ISSN : 1412 - 7490
Edisi No. 308 Tahun XVII ~ Minggu I DESEMBER 2018
TABLOID MINGGUAN BERITA
Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co
Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT. Media Utama Jatim Direktur Utama : H. Syaiful Anam Pemilik Hak Paten Merek Nama Jatim Pos No. (250) MEREK INDONESIA (111) IDM000002986 DIREKTORAT MEREK (151) 12 April 2004 Dirjen HAKI Kemenkum HAM Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No.15 Surabaya Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya. Terverifikasi Dewan Pers www.dewanpers.co.id
MENJUNJUNG TINGGI KEBENARAN
Bebas Pajak Motor dan SIM Seumur Hidup Diperjuangkan Menjadi UU Tapi Masih Muncul Polemik
AngBeen Rishi
Calon Istri Adly Fairuz Banyak yang penasaran dengan sosok Angbeen Rishi, terutama setelah prosesi lamaran yang dilayangkan oleh aktor tampan Adly Fairuz, pada pada Minggu (25/11). Pemilihan adat India dalam prosesi lamaran tersebut ternyata bukan tanpa sebab. Angbeen ternyata memang memiliki garis keturunan India. Namun, Angbeen juga bukan sosok baru di dunia hiburan Indonesia. Sebab, sejak tahun 2014 gadis kelahiran 3 September 1997 ini meniti karir sebagai aktris. Ketika terjun ke dunia hiburan Indonesia, Angbeen dikenal sebagai seorang ak-
Bersamb. ke hal. 7
Surabaya, Jatim Pos Terdapat usulan dari wakil rakyat yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup. Ini disampaikan Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) Partai keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzamil Yusuf. "Untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat dengan kenaikan Tarif Dasar Listrik dan harga pangan yang melambung, PKS akan memperjuangkan RUU penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup," ujarnya di gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Kamis (22/11/2018). Menurutnya, terdapat 105 juta sepeda motor di Indonesia yang dimana sebagian besar diantaranya adalah milik masyarakat menengah kebawah yang, sehingga penghapusan tersebut dapat diharapkan akan mengurangi beban si pemilik motor. "Sebagian besar sepeda motor dimiliki oleh saudara kita yang lemah ekonominya, mereka adalah orang-orang yang sedang beranjak dari kelas bawah menuju kelas menengah. Jadi penghapusan pa-
Pos Jaga Rumdin Wali Kota Blitar Dirusak
Kaca pos penjagaan di rumah dinas Wali Kota Blitar tampak pecah setelah dihantam benda keras..
Blitar, Jatim Pos Pos jaga di rumah dinas Wali Kota Blitar dirusak oleh seseorang yang ternyata anggota Banpol Satpol PP setempat. Pelakunya adalah Avisha Firul Yusuf (29),
yang Senin (26/11/2018) malam itu bertugas menjaga rumah kediaman Wali Kota Blitar. Dari hasil pengusutan, Avisha mengaku nekat merusak pos jaga di rumah
dinas Wali Kota Blitar sebagai bentuk kekecewaannya kepada atasan, diduga dirusak. Kaca bagian selatan pos penjagaan di rumah dinas pecah seperti terkena lemparan atau pukulan benda keras. Yang menherankan, Avisha dikenal oleh rekan-rekannya sebagai sosok pendiam dan penurut."Dia anggota Banpol yang pendiam dan penurut, selama ini tidak pernah neko-neko," kata salah satu anggota Satpol PP Kota Blitar yang enggan disebutkan namanya, Rabu (28/11/2018). Anggota Satpol PP yang sudah diangkat PNS itu mengatakan sebenarnya Avisha sudah berkaBersamb. ke hal. 7
Ilustrasi loket pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di Samsat.. .
jak sepeda motor ini akan mengurangi beban pemilik 105 juta sepeda motor ini," terangnya. Tidak Realistis Namun usulan penghapusan pajak kendaraan bermotor dan pemberlakukan SIM seumur hidup, dinilai komisi C DPRD
UNICEF mengunjungi Mal Pelayanan Publik di Gedung Siola, Surabaya, Selasa, (27/11/2018). Kunjungan kali ini untuk menindaklanjuti komitmen bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pemerintah kota di Asia Pasific dan UNICEF, terutama dalam melanjutkan momentum Growing Up Urban Surabaya pada Mei 2018 dan sesi Child Friendly City pada pertemuan 7th UCLG ASPAC Congress 2018 pada September 2018 lalu. Beberapa perwakilan yang berkunjung ke Siola itu adalah Chief of Communication dari UNICEF Regional Office untuk East Asia dan Pacific, Ms. Caroline Den Dulk dan Mr. Marc Vergara selaku Chief of Communication and Public Advocacy UNICEF Indonesia, serta Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur Arie Rukmantara. Asisten Perekonomian
dan Pembangunan Pemkot Surabaya M. Taswin yang menyambut perwakilan UNICEF ini mengatakan kunjungan UNICEF kali ini untuk mempelajari tiga hal, yaitu pelayanan administrasi kependudukan untuk anak dan keluarga yang cepat dan singkat, sistematika kerja dan operasi Command Center 112 Kota Surabaya yang terbukti efektif, dan bertemu dengan beberapa pelaku usaha muda di bidang teknologi digital di Koridor. “Kami sudah menyampaikan sekilas tentang tiga hal itu dan selanjutnya mereka langsung diajak berkunjung ke beberapa fasilitas public itu,” kata Taswin seusai melakukan pertemuan dan memberikan penjelasan kepada kedua perwakilan UNICEF itu. Menurut Taswin, beberapa fasilitas yang akan dipelajari itu memang menjadi salah satu andalan Surabaya, baik di dalam maupun di luar negeri. Bahkan, Wali Kota
Bersamb. ke hal. 7
Tergugat Lapor Balik Penggugat
Pasuruan, Jatim Musyarofah, warga Desa Kluwut, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, merasa lega setelah gugatan atas dirinya tidak diterima majelis hakim Pengadilan Negeri Bangil. Musyarofah yang berperkara dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen itu akhirnya melaporkan balik Abdul Kodir sebagai penggugat ke Polda Jatim, Rabu (27/11). Ia didampingi oleh kuasa hukumnya,
Bersamb. ke hal. 7
Kasubag liputan Humas Pemkot dan pers Jeffry (kiri) bersama Chief of Communication UNICEF Mr. Marc Vergara saat meninjau Koridor Space di Gedung Siola, Selasa (27/11)
Surabaya Tri Rismaharini seringkali menjelaskan berbagai inovasi itu saat menjadi pembicara. “Berbagai fasilitas ini sudah terbukti bermanfaat bagi masyarakat,” kata dia. Seusai pertemuan, sejumlah perwakilan UNICEF itu langsung diajak meninjau ruangan Command Center 112. Di pusat komando itu, per-
wilayah Jawa Timur, saya rasa tidak realistis apabila pajak kendaraan bermotor roda dua dibebaskan," kata Anik di Surabaya, Selasa (27/11/2018). Berdasarkan nota keuangan Gubernur Jatim yang disampaikan bebera-
Musyarofah Diduga Palsu Dokumen Tanah
UNICEF : Command Center 112 Surabaya Keren Banget
SEJUMLAH perwakilan
Jatim yang membidangi Keuangan sebagai janji yang tak realistis. Ketua Komisi C DPRD Jatim, Anik Maslachah, lantas menjelaskan, bahwa salah satu sumber Penghasilan Asli Daerah (PAD) terbesar di Jatim, berasal dari Pajak Kendaraan Bemotor (PKB). "Untuk
wakilan UNICEF mendapatkan penjelasan detail tentang system kerja Command Center 112 dari jajaran Pemkot Surabaya. Setelah puas melihat Command Center 112, kemudian mereka meninjau ruangan pelayanan anak berkebutuhan khusus dan juga Puspaga. Mereka ter-
Musyarofah dan Adhy Dharmawan, SH, MH beserta rekan di Polda Jatim selesai laporan....
kagum-kagum dengan pelayanan itu. Selanjutnya, mereka diajak ke Koridor untuk berdiskusi dengan para pelaku startup di Surabaya. Beberapa perwakilan ini pun terlihat ‘cair’ ketika berdiskusi dengan anak muda yang semuanya sudah memiliki startup. Anak muda ini juga menjelaskan berbagai fasilitas Pemkot Surabaya yang telah diberikan kepada mereka untuk terus berinovasi dan berkarya. Setelah itu, mereka juga melihat Mal Pelayanan Publik, termasuk pelayanan administrasi kependudukan, baik bagi masyarakat Surabaya maupun bagi anak-anak dan keluarga yang terkenal cepat dan singkat. Usai mempelajari berbagai inovasi di Gedung Siola, Chief of Communication dari UNICEF Regional Office untuk East Asia dan Pacific, Ms. Caroline Den Dulk mengakui bahwa berbagai fasilitas di Gedung Siola ini sangat keren, baik dari segi gedungnya maupun penjamuannya.
“Keren banget bisa ke sini, dari gedungnya dan juga menjamu orang yang datang ke sini. Ini sangat menarik,” kata Caroline Den Dulk. Pada kesempatan itu, ia juga memuji system kerja Command Center 112 yang bisa membantu berbagai masalah di Kota Surabaya. “CC room keren banget karena bisa mengawasi kota dari sini. Koridor itu juga sangat keren karena anak muda bisa belajar dan bisa mengembangkan startupnya,” ujarnya. Oleh karena itu, ia mengaku bahwa berbagai inovasi yang ada di Gedung Siola ini, termasuk Koridor dan Command Center 112, bisa menjadi contoh yang baik untuk bisa diterapkan pula di daerah lain. “Pelajaran yang bisa dicontoh adalah cara kerja Koridor yang mengajak anak-anak muda untuk membangun masa depan kota dan negara. Bagaimana mereka membangun dan mengembangkan bisnis mereka. Dan ini adalah contoh yang baik untuk bisa diterapkan di daerah lain,” pungkasnya. (ADV)
Jatim I
Hal - 2
JATIM POS
Vote dan Dukungan Untuk Kota Surabaya Mengalir Deras
Surabaya Jatim Pos – Antusiasme warga Surabaya mendukung perjuangan Wali kota tercintanya sungguh luar biasa. Laman resmi milik Pemkot hank berkali-kali, begitu pula saat wartawan jatimpos mencoba memberi vote, terpaksa tertunda dan harus menunggu hingga sejam kemudian. Besarnya dukungan warga tentu sangatlah menggembirakan, sampai dengan deadline koran ini tercatat vote yang masuk untuk kota Surabaya di websitepanitia di negeri Cina mencapai 280.429 suara, mengalahkan kota Yiwu yang menduduki rangking kedua dengan vote 240.051 suara, Vote ini terus berubah-ubah setiap jamnya sesuai data yang masuk di panitia. Diberitakan sebelumnya Wali Kota Risma telah mengajak warga Kota Surabaya dan masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi mendukung Kota Surabaya menjadi pemenang di ajang penghargaan dunia yang melombakan antar kota dalam menangani pengelolaan lingkungan. “Ayo teman-teman Surabaya, bantu Kota Surabaya dengan cara vote Kota Surabaya. Nanti alamatnya akan diberikan di admin ini. Nah, kemudi-
pan 400 juri, juga berdasarkan vote atau dukungan dari warga Surabaya. Kita baru tahu ada vote karena tidak ada surat resmi dari panitia dan ternyata sudah dibuka 1 bulan yang lalu. Masing-masing negara sudah minta dukungan lewat website resmi kota mereka, akhirnya tadi pagi ibu bikin video itu spontinitas aja,” terang M Fikser menjelaskan vlog yang dibuat oleh Wali Kota Risma, Senin (26/11/2018). Menurut Fikser, sebelumnya para juri The Guangzhou International Award for Urban Innovation 2018, sudah datang ke Surabaya untuk menilai apakah proposal yang dia-
jukan sama dengan kondisi di lapangan. Para juri datang bersamaan dengan acara UCLG beberapa waktu lalu, tanpa pemberitahuan dan tidak mau ditemani pemkot Surabaya. “Mereka ingin lihat dampak yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya secara langsung. Dari 900 kota, telah diseleksi menjadi 169 kota dari 66 negara, kemudian diseleksi lagi menjadi 15 kota,” kata dia. Setelah dipilih 15 kota, kemudian pihak panitia membuka vote bagi masyarakat. Kemarin, posisi Surabaya berada di urutan ke 9, kemudian berlanjut ke 7 lalu ke posisi 5. “Hingga akhirnya pagi ini berada di posisi ke 3 dan siang ini sudah berada di posisi ke 2. Jadi, ayo teman-teman semuanya ikut vote dan dukung Surabaya menjadi pemenang dalam penghargaan tingkat dunia ini,” ujarnya. Caranya, lanjut dia, buka link di bit.ly/surabayamendunia lalu centang Kota Surabaya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan, dicentang pula dua kota yang berada di bawah Kota Surabaya. Setelah memberikan tanda centang kepada tiga kota, maka voters diarahkan untuk memasukkan kode captcha empat digit dan selanjutn-
ya klik submit. “Voting itu bisa diulangi setiap satu jam sekali. Ayo voting terus demi Surabaya yang lebih baik,” tegasnya. Ia menjelaskan, deadline voting ini berakhir pada tanggal 7/12. Pada hari itu pula, Wali Kota Risma akan melakukan presentasi di depan 400 juri. Presentasi itu terbatas hanya dalam waktu tujuh menit. Fikser menambahkan, dalam kompetisi ini, Surabaya mengangkat tema menjaga lingkungan hidup yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mengelola sampah. Partisipasi warga Kota Surabaya dalam mengelola sampah dan kebersamaan untuk menjaga lingkungan adalah keunggulan yang ditonjolkan Surabaya dibandingkan kota-kota lain di dunia. “Ini menunjukkan bahwa Surabaya memiliki kekuatan, khususnya dari segi lingkungan. Kita punya partisipasi masyarakat yang tinggi dalam menjaga lingkungan sampah dan menjaga kampung itu sangat kuat. Sehingga kita minta bantuan untuk seluruh warga Kota Surabaya dan kita patut bangga karena masuk dalam 10 besar Guangzhou International Award itu tidak mudah, sangat sulit,” pungkasnya. (bur/fred)
tu dua minggu kedepan dengan pengawasan dari aparatur desa setempat pemilik kandang ayam harus mengosongkan kandangnya tersebut. “ Apabila dalam jangka waktu dua minggu ada laporan lagi dari desa dan kandang ayamnya belum kosong ya akan kita ambil tindakan tegas, “ ucapnya. Sementara itu, pantauan dilokasi, untuk mengamankan situasi
penyegelan kandang ayam tersebut Satpol PP Kabupaten Madiun juga melibatkan Kepolisian maupun Koramil Sawahan. “ Dari pihak Kepolisian baik dari Polsek maupun Koramil Sawahan sesuai dengan permintaan Satpol PP kita ikut mengamankan kegiatan penyegelan hari ini, “ kata Kapolsek Sawahan, AKP Samsul Hadi dilokasi penyegelan kandang ayam tak berizin tersebut. Menurutnya, sebelum penyegelan itu dilakukan,
beberapa bulan sebelumnya sudah diadakan pertemuan, baik di desa maupun kecamatan. Pertemuan itu dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat yang mengeluh akibat polusi bau dari kotoran ayam tersebut. “ Yang jelas pemilik harus mengajukan izin sesuai dengan ketentuan yang ada, baru bisa melanjutkan usaha peternakannya, “ pungkasnya. (Adv/jum).
Wali kota Risma (kiri) saat presentasi Surabaya bebas sampah di Jl. Tunjungan, Minggu (18/11), cara memberi dukungan lewat vlog (kanan).
an memilih Surabaya boleh satu akun, bisa berkali-kali, tiap satu jam. Mohon dibantu ya, juga dibantu doa supaya aku bisa presentasi dengan baik karena menghadapi 400 juri, nggak gampang. Dan kita sudah empat kali daftar nggak pernah masuk finalis, kali ini kita masuk finalis mari kita manfaatkan dengan baik untuk mengangkat Surabaya lebih baik lagi . Terima kasih,” kata Wali Kota Risma dalam vlog yang diupload di akun @ surabaya. Kota Surabaya menjadi satu –satunya kota di Indonesia yang masuk finalis The Guangzhou Internasional Award for Urban
Innovation 2018.Sebelum ditentukan pemenangnya,ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu presentasi proposal di depan 400 juri, dan ada pula vote yang harus dilakukan oleh warganya. Sementara itu, Kabag Humas Pemkot Surabaya M. Fikser mengatakan memang sebelumnya Surabaya sudah pernah mengajukan proposal untuk mengikuti ajang penghargaan ini. Bahkan, Surabaya sudah mengajukan empat kali proposal dan keempatnya tidak masuk dalam daftar finalis. “Tahun ini Surabaya masuk finalis. Jadi, selain presentasi proposal di de-
Satpol PP Segel Kandang Ayam di Desa Krokeh
Madiun, Jatim Pos – Kandang ayam milik Supriadi warga RT. 06, Desa Krokeh, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun disegel petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Madiun, Rabu (28/11/2018). Penyegelan itu dilakukan, lantaran kandang ayam yang berdiri sejak tiga tahun lalu itu tidak mengantongi izin sama sekali. Selain itu, usaha peternakan ayam tersebut juga melanggar dua peraturan sekaligus. Yaitu, Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 404/KPTS/OT.210/6/2002 tentang pedoman perizin-
an dan pendaftaran usaha peternakan dan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 tahun 2017 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. “ Kita menyegel kandang ayam ini sudah ada dasarnya, karena kita sudah melayangkan SP 1, SP 2 dan SP 3, dan sampai saat ini pemilik kandang ayam belum mengurus izin sama sekali, “ jelas Kasi Ops Satpol PP Kabupaten Madiun, Gatot Prasetyo, SE kepada Wartawan. Menurutnya, alasan pemilik kandang ayam enggan mengurus izin us-
ahanya tersebut, karena usaha peternakan ayam itu berskala kecil dengan kapasitas 800 ekor ayam. Namun, berdasarkan pengaduan dan banyaknya keluhan masyarakat akibat kandang ayam itu Satpol PP pun bertindak tegas. “ Dari pengaduan masyarakat kita sudah bisa ambil tindakan, karena masyarakat setempat sebelumnya sudah melakukan musyawarah di desa, kemudian membuat laporan tertulis diajukan kepada Pak Bupati dan turunnya di Satpol PP, “ tegasnya. Setelah disegel, menurut Gatot dalam wak-
Keluarga Besar DINAS PUPR KABUPATEN PAMEKASAN Mengucapkan Selamat Menyambut MAULID NABI MUHAMMAD SAW TAHUN 2018
Ir. Totok Hatono, MA Kepala Dinas
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid, Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Pemimpin Perusahaan: Gatot.S, Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot S., Jufri Yus, Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, Heri Sunaryo, Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana, Hudiyono. Surabaya:Kurniadi N, Freddy SL, Burhanuddin. Biro-Biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono, Swandy Tambunan. Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari. Kediri/ Nganjuk: Heru Cahyo Utomo. Tuban: Nur Aminin. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Ponorogo: Nuryadi. Ngawi: Rendy Rian Cahya, Sembodo Arif Pambudi (sirkulasi). Bangkalan: M. Hayan. Pamekasan: Bambang Winarno, Arief Purbadi. Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki,Ach. Khoirul Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh.Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad Sugianto. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Novie Nindyarto. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Tulungagung: Sandi Tratana. Trenggalek: Ahmad Yulis Satriadji, Puthut Purbantara. Blitar: Slamet Karno, Sandi Tratana. Alamat Redaksi: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Alamat Perusahaan: Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya. Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031)8708234. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua : H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Kaliasin Surabaya, a.n. Syaiful Anam, Drs. H. Berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999. Percetakan: PT. Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya- 60401 Isi di luar tanggung-jawab percetakan.
Jatim II
Hal - 3
Ribuan Benda Cagar Budaya Ditemukan di Jatim
dan pendataan terhadap objek menurut Kadisbudpar Jatim merupakan langkah awal dari suatu tahapan pendaftaran yang dapat dilakukan di mana saja baik di Kabupaten/ Kota, Provinsi maupun Pusat. “Pencatatan dan penanganan terhadap obyek seperti: Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan yang sekiranya dapat diusulkan pemberian status berupa penetapan berdasarkan rekomendasi dari sebuah tim yang disebut Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Setelah penetapan sebagai cagar budaya selanjutnya data dimasukkan dalam register nasional Peserta Sosialisasi Pencatatan dan Penanganan Temuan Objek yang Diduga Cagar Budaya cagar budaya,” ujarnya. Tahun 2018, aktif melakukan tanya jawab dengan nara sumber. Register nasional cagar budaya adalah daftar resmi Struktur cagar budaya se- tus. Dan Kawasan cagara duga cagar budaya. Tentu kekayaan budaya bangsa banyak 381 (Tiga Ratus budaya sebanyak 5 (Lima) saja hal tersebut membu- yang berupa cagar budaya. Delapan Puluh Satu) struk- kawasan,” ujarnya. Belum tuhkan penanganan yang Ditetapkan oleh Menteri tur. ditambahkan dengan ben- tidak mudah. sebagai prioritas nasional “Situs cagar budaya da yang berada di musebaik cagar budaya yang sebanyak 294 (Dua Ratus um dan munculnya laporan Pencatatan & Pendataan berada di dalam maupun di Sembilan Puluh Empat) si- adanya temuan objek diTindakan pencatatan luar negeri.
“Dengan masuk dan telah terdaftarnya cagar budaya tersebut maka upaya pelestarian dan pelindungan telah terlaksana karena telah ada payung hukum yang menaungi dan melindungi,” kata Sinarto, S.Kar, MM Melalui cagar budaya kita bisa mengetahui dan memahami perjalann sejarah nenek moyang. Keagungan karya cipta mereka dalam segala keterbatasan karena saat itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka sangat bergantung hanya pada apa yang disediakan alam dan kemudian memanfaatkannya dengan bersahaja. Semoga kesahajaan mereka dapat menginspirasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu saya berharap semoga kegiatan yang dilaksanakan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sehingga benda-benda tinggalan masa lalu yang tersebar di Kabupaten/ Kota di Jawa Timur yang masih berstatus objek yang diduga cagar budaya secepatnya ditetapkan sebagai cagar budaya sehingga segera mendapatkan pelindungan. (yon)
lalu, masa kini dan masa yang akan datang dimanfaatkan sebagai modal pembangunan antara lain adalah cagar budaya sebagai warisan budaya masa lalu, akhirnya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya. Kegiatan pelindungan terhadap cagar budaya merupakan kegiatan yang membutuhkan proses panjang. Pelindungan tidak hanya dilakukan terhadap objek yang telah ditetapkan menjadi cagar budaya yang notabene telah melalui suatu kajian, tetapi juga terhadap objek
yang masih diduga cagar budaya berhak mendapat penanganan dan perlakuan yang sama. “Terkait pencatatan dan penanganan, dalam Bab VI Pasal 2 dan 5 dikatakan bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur dan lokasi yang diduga sebagai cagar budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya dan hasil pendaftaran harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasi,” kata Kadisbudpar Jatim, Sinarto, S.Kar. MM (yon)
Sosialisasi Pencatatan dan Penanganan Temuan Objek yang Diduga Cagar Budaya
Malang, Jatim PosProvinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang mempunyai bukti materiil cagar budaya. Adanya kehidupan mulai jaman prasejarah hingga masa Islam bahkan kolonial, dari data Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur hingga Bulan Juni 2018 kita mempunyai : Benda cagar budaya sebanyak 5723 (Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga) benda. Demikian dikemukakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar Jatim) Sinarto, S.Kar, MM pada kegiatan Sosialisasi Pencatatan dan Penanganan Temuan Objek Yang Diduga Cagar Budaya di Solaris Hotel Malang (26/11) Selain itu kata Kadisbudpar Jatim, di Provinsi Jatim terdapat Bangunan cagar budaya sebanyak 383 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga) bangunan.
Tingkatkan Pengetahuan Pegiat Cagar Budaya
Kadisbudpar Jatim Sinarto S.Kar, MM (depan tiga dari kiri) didampingi Kabid Cagar Budaya dan Sejarah Dra. Endang Prasanti, MM dan seluruh peserta kegiatan Sosialisasi Pencatatan dan Penanganan Temuan Objek yang Diduga Cagar Budaya Tahun 2018, menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum acara dimulai.
sangat penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan, sejarah serta kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” ujarnya. Tugas kita selaku perpanjangan tangan dari pemerintah antara lain melestarikan nilai luhur nenek moyang. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia, utamanya dalam pemahaman Cagar Budaya sesuai Un-
dang-Undang yang berlaku agar pelestarian dan pelindungan terhadap cagar budaya seperti yang diharapkan dapat terlaksana. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka seluruh hasil karya anak bangsa di masa
Perlu SDM Handal Kadisbudpar Jatim S i n a r t o , S . K a r, M M mengemukakan, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ditekankan bahwa diperlukan usaha dan tindakan yang secermat-cermatnya serta ditunjang Sumber Daya Manusia yang mumpuni, cakap dan mencintai untuk mewujudkan pelestarian dan perlindungan terhadap cagar budaya. “Kita tahun bersama, cagar budaya adalah bukti materiil hasil budaya kehidupan masa lalu yang merupakan warisan kebendaan yang tidak ternilai harganya yang
Malang, Jatim PosKebingungan kerap melanda ketika menemukan benda sejarah. Lantaran ketidaktahuan penemu hanya menyimpan benda tersebut, atau mengunggahnya ke media sosial. Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, dijelaskan tentang mekanisme pelaporan temuan Cagar Budaya. Dalam pasal 23 dijelaskan bahwa setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, Bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, Struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya pada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditemukannya. Bahkan Kepala BPCB (Balai Pelestatian Cagar Budaya) Jatim Andi, mengatakan bahwa temuan benda c agar buday a
bisa dilaporkan melalui What'sApp. "Foto temuan dan foto suratnya, silahkan kirim ke nomor WA saya. Tetapi, obyek tersebut harus juga dilaporkan secara resmi. Lapor ke kepala desa, lapor kepolisian terdekat, lapor dinas terkait di daerah, lalu lapor secara resmi maupun tertulis atau datang langsung ke BPCB Jatim," jelasnya. Menurutnya, karena melaporkan temuan itu wajib dan merupakan amanat undang-undang, jadi harus segera dilakukan. Satu hal yang penting, jangan melakukan penggalian sendiri kecuali dengan dua syarat yaitu libatkan ahlinya dan yang pasti berijin. "Sebab jika dilakukan penggalian bukan oleh ahlinya akan merusak datanya yaitu lapisan tanahnya. Ada apa saja di sana," tandasnya. Ia menambahkan, misalnya, pihak pemerintah desa ingin mengumpulkan boleh. "Asal bendanya, koordinatnya jelas, ada perekaman jelas sehingga penelitian ke depan bisa secara tepat mengetahui
Malang, Jatim PosPara pemerhati dan pegiat cagar budaya dari Kabupaten dan Kota se Jawa Timur mengikuti kegiatan sosialisasi pencatatan dan penanganan temuan objek yang diduga cagar budaya tahun 2018. Mereka berjumlah sebanyak 100 (seratus) orang. Kegiatan dilaksanakan Hari Senin s/d Rabu (26 s/d 28 November 2018) di Hotel Ollino Garden Kota Malang. Nara sumber kegiatan ini diantaranya dari : Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Surabaya.Dan dari Universitas Negeri Malang. Kepala Bidang Cagar Budaya dan Sejarah Disbudpar Jatim Dra Endang Prasanti MM selaku Ketua Penyelenggara mengemukakan, maksud dan tujuan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pencatatan dan Penanganan Temuan Objek Yang Diduga Cagar Budaya Tahun 2018, adalah sebagai bentuk tindakan dalam upaya melakukan
pelindungan terhadap objek yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya. “Juga untuk membangkitkan rasa kepedulian terhadap benda warisan budaya. Untuk memberikan pemahaman terhadap arti penting suatu tinggalan budaya dan manfaatnya bagi masyarakat sekitarnya. Dan Meningkatkan pengetahuan terkait tindakan, penanganan dan perlakuan terhadap objek yang diduga cagar budaya,” ujarnya.
Cara Melaporkan Temuan Benda Cagar Budaya
Selesai kegiatan Sosialisasi Pencatatan dan Penanganan Temuan Objek yang Diduga Cagar Budaya Tahun 2018 melakukan foto bersama.
asal benda tersebut," imbuhnya. Terakhir, ia mengharapkan ada sinergi dengan dinas terkait di daerah. Masyarakat juga harus diedukasi, bagaimana melestarikan cagar budaya secara benar. Untuk menjadi atau ditetapkan menjadi Cagar Budaya, suatu benda melalui proses yang panjang. Namun ketika menemukan benda, kita harus dapat menduga-duga apakah benda itu besar kemungkinan dapat menjadi Cagar Budaya. Benda Cagar Budaya
adalah benda alam dan atau buatan manusia yang bergerak maupun yang tidak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Benda Cagar Budaya yang sering ditemukan masyarakat banyak jenisnya mulai dari alat batu prasejarah, fosil, arca batu dan perunggu, perhiasan, Lingga, Yoni, mata uang, keramik, dan alat-alat upacara keagamaan. (*)
Edisi No. 308 Tahun XVII ~ Minggu I DESEMBER 2018
Jatim III
Hal - 4
JATIM POS
Dua Pelabuhan Perikanan di Jatim Raih Penghargaan
Dua pelabuhan perikanan di Jawa Timur belum lama ini meraih penghargaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kedua pelabuhan tersebut, yakni Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Trenggalek dan Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap, Malang. Kedua pelabuhan ini dinilai sebagai pelabuhan yang aktif melaporkan data produksi hasil tangkapan. Karena itu, Direktur Pelabuhan Perikanan Frits P. Lesnussa berharapagar aktivitas yang sudah berjalan baik di PPN Prigi Trenggalek maupun di PPP Pondokdadap Malang dapat berkelanjutan dan semakin baik lagi. Menurut Frits, keberhasilan sebuah pelabuhan perikanan tidak lepas dari peran Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP). Untuk memahami pengoperasian aplikasi PIPP, dimulai dari pengenalan website PIPP. Setelah itu akan muncul modul pencarian data kapal, entry data kapal perikanan, pengisian data (keberangkatan, kedatangan, produksi ikan dan harga ikan). Selain itu, ada entry pemasaran, industri dan jasa perbekalan. Berkat pelaksanaan PIPP di PPN Prigi, Trenggalek dan PPP Pondokdadap, Malang, kedua pelabuhan ini mendapat apresiasi dari Direktur Pelabuhan Perikanan. Lantas, bagaimana profil kedua
Kapal nelayan memenuhi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Trenggalek. l.
pelabuhan perikanan yang berada di wilayah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur itu. PPN Prigi PPN Prigi adalah salah satu pelabuhan perikanan di Jawa Timur yang terletak di wilayah selatan. PPN Prigi terletak di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi pada awalnya merupakan desa pantai tradisional yang berlokasi di teluk prigi. Dengan berjalannya waktu dari suatu pemukiman nelayan tumbuh besar dan berperan dalam kegiatan perikanan di Kabupaten Trenggalek. Pada Tahun 1982 awalnya adalah Pela-
buhan Perikanan Pantai. Namun seiring dengan perkembangan zaman Pelabuhan Perikanan Pantai ini berkembang atau naik tingkat dari PPP menjadi PPN. Status ini berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.261/ MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan tanggal 1 Mei 2001. Pada tanggal 22 Agustus tahun 2004 kantor baru Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi diresmikan langsung oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Jenis armada penangkap ikan yang beroperasi di PPN Prigi didominasi oleh perahu motor tempel 30-50 GT. Sedangkan jenis alat tangkap yang banyak digunakan oleh nelayan adalah payang,
Porkab Sampang Persiapan Menghadapi Porprov Jatim
Pertandingan voli pantai di lapangan Wirajaya Kusuma..
Sampang, Jatim Pos Sebanyak 1.105 atlet dari 11 Cabang Olahraga (Cabor) mengikuti kompetisi Porkab VI Sampang Tahun 2018. Pembukaan Porkab 2018 dilaksanakan di Lapangan Gedung Gor Indor Sampang, Senin (26/11). Ajang ini sekaligus sebagai persiapan menghadapi Porprov Jatim dan PON 2019 mendatang. Seperti halnya Cabor voli pantai yang diikuti puluhan atlet junior dari 14 Kecamatan Se-Kabupaten Sampang. Mereka berkompetisi dalam pertandingan di lapangan Wirajaya Kusuma, pada 26 - 28 November 2018. Untuk Porkab Sampang tahun ini, Pertandingan bola voli pantai diikuti 22 atlet yang terdiri dari 9 atlet putri dan 13 atlet putra. Cabor voli pantai ini merupakan cabang olahraga baru yang dipertandingkan di Sampang, sehingga tidak sebanyak atlet
yang diharapkan mengikuti Porkab Sampang. Catatan panitia Porkab Sampang, dari 14 kecamatan yang ada di Kab. Sampang, hanya 8 Kecamatan yang mengirimkan atlet bola voli pantai, sementara 6 Kecamatan lainnya tidak mengirimkan para atletnya. Alasannya kurang peminat dan keterbatasan sarana prasarana. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sampang, H. Moh. Sarifuddin, ST mengatakan, adanya Cabor ini merupakan ajang mencari bibit atlet bola voli pantai, dan dipersiapkan untuk Porprov Jatim tahun 2019 di Lamongan, Gresik dan Bojonegoro. "Secara teknik dan fisik serta skill bola voli pantai ini sudah bagus, tetapi kami akan mengintensifkan pembinaan kedepannya agar para atlet lebih bagus lagi dalam menghadapi Porprov," katanya.
pukat cincin, pukat pantai, jaring insang hanyut, jaring klitik, pancing ulur, pancing tonda dan trammel net. Jenis ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPN Prigi, seperti Manyung, Ekor Kuning, Selar, Kuwe, Layang, Bawal Putih, Teri, Layaran, Kurisi, Tongkol, Kembung, Cakalang, Tenggiri, Madidihang, Kerapu, Layur, Cumi cumi dan Pari. Ikan hasil tangkapan dipasarkan diwilayahnya sendiri, namun ada juga yang diekspor. Ikan hasil tangkapan dipasarkan juga ke daerah lain, misalnya ke Nganjuk, Malang, Jombang, Tulungagung, Surakarta, Tegal dan Jogjakarta. Sedangkan untuk ekspor dilakukan ke Cina. Jenis ikan yang diekspor adalah ikan Layur.
Sarifuddin juga mengatakan, Porkab merupakan ajang mencari atlet potensial di Kabupaten Sampang, untuk mengembangkan skill dari para atlet Sampang guna meraih gelar dan mengharumkan Kota Bahari. "Kami berharap dengan adanya ajang ini, semua atlet bisa mengembangkan potensinya, dan ikut dalam perlombaan yang akan diadakan di beberapa daerah, seperti dalam kejuaraan di Tuban, Lamongan, Gresik serta Bojonegoro nanti. Ini merupakan peluang bagi atlet untuk meraih prestasi," pungkasnya. (dir/adv)
Jasa pelayanan di PPN Prigi antara lain adalah pelelangan ikan, bongkar muat hasil tangkapan, pengisian BBM, perbaikan kapal, tambat dan labuh kapal dan pengisian perbekalan untuk operasi penangkapan. Dalam hal pelayanan pengolahan ikan, di PPN Prigi tersedia tempat pengolahan ikan, pengendalian kualitas ikan dan produk ikan, penyimpanan ikan, pengangkutan ikan, laboratorium riset dan pengepakan ikan. Pelayanan bagi masyarakat umum, tersedia koperasi, wisata bahari, penyewaan area lahan pelabuhan, penyediaan sarana penangkapan dan pembinaan nelayan/keluarga nelayan. Pihak pelabuhan juga menyediakan sarana keselamatan pelayaran, keamanan, pengawasan perikanan dan pendataan hasil tangkapan. Beberapa jenis kegiatan kelembagaan yang dilakukan di PPN Prigi antara lain asosiasi nelayan, kelompok usaha bersama, koperasi nelayan dan lembaga keuangan mikro (koperasi). PPP Pondokdadap PPP Pondokdadap terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sendangbiru.
Pelabuhan ini kemudian berkembang menjadi pelabuhan tangkap yang cukup representatip serta menjadi salah satu Outering Fishing Port di Indonesia. Fasilitasnya cukup lengkap antara lain dermaga, Tempat Pelelangan Ikan, pabrik es, sarana air bersih dan fasilitas penjualan solar khusus nelayan (SPDN). PPP Pondokdadap juga dilengkapi Kantor Badan Pengelola Pelabuhan, gedung pertemuan, mess dan perbengkelan. PPP Pondokdadap merupakan pelabuhan perikanan pantai yang disiapkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perikanan di wilayah selatan Provinsi Jawa Timur, sejalan dengan pengembangan jalur lintas selatan yang sekarang sedang dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kini, PPP Pondokdadap merupakan pelabuhan perikanan tipe C, yang keberadaannya cukup unik karena tidak membutuhkan fasilitas pokok berupa pemecah ombak (break water) dikarenakan keberadaan pulau sempu dengan luas 815 hektare dengan panjang ± 3500 meteryang berfungsi sebagai penahan ombak laut selatan yang terkenal ganas. Dengan adanya perlindungan break water alam tersebut, maka banyak kapal perikanan yang berlabuh di pelabuhan perikanan Pondokdadap Malang. Armada perikanan di Pelabuhan Perikanan pondokdadap rata-rata kapasitasnya dibawah 30 GT. (bidang tangkap)
Dinas Pendidikan Pemkab Jombang
Terima CSR Pojok Baca Dari BRI Jombang
Jombang, Jatim Pos Bertempat di Pendopo Pemkab Jombang (15/11) telah dilakukan penandatangan Berita Acara CSR Peduli Dinas Pendidikan, CSR BRI Peduli Polres Jombang. Penandatangan antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Kapolres Jombang dan Pimpinan BRI Jombang tersebut disaksikan Bupati Jombang, Kepala OPD terkait serta para Kepala Sekolah Dasar se Kabupaten Jombang penerima Corporate Social Responsibility (CSR) Tanggung jawab Sosial Perusahaan.
Penyerahan Mock Up Kepada Dinas Pendidikan dan Polres serta Penyerahan Simbolis Bantuan CSR Pendidikan kepada SDN Pojok Klitih 3 Plan-
PIMPINAN BESERTA STAF DINAS PENDIDIKAN KAB. JOMBANG Mengucapkan SELAMAT HUT PGRI KE-73 DAN SELAMAT HARI GURU NASIONAL 25 NOPEMBER 2018
Drg. BUDI NUGROHO, MPPM (Kepala Dinas)
daan dan Kasek SDN Marmoyo Kabuh, diserahkan oleh Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab. BRI memberikan Bantuan Lingkungan Pengadaan Buku SD untuk Sudut Baca di Kabupaten Jombang senilai Rp. 420.622.800. Dan CSR Pelayanan Satu Atap Polres Rp. 250.000.000 “Bantuan ini sebagai bentuk tangggung jawab BRI kepada masyarakat, untuk meningkatkan minat baca pada anak-anak,” tutur Direktur BRI Cabang Jombang, Nurrohmi Handayani. Kapolres Jombang, AKBP Fadly Widiyanto, SIk.SH.MH menyampaikan terima kasih atas perhatian BRI untuk memberikan CSRnya guna meningkatkan pelayanan di masyarakat.. Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab menyampaikan terimakasih kepada BRI. (her)
Jatim IV
Hal - 5
Program Layanan PAUD Kabupaten Madiun
Madiun, Jatim Pos – Program layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Madiun telah mencapai perkembangan yang cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan meningkatnya capaian APK PAUD Formal dan Non Formal yaitu 98 persen. Layanan PAUD masih harus dikejar, kuantitas lembaga PAUD yang telah dimiliki harus diimbangi dengan kualitas pro-
gram dan layanan yang baik. Hal tersebut seperti yang dikatakan Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami dalam kegiatan Gebyar PAUD Kabupaten Madiun yang dilaksanakan di Gor Pangeran Timoer Mejayan, Kamis (29/11/2018). Menurutnya, PAUD merupakan pendidikan dalam penguatan karakter. Hal itu sesuai dengan pasal 3 UU No. 20 Tahun
Disparpora Gelar Seminar
2013 yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan memb e n t u k watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskankehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lebih lanjut dikatakan, pendidikan di awal masa pertumbuhan anak sangatlah penting. Pada usia dini otak berkembang dengan sangat cepat dalam menerima dan menyerap segala sesuatu yang dilihat, didengar dan dirasa oleh anak-anak. Tidak hanya
yang baik-baik saja akan tetapi hal - hal yang kurang baik pun diserap dan direkam tanpa terkecuali oleh anak-anak. Untuk diketahui, dalam kegiatan itu Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami juga melantik Ketua dan Wakil Ketua HIMPAUD Kabupaten Madiun, yaitu Penta Lianawati Ahmad Dawami dan Erni Hari Wuryanto. Selain itu, Bupati Madiun juga menyerahkan hadiah berupa sepeda kepada masing-masing perwakilan Guru PAUD Kecamatan se-Kabupaten Madiun. Turut hadir memeriahkan acara itu diantaranya, Bunda PAUD Kabupaten Madiun, Ketua GOPTKI Kabupaten Madiun, Ketua PDBI Kabupaten Madiun, Ketua IPI Kabupaten Madiun, Ketua HIMPAUD Kabupaten Madiun, Ketua IGTKI Kabupaten Madiun, Muspika Kecamatan Mejayan, dan anak-anak PAUD se-Kabupaten Madiun. (Adv/jum).
Pembangunan Pariwisata dan Kembul Bujana Gastronomi
Madiun, Jatim Pos – Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Madiun menggelar seminar pembangunan pariwisata dan kembul bujana gastronomi di Taman Rekreasi Keluarga Sendang Biru di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Kamis (29/11/2018). Seminar dengan tema ‘ Membangun percepatan pembangunan pariwisata pro rakyat berbasis gastronomi ‘ tersebut di laksanakan selama dua hari, mulai Kamis (29/11/2018) hingga Jumat (30/11/2018). Hadir dalam acara itu, para pelaku industri pariwisata yang meliputi akademisi, Pokdarwis se – Kabupaten Madiun, Usaha Kecil Mikro Menengah, BUMDes Desa Wisata, PHRI dan OPD terkait. Sementara narasum-
ber yang dihadirkan diantaranya, Dr. Wardiyanto dari Universitas Ahmad Dahlan, Ardiyan Agung Nugroho, M.Si dari Indonesian Chef Association (ICA) BPC Madiun Pawitandirogo dan Suwito dari Blanggreng Wilis Inc. Kabid Pengembangan Pariwisata, Disparpora Kabupaten Madiun, Isbani mewakili Kepala Disparpora menjelaskan, kegiatan seminar dilaksanakan bertujuan untuk memperkenalkan, menjual sekaligus mendukung percepatan
pembangunan pariwisata dengan mengangkat potensi kuliner dan membangun bisnis kuliner berbasis gastronomi. Menurut Isbani, pariwisata memiliki fungsi yang multi sektoral yang akan mampu mempercepat pergerakan perekonomian di Kabupaten Madiun. Apalagi, letak Kabupaten Madiun sangat strategis karena berada di jalur lintas utama antara Yoyakarta dan Bali. Sementara itu, Ardiyan Agung Nugroho, M.Si dari
yang dihadirkan yaitu Gilang Gusti Aji, pakar komunikasi dari Universitas Negeri Surabaya dengan materi tentang menjadi ASN di Era Digital, dan Fransisca Mudjijanti praktisi psikologi dan kepribadian dari Universitas Widya Mandala Madiun dengan materi tentang pengembangan kepribadian dan potensi diri. “ Bimtek etika komunikasi kedinasan di lingkup Pemkab Madiun ini sudah kali kedua dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol, ini dimaksudkan agar PNS dilingkup Pemkab Madiun
mendapatkan pengetahuan teknik komunikasi yang baik secara kedinasan, “ jelas Kabag Humas Dan Protokol Pemkab Madiun, Herry Supramono kepada Wartawan. Selain itu, peserta Bimtek juga dapat mempelajari pemahaman konsep diri yang tepat, sehingga dapat meningkatkan kualitas diri baik berupa etika komunikasi yang baik, cara bersosialisasi yang tepat, dan pemahaman tentang etika berbusana dan penampilan yang sesuai. Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Suhardi mewakili Wakil Bupati Madiun menjelaskan bahwa reformasi birokrasi yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik perlu dilakukan perubahan dan pembaharuan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan dan sumber daya aparaturnya. (Adv/jum).
Bagian Humas dan Protokol Laksanakan Bimtek
Madiun, Jatim Pos – Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Madiun melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Etika Komunikasi Kedinasan di Lingkup Pemkab Madiun di Ruang Galeri Pendopo Ronggo Djumeno Puspem Mejayan, Selasa (27/11/2018). Acara ini dihadiri sebanyak 50 peserta, terdiri dari Asisten Administrasi Umum, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Kepala OPD, Camat dan orang kedua dilingkup OPD se -Kabupaten Madiun. Sementara narasumber
ICA BPC Madiun Pawitandirogo dalam pemaparannya tentang aplikasi pengembangan ekonomi kreatif pariwisata gastronomi di Pawitandirogo salah satunya menuturkan tentang gastronomi sebagai elemen dari identitas budaya lokal pariwisata. Untuk diketahui, contoh kegiatan wisata gastronomi itu meliputi memasak dengan penduduk setempat, lokakarya memasak, makan dirumah – rumah penduduk, makanan dan minuman tradisional, mengumpulkan bahan atau berpartisipasi dalam panen lokal serta mengunjungi peternakan, kebun buah, tempat penyulingan, pasar makanan dan pekan raya atau festival. (Adv/jum).
JATIM POS
Satpol PP Kabupaten Madiun
SP 1 Ke Peternakan Ayam di Desa Bagi
Madiun, Jatim Pos – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Madiun melayangkan Surat Peringatan Pertama (SP 1) ke peternakan ayam milik Jurokim, warga RT. 23, RW. 04, Dusun Candi, Desa Bagi, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. SP 1 tersebut dilayangkan karena kandang ayam berukuran 30 meter x 8 meter dengan bangunan tingkat dua lantai dengan kapasitas hingga 8000 ekor ayam yang terletak dibelakang rumah Jurokim tersebut belum mengantongi ijin IMB maupun dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Selain itu, kandang ayam yang sudah berdiri sejak dua tahun lalu tersebut juga berlokasi di perkampungan warga, sehingga sebagian masyarakat yang berada di lingkungan tersebut merasa terganggu. “ Hari ini kita melaksanakan tugas sebagai tindak lanjut dari pekerjaan kita pada tanggal 2 Agustus 2018, kita sudah memberikan peringatan, namun hingga saat ini belum ada tidak lanjut dari pemilik peternakan ayam, sehingga hari ini kita berikan peringatan tertulis yaitu SP 1, “ Kata Kasi Ops Satpol PP Kabupaten Madiun, Gatot Prasetyo, SE kepada Wartawan, Senin (26/11/2018). Sebelum menuju ke lo-
kasi peternakan ayam dan memberikan SP 1, rombongan Satpol PP Kabupaten Madiun telah melapor ke Pemerintah Desa setempat. Dengan didampingi Kepala Dusun (Kasun) III rombongan Satpol PP menuju lokasi peternakan ayam dan memberikan SP 1 tersebut ke pemilik peternakan. “ Sudah dua kali ada laporan dari masyarakat desa setempat, kemudian kita tindak lanjuti, kita sudah ngomong kepada yang punya agar mengurus ijin, ternyata sampai sekarang belum mengurus ijin, dan ini ada laporan lagi dari masyarakat, akhirnya kita ambil tindakan dengan SP 1 ini, “ jelasnya. Menurutnya, tujuh hari setelah dilayangkan SP 1 jika belum ada tindakan dari pengelola maka tindakan selanjutnya akan dilayangkan SP 2 dan jika tiga hari setelah SP 2 tidak ada tindakan lagi dari pengelola maka akan dilanyangkan SP 3 hingga tindakan penyegelan lokasi peternakan ayam. Sementara itu, Kasun III Dusun Candi, Sunarno mengatakan, sebelum dilayangkan SP 1 dari Satpol PP Kabupaten Madiun tersebut sudah dilakukan upaya berupa musyawarah dengan masyarakat, namun tidak ada tanggapan dari pemilik peternakan ayam. (Adv/jum).
Rekomendasi Penerbitan IUMK Cukup di Kecamatan
Madiun, Jatim Pos – Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun melalui Bidang Perdagangan mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) perijinan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) kegiatan perijinan usaha perdagangan tahun anggaran 2018 di Aula UPT Pelatihan Kerja (BLK) Madiun, Jl. Sumatera, Caruban, Rabu (28/11/2018). Hadir sebagai peserta bimtek tersebut diantaranya para Kepala Desa, Lurah, Kasi Trantib Kecamatan dan Kasi Pelayanan Kecamatan dari tujuh Kecamatan wilayah utara di Kabupaten Madiun. Sementara narasumber yang dihadirkan, yaitu dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Madiun, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Madiun dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Madiun, Anang Sulistyono mengatakan, kegiatan Bimtek ini digelar diantaranya untuk menyamakan persepsi dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat yang prima. “ Maksud dan tujuan kegiatan ini berangkat dari keinginan masyarakat terkait optimalisasi pelayanan, yang pada hari ini fokus kita adalah terkait dengan kegiatan usaha mikro dan usaha kecil yang ada di wilayah Kabupaten Madiun, “ jelasnya. Hal itu menurutnya, sesuai dengan Keputusan Bupati Madiun No. 188.45/295/ KPTS/402.013/2017 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melak-
sanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Lebih lanjut dia katakan, sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut untuk aspek perijinan yaitu izin usaha perdagangan, industri dan jasa yang meliputi skala mikro dan modal usaha kurang dari Rp. 50 juta menjadi kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat. Sementara dari aspek non perizinan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat yaitu terkait dengan rekomendasi penerbitan IUI kecil dan IUI menengah. (Adv/jum).
Jatim V
Hal - 6
Bimbingan Teknis
Standarisasi Usaha Jasa Angkutan Wisata
DINAS Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur melalui Bidang Industri Pariwisata menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Standarisasi Usaha Jasa Angkutan Wisata, bertempat di Solaris Hotel Malang. Kegiatan berlangsung mulai Rabu 28 November hingga Jum’at 30 November 2018. Ketua Penyelenggara, Suriaman SH.MSi mengemukakan kegiatan ini dimaksudkan untk mendorong para pemilik usaha angkutan wisata untuk memenuhi standar usahanya sesuai peeraturan pemerintah. “Juga memberikan pemahaman kepada pejabat Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota serta pimpinan usaha angkutan wisata di Jawa Timur tentang pentingnya standarisasi usa-
Ketua Penyelenggara, Suriaman SH.Msi (kiri) dan Kadisbudpar Jatim, Sinarto S.Kar, MM (kanan) pada pembukaan Bimtek Standarisasi Usaha Jasa Angkutan Wisata, di Solaris Hotel Malang..
ha angkutan wisata guna meningkatkan mutu produk, dan pelayanannya,” ujar Suriaman, yang juga
Kepala Bidang Industri Pariwisata Disbudpar Jatim ini. Materi dan nara sumber
dalam kegiatan ini antara lain : Kebijakan Standarisasi Usaha Jasa Angkutan Wisata di Jawa Timur oleh
Kepala Bidang Industri Pariwisata Disbudpar Jatim. Keamanan dan Kelayakan kendaraan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Peraturan dan Kedisiplinan Berlalulintas oleh Ditlantas Polda Jawa Timur. Pentingnya transportasi dalam pembangunan pariwisata oleh Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur. Asuransi kecelakaan lalulintas oleh PT Jasa Raharja. Pelayanan Prima terhadap pelanggan oleh DPD Asperda Jawa Timur. Pengelolaan perusahaan transportasi oleh pelaku usaha angkutan wisata. Kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta dari unsur : Pejabat/staf Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota serta pimpinan/pelaku usaha jasa angkutan wisata di Malang Raya, Bromo Tengger Semeru dan sekitarnya seta Ijen dan sekitarnya. Dasar Pelaksanaan kegiatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2009 Tentang Ke p a r iwisa t a a n . Un dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2018. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Peraturan Guberur Jawa Timur Nomor 97 Tahun 2018 tanggal 8 Oktober 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Timur Anggaran 2018. Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 914/184.p/ 203.2/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018. (yon)
Industri Pariwisata Peringkat Dua Sesuaikan Permenpar No 14 Tahun 2014 Sebagai Penghasil Devisa Negara
Peserta Bimtek Standarisasi Usaha Jasa Angkutan Wisata, di Solaris Hotel Malang..
KEPALA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Provinsi Jawa Timur, Sinarto S.Kar, MM pada pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Standarisasi Usaha Jasa Angkutan Wisata, bertempat di Solaris Hotel Malang 28 November 2018 mengemukakan, pariwisata merupakan industri yang memiliki potensi dan kesempatan berkembang yang luas. “Hal ini disampaikan secara resmi oleh Presiden RI dalam rapat terbatas bahwa Pariwisata dinyatakan sebagai leading sector perekonomian Indonesia,” katanya. Hal ini kata Kadisbudpar, dibuktikan dengan posisi industri pariwisata yang saat ini menduduki peringkat kedua sebagai penghasil devisa negara, posisi yang pertama diduduki oleh minyak kelapa sawit mentah dan posisi yang ketiga ditempati oleh minyak bumi dan gas (migas). Pariwisata memang industri yang tidak pernah mati karena mampu bertahan dalam berbagai kondisi dan sangat dinamis menyesuaikandengan perkembangan yang sedang diminati masyarakat sebagai konsumen dan wisatawan. Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2009
tentang Kepariwisataan, disebutkan bahwa ada 13 bidang usaha pariwisata dan 62 jenis dan sub jenis usaha pariwisata, sedangkan usaha angkutan wisata ini merupakan jenis usaha yang termasuk dalam bidang usaha jasa transportasi yang standarisasinya sudah diatur dalam Permenparekraf Nomor 14 tahun 2014 tentang standar usaha angkutan jalan wisata. Sedangkan terkait legalitas kendaraannya sudah diatur dalam Permenhub Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Dengan demikian para pengusaha angkutan wisata wajib menjalankan usahanya sesuai standar yang telah ditetapkan. Perlu saya sampaikan bahwa setiap tahun Jawa Timur selalu mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, adapun data yang terbaru adalah sebagai berikut : Wisatawan Nusantara yang sebanyak 65.623.535 orang pada tahun 2017, meningkat sebesar 13,01% dari tahun 2016 yang berjumlah 58.068.493 orang. Wisatawan Mancanegara sebanyak 690.509 orang pada tahun 2017, meningkat sebesar 11,62%
dari tahun 2016 yang berjumlah 618.615 orang. Sesuai dengan target kunjungan wisatawan mancanegara yang telah dicanangkan oleh pemerintah sebanyak 20 juta orang dan Jawa Timur mendapatkan jatah mendatangkan 1 juta wisatawan mancanegara, maka pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Jawa Timur tersebut masih kurang sekitar 250 ribu orang lagi pada tahun 2019 mendatang. Usaha angkutan wisata memiliki peran penting dalam memajukan sektor pariwisata, karena angkutan wisata menjadi salah satu prasarana yang vital di mana setiap perjalanan wisata yang dilakukan akan selalu membutuhkan alat angkut untuk mobilitasnya dari satu tujuan ke tempat tujuan yang berikutnya. Untuk itu dibutuhkan adanya pelayanan prima yang diberikan oleh para driver saat menjalankan tugasnya agar konsumen atau wisatawan yang dilayani merasa senang dan puas. Kita tidak dapat menutup mata terhadap berbagai kejadian kecelakaan terkait kendaraan angkutan umum yang sudah menelan korban, baik itu kecelakaan angkutan di udara, darat maupun laut. Berita yang masih hangat adalah kecelakaan bus pada tanggal 10 September 2018 yang menelan korban 21 orang meninggal dunia dalam perjalanannya menuju obyek wisata Arung Jeram di Sukabumi, Jawa Barat. Pada umumnya ada 4 faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya yaitu: faktor manusia, kondisi sarana, kondisi prasarana dan kondisi lingkungan. Namun ada satu faktor tambahan yang sangat perlu diwaspadai, yaitu manajemen pengelolaan usaha karena pada contoh ke-
STANDAR Usaha Angkutan Jalan Wisata hendaknya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pariwisata (Permenpar) Nomor 14 tahun 2014 Tentang Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata. Pada Bab II pasal 4 disebutkan, Usaha Angkutan Jalan Wisata menyediakan angkutan orang, berupa mobil bus wisata dan/atau mobil penumpang wisata, berdasarkan persyaratan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 5 Usaha Angkutan Jalan Wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sertifikat dan Sertifikasi Usaha Angkutan Jalan Wisata sesuai Bab III pada pasal 6 (1) Bahwa setiap Usaha Angkutan Jalan Wisata, wajib memiliki Sertifikat Usaha Angkutan Jalan Wisata dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Angkutan Jalan Wisata, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Angkutan Jalan Wisata, Kementeriandan/ atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/ atau mencarikan dukunjadian ini ternyata armada bus wisata yang digunakan belum dilakukan uji kir tapi sudahberoperasi, kadang kala juga ada armada bus yang udah kadaluarsa uji laik kendaraannya tapi masih tetap dioperasikan untuk melayani perjalanan wisata dengan biaya yang cenderung murah tapi merugikan serta mengancam keselamatan para wisatawannya. Kondisi prasarana jalan yang sudah disebutkan
Tarian pembukaan Bimtek Standarisasi Usaha Jasa Angkutan Wisata, di Solaris Hotel Malang..
gan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Angkutan Jalan Wisata dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Angkutan Jalan Wisata Pasal 7 (1) Sertifikasi Usaha Angkutan Jalan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2)Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Angkutan Jalan Wisata, yang meliputi aspek pro-
duk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan. Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi Pasal 8 (1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Angkutan Jalan Wisata, harus dilakukan penilaian terhadap: a. pemenuhan persyaratan dasar; dan b.pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata (2)Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata ; dan Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan. (yon)
sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan tadi juga perlu mendapatkan perhatian lebih, perlu dilakukan sinergi antar instansi pemerintah terkait untuk mewujudkan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman demi menunjang kemajuan pariwisata. Faktor keselamatan merupakan prioritas yang harus diutamakan, para
pelaku usaha angkutan wisata harus bisa membina karyawannya, dalam hal ini para pengemudi/ driver agar dapat membagi konsentrasi antara fokus mengemudi dengan melayani wisatawan yang menjadi penumpangnya. Setelah Bimtek ini akan semakin banyak pelaku usaha angkutan wisata yang paham tertib administrasi, (yon)
Edisi No. 308 Tahun XVII ~ Minggu I DESEMBER 2018
Sambungan
Hal - 7
JATIM POS
Nunggak Pajak, Tambang Galian C Desa Klumutan Di Segel Satpol PP
Madiun, Jatim Pos – Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Madiun menyegel tambang galian C milik Fendik Kustiyanto yang berlokasi di Desa Klumutan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun karena menunggak pajak, Selasa (27/11/2018). Papan segel yang dipasang dilokasi tambang tersebut menyampaikan jika usaha tersebut melanggar dua Perda sekaligus. Yaitu, Perda Provinsi Jawa Timur No. 01 Tahun 2005 pasal 11 ayat 2.d tentang pembayaran pajak pertambangan bahan galian golongan C dan Perda
Kabupaten Madiun No. 12 Tahun 2010 tentang pajak daerah. “ Penyegelan ini menindak lanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun untuk melakukan penutupan sementara akses jalan tambang, karena yang bersangkutan belum membayar lunas pajaknya, “ jelas Kasi Ops Satpol PP Kabupaten Madiun, Gatot Prasetyo, SE kepada Wartawan. Saat dilokasi tersebut, tidak ditemukan aktifitas pekerjaan. Namun masih terdapat batu material di lokasi tambang.
“ Memang sekarang tidak ada aktifi t a s tapi batu material masih ada disini kemungkinan pemilik akan mengambil lagi, jadi sebelum pengusaha tambang ini membayar tunggakan pajaknya ya tidak boleh beraktifiatas, tapi kalau sudah melunasi tunggakan pajaknya papan segel ini kita buka lagi, “ ucapnya. Sementara itu, Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral DPMPTSP Kabupaten Madiun, Aris Budi Susilo mengatakan, penyegelan lokasi tambang tersebut hanya bersifat sementara, hanya untuk menghentikan aktifitas kegiatan di lokasi tambang. “ Sebelumnya kita bersama tim sudah melakukan pelaksanaan monitoring galian C serta telah melayangkan Surat Peringatan Kedua (SP 2) , tapi tidak ada tanggapan lebih lanjut dari pemilik tambang, akhirnya kita minta bantuan korps penegak perda ini
Bebas .................................. dari hlm.1 pa waktu lalu, PKB menjadi satu di antara lima sumber PAD utama di Jatim. PKB diproyeksi memberikan PAD Jatim hingga Rp5,5 triliun terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jatim 2019. Di luar itu, ada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok. Total terhadap pemasukan tersebut mencapai Rp 13,3 triliun. "Kalau kemudian digratiskan, biaya untuk membangun di Jatim akan menggunakan anggaran dari mana?" kata Anik yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. Tak hanya itu, Anik juga mengungkap beber-
apa masalah lain yang berpotensi terjadi andai pajak kendaraan bermotor benar-benar bebas. Di antaranya, peningkatan kepadatan kendaraan bermotor. "Pada dasarnya, orang yang membeli kendaraan bermotor kan orang kaya. Tentu, mereka pada prinsipnya juga punya kewajiban terhadap pajak," kata Anik. "Selain itu, kalau kemudian digratiskan, tentu akan meningkatkan jumlah kendaraan. Pertanyaannya, apakah sebanding dengan dengan pertumbuhan jalan di Jatim?" sindirnya. Tak hanya biaya pembangunan, Anik juga menilai pemrov akan kesulitan melakukan perawatan jalan provinsi tanpa adanya pemasukan dari sektor pajak motor. "Anggaran
yang akan digunakan untuk perawatan jalan itu darimana?," katanya. Pada Rancangan- APBD yang akan disahkan pada Rabu (28/11/2018) sumber Pendapatan akan mengalami penambahan sebesar Rp 2,2 triliun dari nota keuangan Gubernur yang sebesar 16,6 triliun. Penambahan tersebut di antaranya berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor. Di antarnya, BBNPKB senilai Rp 50 miliar, BBKB sebesar Rp 130 miliar dan pendapatan dari beberapa dinas sekitar Rp 10 miliar."Ada tambahan dari APBN Pusat. Serta, sumber PAD daerah senilai Rp 280 miliar," pungkas Sekretaris Fraksi PKB di DPRD Jatim tersebut. (ist)
Pos ...................................... dari hlm.1 li-kali mengajukan protes ke atasan soal pembagian petugas piket di rumah dinas Wali Kota Blitar. Tetapi, protes dari Avisha tidak direspons oleh atasan. Avisha mengajukan penambahan petugas piket di rumah dinas Wali Kota Blitar. Sebab, satu petugas piket di rumah dinas Wali Kota Blitar ditarik bertugas ke tempat lain. Penarikan satu petugas itu membuat sistem regu piket di rumah dinas Wali Kota Blitar amburadul. Regu piket yang biasanya berjumlah dua petugas tinggal satu petugas saja. "Memang berat
kalau piket malam sendirian di rumah dinas Wali Kota Blitar," ujarnya. Puncaknya, pada Senin (26/11/2018), Avisha dihubungi diminta menggantikan petugas piket yang sedang izin mendadak. Padahal, ketika itu, Avisha sedang lepas dinas. Karena emosi, Avisha melampiaskan kekecewaannya dengan merusak pos jaga di rumah dinas Wali Kota Blitar. "Dia nekat melakukan itu karena sudah saking kecewanya dengan atasan. Padahal, dia itu anggota yang terkenal
pendiam dan penurut. Karena penurut, dia sering diminta tolong menggantikan jaga kalau ada petugas yang izin," katanya. Hal sama diungkapkan Rafid, anggota Banpol Satpol PP Kota Blitar. Menurutnya, Avisha memang terkenal sebagai sosok anggota yang pendiam dan tidak neko-neko. "Dia senior saya. Saya juga tidak begitu kenal dekat dengan dia. Tapi, setahu saya, dia anggota yang pendiam dan tidak neko-neko," katanya.(ist)
untuk menutup sementara akses jalan tambang, “ katanya. Aris Budi Susilo menambahkan, pen u t upan tambang galian C itu memang sudah dike-
hendaki oleh pemiliknya. Karena sudah tidak berproduksi, lantaran komuditas tambang untuk menyuplai kebutuhan tambang galian proyek bangunan jalan tol dan proyek bangunan dou-
ble track sudah selesai. “ Jika akses pertambangan tersebut ingin dibuka kembali pengusaha tambang wajib melunasi tunggakan pajaknya, “ pungkasnya. (Adv/jum).
Setelah resmi terpilih sebagai Presiden United Cities Local Goverments (UCLG) bulan September lalu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjalankan tugas pertamanya sebagai Presiden UCLG dengan mengunjungi negara Korea Utara (Korut). Kepala Bagian Humas Kota Surabaya, M. Fikser mengatakan maksud dan tujuan melakukan pertemuan di Korut untuk menumbuhkan perdamaian dan mempromosikan dialog lokal-ke-lokal. “Selain itu pembangunan berkelanjutan di Korut sampai kerjasama teknis antara kota dan otoritas lokal dari Korut dan UCLG dan Anggota UCLG ASPAC,” terang Fikserpada
Wali kota Surabaya Tri Rismaharini (keempat dari kiri) berfoto bersama delegasi UCLG-ASPAC, (12 September 2018)
Risma Jajaki Kerjasama Dengan Korut
Rabu, (28/11/2018) di ruang kerjanya. Disampaikan Fikser, kunjungan ke Korut dimulai pada 26 November – 1 Desember 2018. Agenda pertama (28/11), Wali Kota Risma – sapaan akrabnya diterima sekaligus bertemu dengan Wakil Presidium Supreme Peo-
ple’s Asemmbly, Kim Yong Nam.“Setelah itu Wali Kota Risma melakukan city tour di Kota Pyongyang,” katanya. Wali Kota perempuan pertama di Surabaya ini bertemu dengan wali kota Pyongsong Propinsi Phyongan Selatan dan dilanjutkan city tour di Kota Phyosong. (fred)
Calon ...................................... dari hlm.1 tris film layar lebar. Ia debut dengan film horor berjudul Pohon Keramat yang dirilis tahun 2014 silam. Setelah bermain film layar lebar, Angbeen mendapatkan tawaran bermain sinetron remaja. Lewat proyek berjudul Tarzan dan Zaenab itu Angbeen mendapatkan popularitas yang lebih luas lagi. Ia pun memiliki fanbase yang bernama Angbeeners. Saat ini usia Angbeen masih 21 tahun. Itu berarti usianya berjarak 10 tahun dengan Adly yang tahun ini menginjak usia 31 tahun. Adly Fairuz sendiri memiliki nama lengkap Ahmad Adly Fairuz, lahir di Jakarta, 14 April 1987. Dia adalah pemeran dan penyanyi Indonesia keturunan Sunda. Nama Adly melejit setelah berperan sebagai Aldo dalam sinetron Cinta Fitri yang tayang pada tahun 2007. Selain menjadi pemain sinetron, Adly kini juga mendapat gelar sebagai penyanyi setelah
menjadi juara dalam acara realitas Supermama Selebconcert. Sedangkan Angbeen, di sela kegiatannya syuting sinetron, ia kerap bepergian ke berbagai tempat. Angbeen Rishi merupakan putri dari Tommy Rishi. Mereka kerap melakukan perjalanan bersama dengan bahagia. Nama Angbeen terdengar cukup unik? Demikian pula dengan ejaan yang seharusnya. Ternyata, nama Angbeen tidak dieja dengan Ang-bin, tetapi An-ge-in. Unik bukan? Tapi Angbeen lebih suka dipanggil Been, atau Ishi saja. Bukan perkara mudah buat Adly Fairuz bisa melamar kekasihnya Angbeen Rishi. Adly Fairuz harus menjalani tes dari keluarga besar Angbeen Rishi, sebelum benar-benar memuluskan niatnya mempersunting wanita pujannya. Karena akan menjadi imam dan kepala keluarga
buat Angbeen Rishi, Adly Fairuz dites apakah bisa mengaji atau tidak oleh keluarga kekasihnya terutama sang nenek. Sebelum dites, Adly Fairuz sempat ditanya-tanya oleh keluarga Angbeen Rishi apakah ia benar bisa mengaji atau tidak. Dengan tenang pria 31 tahun itu menjawab bisa mengaji dan siap menjadi imam yang baik buat Angbeen Rishi. Saat ditemui wartawan usai menjalankan pertunangan, Adly mengaku telah menetapkan tanggal pernikahan. Tanggal pernikahan ini telah mantap seusai mereka berdiskusi dengan pihak keluarga. Meski begitu, keduanya belum bisa memberitahukan kepada publik terkait tanggal pernikahan yang mereka pilih. Namun dipastikan mereka akan menikah tahun depan. "Insya Allah, mudah mudahan, niat kita menikah memang abis lebaran," ujar Adly Fairuz. (ist)
Tergugat .................................. dari hlm.1 Adhy Dharmawan, SH, MH, beserta timnya. Laporan pemalsuan dokumen ke Polda Jatim dengan nomor perkara LP/1548/XI/2018/UM berawal dari gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) penggugat Abd. Kodir (terlapor). Sebagai tergugat Musyarofah (pelapor). Majelis Hakim menolak gugatan penggugat Abdul Kodir, dikarenakan nomor persil yang tertera pada surat laporan berbeda dengan keterangan saksi-saksi dari pihak kelurahan serta kecamatan. Setelah mendapatkan hasil putusan Pengadilan Negeri Bangil nomor 27 pdtg/2018/pnbil, Musyarofah melaporkan balik Abdul Kodir dan para penggugat lainnya yang berjumlah kurang lebih 10 orang. "Saya dulu itu diancam, saya disuruh serahkan
tanah, padahal bapak saya yang hutang dan jaminkan petok D. Bapak saya meninggal dunia kemudian saya digugat dan muncullah akta jual beli, padahal kami tidak pernah menjual tanah itu," ujar Musyarofah mengatakan kepada jatimpos.co. Putusan pengadilan menolak gugatan penggugat itulah dasar Musyarofah melaporkan terlapor. Musyarofah menyampaikan rasa bahagianya karena dibantu oleh pengacara muda Adhy dharmawan, SH, MH sehingga laporannya bisa sampai ke tingkat Polda Jatim. "Untung ketemu Pak Adhy Dharmawan, yang bantu saya," tandasMusyarofah. Terpisah Adhy Dharmawan mengatakan, ia dan timnya siap melaporkan kasus pemalsuan do-
kumen ini ke Polda Jatim. "Akta Jual beli itu kami duga dipalsukan, sehingga kita buat LP. Biar ditelusuri oleh rekan penyidik saja dan diputus oleh pengadilan apakah terlapor bersalah apa tidak. Yang jelas proses hukum tetap berjalan, dan terlapor harus mengikuti prosesnya" jelas Adhy. Rekan Adhy yang lain, yakni Muh. Rifai, SH mengatakan, pihaknya melaporkan sebanyak 10 orang terlapor, yaitu ahli waris Abdul Kodir, mereka menggunakan data yang diduga palsu. "Akta Jual Beli juga kami duga dipalsukan, dan itu yang digunakan sebagai alat bukti penggugat di Pengadilan Negeri Bangil," pungkas Rifai. (yon)
Hal - 8
Budaya dan Pariwisata Jatim
Edisi No. 308 Tahun XVII Minggu I DESEMBER 2018
Pemprov Jatim Apresiasi Desa Aeng Tong Tong Sumenep
Sebagai Pelestari dan Mengembangkan Budaya Keris
PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) memberikan apresiasi Kepada Desa Aeng Tong Tong, Kecamatan Seronggi, Sumenep, Madura sebagai pelestari dan pengembangan budaya keris . Di Desa tersebut diakui sebagai daerah yang memiliki perajin keris terbanyak di dunia. Bahkan telah diakui UNESCO sebagai wilayah pengrajin keris internasional. Abuya Busyro karim Bupati Sumenep, menyatakan UNESCO menetapkan Desa Aeng Tong Tong Sumenep menjadi Kota Keris. Dan telah juga menetapkan Kabupaten Sumenep sebagai daerah pengrajin keris terbanyak di dunia dengan 640 orang Mpu, sebutan untuk pembuat keris, dan sebagian besarnya ada di Desa Aeng Tong-Tong.
Pintu masuk Desa Aeng Tong Tong Sumenep..
Salah satu bentuk apresiasi diberikan Pemprov Jatim dengan mendapatkan Terbaik II Anugerah Wisata Jawa Timur yang diberikan pada malam gelar Anugerah Wisata Jawa Timur 2018 di Mercure Grand Mirama Hotel
Surabaya, Selasa (23/10). “Anugerah Wisata Jatim diberikan atas eksistensinya turut melestarikan dan mengembangkan sebagai daya tarik wisata khususnya Budaya di Jawa Timur,” kata Kadisbudpar Jatim, Sinarto S.Kar, MM.
Seluruh Warga Desa Pengrajin Keris
Di Desa Aeng Tong Tong, Sumenep, Jawa Timur, penduduk satu desa membuat keris berkualitas. Desa ini masih mempertahankan budaya sejak zaman Kerajaan Sumenep. Dahulu para raja Madura mempercayakan pembuatan keris dan senjata untuk prajurit dari desa ini..
DESA Aeng Tong-tong, Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep adalah satu-satunya desa di Sumenep bahkan di Indonesia yang hampir 100% warganya adalah pengrajin keris. Keahlian membuat keris diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Konon kebutuhan persenjataan Kerajaan Sumenep diproduksi di desa ini. Menurut Mpu Sanamo, salah seorang pengrajin keris di desa ini, mereka mempunyai rumah asli peninggalan nenek moyang yang masih dipelihara keasliannya sampai saat ini. Di dalamnya ada sebuah pusaka yang diikat di sebuah tiang rumah, dan tidak pernah dipindah sampai sekarang. Keris-keris produksi desa Aeng Tong-Tong ini sangat diminati penggemar keris baik Indonesia sampai ke luar negeri. Karena garapannya halus, baik keris maupun warangka atau rumah kerisnya. Tidak seperti daerah lain yang populer dengan games dan modernisasi, di desa ini banyak sekali anak-anak muda yang menekuni pembuatan keris bahkan sejak masih di bangku SD. Salah satunya adalah Mpu Ika, yang menekuni pembuatan keris sejak se-
kolah dasar. Mpu Ika yang merupakan generasi keempat bahkan merupakan satu-satunya Mpu Wanita yang ada di Indonesia saat ini. Berawal dari hanya membuat warangka, kini dia sudah sangat mahir membuat sebilah keris sendirian. Salah satu karyanya adalah keris yang dihadiahkan kepada Presiden Jokowi pada saat Festival Keraton Nusantara di Sumenep (27-31 Oktober 2018). 150 Lipatan Keris Proses pembuatan keris dimulai dari penempaan besi menjadi sebuah bahan dasar keris, dalam proses inilah juga dimasukkan pamor ke dalam keris tersebut. Prose s y a n g disebut Tempa lipat ini, menggabungkan plat-plat baja menjadi sebuah keris dengan proses pemanasan. Menurut Mpu Sanamo, sampai menjadi sebuah keris setidaknya terdiri dari 150 lipatan. Setelah dirasa cukup, maka bahan dasar tersebut kemudian diperhalus dengan gerinda, ditambahkan tembaga atau emas, dan kemudian diukir sesuai pesanan. Pada tahap akhir keris-keris tersebut akan disepuh untuk memunculkan warna yang diinginkan.
Memang, proses pembuatannya tidak lagi melakukan semedi atau tapa seperti para mpu jaman dulu, tetapi mpu Sumenep ini tidak lah yang dibayangkan para mpu jaman kerajaan yang membuatnya pakai tapa bahkan hingga berbulan-bulan. ‘’Prosesnya mungkin bisa beda, tetapi ketenarannya pembuat keris di Sumenep, ini tetap sama-sama terkenal hingga ke mancanegara. Jaman dulu, keris kerajaan Sumenep terkenal ke seantero kerajaan, nah sekarang hingga ke tingkap dunia,’’ kata Moh Ilyas, tokok keris Sumenep. Dulu, menurut sejarah Sumenep, mpu pembuat keris yang sangat terkenal adalah mpu Kelleng dari Keraton Songennep, sang pembuat keris terkenal dengan khaisat dan keampuhanya. "Sekarang pun, mpumpu warga Desa Aeng Tong-Tong, hasil kerajinannya, juga berkhasiat mampu menarik perhatian dunia, khususnya pemerhati dan kolektor keris pusaka baru asal Sumenep itu,’’ sambung Ilyas. Hatib, perajin keris asal Desa Aeng Beje Raje, Kecamatan Bluto menuturkan, kendati keris yang dibuat saat ini bukan seperti zaman mpu dulu, namun berbagai ritual khusus untuk membuat sebuah keris pun dilakukan hal yang sama sesuai petunjuk para leluhur mereka. ‘’Misalnya, sebelum memulai mengukir keris harus berwudlu’ terlebih dahulu, dan harus tidak dalam hadats besar,’’ kata Khatib. Yang berbeda, lanjut Khatib, mungkin saat ini, semangat atau motivasinya yang berbeda dengan mpu jaman dulu. Kalau mpu jaman dulu keris untuk kepentingan perjuangan bela negara atau kerajaan, tetapi untuk keris hasil karya mpu modern saat ini untuk mencari nafkah dan kebutuhan hidup atau bahkan untuk kepentingan bisnis. (her/ nan/man)
’Kota Keris Sumenep menjadi ikon Sumenep seiring dengan ditetapkan Desa Aeng Tong-Tong, Kecamatan Seronggi, sebagai Kampung Keris, sebagai penunjang Visit Sumenep 2018, yang salah satu andalan wisatanya
adalah Kampung Keris, Desa Aeng Tong-Tong. Ada beberapa karya mpu keris Desa Aeng Tong-Tong yang sudah terkenal dan mampu menembus mancanegara salah satunya diberi nama Keris Nomnoman. Karena sudah mendunia, banyak wisatawan berkunjung ke Desa Aeng Tong Tong Sumenep, baik wisatawan nusantara maupun manca negara. “Desa ini turut menjadi daya tarik wisata di Jawa Timur,” ujar Kadisbudpar Jatim Sinarto. Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus) ke Jatim selama tahun 2017 sebanyak 65.623.535. Mengalami kenaikan sebesar 13,01% dari tahun 2016 yang berju m la h 5 8 . 0 6 8 . 4 9 3 . Sedangkan kunjungan wisnus sampai triwulan 2 tahun 2018 mencapai 15.681.166. Data tahun 2017, lama tinggal wisnus rata-rata 1,70 hari. Sedangkan
pengeluaran mereka per hari rata-rata Rp 239.089. Jika ditotal pengeluaran wisnus tahun 2017 sebesar Rp 26,672 triliun. Untuk kunjungan Wisatawan Manca Negara (Wisman) ke Jatim selama tahun 2017 mencapai 690.509, meningkat 11,62% dari tahun 2016 sejumlah 618.615. Sedangkan kunjungan wisman sampai triwulan 2 tahun 2018 mencapai 53,608. Lama tinggal wisman 2017 rata-rata 6 hari. Sedangkan pengeluaran per hari rata-rata 138,35 dollar AS. Total pengeluaran wisman tahun 2017 sebesar 573,19 dollar AS. Melihat data-data tersebut, Kepala Disbudpar Jatim Sinarto mengatakan, kontribusi pariwisata terhadap PDRB Jatim tahun 2017 sebesar Rp 117,428 triliun atau 5,82%. Itu berarti PDRB sektor pariwisata ada kenaikan sebesar 10,49% dari tahun 20162017. (her)
Display Informasi Pemkot Surabaya Bisa Ketahui Cuaca dan Segala Event
MUNGKIN ini bisa menjadi percontohan untuk mengetahui cuaca dan bahkan informasi serta segala event budaya dan pariwisata di Jawa Timur. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menggelar pembinaan keselamatan dan pengenalan Weather Information Display (WID). Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajat menyampaikan, pihaknya bekerjasama dengan BMKG telah memasang alat informasi berupa Weather Information Display (WID) di tiga titik lokasi pesisir pantai Surabaya. Lokasi pertama, berada di Tambat Labuh Sontoh Laut, Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo. Serta dua alat lain, dipasang di Taman Suroboyo dan Area Masjid Al Mabrur, Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak Surabaya. Irvan mengaku, weather informat i o n display ke depannya juga akan menjadi sebuah media edukasi bagi masyarakat sekitar. Bahkan nantinya, WID akan dilengkapi dengan berbagai informasi lain. Seperti informasi tentang gempa, kondisi satelit dan event-event lain Pemkot Surabaya. "Kami berharap tidak ada kecelakaan di laut yang menimpa kita," katanya. Pada Kamis pekan kemarin (29/11/18) Dishub Kota Surabaya menggelar pembinaan keselamatan dan pengenalan WID kepada kelompok nelayan di Surabaya. Kegiatan ini, bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan
Kadishub Kota Surabaya Irvan Wahyudrajat memantau Weather Information Display (WID) yang terpasang di pesisir pantai Kenjeran, Kecamatan Bulak, Kamis (29/11)
pengetahuan kepada para nelayan, serta kesadaran tertib pelayaran. Sehingga diharapkan mampu mewujudkan keselamatan dan mengurangi tingkat kecelakaan di laut. Setidaknya, ada 75 orang perwakilan dari kelompok nelayan di Surabaya yang mengikuti kegiatan tersebut. Sedangkan untuk pemateri, Pemkot Surabaya menggandeng beberapa instansi terkait. Yaitu, BMKG Maritim Tanjung Perak, Kesyahbandar Utama Tanjung Perak, Ditpolairud Polda Jatim, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya M. Taswin mengatakan ada lima materi utama yang disampaikan oleh masing-masing narasumber. Pertama yakni terkait aspek keselamatan berlayar di laut, kedua legalitas perizinan (pass kecil perahu) bagi nelayan, ketiga pemanfaatan teknologi informasi dan peringatan dini. Keempat, perawatan dan kelayakan kapal, baik kapal wisata maupun kapal nelayan. Dan terakhir, yakni strategi terkait pengembangan kawasan pesisir dan asuransi bagi para nelayan. “Inti dari pembinaan
nelayan ini, supaya (nelayan tahu) bagaimana cara mengatasi apabila terjadi keadaan-keadaan ombaknya naik dan sebagainya. Sekarang kita juga telah menyediakan informasi (layanan) tentang keadaan cuaca (WID),” kata Taswin disela-sela acara yang bertempat di Sentra Ikan Bulak (SIB) Surabaya. Pada kesempatan ini, Pemkot Surabaya juga memberikan bantuan kepada para nelayan berupa alat-alat keselamatan ketika di laut. Seperti life jacket pelampung dan senter. Bahkan, dalam kegiatan ini, pemkot juga mengenalkan kepada para nelayan papan informasi cuaca digital, berupa Weather Information Display (WID). Kadishub Kota Surabaya Irvan Wahyudrajat menambahkan, weather information display diharapkan menjadi media digital videotron dan aplikasi informasi awal prakiraan cuaca/iklim bagi para nelayan. Apalagi menurutnya, saat ini kondisi cuaca terbilang ekstrem. Sehingga nantinya alat tersebut, dapat bermanfaat bagi para nelayan sebelum memulai aktivitas di laut. (adv)