Jatimpos Edisi No. 300.

ISSN : 1412 - 7490

Edisi No. 300 Tahun XVII ~ Minggu I OKTOBER 2018

TABLOID MINGGUAN BERITA

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co

Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT. Media Utama Jatim Direktur Utama : H. Syaiful Anam Pemilik Hak Paten Merek Nama Jatim Pos No. (250) MEREK INDONESIA (111) IDM000002986 DIREKTORAT MEREK (151) 12 April 2004 Dirjen HAKI Kemenkum HAM Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No.15 Surabaya Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya.

Terverifikasi Dewan Pers www.dewanpers.co.id

MENJUNJUNG TINGGI KEBENARAN

Tak Bisa Ikuti Bupati Baru Pegawai Diminta Mundur

ARU saja (24/9) B dua belas Bupati – Wakil Bupati dan Waliko-



Angel Lelga

Menjanda Lagi

Baru menikah tujuh bulan, Angel Lelga dan Vicky Prasetyo berniat bercerai.

Angel dan Vicky menikah di Masjid Istiqlal pada Jumat 9 Februari 2018, dan pada Kamis 20 September 2018, Vicky melayangkan permohonan talak cerai terhadap Angel Lelga ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Kabar perceraian Vicky dan Angel Lelga memang mengejutkan. Sebab, usia pernikahan mereka baru seumur jagung. Resepsi pernikahan pada awal tahun itu digelar sangat meriah dan disiarkan langsung oleh televisi.

Angel Lelga menegaskan bahwa pernikahannya dengan Vicky Prasetyo

Menjanda . . ke hal. 10

ta – Wakil Walikota terpilih di sejumlah daerah Jawa Timur dilantik oleh Gubernur Jatim DR H Soekarwo, SH Mhum di Grahadi Surabaya. Para pimpinan daerah pilihan rakyat itu tampak bersemangat memajukan daerahnya sesuai yang dijanjikan ketika kampanye.

Setelah dilantik, menggelar rapat, pertemuan dengan para pegawai Pemda, masyarakat dan do’a bersama. Tentu saja upaya baik itu mendapat dukungan dari rakyat di daerahnya.

Seperti dilakukan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq dan Wakilnya, Indah

Tanah Sengketa Berpotensi Carok Massal

Lahan Tanah Sengketa.

Sampang, Jatim Pos Tanah sengketa yang ada di Dusun Tarogen, Desa Jelgung, Kec. Robatal. Kab. Sampang, berpotensi terjadi Carok Massal. Tanah sengketa dari Tahun 2011 hingga 2018 tersebut tidak kunjung selesai meski ada putusan dan dieksekusi dari Pengadilan Negeri (PN) Sampang, yang dimenangkan oleh Marsuki selaku penggugat.

Pihak tergugat Ahli awaris Alm H. Matsaleh yang tidak terima dengan putusan PN Sampang tetap melakukan aktivitas

dengan memasang baleho yang mengklaim tanah tersebut masih miliknya dan tetap akan melakukan pembajakan sawah, meski putusan PN Sampang menangkan Marsuki.

"Ini sudah ada putusan dan di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sampang, tetapi para tergugat anak alm H. Matsaleh tidak terima dengan putusan itu dan tetap melakukan aktivitas di area tanah tersebut," kata Marsuki.

Marsuki menuturkan kalau persoalan tersebut sudah dipasrahkan ke kuasa Hukumnya, Dr. Achmad

Rifai, S.H. M.Hum. untuk melaporkan para tergugat dengan dugaan memasuki pekarangan Tanpa ijin pada Desember 2017 lalu.

"Kasus ini sudah saya laporkan ke Kapolres Sampang melalui kuasa hukum saya, dan Alhamdulillah aparat kepolisian sudah melakukan 2 kali pemanggilan terhadap yang bersangkutan, juga baleho yang ada di area tanah saya juga diamakan, lagi-lagi pihak tergugat tetap tidak terima dan memasang baleho kembali,".

Tambah Marsuki.

Marsuki menambahkan, jika pihak aparat kepolisian tidak ada tindakan lagi terhadap para tergugat, maka dirinya bersama keluarganya mengancam akan melakukan hukum adat yang ada di pulau Madura.

"Kalau nanti anak-anak alm H. Matsaleh masih melakukan pembajakan di tanah itu maka kami akan perangi atau carok dengan

Bupati Lumajang Thoriqul Haq diiringi wakilnya Indah Amperawati disambut warga usai pelantikan.

Amperawati langsung bekerja di hari pertamanya memimpin Lumajang, Selasa (25/9/2018). Pasangan ini baru dilantik oleh Gubernur Jatim Soekarwo, Senin (24/9/2018).

Bupati Thoriq langsung memimpin apel ASN Pemkab Lumajang di Alun-Alun Kabupaten Lumajang. Bupati yang akrab dipanggil Cak Thoriq itu menyampaikan sejumlah pesan

pertamanya kepada ASN Pemkab Lumajang. Thoriq mengingatkan bahwa ASN merupakan pelayan masyarakat.

Tak . . . ke hal. 10

Usai Dilantik Bupati Tulungagung Langsung Masuk Penjara

GUBERNUR Jawa Timur Dr. H. Soekarwo melantik Syahri Mulyo Maryoto Wibowo sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2018 di Ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Selasa (25/9).

Namun usai dilantik, Syahri Mulyo langsung masuk penjara sebagai tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Usai

.

. . ke hal. 10

Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo melantik Syahri Mulyo-Maryoto Wibowo sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung.

MENGUCAPKAN SELAMAT HUT KE-73 TNI

5 OKTOBER 1945 – 5 OKTOBER 2018

Tanah . . . ke hal. 10

Teganya! Rumah Dikurung Tembok Tetangga

Jombang, Jatim Pos Mengurung tetangga dengan tembok sehingga tak leluasa keluar masuk rumah, kembali terjadi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Adalah Siti Khotijah, warga Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang,

Teganya . . . ke hal. 10

Siti Khotijah terpaksa melipir (memiringkan badan) untuk keluar masuk rumahnya.

PO BAGONG Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.8 Ketawang Ngadilangkung Kepanjen Malang East Java 65163 Telp (0341) 3955 24

Jatim I

Hal - 2

JATIM POS

Risma Ungkap Penanganan Teroris di Surabaya

Surabaya, Jatim Pos Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjadi pembicara pada Global Counter Terrorism Forum yang digelar di Roosevelt Hotel, New York, AS, Selasa, (25/9/2018).

Dalam forum itu, Wali Kota Risma memaparkan pemulihan Kota Surabaya pasca adanya teror bom beberapa waktu lalu.

Wali Kota perempuan pertama di Kota Surabaya itu mengatakan Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk 3,3 Juta orang. Menurut survei Gallup World Poll, Surabaya menunjukkan kinerja yang memuaskan dari berbagai aspek, sehingga sangat berkontribusi terhadap kepuasan negara.

“Oleh karena itu, sangat mengejutkan bagi kami dan semua warga Surabaya setelah men-

Walikota Surabaya Tri Rismaharini [tengah] saat jadi pembicara di Global Counter Terrorism Forum New York, AS. [Hms]

dengar bom yang diledakkan di tiga gereja di kota damai kami. Apalagi bom itu sampai menewaskan beberapa orang dan membawa trauma pada warga lain,” kata Wali Kota Risma dalam paparannya.

Menurut Wali Kota Risma, yang berbeda dari serangan bom di

Surabaya adalah melibatkan perempuan dan anak-anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Makanya, Pemkot Surabaya bergerak cepat dan melakukan langkah-langkah spesifik dengan menggandeng semua pemangku kepentingan untuk bekerjasama memulih-

Pemkot Gelar Surabaya Eco School

Walikota Surabaya Tri Rismaharini [tengah] bersama Kepala SD/SMP se kota Surabaya usai Lounching Surabaya Eco School 2018 di Graha Sawunggaling.

[Hms]

Surabaya, Jatim Pos Wali Kota Risma berpesan agar semua orang harus menanam kebaikan dalam bentuk apapun. Salah satunya, lanjut Dia, menanam tanaman sansivera yang mampu menyerap racun atau polusi udara terbesar diantara tanaman yang lain. “Bukan untuk gaya-gayaan, tapi saya ingin warga surabaya sehat dan ini untuk anak cucu kita kedepannya,” pesannya diiringi tepuk tangan pada acara lounching Surabaya Eco School 2018 di Graha Sawunggaling Jumat 21 September lalu..

Selain itu, kata Wali Kota Risma, pengurangan pengunaan botol dan sedotan plastik menjadi perhatian penting. Sebab, kedua benda tersebut acapka-

li menyumbat saluran dan rumah pompa yang kemudian mengakibatkan banjir. “Makanya, saya terapkan pembayaran bus suroboyo dengan botol plastik, bukan uang,” terang wali kota sarat akan prestasi tersebut.

Mengusung tema “Kendalikan Sampah Plastik”, Aktivis sekaligus Ketua Senior Tu n a s H i j a u M o c h a mad Zamroni menuturkan, bahwa persoalan sampah plastik menjadi masalah global. Oleh karenanya, masyarakat dan sekolah-sekolah harus mampu mengendalikan sampah plastik.

“Caranya dengan membentuk, melaksanakan dan mengolah sampah secara mandiri dan berkelanjutan,” sambung Zamroni.

Disampaikan Zamroni – sapaan akrabnya, beberapa kiat sukses dari kegiatan surabaya eco school 2018 antara lain, larangan penggunaan sedotan plastik minuman dan makanan dalam kemasan sekali pakai bagi seluruh warga sekolah, ajakan warga sekolah mengganti botol plastik menggunakan tumbler atau botol minuman yang bisa digunakan jangka panjang serta memisahkan sampah organik/ daun dengan menampung di komposter.

“Nanti akan ada apresiasi bagi warga sekolah yang sudah melakukan aksi nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup baik di sekolah maupun rumahnya,” urainya.

Ke depan, Zamroni berharap jumlah sekolah zero waste (sekolah tanpa sampah kemasan makanan dan minuman sekali pakai) di Surabaya yang sampai saat ini berjumlah 16 sekolah bisa meningkat pada akhir tahun 2018. “Semoga bisa mencapai 50 sekolah,” sambungnya.

Lebih lanjut, akan ada serangkaian pelaksanaan Surabaya Eco School 2018 diantaranya, launching program, workshop lingkungan hidup I, lomba yel-yel, lomba poster, lomba jingle, bersih-bersih pantai. (Gatot.S/JTMP)

kan kondisi Surabaya.

“Karena hanya dengan bekerja bersama, kita dapat memiliki lebih banyak kekuatan dan melakukan hal-hal lebih cepat,” tegasnya.

Pada saat itu, Wali Kota Risma mengaku langsung meninjau tiga gereja yang diserang bom dan mengerah-



kan jajarannya untuk membersihkan tiga gereja yang diserang itu.

Bahkan, saat itu pula pemkot bekerjasama dengan asosiasi dokter serta semua rumah sakit di Surabaya untuk fokus membantu korban yang terluka.

“Kami juga bekerjasama dengan petugas kepolisian, terutama Detasemen Khusus 88 untuk mengungkapkan data para pelaku. CCTV yang kami pasang di semua area kota telah banyak membantu kami dalam mendapatkan data cepat dari para penyerang,” kata dia.

Saat itu, lanjut dia, pemkot menghubungkan data dari CCTV dengan database kependu dukan untuk mengidentifikasi karakteristik fisik, dan informasi keluarga pelaku teror. Petugas polisi kemudian melakukan analisis terhadap orang-orang yang mere-

Warga Simo Gunung Barat

ka temui beserta kegiatan-kegiatannya. Akhirnya, disitu lah ketemu bahwa para pelaku ini terhubung dengan keluarga lainnya yang melakukan serangan keesokan harinya. “Jadi, data kami juga membantu petugas detasemen khusus untuk mengungkapkan jaringan mereka dalam proses yang cukup cepat,” tegasnya.

Di rumah pelaku, jajaran kepolisian menemukan banyak bahan yang digunakan untuk membuat bom rakitan dan beberapa bom yang siap meledak. Petugas polisi kemudian melakukan analisis terhadap orang-orang yang merePolisi kemudian meledakkan bom itu di tanah Pemkot Surabaya yang sudah dipersiapkan sebelum. “Kami juga menyediakan kamar mayat untuk menjaga tubuh korban sebelum dikubur,” ujarnya.(gatot)

Sedekah Bumi Dengan 175 Tumpeng

Surabaya, Jatim Pos Warga RW 5 Simogunung Barat, Kelurahan Simomulyo,Kecamatan Sukomanunggal Surabaya Minggu 23 September kemarin menggelar Sedekah Bumi dan bersih Deso serta mempering a ti Tahun Baru Islam 1 Muharram 1440 H dengan tumpengan 175 buah, mengelar Wayangkulit semalam suntuk serta kirab budaya keliling kampung.

Ketua RW 5 Simogunung Barat Kelurahan Simomulyo Irwan Yuliarto menjawab Jatim Pos menyatakan Sedekah Bumi Warga Simogunung Barat antara lain dimaksudkan untuk menyusukuri anugerah kehidupan dari Tuhan Yang Maha Esa selama satu tahun terahkir .

“Kegiatan sedekah bumi kami adakan setiap tahun sekali sebagai tradisi warga setempat secara turun temurun untuk mensyukuri anugerah k ehidupan dari Tuhan Yang Maha Esa.Kami selama satu tahun terahkir dianugerahi kesehatan lahir dan bathin, lancar dalam pekerjaan dan lain sebagainya termasuk kerukunan berumah tangga”jelas Irwan.

S edangk an k i rab Budaya yang diadakan dengan keliling kam-

Ketua RW 5 Simogunung Barat Kelurahan Simomulyo Irwan Yuliarto duduk diatas kepala Reog Ponorogo [kiri] bersama Karnaval Warga Simonung Barat bertema lingkungan tampak meriah [kanan] .[Foto: Gatot.S/Jatim Pos ]

pung dari RT 5 sampai RT 1 dengan melibatkan anak-anak sampai orang dewasa dimaksudkan untuk melestarikan kebudayaan tradisiini dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada generasi penerus.

Kirab Budaya selain mengarak kesenian tradisionil Reog Ponorogo juga dimeriahkan dengan karnaval yang dikuti oleh seluruh warga RW 5 Simogunung Barat , Kelurahan Simomulyo.

Karnaval diikuti oleh anak-anak, karang taruna, orang dewasa berlangsung semarak , penuh semangat dan meriah. Terlebih –lebih saat gunungan raksasa yang terbuat dari buah-buahan dan sayuran menjadi rebutan

massal warga saat finish didepan Balai RW 5 Simogunung Barat.

JUARA HIDROPONIX SE KOTA SURABAYA Lurah Simomulyo Sukardi menyatakan gembira dan bangga atas penyelenggaraan Sedekah Bumi dan Bersih Desa serta peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1440 H di RW 5 Simogunung Barat.

“Kami juga bersukur hari Minggu ini telah menerima kabar gembira dari Pemkot Surabaya terpilih sebagai juara pertama “Hidroponix” se Kota Surabaya." Ujar Lurah Sukardi dengan gembira. (Gatos.S/ Jatim Pos)

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid, Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Pemimpin Perusahaan: Gatot.S, Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot S., Jufri Yus, Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, Heri Sunaryo, Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana, Hudiyono. Surabaya:Kurniadi N, Freddy SL, Burhanuddin.

Biro-Biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono, Swandy Tambunan. Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari. Kediri/ Nganjuk: Heru Cahyo Utomo. Tuban: Nur Aminin. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Ponorogo: Nuryadi. Ngawi: Rendy Rian Cahya. Bangkalan: M. Hayan. Pamekasan: Bambang Winarno, Arief Purbadi. Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki,Ach. Khoirul Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh.Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad Sugianto Bondowoso: A. Babun, Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Novie Nindyarto. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Tulungagung: Sandi Tratana. Trenggalek: Ahmad Yulis Satriadji, Puthut Purbantara. Blitar: Slamet Karno, Sandi Tratana. Alamat Redaksi: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Alamat Perusahaan: Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya. Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031)8708234. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua : H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Kaliasin Surabaya, a.n. Syaiful Anam, Drs. H. Berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999. Percetakan: PT. Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya- 60401 Isi di luar tanggung-jawab percetakan.

Jatim II

Hal - 3



SMAN 2 Jombang dan SMPN Al Izzah Batu Malang

Juara Menulis Fiksi Sejarah

Para pemenang lomba Mengarang Cerita Fiksi Berlatar Belakang Sejarah 2018 didampingi Kabid Cagar Budaya dan Sejarah Disbudpar Jatim, Dra. Endang Prasanti, MM.

Surabaya, Jatim Pos hatarina Tri Rahmawati Sisi SMAN 2 Jombang menjadi juara I (Pertama) lomba Mengarang Cerita Fiksi Berlatar Belakang Sejarah 2018 Tingkat SMA yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) melalui Bidang Cagar Budaya dan Sejarah (CBS) Provinsi Jatim.

Judul cerita yang dibuat Chatarina adalah : Vaarwel Peter.

Juara II diraih Erika Dwi Silawati dari SMAN 2 Situbondo dengan judul cerita : Pangeran Aryo Gajah Situbondo. Dan Juara III diraih Salsa Bila Eka Putri dari SMAN 1 Patianrowo dengan judul cerita : Vandemer.

Sedangkan Tingkat SMP, juara I (pertama) adalah : Keisha Agnantia Azzahra Siswi SMPN Al Izzah Kota Batu Malang.

Ia menulis cerita : Kisah Perjalanan Hidup Pahl-

C

awan Nasional Dr Sutomo di Surabaya. Juara II diraih Nurul Alfiyah dari SMP Islam Al-Azhar Tulungagung dengan judul cerita : Mahkota Ayahanda. Dan juara III diraih Pandan Raditya Arundhati dari SMPN 1 Pacitan dengan judul cerita : Darah Pejuang di Tumpak Rinjing.

Penyerahan hadiah diberikan pada Festival Tantular di Museum Negeri Mpu Tantular Sidoarjo Minggu, tanggal 23 September 2018.

Para pemenang itu telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh panitia. Diantaranya bentuk tulisan berupa cerita pendek (Cerpen) fiksi dengan latar belakang peristiwa sejarah, merupakan karya asli peserta, bukan plagiat atau saduran dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba sejenis, serta belum pernah dimuat dan diterbitkan

dalam media apapun.

Hak moral karya tulis ada pada peserta, panitia berhak menggugurkan pemenang dan meminta kembali hadiah yang telah diberikan apabila dikemudian hari tulisan terbukti bukan karya asli.

Panjang naskah terdiri atas 700-800 kata tanpa gambar/ilustrasi.

J udul dan i s i c eri t a bebas , t idak men gandung dan mempertentangkan isu SARA dan Pornografi. Setiap peserta maksimal dapat mengirimkan 3 (Tiga) karya tulis, namun hanya berhak untuk 1 kejuaraan.

Karya tulis dikirimkan ke panitia lomba dalam bentuk soft copy disertai dengan scan identitas diri (kartu pelajar yang masih berlaku / surat keterangan dari kepala sekolah), dan direkap dalam satu folder dengan suatu subyek.(nam)

Hadiah Rp 6 Juta Hingga Rp 750 Ribu

PARA pemenang patut berbangga. Anak SMP yang menjadi juara I mendapatkan uang Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) ditambah trophy dan sertifikat. Demikian juga Tingkat SMA mendapatkan nilai serupa serta trophy dan sertifikat.

“Alhamdulillah kami bersyukur, bangga menjadi juara pertama lomba Mengarang Cerita Fiksi Berlatar Belakang Sejarah 2018 Tingkat SMA yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jatim,” ujar Keisha Agnantia Azzahra Siswi SMPN Al Izzah Kota Batu Malang.

Juara I Tingkat SMP. Menurutnya, prestasi itu berkat usahanya yang belajar sejarah dan cara menuliskannya. “Dan kami juga selalu berdoa agar diberikan kemudahan dalam belajar,” tambahnya.

Uang sebesar itu akan dipergunakan dengan musyawarah bersama orangtuanya.

Sedangkan juara II baik Tingkat SMP maupun SMA memperoleh uang tunai Rp 3.000.000, juara III Rp 2.000.000, Juara Ha rapan I Rp 1.000.000 dan juara Harapan II Rp 750.000. Serta masingmasing juara mendapatkan Trophy dan Sertifikat.

MEMPRAKTEKKAN Melalui kegiatan ini sesuai harapan panitia, siswa dapat mempraktekkan langsung pembuatan karya tulis kreatif dengan tema sejarah.

Inputnya menumbuhkan serta meningkatkan minat dan kesadaran sejarah bagi generasi muda, khusus-

Bentuk Lain Metode Pembelajaran Sejarah

KEGIATAN Lomba Mengarang Cerita Fiksi Berlatar Belakang Sejarah Tahun 2018 bertujuan untuk menanamkan pengetahuan dan menarik minat generasi muda untuk mempelajari dan memahami seja-

rah melalui k a r y a sastra, mengembangkan keterampilan dan me nanamkan semangat budaya me nulis dikalangan generasi muda, terutama penulisan kreatif cerita fiksi yang dipadukan dengan fak ta sejarah sebagai la latar belakang; M e m berikan fasilitas bagi para generasi muda yang memiliki ketertarikan kepada penulisan sejarah secara khusus maupun dunia sastra untuk dapat menyalurkan bakat dan minatnya; “Juga memberikan bentuk lain dari pembelajaran sejarah, dengan

menggunakan metode yang luwes dan kreatif sehingga diharapkan semakin menarik minat generas i muda. S e bagai salah satu bentuk inventarisasi dan dokumentasi kesejarahan di Jawa Timur,” kata Kadisbudpar Jatim, Sinarto Skar, MM sebagaimana disampaikan Kabid CBS Dra. Endang Prasanti, MM dalam edarannya.

Kegiatan Lomba Mengarang Cerita Fiksi Berlatar Belakang Sejarah Tahun 2018 mengambil tema “Discover The Unique History of East Java”.

Penulisan sejarah merupakan salah satu upaya dokumentasi dan penyebarluasan informasi kesejarahan, dimana melalui penulisan tersebut beragam informasi kesejarahan dapat diterima dan dicerna masyarakat luas secara obyektif. Saat ini semakin banyak ditemukan karya tulis kesejarahan baik berupa buku, jurnal, majalah, hingga artikel ringan di media daring dan cetak, namun tidak semua karya

JATIM POS

Edisi No. 300 Tahun XVII ~ Minggu I OKTOBER 2018

tersebut menggunakan historiografi yang benar dan banyak diantaranya yang masih mencampuradukkan antara cerita mitos dan fakta sejarah.

Menulis sejarah secara runtut sesuai dengan kaidah historiografi yang benar memang tidak dapat dikatakan mudah. Membutuhkan pemahaman mengenai sejarah dan riset yang cukup mendalam untuk menghasilkan karya tulis sejarah yang baik, dan hal itu merupakan salah satu penyebab minimnya penulisan sejarah di kalangan generasi muda yang belum memahami teknis penulisan sejarah yang benar. Selain masalah tersebut, kurangnya pengenalan dan praktik penulisan sejarah yang benar di sekolah, juga turut berpengaruh.

Meskipun terdapat banyak kesulitan, akan tetapi terdapat celah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan minat menulis sejarah bagi generasi muda, yaitu melalui penulisan cerita fiksi. (ist)

Trophy untuk para pemenang.

nya siswa-siswi SMP/Se derajat dan SMA/Sederajat.

Sedangkan Outputnya memberikan kesempatan kepada genersi muda khususnya siswa SMP / Sederajat dan SMA / Sederajat yang memiliki keterampilan di bidang seni menulis kreatif dan bercerita untuk menuangkan imajinasinya dan menghasilkan karya tulis sejarah yang unik, menarik dan kreatif.

Lomba bersifat individu, dimana masing-masing peserta membuat sendiri karya tulisnya; Tidak ada batasan bagi setiap sekolah untuk mengi-

rimkan jumlah peserta, artinya setiap sekolah bebas mengirimkan berapapun siswanya yang berminat.

Lomba dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu kategori SMP dan SMA; Memiliki minat dan perhatian terhadap karya sastra dan sejarah terutama sejarah lokal; Peserta adalah siswa SMP / Sederajat untuk kategori SMP dan SMA/ Sederajat untuk kategori SMA, baik dari Sekolah Negeri maupun Swasta dari 38 Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / izin dari Kepala Sekolah dan Kartu Pelajar. (ist)

Tips Menulis Cerita Fiksi Sejarah

ADA begitu banyak hal menarik yang terjadi di masa lalu, dan cara kita mengetahuinya adalah lewat sejarah.

Sayangnya ada cukup banyak orang yang tidak menyukai sejarah.

Mereka berpandangan bahwa sejarah tidak ada lagi hubungannya dengan zaman sekarang.

Cuma mengungkit-ungkit kejadian masa lalu, apa gunanya? Padahal sebenarnya sejarah adalah salah satu subjek penting yang harus dipelajari.

Fiksi-sejarah adalah salah satu genre fiksi yang sangat menarik.

Melelui fiksi-sejarah ini kita akan diajak menyelemi sejarah dengan cara yang berbeda, melalui khayalan (fiksi). Sebab fiksi-sejarah adalah sebuah karya fiksi yang diilhami dari sejarah (inspired by a true story).

Fiksi-sejarah bisa merangsang pembacanya untuk mencari tahu tentang kisah sebenarnya dalam cuplikan fiksi-sejarah tadi.

Bagaimana menulis sebuah fiksi-sejarah (baik berbentuk cerpen maupun novel). Berikut langkah-langkahnya.

BERBURU DATA Hal yang akan paling pertama muncul di dalam kepala seorang penulis sebelum menggarap sebuah karya fiksi-sejarah adalah ide cerita. Setelah kemunculan ide itu, mulailah mencari berbagai data yang berkaitan dengan peristiwa sejarah.

Penyeleksian data amatlah penting. Den-

gan data yang cukup, akan semakin mempermudah kita menggarap karya fiksi-sejarah kita.

Pahami data-data tersebut, hayati dan pahami bagaimana peristiwa yang terjadi, rasakan b a g a im a n a g e jo la k emosi yang dirasakan para pelaku sejarah itu.

Penyeleksian data amatlah penting. Dengan data yang cukup, akan semakin mempermudah kita menggarap karya fiksi-sejarah kita.

MENYUSUN KERANGKA Langkah selanjutnya setelah kita mengumpulkan berbagai data, sekaligus telah memilih dan memahaminya, adalah menyusun kerangka. Kerangka ini berisi poin-poin yang garis besar cerita yang nantinya akan memudahkan kita dalam mela kukan penggarapan naskah. Kerangka ini berisi poin-poin garis besar cerita yang nantinya akan memudahkan kita dalam mengarap naskah.

MELAKUKAN PENGGARAPAN

Melakukan Penggarapan naskah fiksi-sejarah harus dilakukan dengan penuh minat dan kesabaran yang tinggi (begitu juga dengan bentuk-bentuk naskah yang lain). Poinpoin kerangka ini kemudian dikembangkan menjadi adegan-adegan dan dialog-dialog yang memukau, sampai selesai tergantung penulis ingin membuat ending seperti apa. (**)

Jatim III

Hal - 4

JATIM POS

Nelayan Malang Dikunjungi Setditjen Perikanan Tangkap

Perkembangan pengelolaan Kios Ikan Nelayan yang dibangun di UPT P2SKP Pondok dadap, Kabupaten Malang pada tahun 2017 sangat menggembirakan. Kios yang memiliki 60 lapak tersebut, kini sudah penuh terisi dengan para pedagang ikan.

Hal itu tampak ketika Tim Sekretariat Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pusat, melakukan kunjungan ke tempat tersebut, Agustus 2018 lalu.

Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (UPT P2SKP) Pondokdadap, Kabupaten Malang, kemudian mengajak tamu-tamu dari KKP untuk melihat-lihat kios nelayan tersebut.

Tim Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap KKP juga melakukan beberapa interview singkat kepada para penjual

Kunjungan tim Setditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pusat di Kios Ikan Nelayan,Pondokdadap, Kabupaten Malang.

ikan selaku pengguna jasa Kios Ikan Nelayan tentang perubahan yang dirasakan selama mereka direlokasi menuju kios yang lebih baru.

Dari hasil interview tersebut, diketahui bahwa pedagang kini bisa bernafas lega, sebab Kios Ikan Nelayan yang ditempati kini lebih be-

sar, bersih, dan memiliki fasilitas yang lebih lengkap. Jauh berbeda dibandingkan dengan Kios Ikan sebelumnya dimana pedagang ikan harus berhimpitan untuk menjual ikan karena tempat sudah penuh dan sesak.

Menurut para nelayan, pada Kios Ikan

lama kondisi lantai cenderung licin dan terlihat kumuh. Berbeda dengan lantai Kios Ikan Nelayan baru dimana lantai dilengkapi dengan irigasi dan disiram air setiap pagi dan sore hari. Selain itu, pada bangunan ini juga dilengkapi dengan listrik dan penerangan yang me-

awal itu, meneruskan informasi kepada nelayan lainnya.

“Daripada nganggur, ayo, kita bikin koperasi.

Nanti, simpanan wajibnya Rp10ribu tiap bulan.

S i mpanan pok ok ny a Rp 50ribu. Begitu aja.

Kemudian, ide tersebut, disampaikan pula ke sejumlah warga,” terang Syukron ketika ditemui ditemui di Nambangan, belum lama ini.

Berbeda halnya yang dilakukan nelayan di Kabupaten Sumenep.

Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dilakukan melalui pemberdayaan perempuan, khususnya yang ada di wilayah pesisir dan kepulauan di Sumenep.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep mendorong pembentukan kelompok-kelompok usaha industri yang biasa dilakukan para perempuan itu.

Salah satu upayanya, yakni dengan memberikan program bantuan pemberdayaan untuk mereka.

Saat ini sudah ada beberapa program pemberdayaan bagi kelompok - kelompok perempuan, baik dari pusat maupun dari Provinsi Jawa Timur. Seperti halnya bantuan alat pembuat krupuk, alat pembuat abon, terasi serta berbagai bantuan alat pengelolaan hasil ikan.

Disamping itu, beberapa bantuan alat tangkap ikan dan pengel ol aan has il ik an seperti kulkas ikan dan sebagainya. Ini untuk memudahkan nelayan dalam menyimpan hasil ikan, sehingga aman untuk disimpan dalam waktu lama, maupun alat untuk menyimpan ikan di sepeda motor. (yus)

madai, serta kran yang mengalirkan air tawar dan air laut secara terpisah.

Untuk menambah kenyamanan pengunjung kios ikan nelayan, bangunan ini juga memiliki fasilitas kamar kecil yang bersih dan berada tidak jauh dari sekitar lokasi Kios Ikan Nelayan.

Konsumsi Ikan Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merilis bahwa kebutuhan ikan di Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat konsumsi yang terus meningkat dari tahun ketahun.

Konsumsi ikan di Jawa Timur meningkat dari tahun 2015 sebesar 29,50 kg / kapita / tahun, dan tahun 2016 menjadi 31,34 kg / kapita / tahun. Sedangkan di tahun 2017 meningkat menjadi 34,62 kg/ kapita / tahun.

Peningkatan Konsumsi ikan ini tidak terlepas dari kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Jawa Timur, khususnya Bidang P3KP mensosialisasikan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan melalui berbagai kegiatan.

Selain itu, terus berupaya meningkatkan ku a lit a s ika n p a sca panen, melalui pemberian bantuan Trays, Coolbox dan Freezer untuk tempat menampung ikan hasil panen.

Kemudian, memberikan pelatihan terkait diversifikasi produk termasuk pemberian bantuan peralatan pengolahan produk perikanan, serta membantu membuka dan memperluas akses pasar melalui kegiatan pameran, bazar dan lain-lain.

Guna menjaga komitmen untuk menstandarisasi produk, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur juga menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk pengurusan sertifikat Merk Dagang (MD), PiRT dan Halal. (bur)

Tuban, Jatim Pos Polres Tuban berhasil membekuk 26 pelaku dari 24 kasus dalam operasi semeru. Lima kasus Target Operasi (TO) dan 19 lainnya Non Target Operasi (Non TO).

Operasi yang digelar sejak tanggal 5 sampai 16 September 2018 ini mengungkap perkara curat, curas, curanmor, pemerasan, dept collector, sajam, senpi dan handak.

K a p o l r e s Tu b a n , AKBP Nanang Haryono dalam jumpa pers Rabu (19/09) menjelaskan sejumlah tersangka yang berhasil dibekuk dengan kasus curat ada 19 nama, yakni Joko Setyo (30) warga Babat, Ahmad Qomari (29) warga Palang, Yonsi Sasmita (39) warga Doromukti, Prasetyo (30) asal Jatirogo, Moh. Fatchur (24), Kaspin (34) Kholilurrohman (26) semua warga Bongkol Sumurgung.

Kemudian, Dasran (58) warga merakurak, Dede Andriansyah (16), Darno (49) keduanya asal Jatirogo, Nardi (31) asal Kerek, Ahmad Naim (18) asal Kerek, Taswito (20) asal Singgahan.

Selanjutnya, I Gusti Ngurah Susanto (46) warga asal Gianyar Bali, Lamidi (35) asal Montong, Antok Eko Saputra asal Grabagan, Hadi (16) asal Semanding dan Sukamipin (44) asal Palang.

“Mereka ditangkap dengan sejumlah barang bukti yang sudah kita amankan, satu di antaranya ada barang bukti 1 Pick Up Grand Max,” ungkap Nanang.

Sedangkan untuk kasus Curas dilakukan oleh Putra Agung (17) pria asal Kecamatan Montong dengan barang bukti 1 buah HP dan 1 unit sepeda motor. (min)

kelompok Kategori Pelajar yang lolos menjadi peserta. Kriteria penilaian dalam lomba adalah kerjasama tim, keindahan dan kerapian, kesesuaian dengan tema, kreativitas, kebersihan karya, serta kesamaan antara konsep dan gambar,’’ terang Kepala Biro Hubungan Media Semen Indonesia, Sigit Wahono.

Kepala Dinas Perekonomian Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Tuban, Agus Wijaya yang turut hadir me-

wakili Pemkab Tuban mengapresiasi kegiatan lomba mural yang dilaksanakan oleh Semen Indonesia ini.

"Sebagian besar peserta mengambil konsep Batik, sehingga melalui kegiatan ini juga dapat mengenalkan kepada masyarakat tentang budaya Tuban, yakni batik dalam media yang lain,” harap Agus Wijaya.

"Mural batik berada di tepi jalan desa sehingga warga sekaligus bisa menikmati keindahan lukisan batik tersebut,” tandasnya. (min)

Upaya Nelayan Jawa Timur Keluar Dari Kesulitan Polres Tuban Ungkap 24 Kasus dan Bekuk 26 Tersangka

Kondisi perahu nelayan di daerah Nambangan, Surabaya.

Kelompok nelayan Kelurahan Kedung Co wek, Surabaya, Jawa Timur, mungkin patut dicontoh. Mereka mendirikan koperasi agar kesulitan ekonomi bisa diselesaikan secara perlahan-lahan.

Koperasi itu diberi nama ‘Koperasi 64 Bahari’. Kata enam empat

diambil dari singkatan Nambangan dan Cumpat, daerah asal para anggotanya.

Syukron, ketua Koperasi 64 Bahari meng a ta k a n , i d e m e m b u at koperasi datang ketika sejumlah nelayan berkumpul. Tak lama kemudian, beberapa orang y a n g te r l i b a t d i s k u s i

Semen Indonesia Gelar Mural Fest Tuban 2018

Tuban, Jatim Pos PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menggelar lomba mural atau lomba melukis di dinding yang diikuti oleh peserta berbagai daerah dan warga sekitar Pabrik Tuban pada hari Minggu (16/9). Lomba ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-61 Semen Indonesia dan HUT ke73 Republik Indonesia.

Dengan mengusung tema “Melalui Seni, Bersama Membangun Negeri Menjadi Bangsa yang Kokoh, Kuat dan Mandiri", lomba ini bertujuan untuk menggali bakat, minat, dan juga mengenalkan kepada masyarakat luas bahwasannya seni mural tidak hanya bernilai nega-

Peserta saat mengikuti muralatau lomba melukis di dinding yang diikuti oleh peserta berbagai daerah dan warga sekitar pabrik.

tif, namun mempunyai manfaat positif bilamana diberikan ruang untuk mengekspresikannya.

Menangkap sisi positif itu, Semen Indonesia memberikan peluang melalui kegiatan lomba

mural ini dengan memberikan media yaitu di bagian luar dinding ruas jalan Pabrik Tuban, Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban.

Lomba ini mendapat

perhatian khusus dari seniman mural, baik dari dalam maupun luar Kabupaten Tuban, seperti dari Rembang, Blora, Bojonegoro, dan Lamongan. Terbukti, sebanyak 85 kelompok peserta yang ikut mendaftar dalam kegiatan tersebut, namun hanya 40 kelompok peserta yang lolos verifikasi panitia dalam ajang tersebut.

"Total peserta yang melakukan pendaftaran dalam dalam lomba mural ini sebenarnya adalah 85 kelompok sebanyak 53 kelompok Kategori Umum dan 32 kelompok Kategori Pelajar. Namun, setelah dilakukan verifikasi oleh panitia akhirnya hanya terpilih 27 kelompok Kategori Umum dan 13

Jatim IV

Hal - 5

Doa Bersama 'Selamatan Guyup Rukun' Warga Jombang 

Bupati dan Wabup Jombang Setelah Dilantik Gubernur

Jombang, Jatim Pos Hj.Mundjidah Wahab Dan Sumrambah secara resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jombang periode 2018 – 2023.

Pelantikan dan pengambilan sumpah digelar di Gedung Negara Grahadi Surabaya oleh Gubernur Jawa Timur DR.H Soekarwo, Senin (24/9/18).

Selain jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur, pelantikan juga disaksikan Jajaran Forkopimda Kabupaten Jombang.

“Selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru saja dilantik Masyarakat bangga dan bahagia mempunyai pemimpin baru, mandate serta harapan baru. Semoga amanah dalam memimpin masyarakatnya,” kata Gubernur Soekarwo.

Setelah dilantik, malam harinya diadakan doa bersama “Selamatan Guyub

Rukun” di Alun-alun dan Pendopo Kabupaten Jombang. Sederhana dan khitmad itulah kesan acara yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Jombang pasca telah dilantiknya Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab dan Wakil Bupati Jombang Sumrambah periode 2018 – 2023, pada (24/9/2018) malam.

Acara tasyakuran Bupati Wakil Bupati Jombang digelar usai acara penyambutan jamaah haji. Tampak hadir para Kyai, Ibu Nyai, juga anggota DPR RI, Anggota DPRD Jatim, Kapolres Jombang, Pj. Sekda, Dandim 0814/Jombang, Dan Satrad 222 Kabuh, Ketua DPRD beserta Anggota Kabupaten Jombang, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Partai politik pengusung pemenangan pasangan Hj. Munjidah Wahab dan Sumrambah, Camat se-Kabupaten Jombang,

Kepala Desa beserta perangkat se-Kabupaten Jombang, Toga dan Tomas dan Warga masyarakat Jombang. Selanjutnya mereka menempati 2 panggung besar yang sudah disiapkan di Alonalon Kabupaten Jombang.

Ribuan masyarakat sudah duduk dan berkumpul di alon alon Jombang. Seluruh tumpeng yang dibawa oleh seluruh elemen masyarakat pendukungnya, termasuk dari berbagai organisasi masyarakat di letakkan tempatkan ditengah alon alon Jombang. Acara diawali dengan istighosah yang dipimpin oleh KH. Masduki Abdurahman Pengasuh Ponpes Roudhotu Tahfidzil Qur’an Perak Jombang.

Bupati Mundjidah Wahab maupun wakil Bupati Sumrambah mengikuti doa bersama tersebut. (her/nik)

JATIM POS

Wiwin Isnawati Surambah Ketua TP PKK

Jombang, Jatim Pos Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua TP PKK Kabupaten Jombang dari Ny. Nina Eksan Gunajati, plt Jombang selanjutnya melantik, Wiwin Isnawati Sumrambah S.Pt. Ketua TP PKK Kabupaten Jombang berjalan dengan khitmat dan lancar.

Pelantikan diawali dengan menyanyikan Mars PKK. Kemudian dilanjutkan dengan Pembacaan Surat Keputusan (SK) TP PKK Jatim dan Ketua Dekranasda, kata-kata pelantikan, penyematan pin PKK dan Dekranasda, serta dilanjutkan dengan penyerahan petikan SK pelantikan. Serta penyampaian kata-kata pelantikan oleh Ny. Nina Soekarwo, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur.

Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi Jatim Ny. Hj. Nina Soekarwo dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada yang baru saja dilantik. Dan tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada yang telah menyelesaikan tugas dan pengabdiannya.

Wiwin Isnawati Sumrambah, Ketua TP PKK Kabupaten Jombang yang juga Ketua Dekranasda Jombang mengaku ada perasaan terharu dan rasa tidak percaya, namun dirinya akan bertekad untuk siap belajar dan melaksanakan amanah dengan

sebaik-baiknya, tentu dengan dukungan dan bantuan dari semua pihak.

Pelantikan diawali dengan menyanyikan Mars PKK. Kemudian dilanjutkan dengan Pembacaan Surat Keputusan (SK) TP PKK Jatim dan Ketua Dekranasda, kata-kata pelantikan, penyematan pin PKK dan Dekranasda, serta dilanjutkan dengan penyerahan petikan SK pelantikan. Serta penyampaian kata-kata pelantikan oleh Ny. Nina Soekarwo, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur.

Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi Jatim Ny. Hj. Nina Soekarwo dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada yang baru saja dilantik. Dan tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada yang telah menyelesaikan tugas dan pengabdiannya.

Ny. Hj. Nina Soekar-

wo dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada yang baru saja dilantik. Dan tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada yang telah menyelesaikan tugas dan pengabdiannya.

“Yang jelas ada per asaan haru, senang karena dipercaya, diberikan amanah sebagai Ketua PKK, tetapi ada beban berat yang harus saya hadapi dan pelajari betul-betul untuk pengembangan PKK kedepan agar memberikan manfaatbagi seluruh masyarakat di Jombang.

Terutama tadi ada beberapa pekerjaan rumah yang disampaikan Bude Karwo juga Bapak Gubernur. Dan ini harus kita upayakan bersama, tidak hanya PKK saja, akan tetapi Pemerintah Daerah dan jajarannya juga harus membantu”, papar Wiwin Sumrambah. (her/nik)

Ekspose DPRD Propinsi Jatim Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif

Hal - 6



Tingkatkan Produksi Daging Sapi dan Kerbau

ernak ruminansia T betina merupakan salah satu faktor untuk

mengembangbiakkan populasi ternak. Hal ini mempunyai nilai strategis dalam upaya mendukung terpenuhinya kebutuhan protein hewani, sehingga diperlukan kebijakan dalam pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif yang tepat.

Demikian disampaikan Pimpinan Komisi B (Perekonomian) dalam laporannya terhadap Perubahan Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif. Laporan disampaikan juru bicaranya drh Suhartono, dalam rapat paripurna, Senin (24/9/2018).

Kebijakan ini penting guna menjaga kelestarian dan ketersediaan ternak ruminansia, sehingga dapat mendorong dalam upaya pengembangan pembibitan ter-



Edisi No. 300 Tahun XVII ~ Minggu I OKTOBER 2018

Peternakan sapi di Desa Wonoayu, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang ini, salah satu upaya menjaga kelestarian dan ketersediaan ternak ruminansia sapi betina produktif.

nak secara mandiri dan berkelanjutan.Semakin besar populasi sapi dan kerbau betina produktif akan berkorelasi positif terhadap peningkatan produksi daging sapi dan kerbau.

Penyusunan Raper-

da ini juga merupakan tindaklanjut atas kebijakan Pemerintah Pusat yang memperbolehkan impor sapi bakalan dan sapi indukan yang bertujuan untuk menambah populasi sapi di Indonesia. Didasarkan pada

perubahan kebijakan nasional di atas, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif harus

Rencana Pembangunan Industri di Jawa Timur

diubah.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa Raperda ini telah melalui proses penyusunan dan pembahasan yang sangat komprehensif dengan menggabungkan aspek teknokratif-biroktaris, aspek top-down dan buttom-up, serta aspek politis yang melibatkan seluruh pemangku ke p e n t in g a n . Da la m tahapan penyusunan dan pembahasan tersebut, Komisi B yang diketuai Ach. Firdaus Febrianto SH.MH, juga telah melakukan banyak rapat kerja, publik hearing, kunjungan kerja, hingga konsultasi. Hal itu dilakukan guna mendapatkan masukan bagi tersusunnya materi muatan Raperda ini yang bersifat responsif, komprehensif, adaptif, impelentatif, dan akomodatif terhadap kepentingan stakeholder terkait.

Dari serangkaian pembahasan yang telah

dilakukan tersebut dan sebelum dilakukannya pengambilan keputusan melalui Keputusan Bersama antara DPRD dan Gubernur sebagai tahapan akhir pembentukan Peraturan Daerah, maka berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan Permendagri 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang Daerah, maka Rancangan Perda ini harus melalui tahapan Fasilitas oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Oleh karena itu, untuk menuntaskan tahapan pembentukan Raperda ini, maka Pimpinan DPRD selanjutnya dapat mengirimkan Rancangan Perda ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan fasiltasi. (yd)

Fraksi Partai Golkar Mengkaji Analisis SWOT

Dalam naskah akademik Fraksi Partai Golkar telah mengkaji secara menyeluruh kepentingan pembangunan industri di Jawa Timur. Dilihat dari berbagai aspek sebagaimana analisis SWOT untuk merumuskan isu-isu strategis.

Pendapat akhir Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038, itu disampaikan juru bicaranya, Pranaya Yudha Mahardhika, SP.MIB, dalam rapat paripurna, Senin (24/9/2018).

Fraksi Pa rta i Go l kar menyampaikan pokok-pokok pikirannya yang kemudian menjadi kesimpulan. Diantaranya, Provinsi Jawa Timur memiliki ciri unggulan yang menonjol, dari aspek geografi, sumberdaya produksi, kependudukan, capaian pertumbuhan ekonomi, serta berbagai inovasi daerah yang mendukung proses industrialisasi.

Keberhasilan Jawa Timur dalam pembangunan industri, yang mampu berkontribusi signifikan terhadap PDRB (yakni di atas 28%), menjadi penggerak utama (prime mover) perekonomian daerah.

Selain itu, dampak pengganda (multiplier effect) dari industrialisasi dalam arti positif mengukuhkan cita-cita Jawa Timur sebagai Provinsi Industri terkemuka di Indonesia, berdaya saing dan berkelanjutan.

Kemudian, dalam perspektif jangka pan-

Public Hearing Komisi B DPRD Provinsi Jatim saat pembahasan Raperda Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur.

pada isu strategis yang sedang dan akan terjadi.

Dengan demikian selanjutnya dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang berpijak pada visi dan misi pembangunan industri di Jawa Timur pada kurun waktu 20 tahun ke depan sejak tahun 2018.

Selanjutnya dalam dokumen perencanaan juga telah ditetapkan Indikator sasaran kuatitatif 2018-2038 yang berbasis pada angka capaian tahun 2017; dengan ber-

hitung sejumlah asumsi antara lain: pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5% s/d 7%.

Dalam RPIP ini ditetapkan 4 (empat) tahapan pembangunan yang mencerminkan adanya prioritas dan target yang harus dicapai, sebagaimana yang dirumuskan dalam Bangun Industri Jawa Timur kurun waktu 20 tahun ke depan. Adapun strategi industrialisasi dikembangkan berdasar konsep kebijakan pem-

bangunan ekonomi yang bertumpu pada tiga pilar (konsep JATIMNOMICs) yang diimplementasi dalam 10 (sepuluh) arahan.

Fraksi Partai Golkar memperhatikan bahwa batang tubuh Raperda sedemikian singkat/simple, terdiri dari 5 (lima) Bab dirinci dalam 9 (Sembilan) Pasal telah diperjelas dengan rincian arah kegiatan yang termuat dalam Lampiran. (yd)

jang, sektor industri harus dapat menjawab kondisi perubahan struktural dan kultural masyarakat, bergerak dari sektor pertanian tradisional menjadi pemain di sektor industri dan jasa.

Persoalan penyediaan bahan baku, energi, jaringan transportasi, serta kawasan industri, dan tenaga terampil menjadi tantangan yang menonjol. Dibarengi dengan sistem pelayanan perijinan yang juga harus smart.

Masalah potensial tentang pencemaran lingkungan dan alih fungsi lahan, serta membanjirnya tenaga kerja asing yang juga harus diantisipasi.

Pentingnya perencanaan yang holistik dalam pembangunan industri yang mengcover visi revolusi industri untuk menjawab tantangan era digital menghadapi globalisasi dunia bisnis dan perdagangan.

Posisi dan keterlibatan IKM berkontribusi terhadap industrialisasi, sekaligus menjangkau kepentingan pembangunan ekonomi Inklusif.

Fraksi PPP DPRD Jatim sangat mendukung dalam rangka menuju Jawa Timur sebagai “Provinsi Industri” serta mewujudkan strategi pembangunan ekonomi.

Untuk itu diperlukan sebuah perencanaan pembangunan industri yang benar-benar komprehensif, bukan saja sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tetapi juga diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jatim itu disampaikan juru bicaranya H Mahdi, SE. Lanjut dikatakan, bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) sebagai dasar pijakan bagi Kabupaten / Kota se- Jawa Timur agar sinergis dengan Rencana Pembangunan Industri Nasional.

Berpijak dari hal tersebut di atas, maka

Fraksi PPP DPRD Jawa Timur mendukung dan berharap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 segera terwujud.

Menurut Fraksi PPP yang diketuai Drs HM Musyaffa’ Noer, MSi. MM, Raperda ini adalah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan berbagai hal. Misalnya, menyatukan pandangan sektor pembangunan lainnya terhadap pentingnya pembangunan industri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Menyusun perencanaan pembangunan industri yang mampu meningkatkan daya saing produk industri di Provinsi Jawa Timur.

Menyajikan konsep pembangunan industri yang terpadu, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Selain itu, memberikan arah kebijakan pembangunan industri di

Jawa Timur kurun waktu 20 tahun ke depan.

M e m b e r ika n g a m b a ran secara menyeluruh mengenai pembangunan industri di Jawa Timur. Dan, memberikan pedoman dalam pembangunan industri dan acuan bagi stakeholder di Jawa Timur dalma bekerja sama untuk pembangunan industri.

Berdasarkan analisa dan kajian atas penyusunan Naskah Akademik, Nota Penjelasan Gubernur, Jawaban Ek sekutif atas PU Fraksi-Fraksi, serta laporan pembahasan Komisi B dan hasil penyelarasan Raperda oleh Bapperda DPRD Jatim, maka Fraksi PPP DPRD Jawa Timur menyatakan, “Menerima dan Menyetujui” Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. (yd)

Menurut Fraksi Partai Golkar yang diketuai Sahat Tua P. Simanjuntak, SH, rancangan pembangunan industri jangka panjang ini juga telah sejalan dengan konsepsi JATIMNOMICs yang arah konsentrasinya pada tiga pilar, yakni: peningkatan produksi yang efisien; pembiayaan usaha yang kompetitif; dan perluasan pasar baik nasional maupun global, tentu dengan segala upaya pendukungnya.

Selanjutnya, formulasi RPIP (Rencana Pembangunan Industri Provinsi) telah memuat pokok-pokok kebijakan secara komprehensif sebagai solusi menghadapi tantangan dan isu-isu strategis, sebagaimana yang tertuang dalam kisi-kisi indikasi program nyata.

Memperhatikan kajian akademis, rancangan pembangunan industri di Provinsi Jawa Timur maka diperoleh temuan potensi dan peluang, serta tantangan yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu dinamika pembangunan industri dihadapkan

Fraksi PPP Dukung Penuh 'Provinsi Industri'

Jatim VIII

Hal - A



JATIM POS

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo

Keberadaan Pers di Kota Madiun Sudah Cukup Baik

Madiun, Jatim Pos Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Madiun menggelar Forum Koordinasi Kehumasan (Forkohumas) dan Jumpa Pers di Gedung Diklat, Jalan Duku No. 1 Kota Madiun, Kamis (27/9/2018).

Hadir dalam kegiatan itu, Kepala OPD, Direktur BUMN/BUMD, Camat, Lurah, Kepala Sekolah, PPID Pembantu, Para Pejabat Humas Instansi Vertical BUMN dan sekolah di Kota Madiun serta wartawan media massa yang ada di Kota Madiun.

Dalam Forkohumas itu, Diskominfo Kota Madiun mengundang Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo dan Editor Halaman Nasional Jawa Pos, Tomy Cahyo Gutomo sebagai narasumber dalam kegiatan yang mengambil tema

“ Menjaga pola hubungan yang harmonis antara Pers dan Pemerintah Daerah serta masyarakat Kota Madiun “ tersebut.

Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto menuturkan, kegiatan ini digelar dalam rangka sinergitas antara Pemerintah Kota

Madiun dan masyarakat serta insan pers dalam upaya mewujudkan Kota Madiun yang lebih maju dan sejahtera.

Wali Kota Madiun pun mengapresiasi langkah Diskominfo Kota Madiun yang mengadakan kegiatan itu dengan mendatang-

Rancangan Perubahan APBD TA 2018 Bertambah Rp 81,7 Milyar

Madiun, Jatim Pos Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018 resmi disahkan dalam rapat paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan bersama DPRD dan Bupati Madiun di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Kamis (27/9/2018).

Pada rapat paripurna itu dilaksanakan prosesi penandatangan surat keputusan antara Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Wakil DPRD Kabupaten Madiun dan Bupati Madiun.

Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami Ragil Saputro mengatakan, dengan adanya penandatanganan ini dia akan melaksanakan tugasnya sesuai rancangan perubahan anggaran tahun 2018 yang sudah disusun sesuai dengan aturan yang berlaku dan telah diselaraskan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri. “ Saya juga mengajak seluruh jajaran eksekutif untuk meningkatkan kinerjanya dan terus mengoptimalkan setiap program dan kegiatan yang telah disepakati agar dapat direalisasikan secara maksimal dan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan sehingga tidak terjadi sisa anggaran yang terlalu besar,

“ jelasnya.

Untuk diketahui, penyusunan Raperda perubahan APBD itu dilaksanakan dalam rangka menyempurnakan program kegiatan yang sudah berjalan dan untuk mengakomodir kegiatan yang belum teranggarkan dalam APBD, dan pada perubahan APBD TA 2018 ini dialokasikan pada kegiatan yang menurut sifatnya wajib dianggarkan kembali dan mengutamakan pada kegiatan yang bersifat prioritas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat potensi penambahan belanja daerah, pembiayaan daerah dan penambahan pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD TA 2018 .

Seperti halnya terkait belanja daerah yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 92. 981.018.304.77 dari sebelum perubahan sebesar Rp. 1.812.389.361.000 menjadi sebesar Rp. 1.904.

981.407.665.77 .

Adapun rinciannya, untuk anggaran belanja tidak langsung sebelum perubahan sebesar Rp. 1.103.581.398.755 sesudah perubahan menjadi Rp. 1.142.247.673.960.92 atau bertambah sebesar Rp. 38.666.275.205.92 .

Perubahan itu meliputi, belanja pegawai mendapa-

tkan penambahan sebesar Rp. 14.448.849.712.92 dari semula dianggarkan sebesar Rp. 748.240.102.555, belanja hibah mendapatkan penambahan sebesar Rp. 1.797.425.493 dari penganggaran semula Rp. 66.106.274.360 . Kemudian, belanja bantuan sosial mendapatkan penambahan sebesar Rp. 4.120.000.000 dari penganggaran semula Rp. 3.958.500.000, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota mendapat penambahan sebesar Rp. 18.300.000.000 dari penganggaran semula Rp. 277.834.239.840 .

Sementara anggaran belanja langsung sebelum perubahan sebesar Rp. 708.418.990.406 sesudah perubahan menjadi Rp. 762.733.733.704.85 atau bertambah Rp. 54.314.743.098.85 .

Adapun rincianya: belanja pegawai berkurang Rp. 297.134. 000 dari semula dianggarkan sebesar Rp 26.381.270.100, belanja barang dan jasa bertambah sebesar Rp. 29.795.

408.46 dari anggaran semula sebesar Rp. 384.877.

207.704, belanja modal ber tambah sebesar 24.815.

469.052.85 dari yang semula dianggarkan sebesar 297.159.852.802 Terkait pembiayaan daerah terdapat penambahan pembiayaan sebesar Rp 81.719. 453.

049.97 sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan terdapat penambahan sebesar Rp. 4.940.122.706.

Secara rinci rancangan perubahan APBD TA 2018 bertambah sebesar Rp. 81.

719.453.049.97 dari semula Rp. 30.821.161.360 dan pada sisi pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp. 11.938.122.706 mendapatkan penambahan sebesar Rp. 4.940.122.706 . (Adv/jum).

kan narasumber yang tingkatnya nasional. “ Saya mengapresiasi langkah Diskominfo, karena ingin memberikan yang terbaik dan mendapatkan yang terbaik tentang Pers yang ada di Republik Indonesia ini, khususnya lagi di Kota Madiun, “ ucapnya.



Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo menuturkan, terkait keberadaan Pers di Kota Madiun sudah cukup baik dan kondusif jika dibandingkan dengan keberadaan Pers di daerah – daerah lain. Hanya saja masih banyak media yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers. “ Kota Madiun saya rasa cukup kondusif, cuma mungkin tidak semua media disini terverifikasi, dan pada kesempatan ini saya ingin mendorong teman – teman yang serius mau melakukan pekerjaan – pekerjaan di bidang jurnalistik supaya mengurus legalitasnya. Ini untuk menghindari jangan sampai persoalan hukum di masa mendatang bisa menjerat teman – teman, “ terangnya.

Sedangkan Editor Halaman Nasional Jawa

Pos, Tomy Cahyo Gutomo dalam pemaparannya tentang Media Massa dan Pemerintahan, mengungkapkan, jika pemerintahan sebaiknya tidak hanya mengenal wartawan di lapangan, tetapi juga kenal redaktur dan pemimpin redaksinya. Kalau perlu dengan direksinya.

Selain itu, menurutnya, beriklan merupakan salah satu cara efektif membangun relasi dengan media massa. Tetapi tetap harus tepat sasaran dan sesuai tujuan. Kemudian, Media gathering atau melakukan kegiatan informal dengan wartawan sangat penting agar hubungan tidak sebatas kepentingan pekerjaan.

“Melibatkan media massa dalam pro gram-program yang berkaitan dengan publik juga akan sangat efektif, “ pungkasnya. (Adv/jum).

Desa Simo Raih Penghargaan

Desa Bersih dan Lestari Kategori Pratama

Madiun, Jatim Pos Desa Simo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun meraih penghargaan Des a Bersih dan Lestari tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2018 kategori Pratama dengan kampung unggulan yang diwakili oleh RW. 01 dan RW. 03.

Piagam penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. H. Saifullah Yusuf dalam Peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia dan Hari Konservasi Alam Nasional Provinsi Jawa Timur 2018, yang diselenggarakan di Kompleks Paiton Resort Kabupaten Probolinggo, Selasa (25/9/2018).

Kepala Desa Simo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Heru Santoso mengatakan, penghargaan ini merupakan salah satu bukti besarnya komitmen dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang patut dipertahankan dan bahkan ditingkatkan di desanya.

Selain itu, penghargaan ini juga merupakan sebuah prestasi yang patut disyukuri dan dibanggakan. Karena, sebelum mendapatkan penghargaan ini Desa Simo telah berusaha mewujudkan berbagai gerakan kebersihan yang melibatkan masyarakat.

“Semoga dengan prestasi yang telah diraih ini dapat me-

jadi lecutan bagi seluruh masyarakat Desa Simo untuk mewujudkan Desa Simo menjadi lingkungan yang bersih, sehat dan penuh dengan prestasi, “ ucapnya.

Lebih lanjut dia katakan, untuk mewujudkan desa bersih dan lestari tersebut tak lepas dari peran masyarakat dalam melakukan aksi-aksi ramah lingkungan hidup, Seperti penguatan komitmen penanganan permasalahan sampah, yaitu melalui peran serta masyarakat, swasta dan pemerintah yang telah membentuk Bank Sampah.

Selain itu juga terbentukanya Taman Desa dan Embung Desa serta penanggulangan tikus pemakan tanaman di sawah dengan pembuatan rumah burung hantu sebagai salah satu upaya di bidang ketahanan pangan. untuk mewujudkan desa bersih dan lestari tersebut tak lepas dari peran masyarakat dalam melakukan aksi-aksi ramah lingkungan hidup, Seperti penguatan

komitmen penanganan permasalahan sampah, yaitu melalui peran serta masyarakat, swasta dan pemerintah yang telah membentuk Bank Sampah.

Untuk diketahui, Peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia dan Hari Konservasi Alam Nasional Provinsi Jawa Timur 2018 yang mengambil tema “Besama Kendalikan Sampah Plastik“ tersebut diadakan di di Kompleks Paiton Resort Kabupaten Probolinggo, karena tempat itu merupakan daerah penghasil listrik terbesar di Indonesia dan se – Asia Tenggara.

Selain itu, di Paiton juga terdapat PLTU yang peduli lingkungan dalam kegiatan konservasi laut.

Dalam acara itu selain dihadiri Wakil Gubernur Jatim juga dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim, Wakil Bupati Probolinggo, Direktur PLTU Paiton serta 300 kader lingkungan hidup se – Jawa Timur.

(Adv/jum).

Ekspose Pemprov Jatim

Hal - B

Tidak Ada Kabupaten/Kota yang Berjalan Sendiri

Gubernur Lantik 12 Bupati-Wabup dan Walikota-Wawali IDAK ada kabuT paten/kota yang berjalan sendiri tanpa 

Edisi No. 300 Tahun XVII ~ Minggu I OKTOBER 2018

mengikuti arahan dan program dari pusat yang turun ke provinsi dan dari provinsi sampai ke kabupaten/kota. Bupati dan walikota hendaknya berpedoman dan mengacu kepada visi dan misi presiden, serta visi dan misi gubernur, dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah. Hal tersebut perlu dilakukan agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dari daerah sampai ke pusat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat Pengangkatan Sumpah Jabatan dan Pelantikan 12 Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Masa Jabatan 20182023 di Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (24/9) pagi.

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim menjelaskan, sebagai wujud aplikasi acuan yang bisa dilakukan yakni menjabarkan dan implementasikan sesuai konteks dan kondisi daerah masing-masing.

Program-program kementerian dan lembaga di pusat harus dijamin dapat terkonsolidasi dengan baik. Demikian pula program-program lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota agar bisa difasilitasi dan disinergikan dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, Pakde Karwo mengingatkan pemerintah kabupaten/ kota dapat memberikan perhatian terhadap permasalahan utama di masing-masing daerah utamanya terkait kese-

ja lin h u b u n g a n ke r ja dengan DPRD dalam rangka mengembangkan kebijakan daerah yang dapat membawa peningkatan dan kemajuan daerah yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat; segera menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan Dilarang melakukan p e n g g a n t ia n p e ja b a t dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Te r d a p a t 1 2 B u pati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Waliko-

ta Periode 2018-2023 yang dilantik oleh Gubernur Jatim Pakde Karwo yakni Bupati-Wakil Bupati probolinggo, B u p a t i - Wa k i l B u p a ti Bangkalan, Bupati-Wakil Bupati Bojonegoro, Bupati-Wakil Bupati Nganjuk, Bupati-Wakil Bupati Pamekasan, Bupati-Wakil Bupati Pasuruan, Bupati-Wakil Bupati Magetan, Bupati-Wakil Bupati Madiun, Bupati-Wakil Bupati Lumajang, Walikota-Wakil Walikota Malang, Bupati-Wakil Bupati Bondowoso, serta Bupati-Wakil Bupati Jombang. (hms)

Bude Karwo Ingatkan TP PKK Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat Pengangkatan Sumpah Jabatan dan Pelantikan 12 Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Gedung Negara Grahadi.

jahteraan masyarakat.

Sebagai contoh, berdasarkan tingkat kemiskinan kabupaten/kota Tahun 2017 di Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo mempunyai jumlah penduduk miskin terbanyak nomor tiga yaitu sebanyak 225.130 jiwa dengan prosentase penduduk miskin sebanyak 20,52 persen.

Pada bidang kesehatan kabupaten/kota tahun 2017 di Jatim, Kabupaten Bangkalan terdapat kasus stunting sebanyak 43,0 persen yang merupakan persentase tertinggi se-Jatim dan kasus kusta sebanyak 260 kasus yang merupakan jumlah terbanyak ke-4 se-Jatim. Sedangkan Kabupaten Nganjuk memiliki kasus angka kematian bayi sebanyak 147 kasus yang merupakan jumlah terbanyak ke-8 se-Jatim.

Melihat hal terse-

but, permasalahan-permasalahan itu harus segera ditangani bersama seluruh stakeholder pemerintah kabupaten/ kota dan masyarakat.

Ke depan, Pakde Karwo meminta bupati dan walikota juga memperhatikan 9 poin penting dalam melaksanakan tugasnya. Diantaranya, dalam mengelola keuangan daerah agar mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, belanja APBD harus menguatamakan belanja publik terutama memberikan layanan kepada masyarakat dan pembangunan wilayah; memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, meningkatkan kesempatan kerja, investasi dan ekspor, tingkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan, revitalisasi pertanian serta pen-

egakan hukum; Selain itu, juga perlu melakukan hubungan kerjasama dengan daerah lain dalam rangka mewujudkan efisiensi dan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pengelolaan potensi daerah; meningkatkan kualitas layanan publik baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan serta meniadakan pungutan liar; menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan daerah.

Lebih lanjut disampaikannya, poin penting yang tak kalah pentingnya, yakni memberikan dukungan dan mengambil langkah-langkah yang maksimal dalam upaya peniadaan korupsi, termasuk dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa; men-

sektor dalam hal ini lembaga vertikal dalam pembangunan di Jawa Timur.

“Harusnya dibedakan antara sekda dan sekretaris gubernur, tapi kami mengusulkan jangan dijabat dua orang, cukup dirangkap sekda saja,” terangnya.

Menurutnya, sekda merupakan jabatan paling puncak dalam karier PNS di daerah. Ia bertugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan menyusun kebijakan. Sekda juga memiliki peran strategis dalam menjaga roda pemerintahan, membina aparatur di bawahnya, serta mendorong implementasi kebijakan pembangunan agar roda pemerintahan berjalan dengan baik.

Peran sekda ini, lanjut Pakde Karwo, sangat penting dan strategis dalam mengatur anggaran.

APBD harus dikelola dengan baik sebagai bentuk

pemerataan pembangunan di daerah. Sekda juga menjadi sebagai motor penggerak bagi jajaran PNS di bawahnya untuk memiliki tiga aspek yakni kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam pelayanan masyarakat yang mendorong kesejahteraan rakyat.

Terkait pelantikan sekda ini, Pakde Karwo menyampaikan bahwa prosesnya sudah dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Dalam proses seleksi ini, selain mempertimbangkan hasil seleksi juga melihat rekam jejak yang bersangkutan. Selain itu, ada Tim Penilai Akhir (TPA) baik dari eKmendagri maupun Sekretariat Kabinet.

“Dalam rangkamencegah kasus seperti DPRD Malang maka rekam jejak menjadi penilaian penting. Karena disini ada sistem integritas yang tidak bisa dilakukan dengan standar pe-

9 POIN PENTING

SEUSAI Pelantikan Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota, kegiatan dilanjutkan dengan Pelantikan 12 Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Masa Jabatan 2018-2023 di Provinsi Jatim oleh Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Prov. Jatim Ny. Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si. Dalam sambutannya, Bude Karwo sapaan akrab Ketua TP PKK Prov. Jatim mengingatkan agar TP PKK tetap menjadi mitra bagi pe-

merintah. Sebagai mitra harus terus mensupport apa yang dilakukan pemerintah. Apalagi peran TP PKK sangat penting dan dapat menjangkau masyarakat hingga dasawisma.

“Jangan sampai TP PKK memberatkan pemerintah,” ujarnya sambil menjelaskan berbagai pekerjaan rumah yang perlu ditangani bersama-sama dan menjadi prioritas terutama pada sektor kesehatan. (hms)

Pelantikan 12 Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Ketua Dekranasda Prov. Jatim Ny. Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si

Sekda Harus Mampu Mengkoordinasi Semua Jajaran

Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat melantik Dr. Ir. Heru Tjahjono, MM sebagai Sekdaprov Jatim.

SESUAI UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sekretaris daerah (sekda) memiliki dua fungsi, yakni sebagai sekda dan sekretaris gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dengan begitu, sekda harus mampu mengkoordinasi semua jajaran baik OPD Pemprov maupun instansi/ lembaga vertikal yang ada di Jawa Timur.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim,

Dr. H. Soekarwo saat melantik Dr. Ir. Heru Tjahjono, MM sebagai Sekdaprov Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (25/9).

Menurut gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini, sesuai arahan Mendagri pelantikan sekda ini harus melibatkan lembaga vertikal di Jatim.

Alasannya, selain mengkoordinasikan program pembangunan di OPD, sekda juga bertugas mengkoordinasikan antar

layanan minimal. Kalau bahasa Jawa kuno bibit, bobot, bebet-nya dicek,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Kepada sekdaprov yang baru saja dilantik, Pakde Karwo berpesan untuk melaksanakan peran dan fungsi dengan sebaik-baiknya, meningkatkan koordinasi dan komunikasi, serta menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah dalam penataan personel mengingat banyaknya pejabat yang akan pensiun dan adanya perubahan struktur organisasi.

Sementara itu, menjawab pertanyaan wartawan usai dilantik, Sekdaprov Jatim Dr. Ir. Heru Tjahjono, MM mengatakan, dalam masa transisi kepemimpinan ini ia akan melanjutkan program yang telah dilakukan (Pj) Sekdaprov Jatim sebelumnya. Ia juga akan melakukan sinkronisasi antara pemerintah, ekse kutif dan legislatif, serta

melakukan sinkronisasi program gubernur terpilih.

“Ini semua dilakukan agar APBD 2019 bisa berjalan dengan baik dan lancar,” katanya.

Pelantikan Dr. Ir. Heru Tjahjono, MM sebagai Sekdaprov Jatim ini dilakukan sesuai Keputusan Presiden Nomor 95/ TPA Tahun 2018 tanggal 19 September 2018. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim.

Turut hadir dalam pelantikan ini Kepala Lembaga Administrasi Negara, Ketua DPRD Jatim, Direktur Penuntutan Jampidsus Kejaksaan Agung RI, beberapa Bupati/Walikota di Provinsi Jatim dan unsur Forkopimda Jatim. Juga, Kepala Kantor Perwakilan BI Jatim, Kepala Kantor OJK Regional Jatim, Ketua TP PKK Provinsi Jatim, serta Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim. (hms)

Ekspose Pemprov Jatim

Hal - C

Edisi No. 300 Tahun XVII ~ Minggu I OKTOBER 2018

Gus Ipul Ajak Wujudkan Gerakan Bersih Pantai

AKIL Gubernur W J a w a Ti m u r, Drs. H. Saifullah Yusuf mengajak kepada seluruh masyarakat Jawa Timur untuk membangkitkan gerakan bersih pantai (Coastal Clean Up) secara bersama-sama. Ajakan itu ia sampaikan mengingat sampah yang berada di laut dari hari ke hari semakin tidak terbendung lagi.

“Seiring berjalannya waktu volume sampah di laut terus meningkat, dan ini perlu perhatian serius kita bersama,” jelas Wakil Gubernur Jatim, Drs. H. Saifullah Yusuf saat menghadiri Peringatan Hari Lingkungan Hidup se Dunia dan Hari Konservasi Alam Nasional Provinsi Jawa Ti m u r 2 0 1 8 , y a n g diselenggarakan di Komplek Paiton Resort

Wakil Gubernur Jatim, Drs. H. Saifullah Yusuf saat menghadiri Peringatan Hari Lingkungan Hidup se Dunia dan Hari Konservasi Alam Nasional Provinsi Jawa Timur 2018, di Komplek Paiton Resort Probolinggo.

Kabupaten Probolinggo, Selasa (25/9).

Wakil Gubernur yang sering disapa Gus Ipul itu menyebutkan, kondi-

si laut Indonesia sebagai kawasan perairan yang rawan menghadapi persoalan serius. Sampah plastik yang berasal dari

Sekdaprov Jatim Dr.Ir.Heru Tjahjono, MM

daratan dan dibuang ke laut jumlahnya mencapai 80 persen dari total sampah yang ada di laut.

Bukan saja spesies laut yang terdampak, tetapi juga akan mengancam kelangsungan hidup manusia terutama

bagi populasi pangan yang bergantung pada hewan laut, seperti ikan, kerang, tiram dan sebagainya.

“Sampah merupakan bagian dari kehidupan, sedangkan keberadaannya tidak lepas dari perkembangan manusia. Bukan saja spesies laut yang terdampak, tetapi juga akan mengancam kelangsungan hidup manusia terutama bagi populasi pangan yang bergantung pada hewan laut, seperti ikan, kerang, tiram dan sebagainya.

Oleh sebab itu kita tidak mungkin membersihkan atau meniadakan 100 persen sampah. Dan semakin maju manusia, sampah yang dihasilkannya p u n semakin banyak dan beragam,” jelas gus Ipul. (hms)

Fatma Saifullah Yusuf Minta Big Bad Wolf Ikut Tingkatkan Perwosi Jatim Lebih Baik



Minat Baca Masyarakat

BIG Bad Wolf (BBW) ikut meningkatkan minat membaca masyarakat Ja wa Timur. Upaya meningkatkan minat membaca memang perlu dilakukan secara terus menerus melalui berbagai jalur, baik dalam keluarga, di sekolah, di perpustakaan dan dalam masyarakat. Semua ini harus dilakukan secara bersama-sama baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun swasta.

“Minat baca ini bisa terlihat dari banyaknya anak yang datang ke Big Bad Wolf langsung membaca buku, kemudian membeli buku. Ketika anak-anak sudah suka membaca, minat bacanya tumbuh dan motoriknya jalan,” ujar Sekdaprov Jatim Dr. Ir. Heru Tjahjono, MM saat membuka Pameran Buku Big Bad Wolf Surabaya Tahun 2018 di JX International Jalan A. Yani Surabaya, Rabu (26/9) malam.

Heru menjelaskan, kinerja Pemprov Jatim sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan terkait dengan minat membaca.

Berdasarkan survei dari UNAIR dan UNBRAW pada tahun 2015, Indeks

Minat Baca masyarakat Jawa Timur adalah 65,25 persen, tahun 2016 menjadi 69,75 persen dan pada tahun 2017 meningkat 72 persen. Artinya minat baca masyarakat Jatim berada pada posisi sedang.

Dikatakan, hasil survey ini menjadi dasar bagi Pemprov Jatim untuk terus meningkatkan kebiasaan dan kegemaran membaca masyarakat.

Menurutnya, mengajak masyarakat untuk membaca dan membudayakan kegemaran membaca bukan suatu hal yang mudah, apalagi di era saat ini media informasi dan komunikasi berkembang dengan pesat. Membaca memerlukan ketekunan dan konsentrasi pikiran, sementara dalam keseharian indra kita dimudahkan dan disuguhi dengan berbagai infotainment melalui siaran televisi yang beragam dan juga sarana instan yang secara visual lebih menarik dari pada teks maupun tulisan.

Ke depan, Mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim itu mengharapkan, dengan meningkatnya minat baca, maka masyarakat

bisa menggunakan informasi dari buku tidak hanya melalui gadget. Belajar dari negara yang maju sudah kembali membudayakan membaca.

“Buku itu isinya lebih substantif dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai literasi daripada menggunakan gadget,” katanya.

Sementara itu, Presiden Direktur PT. Jaya Ritel Uli Silalahi menjelaskan, budaya membaca sejak dini perlu disiapkan mengingat derasnya arus informasi di media serta persaingan dalam Masyakarat Ekonomi Asean (MEA). Kita perlu mempersiapkan generasi mendatang. Mereka harus siap dengan persaingan global. Untuk itu salah satu kuncinya harus banyak membaca. Budaya membaca harus digalakkan dan ditanamkan sejak dini, sehingga masyarakat bisa semakin pintar.

Pameran buku Big Bad Wolf yang merupakan rangkaian acara Ulang Tahun Provinsi Jawa Timur ke 73 kembali hadir di Surabaya untuk ke tiga kalinya. Pameran buku terbesar di dunia ini merupakan bentuk apresiasi bagi masyarakat Jawa Timur setelah mendapatkan respon yang sangat luar biasa pada penyelenggaraan sebelumnya. Kali ini, pameran buku Big Bad Wolf diadakan selama 12 hari berturut-turut dari 27 September 2018 - 8 Oktober 2018 di JX International Surabaya selama 280 jam nonstop, dengan penawaran diskon mulai dari 60 hingga 80 persen untuk semua buku import. (hms)



Arumi Bachin Ketua Perwosi 2018-2022

KETUA Pengprov Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) Jatim Dra. Hj. Fatma Saifullah Yusuf meminta kepengurusan pada masa Bhakti 2018-2022 untuk bisa lebih baik lagi. Karena, tantangan ke depan dinilainya sangat besar dan tidaklah mudah.

Hal tersebut disampaikannya seusai Pembukaan Musyawarah Provinsi (Musprov) Perwosi X dengan tema Darmabakti Perwosi untuk Bangsa dan Negara melalui Keolahragaan di Hotel Santika Jemursari, Surabaya,Kamis (20/9).

Ia mengatakan, kepemimpinan Perwosi mendatang haruslah memiliki kecintaan terhadap dunia olahraga, mau dan mampu untuk mengajak dan membentuk para perempuan Indonesia, khususnya di Jatim untuk senantiasa mencintai dunia olahraga.

"Kita berharap Perwosi Jatim mampu mengajak para perempuan untuk cinta olahraga, menjadikan olahraga sebagai kebutuhan, agar tubuh semakin sehat dan bugar yang muaranya menuju kebahagiaan keluarga.

Kita berharap Perwosi Jatim tetap menjadi barometer Perwosi seluruh Indonesia," ungkapnya Disampaikannya bahwa selama kurang lebih 8 tahun masa kepemimpinannya, Perwosi telah banyak menorehkan prestasi, diantaranya adalah menjadikan se-

Dra. Hj. Fatma Saifullah Yusuf dan Arumi Baschin

nam rekreasi Perwosi Jawa Timur 2 membumi hingga dikenal luas oleh masyarakat pelosok daerah di Jatim.

Bahkan Fatma pernah mendapatkan penghargaan Rekor MURI sebagai penyelenggara Senam Rekreasi Perwosi Jawa Timur 1 dan di ikuti oleh 3238 peserta se-Jawa Timur pada tahun 2012 yang lalu Pada awal kepemimpinannya, Fatma menjelaskan bahwa pengurus Perwosi di kabupaten/kota belum banyak terbentuk, tetapi disaat kepemimpinannya, Perwosi sudah terbentuk dan bergaung di 38 kabupaten/kota di Jatim. "Hal ini juga berkat kerjakeras ibu-ibu ketua Perwosi kabupaten/kota se Jawa Timur," tegasnya Pada kesempatan itu, istri Wagub Jatim Saifullah Yusuf itu memberi pesan kepada pengurus di masa bhakti yang akan datang untuk fokus menjalankan roda organisasi. Karena, kata fokus tersebut menjadi kunci kesuksesan-

nya dalam memimpin Perwosi. Menurutnya, fokus pada satu titik menjadi cara produktif dalam menggerakkan peran perempuan untuk mencintai olahraga.

Sementara itu, pada Musprov Perwosi Jatim X ini juga dilakukan pemilihan Ketua Pengprov Perwosi Jatim untuk masa bhakti 2018-2022.

Bedasarkan pemilihan yang dilakukan dengan melibatkan seluruh pengurus dari kabupaten/ kota se Jatim, terpilih secara aklamasi yakni Arumi Baschin, istri Bupati Trenggalek. Dengan terpilihnya Arumi sebagai Ketua Pengprov Perwosi Jatim maka, estafet kepemimpinan berganti dari Dra. Hj. Fatma Saifullah Yusuf kepada Arumi Baschin.

Pemilihan dan penetapan Ketua Pengprov Perwosi Jatim masa bhakti 2019-2022, agenda Musprov Perwosi ke X Jatim juga melaksanakan agenda pokok, yakni penyampaian laporan pertanggung jawaban masa bhakti 2014-2018. (hms)

Jatim IX

Hal - D



Bakesbangpoldagri Gelar Seminar

Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Luhur Pancasila

Madiun, Jatim Pos Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Madiun yang aman, sejahtera, mandiri dan berakhlak, Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bekesbangpoldagri) Kabupaten Madiun meng gelar Seminar Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai- Nilai Luhur Pancasila di Ruang Graha Praja Mukti Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun, Kamis (27/9/2018).

Seminar ini dibuka oleh Kepala Bakesbangpoldagri Kabupaten Madiun, Drs. Agus Budi Wahyono, M.Si. Dia berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat seluruh masyarakat Kabupaten Madiun untuk kembali merevitalisasi dan mengaktualisasi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

Kemudian, menjadikan hal itu sebagai rujukan dan inspirasi bagi upaya menjawab berbagai tantangan kehidupan bangsa dalam melaksanakan pembangunan daerah berdasarkan Pancasila, Undang



JATIM POS

- Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. " Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan ideologi, pandangan dan falsafah hidup yang harus dipedomani bangsa Indonesia dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,

Disparpora Kabupaten Madiun

berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan, " katanya.

Lebih lanjut dia katakan, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa dan memiliki nilai dasar yang diakui secara

universal dan tidak akan berubah oleh perjalanan waktu.

Sementara itu, Kabid Politik dan Integrasi Bangsa Bakesbangpoldagri, Tarnu Ashidiq, S.Ag, M.Si mengatakan kegiatan ini diadakan dilatar belakangi oleh adanya kecenderungan melemahnya pen-

gamalan nilai-nilai luhur pancasila ditengah masyarakat. " Saat ini secara perlahan simbolisasi pancasila dalam gambar, lagu, dan juga hapalan sila-sila Pancasila semakin pudar dalam ingatan anak bangsa.

Kemudian adanya sebagian golongan yang senantiasa menuntut hak tanpa menyadari kewajiban yang harus ia tunaikan, " ucapnya.

Selain itu, dia juga me ngatakan, tentang semangat nasionalisme dan patriotisme yang dulu membara kini mulai surut yang disebabkan masyarakat mulai lebih mengutamakan kepentingan golongan daripada kepentingan bangsa dan negara. " Munculnya berbagai persoalan baik itu persoalan politik, hukum, sosial kemasyarakatan, bahkan konflik yang didasari karena idiologi dan SARA, bukan tidak mungkin karena kurangnya pemahaman dan pengamalan nilainilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, " jelasnya.

Lebih lanjut dia katakan,

nilai-nilai pancasila sangat dibutuhkan sebagai dasar falsafah hidup khususnya masyarakat. Nilai-nilai pancasila adalah suatu sistem nilai yang bulat dan utuh yang terkandung dalam kelima sila dari pancasila meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan keadilan.

Revitalisasi nilai-nilai pancasila adalah proses menghidupkan atau memahami dan menghayati kembali nilai-nilai luhur pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Aktualisasi nilai-nilai pancasila adalah proses penerapan atau pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. " Karena itu, adalah menjadi kebutuhan kita untuk melakukan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menyelesaikan berbagai persoalan, harus berlandaskan akan nilai-nilai luhur pancasila, " pungkasnya. (Adv/jum).

DPRD Sampang Setujui 5 Milyar untuk PSU

Bangun Sarpras Rumah Loket dan Papan Nama Lokasi Wisata 

Juga Sahkan Raperda APBD 2018

Sampang, Jatim Pos

Madiun, Jatim Pos Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Madiun terus melakukan upaya pembangunan Sarana dan Prasarana (Sarpras) lokasi wisata yang ada di wilayah Kabupaten Madiun.

Seperti halnya pembangunan sarpras rumah loket pintu masuk wisata watu rumpuk mendak dan nongko ijo kare, serta pembangunan papan nama watu rumpuk mendak dan papan nama waduk bening widas. “ Selain membangun sarana prasarana rumah loket masuk lokasi wisata, kita juga membuat papan nama objek wisata, dengan dibangunnya sarana prasarana lokasi wisata itu nantinya akan menjadi tujuan wisata baru. Sedangkan kunjungan wisata sudah cukup banyak yang berdatangan, lokal mau-

pun luar kota,” kata Kabid Pengembangan Pariwisata, Disparpora Kabupaten Madiun, Isbani kepada wartawan Jatim Pos, Kamis (27/9/2018).

Menurutnya, pembangunan sarpras di lokasi wisata tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk pengembangan potensi parwisata selingkar wilis maupun potensi wisata lainnya yang ada di Kabupaten Madiun.

Dia menambahkan, pengembangan sarana dan prasarana selingkar wilis ini juga bertujuan mewujudkan jejaring wisata alam, budaya dan sejarah yang bersinergi dengan pengembangan perekonomian masyarakat untuk membangkitkan daya tumbuh kembang kawasan secara berkelanjutan. “ Pastinya pembangunan sarana dan prasarana berupa rumah loket pintu masuk dan papan nama obyek wisata ini akan

memberikan dampak luar biasa bagi masyarakat terutama masyarakat sekitar objek wisata, sehingga bisa mendorong berkembangnya wisata alam dan agrowisata serta konektifitas wisata unggulan daerah,“ jelasnya.

Lebih lanjut dia katakan, pembangunan sarpras di lokasi wisata ini pun di buat menarik dan unik. Tidak asal membangun, namun juga tersirat karya seni yang luar biasa. Seperti pembangunan rumah loket di watu rumpuk mendak, selain tersirat karya seni dan warna yang menarik diharapkan bisa menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung.

Sementara pembangunan sarpras papan nama lokasi wisata, selain sebagai identitas ternyata juga menjadi spot foto selfie yang menarik untuk mengabadikan kenangan dan kunjungan para wisatawan di lokasi wisata tersebut. (Adv/jum).

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Sampang tahun 2018 resmi di sahkan dalam rapat paripurna DPRD Sampang yang disaksikan langsung, Bupati Jonathan Judianto bersama seluruh kepala SKPD Sampang, di gedung DPRD Sampang, selasa 25/09.

Rapat istimewa yang berlangsung tidak lebih satu jam tersebut, dihadiri lebih dari 35 anggota dari 45 anggota DPRD Sampang, yang tentunya mencapai qorum dan jajaran petinggi forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompimda) Sampang.

Menarik dari pendapat akhir bupati Sampang, Jonathan Judianto, sejumlah perubahan anggaran yang tidak terserap di tahun anggaran 2018 dialihkan kepada proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kabupaten Sampang pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam penjelasannya, Pj Bupati Sampang, H. Jonathan Judianto menyampaikan nota penjelasan terhadap raperda perubahan APBD tahun 2018 adanya sejumlah kegiatan yang bersifat mendesak.

Antaranya, program pembangunan Stadion

Trunojoyo, pembebasan lahan dalam program penanggulangan bencana banjir yaang tak kunjung terealisasi.

Sementara Ketua DPRD Sampang, Kh. Imam Ubaidillah dalam pidatonya, pihaknya bersama seluruh anggota DPRD Sampang mengaku menyetujui adanya pergeseran anggaran untuk PSU, yang antaranya untuk KPU sebagai penyelenggara sekitar Rp. 3miliar, dan untuk Bawaslu Kab. Sampang sebesar 2miliar.

"Setelah kami menerima nota penjelasan perubahan RAPBD dari Bupati Jonathan beberapa waktu lalu, kami telah membahas tingkat DPRD hingga menyetujui anggaran untuk PSU tersebut, " tuturnya.

Spontanitas ramai gunjingan, "Semoga kejadian sengketa pilkada di Sampang yang berakhir PSU tidak terulang lagi di masa-masa yang akan

datang, karena jelas merugikan segala pihak, dan menghambat program pembangunan," tutur dari mayoritas para undangan yang hadir rapat Paripurna.

Selesai penyampaian penjelasan antara Eksekutif dan Legislatif, Ketua DPRD Sampang bersama Bupati Jonathan di dampingi wakil ketua DPRD H. Abdussalam dan Sekretaris DPRD H. Anwar serta Sekretaris Kab. Sampang, H. Puthut Budi Santoso, menandatangani pengesahan Raperda tentang perubahan APBD Sampang tahun anggaran 2018, di Saksikan seluruh Undangan yang hadir, baik dari jajaran petinggi Forkompimda Sampang, yaitu Kapolres Sampang, Dandim 0828 Sampang, Kejari Sampang, Pengadilan Negeri Sampang dan Kementrian Agama Sampang, serta seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sampang. (dir/man/adv)

Ekspose DPRD Propinsi Jatim

Hal - 7

Edisi No. 300 Tahun XVII ~ Minggu I OKTOBER 2018

Pembangunan Kawasan Industri Harus Perhatikan Aspek Lingkungan

raksi Partai GerF indra memahami bahwa salah satu pilar utama pembangunan perekonomian nasional atau daerah adalah pembangunan industri dengan konsep sustainable atau berkelanjutan. Hal ini didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Peningkatan daya saing industri merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan agar produk industri nasional atau lokal mampu bersaing di dalam negeri maupun luar negeri.

Pendapat akhir Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim itu disampaikan juru bicaranya Dra Yayuk Puji Rahayu, dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (24/9/2018).

Menurut Fraksi Partai Gerindra, langkah-langkah dalam rangka peningkatan daya saing dan daya tarik investasi, yakni terciptanya iklim usaha yang kondusif, efisiensi, kepastian hukum, dan pemberian fasilitas fiskal. Selain itu, kemudahan-kemudahan lain dalam kegiatan usaha industri, termasuk menyediakan prasarana kawasan industri. Oleh karena itu, dalam jang-

bangkan industri yang harus diarahkan pada kelestarian lingkungan hidup. Kemudian, memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang, dan lingkungan hidup. Dengan demikian dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan bersaing, menyebar dan merata ke seluruh wilayah Indonesia, serta berkesinambungan.

Di samping itu, pembangunan kawasan industri memberikan kepastian lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mensinergikan perencanaan dan pembangunan infrastruktur industri, infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang dan sarana penunjang.

Terkait dengan hal ini, Fraksi Partai Gerindra yang diketuai A hmad H adinuddin,

S. PdI menekankan, mengkonsentrasikan industri pada suatu tempat dimaksudkan untuk menekan penyebaran dampak lingkungan yang akan ditimbulkan.

Fraksi Partai Gerindra meminta kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur agar dalam setiap implementasi kebijakan pembangunan kawasan industri selalu memperhatikan aspek lingkungan. Dengan demikian, kawasan industri yang berwawasan lingkungan dapat tercapai.

“Kami juga berharap agar pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat mengembangkan energi alternatif berbasis lingkungan untuk digunakan industri. Hal itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sekaligus mempertahankan sustainibilitas lingkungan,” kata Fraksi Partai Gerindra.

Sejalan dengan Komisi B, bahwa sekalipun Raperda ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Jawa Timur secara luas, tetapi kita tidak bisa hanya semata-mata mengejar target pertumbuhan ekonomi dari sektor industri, tetapi juga harus dihadirkan alih fungsi lahan pertanian secara serampangan

tidak dikelola dengan baik dan benar.

Untuk itu agar industrialisasi di Jawa Timur tidak melahirkan persoalan sosial yang kompleks, maka perlu adanya perencanaan pembangunan industrialisasi yang sistimatis dan obyektif dengan berbasis kepada kecerdasan lokal masyarakat Jawa Timur.Hanya dengan ini industrialisasi bisa menjadi harapan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur dengan tanpa menghilangkan keunikan local genuine masyarakat yang ada.

Selain itu situasi perkembangan masyarakat global yang semakin cepat tidak terduga dengan ditandainya kemajuan teknologi dan informasi, ditambah hadirnya revolusi industry 4.0, semakin mendorong hadirnya Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Timur.

R P I P i ni lah y ang nantinya akan memandu Pemerintah Jawa Timur dalam mengembangkan pembangunan industri di Jawa Timur dimasa mendatang.

Menurut Fraksi Partai Nasdem Hanura yang diketuai H Muzammil Syafi’i, SH.M.Si, selain alasan sosiologis tersebut, kehadiran RPIP ini menjadi penting dan perlu karena memiliki alasan yuridis, yakni UU Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian yang mengamanahkan

setiap tingkat pemerintahan untuk merencang pembangunan industri.

RP I P diharapk an mampu menjadi acuan pembangunan industri bagi setiap Perangkat Daerah Provinsi yang tentunya telah terintegrasi baik dengan RIPIN (Rencana Pembangunan Industri Nasional) maupun RPIK

(Rencana Pembangunan Kota/Kabupaten).

Dengan melihat situasi dan posisi Jawa Timur dan isu industrialisasi yang ada, maka ahirnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur merumuskan visi RPIP Tahun 2018 – 2033 nya dengan kalimat yang cukup mentreng:Jawa Timur sebagai Leading

Kawasan industri terpadu JIIPE di Gresik yang diresmikan 9 Maret 2018. Kawasan yang terintegrasi dengan pelabuhan laut dalam ini diharapkan dapat menunjang perekonomian Indonesia.

ka panjang, salah satu pembangunan industri harus mampu menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi dan wirausaha bangsa. Hal itu bertujuan sebagai ujung tombak pembentukan daya saing industri nasional menghadapi era globalisasi atau liberalisasi ekonomi dunia.

Fraksi Partai Gerindra mengingatkan bahwa pembangunan kawasan industri merupakan upaya untuk mengem-

menjadi lokasi Indistri.

Hal ini terkait dengan kekhawatiran Industrialisasi di pedesaan yang bisa menyebabkan alih fungsi lahan. Terhadap kekhawatiran ini harus dijelaskan bahwa penyusunan RPIP ini mengacu pada RTRW Provinsi dimana terdapat perlindungan atas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak diperbolehkan untuk dialihfungsikan untuk peruntukan yang lain.

Di sisi lain Fraksi Partai Gerindra memberikan apresiasi karena dalam penyusunan RPIP ini sudah mengarah pada fenomena industri digital.

Hal ini ditandai dengan persiapan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Diantaranya,Melakukan peningkatan SDM industri digital melalui pelatihan; Meningkatkan daya saing industri digital melalui festival animasi untuk pelajar dan umum; Menumbuhkan startup melalui kerjasama dengan perguruan tinggi; Memfasilitasi working space bagi startup di Jatim Information Technolgy Creative di Surabaya dan Malang; dan Melakukan bisnis matching antara industri digital dengan mitra dan user. (yd)

Smart Industrial Provice.

Bagi kami visi RPIP Jawa Timur Tahun 2018 -2033 tersebut begitu seksi dan ambisius.

Tentu Fraksi Nasdem Hanura mengapresiasinya sebagai suatu cita-cita dan keyakinan kita dalam membangun industrialisasi di Jawa Timur. (yd)

Industrialisasi Harapan Kesejahteraan Masyarakat Jatim

Wilayah Tuban kini banyak berdiri industri-industri besar. Tentunya keberadaan industri menumbuhkan harapan masyarakat dan pemerintah daerah akan meningkatnya kesejahteraan.

Industrialisasi adalah bagian penyanggah pembangunan sebuah daerah. Itu tidak dapat dibantah. Dengan kontribusi sektor industri yang selalu di atas 28% terhadap total PDRB, menunjukan Jawa Tim ur se b a g a i sa la h satu provinsi dengan industrialisasi yang memiliki kontribusi yang signifikan.

Pendapat Akhir Fraksi Nasdem Hanura itu disampaikan juru bicaranya H Achmad Heri, dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (24/9/2018). Ia kemudian mengutip laporan Komisi B, bahwa industri di Jawa Timur sampai dengan tahun 2017 mencapai 814.848 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 3.173.634. Jumlah nilai produksi mencapai 216 triliun 139 miliar rupiah.

Jumlah nilai investasi mencapai 68 triliun 272 miliar rupiah dan jumlah nilai ekspor mencapai US $ 19.595.464. 533.

Data itu semua sudah membuktikan bahwa Jawa Timur semakin mengukuhkan diri sebagai salah satu provinsi Industri di Indonesia.

Situasi tersebut tentu menjadi berkah bagi Provinsi Jawa Timur manakala industri yang ada di Jawa Timur mampu memberi kontribusi yang signifikan kepada m a s y a r a k a t. N a m u n s e b a l i k n y a , i n d u s tri alisasi yang tumbuh dan berkembang di Jawa Timur akan menjadi petaka manakala persoalan-persoalan yang menyertainya, seperti polusi, kesenjangan sosial, kriminalisasi, pengangguran, urbanisasi, penataan ruang kota, hingga persoalan lahan,



Fraksi PDI Perjuangan :

Kurun Waktu RPIP 20 Tahun Dibagi 4 Tahap

Kontribusi sektor industri di Jawa Timur selalu di atas 28% terhadap total PDRB. Angka ini jauh diatas dua sektor penyumbang besar PDRB lainya yakni perdagangan (18%) dan pertanian dalam arti luas (13%). Secara umum, jumlah unit usaha industri di Jawa Timur sampai dengan Tahun 2017 mencapai lebih dari 814 ribu unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak lebih dari 3,17 juta orang.

Demikian Fraksi PDI Perjuangan mengawali pendapat akhirnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Timur Tahun 2018-2033.

Juru bicara Suharti, S. Psi. MM menyampaikan bahwa kurun waktu RPIP adalah 20 tahun dengan dibagi

menjadi 4 tahapan pada tahapan pertama, tahun 2018-2033, membangun sinergitas antar wilayah pembanguan industri dan antar sektor.

Pada tahap kedua, Tahun 2024-2028, membangun sinergitas antar skala produksi untuk memperkuat daya saing industri secara keseluruhan serta tetap memperhatikan tercapainya pengembangan industri yang ramah lingkungan.

Selanjutnya pada tahap ketiga Tahun, 2029-2033, pembangunan industri diarahkan pada perluasan pangsa pasar, khususnya perluasan ekspor. Akhirnya pada tahap keempat, Tahun, 2034-2038, diharapkan mencapai visi industri Jawa Timur, yakni provinsi Industri berkualitas dunia.

Sebagai tindak lanjut dari pengesahan Raperda ini nantinya, maka Fraksi PDI Perjuangan yang diketuai Dra Sri

Untari Bisowarno, M.APmeminta agar Pemerintah Provinsi memperhatikan beberapa hal.

Misalnya, ketegasan dan konsisten dalam hal penyediaan lahan industri, agar tidak boleh secara destruktif menggerus lahan pertanian produktif yang masih menjadi gantungan hidup banyak warga Jawa Timur.

Harus ada keberanian bertindak tegas agar pembangunan industri yang ada tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Harus ada kecermatan dan analis yang mendalam agar pembangunan industri kedepan tidak justru membuat kita terus bergantung pada komponen impor.

Selain itu, harus ada langkah inisiatif dari terobosan agar pembangunan industri tersebut tidak justru mematikan industri kecil yang telah ada. (yd)

Jatim V

Hal - 8



Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Malang

Membahas Perubahan Dua Raperda dan Perubahan APBD 2018

Malang, Jatim Pos Sidang Paripurna DP RD Kab. Malang pada hari Kamis 20 September 2018 membahas dua hal penting. Pertama, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DP RD secara bersama, ter hadap 2 (dua) Ranca ngan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usa ha Pariwisata dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perusahaan Da erah Jasa Yasa.

Pada bagian kedua, DPRD Kab. Malang juga membahas tentang penyampaian hasil pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 yang telah dilaksanakan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Malang pada beberapa hari sebelumnya..

Bertindak sebagai ju ru bicara pada pembahasan pertama adalah Kuncoro, SH. yang bertindak menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Raperda. Menanggapi penyampaian 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah oleh Bupati, fraksi-fraksi DPRD Kabupat-

Penyerahan naskah pada pimpinan sidang DPRD Kab.Malang.

en Malang memberikan p a n d a n g a n s e b a gai berikut : (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata; Terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini, dimana Pemerintah Daerah bermaksud merubah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Seperti yang telah ketahui bersama bahwa rujukan teknis dari pembentukan Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2013 adalah Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata mulai Nomor 85 Tahun 2010 sampai dengan Nomor 97 Tahun 2010, akan tetapi dengan terbitnya Peraturan Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016, peraturan-peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kami fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang berpandangan alangkah lebih baiknya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dicabut dengan membentuk Peraturan Daerah baru yang mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun

Persaingan Mendapatkan Pekerjaan Makin Ketat



JATIM POS

Orientasi Maba Fakultas Ekonomi & Bisnis UM Surabaya

Ibu Dr. Anna Marina, M.Si, Ak, CA pada Masa Orientasi Mahasiswa (MOM) UM Surabaya.

Surabaya, Jatim Pos Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah (UM) S u r a b a y a , I b u D r.

Anna Marina, M.Si, Ak, CA mengemukakan, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin ketat dikarenakan banyak pekerjaan yang hilang, terutama yang berkaitan dengan administrasi.

“Tantangan itu harus dihadapi sesuai pola kerja baru yang tercipta dalam revolusi 4.0.

Satu faktor yang penting adalah ketrampilan dan kompetensi yang harus tetap secara konsisten ditingkatkan,” ujarnya saat Masa Orientasi Mahasiswa (MOM) di Ruang Seminar Gedung D

Lantai 2 UM, (15/9).

Sebanyak 408 mahasiswa baru (Maba) Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah (UM) S u r a b a y a m e n g i k ut i Masa Orientasi Mahasiswa (MOM) di Ruang Seminar Gedung D Lantai 2.

Orientasi digelar untuk lebih memahami berkenaan proses belajar mengajar di FEB UMSurabaya, penambahan wawasan tentang Revolusi Industri 4.0 dan wawasan internasional.

D r. A n n a M a r i n a , M.Si, Ak, CA baru datang dari Moskow Rusia untuk kegiatan International Conference yang diselenggarakan oleh The International Institute of engineers &

Researchers (Theiier) ini berbicara tentang wawasan internasional.

Ia mengatakan bahwa mahasiswa harus siap untuk “Go International” agar bisa bersaing dengan lulusan perguruan tinggi lain dari dalam maupun luar negeri. Untuk pencapaian internasionalisasi tersebut Beliau juga berpesan, bahwa mahasiswa perlu memiliki passport dan pandai berkomunikasi dalam Bahasa Inggris.

Sementara itu Wakil Dekan I FEB UMS,Dr. Mochammad Mochklas, MM. mengatakan, Mahasiswa Baru Fakultas Ekonomi Bisnis ( FEB ) Unifersitas Muhammadiyah Surabaya, mengemukakan penerapan digitalisasi mulai dari peralatan produksi hingga menjadi produk akhir sehingga menjadi lebih efisien. Era ini erat melibatkan robot yang menggantikan fungsi manusia, contohnya robot- to- worker pada pabrik-pabrik.

“Digitalisasi ini me miliki dampak terhadap ekonomi, finansial dan perbankan. Tidak ada terpusat yang memegang transaksi,” tuturnya. (bur)

2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa.

Secara prinsip kami sepakat dengan Saudara Bupati terkait dengan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa.

Terlebih lagi sesuai dengan amanat Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, disebutkan bahwa Perusahaan Daerah yang telah didirikan sebelum

berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD, sehingga kami berpandangan bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini juga sebuah Peraturan Daerah Perubahan atau Peraturan Daerah yang baru dengan ketentuan mencabut Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa.

Menurut Kuncoro, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Demokrat Hanura DPRD Kabupaten Malang, berpendapat bahwa kedua Raperda tersebut secara teknis dan yuridis, layak untuk dibahas pada tingkat pembahasan berikutnya sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan dan Peraturan Tata Tertib DPRD. Pada Sidang Paripurna DPRD Kab. Malang bertindak sebagai juru bicara Drs Mokhamad Fauzi, M.Ag yang menyampaikan hasil pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 yang telah dilaksanakan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

Menurut Fauzi, pelak

sanaan APBD Tahun Anggaran 2018 perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan mempertimbangkan adanya Sisa Lebih perhitungan Tahun Anggaran 2017, melakukan penyesuaian target pendapatan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan maupun dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kemudian penyesuaian alokasi anggaran belanja karena adanya penambahan, pengurangan atau bergesernya belanja kegiatan pada Perangkat Daerah serta hasil analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program dan realisasi APBD Kabupaten Malang pada Semester Pertama Tahun 2018.

Diakatkan Fauzi, re kapitulasi Perangkaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang meliputi tiga hal; pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pertama, dari segi pendapatan. Target Pendapatan Daerah pada awal tahun 2018 sebesar 3 Trilyun 719 Milyar 88 Juta 768 Ribu 1 0 3 Ru p ia h 9 6 Se n , pada pembahasan Perubahan APBD disepakati Sebesar 3 Trilyun 800 Milyar 114 Juta 750 Ribu 714 Rupiah 82 Sen, naik sebesar 2,18 %. (zis)

Tuban Tuan Rumah Porprov Jatim 2019

Tuban, Jatim Pos P ada t ahun 2019 mendatang Kabupaten Tuban ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Timur ke-6 dan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Jawa Timur.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si, saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan, Hari Olahraga Nasional (Haornas), Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas), HUT Ke73 Palang Merah Indonesia (PMI) serta Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional tahun 2018, Senin (24/09/2018).

Wabup menyampaikan bahwa kedua event tersebut merupakan momen yang berharga dan harus benar-benar dimaksimalkan. Event tersebut menjadi wahana untuk menunjukkan bahwa Kabupaten Tuban mampu menjadi tuan rumah yang dalam pelaksanaan kegiatan akbar tersebut. “Oleh karena itu, saya mengajak s el uruh mas y arak at Kabupaten Tuban, maupun stakeholder yang untuk bersama-sama mendukung dan menyukseskan kegiatan tersebut, karena ini

Wabup Tuban, Noor Nahar Husein membacakan teks Pidato.

kesempatan mempromosikan berbagai potensi Bumi Wali Tuban agar semakin dikenal masyarakat luas,” seru Wabup.

Berkaitan dengan Haornas, Wabup menyampaikan bahwa pada tahun ini timnas Indonesia menorehkan prestasi yang membanggakan yaitu peringkat keempat Asian Games 2018.

Adapun medali yang diperoleh yaitu 31 emas, 24 perak dan 43 perunggu.

“Sebuah pencapaian sukses yang luar biasa, yang sangat-sangat m e m b a n g g a ka n kit a semua bangsa indonesia. Yaitu sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi,” imbuhnya.

Selain itu, Wabup menuturkan bahwa peringatan Harhubnas yang jatuh pada 17 Sep-

tember lalu, mengusung tema “Guyub Rukun Bangun Bangsa”. Hal ini sebagai presentasi kebersamaan dan sinergitas membangun koneksitas untuk mewujudkan sektor perhubungan dan transportasi yang handal dan berkeselamatan bagi seluruh masyarakat.

Di samping itu, juga harus dimaknai sebagai momemtum mengevaluasi kinerja di sektor perhubungan. Juga perlu menyatukan presepsi dan tekad untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik dari aspek keselamatan (safety) maupun aspek pelayanan (service).

Peringatan HUT ke – 73 PMI pada tanggal 17 september 2018 mengusung tema “Totalitas Dalam Membantu Sesama”. (min)

Jatim VI

Hal - 9

JATIM POS

Visi Misi Bupati Madiun Panen Padi Program Demplot Terinpirasi Dari Sebuah Doa Disaksikan Wakil Bupati Mojokerto 

Madiun, Jatim Pos Bupati dan Wakil Bupati Madiun terpilih, H. Ahmad Dawami Ragil Saputro dan H. Hari Wuryanto secara resmi telah dilantik oleh Gubernur Jawa Timur, H. Soekarwo d i Ge d u n g G r ahad i Su ra b a y a , Senin (24/9/2018). Pelantikan tersebut dilakukan bersama 11 Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilukada serentak 27 Juni 2018.

Di hari pertama menjabat sebagai Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami Ragil Saputro langsung mengambil apel akbar yang melibatkan seluruh Kepala OPD, PNS, ASN, staf dan karyawan/karyawati Pemkab Madiun di halaman Pendopo Ronggo Jumeno Pemkab Madiun, Selasa (25/9/2018).

Usai apel, seluruh peserta pun menucapkan selamat dengan

bersalaman satu persatu kepada Bupati dan Wakil Bupati Madiun.

Kemudian acara dilanjutkan dengan sarapan pagi bersama dengan menu sederhana, yakni nasi bungkus.

Dalam kesempatan itu, Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami Ragil Saputro juga membeberkan visi misi untuk lima tahun kedepan yang dilanjutkan dengan audensi bersama karyawan/karyawati agar memberikan harapan dan masukan demi terwujudanya visi misinya, yaitu terwujudnya Kabupaten Madiun yang aman, mandiri, sejahtera dan berakhlak.

“Visi Misi kita ini lahir dari pemikiran dan hati kita sendiri. Ini terinspirasi dari satu doa, yaitu doanya Nabi Ibrahim.

Dalam doanya Nabi Ibrahim itu ada tiga permintaan yakni nomor satu ingin aman, nomor

dua minta rejeki dan nomor tiga minta umat yang beriman sampai akhir zaman. Dari tiga hal itu akhirnya lahir visi misi BERKAH,” terangnya.

Di hadapan para ASN dan karyawan/ karyawati Pemkab Madiun itu Kaji Mbing sapaan akrab Bupati Madiun ke 38 ini pun bertekad untuk mewujudkan visi misinya tersebut. “Kalau visi misi itu produknya kita sendiri, Insya Allah saya bersama Wakil Bupati secara lahir batin bertekad untuk mewujudkan visi misi tersebut,” pungkasnya.

Adapun visi misi Bupati dan Wakil Bupati Madiun periode 20182023 itu, di antaranya, mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun, mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan serta mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya, dan mengedepankan kearifan lokal. (Adv/ jum)

Tulungagung, Jatim Pos DPRD Tulungagung mulai berancang-ancang untuk mengesahkan APBD Perubahan(APBD-P) Tahun Anggaran 2018. Rencananya, rapat paripurna terkait penetapan atau persetujuan APBD-P tahun 2018 itu bakal diselenggarakan dalam pekan ini.

Rencana pengesahan P APBD 2018 ini digulirkan setelah penetapan Wakil Bupati Drs Maryoto Birowo MM, ditetapkan sebagai Pelaksana tugas (Plt) Bupati Tulungagung paska pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung periode 2018-2023 oleh Gubernur Jatim, Dr Soekarwo.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tulungagung, Suprapto SPt MMA, pada Bhirawa, Rabu belum lama ini, mengatakan jika APBD-P tahun 2018 sebaiknya segera disahkan. Apalagi sudah ada Plt Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo. “Kalau sesuai aturan maka akhir bulan September ini sudah harus disahkan. Jadi bisa saja pada akhir pekan ini karena memang sudah akhir bulan,” ujarnya.

Namun demikian, menurut politisi asal PDI

Perjuangan ini sekarang belum ada putusan mengenai jadwal rapat paripurna penetapan APBD-P tahun 2018. Masih akan dilakukan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Tulungagung untuk penjadwalan dan rapat Banggar DPRD Tulungagung.

“Kami masih menunggu hasil rapat tersebut.

Apakah (rapat paripurna) nanti dlaksanakan pada pekan ini atau tidak,” terangnya. Hal yang sama dikatakan anggota Banggar DPRD Tulungagung lainnya, Fendi Yuniar M SE. Ditambahkan dia, Banggar DPRD Tulungagung akan segera pula mengadakan rapat terkait pengesahan APBD-P tahun 2018.

Pantauan Bhiarawa di DPRD Tulungagung, sejumlah komisi sudah menyelesaikan hearing bersama OPD lingkup Pemkab Tulungagung yang menjadi mitra kerja masing-masing komisi.

Hanya Komisi C DPRD Tulungagung yang Rabu (26/9) menyisakan hearing bersama mitra kerja mereka, seperti di antaranya RSUD dr Iskak Tulungagung dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung.

Sekretaris DPRD Tulungagung, Drs Budi Fatahillah Mansyur ketika dikonfirmasi menyatakan kemungkinan besar rapat paripurna DPRD Tulungagung tentang penetapan APBD-P tahun 2018 akan dilakukan pada akhir pekan ini. Terlebih sudah ada Plt Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo.

“Kemarin-kemarin memang belum bisa dilakukan pengesahan karena belum ada yang berwenang menandatangani APBD-P dari pihak eksekutif. Sekarang dengan adanya Plt Bupati sudah bisa diselenggarakan rapat paripurna penetapan APBD-P tahun 2018,” tuturnya.

Sebelumnya, Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Tulungagung, Sudarmaji S.sos. MSi, menandaskan Maryoto Birowo sebagai Plt Bupati Tulungagung sudah punya kewenangan layaknya bupati definitif, termasuk menandatangani APBD-P tahun 2018. Bahkan Maryoto Birowo juga bisa melakukan mutasi pejabat di lingkup Pemkab Tulungagung. (san*)

Plt. Bupati Tulungagung Ditetapkan, Segera Sahkan APBD-Perubahan

Mojokerto, Jatim Pos Wabup Pungkasiadi Hadiri Panen Padi di lokasi Pembuatan Model/Demplot/Pilot Project Tanaman Pangan Padi Kodim 0815 Mojokerto di Dusun Karangbendo, Desa Sumberjati, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, beberapa hari lalu.

Keunggulan program demplot dari model tanam padi yang lain ialah Di samping lebih sehat, kesuburan tanah juga terjaga. yakni menggunakan bibit hibrida , menggunakan pupuk an organic, sehingga biaya produksi lebih murah Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi mengucapkan terima kasihnya kepada Danrem 082/CPY, Dandim 0815 yang telah mempraktekan tanaman padi pupuk organik. Ini suatu terobosan yang luar biasa, dengan hasil yang ada selisih sampai tiga ton,. "Saya mengajak para petani, Poktan dan Gapoktan untuk meniru model percontohan yang dikembangkan

Kodim 0815 Mojokerto, mulai pembenihan, perawatan, penyiangan dan pemupukan," terangnya Ditempat yang sama Dandim 0815 Mojokerto Letkol Kav Hermawan Weharima dalam lapor a n n ya m e n g a t a ka n , Pembuatan Model/ Demplot/Pilot Proje c t Tanaman Pangan Kodim 0815 Mojokerto, mampu mengurangi pupuk kimia hingga 80 persen dengan hasil 8,5 ton/hektar.

“Kami mengambil langkat inisiataif yakni dengan mengurangi pupuk kimia. tadinya

ingin sewa lahan 1 hektar, namun ketika ide itu datang, ternyata masa tanam sudah berakhir.

Akhirnya mencoba di lahan seperempat hektar. “. Alhamdulillah, sekali mencoba ada hasil dan bisa dicontoh. Kita bisa mengurangi pupuk kimia hingga 80 persen. Di lahan yang sama dengan pupuk biasa hasilnya 5,5 hektar/ton. Sedangkan di lahan yang sama dengan metode kami, Model/Demplot/ Pilot Project bisa menghasilkan 8,5 ton/hektar atau naik 50-60 persen," ujarnya. ( din )

Karena itu kampung KB menjadi penting, untuk menjadi sebuah laboratorium mini sebuah program yang terintegrasi. “Dari yang saya lihat ada kampung KB, tapi sanitasi lingkungannya masih buruk, infrastrukturnya masih buruk, pendidikannya jalan sendiri,” ungkap Budi.

Namun Budi juga menemukan Kampung KB yang sudah mengintegrasikan semua bidang, seperti yang ada di Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru.

Budi juga menyoroti para penyuluh KB yang hanya mendapatkan insentif Rp 30.000 per bulan.

Padahal mereka ini mempunyai peran vital untuk kesuksesan program KB. Karena itu Budi mendorong agar insentif mereka bisa dinaikkan menjadi Rp 300.000 per

bulan.

Dengan Dana Desa (DD), Anggaran Dana Desa (ADD) dan APBD, besaran insentif itu dianggap tidak memberatkan. “Tinggal kemauan Bupati dan DPRD saja, mau tidak menganggarkan. Jangan dilihat bebannya, tapi lihatlah dampaknya kalau KB ini berhasil,” tegas Budi.

Budi juga menyoroti tumpang tindih urusan KB yang ditangani oleh Dinas Sosial Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos KBPPPA).

Menurutnya perlu pemisahan antara dinas sosial dan KB, karena tugasnya masing-masing sangat berat. “Terlalu berat kalau urusan KB dijadikan satu dengan Dinsos. Belum lagi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,” pungkas Budi. (san*)

Yosy Hardian Ramadhan dan Felicia Rosalina Andriono Putri dinobatkan sebagai Gus dan Yuk Kota Mojokerto tahun 2018.

yang digelar di Alun-alun Kota Mojokerto, Sabtu (22/9/2018).

Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Harlistyati me nyampaikan, keikutsertaan para finalis pada ajang gus dan yuk merupakan sebuah amanah dan kepercayaan, yang menuntut para peserta untuk tampil maksimal. "Pemilihan duta wisata Kota Mojokerto merupakan ajang menggali potensi, ajang bereskpresi seni budaya, memupuk persaudaraan antar sesama kontestan, sekaligus untuk mencetak generasi muda Kota Mojokerto," ungkapnya.(din)

Kampung KB di Tulungagung Masih Dijalankan Parsial

Tulungagung, Jatim Pos

Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Tulungagung masih dijalankan secara parsial. Demikian diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI, Budi Yuwono usai berkeliling ke beberapa Kampung KB di Tulungagung.

Legislator asal Tulungagung ini mengungkapkan, banyak Kampung KB yang dijalankan hanya untuk menekan angka kelahiran.

“Jadi masih pola pikir lama, bahwa KB adalah kontrasepsi. Padahal seharusnya lebih dari itu,” ucap Budi.

Lanjutnya, KB seharusnya menjadi sebuah program terintegrasi. Selain menekan laju pertumbuhan penduduk, di dalamnya ada pendidikan, kesehatan lingkungan, infrastruktur dan kesejahteraan keluarga.

Mojokerto Adakan Lomba Gus dan Yuk

Mojokerto, Jatim Pos Sebanyak 10 finalis Gus dan Yuk Kota Mojokerto diuji kemampuannya di hadapan dewan juri.

Jatim VII

Hal - 10

Edisi No. 300 Tahun XVII ~ Minggu I OKTOBER 2018

Inventarisasi Usaha Jasa Pariwisata 2018

INAS Kebudaya D an dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur melalui Bidang Industri Pariwisata menyelenggarakan kegiatan “Inventarisasi Usaha Jasa Pariwisata 2018” di Graha Wisata Disbudpar Jatim, Jl. Wisata Menanggal Surabaya.

Kegiatan berlangsung Selasa (25/9) diikuti utusan dari Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota se Jatim.

Kegiatan Inventarisasi Data Usaha di Bidang Jasa dan Sarana Pariwisata ini katena masih banyak usaha Pariwisata di di Kabupaten / Kota Jawa Timur yang belum terdata.

S e l a i n i t u p e n g awasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan terkait usaha pariwisata, pengawasan Usaha di Bidang Jasa dan Sarana Pariwisata di Kabupaten / Kota tentang Pemenuhan Regulasi Standar Usaha Pariwisata secara berkelanjutan.

Masih banyak Usaha Hotel, Restoran dan BAR yang melakukan penjualan Minol ( Minuman

TANDA Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) ternyata banyak dikeluhkan oleh pengusaha industri pariwisata.

Keluhan bukan karena tidak memperoleh ijin, tet api se b a g a ima n a mengemuka saat kegiatan “Inventarisasi Usaha Jasa Pariwisata 2018” di Graha Wisata Disbudpar Jatim, Jl. Wisata Menanggal Surabaya.

Kegiatan berlangsung Selasa (25/9) adalah karena tidak muncul di web. laman pendaftaran.

Artinya meski berkali-kali upload, sering ngadat dan tetap tidak bisa diproses. Ini bisa saja karena jaringan internet di daerah masing-masing atau di pusat pedaftaran. Maka perlu solusi bersama.

Bagaimana sebenarnya proses pendaftaran TDUP? Terdapat sejumlah persyaratan untuk membuka usaha di bidang pariwisata, salah satunya adalah kewajiban memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau disingkat TDUP. Dasar hukum TDUP adalah Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menegaskan bahwa untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Jenis usaha pariwisata antara lain meliputi penyelenggara pameran, restoran, kedai kopi, katering, café, biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, daya tarik wisata,

daerah di Jatim menyampaikan berbagai persoalan yang ditemui dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Seperti diungkapkan Bapak Yoyok dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, ada permasalahan yang perlu terus solusi. “Bahwa saat ini masalah TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) ditangani oleh Kemenko

Perekonomian, sehingga Dinas Pariwisata tidak lagi turut menangani,” ujarnya.

Dengan begitu menu rut Pak Yoyok, untuk menginventarisir data tidak seperti sebelumnya yang secara otomatis masuk Dinas Pariw i sa ta. “Ketika kami minta datanya, mereka (pengusaha Pariwisata) menjelaskan sudah masuk di Perekonomian,” paparnya.

Masalah lainnya dialami Dinas Pariwisata Kabupaten Pamekasan, seperti yang diungkapkan peserta dari Pamekasan. Menurutnya pendaftaran TDUP sistem online mengalami kendala teknis. “Entah jaringan internet atau sebab apa, yang jelas kami pernah kesulitan,” paparnya.

Diceritakan, pernah mengajukan perpanjangaan TDUP hotel dan usaha wisata lainnya di Pamekasan. Setelah persyaratan lengkap sesuai pentunjuk maka diupload seluai alamat laman. “Namun tidak bisa masuk dan tidak bisa keluar perpanjangan hingga beberapa bulan,”

katanya.

Peserta lain yakni Darmanto dari Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi menanyakan persyaratan usaha umroh dan haji dari Kabupaten Banyuwangi yang ingin punya ijin usaha secara mandiri. “Mereka ingin mandiri, tidak mau terus menerus menjadi cabang usaha,” paparnya.

Permasalahan lainnya juga dibahas pada kegiatan tersebut. Dengan dipandu Ir. Hidayat Nugroho, MM dicarikan solusi bersama dengan tetap mengacu pada perundangan yang berlaku.

Misalnya untuk ijin usaha perjalanan ibadah umrah, harus berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh.

“Silakan baca aturannya,” kata Hidayat sambil menunjuk copy peraturan tersebut yang telah diedarkan kepada peserta. masalah sistim upload manakala terjadi kendala, bisa karena jaringan internet yang lemot. (bur)

dokumen persyaratan, yang meliputi: bagi usaha perseorangan: fotokopi KTP; fotokopi NPWP; perizinan teknis pelaksanaan

usaha pariwisata.

Bagi badan usaha: akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terdapat perubahan); fotokopi NP WP; perizinan teknis pe laksanaan usaha pariwisata.

Bagi UMKM: fotokopi KTP atau akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terdapat perubahan); fotokopi NPWP; Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau perjanjian penggunaan bangunan; Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Setelah pengusaha

pariwisata menyerahkan permohonan pen daftaran dan dokumen persyaratan tersebut ke PTSP, PTSP akan memberikan bukti penerimaan permohonan pen daftaran usaha pariwi sata dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Setelah menerima permohonan pendaftaran usaha pariwisata, PTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas. Apabila ditemukan berkas permohonan belum memenuhi ke lengkapan, PTSP akan memberitahukan secara tertulis. (bur)

PESERTA Inventarisasi Usaha Jasa Pariwisata 2018 diberikan panduan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, yakni Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018.

PMA ini menggantikan aturan sebelumnya, yaitu PMA Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

PMA baru ini diharapkan menjadi momentum bagi pembenahan bisnis umrah di Tanah Air. Apalagi saat ini tengah marak travel umrah nakal yang merugikan jemaah.

"Saat ini umrah semakin diminati umat Islam sehingga berkembang menjadi “bisnis” yang besar. Dalam se-

tahun rata-rata jemaah umrah dari Indonesia mencapai hampir 1 juta orang," kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Nizar Ali Nizar di Jakarta belum lama ini.

PMA mengatur keharusan diterapkannya prinsip-prinsip syariah dalam asas penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Ini disebabkan banyak indikasi bisnis umrah dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan syariah, misalnya penjualan dengan skema ponzi, penggunaan da na talangan yang berpotensi menjerat jemaah, dan lain-lain.

Selain itu, izin men-

jadi PPIU hanya akan diberikan kepada biro perjalanan wisata yang memiliki kesehatan manajemen dan finansial, tidak pernah tersangkut kasus hukum terkait umrah, taat pajak, dan tersertifikasi. Secara berkala PPIU akan diakreditasi oleh lembaga yang ditunjuk Kemenag.

Beleid patokan Biaya Perjalanan Ibadah Um r a h ( BPI U) a t a u harga referensi disertai standar pelayanan minimum (SPM). “Hal ini sebagai acuan bagi masyarakat dalam menimbang tawa ran paket umrah dari PPIU, Jemaah yang mendaftar harus dilaporka kepada Kemenag selaku regulator.” terang Nizar. (bur)

Kegiatan “Inventarisasi Usaha Jasa Pariwisata 2018” di Graha Wisata Disbudpar Jatim, Selasa (25/9)

beralkohol ) tidak sesuai dengan Perda Prov.

Jatim Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Juga masih banyak juga dijumpai pelaku usaha BPW/APW yang belum memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) serta Pentingnya Pengawasan Usaha Ho-

tel dan Restoran di Jawa Timur.

Kegiatan dipandu Kadisbudpar Jatim Sinarto S.Kar, MM dan Kabid Industri Pariwisata Suriaman SH, MSi, dengan diwakili oleh Ir. Hidayat Nugroho, MM Kasie Usaha Jasa Pariwisata Disbudpar Jatim, terasa semakin menarik karena perwakilan Dinas Pariwisata dari berbagai

Begini Prosedur dan Cara Daftar TDUP

penyediaan akomodasi, jasa konsultan pariwisata, dan sebagainya.

Secara spesifik, prosedur pendafta r a n usaha pariwisata diatur secara terpisah oleh Kementerian Pariwisata dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata tentang Pendaftaran Usaha (Permenpar 18/2016).

Prosedur TDUP pada umumnya, terlepas dari jenis usaha pariwisatanya, terdiri dari lima tahap. Yakni permohonan pendaftaran usaha pariwisata, pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata, pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata, penerbitan Ta n d a D a fta r U s a ha Pariwisata, dan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

Untuk mendapatkan TDUP, pengusaha pariwisata harus melakukan pendaftaran usaha pariwisata yang dimilikinya.

Pendaftaran usaha pariwisata tersebut ditujukan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kabupaten/kota dimana lokasi usaha pariwisata tersebut be-

rada. Akan tetapi, apabila lokasi usaha pariwisata terdapat pada lebih dari 1 kabupaten/kota, maka pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada PTSP provinsi dimana lokasi usaha pariwisata tersebut berada.

Kewajiban pengusaha pariwisata untuk mendaftarkan usahanya ini diatur pada Pasal 15 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, juga pada Pasal 4 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016.

Adapun jenis usaha pariwisata meliputi daya tarik wisata, pengelolaan pemandian air panas alami, jasa transportasi wisata, biro perjalanan wisata, restoran, kafe, hotel, vila, karaoke, spa, dan sebagainya.

Lalu bagaimana tahapan dalam melakukan pendaftaran usaha pariwisata agar pengusaha pariwisata mendapatkan TDUP? Ajukan Pendaftaran Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha pariwisata disertai dengan

Panduan Usaha Perjalanan Ibadah Umrah

SAMBUNGAN

Hal -11

Rekrutmen Guru Honorer Dihentikan

Madiun, Jatim PosGejolak guru honorer terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur. Pada saat yang sama Pemerintah Kabupaten berencana

Menjanda

menghentikan sementara rekrutmen tenaga honorer baik Guru Tidak Tetap (GTT) maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Bupati Madiun Ahmad

Dawami Ragil Saputro mengatakan, kebijakan moratorium itu terpaksa dilakukan karena tingginya beban anggaran daerah.

Untuk menggaji sekitar

.................................dari hlm.1

bukan rekayasa. Angel tak ingin kabar simpang siur berkembang dalam proses perceraiannya dengan Vicky. Hal itu diungkapkan Angel melalui unggahan dalam akun instagramnya, Kamis (20/9/2018).

"Agar tdk menjadi fitnah buat semuanya pernikahan saya bukan settingan dr dulu saya katakan tidak mencari apapun dengan menukar akhirat saya... mohon maaf dan doa baiknya," tulis Angel yang kini akan menjanda lagi.

Senada dengan Angel, saat ditemui usai mengajukan permohonan cerai, Vicky Prasetyo tak mau ambil pusing tentang kabar yang menyebutkan bahwa rumah tangganya dengan Angel Lelga hanya kawin kontrak.

Vicky menegaskan bahwa pernikahannya dengan Angel bukan main-

main. Vicky juga menampik bahwa masalah ekonomi menjadi alasan perceraian mereka. Namun, ia juga tidak menyebutkan alasan apa yang menyebabkan perceraian ini.

Seperti diketahui, Angel Lelga yang memiliki nama asli Lely Anggraeni ini dikenal sebagai seorang aktris.

Ia merupakan perempuan berdarah campuran Belanda-Manado-Jawa. Wanita cantik kelahiran Surakarta, 1 Januari 1985 ini merupakan buah cinta perkawinan antara Juniarti dan Michel Jonathan.

Nama Angel Lelga mulai menjadi bahan perbincangan saat dirinya digosipkan menikah siri dengan Rhoma Irama. Rhoma dan Angel Lelga bertemu saat membintangi sinetron "Ibnu Sabil". Kabar tersebut akhirnya dikonfimasi kebenarannya oleh Rhoma pada saat yang ber-

samaan mengumumkan perceraian mereka.

Dua tahun berlalu sejak kasus pernikahan sirinya dengan Rhoma, Angel Lelga kembali diguncang gosip mengenai pernikahannya dengan pengusaha batu bara asal Martapura, Kalimantan Selatan, Abdul Rahman Widi atau lebih dikenal dengan nama Aman Jagau yang tak lain suami penyanyi dangdut Cucu Cahyati.

Kasus tersebut berbuntut panjang, sampai akhirnya terdengar Angel Lelga menikah dengan Vicky Prasetyo. Namun, pernikahan mereka yang sejak awal diisukan hanya settingan, ternyata memang harus berakhir hanya dalam waktu 7 bulan.

Kini, Angel Lelga dan Vicky Prasetyo tinggal menunggu keputusan hakim Pengadilan Agama. (*/yus)

Usai ...............................................dari hlm.1

Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungaagung.

Selanjutnya Syahri Mulyo menjadi tahanan KPK hingga waktu pelantikan Bupati.

Prosesi pelantikan yang disaksikan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bedasarkan keputusan Mendagri RI Nomor: 131.35-5884 Tahun 2018 dan Nomor: 132.35 - 5885 Tahun 2018 tanggal 5 September 2015.

Gubernur menjelaskan, pelantikan ini disebabkan adanya permasalahan hukum yang menimpa bupati terpilih, sehingga pelantikan dilakukan di Jakarta.

Pakde Karwo sapaan akrabnya mengemukakan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, diantaranya ditegaskan jika terdapat bupati/wakil

bupati terpilih mendapatkan permasalahan hukum pada saat pelantikan, maka yang bersangkutan tetap dilantik menjadi bupati/wakil bupati. "Oleh karena itu pada hari ini saya penuhi amanah tersebut," terangnya.

Namun demikian, karena adanya permasalahan hukum yang menimpa bupati terpilih, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 65 ayat (4), yakni dalam hal kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.

"Kepada saudara Bupati Tulungagung, saudara, saya minta tetap tawakkal menghadapi cobaan dan konsentrasi dalam menghadapi permasalahan hukum," ujarnya.

Seusai melantik Syahri Mulyo, Gubernur Soekarwo menyerahkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.407/1006/011.2/2018 tanggal 21 September 2018 kepada Maryoto Birowo yang isinya menun-

juk Wabup Tulungagung tersebut sebagai pelaksana tugas Bupati Tulungagung.

Kepada Plt Bupati Tulungagung, Pakde Karwo berpesan agar mampu menjalankan amanah untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung.

Syahri diduga sudah menerima pemberian pertama sekitar Rp 500 juta dan pemberian kedua sekitar Rp 1 miliar. "SP (Susilo Prabowo) adalah salah satu kontraktor yang kerap memenangkan proyek-proyek di Pemkab Tulungagung sejak 2014 hingga 2018," papar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Meski Syahri Mulyo yang berstatus tersangka korupsi dan ditahan KPK namun tetap menang di Pilkada Tulungagung.

Pasangan calon (paslon) Syahri Mulyo-Maryoto Birowo (Sahto) menang telak atas lawannya Margiono-Eko Prisdianto (Mardiko) (ist).

2.000 tenaga honorer dibutuhkan anggaran Rp 56 miliar per tahun.

Hal itu disampaikan saat acara sarasehan dengan ribuan pegawai Pemkab Madiun di Pendopo Ronggo Djoemeno Kabupaten Madiun, Selasa (25/9/2018) siang.

Ahmad Dawami atau yang dikenal Kaji Mbing, menyampaikan dari jumlah tenaga honorer sebanyak 2000 orang, sebagian besar merupakan tenaga pengajar atau guru di berbagai sekolah di wilayah Madiun. Selama ini, proses rekrutmen tenaga honorer baik GTT ataupun PTT berada di masing-masing instansi.

"Setiap tahun, ada kenaikan anggaran yang dikeluarkan pemkab. Padahal, pemkab tidak tahu yang merekrut siapa.

Sampai hari ini, beban kita hampir Rp 56 miliar, sangat tinggi sekali. Awalnya memang tidak membebani, tapi tunggu tiga tahun atau lima tahun lagi. (jum/**ist)

JATIM POS Tak .................... dari hlm.1 “Semua yang hadir di sini berdiri bersama tidak ada yang duduk, semua sejajar sebagai pelayan masyarakat," tegas Thoriq.

Thoriq menegaskan, Bupati Lumajang dan Wakil Bupati Lumajang sudah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja ASN dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sejak hari pertama menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

Thoriq secara tegas meminta semua pelayanan publik dimaksimalkan dan tidak dipersulit. “Saya tidak ingin ada keluhan di masyarakat, terutama pada pelayanan di garis depan apalagi para pelayan tidak paham dan tidak mengetahui, saya tidak ingin ada pelayanan yang dipersulit dan sengaja dipersulit,� tegas Thoriq seperti mengutip siaran pers dari Humas Pemkab Lumajang.

Sementara itu, Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati menambahkan, semua ASN di

lingkungan Pemkab Lumajang harus bisa menyesuaikan dengan ritme kerjanya. “Mulai hari ini, seluruh Aparatur Sipil Negara harus mengikuti ritme kerja kami, bagi yang tidak sanggup mengikuti ritme kerja saya dan pak bupati, silakan mundur," tegas Indah.

Usai pelaksanaan apel tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Lumajang bersama Sekda Lumajang serta seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemkab Lumajang melaksanakan sarapan bersama di Alun-Alun Lumajang.

Setelah apel tersebut, Bupati dan Wabup Lumajang melakukan sejumlah kegiatan terpisah. Wabup Indah memimpin rapat membahas program persalinan gratis. Rapat itu dilakukan bersama pihak RSUD Lumajang, RS swasta, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan. Program persalinan gratis merupakan salah satu program Pilkada lalu. (ist)

Tanah ..........................................dari hlm.1

mereka, karena secara aturan tanah itu sudah hak dan milik saya,". tegasnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Kapolres Sampang, melalui Kasat Reskrim, AKP Hery Kusnanto, saat dihubungi Jatim Pos melalui selulernya tidak banyak memberikan

tanggapan karena dirinya beralasan lagi rapat bersama Kapolres Sampang.

Sedangkan Kapolsek Robatal sebagai leading sektor berdalih, persolan tanah tersebut sudah dilakukan mediasi bersama kades dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di

desa Jelgung.

Dr. Achmad Rifai, S.H. M.Hum. selaku kuasa Hukumnya meminta, pihak Polres Sampang sesegera mungkin tangani kasus tersebut secara tegas dan adil sesuai perundan-undangan yang ada. (dir)

Teganya ..........................................dari hlm.1 yang terkurung tembok tetangganya sejak Februari 2018.

Siti Khotijah yang tinggal bersama suaminya Abdul Karim, terpaksa memiringkan badannya agar dapat muat melewati gang itu. Siti dan keluarga bahkan terkadang melompati tembok yang dibangun tetangganya.

Semua itu berawal dari pertengkarannya dengan tetangga. Sekitar enam bulan yang lalu, Siti mencuci kendaraan miliknya di depan rumah. Air cucian yang digunakannya meluber.

Rupanya, air cucian itu sampai menggenangi lahan kosong di depan rumahnya. Padahal lahan tersebut merupakan jalan pribadi menuju rumah tetangganya, Seger.

Seger pun naik pitam.

Klaim kepemilikan tanah mulai diperdebatkan sejak saat itu.

Tak selesai sampai disitu, pertengkaran berujung pada pembangunan tembok yang menutupi rumah Siti.Tembok tersebut dibangun setinggi satu meter dengan panjang enam meter di depan rumah Siti Khotijah dan Abdul Karim.

Mereka harus melintasi pinggir rumah kakak Siti yang berbatasan dengan tembok tetangganya.

Gang tersebut begitu sempit.

Upaya mediasi bukannya tak pernah Siti lakukan. Namun, mediasi yang dilakukan oleh perangkat desa berakhir buntu.

Untungnya, Siti men

dapat pertolongan dari sang kakak. Sebelumnya Siti tinggal bersama kakaknya Sri Utami. Rumah Sri menghadap ke utara.

Siti dan suami pada akhirnya membangun rumah sendiri tepat di belakang rumah Sri.Rumah Siti menghadap ke barat.

Namun, kini di depan rumahnya telah berdiri tembok yang menghalangi keleluasaan Siti.

Sri Utami dan suaminya, Eko, akhirnya berbesar hati untuk menjebol tembok dapur rumahnya untuk akses keluar masuk Siti.

Seger (61), tembok pagar pekarangan yang menutup akses keluar masuk rumah Siti Khotijah menyatakan bersedia membongkar tembok pembatas yang ia bangun.

Namun, petani 2 anak itu mengajukan syarat kepada Siti Khotijah, pemilik rumah.

"Kalau saya mau dibuka, satu pintu supaya bisa masuk. Tapi ada syaratnya," kata Seger, Selasa (25/9/2018).

Syarat yang diajukan Seger, yakni meminta agar Siti Khotijah dan keluarganya berhenti mengolok-olok ia atau pun keluarganya.

Hal itu terutama terkait klaim kepemilikan lahan yang kini dibatasi tembok oleh Seger.

Syarat kedua, Seger meminta agar batu pondasi yang menyulitkan gerobaknya masuk ke pekarangannya dibongkar oleh keluarga Siti Khotijah.

Batu pondasi itu berada di samping depan rumah Sri Utami, kakak dari Siti Khotijah.

"Tidak boleh mengolok-olok saya. Terus, saya minta lagi, yang menyulitkan gerobak saya masuk dibongkar. Pojok rumah itu kan dipandesi (diberi batu pondasi). Itu permintaan saya. Kalau setuju ya buat perjanjian" katanya.

Seger menuturkan, selama ini dia kesulitan membawa gerobaknya masuk ke pekarangan rumah karena terhalang batu pondasi di pojok depan bagian kiri rumah Sri Utami.

Jika tetangganya itu bersedia membongkar, Seger juga akan membongkar tembok yang dia bangun.

"Kalau tidak setuju, tidak bisa dibuka. Jadi sama-sama, saya ya punya permintaan. Kalau situ minta jalan, saya buka supaya bisa masuk. Saya juga punya permintaan, jalan yang dipandesi watu kumbung (batu kumbung) itu saya minta dibongkar," ujarnya.

Konflik antartetangga yang berujung munculnya bangunan penutup bagian depan rumah Siti Khotijah, terjadi sejak Februari 2018 lalu.

Puncaknya, petani asal Megaluh itu membangun tembok sebagai pembatas pekarangan.

Seger mengaku membangun tembok berukuran tinggi 2 meter dengan panjang sekitar 6 meter tersebut karena tersulut emosi dan jengkel dengan ulah keluarga Siti Khotijah.

Dia pun tak segan membangun tembok karena lahan itu adalah miliknya. (her/**ist)

Budaya & Pariwisata Jatim

Hal - 12



Edisi No. 300 Tahun XVII ~ Minggu I OKTOBER 2018

Kadisbudpar Jatim, Sinarto Skar, MM

Ajak Kerjasama Industri Pariwisata Jatim

EPALA Dinas KeK budayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur, Sinarto Skar, MM mengajak kalangan usaha industri pariwisata di Jawa Timur untuk bekerjasama dengan Pemprov melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim memanfaatkan kegiatan atau event wisata budaya yang digelar setiap waktu tertentu. “Mari bersinergi yang saling menguntungkan,” ujarnya.

Ajakan itu disampaikan Kadisbudpar Jatim saat pertemuan dengan kalangan pengusaha industri pariwisata di ruang Bromo Disbudpar Jatim, Selasa (25/9). Menurutnya setiap event wisata budaya, maka wisatawan memerlukan pelayanan.

Misalnya penerjemah untuk wisatawan asing, layanan hotel, restoran, angkutan dan lain-lain.

Disbudpar Jatim menggelar banyak event wisata budaya dan termasuk sarana prasa-

Taman Candra Wilwatikta, ada kegiatan Sendratari kolosal, Pekan Seni Pelajar, Pameran Ekonomi Kreatif, Festival panji dan Majapahit.

Bahkan menurut Sinarto, suatu saat bisa saja dari kalangan swasta mensponsori kegiatan pariwisata. “Kalau pemerintah ada keterbatasan dana, maka pihak swasta bisa saja mensponsori,” tambahnya. Kegiatan sponsor

pihak swasta ini sudah dilakukan di beberapa Provinsi lainnya seperti di Bali.

Yang paling banyak digelar pada beberapa UPT Disbudpar Jatim adalah wisata budaya.

Hal ini menurut Kadisbudpar, karena gelar wisata budaya paling banyak diminati oleh wisatawan ; baik nusantara maupun mancanegara. 60 persen wisatawan mencari budaya, 35 persen wisata alam dan 5 persen wisata buatan manusia.

Di UPT Taman Budaya misalnya, selain sarana dan prasarana memadai, digelar event budaya daerah secara periodik. “Ada bazar seni kreatif, pagelaran wayang kulit, teater, lu d r u k, u yo n - u yo n , ” ujarnya. Sedangkan di UPT Museum Mpu Tantular digelar Festival Tantular. “Museum Mpu Tantular boleh dibilang terbaik di Indonesia, koleksinya mencapai 15 ribuan,” paparnya.

Demikian juga di UPT

Dalam kesempatan ini, Sinarto juga menekankan kalau budaya merupakan salah satu wujud kearifan lokal yang membentuk karakteristik sebuah bangsa.

Menilik hal itu, maka budaya lokal harus terus dipelihara karena memiliki kekayaan yang tidak ternilai harganya.

Sementara itu, Pj

Bupati Pasuruan, Abdul Hamid mengatakan, FKPU memberikan dam pak yang nyata bagi perekonomian di wilayah pe sisir utara.

“Mampu menumbuhkembangkan ekonomi, termasuk geliat ekonomi di 11 kabupaten dan tiga kota itu,” tambahnya.

Diketahui, ada 14 kontingen dari 3 Kota

dan 11 Kabupaten di F KPU 2 0 1 8 . An t a r a lain Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Tuban, Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Situbondo.(ist)

Kadisbudpar Jatim Sinarto, Skar, MM menjelaskan event wisata budaya kepada kalangan usaha industri pariwisata di ruang Bromo Disbudpar Jatim (25/9).

rana yang bisa dimanfaatkan. “Untuk sarana misalnya, kami punya Gedung (UPT) Taman Budaya di Jl Gentengkali Surabaya. Gedungnya bagus, bersih dan sarana lengkap,” paparnya.

Demikian juga UPT Taman Candra Wilwatik-

ta di Pandaan Pasuruan. Ada juga UPT Museum Mpu Tantular. Pada masing-masing UPT itu digelar event wisata budaya yang banyak peminatnya. “Para usaha insdustri pariwisata bisa memanfaatkan kegiatan tersebut,” paparnya.

J a t i m Sp e c t a Ni g h Ca rn i v a l Dalam waktu paling dekat ini (20 Oktober 2018) digelar Jatim Specta Night Carnival. Kegiatan ini berlangsung di Kabupaten Sumenep Madura dengan diikuti oleh Dinas yang membidangi Kebudayaan dan Pariwisata di 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

Kegiatan ini merupakan ke empat kalinya digelar. Pelaksanaannya beru-pa : Lomba pawai budaya dengan tema “Keraton” yang menampilkan kreasi busana dan kesenian serta bisa ditambah dengan sarana mobil hias.

“Ini event sangat me narik bagi wisatawan.

Tentunya mereka memerlukan hotel, rumah makan, pramuwisata,” ujar Kadisbudpar. (nam)

FKPU Memberikan Kontribusi Seni Tradisi di Jatim

Pantai Plengkung Surganya Para Peselancar

Pj Bupati Pasuruan, Abdul Hamid memberikan sambutan di acara pembukaan FKPU 2018 di Taman Candra Wilwatikta, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jum'at (21/9/2018).

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur baru saja menghelat agenda besar dengan menggelar Festival Kesenian Pesisir Utara (FKPU) di Pandaan, Kabupaten Pasu ruan.

FKPU ke-12 yang diikuti 14 kabupaten/ kota se-Jawa Timur ini berlangsung selama tiga hari, yakni 21-23 September 2018. Temanya R i t u s P e s i s i r, m e r u juk pada potensi masyarakat nelayan melalui pendekatan sosial budaya, yang memiliki tra disi yang berkembang di daerahnya masingmasing. Tradisi dengan kekhasannya dapat dijadikan dasar pijakan krea tivitas para pelaku seni.

Kepala Disbudpar Jatim Sinarto, S.Kar, MM mengatakan, FKPU merupakan agenda rutin yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Disbudpar Jatim. FKPU penting untuk diselenggarakan, pasalnya kegiatan tersebut dapat

memberikan makna, inspirasi dan kontribusi bagi perkembangan seni tradisi di Jatim.

“FKPU kali ini sudah memasuki ke-12 kalinya dan bertempat di UPT Pengembangan Ekonomi Kreatif Taman Candra Wilwatikta Pandaan Pasuruan. Terlaksananya FKPU tidak lain untuk memelihara dan mempertahankan warisan budaya kesenian leluhur,” katanya, Rabu (19/9).

Dalam FKPU kali ini, banyak kegiatan yang di selenggarakan, seperti sarasehan budaya bertema Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya yang diikuti oleh seniman dan budayawan, festival pertunjukan seni budaya, dan pagelaran permainan rakyat pesisiran.

Melalui even seperti ini, lanjut Sinarto, diharapkan kesenian Jatim akan semakin menonjol dan menguatkan identitas kesenian Jatim yang dimiliki.

Dengan terseleng-

garanya FKPU, ia berharap para pelaku seni dan budaya dapat memanfaatkan kegiatan semacam ini.

Dengan begitu, lanjutnya, akan lahir seniman - seniman hebat yang dapat memajukan Jatim dan Indonesia.

“Melalui FKPU akan menambah wawasan serta pengalaman sesama pelaku seni pesisir utara,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menginginkan agar seniman pesisir di Jatim bisa akrab dengan teknologi apalagi menuju revolusi industri 4.0, karena teknologi bisa membuat karya seni yang dihasilkan menjadi tambah baik, serta sesuai kondisi.

Menurutnya, potensi seni dan budaya daerah pesisir Jatim sangat berkualitas. Jika ditambah unsur teknologi akan membuat kesenian ataupun produk budaya masyarakat pesisir menjadi memiliki nilai tambah.

Daya tarik wisata unggulan lainnya yang direkomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur adalah Pantai Plengkung.

Pantai ini juga dikenal dengan julukan pantai G-Land di Banyuwangi.

Pantai ini lebih dikenal dengan julukan pantai G-Land karena memang wisatawan yang berkunjung ke pantai tersebut dominan wistawan asing.Para peselancar asing tersebut mengagumi keindahan gulungan ombak di pantai tersebut dan muncullah sebutan G-land yang kini nama tersebut lebih dikenal bagi turis asing.

Hal yang paling menonjol yang membuat pantai ini dikenal dan banyak disukai wisatawan asing ialah karena ombaknya yang cukup besar dan konsisten dan hal tersebut menjadikan pantai ini sebagai surga bagi para peselancar.

Pantai Plengkung atau pantai G-Land ini diakui sebagai spot surfing terbaik di Asia Tenggara. Ombaknya juga masuk dalam salah satu dari 7 ombak terbaik di dunia.

Bagi yang hobi selancar maka di pantai ini

Seorang peselancar mencoba gulungan ombak Pantai Plengkung.

wajib ditaklukkan. Ombak di Pantai Plengkung ini ketinggiannya mencapai 8meter, dan hal tersebut akan membuat surfing anda cukup menantang dan berkesan. Bagi anda yang tidak suka slancar jangan kuatir, panorama Pantai Plengkung Banyuwangi ini juga sangatlah indah.

Anda bisa menyusuri pantai ini dengan menaiki kapal dan menyaksikan aksi dari para surfer professional yang menunjukkan skill-nya di atas ombak.

Selain hal diatas juga ada beberapa aktivitas menarik lainnya yang bisa anda lakukan, seperti trekking karena memang lokasi Pantai Plengkung ini berada dalam kawasan Taman

Nasional Alas Purwo yang memang dikenal dengankeindahan alam dan beragam habitatnya yang menakjubkan.

Menyusuri Alas Purwo ini anda bisa menggunakan sepeda maupun berjalan kaki. Selain itu anda juga bisa snorkeling, diving, memancing, caving dan melihat langsung penangkaran penyu.

Pantai Plengkung atau glan ini berlokasi di bagian tenggara Pulau Jawa, yang berada dalam gugusan pantai selatan Pulau Jawa yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Pantai ini berada dalam kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. (ist)