ke-18 tahun 2018 berakhir sudah.

Namun ada satu yang sayang untuk dilewatkan dalam keikutsertaannya dalam ajang pesta olahraga se-Asia ini. Dia adalah Dellie Threesyadinda, gadis cantik asal Surabaya yang bertarung di cabang olahraga panahan.

Meski kali ini ia kurang beruntung mendapatkan medali di nomor compound beregu yang diikutinya, namun segudang prestasi pernah diraihnya. Dellie Threesyadinda yang akrab dipanggil Dinda pernah meraih prestasi dari nomor compound individu maupun beregu, se-

Dellie . . ke hal. 10

TAHUN 2024 atau enam tahun mendatang, seluruh tanah kepemilikan di Provinsi Jawa Timur ditargetkan memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Mulai saat ini BPN diperintahkan untuk melakukan proses tersebut dengan tidak mempersulit warga ketika mengurus surat-surat.

Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi kinerja BPN Kanwil Jatim atas target pengurusan tanah. Tahun lalu telah diselesaikan 5 juta sertifikat. Target pada tahun ini adalah 7 juta sertifikat, dan kemudian pada tahun depan mening-

Bakal Segera Legalkan Perda Poligami

Seorang lelaki dengan kedua istrinya

Pamekasan, Jatim Pos Poligami atau pernikahan lebih dari satu istri, masih jadi pertentangan hingga kini. Masalahnya, meski tidak diakui negara tapi sah secara agama Islam.

Namun, pro-kontra masalah tersebut tak mengurangi niat DPRD Kabupaten Pamekasan, Madura, untuk melegalkan perkawinan poligami. Alasannya sungguh miris, untuk menekan maraknya kemaksiatan dan prostitusi liar di wilayah yang berjuluk Kota

Gebang Salam ini.

Seperti diterangkan oleh Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Apik bahwa rancangan perda tentang poligami masih dibahas serius di internal DPRD Pamekasan.

“Wacana dan paradigma melegalkan perda poligami tersebut sudah disetujui oleh beberapa ulama yang ada di Pamekasan. Perda poligami juga nantinya juga akan mengakomodir aspirasi kaum perempuan sebagai sebuah payung hukum yang sah

bagi mereka,” terang Apik, Rabu (5/9/2018).

Dijelaskan, wacana melegalkan perda poligami tersebut sudah disetujui oleh beberapa ulama yang ada di Pamekasan. Karena, nantinya perda tersebut akan mengakomodir beberapa aspirasi kaum perempuan.

Politikus yang berasal dari Partai Nasdem Pamekasan ini menjabarkan bahwa lahirnya wacana perda poligami ini karena banyaknya pengaduan masyarakat terkait status dan kedudukan anak dari istri kedua hasil pernikahan siri menurut kaca mata hukum.

“Dalam kaca mata hukum, anak dari hasil pernikahan siri jelas tidak diakui. Sehingga, apabila perda poligami itu disetujui maka status anak dari hasil nikah siri jelas dan dapat perlindungan hukum.,” papar Apik.

Bakal . . . ke hal. 10

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo, SH Mhum menyerahkan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat di Jatim Expo.

kat menjadi 9 juta sertifikat.

“Target saya, semua sertifikat sudah selesai

pada tahun 2024,” ujar Presiden saat Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat di JX

International Convention Exhibition, Kamis (6/9) sore.

Semua . . . ke hal. 10

178 Hektar Tanah Negara Dikuasai Pribadi Pamekasan, Jatim Pos Komisi I DPRD Pamekasan, Jawa Timur melaporkan adanya konflik agraria di wilayah itu kepada Presiden RI, terutama terkait tanah negara yang kini diklaim menjadi milik pribadi warga.

“Laporan tentang konflik agraria ini kami sampaikan saat acara pertemuan anggota DPRD se-Indonesia di

178

.

. . ke hal. 10

Salah seorang pemilik sertifikat lahan garam di Dusun Troken, Desa Majungan, Pamekasan.

Dua Penilik Dispendik Jember Terjaring OTT Jember, Jatim Pos Dua oknum penilik sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Jawa Timur berinisial S dan R terkena operasi tangkap tangan (OTT) tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) saat menerima sejumlah

uang dari dua lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) di wilayah setempat.

“Kedua oknum itu bertugas sebagai penilik atau pengawas sekolah.

OTT itu berawal dari laporan masyarakat tentang pungutan liar

dana bantuan layanan khusus yang ditujukan untuk lembaga PAUD,” kata Kapolres Jember AKBP Kuwsworo Wibowo di Jember, Jumat (7/9/ 2018).

Dua

.

. . ke hal. 10

Bulog Tulungagung Bentuk Lima Satgas Pengadaan Beras Tulungagung, Jatim Pos Perum Bulog Subdivre Tulungagung membentuk lima satuan tugas pengadaan beras yang bertugas mencari tambahan serapan beras.

Tujuannya untuk memenuhi target tahunan perusahaan plat merah itu yang mencapai 35,5 ribu ton selama periode 2018.

“Satgas ini bertugas mencari serapan beras

di dalam hingga luar wilayah Subdivre Tulungagung,” kata Wakil Kepala Perum Bulog Subdivre Tulungagung Ria Sartika di Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (5/9/2018).

Saat ini, dari total target tahunan sebesar 35,5 ribu ton, Subdivre Tulungagung baru mampu melakukan serapan sekitar 18.965 ton atau sekitar 53,5 persen.

Masih ada kekurangan serapan sebesar 16.535 ton atau sekitar 46,5 persen yang harus dipenuhi Bulog hingga akhir Desember 2018.

Tantangan muncul karena tren serapan pada triwulan ketiga atau pada periode JuliAgustus-September (2.130 ton) menurun dibanding dua periode serapan sebelumnya, yakni pada kurun Janu-

ari-Maret (6.727 ton) dan pada kurun AprilMei-Juni (10.003 ton).

“Masih ada kekurangan (serapan) sekitar 16.535 ton yang coba kami penuhi dengan menyebar tim satgas untuk melakukan operasi serapan lebih intensif.

Selama ini tiga tim satgas sudah terbentuk

Bulog . . . ke hal. 10

Petugas bersama wartawan memeriksa stok beras di gudang bulog di Ngantru, Tulungagung.

Jatim I

Hal - 2

JATIM POS Edisi No. 298 Tahun XVII ~ Minggu III SEPTEMBER 2018

41 Guru SMP Terima Jaspel Dobel

Sigit Sugiharsono [kiri] dan Aston Tambunan[kanan] di Humas Pemkot Surabaya.[Foto:Gatot Soedjono/Jatim Pos]

Setelah menerima pengaduan dari Walimurid tentang masih adanya tarikan iuran serta penahanan ijasah / rapor dengan berbagai dalih, saat Sidak Walikota Surabaya Tri Rismaharini belum lama ini, Inspektorat Surabaya langsung bergerak cepat melakukan audit terhadap Sekolah SMP. Hasilnya cukup mengejutkan, yakni dari sekitar 2.000 Guru SMP Swasta yang diaudit terungkap ada 41 Guru SMP swasta yang menerima Jasa Pelayanan Dobel.

Kepala Inspektorat Surabaya,Sigit Sugiharsono kepada para awak Media yang bertugas di Pemkot Surabaya termasuk Jatim Pos

Kamis 6 Agustus lalu menyatakan para guru yang kedapatan menerima dobel jasa pelayanan harus segera mengembalikan ke kas Daerah ,j ika tidak akan dikenakan sanksi, ujar Sigit tanpa merinci jenis sanksi yang akan dikenakan kepada para oknum Guru tersebut.

Sementara itu Sekretaris Dispendik Surabaya Aston Tambunan mengungkapkan ada beberapa kasus saat pihak sekolah tetap mengajukan nama Guru yang sudah tidak aktif.

Jadi ada Guru yang sudah tidak mengajar di sekolah tersebut,tetapi tetapi faktanya masih terima Jaspel yang sebelumnya dikenal dengan Bopda tersebut.

Dobel pencairan Jas pel kata Aston diduga

berasal dari pengusulan secara manual.

Dispendik masih kata Aston sebenarnya sudah memiliki database nama-nama Guru yang mengajar disetiap sekolahan.

Seharusnya jika ada Guru yang mengajar di lebih dari satu sekolah swasta , namanya akan muncul dua kali.

Penerimaan Jaspel dobel tersebut menurut Aston bermuara dari kewajiban pemenuhan jam mengajar para Guru.

Guru-Guru swasta harus memenuhi minimal jam mengajar selama 24 jam.Tidak cukup disatu sekolah para Guru harus mengajar dibeberapa sekolah jika tidak para Guru swasta tidak bakal mendapatkan tunjangan profesi guru alias TPG. Aston mengungkapkan untuk tahun 2018 ini Dispendik Surabaya sudah mengembangkan sistem database agar tidak terjadi lagi kasus dobel jaspel Guru.

Nantinya kedepan Dispendik akan langsung mengetahui jika ada kasus Jaspel dobel.

“Jika Jaspel sudah cair disatu sekolah , di sekolah lainnya otomatis tidak akan muncul lagi”,ungkap Aston meyakinkan.

[ADV]

Selfie dan Menikmati Keindahan Alam Kebun Teh Jamus di Kabupaten Ngawi SELAIN berwisata ke puncak, untuk menikmati kebun teh bisa berkunjung ke Kabupaten Ngawi. Bercengkerama dengan indahnya alam, bercumbu mesra dengan hawa sejuk dan angin semilir yang begitu memanjakan badan.

Anda akan merasa betah bersantai di tempat ini dalam waktu lama. Suasana tenang akan membuat pikiran semakin rileks. Jamus Kebun Teh ini memang tempat yang sesuai bagi Anda yang sedang berlibur mencari ketenangan ketika penat melanda .

Kebun Teh Jamus Jatim mempunyai luas wilayah sebesar 478.2 hektar. Luas tanah yang ditanami teh seluas 460 hektar, sedangkan sisanya, yaitu 60.2 hektar, ditumbuhi oleh tanaman pohon dengan batang kayu besar. Sehingga

dengan adanya pepohonan rindang, kawasan Kebun Teh Jamus Ngrambe terasa semakin sejuk. Selain karena memang hawa udara

yang terasa dingin. Di kebun teh ini, Anda akan mendapatkan pengalaman baru seputar berkebun di perkebunan teh yang amat luas ini.

Bila Anda beruntung, Anda dapat menyaksikan proses pemetikan daun teh yang dilakukan oleh para petani. Selain itu, Anda juga dapat

melihat proses pengolahan mulai dari awal pengangkutan teh ke rumah olah, sampai dengan teh siap minum.

Sebagai buah tangan keluarga, Anda juga bisa membeli teh yang diperjualbelikan di sekitar lokasi perkebunan. Ada banyak macam teh yang bisa Anda nikmati di lokasi Kebun Teh Jamus Jawa Timur.

Ada black tea (teh hitam), white tea (teh putih), green tea (teh hijau), dan benalu teh yang terkenal berkat kemampuannya sebagai obat.

Ada pula berbagai jenis madu yang bisa Anda minum. Warung-warung terdekat yang berada di kebuh teh pun menyediakan aneka cemilan atau makanan dengan minuman tehnya yang khas.

Di samping view utama tempat ini yaitu kebun teh, ada beberapa

wisata yang disediakan oleh pengelola. Tempattempat tersebut berada di dalam area dan termasuk wahana wisata tambahan yang bisa dinikmati pengunjung.

Ada juga panorama unik dari tananam teh berbentuk piramida yang sekilas seperti Candi Borobudur di Kabupaten Magelang.Di perkebunan ini. Hanya saja, bukit kecil yang ditempati oleh puluhan tanaman teh ini berbentuk piramida.

Pohon teh tertata rapi dengan hijaunya, serta jalan-jalan setapak di samping kiri kanannya yang terlihat coklat, membuat sekilas piramida ini berbentuk seperti Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Oleh sebab itu, letak Kebun Teh Jamus Ngawi yang berterasering ini dinamakan Borobudur Hill. (ist)

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid, Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Pemimpin Perusahaan: Gatot.S, Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot S., Jufri Yus, Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, Heri Sunaryo, Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana, Hudiyono. Surabaya:Kurniadi N, Freddy SL, Burhanuddin. Biro-Biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono, Swandy Tambunan. Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari. Kediri/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo.

Tuban: Nur Aminin. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Ponorogo: Nuryadi. Ngawi: Rendy Rian Cahya. Bangkalan: M. Hayan. Pamekasan: Bambang Winarno, Arief Purbadi. Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki,Ach. Khoirul Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh.Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad Sugianto Bondowoso: A. Babun, Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Novie Nindyarto. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Tulungagung: Sandi Tratana. Trenggalek: Ahmad Yulis Satriadji, Puthut Purbantara. Blitar: Slamet Karno, Sandi Tratana. Alamat Redaksi: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Alamat Perusahaan: Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya. Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031)8708234. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua : H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Kaliasin Surabaya, a.n. Syaiful Anam, Drs. H. Berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999. Percetakan: PT. Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya- 60401 Isi di luar tanggung-jawab percetakan.

Jatim II

Hal - 3

JATIM POS

Risma: Jangan Sia-siakan Program Beasiswa Pemkot Surabaya

Walikota Surabaya Tri Rismaharini [tangah atas] bersama penerima beasiswa Tripel Helix di Ubaya. (foto:hms)

Surabaya, Jatim Pos Kerjasama Triple Helix antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, perguruan tinggi, dan perusahaan, yang diwujudkan dalam bentuk beasiswa pendidikan D3 Politeknik Universitas Surabaya (Ubaya), nampaknya mulai membuahkan hasil. Dari ratusan orang yang daftar, ada sebanyak 81 pendaftar dinyatakan diterima.

Mereka pun berhak menyandang dua status, yaitu mahasiswa dan karyawan.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berpesan kepada mahasiswa penerima beasiswa Pemkot

Surabaya itu untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Sebab, saat ini anak yang kurang mampu bisa sejajar dengan anak-anak lainnya. ”Jadi, jangan siasiakan program beasiswa Pemkot Surabaya ini.

Sekarang anak yang kurang mampu bisa sejajar dengan anakanak lainnya,” kata dia saat memberikan kuliah umum berjudul Membangun Kesatuan dan Keberagaman dalam rangkaian acara masa orientasi bersama (MOB) mahasiswa Politeknik Ubaya di Gedung PF Lt 6 Kampus II Ubaya

Kalirungkut, Jumat (7/9/ 2018).

Risma menjelaskan, ia sudah mengantar anak-anak kurang mampu ini untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi.

Setelah lulus studi, penerima beasiswa ini langsung penempatan kerja ke perusahaanperusahaan yang tergabung dalam kerjasama Triple Helix. ”Dengan mengerahkan segala kemampuan, pasti semua diberi kesempatan. Tidak ada yang tidak mungkin asal kita semua mau beru-saha.

Seperti Kota Su-rabaya yang sudah sejajar dengan kota-kota lain di

Delegasi ASPAC Diajak Mlaku-mlaku Nang Tunjungan disediakan produk UKM unggulan Surabaya serta pementasan kesenian tradisional .

PRESIDEN DARI ASIA TENGGARA

Kabag Humas M. Fikser (kiri) dan Kadisbudpar kota Surabaya Antiek Sugiharti (tengah) sedang memberikan penjelasan tentang penyambutan delegasi Kongres UGLC ASPAC ke-7 di Surabaya. (foto: Gatot.S/JTMP)

Surabaya, Jatim Pos Sekitar 1.000 orang delegasi dari 40 negara peserta kongres Ke 7 United Cities and Lokal Goverments Asia Pasific [UCLG ASPAC] 2018 yang akan berlangsung di Surabaya akan diajak mlaku-mlaku nang Tunjungan.

Sebelum menuju Jl.Tunjungan rombongan delegasi tersebut akan naik becak hias dari hotel tempat konggres menuju dermaga perahu di Monkasel dan Tamanprestasi Kalimas Surabaya Dari dua dermaga tersebut rombongan delegasi akan menyusuri Kalimas Surabaya menuju dermaga perahu di

seberang Siola.

Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya Antiek Sugiharti kepada para awak media yang bertugas di Pemkot Surabaya Senin [10 September] menyatakan hal yang istimewa dalam penyambutan delegasi dari mancanegera tersebut antara lain para delegasi yang menumpang perahu selain dapat menikmati keindahan lampu hias disepanjang sungai Kalimas diwaktu malam juga dapat menikmati alunan music lokal, jazz maupun rock.

Sementara disepanjang Jl.Tunjungan selain disajikan berbagai jenis kuliner Surabaya, juga

Sementara itu Fulvia ,Media Officer UCLG ASPAC mengungkapkan Kongres ke 7 UCLG ASPAC konggres ke 7 kali ini memupunyai agenda utama yaitu pemilihan Presiden UCLG ASPAC. Masa kerja Presiden UCLG ASPAC kata Fulvia selama 2 tahun.

Presiden yang lama adalah W. Heryong dari Korsel,sedangkan presiden baru mendatang diharapkan dari Asia Tenggara.

Ketika dipancing para awak media apakah Pesiden barunya Tri Rismaharini yang sekarang menjabat Walikota Surabaya,Fulvia menyatakan tidak mengetahui.”Nanti saja kita lihat hasil akhir Konggres ,” kilah Fulvia sambil menambahkan thema Kongres adalah Inovasi Pembangunan Perkotaan di Asia Pasifik.

Tentang dipilihnya Surabaya sebagai tempat Konggres Fulvia menyatakan karena kota Surabaya dinilai sangat berprestasi baik secara Nasional maupun Internasional.

[Gatot.S/Jatim Pos.]

dunia,” tegas Risma.

Dia juga meminta kepada penerima beasiswa untuk tidak memikirkan dari mana asal keluarganya. “Kalian harus bersyukur dari manapun asal kalian.

Pokoknya jangan lelah untuk terus berusaha,” tuturnya.

Meski demikian, lanjut Risma, jangan pernah sekalipun melupakan jasa orang tua. Karena hal ini tidak terlepas dari jasa-jasa mereka. ”Setelah lulus nanti kalian terikat dengan perusahaan tempat bekerja. Bekerjalah dengan baik, berilah yang terbaik dari diri kalian.

Dengan begitu, Tuhan pasti tidak menutup mata atas usaha kalian,” ungkap wali kota yang sarat prestasi ini.

Risma mengingatkan untuk tidak malu bertanya kepada siapapun bila menemui kendala.

Karena ini adalah tempat belajar. “Tinggal kalian mau atau tidak. Karena semuanya sangat mungkin apabila samasama kerja keras,” katanya. Mulai dari

Politeknik Ubaya ini, lanjut dia, bisa dibuktikan bersama-sama dengan karya.

Sementara itu, Direktur Politeknik Ubaya Benny Lianto Effendy Sabema menyatakan, tahun ini pihaknya menerima sekitar 300 mahasiswa baru. 81 diantaranya merupakan mahasiwa penerima beasiswa Pemkot Surabaya.

“Kerja sama Triple Helix ini merupakan terobosan baru, karena melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dan perusahaan,” kata Benny.

Sebagai beasiswa plus, kata Benny, penerima beasiswa menyandang dua status sekaligus saat masih dalam proses perkuliahan, yakni mahasiswa dan karyawan. Sebab, saat proses seleksi beberapa waktu lalu, mereka dites juga oleh perusahaan yang akan mempekerjakan mereka. ”Semangat belajar penerima beasiswa harus berbeda dengan mahasiswa pada umumnya. Mahasiswa lain itu perlu kuliah kemudian

mencari kerja. Kalau penerima beasiswa ini dapat dua status, mahasiswa dan karyawan,” katanya.

Model perkuliahan, lanjut Benny, diajari oleh dosen Politeknik Ubaya dan pihak perusahaan.

Saat magang, penerima beasiswa juga magang ke perusahaan tersebut.

Sehingga, ketika lulus penerima beasiswa sudah matang untuk bekerja.

Salah satu penerima beasiswa Pemkot Surabaya adalah Ivan Dwi Putra Iswanto. Alumni SMAN 7 Surabaya tahun 2017 ini mengaku tidak akan menyia-nyiakan beasiswa Pemkot Surabaya yang sudah berhasil diperoleh. “Saya juga sudah berjanji kepada almarhum kedua orang tua untuk menjadi anak yang berhasil,” tegasnya. Ivan memilih program studi D3 Manajemen Pemasaran. Setelah lulus nanti akan bekerja di PT Borwita Citra Prima.

(Gatot.S/JTMP)

Apresiasi Anak Muda Jadi Wirausaha Surabaya, Jatim Pos Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengapresiasi anak muda melineal Surabaya jadi Wirausaha muda di kota Pahlawan Surabaya.

“Saya mengapresiasi anak muda melineal Surabaya jadi wirausaha muda di Surabaya.Ini lompatan besar,ini peluang usaha dalam wujud menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi anak muda melineal Surabaya” ujar Walikota yang populer dengan panggilan Risma tersebut saat meresmikan Bober Café di Jl. Jemursari 70 Jumat sore 7 September lalu.

Bober Café Jl. Jemursari 100 % dikelola oleh anak-anak muda Surabaya.

Menurut Risma masalah lapangan pekerjaan tidak harus mengandalkan dari Pemerintah,tetapi juga dari ide diri sendiri.

Di Surabaya kata Risma saat ini usaha bidang kuliner jadi tren dimana-mana, diberbagai sudut kota Surabaya banyak kita jumpai usaha kuliner bermunculan dan perkembangannya sangat bagus,laris manis.

“Prospek bisnis kuliner di Surabaya menduduki rangking teratas”, ungkap Risma .

Menurut Risma dampak positif dari usaha bidang kuliner tersebut salah satunya adalah kenaikan pajak asli daerah alias PAD diatas rata-rata 20%.

“Ini sangat positif, karenanya Pemkot Surabaya terus mendorong bertumbuhnya wi-

Gedung Bober Café di Jl.Jemursari Surabaya. (foto: Gatot.S/JTMP)

rausaha muda di Surabaya”,ujar Risma meyakinkan.

Dalam acara yang juga dihadiri oleh Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudy Setiawan tersebut Risma juga mengharapkan agar anak-anak muda di kota Pahlawan Surabaya tidak saja bergerak dalam usaha kuliner saja tetapi juga ke bidang usaha lainnya seperti musik dan film dan lain sebagainya .

“Sebetulnya dengan jumlah penduduk kota Surabaya yang lebih dari

3 juta jiwa, kita tidak punya alasan untuk kesulitan mencari pekerjaan.Banyak peluang usaha di Surabaya karena semua memerlukan makan, memerlukan baju dan lain sebagainya” jelas Risma sambil mengharapkan hendaknya para generasi muda Surabaya mau mengembangkan usaha mandiri seperti Bober Café yang semula kecil-kecilan di kota Bandung sekarang berkembang ke kota besar lainnya di Indonesia termasuk di Surabaya. [Gatot.S/JTMP]

DIJUAL RUMAH STRATEGIS, SHM COCOK BUAT USAHA, KANTOR, KOS-KOSAN, DLL. JL RAYA PACAR KEMBANG SURABAYA. PANJANG 28 M, LEBAR 11,25 M. HARGA NEGO. HUB: 081330300641 - 08123263499

Jatim III

Hal - 4

JATIM POS

Pemkab Madiun Laksanakan Pembekalan Hari Kesatuan Gerak PKK

Madiun, Jatim Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ma-

diun melaksanakan Pembekalan Hari Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Kabupaten Madiun tahun 2018 di Pendopo Muda Graha

Pembunuhan di Jalan Sumatera Ponorogo Dilakukan Anak Kandung Ponorogo, Jatim Pos Kasus penemuan mayat atas nama Eko Prayudi (53) akhirnya menemui titik terang.

Hal itu terungkap dalam rilis Polres Ponorogo, Senin (03/09/ 2018). Menurut Kapolres Ponorogo, AKBP Radiant, pihaknya secara maraton melakukan penyelidikan atas kasus tersebut, termasuk melakukan autopsi terhadap mayat korban.

“Hasilnya, anak korban yang bernama HNP (24), menjadi tersangka atas meninggalnya Eko Prayudi,” terang Kapolres.

HNP adalah anak kandung korban, saat itu datang ke tempat korban (ayahnya) dan terjadi perselisihan antara tersangka dengan korban soal penjualan mobil serta harta warisan milik korban.

“Tersangka HNP kemudian mendorong tubuh korban hingga terbentur di dinding, sehingga korban jatuh ke lantai. Selanjutnya tersangka menepuk

pipi korban, namun korban diam dan hanya kakinya yang bergerak.

Karena tersangka takut diketahui orang lain maka yang bersangkutan mengambil bantal dan meletakkan di muka korban,” jelas AKBP Radiant.

Selain menetapkan tersangka, polisi juga membawa barang bukti berupa 1 potong celana panjang warna abu abu, 1 potong celana dalam warna abu abu tua, satu potong kaos dalam warna putih, dan satu potong kaos lengan pendek warna abu-abu muda serta satu ikat pinggang warna hitam.

Lebih lanjut, AKBP Radiant menjelaskan, tersangka HNP diduga melakukan tindak pidana pembunuhan biasa atau dugaan tindak pidana penganiyaan biasa yang berakibat matinya si teraniaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. (nur)

BPMD Sumenep Tahan Honor BPD Angon-Angon Sumenep, Jatim Pos Selama 6 bulan, sejak April hingga September 2018, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menahan honor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Angon-angon, Kecamatan Arjasa (Pulau Kangean).

Kepala DPMD Kabupaten Sumenep, H. Ach. Masuni, SE, MM, menjelaskan, belum cairnya honor BPD Angonangon itu, lantaran Surat Keputusan (SK) Kepe-ngurusan BPD yang baru belum terbit.

“Kita akan mencairkan honor BPD Angon-

angon ketika sudah terbit SK dari Bupati Sumenep,” terangnya, Senin (10/09). Ia mengaku saat ini sudah dalam proses. Kemungkinan dalam waktu dekat akan segera terbit SK BPD tersebut.

“Insya Allah secepatnya persoalan ini akan teratasi. Tinggal menunggu waktu saja,” tuturnya. Sementara Kepala Desa Angon-angon, Kecamatan Arjasa, Sumenep, Hanafi membenarkan hal itu. “Ya sudah 6 bulan ini BPD di Desanya tidak menerima honor. Setelah perubahan kepengurusan BPD -nya,” paparnya. (her/nan/sil/hms)

Pemkab Madiun, Kamis (6/9/2018).

Pembekalan Hari Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan yang mengambil tema “Kerukunan Dalam Keluarga dan

Lingkungan Untuk Mewujudkan Indonesia Damai” ini dibuka langsung Pj. Bupati Madiun, Boedi Prijo Suprajitno.

Turut hadir pada acara tersebut di antaranya, Plt Ketua TP PKK Kabupaten Madiun, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun, Camat se-Kabupaten Madiun serta anggota TP PKK se-Kabupaten Madiun.

“Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan cakupan pelayanan yang berkualitas dalam program pemberdayaan kesejahteraan keluarga,” jelas Pj. Bupati Madiun, Boedi Prijo Suprajitno kepada Jatim Pos. Menurut dia, dengan adanya kegiatan ini diharapkan bisa memberikam dampak positif

terhadap penurunan tingkat kelahiran dan kematian ibu atau bayi dalam rangka untuk mewujudkan manusia yang berkualitas.

Untuk mendukung hal tersebut, menurut Pj. Bupati Madiun, PKK berada pada garis terdepan karena kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan sangat strategis dalam menunjang keberhasilan program KB dan peningkatan taraf hidup keluarga, khususnya bagi keluarga sejahtera atau kurang mampu.

“PKK berada pada garis terdepan karena kegiatan HKG PKK KB Kesehatan sangat strategis dalam menunjang keberhasilan program KB dan peningkatan taraf hidup keluarga,” tambahnya.

Lebih lanjut dia ka-

takan, terkait tugas dan peran yang harus dilakukan, pertama segera lakukan konsolidasi dan koordinasi guna mengetahui sejauh mana kondisi dan perkembangan TP PKK di Kecamatan dan Desa masing-masing. Hal itu harus dilakukan secara menyeluruh dan segera di tindak lanjuti dengan upaya pembenahan ke arah yang lebih baik.

“Selanjutnya, kepada petugas kesehatan khususnya seluruh puskesmas beserta jajarannya untuk tetap terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sampaikan kepada masyarakat supaya menjaga kebersihan lingkungan serta mendukung seluruh program yang ada di wilayah masing-masing,” pungkasnya. (Adv/jum)

Wakili Gubernur Jatim, Pj. Bupati Madiun Takziah

Ke Rumah Duka Aiptu Hendi Eko Hardianto

Madiun, Jatim Pos Pj. Bupati Madiun, Boedi Prijo Suprajitno bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan takziah ke rumah duka porsonel Brimob Almarhum Aiptu Hendi Eko Hardianto di Jalan Raden Wijaya No. 3, Manguharjo, Kota Madiun, Jumat (7/9/ 2018). Kunjungan Pj. Bupati Madiun ini sekaligus mewakili Guber-

nur Jawa Timur.

“Atas nama pribadi, Pemkab Madiun serta masyarakat dan juga atas nama Gubernur Jatim mengucapkan turut belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Aiptu Hendi Eko Hardianto semoga almarhum ditempatkan di sisi Allah SWT dan diampuni segala dosa-dosanya, serta keluarga yang

ditinggal diberikan ketabahan,” ucapnya.

Diketahui, almarhum Aiptu Hendi Eko Hardianto meninggal dunia akibat kecelakaan truk Brimob Polda Jatim bernomor polisi 17536 X yang mengangkutnya di Jalan Raya Desa Nogosari Jurang Menjing, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Kamis (6/9/2018).

Saat itu, dia bersama

26 personil Brimob lainnya menjadi pasukan pengamanan rombongan Presiden Joko Widodo di Ponpes Ammanatul Ummah, Pacet, Mojokerto.

Aiptu Hendi Eko Hardianto meninggal dunia setelah sempat mendapat pertolongan di RS Sumber Glagah Pacet dan dievakuasi ke RS Bhayangkara Surabaya.

Sementara penumpang truk lainnya mengalami luka parah dan luka ringan. (jum)

Sambutan Meriah Sang Peraih Medali Emas Dari Kota Reyog Ponorogo, Jatim Pos Peraih medali emas cabang olahraga pencak silat di Asian Games 2018, Aji Bangkit Pamungkas, 17 tahun (ABP) disambut dengan meriah ditanah kelahirannya di Kota Reyog Ponorogo, Kamis (06/ 09/2018).

Senyum ABP tersebar menebar senyum ramah dan menyapa dengan lambaian tangan kepada masyarakat yang sudah menunggu sejak pagi disepuran jalan Soekarno Hatta sampai alon-alon Kota Ponorogo.

Sambutan luar biasa, spanduk terpampang besar didepan patung macan Alon-alon Ponorogo bertuliskan, Selamat Datang Aji Bangkit Pamungkas Gold Medalist of Asians Games 2018 Pencak Silat Mens Class 1 (85kg – 90 kg), selain itu juga puluhan sepanduk terpasang dibeberapa sudut bundaran kota bertuliskan selamat datang sang juara.

Sepanjang jalan Soekarno Hatta para pelajar mulai dari Sekolah Dasar, SMP dan SLTA berjajar dipinggir jalan sambil membawa bendera merah putih dan yel yel ucapan selamat kepada sang juara Aji Bangkit Pamungkas.

Selain itu, Pemkab Ponorogo menyediakan panggung khusus di depan patung macan untuk penyambutan dan penyerahan hadiah.

Hadir pada acara tersebut, Bupati Ipong Muchlisoni, Wakil Bupati Soedjarno, ketua DPRD Ponorogo Ali Mufthi, Kapolres Ponorogo AKBP. Radiant, Dandim 0802 Letnan Kolonel Inf Made Sandy Agusto, ketua KONI Ponorogo

Sugeng Prawoto, Ketua IPSI Rahmat Taufik dan pejabat lainnya.

Bupati Ipong Muchlisoni dalam sambutannya menyampaikan penghargaan atas prestasi yang ditorehkan Aji Bangkit Pamungkas.

Prestasi yang luar biasa, membanggakan Bangsa Indonesia dan Kabupaten Ponorogo.

“Aji Bangkit Pamungkas adalah salah satu contoh, dengan ketekunan dan kerja keras

akhirnya bisa memberikan prestasi yang membanggaan, tidak hanya Kabupaten Ponorogo saja, namun juga bangsa Indonesia,Aji Bangkit Pamungkas adalah salah satu contoh, dengan keteku-nan dan kerja keras, ” ujarnya.

Ipong juga menyampaikan, atas nama pemerintah Kabupaten Ponorogo dan masyarakat mengucapkan terima kasih atas prestasi yang telah diberikan.

Prestasi yang sangat luar biasa, dan ini pertama kali putra Ponorogo mendapatkan mendali emas di Asian Games 2018 kemarin.

“Atas nama masyarakat Ponorogo, Saya mengucapkan selamat kepadamu, Aji Bangkit Pamungkas,” jelas Ipong terharu.

Bupati juga menambahkan, sebagai ungkapan rasa bangga dan bersyukur terhadap anak-anak hebat, Pemerintah Daerah Ponorogo akan memberikan bonus dan penghargaan kepada Aji Bangkit Pamungkas.

“Atas nama Pemerintah Daerah Ponorogo, anak-anak yang membawa nama harum daerah, pemerintah akan diberi bonus dan penghargaan atas prestasinya,” pungkasnya. (nur)

Jatim IV

Hal - 5

JATIM POS

Hanya Dua Kecamatan di Blitar Yang Lunas PBB-P2 Blitar, Jatim Pos Delapan Kecamatan harus lebih giat untuk pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) ke wajib pajak, karena delapan dari 22 Kecamatan boleh dibilang rendah. Dikutip dari berbagai informasi berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabu-

paten Blitar. Pencapaian PBB-P2-nya masih dibawah 40 persen menurut keterangan yang dikutip,” ungkap Kepala BAPENDA Ismuni.

Menurutnya secara global saat ini realisasi PBB-P2 di Kabupaten Blitar mencapai 46,51 persen atau baru mencapai Rp 14,9 M dari total senilai Rp 32,2 M.

Kendati demikian dari 22 Kecamatan itu ada dua Kecamatan yang pencapaiannya memenuhi target, yakni Kecamatan Panggung Rejo dan Bakung sudah melunasi PBB-P2 atau sudah terbayarkan,” jelasnya. Sedangkan sisanya dalam pencapaian di 12 Kecamatan rata-rata diatas 40 persen. Lanjutnya, ada

beberapa factor penyebab masih ada desa dan kecamatan masih rendah. Salah satunya mendekati masa akhir pembayaran. Untuk deadline pembayaran PBB-P2, tinggal satu bulan lagi atau akhir bulan September mendatang,” terangnya.

Maka dari itu bagi Kecamatan yang realisasi PBB-P2 yang dibil-

DPRD Kabupaten Blitar Gelar Paripurna

Tetapkan 2 Perda

Blitar, Jatim Pos Ada dua Raperda disetujui dan ditetapkan menjadi Perda dalam Rapat Paripurna, Kamis minggu lalu. Kedua Raperda tersebut adalah Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah dan Raperda tentang Perpustakaan Daerah. Sementara satu Raperda lainnya, yaitu tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan tidak disetujui untuk dijadikan Perda.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto saat di-temui usai Rapat Paripurna persetujuan dan penetapan 2 Raperda menjadi Perda sudah berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus). Sebelum disetujui dan ditetapkan, masing-masing Pansus sudah memberikan penjelasannya melalui juru bicaranya.

Adapun Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah dibahas oleh Pansus IV yang diketuai Sugeng Suroso dari fraksi PDI Perjuangan. Sementara Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah dibahas oleh Pansus V yang diketuai oleh Gatot Darwoto dari fraksi PDI Perjuangan.

“Juga sudah dijelaskan oleh masing-masing juru bicara Pansus terkait Raperda yang telah dibahasnya. Jadi sudah jelas, alasan 2 Pansus tersebut merekomendasikan Raperda tersebut untuk dijadikan Perda.

Karena masing-masing Pansus sudah membahasnya dengan instansi terkait,” ucap Suwito Saren.

Lebih lanjut ada 3 Raperda usulan eksekutif yang dibahas DPRD. Namun berdasarkan hasil pembaha-

san yang dilakukan Pansus VI yang diketuai oleh Endar Soeparno dari fraksi PDI Perjuangan, Raperda tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan tidak disetujui untuk dijadikan Perda.

Karena perintah dari Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Adat Desa mengatur, bahwasanya Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur didalam Peraturan Desa. Sedangkan untuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diatur didalam peraturan Bupati, sehingga tidak perlu diatur didalam Perda.

“Untuk selanjutnya, 2 Perda yang telah disetujui dan ditetapkan tentunya bisa segera diterapkan. Sehingga eksekutif mempunyai pedoman untuk melakukan suatu kebijakan,” tandasnya.

Kesempatan yang sama, Bupati Blitar, Drs H Rijanto MM mengatakan, dengan ditetapkan-

nya 2 Perda tersebut pihaknya mempunyai pijakan maupun dasar hukum agar eksekutif dapat melakukan tugasnya dengan baik yang dilindungi dengan aturan yang jelas.

“Jadi dalam melakukan tugas bisa lebih maksimal karena sudah ada payung hukumnya,” kata Rijanto. Selain menetapkan 2 Perda, dalam Rapat Paripurna Bupati Blitar juga menyampaikan 4 Raperda usulan eksekutif.

Diantaranya Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Jamaah Haji di Kabupaten Blitar, Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah, dan Raperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Selanjutrnya, direncanakan pada Jumat fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Blitar akan memberikan pandangan umumnya terkait 4 Raperda tersebut. (san*)

Warga Purwosari Pasuruan Gelar Karnaval

Start dan finish di lapangan Gedog kelurahan Purwosari untuk karnaval.

Pasuruan, Jatim Pos Kabupaten Pasuruan Jawa Timur memperingati hari jadi ke-1089.

Warga Pasuruan menggelar berbagai aktivitas guna menyemarakkan hari jadinya itu. Diantaranya warga Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari menggelar karnaval, bazar, senam ibu-ibu dan panggung hiburan.

Agar lebih semarak, kegiatan warga Purwosari dilakukan bersamaan dengan peringaran HUT RI ke-73 baru-baru ini. Kegiatan yang sukses diselenggarakan Warga Kelurahan Purwosari ini diawali dengan melakukan gladi bersih dilapangan gedog Ke-

lurahan Purwosari ,dengan membersihkan jalan lingkungan, memasang umbul-umbul serta mengatur start dan finish di lapangan Gedog kelurahan Purwosari untuk karnaval.

Rangkaian kegiatan karnaval warga, pada Tahun 2018 ini, sangat meriah sekali. panitia peringatan dilaksanakan oleh Kelurahan Purwosari.Kegiatan karnaval ini dihadiri Muspika kecamatan Purwosari dan semua warga masyarakat kelurahan Purwosari. Acara dimulai dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh camat Purwosari Eka Wara Brehaspati S.STP.

M.Si kemudian dilanjutkan dengan pelepasan peserta karnaval.

Dalam Sambutannya Eka Wara mengatakan, warga Kelurahan Purwosari supaya meningkatkan kualitas keamanan rumah dan lingkungan masing-masing. Ia juga menyampaikan terimakasih bagi kelurahan Purwosari dan semua warga yang turut berpartisipasi dalam semua kegiatan.

“Makna yang bisa kita ambil dari kegiatan warga kelurahan Purwosari ini, adalah: semangat nasionalisme dan mendoakan arwah para pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah perjuangan bangsanya, menghargai para pahlawannya.

Kemerdekaan telah diwariskan oleh para pejuang, mari kita sebagai generasi muda dengan momen HUT RI ke-73, kita jaga persatuan dan kita jadikan bangsa ini bangsa yang besar, yang disegani oleh dunia dan dicintai oleh masayarakatnya.

Merdekaaa!!!,” ujar Eka Wara.

Paparan sejarah yang dilakukan oleh salah satu pejuang kita,

yang juga pelaku sejarah perjuangan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, Krisno Aji (Plt) lurah Purwosari, mengisahkan perjuangan melawan penjajah. (ham/adv)

ang rendah, meminta agar pemerintah di setiap Kecamatan maupun Desa lebih intensif turun ke bawah dengan melakukan penyampaian pembayaran PBB-P2 kepada masyarakat yang tentu belum membayar dan lebih ditingkatkan lagi penagihan ke warga melalui door to door atau ledang,”

tambahnya.

Oleh karena itu pihaknya akan terus sosialisasi terkait batas akhir pembayaran dan denda yang akan diberlakukan bagi wajib pajak yang telat membayar, semua ini dilakukan agar wajib pajak membayar PBB-P2 tidak melebihi deadline. Pastinya akan dikenai denda sekitar 2 persen.(san**)

Polisi Terjunkan 1.230 Personil Amankan Tradisi Suro

Madiun, Jatim Pos Polres Madiun Kota bakal menerjunkan 1.230 personel gabungan dalam Operasi Aman Suro 2018. Hal itu untuk mengamankan perayaan Tahun Baru Islam 1440 Hijriah atau malam 1 Suro di Kota Madiun.

“Sebanyak 1.230 personel tersebut merupakan gabungan dari anggota Polres jajaran Korwil V yang meliputi Polres Madiun Kota, Polres Madiun, Polres Ngawi, Polres Magetan, dan Polres Ponorogo, plus Nganjuk,” jelas Kapolres Madiun Kota, AKBP Nasrun Pasaribu usai kegiatan Apel Gelar Pasukan Operasi Aman Suro 2018 di Alun-Alun Kota Madiun, Jumat (7/ 9/2018).

Selain itu, Operasi Aman Suro 2018 yang dilaksanakan selama 11

hari yang terbagi dalam dua tahap ini juga melibatkan personel dari TNI dan pemerintah daerah di wi-ayah Polres Jajaran Korwil V. Lebih lanjut dikatakan, tahap pertama dimulai tanggal 8-13 September 2018 untuk pengamanan kegiatan nyekar atau ziarah makam para pendiri perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT).

Sedangkan tahap kedua dilaksanakan tanggal 21-25 September 2018 untuk pengamanan kegiatan Suran Agung oleh anggota Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda (PSHWTM).

“Kami sepakat agar saat pelaksanaan Suro tidak ada mobilisasi massa ke wilayah Kota Madiun,”katanya (jum)

Ponorogo Jadi Tuan Rumah Liga Paralayang Jatim Ponorogo, Jatim Pos Grebeg Suro tahun 2018 dan hari jadi Kabupaten Ponorogo makin meriah dengan di tambahkan beberapa item baru didalamnya, salah satunya liga Paralayang Jawa Timur yang bertempat di Gunung Gedhe, Desa Tatung, Kecamatan Balong.

Meski baru pertama kali digelar di Kabupaten Ponorogo, meskipun baru pertama namun antusiasme para peserta cukup tinggi, Acara tersebut digelar tanggal 7 hingga 9 September 2018.

Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni, dirinya mengaku kagum karena Kabupaten Ponorogo punya gunung Gede yang luar biasa.

“Ya waktu pembukaan Grebeg Suro saya diberitahu 1 dari 2 gunung bagus untuk olah-

raga paralayang, yaitu Gunung Gede,” ungkapnya.

Gunung Gede masuk katagori untuk olahraga paralayang karena anginnya cukup baik bisa dari depan maupun belakang, “itu kan salah satu anugerah bisa dimanfaatkan masyarakat terutama untuk olahraga paralayang”.

Untuk kedepannya kita akan kembangkan potensi ini dan bakal kita bikin bagus dan nyaman nantinya bisa jadi destinasi wisata selain batu dan puncak. “Kita akan benahi beberapa insfastruktur, bakal kita bikin bagus dan nyaman bisa jadi wisata nantinya, “2019 Ponorogo bakal menjadi kota wisata,” tegasnya.

(Nur)

Salah satu peserta saat lepas landas atau take off dari puncak Gunung Gede Tatung.

Jatim V

Hal - 6

JATIM POS

Smut Kopi, Menyajikan Beragam Kopi Khas Batak

Owner Smut Kopi, Juan Situmorang sedang menyeduh Kopi Sidikalang dengan metode V60.

GELIAT pecinta kopi di Kota Malang makin besar. Begitu juga kedai-kedai kopi yang semakin menjalar di kota yang memiliki udara sejuk ini. Tingginya permintaan akan minuman yang mengandung kafein ini membuat para

pegiat usaha kedai kopi saling bersaing untuk menyediakan sajian kopi yang berkualitas.

Berbagai kedai kopi pun berusaha mengusung konsep yang unik untuk menarik pelanggan, mulai dari konsep klasik, semi industri,

modern, pecinaan dan lain-lain.

Ditengah puluhan kedai kopi di Malang, terdapat kedai kopi yang cukup unik hadir di Kota Malang, yakni SMUT KOPI. Sesuai dengan namanya SMUT Kopi ha-

Kepala Bakesbangpol Sindir Kinerja KPUD dan Bawaslu

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Sampang, H. Rudi Setyadi saat sosialisasi pengawasan pra kampanye.

Sampang, Jatim Pos Kepala Bakesbangpol Kabupaten Sampang, H. Rudi Setyadi menyindir kinerja KPUD dan Bawaslu. Hal ini diungkapkan saat memberikan sambutan di dalam acara sosialisasi pengawasan pra kampanye, pada pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang akan datang, Senin (03/09).

Panilaian Rudi, kinerja KPUD dan Bawaslu belum Optimal, dibuktikan Pilkada Sampang yang masih berlanjut ke MK. Masih ada laporan sejumlah temuan pelanggaran, tidak netral dan kurang profesional kinerja penyelenggara dan pengawasan pemilu 27 juni silam.

Di pemilu yang akan datang, Rudi berharap para penyelenggara pemilu bisa lebih profesional, netral dan tidak takut dengan ancaman dari berbagai pihak. “KPUD dan Bawaslu adalah bagian dari Negara, sehingga

Forkopimda juga siap membantu. Jaga kondusifitas, jaga persatuan dan kesatuan, ciptakan Kabupaten Sampang yang lebih baik,” harapnya.

Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Sampang, Sekaligus divisi hubungan masyarakat dan antar lembaga, Insiatun dalam sambutannya, mengaku siap mengawal pemilu yang akan datang lebih baik.

“Saya sebagai Ketua baru di Bawaslu Sampang, siap akan menjalankan tugas sesuai amanat perundang-undangan yang berlaku, guna menciptakan pemilu yang bersih, jujur dan adil,” janjinya.

Di tengah sambutannya, Insiatun mengenalkan pimpinan divisi yang baru terlantik, antaranya Divisi penyelesaian sengketa Muhalli, divisi SDM dan organisasi Jalaluddin, diviai hukum data informasi Suharyanto, S.Sos, dan Yunus Aligofi Divisi penindakan dan pelanggaran.

Sebelum menutup sambutannya, Insiatun

mengkritik dan menjelaskan iklan dari berbagai bakal calon, menurutnya penetapan calon legislatif masih tanggal 20 September mendatang.

“Saat ini masih tahapan Penetapan bakal calon menjadi calon legislatif, tepatnya tanggal 20 September mendatang akan ditetapkan.

Saat ini sudah tersebar pemahaman yang salah dengan calon, bukan bakal calon,” tuturnya.

“Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Ormas tegakkan aturan perundang-undangan yang berlaku” tutup Insiatun.

Sedangkan perwakilan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Nuraini Anggraini, berharap tidak terulang masalah yang terjadi di Sampang sehingga otomatis akan berdampak negatif ke berbagai pihak (dir/man)

z LPG

nya menyediakan seduhan kopi asli sumatra utara, dengan 7 jenis single origin yang tersebar diseluruh kabupaten yang ada di Sumatera Utara.

Konsep ini dinilai sang owner menarik sebab belum banyak yang mengetahui ada banyak single origin yang terdapat di Provinsi Sumatra Utara, yang selama ini familiar ditelinga Pelangan hanya single origin sidikalang, mandhailing dan Lintong.

“Lewat SMUT KOPI, kita ingin memperkenalkan kepada masyarakat bahwa banyak single origin yang berasal dari Sumatera Utara selain kopi sidikalang yang sudah banyak dikenal

menyajikan signature yakni Smut Turkish, Hot dan Iced Smut Kopi Susu Huta yang mengunakan house blend kopi Sumatera Utara dan Jawa Timur, teristimewa Robusta Dampit, yang tidak kalah nikmatnya.

“Besar harapan, suatu saat saya akan membawa konsep kopi dari Jawa untuk diperkenalkan di tanah kelahiran saya di Sumatra Utara,” tutup pria berdarah Batak itu.

Harga satu gelas kopi di sini dibanderol mulai dari Rp. 10.000,- yang pastinya cocok dengan kantong semua kalangan. Untuk jam operasi, setiap hari Smut Kopi buka dari pukul 14.00 Wib hingga pukul 02.00 Wib. (swan/yon)

Pekerja Rumahan di Indonesia Perlu Perlindungan Hukum Malang, Jatim Pos Program MAMPU (Kemitraan AustraliaIndonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) dan Jaringan Radio KBR meluncurkan serial Kampanye Publik “Lindungi Pekerja Rumahan” dengan tema pertama “Siapa Pekerja Rumahan dan Kenapa Kita Harus Peduli?”.

Acara berlangsung di Hotel Atria Malang, Rabu (5/9/2018).

Kegiatan ini diselenggarakan bersama empat mitra Program MAMPU pada Area Tematik Perbaikan Kondisi Kerja yakni Bina Keterampilan Pedesaan (BITRA), Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia (MWPRI), Trade Union Rights Center (TURC), dan Yayasan Annisa Swasti (Yasanti).

Kampanye publik “Lindungi Pekerja Rumahan” ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi tentang kondisi pekerja rumahan kepada masyarakat luas.

Team Leader Prog-

3 Kg Sulit Diperoleh

Akibat Pemerintah Daerah Tak Dilibatkan Pamekasan, Jatim Pos Kesulitan warga untuk memperoleh Liquified Petroleum Gas (LPG) bersubsidi di beberapa daerah termasuk Kabupaten Pamekasan disebabkan Pemerintah Daerah tidak dilibatkan dalam pendistribusiannya.

Hal itu dikatakan Pj Bupati Pamekasan Fattah Jasin di ruang kerjanya, Kamis (06/09) saat dikonfirmasi terkait kesulitan warga mendapatkan LPG 3 Kg. “Sistem logistik di Republik Indonesia ini memang belum optimal, tidak hanya LPG saja

oleh masyarakat,” tutur Juan Situmorang, owner SMUT KOPI. “Kedepannya tak hanya kopi, kita juga pengen menyediakan beberapa jajanan asal Sumatera Utara seperti mie gomak, roti-rotian dengan penyajian khas SMUT KOPI,” tambah pria kelahiran kabupaten Simalungun itu.

Kedai kopi yang mengusung konsep minimalis dengan nuansa interior yang kental dengan khas suku Batak ini, menjadi pilihan yang menarik bagi kalian yang ingin menikmati suasana santai dan mengobati rindu akan kampung halaman.

Kedai yang terletak di jalan pasar tawangmangu No.G35 Lowokwaru kota Malang ini juga

tapi juga barang bersubsidi lainnya. Seharusnya Pemerintah daerah ikut dilibatkan dalam pendistribusiannya karena ada uang negara dari APBN yang digunakan dalam program tersebut,” ungkapnya.

Ia mengatakan, seharusnya mulai Bupati hingga Gubernur perlu dilibatkan agar mempunyai kewenangan dan bisa ikut mengawasi terhadap barang-barang bersubsidi. Selama ini Pemerintah daerah hanya diminta mengusulkan saja. (bw)

Diskusi bersama MAMPU dan KBR tentang perlindungan perempuan pekerja rumahan di Hotel Atria malang, Rabu (5/9/2018).

ram MAMPU, Kate Shanahan dalam sambutannya mengatakan, pekerja rumahan di Indonesia masih banyak menghadapi berbagai kondisi rentan. Seperti status hubungan kerja yang tidak pasti, upah rendah, dan posisi tawar lemah.

Selain itu, kondisi kerja yang buruk, waktu kerja yang tidak jelas, tidak adanya perlindungan jika terjadi perselisihan, fasilitas dan alat kerja yang minim dan berbagai persoalan lainnya termasuk belum diakuinya pekerja rumahan di dalam undangundang ketenagakerjaan.

“Padahal, mereka berperan penting di dalam rantai produksi berbagai komoditas dalam negeri, mulai dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga perusahaan,” paparnya.

Menurutnya, pekerja rumahan berhak untuk mendapatkan upah yang layak, jaminan sosial, serta perlindungan hukum seperti pekerja lainnya.

“Di Indonesia, banyak perempuan miskin bekerja sebagai pekerja rumahan yang tidak terlindungi oleh undang-undang,” tegasnya.

Untuk itu melalui program MAMPU bersama mitra-mitra lokal

mendampingi perempuan pekerja rumahan agar mereka menyadari dan memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja, seperti jaminan sosial, kondisi kerja yang layak, dan perlindungan sosial.

“Bersama pemerintah daerah dan pusat, MAMPU dan para mitra juga mendorong adanya kebijakan untuk perlindungan pekerja ruma-han, mulai dari tingkat desa, hingga nasional,” ujarnya.

Di Kota Malang sendiri masih banyak terdapat pekerja rumahan uang diupah sangat rendah dan tidak memiliki jaminan kerja.

Yuyun, Perwakilan Pekerja Rumahan menyampaikan keluhannya selama menekuni pekerjaan itu.

“Banyak pekerja rumahan diupah sangat rendah, misalnya Rp 8.000 untuk dua hari kerja memasang payet baju. Tetapi kadang kami punya ketakutan ketika menuntut upah. Takut tidak mendapat kerja lagi,” ujarnya.

Harapannya, semakin banyak masyarakat yang mengetahui tentang kondisi pekerja rumahan dan tergerak untuk mendukung upaya advokasi perlindungan pekerja rumahan. (swan/yon)

Ekspose DPRD Propinsi Jatim

Hal - A

JATIM POS Edisi No. 298 Tahun XVII ~ Minggu III SEPTEMBER 2018

Komisi B Dorong Pembentukan BUMD Pangan

Afwan Maksum

Jawa Timur sebagai provinsi besar agraris memiliki potensi luar biasa dalam menghasilkan sejumlah komoditas

pertanian maupun ternak. Karena itu, Jawa Timur mendapat predikat lumbung pangan nasional.

Namun potensi itu tak selamanya berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Seringkali petani merugi karena sulit menjual hasil panen.

Kalau pun Bulog mau membeli, cenderung dengan harga yang murah.

Sehingga tak sesuai dengan tingginya biaya produksi. Hal yang sama juga dialami para peternak, mereka seringkali terpaksa menjual ternak dengan harga murah ketika membutuhkan uang. Terutama saat akan menyekolahkan anak.

Afwan Maksum, anggota Komisi B DPRD Jatim prihatin melihat kondisi tersebut. Dirinya menilai sudah saatnya ada terobosan dari Pemprov Jatim untuk mengatasi kondisi itu. Ia menilai sudah saatnya Jawa Timur memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus pangan. “ Kami mendorong terbentuknya BUMD Pangan. Ini penting untuk menjamin rantai distribusi pangan. Sehingga petani tidak

Komisi C Apresiasi Penyegaran Direksi PT. PWU Jatim Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad mengapresiasi upaya Gubernur Jatim Soekarwo melakukan penyegaran jajaran direksi di lingkungan PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim. Sebab, kinerja PT PWU Jatim kurang memuaskan.

Bahkan beberapa program yang dirancang macet, seperti pembangunan apartemen dan hotel di kawasan Jalan A. Yani, Surabaya.

“Mudah-mudahan Dirut PT PWU Jatim yang baru bisa memajukan BUMD Jatim yang memiliki aset cukup banyak sehingga bisa memberikan PAD yang signifikan,” tutur politisi Partai Gerindra itu, Senin (3/9).

Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Provinsi Jawa Timur, nampaknya kurang memuaskan Gubernur Jatim. Terbukti dalam sepekan, orang nomor satu di lingkungan Pemprov Jatim itu melakukan penyegaran jajaran komisaris dan direktur di beberapa BUMD Jatim.

Terbaru, Dirut PT PWU Jatim, Basanto Yudoyoko digantikan Erlangga Satriagung mantan Dirut PT Jatim Graha Utama (JGU).

Beberapa hari sebelumnya, jajaran komisaris di PT BPD Jatim juga dilakukan penyegaran.

Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan hasil performance audit yang dilakukan pihak ketiga menyatakan bahwa perusahaan tersebut ku-

Erlangga Satriagung, dirut baru PT PWU.

rang bagus kinerjanya sehingga sulit meraup keuntungan.

Solusi yang diharapkan dari penyegaran jajaran direksi BUMD Jatim, lanjut Pakde Karwo adalah Dirut yang baru bisa merancang dan

mencari pembi-ayaan diluar negara melalui financial engi-neering (rekayasa pem-biayaan) seperti Public Privat Partnership (PPP) atau Kerjasama Peme-rintah Badan Usaha (KPBU). (yd)

Komisi C Batalkan Penyertaan Modal 5 Milyar Ke PT. Jamkrida Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim akhirnya membatalkan dan menolak penyertaan modal dari PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jatim sebesar Rp 5 miliar.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim, Renville Antonio ditemui di DPRD Jatim, Jumat (31/8) mengatakan, saat hearing dengan BUMD PT Jamkrida dan Biro Perekonomian Jatim sudah disepakati penyertaan modal PT Jamkrida dikaji ulang atau dibatalkan.

Ini karena PT Jamkrida belum mempunyai perhitungan yang matang terhadap prospek bisnis ke depan. Serta peruntukan yang belum jelas menjadi alasan penyertaan modal tersebut.

“Kami minta business plannya seperti apa masih belum jelas, maka kami sepakat menolak usulan itu,” kata Renville, politisi asal Fraksi Demokrat Jatim ini.

Selain itu, kata Renville, usulan penyertaan modal kepada PT Jamkrida Jatim sebesar Rp 5 M peruntukan anggarannya belum diatur dalam Perda tentang Penyertaan Modal. Maka Komisi C dalam rapat kerjanya dengan Biro Administrasi Perekonomian bersama Jamkrida Jatim telah berketetapan untuk tidak mengalokasikan angga-

rannya pada Perubahan APBD tahun 2018.

Sementara itu, untuk BUMD lainnya. Yakni dari PD Air BErsih sebesar Rp 55 miliar dan PT Asuransi Bangun Krida Rp 3,17 miliar yang memiliki business plan dan target Pendapat Asli Daerah yang jelas.

Sesuai ketentuan, Berkenaan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda tentang Penyertaan Modal Daerah.

Ketentuan dimaksud dipertegas dalam Pasal 71 ayat (7) Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang. Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur Investasi jangka panjang apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Sesusai Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa ketentuan Permen-

dagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur Investasi jangka panjang apabila jum-

lah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. (yd)

bingung lagi menjual hasil panen mereka.

Kami berharap gubernur terpilih bisa merealisasikan hal ini,” tutur Afwan, Selasa (4/9).

Anggota Dewan asal daerah pemilihan Tuban dan Bojonegoro ini mengungkapkan, BUMD Pangan bisa menjadi solusi menstabilkan harga pangan saat panen raya. Tentunya dengan menjalin kemitraan dengan petani untuk memenuhi kebutuhan pangan tidak hanya di Jatim tapi juga Provinsi

di luar Jatim, bahkan untuk konsumsi ekspor.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini melanjutkan, dengan adanya BUMD Pangan maka pertanian di Jawa Timur akan terintegrasi mulai hulu hingga hilir. BUMD Pangan bisa terlibat mulai penyediaan lahan pertanian hingga pada pengemasan produk pangan secara higienis.

Demikian pula, dengan ternak. BUMD Pangan bisa terlibat dalam pembibitan hingga penggemukan ternak seperti sapi. (yd)

DPRD Dorong Pemprov Jatim Beri Bonus Atlet Asian Games Anggota Komisi E DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto, mengatakan pihaknya minta kepada Pemprov. Jatim untuk memberikan bonus kepada atlet-atlet asal Jatim yang telah menyabet perolehan medali emas di ASEAN GAMES 2018 di Palembang.

“Para atlet tersebut telah mengharumkan nama bangsa terlebih Provinsi Jatim. Kami minta agar keberadaan mereka dihargai dengan memberikan bonus atau apalah yang penting prestasi mereka dihargai,” ungkap pria asal Malang ini.

Dengan pemberian bonus dan perhatian ini, kata Agus Dono Wibawanto diharapkan bisa memacu semangat atlet-atlet lain untuk terus berprestasi dan membawa harum nama Indonesia khususnya Jatim.

Politisi yang juga ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim ini mengatakan pihaknya berharap juga kedepan pembinaan para atlet khususnya di Jatim terus ditingkatkan.

“Raihan torehan medali emas oleh atlet olahraga asal Jatim tak hanya sampai sini saja.

Pembibitan atlet harus ditingkatkan, sehingga menciptakan atlet-atlet yang berkualitas. Kami mendorong KONI Jatim dan Dispora bersinergi untuk pembibitan tersebut,”jelasnya.

Atlet-atlet Jawa Timur menunjukkan prestasinya dalam gelaran Asian Games 2018 dengan meraih medali dari berbagai Cabang Olahraga (Cabor).

Ada Jafro Megawanto, peraih medali emas cabor paralayang, Rifki Ardiansyah Arrosyiid merebut medali emas di cabor Karate.(yd)

PAW DPRD Jatim, Yayuk Gantikan Basuki Anggota Fraksi Partai Gerindra, Moch. Basuki digantikan oleh Yayuk Puji Rahayu melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW). Yayuk dilantik langsung oleh Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar melalui Sidang Paripurna Istimewa, Jumat (31/8/2018).

Pergantian ini menindaklanjuti surat keputusan dari Kemendagri terkait pergantian antar waktu Anggota DPRD Jatim.

“Selamat datang Ibu Yayuk. Dengan demikian, maka teman kita sekarang yang memiliki nama Yayuk Rahayu ada dua. Selain Ibu Yayuk Puji Rahayu, juga ada Ibu Yayuk Padmi Rahayu (Fraksi Gerindra),” kata Pimpinan Sidang yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim, Soenarjo.

Moch. Basuki terpaksa digantikan karena ia tersangkut kasus korupsi. Mantan Ketua Komisi B DPRD Jatim tersebut terbukti terlibat

Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar merangkul Yayuk Puji Rahayu, usai dilantik.

kasus suap dan diganjar hukuman 7 tahun penjara oleh Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan dengan Anggota Rochmad, SH di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (29/1/2018) silam.

Terdakwa yang pernah menjabat Ketua DPRD Surabaya itu, juga dihukum membayar

denda Rp 225 juta dengan subsider kurungan 1 tahun.

Tidak itu saja, majelis hakim juga mencabut hak politik Basuki selama 4 tahun karena dianggap terbukti atas suap yang diterima mantan wakil rakyat itu.

(JPUTerdakwa Moch. Basuki didakwa-

menerima suap dari beberapa Kadis di lingkungan Pemprov.

Yayuk Puji Rahayu berada di bawah dua politisi Gerindra sebelumnya. Yayuk juga merupakan Ketua Organisasi Sayap Partai Gerindra, Kesehatan Indonesia Raya (Kesira) kota Surabaya. (yd)

Hal - B

Ekspose Pemprov Jatim

JATIM POS Edisi No. 298 Tahun XVII ~ Minggu III SEPTEMBER 2018

Nilai SAKIP Harus Berdampak Kepuasan Masyarakat z

Pakde Karwo Terima Penghargaan Kontribusi Penerapan SAKIP

Pakde Karwo menerima penghargaan dari Menpan-RB atas kontribusinya dalam membangun dan menerapkan SAKIP pada Pemprov Jatim dan kabupaten/kota seJatim.

NILAI Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) harus memperikan dampak pada indeks kepuasan masyarakat. Seperti halnya di Jatim, SAKIP Pemprov Jatim yang memperoleh nilai A, memberikan kepuasaan masyarakat senilai 81 persen. Demikian pula pada tingkat OPD, nilai SAKIP RSU A untuk dr.

Saiful Anwar Malang memberikan efek nilai

kepuasan masyarakat 85,08 persen.

“Kewajiban pemerintah itu untuk menyejahterakan masyarakat melalui pelayanan publik.

Oleh karena itu, SAKIPnya harus A. Sebab, nilai tersebut ada impactnya terhadap kepuasaan publik yang tinggi,” ujar Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Zona Integritas

(ZI) dan Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 di Ruang Rapat Hayam Wuruk, Kantor Gubernur Jawa Timur Lantai 8, Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya, Senin (3/9) pagi.

Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim menjelaskan, SAKIP mengatur kinerja instansi pemerintah, sehingga

lembaga bisa memilih fokus program terkait kesejahteraan masyarakat. Dengan lebih fokus maka bisa diketahui pembiayaan yang perlu dan prioritas, tidak perlu dan tidak prioritas. Dampaknya bisa menjadi lebih efisien. “Dengan langkah fokus itu kesejahteraan meningkat sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kalau SAKIPnya bagus, prioritasnya bagus, maka masyarakat menjadi puas,” kata Gubernur Soekarwo.

Lebih lanjut disampaikannya, nilai SAKIP tidak hanya berdampak pada kepuasan masyarakat, namun juga memiliki impact pada perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Perwakilan Keuangan (BPK) RI. Selain itu, pencapaian berbagai indikator pada semester I tahun 2018 ikut membaik pula. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai 5,52 persen, Indeks gini 0,379, Indeks

pembangunan gender 90,76, persentase penduduk miskin 10,98 persen, serta IPM 70,27.

“Biasanya pertumbuhan yang tinggi, menimbulkan disparitas tinggi.

Di Jatim dengan SAKIP yang baik, membuat pertumbuhan tinggi tetapi kesenjangan atau disparitasnya rendah,” jelas orang nomor satu di Jatim.

Menurutnya, dampak yang diperoleh dari SAKIP ini tidak terlepas dari peran organisasi perangkat daerah/OPD yang terus membenahi kinerja di instasi masingmasing. Tujuannya untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Berdasarkan data, perkembangan nilai SAKIP Pemprov Jatim dari tahun 2014-2017 terus mendapatkan peringkat A. Adapun susunan nilainya yakni tahun 2014 sebesar 75,20, tahun 2015 sebesar 80,04, tahun 2016 sebesar 81,14, dan tahun 2017 sebesar 81,21.

Aktif Bangun dan Bina SAKIP Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin mengapresiasi, Pemprov Jatim sangat berperan aktif dalam membangun komitmen para kepala daerah, serta membina penerapan SAKIP se-Jatim melalui pra evaluasi, asistensi dan monitoring tindak lanjut. Dari 38 kabupaten/kota di Jatim terdapat sebanyak 33 kab/ kota atau 87 persen memperoleh predikat B ke atas untuk SAKIP. Karena itu, Program Pakde Karwo menjadi rujukan nasional.

“Ini artinya mengindikasikan bahwa Pemprov Jatim menjalankan fungsi pembinaan bagi kab/ kota secara baik. Selain itu, Jatim dan kabupaten/ kota se-Jatim mampu menunjukkan efektivitas dan efisiensi kerja birokrasi,” pungkasnya sambil menjelaskan Jatim sebagai provinsi pertama yang dikunjunginya sejak dilantik menjadi Menpan-RB. (hms)

Diserahkan 40 SK PAW DPRD Kota Malang

Pakde Karwo: 2/3 PTS Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim karena sebanyak 2/3 kaum intelektual berasal dari PTS di Jatim,” ujarnya.

Dr. H. Soekarwo saat memberikan sambutan di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Kamis.

SEBANYAK 2/3 (dua pertiga) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menyumbangkan kaum intelektual di Jawa Timur.

Kaum intelektual tersebut berasal para mahasiswa maupun lulusan mahasiswa dari universitas sehingga melahirkan masyarakat Jatim yang cerdas dan berakhlak mulia.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat memberikan sambutan dihadapan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo pada acara Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan dan Pembukaan Rakernas Lembaga Pendidikan PGRI di Universitas

PGRI Adi Buana Surabaya, Kamis (6/9).

Dikatakannya, kaum intelektual di Jatim telah memberikan warna positif bagi pembangunan di Jatim. Saat ini jumlah, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jatim sebanyak 10 universitas sedangkan jumlah PTS sebanyak 326 universitas.

Dari jumlah itu, lanjut Pakde Karwo jumlah mahasiswa di Jatim sebanyak 721.682 orang terdiri dari mahasiswa PTN sebanyak 209.463 orang dan PTS sebanyak 512.219. “Kehadiran Bapak Presiden di Jatim sangatlah tepat untuk memberikan motivasi kepada generasi muda,

Tingkatkan Kualitas dengan IT Sementara itu, dihadapan ribuan mahasiswa yang hadir, Presiden Jokowi mengingatkan untuk terus meningkatkan kualitas diri dengan memanfaatkan informasi teknologi (IT). Terlebih, saat ini telah terjadi Revolusi Industri 4.0.

Revolusi industri 4.0, tambahnya merupakan perpaduan antara teknologi, ilmu pengetahuan yang mengedepankan akses dan kecepatan. Maka, generasi muda harus segera untuk menyesuaikan diri.

“Mau tidak mau, suka tidak suka kita harus menghadapi Revolusi Industri ke 4.0. Apakah kita ditinggal ataukah melompat jauh seiring dengan perkembangan itu,” terangnya.

Kepala Negara menegaskan, meskipun teknologi tumbuh secara cepat namun generasi muda tidak boleh melupakan jati diri sebagai bangsa yang besar. “Sebagai kaum intelektual mahasiswa harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa seiring dengan era teknologi. (hms)

GUBERNUR Jatim Dr. H. Soekarwo menyerahkan 40 Surat Keputusan/SK Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Malang.

GUBERNUR Jatim Dr. H. Soekarwo menyerahkan 40 Surat Keputusan/ SK Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Malang kepada Sekretaris Daerah Kota Malang. SK PAW tersebut untuk 40 anggota DPRD dari 10 partai yang memasukkan perwakilannya di DPRD Kota Malang, diantaranya PDIP, Gerindra, Hanura, dan Golkar.

“Semua berkas sudah saya tandatangani dan distempel basah.

Selanjutnya, pak Plt. Walikota, pak Sekda, pak Sekwan dan para pimpinan dewan untuk menyiapkan mekanisme pelantikannya Senin mendatang,” terang Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim usai rapat Konsolidasi PAW DPRD Kota Malang di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu (08/09). para anggota DPRD hasil PAW ini juga akan melakukan penandatga-

nan pakta integritas.

Pelantikan akan dilaksanakan pada hari Senin pukul 13.00 WIB. Ditambahkan, penentuan pimpinan dewan, fraksi, komisi dan kelengkapan dewan lainnya seperti badan musyawarah akan dilakukan secara mutatis mutandisnya. Dengan demikian, usai pelantikan semua anggota dewan sudah bisa langsung menjalankan tugasnya masing-masing.

Pada saat pelantikan nanti, lanjutnya, para anggota DPRD hasil PAW ini juga akan melakukan penandatanganan pakta integritas.

Pelantikan akan dilaksanakan pada hari Senin pukul 13.00 WIB. Apresiasi Kinerja Satgas Atas terselesaikannya 40 SK PAW DPRD Kota Malang, Pakde Karwo menyampaikan apresiasi atas kinerja satgas PAW yang telah

dibentuk pada Rabu lalu.

Anggota satgas ini terdiri dari pimpinan partai, KPU, jajaran Pemkot Malang, dan Pemprov Jatim. “Terimakasih atas kerja keras semua tim, sehingga dalam waktu tiga hari SK PAW ini bisa terselesaikan dengan baik,” ungkap-nya.

Menurut Pakde Karwo, kinerja cepat tersebut menunjukkan bahwa sistem partai dan birokrasi berjalan dengan sangat baik. Apalagi, usai kegiatan rapat ini, jajaran Pemkot juga terus rapat dengan pimpinan partai dan pimpinan dewan yang ada untuk mempersiapkan acara pelantikan senin lusa. “Semua kerja keras ini dilakukan untuk mempercepat proses sehingga roda pemerintahan bisa berjalan kembali dan masyarakat bisa terlayani dengan baik,” pujinya.

Hadir di pertemuan iini: Kabiro Setdaprov Jatim, Ketua KPU Malang, Plt Walikota Malang (hms)

Hal - C

JATIM POS

Ekspose Pemprov Jatim

Edisi No. 298 Tahun XVII ~ Minggu III SEPTEMBER 2018

Mencari Pengganti Impor Wujudkan Kemandirian Ekonomi z

Gubernur Berangkatkan Tim Ekspedisi Jalur Darat ke 34 Gubernur

Dr. H. Soekarwo bersama Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah memberangkatkan Tim Ekspedisi Jalur Darat ke 34 Gubernur.

KETUA Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Dr. H. Soekarwo bersama Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah memberangkatkan Tim Ekspedisi Jalur Darat ke 34 Gubernur di Kantor Gubernur Aceh, Jumat (7/ 9).

Ekspedisi Jalur Darat 34 Gubernur adalah ide Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim untuk mengekspos kebijakan keunggulan dan inovasi di 34 provinsi di Indonesia.

Ekspedisi ini dimulai dari Nangroe Aceh Darussalam, kemudian ber-

lanjut bertemu dengan 34 gubernur dan mengelilingi provinsi di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Kegiatan ekspedisi akan berakhir di Surabaya, Jawa Timur pada Januari 2019.

Ekspedisi yang diikuti generasi muda Indonesia akan menempuh waktu selama 5 bulan atau sekitar 133 hari dengan total jarak tempuh sekitar 21.000 km. Sebagai Ketua Tunas Muda Jatim atau team leader ekspedisi yakni Kiagus Firdaus, didampingi oleh Mukhlis Said sebagai

project manager, Samsul Hadi sebagai operational team, Rizki Dwi Putra sebagai fotografer, Ahmad Jilul sebagai jurnalis, serta Ahmad Kurnia dan Setia Budi sebagai professional driver.

Dalam sambutannya Gubernur Soekarwo menyampaikan pentingnya mengekspos keunggulan tiap daerah agar dapat terwujud kolaborasi antara satu provinsi dengan provinsi lain.

“Tim ekspedisi akan menggali dan mengkaji keunggulan tiap provinsi, kemudian akan ditabulasi dan dianalisis ke-

butuhan satu provinsi yang bisa didapat dari provinsi lain, sehingga kita bisa mencari pengganti dari impor dan mewujudkan kemandirian ekonomi,” jelas Gubernur Soekarwo.

Pakde Karwo Minta 34 Provinsi Gerakkan UMKM dan Gunakan Bahan Baku Lokal Pada kesempatan yang sama, Pakde Karwo meminta kepada 34 provinsi di Indonesia menggerakkan UMKM di wilayahnya masingmasing. Dalam menggerakkan umkm tersebut diutamakan menggunakan bahan baku lokal asli daerahnya.

Peran APPSI, lanjutnya, tidak hanya membahas penyelesaian sengketa perbatasan, tetapi juga menyelesaikan permasalahan lain seperti meningkatkan UMKM guna menumbuhkan perekonomian. “Ini dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikannya, umkm bisa dikembangkan dengan melihat potensi agro dan hortikultura yang cukup besar di Indonesia. Bahkan berdasarkan sensus ekonomi terhadap umkm di Indonesia, dari total umkm se-Indonesia yang mencapai 12,1 juta terdiri dari sekitar 7 juta di bidang agro dan hortikultura dan sekitar

4,91 juta di bidang non agro.

Melihat kondisi seperti itu, jelas Pakde Karwo, maka dengan menjadikan proses on farm menjadi off farm di industri primer / sekunder atau memproduksi bahan baku menjadi bahan jadi bisa menghasilkan nilai tambah mencapai 93 persen dan bisa lebih.

Dicontohkan di bidang perikanan, bahan baku perikanan dijadikan produk crispy dan abon. Jika itu dilakukan bisa menghasilkan nilai tambah mencapai 160 persen.

Melihat kondisi seperti itu, jelas Pakde Karwo, maka dengan menjadikan proses on farm menjadi off farm di industri primer / sekunder atau memproduksi bahan baku menjadi bahan jadi bisa menghasilkan nilai tambah mencapai 93 persen dan bisa lebih.

Rasa Bangga Aceh Pada kesempatan yang sama, Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, MT menyampaikan rasa bangga kepada APPSI yang menjadikan Aceh sebagai titik pertama pelaksanaan ekspedisi. Agenda APPSI yang digagas oleh Pakde Karwo ini menjadi peluang emas bagi tiap daerah untuk mengeks-

pos tiap keunggulannya agar diketahui publik.

“Saya sangat mengapresiasi gebrakan dari Pakde Karwo ini, jika ada kesempatan saya akan ikut untuk belajar di beberapa Provinsi,” ungkap Nova. Lebih lanjut disampaikannya, ekspedisi ini diharapkan bisa mendorong Aceh yang sedang merintis menjadi Provinsi Aceh hebat.

Agenda juga dihadiri oleh pendukung utama agenda ekspedisi yakni Bukalapak dan PT Honda Prospect Motor. Dalam sambutannya Evi Andarini, Corporate Communication Manager Bukalapak menyampaikan komitmen bukalapak dalam membangun sistem dan teknologi yang dapat membantu berbagai macam UKM yang di seluruh Indonesia.

“Dan dari ekspedisi ini kami berharap dari semua Provinsi yang didatangi di seluruh Indonesia, dapat mengintegrasikan jutaan UKM sehingga kita bisa secara bersama-sama mewujudkan percepatan pemerataan perekonomian di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi.” tutup Evi Andarini Selepas dari Aceh, ekspedisi yang menggunakan 2 armada Honda CR-V Turbo ini akan berangkat menuju Medan untuk bertemu Gubernur Sumatera Utara yang baru dilantik Edy Rahmayadi. (hms)

Jatim Siap Pertahankan Penghargaan Mentor APE JAWA TIMUR Timur siap mempertahankan penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) kategori Mentor.

Penghargaan mentor yang akan dipertahankan untuk ketiga kalinya tersebut merupakan upaya dalam mengkoordinasikan seluruh elemen masyarakat dengan pimpinan daerah pada bidang pengarustamaan gender (PUG).

“Kita siap mempertahankan penghargaan mentor APE untuk ketiga kalinya. Butuh perjuangan yang besar karena mempertahankan lebih sulit dibandingkan meraih penghargaan tersebut,” ujar Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Prov. Jatim Dr. Ir. Jumadi MMT saat memberikan arahan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Prov. Jatim 2018 di Gedung Bappeda Prov.

Jatim, Jl. Pahlawan, Selasa (4/9).

Menurut Jumadi, arah kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Jatim, ditunjukkan dengan terus mendorong upaya penghapusan

kesenjangan gender.

Selain itu juga soal peningkatan dan perluasan jaringan usaha dan akses permodalan, mengoptimalkan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, penguatan manajemen kelembagaan ekonomi perempuan hingga fasilitasi sarana dan prasarana.

Kondisi itu, telah diamanatkan oleh UndangUndang Dasar 1945 pasal 28.b ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kemudian dijabarkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dengan 3 (tiga) hal yang menjadi arus utama yaitu pembangunan yang berkelanjutan, good governance dan gender.

Jatim, lanjutnya telah memiliki komitmen tinggi dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jatim Tahun 2014 – 2019.

Salah satu strategi dari pembangunan di Jatim adalah pengarusutamaan gender yang dituangkan dalam penerbitan Pergub Jatim Nomor 66 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Artinya, ini merupakan arahan bagi semua sektor di Jatim untuk menyusun program dan kegiatan responsif gender dengan untuk mengurangi isu-isu/ketidaksetaraan gender yang ada di bidangnya masing-masing. ini merupakan arahan bagi semua sektor di Jatim untuk menyusun program dan kegiatan responsif gender Menurutnya, indikator penilaian keberhasilan pembangunan responsif gender dapat dilihat dari komitmen daerah dalam melaksanakan prasyarat gender diantaranya komitmen kepala daerah terhadap pembangunan responsif gender. “Kita tahu, bahwa Bapak Gubernur mempunyai perhatian besar terhadap permasalahan gender di Jatim ini,” tegasnya.

Diharapkan, seluruh pemangku kepentingan

di setiap daerah mulai dari pemerintah provinsi/ daerah dan semua OPD provinsi, lembaga masyarakat dan swasta serta kabupaten/kota dapat berkoordinasi, bersinergi dan bekerjasama dengan baik serta memiliki komitmen tinggi untuk memberikan kontribusinya dalam pembangungan responsif gender.

“Semua OPD bertanggungjawab menyampaikan laporannya dan harus dibentuk tim lintas OPD untuk bersama-sama mengisi form evaluasi melalui aplikasi yang dibangun oleh Kementrian PPPA. Untuk itu, Bappeda, DP3A, BPKAD dan Inspektorat sebagai tim penggerak (driver) PUG harus menjadi fasilitator dan tim yang solid khususnya dalam mengkoordinasikan penilaian yang akan dilaksanakan mulai Agustus sampai dengan November tahun ini,” ujarnya. seluruh pemangku kepentingan di setiap daerah mulai pemerintah provinsi/daerah dan semua OPD provinsi, lembaga masyarakat dan swasta serta kabupaten/kota dapat ber-

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Prov. Jatim Dr. Ir. Jumadi MMT membuka Rakor Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Gedung Bappeda Prov. Jatim.

koordinasi, bersinergi dengan baik serta memiliki komitmen tinggi untuk memberikan kontribusinya .

Dalam laporannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Prov.

Jatim Siti Nurahmi SH. M.Si mengatakan, Pemprov Jatim melalui RPJMD 2014-2019 terdapat strategi pengarustamaan gender pada semua tujuan di bidang pembangunan. Sehingga, seluruh tujuan pembangunan yang ada di Jatim harus dapat melaksanakan upaya kesetaraan serta keadilan gender.

Terkait dengan penilaian APE, ia menyatakan, bahwa penilaian APE telah dimulai pada Agustus sampai dengan November 2018 mendatang melalui aplikasi yang telah ditentukan.

Sementara, untuk penilaian tahap kedua, akan dilakukan melalui verifikasi lapangan yang dilakukan pada Oktober mendatang. “Semoga melalui Rakor ini kerjasama strategis masing masing OPD dalam menghadapai pemantauan dan evaluasi PUG. Serta mendorong OPD di Jatim untuk menyampaikan hasil pengarustamaan gender sesuai tupoksi masing masing,” tutupnya. (hms)

Ekspose DPRD Propinsi Jatim

Hal - D

JATIM POS Edisi No. 298 Tahun XVII ~ Minggu III SEPTEMBER 2018

APBD Defisit, Fraksi Nasdem - Hanura Khawatir nya terkait dengan kesehatan APBD yang ada.

Selain itu, apakah Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut memang merepresentasikan keadilan dan berpihak kepada yang miskin, rentan, dan tertinggal.

Selain permasalahan serapan yang tidak optimal, hal lain perlu diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah fakta telah terjadinya pelambatan akselerasi ekonomi secara makro di Jawa Timur. Seperti yang dilaporkan oleh

Pendapatan Daerah Pada kelompok Pendapatan Daerah terdapat perubahan pada Perubahan APBD Pro-

vinsi Jawa Timur. Dari rancangan awal pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar 29 triliun 850 miliar 891 juta rupiah lebih, berubah menjadi sebesar 29 triliun 952 miliar 957 juta rupiah lebih atau bertambah sebesar 102 miliar 65 juta rupiah lebih.

Belanja Daerah Karena ada perubahan proyeksi dari sisi pendapatan, maka akan berpengaruh pada sisi Belanja Daerah. Semula dianggarkan 33 triliun 132 miliar 688 juta rupiah lebih, berubah menjadi sebesar 33 triliun 239 miliar 754 juta rupiah lebih atau bertambah sebesar 107 miliar 65 juta rupiah lebih.

Melihat struktur perangkaan antara target Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah pada rancangan Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, maka APBD Provinsi Jawa

Timur Tahun Anggaran 2018 setelah perubahan mengalami defisit sebesar 3 triliun 286 miliar 796 juta rupiah lebih, yang akan ditutup dengan Pembiayaan Netto.

Pembiayaan Daerah Menyikapi perangkaan final pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, Fraksi NasdemHanura yang diketuai H Muzammil Syafi’i, SH.Msi mengapresiasi. Asalkan perubahan tersebut masih bersandar pada prinsip keadilan, kesehatan, dan kemandirian dan tetap fokus kepada pembangunan Sumber Daya Manusia masyarakat Jawa Timur. Namun, dengan melihat dan mencermati APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 setelah perubahan yang mengalami defisit sebesar 3 triliun 286 miliar 796 juta rupiah lebih, terus terang Fraksi NasDem Hanura sedikit mengkhawatirkan, khusus-

Fraksi PPP Berharap Perubahan APBD Terukur Fraksi PPP DPRD Jawa Timur memberikan beberapa saran, catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dan dijadikan masukan untuk proses pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 dan penganggaran tahun berikutnya.

Hal itu disampaikan juru bicaranya Dr H Suhermin Abdul Muhaimin, dalam rapat paripurna DPRD Jatim, akhir Agustus 2018.

Pertama, bahwa Fraksi PPP DPRD Jatim berharap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 yang akan dilaksanakan untuk empat bulan ke depan haruslah memuat target pencapaian kinerja yang terukur dengan prioritas pembangunan dan tidak keluar dari frame tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, yaitu “Memacu pembangunan infrastruktur

dalam rangka meningkatkan industri, perdagangan, dan efisiensi pembiayaan pembangunan di Jawa Timur”.

Kedua, bahwa penjabaran rencana program dan kegiatan prioritas dalam perubahan APBD tahun anggaran 2018 diharapkan sebagai stimulus untuk memacu tercapainya 11 (sebelas) target Indikator Kinerja Utama (IKU) di Tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

Fraksi PPP yang diketuai Drs HM Musyaffa’ Noer, M.Si.MM juga berharap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pemprov Jatim, yang sudah disepakati antara Pemprov Jatim dengan DPRD Jawa Timur menjadi pedoman bagi Gubernur.

Mengingat waktu tahun anggaran berjalan tinggal empat bulan lagi maka setelah ditetapkan/disahkan Peruba-

dapatan versi Bank Dunia yang semakin baik. Selain itu, indeks pembangunan manusia juga menunjukkan tren pertumbuhan positif sebagaimana perkembangan indeks pembangunan gender, maupun kemajuan capaian indeks kualitas lingkungan hidup.

Namun, di sisi yang lain Kami juga menemukan ketidakkonsistenan beberapa dinas yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Seperti yang dilaporkan oleh Komisi A Untuk itu ke depan dinas perlu untuk lebih profesional lagi. (yd)

F-PKS: Kondisi Ekonomi Belum Stabil

H Muzammil Syafi’i

Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 memperhatikan tiga aspek penting, yakni aspek pendapatan, aspek belanja dan aspek pembiayaan.

Demikian pendapat akhir Fraksi NasdemHanura DPRD Jatim mengawali laporannya terhadap Raperda Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2018.

Juru bicara Moch. Eksan menyampaikannya dalam rapat paripurna, akhir Agustus 2018 lalu.

Menurut Fraksi Nasdem-Hanura, sebagaimana hasil pembahasan tim anggaran pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Anggaran DPRD pasca laporan Komisi-Komisi, maka perangkaan final pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Komisi B (Perekonomian), secara makro, ekonomi Jawa Timur pada triwulan I Tahun 2018 mengalami akselerasi mencapai 5,5 persen, dan ini tergolong melambat dibandingkan Triwulan IV tahun 2017.

Meskipun demikian harus diakui bahwa beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemprov Jatim menunjukkan tren positif, hingga triwulan I tahun 2018, di antaranya indeks gini ratio yang menurun, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang juga menurun, serta pemerataan pen-

han APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, sesegera mungkin diajukan evaluasi ke Mendagri dengan pengawalan yang ekstra.

Fraksi PPP juga mengingatkan, bahwa tahun 2018 masuk kategori tahun politik dan berdampak pada realisasi belanja atas APBD murni Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, penyerapannya sangat minim dan ratarata Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah 50%. Hal ini mengakibatkan tingginya potensi angka Silpa pada tahun berjalan.

Untuk itu harapan Fraksi PPP, mendesak kepada seluruh OPD dan instansi terkait, memaksimalkan realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan menekan semaksimal mungkin potensi Silpa.

PPP berharap target pertumbuhan ekonomi akhir 2018 mencapai 5,61%- 5,96%. (yd)

Pembahasan Perubahan APBD tahun anggaran 2018 ini masih diselimuti dengan kondisi perekonomian global dan nasional yang masih belum stabil atau masih lemah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya koreksi terhadap beberapa indikator ekonomi makro nasional.

Kondisi perekonomian regional, dan terutama nasional yang kurang menguntungkan tersebut, tentu saja akan berdampak pada kondisi perekonomian daerah ke depannya, termasuk perekonomian Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Jatim pun diprediksi akan mengalami pelambatan.

Menurut F-PKS yang disampaikan melalui juru bicaranya drh Suhartono, melihat gelagat ekonomi nasional yang kurang menguntungkan, F-PKS meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk merespon kondisi tersebut secara cepat, tepat dan terukur melalui restrukturisasi dan rasionalisasi pada P-APBD 2018 ini.

Salah satu kebijakan politik-ekonomi yang harus dikeluarkan pemerintah provinsi adalah memanfaatkan kebijakan politik anggaran daerah yang lebih progresif, kreatif, dan inovatif yang berorientasi pada stabilitas pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, pelayanan publik yang berkualitas, perbaikan infrastruktur, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

Dengan kata lain, Anggaran daerah yang tersedia cukup besar ini harus diorientasi pada tiga hal: Merespon pelambatan ekonomi, menstimulus stabilitas pertumbuhan ekonomi, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Menurut F-PKS yang diketuai Irwan Setiawan, SIP, praktik inefisiensi anggaran harus dihapuskan, belanja daerah yang tidak perlu/penting, dan tidak berorientasi

pada pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat, agar segera dialihkan untuk kepentingan yang lebih utama dan prioritas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur didorong dan harus mampu menggunakan anggaran yang tersedia dalam APBD 2018 ini secara tepat, efektif, efisien dan produktif.

Dalam konteks ini, pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2018 ini memi-liki relevansi yang tepat.

Salah satu fungsi APBD adalah alokasi, distribusi, dan stabilitas fiskal daerah. Disaat kondisi ekonomi seperti sekarang ini, APBD selain harus benar-benar memerankan fungsi stabilitas fiskal daerah, juga yang paling riil adalah mampu mengalokasikan dan mendistribusi anggaran daerah secara cermat, tepat, berkeadilan, dan produktif.

Dengan demikian, APBD perubahan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap pelambatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan berkualitas.

Penyampaian Pendapat Akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Provinsi Jawa Timur tahun 2018 ini merupakan mekanisme dan prosedur terakhir dalam proses penetapan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Timur tentang perubahan APBD tahun anggaran 2018.

F-PKS berharap semua kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas ini dapat bermuara pada upaya kita dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim melalui pelaksanaan APBD 2018 yang berpihak pada kepentingan masyarakat (pro poor budgeting).

Dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018, semestinya tidak berbeda jauh dari dokumen rencana kebijakan umum anggaran (KUA), dan bahkan terdapat kesesuaian antara asumsi-asumsi dalam RPJMD 20142019, dokumen KUA, PPAS, dan P-APBD 2018 yang telah disepakati antara eksekutif dengan DPRD. Konsistensi perencanaan sangat penting untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan target.

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018, Konsistensi perencanaan penting dan semestinya tidak berbeda jauh dari dokumen rencana kebijakan umum anggaran (KUA), dan bahkan terdapat kesesuaian antara asumsi-asumsi dalam RPJMD 20142019, dokumen KUA, PPAS, dan P-APBD 2018 yang telah disepakati antara eksekutif dengan DPRD. (yd)

Irwan Setiawan.

Presiden Jokowi Kunjungi Ponpes Amanatul Ummah Pacet

Mojokerto, Jatim Pos Presiden RI Ir Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Kamis (6/9/2018) siang.

Jokowi berkunjung di ponpes didampingi Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifudin, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa serta unsur Forkompimda Kabupaten Mojokerto sekitar pukul 14.15 WIB.

JATIM POS

Jatim VI

Hal - 7

Sebelum menemui ribuan santri di Masjid Raya KH Abdul Chalim, ia terlebih dahulu menuju kediaman pimpinan dan juga pendiri Ponpes Amanatul Ummah, Dr. KH. Syaifudin Halim, MA. Sekitar pukul 14.45 WIB Jokowi bersama Kyai Asep, sapaan Dr. KH. Syaifudin Halim, MA memasuki masjid disambut selawatan ribuan santri. Presiden Jokowi mengawali sambutannya mengulas keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Indonesia meru-

pakan negara besar dengan 263 juta penduduk yang hidup di 17 ribu pulau, 514 kabupaten/kota serta 34 provinsi.

“Kita harus senantiasa menghargai perbedaan. Baik perbedaan agama, suku, tradisi, adat dan bahasa lokal.

Perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan anugerah Allah,” katanya.

Masih kata Jokowi, apalagi sebagai muslim, kita harus menjaga ukhuwah wataniyah (persaudaran kebangsaan) dan ukhuwah Islamiyah

Puluhan PNS Diambil Sumpah dan Janjinya Oleh Wabup Sipil Negara Pasal 66 Ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajamen Pegawai Negeri Sipil Pasal 39 Ayat (1), dimana tiap calon PNS pada saat diangkat wajib mengucapkan sumpah/janji. (din/hms)

(persaudaraan Islam).

Jangan mudah curiga, seperti saat ada pilihan bupati, wali kota, gubernur dan pemilihan presiden. Presiden berprasangka jelek, curiga dengan saudara kita,” ujarnya.

Di hadapan santri dan tamu yang hadir, Jokowi menunjukkan video atraksi jumping dengan moge kala pembukaan Asian Games Jakarta-Palembang beberapa waktu lalu. Ia juga menyinggung sikap nyinyir pihak yang mempertanyakan aksi jumping menggunakan stuntman.

“Ini adalah hiburan untuk tamu-tamu negara. Pakai stunmant, masak saya naik motor loncat sendiri, kalau jatuh gimana? Pasti pakai peran pengganti,” ucap Jokowi disambut gelak tawa ribuan santri.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menggelar kuis untuk para santri. Tiga santri yang terpilih maju ke depan beruntung membawa hadiah masing-masing satu unit sepeda angin setelah ketiganya mampu menjawab pertanyaan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan di Asian Games, jumlah medali emas yang diraih kontingen Indonesia dan 7 nama provinsi di tanah air.

Di tempat yang sama Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah, Kiai Asep, sapaan populer Dr. KH Syaifudin Halim, MA mengawali sambutannya dengan mengulas profil pondok pesantren yang dirintisnya di tahun 2006 silam. Pun tingkat kesejahteraan 400 KK di sekitar pondok meningkat seiring kemajuan ponpes yang kini memiliki lembaga pendidikan dari tingkat madrasah hingga universitas. (din)

Pawai Kendaraan Hias Puncaki Satu Abad Kota Mojokerto

z

Mojokerto, Jatim Pos Pemkot Mojokerto kembali menggelar acara Pawai Pembangunan atau karnaval dalam rangka memperingati Kemerdekaan RI yang Ke-73. Dengan diikuti sebanyak 74 kendaraan hias dari instansi pemerintah, umum dan perseorangan. Acara dibuka langsung oleh Sekda Kota Mojokerto Harlistyati Minggu beberapa waktu lalu di Lapangan Surodinawan Kota Mojokerto.

Ada tiga tema yang ditampilkan dalam pawai berjarak tempuh 7 Kilometer tersebut, yakni tema Mojopahit karnival, tema perjuangan dan tema berkreasi, berinovasi, berprestasi untuk Mojokerto Service City.

Dalam laporan panitia yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, yang diwakili Sekretaris Ovie Risna Kartika menyampaikan, pawai pembangunan adalah program Dinas Kominfo Kota Mojokerto untuk menyemarakkan HUT RI dan HUT Kota Mojokerto Ke-100.

“Pawai pembangunan ini adalah sebagai salah satu upaya untuk menggali potensi pariwisata melalui proses kreatif masyarakat Kota Mojokerto yang dituangkan dalam kreasi kendaraan hias,” kata Ovie.

Lebih lanjut Ovie menjelaskan, pawai ini juga sebagai wadah berekspresi bagi komunitas kesenian dan pelaku seni dalam menuangkan ide kreatifnya sekaligus memberikan tontonan yang sehat kepada masyarakat.

Sementara, Sekda Kota Mojokerto Harlistyati menyampaikan, pawai pembangunan merupakan salah satu momen yang sangat tepat untuk menampilkan beragam kreasi, apresiasi dan visualisasi dari berbagai realita masyarakat.

“Pawai pembangunan bisa menjadi tolok ukur bagi keberhasilan pembangunan dan secara tidak langsung kita mengajak masyarakat untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah kita laksanakan,” kata Harlis.

Harlistyati menambahkan, pawai pembangunan, merupakan sarana hiburan yang selalu dinanti-nanti dan diharapkan khususnya oleh warga masyarakat Kota Mojokerto. “Ini dibuktikan dengan animo para peserta dan masyarakat masih cukup tinggi, untuk itu saya berterima kasih kepada para peserta dan seluruh masyarakat,” tutur Harlis. (din)

Gabungan LSM Arbhes Tuntut Bubarkan UPP Saber Pungli Mojokerto, Jatim Pos Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi SH, pimpin prosesi sumpah dan janji 60 orang pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Mojokerto terdiri dari 12 laki-laki dan 48 perempuan, Kamis (6/9) pagi di ruang Satya Bina Karya.

Pengambilan sumpah dan janji PNS yang sebelum diambil sumpahnya masih diakui 80 persen secara kepegawaian, Wabup meminta pada PNS agar menekankan disiplin tinggi dan meningkatkan kinerja sesuai bidang masing-masing.

“Dalam melaksanakan tugas sebagai PNS, ada beberapa yang melakukan pelanggaran

disiplin. Tentu hal tersebut tidak kita inginkan.

Maka saya minta bagi yang hari ini diambil sumpah janji sebagai PNS secara penuh, agar disiplin dan meningkatkan kinerja sesuai bidang masing-masing,” tegas Wabup.

Wabup juga menambahkan jika sumpah PNS bukan sebatas seremonial atau janji yang diucapkan tanpa komitmen. Sebab ada makna penting di dalamnya yakni menjaga martabat, kehormatan, tingkah laku dan bertindak sesuai norma hukum.

Sebagai informasi, pengambilan sumpah/ janji PNS ini, diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sampang, Jatim Pos Puluhan gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi sapu bersih Sampang (Arbhes), menggelar audiensi seputar Operasi tangkap tangan (OTT) dari Unit pemberantasan pungli (UPP) selama 2 tahun terakhir berdiri di Kabupaten Sampang.

Berlangsung di salah satu ruangan di Pendoppo Wabup Trunojoyo Sampang, anggota Arbhes ditemui Tim Saber pungli UPP Sampang.

Pertemuan dipimpin langsung oleh Wakapolres Sampang, selaku ketua pembina UPP, Kompol Suhartono dan segenap pimpinan satgas saber pungli UPP Sampang yang seluruh

anggotanya berjumlah 40 orang.

Kordinator Arbhes, Tamsul, SE memulai sambutannya, dengan menanyakan pengembangan kasus OTT selama ini yang terkesan tertutup dan diduga ada permainan hukum.

“Kami pertanyakan OTT tahun 2017, dimana ada 3 kasus di tubuh OPD Sampang, antaranya dari karcis pasar hewan Margalela naungan Disperindagtam, pungutan liar bidan di Dinas Kesehatan, dan gratifikasi suap perizinan toko moderen di tubuh Kantor perizinan terpadu Sampang”. ungkap Tamsul.

Selanjutnya, Kasus OTT terbaru, pada petugas karcis lapak di pasar Srimangunan Sampang pada tanggal 29/08/

2018 silam, dengan 5 penetapan tersangka.

Tamsul menilai, 5 orang tersebut bukan tersangka, melainkan korban. Karena jelas, 5 orang tersebut petugas honor dan pegawai dari Disperindagtam Sampang, dimana hasil penarikan retribusi lapak tersebut di berikan ke Dinas guna sebagai bagian pendapatan asli daerah (PAD) Sampang.

Sehingga, apabila hal semacam itu dianggap pungli, seharusnya pimpinan dari 5 petugas tersebut juga ikut jadi tersangka. Baik Kepala bidang Pasar hingga kepala Disperindagtam Sampang.

Ditambahkan Mamang, anggota Arbhes dari LSM Gadjah Mada, dirinya menilai Tim Saber pungli dari UPP di

Sampang belum layak dijalankan atau di operasikan. Alasannya, selama ini belum memiliki regulasi dan Standar Operasional pelayanan (SOP) sebagai dasar panduan dalam bekerja mencegah pungutan liar di Kabupaten Sampang Bahari.

Sehingga wajar dan pantas, untuk segera dibubarkan sementara, selama regulasi dan SOP belum jelas. Anggota lain Arbhea dari lSM FGD, Aziz juga menuntut secepatnya ada penjelasan yang profeaional dan transparan. Utamakan mata hati dalam menarget OTT dilingkungan ASN di Sampang, dimana jelas sebelum menggelar OTT, seharusnya ada protap atau aturan agar meminimalisir korban OTT(dir/man)

Jatim VII

Hal - 8

JATIM POS

Oknum ASN Menghadiri Sidang Sengketa Pilkada Dipertanyakan

Sidang sengketa Pilkada Sampang di MK Jakarta. Ada oknum ASN ikut hadir bersama rombongan salah satu paslon.

Sampang, Jatim Pos Kehadiran oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sampang pada sidang sengketa Pilkada di gedung MK Jakarta (5/9) menuai pertanyaan.

Sebagaimana diketahui, saat sidang sengketa Pilkada Sampang

yang berakhir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk kembali melaksanakan Pungutan suara ulang (PSU), ada oknum pejabat aparatur sipil negara (ASN) dari yang diketahui dinas PUPR yang berinisial SM duduk di samping barisan tengah dari rombongan pasangan calon

(Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sampang termohon nomor urut 1 H. Selamet Junaidi dan H. Abdullah Hidayat (Jihad). Sementara paslon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Jihad duduk di barisan paling depan.

Kehadiran oknum ASN itu ditengarai me-

langgar peraturan ASN pasal 4 Angka 15 PP Nomor 53 Tahun 2010 yang dikatagorikan melanggar ketentuan disiplin PNS, tidak boleh ikut serta berpolitik praktis.

“Apa kapasitas dia hadir kesana, dia bukan pemohon, termohon ataupun pihak terkait, saksi bukan, bahkan juga dia seorang PNS,”.

Kata Achmad, warga kota Sampang, yang mengatakan dirinya perduli ASN netral di Pilkada Sampang.

Achmad juga mengatakan, sebagai Abdi Negara patut dipertanyakan alasan meninggalkan tugasnya menghadiri sidang sengketa Pilkada. “Padahal seharusnya ASN dilarang ikut berpolitik praktis. Ngelingke saja terhadap salah satu Paslon tidak boleh apalagi ikut rombongan salah satu Paslon untuk mendengar sidang keputusan sengketa pilkada dari MK di Jakarta” keluhnya.

Achmad juga mempertanyakan soal ijin bepergiannya keluar kota, karena untuk ASN bepergian keluar kota di

Bupati Malang Ingatkan Kinerja ASN dan Honorer Malang, Jatim Pos Bupati Malang, Dr. H. Rendra Kresna hadir dan memberikan Pembinaan ASN / PGRI dan tenaga kesehatan (nakes) se-Kecamatan Jabung beserta UPT yang diikuti kurang lebih 800 orang. Pak Rendra, sapaan akrab Bupati mengatakan, kegiatan tersebut sebagai wujud konsolidasi dan keorganisasian bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik.

Dalam sambutannya, Bupati berulang kali mengatakan tanpa konsolidasi dan koordinasi, sebuah organisasi tidak akan mengalami kemajuan. Hal ini tidak hanya yang bersifat kedinasan, melainkan juga bisa dilaksanakan dengan berbagai cara bahkan baik dengan cara melalui jagongan dan duduk santai. ‘’Terpenting, meski dari jagongan atau nongkrong, namun bisa memberikan nilai tambah bagi pertemuan tersebut, atau menyang-

kut organisasi maka tentunya sangat positif.

Jangan kemudian kita negatif thinking terhadap orang jagongan dan ngrumpi. sepanjang tidak rasan-rasan negatif, maka itu baik,” terang Pak Rendra.

Bupati menegaskan, konsolidasi yang juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Kepala PGRI Kabupaten Malang tersebut harus bisa dilaksanakan sepanjang waktu tanpa mengenal tempat, kondisi dan situasi. Kegiatan siang tadi dinilai Pak Rendra juga sebagai bagian pembinaan dalam rangka mengingatkan para ASN/PGRI agar tidak sampai keluar dari rel aturan sehingga tidak melanggar aturan berlaku. ‘’Pertemuan ini sebagai ajang saling mengingatkan membina dan membimbing agar tidak sampai melakukan kesalahan. Sehingga jangan segan, sungkan dan malas untuk hadir dalam kegiatan pembi-

naan semacam ini. Sebab kerja itu bisa diukur terbatas kemampuan pribadi masing-masing pekerjanya. Maka konsolidasi bermanfaat sebagai ajang menilai sejauh mana keberadaan ASN/PGRI dan pantas tidaknya diusulkan serta dinaikkan pangkatnya yakni melalui hasil kinerja,” ucap Pak Rendra.

Bupati menambahkan, kinerja adalah tampilan produktif, sehingga bisa menampilkan kerja masing-masing pribadi, juga terkait lingkungan kerjanya, dan organisasi. Ia mengaku, tidak kasih pelajaran melainkan mengingatkan karena ilmu dan keahliannya para tenaga ASN / PGRI dan Nakes sudah sangat tinggi.

Namun sebagai pimpinan, Pak Rendra harus tetap mengingatkannya.

Apalagi dengan konsolidasi menjadikan sampai kehabisan informasi. ‘’Seperti GTT (Guru Tidak Tetap, Red) jasanya tiada tara. Be-

kerja dengan tanpa melihat besaran gaji dan secara ikhlas menjalankan tugasnya. Meski demikian, dengan keterbatasan, Jabung ini untuk di bidang pendidikan selalu berada dalam 10 besar se Kabupaten Malang. Terima kasih bapak ibu, bersama dengan mewujudkan cita-cita dan perjuangan bangsa ini yakni tetap meraih prestasi. Mari bersama bersemangat sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, yakni integritas, etos kerja dan gotong royong,” tambah Bupati yang tetap terus memperjuangkan nasib GTT Kabupaten Malang ke Pemerintah Pusat agar bisa diangkat sebagai Guru Tetap.

Mari bersama bersemangat sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, yakni integritas, etos kerja dan gotong royong,” tambah Bupati yang terus memperjuangkan GTT Kabupaten Malang ke Pemerintah Pusat. (zis/hms)

jam hari kerja tersebut harus ijin Bupati dan Inspektorat.

“Apakah dia sudah dapat ijin dari atasannya saat keluar kota, dan apakah dia juga menggunakan biaya dinas, serta apakah dia sudah dapat ijin dari bupati ataupun inspektorat, selaku pemangku kebijakan” tanya Achmad, yang perduli terhadap ASN Netral.

Sementara Bupati Sampang Jonathan Judianto tidak dapat ditemui dan dikonfirmasi saat didatangi ruang kerjanya di Pemkab Sampang, karena sedang keluar kantor.

Diketahui bersama, akibat dugaan tidak profesional dan tidak netralitas KPUD Sampang, pilkada Sampang harus bersengketa di MK, hingga berakhir sangsi

PSU. Dimana jelas putusan MK tersebut dari ulah KPUD dan Panwaslu Sampang, sebagai penyelenggara tidak hanya mempermalukan Kabupaten Sampang di Mata Nasional, akan tetapi juga merugikan segala pihak di Kab. Sampang, dari terhamburnya anggaran puluhan miliar, 3 paslon Bupati dan wakil bupati, hingga moral, akan gagalnya pesta demokrasi serentak yang jujur dan adil, sebagaimana tagline KPU. Sementara Bupati Sampang Jonathan Judianto tidak dapat ditemui dan dikonfirmasi keterangannya, pada waktu didatangi di ruang kerjanya di Pemkab Sampang, karena sedang keluar kantor. (dir)

Permintaan Air Bersih

BPBD Sumenep Kehabisan Anggaran

Sumenep, Jatim Pos Hingga saat ini permintaan air bersih dari sejumlah daerah masih tinggi. Hal itu membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kehabisan anggaran.

Kepala BPBD Kabupaten Sumenep, Rahman Riadi mengatakan, pihaknya sudah menyuplai air bersih kepada warga ke lokasi kekeringan yang ada di 10 Kecamatan setempat, sehingga BPBD butuh tambahan anggaran penanggulangan bencana kekeringan.

“Kami sedang mengajukan ke Bupati, agar bisa menggunakan anggaran tak terduga untuk dapat kembali melakukan pengiriman air bersih.

Sekarang posisinya masih proses,” katanya, Senin (10/09).

Menurut Rahman, berdasarkan rilis BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika), masa status darurat kekeringan di Kabupaten paling

timur Pulau Madura ini masih sampai September atau hingga November mendatang.

Namun demikian, selama permintaan air bersih dari masyarakat kepada BPBD masih ada, maka akan dilakukan pemrosesan untuk disuplai.

“Itupun apabila ada penambahan anggaran. Jadi kami masih menunggu persetujuan dari surat pengajuan ke Bupati,” tukasnya.

Untuk diketahui, bencana kekeringan yang terjadi di Kabupaten Sumenep saat ini, yakni di 10 Kecamatan daratan. Dengan rincian, 10 Desa kering kritis dan 17 Desa kering langka. berdasarkan rilis BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika), masa status darurat kekeringan di Kabupaten paling timur Pulau Madura ini masih sampai September atau hingga November. Selama permintaan air bersih dari masyarakat kepada BPBD masih ada, maka akan diproseskan untuk disuplai. (her/nan/sil/hms)

Ribuan Jamaah Riyadlul Jannah Datangi Pemkab Malang Bupati Malang, Dr. H. Rendra Kresna didampingi Wakil Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, MM hadir dalam tabligh maulid akbar Riyadlul Jannah di Halaman Kantor Bupati Malang, Kota Kepanjen, Senin (10/9) malam. Kegiatan ini digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dalam memperingati Hari Jadi ke 1258 Kabupaten Malang dan menyambut Tahun Baru

Islam 1440 Hijriah.

Majlis tersebut dipimpin langsung Gus Rofiul Hamid Himzi putra dari alm KH. Abdurrochim bin Achmad Syadzili selaku pendiri Majlis Riyadlul Jannah. Gus Rofiq, sapaan akrab Gus Rofiul ditemani Habib Muhammad bin Aqil dan Al Ustadz Al Habib Anis bin Syihab. Ribuan jamaah Riyadlul Jannah dari Malang raya bersholawat dan bermuna-

jat secara bersamasama dengan memadati halaman pendopo. ‘’Pak Bupati berpesan, mari kita bersamasama membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan berdoa dengan berharap kepada Allah SWT agar Kabupaten Malang semakin maju dan masyarakatnya hidup sejahtera,” ujarnya menirukan pesan Bupati Malang yang sepanjang kegia-

tan berada duduk bersila tepat di sebelah kanan Gus Rofiq.

Dalam kesempatan itu, Gus Rofiq memimpin doa bersama dengan memohon apa yang dicita-citakan masyarakat Kabupaten Malang, terkabulkan. Selain itu, masyarakat hidup aman tertib dan sejahtera, serta mampu menjadikan Kabupaten Malang semakin maju. (zis/hms)

SHOLAWAT : Bupati Malang, Dr. H. Rendra Kresna bersama pengasuh Majlis Riyadul Jannah pada tabligh maulid akbar di halaman Kantor Bupati, Senin (10/9) malam.

Jatim VIII

Hal - 9

JATIM POS

Lomba Jurnalistik Brand Lokal Jadi Incaran Pengunjung BSN Diperpanjang Festival Kickfest XII

Sepuluh Ribu Orang Bersihkan Kalimas

Pengunjung sedang memilih baju di stand RocKok.

Malang, Jatim Pos Gelaran Kreative Independent Clothing Kommunity Festival (KICKFEST) XII ‘Untold Journey’ di Kota Malang hingga hari terakhir sangat meriah. Event di-

gelar sejak Jumat (7/9/ 2018) dan berakhir Minggu (9/9/2018).

Memasuki hari terakhir, event yang digelar di Lapangan Rampal Malang itu mampu menarik antusiasme pe-

ngunjung. Hal tersebut dimanfaatkan oleh lebih dari puluhan brandbrand fashion, sepatu bahkan makanan seluruh Indonesia untuk bisa mempromosikan produk mereka.

Salah satu brand fashion yang menarik perhatian pengunjung di dalam event KICKFEST XII adalah brand fashion Roc-Kok. Brand pakaian asal kota Bandung itu turut meramaikan event KICKFEST XII. Menurut Owner Brand Roc-Kok, Denal Naibaho event KICKFEST ini sangat bermanfaat bagi produknya. Ia mengakui bahwa dengan mengikuti event KICKFEST, omset penjualan brand Roc-Kok mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

“Kalau dibandingkan dengan di store hari biasa prosentase kenaikan penjualanya mencapai 300 persen,” ucapnya Minggu (9/9/ 2018).

Ia menyebut ada beberapa strategi yang dilakukan oleh manajemen brand Roc-Kok untuk bisa menarik pembeli. yakni diskon besar besaran. (swan/yon)

Pemkab Trenggalek Hanya Mendapat 389 Kuota CASN Trenggalek, Jatim Pos Para pelamar Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur masih harus bersabar.

Menurut rencana pelaksanaan Tes CPNS serentak akan dilaksanakan pada tanggal 19 September ini. Namun Pemkab Trenggalek masih menunggu keputusan resmi dari Kemenpan RB. Dari 550 kuota CASN yang telah diajukan Pemkab Trenggalek ke Kemenpan RB, Kabupaten Trenggalek hanya mendapatkan kuota sebanyak 389 dari pusat.

“Menurut rencana pembukaan tes CASN dilaksanakan pada tanggal 19 September

ini, namun kami masih menunggu keputusan secara resmi dari pusat.

Dipastikan akan diumumkan secara resmi melalui situs resmi BKD, BKN dan Menpan RB,” ucap Pariyo, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Selasa (11/ 9/2018).

Menurutnya, kemarin telah diajukan kuota CASN sebanyak 550 dan ternyata yang direstui dari pusat hanya 389 kuota untuk Trenggalek.

Jumlah 389 kuota tersebut sesuai ketentuan pusat, dengan prioritas kuota pada tenaga pendidikan, kesehatan dan insfrastruktur. Dari ketiga formasi tersebut disyaratkan minimal lulusan

D3 dan itu untuk perawat,” jelas Pariyo.

“Jika dilihat kekurangannya kuota di Trenggalek, bisa dikatakan sangat kurang. Namun pusat punya kebijakan sendiri dengan dasar kuota diambil dari jumlah purna sesuai tahun kemarin. Pertahun ada 300-400 ASN yang purna tugas dengan kekurangan idealnya sekitar 2000 lebih,’’ tandasnya.

Dikatakan pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Trenggalek ini, hasil rakornas Kemenpan RB terkait penambahan pegawai pada akhir Juli lalu, Pemkab Trenggalek hanya dibolehkan membuka pendaftaran sekitar 389 CASN dari

berbagai formasi.

Usulan CASN tersebut disesuaikan dengan jumlah ASN yang pensiun dari data di tahun ini.

“Jumlah pegawai sangat kurang. Kekuranggannya mencapai ribuan. Kami usul penambahan 550, tapi dibolehkan hanya menambah 389 CASN,” ujarnya.

Pemangkasan usulan penambahan jumlah pegawai, menurut Pariyo, dikarenakan pemerintah pusat tak sanggup membayar beban gaji yang terlampau sangat tinggi. Apabila usulan dari Pemkab Trenggalek itu disetujui oleh Kemenpan-RB maka beban anggaran negara semakin membengkak. (sup/ham)

Surabaya, Jatim Pos

Penerimaan naskah Anugerah Jurnalistik BSN 2018 diperpanjang hingga 25 September 2018. Perpanjangan waktu ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi wartawan media cetak dan online menulis dan mempublikasikan artikel terkait tema lomba.

Anugerah Jurnalistik BSN 2018 mengangkat tema, “Badan Standardisasi Nasional (BSN) 1 tahun ke depan: tantangan dan peluang sebagai instansi pembina standardisasi di Indonesia.

Dalam penyelenggaraan lomba ini, BSN bekerjasama dengan Masyarakat Penulis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (MAPIPTEK). Penyerahan hadiah akan dilaksanakan pada pembukaan Bulan Mutu Nasional dan Indonesia Quality Expo 2018 pada 25 Oktober 2018 di Surabaya.

Anugerah Jurnalistik BSN 2018 terbuka untuk wartawan media cetak dan online. Naskah peserta sudah harus dimuat di media massa cetak atau online mulai 10 November 2017 hingga 24 September 2018, serta tidak sedang diikutsertakan dalam lomba lain.

Peserta dapat mengirimkan lebih dari satu naskah disertai bukti pemuatan tulisan dan fotokopi artikel rangkap tiga. Penerimaan naskah paling lambat 25 September 2018.

Panitia berhak menggunakan karya terse-

but untuk keperluan publikasi dan promosi pihak penyelenggara.

Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Metode dan kriteria penilaian meliputi kedalaman berita, keakuratan berita, fakta yang terukur, logika penulisan, solusi yang ditawarkan, serta teknik penulisan. Unsur kedalaman berita yaitu menyajikan pernyataan berbagai narasumber dan sudut pandang, mengaitkan hubungan BSN dengan pemangku kepentingan, serta menyajikan data dari berbagai sumber yang kredibel. Ilustrasi pendukung artikel juga akan mendapat penilaian seperti foto, infografis, ilustrasi, dan lain-lain.

Pemenang mendapatkan hadiah berupa piala, piagam penghargaan. dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Untuk kategori media cetak juara 1 berhak mendapatkan uang tunai Rp 7 juta, juara 2 Rp 5 juta, dan juara 3 Rp 3 juta.

Sementara untuk kategori media daring/ online, juara 1 berhak mendapatkan uang tunai Rp 5 juta, Juara 2 Rp 3 juta, dan Juara 3 Rp 2 juta Naskah beserta data diri dan fotokopi identitas (Kartu Pers dan KTP) dikirimkan ke Sekretarit Anugerah Jurnalistik BSN, Bagian Humas BSN Gedung I BPPT Lantai 10, Jl. MH Thamrin No. 8 Jakarta 10340. Naskah bisa juga dikirim melalui email: lombabsn @ gmail. com, anugerahmedia@bsn.go.id, dan mapiptek@yahoo.com. (yus)

1.500 Pemotor Trail Banjiri Gelaran FATT-2 Polres Trenggalek Trenggalek, Jatim Pos Sebanyak 1500 starter motor trail dari berbagai wilayah di Indonesia mengikuti gelaran

Freedom Adventure Trail Trenggalek, Jawa Timur, ke-2 (FATT 2) yang digelar pihak Polres Trenggalek, Jawa Timur.

Para crosser yang mengambil jalur ekstrim dilepas di halaman Mapolres Trenggalek.

Kegiatan bertajuk ‘Ngetrail Nomer Loro, Paseduluran Nomer Siji’ atau Naik Trail Nomor Dua, Persaudaraan Nomor Satu ini diberangkatkan langsung oleh Kapolres Trenggalek di halaman Mapolres setempat, Sabtu-Minggu, (8-9/9/2018).

Kapolres Trenggalek, AKBP Didit Bambang Wibowo mengatakan, hari ini pemberangkatan untuk yang kategori kelas private. Untuk yang umum akan digelar esoknya dengan start di lapangan Desa Karangsuko Kecamatan Trenggalek.

“Untuk pemberangkatan di hari pertama ini ada 300 peserta, kategori yang diikuti adalah kelas private dengan

jalur ekstrim khusus para crosser profesional,” katanya.

Kalau untuk yang session kedua besok, lanjut Kapolres, adalah kelas umum dengan 1500 peserta tapi jalur adventure saja.

“Untuk keberangkatan kedua nanti, jalurnya lebih ke arah adventure fun jadi mirip-mirip rekreasi. Misinya, selain untuk olahraga juga untuk pengenalan spotspot wisata di Trenggalek,” imbuhnya.

Menurutnya para penghobi ini akan dijajal kemampuannya menaklukkan lintasan ekstrim di wilayah pegunungan orak-arik yang melegenda dengan sejarah perjuangan Joko Pekik salah satu putra dari Ke-

rajaan Mataram di era tahun 800 SM.“Dengan jarak tempuh kurang lebih 35 kilo meter, estimasi waktu sekitar 5 jam,” terangnya.

Joko Pekik, menurutnya pernah akan membuat jembatan yang menghubungkan antara Gunung Orak-arik yang berada di Desa Karangsuko dengan Gunung Rajek Wesi yang ada di Desa Pogalan Kecamatan Pogalan yang keberadaan persis di sebelah timur Gunung Orak-arik.

“Ini juga mengandung sejarah perjuangan bagi Kabupaten Trenggalek yang kini ulang tahun ke 824,” terangnya.

Dalam kegiatan berskala nasional ini, Polres

Trenggalek memback up penuh panitia de-ngan menerjunkan 71 personel. “Polres bersa-ma Kodim 0806 Treng-galek membantu penuh panitia,” tandasnya.

Di sisi lain, Freedom Adventure Trail Trenggalek (FATT ke 2) adalah event rutin yang diadakan oleh komunitas pecinta trail di Trengalek. Tahun 2018 ini telah memasuki tahun kedua, panitia selain didukung para sponsor terkait, juga disuport Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.

“Untuk FATT ke-2 kali ini memperebutkan 1 unit Mobil, beberapa sepeda motor dan hadiah lainnya dengan total hampir 300 juta rupiah,” pungkasnya. (ham)

SAMBUNGAN

Hal -10

Semua Pada kesempatan tersebut, Jokowi sapaan akrab Presiden RI didampingi Gubernur Jatim DR H Soekarwo SH MHUm menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat kepada 5.000 penerima yang berasal dari beberapa wilayah diantaranya Sidoarjo dan Gresik.”Coba sertifikatnya diangkat tinggitinggi agar kelihatan semua sertifikat sudah diserahkan,” tutur Jokowi.

Presiden menjelaskan, di Indonesia ada sekitar 126 juta tanah yang bersertifikat, dan sampai saat ini baru 46 juta yang selesai diserti-

178 Bali beberapa hari lalu melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko,” ujar Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail di Pamekasan, Jumat, (7/9/2018).

Ismail menjelaskan, laporan tentang konflik agraria di Pamekasan disampaikan, karena hingga saat ini belum ada penyelesaian.

DPRD Pamekasan telah menggelar rapat sebanyak 40 kali dengan instansi terkait di lingkungan Pemkab Pamekasan dan para pihak yang terlibat konflik, akan tetapi belum ada penyelesaian, bahkan konflik semakin memanas.

Salah satunya terkait sengketa tanah tambak garam di Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, pesisir pantai di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan yang diklaim menjadi milik pribadi warga dan tanah negara yang juga diklaim menjadi milik pribadi warga.

“Dengan dilaporkan secara langsung kepada Presiden ini, kami berharap, persoalan konflik agraria di Pamekasan ini akan menjadi perhatian serius para pihak di tingkat pusat,” ucapnya.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Suli Faris

................................................... dari hlm.1 fikatkan. Sisanya sekitar 80 juta juga harus selesai pada tahun 2024. “Kinerja seperti ini, merupakan progres percepatan luar biasa. Hal ini merupakan bagian dalam melayani masyarakat,” ungkapnya.

Presiden menjelaskan bahwa sertifikat ini sangat penting. Apalagi sekarang ini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki tanda bukti hukum atas tanah mereka. Hal tersebut menimbulkan banyaknya sengketa pertanahan yang terjadi di masyarakat.”Setiap ke daerah saya sering mendengar keluhan so-

soal sengketa tanah dan lahan. Baik masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah ataupun masyarakat dengan perusahaan,” katanya.

Tak lupa, Presiden RI berpesan kepada masyarakat yang telah menerima sertifikat agar berhati-hati dalam menggunakannya sebagai jaminan bila akan meminjam uang di bank.

Presiden berharap masyarakat dapat menggunakan sertifikat tersebut dengan sebaik-baiknya dan telah melalui perhitungan atau kalkulasi yang matang. “Tolong pinjamannya digunakan untuk untuk mo-

................................................... dari hlm.1 sebelumnya menyatakan, sedikitnya 178 hektare tanah negara di Pamekasan kini diklaim sebagai milik pribadi warga sehingga masalah itu perlu diurus oleh pemkab setempat.

Politikus Partai Bulan Bintang (PBB) asal Waru Pamekasan ini, menjelaskan, tanah seluas 178 hektare yang kini diklaim milik pribadi warga itu adalah tanah negara yang dikuasakan penggunaannya kepada Perum Perhutani Madura yang berkantor di Kabupaten Pamekasan.

Suli menjelaskan, tanah itu diserahkan pengelolaannya kepada Perum Perhutani untuk dijadilan hutan lindung di kawasan pantai selatan di Kecamatan Pademawu. Namun, oleh masyarakat setempat kala itu dimohon untuk dikelola menjadi lahan tambak garam.

“Penyerahan hak pengelolaan tanah negara oleh pemerintah kepada Perum Perhutani, sesuai data yang kami terima kala itu, terjadi pada tahun 1986,” ungkap Suli.

Dalam perkembangannya, tiba-tiba banyak warga yang mengklaim sebagai pemilik tanah negara itu. Konflik

antara masyarakat dengan pihak Perhutani akhirnya terjadi, saat ada kelompok masyarakat lain yang juga mengklaim sebagai orang yang berhak mengelola lahan tersebut karena bekerja sama dengan Perhutani.

“Saat kasus itu terjadi, maka perwakilan Perum Perhutani di Jawa Timur turun ke Pamekasan dan diketahui, tanah itu telah berkurang 100 hektare dari jumlah semula 178 hektare,” ujar Suli Faris.

Ia menjelaskan, konflik antarpetani garam yang terjadi, setahun lalu antara petambak garam asal Sumenep dengan petambak garam asal Desa Majung, Kecamatan Pademawu, Pamekasan itu, juga akibat rebutan klaim kepemilikan lahan garam tersebut.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Suli menjelaskan telah menyarankan agar pemerintah, yakni Perum Perhutani bisa mengambil kembali tanah itu, apalagi warga yang mengklaim itu bukan warga masyarakat setempat, melainkan dari kabupaten lain.

“Kami menengarai ada proses jual yang tidak beres dalam kasus ini, apalagi, sebagian di

Dua................................. dari hlm. 1 Menurutnya penilik tersebut memungut 15 persen dari bantuan yang diberikan kepada PAUD sebesar Rp25 juta, sehingga 15 persennya yakni Rp7,2 juta berhasil diamankan saat OTT Tim Saber Pungli.

“Kedua oknum pelaku merupakan penilik yang bertugas memberikan rekomendasi layak tidaknya PAUD tersebut mendapat bantuan, dan kepada lembaga PAUD yang menerima bantuan, pelaku meminta fee antara 15-20 persen,” tuturnya.

Dua lembaga PAUD itu adalah PAUD di Kecamatan Silo dan PAUD di Kecamatan Sukowono yang mendapat bantuan layanan khusus masing-masing

dal kerja, modal usaha, dan modal investasi.

Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang berbau kenikmatan seperti beli mobil atau motor, yang dibelikan sepeda motor atau mobil dari keuntungan saja, bukan dari pinjaman,” pesan Presiden.

Presiden juga berharap agar masyarakat menyimpan dan menjaga sertifikat terebut dengan baik. Caranya, dengan diberi plastik dan difotokopi sebelum disimpan di lemari. Alasannya agar sertifikat tersebut tidak rusak ketika rumah bocor dan ada fotokopinya bila yang asli hilang. (hms)

sebesar Rp25 juta atas rekomendasi dari kedua oknum penilik yang memang bertugas sebagai pengawas dan verifikasi bantuan itu.

“Sejauh ini baru dua lembaga PAUD yang melaporkan, dan masih kami kembangkan untuk penyidikan dan apabila ada lembaga-lembaga PAUD lainnya dikenakan pungli seperti yang dilakukan kedua oknum tersebut, sebaiknya segera melapor,” katanya.

Kusworo menjelaskan Polres Jember bersama Kejari Jember masih melakukan pendalaman terkait kasus pungli tersebut dan tidak menutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka baru, apabila nantinya ditemukan bukti

baru.

“Apabila hasil dari pungli tersebut mengalir ke pihak lain, maka tidak menutup kemungkinan tersangka bisa bertambah dan kami masih mengembangkan penyidikan,” katanya Sementara Sekretaris Dispendik Jember Ahmad Ghozali mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada aparat penegak hukum dan siap kooperatif dalam mengungkap kasus pungutan liar itu.

“Kasus itu juga ditindaklanjuti oleh Inspektorat Pemkab Jember. Di Jember ada 37 penilik PAUD dan nanti untuk tugas dua penilik akan diisi atau diambilkan dari penilik-penilik di sekitarnya,” ujarnya. (ant)

antara masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik lahan tanah negara tersebut sudah mengantongi sertifikat tanah hak milik atas nama pribadi warga,” tuturnya.

Selain lahan tambak garam, tanah negara lainnya yang juga diklaim milik pribadi warga adalah lahan di sepanjang pesisir pantai selatan Pamekasan, mulai dari perbatasan Kabupaten Sampang, hingga di pesisir Pantai Tlanakan, Pamekasan.

Tanah negara yang juga diklaim milik pribadi warga adalah lahan di sepanjang pesisir pantai selatan Pamekasan, mulai dari perbatasan Kabu-paten Sampang, “Pemerintah pusat saya kira perlu turun tangan untuk mengatasi persoalan ini,” katanya, menjelaskan. (ant)

Bakal Alasan lain, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Pamekasan, jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak daripada jenis lakilaki.Bahkan, dirinya pun telah mempertimbangkan dan melihat fakta yang ada di lapangan.

Apik menilai, pertumbuhan perempuan yang meningkat setiap tahunnya membuat angka kemaksiatan meningkat pula.

Dari total jumlah penduduk Pamekasan sebanyak 829.323 jiwa, jumlah penduduk dengan jenis kelamin lakilaki hanya sebanyak 402.314 jiwa, sedangkan penduduk dengan jenis kelamin perempuan

Bulog untuk tiga wilayah yang ada di lingkup penugasan Perum Bulog Subdivre Tulungagung, yakni di Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Kabupaten/Kota Blitar.

“Dulu-dulu kami hanya bentuk tiga tim satgas. Tahun ini ditambah dua satgas yang diorientasikan melajukan serapan yang mengalami `over-suplay` di daerah-daerah lain,” ka-

JATIM POS Dellie ............. dari hlm. 1 perti medali perunggu di Asian Grand Prix 2009 dan emas di Asian Grand Prix 2013.

Selain itu, Dinda juga pernah meraih medali perak di Kejuaraan Panahan Dunia 2007, perunggu di Kejuaraan Dunia Panahan 2016, dan perunggu di SEA Games 2017.

Namun penampilannya Dinda yang paling diingat adalah saat dia berkompetisi melawan ibunya sendiri, Lilies Handayani pada ajang Grand Prix Panahan Asia 2007 di Isfahan, Iran.

Namun, meski sudah berusaha sekeras mungkin ibunya berhasil mengalahnya dengan perolehan poin 107-105.

Ya.., Dinda memang merupakan putri dari mantan atlet panahan wanita Indonesia, Lilies Handayani yang namanya sudah tidak asing di kancah olahraga panahan Indonesia. Bahkan ayahnya, Denny Trisyanto adalah juga mantan atlet pencak silat.

Denny juga saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Daerah PERPANI Jawa Timur sekaligus kepala pelatih nasional cabang olahraga panahan.

Wajar jika Dinda mengikuti jejak kedua orangtuanya sebagai atlet panahan. Dinda ingin mengikuti jejak ibunya. Dan, terbukti Dinda telah menunjukkan prestasi gemilangnya selama lebih dari 20 tahun berlaga. Wanita kelahiran Surabaya, 12 Mei 1990 ini mengaku sejak umur 5 tahun sudah mengenal olahraga panahan karena

sering ikut mamanya latihan. Dinda kecil pun merasa penasaran, olahraga yang butuh ketenangan pikiran ini terlihat seru di mata polosnya.

Setelah itu, sang ibu memberi busur kecil agar bisa digunakan latihan. Pada kompetisi pertamanya saat masih 7 tahun, Dinda berhasil menyabet medali emas.

Bahkan, pada tahun 2004, dia sudah bergabung dengan tim Provinsi Jawa Timur yang akan berlaga di PON. Rupanya Dinda juga memiliki jiwa pendidik.

Dengan segala kelebihannya itu ia membagi ilmunya kepada anakanak yang serius ingin belajar panahan. Mereka diajak berlatih langsung di lapangan KONI Jatim. Namun, Dinda yang sekarang menempati peringkat ke-63 ranking pemanah dunia. tidak mengajar banyak anak sekaligus karena ia ingin fokus melatih mereka dari level nol hingga mahir.

Pada tahun 2016, Dinda sudah memiliki 10 murid. Ia memiliki mimpi besar untuk mendirikan foundation untuk atletatlet panahan.

Sibuk sebagai atlet membuat kuliah Dinda di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya terbengkalai. Di selasela kesibukannya, Dinda yang sejatinya cepat bosan ini sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ia menjajal olah raga lain seperti golf dan menembak. Tidak jarang, Dinda mengusir rasa penatnya dengan karaoke.(*/yus)

................................. dari hlm. 1 sebanyak 427.009 jiwa.

Masih menurut Apik, dirinya juga ikut prihatin dengan meningkatnya angka kemaksiatan dan tingginya praktik prostitusi liar di daerah Pamekasan dan sekitarnya.

Pihaknya juga membantah tudingan dari pihak-pihak yang sempat menyayangkan kalau perda tersebut hanya sekadar wacana saja.

“Perda poligami ini akan tetap kami seriusi.

Nanti kalau tiba saatnya saat mayoritas anggota DPRD Pamekasan setuju, maka ini akan menjadi perda,” punkasnya.

Sementara itu berdasarkan pengamatan, sebagian anggota DPRD Pamekasan me-

mang telah melakukan poligami atau beristri lebih dari satu. Anggota DPRD Pamekasan ini menikah secara siri dan tidak tercatat di KUA. Alasan beberapa anggota DPRD Pamekasan melakukan poligami ini bermacam-macam. Ada yang beralasan karena ingin suasana baru sehingga butuh pendamping hidup baru. Ada yang juga karean ingin menolong.

Sebagian anggota DPRD Pamekasan ini mengajak istri muda hasil poligami saat kunjungan kerja luar kota, menghadiri undangan khusus teman sejawat sampai mendampingi saat studi banding ke luar daerah. (ist)

................................. dari hlm. 1 tanya.

Beberapa daerah yang diidentifikasi oversuplay dan menjadi sasaran serapan tim satgas beras Bulog Subdivre Tulungagung antara lain adalah Kabupaten Ponorogo, Nganjuk dan Ngawi.

“Dengan lima satgas ini kami optimistis target serapan beras sebanyak 35,5 ribu ton hingga akhir 2018 bisa terpe-

nuhi,” ujarnya.

Kendati mengupayakan sendiri melalui lima satgas yang diisi petugas internal, Bulog juga tetap mendorong mitramitra kerja untuk lebih proaktif melakukan serapan dan memenuhi kuota pasokan sesuai kontrak kerja yang telah ditetapkan di awal kerjasama kemitraan mereka. (ant)

Budaya & Pariwisata Jatim

Hal - 11

JATIM POS Edisi No. 298 Tahun XVII ~ Minggu III SEPTEMBER 2018

Grebeg Suro 2018 Jadi Event Wisata Nasional Dari Jatim

Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni bersama jajaran membunyikan pecut tanda dimulainya grebeg suro 2018.

GREBEG Suro sebenarnya ratusan tahun lalu menjadi tradisi warga di Ponorogo merayakan pergantian tahun baru hijriah atau suroan dengan begadang semalam suntuk. Ratusan orang rela berjalan kaki menuju pusat kota.

Maka sejak 25 tahun lalu Pemkab Ponorogo menjadikan acara resmi

grebeg suro sebagai event wisata dan religius. “Awalnya, 25 tahun lalu hanya ada Festival Reog. Namun seiring waktu, Festival Reog berubah nama menjadi Festival Nasional Reog Ponorogo (FNRP). “Ya karena pesertanya dari seluruh Indonesia,” kata Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni .

Pemprov Jatim melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terus mendorong dan menfasilitasi kegiatan grebeg suro di Ponorogo sebagai event wisata nasional dari Jawa Timur.

Selain melibatkan pelaku kesenian Ponorogo pada berbagai event, Disbudpar Jatim juga turut mempro -

Pelaksanaan Tahun Ini Berbeda Dari Sebelumnya

GREBEG suro 2018 dirasa berbeda dengan tahun sebelumnya. Pasalnya ada 33 item kegiatan yang dilaksanakan di Bumi Reog.

Tidak hanya itu, pelaksanaan juga diperpanjang. Yang biasanya hanya 8 hari, kali ini menjadi 11 hari.

“Ya memang digandengkan dengan kegiatan HUT Ponorogo ke 522. Seharusnya HUT nya jatuh pada Agustus.

Tapi berdekatan dengan grebeg suro saya putuskan untuk dijadikan satu,” kata Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni, Minggu (2/9/2018).

Kegiatan Grebeg Suro selain bertujuan pelestarian budaya, juga diharapkan mampu mendongkrak ekonomi kerakyatan. Grebeg Suro sendiri pelaksanaannya dibarengkan dengan Perayaan Hari Jadi ke-522 Ponorogo yang jatuh pada 12 Agustus. Hal ini demi efisiensi dan efektifitas

kegiatan tahunan ini.

“Semua dagangan laku kalau ada Grebeg Suro. Masyarakat menyambut acara ini dengan sangat antusias.

Pengunjung tidak hanya dari Ponorogo, tapi juga dari luar Ponorogo. Bahkan hotel-hotel okupansinya penuh semua,” ujar Wakil Bupati Ponorogo Soedjarno usai menyaksikan Parade Budaya didepan Kantor Pemkab Ponorogo, Minggu (9/9/2018).

Perputaran uang selama gelaran “Grebeg Suro” 2018 di Kabupaten Ponorogo diperkirakan mencapai Rp 10 miliar lebih. Perputaran berasal dari transaksi sektor jasa, perhotelan, transportasi hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Gelara Grebeg Suro 2018 berisi sebanyak 33 kegiatan dan sudah dimulai pada 15 Agustus lalu. Acara ini dimulai dengan kegiatan Sima’-an Al-Qur’an di Masjid

Agung Ponorogo. Grebeg suro 2018 dirasa berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika biasanya hanya 8 hari, kali ini menjadi 11 hari. Berbagai acara digelar, mulai dari pameran berbagai produk seperti pameran bonsai, pameran produk UMKM, berbagai lomba.

Grebeg Suro akan dipuncaki dengan Kirab Pusaka dari Kota Lama menuju Kutho Tengah atau pendopo serta tumpeng purak pada 10 September dan Larung Risalah di Telaga Ngebel pada 11 September mendatang. “Untuk kegiatan Grebeg Suro ini kami mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,8 miliar,” imbuh Soedjarno.

Bupati Ipong Muchlisono mengatakan, Grebeg Suro merupakan tradisi yang sudah ratusan tahun ada di Ponorogo. Hanya saja, sejak dua hingga tiga dawarasa terakhir dikemas dengan kegiatan yang lebih baik. Kegiatan ini menjadikan Reog Ponorogo semakin dikenal di kancah nasional bahkan internasional. Bahkan Ponorogo harus bersiap-siap untuk tampil di depan para pengamat budaya dan petinggi UNESCO di Paris untuk pengakuan Reog Ponorogo sebagai peninggalan budaya tak benda.”Grebeg Suro merupakan moment kebangkitan pariwisata di Ponorogo. (nur)

promosikan grebeg suro dan reog Ponorogo pada wisata nasional maupun mancanegara.

Tahun ini, juga ada gelaran Festival Reog Mini. Yang biasanya digelar Agustus, untuk tahun ini dijadikan satu.

Sementara puncaknya, yakni kirab pusaka dari kota lama Pasar Pon menuju kota tengah dan berakhir di kota baru, Senin (10/9/2018), kemudian Larung sesaji, Selasa (11/9/2018).

Yang tak kalah menarik, lanjut ia, ada pameran dan lomba yang digelar. “Itu bisa menjadi alternatif warga untuk menonton,” bebernya.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo, Lilik Slamet Raharjo, mengatakan pada FNRP 2018 diikuti 32 grup reog. 16 grup dari Ponorogo dan 16 grup dari luar Ponorogo.

Sedangkan Festival Reyog Mini, pesertanya 33 grup dengan rincian 21 dari kecamatan, 11 lainnya dari sekolah di Ponorogo.

Sebelumnya, Bupati Ipong menyatakan, pada 2018 ini Grebeg Suro dibarengkan pelaksanaannya dengan Perayaan Hari Jadi ke-522 Ponorogo yang jatuh pada 12 Agustus. Hal ini demi efisiensi dan efektifitas kegiatan tahunan ini.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo, Lilik Slamet Raharjo, mengatakan pada FNRP 2018 diikuti 32 grup reog. 16 grup dari Ponorogo dan 16 grup

dari luar Ponorogo.

Sedangkan Festival Reyog Mini, pesertanya 33 grup dengan rincian 21 dari kecamatan, 11 lainnya dari sekolah di Ponorogo.

Menurut Bupati Ipong, Grebeg Suro merupakan tradisi yang sudah ratusan tahun ada di Ponorogo. Hanya saja, sejak dua hingga tiga dawarasa terakhir dikemas dengan kegiatan yang lebih baik.

Berbagai acara digelar, mulai dari pameran berbagai produk seperti pameran bonsai, pameran produk UMKM, berbagai lomba.

Grebeg Suro akan dipuncaki dengan Kirab Pusaka dari Kota Lama menuju Kutho Tengah atau pendopo serta tumpeng purak pada 10 September dan Larung Risalah di Telaga Ngebel pada 11 September mendatang. Totalnya, kegiatan Grebeg Suro 2018 ini akan berlangsung selama 11 hari.

Dan, yang paling ditunggu adalah festival reyog yang saat ini bernama Festival Nasional Reyog Ponorogo (FNRP) dan Festival Reyog Mini (FRM).

“Kegiatan ini menjadikan Reyog Ponorogo semakin dikenal di kancah nasional bahkan internasional. Bahkan kita harus bersiap-siap untuk tampil di depan para pengamat budaya dan petinggi UNESCO di Paris untuk pengakuan Reyog Ponorogo sebagai peninggalan budaya

tak benda,” ungkapnya.

Acara yang sekaligus pembukaan FRM ke-16 dan FNRP ke-25 itu didahului dengan kirab Piala Suromenggolo untuk FRM dan Piala Presiden untuk FNRP. Tampil pula tarian Mubeng Gumbeng yang merupakan Karya 3 Terbaik Jawa Timur 2018. Diramaikan pula dengan penampilan tari Joyonegoro Mbalelo yang dipunggawani oleh UKM Tari Unesa dan Laskar Sawunggaling.

Hadir dalam pembukaan tersebut Danlanud Iswahjudi Marsma Samsul Rizal, Bupati Trenggalek Emilistianto Dardak serta sejumlah tamu dari Bakorwil I Madiun. Tampak pula sejumlah warga negara asing yang hadir menyaksikan pembukaan ini. Ribuan warga juga tampak antusias menyaksikan gelaran setahun sekali yang digelar oleh Pemkab Ponorogo ini.

Ketua Panitia Grebeg Suro 2018 yang juga Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo Lilik Slamet Raharjo mengatakan, pada FNRP kali ini terdapat 32 grup reyog yang menjadi peserta. Sebanyak 16 grup dari Ponorogo dan 16 Grup dari luar Ponorogo. Sedangkan untuk FRM, pesertanya sejumlah 33 grup dengan rincian 21 grup dari masing-masing kecamatan dan sisanya dari berbagai sekolah di Ponorogo. (nur)

Kirab Pusaka 5 Kilometer Menuju Pendopo Agung RATUSAN ribu warga Ponorogo antusias mengikuti dan menyaksikan kirab pusaka, lintas sejarah dan pesona wisata di Ponorogo, Jawa Timur, Senin (10/9). Kirab dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-522 Kabupaten Ponorogo dan Grebeg Suro menyambut datangnya tahun baru penanggalan Jawa 1 Suro sekaligus tahun baru Hijriah 1 Muharram.

Belasan kereta kencana juga dinaiki anggota Muspida Ponorogo seperti Bupati Ponorogo, Wakil Bupati Ponorogo, Sekda Ponorogo, Kapolres Ponorogo, Kejari Ponorogo, Dandim Ponorogo, pimpinan DPRD Ponorogo dan pejabat Bank Jatim.

Arak-arakan dilepas dari komplek makam Betoro Katong di Desa Sentono, Kecamatan Jenangan menuju komplek pendopo Agung Ponorogo sejauh kurang lebih 5 kilometer.

Ratusan ribu warga Ponorogo menonton arak-arakan Kirab Pusa-

ka itu. Mereka memenuhi jalur yang dilalui rombongan kereta kencana. Kirab Pusaka adalah prosesi akhir dari rangkaian Grebeg Suro Ponorogo tahun ini.

Rangkaian Grebeg Suro akan ditutup dengan prosesi larung di Telaga Ngebel pada Selasa (11/ 9/2018) pagi. Kirab Pusaka kata Bupati Ponorogo adalah napak tilas perjalanan sejarah berdirinya Ponorogo.

Kirab Pusaka diawali dengan prosesi Bedol Pusaka atau pelepasan pusaka yang digelar di

Pendopo Agung Ponorogo pada Minggu (9/9/ 2018) malam.

Belasan kereta kencana dinaiki anggota Muspida Ponorogo seperti Bupati Ponorogo, Wakil Bupati Ponorogo, Sekda Ponorogo, Kapolres Ponorogo, Kejari Ponorogo, Dandim Ponorogo, pimpinan DPRD Ponorogo dan pejabat Bank Jatim. Arakarakan dilepas dari komplek makam Betoro Katong di Desa Sentono, Kecamatan Jenangan menuju komplek pendopo Agung Ponorogo (nur)

Ragam

Hal - 12

JATIM POS Edisi No. 298 Tahun XVII ~ Minggu III SEPTEMBER 2018

Desa Wonoayu, Desanya Sapi

Ternaknya Hampir Setara Jumlah Penduduk di Desa Wonoayu. Ia mengaku, baru saja menjual pedet umur 5 bulan, laku Rp 14,5 juta. “Makanya pasar untuk pedet itu bagus,” ujar Bambang.

Untuk menjadikan sapi siap potong butuh waktu 2 tahun. Tapi untuk peternak yang memelihara khusus penggemukan, itu butuh waktu 3 - 4 bulan. Untuk sapi siap potong beratnya rata-rata antara 400 - 500 kilo. Umumnya pemeliharaan sapi jantan memang untuk penggemukan, bukan lagi sebagai pejantan.

Sebanyak 150 ekor sapi dikumpulkan di sebuah lapangan terbuka di Desa Wonoayu.

Sapi betina yang sudah birahi langsung disuntik oleh petugas inseminator. Sedangkan sapi lainnya diperiksa kebuntingannya.

DESA Wonoayu, Kecamatan Wajak, mungkin pantas disebut desanya sapi. Betapa tidak, jumlah ternak sapinya 863 ekor, hampir setara dengan jumlah penduduknya yang mencapai 1.550 jiwa. Jangan heran jika memasuki rumah penduduk di desa ini tercium aroma khas sapi.

Mungkin saja di sekitar rumah mereka ada kandangnya.

Tapi, ini juga kelebihan dari Desa Wonoayu.

Sebab, dari desa inilah yang mengantarkan Kabupaten Malang sebagai penyumbang terbesar dalam pemenuhan daging sapi di Jawa Timur. Bupati Malang Rendra Kresna dalam suatu kesempatan di Pendopo Agung Kabupaten Malang, akhir Agustus 2018 mengatakan, saat ini tersedia sapi potong sekitar 230 ribu ekor lebih. Jumlah itu bisa menghasilkan ribuan ton daging sapi yang bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan.

Kabupaten Malang juga menghasilkan lebih dari 60 ribu pedet (anakan sapi) yang lahir setiap tahunnya. Pedet umur 5 - 6 bulan, jika dihargai Rp 8,5 juta saja per ekor, kalikan saja 60 ribu. Nilainya bisa mencapai Rp 510 miliar. Itu yang melalui kawin suntik atau inseminasi bua-

tan (IB). Belum lagi yang kawin alami. Itu yang sapi potong. Belum yang sapi perah.

Menurut Kepala Desa Wonoayu, Wina Nurnama, seorang peternak di desanya rata-rata memiliki 3 ekor sapi. Itu pula yang menjadikan Desa Wonoayu sebagai penghasil sapi potong terbaik di Kabupaten Malang.

Kades yang seorang wanita itu menceritakan, sekitar tahun 1990-an, desanya pernah menyandang predikat desa tertinggal. Namun pemerintah desa, terus melakukan upaya-upaya agar Desa Wonayu tidak tertinggal lagi. Baik secara ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, termasuk infrastruktur.

Termasuk dalam hal perekonomian. Ketika melihat masyarakat disini suka dengan peternakan sapi potong, maka pemerintah desa berupaya agar sapi ini tidak hanya dirawat tapi juga bisa menghasilkan. Dan, pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemerintah desa kemudian mendorong terbentuknya Kelompok Peternak Wonokoyo pada tahun 2016. Sejak saat itu para peternak mulai mendapatkan bantuan pemerintah, termasuk pelatihan, dan mendapatkan copper (alat pencacah rumput)

untuk pakan yang difermentasi (mengawetkan makanan).

Dalam lomba-lomba kontes sapi, Desa Wonoayu juga selalu meraih predikat juara di salah satu kategori. Inilah yang kemudian menjadikan masyarakatnya kian semangat untuk beternak sapi. Desa Wonoayu jadi lebih maju berkat kontribusi peternak sapi.

Saat ini, di Desa Wonoayu, terdapat 302 peternak yang tergabung dalam Kelompok Peternak Wonokoyo tersebut. Seiring berjalannya waktu, peternak di Desa Wonoayu makin maju. Mereka lebih paham bagaimana meningkatkan populasi ternak sapi secara cepat dan unggul.

Masyarakat Desa Wonoayu tampaknya sekarang lebih sejahtera dari hasil ternak sapi.

Simak saja pengakuan Muhammad Roy, warga desa setempat. Roy mengaku memiliki sapi 3 ekor. Satu ekor sedang bunting 8 bulan, dan satu lagi sudah beranak dengan usia 2 bulan.

Menurut Roy, setahun dia bisa menghasilkan seekor pedet. Tahun lalu, Roy bisa menjual pedet (anakan sapi) umur 6 bulan dan laku Rp 14 juta.

Hal senada diungkapkan Bambang Sugianto, peternak sekaligus pembina kelompok peternak

Kawin Suntik Untuk perkawinan sapi di Desa Wonoayu, hampir semua sudah dilakukan dengan kawin suntik atau inseminasi buatan (IB). Sedangkan yang alami nyaris sudah tidak ada.

Kepala UPT Inseminasi Buatan (IB) Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Iswahyudi menjelaskan, memang sejak diluncurkannya program Upsus Siwab (upaya khusus sapi indukan wajib bunting) tahun 2017, kegiatan IB atau kawin suntik gencar dilakukan. Untuk kegiatan itu tidak lagi dipungut biaya alias gratis. Semuanya dicover oleh pemerintah, karena pe-

merintah ingin percepatan peningkatan populasi ternak sapi.

Sebelum ada program Upsus Siwab, para petugas inseminator mendapat imbalan jasa dari peternak, sekali suntik Rp 50 ribu. Hal ini wajar, karena petugas inseminator harus membeli bibit (semen beku), peralatan penunjang seperti dokter hewan, dan melayani peternak.

Soal inseminasi buatan ini diakui sebagai andalan. Beruntung, di Kabupaten Malang ada Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) milik pemerintah pusat yang ada di Singosari. Itu merupakan lembaga penyedia semen beku untuk seluruh Indonesia.

Disinilah tersedia bibit pejantan unggul yang sudah diseleksi secara ketat.

Para petugas inseminator akan mendapatkan bibit (semen beku) di BBIB dengan harga murah. Harganya 1 dollar AS per semen beku. Padahal di Jepang dan Korea bisa sampai 10 dollar AS. Iswahyudi yang juga bertindak selaku tim evaluasi Upsus Siwab mengatakan, saat ini petugas IB (inseminasi buatan) di Jawa Timur sebanyak 1.438 orang.

Sedangkan petugas

Kepala Desa Wonoayu, Wina Nurnama.

PKB (pemeriksa kebuntingan) sekitar 1.200 orang.

Sebagai bentuk apresiasi, Bupati Malang Rendra Kresna mengatakan, para inseminator inilah pejuangpejuang peternakan yang tersebar di desadesa. Mereka itu bukan pegawai negeri, hanya mereka berkomitmen membantu peternak.

Pemerintah hanya memberikan beberapa ilmu, pembekalan pengetahuan dan ketrampilan teknologi di bidang inseminasi buatan.

Berkat pengembangan ternak sapi tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan populasi sapi potong terbesar di Indonesia.

Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Wemmi Niamawati dalam presentasinya di hadapan wartawan mengatakan, kontribusi ternak sapi potong Jawa Timur terhadap kebutuhan nasional tahun 2017 mencapai 28%. Rinciannya, populasi ternak sapi potong di Jatim sebesar 4.573.893 ekor, sedangkan populasi ternak sapi potong nasional sebesar 16.599.247 ekor.

Sedangkan kontribusi daging sapi Jawa Timur menyumbang sebesar 19% kebutuhan nasional. Rinciannya, produksi daging sapi Jawa Timur mencapai 102.932 ton, sedangkan produksi daging sapi nasional sebesar 531.757 ton.

Bahkan, kata Wemmi, kebutuhan kurban tahun 2018 kemarin terpenuhi sebesar 47.660.000 ekor. Sedangkan untuk pemotongan harian sapi potong sudah tersedia 352.852 ekor sampai akhir tahun 2018. Jadi, masih ada stok 167.000 ekor sapi potong.

Dengan peningkatan lonjakan populasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, untuk menekan harga daging sapi yang masih berada di atas Rp 100 ribu/kg.

Pada akhirnya kita tidak perlu makan keong sawah, seperti anjuran Menteri Pertanian Amran Sulaiman. (jufri yus)

Pilkada Ulang Kabupaten Sampang Kekurangan Dana Rp 5 Milyar

Sampang, Jatim Pos Pasca Mahkmah Konstitusi (MK) memutus sidang sengketa pemilukada Sampang, dengan memerintahkan KPUD Sampang untuk menggelar Pungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS se-Kab. Sampang, rabu kemarin (05/09), berbagai pihak menilai KPUD Sampang telah mencederai pesta demokrasi di tanah air Indoneaia, khususnya di

Kab. Sampang.

Ketua LSM Gadjah Mada Kab. Sampang, Fathor Rahman, S. Sos. yang akrab di sapa Mamang saat dimintai tanggapan oleh Jatim Pos, mengaku sangat menyedihkan pesta demokrasi yang di gelar oleh KPUD Sampang, sehingga harus berujung dengan putusan MK yang merugikan banyak pihak.

Menurutnya, KPU te-

lah mempermalukan Kab. Sampang di mata nasional terkait pemilu.

Keputusan MK, dikarenakan lonjakan jumlah DPT 2018 bersebrangan dengan logika demografi Dirjen Dukcapil. Data KPU, DPT pemilukada Sampang 2018 sebanyak 803.499 orang.

Sementara data penduduk potensial pe-milih pemilu (DP4), sebagaimana dilansir Kementrian dalam negeri

melalui Dirjen Dukcapil, sebanyak 662.673 orang, bahkan kejanggalan semakin kuat, karena hasil pencocokan dan penelitian KPU, DPS membengkak menjadi 839.295 orang.

Ditambahkan Mamang panggilan akrab Fathurrahman, KPU sejak awal sudah banyak bermasalah, bahkan dinilai cacat hukum, karena pada awal bulan januari tahun 2018, pi-

haknya dari LSM Gadjah Mada melaporkan berbagai pelanggaran dari 4 Komisioner KPUD dan 3 Komisioner Panwaskab Sampang, ke Dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) yang mana pengaduan 5 pelanggaran kode etik dari UU PKPU berlaku.

Sementara Ketua KPUD Sampang Syamsul Mu’arif saat ditemui di ruang kerjanya, mengakui terkait hal yang

pernah dilaporkan LSM Gadjah Mada ke DKPP, serta mengakui pelaksanaan PSU di pilkada Sampang.

Syamsul mengaku kekurangan anggaran mempersiapkan PSU, sedikitnya butuh tambahan anggaran dana sekitar 5Miliar, tuturnya. “sisa anggaran di pilkada ada sekitar 10 miliar, artinya butuh 5 miliar lagi,” jelasnya. (dir/man)