JATIM POS 299

ISSN : 1412 - 7490

Edisi No. 299 Tahun XVII ~ Minggu V SEPTEMBER 2018

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co

TABLOID MINGGUAN BERITA

Terbit sejak 2 Mei 2001 : PT. Media Utama Jatim Direktur Utama : H. Syaiful Anam Pemilik Hak Paten Merek Nama Jatim Pos No. (250) MEREK INDONESIA (111) IDM000002986 DIREKTORAT MEREK (151) 12 April 2004 Dirjen HAKI Kemenkum HAM Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No.15 Surabaya Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya.

Terverifikasi Dewan Pers www.dewanpers.co.id

Penerbit

MENJUNJUNG TINGGI KEBENARAN

64 % Kabupaten/Kota di Jatim Tergantung Dana Pusat



Wulan Guritno

Body Gitar Spanyol

Wulan Guritno, artis seni peran yang tentu tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia.

Selain cantik dan seksi, kemampuan aktingnya juga luar biasa.

Meski sudah memiliki tiga orang anak, namun tetap saja Wulan terlihat awet muda dengan bentuk tubuh yang ideal. Melalui Instagram pribadinya, pe-

main film Jailangkung itu mengunggah foto yang memperlihatkan bentuk tubuh seksinya.

Dalam foto yang diunggah pada 12 September 2018 itu terlihat bahwa pemilik nama lengkap Wulan Lorraine Guritno sedang melakukan mirror selfies dengan busana ketat berwarna

Body . . ke hal. 10

SISTEM pembiayaan pembangunan daerah menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi kepada pemerintah pusat. Sebanyak 64 persen Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Gubernur Jawa Timur DR. H. Soekarwo SH M. hum mengemukakan hal itu saat menjadi narasumber pada Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 di Ballroom Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu (19/8) pagi. “Oleh karena itu, kita harus mendesain konsep pembangunan baru dengan melakukan financial engineering,” ujarnya.

Suami-Istri Kompak Bisnis Pijat Plus-plus

Tarif Sekali Kencan Rp 700 Ribu

Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 di Ballroom Hotel Shangri-La Surabaya. Pakde Karwo sebagai nara sumber.

Pakde Karwo - sapaan akrab Gubernur Jatim menjelaskan, Pemprov Jatim menerapkan dua

Surabaya, Jatim Pos Lokalisasi di Surabaya memang sudah tidak ada lagi. Tapi ada saja cara yang dilakukan oknum-oknum tertentu untuk tetap bisa melayani kebutuhan syahwat lelaki hidung belang.

Seperti dilakukan pasangan suami-istri (Pasutri) YS (34) dan FT (35), yang mengontrak sebuah rumah di Jalan

Lebak Jaya II Tengah Su-rabaya. Di rumah kon-trakan itulah mereka menjalankan bisnis prostitusi berkedok layanan panti pijat plus-plus.

Mereka mempekerjakan dua orang perempuan sebagai terapis.

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya akhirnya menangkap pasangan suami-istri yang terindikasi

Ribuan Honorer Kategori Dua (K2) di berbagai daerah di Jawa Timur bergolak. Mereka melakukan berbagai aksi menolak revisi UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 36 dan 37 Tahun 2018 merugikan tenaga honorer K2.

Permen PAN RB Nomor 36 dan Nomor 37 mengisyarakatkan CPNS 2018 terhadap honorer K2 hanya mengakomodir usia 35 tahun ke bawah saja. Padahal banyak tenaga K2 yang usianya sekarang ratarata 40 tahun ke atas.

Di Banyuwngi, Ribuan tenaga honorer kategori 2 (K2) mengadu ke DPRD Banyuwangi.

Me-reka menyampaikan keluh kesah terkait per-

syaratan rekrutmen CPNS yang membatasi umur dan persayaratan akademik.

Bahkan di Banyuwangi pekerja K2 melakukan aksi mogok kerja selama tiga hari dengan melakukan unjuk rasa di kantor DPRD setempat.

Mereka meminta pemerintah merevisi aturan perekrutan CPNS yang akan dilaksanakan pada 19 September mendatang. Tak hanya itu, me-

Pasangan suami-istri (memakai topeng) saat dirilis oleh Kanit PPA Polrestabes Surabaya, AKP Ruth Yeni (kedua dari kanan) dalam kasus prostitusi berkedok pijat plusplus.

engineering.

“Inovasi rekayasa pembiayaan ini terbukti 64 % . . . ke hal. 10

Situbondo Dilanda Kekeringan

menjalankan bisnis prostitusi berkedok layanan panti pijat di rumah kon-trakannya,Senin (17/9/2018).

Kepala Unit Pelaya- Situbondo, Jatim Pos Dampak musim kenan Perempuan dan Anak Polrestabes Sura- marau mengakibatkan baya Ajun Komisaris kekeringan sejumlah Polisi Ruth Yeni kepada desa di Kabupaten Situwartawan mengungkap- bondo, Jawa Timur. Hal kan, pasangan suami- itu mulai terasa sejak istri ini mempekerjakan Agustus 2018 lalu.

Badan Penanggudua orang perempuan yang masih di bawah langan Bencana Daerah umur. Ruth menyebut (BPBD) Situbondo pun kedua perempuan di ba- turun tangan mendistriwah umur yang dipeker- busikan air bersih ke jakan itu sebagai kor- ti tik -titik k ek eringan ter-sebut. distribusi air bannya.

Berdasarkan penyeli- Situbondo . . . ke hal. 10 dikan polisi, kedua korban dibandrol seharga Rp700 ribu untuk mela-  yani seksual kepada setiap lelaki yang menggunakan jasanya.

Masing-masing korban dijanjikan mendapat Jember, Jatim Pos bagian Rp300 ribu seLayanan administrasi tiap melayani seksual ta- kependudukan (Adminmunya, yang dibayarkan duk) Pemkab Jember, secara kumulatif setiap mendapat kritikan keras bulan. dari anggota DPRD Suami . . . ke hal. 10 Jember. Hal ini terlihat dalam rapat paripurna



jenis inovasi financial engineering atau pembiayaan, yakni fiscal engineering dan creative

Masyarakat Desa Selomukti, Mlandingan, Situbondo, antre untuk mendapatkan air bersih dari BPBD.

Anggota DPRD Jember :

Layanan Adminduk Carut Marut Pandangan Umum (PU) fraksi terhadap nota pengantar Bupati Jember atas rancangan Perubahan APBD Jember tahun anggaran 2018, Senin (17/9).

Sebagian besar fraksi di gedung dewan mengkritisi layanan Adminduk itu. Mereka antara lain fraksi PDIP, PKB, PKS,

Layanan

.

. . ke hal. 10

Ribuan Honorer K-2 se Jatim Protes Kemenpan-RB

reka menggelar istigasah di halaman DPRD Banyuwangi.

Ribuan tenaga honorer K2 ini datang ke kantor DPRD Banyuwangi, Kamis (13/9/2018). Mereka berorasi menyampaikan keinginannya.

Sambil menyuarakan aspiranya, para honorer ini sempat melakukan istigasah agar keinginan

Ribuan . . . ke hal. 10

Demo K-2 di Surabaya mendatangi gedung DPRD Kota Surabaya.

Jatim I

Hal - 2

Jl. Tunjungan Over Kapasitas

Surabaya, Jatim Pos Event mlaku-mlaku nang Tunjungan semakin diminati Warga Kota Surabaya.Sekalipun gelaran acara mlakumlaku oleh Pemkot Surabaya “hanya” diadakan sebulan sekali namun sepanjang pantauan Jatim Pos antusias Warga Kota Surabaya besar sekali.

Antusias warga kota Surabaya untuk memanfaatkan ivent mlaku –mlaku nang Tunjungan sangat menggembirakan. Warga kota Surabaya selalu penuh sesak alias “bludak” memenuhi Jl.Tunjungan untuk mlaku-mlaku nang Tunjungan.

Puncaknya event mlaku – mlaku nang Tunjungan yang digelar Pemkot Surabaya Jumat malam tanggal 14 September-2018 lalu. Saking bludaknya warga kota Surabaya, acara mlaku-mlaku nang Tun-

Walikota Surabaya Tri Rismaharini [tengah] bersama Sekjen UCLG Aspac Bernadia Irawati Tjandradewi (kiri) saat berbicang dengan salah satu delegasi UGLC Aspac dalam acara Mlaku-mlaku nang Tunjungan. [Foto:Gatot.S/Jatim Pos]

jungan seakan bisa disebut sebagai acara “desak-desakan” di Jl. Tunjungan.

Akibatnya jika “mla-

ku-mlaku“ nang Tunjungan sebagaimana lirik lagu Mus Mulyadi berkonotasi “nikmat dan nyaman”, sedangkan

yang “mlaku-mlaku berdesak-desakan “ berkonotasi “tidak nyaman dan tidak dapat menikmati Jl.Tunjungan di-

JATIM POS waktu malam.”

Usul Diperluas Sampai Jl. Kenari Sepanjang pengamatan Jatim Pos,warga yang mlaku-mlaku nang Tun-jungan “tidak murni” dari warga kota Surabaya,melainkan juga ada warga luar kota Surabaya misalnya dari Gresik, Lamongan, Mojokerto,Sidoarjo,Pasuruan, dan lain sebagainya termasuk Bangkalan Madura dan Malang.

Suparman yang mengaku berasal dari Mojokerto sangat senang mengikuti ivent mlakumlaku nang Tunjungan.

“Setiap ada event Mlaku – mlaku Nang Tunjungan kami selalu datang kesini “,ujar Suparman yang diamini oleh sang isteri yang berada disebelahnya.

Menurut Suparman warga kota Surabaya yang menikmati mlakumlaku Nang Tunjungan kali ini luar biasa “Kami nyaris” tidak dapat menikmati suasana. Kami justru tidak dapat mlakumlaku tetapi justru” berdesak-desakan, ko-

Jelang Musim Hujan

mentar Suparman.

Kedepan Suparman usul agar Pemkot Surabaya memperluas areal mlaku –mlaku Nang Tunjungan.

“Bila selama ini terbatas dari gedung Siola sampai dekat Hotel Mojopahit yang berakibat penuh sesak oleh warga yang ingin menikmati mlaku-mlaku nang Tunjungan, sebaiknya ke depan di-perpanjang sampai ke Jl.Kenari, sehingga agak longgar dan makna mlaku-mlaku nang Tunjungan betulbetul terasa nikmat dan nyaman“ usul Suparman Usul lain kata Suparman adalah,setelah melihat fakta banyak warga kota Surabaya yang “ndemprok “alias duduk tanpa alas di trotoar yang bersih dan cukup luas, kedepan sebaiknya Pemkot Surabaya menyediakan Kursi plastik sewa seperti orang hajatan ,saat bubaran bisa diangkut petugas dengan truk, tidak perlu kursi besi antik permanen seperti yang ada sekarang.

[Gatot.S/Jatim Pos]

Masuk Nominasi Guangzhou Award 2018 Risma Sidak Rumah Pompa dan Box Culvert 

Walikota Surabaya Tri Rismaharini [tengah] bersama 14 Walikota anggota UCLG Aspac yang masuk Nominasi Guangzhou Award 2018. [Foto:Gatot.S/Jatim Pos]

Surabaya, Jatim Pos Kota Surabaya kembali terpilih dalam nominasi Guangzhou award tahun 2018. Agenda internasional tersebut rupanya sudah diikuti Surabaya sebanyak 3 kali, namun gagal. Keikutsertaan untuk keempat kalinya membuat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini optimis, Kota Pahlawan mampu meraih penghargaan tersebut.

“Semoga yang keempat ini bisa menang,” ujarnya diiringi tepuk tangan dari peserta saat menjadi pembicara dalam acara pra kongres UCLG asia pasific ke-7 bertema Urban Innovation for the local implementasion of global a-genda di gedung dyandra convention hall, Rabu, (12/9/2018) lalu.

Kendati demikian, Wali Kota Risma – sa-

paan akrabnya menegaskan bahwa setiap kali Surabaya mengikuti berbagai macam perlombaan level lokal maupun internasional, dirinya selalu menekankan kepada seluruh ASN dan warga bahwa penghargaan bukanlah yang utama. “Justru tujuan utama kita adalah mensejahterakan warga Surabaya agar hidup lebih baik ke depannya,” ujarnya di sela-sela sambutan.

Dirinya pun mengakui bahwa sebenarnya hubungan kerjasama antara Kota Surabaya dengan Kota Guangzhou, Cina sudah terjalin sejak lama. “Kurang lebih saat saya masih menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Program tahun 2002,” ungkap wali kota sarat akan prestasi tersebut.

Nicholas You selaku Director of Guangzhou Institute for Urban Innovation mengatakan alasan terpilihnya Surabaya dalam nominasi Guangzhou award karena inisiatif yang dilakukan Su-rabaya dengan melibatkan masyarakat yang kemudian menjadi gerakan sosial. Hal ini bisa menjadi contoh untuk negara lain dan itu tidak dapat disepelekan.

Nicholas mencontohkan, pembayaran transportasi umum menggunakan botol plastik kosong. Selain itu, inisiatif pengelolaan limbah di Surabaya telah mendapatkan kepemilikan dan pembelian yang luas, sangat kreatif dan di dasarkan pada model bisnis yang murah serta berkelanjutan secara keuangan. “DI Surabaya meskipun populasi berkembang, jumlah limbah yang dihasilkan semakin berkurang,” terangnya.

Lebih lanjut, komitmen yang kuat untuk mengadopsi praktik terbaik dan teknologi internasional dalam menciptakan sistem pengelolaan, pemantauan dan pelaporan limbah yang berkelanjutan secara ekonomi. “Hal itu yang membuat Komite Teknis terkesan oleh efektivitas, kreativitas dan inisiatif Kota Surabaya dan itu sudah dibuktikan. (gatot)

Surabaya, Jatim Pos Menjelang musim hujan yang diprediksi akan tinggi, membuat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melakukan sidak ke beberapa lokasi, Selasa (18/9/2018). Lokasi-lokasi itu diantaranya rumah pompa Jalan Kenari, proyek Jembatan Kartini dan Box Culvert Jalan Raya Sememi.

Di rumah pompa yang berlokasi di Jalan Kenari, Wali Kota Risma langsung masuk untuk mengecek rumah pompa yang baru selesai dilakukan penambahan kapasitas pompa itu.

Kapasitas rumah pompa ini, kata dia, ditambah pompa sekitar 3 m3 (kubik). Menurut dia, rumah pompa Jalan Kenari ini sangat vital. Sebab, mencakup beberapa jalan protokol di Surabaya. Diantaranya, Jalan Blauran, Embong Sawo, Gubernur Suryo dan Balai Kota.

“Jadi seluruh rumah pompa itu kita tambah kapasitas pompanya.

Itu sudah hampir semua selesai (pengerjaan).

Sudah 99 persen selesai,” kata Wali Kota Risma di sela-sela sidak.

Selain penambahan kapasitas pompa, Wali Kota Risma juga menyebut untuk mengindari kesan kumuh di rumah pompa itu, Pemerintah

Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat sidak Box Culvert di kawasan Kandangan Surabaya Barat. [Foto:hms]

Kota (Pemkot) Surabaya juga mempercantik rumah pompa itu dengan mengecat warna-warni dan mural. Bahkan, saat ini rumah pompa yang tersebar di Surabaya tersebut juga sudah dilengkapi dengan genset. Tujuannya, ketika listrik padam, rumah pompa itu masih bisa dioperasikan.

“Jadi kalau listrik mati, Insya Allah kita bisa jalan. Dulu kita kalau ada listrik mati pasti trouble.

Namun kita se-karang sudah ada gen-set. Jadi secara teori dan teknis itu sudah ter-penuhi,” ujarnya.

Ia juga memastikan, untuk rumah pompa di lokasi lainnya, juga dilakukan penambahan kapasitas pompa. Seti-

daknya, ada 17 rumah pompa yang dilakukan penambahan kapasitas, masing-masing 3 m3 (ku-bik). Namun, untuk ru-mah pompa di Morokrembangan dan Balong 2, masing-masing ditambah 5 m3 (kubik).

“Jadi kita rata-rata nambahnya kapasitas rumah pompa itu 3 m3 (kubik), hampir di seluruh r u m a h p o m p a . Ta p i yang di Morokrembangan dan Balong 2, kita nambahnya 5 m3 (kubik) baru,” terangnya.

Ia mengatakan alasan Pemkot Surabaya melakukan penambahan kapasitas pompa di masing-masing rumah pompa itu, disebabkan curah hujan yang sema-kin tinggi.(Gatot.S/JatimPos)

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid, Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Pemimpin Perusahaan: Gatot.S, Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot S., Jufri Yus, Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, Heri Sunaryo, Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana, Hudiyono. Surabaya:Kurniadi N, Freddy SL, Burhanuddin. Biro-Biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono, Swandy Tambunan. Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari. Kediri/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo. Tuban: Nur Aminin. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Ponorogo: Nuryadi. Ngawi: Rendy Rian Cahya. Bangkalan: M. Hayan. Pamekasan: Bambang Winarno, Arief Purbadi. Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki,Ach. Khoirul Hamdani, Hosnan.

Mojokerto: Mokh.Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad Sugianto Bondowoso: A. Babun, Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Novie Nindyarto. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Tulungagung: Sandi Tratana. Trenggalek: Ahmad Yulis Satriadji, Puthut Purbantara. Blitar: Slamet Karno, Sandi Tratana. Alamat Redaksi: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Alamat Perusahaan: Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya. Telp.

(031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031)8708234. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua : H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Kaliasin Surabaya, a.n. Syaiful Anam, Drs. H. Berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999. Percetakan: PT. Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya- 60401 Isi di luar tanggung-jawab percetakan.

Jatim II

Hal - 3



Risma Jadi Bintang

Terpilih Sebagai Presiden UCLG ASPAC

JATIM POS

Bupati Ponorogo Lantik 58 Kades Terpilih

prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat In-ternasional.

3,5 MILYAR PENDUDUK UCLG Aspac kata Bernadia saat ini beranggotakan sekitar 7.000 Pemerintahan kota dengan total penduduk sekitar 3,5 milyar jiwa. Jumlah terbesar dari total populasi dunia, ujar Bernadia.

Karenanya kami memilih Walikota Surabaya Tri Rismaharini sebagai Presiden UCLG Aspac untuk Mantan Presiden UCLG Aspac Won Hee Ryong (kiri) me- dua tahun kedepan. nyerahkan buket bunga kepada Presiden UCLG Aspac Pada bagian lainnya yang baru Tri Rismaharini (tengah). (foto:hms) kata Bernadia, Tri Rismaharini dalam memimpin Aplaus tepuk Surabaya sekalipun Walikota Surabaya Tri Rismaharini [tangah atas]tangan bersamakota penerima beasiswa Tripel Penyelenggaraan Kongres 7 UCLG As- dari para delegasi pun dengan anggaran terbatas Helix di Ubaya. (foto:hms) pac pada 13-15 Sep- ber-gema menyambut namun dapat mengemtember 2018 lalu di Risma saat menerima bangkan banyak inovasi Surabaya sukses besar buket bunga dari mantan untuk meningkatkan keseagenda yang disusun Pre-siden UCLG Aspac jahteraan warga kota Sudapat dijalankan de- Won Hee Ryong sebagai rabaya.

Sebagai Presiden UCngan mulus tanpa tanda ucapan selamat kepada Presiden baru LG Aspac Tri Rismaharini kendala yang berarti. diharapkan mampu memWalikota Surabaya terpilih Tri Rismaharini.

Sekjen UCLG Aspac bantu menularkan ideTri Rismaharini yang populer dengan sa- Bernadia Irawati Tjan- idenya dalam menangani paan Risma selaku dradewi menyatakan ter- dan pengelolaan kota tuan rumah menjadi pilihnya Walikota Sura- anggota UCLG Aspac.

Risma memastikan “Bintang” di arena baya Tri Rismaharini kapi-haknya akan berbagi rena banyak faktor dianKongres. Risma selain populer didalam ne- taranya Tri Rismaharini se- pe-ngalaman dengan geri diluar negeri pun bagai Walikota Surabaya berbagai kota anggota cukup dikenal berkat berhasil mengubah kota UCLG Aspac tentang berbagai prestasi ting- P a h l a w a n S u r a b a y a keberhasilan pe-ngelolaan kat Internasionalnya dari sebelumnya dikenal kota Surabaya selama dalam menata dan kumuh dan panas dalam ia pimpin. Pro-gram mengelola kota Sura- w a k t u r e l a t i f s i n g k a t prioritas utamanya antara mampu berubah menjadi lain terkait masalah anakbaya.

Puncaknya saat se- bersih, asri, sejuk, bebas anak dan pendidikan-nya, luruh delegasi secara banjir dan lain sebagainya masalah kemiskinan, good aklamasi memilih Ris- termasuk nyaman sebagai government dan global ma sebagai Presiden tempat tinggal warga ko- warming.

“Saya ingin berbagi U C L G A s p a c u n t u k tanya.

Selain itu sebagai pe-ngalaman dengan masa jabatan 2 tahun mendatang dari tahun Wa-likota Tri Rismaharini kota-ko-ta anggota UCLG mampu meraih berbagai Aspac,” pungkas Risma.

2018-2020.

[ADV]

Khofifah Santuni Anak Yatim dan Kaum Dhuafa

Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansyah santuni anak yatim dan kaum duafa di pendopo Ronggo Sukowati.

Pamekasan, Jatim Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, bekerja sama dengan Muslimat NU dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1440 Hijriyah menunjukkan kepedulian dengan menyantuni anak yatim dan kaum dhuafa, Rabu (19/09).

Acara yang digelar di lapangan Nagara Bhakti depan Pendopo Rongsukowati itu dihadiri Pj Bupati Pamekasan, Gu-bernur terpilih Jawa Timur yang sekaligus ketua Muslimat NU, Wakil Bupati terpilih, Forpimda dan anggota

DPRD Pa-mekasan, alim ulama serta para tamu unda-ngan lainnya.

Dihadapan ribuan orang yang hadir, Pj Bupati Pamekasan Fattah Jasin dalam sambutannya menyampaikan banyak terima kasih bahwa penugasannya oleh pemerintah di Kabupaten Pamekasan berkat dukungan muslimat NU Pa-mekasan.

“Biasanya hari-hari di Pamekasan panas, na-mun hari ini dingin, ini pertanda baik. Kehadiran Khofifah di Kabupaten Pamekasan, insya Allah selama lima tahun Jawa Timur akan dingin dan damai,” katanya.

Selain itu Fattah Jasin selalu Penjabat Bupati di Kabupaten Pamekasan meminta ijin pamit karena tugas yang diembannya sudah hampir selesai setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pamekasan dilantik.

“Acara ini sekaligus perpisahan Pj Bupati yang akan segera meninggalkan kota tercinta ini. Yakinlah bahwa Pamekasan sampai kapanpun masih akan menjadi dan melekat dihati kita semua,” ujarnya.

Dan tak lupa ia juga mengucapkan banyak terima kasih atas segala kerjasamanya selama ini kepada Forpimda Pamekasan.

Sementara itu sebelum memberikan kata sambutaannya Gubernur Jawa Timur terpilih periode 2019 - 2024, Khofifah Indar Parawansya memberikan santunan kepada anak yatim dan kaum duafa yang didampingi Pj Bupati Pamekasan.

Usai acara, Khofifah Indar Parawansya saat dimintai keterangan mengatakan, bahw a acara kali ini merupakan acara halal bihalal sekaligus muharroman muslimat NU Pamekasan. (bw)

Ponorogo, Jatim Pos

Bupati Ponorogo, Ipong Muchlisoni melantik 58 Kepala Desa (Kades) terpilih. Diantaranya, 56 Kades terpilih dalam Pilkades serentak yang digelar bulan Juli 2018 yang lalu, dan dua Kades pangganti antar waktu.

Prosesi pelantikan dan angkat sumpah tersebut dilangsungkan di Pendopo Kabupaten Ponorogo, Kamis (13/09/2018).

Acara tersebut juga dihadiri, Wakil Bupati Ponorogo, Soedjarno, para pejabat Pemkab Ponorogo, pimpinan DPRD Ponorogo dan jajaran Forkopimda.

Dalam kesempatan itu Bupati Ponorogo, Ipong Muchlisoni menyampaikan ucapan terima kepada masyarakat Ponorogo atas pelaksanaan Pilkades serentak bulan Juli yang lalu, dapat ber-jalan dengan aman, lancar dan sukses.

“Ini merupakan Rahmad Allah dan kedewasaan masyarakat Po-

norogo yang mengadakan pilkades serentak dalam berdemokrasi dan semua kandidat serta tim suksesnya,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, walaupun dibeberapa desa dalam perolehan suaranya ada yang ektrem, tapi juga ada yang tipis selisih suaranya, namun semuanya tetap bisa berjalan dengan kondusif. Selain itu Ipong juga mengucapkan selamat kepada para kades yang baru saja dilantik.

“Sebenarnya yang namanya pemimpin atau di sebut pemimpin adalah kepala desa, bukan camat, bukan bupati,” terangnya.

Sebab, kepala desa adalah ujung tombak dilapangan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Hal itu dibuktikan, adanya pemilihan langsung kepala desa dalam waktu yang sudah cukup lama.

“Pilkades ini sudah ada, sebelum adanya pilihan bupati secara langsung, presiden dan gubernur. Artinya pilka-

des ini bersentuhan langsung dengan masyarakat sudah cukup lama,” ucapnya.

Bupati juga berpesan kepada kades agar setelah dilantik bisa segera memberikan yang terbaik bagi warganya.

“Sebagai kades tentunya yang ditunggu masyarakat adalah meningkatkan kesejahteraan warganya.

Jadi setelah dilantik, ini merupakan awal dari perjuangan di desanya,” jelasnya.

Dikatakan, tugas awal dari kades adalah menyusun APBdes 2019. Dimana pemerintah pusat dalam tiga tahun ini sudah menggelontorkan anggaran kedesa cukup besar, karena pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten, pembangunan dimulai dari desa.

“Semua ini dilakukan agar masyarakat didesa bisa menikmati dan kehidupannya semakin sejahtera,” pungkasnya. (Adv/nur)

Pendaftar CPNS 2018 Harus Foto Selfie

ADA yang kelihatan unik pada penerimaan CPNS di Jawa Timur tahun 2018 ini. Yakni foto selfie diri saat mengupload berkas persyaratan. Foto selfie diri secara jelas ini dilakukan untuk menghindari joki yang kerap terjadi saat penerimaan CPNS. “Jadi akan kelihatan wajahnya secara jelas sebagai peserta tes,” ujar Ketua BKD Jatim Anom Surahno menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Gubernur, Rabu (18/9). Hal itu terkait banyaknya tawaran yang bisa lolos untuk menjadi pegawai ASN dengan mudah.

Pemprov Jatim Kami memastikan bahwa sistem penerimaan CPNS 2018 sudah dilakukan secara sistem keamanan yang baik. “Mulai dari data peserta menggunakan NIK, foto selfie diri pada saat mengupload hingga setiap soal yang dikerjakan oleh peserta tidak sama atau diacak meskipun jaraknya berdekatan,” katanya.

“Saya himbau kepada masyarakat jangan percaya kepada joki tes karena semua sudah tersistem dan setiap soal berbeda antara satu

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. Ir. Jumadi M.MT didampingi Kepala BKD Jatim Anom Surahno, SH Mhum memberikan keterangan pers terkait penerimaan CPNS.

peserta dengan yang lain, jadi tidak mungkin terjadi kecurangan,” pungkasnya.

Formasi 2.065 CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan formasi jabatan sebanyak 2.065 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018. Jumlah tersebut terbagi tiga rincian meliputi tenaga guru sebanyak 826 formasi, tenaga kesehatan 797 formasi, dan tenaga teknis 442 formasi.

“Secara keseluruhan, jumlah formasi CPNS se-Jatim sebanyak 16.276 formasi, se-

mentara Pemprov Jatim sebanyak 2.065 formasi CPNS kecuali Kota Kediri dikarenakan pemerintah setempat tidak mengusulkan,” ujar Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. Ir. Jumadi M.MT saat mem-berikan keterangan pers di ruang kerjanya di Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Rabu (19/9).

Syarat administrasi serta cara pendaftaran dapat dilihat mulai hari ini tanggal 19 September 2018 melalui website h t t p : / / b k d . j a t i m p r o v. go.id dan http://sscn. bkn. go.id. (hms)

Jatim III

Hal - 4

JATIM POS

16 Atlet Berprestasi Beroleh Penghargaan

Pamekasan, Jatim Pos PJ Sekda, Mohammad Alwi, memimpin upacara peringatan Hari Olahraga National (Haornas) ke-35 tahun 2018 tingkat Kabupaten Pamekasan di lapangan Nagara Bhakti Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Jumat (14/09).

Pada kesempatan itu, Pj Sekda Mohammad Alwi menyerahkan piagam dan uang pembinaan kepada 16 atlet-atlet berprestasi baik nasional maupun internasional.

Mengenakan pakaian olahraga lengkap, ratusan peserta yang terdiri dari pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan, TNI-Polri, pelajar serta tamu undangan tampak hadir mengikuti apel puncak peringatan Haornas ter-

Sebanyak 16 Atlet berprestasi mendapat piagam dan uang pembinaan dari Pj Sekda Mohammad Alwi.

sebut.

Upacara peringatan Haornas ke-35 tahun 2018 tingkat Kabupaten ini diikuti Forpimda, sejumlah kepala OPD, pelajar, atlet dan penggiat olahraga di Kabupaten Pamekasan.

Menteri Pemuda dan

Olahraga Republik Indonesia, Imam Nahrawi, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Pj Sekda mengatakan, tahun ini merupakan ta-hun olahraga. Pada 2018 ini, banyak peristiwa penting dalam olahraga tanah air, mulai

dari Asian Games dan ber-bagai event nasional maupun internasional.

Di bidang olahraga prestasi dan juga di bidang olahraga rekreasi seperti rekor dunia poco -poco nusantara, festival olahraga tradisional tingkat nasional, sepeda

nusantara, gala desa, liga sepakbola berjenjang, dan lain-lain.

“Dalam tahun olahraga ini bangsa Indonesia mendapat kado istimewa dengan suksesnya penyelenggaraan Asian Games dan juga sukses prestasi, dan dalam mencapai prestasi tersebut tentu tidak muncul secara tibatiba.

Prestasi lahir karena dipersiapkan secara matang dan sistematik, serta dukungan semua pihak disertai doa dari seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.

Menurutnya, olah raga harus menjadi kebutuhan bagus dan menjadi gaya hidup. Permasalahan terbesar saat ini yakni derajad kebugaran masyarakat Indonesia yang masih rendah dibawah 18 persen. Ma-

ka dengan gerakan masyarakat hidup sehat dan gerakan ayo olah-raga diharapkan men-jawab permasalahan tersebut.

“Dengan kesegaran jasmani yang Bagus, kesehatan yang bagus maka akan memudahkan lahirnya bibit-bibit yang berpotensi menuju pentas dunia dimasa selanjutnya,” ungkapnya.

Adapun tema Haornas kali ini adalah, “Ayo Olahraga Bangun Indonesia”. Tema ini mengandung makna mengajak olahraga, dengan berolahraga kita turut berpatisipasi membangun Indonesia secara keseluruhan yakni membangun jiwa yang sehat dan badan yang kuat.

Mohammad Alwi menyampaikan terima kasih kepada masrayakat Pamekasan.(bw)

64 Kuota Perangkat Desa Diperebutkan 602 Pelamar Pameran Besar Seni Rupa

Tuban, Jatim Pos Ujian Perangkat Desa kembali digelar serentak oleh Pemkab Tuban, Kamis (13/09) di 61 Desa di 20 Kecamatan Se-Kabupaten Tuban.

Pada tahun ini ujian di ikuti oleh 602 orang pelamar yang memperebutkan 64 kuota Perangkat Desayang terdiri dari Sekretaris Desa (Sekdes), Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), dan Kepala Dusun (Kadus).

Untuk memastikan proses ujian berjalan dengan baik, Bupati Tuban, H. Fathul Huda dan Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si, beserta Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana mengadakan peninjauan langsung atau sidak ke beberapa lokasi Ujian berbeda.

Bupati melaksanakan sidak di Kecamatan Tuban dan Kecamatan Palang, sedangkan Wa-

Bupati Tuban, H. Fathul Huda melakukan sidak langsung di lokasi ujian perangkat desa di Balai Kecamatan Palang.

bup melaksanakan Sidak di Kecamatan Semanding, Grabagan dan Rengel. Sementara itu, Sekda melangsungkan sidak di Kecamatan Montong dan Singgahan.

Dalam kesempatan sidak ini Bupati merasa bersyukur atas terselenggaranya ujian perangkat desa yang berjalan dengan tertib, Bupati berharap ujian ini

dapat dilakukan penyeleksian dan koreksi yang jujur, transparan sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak terkait dan tidak meninggalkan permasalahan dikemudian.

Bupati memastikan ujian perangkat desa kali ini tetap mengedepankan prinsip kejujuran dan keterbukaan. Dari proses awal pembuatan

soal sampai ujian berlangsung berjalan sesuai aturan yang ada.

Senada dengan itu, dalam kunjungannya, Wakil Bupati Tuban juga mengatakan bahwa ujian perangkat desa berjalan dengan baik dengan pengamanan dan pengawasan maksimal dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka). Wabup juga menegaskan bahwa soal dan kunci jawaban dikirim terpisah dengan jadwal berbeda.

Proses pengiriman soal ke lokasi ujian dilakukan pukul 06.00 atau 2 jam sebelum pelaksanaan ujian. Sedangkan kunci jawaban mulai dikirim pukul 10.00 WIB. “Proses distribusi soal maupun kunci jawaban mendapatkan pengawalan melibatkan unsur Polri, TNI, dan panitia pelaksana ujian perangkat desa,” tegas Wabup asal Rengel ini kepada wartawan media ini. (met/min)

Resor Mewah Ala Jepang di Kota Batu

Batu, Jatim Pos Jika di Jawa Barat memiliki Kyotoku Floating Market, Kota Batu tak mau kalah. Barubaru ini, Kota Batu memiliki resort bernuansa Jepang, bernama The Onsen Hot Spring Resort.

The Onsen Resort merupakan satu-satunya resort di Batu yang bernuansa Jepang. Kehadiran The Onsen Hot Spring Resort mengajak wisatawan untuk merasakan sensasi di Negeri Sakura baik dari desain interior, taman, eksterior penginapan hingga kulinernya.

Lokasinya yang berada di Jl. Arumdalu, Songgokerto, Kota Batu ini menyuguhkan hawa sejuk dengan landscape pegunungan dan danau yang menawan dan menyejukkan mata.

Pengunjung sedang berswafoto di The Onsen Hot Spring Resort Batu.

Pengunjung juga bisa menikmati sensasi berendam seperti dari mata air ala kaki Gunung Fuji di Negara Jepang. Mata air di alirkan langsung dari sumber asli pegunungan dari candi songgoriti yang mengandung belerang yang bisa dirasakan di Genki Onsen.

Genki yang disuguhkan itu memliliki suhu 42 derajat celsius serta kaya akan mineral. Tidak hanya menghangatkan tubuh saja tetapi juga baik untuk kesehatan kulit dan menghilangkan pegal-pegal.

“Berendam air panas bisa menghilangkan pegal-pegal dan juga me-

nyehatkan. Air panas Genki Onsen kaya mineral dan cocok untuk relaksasi bersama keluarga,” kata Public Relation, Adista Anggraini, Sabtu (15/9).

Selain pemandian air panas, kamu juga bisa menyewa kostum Yukata. The Onsen Hotspring Resort menyewakan yukata wanita Rp 150 ribu/2 jam, dan Rp 100 ribu/2 jam untuk yukata pria.

Ta k c u k u p d i s i t u , pengunjung juga bisa mencicipi menu makanan Jepang di Fushimi Japanesse Cuisine Restaurant sembari menikmati pemandangan danau angsa dan Gunung Banyak.

Di sana juga terdapat bungalo (rumah) dengan khas Jepang.

Bungalo itu diberi nama masing-masing distrik

Meriahkan Kota Batu

Batu, Jatim Pos Pameran Besar Seni Rupa (BPSR) kembali dihadirkan Direktorat Kesenian, Dirjen Kebudayaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Pameran digelar di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani, Sabtu (19/9) malam.

Pameran besar ini menyuguhkan karya luar biasa dari 101 perupa dari seluruh wilayah Jawa. Mengang-kat tema ‘Panji Sebagai Penguat Karakter Bangsa’ Dirjen Budaya Kemendikbud ingin me-ndukung wacana Indo-nesiana yang merupakan program Kemendikbud.

“Tema Panji dipilih karena nilai-nilai dalam cerita Panji sangat luar biasa. Ini adalah bentuk respon seniman.

Orang Jatim harus tahu Panji dan kita dorong ma-syarakat mengenal Panji,” kata kurator pameran, Dr Djulu Djatiprambudi.

Dia juga memaparkan, pada pameran ta-hun ini pesertanya adalah teman-teman seniman dari Jawa. Sebanyak 76 orang seniman diundang oleh Dirjen dan 24 melalui jalur open call (melamar).

“Tugas kami yaitu memberikan akses un-

tuk seniman untuk terlibat dalam program ini,” tambah dia.

Kota Batu dipilih karena Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI menilai Kota Batu su-dah menyelesaikan pokok pikiran kebudayaan.

“Artinya Pemkot Batu ini peduli dengan perkembangan budaya dan kesenian daerah mulai dari ko-munitas dan para penggiat seni. Kalau kotanya tidak peduli dengan budaya ya tidak akan kami ajak kerjasama. Kota Batu kami apresiasi karena sudah memberikan ruang untuk para seniman,” pungkas dia.

Bukan hanya pameran, PBSR juga mengajak para perupa untuk kunjungan dan sharing ke studio para perupa Kota Batu, dialog budaya, wisata dan berkarya bersama, workshop tradisi topeng Panji, dan workshop Recycle Art. Semakin meriah lagi karena pemkot Batu juga mendukung dengan mengadakan Pa-meran Keris, Gelar Produk Kreatif UMKM, Stand Seni Rupa, dan Panggung Pertunjukan Seni tiap Sabtu Minggu selama pameran berlangsung, dan program apresiasi seni. (swan/ yon)

atau provinsi di Jepang, seperti Tokyo, Osaka, Kyoto, Nikko, Nara, dan Nagoya.

Adista menjelaskan pemilihan tematik negara Jepang ini belum ada di Indonesia. Lalu juga karena Jepang terkenal dengan kebersihan dengan standar yang tinggi.

“Prioritasnya adalah tidak perlu ke Jepang.

Ya ingin menghadirkan

penginapan yang unik saja di Indonesia,” tuturnya.Pengunjung juga bisa menikmati pemandangan dan juga berfoto ria dengan latar belakang khas Jepang.

Yakni torii dan jembatan Shinkyo. Torii adalah gerbang tradisional Jepang yang sering lebih umumnya dijumpai di jalan masuk ke Kuil Shinto, kuil Buddha di Jepang. . (swan/yon)

Jatim IV

Hal - 5

JATIM POS

Dinperkop dan UM Bekali Koperasi Metode Financial Technology

Madiun, Jatim Pos Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Dinperkop dan UM) Kabupaten Madiun Melalui Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mengadakan workshop pengembangan jaringan usaha dan kemitraan antar lembaga Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018 di Hotel Se-tia Budi Kota Madiun, Rabu (12 /9/2018).

Workshop yang dii-kuti oleh pengurus dan manajer atau pengelola koperasi di Kabupaten Madiun tersebut diada-kan selama tiga hari. Mulai Rabu (12/9/2018) hingga Jumat (14/9/2018).

Sementara nara-sumber yang didatang-kan di antaranya Wijono SE.MM dan Sauqi Haritz SE dari CV. Radian Mitra



Mandiri Malang.

“Output dari kegiatan ini diharapkan peserta mampu memahami materi kegiatan workshop pengembangan jari-ngan usaha dan kemi-traan antar lembaga,” jelas Kepala Dinperkop dan UM Kabupaten Madiun, Anang Sulistyono SSos.MSi usai kegiatan workshop.

Sementara outcome kegiatan, menurutnya, yaitu pembekalan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi tentang pengembangan jaringan usaha melalui financial technology serta kemitraan akses permodalan dengan menerapkan pengelolaan administrasi keuangan dengan metode financial technology.

Karena, menurut Anang, financial tech-

nology adalah bisnis yang sangat menjanjikan. Selain itu juga mudah dalam penerapannya di Koperasi. Oleh sebab itulah, financial technology perlu diterapkan di Koperasi.

“Financial technology di Koperasi itu sangat mudah dalam penerapannya. Hanya saja

Rapat Paripurna DPRD Ponorogo

memang berat diawal, karena kita harus me-nyiapkan aplikasi berbasis web, ataupun aplikasi berbasis android maupun Ios,” jelasnya.

Lebih lanjut dia katakan, dengan adanya aplikasi financial technology itu nanti ada berbagai kemudahan

yang didapatkan sebagai pengelola koperasi.

Diantaranya, pengelola koperasi bisa memantau kondisi keuangan di masing-masing anggota.

Dan anggota pun bisa merasa aman, karena bisa melihat kondisi keuangan di koperasinya.

“Target 85 persen Koperasi yang telah mengikuti pelatihan ini nanti mampu menerapkan penerapan pengelolaan administrasi keuangan dengan metode financial technology di koperasinya,” tegasnya.

Sementara itu, Wijono, SE, MM selaku narasumber dari CV. Radian Mitra Mandiri Malang menuturkan, aplikasi financial technology sudah banyak diterapkan di Koperasi dan

Perbankan. Dan sepanjang financial technology diterapkan secara internal di Koperasi maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak akan turun.

“Akan tetapi kalau financial technology sudah merambah secara online atau secara umum itulah nanti OJK akan turun untuk mengendalikannya,” jelasnya.

Menurutnya, financial technology ini merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan. Umumnya, dilakukan oleh perusahaan rintisan.

“Intinya financial technology ini memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputerisasi terkini,” pungkasnya. (Adv/ jum)

Pandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Keuangan R-APBD 2018

Ponorogo, Jatim Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo, mengadakan rapat dengan agenda Pandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Keuangan R-APBD 2018.

Dalam Hal ini terlihat Fraksi-fraksi DPRD Po-norogo seolah satu suara, untuk mendorong prinsip efisiensi anggaran. Dukungan penghematan anggaran itu terungkap dalam rapat paripurna pandangan umum (PU) fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2018, Jumat (14/9/2018).

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Menok Endrajati meminta eksekutif mereview kembali program pembangunan daerah yang belum tercapai. Fraksi Golkar juga memberikan masukan perlunya efisiensi

dalam penggunaan anggaran belanja di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Terutama terkait belanja pegawai yang membengkak dan anggaran tidak terduga.

“Walaupun sudah dikurangi dari anggaran sebelumnya, tetapi kalau bisa harus diminimalkan,” katanya.

Efisiensi anggaran itu selanjutnya, tambah Menok, dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur. Khususnya di jalan poros desa dan jalan kabupaten. “Karena ini sangat penting guna meningkatkan ekonomi yang berhubungan antar wilayah,” ujarnya.

Fraksi PKB juga mendukung mekanisme efisiensi anggaran tersebut. Hal ini berhubungan karena APBD 2018 mengalami defisit anggaran sebesar Rp 42,5 miliar. “Kami mengingin-

kan agar semua pihak mengedepankan program yang benar-benar prioritas dan mendesak,” harap Juru Bicara Fraksi PKB Ubahil Islam.

Fraksi Gerakan Pembangunan Indonesia Sejahtera (GPIS) juga berpendapat sama.

Mereka berharap eksekutif mampu menyajikan informasi penggunaan APBD secara utuh terkait pencapaian kinerja

Oknum Wartawan Peras Guru Terancam 9 Tahun Penjara

Madiun, Jatim Pos Suhartono (40) warga Desa/ Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, seorang oknum wartawan pemeras guru PNS di Madiun terancam 9 tahun penjara. Sebelumnya, Suhartono yang mengaku bekerja di Media Metro Jatim ini ditangkap unit Reskrim Polsek Wungu karena diduga melakukan pemerasan kepada seorang guru di ruang Ke-pala Sekolah SDN 1 Karangrejo, masuk Desa Karangrejo, Wungu, Kabupaten Madiun.

Waka Polres Madiun, Kompol Rentrix Ryaldi Yusuf, S.I.K mengatakan pelaku pemerasan yang ditangkap tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan dikenakan pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman pidana pen-

jara paling lama sembilan tahun dan subsider pasal 369 ayat (1) dan ayat (2) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

“Tersangka sudah ditahan dan dikenakan pasal 368 ayat (1) KUHP subsider pasal 369 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara,” kata Kompol Rentrix Ryaldi Yusuf, S.I.K dalam konperensi pers di Mapolres Madiun, Selasa (18/9/2018).

Menurutnya, tersangka yang menga-ku bekerja di Metro Jatim ini mendatangi korban di SDN 1 Karangrejo pada hari senin (13/8/2018) sekitar pukul. 11.00 WIB. Tersangka menuduh korban telah melakukan selingkuh dengan memperlihatkan beberapa foto korban yang disertai dengan ancaman, bah-

wa berita selingkuh tersebut akan diberitakan di koran.

“Setelah korban keta-kutan kemudian ter-sangka menawarkan tidak akan diberitakan dengan syarat korban mau membayar uang kepada tersangka sebesar Rp 10 juta, dan beritanya diganti dengan profil sekolah.

Karena, korban tidak sanggup memenuhi permintaan tersangka akhirnya menjadi Rp. 5 juta dan korban menyanggupi,” jelasnya.

“Dalam kesempatan itu korban keberatan membayar sebesar Rp. 5 juta dan oleh tersangka diturunkan menjadi Rp. 3 juta dan korban menyanggupi. Selanjutnya pada saat itu juga korban melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 700 ribu kepada tersangka,” jelasnya.(jum)

sebagai tolok ukur peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan demikian, alokasi dan anggaran yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” terang Juru Bicara Fraksi GPIS, Ribut Ri-yanto.

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Sugi-

janto juga menyarankan saat penyusunan APBD-P 2018 agar disesuaikan dengan kondisi masya-rakat terki ni . Bai k secara makro maupun mikro.

Oleh karena itu, menurut dia, dalam pembahasan APBD-P 2018 perlu dikedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran.

“Namun demikian, kami juga perlu tanyakan terkait penurunan target dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 5 miliar. Karena setelah kami cermati pemotongan DAU untuk menyelesaikan tunggakan iuran jaminan kesehatan pemkab sebagai rekonsiliasi dengan BPJS kesehatan,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP AD Sumitro menyatakan efisiensi anggaran sudah selayaknya dijalankan setiap kali penyusunan APBD-P.

Apalagi, estimasi kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) hanya sekitar 9,02 persen dari perencanaan APBD induk sebesar Rp 235,8 miliar menjadi Rp 257,1 miliar.

“Untuk mengatasi masal ah l ambannya pertumbuhan PAD, tidak cukup dengan cara konvensional. Dibutuhkan langkah taktis dan perencanaan yang mata-ng. Salah satunya dengan menjadikan Ponorogo sebagai daerah ramah investasi,” jelasnya.

Di bagian lain, Juru Bicara Fraksi PAN Puryono berharap belanja pegawai bisa ditekan.

Selanjutnya, alokasi anggaran yang ada dapat digunakan untuk menjalankan program pembangunan daerah.

Terutama terkait program kebijakan yang mengarah pada percepatan peningkatan PAD. (Adv/nur)

“Ops Sikat Semeru” Berantas Kriminalitas di Kota Blitar

Waka Polres Blitar Kota Kompol Widarmanto, SH saat rapat koordinasi di Ruang Rupatama.

Blitar, Jatim Pos

Dalam rangka memberantas aksi kriminalitas di wilayah hukum Kepolisian Polres Blitar Kota menggelar Operasi Kewilayahan Ops Sikat Semeru 2018.

Kegiatan Operasi diawali dengan pelaksanaan latihan Pra Opera-

sional dipimpin langsung Waka Polres Blitar Kota, Kompol Widarmanto, SH, di Ruang Rupatama Polres Blitar Kota, Rabu (5/9/2018).

Waka Polres Blitar Kota Kompol Widarmanto, SH melalui Kasubbag Humas Polres Blitar Kota Ipda Sjamsul Anwar,

mengatakan, Ops Sikat Semeru berlangsung selama 12 hari. Dimulai 5 September hingga 16 September 2018.

Sjamsul Anwar lebih jauh menjelaskan, operasi dengan sandi “Ops SIKAT Semeru 2018” ini mengedepankan Satuan Reskrim dalam rangka penegakan hukum. O-perasi ini juga didukung fungsi Intelijen dan kegiatan penindakan dengan sasaran penanggulangan kejahatan 3 C (curas, curat, curanmor), curhewan dan penyalahgunaan sajam/ senpi yang meresahkan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya personil yang dilibatkan dalam Operasi ini, melibatkan sebanyak 37 personel yang terdiri dari fungsi Reskrim, Intelkam, Sabhara, Propam Polres Blitar. (sk)

Ekspose DPRD Propinsi Jatim

Hal - 6



JATIM POS

Edisi No. 299 Tahun XVII ~ Minggu IV SEPTEMBER 2018

Komisi B DPRD Jatim:

Kontribusi Sektor Industri Selalu di Atas 28% Terhadap PDRB

Memasuki materi laporan Komisi B terhadap Raperda Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2033, disampaikan bahwa sektor industri pengolahan masih merupakan sektor utama penggerak pertumbuhan ekonomi (prime mover) Provinsi Jawa Timur.

Hal itu disampaikan Komisi B (Perekonomian) melalui juru bicaranya Dra Yayuk Puji Rahayu, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Rabu (12/9).

Tanpa mengecilkan arti sektor lain, menurut Komisi B, kontribusi sektor industri selalu di atas 28% terhadap total PDRB. Angka ini jauh di atas dua sektor penyumbang besar PDRB lainnya yakni perdagangan (18%) dan pertanian dalam arti luas (13%).

Secara umum, jumlah unit usaha industri di Jawa Timur sampai dengan tahun 2017 mencapai 814.848 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 3.173.634.

Jumlah nilai produksi mencapai 216.139 miliar rupiah. Jumlah nilai investasi mencapai 68.272 miliar rupiah dan jumlah nilai ekspor mencapai US$ 19.595.464.533.

Meskipun lambat, semua statistik di atas menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun.

Dengan kuatnya sektor industri ini Jawa Timur semakin mengukuhkan diri sebagai salah satu provinsi industri di Indonesia.

Selain nilai tambah -

Industri kerajinan kulit di Tanggulangin, Sidoarjo merupakan salah satu yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur.

dari kegiatan produksinya yang sangat besar, multiplier effect, dan tenaga yang diserap oleh sektor industri juga signifikan. Jumlah unit usaha industri di Jawa Ti m u r m e n u n j u k k a n trend peningkatan dari tahun ke tahun dan mampu menyediakan lapangan kerja bagi 3 juta-an warga Jawa Timur serta menjadi penopang utama kinerja ekspor provinsi. Sebagai tambahan, Komisi B yang diketuai Ach. Firdaus Febrianto SH.MH mengatakan, efek multiplier dari pertumbuhan sektor industri yang paling besar dari sisi kebutuhan inputnya yaitu berupa bahan baku dan energi yang mana ini menggerakkan sektor lain seperti sektor pertanian, perdagangan maupun sektor energi.

Selanjutnya, pendiri-

an pabrik-pabrik maupun kawasan industri ju-ga selalu diikuti oleh meningkatnya kebutuhan perumahan bagi buruh serta menggerakkan ekonomi di sekitar lokasi industri, yang mana ini semua mendorong tumbuhnya sektor konstruksi maupun perdagangan.

Semua sektor perekonomian yang terkerek oleh sektor industri ini sangat besar potensinya dalam pengurangan pengangguran, pengurangan kemiskinan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Semua efek multiplier tersebut pada akhirnya dapat berkontribusi besar pada input Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari perspektif jangka panjang, sektor industri merupakan fase penting dalam teori perubahan struktural, di

mana basis struktur ekonomi akan bergerak dari sektor pertanian tradisional menuju sektor industri dan jasa. Sebuah daerah yang berdaya saing tinggi harus memiliki sektor industri yang bervariasi dan sektor jasa yang tangguh. Fakta kontibusi sektor industri yang besar terhadap PDRB dan mengecilnya kontribusi sektor pertanian mengkonfirmasi teori ini di lapangan. Oleh karena itu, dengan pembangunan di sektor industri yang terencana, dapat diharapkan perekonomian Provinsi Jawa Timur semakin dapat menjadi provinsi yang berdaya saing tinggi dan makmur.

Meskipun sektor industri memiliki potensi y a n g s a n g a t b e s a r, na-mun sektor ini juga membawa potensi masalah yang besar pula.

Mulai masalah klasik seperti pencemaran lingkungan hidup, ketersediaan dan alih fungsi lahan, ketersediaan tenaga kerja serta ketersediaan infrastruktur/ energi. Terdapat pula ancaman dari membanjirnya produk asing akibat globalisasi, deindustrialisasi maupun tantangan yang muncul dari kemajuan teknologi informasi dan komuni-kasi.

Selain itu pemba-ngunan industri di Jawa Timur juga memiliki tan-tangan dalam hal iklim investasi serta pemera-taan pembangunan in-dustri di daerah-daerah.

Persoalan-persoalan tersebut di atas, perlu dikelola dengan pendekatan proaktif dan komprehensif. Penyediaan lahan industri misalkan, tidak boleh secara destruktif menggerus lahan pertanian produktif yang masih menjadi gantungan hidup banyak warga Jawa Timur atau peningkatan iklim investasi dan deregulasi investasi jangan sampai mengorbankan aturan tentang lingkungan hidup.

Begitu pula jangan sampai pembangunan industri malah mematikan industri kecil dan menengah yang ada di Jawa Timur ataupun malah menjadikan industri tersebut semakin tergantung menggunakan komponen impor untuk produknya.

Apabila persoalanpersoalan tersebut dibiarkan terus berlanjut tanpa penanganan yang tepat, dapat terjadi dampak buruk dari pembangunan industri bagi

kesejahteraan masyarakat maupun perekonomian Jawa Timur itu sendiri.

Dengan demikian, penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur dalam bentuk Peraturan Daerah, bukan hanya pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, tetapi juga bagian dari upaya menyusun formulasi kebijakan sektor industri di Jawa Timur secara komprehensif, terorganisir, sistematis dan terukur untuk meningkatkan sumbangsih sektor industri terhadap pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Jawa Timur.

Peluang besar dan tantangan berat di sektor industri ini, menunjukkan perlunya kesungguhsungguhan dan kehatihatian bagi pemerintah untuk mengelola sektor ini. Pada prinsipnya semua peluang dan tantangan tersebut harus mampu dikelola menjadi keuntungan sebesarbesarnya bagi provinsi dan masyarakat Jawa Ti-mur.

Dengan demikian, Komisi B mengapresiasi dan mendorong agar Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2033 dapat segera dibahas dan disetujui bersama untuk kemudian dapat segera diimplementasikan, sehingga segenap potensi yang ada di Jawa Timur dapat dikelola dengan komprehensif dan sistematis. (yd)

Fraksi PPP Setuju Penetapan TDL di Kawasan Industri JIIPE

Berdasarkan kajian dan analisis Fraksi PPP DPRD Jawa Timur tentang apakah DPRD Pro-vinsi Jawa Timur berwe-nang memberikan per-setujuan Penetapan Tarif Dasar Listrik untuk Ka-wasan Industri Java In-tegrated and Ports Estate (JIIPE) oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera di Kabupaten Gresik, sudah terang benderang dijelaskan dan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pendapat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jatim yang disampaikan juru bicaranya H Achmad Sillahuddin, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Rabu (12/9).

Dijelaskan, bahwa ketentuan pasal 34 ayat (2) UU nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, di mana pemerintah daerah sesuai kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman

Kawasan Industri Java Integrated and Ports Estate (JIIPE) di Kabupaten Gresik.

yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Selain itu, lampiran UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang ESDM Sub Urusan 5 Ketenagalistrikan, pemerintah daerah provinsi mempunyai kewenangan antara lain: Penerbitan Izin Usaha penyediaan tenaga listrik non BUMN dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi.

Penetapan tarif tena-

ga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi.

Selanjutnya, ketentuan pasal 41 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyedia a n Te n a g a L i s t r i k , tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh persetujuan DPRD, dalam hal

tenaga listrik disediakan oleh usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya ditetapkan oleh Gubernur.

Dengan demikian, kata Fraksi PPP yang di-ketuai Drs HM Musyaffa’ Noer M.Si. MM, terhadap Rencana Keputusan DPRD Jawa Timur atas Persetujuan Penetapan Tarif Dasar Listrik untuk Kawasan Industri Java Integrated and Ports Estate (JIIPE) oleh PT Berkah Kawasan Man-yar Sejahtera (PT BKMS) di Kabupaten Gresik secara yuridis formal telah memenuhi persyaratan perundangundangan yang berlaku.

Adapun permohonan penetapan Tarif Listrik yang diajukan oleh (PT BKMS) adalah sebagai berikut: Biaya Tarif terdiri dari Tegangan Rendah (TR) sebesar Rp 1.467 perkWh; Tegangan Menengah (TM) sebesar Rp 1.380 perkWh; dan Biaya Beban (TR dan TM) sebesar Rp 57 per VA. Biaya Non Tarif antara lain, Biaya kelebihan beban pemakaian daya reaktif jaringan TM

sebesar Rp 1.380 per kVArh; Biaya penyambungan dan penambahan untuk TM sebesar Rp 690 per VA. Biaya penyambungan TR, yakni: Daya tersambung atau tambah daya s/d kVA sebesar Rp 940 per VA; Daya tersambung atau tambah daya lebih dari 100 kVA s/d 200 kVA sebesar Rp 775 per VA. Biaya Uang Jaminan Pelanggan (UJL) sebesar 2 (dua) bulan biaya pemakaian sesuai daya terpasang, serta Pajak Penerangan Jalan (PPJ), sesu-ai Perda setempat.

Berpijak dari pokokpokok pikiran di atas, maka Fraksi PPP DPRD Jawa Timur setelah membaca, menelaah, mencermati, mengkaji dengan seksama berdasarkan data dan fakta serta mendengarkan berbagai paparan dan penjelasan dari para Anggota Fraksi PPP DPRD Jawa Timur pada Rapat Koordinasi Fraksi pada tanggal 5 September 2018, khususnya anggota Fraksi yang duduk di Komisi D.

Untuk itu, Fraksi PPP DPRD Jawa Timur mendukung dan memberikan persetujuan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur atas Penetapan Tarif Dasar Listrik untuk Kawasan Industri JIIPE oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera di Kabupaten Gresik.

Dengan catatan, bahwa UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 101 ayat (1) DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang “memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah provinsi”.

Oleh karena itu penetapan Tarif Listrik untuk Tegangan Rendah (TR) dan Tegangan Menengah (TM) yang disediakan oleh PT BKMS jangan sampai membebani konsumen dan minimal sama dengan PT PLN (Persero) atau Pihak Ketiga lainnya dan jangan sampai lebih tinggi tarifnya. (yd)

Jatim V

Hal - A



Jelang Pilpres 2019

Kapolres Trenggalek Pimpin Apel Gelar Pasukan

Kapolres Trenggalek memeriksa pasukan pada apel Gelar Pasukan Ops Mantap Brata Semeru 2018.

Trenggalek, Jatim Pos Sebagai pertanda dimulainya operasi sekaligus sebagai media pengecekan terakhir kesiapan dan persiapan operasi, Kepolisian Resort Trenggalek melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Semeru 2018 di halaman Mapolres, Rabu (19/09/2018).

Bertindak selaku pimpinan apel adalah Kapolres Trenggalek AKBP Didit Bambang Wibowo S, didampingi Dandim 0806 Trenggalek yang diwakili oleh Pasiops Kapten Czi Hendro Suseno.

Sementara itu nampak hadir Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek H. Samsul Anam, jajaran Forkopimda, Ketua KPU dan Bawaslu Trengga-

lek, Ketua Parpol, pimpinan OPD, pejabat utama dan tamu undangan lainnya.

Sedangkan sebagai peserta upacara adalah peleton Subdenpom Trenggalek, Kodim 0806, Polres dan Polsek jajaran, Satpol PP, Basarnas dan Linmas.

Dalam amanat Kapolri yang dibacakan AKBP Didit mengatakan, Pemilu tahun 2019 memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas, karena untuk pertama kalinya Pileg dan Pilpres akan dilaksanakan secara serentak.

Dalam kacamata kamtibmas, peningkatan intensitas kegiatan politik ini tentunya dapat memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan.

“Di antaranya yang

cukup menjadi perhatian bagi Polri adalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran hoax dan hate speech, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah kehidupan bermasya-akat, “ ucap AKBP Didit di hadapan peserta upacara.

Guna mengantisipasi gangguan Kamtibmas, Kapolri meminta agar soliditas dan sinergitas TNI dan Polri diperkuat.

Demikian pula dengan netralitas dan menghindari tindakan yang dapat mencederai penyelenggaraan tahapan Pemilu.

“Kedepankan langkah proaktif dengan mengoptimalkan deteksi dini guna mengetahui

dinamika yang berkembang untuk selanjutnya dilaksanakan upaya pencegahan dan penanganan secara dini, “ im-buhnya.

Dalam kesempatan Apel Gelar Pasukan tersebut, Kapolres bersama tamu undangan berkenan memeriksa pasukan serta mengecek kesiapan Sarpras baik dari TNI, Polri maupun instansi terkait lainnya yang nantunya akan digunakan sebagai perangkat pendukung guna suksesanya Pemilu serentak 2019 mendatang.

Untuk diketahui, dalam operasi Mantap Brata Semeru 2018 ini, pihaknya melibatkan sedikitnya 325 personel Polres dan Polsek jajaran. Keseluruhan dibagi menjadi 6 Satgas yakni Satgas preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamtibselcarlantas, Satgas Tindak, Satgas Gakkum dan Satgas Banops. Keseluruhan dikendalikan oleh Kapolres selaku Kasatgasres.

Ditingkat Polres, Operasi Mantap Brata cukup lama yakni 224 hari dan resmi dimulai sejak tanggal 20 September 2018 meliputi tahap kampanye, masa tenang, pemungutan suara dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu, pengucapan sumpah janji/pelantikan anggota DPR, DPD dan DPRD serta pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. (mil/ham)

JATIM POS

Disperindag Terapkan E-Retribusi Pasar Sumenep, Jatim Pos Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sumenep menerapkan elektronik retribusi pasar (e-retribusi pasar) dalam rangka mengantisipasi kebocoran retribusi pasar, serta transparansi pengelolaan pendapatan daerah.

Menurut Kepala Disperindag Kabupaten Su-menep, Saiful Bahri, Rabu (19/09), pelaksanaan e-retribusi pasar tersebut sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan transparansi pengelolaan pendapatan daerah.

“Kami menerapkan sistem pembayaran retribusi berbasis elektronik sebagai salah satu langkah menyukseskan program Pemerintah Pusat dalam menggalakkan gerakan pembayaran non tunai,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan e-retribusi pasar tersebut tentunya akan lebih meningkatkan rasa saling percaya antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat akan lebih percaya, karena uang retribusi langsung masuk ke sistem, tidak dibayarkan kepada o-rang per-orang.

Dijelaskan Saiful, jika sebelumnya pedagang banyak yang khawatir dananya bocor, karena melakukan pembayaran kepada pihak lain, maka dengan diberlakukan

e-retribusi, masyarakat tidak perlu khawatir lagi, karena uang mereka langsung terpantau re-al time ke sistem.

“Uang itu langsung masuk ke sistem, jadi e-retribusi pasar ini benar-benar real time dan saat ini masih di 6 pasar,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Sumenep, Purnomo Subagio menyatakan tidak akan mainmain dan komitmen dengan penerapan e-retribusi, agar sesuai dengan tarif di lapangan, serta berharap kesadaran pedagang meningkat dan petugas pasar tidak bermain untuk pembangunan Sumenep.

Menurut Kepala UPTD Pasar yang membawa 30 Pasar di Kabupaten Sumenep ini menyebutkan, e-retribusi pasar saat ini masih diterapkan di 4 pasar tradisional yaitu, Pasar Anom Baru, Rubaru, Lenteng, dan Pragaan dengan menggandeng Bank Jatim sebagai pengelola keuangannya.

“Dengan inovasi e-retribusi pasar ini, ma-syarakat tentunya juga senang dan kami tidak bermain-main dengan penerapannya, karena ini transparan dan ba-gus untuk pengelolaan retribusi,” pungkas-nya. (hms)

Percantik Panggung Pantai 360 Prigi SDN Bancamara II Disegel Ahli Waris 

Mochammad Nur Arifin.

Trenggalek, Jatim Pos Terjadinya polemik pembangunan food court di Kawasan Pantai Prigi, Wakil Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin justru tertarik untuk mempercantik panggung 360 ya buat menjadi icon pantai yang ada di pesisir selatan Pulau Jawa ini.

Nur Arifin menilai, pem-

bangunan food court ini perlu dilakukan jika di kawasan Pantai Prigi sudah memiliki sarana prasarana yang menarik, sehingga mampu membawa kunjungan wisatawan di Kabupaten Trenggalek.

Keinginannya untuk lebih memilih mempercantik panggung mini

yang disebut panggung 360 di pinggir pantai ini bukan tanpa alasan. Selama panggung tersebut dibangun, banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan panggung tersebut untuk berbagai kegiatan. Tak hanya itu, panggung 360 ini juga menjadi salah satu spot foto yang cantik di Kawasan Pantai Prigi.

“Dengan mempercantik kawasan Pantai Prigi khususnya panggung 360 ini, saya yakin bisa lebih menarik kunjungan wisatawan lebih banyak. Caranya cukup dengan membangun taman mini di seputaran panggung serta menyelesaikan jalan paving menuju panggung ini, “ ucap Nur Arifin saat dikonfirmasi,Rabu (19/09/2018).

Panggung 360 ini berada di bibir Pantai Prigi yang dijadikan sebagai arena pertunjukan kesenian maupun kebudayan yang bisa disaksikan dari semua penjuru arah. Dikatakan panggung 360 karena panggung tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. (ham)

Dinas Pendidikan Akui Tak Bisa Berbuat Banyak

Sumenep, Jatim Pos Penyegelan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bancamara II, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendapat tanggapan dari Dinas Pendidikan (Disdik) setempat.

Menyikapi hal itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, justru mengaku tidak bisa berbuat banyak soal penyegelan yang dilakukan ahli waris tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, A. Shadik melalui Kabid Pembinaan Sekolah Dasar, Fajarisman mengatakan, persoalan penyegelan lahan sekolah, bukan menjadi kapasitas dirinya, melainkan tugas bersama tim.

“Kita tidak bisa berbuat banyak. Karena berkaitan dengan ganti rugi lahan, sesuai kapasitas, bukan kapasitas kami (bidang, red), tapi kapasitas tim, Tim Aset Pemerintah Daerah,” katanya, Rabu (19/09).

Untuk menyamakan komitmen, lanjut Fajar, tim sudah menggelar

Kabid Pembinaan Sekolah Dasar, Fajarisman.

rapat, sehingga dalam waktu dekat dipastikan akan turun ke sekolah.

“Tadi pagi, sesudah apel kita rapat, insya Allah dalam satu dua hari ini akan meluncur ke lokasi (SDN Bancamara II, red),” terangnya.

Sesuai kapasitas bidangnya, Fajar mewanti agar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) peserta didik diselamatkan, karena secara psikologis berdampak besar terhadap siswa.

“Tolong, problem ini jangan berdampak terlalu jauh kepada anakanak kita, karena mereka punya hak untuk

memperoleh pendidikan yang layak,” tegasnya.

Sementara, berdasarkan laporan yang di-terima Dinas Pendidikan, lanjut Fajar, KBM tetap berjalan, walaupun dalam kondisi yang berbeda karena sekolah masih tersegel.

“Kemarin sampai sore dan tadi pagi, KBM masih di Balai Desa, makanya kami akan segera meluncur ke sana,” tukasnya.

Untuk diketahui, SDN Bancamara II disegel ahli waris pada Senin (17/09) malam. Ahli waris juga menyegel semua ruangan.(hms)

Ekspose Pemprov Jatim

Hal - B

JATIM POS

Edisi No. 299 Tahun XVII ~ Minggu IV SEPTEMBER 2018

Pakde Karwo Raih Dua Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan

BERBAGAI inovasi pelayanan publik- yang terus dikembangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibawah kepemimpinan Gubernur, Dr. H. Soekarwo mendapatkan apresiasi yang tinggi dari pemerintah pusat.

Apresiasi itu ditandai dengan keberhasilan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim meraih dua penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional Tahun 2018 yang diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Syafruddin di Ballroom Shangrilla Hotel Surabaya, Rabu (19/9) malam.

Kedua penghargaan tersebut adalah untuk inovasi Kabinet Arabika (Kolaborasi Pembinaan ekonomi Terpadu Kopi Arabika) dari Dinas Perkebunan Jatim, dan inovasi SIMPADU-PMI (Sarana Inforasi dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim.

Selain dua penghargaan TOP 99 tersebut, Pakde Karwo juga menerima dua penghargaan dari MenPAN RB atas inovasi pelayanan publik dari Jatim yang

Pakde Karwo menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB).

ikut berpartisipasi dalam United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2018, yakni penghargaan untuk inovasi MLM Pasung “Cara Cepat J a w a Ti m u r B e b a s Pasung” dari RSJ Menur Jatim, untuk kategori Reaching The Poorest And Most Vulnerable Though Inclusive Services and Partnerships.

Kemudian penghargaan untuk inovasi Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Penanggula-

ngan Feminisasi Kemiskinan” dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Jatim yang terpilih sebagai Finalis UNPSA 2018 kategori Promoting Gender Responsive Public Services to Achieve the SDGs. Dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun ini, Pemprov Jatim berhasil menjadi yang terbaik dari 2.824 proposal inovasi yang masuk menjadi peserta kompetisi, baik dari kementerian, lembaga,

provinsi, BUMN/BUMD lainnya. Keberhasilan Pemprov Jatim juga diikuti 17 inovasi dari pemerintah kabupaten/ kota di Jatim yang juga mendapat penghargaan, yakniKota Surabaya (3 penghargaan), Kab. Lumajang (2 penghargaan), dan masingmasing 1 penghargaan yang diraih oleh Kab. Banyuwangi, Kab. Gresik, Kab. Lamongan, Kab. Madiun, Kab Malang, Kab Mojokerto, Kab. Nganjuk, Kab.

Trenggalek, Kab Tulungagung, Kota Madiun, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo.

Diterimanya penghargaan-penghargaan itu disambut bahagia dan penuh syukur oleh Pakde Karwo. Menurutnya, penghargaan t e r se b u t m e r u p a ka n buah kerja keras Pemprov Jatim yang terus melakukan inovasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pelayanan publik yang berkualitas sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat..

“Tugas pemerintah itu diatur oleh UU 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa jalan menuju kesejahteraan rakyat adalah pelayanan publik dengan cara memberdayakan masyarakat. Karena itu, sebagian dari pelayanan publik di Jatim adalah pelayanan yang melibatkanmasyarakat, atau citizen charter” katanya.

Dalam sambutannya, MenPan RB, Syafruddin mengatakan, kompetisi inovasi pelayanan publik ini diadakan sejak Tahun 2014. Tujuannya untuk transfer pengetahuan dan pengalaman antar instansi disetiap daerah, dan mencari inovasi lokal dan bersifat instansional yang potensial untuk

diterapkan secara nasional.

“Karena itu, inovasi pelayanan publik dan pembentukan mall pelayanan publik harus terus digalakkan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Selamat kepada penerima penghargaan, semoga dapat menambah motivasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat” pungkasnya.

MenPan RB, Syafruddin mengatakan, kompetisi inovasi pelayanan publik ini diadakan sejak Tahun 2014.

Tujuannya untuk transfer pengetahuan dan pengalaman antar instansi disetiap daerah, dan mencari inovasi lokal dan bersifat instansional yang potensial untuk diterapkan secara nasional.

Hadir dalam kesempatan ini, para Gubernur se-Indonesia, diantaranya, Gubernur Aceh, Gubernur Jateng, Gubernur Kalsel, Gubernur Riau, Gubernur Sulut, dan Gubernur Sulteng, hadir pula para walikota dan bupati se-Indonesia, diantaranya walikota Surabaya, Bupati Gresik, Bupati Trenggalek, dan Bupati Sidoarjo. (hms)

dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, momen ini strategis dalam membantu memajukan perkonomian dan daya saing masing-masing daerah. “Ini men-jadi upaya untuk memaju-kan investasi yang nantinya akan meningkatkan perekonomian daerah,” katanya.

Untuk mendukung hal tersebut, lanjutnya, pemerintah daerah harus menyelesaikan hambatan dalam masalah perizinan, melakukan reformasi peraturan, menyiapkan pembiayaan dan sumber daya, serta penyederhanaan proses birokrasi.

“Mari kita saling meningkatkan kesadaran un-tuk menjadikan daerah se-bagai daerah tujuan inves-tasi, membangun strategi terarah, serta memberikan informasi kepada para investor untuk berinvestasi di daerah,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Mendagri juga mengapresiasi Pakde Karwo seba-gai gubernur yang paling banyak menerima penghargaan selama dua periode memimpin Jawa Timur.

Group. IAA merupakan suatu penghargaan yang diberikan kepada daerah yang memiliki daya tarik di empat sektor, yakni investasi, infrastruktur, pelayanan publik dan pariwisata.

Untuk itu, ia mengucapkan selamat kepada para kepala daerah yang berhasil meraih penghargaan IAA ini, termasuk Jawa Timur. Menurutnya, Jatim selalu mendapat tempat tersendiri di nasional apalagi pilkada di Jatim kemarin berjalan dengan damai dan sukses.

“Selamat kepada para pemenang semoga apa yang kami lakukan dapat memacu untuk meningkat-kan potensi daerah,” kata-nya.

Juga Terima Indonesia Attractiveness Award 2018

GUBERNUR Jatim, Dr. H. Soekarwo menerima penghargaan Indonesia’s Attractiveness Award (IAA) 2018. Penghargaan ini di-raih Pakde Karwo, sapaan lekatnya, karena P r o v i n s i J a w a Ti m u r dinobatkan sebagai provinsi terbaik di bidang pelayanan publik dengan peringkat platinum.

Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang didampingi Direktur Utama PT. Tempo Inti Media Tbk, Toriq Hadad dan CEO Frontier Con-sulting Group, Handi Ira-wan, saat malam penganu-gerahan IAA 2018 di Hotel JW Marriot Jakarta, Jum’at (14/9) malam.

Menjawab pertanyaan wartawan usai menerima penghargaan ini, Pakde Karwo mengatakan bila suatu pemerintahan ingin meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, syaratnya adalah dengan memberikan pelayanan publik yang baik. Proses ini diukur dari tiga hal, yakni biayanya murah, waktu pelayanannya cepat dan syaratnya sederhana.

“Selain syarat tadi, yang juga tidak kalah penting adalah semua harus transparan dan terukur,” katanya.

Pemprov Jawa Timur, lanjutnya, terus mendorong peningkatan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan reformasi birokrasi.

Secara empirik reformasi

birokrasi ini bisa dilakukan dengan syarat regulasi yang ada harus melayani masyarakat atau melakukan re-regulasi, yakni merubah regulasi yang menghambat menjadi regulasi yang melayani.

Syarat lainnya adalah kepemimpinan atau leadership, serta didukung dengan sistem teknologi in-formasi atau IT. “Kami juga melibatkan media sebagai tim pengawasan. Ini pilar keempat dalam demokrasi diletakkan disini,” katanya.

Selain media, lanjut Pakde Karwo, masyarakat juga dilibatkan dalam pe-ngawasan dan perumusan kebijakan, atau yang biasa disebut dengan partisipa-toris.

“Semua proses ini sudah

dilakukan secara terukur, jadi bila ada kasus pungli seperti kemarin itu bukan masalah sistem, tapi soal integritas,” kata-nya.

Kemudahan pelayanan publik di Jatim, lanjutnya, membawa provinsi ini meraih berbagai penghargaan. Salah satunya dari Asia Competitiveness Institute (ACI) pada tahun 2017 yang menobatkan Jatim sebagai provinsi dengan tingkat kemudahan berbisnis nomor satu di Indonesia.

Hasil ini berda-sarkan tiga kategori pe-nilaian yakni daya tarik investor, keramahan bis-nis, dan kebijakan yang kompetitif.

Untuk meningkatkan pelayanan publik di Jatim ini, Pakde Karwo terus me-ningkatkan kapasitas

SD-M. Proses pembibitan SD-M ini dilakukan sejak awal kepada anak-anak muda di Pemprov Jatim.

“Karena anak-anak mu-da ini masih memiliki pi-kiran jernih dan inovatif, dari awal saya memimpin, saya terus mendorong mereka untuk maju salah satunya dengan meraih gelar doktor,” jelas orang nomor satu di Jatim ini.

Apresiasi IAA 2018 Sementara itu dalam sambutannya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengapresiasi kegiatan IAA 2018 ini karena tidak hanya memberikan gairah kepada para kepala daerah untuk berani mengambil keputusan, tapi juga berinovasi untuk meningkatkan pembangunan

Empat Sektor Sementara itu, Direktur Utama PT. Tempo Inti Me-dia Tbk, Toriq Hadad me-ngatakan, acara yang sudah keempat kalinya ini diselenggarakan oleh Tempo Media Group bersama Frontier Consulting

Kab/Kota di Jatim Dalam kesempatan ini, empat kabupaten dan dua kota di Provinsi Jatim juga meraih penghargaan IAA 2018.

Untuk kabupaten ter-baik bidang infrastruktur di-raih oleh Kab. Sidoarjo dengan peringkat platinum dan kabupaten terbaik bidang pelayanan publik diraih oleh Kab. Tuban dengan peringkat platinum.

Sedangkan untuk kabupaten terbaik bidang investasi, diraih oleh Kab. Mojokerto dengan peringkat platinum dan Kab. Pasuruan dengan peringkat gold.

Selain kabupatenkabupaten tersebut, beberapa kota di Provinsi Jatim juga meraih penghargaan untuk kota terbaik. (hms)

Ekspose Pemprov Jatim

Hal - C

JATIM POS

Edisi No. 299 Tahun XVII ~ Minggu IV SEPTEMBER 2018

Jatim Berperan Strategis Dalam Politik Nasional

JAWA TIMUR memiliki peran strategis dalam kancah politik nasional.

Alasan itu dikarenakan posisi Jatim sangat strategis, yakni di tengahtengah arus distribusi barang dan jasa (center of grafity), utamanya terkait hubungan perdagangan dengan berbagai daerah di wilayah Indonesia bagian timur dan negara ASEAN. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat memberikan paparannya pa-da Launching Tribun

Jatim Network “Rumah Politik Jawa Timur” di Hotel Santika Surabaya, Rabu (12/9).

Dikatakannya, semua variable pembangunan di Jatim, berkorelasi positif baik pada bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Tak hanya itu, kehidupan keamanan dan ketertiban yang ada di Jatim juga menentukan terhadap terciptanya kondisi politik yang ada secara nasional.

“Semua unsur variable inilah yang kemudian oleh pemerintah pusat,

Jatim selalu dijadikan indikator politik nasional,” ujarnya.

Menurutnya, politik di Jatim sangat cair. Pemprov Jatim di dalam setiap menentukan kebijakan yang diambil selalu mengedepankan konsep partisipatoris. Pendekatan tersebut melibatkan peran masyarakat dalam mengambil keputusan.

“Jatim memiliki kultur yang baik yakni partisipatoris yang meillibatkan masyarakat dalam penentuan kebijakan,” ungkapnya.

Menyinggung soal persiapan Pilpres dan Pilleg 2019, Pakde Karwo sapaan akrabnya menyampaikan kalau dari 39.500.952 penduduk Jatim, terdapat 30.554.761 Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau 16.45 persen dari DPT Nasional yang mencapai 185.732.093 orang.

Dari 30 juta pemilih itu, lanjutnya, terbagi menjadi 15.043.257 pe-milih laki laki dan 15.511.504 pemilih perempuan. Guna menghadapi kesiapan Pilpres 2019, Pakde Karwo memaparkan bahwa terdapat 129.991 TPS dari 38 kabupaten/kota, 666 kecamatan dan 8.497 desa/kelurahan.

Pakde Karwo berharap, setiap partai politik senantiasa mengedepankan integritas dalam menetukan calon legislatif. Caranya, dengan mengecek setiap calon politisi tersebut mulai dari gaya hidup sehari hari. Termasuk track record hingga back ground mereka. Jangan sampai para calon politisi tersebut melakukan keputusan salah sehingga mengecewakan rakyat.

Oleh karena itu, kehidupan politik harus dibangun melalui proses

dalam hal ini kepala daerah.

“Masalahnya kepala daerahnya juga mau, sehingga saya mengusulkan diskresi peraturan saber pungli ini agar korban lain tidak berjatuhan,” katanya.

Perlunya diskresi ini, lanjutnya, agar ke depan permasalahan suap dan pemerasan bisa disele-saikan oleh tim UPP di daerah, tidak perlu sampai ke Komisi Pem-berantasan Korupsi (KPK). Syaratnya, diskresi kebijakan ini tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mampu mengisi kekosongan hukum.

Pakde Karwo mengatakan, masalah pungli ini sangat penting karena mempengaruhi daya saing suatu daerah dan berkaitan dengan kemudahan berbisnis atau investasi. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden

Joko Widodo untuk meningkatkan surplus perdagangan dan investasi.

“Imbauan Presiden ini harus kita tindaklanjuti dengan memberikan kemudahan berbisnis dan berinvestasi di daerah, sekaligus menindaklanjuti kegelisahan pemerintah agar ekspor kita naik, neraca berjalan kita surplus dan kemudahan berbisnis kita baik,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Ditambahkannya, menurut hasil riset yang dilakukan Asia Competitiveness Institute (ACI) pada tahun 2017, Jatim dinobatkan sebagai provinsi dengan tingkat kemudahan berbisnis nomor satu di Indonesia.

Hasil ini berdasarkan tiga kategori penilaian yakni daya tarik investor, keramahan bisnis, dan kebijakan yang kompetitif.

“Mohon Pak Kapolda dan Kajati melakukan langkah diskresi dalam rangka menanggapi keluhan Presiden dalam krisis ini. Semoga ini menjadi bagian dari kinerja baru kita untuk ke depan,” katanya.

Sementara itu, Kapolda Jatim, Irjen. Pol. Drs. Luki Hermawan, M.Si mengatakan pungli merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius karena menyebabkan high cost economy dan menghambat pembangunan dan investasi. (hms)

KETUA Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Jatim, Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si, meresmikan Resto Makan Time’s II Next Level yang terletak di Mex FoodCourt Area Lantai 1, Surabaya, Rabu (12/09). Resto ini mengembangkan konsep cafe resto yang memadukan konsep bisnis resto, hiburan serta kebutuhan hang out.

Ketua TP PKK Prov.

Jatim yang sering disapa Bude Karwo itu menandainya dengan memotong untaian pita dan pemotongan tumpeng didampingi pemilik resto, Ir. Hadi Prasetyo, ME beserta istri.

Dalam sambutannya, Bude Karwo menyampaikan, kalau resto tersebut memberikan sesuatu yang menarik bagi masyarkat khususnya para penikmat kopi. Kopi yang disajikan merupakan produk-produk kopi pilihan nusantara, khususnya Jatim dengan proses modern atau hand made. “Ini merupakan bentuk promosi kopi Jatim agar bisa dikenal luas baik nasional maupun internasional,” ungkapnya.

Dijelaskan, perekonomian Jatim merupakan perekonomian terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Hal ini terbukti bahwa pada 2017 Jatim mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional

yang panjang. “Membangun kehidupan politik harus melewati proses yang panjang. Maka, Bobot bibit bebet harus dilakukan secara serius,” imbuhnya.

Sementara itu, News Paper Director, Regional News Director Group Of Media Kompas Gramedia Febby Mahendra Putra mengatakan, bahwa Tribun Jatim Network lahir untuk menjembatani dan memberi aspirasi politik kepada masyarakat. Tribun Jatim Network lahir untuk mengimbangi adanya black cam-paign sehingga bisa menjadi rujukan informasi politik di Jatim.

Kehadiran Tribun Jatim Network ini bertujuan untuk dapat menjadi rujukan melalui paltform di-gital media. Disadari, sa-at ini para pengguna Internet di Jatim sebanyak 24 juta orang pengguna, sedangkan pemilih politik sebesar 30.5 juta. Artinya, 70 persen lebih masyarakat Jatim mengakses internet dengan sebanyak 14.6 persen diantaranya adalah kaum milenial yang hidupnya tergantung pada media sosial.

Sementara itu, menurut pandangannya, Pakar Komunikasi Poli-

tik, Dr. Suko Widodo melihat bahwa pendidikan politik saat ini sangatlah terbuka. Terutama bagi kaum muda yang sangat sensitif terhadap keberadaan kondisi politik di Indonesia.

Anak muda harus didampingi untuk memberikan ruang informasi dan fasilitas terhadap pendidikan politik. “Anak anak muda memiliki pemikiran yang berbeda.

Mereka harus didampingi dan di beri informasi sesuai dengan gaya mereka agar tertarik dalam menyumbangkan pikiran politiknya di masa depan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan Diskusi publik dengan tema Peran Strategis Ja-wa Timur dalam konstelasi politik nasional jelang Pilpres 2019. Dalam diskusi yang berlangsung hangat menghadirkan narasumber antara lain, Gubernur Jatim Soekarwo, News Paper Director, Regional News Director Group Of Media Kompas Gramedia Febby Mahendra Putra dan Pakar Komunikasi Politik Dr. Suko Widodo dengan Moderator Kepala Biro Kompas TV Jatim Wachid Mukaidori. (hms)

sebesar 15,2%. Perekonomian Jatim diukur dengan PDRB harga berlaku sebesar Rp. 2.019 trilyun, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45%.

“Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik ini tentunya kehadiran resto ini tentu akan memberikan dampak terhadap laju ekonomi Jatim,” imbuh Bude Karwo.

Bude Karwo melanjutkan, selama satu dekade terakhir pertumbuhan ekonomi Jatim meningkat pesat dengan didukung sektor perdagangan/jasa. Serta diikuti sektor industri dan sektor agraris. Perkembangan yang telah dicapai hingga 2017 tersebut telah memberikan kemampuan bagi perekonomian Jatim makin berkembang pesat di masa mendatang.

“Perekonomian Jatim akan sangat diwarnai

oleh perkembangan bisnis yang intensif, sejalan dengan peran Jatim dalam globalisasi. Tentunya dengan diiringi oleh perkembangan sektor jasa baik perdagangan maupun hiburan,” terangnya.

Bude Karwo berharap, kehadiran resto Makan Time’s II juga bisa menjadi wadah promosi bagi UMKM yang berada di Jatim. “Semoga resto ini bisa terus berkembang dan bisa mampu memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan ekonomi di Jatim,” pungkasnya.

Pemilik Resto Makan Time’s II Next LevelI. Hadi Prasetyo, ME mengatakan keinginannya mendirikan resto ini “Kami memberi tempat bagi pa-ra musisi disini untuk bisa berkreasi. Kedepan pariwisata dan UMKM kita promosikan juga lewat resto ini,” tukasnya. (hms)

Usul Diskresi Kebijakan Terkait Bude Karwo Resmikan Resto Makan Time’s II Next Level Suap dan Pemerasan

Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo mengusulkan adanya diskresi kebijakan yakni dengan memasukkan kasus suap dan pemerasan dalam kategori pungutan liar atau pungli.

Usulan tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi dan Analisa Evaluasi/Rakor dan Anev Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jatim T.A 2018 di Hotel Wyndham Surabaya, Kamis (13/9).

Menurut gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini, kasus suap dan pemerasan merupakan masalah kriminal serius dan sangat marak akhir-akhir ini. Dalam kasus ini, lanjutnya, ada pihak yang memiliki otoritas seperti DPRD yang memiliki kewenangan menyetujui peraturan daerah, mengganggu pihak lainnya

Jatim VI

Hal - D

JATIM POS

ARBHES Kembali Datangi Pj. Bupati Sampang Normalisasi Jalan 

Sorot Kinerja Satgas Tim UPP Saber Pungli

Aliansi Sapu Bersih Sampang (ARBHES) audiensi dengan Pj Bupati Sampang Jonathan Judianto di Aula Pemkab Sampang, Rabu (19/09).

Sampang, Jatim Pos Aliansi Sapu Bersih Sampang (ARBHES) untuk kedua kalinya menggelar audiensi terkait Ki-nerja Satgas Tim UPP Saber Pungli yang dinilai banyak kejanggalan.

Kali ini audensi berlangsung dengan Pj Bupati Sampang Jonathan Judianto di Aula Pemkab Sampang, Rabu (19/09).

Arbhes menilai, hasil audiensi pertama terkesan mengambang, tidak ada titik temu. Untuk itu, dalam audienai kedua ini, Arbhes tidak hanya

menanyakan sejumlah kejanggalan kinerja Tim UPP Saber pungli Sampang.

Pengurus dan anggota Arbhes langsung mencerca sejumlah pertanyaan kepada Pj Bupati Sampang, diantaranya Standar Operasional Prosesur (SOP), ASN yang menjadi tersangka OTT tapi naik pangkat. Kemudian, ke-pastian hukum atau pe-ngembangan kasus yang tenggelam, bentuk rekomendasi, SK satgas Tim UPP Saber pungli hi-

ngga kewenangan pelindung Tim Saber pungli yakni Bupati Sampang.

Audienai cukup alot hingga berlangsung sekitar 2 jam. Arbhes lantas memberikan pernyataan sikap agar direspon positif oleh Pj Bupati Sampang Jonathan Judianto sebagai pelindung Satgas Tim UPP Saber Pungli, serta kepada seluruh jajaran Ketua dan anggota Tim UPP Saber Pungli yang diketuai oleh Wakapolres Sampang, Kompol Suhartono.

Arbhes juga menuntut kinerja Tim Saber pungli lebih profesional dan sinergitas secara Tim, bukan terkesan sebatas jajaran polres yang bekerja.

Disampaikan Norhasan, Sekretaris Arbhes, isi pernyataan sikap A r b h e s y a i t u : Ti d a k melakukan tindakan OTT sebelum adanya SOP; Terciptanya sinergitas antar satgas tim UPP Saber Pungli; Transparansi pengembangan kasus 2017-2018.

Selain itu, Memberikan kepastian hukum bagi tersangka OTT 20172018 baik tersangka ASN ataupun Non ASN; Transparansi penggunaan anggaran Satgas Tim UPP Saber Pungli 2017-2018.

Isi pernyataan sikap A r b h e s y a i t u : Ti d a k melakukan tindakan OTT sebelum adanya SOP; Terciptanya sinergitas antar satgas tim UPP Saber Pungli; Transparansi pengembangan kasus 2017-2018.

Apabila pernyataan sikap Arbhes tidak direspon positif, pihaknya akan melaporkan hal tersebut kepada Tim UPP Saber Pungli Provinsi Jawa Timur.

Selesai menutup audiensi, seluruh pengurus dan anggota Arbhes meninggalkan ruangan dengan tertib.(dir/man)

Polres Pamekasan Ringkus Delapan Tersangka “Kedelapan tersangka tersebut, berhasil kami tangkap ditempat yang berbeda beserta barang buktinya di wilayah hukum Polres Pa-mekasan,” katanya.

Adapun ke delapan tersangka itu dianta-ranya, Syaiful Bahri (40) warga Sokobanah Sampang yang tertangkap dari

Kapolres Pamekasan AKBP Teguh Wibowo, SIK menunjukan BB berupa sabu 8,24 gram dan 10 butir pil koplo.

Pamekasan, Jatim Pos Kepolisian Resort (Polres) Pamekasan, berhasil membekuk Delapan tersangka penyalahgunaan narkoba dalam kurun waktu selama dua minggu, Rabu (19/09).

Dalam press realeasenya, Kapolres Pamekasan AKBP Teguh Wibowo SIK mengatakan bahwa ke delapan tersangka terbukti menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu dan pil koplo.

“Kedelapan tersangka tersebut, berhasil kami tangkap ditempat yang berbeda beserta barang buktinya di wilayah hukum Polres Pa-mekasan,” katanya.

Adapun ke delapan tersangka itu diantaranya, Syaiful Bahri (40) warga Sokobanah Sampang yang tertangkap

dari hasil pengembangan Moh Tayib yang merupakan warga Desa Teja kecamatan Kota Pamekasan, Amiruddin yang merupakan DPO, Syeh Anis (40) warga Jl Wahidin Pejagalan asal Kabupaten Sumenep.

Selain itu Moh Rifqi Alfarizi (21) warga Desa Palengaan Kecamatan Palengaan, Fathorrosi (24) warga Desa Sentol Daya Kecamatan Pademawu, Moh Riyanto (27) warga Desa Cenlecen Kecamatan Pakong dan yang terakhir Matruji (24) warga Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Pameksan.

Adapun Barang Bukti (BB) yang berhasil diamankan dari 8 tersangka berupa 8,24 gram jenis sabu, 10 butir pil Koplo dan peralatan untuk menghisap Sabu.

hasil pengembangan Moh Tayib Menurut Kapolres, dari 8 tersangka tersebut, satu diantaranya merupakan Bandar, 1 pengedar dan 5 pengguna sementara 1 tersangka lainnya merupakan DPO) sejak bulan November 2017 yang lalu. (bw)

Keluarga Besar PEMERINTAH DESA WALIKUKUN KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI

dengan Skema (PKT) Padat Karya Tunai



Pemerintah Desa Ketanggung

Ngawi, Jatim Pos Warga Desa Ketanggung, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi kini mendapatkan penghasilan tambaan dri program Padat karya Tunai (PKT), dari anggaran Dana Desa. kini mendapat harapan baru dengan dibangunnya jalan usaha tani dari dana desa dengan skema padat karya tunai. Jalan tani tersebut menjadi salah satu nadi perekonomian masyarakat desa yang 80% bermata pencaharian sebagai petani.

Ketua TPK beserta Masyrakat Desa Ketanggung telah melaksanakan pekerjaan program padat karya tunai yang dibiayai dana desa.

Mereka bangun jalan desa, jalan di tengah sawah sampai jembatan. Selama ini masyarakat harus mutar, jadi kalau hujan repot. Sekarang masyarakat lebih mudah,” ujarnya Kepala Desa Ketanggung Sementara itu Tokoh Masyrakat menyatakan,

pemanfaatan dana desa sudah sesuai hasil. Sejumlah infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi terus dibangun. Pembangunannya pun sudah sesuai dengan hasil musyawarah desa.

Salah satu warga yang merasakan langsung pemanfaatan dari jalan usaha tani, Baharudin, menyatakan bahwa dulu jika ke sawah kalau ujan dan jalanan berlumpur. Namun dengan adanya perbaikan jalan, dirinya kini lebih Muda ke sawah.

Dengan adanya jalan tani ini memudahkan kami untuk mengangkut hasil panen.

Yang dulunya kami harus jalan kaki saat mengangkat hasil panen. Selain itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Sekarang setelah ada jalan tani kami bisa mengangkut hasil panen dengan kendaraan bermotor dan lebih cepat,” ujarnya. (ren)

Keluarga Besar PEMERINTAH DESA WIDODAREN KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI Mengucapkan Terimakasih Kepada Pemerintah Pusat dan Daerah Berkat Dana Desa & Alokasi Dana Desa Th 2018 Desa Widodaren Semakin Maju dan Sejahtera

Mengucapkan Terimakasih Kepada Pemerintah Pusat dan Daerah Berkat Dana Desa & Alokasi Dana Desa Th 2018 Desa Walikukun Semakin Maju dan Sejahtera

SUKARDI KEPALA DESA

YAMINI KEPALA DESA

Ekspose DPRD Propinsi Jatim

Hal - 7



JATIM POS

Edisi No. 299 Tahun XVII ~ Minggu IV SEPTEMBER 2018

Perubahan Kedua Perda Retribusi Daerah

Berharap Meningkatkan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang–Undang No. 23 Tahum 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa dalam rangka menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk menggali sumber-sumber pendapatan, antara lain dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Merealisasi ketentuan UU tersebut dengan menerbitkan Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Perda No. 15 Ta h u n 2 0 1 3 . D a l a m Perda No.1 tahun 2012 ini telah mengatur pungutan atas semua jenis retribusi, yakni Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi perijinan jasa tertentu. Sedangkan untuk penentuan tarif retribusi telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur yang telah dua kali dilakukan penyesuaian, yakni pada tahun. 2017 dan tahun 2018.

Pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Dae-

Ijin usaha seperti yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo ini merupakan salah satu sumber pendapatan pajak daerah.

rah, disampaikan Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur me-lalui juru bicaranya H. Muhamad Bin Mu’Afi Zaini, dalam rapat paripurna, Rabu (12/9).

Menurut Fraksi Partai Golkar, dalam draf Raperda tercatat sangat banyak potensi dalam rangka mendayagunakan asset/sarana dan prasarana daerah-da-

erah untuk pelayanan umum dengan memungut retribusi, sehingga mampu bernilai ekonomi.

Untuk itu, Fraksi Partai Golkar berharap,dengan berlakunya Perda Perubahan ini akan meningkatkan pendapatan daerah. ”Adapun perhitungan besaran angka tarif, kami percayakan ke-

F-PKS: Perlu Ada Evaluasi Komprehensif

Irwan Setiawan.

Retribusi daerah me-rupakan salah satu komponen penting penyumbang penerimaan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi dari retribusi daerah selama ini sangat membantu dalam peningkatan penerimaanm daerah yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan sebagai sarana untuk menyejahterakan rakyat Jawa Timur. Pemungutan retribusi daerah tentu saja harus memiliki dasar hukum yang jelas dan berkepastian.

Demikian disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya H Tri Kuswahyono, ST. MAP, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Rabu (12/9).

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, khusnya untuk meningkatkan PAD, Pemerintah Provinsi Jawa Timur

telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Namun demikian, seiring dengan perkembangannya Pemerintah Provinsi J a w a Ti m u r b a n y a k memberikan layanan baru yang belum mempunyai tarif retribusi.

Nah, agar memiliki dasar hukum guna melakukan pungutan retribusi atas layanan baru tersebut,dilakukanlah perubahan terhadap Perda dimaksud. Sehingga muncullah Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 dengan menambahkan layanan baru dengan tarif retribusi baru.

Terkait dengan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam mengatur masalah retribusi dae-

rah, khususnya pelayanan tertera ulang, bukan lagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, tapi sudah beralih ke pemerintah daerah kabupaten/kota.

Karena itu, F-PKS yang diketuai Irwan Setiawan mengapresiasi langkah dan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menginisiasi Raperda Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012.

Perubahan dilakukan karena Perda yang dimaksud dinilai sudah tidak sesuai/sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Na-mun demikian, langkah proaktif ini tidak hanya dilakukan eksekutif, tetapi juga DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Ba-pemperda).

Perlu ada evaluasi yang kom-prehensif terhadap produk hukum daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi: apakah masih relevan secara yuridis maupun sosiologis atau tidak?

Menurut F-PKS, langkah evaluasi produk hukum daerah (baca: Perda) ini menjadi penting dan strategis bagi DPRD dan eksekutif dalam menjalankan fungsi legislasinya yang lebih baik dan berkualitas. Sehingga berkontribusi pada pemecahan problem daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(yd)

pada Perangkat Daerah untuk melakukan pemeliharaan asset agar dapat digunakan dalam jangka waktu lebih panjang,” kata Mu’Afi Zaini.

Selama ini pemasukan PAD dari retribusi daerah terus mengalami peningkatan, walaupun belum sebanding dengan pendapatan kinerja BUMD. Hal itu



dikarenakan pemungutan retribusi daerah perlu perhitungan rasional. Harus ada kesesuaian antara beban yang ditimbulkan atas penyelenggaraan pelayanan terhadap konsumen dengan besarnya pungutan serta perkembangan nilai keekonomian, sehingga dicapai prinsip efektifitas dan efisiensi.

Menurut Fraksi Partai Golkar yang diketuai Sahat Tua P. Simanjutak, berlakunya UU No. 23 tahun 2014 telah menentukan beralihnya beberapa kewenangan di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota. Antara lain penyerahan Urusan Pemerintahan, Sumberdaya Miniral, Kehutanan, Pendidikan, dan Kelautan, yang menimbulkan kosekuensi berubahnya beberapa kebijakan daerah, termasuk dalam hal pengutan retribusi.

Kemendagri juga telah menindaklanjuti dengan melakukan evaluasi terhadap PerdaPerda maupun Pergub yang muatannya tidak sejalan dengan amanat UU No. 23 tahun 2014, termasuk Perda Jawa Timur tentang retribusi.

Oleh karena itu Perda No. 1 tahun 2012 harus diubah/diperbaharui, termasuk menyesuaikan berlakunya nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan dengan Perda No. 11 tahun 2016. Dengan demikian dapat digunakan untuk dasar hukum bagi Perangkat Daerah dalam memungut retribusi sesuai tanggung-jawab-nya.

Tetapi dalam Perda Perubahan ini belum bisa dimasukkan ketentuan retribusi pada Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, karena masih dalam perhitungan, termasuk rencana penerapan di SMK-SMK. Berdasarkan pemikiran yang dimaksud diatas, maka Perda Retribusi ini menjadi penting dan perlu segera ditetapkan. Untuk itu Fraksi Partai Golkar memahami dan mengapresiasi usulan dibahasnya Raperda ini untuk mengoptimalkan produktifitas asset guna berkontribusibagi penguatan Pendapatan Asli Da-erah (PAD). (yd)

Fraksi Partai Demokrat :

Retribusi Daerah Untuk Penyesuaian Yuridis

Bagi Fraksi Partai Demokrat, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, pada prinsipnya dikonstruksi untuk melakukan penyesuaian yuridis.

Agar memiliki keabsahan hukum yang sesuai dengan ketentuan nasional serta tertib administratif.

Dengan niat dasar yang dipertimbangkan dalam pembentukan Raperda dimaksud, maka Fraksi Partai Demokrat membutuhkan data mengenai kinerja Pemerintah Provinsi berkenaan dengan koreksi Kemendagri dimaksud. Penjelasan itu akan memperkaya pemahaman mengenai arti penting pembentukan Raperda dan kepatuhan publiknya.

Hal itu disampaikan Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Hj Ninik Sulistianingsih, SE, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Rabu (12/9).

Sehubungan dengan hal tersebut, Gubernur telah pula mengungkapkan bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud, maka Pemerintah Provinsi Jawa

Timur menyampaikan usulan untuk melakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012.

Adapun materi yang diatur dalam Raperda ini antar lain mencakup: Pertama, pencantuman pungutan retribusi baru dan dihapusnya pungutan retribusi lama. Baik karena adanya perubahan kewenangan maupun perubahan pelayanan terkait dengan sarana dan prasarana pelayanan yang dimiliki.

Kedua, penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah pemungut guna menyesuaikan dengan nomenklatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.

Fraksi Demokrat yang diketuai Drs H Agus Dono Wibawanto, M. Hum, menjelaskan, bahwa gubernur telah menjelaskan bahwa dalam raperda ini masih dicantumkan pungutan retribusi pada Perangkat Daerah dan UPT- UPT yang sudah ditetapkan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Alasannya, karena sampai dengan saat ini pola tarif BLUD pada Perangkat Daerah dan UPT-UPT dimaksud masih dalam proses penghitungan, sehingga belum dapat ditetapkan

dalam Peraturan Gubernur.

Dengan demikian, dalam Raperda ini perlu dibuat ketentuan bahwa tarif retribusi pada Perangkat Daerah dan UPT-UPT yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD tersebut berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur mengenai pola tarif BLUD pada Perangkat Daerah dan UPT-UPT yang bersangkutan.

Fraksi Partai Demokrat pada taraf selanjutnya akan memberikan public supportatas lahirnya Raperda semacam ini. Hal ini sebagai upaya untuk memberikan dasar hukum dalam memberikan basis keabsahan kepada semua pihak berkenaan dengan retribusi daerah.

Oleh karena itulah, dari rangkaian pemikiran dan pemahaman di atas dapat diketahui bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Hasil usul efektif adalah perlu penajaman argumentasinya serta membutuhkan pembahasan lanjutan dengan melibatkan stakeholder dalam rangka demokratisasi pembentukan regulasi yang baik (good legislations) dan dibutuhkan (necessary legislation).(yd)

Jatim VII

Hal - 8

Tuban Raih Pelayanan Publik Terbaik

Tuban, Jatim Pos Kabupaten Tuban meraih penghargaan Indonesia’s Attractiveness Award (IAA) untuk keempat kalinya.

Penghargaan ini diperoleh setelah melewati tahap penyaringan dan pengolahan data, survey, verifikasi serta penjurian.

Dalam tahap penjurian yang lalu, Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si memaparkan program kebijakan dan inovasi pelayanan Publik yang telah dilakukan oleh Ka-bupaten Tuban di hada-pan dewan juri di Ge-dung Tempo lantai 8 Palmerah Barat Jakarta, Selasa (17/7).

Pada Penghargaan yang diberikan oleh Tempo Media Grup yang bekerjasama dengan lembaga Survey Independen, Frontier Consulting Group ini, Tahun ini Kabupaten Tuban mendapatkan penghar-



Bupati Tuban H. Fatkhul Huda menerima penghargaan dari Mendagri Tjahyo Kumolo.

gaan sebagai Pemenang Platinum Kabupaten Terbaik dalam kategori Pelayanan Publik IAA 2018, Platinum merupakan Peringkat Tertinggi dalam IAA 2018.

Penghargaan ini teri-

ma langsung oleh Bupati Tuban, H. Fathul Huda yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo di Ballroom Dua Mutiara, Hotel JW. Marriot, Jalan Dr. Ide Anak Agung Jakarta,

selenggaranya Penghargaan IAA 2018, menurutnya kegiatan ini sebagai wahana untuk memberikan Penghargaan kepada Kepala Daerah yang sukses dalam pembangunan dan pengembangan daerah pada 4 dimensi pembangunan yang bermuara pada percepatan pertumbuhan perekonomian daerah.

Mendagri juga mengucapkan selamat kepada seluruh Kepala Daerah yang mendapatkan Penghargaan IAA 2018, Menurutnya Penghargaan IAA juga dapat dimaknai sebagai motivasi dan inspirasi daerah dalam mengoptimalkan pembangunan daerah khususnya pada bidang infrastruktur, pariwisata, investasi dan pelayanan publik sehingga terwujud percepatan pembangunan dan persatuan Indone-sia.

Sementara itu menurut CEP Frontier Consulting Group Handy Irawan, menjelaskan bahwa dalam pengukuran Indonesia’s Attravtiveness Indeks (IAI) menggunakan empat

di-mensi yaitu Investasi, Infrastruktur, Pariwisata dan Pelayanan Publik.

Ada dua macam Indeks IAI, pertama indeks IAI terbaik diperoleh dari nilai absolut dari atribut masing-masing dimensi pada tahun terakhir, kedua indeks IAI potensial diperoleh dari nilai pertumbuhan dari atribut masing-masing dimensi selama 3 sampai dengan 5 Tahun terakhir.

Dari 137 daerah yang masuk nominasi dipilih 16 Kabupaten, 16 Kota dan 16 Provinsi untuk mengikuti presentasi dan penjurian yang didasarkan pada hasil kajian data serta perkembangan oleh tim independen dari Tempo dan Frontier Consulting Group. Pada tahap penjurian ini dilihat strategi, proses dan hasil yang diperoleh setiap daerah, hasil terbaik tersebut adalah yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi didaerahnya masing-masing.

Sementara itu Bupati Tuban, H. Fathul Huda bersyukur atas kinerja Pemerintahan Kabupaten Tuban. (min)

Upaya Dishub Tulungagung Meningkatkan Pengetahuan Para Dokter dan Tenaga Medis Tertibkan Lalin Morning Report Diadakan RSUD dr. Iskak Tulungagung

Tulungagung, Jatim Pos

Demi menjadi salah satu rumah sakit rujukan di Provinsi Jawa Timur khususnya wilayah Kabupaten Tulungagung, jumlah kunjungan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah dr Iskak Tulungagung memang cukup tinggi.

Berbagai kasus dan latar belakang pasien yang masuk setiap hari membutuhkan pelayanan cepat dan tepat.

Oleh karena itu, penanganan yang cepat dan tepat sesuai standar operasional menjadi prioritas utama RSUD dr Iskak Tulungagung.

Selain kecermatan mengidentifikasi pasien, pemberian tindakan medis yang sesuai dan terukur oleh dokter menjadi kunci keberhasilan pelayanan rumah sakit tersebut.

“Agar semua itu ber-



Jum’at (14/09) yang dihadiri puluhan kepala daerah peraih penghargaan IAA 2018 mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Menteri Dalam Negeri dalam sambutannya mengapresiasi atas ter-

JATIM POS

berjalan sesuai standar operasional, evaluasi kasus dan tindakan perlu dilakukan untuk menjaga mutu pelayanan,” kata dr Evit Roespiono SpJP saat memimpin laporan pagi atau morning report di RSUD dr Iskak Tulungagung, Se-nin waktu lalu.

Dalam morning report yang telah dilakukan, setiap tenaga medis di seluruh ruangan rumah

Aktivis Garuk dan Pemkab Tuban

sakit wajib melaporkan hal-hal yang terjadi di wilayah kerja mereka.

Tak hanya mengenali pasien secara pribadi, namun menganalisa penyakit pasien juga menjadi obyek pembahasan morning report.

Kegiatan yang dilakukan secara rutin selama dua kali dalam sepekan ini melibatkan para dokter jaga, dokter umum, serta para peserta

program pendidikan dokter spesialis (PPDS).

Tak hanya itu saja, kegiatan morning report ini juga untuk mengenali tipe pasien yang masuk, dan memastikan penanganan sesuai standar operasional atau tidak, serta mengevaluasi dan memperbaiki tindakan yang kurang tepat.

Setelah pembahasan yang dilakukan di forum ini juga sangat detil, yakni potensi terjadinya morbiditas atau terkena penyakit, jumlah kasus pada populasi, cacat akibat kecelakaan, serta mortalitas atau kematian.

Pentingnya materi dalam pembahasan morning report ini diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan para dokter dan tenaga medis lain di RSUD dr Iskak Tulungagung. (san*)

Berharap Korupsi Kades Mojoagung Diusut Tuntas

Tuban, Jatim Pos Sekelompok massa dari masyarakat Desa Mojoagung yang mena-makan dirinya Gerakan Rakyat Untuk Keadilan (GARUK) melakukan aksi damai di Kejaksaan Negeri dan Pemkab Tuban, Selasa (18/09/2018).

Aksi yang diikuti sekitar 150 orang ini terkait kasus yang dialami Kepala Desa Mojoagung Siti Ngatina (40) dan suaminya Haji Makmur (46) yang diduga terjerat korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Koordinator Aksi, Ainun Na’im dalam orasinya mengatakan war-

ga mendukung upaya Kejari untuk menyelesaikan perkara korupsi tersebut. Para penyidik diminta tidak takut akan adanya intervensi dari beberapa pihak, mengingat kasus dugaan korupsi ini melibatkan pejabat pemerintahan.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Tuban, Nurhadi ketika menemui massa menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan warga kepada Kejari Tuban. Terkait dengan kasus tersebut, Kejari Tuban berjanji akan menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan standard prosedur yang berlaku.

Massa yang kemudian juga ditemui Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Joko Sarwono menerangkan bahwa Pemkab Tuban mendukung penuh rangkaian proses hukum yang dijalankan oleh Kejari Tuban.

Selain itu, penyelidikan dan penegakan menjadi kewenangan dari Kejari Tuban sehingga Pemkab Tuban tidak akan ikut campur dalam proses penyelidikan perkara korupsi DD dan ADD tersebut.

Seperti diketahui, Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban akhirnya menahan Siti Ngatina

Kepala Desa (Kades) Mojoagung, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Pasalnya, dia terlibat dugaan kasus korupsi dalam penggunaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) di tahun ang-garan 2017.

Penahanan terhadap kedua tersangka itu terkait dugaan korupsi proyek pembangunan paving dan tanah urug di desa setempat yang menggunakan anggaran DD dan ADD di tahun 2017.

Anggaran proyek itu di setujui oleh Kades, dan proyek dikerjakan oleh suaminya di tahun 2016 silam.(min)

Tulungagung, Jatim Pos Tepat berada di Kabupaten Tulungagung setiap tahun kendaraan baik roda dua maupun roda empat semakin bertambah tentu perekonomian juga berkembang.

Seiring berjalannya waktu oleh karena itu pemerintah melalui Dishub Kabupaten Tulungagung tetap berupaya untuk mengatasi pengendara kendaraan sepeda motor dan mobil yang terparkir di pinggir jalan tentu dapat menimbulkan arus kemacetan untuk beraktifitas seharihari, pasti terpikirkan bahwa hal ini membutuhkan solusi atau jurus jitu untuk mengurangi dan menstabilkannya.

Kepala UPT Parkir mengatakan melalui Kepala Dishub Kabupaten Tulungagung mempunyai tenaga kontrak juru parkir yang berjumlah 150 personil, untuk kami tugaskan di jalan-jalan protokol di kota Tulungagung khususnya di depan pertokoan dan depot, warung-warung yang berada di pinggir jalan, supaya masyarakat yang mau berbelanja atau ke restoran dan ke warung bisa nyaman dan aman demi untuk mengurangi permasalahan yang dianggap membahayakan seperti contoh tindak kejahatan khususnya sepeda motor dan mobil yang sedang parkir.

Untuk itu jurus jitu yang sudah dimatangkan ini dapatnya terkendali dengan sangat me-muaskan. Tentunya membagi tugas juru parkir dalam dua tahap atau boleh dikatakan ship, masuk jam 08.00 sampai jam 02.00, untuk

ship 2) masuk jam 02.00 sampai jam 20.00, yang tujuannya untuk menata parkir pagi sampai malam.

Para personil juru parkir setiap pagi dan siang sangat diwajib-kan apel untuk membe-ri pembinaan pengara-han sebelum melaksa-nakan tugas di lapa-ngan kepada masya-rakat luas.

Dapat diketahui bagi masyarakat Kabupa t e n Tu l u n g a g u n g yang sudah mempunyai kartu berlanggan parkir baik kendaraan sepeda motor maupun mobil atau yang berplat atau bernopol Tulungagung tidak dipungut biaya parkir alias gratis,” ungkap Kadin.

Kepala UPT Parkir Dishub Kabupaten Tulungagung mempunyai tenaga kontrak juru parkir yang berjumlah 150 personil, kami tugaskan di jalan-jalan protokol di kota Tulungagung khu-susnya di depan pert-okoan dan depot, wa-rung yang berada di pinggir jalan, supaya masyarakat yang mau berbelanja atau ke restoran dan ke warung bisa nyaman dan aman demi untuk mengurangi tindak kejahatan.

Masyarakat memberi apresiasi kepada para juru parkir, dengan banyaknya juru parkir kami sangat nyaman saat kami sedang berbelanja atau ke depot dan ke warung, adanya juru parkir lalu lintas lancar tidak macet, dan paling tidak untuk mengurangi tindak criminal seperti curanmmor. (san*)

Jatim VIII

Hal - 9

JATIM POS

Desa Wonosari, Kecamatan Desa Gendol Bangun Sine Bangun Jalan dan TPT Jalan dan Rabat Beton at dan kokoh.

“Sistem rabat beton ini dinilai lebih kuat dan tahan lama. Karena itu, masyarakat sepakat mengusulkan relisasi DD tahap dua dilaksanakan dalam bentuk pembangunan jalan lingkungan, menggunakan sistem rabat beton,” terangnya Pembangunan jalan desa yang sudah di programkan sebelumnya memberi manfaat untuk warga yang menggunakan jalan untuk akses jalan yang lebih mudah serta sangat membantu secara ekonomi untuk warga Wonosari.’’ tambah kepala Desa Wonosari.

Agus Masyrakat setempat menilai, dengan adanya bantuan dana desa dapat menunjang percepatan pembangunan di pekon. Untuk itu dirinya berharap bantuan dana desa kedepan dapat terus digulirkan. “Kami harapkan bantuan dana desa kedepan dapat terus digulirkan,” katanya.

Disamping itu, dirinya mengajak masyarakat Wonosari untuk menjaga hasil pembangunan yang telah dibangun melalui program bantuan dana desa dan bantuan pemerintah yang lainnya. “Bantuan dana desa itu dari rakyat untuk rakyat. Dengan masyarakat turut menjaga tentunya bangunan akan lebih awet,” pungkasnya. (ren)

Sepuluh Ribu Orang Bersihkan Kalimas

Ngawi, Jatim Pos Pembangunan jalan lingkungan dengan sistem rabat beton, menjadi salah satu bentuk realisasi program Dana Desa (DD) tahap 2 dan 3 tahun 2018 di Desa Wonosari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.

Ketua TPK Pembangunan mengatakan, pembangunan jalan rabat beton tersebut di-laksanakan di tiga lokasi: Di Dusun Nadiluwih RT 04 RW 03, Dusun Wonosari RT 01 RW 02, dan Dusun Ngadiluwih RT 01 RW 03, sedangkan TPT di Dusun Wonosari dan sedonorejo “Pembangunan jalan rabat beton ini merupakan kesepakatan hasil



musyawarah masyarakat. Pelaksanaan pembangunannya juga meli-batkan masyarakat se-cara langsung,” kata Hartanto kepada Jatim Pos Hal senada disampaikan Bendahara Desa Wonosari Giono Menurut dia, kondisi jalan lingkungan yang sebagian besar rusak, menjadi salah satu dasar kesepakatan masyarakat mengusulkan pembangun jalan rabat benton tersebut.

Lebih lanjut dia katakan, dana tahap kedua tersebut tak hanya digunakan untuk pembangunan jalan saja, namun digunakan juga untuk TPT agar jalan ku-

Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan

Ikut Meriahkan Karnaval Spektakular HUT-RI

Ngawi, Jatim Pos Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Jawa Timur, Sabtu /17/8/2018 khususnya sekitar Desa menjadi lautan manusia.

Panitia HUT Kemerdekaan RI Ke 73 Desa Gendoh gelar lomba Karnaval Umum yang mana pesertanya mulai dari siswa – siswi SD/MI,

SMP, dan Umum diperkirakan berjumlah 125 regu Karnaval.

Beragam tampilan kostum berbau etnik carnival, kostum ala kerajaan, ala masa perjuangan, nuansa agamis, pendidikan, tehnologi pembangunan, pertanian, dan seni budaya terlihat semuanya.

Tak ayal sorak sorai

ribuan penonton di kanan – kiri jalan raya terdengar ketika sekilas melintas regu Karnaval yang sedikit lucu atau disebut sebagai regu penggembira.

Kepala Desa Sambirejo dalam konfirmasinya menyampaikan, bahwa kegiatan lomba Karnaval Desa sambirejo kali ini pesertanya lebih banyak dari tahun sebelumnya. Dan mensuport antusias warganya Kades Sambirejo Darsono ikut serta sebagai perserta Karnaval.

Dalam rangkuman acara atau sambutanyang di sampaikan oleh Kepala Desa mengajak kepada seluruh warganya untuk selalu mengingat jasa para Pahlawan Bangsa Indonesia yang telah rela mengorbankan nyawa demi sebuah Kemerdekaan, hingga sampai saat ini dan termasuk untuk generasi generasi penerus.

“Kita sebagai anak Negeri dan generasi pe-nerus bangsa harus tetap menjaga NKRI agar tetap jaya” terang Mu-giono kepada awak media. (ren)

Ngawi, Jatim Pos Jalan Rabat Beton panjang 258 Meter dan TPT Dusun Klito Desa Gendol, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Sumber Dana Desa Ta h u n 2 0 1 8 s e l e s a i dikerjakan pada bulan September ini. untuk ta-hap 1 dan Tahap 2 sudah direalisasikan tingal menunggu tahap 3.

Sunarwan, Ketua TPK Bidang pembangunan mengatakan,’’ bahwa untuk pengerjaan yang bersumber dari D a n a D e s a Ta h u n 2018 di Desa Gendol di fokuskan pada pembangunan Rabat jalan dan TPT untuk Dusun Gendol dan Dusun Klito, untuk tahap 1 dan 2 sudah kita selesaikan tinggal menunggu tahap 3 untuk pencairanya. “ Ta h a p P e r t a m a Rabat Dusun Klito RT 02 RW 02 panjang 258 Meter, dan Tahap Ke 2 TPT Dusun klito 1 RT 03 dan 02 panjang 303 dengan anggaran Rp. 132.231.000,- dan TPT dusun Klito 3 RT 03 RW 03 Panjang 44 Meter anggaran Rp 76.662.

000,- Anggaran dari Dana Desa tahun 2018 tahap 1 dan 2”, ungkapnya di lokasi pengerjaan proyek Sementara itu, Kades

Moch Sahid mengharapkan agar semua masyarakat dapat bergandengan tangan,” program Dana Desa akan mengikis kesenjangan pembangunan, sehingga pe-merataan itu dapat ter-wujud, dengan sistem Padat Karya Tunai untuk Pemberdayaan Masyarakat”, ujarnya di kantor Desa Gendol.

Dalam pengerjaan TPT ini, Kepala Desa menjelaskan, bahwa murni melibatkan warga masyarakat desa Gendol khususnya. “Kami ingin memberikan tambahan pendapatan kepada masyarakat meski tidak seberapa, selain itu pengerjaan TPT oleh masyarakat sendiri ini kami juga berharap agar

TPT ini benar-benar dikerjakan secara maksimal sehingga akan benar-benar bermanfaat untuk memperlancar transportasi mereka. Yang terpenting adalah masyarakat bisa langsung memberikan kontrol atau pengawasan kepada kegiatan kami khususnya dan desa pada umumnya”.

Salah Seorang Masyarakat jumi (38) men g u n g k a p k a n , ’’s a y a sangat senang sekali karena jalan depan rumah saya sekarang sudah bagus dan mudah dilalui kendaraan roda dua, nanti pada musim pengujan tidak becek lagi, terimakasi kepada pemerintah desa gendol khususnya. (ren)

Pemdes Pakah, Kecamatan Mantingan Rabat Ngawi, Jatim Pos Salah satu pemerintah desa Pakah yang ada di Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi nampaknya kini telah merealisasikan Proyek pembangunan Jalan Rabat Beton yang diserap dari Dana Desa (DD) 2018 yang dikucurkan dari APBN. Kepala Desa Pakah Widodo kepada Jatim Pos saat ditemui di kantornya menyampaikan, untuk kegiatan fisik yang direalisasikan dari anggaran DD tahun 2018 APBN. Sebelum dimulai pelaksanaan pekerjaan ini, beberapa hari yang lalu Pemerintah Desa Sendang mengundang Pokmas, TPK dan para pendamping desa di kantor balai desa. Mereka diundang dalam rangka koordinasi dalam hal pembelian bahan material adalah tugas TPK dan penjelasan teknis terkait spesifikasi pembangunan infrastruktur oleh pendamping desa bidang teknik. “ini kami realisasikan ke pembanggunan Rabat Beton Tahap 1 sepanjang 250 meter dengan Lebar jalan rabat beton 3 meter dan ketebalan 12 cm dan Tahap 2 Panjang 414 meter dengan Lebar 3 meter

dengan ketebalan 12 cm ini di dusun Pakah 3 dengan Total anggran Rp 416.270.000,- , dengan tujuan untuk mempelancar akses masyarakat sekitar,” ujarnya.

Dikatakannya, dalam melaksanakan kegiatannya selalu oleh Tim pelaksana kegiatan Desa (TPKD), LPMD, BPD, RW dan masyarakat mendapatkan pemasukan dengan program padat karya tunai untuk tukang di bayar 80 ribu dan pekerja 70 ribu sesui HOK desa dan peraturan yang ada.

Untuk pengerjaan tahap 1 sudah selseai tinggal pengerjaan tahap 2 masih dalam proses.’’ ujar Ketua TPK pembangunan Desa Pakah.

Beberapa warga De-

sa Pakah yang dikonfirmasi, Samsudin dan karim menuturkan, “adanya kegiatan pembangunan yang ada di desa kami ini cukup baik hasilnya, dengan program pemerintah Dana Desa yang dialokasikan untuk membanggun berbagai bentuk kegiatan fisik seperti yang kami lihat pembangunan rabat beton di jalur dusun Pakah 3 itu wajib dicontoh bagi para desa yang lain. Kenapa demikian, bisa dilihat corcoran betonnya sangat mantap seperti hasil rabat beton dan yang lainnya. Selain itu kepala desa kami ini memang patut ditiru dan lagi pula beliau sosok yang bijaksana dan bermasyarakat,” tandas mereka berbarengan. (ren)

Jatim IX

Hal - 10

JATIM POS

Edisi No. 298 Tahun XVII ~ Minggu II SEPTEMBER 2018

Bimtek Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat

DINAS Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat. Kegiatan berlangsung di Hotel Graha Prima Jl. Raya Pacitan - Solo Kabupaten Pacitan tanggal 27-29 Agustus 2018.

Kegiatan ini diikuti oleh 65 (enam puluh lima) orang peserta, yang terdiri dari unsur masyarakat sekitar pantai (destinasi) dan instansi terkait di wilayah Kabupaten Pacitan.

Menurut Ketua Panitia Penyelenggara, Widarto SS, MM yang juga Kabid Destinasi Pariwisata Disbudpar Jatim, dalam sambutannya mengemukakan, pihaknya menyadari besarnya potensi sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi dan menjadi

katalisator peningkatan keterkaitan kota dan desa yang dapat menstimulasi perkembangan

SEMENTARA itu Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur, DR.Ir. Diah Susilowati, MT dalam amanatnya mengemukakan, bahwa prinsip penyelenggaraan kepariwisataan harus sepenuhnya diarahkan pada pelestarian lingkungan, menjunjung keragaman budaya, memberdayakan masyarakat dengan tujuan akhir pada kesejahteraan masyarakat.

“Hal ini menjadi tugas kita bersama untuk mampu membangkitkan semangat membangun kepariwisataan yang berbasis masyarakat/ Comunity Based Tourism (CBT),” ujarnya dalam amanat yang disampaikan Kabid Destinasi Pariwisata, Widarto SS, MM. Hal ini tentunya sangat penting karena sektor pariwisata dapat meningkatkan semangat kewirausahaan masyarakat melalui program peningkatan ukm di bidang pariwisata berkelanjutan (Sustainable Tourism).

Dalam peningkatan kapasitas usaha masyarakat diterapkan pendekatan sistemik, dimana masyarakat diharapkan dapat memperoleh gambaran komprehensif tentang pengembangan usaha bidang pariwisata yang penuh rasa aman dan nyaman bagi pengusaha maupun wisatawan di sekitar wisata.

“Dimana mereka berusaha dan berdiskusi tentang peningkatan kapasitas usaha yang ada di destinasi pariwisata akan diharapkan banyak mengangkat tema mengenai etos kerja dan tantangantantangan yang mungkin dihadapi sehingga mampu meningkatkan semangat kewirausa-

haan (Entrepreneur),” paparnya.

Selain itu menurut Plt Kadisbudpar Jatim, menangkap peluang (Prospek) dan mengakses pemodalan, yang pada gilirannya tercipta manajemen yang baik, terjaminnya kualitas produk, diversifikasi produk, dan pengembangan kelembagaan kegiatan usaha serta mendorong terwujudnya unsur sapta pesona dikawasan wisata khusunya di Kabupaten Pacitan.

Selanjutnya Benefit Impact yang dihasilkan dari Bimtek Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat Destinasi Pariwisata tidak hanya meningkatkan produktivitasnya tetapi diharapkan para pelaku usaha dapat membentuk kelembagaan usaha yang diakui secara hukum yang dapat disinergiskan dengan program pemerintah desa atau lembaga terkait. untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD), sehingga percepatan pembangunan sektor pariwisata dapat segera tercapai sebagaimana yang di-inginkan, berbagai usa-ha masyarakat pariwisata dapat berkembang seperti usaha homestay, usaha kuliner dan lain-lain usaha yang banyak dikembangkan masyarakat secara baik berstandar kearifan lokal sehingga dapat mendongkrak kunjungan wisatawan ke destinasi pariwisata.

Pengembangan kegiatan kepariwisataan harus dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat yang bersangkutan yang berarti masyarakat diharapkan

Ketua Panitia Penyelenggara, Widarto SS, MM yang juga Kabid Destinasi Pariwisata Disbudpar Jatim pada pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat di Pacitan.

desa, dari desa miskin menjadi desa berkembang dan selanjutnya menjadi desa mandiri.

keberadaan pengembangan seperti ini harus tetap berkelanjutan, dengan berprinsip pada

pembangunan yang ber basis masyarakat.

Maksud dan Tujuan kegiatan ini menurut Widarto adalah memberikan pemahaman dan wawasan tentang kepariwisataan kepada masyarakat dan pelaku usaha masyarakat di destinasi pariwisata yang terdapat di Kabu-paten/ Kota.

“Juga memberikan pedoman tentang program peningkatan kapasitas usaha masyarakat / tata kelola bagi masyarakat khususnya peningkatan kapasitas di destinasi pariwisata,” ujarnya.

Selain itu memberikan gambaran dampak positif dari sektor kepariwisataan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat disekitar destinasi pariwisata.

Adapun narasumber pada kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Usaha Mayarakat Destinasi Pariwisata berasal dari unsur : Kepala Kepolisian Resort Pacitan, Basarnas Provinsi Jawa Timur, sebanyak 2 (dua) orang dan Komandan Keamanan Laut Terpadu (Kamladu).

Kegiatan ini didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor : 9 tahun 2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018.

Juga Peraturan Gub e r n u r J a w a Ti m u r nomor : 84 tahun 2017 tanggal 14 desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2018. (bur)

2017 sebanyak 275.159 orang meningkat 12,12% orang dari tahun 2016 sebanyak 237.404 orang.

Dilihat dari pergerakan wisatawan, kondisi iklim kepariwisataan yang sudah bagus ini marilah tetap kita tingkatkan terus, kami menyadari bahwa pembangunan kepariwisataan tidak akan berjalan dan berhasil dengan baik tanpa adanya kerjasama sinergis antara pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi dan media (pentahelix) yang tetap memiliki kesatuan pandang dan dapat memahami paradigma pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Untuk itu Plt Kadis -

budpar Jatim sangat berharap agar hendaknya kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan, dan mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan kepariwisataan di daerah.

“Saya juga menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, dan seluruh peserta kegiatan peningkatan kapasitas usaha masyarakat destinasi pariwisat. Mudah-mudahan kegiatan yang diselenggarakan ini dapat membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar DR.Ir. Diah Susilowati, MT. (bur)

Kinerja Pariwisata Jawa Timur Terus Meningkat

Peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat di Pacitan.

dapat memperoleh nilai manfaat ekonomi.

Perlu diketahui bahwa sasaran pembangunan kepariwisataan adalah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, pergerakan wisatawan nusantara, memberikan kontribusi terhadap Produk Domistik Regional Bruto (PDRB), dan menciptakan lapangan pekerjaan langsung maupun tidak lansung bagi masyarakat disekitar DTW. Kinerja Pariwisata Jawa Timur dapat kami informasikan sebagai berikut bahwa pergerakan Wisatawan Nusantara di Jawa Timur tahun 2017 sebanyak 58,65 juta, meningkat 7,5% dari tahun 2016 sejumlah 54,56 juta.

Wisatawan Mancanegara tahun 2017 sebanyak 690.000 kunjungan, meningkat 11,5 % dari tahun 2016 sebanyak 618.536 kunjungan.

Perolehan PDRB dari pariwisata tahun 2016 sebesar 106,27 triliun rupiah atau memberikan kontribusi sebesar 5,72 % dari total PDRB Jawa Timur sebesar 1.857,60 triliun rupiah. Sedangkan tahun 2017 sebesar

11 7 , 4 3 t r i l y u n a t a u memberikan kontribusi 5,82% dari total PDRB Jawa Timur sebesar 2.019,2 trilyun. Sedangkan tenaga kerja yang terserap tahun

Strategi Peningkatan Usaha Masyarakat

ARAH dan Kebijakan : Pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan; Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan bidang usaha pariwisata.

Perlindungan dan pemberian insentif untuk mendorong UMKM bid usaha pariwissata yg dikembangkan masy lokal sesuai peraturan perundang-undangan.

Strategi : Memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan Memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan

kepariwisataan. Menguatkan kelembagaan masyarakat dan pemerintah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pen gembangan kepariwisataan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan Memberdayakan potensi masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan. Menguatkan kelembagaan masyarakat dan pemerintah di tingkat lokal Meningkatkan pengembangan potensi sumberdaya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan da-lam kerangka pem-

berdayaan masyarakat melalui pariwisata.

Mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata dan kampung kreatif. Meningkatkan kualitas produk UMKM sebagai komponen pendukung wisata di destinasi pariwisata.

Meningkatkan kemampuan berusaha pelaku UMKM yang dikembangkan masyarakat.

Mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan UMKM bid usaha pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan terhadap kelangsungan UMKM bidang usaha pariwisata. (bur)

SAMBUNGAN

Hal -11

64%..................................................................... dari hlm.1

mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Salah satu contoh a-plikasi pembiayaan mo-del fiscal engineering yakni loan agreement Bank Jatim dan Pemprov Jatim. Melalui loan agreement, Bank Jatim memberikan suku bunga kredit murah 6-9 persen untuk UMKM. Pembiayaan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah industri primer-sekunder, mencegah urbanisasi, dan mendidik UMKM. “Banking system ini untuk pembiayaan industri primer dan sekunder seperti UMKM. Ada kenaikan yang luar biasa dari jumlah UMKM di Jatim karena pemprov ikut membantu proses produksi, pasar, dan pembiayaan,” katanya sambil menjelaskan fiscal engineering juga dilakukan dengan rekonstruksi finansial subsidi ke nonsubsidi, pembentukan BLUD dan

Suami

pendirian Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Pedagang Besar Alat Kesehatan/PBAK yang akan meningkatkan PAD serta sekaligus efisiensi.

Lebih lanjut disampaikannya, pembiayaan model fiscal engineering itu juga untuk mendanai onfarm pada proses primer sekunder atau Agro Maritim Financing.

“Solusi pembiayaan ini diharapkan bisa menggeser nilai tambah ke pedesaan, sehingga menjadi solusi terhadap anomali inflasi, serta menurunkan kemiskinan di pedesaan,” ujarnya.

Selain itu, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti rumah sakit juga sebagai penerapan fiscal engineering di Jatim. Dengan diberlakukannya BLUD ini, pelayanan tidak menggunakan APBD. Rencananya ada 20 SMK Negeri siap untuk di-BLUD-kan di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.

“Nantinya dengan

BLUD pada SMK ini mempunyai remunerasi terhadap guru dan juga memiliki tempat praktik.

Inilah inovasi pembiayaan dalam vokasional,” pungkasnya.

Sedangkan untuk model pembiayaan creative engineering, Pakde Karwo mengatakan, telah diterapkan pada pinjaman bank dan non bank, obligasi daerah, dan memperbanyak model Public Private Partnership (PPP).

Ia menambahkan, Jatim juga mengusulkan corporate bond yang masih dipelajari teknisnya oleh OJK. Ditambahkan, yang dijual pada corporate bond ini adalah prospek p ro ye kn ya. Seb a g a i contoh, Prospek Pelabuhan Probolinggo.

Sementara untuk pembiayaan dengan PPP telah dilakukan Proyek SPAM Umbulan yang menjadi showcase kerjasama pemerintah badan usaha, bahkan mendapatkan penghar-

gaan dari PBB. Dalam hal ini, Pemprov Jatim antara lain memiliki peran memberi dukungan perijinan, pengadaan tanah, konservasi wilayah serapan, serta menerima air dan membayar tarif ke badan usaha, suplai air, dan menerima tarif dari PDAM. Dikatakan, rencananya Juli 2019 SPAM Umbulan sudah bisa beroperasi. Jika proyek SPAM Umbulan rampung, maka air tersebut dapat melayani kebutuhan air minum yang sehat dan jernih bagi lebih dari 1,3 juta jiwa masyarakat Jatim, khususnya di Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, dan Kota Surabaya.

Menurutnya, financial engineering ini bisa berhasil dilakukan di Jatim karena didukung kultur ASN dan masyarakat Jatim yang open minded dan memiliki jiwa petarung. ((hms)

...................... ........................................dari hlm.1

Ruth memaparkan kedua korban ini dipasarkan melalui media sosial. “Yang aktif memasarkan di meda sosial adalah tersangka YS,” ujarnya.

Sedangkan istrinya, yaitu tersangka FT, rajin mencatat setiap tamu yang datang pada sebuah buku. Buku tamu tersebut kini diamankan oleh petugas Polrestabes Surabaya, selain juga mengamankan “lo-

tion” atau minyak untuk pijat, serta sejumlah kondom sebagai barang bukti.

Ruth menandaskan, aktivitas prostitusi berkedok layanan panti pijat ini seluruhnya berlangsung di salah satu kamar rumah yang dikontrak oleh pasangan suamiistri itu sejak bulan Desember 2017.

Kedua tersangka dijerat Pasal 2 dan 17 Un-dang-undang Nomor

21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Aktivitas prostitusi berkedok layanan panti pijat berlangsung di salah satu kamar rumah yang dikontrak oleh pasangan itu sejak bulan Desember 2017.

Selain itu, karena menyediakan tempat serta mengambil keuntungan dari kegiatan prostitusi dan menjadi-

Situbondo ........................................dari hlm.1 dilakukan di enam kecamatan di Kabupaten Situbondo yang mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih, Senin (17/9).

Pemandangan menyedihkan saat masyarakat Desa Selomukti, Mlandingan, tampak antre untuk mendapatkan air bersih yang di-distribusikan BPBD kabupaten setempat.

Dari mobil tangki 5.000 liter air bersih didistribusikan setiap hari ke desa-desa yang mengalami krisis air bersih.

Pasokan air bersih tersebut telah dilakukan sejak akhir Agustus 2018 lalu.

Koordinator Pusdalops BPBD Situbondo, Puriyono menyebutkan, pendistribusian air bersih PDAM juga telah dikirim untuk masyarakat di Pedukuhan Botolabeng, Desa Sopet, Kecamatan Jangkar.

“Air bersih yang distribusikan setiap kali kirim, kapasitasnya sebanyak 5.000 liter dengan menggunakan truk tangki milik BPBD Situbondo,” ungkap Puriyono.

Sementara itu, Kabid

Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Situbondo, Gatot Trikorawan mengatakan, proses pendistribusian air bersih ke sejumlah daerah yang mengalami krisis air bersih, dilakukan secara terjadwal.

Koordinator Pusdalops BPBD Situbondo, Puriyono menyebutkan, pendistribusian air bersih PDAM juga telah dikirim untuk masyarakat di Pedukuhan Botolabeng, Desa Sopet, Kecamatan Jangkar.

“Air bersih yang distribusikan setiap kali kirim, kapasitasnya sebanyak 5.000 liter dengan menggunakan truk tangki milik BPBD Situbondo,” kata Puriyono.

Lantaran keterbatasan jumlah armada yang dimiliki BPBD Situbondo, pihak BPBD Situbondo belum bisa melakukan pendistribusian air bersih sesuai harapan masyarakat disejumlah daerah yang mengalami krisis air bersih.

“Untuk pengiriman air bersih, BPBD Situ-bondo baru memiliki 1 unit truk tangki dengan kapasitas 5.000 liter. Armada ini, pemberian dari BNPB

Provinsi Ja-tim,” ungkap Gatot.

Gatot mengaku, untuk mengatasi permasalahan kekeringan air, pihaknya bekerjasama dengan sejumlah instansi dan untuk membantu pasokan air bersih ke daerah yang mengalami krisis air bersih, pihaknya menggandeng PDAM Situbondo.

“Untuk mengatasi kekeringan ini, pihak BPBD bekerjasama dengan beberapa instansi lainnya. Sedangkan terkait pasokan air bersih, pihak kami membeli ke PDAM,” ucapnya.

Disebutkan, daerah yang mengalami krisis air bersih pada tahun ini, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Tahun ini, ada 12 titik krisis air bersih yang tersebar di 6 kecamatan.

“Terjadinya penurunan, karena dibeberapa titik seperti di Kecamatan Banyuglugur dan Arjasa yang pada tahun sebelumnya mengalami krisis air bersih, pada tahun ini tidak ada laporan terjadi krisis air bersih,” pungkasnya. (*/ant)

kannya sebagai mata pencaharian, polisi juga menjerat tersangka YS dan FY dengan Pasal 296 dan 507 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ancaman hukuman dari berbagai pasal yang disangkakan tersebut maksimal 15 tahun pidana penjara. (ant)

JATIM POS Body ................dari hlm.1

hitam yang dikenakannya. Tampil dengan rambut panjang yang dibiarkan terurai semakin membuat wanita kelahiran London, Inggris, 14 April 1980 ini terlihat cantik dan seksi.

Penampilannya itu mengundang banyak komentar. Seorang warganet bahkan mengatakan, body Wulan bak gitar spanyol. Menurut Wulan, bentuk tubuhnya saat ini diperoleh setelah ia menerapkan disiplin berolahraga dan diet.

Dalam keterangan foto yang ditulisnya, Wu l a n m e n j e l a s k a n bahwa bentuk tubuh seksinya itu saat ini ak-hirnya bisa kembali setelah pada Ramadan lalu mengalami kenaikan berat badan akibat dari makan berbuka puasa dan sahur yang terkadang tak bisa dikontrolnya. Tak ayal, foto yang diunggah oleh ibunda dari Shaloom Razade Syach itu dipenuhi banyak komentar dari warganet yang kagum melihat bentuk tubuh seksi Wulan Guritno.

Ternyata kebiasan berolahraga secara teratur adalah kunci utama Wulan, untuk menjaga kondisi tubuh agar sehat dan bugar.

Kebiasaan itu ditularkan dari sang nenek, yang terus dilakukan Wulan hingga saat ini.

“Rajin olahraga, tren olahraga kan baru 5 tahun belakang ini kan, saya memang rajin olahraga dari saya SMP. Keluarga saya raya-rata umurnya 100 tahun lebih

dan sehat. Rata-rata meninggalnya eng-gak sakit, meninggalnya di tempat tidur, Alhamduuillah sekali ya kalau saya begitu,” kata Wulan saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat.

Wulan memang lahir dari percampuran dua bangsa. Ayahnya Joko Guritno dari Jawa, sedangkan ibunya Deana Battams, asal Inggris.

Wulan sempat tiga tahun sekolah di London.

Setelah kembali ke Indonesia, ia berhubungan lagi dengan kekasihnya Attila Arius Syach.

Kabarnya ia hamil sebelum menikah. Orangtuanya lalu memutuskan untuk menikahkan Wulan dengan Attila, dalam usia yang masih amat belia. Wulan melahirkan putri pertamanya saat baru berusia 17 tahun pada 24 Juni 1998 yang diberi nama Shaloom Razade.

Namun, perkawinan mereka tidak berjalan mulus. Wulan menyatakan dirinya sudah tidak tahan terus membina rumah tangga dengan Attila Syah. Katanya, bukan saja Attila tidak pernah memberinya nafkah selama berumahtangga, tetapi suaminya itu berwatak temperamental, pencemburu dan suka berbuat kasar. Pasangan ini ak-hirnya memutuskan untuk bercerai.

Setelah berstatus janda, pada 27 Maret 2009, Wulan menikah lagi dengan Adilla Dimitri. (*/yus)

Layanan ........................................dari hlm.1 juga Hanura - Demokrat.

Juru bicara Fraksi PDIP Lukman Winarno, misalnya secara keras mempertanyakan pelayanan Adminduk ini.

“Ada sejumlah pertanyaan juga untuk sekadar mengingatkan kembali tentang pelayanan publik. Pertama tentang pelayanan Adminduk.

Layanan Adminduk kurang efektif dan efisien karena dipenuhi keru-

munan orang. Bahu Jl Jawa jadi lahan parkir.

Trotoar yang harusnya jadi miliknya pejalan kaki juga dipakai lahan parkir. Belum lagi keluhan carut marutnya pelayanan,” tegas Lukman.

Ketegasan senada juga terlontar dari juru bicara fraksi PKS Yuli Prianto.”Pelayanan di Dispenduk (Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan) terus menerus

menjadi headline di masyarakat. Itu seharusnya segera dibenahi, kalau bisa dimudahkan bagi siapa saja. Ada baiknya persoalan ini diselesaikan secara bersamasama,” kata Yuli.

Juru bicara fraksi PKB Pardi juga bertanya tentang pelayanan di Dispenduk. “Jika dulu Jl Jawa itu banjir dengan air karena gorong-gorongnya, sekarang banjir manusia. (ist)

Ribuan ..........................................dari hlm.1 mereka bisa terkabul. Di antara mereka ada yang terlihat meneteskan air matanya.

Di Sumenep juga terjadi gejolak. Ketua Forum Honorer Kategori 2 (FHK2) Kabupaten Su-menep, Abd Rahman mengemukakan, penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 tidak menjawab kegelisahan tenaga ho-norer. Persyaratan CP-NS yang membatasi usia dianggap menzalimi honorer, karena tidak semua honorer bisa mendaftar.

“Bagi honorer yang berumur di atas 35 tahun, berarti tidak bisa diakomodir. Ini namanya menzalimi kami,” ungkap Ketua Forum Honorer Kategori 2 (FHK2) Kabupaten Sumenep, Abd

Rahman, Selasa, 18 September 2018.

Pendaftaran CPNS tahun ini mestinya menjadi pintu masuk honorer diangkat PNS. Tapi pembatasan umur tersebut menjadi ganjalan utama honorer menjadi abdi negara. Bahkan dia menyebut, harusnya tidak usah ada tes bagi honorer untuk jadi PNS karena pengabdian ho-norer sudah lama. ”Kita sudah lama membantu kerja pemerintah, dan sudah berpengalaman, sehingga mestinya ya tidak usah lagi ada tes. Tes itu bisa dilakukan untuk yang baru lulus kuliah,” ungkap Rahman.

Rahman pun memastikan honorer menolak pembatasan usia itu.

Sebagai bentuk kon-

kretnya, dia memastikan ribuan honorer di Sumenep menggelar aksi pada hari Kamis ini, 20 September 2018. Titik pusat aksi di kantor DPRD setempat.

Dalam aksi tersebut ada penandatanganan berkas bersama antara honorer, pihak legislatif dan eksekutif. Isinya penolakan kebijakan persyaratan CPNS 2018.

Lalu berkas tersebut akan dikirim ke Presiden RI, Menpan RB, BKN dan DPR RI. Bila tetap tidak ada respon positif dari pemerintah setelah aksi, Rahman mengatakan honorer akan mogok kerja.

Dia menunggu instruksi pengurus pusat Forum Honorer soal aksi mogok kerja tersebut.(ist)

Budaya & Pariwisata Jatim

Hal - 12

JATIM POS

Edisi No. 299 Tahun XVII ~ Minggu IV SEPTEMBER 2018

Bimtek Pengelolaan Destinasi Wisata Budaya & Kuliner

DINAS Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Destinasi Wisata Budaya dan Kuliner di Garden Olino Kabupaten Malang. Kegiatan berlangsung selama dua hari (18-20 September) diikuti 80 (delapan puluh) orang.

Peserta dari terdiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota Malang, Batu, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan pengelola wisata belanja/kuliner serta akademisi.

Ketua panitia penyelenggara yang juga Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Disbudpar Jatim, Widarto SS.MM mengemukakan, maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan SDM bagi pengusaha kuliner dan pelaku pa-

produk kuliner yang halal untuk menyambut trend wisata halal dunia.

Materi yang disajikan diantaranya : HigieneSanitasi, makanan & penjamah makanan oleh Dinas Kesehatan Pro-vinsi Jatim. Manfaat pro-duct halal bagi kesehatan & layanan sertifikasi halal oleh LPPOM MUI Jatim. Meningkatkan nilai jual melalui desain kemasan produk oleh pengembangan kemasan UKM Indonesia.

Pelayanan berkualitas dalam wisata kuliner dan belanja oleh Universitas PGRI Adi Buana.

Pengemasan paket wi-

Peserta kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Destinasi Wisata Budaya dan Kuliner Disbudpar Jatim.

riwisata/instansi terkait dalam pengembangan wisata belanja dan kuliner.

Juga meningkatkan kapasitas pelaku pengelolaan daya tarik wisata dalam pengembangan

produk pariwisata khususnya wisata belanja dan kuliner di Jawa Timur. Serta Menciptakan

mana pemerintah Provinsi Jawa Timur. Stakeholders dan masyarakat bahu membahu dalam rangka meningkatkan daya saing distinasi pariwisata melalui diversifikasi produk wisata yang lebih bersifat lokal, tetapi mampu bersaing di pasar global dengan berbasis budaya dan alam. Sehingga mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata yang tersebar di Jawa Timur,” ujarnya.

Provinsi Jawa Timur memiliki potensi sumber daya alam, budaya dan buatan manusia yang sangat besar. Sebanyak 784 daya tarik wisata yang layak dikunjungi terdiri dari 265 daya tarik wisata alam, 320 daya tarik wisata budaya dan 199 daya tarik wisata buatan. Di sam-ping itu terdapat 279 desa wisata dengan rincian 21 Dewi Maju, 45 Dewi Berkembang dan 213 Dewi Rintisan yang didukung oleh kelompok sadar wisata sebanyak 353.

Sebagai contoh daya tarik wisata unggulan di Jawa Timur di antaranya adalah Gunung Bromo yang tingkat keindahan dan keunikannya tidak kalah dengan Gunung Alpen dan Elbrus.

Kawasan Ijen yang terkenal dengan Blue Fire, Pantai Plengkung dengan sebutan G-Land yang terkenal dengan surfingnya, Pulau Merah, Kawasan Malang Raya, serta daya tarik wisata budaya kawasan Trowulan yang merupakan situs Kerajaan Mojopahit sebagai cikal bakal NKRI dilihat dari hasil kinerja Pariwisata Jawa Timur.

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Timur pada tahun 2016 sebanyak 618.536 orang. Sedangkan tahun 2017 sebanyak

690.509 orang. Hal ini mengalami kenaikan sebesar 11.60%. Sedangkan pergerakan wisatawan nusantara tahun 2016 sejumlah 54.565.006 orang, dan tahun 2017 sebanyak 65.623.535 orang, atau mengalami kenaikan sebesar 16.85%. Sedangkan kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur pada tahun 2016 sebesar Rp 106.274,21 triliun dari Rp 1857.597,68 triliun setara dengan 5,72%.

Adapun tahun 2017 sebesar Rp 117.428,06 triliun dari PDRB Jatim sebesar 2019,2 setara dengan 5,82%.

Pembangunan pariwisata erat kaitannya dengan pariwisata yang berbasis masyarakat serta ekonomi kreatif.

Hal ini menjadi sangat penting dalam upaya pengembangan usaha pariwisata dan tentu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta memperluas lapangan berusaha bagi masyarakat.

Perkembangan dan peran sektor pariwisata di Jawa Timur pada 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan kinerja cukup baik dan di masa mendatang harus lebih baik lagi. Regulasi standar usaha pariwisata, khususnya usaha belanja dan kuliner diperlukan dalam rangka pelayanan terhadap pengguna jasa di usaha pariwisata.

Oleh sebab itu kepada pelaku usaha pariwisata di Jawa Timur harus mengetahui dan memahami dan selanjutnya dapat mematuhi sekaligus mengimplementasikan pada usahanya masing-masing.

“Saya berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan pengelolaan dan pengembangan wisata belanja dan kuliner di Jawa Timur,” ujarnya. (yono)

Perlunya Regulasi Standar Usaha

Kepala Kadisbudpar Jatim, Sinarto SKar.MM

KEPALA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Jatim, Sinarto SKar.MM pada acara Acara Bimbingan Te k n i s P e n g e l o l a a n Wisata Belanja dan Kuliner Jawa Timur 2018 Di Garden Ollino Hotel, Malang mengemukakan, Percepatan pembangunan Pariwisata Nasional telah dimulai oleh Bapak Presiden Joko Widodo dengan menciptakan Bali-Bali baru, melalui penetapan 10 destinasi Pariwisata.

“Prioritas di mana Bromo Tengger Semeru adalah salah satunya.

Hal ini dimaksudkan agar ada penyebaran wisatawan mancanegara yang selama ini didominasi Bali,” ujarnya.

Sampai saat ini Gunung Bromo masih menjadi ikon Jawa Timur dan tetap menjadi tujuan utama wisatawan nusantara maupun mancanegara. Baik melalui pintu masuk Cemorolawang Kabupaten Probolinggo, Wonokitri Kabupaten Pasuruan, Ranupani Kabupaten Lumajang maupun pintu masuk Gubug Klakah Kabupaten Malang.

Provinsi Jawa Timur sangat merespon program tersebut. Semua stakeholder pariwisata terlibat dengan peran masing-masing demi

suksesnya kegiatan ini.

Dengan demikian, maka hasil akhir yang diharapkan adalah meningkatkan jumlah dan lama tinggal wisatawan serta manfaat bagi masyarakat di Jawa Timur.

Menurut Sinarto, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan melibatkan Dinas/Instansi/Asosiasi Pariwisata terkait di provinsi dan kabupaten/ kota telah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain: 1.Bimbingan teknis pengembangan wisata alam, budaya dan buatan.

2.Bimbingan masyarakat sadar wisata.

3.Peningkatan kapasitas usaha masyarakat di sekitar kawasan daya tarik wisata.

4.Gerakan aksi Sapta Pesona bagi masyarakat di sekitar daya tarik wisata.

5.Masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lain seperti mengembangkan kelompok-kelompok pariwisata dan budaya yang semua itu muaranya adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Perlu diketahui kepariwisataan Jawa Timur saat ini tumbuh dan berkembang pesat, di

sata belanja & kuliner oleh Jhony Koraag (Asosiasi Travel Jatim).

“Kegiatan ini untuk mendukung program pemerintah dalam hal ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur mengadakan Bimtek Pengelolaan Destinasi Wisata, Budaya dan Buatan dengan tema “Wisata Belanja dan Kuliner”, dilakukan untuk wilayah Bakorwil Malang,” ujar Widarto, SS, MM. Sasarannya adalah meningkatkan kualitas dan SDM pengelolaan destinasi wisata belanja dan kuliner. (yon)

Wisata Budaya Paling Diminati Wisatawan

Jhony Koraag dari Asosiasi Travel Jatim memberikan materi pada Bimbingan Teknis Pengelolaan Destinasi Wisata Budaya dan Kuliner di Garden Olino Kabupaten Malang.

DATA Kementerian Pariwisata menyebutkan, wisata budaya menempati urutan teratas paling diminati atau dicari oleh wisatawan, baik nusantara maupun manca negara. Sementara dalam kesempatan yang sama Ketua 60% wisatawan mencari budaya 35% wisata alam dan 5% wisata buatan manusia. Selain itu, menurutnya ada 4 pelestarian alam diantaranya pembinaan, pelestarian, pembangunan dan pemantapan. Sesuai dengan UU no 11 Thn 2010 dan UU no 5 thn 2017. Serta ada 4 analog destinasi budaya diantaranya, perintisan, pembangunan, pemantapan dan Revitalisasi.

Prioritas Jatim Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dalam hal ini telah berupaya seoptimal mungkin untuk akselerasi pencapaian target kunjungan sebe-sar 1 (satu) juta wisatawan mancanegara. Pada tahun 2017 tercatat kunjungan wisatawan mancane-ara mencapai 618.597 sedangkan untuk pergerakan wisatawan nusantara mencapai 58 juta dan devisa yang diperoleh dari sector pariwisata mencapai US $ 519.417.643. Tentunya ini belum merupakan hasil

yang maksimal namun instansi bersama sama dengan stakeholder be-rusaha keras dalam mencapai keberhasilan atas target yang telah ditetapkan.

Hal itu sesuai kebijakan pemerintah RI cukup jelas dan tegas memasukan sector pariwisata kedalam 5 (lima) prioritas pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat bersama sektor pangan, energi, maritim dan industri. Dalam mendukung pencapaian devisa yang tinggi maka satu kebijakanya adalah mematok target pertumbuhan wisatawan mancanegara sebesar 20 juta dan menetapkan pergerakan wisatawan nusantara sebesar 275 juta orang. Apabila target tersebut tercapai maka dapat diproyek-sikan pada tahun 2019 devisa pariwisata akan mencapai USD 24 milliar yang merupakan pen-capaian devisa terbesar sekaligus melebihi pero-lehan devisa dari sektor migas dan CPO yang semakin menurun.

Dari segi pemasaran, Kementerian Pariwisata menerapkan strategi BAS (Branding, Adver-tising, Selling) serta Strategi Media POSE (Paid, Own Media, Social Media dan Endorser). Strategi akan berhasil ji-ka seluruh stakeholder bekerjasama dan bersi-nergi. (yono)