Edisi No. 312

ISSN : 1412 - 7490

Edisi No. 312 Tahun XVII ~ Minggu IV JANUARI 2019

TABLOID MINGGUAN BERITA

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co

Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT. Media Utama Jatim Direktur Utama : H. Syaiful Anam Pemilik Hak Paten Merek Nama Jatim Pos No. (250) MEREK INDONESIA (111) IDM000002986 DIREKTORAT MEREK (151) 12 April 2004 Dirjen HAKI Kemenkum HAM Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No.15 Surabaya Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya.

Terverifikasi Dewan Pers www.dewanpers.co.id

MENJUNJUNG TINGGI KEBENARAN

Pemprov Jatim Terbanyak Pejabat Wanita 



Yuni Shara

Sudah 10 Tahun Menjanda Nama lengkapnya Wahyu Setyaning Budi tapi lebih dikenal dengan nama panggungnya, Yuni Shara. Kakak kandung artis Krisdayanti ini tetap cantik diusianya yang sudah memasuki 47 tahun.

Penyanyi yang dikenal dengan tembang-tembang lawasnya ini, rupanya pandai merawat diri sehingga tampak tetap segar dan awet muda. Setiap penampilannya di layar kaca, tak tampak perubahan berarti pada raut wajahnya. Dari dulu ya begitu, wajah dan model rambutnya yang dipotong pendek menjadi ciri khasnya.

Wanita kelahiran Malang, 3 Juni Bersamb. ke hal. 7



Kesan Saat Gubernur Pamitan di Disbudpar Jatim

Surabaya, Jatim PosDi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur banyak pejabat diduduki oleh kaum perempuan. Ini terdapat eselon II Pemprov Jatim, didominasi kaum perempuan. Hal ini menunjukkan kepemimpinan era Gubernur DR Soekarwo SH Mhum dan Wagub Drs.H. Saifullah Yusuf sangat peduli kaum perempuan.

"Keberadaan ibu-ibu di eselon II di Pemprov Jatim paling banyak dibanding provinsi lain di Indonesia. Inilah yang menjadikan kami bangga bahwa Bapak Gubernur memiliki perhatian bagi gender," kata Kepala Dinas Kehutanan Dewi J Putriatni, saat mewakili ASN di lingkup Pemprov Jatim memberikan kesan pesan pada silaturrahmi Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim beserta istri dan pejabat di Graha Wisata Disbudpar Prov. Jatim Jl. Wisata Menanggal, Surabaya Rabu, (16/1).

Kegiatan itu merupakan rangkaian silaturrahmi menjelang akhir masa jabatannya pada Tanggal 12 Februari 2019, Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo beserta istri Dra. Hj. Nina Soekarwo. Silaturahmi dengan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim menghadirkan seluruh pegawai ASN mulai dari pe-

Setelah Wabup Trenggalek Menghilang

Sekda Copot Ajudan Gus Ipin

Wakil Bupati Trenggalek, Mochammad M. Nur Arifindan istri Novita Hardini....

Trenggalek, Jatim Pos Wakil Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin menyesalkan pencopotan ajudannya Beni Wijaya secara mendadak tanpa berkonsultasi lebih dulu dengan dirinya.

"Sangat disesalkan karena pencopotan ini dilakukan tanpa ada klarifikasi lebih dulu dengan saya," kata M. Nur Arifin dikonfirmasi usai menghadiri istighatsah kubro bersama cawapres KH Ma'ruf Amin di Stadion Menak-

sopal, Trenggalek, Selasa (22/1).

Wabup Arifin atau biasa disapa Gus Ipin ini mengaku baru tahu sang ajudan dicopot saat baru tiba di Tanah Air, sepulangnya dari kegiatan di luar negeri.

Ada kesan pencopotan sang ajudan terkait kepergian Arifin yang tanpa izin ke Setda Trenggalek, selama sepekan lebih. Namun, Gus Ipin tidak mau berandai-andai. Ia mengklaim kepergiannya ke Eropa telah diketahui Bupati Treng-

Ponorogo, Jatim Pos Meski dihadang ratusan pedagang didukung puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ponorogo, petugas tetap melakukan pembongkaran bangunan pasarbekas stasiun kereta api di Ponorogo, Senin (21/1).

Bentangan spanduk dan poster bertuliskan kalimat penolakan pembongkaran pasar dan merelokasi mereka ke tempat lain, tak diindahkan petugas Satpol PP Pemkab Ponorogo dibantu aparat kepolisian setempat.

Ketua Umum HMI Cabang Ponorogo Denny Nur Cahyo dan Wakil

galek Emil Dardak. "Saya tahu ajudan dipindah setelah tiba di Indonesia," ujarnya.

Gus Ipin menyayangkan adanya pemindahan ajudan ini. Tidak adanya klarifikasi maupun komunikasi membuat pemindahan ini terasa janggal, terlebih banyak pihak yang mengkaitkan pemindahan ini dengan menghilangnya Gus Ipin sejak 9 Januari 2019.

Sebelumnya, ajudan Wabup Nur Arifin yang bernama Beny Wijaya, dicopot oleh Sekda Trenggalek dan digantikan Khoirul Huda yang pernah menjadi ajudan Bupati Emil.

Surat perintah tugas itu ditandatangani Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Umum Edy Soepriyanto, mengganti Beny Wijaya per tanggal 21 Januari 2019.

Beny dipindahtugaskan sebagai pelaksana pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Treng-

Bersamb. ke hal. 7

Pakde dan Bude Karwo saat silaturrahmi di Graha Wisata Disbudpar Provinsi Jatim Jl. Wisata Menanggal Surabaya.. . .

jabat, staf hingga PTT dari Inspektorat, BPBD, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim.

“Kepemimpinan Pakde Karwo telah menjadi contoh bahkan inspirasi bagi



Bupati Mojokerto Nonaktif MKP

Pemprov Jatim terdapat 10 eselon II yang di dominasi oleh kaum ibu.

Pada momen silaturahmi yang penuh kekeluargaan dan keakraban tersebut, Pakde Karwo sapaan akrabnya menyampaikan Bersamb. ke hal. 7

Divonis 8 Tahun Penjara, Hak Politik Dicabut

Sidoarjo, Jatim Pos Mustofa Kamal Pasa (MKP), bupati Mojokerto nonaktifyang beberapa waktu lalu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya divonis delapan tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (21/1/2019).

"Menghukum terdakwa Mustofa Kamal Pasa pidana penjara selama delapan tahun, denda 500 juta rupiah dan sesuai ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan empat bulan," kata Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan saat membacakan amar putusannya.

MKP dinilai terbukti melakukan korupsi karena menerima gratifikasi atau suap terkait pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang dan izin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi tahun 2015.

Dalam amar putusan

Pasar Bekas Stasiun Ponorogo Dibongkar Paksa Sekretarisnya, Anton Wahono berorasi secara bergantian. “Kami mahasiswa dan pedagang merasakan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Maka dari itu, kami mengecam keras ketidakadilan ini, mengecam keras bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan Pemkab Ponorogo,” teriak Den-

para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya bagi eselon II dalam mengambil kebijakan,” kata Dewi J Putriatni.

Menurutnya, Pakde Karwo sangat peduli terhadap gender, terutama bagi keberadaan pemimpin wanita. Terbukti di

ny dalam orasinya denga pengeras suara.

Ia mengatakan mahasiswa dan pedagang bergerak dalam aksi penghadangan tersebut tanpa ada tendensi apapun, tapi atas dasar hati nurani dan kemanusiaan.

Petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong PraBersamb. ke hal. 7

Mustofa Kamal Pasa (baju putih) saat menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (21/1/2019). l.....

tersebut, MKP juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2,25 miliar yang merupakan hasil suap yang diterimanya dari Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Onggo Wijaya dan Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure

(Tower Bersama Group) Ockyanto.

"Apabila uang pengganti tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama satu tahun," katanya.

Dalam persidangan itu, hakim juga mencabut hak politik MKP selama lima tahun setelah hukuman

Bersamb. ke hal. 7

Petugas melakukan pembongkaran paksa pasar di lahan bekas Stasiun Kereta Api di Ponorogo, Senin (21/1/2019)..

Jatim I

Hal - 2

Membuka Pintu Lebar Bagi Investor di Madiun belum ada investor yang berinvestasi di lokasi potensi SDA panas bumi tersebut.

Oleh sebab itulah Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami membuka pintu lebar-lebar bagi investor yang ingin masuk ke Kabupaten Madiun untuk mengelola potensi SDA panas bumi tersebut. Dan pastinya investor akan mendapatkan hak serta melak-

Madiun, Jatim Pos Siapa sangka di wilayah Kabupaten Madiun, Jawa

Madiun, Jatim Pos Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami bersama para petani Desa Kedungrejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun melakukan penggropyokan hama tikus di areal persawahan desa setempat, Jum’at (18/1/2019).

Penggropyokan tersebut dilakukan karena hama tikus sudah meresahkan lahan pertanian masyarakat.

Sehingga upaya gotong royong dalam mengatasi hama tikus harus dilakukan secara bersama-sama.

Tentunya hal itu didukung dengan bantuan alat pembasmi tikus dari Pemkab Madiun yang diharapkan bisa digunakan secara maksimal.

Selain Bupati Madiun ikut serta dalam penggropyokan hama tikus di Desa Kedungrejo, Pilangkenceng tersebut di antarnya, AsistenPerekonomian Pembangunan, Plt. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, Kepala Satpol PP Kabupaten Madiun dan beberapa

sanakan kewajiban, begitu juga pemerintah daerah.

“Ada beberapa titik yang bisa dilakukan penambangan panas bumi di Desa Mendak ini, sehingga memungkinan para investor untuk berinvestasi di lokasi tersebut,” jelasnya.

Menurut dia, Pemkab Madiun sudah memiliki data akurat tentang titik-titik sumber Panas Bumi yang ada di desa Mendak, dan

secara administrasi sudah dilakukan oleh Pemkab Madiun dan juga diputuskan oleh Pemerintah Pusat.

“Ada tiga titik sumber potensi panas bumi di Desa Mendak ini dengan luas lahan 30 ribu Hektar.

Lokasinya berdekatan dengan wilayah perbatasan Ponorogo yang sekarang sudah mulai dibangun infrastruktur penambangan panas bumi,” terang Bupati Madiun usai meninjau langsung lokasi SDA panas bumi di Desa Mendak tersebut. (hms/jum)

ditetapkan.

“Kota Madiun menda pat dana sebesar Rp. 9,5 miliar, ini sudah ditransfer.

Sosialisasi Permendagri ini penting agar terjalin sinergi dengan musrenbang yang sudah ditetapkan menjadi APBD,” kata Wali Kota Madiun usai membuka sosialisasi Permendagri 130/2018 di Ruang 13 Balai Kota Madiun, Rabu (16/1/2019).

Menurut Wali Kota Madiun penambahan DAU ini merupakan kali pertama di Kota Madiun. Dengan digelontorkannya dana tersebut diharapkan menjadi pendorong pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Wali Kota Madiun pun meminta jajaran OPD Pemkot Madiun segera membuat aturan. Baik teknis maupun administrasinya dengan mengacu Permendagri 130/2018 tersebut.

“Harapannya aturan ini nanti tidak menimbulkan persoalan baru. Sebaliknya, melengkapi kebutuhan di dalam pembangunan Kota Madiun. Khususnya pembangunan di kelurahan. Makanya harus segera dibentuk struktur untuk melaksanakan ini. Baik SK dari walikota, camat, ataupun lurah. Namun, harus mengacu pada aturan Permendagri,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Wilayah III B Di-

rektorat Perencanaan Penganggaran Daerah, Mukjizat menuturkan DAU tambahan ini dapat dimasukkan ke dalam APBD meski APBD Perubahan belum disusun. Ini merupakan amanat PP 17/2017 tentang kecamatan. Selain itu, juga diatur dalam Permendagri 130/2018.

Menurut dia, pembagian dana kelurahan ini berbeda-beda. Kelurahan berklasifikasi baik mendapatkan tambahan DAU sebesar Rp 352,9 juta. Kelurahan yang perlu ditingkatkan mendapat Rp 370,1 juta. Sedang, kelurahan yang sangat perlu ditingkatkan mendapatkan Rp 384 juta.

Lebih lanjut dia katakan, peruntukan DAU tambahan ini wajib sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangan kelurahan. Artinya, segala sesuatu terkait dengan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi kewenangan dari kelurahan.

Tidak bisa digunakan untuk pembangunan sarpras kewenangan kecamatan atau yang lebih tinggi.

“Uang ini digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan lurah sesuai dengan tingkat prioritas dan anggaran yang sudah ditentukan, selain itu juga untuk percepatan pembangunan sarpras dan pemberdayaan masyarakat kelurahan,” pungkasnya. (kominfo/jum)

Pemkot Madiun Dapat Dana Rp 9,5 M Untuk 27 Kelurahan

Timur memiliki potensi Sumber Daya Alam panas bumi yang berada di Desa

Mendak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Namun sayangnya

Kepala OPD lainnya serta para Kelompok Tani desa setempat. Selain penggropyokan hama tikus, di areal

persawahan tersebut juga dilakukan penyemprotan serta sosialisasi.

Untuk diketahui luas lahan pertanian di Kabupaten Madiun ada 32.925 hektar. Terbagi luas lahan 21.587 panen tiga kali dan 11 ribu hektar panen satu hingga dua kali.

“Jadi yang 11 ribu ini tidak boleh berkurang karena mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Boleh lahan pertanian untuk industri asalkan efeknya kepada masyarakat melebihi hasilnya tiga kali dari pertanian,” ungkap Bupati Madiun. (hms/jum)

Madiun, Jatim Pos Pemerintah Kota Madiun mendapatkan dana sebesar Rp. 9,5 miliar untuk 27 Kelurahan yang ada di Kota Madiun. Pos anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAU) dari Pemerintah Pusat yang digelontorkan kepada 8.212 kelurahan di kabupaten/kota di Indonesia, yakni sebesar Rp 3,7 triliun.

Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto mengatakan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 130/2018 sebagai dasar penyerapan anggaran tersebut sudah terbit. Sehingga tambahan dana itu pun sudah bisa diserap.

Oleh sebab itulah Pemkot Madiun segera menggelar sosialisasi terkait Permendagri tersebut.

Karena, sosialisasi ini penting diadakan mengingat dana tambahan itu turun setelah APBD Kota Madiun

Madiun, Jatim Pos Pemerintah Kota Madiun menggelar sosialisasi nilai dan evaluasi kelas jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkot Madiun di Ruang 13 Balai Kota Madiun, Jumat (18/1/2019).

Acara tersebut di hadiri oleh Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto, Sekda Kota Madiun Rusdiyanto, Asisten Deputi Kesejahteraan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Otok Kuswandaru, segenap Kepala OPD dan Kepala Bagian di lingkup Pemkot Madiun.

Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto mengatakan, kegiatan sosialisasi nilai dan evaluasi kelas jabatan bagi ASN di lingkungan Pemkot Madiun ini merupakan salah satu

agenda reformasi birokrasi sebagai tuntutan perubahan di bidang pelayanan publik.

“Evaluasi jabatan di lingkungan ASN sangat diperlukan dalam menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan, selain itu sosialisasi nilai dan kelas jabatan sangat penting dalam mendukung perubahan sistem penggajian bagi ASN,” katanya.

Menurut dia, evaluasi jabatan merupakan bagian dari proses manajemen sumber daya manusia. Hal ini untuk membobot suatu jabatan yang nantinya diharapkan dapat menghasilkan nilai jabatan dan kelas jabatan.

Bobot jabatan itu, kata dia, akan menjadi acuan dasar re-organisasi. Penilaian kinerja jabatan dan sebagai dasar pemberian tunjangan. Hal tersebut

sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang ASN yang menyatakan bahwa pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada ASN serta dapat menjamin kesejahteraannya.

Lebih lanjut dia katakan, dalam hal ini, Kemenpan RB telah melakukan validasi terkait nilai jabatan dan kelas jabatan.

Maka dari itu, Wali Kota Madiun mengimbau kepada seluruh kepala perangkatdaerah, kepala bagian, dan lurah untuk memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyusunan evaluasi jabatan. Sehingga nantinya bisa didapat nilai jabatan dan kelas jabatan yang sesuai dengan beban kerja di lingkungan perangkat daerah masing-masing. (kominfo/jum)

Resahkan Petani Lakukan Penggropyokan Hama Tikus

JATIM POS

Evaluasi Jabatan ASN Sangat Diperlukan

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid, Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Pemimpin Perusahaan: Gatot.S, Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot S., Jufri Yus, Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, Heri Sunaryo, Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana, Hudiyono. Surabaya:Kurniadi N, Freddy SL, Burhanuddin.

Biro-Biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono, Swandy Tambunan. Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari. Kediri/ Nganjuk: Heru Cahyo Utomo. Tuban: Nur Aminin. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Ponorogo: Nuryadi. Ngawi: Rendy Rian Cahya, Sembodo Arif Pambudi (sirkulasi). Bangkalan: M. Hayan. Pamekasan: Bambang Winarno, Arief Purbadi. Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki,Ach. Khoirul Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh.Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad Sugianto. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Novie Nindyarto. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Tulungagung: Sandi Tratana. Trenggalek: Ahmad Yulis Satriadji, Puthut Purbantara. Blitar: Slamet Karno, Sandi Tratana. Alamat Redaksi: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Alamat Perusahaan: Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya. Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031)8708234. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua : H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Kaliasin Surabaya, a.n. Syaiful Anam, Drs. H. Berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999. Percetakan: PT. Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya- 60401 Isi di luar tanggung-jawab percetakan.

Jatim II

Hal - 3

Bawaslu Bojonegoro

Kembali Tertibkan 405 APK



Petugas bersama-sama saat menertibkan sebuah APK yang menyalahi aturan...

Bojonegoro, Jatim Pos Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro, kembali melakukan penertiban terhadap APK (Alat Peraga Kampanye) yang menyalahi aturan.

Kegiatan penertiban yang ketiga kalinya itu dilakukan secara serentak di dalam kota Bojonegoro dan juga di wilayah kecamatan Se-Kabupaten Bojonegoro, Rabu (9/1/2019).

“Penertiban APK yang sudah berlangsung ketiga kalinya ini, dilakukan oleh Bawaslu sebagai bentuk ketegasan terhadap pelaksanaan undang-undang serta peraturan Pemilu yang ada,” ungkap Dian Widodo, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Komisioner Bawaslu Kabupaten Bojonegoro kepada



awak media, usai melaksanakan kegiatan tersebut.

Ditambahkan, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dalam pelaksanaan kampanye pileg dan pilpres 2019 di wilayah Kabupaten Bojonegoro ini.

Pihaknya menegaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Bojonegoro memang harus bersikap tegas dengan melakukan upaya persuasif.

Lebih lanjut, Dian katakan, penertiban periode ketiga ini, jumlah APK yang melanggar mengalami penurunan jika dibandingkan dengan penertiban-penertiban periode sebelumnya.

“Periode sebelumnya ada 672 pelanggaran, untuk penertiban kali ini turun menjadi 405 APK

Polres Ponorogo

yang diidentifikasi serta direkomendasikan oleh Bawaslu sebagai APK yang melanggar,” papar Dian.

Penertiban tersebut, mengacu pada ketentuan undang-undang nomer 7 tahun 2017, Peraturan KPU nomer 23 tahun 2018 maupun Peraturan Bupati nomer 31 tahun 2017.

Selain melakukan kegiatan penertiban, pihaknya juga melakukan inventarisir terhadap APK yang baru dipasang dan teridentifikasi melanggar.

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro bakal berkirim surat kepada Partai Politik yang mempunyai APK melanggar tersebut untuk menertibkan sendiri. Jika teguran itu tak diindahkan, maka akan dilakukan penertiban kembali. (met)

Canangkan Wilayah Bebas Korupsi

Kapolres Ponorogo AKBP Radiant, SIK,M.Hum melakukan penandatanganan piagam pencanangan zona integritas didampingi Bupati Ponorogo Drs H Ipong Muchlissoni (baju putih) di aula Mapolres Ponorogo....

Ponorogo, Jatim Pos Guna mewujudkan komitmen Polri mewujudkan wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi yang bersih dan melayani, maka Polres Ponorogo mengadakan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Polres Ponorogo, di Aula Mapolres Ponorogo, Rabu (16/01/2019).

Dalam sambutannya, Kapolres Ponorogo AKBP Radiant, SIK,M.Hum mengatakan, keberhasilan pembangunan Zona Integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing - masing individu. tentu yang mempunyai relevansi dalam

peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi dimana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya.

Kapolres menambahkan, Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Melalui reformasi birokrasi khusunya dlm pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam hal ini Kapolres Ponorogo berkomitmen dan mengajak seluruh an-

ggota Polres Ponorogo dan Polsek jajaran agar secara bersama-sama membangun integritas individu dan integritas organisasi di lingkungan kerja masing masing. Hal itu agar Polres Ponorogo dapat menjadi Satker yang bersih dan terbebas dari tindakan yang koruptif, kolutif dan nepotisme.

Pada kesempatan itu disaksikan para Forpimda dan segenap elemen masyarakat Ponorogo, Kapolres Ponorogo melakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Polres Ponorogo.

Bupati Ponorogo Drs H Ipong Muchlissoni menyambut dengan antusias terhadap tekad/komitmen Polres Ponorogo untuk membangun zona Integritas Zona bebas Korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Sebenarnya kalau saya amati, Pelayanan Polres Ponorogo sudah sangat berbeda dari 10 tahunan yang lalu. Contohnya di Pelayanan SIM, sekarang sudah sangat nyaman, petugasnya ramah dan cepat.

"Kami mengucapkan terimakasih kepada Polres Ponorogo dalam melayani masyarakat selama ini," kata Ipong. (nur)



Cetak Massal SPPT - PBB

Bupati Minta Dapat Pacu Pajak Daerah

Bojonegoro, Jatim Pos Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah, jajaran Forpimda, Kepala OPD, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Bojonegoro menyaksikan pencetakan massal SPPT PBB tahun 2019.

Kegiatan yang dilaksanakan Jumat (11/1/2019) di ruang Anglking Dharma ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro.

Herry Sudjarwo, SH, MM selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah menyampaikan bahwa cetak massal SPPT PBB tahun 2019 ini mencapai 728.959 lembar atau meningkat 2337 lembar dibandingkan tahun 2018 yang jumlahnya sebanyak 726.622 lembar.

"Proses cetak SPPT ini akan memakan waktu selama kurang lebih 2 bulan dengan durasi cetak sampai jam 6 sore setiap harinya," ungkapnya.

Nilai target perolehan 728.959 lembar SPT tersebut sebesar Rp 28.217.750.000 atau meningkat Rp 2.350.000.000 dibanding tahun 2018 yang mencapai Rp 25.917.750.000.

Sujarwo menjelaskan bahwa nilai potensi PBB sebenarnya masih di atas itu. Sebab, masih ada objek pajak wilayah perumahan yang belum dilakukan pemecahan atau masih menjadi satu SPPT, sementara dari pihak pengembang (developer) cenderung

Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah bersama pejabat menyaksikan proses pencetakan massal SPPT PBB tahun 2019..

menghindari tagihan dengan alasan SPPT tersebut menjadi kewajiban pemilik.

"Yang kedua masih ditemukan adanya objek pajak yang tidak diketahui pemilik atau pihak yang menguasai, baik diwilayah perkotaan maupun akibat booming pengembangan wilayah eksplorasi migas seperti di wilayah kalitidu dan gayam sehingga menimbulkan banyak spekulan tanah dari luar daerah," paparnya.

Dan yang ketiga, ungkapnya karena masih adanya setoran dari Wajib Pajak yang belum atau tidak disetorkan oleh petugas di tingkat Desa atau Kelurahan hingga di tingkat Kecamatan.

"Total target Pajak Daerah pada tahun 2019 sekarang ini adalah sebesar Rp 99 M atau meningkat 25,31% dibandingkan Tahun 2018," ucapnya.

Induknya masih sebe-

sar Rp 79 M, namun sesuai perintah bupati, agar rencana peneriman pajak daerah bisa dipacu lagi hingga mencapai Rp 125 M atau 158%.

Harapnya tentu hal ini perlu dukungan dari semua pihak, termasuk para Camat dan Kepala Desa/ Kelurahan, juga dukungan penyiapan regulasi oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

Bupati Anna Mu'awanah pada kesempatan itu menyampaikan, mengenai Pajak Daerah tentu tetap didasarkan pada prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas.

Pajak Daerah yang dipungut harus didasarkan pada legalitas baik, pada sisi dasar hukum pemungutan, perhitungan yang transparan dan akuntabilitas penggunaannya. (met)

Pemkab Tuban Sabet Anugerah Adipura

Tuban, Jatim Pos Bupati Tuban, H. Fathul Huda menerima secara langsung Anugerah Adipura Tahun 2018 dari Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla di Auditorium Manggala Wanabakti, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (14/01/19).

Hadir mendampingi Bupati Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sunarto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bambang Irawan dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Sudarmaji.

Wakil Presiden RI dalam sambutannya memberikan apresiasi dalam penyelenggaraan Anugerah Adipura Tahun 2018, walaupun diserahkan lebih lambat dari seharusnya, tetapi secara kualitas Anugerah Adipura mengalami peningkatan sesuai dengan yang diharapkan.

Wapres berharap dengan diraihnya Adipura semakin memacu Gubernur, Bupati dan Wali kota untuk dapat menerapkan prinsip lingkungan bersih dan nyaman serta meningkatkan kesadaran kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya hidup bersih tersebut.

Bupati Tuban Fatkhul Huda (kanan) menerima penghargaan adipura yang diserahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla...

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyatakan bahwa Adipura merupakan penghargaan prestisius sektor lingkungan dari KLHK bagi daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia yang setiap tahun mengalami peningkatan dalam penilaiannya.

Banyak daerah yang dulu mendapatkan Adipura, yang pada tahun ini gagal meraih kembali karena tidak dapat mencukupi persyaratan dalam penilaian, terutama dalam hal Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang harus sudah tidak laik terbuka (open dumping).

Menurut Kepala DLH Kabupaten Tuban, Bambang Irawan, diraihnya Adipura bagi Kabupaten Tuban adalah setelah terpenuhinya nilai titik pantau mulai dari sarana prasarana pengelolaan sampah, TPST, TPA berkelanjutan, pengelolaan kebersihan dan penghijauan pasar, terminal, kebersihan saluran terbuka, kebersihan jalan dan drainase kota, pengelolaan taman kota, hutan kota, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan mereduksi sampah melalui pengelolaan bank sampah induk maupun unit. (min)

Jatim III

Hal - 4

Pemkot Surabaya Berikan Fasilitas Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual Bagi UMKM

la-sela peresmian.

Selain meresmikan konter pelayanan HKI, Risma juga menyerahkan sertifikat merek dan hak cipta kepada 53 pelaku UMKM yang sudah mengurus sebelumnya. Beberapa UMKM yang langsung mendapatkan sertifikat merek dan hak cipta pada hari itu adalah ‘Kampung Semanggi’ dengan jenis produk olahan makanan semanggi, ‘Janetta Karya’ dengan jenis produk tas-dompet-bordir, ‘Ning Dea’ jenis produk kue basah dan ‘Medang’ jenis produk camilan makaroni.

Selain itu, juga ada beber-

apa startup alias usaha rintisan yang juga menerima sertifikat hak cipta. Antara lain, ‘RILIV’, sebuah aplikasi yang mempertemukan pengguna dengan psikolog, ‘Agenda Kota, sebuah platform yang menginformasikan event-event menarik, serta ‘Jahitin’, aplikasi yang bergerak di bidang fashion.

Pada kesempatan itu, wali kota sarat prestasi ini juga memastikan bahwa pada 2019, Pemkot Surabaya menyediakan sertifikat merek gratis kepada 150 pelaku UMKM di Surabaya. Jumlah ini akan ditambahkan sesuai kebutuhan. “Tahun ini kita alokasikan untuk yang free 150 UMKM, nanti kalau kurang kita akan ajukan lagi ke DPRD untuk penambahan anggarannya,” kata dia.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya Wiwiek Widayati menambahkan, untuk mendaftarkan HKI ini, para pelaku UMKM bisa datang ke Gedung Siola dengan membawa foto copy KTP, surat keterangan UMKM yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan atau Dinas Koperasi, kemudian e-tiket merk yang berupa logo atau gambar atau warna merk yang akan didaftarkan. “Kami juga sudah sediakan konter informasi untuk pengurusan HKI ini, jadi kalau belum jelas silahkan

dengan heritage, juga dikenal dengan pelabuhannya.

Disamping itu, Surabaya dinilai sebagai pusat pengembangan wilayah Indonesia Timur. "Gangguan-gangguan yang ada di Surabaya sangat berpengaruh terhadap perkembangan di Indonesia Timur, terutama terkait supply makanan," ujarnya.

Karena itu, ia menegaskan, bahwa pembangunan sebuah infrastuktur jalan

dan pelabuhan dinilai sangat penting, dan saling berkaitan. Artinya, jika proses pengangkutan dari luar menuju pelabuhan tidak efektif, ataupun sebaliknya, maka dampaknya juga akan berpengaruh terhadap harga nilai barang atau produk. “Karena itu saya mencoba infrastruktur pendukung di Surabaya untuk pelabuhan tidak menggunakan tol, supaya efisien,” jelasnya.

Surabaya, JatimPos Untuk memastikan agar pengerjaan underpass bundaran satelit Jalan Mayjend Sungkono bisa segera rampung, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melakukan sidak ke lokasi proyek. Pada kesempatan itu, ia bersama jajarannya melakukan rapat koordinasi langsung dengan pihak kontraktor.

Tujuannya, agar pihaknya bisa segera melakukan intervensi membantu pengerjaan instrumen kelengkapan jalan.

Wali Kota Risma sapaan lekatnya mengatakan, agar pengerjaan proyek underpass bundaran satelit bisa segera rampung, pihaknya bakal melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, untuk membantu pihak kontraktor

menyelesaikan proyek di kawasan tersebut. Kendati demikian, ia harus memastikan ketersediaan bahan baku untuk pengerjaan selanjutnya.

“Ini aku harus pastikan dulu, karena ini sudah gabungan beberapa dinas.

Setelah ini aku bisa tahu dia (OPD) punya barang (bahan baku) atau ndak.

Sebetulnya kalau ngerjakannya cepat, tinggal kita punya barang atau ndak,” kata dia usai melakukan sidak proyek underpass bundaran satelit, Sabtu, (19/01/19).

Bahkan, agar proses pengerjaan lebih cepat, pihaknya bakal membagi tugas kepada masing-masing OPD. Wali Kota Risma mengaku akan melakukan rapat koordinasi bersama jajarannya untuk mengecek ketersediaan bahan baku instrumen

Wali kota Tri Rismaharini saat memantau pelaksanaan pelayanan hak kekayaan intelektual .di Siola.

Perkembangan pesat industri kreatif di Surabaya memang memberikan dampak positif. Namun, di sisi lain, masalah perlindungan terhadap kekayaan intelektual tidak boleh dikesampingkan.

Hal itulah yang mendasari launching layanan hak kekayaan intelektual (HKI) di Siola oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Kamis (17/1) lalu.

Konter khusus tersebut melayani permohonan fasilitasi hak merek, hak cipta, hak paten dan desain industri. Melalui

layanan ini, diharapkan banyak UMKM Surabaya yang sadar akan pentingnya hak kekayaan intelektual serta segera mengurusnya untuk perlindungan terhadap produk-produk mereka.

“Kualitas produk memang penting. Namun jangan lupakan perlindungan hak intelektual. Itu sangat penting. Masa anda sudah susah-susah menciptakan produk, lalu nanti ada yang klaim dan anda harus jual melalui pihak yang klaim itu.

Ini kan jadi rugi anda sendiri nantinya,” ujar Risma -sapaan Tri Rismaharini- di se-

JATIM POS bisa langsung tanya-tanya di konter itu,” kata Wiwiek.

Setelah menyelesaikan proses yang cukup singkat tersebut, berarti produknya sudah terdaftar. Sedangkan keluarnya sertifikat merek atau pun hak cipta memakan waktu yang cukup lama. “Nah, kalau untuk

keluarnya sertifikat itu, bervariasi waktunya, ada yang 9 bulan, ada yang 1 tahun dan ada pula yang dua tahun. Cepat atau tidaknya tergantung apa yang didaftarkan dan itu ada proses dan tahapan-tahapannya,” pungkasnya.(adv)

Risma: Infrastruktur Pelabuhan Harus Dapat Meringkas Rantai Supply

Wali kota Surabaya Tri Rismaharini bersama delegasi konferensi Network of Affiliated Ports (INAP) ke-20 di kediaman Wali kota, Kamis (24/1/19).

Surabaya, JatimPos Wali Kota Risma menyebutkan bahwa pelabuhan menjadi salah satu kunci indikator penting dalam perkembangan kota. Salah satu indikator pelabuhan yang kompeten ialah rantai supply barang yang semakin ringkas.

Walaupun, Pemkot Surabaya tidak ikut mengelolanya, namun secara tidak langsung pelabuhan dinilai sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemajuan kota.

"Karena itu, kita berusaha memberikan aksebilitas pada pelabuhan dan mengelolah kota seefektif dan seefisien mungkin," kata dia saat menyampaikan sambutan di acara farewell welcome dinner, bertempat di rumah kediaman Jalan Sedap Malam, Kamis, (24/01/19) malam.

Wali Kota Risma Surabaya Tri Rismaha-

rini menggadakan jamuan farewell welcome dinner, sebagai bentuk salam perpisahan kepada para peserta delegasi konferensi Network of Affiliated Ports (INAP) ke-20. Konferensi organisasi internasional ini, diselenggarakan oleh PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak dengan dukungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Konferensi yang mempertemukan jaringan afiliasi pelabuhan di Asia dan Afrika itu, diselenggarakan selama dua hari, pada 23 dan 24 Januari 2019. Kota Surabaya kembali didapuk menjadi tuan rumah penyelenggara konferensi tahunan tersebut. Setelah sebelumnya, menjadi tuan rumah pada tahun 1999, 2006 dan 2012.

Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini menyampaikan, Kota Pahlawan selain dikenal

Di sisi lain, lanjut dia, pembangunan infrastuktur dinilai dapat mengurangi cost operasional perusahaan, sehingga dampaknya juga akan berpengaruh terhadap harga barang ataupun produk. “Karena itu, di Surabaya kami mencoba itu, karena akan berpengaruh terhadap nilai barang,” pungkasnya.

Sebagai informasi, saat ini INAP sudah beranggotakan 10 pelabuhan yang

terdiri dari sembilan negara, yaitu Cebu Port, Subic Bay dan Davao Port (Filipina), Chittagong Port (Bangladesh), Colombo Port (Sri Lanka), Dangjin Port (Korea), Transnet Port Terminal (Durban, Afrika Selatan), Kochi Prefectual Government (Jepang), Mokpo Newport Terminal (Korea), Qingdao Port (China), dan Pelabuhan Tanjung Perak (Indonesia). (bur/fred)

Underpass Satelit Segera Dirampungkan

Wali kota Surabaya Tri Rismaharini saat sidak proyek underpass Satelit Jl..Mayjen Sungkono, Sabtu (19/1/19).

proyek. Menurutnya, jika kebutuhan resource bahan baku tersedia, pihaknya bakal lebih cepat untuk menyelesaikan proyek pengurai kemacetan di kawasan Surabaya Barat itu.

“Kalau yang dikerjakan oleh PP (pihak rekanan)

itu lebih mudah, karena dia barang (bahan baku) sudah siap, tinggal mengerjakan. Tapi yang kita kerjakan ini sebetulnya yang kecil-kecil. Ini mau kita rapatkan beberapa dinas, dia punya barang atau ndak,” ujarnya. (bur/fred)

JATIM POS

Jatim IV

Hal - 5

Membangun Rumah Cantik di Atas Lahan Terbatas

Memiliki rumah yang cantik dan nyaman pasti menjadi dambaan semua orang. Sayangnya kita kadang memiliki kendala lahan yang terbatas.

Namun dengan perkembangan zaman yang kian maju, lahan kecil bukan lagi sebagai masalah.

Kini, banyak konsep rumah-ruah mungil dengan desain interior yang indah, sehingga sedap dipandang, serta penghuninya bisa lebih betah di rumah. Tengok saja rumah Miky Setiawan, seorang wedding decorator di Kota Surabaya ini.

Ia membangun rumah mulai dari nol di atas lahan kosongberukuran 100 m2 terletak di Surabaya Timur.

Dari luar penampakan rumah ini kental dengan gaya

ď ą

Rumah tampak depan (kiri), Bagian interior rumah yang unik (kanan).

industrial, namun ternyata di dalamnya penuh dengan hal tak terduga.

Rumah berlahan mungil ini tampak unik. Miky sengaja memilih area Sir-

Pimpinan Kodim - Polres Ponorogo

Kompak Gowes Bersama

Kapolres Ponorogo AKBP Radiant, SIK.MH (berbaju hitam) dan Dandim 0802 Ponorogo Letkol Inf. Made Sandi Agusto (berbaju merah) saat gowes bersama, Jumat (11/1/2019).

Ponorogo, Jatim Pos Guna meningkatkan kekompakan dan soliditas antara TNI dan Polri, melakukan Fun Bike dalam rangka Pengamanan Pemilu 2019 yang diikuti kurang lebih 150 anggota, Jumat (11/01/2019).

Polres Ponorogo bersama Kodim 0802 Ponorogo serta Bhayangkari Polres Ponorogo dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Kodim 0802 Ponorogo.

Momen yang ceria dan bahagia ini, terlihat dari masing-masing pimpinan aparat negara tersebut saat mengayuh sepedanya secara bersama-sama berkeliling Ponorogo.

Adapun yang ikut dalam fun bike tersebut Kapolres Ponorogo AKBP Radiant, SIK.MH, Dandim 0802 Ponorogo Letkol Inf. Made Sandi Agusto, Wakapolres Ponorogo Kompol MOH. Roni Mustofa, SIK.MIK, PJU Polres Ponorogo, PJU Kodim 0802 Ponorogo, Anggota Polres Ponorogo, Anggota Kodim 0802 Ponorogo Ketua Cabang Bhayangkari Polres Ponorogo,ketua Persit kartika candra kirana Kodim 0802 Ponorogo.

Fun Bike dalam rangka Pengamanan Pemilu 2019 ini diikuti sekitar 150 dengan rute yang dilalui 7 KM Start Mapolres Jl. Bhayangkara 60 Ponorogo - Jl. Urip Sumoharjo - Jl. Madura - Jl. Kalimantan -

Jl. Soekarno Hatta - Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Jl. MT. Haryono - Jl. Prajuritan - Kel. Pinggirsari - Jl. Ponorogo-Solo - Jl. Imam Bonjol - Jl. Aloon aloon Selatan - Jl. P. Sudirman - Jl. Bhayangkara - Finish

Mapolres Ponorogo.

Olahraga santai ini selain cocok untuk keluarga, Fun Bike juga mengajak masyarakat agar menggemari olahraga bersepeda. Gowes bareng ini juga bertujuan menjalin silaturahmi antara anggota TNI dan Kepolisian, sehingga dapat bersinergi untuk menyukseskan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Kegiatan ini bertemakan “Fun Bike dalam rangka Pengamanan Pemilu Tahun 2019 di wilayah hukum Polres Ponorogo. (nur)

abaya Timur karena sudah sangat familiar sejak dirinya kuliah dulu. Ditambah lagi, pemandangan di sekitar rumahnya begitu cantik dan memukau.

Meski luas tanahnya 100 m2, namun rumah dua tingkat itu akhirnya memiliki luas bangunan 150 m2.

Miky mengaku rumahnya ini dibangun tanpa menggunakan jasa arsitek sama sekali. Semua Miky kerjakan dengan kreativitas sendiri serta bermodal referensi dari internet. Ia berkelakar, gambar desainnya pun ia buat dengan simpel di atas selembar kertas bungkus gorengan.

Hasilnya, bisa dilihat sekarang. Bukan hanya

Gelar Festival Durian di Pamekasan

Pamekasan, Jatim Pos Dalam rangka mempromosikan potensi produk Usaha Kecil Menengah (UKM), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melalui Dinas Koperasi menggelar festival durian, Selasa (15/01).

Acara festival yang diselenggarakan di area kantor Dinas Koperasi dan UKM itu, menampilkan beberapa varian durian asli Pamekasan.

Tampak hadir dalam festival tersebut, Pj Sekda Pamekasan, Mohammad Alwi, mewakili Bupati, perwakilan sejumlah Forpimda, perwakilan DPRD, pimpinan OPD dan pimpinan perbankan yang ada di Kabupaten Pamekasan.

"Festival ini untuk mempertemukan antara petani, pedagang durian dengan pembeli (masyarakat)," ungkap Pj Sekda Pamekasan, Mohammad Alwi.

Pamekasan sebagai

Pj Sekda Pamekasan Mohammad Alwi mewakili bupati membuka Festival Durian..

penghasil durian, dalam festival kali ini tidak hanya bermacam-macam duriannya saja yang dipamerkan, namun juga berbagai produk hasil olahannya seperti kolak, ketan dan lain sebagainya.

"Dalam festival durian ini juga dipamerkan olahannya, jadi varian yang dihasilkan dari durian.

Karena durian Pamekasan sangat potensi sekali dengan durian kasor dan duri-

an mentega yang Bagus, sehingga ajang ini kita jadikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut Mohammad Alwi berharap pada festival durian selanjutnya tidak hanya didatangi masyarakat Pamekasan saja, akan tetapi juga dari luar Pamekasan. "Cuma durian di Pamekasan itu ada musimnya, terkenal sekali," tandasnya. (bw)

nikotin dan turunannya pada sel-sel paru dan kandung kemih manusia, juga ditemukan persoalan serupa. Sel-sel cenderung bermutasi atau mengalami perubahan, hingga menjadi pemicu tumor.

Uap vape seringkali dianggap tidak beresiko, karena disebut hanya mengandung sedikit nikotin dan beberapa peralut organik yang relatif tidak

berbahaya. Penelitian lain juga menunjukkan hasil yang kurang lebih sama.

Pengguna vape memiliki 97 persen lebih sedikit karsinogen pada paru-paru, dari pada perokok tembakau. Namun tetap, tingkat tersebut masih jauh lebih tinggi pada pengguna vape, daripada mereka yang tidak merokok.

Berusaha berhenti dari kecanduan rokok bukan-

lah perkara mudah. Selain kekuatan tekad, metode yang teruji juga akan membuat seseorang berhenti merokok lebih cepat.

Akupuntur telah menjadi bagian penting dari pengobatan tradisional Cina yang telah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Penggunaan akupuntur untuk kecanduan dipopulerkan pada awal tahun 1970, setelah seorang pasien pecandu opium sembuh sehabis menerima electroacupuncture. (yus)

Surabaya, JatimPos Kerja keras Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di Kota Surabaya, akhirnya berbuah manis. Pasalnya, pada hari ini, Senin (14/1/2019), Wali Kota Risma menerima tiga penghargaan sekaligus, yaitu Adipura Kencana, Kinerja Pengurangan Sampah, dan Nirwasita Tantra.

Penyerahan penghargaan itu diberikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya

dalam acara Penganugerahan Adipura dan Green Leadership Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD yang digelar di Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.

Wali Kota Risma yang

hadir dalam acara itu dengan menggunakan kursi roda, wajahnya nampak gembira ketika beranjak meninggalkan kursi rodanya menuju panggung untuk menerima penghargaan yang sangat membanggakan itu. (bur/fred)

Vape Ternyata Lebih Berbahaya Dari Rokok

Vape alias rokok elektrik kini lagi ngetren di Indonesia. Bahkan penggunaannya sudah mengarah pada lifestyle. Namun, tak banyak yang tahu jika bahaya penggunaan vape jauh lebih besar dari rokok.

Sebuah riset dari Universitas New York mengungkapkan, uap vape ternyata dapat merusak DNA para penggunanya.

Tak hanya itu, pada uap vape terkandung zat yang dapat meningkatkan kanker, serta memicu penyakit jantung.

Maka, pendapat yang mengatakan bahwa vape lebih baik ketimbang rokok, merupakan hal yang salah.

Lewat uji laboratorium, studi terbaru menemukan, tikus yang terpapar uap vape mengalami tingkat

keruskan DNA lebih tinggi.

Bahkan tikus yang diuji coba tersebut mengalami kerusakan DNA paling tinggi pada jantung, paru-paru, dan kandung kemih. Selain itu, sistem DNA yang melindungi terhadap serangan kanker juga terganggu karena uap dari vape.

"Kami menemukan uap vape bersifat karsinogenik dan penggunanya memiliki resiko lebih tinggi daripada non-pengguna," kata pemimpin peneliti tim Moon-shong Tang.

Karsinogen adalah zatzat yang menyebabkan kanker dengan mengubah asam deoksiribonukleat dalam sel-sel tubuh. Hal inilah yang mengganggu proses-proses biologis di dalam tubuh.

Saat menguji paparan

Miky yang kagum, tapi bagi orang-orang yang melihatnya pun dibuat takjub. Sayangnya, Miky tak menyebutkan berapa dana yang ia keluarkan untuk memangun rumah cantiknya itu.

Tapi, berapaun anggaran yang ia keluarkan bagi Miky ini sebuah karya yang memuaskan. “Arti rumah bagi saya adalah where the heart is.

Rumah itu harus bisa menjelaskan personality kita, how creative we are, how great taste we have.

Jadi harus berisi apa yang benar-benar kita sukai, termasuk berisi orang-orang tersayang,� canda Miky. (*/ yus)

Surabaya Boyong Tiga Penghargaan Sekaligus

Jatim V

Hal - 6



KPU dan Bawaslu Sampang

Cegah Kecurangan Pemilu

Dapat Peringatan Keras Bawaslu Bergerak Sampai Desa 

Suasana sidang putusan perkara Pilkada Kabupaten Sampang di Jakarta, Rabu (16/1)....

Sampang, Jatim Pos Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya memutus perkara kasus gugatan kode etik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Sampang, selaku Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang.

Sidang putusan pelanggaran kode etik bersamaan dengan 24 laporan perkara daerah dan provinsi se-Indonesia, berlangsung di ruang sidang DKPP Lt 5 Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, Rabu (16/1).

Majelis hakim DKPP mengatakan, dari tiga pelanggaran, dua diantaranya melanggar kode etik Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Pelanggaran dimaksud adalah KPU dianggap lalai dan tidak profesional, dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak falid dan tidak logis, 95% dewasa. Tidak sama dengan data Dirjen Disdukcapil.

Selanjutnya, Bawaslu dianggap tidak profesional dan lalai, atau ceroboh dalam mengeluarkan 2 surat dengan nomor yang sama

dalam waktu, hari yang sama dan isi surat yang berbeda.

Namun, DKPP RI yang diketuai Harjono, hanya memberi sanksi perbaikan, dengan kata lain pelanggaran keras, dan memerintahkan KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur segera turun dan memperbaiki kinerja KPU dan Bawaslu Sampang.

Abd Mukhlis selaku pengadu menjelaskan hasil persidangan, 5 komisioner KPU dan 2 komisioner Bawaslu, hanya diberi peringatan keras.(dir/man)

Piala Adipura Dikirab Keliling Kota

Kirab piala Adipura dimulai dari Kantor Kecamatan Tlanakan Pamekasan menuju Monumen Arek Lancor.

Pamekasan, Jatim Pos Pemerintah kabupaten Pamekasan menggelar kirab keliling kota untuk merayakan keberhasilan meraih penghargaan Adipura, Rabu (16/01/2019).

Dalam penganugerahan Adipura Lingkungan Hidup kategori Kota Kecil untuk Penilaian tahun 2018 diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla, yang diterima langsung oleh Bupati Pamekasan Baddrut Tamam.

Kirab piala Adipura tersebut dimulai dari Kantor Kecamatan Tlanakan Pamekasan menuju Monumen Arek Lancor yang diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pamekasan.

Sepanjang jalan yang dilalui kirab tampak masyarakat dan para murid-murid sekolah berjejer di sepanjang jalan menyambut piala adipura yang sudah tiga tahun dinantikan oleh seluruh masyarakat pamekasan.

"Ini merupakan ben-

tuk kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah, sehingga adipura ini bisa kita dapatkan,"ungkap Bupati Badrut Tamam yang didampingi Wakil Bupati Pamekasan

Raja'e dan Kadis DLH pamekasan Amin Jaber.

Selain itu Kirab tersebut merupakan wujud rasa terima kasih kami kepada seluruh masyarakat Pamekasan yang sudah sama-sama bekerja keras dalam menjaga kebersihan wilayah.

"Semoga diraihnya Adipura Ini Bisa menjadi Motivasi bagi kita semua sehingga bisa membawa Pamekasan Hebat seperti yang kita harapkan," tambahnya.

Lebih lanjut pihaknya mengajak seluruh masyarakat agar bersama-sama menyatukan tekad untuk terus membangunan dan mempertahankan Kabupaten Pamekasan sebagai salah satu kota terbersih Kategori Kota Kecil di Indonesia. (bw)

Tuban, Jatim Pos Potensi praktik kecurangan dan money politic dalam perhelatan pemilihan umum ditanggapi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tuban. Bawaslu Tuban menyampaikan seluruh jajarannya sampai pengawas Pemilu desa telah bergerak melakukan pengawasan memberikan pendidikan politik.

“Seluruh jajaran mulai Bawaslu RI sampai pengawas pemilu desa bergerak melakukan pengawasan dengan tujuan memberikan pendidikan politik, pencegahan pelanggaran pemilu, dan penindakannya. Ini dilakukan sepanjang mata tak terpejam dan di mana pun kita ada,” jawab Ketua Bawaslu Tuban Sullamul Hadi saat dikonfirmasi wartawan.

Ia menerangkan, mengenai money politic secara normatif itu adalah pelanggaran dan sepanjang tahu atau ada yang melapor maka ini menjadi kewajiban untuk ditindaklanjuti.

Bahkan, lanjut Hadi, tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian relawan pendukung akan terus melakukan kegiatan

Ketua Bawaslu Tuban Sullamul Hadi.

kampanye, tapi tetap kampanye yang tidak mendidik dan jauh dari keadilan pemilu, sehingga akan menjadi fokus garapan Bawaslu.

“Susahnya masyarakat sebagian melihat ulah oknum pendukung peserta pemilu ini adalah bagian dari kesempatan untuk meraih rezeki,” tambah Gus Hadi sapaan akrabnya.

Lebih lanjut dijelaskan, materi paling kasar yang sering disampaikan ke masyarakat untuk menyentuh kesadaran politik adalah apakah nasib

Polres Tuban Berangus Industri Arak

Tuban, Jatim Pos Polres Tuban kembali menggerebek pabrik arak Jawa beromset ratusan juta di Desa Perungahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Pabrik miras yang sudah beroperasi beberapa bulan ini dalam sehari bisa menghasilkan 25 liter arak.

"Diamankan dua tersangka dalam penggerebekan pabrik miras ini. Untuk pabrik miras saya tidak akan segan-segan memberangusnya," kata Kapolres Tuban AKBP Nanang Haryono kepada wartawan, Rabu (16/01/2018).

“Total keuntungan dari bisnis minuman haram tersebut bisa mencapai ratusan juta dalam sebulannya,” tambah Kapolres asal Bojonegoro ini.

Ia menerangkan agar kegiatan produksi arak ti-

Kapolres Tuban AKBP Nanang Haryono (empat dari kanan) menunjukkan hasil tangkapan produksi arak di Kecamatan Semanding.

dak diendus oleh petugas kepolisian, kedua tersangka memproduksi di sebuah kamar rumah berukuran lebar 1,5 dan panjang 2,5 meter saja. Lokasi kamarnya persis di samping ruang tamu.

Kedua tersangka berinisial IW (47) dan FJ (38)

Bupati Anna Ingatkan Murid Agar Manfaatkan Beasiswa

Bojonegoro, Jatim Pos Bupati Bojonegoro Hj Anna Mu'awanah mengatakan, dunia saat ini sudah berubah, jika tidak kita tidak bisa mengikutinya maka akan tertinggal. Maka dari itu mari kita terus mengikuti perkembangan global yang ada, ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk dari perkembangan telnologi.

Hal itu diungkapkan bupati dalam sambuatannya pada peringatan Milad ke40 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bojonegoro, Sabtu pagi (12/01/2019).

Acara yang diselenggarakan di lapangan Olah raga MAN 1, Desa Sukore-

Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah bersama Kepala Sekolah dan tamu undangan memamerkan hasil kreasi murid-murid MAN 1 Bojonegoro.

jo, Kecamatan Bojonegoro ini dihadiri para pejabat Dinas Kemenag, Dinas

mereka (Rakyat) selama 5 tahun akan ditukar dengan rupiah yang nilainya hanya untuk keperluan sehari saja. Untuk itu diharapkan semoga semua pihak baik pemilih maupun yang dipilih sadar hal dalam ini.

Mengenai imbauan atau bahan sosialisasi mengenai edukasi politik dengan memasang banner, ia menjawab ketersediaan anggaran yang menjadi kendala utama.

Namun kegiatan rutin yang melibatkan stakeholder di tiap wilayah dalam upaya memberikan pendidikan politik telah efektif. (min)

pendidikan provinsi, beberapa alumnus dan murid sekolah ini, serta tokoh

masyarakat dan agama di sekitar sekolah tersebut.

Bupati Anna berpesan kepada siswa-siswi yang masih berjuang di sekolah tersebut, bahwa saat ini banyak beasiswa yang ditawarkan oleh sekolah swasta maupun negeri di Bojonegoro untuk betul-betul dimanfaatkan semaksimal mungkin.

"Hal itu bisa membantu adik-adik kita dalam hal pendidikan. Pemkab juga memberikan beasiswa bagi mahasiswa semester 7 untuk bisa tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Pemkab pasti akan mendukung penuh. (met)

ini mengaku arak diproduksi dijual senilai Rp 100 ribu perbotolnya 1,5 liter.

Sedangkan dalam satu karton kardus ia jual senilai Rp 500 ribu isi lima botol. Jika dalam sehari keduanya banyak menerima pesanan maka. Ia akan tambah jumlah produksi menjadi banyak.

Pelanggan kebanyakan berasal dari luar daerah, seperti Bojonegoro, Surabaya dan Lamongan. Para pelanggan ini membeli dengan cara mendatangi lokasi pabrik dan membawa minuman itu ke kota.

"Saya tidak main-main, kalau ada saja yang berani menjual atau memproduksi arak akan kami tindak, dan kami akan jadikan Tuban sebagai kabupaten bebas dari miras dan kejahatan kriminalitas," tegasnya.

Dari hasil penggrebekan polisi berhasil mengamankan 1800 liter baceman arak, 10 kardus arak, masing-masing satu kardusnya berisi 5 botol 1500 ml, empat buah kompor gas, 8 tabung gas elpiji bersubsidi, dua dandang besar dan sejumlah bahan dasar arak lainnya. (min)

Sambungan

Hal - 7



Potong Gaji Pegawai

Pejabat BPPKAD Gresik Diperiksa Kejaksaan

Kepala Kejaksaan Negeri Gresik Pandoe Pramoe Kartika (tengah) menunjukan barang bukti hasil operasi tangkap tangan di Kantor Kenjaksaan Negeri Gresik...

Gresik, Jatim Pos Sebanyak tujuh pegawai Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik, diperiksa aparat kejaksaaan setempat.

Pemeriksaan ini terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu.

Kepala Kejari Gresik Pandoe Pramoe Kartika dikonfirmasi di Gresik, Selasa (22/1) menga-

takan, tujuh pegawai itu masing-masing menjabat Kepala Sub Bagian dan Kabid Perbendaharaan, Kabid Anggaran, Kabid Aset Daerah dan Kabid Penagihan, Kabid PDL, Kabid PBB serta Kasu-

bag Keuangan.

Tujuh pegawai tersebut datang memenuhi panggilan penyidik pukul 09.00 WIB dan diperiksa hampir 10 jam di ruang penyidik Kejari Kabupaten Gresik.

"Ini merupakan pemeriksaan tambahan dan sementara tujuh pejabat tersebut masih diperiksa sebagai saksi," kata Pandoe.

Pandoe mengatakan, tim pidsus juga telah mengumpulkan bukti tambahan untuk pengembangan kasus tersebut.

Sebelumnya, dalam kasus OTT BPPKAD Kabupaten Gresik Kejari telah menetapkan seorang tersangka, yakni MM, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris BPKKAD. Tersangka ditetapkan karena telah melanggar Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 E, 12 F, dengan

Pemprov ........................................................... dari hlm.1 terimakasih dan memohon maaf kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jatim selama 10 tahun memimpin, jika terdapat sikap dan cara yang kurang berkenan. Semua itu dilakukannya untuk mendorong Provinsi Jawa Timur menjadi lebih hebat.

Basis Kebudayaan Pakde Karwo, berharap agar pembangunan yang ada di Jatim terus mengedepankan basis kebudayaan. Sebab kebudayaan itu merupakan basis sebuah negara menjadi maju, kuat, dan berdaya saing dengan memperkuat nilai-nilai spiritual.

"Basis kebudayaan dan spiritual ditunjukkan oleh Pemprov Jatim salah satunya dalam membantu masyarakat miskin yang sepi di tempat ramai, lewat program penanggulangan kemiskinan yang ada," jelasnya.

Menurut Pakde Karwo, pemerintah harus hadir dan menjadi pelindung bagi masyarakat kecil yang terpinggirkan. Untuk itu, Pemprov Jatim memperhatikan masyarakat kecil lewat program kemiskinan sehingga merasa aman.

"Lewat basis kebudayaan dan spiritual dalam membangun Jatim, kita diajarkan untuk lebih peka terhadap sisi kemanusiaan.

Inilah cara kami membuat orang tidak merasa sendirian saat terkena musibah sehingga masyarakat kecil tidak merasa sepi di tempat yang ramai," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pakde Karwo minta kepada seluruh pegawai ASN untuk memiliki sikap saling menghargai, terutama kepada persahabatan dan pertemanan diantara pegawai.

Menurutnya, pertemanan yang telah terbangun, ibarat air mengalir yang tidak bisa terputus, meskipun menggunakan parang.

Itulah hubungan pertemanan dan persahabatan yang harus terus lahir dan tidak bisa diputus dengan apapun.

"Saya mengucapkan terima kasih atas pertemanan ini. Selama 46 tahun menjadi pegawai banyak pengalaman dan pertemanan terjalin. Perjalanan ini telah mengantar kepada pertemanan yang lebih dari pada yang lain sehingga menimbulkan persahabatan," imbuhnya.

Puji Peran Aktif ASN Sementara itu, istri Gubernur Jawa Timur, Dra. Hj. Nina Kirana Soekarwo, M.Si memuji peran aktif dari seluruh ASN yang sangat besar dalam membangun Provinsi Jatim. Salah satu peran aktif ASN terlihat saat menjadikan Jatim menjadi provinsi yang besar dan dikenal luas secara nasional.

"Kami memberi apresiasi kepada semua ASN di Jatim atas kerjasama yang telah terjalin selama ini menjadikan Jatim sebagai barometer nasional," tegasnya.

Bude Karwo sapaan akrabnya mengakui, selama mendampingi Pakde Karwo, Provinsi Jatim sangat terkenal dengan capaian responsif gender.

Sekda .. hlm.1 galek.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkab Trenggalek Stefanus Triadi Atmono saat dikonfirmasi membenarkan pergantian itu. "Ya Diganti, Pak Sekda sudah komunikasi," kata Triadi. (ant)

Pasar .................................. dari hlm.1 ja dan polisi datang dengan membawa alat berat mendekat ke arah kerumunan mahasiswa dan pedagang di depan pasar.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo, Endang Retno Wulandari menyampaikan tentang rencana pembongkaran pasar tersebut sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Ponorogo tertanggal 17 Desember 2018.

Para pedagang selanjutnya akan direlokasi ke tempat lain.

“Kami minta bapak-bapak pedagang tertib, karena akan dibacakan Surat

Keputusan Bupati,” kata Retno meminta agar para pedagang mendengarkan pembacaan SK Bupati tentang pembongkaran tersebut.

Dalam SK tersebut ditegaskan pembongkaran pasar di bekas stasiun kereta api tersebut dilakukan paling cepat 7 Januari 2019.

“Posedur pembongkaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo sesuai dengan teknis pembongkaran,” katanya.

Bentrokpun tak bisa dihindari ketika petugas bergerak masuk ke dalam

pasar. Sementara ratusan pedagang dan mahasiswa menghadang petugas.

Akhirnya petugas mengevakuasi paksa sejumlah pedagang dan mahasiswa.

Setelah petugas berhasil menguasai jalan masuk ke kawasan pasar, alat berat dimasukkan untuk membongkar sejumlah bangunan pasar.

Sebelumnya, pada Selasa (15/1/2019) ratusan pedagang menghadang petugas gabungan dari Satpol PP, TNI dan Polri yang hendak melakukan pembongkaran bangunan pasar. Akhirnya pembongkaran ditunda. (ant)

Bahkan, responsif gender selama 10 tahun berturut turut telah mendapatkan pengakuan nasional lewat penghargaan Parahita Eka Praya kategori mentor atau penghargaan tertinggi dibidangnya.

"Penghargaan tersebut diberikan karena Prov.

Jatim telah memiliki komitmen tinggi dan sangat peduli terhadap responsif gender di kategori mentor atau yang tertinggi. Semoga kita terus dipertemukan dan disatukan lewat hati dan terjaganya silaturahmi dengan baik," terangnya. (nam/hms)

JATIM POS ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara.

Pandoe mengatakan, tersangka dengan sengaja memotong intensif gaji pegawai di lingkungan BPPKAD sebesar 10 hingga 20 persen tergantung dari jabatan seorang pegawai di wilayah itu.

Kemudian, uang hasil pemotongan itu dikumpulkan dan berdasarkan

hasil penyelidikan akan digunakan untuk kegiatan di jajaran instansi tersebut.

"Potensi kerugian negara yang ada dari dana yang dikumpulkan secara ilegal itu mencapai Rp1 miliar. Namun, pada saat OTT kami hanya mendapati uang senilai Rp537 juta," kata Pandoe. (ant)

Sudah ........... dari hlm.1 1972 ini sejak kecil memang suka bernyanyi. Ia sering mengikuti lomba sejak duduk di bangku sekolah dasar.Ketika SMP, Yuni hijrah ke Jakarta. Kesempatan datang tahun 1987, saat Yuni masih SMA, dengan mengikuti Festival Bintang Radio dan Televisi yang mengikutsertakan remaja yang berusia 15 tahun. Yuni meraih juara II berkat lagu keroncong hasil didikan ayahnya, Trenggono.

Dua tahun kemudian, Yuni mengikuti lagi festival yang sama dan meraih juara I. Yuni pun mendapat tawaran rekaman bersama penyanyi lain yang tergabung dalam Billboard All Stars.

Pada tahun berikutnya, Yuni merilis album mini perdana sekaligus album keduanya yang berjudul Hilang Permataku yang berisikan lagu-lagu daur ulang.

Kariernya memuncak saat album Mengapa Tiada Maaf dirilis tahun 1996.

Album ini dalam 1 minggu pertama terjual 150.000 copy serta mendapat 4 platinum dari BASF. Yuni merilis album recycle terbaru pada tahun 1997 yang bertajuk Desember Kelabu, yang mengandalkan lagu lama bertajuk sama yang sebelumnya dipopulerkan oleh Maharani Kahar.

Yuni kemudian makin dikenal sebagai penyanyi

lagi-lagu nostalgia. Karakter suara dan cengkoknya pas banget saat membawakan lagu-lagu lawas.

Sukses dalam kariernya ternyata berbanding terbalik dengan rumah tangganya. Yuni Shara diketahui menikah dua kali dan gagal mempertahankannya.

Pernikahan pertama dengan Raymond Manthey pada tahun 1993, dan itu cuma bertahan 4 bulan saja. Lalu ia menikah untuk ke-2 kalinyapada tahun 2002 dengan Henry Siahaan, seseorang entrepreneur duda beranak 2.

Tetapi, lagi-lagi mereka harus bercerai pada 17 Juni 2008. Hal itu dipicu oleh sang suami yang tersandung masalah korupsi serta ditahan dipenjara.

Dari pernikahan kedua itu, Yuni memperoleh dua anak, yakni Cavin Obient Salomo Siahaan dan Cello Obient Siahaan.

Tak terasa kini Yuni Shara sudah menjada selama 10 tahun. Bahkan dalam kesempatan arisan bersama rekan-rekannya sesama artis di rumahnya,Jumat (18/01/2019), dengan nada bercanda Yuni mengatakan, sudah 10 tahun jadi janda tapi tak lakulaku.

“Udah 10 tahun nih..,Aduuhh belum payupayu (laku-laku-red),” celetuk Yuni Shara sambil tertawa. (ist)

Divonis ............................... dari hlm.1 pokok dijalankan. "Mencabut hak politik terdakwa selama lima tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," ucapnya.

Dalam pertimbangan amar putusan yang dibacakan hakim anggota Andriano, majelis hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus perbuatan MKP. Sikap berbelit-belit juga menjadi pertimbangan memberatkan vonis MKP dan pertimbangan yang meringankan adalah terdakwa MKP belum pernah dihukum MKP dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 12 huruf a dan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP. "Selaku bupati, terdakwa Mustofa Kamal Pasha tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," katanya.

Tak hanya itu, ma-

jelis hakim juga tidak sependapat dengan pembelaan tim penasihat hukum terdakwa MKP dan menerima sepenuhnya surat dakwaan Jaksa KPK. "Oleh karenanya terdakwa haruslah dihukum setimpal atas perbuatannya," ujarnya.

Atas vonis hakim ini, terdakwa MKP melalui tim penasehat hukumnya menyatakan pikir-pikir. Begitu juga dengan sikap jaksa KPK, Mukti Nur Irawan.

Vonis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya ini lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yang dibacakan pada sidang sebelumnya.

Kala itu, Jaksa KPK meminta agar, MKP dihukum 12 tahun penjara.

Kasus ini bermula dari penyidikan yang dilakukan KPK atas gratifikasi atau suap terkait pengeluaran izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan izin mendirikan bangunan (IMB) bagi tower telekomunikasi yang sudah berdiri di Kabupaten Mojokerto.

Uang suap tersebut didapat dari dua orang pemberi, yakni Ockyanto, Permit And Regulatory Devision Head PT Tower bersama Infrastructury atau

tower bersama grup (TBG) dan Onggo Wijaya, Direktur Operasional PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) yang diberikan melalui sejumlah perantara.

Ockyanto memberikan suap senilai Rp2,2 milliar.

Ia memiliki kepentingan agar 11 tower telekomunikasi yang sudah beroperasi dibawah naungannya segera dikeluarkan izin IPPR dan IMB. Sedangkan Onggo Wijaya memberi suap senilai Rp550 juta. Onggo juga memiliki kepentingan yang sama agar sebanyak 11 tower yang disegel karena tidak memiliki izin itu segera dikeluarkan izinnya.

Selanjutnya, MKP memerintahkan Kepala B ‎ adan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto Bambang Wahyudi dan selanjutnya menginstruksikan jika ada pengurusan izin dikenakan fee yang diminta terdakwa sebesar Rp200 juta untuk setiap towernya.

Penyerahan uang suap tersebut diserahkan pemberi suap ke Bambang Wahyudi dan selanjutnya diserahkan ke ajudan MKP bernama Lutfi Arif Mutaqin. (ant)

Hal - 8

Budaya dan Pariwisata Jatim

Edisi No. 312 Tahun XVII Minggu IV JANUARI 2019

Pentingnya Penyusunan Pola Perjalanan Wisata permasalahan yang ada.

Urutan ke Empat Dikemukakan oleh Kadisbudpar bahwa Provinsi Jawa Timur termasuk dalam sebelas Provinsi di Indonesia yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara, yaitu menempati urutan ke-4 setelah Bali, DKI Jakarta dan Yogyakarta.

“Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki potensi luar biasa yang diminati dan harus dikembangkan agar jumlah wisatawan yang datang berkunTarian pembukaan dari Sanggar Kalimas, pada pembukaan Kegiatan Penyusunan Pola Per- jung semakin meningkat,” jalanan Wisata (Travel Pattern) Rabu, 23 Januari 2019 Di Hotel Tretes Raya Hotel & Resort Pa- ujar Kadisbudpar Jatim.

Saat ini jumlah Daya suruan.....

Tarik Wisata (DTW) Jawa Pasuruan, Jatim Posefektif,” kata Kepala Dinas dapat dijadikan Buku Pola Timur sebanyak 784 DTW Usaha Perjalanan Kebudayaan dan Pariwisa- perjalanan Jawa Timur dan tersebar di 38 KabuWisata yang melayani ta Provinsi (Disbudpar) (Travel Pattern) 2019 paten/Kota yang terdiri 265 wisatawan untuk berkun- Jawa Timur Sinarto, S.Kar, yang dapat dimanfaatkan DTW Alam, 320 DTW Bujung ke lokasi wisata khu- MM, pada pembukaan Ke- sebagai referensi dalam daya, dan 199 DTW Buasusnya di Jawa Timur giatan Penyusunan Pola mewujudkan berbagai pa- tan adalah modal utama perlu menyusun pola Perjalanan Wisata (Travel ket wisata guna menarik untuk memajukan kepariperjalanan wisata. Hal ini Pattern) Rabu, 23 Januari lebih banyak wisatawan wisataan.

“Para pelaku Industri untuk mendapatkan hasil 2019 Di Hotel Tretes Raya berkunjung ke Jawa Timur efektif efisien memuaskan Hotel & Resort Pasuruan. dengan masa tinggal yang Pariwisata yang dalam hal wisatawan. Misalnya wisaDengan kegiatan ini lebih lama serta pengel- ini adalah Biro Perjalanan tawan mau berkunjung menurut Kadisbudpar di- uaran belanja yang lebih Wisata (BPW) harus mamke Bromo berangkat dari harapkan dapat disusun banyak,” tambah KadisSurabaya, perlu diatur se- pola perjalanan wisata yang budpar Jatim demikian rupa sehingga efektif dan efesien. “Sekali D engan k egiat an mendapatkan hasil maksi- perjalanan mendapatkan tersebut dapat menjadi mal. hasil maksimal misalnya masukan berharga bagi “Kalau berangkat dari bisa berkunjung ke beber- pelaku usaha dan PemerPEMERINTAH Provinsi Surabaya siang hari, jalan apa lokasi wisata dalam intah Provinsi Jawa Timur Jawa Timur terus berupaya macet sampai di Bro- sekali perjalanan ke tujuan khsususnya Dinas Kebu- mengembangkan sektor mo sore hari dan malam utama,” ujarnya. dayaan dan Pariwisata pariwisata sebagai bagian harinya cuaca dingin han“Harapan kami, hasil untuk menyusun langkah dari program nasional. ya tidur di hotel. Ini nggak dari Bimtek ini nantinya kedepan dan mengatasi Terlebih, Presiden RI Joko Widodo sudah menetapkan pariwisata sebagai leading sector pertumbuhan ekonomi nasional .

Dalam mengembangkan destinasi wisata di dan prasarana pariwisata suatu daerah, pemerintah sesuai dengan kebutuhan, menerapkan konsep 3A rencana pengembangan, yaitu Atraksi, Aksesibilitas dan tingkat pelayanan se- dan Amenitas. tiap kawasan daya tarik “Atraksi berfokus pada wisata; penguatan sinergi- penyediaan produk utama tas daya tarik wisata ung- di destinasi wisata seperti gulan dalam bentuk koridor keindahan dan keunikan pariwisata; alam, budaya masyarakat Pengembangan daya setempat, dan peninggalan tarik wisata baru di desti- bangunan sejarah,” ujar nasi pariwisata yang belum Menko Darmin Nasution berkembang kepariwisa- saat memberikan sambuKadisbudpar Jatim Sinarto, S.Kar, MM (kiri) dan Ketua Panitia taannya; dan pengemban- tan dalam Rapat Koordiyang juga Kabid Industri Pariwisata Disbudpar Jatim Suria- gan pemasaran pariwisata nasi Nasional Pariwisata III man, SH, Msi.. melalui pengembangan beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, aksepasar wisatawan, citra Pasuruan, Jatim PosSedangkan materi dan destinasi wisata, kemitraan sibilitas berfokus pada Untuk menyusun Pola narasumber dalam kegia- pemasaran pariwisata, dan penyediaan sarana dan Perjalanan Wisata yang tan ini adalah : Kebijakan perwakilan promosi pari- infrastruktur untuk menuBaru Daerah Tujuan Wisata Pemasaran Pariwisata wisata. ju destinasi wisata seperti di Wilayah Timur Dari Jawa Jawa Timur (Travel Patjalan raya, ketersediaan Berdasarkan dari kebiTimur. Dan Membukukan tern) di Jawa Timur Oleh jakan kepariwisataan Jawa sarana transportasi dan Pola Perjalan Wisata Baru Disbudpar Jatim. Penyusu- Timur, bahwa Kota Pa- rambu petunjuk jalan.

Tersebut Sehingga Dapat nan Pola Perjalanan Wisa- suruan termasuk Kawasan Kemudian, amenitas di Jadikan Sebagai Bahan ta (Travel Pattern) Oleh pada penyediaan Refrensi para pelaku wisa- Pelaku Usaha Perjalanan Pengembangan Pariwisata berfokus fasilitas pendukung yang (KPP) Koridor Germakertota terutama Biro Perjalanan Wisata I dan II. bisa memenuhi kebutuhan Wisata dalam membuat Sedangkan Dasar susila Plus. (nam) Paket Wisata Unggulan.

Pelaksanaan kegiatan ini Atas maksud dan tujuan adalah : Undang – Undang tersebut, maka Dinas Ke- Nomor 10 Tahun 2009 budayaan dan Pariwisata Tentang Kepariwisataan; (Disbudpar) Jatim melalui Undang – Undang Nomor KUNCI keberhasilan wisata.

Bidang Industri Pariwisata 23 Tahun 2014 Tentang Setelah berhamenyelenggarakan Ke- Pemerintahan Daerah; Be- dalam melakukan perjalanan adalah merencanakan s i l mendapatkan tiket giatan Bimtek Penyusunan berapa Peraturan GuberPola Perjalanan Wisata nur Jawa Timur dan Surat perjalanan dengan baik. p e s a w a t , m e m e s a n (Travel Pattern) di seleng- Keputusan Kepala Dinas Bukan hanya aplikasi kendaraan sewa, dan garakan tanggal 23 -24 Kebudayaan dan Pariwisa- pembuat rencana berba- juga mengemas barang sis website hingga aplika- bawaan denga cepat, terJanuari 2019, di Tretes ta Provinsi Jawa Timur. si telepon genggam, tapi dapat beberapa hal yang Raya Hotel Pasuruan.

Ketua Panitia Penye- Kawasan Pariwisata Jatim kemampuan untuk meny- kurang jelas tapi sama lenggara yang juga Kepala Kawasan Pariwisata usun rencana perjalanan penting. Berikut cara menyBidang Industri Pariwisata Jatim meliputi : daya tar- atau itenerary juga sangat usun itenerary dengan Disbudpar Jatim, Suriaman, ik wisata alam; daya tarik dibutuhkan. Itenerary ber- sempurna. Berpikir realistis SH, MSi dalam laporannya wisata budaya; dan daya isi tentang destinasi mana Dalam melakukan perjalamengemukakan, Kegiatan tarik wisata hasil buatan yang akan dikunjungi, be- nan, tentunya Anda akan ini diikuti oleh 80 perserta manusia. Arahan pengelo- rapa lama akan berada tergiur dengan mengunjundari unsur Pejabat/Staf Di- laan kawasan peruntukan di sana, tempat-tempat gi banyak obyek wisata. nas Pariwisata Kabupaten/ pariwisata di Provinsi Jawa apa yang akan dikunjunNamun cobalah unKota serta pimpinan/Pelaku Timur diarahkan sebagai gi, bagaimana dan berapa tuk membuat daftar temUsaha di Wilayah Jawa berikut: harga yang dibutuhkan un- pat-tempat yang akan Timur bagian Timur.

Perlengkapan sarana tuk mencapai satu obyek dikunjungi kemudian di-

pu memasarkan DTWDTW tersebut melalui paket wisata yang ditawarkan,” katanya.

Untuk dapat menyusun paket wisata yang diunggulkan menurut Kadisbupar Jatim, maka perlu informasi yang akurat sebagai bahan masukan. Dan pola perjalanan wisata memuat informasi yang dibutuhkan tersebut, seperti tempat yang dapat dikunjungi, jarak tempuh yang diperlukan, lama waktu yang dibutuhkan dan sarana prasarana yang tersedia di sepanjang jalan yang dilalui ataupun yang terdekat.

“Sehingga para pelaku BPW dapat menyusun berbagai paket wisata unggulan suatu daerah dengan menyesuaikan informasi dari pola perjalanan yang ada,” tambahnya.

Kadisbudpar Jatim juga menyampaikan bahwa Jawa Timur selalu mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

Adapun data peningkatan dari 2016 – 2017 adalah sebagai berikut :

Wisatawan Nusantara sebanyak 65.623.535 orang pada tahun 2017, meningkat sebesar 13.01 % dari tahun 2016 yang berjumlah 58.068.493 orang.

Wisatawan Mancanegara sebanyak 690.509 oranh pada tahun 2017 meningkat sebesar 11.62 % dari tahun 2016 yang berjumlah 618.615 orang.

Sedangkan data jumlah kunjungan Wisman dan Wisnus ke Jawa Timur tahun 2018 secara keseluruhan masih dalam proses perhitungan.

Kita ketahui bahwa target kunjungan wisatawan mancanegara yang telah dicanangkan oleh pemerintah sebanyak 20 juta orang dan Jawa Timur mendapatkan jatah untuk mendatangkan 1 juta orang wisatawan manca negara. Target tersebut menjadi PR bagi kita bersama sebagai insan pariwisata Jawa Timur untuk mewujudkannya dengan melakukan berbagai upaya demi memajukan pariwisata yang juga akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.. (nam)

Leading Sektor Ekonomi Nasional

Pola Perjalanan Wisata 2019

Peserta Kegiatan Penyusunan Pola Perjalanan Wisata (Travel Pattern) Rabu, 23 Januari 2019 Di Hotel Tretes Raya Hotel & Resort Pasuruan..

dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi wisata seperti restoran dan akomodasi menginap.

Selain menerapkan konsep 3A, pembiayaan merupakan salah satu instrumen pendorong bagi pengembangan sektor wisata Indonesia. Sektor ini dapat menjadi Core Economy Indonesia karena sebagai salah satu faktor kunci dalam meningkatkan pendapatan ekspor jasa, penciptaan lapangan kerja, pengembangan kewirausahaan dan lainnya.

Saat ini telah tersedia beberapa alternatif pembiayaan untuk sektor pari-

Membuat Langkah Tepat Setiap Destinasi urutkan berdasarkan skala prioritas. Hal itu berguna untuk menentukan berapa lama waktu untuk berlibur di satu tempat atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk ke sana.

Buku panduan perjalanan, peta dan juga pendapat dari wisatawan lain yang telah melakukan perjalanan yang ingin Anda tempuh dapat menjadi bahan pembelajaran jika ingin menyusun itenerary.

Pertimbangkan juga hari libur lokal di destinasi wisata tujuan Anda yang bisa mempengaruhi jadwal penerbangan. (ist)

wisata yaitu melalui pembiayaan kredit (baik kredit komersial maupun KUR), investasi/penanaman modal, Reksa Dana Pariwisata Terpadu (RDPT), dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan untuk homestay desa wisata.

Terdapat 12 bidang usaha sektor pariwisata yang berlokasi di destinasi wisata yang dibiayai oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR).

12 bidang usaha tersebut antara lain daya tarik wisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition), jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, usaha jasa pramuwisata, wisata tirta, serta industri kerajinan dan pusat oleholeh.

Tidak berhenti sampai disitu, pemerintah terus memperbaiki dari sisi infrastruktur yang bekerja sama dengan pemerintah daerah terkait.

Dari sisi infrastruktur seperti penyediaan air bersih, air bersih salah satu hal yang harus diperhatikan. Kalau ketersediaan air bersih di penginapan itu cukup, maka pengunjung pun akan merasa nyaman. (bur)