JatimPos 304

ISSN : 1412 - 7490

Edisi No. 304 Tahun XVII ~ Minggu I NOPEMBER 2018

TABLOID MINGGUAN BERITA

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co

Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT. Media Utama Jatim Direktur Utama : H. Syaiful Anam Pemilik Hak Paten Merek Nama Jatim Pos No. (250) MEREK INDONESIA (111) IDM000002986 DIREKTORAT MEREK (151) 12 April 2004 Dirjen HAKI Kemenkum HAM Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No.15 Surabaya Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya.

Terverifikasi Dewan Pers www.dewanpers.co.id

MENJUNJUNG TINGGI KEBENARAN

Jembatan Suramadu Digratiskan 



Rahma Azhari

Pacar Lama Jack Lee

Rahma Syahidah Azhari atau Rahma Azhari (37) adalah salah satu dari delapan saudara 'keluarga selebriti’ Azhari, yang selama ini diketahui penuh sensasi dan kontroversi. Saudara-saudaranya yang terkenal sebagai selebriti adalah Ayu Azhari, Sarah Azhari, dan Ibra Azhari.

Lama tak muncul, tiba-tiba saja ramai jadi pembicaraan karena



kedekatannya dengan Zack Lee, mantan suami Nafa Urbach. Hal ini bermula saat Zack Lee mengunggah foto mesra dan membuat pengakuan soal hubungan spesialnya dengan Rahma Azhari.

Di caption, Zack menyebut jika Rahma adalah wanita pertama yang membuatnya jatuh cinta.

Pacar . . ke hal. 11

Tak Akan Berpengaruh Signifikan Ekonomi di Madura

Surabaya, Jatim Pos Presiden RI Joko Widodo membebaskan tarif jembatan Surabaya – Madura pada Sabtu 27 Oktober 2018. "Dengan mengucap Bismillla hirrahma nirrahim, jalan Tol Suramadu sore hari ini kita ubah jadi nontol biasa," ucap Jokowi.

Presiden didampingi Gubernur Jatim Soekarwo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Staf Khusus Presiden Johan Budi, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono serta puluhan kiai dan tokoh agama Surabaya dan Madura.

"Kita harapkan dengan menjadi jembatan non-tol biasa petumbu-

Presiden Jokowi Berangkatkan Kirab Santri di Sidoarjo

Presiden Jokowi mengratiskan Jembatan Suramadu..

han ekonomi, investasi akan datang semakin banyak. Properti, tourisme berkembang di Kabupaten Surabaya, pertumbuhan ekonomi betul-betul kelihatan," kata dia.

Tak Berpengaruh Ketua Tim Ahli Kadin Jatim, Edy Juwono menilai, penggratisan tarif tol Jembatan Suramadu itu dianggap tidak akan berpengaruh signifikan bagi

pertumbuhan ekonomi dan masyarakat Madura.

Alasan itu didasari dari keberadaan jembatan Sura-

Jembatan . . . ke hal. 11

Hanya Boleh Bendera Merah Putih dan NU Bantuan Bencana Sulteng Diseleksi Ketat 

PRESIDEN Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi memberangkatkan Kirab Santri dan Jalan Sehat Sahabat Santri di depan alun-alun Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Minggu (28/10) pagi.

Kirab dan jalan sehat ini diikuti sekitar satu juta santri merupakan rangkaian kegiatan Hari Santri Nasional (HSN) Tahun 2018.

Kirab santri mengambil titik awal di alun-alun Kabupaten Sidoarjo menuju

Kegiatan Istighosah HSN di Sidoarjo diikuti jutaan ummat Islam..



Hanya . . . ke hal. 11

Event Malang Beach Festival 2018

Eksotisme Pariwisata Malang Selatan

PANTAI Ngantep Kabupaten Malang dijadikan venue event Malang Beach Festival yang digelar sejak 15 September 2018. Venue ini dipilih untuk memperkenalkan

eksotisme pariwisata di Malang Selatan. Event di pantai yang berada di Dusun Sukorejo, Desa Tumpakrejo, Gedangan, Kabupaten Malang itu bertajuk ‘Ngantep On Stage

Tropical Temptation’.

Ada Singhasari Surfing International yang diikuti peserta, baik lokal maupun internasional.

Bupati Malang Rendra Kresna mengemukakan, Malang Beach Festival ini semua hal diarahkan ke wisata pantai. Kabupaten Malang punya pantai dengan spesifik masing-masing seperti bagi penggemar surfing bisa diarahkan ke Pantai Wedi Awu Tirtoyudo dengan ombak besar hingga ke pinggir pantai. Diving juga bisa dilakukan di Pantai Bolu-bolu. Semua itu berada satu kawasan Pan-

Perkenalkan . . ke hal. 11

Agar Tak Menimbulkan Masalah Baru

Trenggalek, Jatim Pos Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, benar-benar menyeleksi bantuan yang akan dikirim kepada korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

Tidak hanya kelayakan barang, masa kedaluwarsa bahan makanan pun sangat diperhatikan. Hal ini dijelaskan Bupati Trenggalek, Dr Emil Elestianto Dardak, M.Sc, didampingi

Bantuan

.

. . ke hal. 11

Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak (tengah) didampingi Wakilnya H Moch. Nur Arifin (kanan), dan Kepala Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Trenggalek, Ratna Sulityowati (kiri).

Festival Layang-Layang Hingga Kirab Budaya

LIBURAN ke Kabupaten Malang dengan menyaksikan Malang Beach Festival 2018 banyak acara seru. Malang Beach Festival kali ini merupakan tahun kedua digelar lebih seru dan menantang. Bagi yang belum pernah menikmati keindahan panorama alam khususnya pantai di Malang selatan, sekaranglah momentumnya.

Acara Malang Beach Festival dipusatkan di pantai yang berjajar sepanjang Jalur Lintas Selatan. Mulai dari festival layang-layang, Singhasari Surfing Internasional, Parade Cheff Nasional, Nganteb On Stage Music Festival, Skateboard Exhibition, Jetski, hingga Kirab Budaya yang menyusuri jalur lintas selatan.

Pantai Nganteb dan Balekambang, Ungapan

serta pantai lainnya menjadi lokasi terpilih diselenggarakan Malang Beach Festival. Namun, tak menutup rencana bagi wisatawan https://www.detik.com/ tag/wisatawan/ yang ingin sekalian berwisata pantai lainnya.

Ada ratusan spot pantai berada di sepanjang pesisir Malang selatan. Malang

Beach Festival sekaligus menjadi bukti nyata The Heart Of East Java sebagai jargon pariwisata di momen HUT Kabupaten Malang ke-1258.

"Malang Beach Festival tak sekedar event atau festival saja, melainkan

Festival . . . ke hal. 11

Jatim I

Hal - 2

JATIM POS

Risma Minta Masukan Untuk Prestasi Sepakbola

Surabaya, Jatim PosKeinginan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meningkatkan prestasi sepak bola anak-anak di Kota Surabaya dilakukan dengan serius. Ini terbukti saat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengumpulkan seluruh pelatih dan pengelola SSB di ruang sidang wali kota pada Jum’at, (26/10/2018).

“Saya ingin mengangkat prestasi sepak bola anak anak surabaya sehingga mereka semua bisa bersaing di kancah internasional,” ujar Wali Kota Risma di sela-sela sambutannya.

Untuk mewujudkan prestasi dibutuhkan rancangan matang serta komunikasi yang melibatkan semua elemen pesepakbola yaitu SSB. Maka dari itu, Wali Kota Risma – sapaan akrabnya, meminta kepada seluruh pelatih dan pengelola SSB untuk menyampaikan rancangan sekolah sepak bola

baca kemudian kita godok sama-sama,” sambungnya.

Setelah menerima berbagai macam masukan dari pengelola dan pelatih SSB, Wali Kota Risma segera melakukan pertemuan kembali untuk

membahas hasil rekapan yang sudah diterimanya.

“Setelah clear semuanya, nanti kita ketemu lagi untuk membahas ke tahap yang lebih spesifik,” terang Wali Kota yang juga mantan atlit pelari tersebut.

Kepala Dinas Kepemu-

daan dan Olahraga (Dispora) Kota Surabaya Afghani menambahkan, Wali Kota Risma menginginkan agar SSB di Kota Pahlawan semakin maju sehingga mampu menelurkan atlit-atlit yang dapat mengembangkan karir di level nasional hingga internasional.

“Setelah ibu wali kota menerima masukan dari masing-masing SSB, maka sudah ada gambaran untuk meningkatkan kelebihan dan memperbaiki kekurangan di SSB Surabaya,” terang Afghani.

Afghani menuturkan banyak hal yang bisa disampaikan para pelatih maupun pengelola SSB kepada pemkot. Tentang perbaikan gizi pemain, tentang kondisi lapangan baik secara kualitas maupun aturan pemakainnya, tentang fisik dan skill para pemain yang ada di SSB. “Hal-hal semacam ini bisa disampaikan kepada wali kota sehingga dipertemuan

para pahlawan. Tentunya tidak dengan mengangkat senjata, melainkan dengan belajar agar sejajar dengan bangsa lain,” ujar Wali Kota Risma.

Menurut wali kota, dipilihnya lokasi museum Tugu Pahlawan karena di kawasan tersebut, pada 1945 ribuan pejuang gugur melawan penjajah. Bahkan, dirinya menuturkan bahwa ini bukan sekedar taman tapi ada nilai perjuangannya.

Oleh karena itu, Wali Kota Perempuan pertama di Surabaya ini berpesan kepada para pelajar agar membalas segala macam bentuk perjuangan dengan belajar serta berani berjuang layaknya para pejuang dahulu. Sehingga, lanjutnya, tidak ada lagi penjajahan model baru yaitu kemiskinan dan kebodohan yang akan dialami generasi penerus bangsa Indonesia.

Sekolah Kebangsaan tidak hanya digelar secara pasif (komunikasi satu arah). Tetapi dikemas interaktif. Para pelajar bisa berinteraksi langsung dengan wali kota dan dengan mengajukan pertanyaan atau mengatakan apapun.

Tujuannya, mengajak ppelajar untuk beranai mengemukakan pendapat. (fred)

Surabaya, Jatim PosPemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) bersama Badan SAR Nasional (Basarnas) menggelar Pendidikan Pelatihan (Diklat) potensi SAR teknik pertolongan di air (water rescue). Pelatihan tersebut, digelar sejak tanggal 15 – 25 Oktober 2018, bertempat di Politeknik Pelayaran Surabaya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Mia Santi Dewi mengatakan tujuan diselenggarakan kegiatan tersebut, untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, ketrampilan penanganan bencana, khususnya teknik pertolongan di air (water rescue). “Kita secara rutin menggelar pelatihan itu, sebagai tambahan kompetensi bagi para petugas di lapangan,” kata Mia sapaan akrabnya, Rabu, (24/10/18).

Peserta diklat water rescue, kata Mia, merupakan jajaran di lingkungan Pemkot Surabaya. Mulai dari anggota BPB Linmas, Satpol-PP, dan petugas Pemadam Kebakaran (PMK).

Peserta berjumlah total 30 orang. Masing-masing jajaran terdiri dari 10 orang.

Selama 11 hari mereka akan ditempa pelatihan

mulai pengetahuan materi-materi dasar, hingga praktek di lapangan.

“Untuk praktek pertolongan (water rescue), dilaksanakan di Sungai Kalimas. Tepatnya di dermaga Taman Prestasi, pada 24 Oktober 2018,” katanya.

Dalam kesempatan itu, peserta diajarkan beberapa pengetahuan materi water rescue. Seperti, pertolongan pada korban tenggelam, penggunaan kapal karet, teknik melempar tali, hingga teknik pencarian korban hilang. Sementara untuk tenaga pengajar, Mia mengaku, pihaknya menggandeng Basarnas untuk menjadi tenaga pengajar kompetensi tersebut.

“Kami bekerjasama dengan pihak Basarnas untuk pembinaan para peserta,” ujarnya.

Mia menyampaikan se-

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menendang bola pada event olahraga di Surabaya.

dan memberikan saran kekurangan dan kelebihan sepak bola di Surabaya agar lebih baik lagi.

“Apapun masukannya mulai dari sisi teknis sampai hal-hal yang spesifik panjenengan sampaikan secara tertulis. Nanti saya

Pemkot Surabaya Gelar Sekolah Kebangsaan

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberi arahan kepada pelajar di museum Tugu Pahlawan, Kamis, (25/10).

Surabaya, Jatim PosMenyongsong datangnya bulan November tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menggelar Sekolah Kebangsaan demi mewariskan semangat cinta tanah air kepada generasi muda era kekinian.

Sekolah Kebangsaan yang dikemas layaknya aktifitas belajar mengajar berlangsung di museum Tugu Pahlawan Gedung, Kamis, (25/10/2018). Agenda tahunan ini dihadiri ratusan pelajar di Kota Surabaya.

Dari tingkatan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mereka duduk lesehan dengan cerita dan nuansa perjuangan.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tampil sebagai seorang “guru” yang berkisah tentang perjuangan para pahlawan dan berbagi semangat kepahlawanan. Wali kota yang akrab disapa Risma itu menyampaikan pentingnya diadakan Sekolah Kebangsaan agar anak-anak tahu bahwa kemerdekaan yang diraih, bukan karena diberi. Tetapi merupakan hasil perjuangan para pahlawan. Semua warga Surabaya kala itu ikut bertempur dan ribuan orang gugur.

“Kalian bisa bersekolah dan beraktivitas seperti sekarang, karena hasil perjuangan. Karena itu, sudah seharusnya kalian meneruskan perjuangan

berikutnya, ibu wali kota sudah memiliki gambaran yang terjadi di SSB,” ungkapnya.

Menurutnya, bentuk perhatian dan pengembangan SSB di Surabaya sangatlah penting dan itu sudah dibuktikan ketika pemkot akan memberangkatkan sembilan atlit SSB dan 1 pelatih ke Liverpool, Inggris pada bulan November 2018. “Sepulangnya dari Liverpool, diharapkan progress pembinaan di SSB semakin meningkat serta mampu menginsipirasi teman dan pelatih di SSB,” ucap Mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Surabaya itu.

Sementara itu, pelatih SSB Garuda (daerah Kodam) Sugihartono menuturkan, agenda ini sangat baik untuk pembinaan kualitas SSB di Surabaya.

Menurutnya, akan ada masukan bagi pemkot terkait aturan pemakaian lapangan yang masih ditarik retribusi. (fred)

Gelar Pelatihan Potensi SAR Water Rescue

bentar lagi Surabaya akan memasuki musim penghujan. Tentunya dibarengi dengan adanya resiko terjadinya bahaya yang mengancam keselamatan.

Musibah memiliki sifat yang tidak dapat diprediksi, bisa kapan saja terjadi, dimana saja, dan kepada siapa saja. Kondisi inilah yang menuntut kesiapsiagaan jajaran Pemkot Surabaya, sehingga dapat menjawab respon time yang cepat, tepat, dan aman.

“Harapannya, peserta diklat memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam upaya kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat bencana,” terangnya.

Disamping itu, lanjut dia, melalui kegiatan diklat ini, peserta diharapkan mampu memberikan pertolongan korban di air. (fred)

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid, Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Pemimpin Perusahaan: Gatot.S, Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot S., Jufri Yus, Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, Heri Sunaryo, Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana, Hudiyono. Surabaya:Kurniadi N, Freddy SL, Burhanuddin.

Biro-Biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono, Swandy Tambunan. Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari. Kediri/ Nganjuk: Heru Cahyo Utomo. Tuban: Nur Aminin. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Ponorogo: Nuryadi. Ngawi: Rendy Rian Cahya. Bangkalan: M. Hayan. Pamekasan: Bambang Winarno, Arief Purbadi. Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki,Ach. Khoirul Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh.Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad Sugianto Bondowoso: A. Babun, Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Novie Nindyarto. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Tulungagung: Sandi Tratana. Trenggalek: Ahmad Yulis Satriadji, Puthut Purbantara. Blitar: Slamet Karno, Sandi Tratana. Alamat Redaksi: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Alamat Perusahaan: Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya. Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031)8708234. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua : H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Kaliasin Surabaya, a.n. Syaiful Anam, Drs. H. Berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999. Percetakan: PT. Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya- 60401 Isi di luar tanggung-jawab percetakan.

Jatim II

Hal - 3

Membahagiakan Warga Dengan Fasilitas Olahraga

Anak-anak sedang berolahraga di lapangan futsal di kawasan Putat Jaya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus menambah berbagai fasilitas olahraga di Surabaya. Hal ini tidak lepas dari komitmen Pemkot Surabaya yang ingin mewujudkan pola hidup sehat bagi warga Kota Pahlawan. Kini, fasilitas olahraga di Surabaya kian lengkap dan semakin mudah dijumpai.

Mulai di taman-taman kota, rumah susun, kecamatan, bahkan perkampungan.

Saat ini, Pemkot Surabaya memiliki 403 lapangan olahraga yang tersebar di seluruh penjuru kota. Rinciannya, sebanyak 118 lapangan futsal, 103 lapangan basket, 37 lapangan sepak bola, 96 lapangan voli, 21 lapangan bulu tangkis, 11 arena panjat tebing, 5 lapangan tenis, 5 jogging tracks, 2 arena lompat jauh, 1 sirkuit balap motor, 1 lapangan hoki, 1 lintasan ateltik, 1 lintasan sepatu roda dan 1 lapangan softball, dengan luas total mencapai 41.13 hektar.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Surabaya Afghani Wardhana mengatakan untuk menumbuhkembangkan minat berolahraga serta mewujudkan masyarakat yang sehat, Pemkot Surabaya terus berupaya memberikan fasilitas olahraga kepada warga Surabaya.

“Fasilitas olahraga tersebut, tersebar di beberapa tempat di Surabaya. Seperti di taman-taman kota dan perkampungan,” kata Afghani.

Afghani menyampaikan masyarakat Surabaya bisa memanfaatkan fasilitas olahraga tersebut secara gratis.

Meskipun, kata dia, ada beberapa fasilitas olahraga, yang memang khusus dikenai retribusi.

“Silahkan manfaatkan fasilitas olahraga tersebut secara gratis. Hampir semua fasilitas olahraga di Surabaya bersifat gratis. Kecuali seperti yang di lapangan Gelora Tambaksari, Stadion Bung Tomo dan Indoor Bung Tomo memang ada retribusinya,” ujarnya.

Terkait perawatan lapangan olahraga tersebut, Afghani menuturkan, masyarakat tidak perlu khawatir. Sebab, selama ini Dispora secara rutin melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa fasilitas olahraga tersebut terus terjaga. Meski demikian, ia berpesan kepada masyarakat agar bisa bersinergi bersama pemkot, membantu menjaga fasilitas olahraga di Surabaya.

“Seperti lapangan futsal di perkampungan, itu sepenuhnya kami serahkan kepada pihak RW setempat. Namun jika ada kerusakan-kerusakan, masyarakat bisa menyampaikan hal itu kepada Dispora,” terangnya.

Warga Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya Roby Hidayat mengapresiasi atas apa yang dilakukan Pemkot Surabaya, dengan menyediakan berbagai fasilitas olahraga. Roby yang juga menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kelurahan Ngagel Rejo ini menilai, dengan adanya lapangan olahraga di daerah perkampungan, dapat merangsang minat anak-anak untuk terus berolahraga. Sehingga, diharapkan anak-anak muda tidak terpengaruh dengan hal-hal yang bersifat negatif. “Di tempat saya Krukah RW 9 itu setiap hari lapangan futsal digunakan anak-anak untuk berlatih sepak bola. Bahkan kini muncul bibit-bibit baru anakanak berbakat di dunia sepak bola,” kata Roby.

Roby mengungkapkan dahulu lokasi lapangan futsal tersebut,

berdekatan dengan pasar. Sehingga terkesan kumuh dan kotor.

Masyarakat pun enggan melakukan aktivitas lain di lokasi tersebut.

Namun, dengan adanya lapangan futsal, kini lokasi itu lebih banyak digunakan oleh masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas lain yang lebih positif. “Respon masyarakat sangat bagus, kan awalnya itu dekat dengan pasar.

Terus sekarang dengan adanya lapangan futsal, jadi lebih ramai dari sebelumnya,” imbuhnya.

Olahraga Rutin untuk Tubuh Bugar Sementara itu, Direktur Achilles Sport Science Fitnes Center Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Prof. Hari Setiono mengungkapkan dampak positif dari berolahraga sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup seseorang. Dengan berolahraga, membuat tubuh sehat, segar dan bugar. Namun menurutnya, orang yang tubuhnya sehat belum tentu bugar.

“Secara umum masyarakat masih dalam kategori sehat, belum bugar. Jika tubuh ingin meningkat bugar, maka kita harus berolahraga secara rutin, minimal 1 minggu sekali,” kata Prof. Hari, sapaan akrabnya.

Prof. Hari menyebut perkembangan teknologi yang semakin pesat, membuat masyarakat cenderung untuk malas melakukan aktivitas pergerakan badan.

Hal inilah yang menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit. Menurutnya, jika masyarakat rutin untuk melakukan olahraga, berbagai penyakit tersebut bisa dihindari. Sebab, jika seseorang mengalami sakit, pastinya akan berdampak pada berbagai aspek kehidupannya, bahkan juga berpengaruh terhadap kebahagiaan keluarga.

“Kalau orang mengalami sakit, pasti juga berdampak pada kehidupannya. Seperti pengeluaran akan bertambah untuk biaya pengobatan. Namun, dengan berolahraga secara rutin, kita dapat mencegah berbagai penyakit tersebut,” pungkasnya.

(ADV)



Mulai 1 November 2018

Mobil yang Melanggar Parkir Didenda Rp 500 Ribu dan Sepeda Motor Rp 250 Ribu

Dinas Perhubungan Kota Surabaya terus mensosialisasikan Perda nomor 3 tahun 2018 dan Perwali Surabaya nomor 63 tahun 2018. Dalam perda dan perwali itu diatur denda administratif terhadap pelanggar parkir sebesar Rp 500 ribu untuk mobil dan Rp 250 ribu untuk sepeda motor. Sanksi ini akan diberlakukan mulai tanggal 1 November 2018.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabya Irvan Wahyudrajat mengatakan penerapan sanksi pelanggaran parkir di Kota Surabaya itu sudah diatur dalam Undang – Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan.

Selain itu, ada pula Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya nomor 3 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya, dan diperjelas dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya nomor 63 tahun 2018 tentang tata cara penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan daerah Kota Surabaya nomor 3 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya.

“Dalam peraturan itu, sanksi administratif yaitu penguncian ban dan pemindahan kendaraan (derek).

Sedangkan dendanya, bagi kendaraan roda 4 sebesar Rp 500 ribu dan paling banyak Rp 2,5 juta. Sementara bagi kendaraan roda 2 sebesar Rp 250 ribu dan paling banyak Rp 750 ribu,” kata Irvan saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Jumat (26/10/2018).

Oleh karena itu, untuk menerapkan peraturan ini, maka Dishub Surabaya akan membentuk tim penggembokan dan penderekan.

Tim ini nantinya akan beranggotakan Dishub Surabaya, Gartap III/ Surabaya, Satlantas Polrestabes Surabaya, dan Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak. “Dalam penerapannya nanti di lapangan, jika ada kendaraan parkir sembarangan, kalau itu masih ada pengendaraanya, akan langsung ditilang oleh pihak kepolisian, tapi kalau tidak

Menuju Era Baru Pertumbuhan Start Up di Surabaya Pertumbuhan startup atau usaha rintisan dengan berbagai terobosan kreatif dan layanannya terus bermunculan di Surabaya. Kini, Surabaya sudah memasuki era baru pertumbuhan startup, sebuah era dimana belajar mandiri telah dimulai, dan menjadi entrepreneurship serta pelaku industri kreatif merupakan pilihan yang tepat.

Pemerintah Kota Surabaya juga konsisten mendukung pertumbuhan startup ini.

Berbagai fasilitas pendukung, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan disiapkan bagi para pelaku industri kreatif.

Di bidang infrastruktur, Pemkot Surabaya sudah menyediakan Koridor Co-Working Space di Gedung Siola yang menjadi tempat berkumpulnya para pelaku startup.

Sedangkan untuk pelayanan, Pemkot Surabaya sudah menyediakan berb-

agai pelatihan dan membantu pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Bahkan, pemkot juga membantu akses pasar dan juga sangat mendukung program inkubasi dan akselerasi startup kreatif berbasis teknologi.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan untuk mendukung era baru pertumbuhan startup Surabaya, pihaknya sama-sama membangun dan mengembangkan entrepreneurship dan startup.

Ia memastikan era ini akan menjadi semangat baru bagi seluruh insan, terutama untuk anak muda Surabaya yang menekuni industri kreatif.

“Menjadi entrepreneur adalah sebuah pilihan tepat.

Sebab, tantangan anak muda tahun 2040 adalah bagaimana bisa menciptakan sebuah lapangan kerja, bukan mencari pekerjaan,” kata Wali Kota Risma beberapa waktu lalu.

Wali Kota perempuan per-

Koridor Co-Working Space kerap dimanfaatkan pelaku Strat Up untuk berdiskusi.

tama di Surabaya ini juga mengatakan, untuk menjadi pengusaha tidak perlu menunggu lulus kuliah. Namun, harus dimulai dari sekarang. “Apalagi saat ini menjadi pengusaha itu tidak perlu harus memiliki kantor. Jadi, tunggu apalagi, mari bersama-sama kita ubah dan harus dimulai dari sekarang,” tegasnya.

Audrey Maximillian Herli, salah satu pelaku startup di Surabaya yang sekaligus Founder platform Riliv mengatakan Pemkot Surabaya sangat membantu para pelaku startup untuk berkembang.

Mulai dari business networking, mentoring, coworking space, kemudahan pembuatan event dan promosi. “Selain itu, ter-

Kadishub kota Surabaya Irvan Wahyudrajat (tengah) dalam konferensi pers terkait pelaksanaan Perda larangan parkir.

ada pengendaranya, akan diberlakukan sanksi adminstratif oleh Dishub,” tegasnya.

Irvan juga menjelaskan proses penindakan administrasinya. Apabila ada mobil atau sepeda motor yang diketahui parkir sembarangan dan akhirnya dilakukan penguncian roda kendaraan, maka kendaraan itu akan ditempel stiker yang menjelaskan pelanggarannya. Selanjutnya, pemilik atau pengemudi membayartransfer sanksi denda itu melalui BCA, BANK JATIM, BNI, MANDIRI, BRI. Selanjutnya, pemilik atau pengemudi menghubungi Command Center 112 menjelaskan jika sudah membayar denda. Kemudian petugas Command Center 112 akan menghubungi petugas patrol gabungan, sehingga petugas patrol gabungan ini mendatangi kembali mobil yang digembok.

“Pemilik atau pengemudi menunjukkan bukti pembayaran sanksi denda yang sah kepada petugas patroli gabungan.Selanjutnya petugas patroli gabungan membuka kunci roda kendaraan pelanggar,” kata dia.

Sedangkan jika kendaraan itu diderek ke tempat yang telah disediakan Pemkot Surabaya, maka prosesnya kendaraan itu akan ditempel stiker yang menjelaskan pelanggarannya. Selanjutnya, pemilik ataupengemudi membayar transfer sanksi denda itu melalui BCA, BANK JATIM, BNI, MANDIRI, BRI.

Selanjutnya, pemilik atau pengemudi mendatangi tempat penyimpanan kendaraan yang diderek dan menunjukkan bukti pembayaran sanksi denda yang sah kepada petugas. ”Setelah itu baru pemilik atau pengemudi kendaraan dapat membawa kendaraannya dari tempat penyimpanan,” tegasnya.

Sebenarnya, lanjut dia, peraturan ini sudah lama diatur oleh pemerintah. Namun, karena ada permintaan termasuk dari Ombusman untuk memperpanjang sosialisasinya, maka peraturan ini baru akan diterapkan mulai 1 November 2018. “Jadi, sosialisasi peraturan ini sudah cukup lama,” tegasnya.

Sementara itu, Kanit Pendidikan dan Rekayasa Satlantas Polrestabes Surabaya AKP Tirto mengatakan pada prinsipnya Polrestabes Surabaya sangat mendukung kebijakan ini. Bahkan, ia mengaku sudah berkali-kali bersinergi dengan Dishub Surabaya dalam mensosialisasikan Perda dan perwali ini. “Jadi, nanti kalau ada kendaraan yang parkir sembarangan, jika itu masih ada orangnya atau pengemudinya, maka kami akan langsung tilang.

Sedangkan kalau tidak ada orangnya atau pengemudinya, maka kami serahkan kepad Dishub untuk menderek,” pungkasnya.

(ADV)

dapat pula fasilitasi hak paten dan HAKI serta bantuan pengurusannya,” kata Maxi – sapaan Audrey Maximillian Herli.

Dengan berbagai fasilitas yang telah diberikan oleh Pemkot Surabaya itu, maka para pelaku industri kreatif bisa meningkatkan capacity building, kemudahan akses pasar, dan kesempatan untuk berkolaborasi dengan corporate atau pun startup yang lain. “Jadi, saat ini iklim entrepreneur dan iklim startup sudah tercipta di Kota Surabaya, sehingga kita tinggal memanfaatkannya,” kata dia.

Network (GEN) Jonathan Ortmans menilai Kota Surabaya sudah melakukan hal-hal yang luar biasa yang menggabungkan digital dalam mendukung entrepreneurship, termasuk yang dilakukan oleh Wali Kota Risma dalam menurunkan kemiskinan.

“Surabaya ini kota besar. Saya melihat Kota Surabaya bisa menjadi kota entrepreneur di masa depan.

Makanya, dalam acara SNS nanti, akan banyak sekali delegasi dari berbagai negara yang akan melihat secara riil dan mengalami secara langsung dan nyata hal-hal yang lebih dibanding dengan apa yang mereka lihat di Silicon Valey,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, Startup Nations Summit mempunyai misi mendukung entrepreneur, dimana pun dan siapapun di belahan dunia ini. “Nah, pertemuan di Surabaya ini diharapkan bisa membantu dan menyelesaikan semua permasalahan terkait kewirausahaan,” pungkasnya. (ADV)

Tuan Rumah Start Up Nations Summit Iklim entrepreneurship yang berkembang pesat itulah yang menjadikan Kota Surabaya terpilih menjadi tuan rumah Startup Nations Summit (SNS) yang akan digelar pada 16-17 November 2018 mendatang.

Event internasional yang akan digelar di Grand City Convex ini akan dihadiri oleh kurang lebih 170 negara di seluruh dunia.

Sementara itu, Presiden Global Entrepreneurship

Jatim III

Hal - 4

JATIM POS

Pemprov Jatim Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

Wagub Jatim Gus Ipul (tiga dari kiri) pose bersama keluarga nelayan di Kenjeran, Surabaya..

PEMERINTAH Provinsi Gubernur Jawa Timur telah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan di Jawa Timur.

Caranya, dengan menumbuhkembangkan jiwa wirausaha di kalangan keluarga nelayan. Hal tersebut dilakukan pemerintah, agar nelayan punya pendapatan lain selain menjual ikan mentah hasil tangkapannya.

"Setelah itu kita berikan pelatihan dan pendampingan untuk menaikkan kualitas Sumber Daya Manusia," kata Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf saat mengunjungi nelayan di Jalan Sukolilo, Kenjeran, Surabaya, beberapa waktu lalu.

Ketika SDM-nya sudah bagus, Gus Ipul --panggilan akrab Saifullah Yusuf-mengatakan, pemerintah

akan membantu mengadakan riset pasar.

"Jadi kita bantu mereka untuk memahami dan mengerti betul kebutuhan pasar, dan pemerintah akan bantu itu," lanjut Gus Ipul.

Pemerintah Daerah, lanjut Gus Ipul, akan membantu pembiayaan nelayan untuk meningkatkan usahanya tersebut."Pembiayaan ini sekarang tidak terlalu sulit, karena kita bisa menyediakan bunga yang murah, yang sulit adalah memproduksi sesuatu yang sesuai keinginan pasar," kata Gus Ipul.

Pemprov Jatim melalui Dinas Kelautan dan Perikana (DKP) Jawa Timur sendiri telah menerapkan konsep pengembangan hulu hingga hilir perikanan, dengan memberikan nilai tambah komoditi perikanan masyarakat melalui indus-

trialisasi di petani. Peningkatan mulai Sumber Daya Manusia (SDM), akses permodalan, teknik pengolahan, hingga strategi penjualan produk perikanan.

Mengembangkan sektor hulu hingga hilir agar hasilnya lebih optimal, dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Di Kabupaten Pacitan misalnya, hasil tangkapan ikan Tuna pada bulan April 2018 di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan cukup melimpah. Sejak fenomena Siklon Tropis pada bulan Februari-Maret berakhir, dan cuaca di perairan laut sekitar Pacitan yang sudah membaik menyebabkan hasil tangkapan ikan Tuna meningkat.

Hal itu didukung oleh cuaca di perairan laut se-

latan Kabupaten Pacitan yang sudah mulai membaik, sehingga nelayan setempat atau nelayan andon banyak yang berlayar mencari ikan.

Kepala UPT P2SKP Tamperan, Dr Ir Ninik Setyorini, MT menjelaskan, bahwa adanya peningkatan hasil tangkapan ikan tuna antara lain juga disebabkan telah kembali beroperasinya kapal Purse Seine sebanyak 44 unit dan kapal sekoci sebanyak 46 unit di Pelabuhan Perikanan Tamperan.

Adapun jenis Ikan Tuna yang menjadi hasil tangkapan nelayan di antaranya Yellowfin Tuna, Bigeye Tuna, Baby Tuna/ Cakalang, dan Tongkol.

Bukan hanya soal jumlah tangkapan ikan oleh nelayan Jawa Timur yang berkontribusi secara langsung bagi kesejahteraan mereka. Harga ikan hasil tangkapan juga terus mengalami kenaikan. Tentu saja hal tersebut memberi dampak positif bagi tingkat kesejahteraan para nelayan.

yang diterima nelayan naik sebesar 1,54 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar nelayan hanya naik sebesar 1,06 persen.

Jatim adalah provinsi yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan sektor perikanan tangkap di Indonesia. Yakni mencapai 407.832,90 ton/tahun serta kontribusi sekitar 25% dari total produksi perikanan di Indonesia. Produksi diatas belum termasuk produksi ikan budidaya dan perairan umum.

Sementara soal Pendapatan Jatim, sektor ini mampu memberikan kontribusi luar biasa bagi PDRB Jatim, yakni sebesar Rp 50,99 triliun atau 2,53% dari total PDRB Jatim yang sebesar Rp 2.019,2 triliun pada tahun 2017. Sedangkan capaian ekspor hasil perikanan

Tahun 2017 sebesar 198.866,761 ton dengan nilai sebesar 1,2 miliar US$ atau sekitar Rp 16 triliun.

Karena itu, Pemprov Jatim melalui Dinas Kelautan dan Perikana (DKP) Jawa Timur terus mengembangkan sektor ini mulai hulu hingga hilir agar hasilnya lebih optimal, dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan jalan menerapkan konsep asli Jatim, pengembangan hulu hingga hilir perikanan, dengan memberikan nilai tambah komoditi perikanan masyarakat melalui industrialisasi di petani. Kemudian, peningkatan mulai Sumber Daya Manusia (SDM), akses permodalan, teknik pengolahan, hingga strategi penjualan produk perikanan.(bidang tangkap)

Perikanan Tangkap Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur terkait tingkat kesejahteraan nelayan yang biasa dikenal dengan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jawa Timur bulan Juli 2018 naik 0,47 persen dari 127,18 di bulan Juni 2018 menjadi 127,78 di bulan Juli 2018.

Kenaikan ini disebabkan karena indeks harga

Hasil tangkapan ikan Tuna kembali melimpah di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan.

Budidaya Ikan Patin, Peluang Bisnis Menggiurkan Budidaya ikan patin ternyata menjanjikan peluang bisnis yang menggiurkan. Hal itu nampak dari semangat masyarakat Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, untuk mengembangkannya dalam dua tahun terakhir. Jika sebelumnya hanya lima hingga enam hektar, saat ini sudah mencapai 60 hektar.

Kelompok Pembudidaya Ikan Patin bernama Mina Lestari, adalah salah satu yang tengah giat memberdayakan perempuan di desanya untuk membudidayakan ikan patin.

Siti Nikmaziah (47), selaku Ketua Mina Lestari yakin betulbahwa ikan patin akan menjadi lahan bisnis yang menggiurkan. Nikmaziah tak hanya memberikan pelatihan kepada anggotanya, tapi juga membantu mendistribusikan benih ikan patin kepada para koleganya.

Senyum lebar menghiasi wajah-wajah mereka setiap memuat ikan-ikan Patin ke dalam truk, untuk dikirim ke pasar-pasar di Tulungagung atau ke pabrik pengolahan di Surabaya.

Hari-hari penuh bau amis ikan pun diakrabi oleh para anggota Mina Lestari yang semuanya perempuan, dan rata-rata bersta-

tus janda. Itulah mengapa, pembudidaya ikan patin Mina Lestari cukup dikenal di Tulungagung. Sumber Gempol, tempat di mana Nikmaziah tinggal, dikenal sebagai desa penghasil ikan terbesar di Kabupaten Tulungagung sejak tahun 90-an.

Sekitar tahun 2000, setelah bercerai dengan suaminya, Nikmaziah berpikir untuk mengumpulkan perempuan di desanya untuk diajarkan cara budidaya ikan. Entah mengapa, 20 orang perempuan yang berhasil dikumpulkannya, sebagian besar berstatus janda ataupun ditinggal oleh suaminya karena harus bekerja sebagai TKI di luar negeri.

Saat itu, sebagian besar penduduk desa membudidayakan jenis ikan hias atau gurame. Masih sedikit pembudidaya yang memilih patin secara serius.Namun, Nikmaziah memilih untuk beternak ikan patin. Ternyata pilihan itu tidak salah.

56 Ton Sehari Menurut Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung, Tatang Suhartono, dalam satu hari Kabupaten Tulungagung menghasilkan 56 ton ikan patin. Dari total produksi itu, 12 ton di antaranya diolah

Ikan Patin lokal yang kini pasarnya sangat terbuka.

menjadi fillet (daging ikan tanpa tulang).

Produksi patin fillet ini dilakukan di tempat produksi Dinas Perikanan, yang ada di bagian belakang kantor. “Pabriknya ini dulu bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pengelolaannya diserahkan ke pihak ketiga,” tutur Tatang, baru-baru ini.

Pabrik fillet ikan ini dikelola oleh PT Mina Perkasa dari Kecamatan Besuki. Perusahaan ini adalah yang ketiga dengan mempekerjakan 74 orang, semuanya diambil dari warga sekitar.

“Perusahaan ini wajib menyetor PAD (pendapatan asli daerah, red) sesuai kerja sama yang sudah disepakati. Semuanya diatur melalui Peraturan Daerah,” tambah Tatang.

Sebelumnya pabrik ini mempunyai kapasitas produksi hanya 4 ton per hari.

Namun karena tingginya permintaan patin fillet, kapasitas produksi ditingkatkan menjadi 12 ton per hari. Kapasitas produksi ini masih 60 persen dari total permintaan pasar.

Tatang melanjutkan, Tulungagung menyumbang 25 ton (68%) pasokan ikan perhari dari seluruh produksi ikan patin se-Jawa Timur. Sebanyak 8 ton dari jumlah tersebut dikirim ke pabrik-pabrik pengolah ikan patin untuk dijadikan filet, abon dan olahan ikan lainnya. Sisanya dikirimkan ke pasar-pasar di luar Tulungagung.

“Pasarnya sangat terbuka, kita hanya masih menyuplai untuk pasar lokal saja. Belum sampai

ekspor,” terangnya.

Beberapa tahun lalu, permintaan terhadap ikan patin lokal rendah dan tidak stabil. Namun, dua tahun terakhir terjadi lonjakan luar biasa. Hal ini dipicu antara lain oleh aturan tegas pemerintah dalam membatasi impor ikan patin dari Vietnam. Kondisi ini membuat peternak patin bergairah dan memberikan penghasilan yang lebih besar bagi mereka.

Meski begitu, Tatang mengatakan, jumlah patin yang ada saat ini belum sanggup memenuhi kebutuhan konsumsi nasional.

“Kami perlu meningkatkan jumlahnya dari petani untuk bisa mendukung industri pengolahan patin,” kata Tatang.

Untuk meningkatkan jumlah dan kualitas patin lokal, Imza Hermawan, ahli Patin dan konsultan UNIDO SMART-Fish Program mempunyai formula khusus. Ia membantu proyek SMART-Fish di bawah United Nations Developments Organization (UNIDO) bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenalkan program Pakan Formulasi Murah atau Least Cost Formulation (LCF) menggunakan bahan baku lokal untuk mendukung program gerakan Pakan Mandiri KKP.

LCF ini diperkenalkan ke kelompok-kelompok pembudidaya patin di Tulungagung dan Jambi untuk menghasilkan daging patin yang lebih cerah, tidak berbau lumpur yang disesuaikan dengan kebutuhan industri filet. Harga pakan mandiri juga lebih murah dari pakan buatan pabrik, sehingga memberikan margin yang lebih besar bagi pembudidaya.

Pakan mandiri ini telah dikenalkan kepada para peternak patin selama dua tahun terakhir, termasuk Nikmaziah dan kelompoknya.

Namun, dia mengaku masih kesulitan membuat pakan mandiri dalam jumlah banyak, karena bahan baku seperti tepung ikan sulit didapatkan di Tulungagung. “Tidak ada toko yang menjual tepung ikan di sini”, kataImza Hermawan.

Untuk mengatasi masalah itu, Dinas Perikanan Tulungagung telah berencana membantu mendistribusikan tepung ikan ke petani dan menjualnya dengan harga murah.

Selain itu, bantuan mesin pembuat pakan dari KKP atas rekomendasi dari UNIDO SMART-Fish juga akan diberikan kepada pembudidaya Patin di berbagai daerah. (bidang budidaya)

Jatim IV

Hal - 5

Akhmad Jazuli Jabat Sekretaris Daerah Jombang

Jombang, Jatim PosUsai terjadi kekosongan kursi Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang (Sekdakab) pasca Ita Tribawati pensiun dari Sekda, kemudian di isi Pj. Sekda Eksan Gunajati. Akhirnya, posisi Sekdakab definitif, Dr. H. Akhmad Jazuli, S.H., M.Si dilantik oleh Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab, pada Kamis (25/10/2018).

Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat,“Atas nama pribadi beserta Jajaran Pemerintah Kabupaten Jombang, saya mengucapkan selamat kepada saudara Dr. H. Akhmad Jazuli, S.H., M.Si yang baru saja saya lantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang," tutur Bupati Jombang.

Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab did-



ampingi Wakil Bupati Jombang Sumrambah memimpin langsung prosesi pelantikan Sekdakab Jombang yang baru menggantikan Pj. Sekda Eksan Gu-

najati.

Dikatakan Bupati, Pelantikan Sekdakab Jombang Dr. H. Akhmad Jazuli, S.H., M.Si mengacu pada Berita Acara Rapat

Pemkab Jombang Terima Penghargaan

Komitmen dan Kepedulian Dalam Pengembangan Wisata Daerah

Jombang, Jatim PosGubernur Jawa Timur Soekarwo Diwakili Oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono, Menyerahkan Penghargaan Kepada Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab, Pada Malam Anugerah Wisata Jawa Timur, Yang Berlangsung Di Hotel Mercure Surabaya, Jawa Timur, Selasa

malam (23/10/2018).

Pemerintah Kabupaten Jombang Dinilai Memiliki Komitmen Dan Kepedulian Ya n g Ti n g g i D a l a m Mengembangkan Wisata Daerah Dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Acara Yang Mengambil Tema “Melalui Anugerah Wisata Jawa Timur Kita Kembangkan Daya Tarik Wisata Yang Berwawasan

Lingkungan Itu” Ditujukan Untuk Memberikan Apresiasi Dan Juga Penghargaan Bagi Daerah Yang Berhasil Mengembangkan Potensi Wisata Di Daerahnya Masing-Masing.

Ketua Panitia yang juga Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Jatim Sinarto, S.Kar,MM, menyampaikan bahwa kunjungan wisatawan dunia 2017 telah mencapai 1,4 Milyar, sekitar 300 juta dintaranya ke Asia, sekitar 17 juta ke Indonesia dan yang ke Jawa Timur sekitar 690 ribu Wisman.

Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab yang hadir bersama Kepala Disbudpar Jombang Dan Kepala Bagian Umum Pemkab Jombang mengaku bangga dan menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang diterima.(her/kom)

Penetapan Hasil Akhir Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 18/ Pansel.Jptp/ Kab.Jmb/2018 Tanggal 25 September 2018, Berita Acara Penetapan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Terpilih Nomor : 8211.22/ 2816.1/ 415.41/ 2018 Tanggal 1 Oktober 2018.

Dan, Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal 16 Oktober 2018 Nomor : 821/8509/Sj Tentang Persetujuan Pengangkatan Dan Pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.

“Jabatan Sekretaris Daerah, sesungguhnya mempunyai peran yang sangat penting, karena Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun

Kadisbudparpora menyerahkan tropy kejuaraan kacong tor jebbing.

Alshya Sekar Amar anggana Wibowo.

Kadis Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep Sufiyanto, SE. M.Si ,mengatakan dalam ini, kita dapat bersilaturrahim sekaligus menghadiri acara Pemilihan Duta Wisata

Kacong Tor Cebbing Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep Untuk mengikuti Grand Final Pemilihan Kacong Tor Cebbing 2018 dilakukan seleksi sampai den-

kebijakan, serta membina hubungan kerja dengan Dinas, Lembaga Teknis dan Unit Pelaksana lainnya. Oleh karena itu, dengan fungsi yang demikian maka Sekretaris Daerah sesungguhnya merupakan motor penggerak organisasi pemerintahan daerah.

Citra pemerintah kabupaten Jombang akan sangat banyak ditentukan oleh Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya," ungkap Bupati Jombang.

Untuk itu Sekdakab Jombang harus mampu mengemban seluruh aktivitas maupun tugas-tugas administratif, terus meningkatkan kemampuan dalam menyikapi teritorial dan penyelenggaraan otonomi daerah, serta mampu berkoordinasi dan berkomunikasi secara produktif, kepada seluruh institusi, baik internal maupun eksternal.

“Kita sepenuhnya harus menyadari bahwa tantangan tugas-tugas pemer-

intah kabupaten jombang di hari-hari mendatang semakin berat, terutama untuk menangani tuntutan dan harapan masyarakat.

Mari kita terus kembangkan koordinasi yang lebih produktif. Kita harus saling berkomunikasi tanpa jarak. Jangan kita berfikir sendiri, bertanya sendiri, menjawab sendiri, bertindak sendiri, yang akhirnya salah sendiri. Hal ini perlu saya tekankan, guna mendukung upaya kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," tegas Hj. Mundjidah Wahab.

Menurutnya semua tindakan dan kebijakan harus tertib administrasi dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga semua tindakan dan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan. Tampak hadir dalam pelantikan yakni sejumlah pejabat dari pemprov Jatim serta Kabupaten/Kota Mojokerto dan lingkup Pemkab Jombang. (her/komf)

Ribuan Santri Sumenep lakukan Kirab HSN 2018

Sumenep, Jatim PosRibuan santri melakukan kirab dari kantor PCNU sampai ke depan mesjid Agung yaitu acara syukuran Hari Santri Nasional (HSN) 2018, haul raja-raja dan memperingati dalam rangka tahun baru Islam 1440 H di depan Masjid Jamik Sumenep, (24/10).

Sebelum acara tersebut, Haul Muassis NU dan Muassis Kabupaten Sumenep dalam rangka harisantri nasional tahun 2018 di Kabupaten Sumenep bertempat di Gor A.Yani Sumenep (19/10) KH.A.Busyro Karim dalam sambutannya menyampaikan selamat hari santri nasional tahun 2018, kepada ribuan santri di Kabupaten Sumenep. Semoga, melalui haul muassis malam ini, Kabupaten Sumenep yang kita cintai senantiasa aman, damai dan sejahtera dalam lindungan Allah SWT. Menurut A. Busyro hari santri nasional lahir dari sejarah resolusi jihad yang dikumandangkan oleh KH.

Fais dan Yulianingsih Kacong Cebbing Sumenep 2018

Sumenep, Jatim PosPemerintah Sumenep melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) menetapkan Visit Sumenep 2018. Kurang lebih 33 event dalam kalender kegiatan Visit Sumenep 2018, sebagian besar kegiatan sudah di laksanakan, termasuk Grand final Pemilihan Wisata Kacong Tor Cebbing yang dilaksanakan (24/10) di mulai pukul 19.00, bertempat di gedung Korpri.

Namun sebelumnya pada tanggal (23/10) pukul 19,30 bertempat di Pendopo Agung Sumenep di adakan malam keakraban Duta Wisata, Pesertanya Finalis Kacong Tor Jebbing.

Juga di hadiri Ibu Fitri Busyro Karim dan Bintang tamu Putri Indonesia Jawa Timur

JATIM POS

gan 10 finalis kacong cebbing remaja.10 orang finalis kacongcebbinganak-anakdantinggal 5 finalis kacong cebbing remaja dan 5 finalis kacong cebbing anak-anak.

Hasil Kejuaraan : Kategori Remaja Putra Kacong Sumenep diraih Agil Al Qodri ,Wakil I Kacong diraih Firdaus, Wakil II Kacong Moh. Foni A ,Harapan I Kacong Mulyadi, Harapan II Kacong Ahmad Firman M. Kategori Remaja Putri Cebbing Sumenep diraih Yulia Ningsih, Wakil I Cebbing diraih Annisa Magfirah, Wakil II Cebbing diraih Nurhasanah, Harapan I Cebbing Resa Agnesia , Harapan II Cebbing diraih Rosa Setia.

Penghargaan yang diberikan kepada para pemenang memperoleh Uang Pembinaan mulaidari 1 Juta

Bupati Sumenep KH Busyro Karim didepan ribuan santri.

HASYIM ASY’ARI. Ada beberapa poin penting dalam resolusi jihad itu. diantaranya, setiap muslim tua, muda, dan miskin sekalipun wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia dan pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan layak disebut syuhada.

Menurutnya Dunia saat ini bukan lagi ditentukan keunggulan symbol dan identitas, tetapi menempatkan skill sebagai panglima.

Rupiah sampai dengan 3 Juta Rupiah, Slempang, Tropy, Sepeda dan Sertifikat Menurut mantan Kabag Humas Pemerintah Kabupaten Sumenep Sufiyanto menjelaskan mengenai anggaran dan biaya pelaksanaan kegiatan Pemilihan Duta Wisata Kacong Tor Cebbing Tahun 2018 ini adalah dari APBD Kabupaten Sumenep melalu Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumenep serta dukungan dan partisipasi dari pihak pihak lain yang perduli dengan kegiatan ini.

Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi memberikan sambutan sekaligus membuka dan meresmikan pelaksanaan Pemilihan Duta Wisata Kacong Tor Cebbing Kabupaten Sumenep Tahun 2018 tanggal 24 Oktober 2018. (rul nan man)

Para santri akan mampu mewarnai gerak nadi perjalanan sejarah, jika memiliki keunggulan di bidang ekonomi, politik, social dan sebagainya .namun merawat nilai-nilai dan identitas santri sebagai penjaga moralitas bangsa. Saat ini, yang menjadi musuh nyata bagi generasi muda dan para santri adalah narkoba.

Sekali saja kita terjerumus kepada narkoba, maka akan meruntuhkan masa depannya.

Sementara kata mantan ketua DPRD dua periode menuturkan merawat keutuhan Negara kesatuan republic indonesia.

Tidak ada warisan terbaik di negeri ini selain Negara kesatuan republic indonesia. Sehingga perdebatan tentang konsep dasar Negara sudah layu. dalam NU, perdebatan tentang dasar Negara sesungguhnya telah usai dan final.

Muktamar NU di Banjarmasin tahun 1936 telah menegaskan Indonesia sebagai Darussalam atau Negara damai yang tidak menempatkan islam sebagai landasan formal dalam bernegara, namun lebih pada pengaplikasian nilai-nilai keislaman.

Bahkan pada muktamar NU di Situbondo tahun 1984, NU menjadi organisasi keagamaan pertama yang mengakui Pancasila sebagai asas tunggal dan kaum santri, tetap menjaga keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia yang kita cintai. (rul/man/nan)

Ekspose DPRD Propinsi Jatim

Hal - 6



Pembahasan Tata Tertib Baru DPRD Jatim

Political Will Kata Kunci Penegakan Peraturan DPRD

Pada dasarnya peraturan adalah perangkat yang berisi patokan dan ketentuan untuk dijadikan pedoman dari keputusan yang telah disepakati dalam suatu organisasi. Sifatnyamengikat, membatasi, mengatur dan harus ditaati dan dilakukan untuk menghindari sanksi.Tujuannya, menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kenyamanan.

Demikian pendapat akhir Fraksi Nasdem Hanura DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Hal itu disampaikan 100 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2014-2019 yang sebentar lagi akan juru bicara Fraksi Nasdem Sebanyak mengakhiri masa baktinya..

Hanura, Moch. Eksan dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (22/10). mor 12 Tahun 2018 sangat Musyawarah, jumlah dinyanyikan Lagu Mars Dalam konteks itulah comprehensive dan so- Tenaga Ahli Fraksi yang Jawa Timur, kekosongan maka Peraturan DPRD phisticated sehingga raper- biasanya satu orang saja, jabatan Gubernur dan/atau tentang Tata Tertib DPRD da ini begitu ideal dan tidak tidak boleh lebih.

Wakil Gubernur yang masa bukan untuk membeleng- parsial.

Kegiatan reses untuk jabatannya lebih dari 18 gu, melainkan sebagai Pedoman Penyusunan DPRD Provinsi, terkait den- bulan, hingga penyelengpedoman bagi kita semua Tata Tertib DPRD Provinsi gan daerah provinsi yang garaan kegiatan orientasi dalam menjalankan tugas dan Kabupaten/Kota mer- bercirikan kepulauan dan/ dan pendalaman tugas. dan wewenang. Fungsin- upakan pedoman yang ha- atau yang memiliki kondisi Begitu menyeluruhnya dalam rangka memper- rus digunakan oleh DPRD alam yang sulit dijangkau, ya, Peraturan Tata Tertib juangkan kesejahteraan Provinsi dan Kabupaten/ mengenai kehadiran Gu- DPRD Provinsi Jawa Timur rakyat Jawa Timur.

Kota. bernur dalam rapat paripur- Tahun 2018 yang kemudiDari hasil pembahasan Dicontohkan pedoman na. an dijelaskan dalam Babseperti yang dilaporkan penyusunan, seperti istilah Kemudian, setiap ra- Bab maupun Pasal-Pasal Pansus bahwa substansi Rapat Paripurna, peruba- pat paripurna, selain men- yang terdiri dari 24 Bab dan Tata Tertib DPRD Provinsi han jadwal yang sudah yanyikan lagu wajib In- 222 pasal. Sungguh luar Jawa Timur sesuai PP No- ditetapkan dalam Badan donesia Raya juga akan biasa!



Edisi No. 304 Tahun XVII ~ Minggu I NOPEMBER 2018

Fraksi Nasdem Hanura yang diketuai H Muzammil Syafi’i, SH, M.Si melihat bahwa sempurnanya Perda Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD tersebut, tidak lepas karena proses yang telah dilakukan Pansus begitu panjang dan detailnya, sehingga menghasilkan perda yang begitu ideal.

Hal ini bisa dilihat dari prosesnya, diantaranya melakukan rapat kerja pembahasan substansi dan materi rancangan tata tertib DPRD; melakukan konsultasi terkait dengan substansi materi rancangan tata tertib ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; melakukan studi banding ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, dan DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Dalam penyelesaiannya, Pansus juga menyampaikan surat permohonan fasilitasi kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk dilakukan fasilitasi atas materi Rancangan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Timur; dan terakhir finalisasi dan klarifikasi Rancangan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Timur dengan pihak Kemendagri sebagai narasumber.

Karena itu Fraksi Nasdem Hanura percaya bahwa Peraturan DPRD tentang “Tata Tertib DPRD ini adalah semangat baru yang membuat kita akan semakin baik dalam menjalankan fungsi dan perjuangan untuk membangun Jawa Timur yang lebih baik dan sejahtera. Tinggal bagaimana pelaksanaannya ke depan,” kata Muzammil.

Dengan kata lain Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD ini tidak akan bermakna meskipun rancangan begitu sempurna, manakala peraturan yang kita sepakati ini tidak menebarkan laku praktik di lapangan. Sebuah peraturan akan memiliki ruh apabila kita mampu melaksanakan dan mempraktikkan dalam kerja-kerja kita. Tanpa ini, Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD akan menjadi cerita saja.

Untuk itu komitmen, integritas, dan political will adalah kata kunci dalam menegakkan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Karena hanya dengan ini kita akan terpatri dalam peradaban dan sejarah Jawa Timur yang lebih baik dan bermartabat.(yd)

Harapan Fraksi Partai Gerindra

Pimpinan Dewan Mengambil Keputusan Bijak dan Tepat

Beberapa pandangan dan catatan Fraksi Partai Gerindra terhadap Raperda tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disampaikan oleh juru bicaranya Dr HM Noer Soetjipto, SP, SE, MM. Pertama, sebagai pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Atas pertimbangan tersebut, pada 12 April 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Akibat hukum dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tersebut, tentu saja Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Tata Tertib DPRD Provinsi harus direvisi.

Kedua, Fraksi Partai Gerindra memahami bahwa banyak hal mendasar yang berubah dan memiliki kepastian hukum dalam tata tertib sesuai petunjuk teknis PP terbaru. Bahkan dengan kepastian hukum ini, Fraksi Partai Gerindra berharap tidak akan ada lagi multi tafsir di kalangan anggota DPRD berpotensi menimbulkan polemik dan

menetapkan Peraturan DPRD tentang Tata Cara Pemilihan Gubernur dan/ atau Wakil Gubernur.

Terakhir, sesuai dengan petunjuk Pansus, Fraksi Partai Gerindra yang diketuai Ahmad Hadinuddin, Sp-

dIjuga berharap Pimpinan Dewan agar mengambil keputusan yang bijak dan tepat karena pertengahan Bulan November nanti kita akan melaksanakan kegiatan reses III DPRD Jawa Timur. (yd)

Tatib Ini Mengatur Internal ‘Rumah Tangga’ DPRD Suasana ketika dilakukan rapat paripurna DPRD Jatim i.

perdebatan. Berdasarkan laporan Pansus, mencatat perubahan mendasar.

Misalnya, terkait dengan istilah Rapat Paripurna, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, hanya dikenal istilah Rapat Paripurna yang bersifat pengumuman dan Rapat Paripurna yang bersifat pengambilan Keputusan, yang berdampak pada perlu tidaknya kewajiban kuorum.

Rapat Paripurna yang bersifat pengumuman tidak mewajibkan kuorum, sedangkan Rapat Paripurna yang bersifat pengambilan keputusan, didahului dengan adanya kuorum bagi peserta rapat, dan output yang dihasilkan dapat berupa penetapan Keputusan DPRD atau persetujuan DPRD. Sedangkan istilah “Rapat Paripurna Internal” masih diperbolehkan dan

merupakan Rapat Paripurna intern DPRD, baik yang bersifat pengumuman maupun pengambilan keputusan.

Terkait dengan perubahan jadwal yang sudah ditetapkan dalam Badan Musyawarah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah, maka perubahan tersebut harus dilakukan melalui Rapat Paripurna. Hal itu dimaksudkan agar tidak ada satupun Alat Kelengkapan Dewan yang dapat melakukan perubahan agenda DPRD yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah. Tetapi ketentuan tersebut tidak berarti bahwa Badan Musyawarah tidak dapat mengubah jadwal atau agenda yang telah ditetapkan karena berdasarkan asas contraries actus bahwa badan/ pejabat yang membuat keputusan/tindakan dapat mencabut atau mengubah

keputusan/tindakan yang telah dibuatnya.

Yang lebih urgen dari penyesuaian beberapa aturan itu adalah menyangkut kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Sesuai aturan terbaru ini, DPRD diberikan kewenangan untuk menentukan siapa kepala daerah pengganti apabila terjadi kasus hukum, meninggal dan sebagainya untuk meneruskan sisa masa jabatannya.

Namun, mengenai tata cara pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur oleh DPRD tidak diatur dalam Tata Tertib DPRD. Oleh karena itu, Fraksi Partai Gerindra sejalan dengan Pansus untuk merekomendasikan apabila nanti terjadi kekosongan jabatan Gubernur dan/ atau Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud di atas, maka DPRD harus

Perubahan Tatib DPRD Provinsi Jawa Timur ini diajukan sebagai konsekuensi logis yuridis dari telah diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

“Peraturan DPRD tentang Tatib DPRD yang lama harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan baru yang ada dalam PP tersebut,” demikian pendapat akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disampaikan juru bicaranya Ir H Artono.

Rancangan Peraturan DPRD tentang Tatib ini adalah peraturan yang mengatur internal “rumah tangga” DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yakni fungsi legislasi atau pembentukan Perda, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Dengan adanya penyempurnaan dan penguatan DPRD dan didukung dengan SDM

yang terus meningkat, diharapkan kerja-kerja kedewanan baik secara internal ke DPRD sendiri, maupun eksternal, dengan eksekutif dapat berjalan lebih baik dan produktif. “Dengan kata lain, Tatib DPRD yang baru ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan Provinsi Jawa Timur yang lebih baik ke depannya,” kata Fraksi PKS yang diketuai Irwan Setiawan, SIP. Salah satu hal baru dari PP dan kemudian diakomodir dalam Tatib DPRD yang baru adalah mengatur tentang tata cara pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam PP tersebut juga ada pengaturan yang lebih detail, yakni tentang tugas dan wewenang, tata cara pemilihan, persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen.

Jadwal dan tahapan pemilihan, hak anggota DPRD dalam pemilihan, penyampaian visi dan misi. (yd)

Jatim VIII

Hal - A

Kades Penataran Aniaya Anggota Pokmas

Blitar, Jatim Pos Kateno, Kepala Desa (Kades) Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, dilaporkan ke Aparat kepolisian. Ia diduga melakukan pemukulan terhadap anggota Pokmas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bernama Agus.

Korban Agus menceritakan, pada Selasa siang (23/10/2018), awalnya ia men-share ke whatsApp teman-temannya soal rencana kegiatan PTSL. Agus mengatakan, ia melakukan kegiatan PTSL atas permintaan Bupati Blitar. Hal itu juga sesuai dengan terbitnya Peraturan Bupati (Perbup).

Disisi lain, Desa Penataran terkesan diam-diam saja, bahkan Pokmas mau dibubarkan oleh Kepala Desa. Alasannya, kegiatan Pokmas PTSL hanya bikin ruwet saja. Dua hari setelah rencana kegiatan PTSL tersebut, tepatnya Selasa (16/10) terjadi ka-

saat hendak dikonfirmasi tidak berada di tempat.

Tapi informasi dari Bagian Humas Polres Blitar Kota, Ipda Dodit mengatakan, belum ada laporan soal kasus penganiayaan itu.

Kepala Desa Nglegok, Kateno yang dikonfirmasi mengatakan, berita kasus hukum itu bohong.

Korban Agus saat minta visum di puskesmas..

sus pemukulan terhadap diri Agus.

Merasa dianiaya, Agus melaporkan kejadian yang menimpa dirinya ke Mapolsek Nglegok, termasuk menyertakan hasil bukti visum dari puskesmas.

"Sudah saya laporkan kejadian ini ke polisi," kata Agus kepada Jatim Pos. Kapolsek Nglegok AKP Agus Hendro Tri S, SH

Sementara itu Camat Nglegok Agus Zainal mengatakan, memang benar ada kejadian dan laporan kasus Kepala Desa Penataran dengan anggota Pokmas. Dalam waktu dekat akan mengundang pihak-pihak terkait, baik anggota Pokmas, Kepala Desa dan BPN. Kepala Bagian Tata Usaha BPN Kabupaten Blitar sendiri baru tahu kalau ada kasus antara kepala desa dengan anggotaPokmas.

Ia berharap ada kerjasama dalam memberi pelayanan kepada masyarakat saat mengurus sertifikasi tanah. (sk)

Semen Indonesia Gelar Pekan Raya

JATIM POS

Sejahat-Jahatnya Manusia Kalau Disentuh Hatinya Pasti Luluh

PENDIRIAN lapas bertujuan untuk dikelola dengan pijakan pada amanah yang sangat besar dan mulia untuk dapat membina orang-orang tersesat di dalam masyarakat. Harapannya, supaya nantinya akan lebih baik ketika sudah kembali ke masyarakat.

Kepala Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Klas II-A Pamekasan, M. Hanafi mengatakan, pada dasarnya manusia sejak dilahirkan ke dunia ini, maka sejak itulah ia mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Ia ingin berkembang dengan pergaulan dan memperoleh standar keilmuan. Tetapi apa yang dianggap teratur oleh seseorang belum tentu dianggap teratur oleh pihak lain.

Begitu juga petugas Lapas yang mempunyai tanggung jawab membina narapidana dari segi moral dan etika, melatih kemadirian, dan membekali pemahaman yang baik supaya nantinya bila sudah kembali ke masyarakat akan menjadi lebih baik.

Maka sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dan sesama, tentunya harus ada perangkat patokan SOP (Standard Operating Prosedure) agar

Kepala Lapas Klas II-A Pamekasan, M. Hanafi..

tidak terjadi kepentingan sebagai akibat pendapat yang berbeda mengenai kebijakan dan ketentuan.

Payung memang tidak menghentikan hujan, tetapi payung menghindari hujan tanpa kebasahan. Begitu juga Integritas tak memberi kemewahan, tetapi ia mampu memberi kekuatan dalam menghadapi gangguan dan cobaan.

Maka inti dan arti pengelolaan Lapas terletak pada penyerasian hubungan nilai kemanusiaan. Dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.

"Berkarya di Lembaga Pemasyarakatan merupakan seni bagi kehidupan saya," kata Hanafi.

Alasannya, ia melaku-

kan pembinaan terhadap orang yang dianggap bermasalah. Bagi Hanafi ini justru merupakan letak keunikannya, bagaimana petugas Lapas harus bisa meyakinkan mereka agar bangkit dari keterpurukan untuk memulai hidup dengan lembaran baru di dalam Lapas.

Pembinaan yang dilakukan untuk memeberikan bekal, mental serta spritual dengan tujuan nanti bila kembali ke masyarakat bisa lebih baik.

Sedangkan ketidaktertiban di dalam Lapas harus bisa diminimkan. Tentu dengan cara semua harus bisa memberikan pemahaman tentang kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaan konflik dan perbedaan yang terjadi pada kita semua. (bw)

PAW Dua Anggota DPRD Kabupaten Blitar

Bupati Tuban Fatkhul Huda membuka acara Pekan Raya Semen Indonesia..

Tuban, Jatim Pos PT Semen Indonesia (Persero) Tbk setiap tahun menggelar Pekan Raya Semen Indonesia dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pabrik Gresik. Pada tahun 2018 ini, Pekan raya digelar selama lima hari, mulai 24 – 28 Oktober 2018 di Komplek Perumahan Dinas Semen Indonesia, Desa Bogorejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban.

Dengan mengusung tema “Semangat Persatuan Dalam Nuansa Kebersamaan Untuk Mewujudkan Produk-Produk Unggulan”, Pekan Raya menampilkan berbagai Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Tuban. Total peserta Pekan Raya Semen Indonesia 2018 mencapai 171 stand yang terdiri dari UKM Binaan Semen Indonesia, Karang Taruna desa sekitar, perbankan, kelompok penggiat budaya, otomotif, aneka kerajinan dan kuliner. Selain itu, pekan raya juga diramaikan oleh 343 stand Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan konsep open space.

Dalam Pekan Raya 2018, Semen Indonesia menghadirkan “Klinik Konsultasi Bisnis, Sales, dan Marketing” bersama Komunitas Tangan Diatas (TDA) Kabupaten

Tuban untuk menyediakan jasa konsultasi seputar dunia wirausaha secara langsung. Selama pekan raya, stand peserta juga akan dikompetisikan untuk memilih stand paling kreatif, stand pelayanan terbaik, dan stand yang edukatif.

Penilaian dilakukan oleh pengunjung melalui angket yang akan disebarkan oleh panitia.

Menurut EVP of Plant Operation Semen Indonesia, Mukhamad Saifudin, melalui Pekan Raya Semen Indonesia ini diharapkan dapat tumbuh entrepreneur-entrepreneur baru, sehingga turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Tuban. (min)

Blitar, Jatim PosPelaksanakan Pengambilan Sumpah atau janji Penggantian Antar Waktu (PAW) dilaksanakan di Gedung GRAHA PARIPURNA DPRD Kabupaten Blitar (10/10/2018) yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren, Wakil Ketua I Maskur Spd, Bupati Blitar. Drs.H. Rijanto.MM, seluruh anggota fraksi DPRD Kabupaten Blitar, di samping itu juga hadir Danyon 511, Dandim 0808 Blitar, Kapolres Blitar, Kapolreta Blitar Kota, Kepala BNN Blitar, Kepala Pengadilan Negeri

Ketua DPRD Suwito Saren membacakan Sumpah Janji PAW 2 anggota Rohmadi dari fraksi Demokrat dan Hari Wiyono ST dari fraksi PKB.

Blitar, Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, Kepala KPU

824 Atlet Ikuti Kejuaraan Karate Nasional

Jombang, Jatim Pos

Kejuaraan Karate Nasional Open yang merebutkan piala Jendral Wijoyo Suyono XI, Gubernur Jawa Timur XIV, Bupati Jombang XVI, pada Jumat (26/10/2018) dibuka Bupati Jombang, Hj. Munjidah Wahab bertempat di GOR Merdeka Jalan KH Abdurahman Wahid Nomor 4 Jombang.

Agenda rutin yang diselenggarakan oleh FORKI (Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia) Jombang dan Agenda Koni Jombang bertujuan untuk membentuk karakter karena ada dasar disiplin dan juga kederhanaan.

Atlet karate dibentuk mulai dini, sehingga kejuaraan atlit yunior akan muncul dan menjadi atilt profesional. Untuk Atlet

Bupati Jombang, Hj. Munjidah Wahab memukul gong tanda dibukanya Kejuaraan Karate Nasional Open Tahun 2018.

yang sudah pernah menjadi Juara di Jatim juga bisa ikut, karena kejuaraan ini adalah ring Jatim, karena para atlet karate menjadi bagian dari kegiatan ini.

Kejuaraan Karate Nasional Open adalah untuk mencari dan mengembangkan bibit atlet yang dapat mengharumkan

bangsa, serta membangkitkan atlet daerah, termasuk untuk mengukur Parameter pembina, pengurus dan para atlet.

Selain itu kejuaraan Karate bertujuan untuk menghindarkan generasi muda dalam pengaruh narkoba. pertandingan dimulai tanggal 26 sampai tanggal 28

Oktober 2018. Untuk kelas yang dipertandingkan kelas KATA, kelas KOMITE dan BEST OF THE BEST. yang diikuti sebanyak 824 atlit terdiri dari 19 kabupaten/kota dan provinsi.

Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Supaya pelaksanaan ini berjalan dengan tertib dan jadikan atlet sebagai penerus bangsa. Olahraga santun dan mendidik seraca santun, junjung tinggi sopan santun dan sportigitas dalam bertanding," ucap Bupati.

Jadilah atlet yang membanggakan, serta yang dapat lebih meningkatkan optimisme dan semangat Khususnya di Kabupaten Jombang dalam mengukir prestasi baik ditingkat kabupaten, provinsi dan nasional. (her)

Kabupaten Blitar, Sekda Kabupaten Blitar, Forpinda Kab Blitar, , Staf Ahli Bupati, Kepala OPD Kabupaten Blitar, dan seluruh camat dan Kepala Desa serta Kelurahan sekabupaten Blitar juga Wartawan di Blitar Ada dua anggota DPRD Kabupaten Blitar yakni Febriana Maria Ulfa dari fraksi Demokrat dan juga Nur Fathoni dari Fraksi PKB. Dipastikam sudah tidak menjadi anggota DPRD Kabupaten Blitar, maka pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Blitar melakukan Pengambilan Sumpah/JanjiPenggantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Blitar untuk masa bakti 2014 – 2019.

Ada pun Surat Keputusan Gubernur atas Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Blitar dengan No. 171.409/968/011.2/2018 atas nama saudara Febriana Maria Ulfa dari Fraksi Demokrat dan No.171.

409/970/011.2/2018 atas nama Nur Fathoni . (san)

Ekspose Pemprov Jatim

Hal - B

Edisi No. 304 Tahun XVII ~ Minggu I NOPEMBER 2018

Bagi Sembako, Pakde Karwo Titip Doa Untuk Pemprov Jatim

GUBERNUR Jatim Dr. H. Soekarwo membagikan 1.700 paket sembako kepada warga di sekitar Kecamatan Lakarsantri, Surabaya pada acara Bakti Sosial dalam rangka Hari Jadi ke-73 Provinsi Jawa Timur, bertempat di lapangan Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, Jum’at (26/10) pagi.

Kepada warga yang hadir, Pakde Karwo, begitu ia akrab disapa, menyampaikan permohonan maaf dan menitipkan doa untuk kemajuan Pemprov Jatim.

Ia juga berpesan kepada masyarakat untuk menjaga kerukunan dan mempertahankan semangat gotong royong.

“Kami atas nama Pemprov Jatim mohon maaf dan mohon doanya semoga Pemprov Jatim bisa terus memperhatikan warga yang membutuhkan,” katanya yang langsung diamini warga.

Pakde Karwo juga m enya mp a ika n te r i makasih kepada Gubernur Jatim ke-12 yakni H. Imam Utomo yang berkenan



Pakde Karwo pada bhakti sosial di kelurahan Lidah Kulon Surabaya

hadir dalam acara tersebut.

Apalagi sebagai Ketua PMI Provinsi Jatim, hingga saat ini, H. Imam Utomo masih bekerja untuk kemanusiaan.

“Beliau masih memikirkan kehidupan orang lain, apalagi saat ini Jatim kelebihan stok darah yang bisa diberikan kepada orang di daerah lain,” ka-

tanya.

Menurutnya, kegiatan baksos dan pelayanan kesehatan ini merupakan substitusi atau pengganti Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes).

Dari 8.501 kelurahan/desa di Jatim, saat ini baru ada 3.213 ponkesdes. Idealnya, setiap kelurahan harus

Pakde Karwo Raih Penghargaan Dari BSN

Tokoh Pemrakarsa Standardisasi

memiliki ponkesdes dengan satu bidan dan dua perawat.

“Satu bidan dan satu perawat untuk pelayanan kesehatan, satu perawat yang lain untuk mengajak hidup sehat. Seperti memberi penyuluhan tentang Juru Pemantau Jentik (Jemantik),” katanya sembari menambahkan pentradisi sejak lama di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran kuat bila ingin berkompetisi dengan baik maka tidak bisa meninggalkan standardisasi.

“Inilah pentingnya standardisasi, suatu industri bila ingin masuk pasar harus dijamin dengan produknya yang bagus,” katanya.

Terkait dengan launching Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN di Provinsi Jatim yang bertempat di Surabaya, hal tersebut merupakan pilihan Bappenas kare-



Pakde Karwo (kiri) memperoleh penghargaan dari BSN

GUBERNUR Jatim Dr. H. Soekarwo meraih penghargaan sebagai Tokoh Standardisasi kategori Pemrakarsa dari Badan Standardisasi Nasional (BSN). Penghargaan ini diraih Pakde Karwo, sapaan lekatnya, karena komitmen dan keseriusan kuat dalam memimpin Jatim menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dengan memberikan insentif sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Selain itu, Pakde Karwo memiliki komitmen tinggi dalam mendukung kegiatan Bulan Mutu Nasional 2018.

Penghargaan ini diserahkan oleh Kepala BSN, Prof. Dr. Bambang Prasetya, M.Sc saat acara pembukaan Bulan Mutu Nasional 2018 di Grand City Convention and Exhibition Surabaya, Kamis (25/10).

Dalam sambutannya, Pakde Karwo mengatakan bahwa standardisasi merupakan faktor penting dalam industri perdagangan.

Hal ini dikarenakan suatu produk yang telah terstandardisasi atau memiliki sertifikat SNI akan menumbuhkan kepercayaan (trust) kepada pembeli (buyer).

Terlebih lagi dalam era kemajuan teknologi informasi saat ini, masyarakat lebih senang membandingkan produk dalam negeri dengan negara lain atau yang berstandar internasional.

“Ini kultur baru di masyarakat soal kepercayaan, jadi standardisasi ini yang membuat industri perdagangan di Jatim berkembang,” katanya.

Selain menumbuhkan kepercayaan, lanjut Pakde Karwo, penerapan SNI pada produk IKM di Jatim sangat penting dalam meningkatkan mutu, daya saing dan pertumbuhan usaha yang sehat. Apalagi perdagangan dalam negeri Jatim sangat baik dimana pada tahun 2017 tercatat surplus sekitar 164 triliun rupiah.

Pemprov Jatim, lanjutnya, terus memberikan pendampingan penerapan SNI bagi IKM, sampai dengan memperoleh sertifikasi

baik manajemen maupun produk. Pendampingan ini diantaranya dengan menyiapkan manajemen mutu, penataan proses produksi dan pengujian produk.

Terhadap IKM yang belum memperoleh standar SNI, Pemprov Jatim menyiapkan inkubator untuk membenahi kualitas produk termasuk packaging sebelum diajukan ke BSN. “Kami terus mendorong para pelaku IKM agar produknya terstandardisasi, apalagi hasil sensus tahun 2016 lalu jumlah UMKM di Jatim 12,1 juta, naik sekitar 300 persen dari tahun 2008 yang sebanyak 4,2 juta UMKM,” katanya.

Sementara itu, Kepala BSN Prof. Dr. Bambang Prasetya, M.Sc mengatakan, ini merupakan kedua kalinya Jatim dipilih sebagai tempat penyelenggaraan Bulan Mutu Nasional. Hal ini tidak terlepas dari dukungan kuat dari Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Pakde Karwo.

Menurutnya, penyelenggaraan Bulan Mutu Nasional sudah menjadi

yuluhan ini sangat penting sebagai upaya promotif preventif yakni mencegah lebih baik daripada mengobati.

Sebelumnya, Suyono, Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri menyampaikan terimakasih kepada Pakde Karwo yang telah menyelenggarakan baksos ini. Ia juga mendoakan Pakde Karwo agar diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah SWT. “Kami akan selalu menerima bila ada kegiatan seperti ini dilakukan kembali di wilayah kami. Semoga acara ini manfaatnya bisa dinikmati secara langsung oleh masyarakat, dan semoga Provinsi Jatim makin kuat dan maju dalam segala hal,” katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Setdaprov Jatim, Dr. Hudiyono, M.Si mengatakan, kegiatan ini sebagai wujud kepedulian Pemprov Jatim kepada masyarakat kurang mampu untuk memperkuat solidaritas dan meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan membantu meringankan beban hidup masyarakat untuk mencukupi kebutuhan dasar khususnya kesehatan.

Total sebanyak 1.700 paket sembako diantaranya berisi beras, minyak goreng, kecap, mie instan dan gula dibagikan kepada masyarakat sekitar Kec. Lakarsantri. Seperti Kelurahan Bangkingan, Jeruk, Lidah Kulon, Lidah Wetan, Wiyung dan Babatan.

Selain pembagian sembako, dalam acara ini disediakan pelayanan kesehatan gratis meliputi pelayanan kesehatan umum, pelayanan kesehatan mata, check laboratorium seperti gula darah, asam urat dan kolesterol, serta donor darah. Pakde Karwo juga memberikan bantuan berupa bibit kelengkeng dan instalasi hidroponik kepada perwakilan warga.

Turut hadir Sekdaprov Jatim, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim, serta masyarakat sekitar. (hms)

na Jatim dinilai sebagai provinsi maju dalam bidang industri dan jumlah UMKM yang banyak. Keberadaan KLT ini nantinya dapat mengintensifkan IKM untuk datang berkonsultasi terkait proses standardisasi.

Indonesia Quality Expo 2018 berlangsung 25-28 Oktober 2018 di Grand City Convex Surabaya. (hms) “Dengan adanya KLT ini diharapkan jumlah IKM di Jatim yang terstandardisasi meningkat,” katanya.

Dalam acara ini dilakukan penandatanganan

MoU antara Pemprov Jatim dengan BSN tentang pembinaan dan pengembangan standardisasi dan layanan kesesuaian di Provinsi Jatim. Serta, dilakukan soft launching Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN di Surabaya.

Usai pembukaan, Kepala BSN bersama Pakde Karwo melakukan pemotongan pita pameran Indonesia Quality Expo 2018 yang berlangsung dari tanggal 25-28 Oktober 2018 di Grand City Convex Surabaya. (hms)

Sekdaprov Jatim Pastikan

Pelaksanaan Seleksi CPNS Lancar dan Tertib

SEKRETARIS Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. Heru Tjahjono memastikan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemprov Jatim yang akan berlangsung mulai besok Jum'at (26/10) berjalan lancar dan tertib.

Hal tersebut disampaikannya seusai melakukan peninjauan ruang ujian peserta seleksi CPNS di Kantor Regional II BKN, di Waru Sidoarjo Kamis (25/10).

Ia mengatakan, bahwa semua peserta seleksi CPNS akan menggunakan sistem berbasis Computer Assisted Tes (CAT) yang disediakan oleh panitia seleksi nasional. Pemprov Jatim bersama BKN telah bersinergi untuk mempermudah peserta CPNS dalam mengakses segala hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan CPNS. Sekdaprov menjelaskan, seluruh tahapan telah dilakukan secara optimal.

Yakni meliputi tata cara

mengikuti tes hingga pelaksanaan ujian yang akan dibagi pada beberapa tahapan. "Sampai hari ini kita sudah menyampaikan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan akses informasi bagi yang lulus maupun tidak lulus bisa dicek di Website Badan Kepegawaian Daerah," tegasnya.

Pihaknya memastikan telah mengoptimalkan sarana dan prasarana meliputi perangkat komputer ujian, ruang kesehatan, ruang tunggu peserta.

Tentang kesiapan perangkat komputer bagi peserta ujian, jika terjadi rusak atau gangguan pada server hingga lampu mati, data yang ada akan secara otomatis tersimpan dan tidak akan mengurangi waktu pelaksanaan ujian.

Setelah selesai mengerjakan ujian, peserta bisa langsung melihat hasil atau skor yang langsung dipublikasikan di hari yang sama. "Jika ingin

mendapatkan bukti atau hasil skor, peserta bisa meminta kepada panitia agar dilakulan print bukti hasil ujian dengan di dampingi oleh aparat kepolisian," ujarnya.

Terpenting, Pemprov Jatim akan menyiapkan tenaga medis yang akan bertugas memantau langsung para peserta seandainya terjadi masalah kesehatan. Bahkan, untuk penyandang disabilitas diberikan pendampingan.

"Petugas medis kami akan standby untuk langsung melayani peserta. Tidak boleh pengawas ujian yang membantu.

Kami juga akan menyiapkan mobil ambulan jika terjadi hal negatif terhadap kesehatan peserta," tegasnya.

Hari ini, lanjut Sekdaprov setiap peserta akan di informasikan kembali terkait pelaksanaan dan lokasi ujian melalui sms, email, twitter maupun di website BKD. (hms)

Ekspose Pemprov Jatim

Hal - C

Edisi No. 304 Tahun XVII ~ Minggu I NOPEMBER 2018

Ekspor Perhiasan Jatim Capai 2,16 Milyar Dollar AS

EKSPOR perhiasan Jatim telah mencapai 2,16 milyar Dollar AS per September 2018. Bahkan industri perhiasan di Jatim ini memiliki kontribusi sekitar 50 persen terhadap produksi perhiasan nasional.

Diperkirakan, hingga akhir tahun 2018, ekspor perhiasan Jatim bisa mencapai 3 milyar Dollar AS. “Sejak tahun 2012 hingga saat ini, produk perhiasan menjadi primadona utama ekspor non-migas Jatim. Negara yang potensial tujuan ekspor perhiasan Jatim seperti AS, Jepang, China-Hongkong, Swiss,” ujar Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat Opening Ceremony Surabaya International Jewellery Fair 2018 dalam rangka Hari Jadi ke-73 Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 di Grand Ballroom Hotel Shangri-La Surabaya, Kamis (25/10) siang.

Pakde Karwo menjelaskan, besarnya jumlah ekspor perhiasan tersebut didukung oleh keberadaan 26 unit industri perhiasan skala besar dan menengah, serta 1.854 unit industri perhiasan skala kecil di Jatim yang lokasinya tersebar pada 11 kabupaten/kota. Diantaranya, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Lamon-



Pakde dan Bude Karwo meninjau stand jewellry fair di Hotel Shangrila

gan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kota Malang, Lumajang, dan Pacitan.

Bahkan terdapat hasil dari pengamatan satelit internasional yang mengemukakan, ada 26 ribu hektar tambang emas antara Lumajang dan Malang, 56-58 ribu hektar tambang emas antara Tulungagung dan Trenggalek, dan 96 ribu hektar tambang emas di Pacitan.

“Kumpulan emas paling besar se-Asia Tenggara

ada di Jatim. Kalau data dari satelit internasional tersebut valid, bisa jadi Jatim terbesar kedua di dunia setelah Afrika Selatan,” kata orang nomor satu di Jatim.

Lebih lanjut disampaikannya, industri perhiasan Jatim juga mempunyai peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jatim. Permintaan terhadap produk perhiasan, khususnya emas, menunjukkan tren yang semakin meningkat. Kare-

na selain dapat berfungsi sebagai karya seni yang mampu memperindah penampilan, produk perhiasan juga dapat digunakan sebagai sarana investasi yang menjanjikan.

Selain itu, industri perhiasan di Jatim, lanjutnya, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 17.600 orang.

Mengangkat Pengrajin Pada kesempatan yang sama, Ketua Dekra-

Sekdaprov Haru Tjahjono:

Jatim Masih Menarik Untuk Berinvestasi

Sekdaprov Jatim pada rakor Satgas PPB di Elmi Hotel

SEKRETARIS Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Heru Tjahjono, MM sekaligus selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Satgas PPB) Jawa Timur menyampaikan, bahwa situasi ekonomi Jawa Timur saat ini sangat dinamis. Kondisi tersebut tumbuh sebesar 5,52 persen di Semester I Tahun 2018 dan masih menarik bagi para investor yang ingin melakukan investasi.

“Kondisi tersebut dapat dimaknai bahwa perekonomian Jawa Timur tumbuh progresif pada semua sektor,” ungkap Heru Tjahjono saat membuka Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten/Kota se Jatim, di Hotel Elmi Surabaya, Kamis (25/10).

Heru Tjahjono mengatakan, tumbuhnya ekonomi Jatim didongkrak oleh tiga lapangan usaha utama yang dominan. Pertama, sektor industri pengolahan dengan memberikan kotribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 29,37 persen.

Kedua, sektor perdagan-

gan sebesar 18,47 persen.

Dan ketiga, sektor pertanian sebesar 12,37 persen.

Demikian halnya dengan inflasi. Tercatat hingga September 2018, kondisi tersebut masih tetap terjaga. Yaitu sebesar 1,78 persen year-to-date (YTD) di bawah rata-rata nasional sebesar 1,94 persen.

“Untuk capaian investasinya, Jatim menunjukkan trend yang positif.

Hal tersebut tergambar dari total minat investasi di semester I tahun 2018 sebesar Rp. 49,11 triliun, meningkat 8,48 persen dibanding semester I tahun 2017 sebesar Rp. 45,27 triliun,” ujarnya.

Sedangkan total realisasi investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun PMDN Non Fasilitas pada Semester I tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 95,95 triliun. Kondisi tersebut meningkat 22,79 persen dibanding Semester I tahun 2017 sebesar Rp. 78,14 triliun.

“Gambaran tersebut membuktikan bahwa Jatim masih sangat menarik

untuk berinvestasi. Peningkatan investasi memiliki kontribusi yang sangat besar sebagai pendongkrak pembangunan ekonomi suatu daerah,” jelasnya.

Masih menurut Heru, Provinsi Jatim boleh diibaratkan sebagai gadis cantik di mata investor.

Hal tersebut dikarenakan tingkat kemudahan berbisnis atau easy of doing business, Jatim menduduki peringkat pertama nasional. Kendati demikian, persoalan lambatnya realisasi investasi di kabupaten/kota masih perlu ditingkatkan lebih lagi.

“Adanya perda yang menggunung dan tumpang-tindih, yang pada akhirnya mengakibatkan durasi perijinan investasi menjadi melar,” ungkapnya.

Sekdaprov Heru mengaku bahwa persoalan koordinasi, integrasi dan standarisasi antar daerah belum berjalan dengan baik. Standarisasi pelayanan maupun proses administrasi urus ijin investasi setiap daerah memiliki format atau standar formulir yang berbeda-beda. Padahal menurut Heru, jika seluruh daerah memiliki standar yang sama, maka ijin berusaha akan cepat terselesaikan.

“Oleh sebab itu Peraturan Presiden No. 91Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha diharapkan mampu menjadi entry point atau pintu masuk bahwa efektifitas dan efisiensi kegiatan usaha penentu utama pertum-

buhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, pengurangan kemiskinan, serta ketimpangan antar daerah maupun antar kelompok pendapatan,” paparnya.

Perpres tersebut bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan perijian berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi, tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

“Posisi Jawa Timur dalam kontribusinya terhadap investasi nasional semester I untuk PMDN

nasda Prov. Jatim Ny. Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si mengatakan, pameran perhiasan ini merupakan upaya penting yang dilakukan Pemprov Jatim bekerja sama dengan Dekranasda Prov. Jatim untuk mengangkat para pengrajin perhiasan.

Selama ini, Dekranasda Jatim sudah mengajak para pengrajin untuk mengikuti pameran. Dan dampaknya pasca pameran ternyata cukup banyak peminat dan permintaan terhadap hasil pengrajin Jatim.

“Para pengrajin mengharapkan ada fasilitasi untuk menjual produknya.

Dengan adanya pameran ini mereka terfasilitasi,” jelas Bude Karwo sapaan akrabnya.

Ia berharap, pasca pameran ini transaksi pengrajin perhiasan dari Jatim bisa berjalan dengan baik, peminat dan permintaannya semakin meningkat.

Apalagi pengunjungnya tidak hanya dari Jatim, tetapi mayoritas dari Indonesia Timur Sementara itu, Dirjen Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih menanggapi biaya masuk ekspor perhiasan di Dubai dan Turki, biaya masuk itu sudah diberlakukan se-

jak tahun 2012 mencapai 5 persen. Akan tetapi per Januari 2017 dari Singapura ke Dubai dikenakan 0 persen. Dalam hal ini, perhiasan dari Indonesia dibeli Singapura, kemudian masuk ke Dubai dikenakan 0 tarif. Dengan demikian manfaatnya tidak diterima langsung oleh pengusaha perhiasan Indonesia.

Melihat kondisi tersebut, perlu langkah yang tepat untuk memperbaikinya.

Salah satu upayanya yakni berdiskusi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian agar biaya masuknya sama-sama 0.

Pameran Perhiasan Surabaya International Jewellery Fair 2018 mempunyai sekitar 107 peserta yang diantaranya 29 peserta swasta, 15 peserta mesin dan perangkat industri perhiasan, dan 63 pengrajin IKM yang merupakan mitra-binaan Kementerian Perindustrian RI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Mataram, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB. (hms)

tahun 2018 berada pada dunia usaha untuk mengiperingkat ke 2 pada angka kuti pelayanan yang serba 11 persen di bawah Provin- cepat, mudah, berkualitas, si DKI Jakarta, sedangkan terintegrasi, dan bertangkontribusi PMA Jawa Timur gungjawab. berada pada peringkat “Sehingga ini menjake 7 pada angka 4 pers- di trend dan kebutuhan en setelah Provinsi Riau,” bersama. Mari mencari urainya. solusi kongkrit yang dapat

dimplementasikan dalam Sebagai Ketua Satgas persoalan percepatan periPercepatan Pelaksanaan jinan berusaha di Jatim,” Pembanguan, Heru Tjah- ajaknya penuh harap. jono mengharapkan, agar Sementara itu, Kepala semua Tim Satgas dan Biro Administrasi Perepelaku usaha segera be- konomian Setda Prov. Jaradaptasi dan memahami ti m , D r. I r. A r i s sistem Online Single Sub- Mukiyono, MM dalam mission (OSS) yang ter- laporannya mengatakan, bitnya sejalan dengan era Rapat Koordinasi (Rakor) industri 4.0. Sistem terse- tersebut diikuti 178 peserbut merupakan terobosan ta, terdiri dari Tim Satgas dalam dunia investasi di Provinsi, Kabupaten/Kota, Indonesia yang menuntut pelaku usaha besar, mesemua pihak, khususnya nengah dan kecil. (hms)

Usul FEB Buat Kurikulum Enterpreneurship GUBERNUR Jatim Dr. H. Soekarwo mengusulkan agar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) membuat kurikulum baru tentang enterpreneurship atau kewirausahaan. Langkah ini penting dilakukan agar para mahasiswa ekonomi bisa menjadi petarung dan siap bersaing sehingga tidak hanya menjadi pasar di negara sendiri.

“Salah satu caranya yakni dengan membuat inkubator-inkubator dan tempat prakteknya tidak hanya di laboratorium tapi bisa ketemu langsung dengan konsumen,” terang Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim saat

membuka Kongres VI Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia di Hotel Sheraton, Surabaya, Kamis (25/10).

Pakde Karwo menjelaskan, berdasarkan global enterpreneurship index ta-

hun 2018 di Indonesia baru 21% masyarakat yang berkeinginan untuk menjadi wirausaha. Namun, realisasinya yang menjadi wirausaha jauh lebih sedikit dari persentase tersebut. (hms)

Jatim IX

Hal - D

JATIM POS

Macan Ronggolawe Tembak Gresik dan Bojonegoro Studi Banding ke DPRD Tulungagung 4 Pelaku Curanmor Tulungagung, Jatim Pos

Kapolres Tuban, AKBP Nanang Haryono menunjukkan barang bukti pistol dan foto pelaku.

Tuban, Jatim Pos Polres Tuban kembali meringkus komplotan spesialis pencuri kendaraan roda empat. Empat pelaku tewas ditembak di Kecamatan Montong, Tuban.

Melalui tim Macan Ronggolawe menembak mati Moch Samsul Huda (31) warga Desa Karang Harum kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi, Richop Rohim (53) Desa Setia mekar Kecamatan Tambun selatan kabupaten Bekasi, Karlim (52) Desa Anjatan Baru Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dan Aprilianto (30) Desa Manyeti Kecamatan Dawijan Kabupaten Subang.

"Para pelaku begal ini mereka sudah malang melintang Jatim-Jateng.

Pada saat diamankan petugas mereka melawan dengan melakukan penembakan kepada petugas," ungkap Kapolres, AKBP Nanang Haryono dalam jumpa pers di halaman belakang Polres Tuban Rabu (24/10). Dikatakannya, empat komplotan spesialis yang mengenderai kendarai toyota Vios Nopol B 1831 FBA saat akan ditangkap hendak melawan dan berusaha melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Kemudian anggota menembak-

kan ke ban mobil Sehingga mobil yang ditumpangi menabrak pohon jati di sisi kiri jalan hingga mengakibatkan bagian depan mobil pelaku rusak.

Empat pelaku kemudian keluar dari mobil tayota Vios melakukan aksi saling tembak antara petugas.

Selain itu pelaku juga berusaha melawan dengan mengacungkan sebilah parang dan celurit. Akhirnya petugas terpaksa menembak mati ke empat pelaku tersebut.

Maka atas kerja keras tim Macan Ronggolawe dibawah pimpinan kasat Reskrim Polres Tuban AKP Iwan Hari Poerwanto melakukan pengintaian kepada pelaku. Belum sampai satu kali 24 jam pelaku berhasil dilumpuhkan.

"Keempat tersangka semuanya meninggal dunia sempat dilarikan ke RSUD Koesma Tuban," Tutur Kapolres Dari tangan pelaku petugas menyita sejumlah barang bukti di antaranya satu buah pistol, uang 38 juta hasil penjualan mobil dan onderdil, dua bilah celurit dan satu parang, sejumlah kunci T yang dimodifikasi, dan satu unit mobil yang digunakan pelaku dalam berbagai aksi dan sejumlah barang bukti lainnya. (min)

DPRD Tulungagung kembali kedatangan tamu untuk studi banding. Kali ini yang datang berkunjung adalah pimpinan dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Gresik dan Pansus Perubahan Tatib DPRD Kabupaten Bojonegoro hari jum’at beberapa waktu lalu bertempat di Gedung DPRD Tulungagung.

Keduanya diterima pimpinan dan anggota Pansus Perubahan Tatib DPRD Tulungagung serta pimpinan dan anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Tulungagung di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung secara bersama-sama.

Nampak hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Pansus Perubahan Tatib DPRD Tulungagung,

Suprapto SPt MMA dan Ketua Bapemperda DPRD Tulungagung, Heru Santoso SPd MPd. Disamping itu juga anggota Pansus Perubahan Tatib DPRD Tulungagung serta anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Tulungagung, di antaranya Hj Susilowati SH, Imam Sopingi dan Gunawan.

Ketua Bapemperda Kabupaten Gresik, H Mubin, mengungkapkan kedatangan pimpinan dan anggota

Ratusan Warga Senam Jantung di RSUD dr.Iskak Tulungagung, Jatim Pos

Ratusan orang telah mengikuti senam sehat di halaman Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Iskak Tulungagung. Selain banjir hadiah, peserta senam mendapat pelatihan menjaga kesehatan jantung dari dokter ahli rumah sakit.

Senam jantung sehat yang digelar untuk memperingati Hari Jantung Sedunia waktu pagi telah berlangsung meriah. pegawai rumah sakit dan masyarakat berbaur menjadi satu dalam gerakan senam yang kompak. “Kami senang bisa mengajak masyarakat menjaga kesehatan jantung,” kata Direktur RSUD dr Iskak, Dr Supriyanto SpB FINACS, Jumat, 12 Oktober 2018.

Sebagai organ vital,

jantung memiliki peran sangat penting bagi kehidupan manusia. Lembaga kesehatan dunia bahkan menyebut serangan jantung menjadi ancaman kematian cukup tinggi saat ini. Karena itu upaya pencegahan melalui olah raga sangat direkomendasikan para dokter untuk menangkal serangan jantung.

Dr Evit Ruspiono SpJP, spesialis jantung RSUD dr Iskak Tulungagung mengatakan aktivitas olah raga merupakan langkah preventif yang murah dan mudah dikerjakan siapa saja.

Jika tak sedang malas berolahraga tiap hari, masyarakat bisa mengikuti senam kelompok sepekan sekali untuk menjaga kesehatan jantung. (san)

Bapemperda DPRD Kabupaten Gresik untuk studi banding dan menggali informasi untuk perbaikan kinerja, khususnya terkait Bapemperda.

“Kami datang bersama 13 anggota Bapemperda DPRD Gresik. Kami ingin menggali informasi lebih banyak terkait penerapan PP No. 12 Tahun 2018,” ujarnya.

Se m e n t a r a Ke t u a Pansus Perubahan Tatib DPRD Kabupaten Bojo-

Polisi Diminta Usut Pembuat Surat Palsu KPK

Blitar, Jatim Pos Massa yang menamakan diri Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) menggelar aksi damai di simpang empat Kota Blitar, Kamis (25/10).

Mereka menyuarakan dukungan kepada ketua umum mereka Muhammad Trijanto (MT) yang saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Polres Blitar.

Massa menduga ada keterkaitan antara surat panggilan palsu KPK dan terror bom di rumah Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Blitar.

Dua peristiwa ini disebut didalangi oleh aktor intelektual.

"Kami menyakini ada yang telah mendesain sedemikian rupa seolah-olah diarahkan ke Ketua Umum kami," ucap Imam Nawawi

Disnaker Kabupaten Blitar Adakan Job Fair



Kesempatan Lowongan Kerja Bagi Pengangguran

Blitar, Jatim PosPemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Tenaga kerja (DISNAKER) menggelar Job Market Fair tahap ke II yang diselenggarakan selama 2 hari berturut-turut beberapa waktu lalu tepat di Pendopo Sasana Adhi Praja, jl. Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro ,Kabupaten Blitar.

Dalam acara pembukaan Job Market Fair tahap II tersebut di buka langsung oleh Bupati Blitar Drs. H.Rijanto. MM. dan di hadiri Perwakilan Kepala Disnaker Propinsi Jawa Timur, perwakilan OPD seluruh sektoral Kabupaten Blitar untuk menhadiri acara tersebut Job Market Fair tahap II di ikuti kurang lebih 45 perusahaan diwilayah Indonesia dan menyediakan ribuan lowongan pekerjaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupat-

Bupati Blitar Drs.H.Rijanto.MM memberikan sambutan dalam acara Job Fair dan juga Kepala Disnaker Kab Blitar HarisSusianto

en Blitar Haris Susianto mengatakan bahwa Job Fair tahap II regularini, yang diikuti oleh perusahaan yang berada di ibuko-

ta negara Jakarta bahkan propinsi tak ketinggalan local Blitar maupun luar Blitar ada banyak tawaran atau lowongan pekerjaan yang

ditawarkan mulai dari sector usaha pertanian, pertambangan, perindustrian, perhubungan, keuangan atau perbankkan dan sec-

negoro, Ali Mustofa. Ia pun menanyakan terkait kinerja Bapemperda DPRD Tulunaggung dan menyatakan bahwa Raperda tentang Perubahan Tatib DPRD Bojonegoro masih antre untuk evaluasi di Pemprov Jatim. “Selain itu kami ingin tahu di Tulungagung untuk raperda insiatif DPRD itu berasal dari anggota atau dari komisi,” singkatnya.

Selanjutnya Suprapto Spt MMA saat memberi penjelasan bahwa Raperda tentang Perubahan Tatib DPRD Tulungagung saat ini sudah dievaluasi.

“Kami diurutan 21,” ujarnya.

Sedangkan Heru Santoso SPd MPd memaparkan DPRD Tulungagung cukup produktif dalam menghasilkan Perda. Dalam satu tahun bisa membuat 11 sampai 13 perda inisiatif DPRD di KabupatenTulungagung. (san)

tor jasa lainnya.

Ia menambahkan kegiatan Job Market Fair Tahap II ini merupakan implementasi dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar yakni menuju Kabupaten Blitar lebih sejahtera, maju, dan berdaya saing.

Kegiatan ini dalam rangka untuk mempertemukan pencar ikerja ( tenaga kerja) dengan perusahaan, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan , sedangkan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan ,Acara tersebut juga mengenalkan mobilsasi untuk mencarikerja yang dimiliki disnaker KabBlitar.

Bupati Blitar Drs.H.Rijanto.MM, dalam sambutannya mengatakan berterimakasih kepada Kepala Disnaker Propinsi Jawa

disela-sela aksi.

Aksi massa menyebut minimnya serapan anggaran Pemkab Blitar tahun 2018 dan pembagian proyek yang tidak merata menjadi pemicu kegaduahan di Kabupaten Blitar.

Berdasarkan data di Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD), jumlah serapan anggaran di Pemkab Blitar sekitar 30 persen.

Para pendemo meminta pihak kepolisian untuk memburu pembuat surat palsu KPK, bukan upaya mengkriminalisasi aktivis anti korupsi. Imam Nawawi juga meminta kepolisian mengungkap surat palsu, bukan pada dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang menjadi dalang atas kegaduhan. (sk)

Timur, 45 perusahaan yang telah percaya dengan pemerintahan Kabupaten Blitar melalui DISNAKER mengadakan Job Fair Tahap II ini.

Kegiatan ini dalam rangka untuk mempertemukan pencar ikerja ( tenaga kerja) dengan perusahaan, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan , sedangkan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan.“Disamping itu pemerintah juga mengenalkan program baru mengadakan job fair mobilisasi yang kami sediakan untuk mendapatkan infomasi pencari kerja, diharapkan para pencari kerja untuk berkonsultasi dengan penyedia pekerjaan yakni para perusahaan perusahaan yang hadir dalam acara Job Fair ini,” ujarnya. Lebih lanjut Bupati jika kegiatan terus dilakukan maka angka pengangguran akan semakin menurun, kepada seluruh pencari kerja agar bias memanfatkan kegiatan ini. (san)

Hal - 7

Ekspose DPRD Propinsi Jatim

Edisi No. 304 Tahun XVII ~ Minggu I NOPEMBER 2018

Fraksi Partai Golkar Pertanyakan Sejumlah Persoalan

Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Timur diperlukan sebagai pedoman bagi seluruh anggota dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu harus ditaati agar tugas dan fungsi DPRD dapat dijalankan dengan berdaya guna, citra dan harkatnya dapat terjaga dengan baik sebagaimana tuntutan masyarakat melalui mandat keterpilihan.

Pendapat akhir Fraksi Partai Golkar itu disampaikan juru bicaranya Pranaya Yudha Mahardhika, SP,MIB, dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (22/10).

Menurut Fraksi Partai Golkar, diawal periode keanggotaan DPRD Provinsi periode 20142019 telah didukung dengan Peraturan Tatib yang dikukuhkan dengan Peraturan DPRD No. 1 Tahun

2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Jawa Timur yang berpedoman pada PP No. 16 tahun 2010. Namun dengan berlakunya PP No. 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD maka harus segera diubah/disesuaikan, sesuai ketentuan batas waktu agar semua kegiatan Dewan ada payung aturan.

Panitia Khusus (Pansus) Pembahas telah melakukan rapat-rapat kerja dan konsultasi ke tingkat pusat, dan dalam laporannya pada tanggal 22 Oktober 2018, menjelaskan bahwa penyusunan Tata Tertib harus berdasar PP tersebut, namun masih diberikan peluang melakukan improvisasi sesuai kebutuhan lokal/daerah, sebatas tidak bertentangan dengan perUU-an di atasnya.

Terdapat sejumlah catatan perubahan yang

na penyampaian nota penjelasan dan pengambilan keputusan, harus dihadiri oleh Gubernur; Ketentuan tentang biaya orientasi dan/atau pendalaman tugas bagi anggota disiapkan oleh penyelenggara, namun teknisnya menunggu surat edaran Mendagri.

Sahat Tua P. Simanjuntak.

akan dimuat dalam Perda yang baru, yang intinya antara lain sebagai berikut: Hasil rapat Badan Musyawarah, hanya dapat dilakukan perubahan oleh Rapat Paripurna dan/atau atas Ketetapan Badan Musyawarah; Kegiatan Reses DPRD sem-

Fraksi PPP: Wakil Rakyat Harus Komitmen Melaksanakan Tugas

DPRD perlu memiliki Tata Tertib dan landasan filosofis yang mengatur perilaku dan ucapan, demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas..

Disusunnya Perubahan Peraturan DPRD Jawa Timur tentang Tata Tertib harus dijadikan standar aktifitas anggota dewan, sekaligus sebagai pedoman (guidelines).

Sebaliknya, masyarakat pun menjadikan sebagai pedoman dengan tujuan mengantisipasi terjadinya bias interaksi antara anggota dewan.

Karena bias interaksi merupakan monopoli profesi, yaitu memanfaatkan kekuasaan dan hak-hak istimewa yang melindungi kepentingan pribadi yang bertentangan dengan masyarakat. Sebab, suatu aktifitas atau tindakan anggota dewan yang tidak menggunakan dan mematuhi aturan akan berhadapan dengan sanksi.

Hal itu disampaikan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Jatim melalui juru bicaranya H Achmad Sillahuddin.

Meski demikian Fraksi PPP DPRD Jawa Timur yang diketuai Drs HM Musyaffa’ Noer, M.Si, MMmemberikan catatan, saran dan harapan. Bahwa mengingat status dan kedudukan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai wakil rakyat yang memiliki derajat yang cukup mulia dan terhor-

mat, maka harus diimbangi dengan komitmen dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan dan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, Negara, masyarakat, dan konstituennya.

Karena itu anggota DPRD perlu memiliki Tata Tertib dan landasan filosofis yang mengatur perilaku dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang dan/atau tidak pantas dilakukan dalam menjalankan tugasnya selama di dalam ataupun di luar gedung demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas lembaga DPRD. Fraksi PPP juga menyambut baikdan mendukung terhadap beberapa perubahan yang terjadi di dalam Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD Jatim yang sedang dibahas ini. Sebab, menurutnya, perubahan Tata Tertib DPRD dilakukan untuk mensinergikan peraturan yang ada dengan peraturan baru PP Nomor 12 tahun 2018.

Penguatan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD merupakan perwujudan dari tugas dan fungsi pokok Anggota DPRD sebagai wakil dari masyarakat Jawa Timur untuk

turut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan, maka Fraksi PPP mendukung sepenuhnya terhadap penguatan anggota Dewan.

Dalam Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD, perihal Koordinasi antara DPRD dan Kepala Daerah, Fraksi PPP mengingatkan bahwa hubungan Legislatif dengan Eksekutif adalah hubungan kerja, kemitraan, koordinasi, dan konsultasi. Untuk itu, sepatutnyalah hubungan ini dijalankan secara sinergis sehingga pembangunan di Provinsi Jawa Timur bisa berjalan dengan lancar, kondusif, dan tetap dalam prinsip kehati-hatian agar tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan.

Berbagai hal perubahan atas Peraturan Tata Tertib DPRD yang telah dibahas. Pada Bab tentang Rapat, telah diatur tentang jenis-jenis rapat, dan perlu diatur tentang tindaklanjut hasil keputusan rapat yang dilakukan. Khususnya tindak lanjut dari hasil keputusan Rapat Kerja DPRD dengan OPD, penting untuk mengikat hal-hal yang telah diputuskan dalam rapat kerja.

Kemudian, pada Bab tentang Larangan dan Sanksi, pada Rancangan

ula dapat dilakukan 6 hari diubah menjadi paling lama 8 hari, bahkan dalam keadaan force mayor bisa ditambah 6 hari lagi.

Diatur pula tentang sanksi apabila tidak terpenuhi persyaratan.

Kemudian, ketentuan bahwa setiap rapat paripurPeraturan Tata Tertib ini penting dimasukkan unsur Larangan Penggunaan Narkoba bagi anggota DPRD. Mengingat bahwa Kejahatan Narkoba beserta dampak yang ditimbulkannya, maka sudah selayaknya larangan terhadap penggunaan narkoba bagi anggota DPRD juga dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD ini.

Sebagai sebuah produk Regulasi maka Fraksi PPP berharap agar Peraturan DPRD Jawa Timur tentang Tata Tertib ini memiliki fungsi antara lain: Memberikan pedoman bagi setiap anggota DPRD Jatim tentang prinsip profesionalitas yang digariskan; Sebagai sarana kontrol sosial bagi anggota Dewan dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi yang bersangkutan; dan Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi atau lembaga DPRD Jawa Timur.

Fraksi PPP berharap agar DPRD sebagai salah satu aktor dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dituntut memiliki komitmen politik, moralitas, dan profesionalitas yang tangguh, sebagai upaya untuk terwujudnya DPRD yang kuat, produktif, terpercaya, dan berwibawa dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan.

“Selama ini seringkali perubahan jadwal kegiatan DPRD (rapat paripurna) mendadak berubah, oleh karena itu kami sangat mendukung atas perubahan jadwal yang sudah ditetapkan dalam Badan Musyawarah,” ujar Fraksi PPP. Perubahan tersebut harus dilakukan melalui Rapat Paripurna dan/atau rapat Banmus kembali, agar tidak ada satupun Alat Kelengkapan Dewan yang dapat melakukan perubahan agenda DPRD yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah. Begitu juga kami berharap seluruh Alat Kelengkapan DPRD dituntut mempunyai rencana kerja yang jelas, sehingga jadwal dan agenda DPRD sudah tersusun dan terjadwal sejak awal. (yd)

Sesungguhnya Fraksi Partai Golkar yang diketuai Sahat Tua P. Simanjuntak, SH masih mempertanyakan dan mempertegas beberapa hal. Misalnya, apakah bab/pasal Peraturan ini sudah ada kesesuaian dan tidak ada yang menyimpang dengan yang termuat dalam UU No. 23 tahun 2014, PP No. 12 tahun 2018, Perda Hak Keuangan, Produk Hukum Daerah, Peraturan tentang Kode Etik dan Pengacaraan Badan Kehormatan Dewan.

Kemudian, tidak dijelas-

kan lebih substantif tentang Rapat Paripurna bersifat Pengumuman, dalam hal kepentingan apa; Setiap Rapat Paripurna pengambilan keputusan, terikat oleh ketentuan kuorum telah dicapai, yang dihitung dari kehadiran peserta secara fisik. Diharapkan ketentuan ini konsisten dijalankan.

Setiap Raperda harus melalui Penyelarasan akhir, apabila tidak dilakukan maka tidak bisa dilanjutkan pembicaraan tingkat II dan tidak bisa diajukan fasilitasi ke Mendagri. Diharapkan norma ini konsisten dijalankan.

Selainitu, keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Timur jumlah 100 orang, padahal hasil Pemilu tahun 2019 jumlah ini pasti berubah sesuai aturan terbaru.

Apakah dalam draf ini tidak disesuaikan.(yd)

 Fraksi PDI Perjuangan

Rekomendasi Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2018

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur mengapresiasi terselesaikannya Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. Tata Tertib ini merupakan pedoman bagi kita semua dalam menjalankan tugas dan wewenang, untuk melaksanakan hak dan kewajiban, serta aturan tentang larangan dan sanksi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Hal itu diungkpakan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Drs Sugeng Pujianto, dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (22/10).

Penyusunan Tata Tertib ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. Sesuai aturan tersebut, selambat-lambatnya 6 bulan sejak diundangkan, maka DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus sudah menetapkan Tata Tertib menyesuaikan PP Nomor 12 Tahun 2018.

Dari hasil pembahasan Pansus yang telah dilaporkan pada tanggal 12 Oktober 2018, ada beberapa substansi Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Timur sesuai PP Nomor 12 Tahun 2018. Yakni, mengenai jenis Rapat Paripurna, perubahan jadwal persidangan, lamanya reses, kehadiran Gubernur dalam pembahasan Raperda, lagu Mars Jawa Timur, serta penyelenggaraan kegiatan orientasi dan pendalaman tugas.

Sebagai tindak lanjut dari pengambilan keputusan ini nantinya, maka Fraksi PDI Perjuangan yang diketuai Dra Sri Untari Bisowarno, MAP, turut merekomendasikan

dilakukan perubahan Perda Provinsi Jatim Nomor 5 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur terkait dengan pelaksanaan reses.

Hasil pembahasan Pansus yang telah dilaporkan pada tanggal 12 Oktober 2018, ada beberapa substansi Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Timur sesuai PP Nomor 12 Tahun 2018. Yakni, mengenai jenis Rapat Paripurna, perubahan jadwal persidangan, lamanya reses, kehadiran Gubernur dalam pembahasan Raperda, lagu Mars Jawa Timur, serta penyelenggaraan kegiatan orientasi dan pendalaman tugas.Fraksi PDI Perjuangan juga setuju menetapkan untuk terlebih dahulu menetapkan Peraturan DPRD tentang Tata Cara Pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

Terkait dengan rekomendasi Pansus mengenai wewenang DPRD untuk memilih Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dalam rangka meneruskan sisa masa jabatannya apabila terjadi kekosongan jabatan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur yang lebih dari 18 bulan, Fraksi PDI Perjuangan juga setuju menetapkan untuk terlebih dahulu menetapkan Peraturan DPRD tentang Tata Cara Pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

Pada akhir pendapatnya, Fraksi PDI Perjuangan memutuskan untuk menyetujui Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jawa Timur tentang Tata Tertib DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. (yd)

Jatim V

Hal - 8

Fasilitas Kurang, Wawali Batal Resmikan GMSC

Mojokerto Jatim Pos Wakil Walikota Mojokerto Suyitno batal resmikan gedung baru Graha Mojokerto Service City (GMSC) .

Gedung megah yang berdiri di bekas bangunan RS. Umum Wahidin Sudirohusodo ini yang rencananya dipakai untuk pelayanan administrasi masyarakat, pengurusan KTP,KK bahkan pass port . dirasa fasilitas masih kurang sempur-

na .

Wakil Walikota Mojokerto, Suyitno, kepada awak media di sela-sela inspeksi mendadak senin ( 22/10 ) mengatakan, setelah ditinjau satu per satu akhirnya diputuskan tidak jadi meresmikanGMSC “Karena (fasilitas) kurang maksimal, diantaranya fasilitas finishing AC dan listrik masih kurang, antisipasi pemadaman listrik

belum ada, selain itu pagar pembatas di area gedung lantai dua,” katanya.

Selain itu katanya, berbahaya karena alat pegangan pagar pembatas sangat tipis dengan berbahan stenlis dan mudah digoyang, “Harus segera diperbaiki dan dikoordinasikan dengan Sekda agar tidak membahayakan pengunjung,” ungkapnya ( din )

Program Inovasi Gepuk Mas Masuk Top 25 Kovablik

Mojokerto Jatim Pos,Pemkab Mojokerto berhasil raih piala bergengsi pada bidang pelayanan kesehatan tingkat Propinsi Jawa timur. Dengan terus berinovasi tingkatkan pelayanan Publik bidang Kesehatan pada akhirnya mendapatkan Apresisai sekaligus penghargaan masuk dalam Top 25 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Tahun 2018. Yang diselnggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan salah satu media massa, Jawa Pos. Gepuk Mas (Gerakan Puskesmas Keliling Masyarakat Sehat) UPT Puskesmas Ngoro ini akhirnya mendapat penghargaan yang diterimakan kepada Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi dari Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dalam acara bertajuk Malam Penganugerahan Top 25 Kovablik 2018 dan Good Practices Award di Hotel Shangri-La, Surabaya, Senin (22/10/2018).

Kegiatan Gepuk Mas( Gerakan Puskesmas Keliling Masyarakat Sehat) dilaksanakan di semua desa di wilayah kerja Puskesmas (ada 13 desa, red).

Pada pelaksanaanya, ter-

sedia semua pelayanan kesehatan meliputi promosi kesehatan difasilitasi oleh tenaga promosi kesehatan, pelayanan umum oleh dokter umum.

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) oleh bidan dan perawat (KB, pemeriksaan leher rahim atau Inspeksi Visual Asam asetat/IVA dan USG),Pelayanan gigi oleh dokter gigi, laboratorium serta apotek.

Melalui inovasi jemput bola Gepuk Mas, dapat ditemukan beberapa pasien yang membutuhkan operasi namun tidak memiliki dana yang cukup. Maka, aksi selanjutnya dari Gepuk Mas yakni melakukan Gerakan Operasi Rakyat (Gopar), yang juga difasilitasi oleh UPT Puskesmas Ngoro dan kepedulian para stakeholders.

Kegiatan Gepuk Mas juga seiring dengan tujuan pembangunan yaitu kesehatan yang baik.Artinya menjamin kehidupan masyarakat yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala bidang.

Tujuan Gepuk Mas juga menjelaskan bahwa pada 2030, akses semesta kepada pelayanan keseha-

tan seksual dan reproduksi bisa terjamin. Termasuk Keluarga Berencana (KB), informasi dan edukasi, serta integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam sambutannnya mengatakan, bahwa membangun tata kelola pemerintah dan daerah, pimpinan daerah harus bisa menciptakan inovasi sekecil apapun demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, "Kunci suksesnya suatu daerah, ada di inovasinya. Satu daerah, paling tidak punya jujukan wisata.

Sekecil apapun itu.Ada kerajinannya, kuliner yang enak.Pelayanan publik harus efektif dan efisien.Juga harus ada public trust, dan iklim investasi yang baik," katanya.

Sementara itu Juwariyah salah satu Kader Posyandu daerah Ngoro kabupaten Mojokerto, menyikapi Inovasi Gepuk Mas mengatakan, dengan adanya Gepuk Mas sangat membantu warga, khusunya warga yang sakit parah tapi gak memiliki biaya untuk berobat keluarganya bisa melaporkan ke petugas didesa , atau bisa langsung ke UPT Puskesmas Ngoro pasti ada petugas yang langsung melakukan tindakan pertolongan, “ adanya program Gepuk mas, sangat membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan kesehatan, jangan sampai ada pasien/ warga meninggal karena mengidap penyakit dengan alas an tidak mampu berobat,” tegasnya (din/adv)

JATIM POS

Sekda Kota Mojokerto Pimpin Upacara HSN 2018



Peserta Upacara Pria Pakai Sarung

Mojokerto Jatim Pos,Hari Santri Nasional (HSN) yang jatuh pada tanggal 22 Oktober. Hampir di peringati oleh semua elemen Masyarakat di tanah air dengan mengadakan Upacara, bahkan Pemerintahan mulai pusat hingga Daerah menyelenggarakan Upacara HSN yang telah ditetapkan Oleh Presiden Joko Widodo sejak 2015 lalu.

Salah satunya Kota Mojokerto menggelar upacara memperingati Hari Santri Nasional (HSN) di halaman Pemerintah Kota Mojokerto pada Senin ( 22/10) Upacara dipimpin oleh Sekda Kota Mojokerto Harlistyati dengan peserta terdiri dari Jajaran pejabat Pemkot Mojokerto, anggota Forkopimda, pimpinan organisasi keagamaan dan para santri pondok pesantren Nuansa beda tampak dalam upacaraHSN yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Harlistyati dari upacara peringatan Hari besar Nasional lainnyakarena Peserta upacara yang laki – laki mengenakan baju koko berwarna putih, dengan memakai kopyah dan sarung. Sementara untuk peserta perempuan mengenakan baju putih dengan bawahan rok.

LaguMars Hubbul Wathon (cinta tanah air) ciptaan KH. Wahab Hasbulloh Jombang yang menggelorakan semangat nasionalisme dinyanyikan dalam upacara HSN tahun ketiga ini.

Sekda Harlistyati Membacakan amanat Wakil Walikota, menyampaikan, HSN yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 2015 lalu, dan tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indo-

nesia nomor 22 tahun 2015, merupakan bentuk penghargaan pemerintah terhadap peran para santri dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia “Sejarah telah mencatat bahwa para santri telah mewakafkan hidupnya untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Kemerdekaan ini tentunya tidak lepas dari semangat jihad kebangsaan yang hidup di dada setiap elemen bangsa, salah satunya kalangan santri” katanya.

Hari Santri Nasional tahun ini mengambil tema “Bersama Santri Damailah Negeri”, yang relevan dengan kondisi bangsa saat ini yang sedang menghadapi tahun politik 2019.

“Keragaman identitas suku, agama dan ras (sara) di negeri kita ini sangat rentan konflik, untuk itu santri mempunyai peran tanggung jawab yang strategis untuk melakukan jihad perdamaian. Jihad untuk mengajak rukun, jihad untuk bersatu, jihad untuk menyebarkan islam rahmatan lil ‘alamin,” pesan Harlistyati mengutip sambutan Wawali Suyitno.

Harlistyati juga menambahkan, para santri yang

tengah berada pada era digital harus memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk kebaikan bersama, “Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai aspek manfaat dan mudharat yang sama-sama besar. Internet telah digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan dan dakwah islam, tetapi juga dapat disalahdigunakan untuk menebar ujaran kebencian, menimbulkan keresahan hingga perpecahan di masyarakat, melalui fitnah dan berita hoaks. Untuk itu para santri harus menggunakan teknologi informasi ini sebagai media dakwah dan sarana menyebarkan kebaikan, kedamaian dan kemaslahatan untuk menjaga dirinya, keluarganya, dan agamanya,” imbuhnya Di akhir sambutan Sekda Harlistyati mengingatkan pada santri bahwa hari santri bukan hanya milik pesantren, tetapi juga milik Bangsa Indonesia. “Mari kita bergotong royong, bersatu-padu, mencegah perpecahan dan konflik kekerasan di masyarakat demi terwujudnya negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” pungkasnya. (din/adv)

Wabup Mojokerto Launching Blood Jek Mojokerto Jatim pos,Wabup Mojokerto sekaligus Ketua PMI Kabupaten Mojokerto, Pungkasiadi, melaunching inovasi ojek darah atau “Blood Jek” dan memberikan bantuan sepeda motor operasional dilengkapi cool box di halaman Kantor PMI, Jabon.Beberapa hari lalu.

Wabup Pungkasiadi mengatakan, Ojek darah atau Blood Jek, merupakaninovasi untuk memberi pelayanan terbaik pada masyarakat yang membutuhkan donor darah dengan cepat. “ Petugas Blood Jek akan mengantarkan pesanan darah tersebut kepada pasien yang membutuhkan dengan cepat dan sigap dengan tetap memperhatikan jaminan kualitas darah” terangnya.

Didik Chusnul Yakin Sekretaris PMI Kabupaten Mojokerto mengatakan, t

kesigapan dan fungsi dari Blood Jek itu sendiri sebagai pembawa harapan dengan mengantarkan darah yang dibutuhkan oleh para pasien. Pada dasarnya Blood Jek bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan darah, seperti korban kecelakaan, pasien operasi, maupun pasien kegawat daruratan lainnya

yang membutuhkan bantuan tambahan darah.

“Inovasi ini akan terus kita diimbangi dengan peningkatan managemen pengelolaan yang baik serta memperhatikan faktor-faktor pendukung yang perlu juga dikembangkan.untuk ke depan kita bisa rilis secara online,” ujar Didik. (din)

Jatim VI

Hal - 9

JATIM POS

Deklarasi Pemilu Damai 2019 di Saygon Waterpark

Pasuruan, Jatim PosDeklarasi pemilu damai yang diinisiasi Polsek Purwosari dilaksanakan di obyek wisata Saygon Waterpark Purwosari Selasa (23/10/2018) lalu sukses diselenggarakan. Dipilihnya tempat tersebut bukan karena tanpa alasan.Saygon Waterpark merupakan ikon dari Kecamatan Purwosari.

Deklarasi ini diharapkan menginspirasi masyarakat agar dapat menggaungungkan pemilu aman,damai dan sejuk.Bertempat di sudut Cotage Saygon Waterpark dengan di hiasi pemandangan sawah dan pesawat terbang acara Deklarasi ini tampak terlihat mewah namun sederhana .

Moch. Soleh, SH, MH ketua Panwascam Purwosari mengatakan pada Jatim Pos bahwa acara ini merupakan yang diharapkan juga menginspirasi di berbagai daerah lainnya dalam memberikan edukasi pentingnya

pemilu yang aman,damai dan sejuk serta pemilu yang berkualitas dan mencerdaskan masyarakat.

“Acara ini diinisiasi guna menyambut tahapan kampanye yang dimulai pada 23 September 2018.Agar dalam pelaksanaanya tercipta pemilu yang aman,damai dan sejuk,” kata Panwascam ini.

Acara ini, lanjut Soleh menekankan bahwa kampanye sudah seharusnya memberikan pencerahan dan pendidikan politik kepada masyarakat.

Sementara itu Eka Wara, B, SSTP, MSi, Camat Purwosari mengatakan, “Agar masyarakat dapat menimbang dan memilih para wakil rakyat baik di lembaga legislatif maupun eksekutif,” kata dia.

Adapun tujuan dari kita melaksanakan deklarasi ini adalah agar tercipta pemilu yang berjalan damai,aman,dan sejuk guna kepentingan masyarakat dan berlangsungnya pembangu-

nan, serta tetap kokoh nya NKRI .

Perbedaan politik namun diharapkan elit politik tetap bijak dan memberikan pelajaran berpolitik yang baik dan benar kepada warga masyarakat.Deklarasi yang aman, damai dan sejuk di Wilayah Kec. Purwosari dalam rangka membangun komitmen bersama yang tujuan utamanya untuk mengajak seluruh elemen masyarakat di Kec. Purwosari untuk dapat menyukseskan Pemilihan Umum

Kendalikan Sampah Plastik





DLH Kab Pasuruan Akan Peringati HLH Se Dunia

Pasuruan, Jatim PosDinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan punya gawe.

Dalam waktu dekat, DLH akan melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) Sedunia tahun 2018 dengan tema “Beat Plastic Pollution” atau Kendalikan Sampah Plastik.

Kegiatan ini menurut Ir,Muchaimin,MT Kepala DLH Kabupaten Pasuruan Rabu lalu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat pada umumnya serta Kabupaten Pasuruan pada khususnya untuk mengambil langkah dan tindakan yang positif bagi perlindungan alam dan kelestarian lingkungan hidup.

Hari Lingkungan Hidup Sedunia sendiri sebenarnya diperingati setiap tahun pada tanggal 5 Juni. Namun menurut Muhaimin, untuk patokan kegiatan bias dilakukan kapan saja.

Sementara itu, untuk rangkaian kegiatannya, DLH sudah menyiapkan berbagai lomba lingkungan sehat yang melibatkan masyarakat.Yang pertama adalah lomba Ruang Terbuka Hijau (RTH) bagi kelompok pengusaha atau kegiatan.

Lomba ini menurut Muhaimin bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perusahaan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau publik di halaman depan usaha dan atau kegiatan yang berhimpitan dengan median jalan Nasional.Saat dikonfirmasi Muhaimin mengatakan pada Jatim Pos demi meningkatkan keindahan dan kesejukan tepi jalan Nasional di wilayah Kabupaten Pasuruan "Sasaran peserta untuk dilibatkan dalam lomba ini adalah usaha dan atau kegiatan yang terletak di sepanjang RTH publik di tepi jalan raya di wilayah Kabupaten Pasuruan dengan jumlah 50 lokasi,

iri dengan resepsi Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2018."Kita akan berikan apresiasi kepada masyarakat yang peduli terhadap upaya perlindungan dan kelestarian lingkungan. Tentunya bagi peserta lomba dan masyarakat kita suguhkan kemeriahan di hari lingkungan hidup sedunia kali ini, "ujar Muhaimin.

Ir,Muchaimin,MT

"Jelas Muhaimin.

Yang kedua, adalah Lomba Graffiti dau atau Mural yang bertemakan lingkungan hidup.Dengan Tujuan lomba ini untuk mengedukasi masyarakat agar peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup melalui kreativitas seni gambar graffiti atau mural.

Tujuan berikutnya kata Muhaimin adalah untuk memberikan wahana dan kesempatan kepada seniman grafiti atau mural dari kalangan pelajar dan profesional di Kabupaten Pasuruan untuk saling adu kreasi.

"Sasaran peserta lomba Graffiti atau Mural ini adalah pelajar SMP dan SMA atau sederajat, serta dari komunitas, profesional, pekerja seni dan masyarakat pada umumnya. Intinya lomba ini kami bagi dua, yakni kategori pelajar dan umum, "ucap Muhaimin. Untuk lomba yang ke Tiga lomba kreasi busana daur ulang. Lomba ini akan melibatkan pelajar SMP dan SMA atau sederajat serta dari masyarakat umum.

"Tujuan lomba ini untuk meningkatkan edukasi dan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui kreativitas seni busana dari sampah dan bahan daur ulang, "tukas Muhaimin.

Nantinya lanjut Muhaimin, acara akan diakh-

Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif Tahun 2019.”

Deklarasi ini melibatkan tokoh-tokoh agama, ormas-ormas kemasyarakatan, ormas-ormas kepemudaan, mahasiswa, ibu-ibu majelis ta’lim dan unsur kemasyarakatan lainnya , adapun yang hadir meliputi Muspika Kec. Purwosari. Diantaranya :. Kapolsek Purwosari AKP I Made Suardana, S.Sos, MHum bersama anggota, Camat Purwosari Eka Wara,

Namun untuk seluruh kegiatan ini tambah Muhaimin, baik hari dan tanggalnya masih menunggu keputusan dari Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf. "Catatan rencana kegiatan ini segera kami sampaikan ke Bapak Bupati. nanti menunggu persetujuan beliau,"pungkas Muhaimin. (ham/adv)

B, SSTP,Msi, Danrami Purwosari yang diwakili Batuud Pelda Iskandar beserta anggota,. Kepala KUA Kec. Purwosari Bpk. Much. Irjik, Ketua MWCNU Kec. Purwosari Bpk. Drs. H Sutaji PPK Kec. Purwosari Agus Salim, Panwascam Moch.

Soleh, SH, MH,. 15 PPS se Kec. Purwosari, 15 PPL Se Kec. Purwosari,. PAC Parpol Kec. Purwosari, Caleg Kec. Purwosari Dapil 5.

15 Kepala Desa / Kelurahan Se Kec Purwosari, Tokoh agama :Ketua NU Purwosari, Ketua Muhamadiyah, Kristen Pendeta Bambang, Hindu: Mangku Bagus Ormas : MWC NU Kec. Purwosari, Ketua Ansor Kec. Purwosari, Ketua Pemuda Pancasila Kec Purwosari, Elemen lainnya di Purwosari : ILKP Purwosari, Kamling Udara, Banser “Ini murni dari Polsek Purwosari untuk masyarakat, guna menyongsong pemilu yang aman,damai dan sejuk yang menjauhkan diri dari

perpecahan bangsa. Mari kita sambut pemilu dengan senang,” tutur Amir.

Acara itu juga dimeriahkan Yel-yel di pimpin oleh Kapolsek Purwosari : Purwosari *AMAN* Purwosari *DAMAI* Purwosari *SEJUK* Pembacaan Deklarasi Damai oleh Ketua PPK Kec. Purwosari Kab. Pasuruan didampingi FORPIMKA Kec. Purwosari Kab. Pasuruan dan perwakilan Parpol peserta Pemilu,Memperkenalkan Caleg yg ada di Kecamatan Purwosari dan Penandatanganan Deklarasi damai oleh PAC Partai Politik ,Pengguntingan pita / pelepasan balon dan burung merpati oleh FORPIMKA Kec. Purwosari.

Deklarasiselesai berjalan dg aman dan lancar pada pukul 10.30 wib dilanjutkan photo bersama dan ramah tamah.Semoga Pemilu tahun 2019 di Purwosari tercipta situasi yang kita harapkan Aman, Damai dan Sejuk (ham).

Bupati Pasuruan HM.Irsyad Yusuf - KH A Mujib Imron

Wujudkan Pasuruan Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing

Pasuruan, Jatim PosSerah terima jabatan dari Pj Bupati Pasuruan,

Segenap Keluarga Besar Pemerintah Kabupaten Pasuruan Perusahaan Daerah Air Minum Telepon (0343) 631930,-633802- 633814 Fax: (0343) 631929

Selamat Hari Santri Nasional 2018

Za,ari ST

Abdul Hamid kepada Bupati Pasuruan Terpilih Periode 2018-2023, HM Irsyad Yusuf, SE MAA digelar di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan.

tataran kebijakan maupun operasional. Hal itu supaya pembangunan lima tahun ke depan dapat tercapai,” tandas HM Irsyad Yusuf,saat pidato pertama.

Dalam paripurna di ruang sidang DPRD tersebut, Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf, SE MAA menyampaikan pidato pertamanya di hadapan Soekarwo (Gubernur) Jawa Timur, hingga seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan serta para undangan, Kamis (27/9) lalu.

Sejumlah program unggulan akan dilakukan di masa kepemimpinan HM Irsyad Yusuf,- KH A Mujib Imron. Tujuannya, demi mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang sejahtera, maslahat dan berdaya saing.

Dalam pidato awalnya, HM Irsyad Yusuf, berterima kasih pada seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan yang memberikan kepercayaannya bersama KH A Mujib Imron, Wakil Bupati Pasuruan. Termasuk pula, kepada segenap pimpinan dan anggota partai politik yang secara bulat mendukung pencalonannya dalam Pilkada 2018.

“Kami mohon doa restu kepada segenap komponen masyarakat, agar kami dapat menjalankan amanah ini. Kami juga menyadari, selama kepemimpinan periode sebelumnya, masih ada hal-hal yang perlu dilakukan penguatan. Baik pada

Antara lain, tahun pertama fokus pada pembangunan berbasis keluarga dan pendidikan karakter; tahun kedua, reformasi birokrasi; tahun ketiga, konektifitas infrastruktur; tahun keempat kelembagaan ekonomi desa dan tahun kelima nilai tambah ekonomi dan pembangunan berwawasan lingkungan.

Serah terima jabatan dan pidato pertama sambutan Bupati Pasuruan pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan dipimpin langsung oleh M Sudiono Fauzan S.Ag,MM.(Ketua DPRD) Kabupaten Pasuruan, Selanjutnya, dilanjut dengan pidato Bupati Pasuruan dan pidato Gubernur Jawa Timur. [ham/adv).

Jatim VII

Hal - 10

Tindakan Cermat Wujudkan Registrasi Cagar Budaya Tahun 2018 Pelestarian Cagar Budaya



Workshop Peningkatan Kemampuan Teknis

100 (seratus) orang.

Nara Sumber

DINAS Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim melalui Bidang Cagar Budaya dan Sejarah (CBS) menyelenggarakan Workshop Peningkatan Kemampuan Tteknis Tenaga Registrasi Cagar Budaya Tahun 2018. Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, tanggal 24 – 26 oktober 2018 bertempat di hotel Grand Ollino No.41-45 Klojen, Kota Malang.

“Maksud dan tujuan kegiatan workshop ini adalah menginventarisasi kebutuhan sumber daya manusia cagar budaya yang ada di Jawa Timur. Pelestarian dan pelindungan terhadap benda-benda bukti mate-

riil hasil budaya manusia di masa lalu yang bernilai penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah dan kebudayaan. Serta terpenuhinya tenaga teknis registrasi cagar budaya yang profesional untuk mewujudkan perlindungan, pelestarian terhadap warisan budaya,” kata Ketua Panitia yang juga Kabid CBS Disbudpar Jatim, Dra. Endang Prasanti, MM Peserta kegiatan workshop Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Registrasi Cagar Budaya tahun 2018, adalah tenaga-tenaga yang berpengalaman di bidang kebudayaan utusan dari kabupaten/kota sebanyak

Adapun nara sumber kegiatan tersebut diantaranya : DR. Junus Satrio Atmojo (Lembaga Setifikasi Profesi Kebudayaan) menyampaikan materi: “Rekomendasi Cagar Budaya Yang Teruji Melalui Riset dan Tehnologi”.

Drs. Gatot Ghautama, MA (Lembaga Sertifikasi Profesi Kebudayaan) menyampaikan materi: “Pengelolaan Resiko Terhadap Cagar Budaya”.

Drs. Andi Muhammad Said MHum (Lembaga Sertifikasi Profesi Kebudayaan), menyampaikan materi: “Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya”.

DR Blasius Suprapto MHum (tacb provinsi) menyampaikan materi: “Dokumentasi dan Publikasi Cagar Budaya”.

Missa Demittawati, SS (BPCB Jawa Timur), menyampaikan materi: “Pencatatan Kembali dan Penghapusan Cagar Budaya”.

Rizki Susantini SS (BPCB Jawa Timur), menyampaikan materi: “Ragam Jenis Cagar Budaya dan Permasalahannya”. (bur)

GUNA mencegah benda-benda bersejarah itu dari kerusakan, Negara perlu menyiapkan aturan-aturan hukum yang memadai. Persoalan hukum yang sering terjadi di Indonesia yang terkait dengan sejarah peradaban dan kebudayaan kuno adalah tentang Cagar Budaya, khususnya mengenai hukum kepemilikan atas penemuan aset.

Dengan latar belakang itu, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, yang menggantikan UU sebelumnya, UU No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Tujuan Pemerintah mengeluarkan UU tersebut adalah untuk melestarikan Cagar Budaya dan membuat Negara serta-merta bertanggung jawab dalam hal perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya. Dengan diaturnya hal ini di dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki daya ikat yang kuat, diharapkan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis dapat tercipta, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di sekitar Cagar Budaya.

Sebagai implementasi

dari UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah telah menerbitkan Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya yang dapat diakses masyarakat luas melalui laman http:// cagarbudaya.kemdikbud. go.id/. Laman ini diterbitkan dengan tujuan agar masyarakat luas dapat mendaftarkan penemuan benda-benda kuno atau bersejarah yang menarik untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi bagian dari Cagar Budaya.

Untuk dapat disebut sebagai Cagar Budaya, ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu: tahap pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, penelitian, revitalisasi, adaptasi dan pemanfaatan.

Pemanfaatan Cagar Budaya diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif,

karena perubahan paradigma mengenai Cagar Budaya itu sendiri, dimana pemilik syah dari Cagar Budaya adalah masyarakat.

Oleh karena itu pelibatan masyarakat menjadi hal yang penting dilakukan dalam pemanfaatan Cagar Budaya.

Salah satu bentuk pemanfaatan Cagar Budaya yang bersifat partisipatoris, salah satunya berupa pengelolaan berbasis komunitas. Bentuk pengelolaan berbasis komunitas pada prinsipnya sejalan dengan pemanfaatan Cagar Budaya dewasa ini yang tidak hanya dilihat dari konteks arkeologi, melainkan lebih pada keterkaitan antara tinggalan arkeologi sebagai Cagar Budaya tersebut dengan kehidupan masyarakat kini, baik yang menyangkut kepentingan akademis, sosial, idiologis, ekonomis dan kepentingan-kepentingan lainnya.

Satu hal yang sangat penting dalam keseluruhan sistem pengelolaan Cagar

Ketua Panitia yang juga Kabid CBS Disbudpar Jatim, Dra. Endang Prasanti, MM. (kiri) dan Kadisbudpar Jatim Sinarto S.Kar, MM (kanan) memberikan sambutan pada pembukaan Workshop Peningkatan Kemampuan Tteknis Tenaga Registrasi Cagar Budaya Tahun 2018.

Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya

Peserta kegiatan Workshop Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Registrasi Cagar Budaya Tahun 2018.

KEPALA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim Sinarto, S.Kar, MM pada Kegiatan Workshop Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Registrasi Cagar Budaya Tahun 2018 mengemukakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ditekankan bahwa, diperlukan usaha dan tindakan yang secermat-cermatnya serta ditunjang sumber daya manusia yang profesional untuk mewujudkan pelestarian terhadap cagar budaya.

“Kita tahu bersama, cagar budaya adalah bukti materil hasil budaya kehidupan masa lalu, merupakan warisan kebendaan yang tidak ternilai harganya yang sangat penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan, sejarah serta kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” katanya.

Tugas kita selaku perpanjangan tangan dari pemerintah tidak bisa duduk diam dan berpangku tangan dalam hal ini, kita dituntut tanggungjawab pada tugas dan kewenangan dengan meningkatkan sumber daya manusia agar pelestarian dan pelindungan terhadap cagar budaya dapat terlaksana.

Budaya adalah bentuk pemanfaatan yang berwawasan pelestarian, adanya keterlibatan masyarakat secara aktif agar mereka pun memperoleh manfaatnya.

Pola pelibatan masyarakat yang dibutuhkan bukan kegiatan yang sifatnya top-down intervention yang tidak menjunjung tinggi aspirasi dan potensi masyarakat untuk melakukan kegiatan swadaya.

Akan tetapi yang paling dibutuhkan masyarakat lapisan bawah terutama yang tinggal di sekitar Cagar Budaya, adalah pola partisipasi yang sifatnya bottom-up intervention. Pola partisipasi ini mengedepankan sikap menghargai dan mengakui bahwa masyarakat memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan permasalahannya, serta mampu melakukan usaha-usaha produktif dengan prinsip swadaya.

Cagar budaya dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikatakan bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk kemakmuran rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka seluruh hasil karya anak bangsa di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang dimanfaatkan sebagai modal pembangunan, cagar budaya sebagai warisan budaya masa lalu menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010 membawa konsekuensi hukum dalam penanganannya , sesuai ketentuan hukum dalam Pasal 1 angka 13 dan 14 dikatakan terdapat tenaga profesional yang harus memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan cagar budaya.

Kegiatan pelestarian terhadap cagar budaya adalah jenis pekerjaan yang spesifik, maka tenaga pelaksanaannya harus memiliki kompetensi, kecakapan dan keahlian khusus peran tenaga profesional sangat jelas fungsinya tanpa keberadaan mereka dapat diartikan pelaksanaan pelestarian cagar budaya belum sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Tindakan pendaftaran merupakan langkah awal yang dilakukan di kabupaten/kota, provinsi maupun pusat sangat jelas disebutkan dalam undang-undang diharuskan melibatkan tim ahli cagar budaya. Maka pertanyaannya bagaimana kegiatan pelestarian yang dilakukan di daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) jika tidak ada tenaga ahli pelestarian yang memiliki kompetensi keahlian?

Melalui kegiatan ini kami ingin mempersiapkan terwujudnya hal tersebut.

Tujuan sertifikasi tenaga pelestari dapat dilihat setidak-tidaknya dari 3 (tiga) perspektif : Memenuhi amanat undang-undang nomor 11 tahun 2010.

Untuk memperoleh tenaga-tenaga pelestari yang berkualitas, berkom-

Jatim Pos No. 303 Tahun XVII

peten dan berkualitas di bidangnya.

Dengan dipenuhinya amanat perspektif 1 dan 2 diharapkan akan dihasilkan pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara norma hukum serta norma akedemis dan teknis.

Salah satu tugas pelestari adalah tindakan pelindungan yang diawali melakukan pendaftaran dengan melakukan pencatatan dan pendataan terhadap obyek : benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan yang sekiranya dapat. diusulkan pemberian status berupa penetapan sebagai cagar budaya. kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya (tacb).

Setelah penetapan sebagai cagar budaya selanjutnya data dimasukkan dalam register nasional cagar budaya.

Register nasional cagar budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa yang berupa cagar budaya yang ditetapkan oleh menteri sebagai prioritas nasional baik cagar budaya yang berada di dalam maupun di luar negeri.

Dengan masuk dan telah terdaftarnya cagar budaya tersebut maka upaya pelestarian dan pelindungan telah terlaksana karena telah ada payung hukum yang menaungi dan melindungi.

Melalui cagar budaya kita bisa mengetahui dan memahami perjalanan sejarah nenek moyang, keagungan karya cipta mereka dalam segala keterbatasan karena saat itu untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka sangat bergantung hanya pada apa yang disediakan alam dan kemudian memanfaatkannya dengan bersahaja, semoga kesahajaan mereka dapat kita jadikan inspirasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Untuk itu saya berharap semoga kegiatan yang dilaksanakan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga benda-benda tinggalan masa lalu yang tersebar di Kabupaten/Kota di Jawa Timur secepatnya ditetapkan sebagai cagar budaya sehingga segera mendapatkan pelindungan,” ujar Kadisbudpar Sinarto, S.Kar, MM. (bur) ~ Minggu IV OKTOBER 2018

SAMBUNGAN

Hal -11

Jembatan ........................................dari hlm.1 madu yang selama ini tidak membuat daerah pinggiran jembatan dan lingkungan Madura tumbuh.

"Keberadaan Jembatan Suramadu membutuhkan biaya perawatan yang tinggi, dan yang membiayai adalah pemerintah.

Kalau digratiskan, apa sudah mampu melakukan perawatan?" katanya.

Edy mencontohkan penggratisan yang sebelumnya dilakukan untuk jalur motor, dan terbukti perawatannya kurang, sehingga banyak pengendara roda dua mengeluh karena jalannya tidak mulus serta berbahaya. " Ar tin ya , apabil a memang jalur mobil digratiskan harus siap dengan biaya perawatan yang lebih tinggi," katanya.

Edy juga berharap, penggratisan yang dilakukan pemerintah tidak dengan niat politis, dan hanya berlangsung beberapa tahun, sebab diakuinya mes-

Hanya

ki membayar masyarakat Madura dan beberapa pengusaha tidak terlalu keberatan.

"Saya kira meski membayar juga tidak terlalu keberatan bagi pengusaha dan masyarakat Madura, sebab cuman Rp15 ribu," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Jatim, Soekarwo mengatakan untuk biaya perawatan sudah dipikirkan Pemerintah Pusat dan diambilkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Ini karena pembangunan itu jadi satu dengan perawatan sehingga sudah dipikirkan," kata Soekarwo yang akrab dipanggil Pakde itu.

Perlu diketahui sejak dioperasikan 2009, tarif Jembatan Suramadu adalah Rp 30 ribu bagi kendaraan roda empat atau lebih, lalu sejak 1 Maret 2016 diturunkan 50 persen menjadi Rp 15 ribu, ditambah

penggratisan bagi kendaraan roda dua.

Penurunan tarif tol jembatan saat itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 60/KPTS/M/2016 tentang penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Pengurangan Besaran Tarif Tol Pada jalan Tol Jembatan Surabaya-Madura.

Besaran tarif sampai sekarang yakni untuk kendaraan golongan I Rp15.000, golongan II Rp 22.500, golongan III Rp 30.000, golongan IV Rp 37.500, golongan V Rp 45.000, serta golongan VI gratis.

Namun, pembebasan tarif ini sendiri dilandasi oleh payung hukum Peraturan Presiden. Dengan dibebaskannya tarif Jembatan Suramadu, maka biaya pemeliharaan jembatan akan ditanggung oleh APBN. (yus/*)

.........................................dari hlm.1

ke Gelora Delta Sidoarjo, yang merupakan tempat berlangsungnya kegiatan Istighosah Kubro.

Turut mendampingi Presiden diantaranya : Gubernur Jatim Pakde Karwo, sejumlah Menteri dan para pejabat tinggi Negara. Selain Kirab Santri juga ada Istighosah Kubro, tampak hadir Wagub Saifullah Yusuf.

Sedangkan kalangan ulama diantaranya : Mustasyar NU KH Ma’ruf Amin, dan 9 Kiai Khos Nusantara yakni KH Miftahul Ahyar, KH Anwar Mansur, KH Nawawi Abdul Jalil, KH Kholil As’ad, KH Agoes Ali Mashuri, KH Anwar Iskandar, KH ZainuddinJazuli, KH Nurul Huda Jazuli, dan KH Idris Hamid.

Dalam sambutannya, Ketua PWNU Jatim KH. Marzuqi Mustamar menyampaikan bahwa ulama

dan kyai memiliki andil besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Dicontohkan sebelum ada tentara Pangeran Diponegoro bersama santri-santrinya sudah berjuang melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. “KH Hasyim Asyari bahkan telah menggagas resolusi jihad, ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan warisan para ulama dan kiai dan kita wajib menjaganya,” tegasnya.

Ditambahkan, para jamaah diharapkan tidak mudah terprovokasi atau dibohongi atas ajakan yang mengatasnamakan Negara Islam. Ini penting dilakukan, karena hanya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masyarakat Islam bisa hidup damai berdampingan.

“Bahkan hanya di Indonesia pengajian yang melibatkan ribuan jamaah bisa

berjalan aman dan lancar seperti sekarang ini,” terangnya.

Pada kegiatan Istighotsah ini juga dilakukan pembacaan ikrar santri yang dibacakan oleh Muhaimin Iskandar. Isinya antara lain mengenai komitmen para santri untuk selalu menjaga akidah dan NKRI sebagai harga mati.

Sementara itu, panitia acara mengingatkan kepada jemaah agar hanya mengibarkan bendera Merah Putih dan bendera NU saja. "Bendera yang boleh berkibar adalah bendera Merah Putih dan NU. Selain itu dilarang berkibar." ujar salah seorang panitia melalui pengeras suara.

Seruan tersebut disambut sorak sorai beberapa jemaah sambil mengibarkan bendera Merah Putih dan NU yang mereka bawa. (nam)

Perkenalkan ................................dari hlm.1 tai Bowele yakni Bolu-bolu, Wedi Awu dan Lenggoksono,” papar Rendra.

Sementara itu Kepala Disbudpar Kabupaten Malang, Made Arya Dewantara mengemukakan kegiatan ini diikuti peserta dari dalam maupun luar negeri.

“Jepang memastikan ikut event ini. Targetnya minimal ada 10 peserta dari luar negeri,” katanya.

Pihaknya juga mendatangkan DJ Vasektia, dan hiburan musik reggae Tropical Forest. Eks personel Bagindas, Bian juga akan ikut memeriahkan event tersebut.

Event yang menjadi rangkaian dari peringatan Hari Jadi ke-1258 Kabupaten Malang itu tidak hanya digelar di Pantai Ngantep.

Kegiatan lain juga diadakan di beberapa pantai lain, seperti di Pantai Ungapan, Pantai Balekambang, dan Pantai Modangan.

“Pantai Balekambang akan diadakan lomba layang-layang.” “Sedangkan lomba paralayang

nasional digelar di Pantai kecamatan, BUMD, BUMN Modangan pada Novem- di Kabupaten Malang juga ber 2018,” sambungnya. akan terlibat. “Peserta beAda Pawai Budaya di bas mengangkat tema. jalur lintas selatan pada 29 Bisa soal potensi, budaya, September 2018. Selain atau pariwisata,” jelasnya. melibatkan seluruh SKPD, (bur) Berikut Rangkaian Jadwal :

Malang Beach Festival 2018 Pantai Balekambang: 1. Festival Layang-layang 2. Festival Busana Daur Ulang 3. Lomba cipta kreasi daur ulang tingkat SMP Pantai Nganteb: 1. Singhasari Surfing Internasional 2. Parade Cheff Nasional 3. Nganteb On Stage Music Festival 4. Skateboard Exhibition 5. Lomba mewarnai PAUD & makan ikan 6. Lomba Lagu Nasional Gugus SD Piala Bupati Pantai Tamban: Jetski Exhibition Jalur Lintas Selatan: Kirab Budaya Pantai Ungapan: Sunset Marathon Beach Sendangbiru-Nganteb: Funbike Jalur Lintas Selatan Pantai Ngliyep: Labuhan Gunung Komang Pantai Modangan: 1. Internasional Paralayang Trip of Indonesia 2. Gathering Wisata Rally Jeep (bur)

JATIM POS

Halaqah Nasional Kontekstualisasi Resolusi Jihad

Jombang, Jatim PosHalaqah (pertemuan) Nasional Kontekstualisasi Resolusi Jihad dan membaca ruang strategis santri dalam pemajuan kebudayaan digelar di Aula Bung Tomo Kantor Pemkab Jombang, Selasa (23/10/2018). Bupati Jombang Hj.Mundjidah Wahab dalam sambutannya menyatakan bahwa hari santri pada dasarnya merupakan pengakuan dan penghormatan negara atas peran

dan kontribusi santri dan pesantren sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang.

Pesantren, kata Hj. Mundjidah merupakan model pendidikan khas indonesia yang lahir dari 'rahim rakyat'. “Oleh sebab itu, saya meminta hari santri tidak dianggap hanya milik pesantren dan kaum santri, tetapi milik seluruh elemen masyarakat Indonesia,”tandasnya.

Bupati Hj. Mundjidah Wahab menambahkan

perhelatan hari santri nasional (HSN) di Kabupaten Jombang, diharapkan menjadi moment penegasan kembali kontribusi besar para santri untuk agama, bangsa, juga negara.

“Saya berharap menjadikan masyarakat Jombang tambah kuat persatuannya, kerukunan antar umat, saling hormat menghormati dan makin tinggi nilai toleransinya,”Pinta Putri pendiri NU KH.Wahab Chasbullah ini. (Her/Nik/ Komf)

Pacar ........................................... dari hlm.1 Zack Lee pun blakblakan mengakui jika Rahma adalah cinta pertamanya semasa duduk di bangku SMA. Hubungan mereka tetap terjalin baik hingga kini. Foto mesra antara Zack dan Rahma itupun menyedot perhatian, hingga banyak netizen melapor ke Nafa Urbach melalui media sosial.

Menanggapi hal tersebut, Nafa memberikan tanggapan. Ia meminta pada netizen agar tak lagi menyangkut pautkan antara Zack dan dirinya.

Bagi Nafa, hubungannya dengan Zack kini semata karena mereka memiliki seorang putri.

Ternyata memang benar Zack pernah berpacaran dengan saudara kandung Ayu Azhari itu. "Rahma

itu pacar pertamaku saat aku umur 17 tahun. Waktu itu dia belum terkenal, aku juga belum terkenal," kata Zack di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Senin(22/10/2018).

Setelah menikah dengan Nafa, bercerai dan kini tetap bersilaturahmi dengan Nafa, Zack masih berkomunikasi dengan Rahma.

"Sampai selama ini aku sama dia (Rahma) teman baik, kita sudah ngalamin macam-macam, dari dia hamil, punya anak, kita teman baik," ungkap pria berkulit putih ini.

Dalam sejarahnya Rahma pernah mengandung janin yang saat itu tidak diketahui ayahnya, karena saat itu Rahma memang diketahui publik belum me-

nikah.

Akhirnya ibu dari Oceans Camilla ini menikah dengan seorang pengusaha Alfay Rauf pada 10 Juni 2003.

Pernikahannya mengalami cobaan pada bulan November 2006. Rahma terlihat bertengkar dengan suaminya di sebuah tempat hiburan malam, Blowfish. Bahkan karena pertengkaran ini, Rahma harus dibawa ke rumah sakit akibat mengalami kekerasan fisik.

Peristiwa ini akhirnya berujung pada perceraian.

Pada tanggal 13 Februari 2008, Rahma Azhari resmi bercerai dari Rauf, suaminya. Dari pernikahan itu mereka ketambahan satu anak lagi yang diberi nama Raisya. (ist)

Bantuan ....................................... dari hlm.1 Wakilnya H Moch. Nur Arifin dan Penjabat Sekda, Drs Pariyo saat melepas bantuan peduli Palu, Sigi, Donggala dan sekitarnya.

“Itu memang untuk kemanusiaan, maka harus kita teliti dan seleksi barang apa saja yang dibutuhkan saudara kita di sana serta dicek kadaluwarsanya,” ucapnya.

Bupati Trenggalek juga berterima kasih dan mengapresiasi upaya penggalangan bantuan untuk bencana gempa dan tsunami yang melanda Sulteng tersebut, sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama elemen bangsa.

“Meskipun Trenggalek dalam keadaan sulit, kekeringan dimana-mana akan tetapi masyarakat Trenggalek masih menunjukkan kepeduliannya,” tandasnya.

Tidak lupa, Bupati Trenggalek ini memberikan semangat kepada tim yang diberangkatkan ke lokasi bencana. Diingatkan olehnya untuk tetap menjaga keselamatan dan kesehatan pribadi sehingga dapat maksimal dalam

membantu mereka.

“Di jalan harus diperhatikan keselamatan sampai di tujuan,” ungkapnya.

Kepala Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Trenggalek, Ratna Sulityowati, mengatakan pihaknya tegas tidak akan mengirimkan barang ataupun makanan yang tidak diketahui riwayat kadaluwarsanya.

"Yang jelas kami pastikan bahwa barang yang kami terima tidak ada yang kedaluwarsa dalam waktu dekat. Hal ini menjadi perhatian kami, takutnya nanti kita niatnya membantu bila kedaluwarsa justru menimbulkan masalah baru," terangnya.

Kemudian pakaian pantas pakai yang kita kirim dari masyarakat cukup banyak, kita kemas ada 110 karton khusus pakaian ini. Pakaian pantas pakai ini juga kita sortir, pasalnya tidak semua pakain layak pakai yang dikirim masyarakat ini masih layak.

"Kita pilih dan pastikan benar-benar masih layak, baru kita berani mengirim-

kan," jelasnya.

Ditambahkan Kadinsos ini, sebetulnya banyak bantuan yang kita terima dan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Berkoordinasi dengan posko bantuan Provinsi Jawa Timur, yang sangat dibutuhkan masyarakat Palu, Sigi, Donggala dan sekitarnya saat ini adalah terpal, makanan bayi dan sebagainya.

“Sehingga bantuan dalam bentuk uang tunai yang diterima, dikonfersi dalam bentuk barang yang memang dibutuhkan oleh mereka,” tegasnya.

Adapun barang yang kita kirim diantaranya berupa bahan makanan seperti beras, kita kirim 3 ton lebih. Kemudian tenda ada 101, selimut 960, matras 100, makanan bayi, susu, pakaian yang memang betul-betul baru, alat untuk beribadah termasuk sarung, mukena, sajadah dan bahan makanan yang lain. Bantuan ini akan kita kirimkan ke Posko Bencana Palu, Sigi dan Donggala, Provinsi Jawa Timur. (ham)

Festival ..........................................dari hlm.1 semakin mengenalkan dunia pariwisata di Kabupaten Malang yang banyak memiliki destinasi wisata, budaya dan kuliner," terang Ketua Malang Beach Festival Nurcahyo.

Bupati Malang Rendra Kresna mengatakan Pemkab Malang berusaha penuh push dan explore seluruh potensi yang dimiliki Kabupaten Malang.

“Salah jika seorang Bupati tidak melakukannya terhadap potensi wisata pantai. Diakuinya, karena wisata pantai lebih gampang untuk dinikmati masyarakat dan akan kemudian terus hadir.” ungkapnya ”Pemberian Allah SWT itu beda dengan buatan manusia. Karena wisata yang berlatar belakang dari

hasil tangan kreatif manusia itu memang bisa banyak pengunjungnya. Tapi satu kali datang, kemudian mereka merasa oke saya sudah tahu. Atau, eh ternyata di Jakarta ada, di Bandung atau Semarang ada. Namun jika pemberian Allah SWT ini tidak akan pernah lekang oleh panas dan lapuk oleh hujan,” terangnya. (bur)

Pariwisata dan Budaya

Hal - 12

Edisi No. 304 Tahun XVII ~ Minggu I NOPEMBER 2018

Cara Mengurangi Resiko Bencana pada Cagar Budaya



Workshop Migitasi Bencana Pada Cagar Budaya Disbudpar Jatim

UNTUK meningkatkan wawasan dan pengetahuan tenang potensi dampak resiko becana terhadap kelestarian cagar budaya serta cara menanggulanginya, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim menyelenggarakan Workshop Migitasi Bencana Pada Cagar Budaya.

Kegiatan berlangsung di Solaris Hotel Jl. Raya Karanglo No.8 Malang mulai Senin sampai Rabu tanggal 29-31 Oktober 2018. “Juga meningkatkan kompetensi dan efektivitas sumber daya manusia pengelola cagar budaya di daerah dalam menanggulangi bencana yang terjadi secara mendadak,” kata Ketua Panitia penyelenggara, Dra. Endang Prasanti, MM.yang juga Kabid Cagar Budaya dan Sejatah(CBS) Disbudpar Jatim.

Selain itu membangun kesiapan mental serta meningkatkan pemahaman terkait manajemen

Para penerima Anugerah Wisata Jawa Timur 2018 berfoto bersama Sekdaprov Jatim di Grand Mercure Surabaya (23/10).

penanggulangan bencana dalam penyelamatan dan pengamanan objek cagar budaya serta pengunjung di sekitar cagar budaya.

Materi yang diberikan dalam kegiatan Workshop

Migitasi Bencana pada Cagar Budaya mencakup beberapa rangkaian kegiatan penyampaian materi di kelas terkait dengan pembekalan peserta untuk meningkatkan wawasan

pemahaman terhadap potensi resiko bencana di Jawa Timur, serta standar operasional prosedur (SOP) penanggulangannya dalam rangka pelestarian cagar budaya.

Selain penyampaian di kelas, para peserta juga dibekali pengembangan diri yang terdiri pelatihan mental dan sikap tanggap darurat berupa praktek langsung menghadapi dan menanggulangi dampak resiko bencana pada cagar budaya dan pengunjung di sekitar cagar budaya bila sewaktu-waktu terjadi bencana.

Diharapkan seluruh materi yang diperoleh selama kegiatan dapat diaplikasikan di daerahnya masing-masing, sehingga mampu mengambil langkah-langkah yang tepat dalam upaya penyelamatan dan pengamanan objek cagar budaya serta pengunjung.

Peserta kegiatan ini sejumlah 100 (seratus) orang yang terdiri dari perwakilan dari stakeholder pengelola cagar budaya Kabupaten/ Kota serta perwakilan juru pelihara cagar budaya se Jawa Timur.

Adapun nara sumber pada kegiatan ini berasal dari Pusat Studi Kebencanaan Fakultas Geografi UGM Jogyakarta, Balai Konservasi Borobudur Jawa Tengah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Workshop Migitasi Bencana pada Cagar Budaya Tahun 2018 adalah : Meningkatnya wawasan serta pemahaman terhadap potensi bencana di masing-masing wilayah di Jawa Timur serta langkah penanggulangannya.

Menghasilkan sumber daya manusia pengelola cagar budaya di Jawa Timur yang mampu memahami manajemen penanggulangan bencana pada cagar budaya.

Tumbuhnya sikap tanggap darurat serta mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk mengambil langkah-langkah tepat dalam upaya penyelamatan dan pengamanan objek cagar budaya serta pengunjung di sekitar objek cagar budaya. (yono)

manusia yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa kerusakan dan kerugian.

Seperti sudah kita ketahui cagar budaya pada hakikatnya adalah salah satu sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kembali. Cagar budaya memiliki nilai penting bagi perjalanan sejarah kehidupan manusia karena didalam cagar budaya terkandung ide, gagasan, pola tingkah laku serta hasil tindakan manusia masa lalu. Cagar budaya merupakan bukti otentik atau bukti asli dari sejarah kehidupan manusia masa lalu yang tetap bertahan hingga masa kini.

Salah satu aspek penting dari upaya pelestarian cagar budaya adalah pelindungan cagar budaya yang meliputi kegiatan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran. Dalam proses penyelamatan dilakukan untuk mencegah serta meminimalisir dampak resiko kerusakan cagar budaya akibat faktor alam maupun manusia termasuk juga dampak yang

disebabkan oleh faktor bencana.Sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbaharui rusaknya sebuah cagar budaya berarti juga rusak atau hilangnya aset sejarah bangsa.

Untuk itu kesiapsiagaan serta pemahaman kita dalam penanggulangan bencana sangat diperlukan guna meminimalisir dampak dari bencana tersebut.Baik dampaknya terhadap kelestarian cagar budaya maupun bagi keselamatan orang –orang yang berada disekitar cagar budaya tersebut.

Dengan di selenggarakan kegiatan ini kami berharap agar seluruh elemen yang terlibat dalam upaya pelestarian cagar budaya mampu memahami potensi bencana pada masing –masing wilayah dan dampaknya bagi kelestarian cagar budaya serta langkah – langkah penanggulangannya.

“Kami juga berharap bahwa kegiatan ini dapat menumbuhkan sikap tanggap darurat serta dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan dengan mampu mengambil langkah tepat dalam upaya penyelamatan dan pengamanan obyek cagar budaya,” ujarnya. (yono)

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Cagar budaya adalah daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan

peri kehidupannya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan.

Menurut UU no. 11 tahun 2010, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. (yon)

Setiap Wilayah di Jatim Memiliki Potensi Bencana

SETIAP wilayah di Jawa Timur memiliki potensi bencana alam yang beragam. Hal tersebut dikarenakan kondisi lingkungan fisik dan alam Jawa Timur yang sangat bergam bukti –bukti menunjukkan bahwa wilayah Jawa Timur pernah terjadi berbagai jenis bencana yang tentu dapat berulang pada priode –priode sesudahnya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Jatim Sinarto, S.Kar MM mengemukakan hal itu dalam amanat yang disampaikan Kabid CBS Dra Endang Prasanti, MM pada Workshop Migitasi Bencana Pada Cagar Budaya di Solaris Hotel Malang.

“Selain faktor alam pertumbuhan penduduk yang tidak dibarengi dengan perencanaan pembangunan yang tepat serta foktor sosial budaya masyarakat penghuninya juga dapat berpengaruh pada timbulnya bencana.

Potensi bencana yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja tersebut tentu juga mengancam eksistensi keberadaan cagar budaya yang terdapat di wilayah Jawa Timur,” ujarnya.

Menurutnya, bukti–bukti sejarah menunjukkan bahwa Pulau Jawa khususnya pada sisi bagian timur merupakan kawasan yang telah dihuni sejak ribuan tahun silam. Daya dukung lingkungan serta iklim yang sangat menunjang bagi keberlansungan kehidupan manusia penghuninya membuat peradaban tumbuh dan berkembang diwilayah tersebut yang hingga saat ini telah meninggalkan jejak – jejaknya berupa cagar budaya tinggalan – tinggalan bendawi bukti peradaban dari masa lalu tersebar hampir diseluruh Jawa Timur.

Peserta Kegiatan Workshop Mitigasi Bencana pada Cagar Budaya tahun 2018.

Tidak hanya berpusat dari dataran rendah maupun pesisir. Namun juga didataran tinggi serta daerah pedalaman. Pada beberapa wilayah dataran tinggi di Jawa Timur terdapat jejak –jejak peradaban yang dapat kita jumpai hingga saat ini.

“Salah satunya adalah Gunung Penanggungan atau Pawitra yang tinggalan cagar budayanya tersebar merata disetiap bagian pada lereng gunung tersebut. Selain pegunungan beberapa peradaban besar juga lahir dan berkembang di sekitar sungai – sungai besar serta pada daerah aliran sungainya ( das ) sebagai contoh Sungai Brantas,” ujarnya.

Lokasi tempat lahirnya Peradaban – peradaban besar yang turut berperan penting dalam menentukan alur perjalanan sejarah di nusantara.Kerjaan Kahuripan, Kediri/Dhaha Majapahit hingga di bagian muara daerah Surabaya.

Kota – kota besar yang tumbuh dan berkembang di sepanjang aliran Sungai Brantas tersebut.

Topografi Jawa Timur sangtat beragam, mulai dari dataran tinggi atau pegunungan, perbukitan, wilayah dataran, daerah

berawa, pesisir pantai, hingga wilayah kepulauan sebagai wilayah yang dilalui cincin api.

Di Jawa Timur juga terdapat beberapa Gunung Api aktif yang secara berkala terus mengirimkan abu vulkanik material yang sangat berguna bagi kesuburan tanah di Jawa Timur.

Keberadaan gunung – gunung yang menjulang tinggi tersebut juga berfungsi sebagai daerah tangkapan hujan sehingga turut menjamin ketersediaan air segai sumber utama penunjang kehidupan.

Kondisi alam yang bersahabat tentu sangat menunjang keberlangsungan mahluk hidup diwilayah tersebut pada awal penghuninya disuatu wilayah.

Manusia memang sangat bergantung dengan alam namun dalam perkembangannya hubungan antara manusia dengan lingkungan fisik alamnya tidaklah terus dimaknai sebatas hubungan ketergantungan antara manusia terhadap lingkungannya tapi juga telah mengalami pergeseran dimana manusia mulai mampu mempengaruhi dan merubah lingkungan fisik dan alam disekitarnya guna memenuhi kebutuhannya.

Meskipun telah dihuni sejak ribuan tahun yang lalu serta eksistensi peradaban turut memberikan andil tidak hanya bagi perjalanan sejarah nusantara tetapi juga bagi sejarah Bangsa – bangasa di manca negara. Wilayah Jawa Timur bukan tidak bebas dari adanya potensi ancaman bencana seperti diketahui bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau menggangu kehidupan dan penghidupan

Landasan Hukum Migitasi Bencana

MIGITASI Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Pasal 1 ayat 6 PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan mas-

yarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,