Jatim Pos Edisi No. 328

ISSN : 1412 - 7490

Edisi No. 328 Tahun XVIII ~ Minggu III JULI 2019

TABLOID MINGGUAN BERITA

MENJUNJUNG TINGGI KEBENARAN

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co

Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT. Media Utama Jatim Direktur Utama : H. Syaiful Anam Pemilik Hak Paten Merek Nama Jatim Pos No. (250) MEREK INDONESIA (111) IDM000002986 DIREKTORAT MEREK (151) 12 April 2004 Dirjen HAKI Kemenkum HAM Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No.15 Surabaya Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya.

Terverifikasi Dewan Pers www.dewanpers.co.id

Kekayaan 37 Pejabat Jatim Diperiksa KPK



Terry Putri

Siap Menikah Lagi

Memasuki usia kepala 4 membuat Terry Putri gelisah juga. Setelah menyandang status janda selama tujuh tahun, presenter dan juga pemain sinetron ini menyatakan, siap menikah lagi.

Pemilik nama lengkap Terry Naharyana Enaniey Putri, ingin ada laki-laki yang mendampingi sisa hidupnya. Saat ini, dia sudah memiliki kekasih yang sudah dipacarinya selama lima tahun. Bersamb . . ke hal. 15

Surabaya, Jatim Pos Heboh! Kedatangan tim Komisi Pembertasan Korupsi (KPK) di Jawa Timur untuk memeriksa harta kekayaan 37 pejabat di daerah ini. Sebanyak 10 Bupati, dan sisanya adalah sekda serta kepala dinas, diperiksa secara bertahap mulai 8-12 Juli 2019 di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan Surabaya.

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (8/7/2019) mengatakan, pemeriksaan harta kekayaan ini merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi. Dia menyebut lewat pengecekan ini diharapkan dapat diketahui kebenaran dari harta yang telah dilaporkan para pejabat.

"Melalui kegiatan pemeriksaan ini diharapkan dapat diketahui kebenaran, keberadaan, dan kewajaran laporan harta yang disampaikan oleh penyelenggara negara," ucapnya.

Febri menyatakan pemeriksaan ini sesuai dengan aturan pada UU 28 Tahun 1999

Kab. Pasuruan Digelontor Bibit Jagung

Bibit jagung Hibrida.

Pasuruan, Jatim PosMelalui Kementerian Pertanian (Kementan), di tahun 2019 ini Permkab Pasuruan, khususnya para petani yang menggeluti usaha tanam jagung akan mendapatkan bantuan berupa bibit Hibrida yang jumlahnya sangat besar.

Bibit bagus dan kuatnya Arahan Dinas Pertanian, Petani Rembang Mampu Panen 3 Ton Jagung Di

Musim Hujan . Penyaluran Bantuan Dapat Pujian BPKP. Produksi Pertanian Jagung Naik 20 Persen, Pemkab Pasuruan Digelontor Bantuan Bibit Untuk 8 Ribu Hektar Lahan Kemampuan Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan menaikkan produktifitas tanaman jagung yang mencapai 20 persen pada tahun 2018 lalu berbuah perhatian dari pemerintah

pusat. Menurut Kadis Pertanian Kabupaten Pasuruan, Ir.Yetti Purwaningsih MMA kepada Jatim Pos mengatakan, untuk Kabupaten Pasuruan, Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur akan menggelontorkan bantuan berupa bibit jagung untuk kebutuhan 8 ribu hektar.

Jika dihitung banyaknya, untuk setiap hektar yang mencapai 10 hingga 15 kilo gram bibit, maka jumlah bibit bantuan yang akan diterima mencapai 120 ton.

"Pemerintah pusat dalam hal ini melalui Kementerian Pertanian sangat peduli dengan adanya peningkatan produktivitas tanaman jagung. Di Kabupaten Pasuruan, pada tahun 2018 lalu tercatat ada peningkaBersamb . . . ke hal. 15

Proses Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat di Jatim oleh KPK.

Pasal 5 angka 2 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menyebut 'Bahwa setiap PN berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaanya sebelum, selama, dan setelah menjabat'.

menghebohkan dunia pendidikan.

Kejadiannya tepatnya tahun 2018 baru diketahui awal tahun 2019 dana BSM milik siswa di BRI sudah ada yang ngambil ? . Dugaan tindak pidana berupa menyalah gunakan wewenang dan jabatannya di lingkungan pendidikan yang di lakukan oleh ok-

num kepala sekolah, karena waktu tahun 2018 BSM tidak langsung turun ke masingmasing siswa melainkan jadi satu atas nama nomor rekning Kepala Sekolah .

Dia di duga telah melalukan tindakan tercela yang telah merugikan orang lain dalam hal ini semua siswa di SDN 2 Plalangan dengan mudus mengambil hak

luaran pejabat publik, penerimaan yang diterima pejabat publik, jabatan baik yang menghasilkan manfaat keuangan atau tidak dan identitas mengenai istri, anak dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan Bersamb . . . ke hal. 15

 Dugaan Korupsi Berjemaah Dana Pemilu

Kejari Sampang Mulai Investigasi

Sampang, Jatim Pos Dugaan adanya pemotongan dana pembangunan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2019 ditaksir sekitar sebesar Rp 2.953.600.000.

Pemotongan itu dilakukan oleh Sejumlah oknum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang.

Sebelumnya, dugaan kuat Korupsi berjamaah ini dilaporkan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sekocci Sampang, H. Ach. Bahri ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, pada tanggal 21/5 silam.

Wali Murid Menyoal Raibnya Dana BSM SDN 2 Plalangan

Situbondo, Jatim PosBeberapa waktu yang lalu seluruh wali murid SDN 2 Plalangan Kecamatan Sumber Malang Kabupaten Situbondo mendemo Kepala Sekolah SD tersebut karena diduga telah mengambil uang BSM milik siswa tanpa ijin dan menggunakan untuk keperluan pribadi yang sempat

Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek kelengkapan pendukung aset dan asal usul aset.

"Laporan harta kekaya an setidaknya memuat informasi mengenai aset yang dimiliki pejabat publik, penerimaan dan penge-

orang lain tanpa izin yang di lakukan oleh oknum Kepala Sekolah MDH. Menurut cerita salah seorang orang tua siswa mengatakan pada tahun 2018 silam BSM siswa tidak langsung turun ke siswa melainkan turun melalui rekning Kepala Sekolah.

“Kami tidak tahu bahBersamb . . . ke hal. 15

Tim Kejari Sampang saat melakukan investigasi di salah satu kecamatan.

Namun setelah lebih satu bulan mengendap tanpa ada tindakan serius, akhirnya LSM Sekoci mendapat surat dari Kejari untuk melengkapi dua alat bukti untuk bisa dilanjutkan dalam proses penyelidikan.

Disinggung kesiapan

tambahan 2 alat bukti yang diminta Kejari Sampang, Bahri mengaku siap. Bahkan, pihaknya saat ini bersama Tim Kejari Sampang sedang menggelar investigasi ke sejumlah PPK yang ada di Kecamatan SamBersamb . . . ke hal. 15

Jatim I

Hal - 2

JATIM POS

Kunjungi Korban Kebakaran

Risma Siapkan Rusun dan Bantu Renovasi Rumah



Surabaya, JatimPos Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak tinggal diam mendengar informasi kebakaran yang terjadi di Jalan Margorukun Gang Lebar, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Rabu (10/7). Dia bersama jajarannya langsung turun meninjau rumah-rumah yang sudah hangus terbakar dilalap si jago merah.

Di lokasi, dia berkomunikasi dengan Ketua RW 3 Wali kota Surabaya Tri Rismaharini (duduk sebelah kanan) saat berdialog dengan para korban keMargorukun Eko Andriani bakaran di Margorukun Gg. Lebar Kecamatan Bubutan, (rabu (10/7/2019) yang sudah terlihat capek warganya sedang kesusa- berusaha menenangkannya bahu Ketua RW peremdan terlihat sedih karena han. Wali Kota Risma pun dengan mengusap-ngusap puan itu. Saat itu, Andriani

Menilik Manfaat Pembangunan Alun-alun

Surabaya, JatimPos Di bawah nahkoda Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempunyai konsep pembangunan yang menarik. Salah satunya adalah Alun-alun Surabaya yang bakal menjadi icon baru Kota Pahlawan. Hadirnya alun-alun berkonsep berbeda itu bakal memberikan nuansa baru bagi estetika kota.

Pakar Tata Kota Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya, Maztri Indrawanto mengatakan, pembangunan Alun-alun Surabaya merupakan hal baru. Selama ini mindset masyarakat menilai bahwa konsep alun-alun itu berupa ruang terbuka hijau. Tapi esensi yang dibuat Pemkot Surabaya berupa publik space dengan inovasi di tengah kota yang lahannya terbatas. “Maka keterbatasan lahan itu telah dijawab Pemkot Surabaya dengan membuat space baru itu,” kata Maztri sapaan lekatnya, Selasa (09/07).

Ia menjelaskan mindset alun-alun yang berada di tengah kota dengan keterbatasan lahan ini tidak semata-mata sekadar sebagai titik kegiatan kumpul, atau publik space di dekat Balai Pemuda. Akan tetapi, alunalun yang terletak di pusat

perekonomian kota dengan keterbatasan lahan, merupakan bentuk nuansa baru seperti kota-kota besar (metropolis) di dunia.

“Namun hadirnya publik space tersebut diharapkan juga bisa memberikan nilai lebih, tidak hanya sekadar nilai rupiah atau ekonomi, tapi juga sosial,” ujarnya.

Menurutnya, jika dilihat konsep alun-alun Surabaya, berada di titik central yang sangat strategis. Di sisi barat ada Balai Pemuda, dari arah selatan menuju utara ada poros yang di tengahnya ada Bambu Runcing dan Tunjungan. “Hal ini saling berintegrasi antara beberapa jaringan penting yang saling berkesinambungan,” ujarnya.

Namun demikian, pihaknya juga mendorong Pemkot Surabaya agar mampu mengintegrasikan publik space itu menjadi kesatuan dengan beberapa jaringan tanpa mengurangi nilai ekonominya. “Akan tetapi yang paling penting adalah hadirnya alun-alun di tengah kota menandakan bahwa Surabaya mampu menjawab kebutuhan ruang untuk public space,” paparnya.

Maztri menilai, di sisi lain, keberadaan alun-alun Surabaya itu secara tidak

langsung keberpihakan pemkot dalam mendukung gerakan pejalan kaki. Di tengah kota yang saat ini dipandang masif dengan kegiatan ekonomi, bangunan dan manusia, nantinya kualitas udara akan semakin meningkat. Sebab, pergerakan kendaraan bermotor akan mulai bergeser dari pusat kota ke kawasan pinggiran.

“Manfaat lain yang didapat adalah kualitas udara di pusat kota nanti akan semakin meningkat. Karena nantinya kendaraan bermotor terkurangi dan inilah tantangan rentetannya,” jelasnya.

Sehingga suatu saat, kata Maztri, masyarakat yang punya maksud dan tujuan ke pusat kota dilakukan dengan berjalan kaki atau bersepeda. Keberadaan alun-alun itu nantinya juga akan menggeser kendaraan bermotor ke kawasan pinggir. Hal ini terintegrasi dengan infrastruktur jalan yang

telah disiapkan Pemkot Surabaya. “Ini nyambung dengan jaringan transportasi yang ada, seperti Middle East Ring Road (MERR), Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Jalur Lingkar Luar Timur (JLLT),” ungkapnya.

Namun demikian, Maztri menjelaskan, untuk memulai proses pembangunan alun-alun itu pastinya ada dampak lain yang ditimbulkan. “Tapi ke depan itu sebagai momentum untuk sosialisasi bahwa ke depan pejalan kaki dan non motor itu akan didorong,” imbuhnya.

Ia berharap, agar masyarakat menerima keberadaan alun-alun ini tidak hanya sekadar bentuk bangunan kegiatan. Akan tetapi juga bisa melihat fungsi lain dari manfaat alun-alun di tengah kota itu. Namun tentunya hal ini juga harus diimbangi dengan jalur sepeda yang ada untuk terus dimaksimalkan. (bur/fred)

menjelaskan data-data korban dan yang terdampak kebakaran, termasuk para korban yang sudah diungsikan ke Kampung Ilmu Jalan Semarang.

Tanpa pikir panjang, akhirnya Wali Kota Risma langsung beranjak ke Kampung Ilmu. Namun, sebelum meninggalkan lokasi kebakaran, ia juga sempat dikerumuni anak-anak untuk bersalaman. Akhirnya, saat itu pula Wali kota Risma memberikan buku tulis yang sudah ditandatangani.

“Yang rajin ya sekolahnya, yang pintar ya,” kata Wali Kota Risma sambil memberikan buku dan melayani salaman anak-anak itu.

Setelah puluhan buku diberikan kepada hampir seluruh anak di kampung itu, ia kemudian bergeser ke Kampung Ilmu di Jalan Semarang. Tiba di tempat peristirahatan korban kebakaran ini, Wali Kota Risma langsung berkomunikasi kembali dengan para korban yang rata-rata sudah sepuh.

Saat bertemu dengan para korban itu, Wali Kota Risma memastikan akan membantu para korban dengan cara dipindahkan ke rusun. Hal itu berlaku bagi korban yang tanahnya masih milik PT KAI. Sedangkan bagi korban terdampak yang tanahnya sudah milik sendiri, akan dibantu pembangunannya melalui program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK). “Jadi, nanti yang muda-muda tolong didata siapa saja yang sudah siap dipindahkan ke rusun, kalau sudah siap, besok langsung saya boyong ke rusun,” kata Wali Kota Risma sambil menguatkan para korban.

Pada saat itu, ada salah satu korban juga mengeluh surat-surat yang ikut terbakar, seperti KTP, KK, SIM dan ijazah. Dengan sigapnya, Wali Kota Risma memastikan akan siap membantu mendatangkan beberapa dinas untuk mendata surat-surat yang ikut

terbakar itu, seperti siap mendatangkan jajaran Dispendukcapil untuk menguruskan KK dan KTP dan juga siap mendatangkan jajaran Dinas Pendidikan untuk mendata ijazah-ijazah yang ikut terbakar. “Kalau perlu, besok saya datangkan Dispendukcapil untuk cetak KTP di sini,” tegasnya.

Akhirnya, para korban itu nampak senang dan mengucapkan terimakasih banyak kepada Wali Kota Risma. Mereka pun bersalaman kepada Wali Kota Risma sembari berucap terimakasih. Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma juga memastikan akan memindahkan para korban kebakaran itu ke rusun Penjaringansari yang saat ini masih kosong. “Tadi ka nada 16 rumah dengan 42 KK, tapi rata-rata sudah banyak yang sepuh, sehingga nanti kalau ada 3 KK, yang dua KK akan dipindahkan ke Rusun Penjaringansari dan satu KK lagi akan dipersilahkan untuk menjaga orang tuanya yang sudah sepuh. Biasanya memang satu KK menjaga orang tuanya yang sudah sepuh,” kata dia.

Ketua RW 3 Margorukun Eko Andriani mengucapkan terimakasih kepada Wali Kota Risma dan jajarannya yang sudah melakukan langkah taktis dan konkret dalam membantu warganya. Apalagi, warga sudah disediakan tempat istirahat sementara dan selanjutnya akan ditempatkan di rusun. “Perhatian dari Pemkot Surabaya sangat besar, saya ucapkan terimakasih banyak, fasilitas dan bantuannya sangat luar biasa, apalagi nanti sampai ditempatkan di rusun, mereka pasti sangat senang,” kata Andriani.

(Plt) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Surabaya Irvan Widyanto menjelaskan titik kebakaran itu berawal dari sebuah rumah penjual pangsit mie yang kompornya gebros. (bur/fred)

Pemimpin Umum/Penanggung jawab: H.Syaiful Anam, Jufri Yus, Siswo Utomo Ombudsman: Gatot Soedjono, Arifin Perdana, Zis Muzahid Hasan Penasihat Hukum: Ahmad Budianto SH, M.Hum. Direktur Utama/Ketua : H.Syaiful Anam Pemimpin Redaksi: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Jufri Yus Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Pemimpin Perusahaan: Gatot.S, Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Gatot S., Jufri Yus, Surabaya: Kurniadi N, Freddy SL, Burhanuddin. Biro-Biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono, Swandy Tambunan.

Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari. Kediri/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo. Tuban: Nur Aminin. Bojonegoro: Slamet Riyadi Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Ponorogo: Nuryadi. Ngawi: Rendy Rian Cahya, Sembodo Arif Pambudi (sirkulasi). Bangkalan: M. Hayan. Pamekasan: Bambang Winarno, Arief Purbadi. Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki,Ach. Khoirul Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh.Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Novie Nindyarto. Lumajang: Firman. Tulungagung: Sandi Tratana. Trenggalek: Ahmad Yulis Satriadji, Puthut Purbantara.

Blitar: Slamet Karno, Sandi Tratana. Alamat Redaksi: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Alamat Perusahaan: Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya. Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: mediautamajatim@yahoo.com. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. SIUP No. 503/5612.A/ 436.6.11/ 2014. No. Rek: 0011265286 Bank Jatim a.n. PT. Media Utama Jatim. No. Rek: 0096.01.044662.50.2 BRI Kaliasin Surabaya, a.n. Syaiful Anam, Drs. H. Berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999. Percetakan: PT. Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya- 60401 Isi di luar tanggung-jawab percetakan.

Jatim II

Hal - 3

Taman Ngagel Seluas 2 Hektar Bakal Dilengkapi Wisata Perahu

Plt Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya, Eri Cahyadi (tengah, baju batik) memberikan keterangan pers saat meninjau progres pembangunan Taman Ngagel yang memasuki tahap finishing, Rabu (10/7/2019).

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) tak henti-hentinya menata estetika kota.

Salah satunya dengan menata taman untuk menambah keindahan dan memanjakan warga. Terbaru, pemkot mulai menata ulang taman yang

berada di sisi selatan Jembatan Ujung Galuh, Jalan Raya Ngagel Surabaya.

Plt Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, penataan taman di lahan sekitar 2 hektar itu melalui sentuhan secara langsung.

Karena sebelumnya di

lokasi itu sudah banyak tanaman yang tumbuh.

"Posisinya ini nanti kita akan buatkan wisata air, nanti juga akan ada sandaran perahu," kata Eri saat meninjau lokasi taman yang berada di Jalan Ngagel, Rabu (10/07/2019).

Dia menjelaskan, taman tersebut berdiri di lahan sempadan sungai kewenangan Pemprov

Jatim. Namun pihaknya telah mendapatkan izin karena dibuat taman.

Bahkan Pemprov sangat mendukung langkah pemkot tersebut. “Kenapa kita pilih (lokasi) ini, karena menurut kita ini cocok sekali karena sesuai dan jauh dari uap polusi,” jelasnya.

Menariknya, taman yang telah dilengkapi jogging track tersebut rencanannya juga bakal dilengkapi dengan fasilitas kursi dan mainan anak-anak. Sehingga saat malam hari, anak-anak juga bisa bermain di taman itu.

Bahkan, pihaknya telah menyiapkan lahan parkir yang nantinya diisi dengan penjual makanan dan minuman ringan untuk para pengunjung. Namun untuk saat ini masih dikonsultasikan dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. “Nanti kita juga akan nambah perahu, nanti juga akan ada teman-teman CSR yang memberikan perahu,”

ujarnya.

Rencanannya, Eri mengungkapkan, taman ini akan dibuat mirip dengan Taman Prestasi, namun konsepnya lebih bagus. Karena, ia menilai, jogging track di taman tersebut mencapai lebar 6 meter dan letaknya bersebelahan langsung dengan sungai. Sehingga nantinya jogging track ini bisa terkoneksi dengan yang ada di Keputran. “Kalau dari dulu memang sudah ada jogging track, tapi belum ada lahan parkirnya, sekarang sudah kita buatkan besar sekali dan ini nanti juga akan kita sin-

ergikan dengan wisata air,” ungkapnya.

Ia menambahkan selama ini Surabaya dikenal sebagai kota jasa. Kendati demikian, kota jasa harus tetap memiliki harus tersedia ruang terbuka hijau yang dapat digunakan oleh masyarakat.

Seperti untuk wisata air, tempat kongkow atau jogging track. “Karena kalau tidak ada yang begini orang akan semakin sedikit datang ke Surabaya. Karena itu setiap tahunnya harus ada perbaruan lokasi,” pungkasnya. (adv)

Selain dilengkapi mural bernuansa kehidupan air dan fasilitas jogging track selebar 6 meter, Taman Ngagel juga semakin indah di malam hari dengan adanya hotspot kemah cahaya yang instagrammabel.

Sosialisasi KPK di Surabaya Memantau Kota Melalui Kamera



Roadshow "Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi"

Surabaya,JatimPos Setelah sukses dilaksanakan tahun 2018 lalu, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kembali melakukan kegiatan roadshow bus “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi”. Tahun 2019 ini bus akan menyambangi 38 kabupaten kota dan salah satunya adalah Kota Surabaya. Selama tiga hari, yakni 12 – 14 Juli 2019, KPK akan melakukan sosialisasi melalui beragam program kegia-

tan pencegahan korupsi langsung ke masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan roadshow bus KPK di Surabaya ini, berkolaborasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan juga melibatkan unsur kepolisian dan instansi pemerintah lainnya.

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menga-

jak komponen masyarakat, terutama di kota-kota yang dilewati bus KPK, agar berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pendidikan anti korupsi.

“Ada sekitar 20 acara, misalkan pendidikan anti korupsi untuk anak SD, SMP dan SMA, kemudian kita juga membangun kurikulum anti korupsi di perguruan tinggi, kita juga dengan koalisi masyarakat sipil berbicara tentang anti korupsi,” kata Giri saat ditemui di Balai Kota Surabaya, Kamis (11/07/2019).

Tgl. 12 – 13 Juli 2019, kegiatan difokuskan di kawasan Balai Pemuda Surabaya. Diawali Pameran Pelayanan Publik dan UMKM dibuka pukul 08.00 WIB. Selanjutnya, Sosilialisasi Tipikor untuk Masyarakat Umum, serta Sosialisasi dan Simulasi Aplikasi JAGA untuk Masyarakat Umum. (bur/fred)

Surabaya, JatimPos Setelah berhasil menerapkan manajemen lalu lintas dengan menggunakan sistem Intelligent Traffic System (ITS), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bekerjasama dengan Polrestabes Kota Surabaya, dan Kejaksaan Pengadilan Negeri (PN) membuat sistem E-Tilang dengan memanfaatkan CCTV (closed circuit television). Hal ini dilakukan sebagai komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan kota dan mendorong ketertiban pengendara lalu lintas.

Kepala Dishub Surabaya, Irvan Wahyudarajat mengatakan, sejak tahun 2017, sistem kerja E-Tilang yang dimiliki Dishub Surabaya mampu merekam secara otomatis pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. “Pelanggaran itu seperti melebihi stop line,

melanggar traffic light, dan melanggar marka jalan," kata Irvan saat dihubungi pada Jum’at, (12/07/2019).

Dari data perekaman itu, kata Irvan, memunculkan informasi kendaraan, mulai dari plat nomor, warna kendaraan, hingga jenis kendaraan. Bahkan, kamera CCTV Dishub Surabaya ini juga dilengkapi dengan teknologi face recognition atau pengenal wajah.

"Untuk penindakan E-Tilang CCTV dilakukan bersama Polrestabes Kota Surabaya, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri secara

on the spot, dengan jarak tertentu dari lokasi CCTV," ujarnya.

Ia menjelaskan, awalnya CCTV E-Tilang yang dimiliki Dishub Surabaya hanya terletak pada empat titik lokasi, yakni simpang Darmo al Falah (arah masuk kota), Darmo al Falah (arah luar kota), Jalan Mustopo-Dharmawangsa (dari arah barat), dan Jalan Kertajaya-Dharmawangsa (dari arah Selatan). Namun, seiring berjalannya waktu dan kebutuhan, kini CCTV E-Tilang telah tersebar pada 23 simpang di jalanan Kota Surabaya.(bur/fred)

Lampu Traffic Light yang sudah dilengkapi kamera CCTV.

Jatim III

Hal - 4

Raperda APBD Kab. Madiun 2018  Disetujui Jadi Perda Madiun, Jatim Pos Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018 akhirnya selesai tepat waktu dan disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Berita acara persetujuan bersama Bupati Madiun dan DPRD Kabupaten Madiun tentang Raperda tersebut pun telah ditandatangani dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Bersama terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018, Senin (1/7).

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Madiun ini juga dihadiri para anggota FORKOPIMDA Kabupaten Madiun, seluruh Kepala OPD, Camat se - Kabupaten Madiun dan undangan lainnya.

Kegiatan rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Madiun, H. Suwandi dan juga dihadiri para anggota DPRD Kabupaten Madiun.

“Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun TA 2018 telah diselesaikan sesuai dengan jadwal yang

telah ditetapkan, " jelas Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami kepada Jatim Pos. Menurutnya, adapun beberapa hal dalam pembahasan yang harus di rumuskan bersama adalah tindaklanjut temuan atas hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Timur terhadap pemeriksaan laporan TA 2018.

Kemudian, penganggaran program dan kegiatan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan peruntukannya telah mengarah pada SAKIP sesuai visi misi Kabupaten Madiun yaitu Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak.

“Itu merupakan agenda yang harus kita cermati bersama demi untuk kemajuan Pemkab Madiun serta untuk tetap mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun tahun depan,” katanya.

Lebih lanjut dia katakan, agenda mendesak adalah perubahan APBD TA 2019 dan APBD TA 2020 yang

diawali dari KUA PPAS perubahan sebagaimana lazimnya dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Kedua, meningkatkan koordinasi baik di jajaran OPD maupun instansi vertikal juga peningkatan konsultasi dengan pusat maupun provinsi serta antar Pemda. Ketiga, menyikapi atas informasi terkait APBN yang akan berdampak pada APBD, khususnya sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat.

Sementara itu, terkait SILPA senilai 172 miliyar rupiah akan dilepaskan pada perubahan di TA 2019. Sementara untuk Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2019 akan dialokasikan dalam rangka percepatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditahun pertama.

“Untuk tahun 2020 tetap akan kita selaraskan dengan program-program yang ada di RPJMD," pungkasnya.

(Adv/Jum)

diun Alhamdulilah sekarang tidak ada, kalapun ia ada itu penyakit normal yang biasa terjadi dan bisa segera diatasi, seperti hewan tidak mau makan, mencret kemudian gangguan reproduksi itu sudah di antisipasi dengan program, seperti program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB),” jelasnya.

Sementara itu, untuk membantu penyampaian informasi kepada para peternak tersebut, Bidang Peternakan menggandeng narasumber dari UPT PT dan HMT Magetan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, yakni drh. Dimas Wahyu Lukmana dan drh. Tiwuk Wulan Sari SW. Dalam pemaparannya, drh. Dimas Wahyu Lukmana menyampaikan informasi tentang penyakit hewan menular stargtegis. Menurutnya, penyakit hewan menular stargtegis ini adalah sejenis penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan kematian hewan yang tinggi.

Sementara drh. Tiwuk Wulan Sari SW menyampaikan informasi tentang penyakit viral eksotik zoonis monkey pox yang merupakan penyakit virus langka zoonosis yang endemik di wilayah Afrika Tengah dan Barat, biasa ditemukan di desa dekat hutan tropis.

Selain itu, para narasumber ini juga menyampaikan informasi tentang sumber penularan penyakit hewan, gejala klinis hingga cara pencegahan, pengobatan dan tindakan pasca terjadi kasus.

(Adv/jum)

Bidang Peternakan Adakan Pembinaan



Waspadai Penularan PHMS

Madiun, Jatim Pos Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun melalui Bidang Peternakan menggelar kegiatan Pembinaan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada kelompok ternak di wilayah Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, Selasa (9/7).

Selain Kecamatan Kebonsari di tahun 2019 ini kegiatan serupa juga digelar di tiga kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Sawahan, Balerejo dan Gemarang.

“Di tahun ini kami mengalokasikan kegiatan pembinaan PHMS di empat kecamatan, yakni Kecamatan Kebonsari, Sawahan, Balerejo dan Gemarang,” kata Kepala Bidang (Kabid) Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, Ir. Estu Dwi Waluyani kepada Jatim Pos. Menurutnya, sasaran yang di undang adalah

para peternak yang sudah tergabung di dalam kelompok ternak yang ada di 15 Kecamatan di Kabupaten Madiun. Sebelumnya, kegiatan pembinaan PHMS juga sudah dilaksanakan di 11 Kecamatan pada tahun 2017 dan tahun 2018. Dan sisanya, yakni ada 4 kecamatan diselesaikan pada tahun 2019 ini.

“Tujuan kita adalah memberikan informasi kepada masyarakat khususnya peternak terkait penyakit-penyakit hewan strategis yang bisa mengakibatkan kerugian-kerugian peternak,” ucapnya.

Ia pun berharap dengan memberikan informasi terkait Penyakit Hewan Menular Strategis ini nantinya bisa meminimalisir terjadinya wabah penyakit strategis yang akan menjadikan banyak korban, dan hal ini tentunya bisa segera terantisipasi di sini.

“Kalau penyakit yang strategis di Kabupaten Ma-

JATIM POS

Sambut Hari Jadi Kabupaten Madiun

 Warga Gelar Kerja Bhakti Madiun, Jatim Pos Warga Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun melaksanakan kerja bhakti gotong royong membersihkan lingkungan di sepanjang jalan Desa Purworejo, Minggu (7/7).

Sasaran utama, membersihkan rumput yang tumbuh liar di sepanjang jalan utama perlintasan desa. Rumput liar tersebut dipotong, dibersihkan kemudian dibakar. Sehingga terlihat bersih dan rapi.

Di Desa Purworejo ini kerja bhakti dilaksanakan di beberapa lokasi, seperti di Dusun Ngrobyong, Dusun Purworejo, Dusun Godongan Lor dan Dusun Godongan Kidul. Semangat gotong royong masih kental sekali terlihat di Desa Purworejo, masyarakatnya bersatu guyub rukun, tua muda membaur jadi satu.

Contohnya, kerja bhakti yang dilaksanakan di Dusuh Godongan Kidul. Dalam satu dusun ini, kerja bhakti yang dilaksanakan mulai dari RT. 31 hingga RT. 41 terlihat antusiasme masyarakat yang hadir, sedikitnya ada sekitar 300 an orang yang tergabung dalam kerja bhakti tersebut.

Usai kerja bhakti, sebagai wujud kebersamaan warga pun menikmati makan bersama nasi bungkus yang telah disiapkan oleh Perangkat Desa setempat.

Nasi tersebut dipersiapkan sesuai jumlah warga yang hadir, nasi dibeli di warungwarung warga setempat dengan anggaran

dari desa khususnya Dana Desa.

Selain untuk membersihkan lingkungan, kerja bakti tersebut juga sebagai bentuk rasa syukur menyambut hari jadi ke-451 Kabupaten Madiun Tahun 2019.

“Kerja bakti ini memang agenda desa, tapi khusus minggu ini kita persiapkan untuk menyambut Hari Jadi ke-451 Kabupaten Madiun Tahun 2019,” kata Kepala Desa Purworejo, Suprayogi kepada wartawan www.jatimpos. co.

Menurutnya, hari Minggu merupakan hari yang tepat untuk dilaksanakan goyong-royong kerja bakti ini, agar para warga semua guyub rukun bisa ikut serta pembersihan jalan. Termasuk warga yang jadi pegawai atau pekerja kantoran karena hari Minggu mereka libur kerja sehingga bisa bergabung dengan warga yang lain untuk ikut kerja bakti.

“Alhamdulillah warga Desa Purworejo ini masih menjaga dan melestarikan budaya gotong-royong, kalau ada kegiatan yang sifatnya gotong-royong masyarakatnya dengan mudah untuk bersama-sama ikut kerja bhakti.

Inilah yang membuat masyarakat Desa Purworejo bisa hidup rukun dan harmonis sesama warga,” pungkasnya. (Adv/jum)

Jatim IV

Hal - 5

JATIM POS

Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai di Plandaan Jombang

Jombang, Jatim PosSelasa pagi, (25/6/2019) bertempat di Balai Desa Pojok Klitih Kecamatan Plandaan - Jombang, Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai digelar dengan menghadirkan pembicara dari Kantor Bea Cukai Kediri. Sosialisasi selama kurang lebih 2 jam tersebut diikuti oleh warga yang cukup antusias mengikuti jalannya sosialisasi.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Sub Sek-

si Layanan Informasi Bea Cukai Kediri, Hendratno Sasmito hadir sebagai pembicara. Dalam sosialisasi yang juga dihadiri oleh Sekretais Camat Plandaan dan Kepala Seksi Informasi Publik Dinas Kominfo Jombang tersebut, Hendratno memaparkan terkait larangan membeli rokok tanpa dilekati pita cukai.

“Rokok polos itu artinya rokok yang tanpa dilekati pita cukai, padahal cukai banyak manfaatnya dan se-

tiap tahun Kabupaten/Kota menerima DBHCHT. Jadi jangan beli yang polos-polos, karena dengan membeli rokok legal dengan pita cukai artinya kita juga mendukung pembangunan,” tegasnya.

DBHCHT digunakan untuk mendanai beberapa program kegiatan yang diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit 50% dari alokasi DBHCHT yang diterima

setiap daerah.

Besaran alokasi DBH untuk masing-masing kota/ kabupaten baik sebagai penghasil maupun lainnya diatur oleh gubernur dan diusulkan kepada menteri keuangan untuk ditetapkan. Sedangkan komposisi besaran alokasi DBH berkisar 30% untuk propinsi, 40% untuk kota/kabupaten penghasil cukai dan 30% untuk kota/kabupaten lainnya.

Lebih lanjut, Hendratno juga menjelaskan terkait rokok ilegal yang sering beredar di daerah. “Jangan beli rokok ilegal atau polos, apalagi yang tidak dilekati pita cukai, atau dilekati pita cukai tapi palsu. Itu jelas melanggar UU nomor 11 tahun 1995 Jo dan UU nomor 39 tahun 2007 tentang cukai,” pungkasnya.

Sebagaimana disebutkan dalam UU tersebut, cukai adalah pungutan negara yang fungsi utamanya membatasi peredaran barang kena cukai. Sebagai konsekuensi dan fungsi tersebut, cukai memberikan

kontnbusi penerimaan negara yang cukup berarti.

Sebagai pungutan Negara, cukai diatur dalam Undang-Undang Cukai yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Peredaran rokok illegal perlu terus diawasi karena mengalami peningkatan sehingga dikhawatirkan berpengaruh terhadap penerimaan Negara di sektor cukai..

Diantaranya : Rokok tanpa pita cukai adalah rokok yang pada kema-

sannya tidak/tanpa dilekati pita cukai dengan maksud menghindar dari pembayaran cukai. Sanksinya : dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Menggunakan pita cukai bekas adalah rokok yang pada kemasannya dilekati cukai bekas atau yang sudah dipakai dengan maksud menghindari cukai. (her//ADV/Kominfo)

dan Silahturahmi Bupati Jombang Siswa Berprestasi Bisa Pilih Sekolah Audiensi Dengan Paguyuban Ringin Contong



Diberikan Kuota Tambahan

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Jombang drg. Budi Nugraha, MPPM saat mendampingi Bupati Jombang Hj.Mundjidah Wahab berdialog dengan para operator pengambilan PIN di SMPN 2 Jombang.

Jombang, Jatim PosBanyaknya keluhan terkait sistem penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), nyaris membuat putus asa ratusan siswa tingkat SMP di Kabupaten Jombang.

Utamanya mereka yang memiliki prestasi, lantaran tak bisa masuk sekolah yang diinginkan.

Kuota 5% bagi siswa berprestasi dari daya tampung sekolah yang diatur dalam ketetapan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi persoalan bagi mereka. Sebab, para siswa ini tak bisa memilih sekolah yang diinginkan.

Kendati memiliki segudang prestasi.

Namun, para siswa berprestasi di Kota Santri, bisa sedikit bernafas lega. Sebab, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang telah mengeluarkan kebijakan berupa kuota tambahan bagi siswa berprestasi. Dari yang sebelumnya hanya dijatah 5% kini menjadi 15%.

Itu diketahui dari Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang nomor 422.1/ 2657/415.16/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 422.1/524/415.16/2019 tentang PPDB pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Jombang Tahun

2019/2020.

"Betul, untuk saat ini ada perubahan terkait dengan zonasi PPDB. Jadi yang sebelumnya jalur zonasi ditetapkan minimal 90% sekarang berubah menjadi 80%. Untuk 15% jalur prestasi dan 5% perpindahan tugas orang tua atau wali murid," ujar Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Disdikbud) Jombang drg. Budi Nugraha, MPPM. Lanjut Budi, ada sebanyak 45 sekolah SMP negeri di Jombang. Pada PPDB tahun 2019 ini, jumlah pagu yang ditetapkan sebanyak 10.336 siswa. Sebelum perubahan, untuk pagu zonasi ditetapkan sebanyak 9.304 siswa dan perpindahan 526 siswa. Sedangkan pagu untuk jalur prestasi hanya 526 siswa. imbuhnya.

"Dengan perubahan ini, pagu zonasi hanya 8.278.

Sedankan pagu untuk jalur zonasi menjadi 1.552 siswa. Untuk perpindahan tidak mengalami perubahan," terang mantan Kepala BKDPP Jombang ini.

Dengan perubahan itu, peluang dan kesempatan siswa berprestasi untuk bisa menentukan sekolah yang diinginkan semakin terbuka lebar. (her)

 Jombang, Jatim PosPaguyuban Ringin Contong Kabupaten Jombang beraudiensi dan bersilaturahmi dengan Bupati Munjidah Wahab dan Wakil Bupati Sumrambah, pada Rabu (10/7/2019) bertempat di Pendopo Kabupaten Jombang.

Tampak hadir pula Mantan Bupati Jombang Suyanto, Ali Fikri dan Widjono Soejono, serta Mashoed. Juga hadir pula semua Kepala OPD Jombang, Kabag, Camat se Kabupaten Jombang, Pimpinan Bank, pimpinan BUMD yang ada di kabupaten Jombang, serta anggota Paguyuban Ringin Contong Kabupaten Jombang dan undangan dari para pensiunan TNI/ Polri dan pensiunan ASN Jombang lainnya.

Ketua Paguyuban Ringin Contong, Mastur Baidhowi mengatakan,

Ringin Contong merupakan rumah besar pensiunan Jombang.

"Silaturahmi ini akan dilaksanakan tiap tahun, paguyuban ringin Contong ini beranggotakan semua pensiunan yang ada di kabupaten Jombang. Dalam kesempatan ini juga sekaligus berhalal bi halal antara kita semua," tuturnya.

Bupati Jombang Hj. Munjidah wahab dal sambutannya mengatakan, "Kami siap untuk menerima kritikan dari anggota Paguyuban Ringin Contong. Mohon maaf atas keterlambatan acara ini, karena saya harus hadir di Surabaya untuk mengikuti upacara HUT BAHAYANGKARA di Kodam V/Brawi-

jaya," ucapnya.

Kami juga ingin memperbaiki pasar legi, saya takut saya dan wabup sebagai pemimpin yang dzolim karena tidak memperbaiki pasar yang kumuh dan harus diperbaiki, imbuh Munjidah.

"Kami Mohon do'a restunya, dalam memimpin Jombang selalu dapat perlindungan dari Allah SWT," ungkapnya.

Saya cari Solusi untuk para pedagang kaki lima yang di alun-alun dan kebon rojo, kita akan menutup sungai yang dibelakang RSUD Jombang, untuk mengatasi kemacetan, tutur Bupati Jombang. pungkas Munjidah. (her)

Jatim V

Hal - 6

Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Malang

Penyampaian KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2019



Malang, Jatim PosPlt Bupati Kab. Malang, Sanusi menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kab. Malang Tahun Anggaran 2019 dalam Sidang Peripurna di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Malang pada tanggal 10 Juli 2019 kemarin.

Penyampaian KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2019 itu, dikatakan Sanusi, didasarkan pada beberapa refrensi antara lain berdasar pada memenuhi Peraturan Menteri Dalam



Negeri, Nomor 13 tahun 2006 pasal 155 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri ini sudah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. ‘’Khusus yang menga-

DPRD Ponorogo :

Tandatangani KUAPPAS P-APBD 2019

Ketua DPRD Ponorogo, Ali Mufti, berserta jajaran pimpinan DPRD dan Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni, dalam penandatanganan KUAPPAS P-APBD 2019. Selasa (9/7/2019).

Ponorogo, Jatim Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo menggelar rapat paripurna secara maraton.

Rapat dimulai sejak Selasa (9/7/2019 ) sampai Jumat (12/7/2019).

DPRD Ponorogo sudah dapat menetapkan Raperda P-APBD 2019. "P-APBD penting untuk dipersiapkan secara maksimal. Karena merupakan koreksi pembenahan dari APBD murni.



tur bahwa Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD disampaikan kepada DPRD paling lambat, minggu pertama bulan Agustus, dalam tahun anggaran berjalan, untuk dibahas dan selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD,’’ papar Sanusi yang juga mantan anggota DPRD setempat.

Menurut Sanusi, perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan terutama terkait dengan pelaksa- beberapa hal yang mengnaan APBD 2019, terdapat haruskan untuk mengubah

Untuk mencukupi kebutuhan belanja yang mungkin belum cukup terakomodir sebelumnya,’’ ungkap Ketua DPRD Ali Mufthi.

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) untuk P-APBD 2019 resmi ditandatangani oleh jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Ponorogo dan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni.

Kegiatan Rapat Paripurna juga dilanjutkan dengan pembahasan tentang nota keuangan yang diajukan eksekutif kepada legislatif.

Serta menyampaikan adanya sejumlah perubahan dalam neraca keuangan pemkab untuk setengah tahun mendatang. ‘’Secara garis besar, kami melihat sejumlah belanja baik langsung maupun tidak langsung yang akan dilakukan di P-APBD nanti dan memang mengacu kebutuhan prioritas masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD),’’ terang Ali Mufti.

Meski disebut penting, wakil rakyat tetap akan mengkritisi serta memberi saran atau masukan agar raperda P-APBD 2019 menjadi lebih baik. ‘’Kami meyakini teman-teman fraksi dapat memberi berbagai masukan yang dibutuhkan, supaya pemanfaatan P-APBD

Keluarga Besar Parto Yuwono Moerdiyah

Hibahkan Tanah ke Pemkab Ponorogo

Ponorogo, Jatim Pos Pemerintahan Kabupaten Ponorogo mendapatkan Hibah Sebanyak 5100 M2 dari keluarga Besar Parto Yuwono Moerdiyah. Tanah Hibah Terletak di Desa Selur, Kecamatan Ngrayun.

Penyerahan sertifikat secara simbolis dilakukan di Pringgitan Pemkab Ponorogo, Rabu (10/7/2019).

Tanah hibah ini sedianya

akan di gunakan untuk fasilitas kesehatan.

Sebanyak 5100 M2 diserahkan oleh keluarga besar Parto Yuwono Moerdiyah langsung Kepada Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni. Tanah hibah ini nantinya akan digunakan sebagai puskesmas rawat inap atau rumah sakit Tipe D. Bupati Ponorogo Ipong

Edisi No. 328 Tahun XVIII ~ Minggu III JULI 2019

Muchlissoni mengatakan sangat berterima kasih kepada keluarga Parto Yuwono Moerdiyah yang telah dengan rela menghibahkan tanahnya untuk digunakan sebagai fasilitas kesehatan.

Bupati mengungkapkan akan segera melakukan DED terkait pembangunan fasilitas tersebut agar pahala yang untuk keluarga berhati mulia tersebut segera mengalir. Pihak Pemkab segera

2019 nanti dapat lebih optimal dan tepat sasaran,’’ jelas Ali Mufti.

Wakil Bupati Ponorogo, Soedjarno mengatakan sejumlah perubahan pada P-APBD mendatang, akan ada tambahan pendapatan daerah senilai Rp 46 miliar yang bisa digunakan OPD untuk belanja, baik langsung maupun tidak langsung. Sehingga, total pendapatan pasca P-APBD akan bertambah menjadi Rp 2,352 triliun dari sebelumnya Rp 2,306 triliun. ‘’Sementara itu total belanja langsung dan tidak langsung bertambah menjadi Rp 2,483 triliun, setelah P-APBD 2019 nanti. Belanja diprioritaskan untuk infrastruktur, serta mencukupi kebutuhan lain dari seluruh OPD. Termasuk gaji ke-13 dan ke-14 untuk tenaga honorer pemkab,’’ ujar Wakil Bupati. (Adv/nur) ajukan DED di tahun ini.

Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni juga menjelaskan nantinya tanah itu akan di gunakan sebagai puskesmas inap atau rumah sakit tipe D. Namun lebih cenderung dibangun puskesmas inap karena izin RS sangat sulit.

Bupati Ipong menambahkan pihak keluarga Parto Yuwono Moerdiyah selain menyerahkan sertifikat Hibah seluas 5100 M2 juga akan menambah hibahnya seluas 5000 M2 apabila masih dibutuhkan.

Terima kasih, keluarga

APBD, disesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi obyektif pembangunan daerah dan realisasi keuangan daerah baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Dari hasil analisa terhadap pelaksanaan program-program pembangunan dan realisasi APBD Kabupaten Malang, terdapat beberapa unsur dalam proses perencanaan dan penganggaran pada APBD 2019, yang perlu dilakukan perubahan. Namun demikian, perubahan tidak menyangkut substansi. Sasaran strategis pengelolaan Perubahan APBD 2019, adalah bagaimana sumber daya keuangan yang ada tersebut, dapat secara optimal membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dijabarkan kedalam program/ kegiatan Perangkat Daerah, dan tersebar pada 33 kecamatan, serta 390 desa/kelurahan. ‘’Berdasarkan prinsip pemerataan dan berkeadilan yang mengedepankan prioritas kebutuhan, dengan tetap terlayaninya kebutuhan dasar, terutama pendi-

dikan, kesehatan dan sarana prasarana serta terwujudnya kondisi yang semakin kondusif bagi masyarakat, untuk berusaha di berbagai sektor perekonomian, terutama pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata. Oleh karena itu, upaya kita bersama untuk mengelola dan mengawal agar APBD tetap fokus, pada program-program yang berdampak pada peningkatan pelayanan dan penciptaan iklim usaha masyarakat, yang semakin kondusif dan berdaya saing tinggi,’’ jelas Sanusi.

Menurut Sanusi, berdasarkan asumsi ekonomi makro APBN Tahun 2019, dan kondisi riil perekonomian Kabupaten Malang tahun 2018, serta prospek perekonomian tahun 2019, maka asumsi-asumsi dasar ekonomi makro Kabupaten Malang, yang digunakan dalam penyusunan RPAPBD 2019 adalah sebagai berikut. Pertama, Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mengalami perbaikan, yaitu diperkirakan tumbuh 5,50% - 5,71%. Di samping karena meningkatnya dorongan permintaan (demand driven).(Zis)

Penyerahan tanah hibah dari Keluarga Besar Parto Yuwono Moerdiyah kepada Pemkab Ponorogo, bertempat di Pringgitan, Rabu (10/7/2019).

besar Parto Yuwono Moerdiyah, sungguh keluarga yang mulia hatinya, merupakan keluarga orang-

orang yang hebat. Dan semoga kedepannya pahala akan terus mengalir," pungkas Bupati Ponorogo.(nur)

Jatim VI

Hal - 7



Wabup Mojokerto Harap OPD Susun

Aksi Program Pemberantasan Korupsi

Mojokerto, Jatim PosPemerintah Kabupaten Mojokerto menggelar acara monitoring dan evaluasi (Monev) program pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang Satya Bina Karya Kabupaten Mojokerto, Selasa (9/7).

Dalam acara tersebut, Pemkab Mojokerto telah menyiapkan dan menyusun rencana aksi program pemberantasan korupsi tahun 2019-2020. Di dalamnya terdapat 12 permasalahan pokok yang harus diperhatikan.

Antara lain meliputi perencanaan dan pembangunandaerah, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadusatu pintu, manajemen SDM, Penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Kematangan APIP,Pembenahan aset daerah, pendidikan, kesehatan, pengelolaan dana desa, infrasruktur

dan pendapatan daerah.

Wabup Mojokerto H. Pungkasiadi dalam acara mengungkapkan, untuk menindaklanjuti aksi pemberantasan korupsi tersebut, ia meminta jajaran OPD terkait Pemkab Mojokerto untuk menyiapkan data dan informasi pendukung pada rencana yang dimaksud. ”Pemkab Mojokerto sudah disupervisi oleh KPK, korupsi perbuatan yang membawa bencana. Kami telah menyusun rencana aksi pemberantasan korupsi tahun 2019-2020. Dan ini merupakan pedoman OPD agar bisa menjalankan rencana aksi susuai harapan dan target,” ungkapnya.

Wabup Pungkasiadi juga menambahkan, hasil self assesment indikator keberhasilan monitoring center for prevention (MCP) menunjukkan bahwa Pemkab Mojokerto sampai bulan April 2019 memiliki delapan area intervensi capaian faktual dengan nilai

76,04.

Sementara itu tim koordinator wilayah bidang pencegahan tim Monev KPK, Ahmad Cahyo dalam acara mengatakan agar ada peningkatan dari tindak lanjut atau ekselerasi dan optimalisasi pendapatan daerah di Kabupaten Mojokerto. ”Semoga kita bisa mendapatkan solusi dari tindak lanjut program yang sudah ada," kata ahmad cahyo.

Asep Rahma Suwandha Koordinator wilayah VI tim korsupgah KPK pada acara ini juga menegaskan, pentingnya substansi dalam menjalankan rencana aksi. ”Data memang penting, tetapi substansi adalah yang utama, kita ingin semuanya benar-benar bersih dari korupsi,” kata Asep.

Acara monitoring dan evaluasi pemberantasan korupsi terintegrasi bersama KPK ini dihadiri Sekda Kabapaten Mojokerto Herry Suwito, Asisten Per-

Dana PNPM Naik Menjadi Rp 70 Miliar

Mojokerto, Jatim PosProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dinilai sukses dan produktif. Melalui PNPM Pemkab berhasil meningkatkan dana PNPM-Mandiri modal awal yang digulir-

kan pada masyarakat sekitar 15 milliar, kini berkembang menjadi Rp 70 miliar.

“PNPM di Kabupaten Mojokerto dana awal perguliran telah mengalami peningkatan semula Rp 15 miliar, menjadi Rp 70 miliar atau naik sekitar 455 persen,” kata Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi dalam

Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi disalami saat acara halalbihalal kelembagaan PNPM-Mandiri Perdesaan Pasca Program di Mojo Kembangsore Park Kecamatan Pacet, Kamis (4/7/).

acara halalbihalal kelembagaan PNPM-Mandiri Perdesaan di Mojo Kembangsore Park Kecamatan Pacet, Kamis (4/7/).

PNPM Mandiri Perdesaan sendiri merupakan kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (PPK), untuk dilaksanakan sebagai instrumen percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja berbasis pemberdayaan masyarakat.

Wabup Mojokerto Pungkasiadi menyampaikan apresiasinya kepada tiga kecamatan yakni Pacet, Kutorejo, dan Pungging, yang telah memanfaatkan idle fund dengan kegiatan yang produktif di BUMD Pemkab Mojokerto.(din)

ekonomian dan Pembangunan Drs.Mustain, Kepala BPKAD Mieke Juli Astuti dan Plt.Bapenda Siswadi Kegiatan ini merupakan rangkaian Roadshow Bus KPK ini telah menyambangi kota-kota lain yakni Jombang, Nganjuk, Madiun, dan Ngawi. Dengan tema ‘Jelajah Negeri, Bangun Antikorupsi’. Roadshow Bus KPK ini rencananya akan sambangi 28 Kota dan Kabupaten di Jawa Timur hingga Bali.

Bus Roadshow KPK tidak hanya sekadar melewati kota-kota di Jawa Timur, KPK juga akan berinterkasi langsung dengan masyarakat di daerah tersebut.

Korupsi yang memang menjadi momok besar untuk semua negara berkembang maupun maju hingga agak sulit untuk dihilangkan. Kegiatan pemberantasan pun tak cukup. Dibutuhkan juga pencegahan untuk menekan tingkat korupsi.

Pemerintah melalui KPK berkerja keras untuk melakukan hal itu. Roadshow Bus KPK ini menjadi salah satu kiat dalam melakukan aksi pencegahan korupsi. KPK tak hanya bertugas memberantas korupsi, tapi juga berperan aktif dalam lakukan pencegahan.

KPK memiliki tujuan untuk mengajak semua kalangan berperan aktif dalam Upaya pencegahan korupsi dan menanamkan budaya antikorupsi. (din/adv)



JATIM POS

1.791 CJH Mengikuti Bimbingan Manasik Haji Mojokerto, Jatim PosCalon Jamaah Haji (CJH) Kabupaten Mojokerto tahun 2019 berjumlah 1.791orang mengikuti acara pembukaan bimbingan manasik haji yang dibuka Wabup Mojokerto Pungkasiadi, di Gedung IPHI Kabupaten Mojokerto, Senin (17/6/2019).

Turut hadir mendampingi Wabup Pungkasia, Moch Amin Mahmud selaku Plt. Kepala Kemenag Kanwil Provinsi Jawa Timur, beserta OPD terkait.

Barozi Kepala Kemenag Kabupaten Mojokerto dalam laporanya menyebutkan CJH akan mendapatkan materi manasik yang berkaitan dengan kesehatan, ilmu manasik haji dan pelaksanaan praktek di lapangan dengan bimbingan narasumber.

Jumlah CJH Kabupaten Mojokerto tahun 2019 dengan total 1.791 orang, terdiri dari 837 orang laki-laki dan 954 orang jamaah perempuan. Jumlah ini meningkat

dari tahun 2018 lalu, yakni 1.402 orang. Lansia tertua berumur 93 tahun bernama Mi’un warga Desa Sengon Kecamatan Ngoro, dan jamaah termuda bernama Rohilah 19 tahun dari Mojosari.

“CJH sudah mendapatkan pemantapan pelaksanaan manasik selama 6 kali di IPHI Kabupaten Mojokerto. Tingkat Kecamatan juga sudah dilaksanakan” kata Barozi.

Wabup Mojokerto Pungkasiadi dihadapan calon jamaah haji, berpesan agar CJH wajib menaati semua instruksi dan arahan pembimbing.

“Saya minta para calon jamaah haji kalau sudah di tanah suci Mekkah dan Madinah wajib menaati peraturan dan arahan pebimbing. Dan kepada petugas supaya , terus layani para jamaah. Petugas harap beri Pelayanan masyarakat yang baik merupakan tugas,” pesan Pungkasiadi. (din)

Calon Jamaah Haji Kabupaten Mojokerto tahun 2019 mengikuti pembukaan bimbingan manasik haji yang dibuka Wabup Mojokerto Pungkasiadi.

Wakil Bupati Mojokerto

PPDB Harus Diinformasikan Transparan

Mojokerto, Jatim PosPenerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem Zonasi Kabupaten Mojokerto tahun 2019, harus diinformasikan pada publik secara tranparan untuk menghindari terjadinya miskomunikasi. Imbauan ini disampaikan Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, pada halalbihalal dengan seribu orang guru di gedung PGRI Banjaragung Kecamatan Puri, Kamis (27/6).

“Kepada seluruh PGRI yang hadir disini, saya imbau agar memberikan kejelasan kepada calon siswa agar informasi PPDB 2019 di Kabupaten Mojokerto tidak rancu. Pemerintah telah mengakomodir aturan pusat yang meliputi zonasi,

perpindahan alamat, dan Mojokerto ke depan. Pendidikan adalah gerbang prestasi,” ungkap wabup.

Pemerintah Kabupaten masa depan bagi lahirnya Mojokerto sangat peduli pemimpin bangsa,” tambah terhadap dunia pendidikan. wabup.

Zainal abidin Kepala Dibuktikan dengan peningkatan anggaran untuk pen- Dinas Pendidikan Kabudidikan, yang meningkat 26 paten Mojokerto mengupersen dan diharapkan bisa capkan terimakasih atas terus merangkak menjadi support penuh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.(din) 29 persen.

“Peme rintah Kabupaten Mojokerto, berkonsentrasi agar mampu membawa perubahan yg lebih baik Bupati Mojokerto Pungkasiadi (berpeci), untuk pada Wakil pada acara halalbihalal dengan seribu orang k e m a j u a n guru di gedung PGRI Banjaragung Kecamatan Kabupaten Puri.

Ekspose Pemprov Jatim

Hal - 8



Gubernur Khofifah Luncurkan BLUD Plus Harap IPM Jatim Terus Meningkat

GUBERNUR Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa secara resmi meluncurkan program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Plus di SMK Negeri 2 Donorojo, Kab. Pacitan, Minggu (7/7) Gubernur Jatim bersama Direksi PT Astra International Tbk, dan Bupati Pacitan menggunting untaian bunga melati sebagai tanda telah selesainya pembangunan Gedung SMKN 2 Donorojo Paci- Gubernur Jatim menanam pohon kelapa secara simbolis di halaman gedung SMKN 2 Donorotan, Bantuan dari PT Astra jo, Pacitan.

International Tbk. Manusia (IPM) di Jawa pertama di Jatim itu men- meningkatkan IPM," terang Melalui peluncuran Timur, khususnya di Kab. gatakan, program BLUD Gubernur Khofifah. tersebut, dirinya berharap Pacitan terus meningkat. sendiri sudah sejak lama Dirinya mencotohkan, agar Indeks Pembangunan Gubernur perempuan digalakkan Pemprov Ja- berdasarkan data rata-rata tim. Namun yang berbeda lama sekolah siswa di Kab. dengan program BLUD Pacitan adalah 7,19. Nilai itu Plus kali ini adalah dihad- tidak jauh dengan rata-rata irkannya sektor swasta, lama sekolah di Jawa Timur yakni Yayasan Pendidikan yaitu 7,34. Hal itu secara Astra - Michael D. Ruslim langsung berdampak pada (YPA-MDR) dalam pelak- nilai IPM di Jatim. Oleh PERINGATAN Hari pada Gubernur Khofifah sanaanya. sebab itu, sebut Gubernur Bhayangkara Ke-73 men- berdasarkan Surat Kepu"BLUD Plus yang Khofifah, dibutuhkan kerja jadi momen istimewa bagi tusan Kapolri Nomor : merupakan pertama kali ekstra semua pihak untuk Gubernur Jawa Timur Kept/1214/VII/2019, tang- di Jawa Timur ini, dihara- bisa mendongkrak IPM di Khofifah Indar Parawan- gal 5 Juli 2019. Perihalnya pkan ada sesuatu yang Jatim. sa. Tak hanya menjadi yakni Pemberian Penghar- memberi signifikansi terh“Kita membutuhkan Inspektur Upacara (Irup), gaan Kepada Anggota Ke- adap PR (pekerjaan rumah) strong partnership dengan Gubernur Khofifah juga polisian Negara Republik Jawa Timur hari ini yaitu semua pihak, private sector menerima penghargaan be- Indonesia yang Berprestasi rupa Pin Emas dari Kepala dan Warga Negara IndoneKepolisian Negara Repub- sia (WNI) yang Membantu lik Indonesia (Kapolri) di Tugas Kepolisian.

Lapangan Makodam V/ Seusai menerima pengBrawijaya Surabaya, Rabu hargaan, Gubernur Khofi(10/7) pagi. fah menyampaikan, bahwa GUBERNUR Jawa Eastern Ring Road atau Penghargaan tersebut ada boarding school yang diterima Gubernur Khofi- disiapkan di SMA Negeri Timur, Khofifah Indar SERR. Kita harap selain fah karena menjadi inisiator 2 Taruna Bhayangkara di Parawansa membahas SERR itu bisa dibangun, dan berperan aktif dalam Kab. Banyuwangi. Dirinya proyek koneksitas trans- juga dibangun koneksitas pembentukan, peresmian berharap, sekolah tersebut portasi Gresik–Bangka- transportasi diantara kabuhingga beroperasional- bisa menjadi pembibitan lan–Mojokerto–Suraba- paten/kota di lingkungan nya SMA Negeri 2 Taruna penyiapan anak bangsa ya–Sidoarjo–Lamongan ring satu industri Jatim, Bhayangkara Jawa Timur dengan kedisiplinan yang (Gerbangkertasusila) yang kemudian disiapkan tamdi Kab. Banyuwangi. Seko- dan wawasan kebangsaan terintegrasi, serta pengem- bahan transportasi publik, lah tersebut menjadi SMA yang kuat sejak siswa ma- bangan kawasan Bro- termasuk didalamnya adamo-Tengger-Semeru atau lah Lintas Rel Terpadu atau Taruna Bhayangkara yang suk SMA. pertama di Indonesia dan Melalui sekolah terse- BTS, saat rapat terbatas LRT,” katanya.

Lebih lanjut orang notelah diresmikan pada 22 but, lanjutnya, ada wawasan bersama Presiden Jokowi Maret 2019 lalu. kebangsaan yang terban- dan para menteri di Istana mor satu di Jatim ini mengatakan, untuk mendukung Penyerahan penghar- gun, kedisiplinan yang bisa Bogor, Selasa (9/7).

Ditemui wartawan seu- proyek tersebut, dibutuhkan gaan tersebut disematkan terjaga. Para siswa bisa hidoleh Kapolda Jatim Irjen up dengan saling menjaga sai rapat terbatas (ratas) itu, pula tambahan intensitas Gubernur Khofifah men- kereta komuter yang rutenPol. Luki Hermawan ke- harmoni. (hms) gatakan, pemerintah akan ya tidak hanya sampai Kab. membangun koneksitas, Lamongan, tapi bisa menterutama transportasi pub- capai Kab. Tuban. Hal ini lik dengan kereta api di untuk mengantisipasi proswilayah Gerbangkertasusi- es permohonan refinery la, yang merupakan ring alias pengolahan minyak di satu dalam peta wilayah kabupaten tersebut. industri Jatim, dan telah “Jadi jika nanti refinmasuk dalam proyek Bap- ery sudah berjalan, ini pasti penas RI untuk disiapkan membutuhkan intensitas sebagai sepuluh besar kota transportasi yang lebih tingmetropolitan di Indonesia. gi, kemudian di jalur-jalur “Jawa Timur belum industrial estate. Kita juga Gubernur Khofifah menerima Pin Emas dari Kapolri disematkan oleh Kapolda Jatim Irjen Pol. Luki Hermawan di Lapangan memiliki ring road seperti ingin memberikan kemuMakodam V/Brawijaya Surabaya, Rabu (10/7) pagi. di Jakarta, sekarang baru dahan, dan ini pasti akan Edisi No. 328 Tahun XVIII ~ Minggu III JULI 2019 akan dibangun Surabaya mempercepat sekaligus

Dapat Pin Emas di HUT Bhayangkara ke-73



maupun elemen strategis seperti pemkab dan pemkot, disertai kerja keras untuk mendongkrak IPM Jawa Timur,” ujarnya.

Kerja ekstra yang dimaksud, terang Gubernur Khofifah, termasuk tidak menutup pintu kerjasama dengan pihak luar. Tujuan utamnya tidak lain untuk percepatan pertumbuhan IPM. “Jika ada private sector yang ikut menyisir kerjasama dengan pemkab/ pemkot rasanya akan mendorong percepatan peningkatan IPM Jatim,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan, Gubernur Khofifah berharap, agar YMA-MDR bisa melakukan pendampingan program hingga tuntas. Mulai dari proses pelatihan, pengolahan hingga persiapan pemasaran baik kepada siswa pelatihan maupun masyarakat sekitar.

“Saya yakin bahwa dari keluarga besar Astra, akan melakukan pendampingan sampai tuntas. Tuntas yang dimaksudkan adalah jejaring marketnya juga,” ungkapnya.

Sementara Bupati Pacitan, Indartanto menyampaikan, bahwa dirinya

sangat berterima kasih terhadap peluncuran program tersebut di Kab. Pacitan. Dirinya berharapan program BLUD Plus tersebut semakin meningkatkan sumber daya manusi (SDM).

"Diharapkan nantinya SDM di Pacitan lebih maju dan mudah-mudahan bapak SBY kedua bisa tumbuh dari Pacitan," harapnya.

Sementara itu, SMKN 2 Donorojo Pacitan bersama YMA-MDR akan memfokuskan pada pembelajaran tentang pengolahan buah kelapa lokal menjadi komoditi bernilai jual tinggi. Sebagai langkal awal, telah dibuka satu jurusan baru yaitu Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP) yang salah satu produk utamanya adalah Virgin Coconut Oil (VCO).

Ketua Pengurus YPAMDR, Herawati Prasetyo berharap, sarana prasarana yang telah dibangun dapat menunjang proses belajar mengajar. “Terima kasih kepada semua pihak yang membantu proses pembangunan gedung sekolah yang telah berdiri tegak, kokoh dan indah untuk dioperasikan sebagai sekolah vokasi yang handal dan berfungsi sebagai tempat yang produktif di bawah bendera BLUD Plus,” pungkasnya. (hms)

Proyek Koneksitas Gerbangkertasusila Dan Pengembangan BTS

Gubernur Khofifah menghadiri Rapat terbatas dengan Presiden RI dan Menteri Kabinet Kerja membahas percepatan pembangunan di Jatim di Istana Kepresidenan Bogor.

meringankan ongkos pengangkutan barang dan jasa disekitar Gerbangkertasusila,” lanjutnya.

Terkait teknis proyek Gerbangkertasusila tersebut, gubernur wanita pertama di Jatim ini menguraikan, pemerintah akan memanfaatkan jalur-jalur rel kereta api (KA) yang sudah ada, termasuk menghidupkan kembali rel kereta api yang dibangun pada jaman Belanda seperti antara Babat- Jombang. Kemudian, menggunakan jenis kereta api yang selain bisa berjalan di rel, juga bisa berjalan di non rel.

“Saya sudah menurunk-

an tim untuk melakukan survey terhadap kebutuhan masyarakat, seperti kejelasan jadwal keberangkatan, dan lainnya. Saya juga sudah berkomunikasi dengan PT. KAI, untuk kebutuhan tambahan gerbong, frekuensi perjalanan, lalu jenis kereta api yang mirip otobus, jadi dia bisa di rel, juga bisa di non rel, jadi jika tidak ada rel, keretanya bisa nyambung ke darat,” urainya.

Gubernur Khofifah menjelaskan, jalur rel KA yang dulu belum terhubung, sekarang sudah saling terhubung satu sama lain. (hms)

Ekspose Pemprov Jatim

Hal - 9

Wagub Emil Sampaikan Quick Wins 3 Proyek Strategis

WAKIL Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menyampaikan program percepatan atau quick wins tiga proyek strategis di Jatim. Ketiga program tersebut yakni integrasi transportasi publik, maupun barang dan jasa di wilayah Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertasusila), pengembangan wisata di Bromo-Tengger-Semeru (BTS), serta proyek refinery di Kab. Tuban.

Quick wins tersebut disampaikan Wagub Emil, sapaan akrabnya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Jawa Timur, dan Jawa Tengah yang belum tertampung dalam Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja (KRISNA), di Ballroom Hotel Alila, Jakarta, Rabu (10/7) siang.

Wagub Emil mengatakan, untuk Gerbang Kertasusila, akan dikembangkan infrastruktur Surabaya Regional Railway Project (SRRP), yang menginte-



Wagub Emil paparkan prioritas pembangunan Jatim pada Rakor pembahasan usulan DAK dari Jateng dan Jatim yang belum tertampung dalam aplikasi kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja (KRISNA) di hotel Alila Jakarta

grasikan antar moda, seperti tram-Lintas Rel Terpadu (LRT)-bus-dan angkot.

Manfaat SRRP ini antara lain, semakin banyaknya kereta yang beroperasi tiap jamnya dan tiap harinya, serta jadwal yang lebih jelas.

Kemudian, akan dikembangkan pula penguatan jaringan kereta komuter di kawasan Gerbangkertasusila maupun di sekitarnya.

“Ini akan meningkatkan dan menggairahkan perekonomian di kawasan megapolitan di Ger-

bangkertasuslia, ini menjadi salah satu priority kami,” katanya.

Pembangunan transportasi publik, barang dan jasa yang terintegrasi di Gerbangkertasusila, imbuh Wagub Emil, akan sangat mendukung proyek berikutnya. Yakni, refinery di Kab. Tuban, dimana akan dibangun kilang minyak dengan nilai investasi sebesar Rp. 199,3 triliun. Rencananya, konstruksi proyek tersebut dibangun 2020 dan mulai produksi 2024.

Lebih lanjut orang no-

Ketua Umum FORIKAN, Arumi Bachsin

Dorong Peningkatan Komsumsi Ikan

Arumi Bachsin meninjau stand pada Pertemuan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Jatim di Dyandra Convention Center.

KANDUNGAN protein dan vitamin yang terkandung dalam ikan sangat baik untuk kesehatan terutama kecerdasan anak.

Apalagi, kecerdasan dan pertumbuhan anak sangat dipengaruhi oleh 1.000 hari pertama kehidupan.

Untuk itu, Ketua Umum Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Jatim, Arumi Bachsin Emil Dardak terus mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi ikan terutama bagi ibu hamil dan anak-anak.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Pertemuan FORIKAN Ja-

tim dan Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi Jatim Tahun 2019 di Dyandra Convention Center Surabaya, Kamis (11/7).

Menurutnya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar masyarakat terutama anak-anak tertarik mengkonsumsi ikan, salah satunya dengan mengolah ikan menjadi masakan yang menarik. Oleh karena itu, Arumi sangat mengapresiasi lomba masak ini sebagai salah satu inovasi mengembangkan produk makanan berbahan dasar ikan dan memasyarakatkan gemar makan ikan.

“Saya berharap melalui

lomba ini dapat tercipta berbagai masakan berbahan dasar ikan yang enak, lezat dan sehat, serta dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Terutama bagi ibu-ibu yang kreatif diharapkan bisa menjadi wirausahawan baru yang bergerak dalam usaha masakan dari ikan,” kata Arumi Bachsin yang juga menjabat Ketua TP PKK Provinsi Jatim ini.

Arumi mengatakan, seorang ibu memiliki peran penting dalam menjaga kebutuhan gizi keluarganya, terutama anak-anak.

Kebiasaan mengkonsumsi makanan di luar rumah menurutnya harus mulai diubah dengan kebiasaan makan bersama di rumah, tentunya dengan menu bergizi dan sehat hasil masakan sendiri.

“Di meja makan selain kita dapat makan makanan yang bergizi, kita juga bisa quality time bersama keluarga. Mulai pukul 18.0021.00 adalah waktu yang pas untuk meningkatkan interaksi keluarga. Jadi untuk ibu jangan ragu untuk masak sendiri terutama ikan . (hms)

mor dua di Jatim ini mengatakan, proyek berikutnya adalah pengembangan wisata di kawasan wisata Bromo-Tengger-Semeru (BTS). Strategi yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan kapasitas dan kedalaman pelabuhan di Tanjung Tembaga



Probolinggo. Sebab kapal pesiar The Cruise sering berlabuh di pelabuhan tersebut.

Kemudian, untuk menunjang akses transportasi dan memudahkan wisatawan menuju ke BTS, Wagub Emil juga mengusulkan untuk membangun jalan tol Malang-Kepanjen, peningkatan dan pelebaran serta perbaikan geometri di ruas jalan nasional Dampit-Lumajang, serta pelebaran ruas jalan Probolinggo-Lumajang.

Sebab di ruas-ruas jalan tersebut sering terjadi kemacetan.

“Jadi, dari Probolinggo, lalu turun ke Lumajang, ini macetnya luar biasa. Jika jalan ini diperluas, tentu ini akan sangat menunjang sektor pariwisata di BTS. Bahkan, kawasan BTS yang sudah masuk dalam Program Strategis Nasi-

Hadapi Era Industri 4.0

onal (PSN) ini relatively connected dengan kawasan selatan,” ujarnya.

Selain itu, pria yang pernah menjabat sebagai Bupati Kab. Trenggalek ini juga mengusulkan agar Bandara Udara Abd. Rachman Saleh di Malang dapat dijadikan sebagai bandara internasional. Salah caranya dengan meningkatkan dan memperpanjang runway menjadi 3.000 meter. Sehingga, cara tersebut dapat melayani pesawat berbadan lebar.

Menurut Wagub Emil, usulan internasonalisasi bandara tersebut sangat penting, sebab terdapat peningkatan kunjungan Wisman ke Malang Raya yang telah mencapai 7,4 juta per tahun. Jika usulan itu bisa terwujud, maka hal ini akan mendukung positioning wisata BTS sebagai The Next Bali. (hms)

Wagub Jatim Dorong Pendidikan Karakter Sejak PAUD

MENGHADAPI era revolusi industri 4.0 yang berkaitan dengan digitalisasi di segala sektor, anakanak harus ditanamkan pendidikan karakter dan sosial yang kuat sejak dini.

Pola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus mengandung nilai-nilai seperti membangun kreativitas, inovasi, wirausaha dan kolaborasi.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak saat menjadi pembicara Seminar Nasional ‘Mewujudkan PAUD Unggul, Mandiri dan Islami di Era Revolusi Industri 4.0’ di Graha Wiyata Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur, Jalan Ketintang Wiyata Surabaya, Jum’at (5/7).

Emil mengatakan, untuk menumbuhkan inovasi, anak-anak harus didorong untuk berkreasi dan mengeluarkan ide baru. Inovasi ini bisa tumbuh ketika anak mulai mengenal dunia digital.

“Inovasi ini bisa ditumbuhkan bila anak diberikan kebebasan berkreasi, mereka bisa menjadi kreatif sehingga lahirlah inovasi,” katanya.

Selain inovasi, anakanak sedari kecil harus didorong memiliki jiwa wirausaha (entrepreneur).

Dengan memiliki jiwa ini, mereka akan menjadi pribadi yang berani mencoba, berani mengambil resiko dan yang paling penting belajar bangkit dari kegagalan.

“Jangan sampai anak kecil ketika mendapat nilai jelek langsung merasa hidupnya gagal, ini banyak terjadi. Mereka harus diajari bangkit dari kegagalan, kalau nilainya jelek ya mereka harus belajar lebih giat.

Mereka juga harus menjadi problem solver dari masalah yang mereka hadapi,” katanya.

Anak-anak ini, lanjut Emil, juga harus diajari bagaimana berkolaborasi

dan bekerjasama. Era digital dimana anak-anak sering memakai gadget menyebabkan mereka menjadi pribadi yang cenderung egois, individualis, tidak peduli terhadap lingkungan dan kurang bersosialisasi.

Padahal, untuk mencapai kesuksesasan, orang harus mau bekerjasama dengan yang lain.

“Dalam konteks menyiapkan sumber daya manusia di era 4.0 ini bukan kompetensi, tapi hal yang berbau adventure seperti inovasi, entrepreneur, kreativitas dll yang harus kita tumbuhkan,” ujarnya.

Menurutnya, di era digital seperti saat ini orang tua tidak bisa sepenuhnya melarang anak menggunakan gadget. (hms)

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menerima kenang-kenangan usai saat menjadi pembicara di Graha Wiyata LPMP Jawa Timur, Jalan Ketintang Wiyata Surabaya.

Edisi No. 328 Tahun XVIII ~ Minggu III JULI 2019

Jatim VII

Hal - 10



JATIM POS

Kabupaten Ponorogo Dilanda Kekeringan

Gubernur Khofifah Beri Bantuan Air Bersih

Ponorogo, Jatim Pos Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan kerjanya ke Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, Minggu (7/7/2019).

Kunjungan Khofifah di Kabupaten Ponorogo, untuk survei lokasi kekeringan dan sekaligus memberikan bantuan air bersih di lingkungan Banyuurip, Desa Duri, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo yang dihadiri kurang lebih 350 orang.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Ponorogo, H. Ipong Muchlissoni, Wakil Bupati Ponorogo, Kapolres ponorogo, Dan-

dim 0802/Ponorogo beserta Forkopimda Ponorogo.

Menurut Khofifah hal ini dilakukan untuk antisipasi puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada bulan Agustus mendatang. Lebih lanjut Khofifah menambahkan bahwa Kabupaten Ponorogo terdapat 12 desa yang mengalami kekeringan tiap tahun pada musim kemarau. Selain itu Juga terdapat 59 desa lainnya yang mengalami kesulitan air.

“Tahun 2021 akan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa didampingi Bupati Ponorogo Ipong Muchdisuplai air bersih ke 12 lissoni, menyerahkan bantuan air bersih pada warga Desa Duri Kecamatan Slahung, Minggu desa tersebut di atas dari (7/7/2018).

Bendungan Bendo Desa Dalam kunjungan itu, Bengawan Solo. Hrapan- fungsikan untuk menyalurNgindeng Kecamatan Sa- Khofifah mengatakan akan nya, Bendungan Bendo di kan air bersih ke wilayahwoo Kabupaten Ponoro- melakukan koordinasi den- Desa Ngindeng Kecamatan wilayah yang mengalami gan instansi terkait BBWS Sawoo, nantinya dapat di- krisis air bersih di wilayah go,” terangnya.

Pembekalan 406 CJH Diwarnai Hujan Tangis

Wabup H Ab memberi Buku Haji, Topi dan Kerudung untuk seluruh CJH.

Sampang, Jatim PosSebanyak 406 Calon Jamaah Haji (CJH) Kabupaten Sampang mendapat pembekalan terakhir dari Kemenag dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, di Masjid Agung Sampang, Senin (8/7).

Pembekalan yang berlangsung sekitar 2 jam itu sempat diwarnai hujan tangis dari CJH saat dibacakan doa-doa keberangkatan berhaji. Sejumlah CJH mengaku tegang campur sedih karena harus meninggalkan keluarga dan sanak

famili untuk menunaikan rukun Islam yang ke-5 tersebut.

Hadir dalam pembekalan CJH, Wakil Bupati Sampang, H Abdullah Hidayat, jajaran Forkopìmda, Sekdakab serta jajaran Kemenag Sampang.

Kepala Kemenag Sampang, Drs H Juhedi berharap seluruh jamaah haji dapat mengikuti segala intruksi pembimbing, serta fokus dalam beribadah serta selalu berdoa kepada Allah SWT. Sementara Wabup Sampang, H Abdullah Hidayat, berharap seluruh CJH selalu bersama-sama agar tidak terpisah, jaga kesehatan. (dir/man)

Sekdakab Sampang Mengundurkan Diri Sampang, Jatim Pos Kabar mengejutkan beredar isu tentang Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sampang H. Puthut Budi Santoso, SH.M.Si telah mengundurkan diri dari jabatannya, Senin (1/7).

Puthut sendiri menjabat Sekdakab Sampang sejak tahun 2013 silam. Dengan pengunduruan diri praktis ia pun menanggalkan jabatanya sebagai Ketua Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Korpri Sampang.

Kabag Humas Setkab Sampang, H Yulis

Juwaidi, yang dikonfirmasi membenarkan hal itu. Ia mengatakan, pengunduran diri Puthut Budi Santoso sudah disampaikan saat rapat mendadak antar OPD di aula Pemkab Sampang, Senin (1/7).

“Iya mas, disampaikan saat rapat mendadak antar OPD di aula Pemkab,” ujarnya singkat.

Namun saat disinggung apakah pengunduran diri tersebut sudah resmi apa belum, Yulis mengaku belum tahu. Apakah pengunduran diri itu disampaikan melalui surat atau sebatas lisan, Yulis menyatakan ti-

dak tahu.

"Sebaiknya konfirmasikan langsung kepada yang bersangkutan atau ke Bapak Bupati Sampang," saran Yulis.

Sementara Plt Kepala BKPSDM Yuliadi Setiawan yang selama ini santer diisukan akan menggantikan posisi sebagai Sekdakab Sampang, membenarkan pengunduran diri H Puthut Budi Santoso.

“Benar mas, tapi surat resmi serta alasan yang dikemukakan saya tidak tahu,” tutur Yuliadi Setiawan. (dir/man)

Kabupaten Ponorogo.

Penyerahan bantuan secara simbolis oleh Gubernur Jatim yang diserahkan, antara lain bantuan air bersih 10 truk tangki (60.000 liter) yang diperuntukkan mengisi 8 unit tandon air (kapasitas masing-masing 2.200 liter) milik BPBD Ponorogo yang ditempatkan di lokasi.

Bupati Ponorogo, H Ipong Muchlissoni dalam sambutannya, menyampaikan selamat datang atas kunjungannya di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

“Selamat datang dan saya ucapkan terimakasih atas kunjungan dan bantuan ibu Gubernur semoga bantuan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat di Lingkungan Banyuripan Dukuh Jenggring Desa Duri Kecamatan Slahung Ponorogo,” kata Ipong. (nur)

BPD dan Kades Jelgung H. Abd Hamid Gelar Musdes Kerja 2020 Sampang, Jatim PosGuna mematangkan perencanaan keuangan pemerintah dalam perencanaan keuangan desa dan membuat anggaran belanja serta perencanaan desa tepat sasaran dan bermanfaat terhadap masyarakat luas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), H. Abd Hamid selaku Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, menggelar Musyawarah Desa (Musdes), di kantor balai desa Jelgung, Selasa (09/07.2019) Dijelaskan H. Abd Hamid, Musyawarah Desa ini dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah tahun anggaran 2020, melalui dana desa (DD) dan atau Alokasi dana desa (ADD) yang akan datang.

Melalui Musyawarah desa, diharapkan segala tahapan menyaring aspirasi masyarakat desa, dengan mengutamakan kebutuhan, bukan hanya keinginan desa bisa cepat terwujud.

H. Abd Hamid juga memaparkan hasil study banding dirinya tentang penggunaan dana desa di pulau dewata Bali beberapa waktu lalu. Menurutnya banyak program yang bisa diterapkan di desanya atau di Kabupaten Sampang, meski secara kultur sosial dan budaya tidak sama antara Bali dengan Desa di Kabupaten Sampang.

Adapun program dimaksut antaranya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), melalui Koperasi

Desa jenis Simpan Pinjam, pengembangan agro wisata, hingga pengembangan batik, atau produk unggulan desa, yang pada intinya bisa bermanfaat kepada masyarakat desa seluas-luasnya, serta diharapkan ada tambahan pendapatan asli desa (PADes) setempat, khususnya desa Jelgung Kecamatan Robatal, Sampang.

Hadir dalam acara tersebut, Camat Kecamatan Robatal, Badan Pemusyawarah Desa (BPD), Sekretaris Desa (Sekdes) Pendamping dana desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh pemuda serta Segenap perwakilan 4 kepala dusun desa Jelgung, yaitu, dusun Jelgung, dusun Berek Sabe, dusun Tarogen dan dusun Burajeh, serta aparat kesehatan dari puskesmas hingga bidan yang jumlah peserta undangan mencapai 62 orang dari berbagai unsur desa.

Kembali di ungkapkan H. Abd Hamid, menurutnya melalui Musyawarah Desa, penggunaan alokasi dana

desa akan lebih terarah tepat sasaran sesuai kebutuhan pembangunan desa, dan dipastikan lebih bermanfaat, karena awal bentuk transparansi terhadap Masyarakat desa dan pemerintah Kabupaten Sampang.

Diharapkan pula, bentuk transparansi penggunaan DD dan ADD melalui musyawarah desa ini, bisa diterapkan oleh desa lainnya yang ada di 14kecamatan Se-Kabupaten Sampang. Selain dipercaya masyarakat, tentunya dengan perencanaan yang matang, pencairan dana bisa tepat waktu, dan tentunya dalam pelaporan penggunaan dana tidak ada masalah di belakang hari.

Perlu diketahui bahwa Musdes ini dilaksanakan oleh BPD Desa Jelgung bersama kepala desa jelgung yang dihadiri oleh seluruh perangkat desa jelgung.

Dan Musdes tersebut juga menjadi ajang usulan skala prioritas di masing-masing dusun yang ada didesa Jelgung, kec. Robatal, Kab. Sampang. (dir/adv)

Dari kiri baju Hitam, Ketua BPD, H. Madsuki. Tengah baju putih. Kades Jelgung H. Abd Hamid, baju merah putih, sekraetasi Desa Jelgung, Moh Zaini. Yang megang mik pemateri.

Jatim VIII

Hal - 11

Pelatihan Pengelola Medsos

Wawali Kota Probolinggo Tutup Diklatpim IV

OPD Diskominfo Kota Probolinggo



Probolinggo, Jatim Pos – Maraknya penggunaan media sosial di kalangan warga Kota Probolinggo mendapat sorotan dari Pemkot setempat. Rabu (10/7) pagi, bertempat di Aula Bakesbangpol Kota Probolinggo, Diskominfo menggelar Sosialisasi Pengelolaan Media Sosial bagi Para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Harapannya, tentu agar para pengelola Medsos



semakin mumpuni untuk merespon pertanyaan publik. “Mengelola Medsos ini bukanlah tugas yang ringan,” ujarAman Suryaman, Kepala Diskominfo Kota Probolinggo, saat membuka agenda kegiatan tersebut.

“Kita hidup di zaman keterbukaan informasi dan zaman berbagi. Saling berbagi informasi apabila ada instansi lain yang mendapat keluhan atas

pelayanan publik melalui Medsos," imbuhnya.

Lebih lanjut, Aman pun menghimbau agar nantinya kegiatan ini dapat dioptimalkan dengan membentuk tim pengelola Medsos di instansi masing masing.

Termasuk juga memperbanyak informasi mengenai View Probolinggo, mengenai program-program pemerintah dan menangkal isu hoax yang beredear. (komf)

Pemerintah kabupaten Lumajang

Sosialisasi Pilkades Serentak

Lumajang, Jatim PosPemerintah Kabupaten Lumajang akan melakukan langkah-langkah konkrit terhadap persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2019 yang akan dilaksanakan di 158 desa, agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Lumajang, Thoriqul Haq (Cak Thoriq) saat membuka Sosialisasi dan Pembekalan Pilkades Serentak Gelombang Ketiga Tahun 2019 Kabupaten Lumajang, bertempat di Ruang Nararya Kirana Kantor Bupati Lumajang, Kamis (11/7/2019).

Cak Thoriq menyampaikan bahwa pemerintah desa diharapkan dapat mengelola keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, terutama saat menjelang penyelenggaraan Pilkades Serentak 2019.

"Saya tidak ingin adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan program maupun pengelolaan keuangan yang ada di desa," jelasnya.

Lebih lanjut, Cak Thoriq menyampaikan pihaknya akan segera melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan program maupun pengelolaan keuangan di masing-masing desa, sehingga pemeriksaan internal pengelolaan keuangan di Inspektorat dapat selesai sebelum pelaksanaan Pilkades.

Sosialisasi dan Pembekalan Pilkades Serentak Gelombang Ketiga Tahun 2019 Kabupaten Lumajang.

"Karena itu, saya minta Inspektorat betul-betul melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program maupun pengelolaan keuangan yang ada di masing-masing desa," pungkasnya.

Terdapat beberapa syarat bagi kades incumbent yang kembali mencalonkan diri, antara lain harus bisa memfasilitasi Satgas Keamanan Desa (SKD), tertib dalam pelunasan PBB-P2 dan mampu mengelola keuangan desa yang sesuai dengan hasil audit Inspektorat.

Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang, Sugeng Priyono melaporkan sosialisasi tersebut bertujuan untuk menyebarluaskan informasi regulasi dan teknis persiapan Pilkades Serentak di Kab. Lumajang.

Ia berharap adanya sosialisasi ini dapat dimanfaatkan oleh para peserta khususnya pemerintah daerah dan desa untuk meningkatkan pengetahuan terhadap peraturan yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir pelanggaran. (komf)

Mayangan, Jatim Pos – Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) Kepemimpinan tingkat IV angkatan 11 yang diselenggarakan sejak 11 Maret-6 Juli 2019, resmi ditutup pada Selasa (9/7), oleh Wakil Wali Kota Probolinggo Mochammad Soufis Subri. Penutupan digelar di ruang Sabha Bina Praja Kantor Wali Kota Probolinggo. Tampak hadir, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur Sucipto.

Rachma Deta Antariksa Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kota Probolinggo menyebutkan, 30 peserta diklat dinyatakan lulus 100 persen, usai mengikuti 5 tahap pembelajaran. Di antaranya, tahap diagnosa perubahan-perubahan organisasi, talking onerside, merancang perubahan dan pengembangan tim, laboratorium kepemimpinan, serta tahap evaluasi.

“Untuk mendukung pembelajaran dalam kelas, juga dilakukan kunjungan yang dapat membantu peserta dalam proses internalisasi hasil belajar melalui



kegiatan visitasi ke museum Brawijaya Malang dan Polresta Malang. Untuk mengadaptasi best practise dari daerah lain, juga dilaksanakan kegiatan best marking to best practice ke Pemerintah Kota Denpasar,” jelas Deta sapaan akrabnya.

16 orang mendapat predikat sangat memuaskan.

Sisanya mendapat predikat memuaskan sebanyak 14 orang. Di antara 30 peserta, 5 terbaik diantaranya di urutan ke 5 diraih oleh Edi Susanto dari Dinas Perumahan dan Permukiman, terbaik 4 diraih oleh Ratih Oktavia Wijayanti dari Dinas DP3AKB, terbaik 3 di raih oleh Eva Wahyu Kurniawati dari Dinas Lingkungan Hidup. Serta Agus Triwahyudi dari RSUD dr Moh. Saleh merupakan terbaik ke 2 dan ter-

baik pertama oleh Siti Fatma dari Disdikpora Kota Probolinggo.

Wawali yang pagi itu menanggalkan kartu peserta, sebagai simboli ditutupnya diklat, mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang lulus 100 persen.

Ia berharap, para peserta ini sudah mempunyai amunisi baru dengan ilmu yang didapat, sebagai percepatan pembangunan untuk masyarakat Kota Probolinggo lebih baik.

“Saya berharap, kita mampu merubah mindset dan sikap pemerintah untuk menjadi pelayan masyarakat. Serta, ilmu yang sudah diperoleh untuk bisa diterapkan. Karena mengikuti diklat ini, bertujuan untuk bisa memperbaiki kinerja dalam melayani masyarakat Kota Probolinggo. (hum)

Bupati Tantri - Owner Jiwa Jawa Gelar :

Audiensi Festival Jathilan Bromo

Probolinggo, Jatim PosPariwisata menjadi andalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Probolinggo dan Indonesia pada umumnya. Demi mendukung keberadaan potensi wisata Gunung Bromo Tengger Semeru, dalam waktu dekat akan dilaksanakan Festival Jathilan Bromo.

Sebagai bentuk kesiapan kegiatan tersebut, Panitia Festival Jathilan Bromo yang dipimpin oleh Sigit Pramono selaku Owner Jiwa Jawa menggelar audiensi bersama Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE, Rabu (10/7/2019) di peringgitan Pendopo Kabupaten Probolinggo.

Acara audiensi tersebut dihadiri Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo M. Sidik Widjanarko, Camat Sukapu-

ra Bambang Heriwahjudi didampingi para pengusaha hotel di wilayah Kecamatan Sukapura.

Jathilan adalah kesenian rakyat yang berasal dari Ponorogo telah berkembang ke bagian lain pulau Jawa hingga menyebar ke seluruh Nusantara. Di kawasan sekitaran Gunung Bromo hingga pada saat ini, Kesenian Jathilan sangat digemari oleh masyarakat khususunya masyarakat Bromo Tengger Semeru.

Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari,

SE menjelaskan Pemkab Probolinggo akan terus berupaya memperbaiki pembangunan dan perekonomian di Kabupaten Probolinggo, salah satunya yang dilakukannya adalah akses infrastruktur jalan menuju Gunung Bromo menjadi hal yang penting sebagai akses jalan berkeselamatan.

“Dengan kesenian Jathilan yang akan mengisi di lokasi wisata Gunung Bromo nantinya akan mendapat suport dari Pemerintah Kab. Probolinggo..(Diskom)

Edisi No. 328 Tahun XVIII ~ Minggu III JULI 2019

Jatim IX

Hal - 12

JATIM POS

Segenap Keluarga Besar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan JL. Raci Bangil Telp.(0343)744122,744123 Fax (0343)748297

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Mohon Maaf Lahir dan Batin

H. SUDIONO FAUZAN S.Ag, MM (Ketua)

Dedi Sumanto SE (Wakil Ketua)

Ir.Sutar (Wakil Ketua)

Joko Cahyono SH,MH (Wakil Ketua)

Jatim X

Hal - 13

Festival Panji Nusantara

 Kabupaten Blitar

Pembukaan Festival Panji Nusantara 2019

Kab.Blitar, Jatim PosBupati Blitar Drs H Rijanto MM yang diwakili Tuti Komaryati Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Blitar telah membuka Festival Panji Nusantara 2019 di Amphitheater Candi Penataran, Kabupaten Blitar.

Bupati Blitar dalam sambutan yang dibacakan Tuti Komaryati, berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan kebudayaan melalui Dirjen Kebudayaan Direktorat Kesenian Indonesiana serta Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa timur atas kerjasamanya sehingga Festival ini

dapat digelar dan dibuka di kabupaten Blitar.

Tujuan digelarnya festival ini adalah untuk merivatalisasi dan menggali potensi daerah di bidang kesenian Panji yang lahir dan berkembang di Jawa timur bahkan di Nusantara.

"Festival Panji Nusantara di kabupaten Blitar malam ini sangat lah tepat, di mana sastra Panji warisan nenek moyang bangsa Indonesia yang ada sejak abad ke 14 pada zaman kerajaan Majapahit," katanya.

Dikatakannya, cerita panji adalah kisah percintaan romantisme seorang putra mahkota kerajaan Jenggala, Raden Inu Kertapati dan kekasihnya Dewi

 TMMD 105 Kodim 0808

Sekartaji, putri dari kerajaan Dhaha.

Dari masa ke masa, cerita ini sangat populer dan tetap digemari masyarakat dan berkembang luas sampai Nusantara bahkan Asia Tenggara. "Cerita Panji banyak diceritakan di relief candi di Jawa Timur pusatnya di Candi Penataran.

Cerita nya sangat lengkap ada cerita Panji Bubuk sah gagang aking dan sang Setiawan dan Sri Tanjung," sambung Tuti.

Tuti mengungkapkan, Festival Panji Nusantara 2019 di Kabupaten Blitar digelar dalam rangkaian kegiatan hari jadi kabupaten Blitar yang ke-695. (san/ hms)

Resmi Dibuka Bupati Blitar

Bupati Blitar Rijanto menandatangani pernyataan Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 105 Kodim 0808/ Blitar.

Kab.Blitar, Jatim PosPembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 105 Kodim 0808/ Blitar dilaksanakan, Kamis (11/7/2019) diawali dengan pemaparan kesiapan pelaksanaan program TMMD oleh Pasiops Satgas TMMD ke-105 Kodim 0808/Blitar, Kapten Inf Siswanto di Pendopo Ronggo Hadinegoro sebelum upacara dibuka.

Usai pemaparan, Bupati Blitar Rijanto beserta rombongan menuju tempat upacara yakni di Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Blitar.

Bupati bertindak sebagai Inspektur upacara pada pembukaan program TMMD sekaligus membacakan inti dari

susunan kegiatan.

"Saya sebagai kepala daerah menyambut dengan baik karena tahu persis TMMD ini sangat bermanfaat untuk masyarakat dimana dengan adanya TMMD ini desa dalam melakukan pembangunan akan semakin cepat," ucap Bupati usai upacara.

TMMD bertujuan membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sasaran kegiatan fisik maupun non fisik.

Menurut Bupati, TMMD ke 105 di Kabupaten Blitar, diprioritaskan untuk membangun masyarakat Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok.

"Saya tahu persis Desa Ka-

rangbendo ini dibandingkan desa lain agak tertinggal apalagi kalau kita lihat perbatasannya dengan perhutani dan sisi utara dengan aliran kali lahar," jelas Bupati.

Beberapa titik yang akan menjadi sasaran kegiatan TMMD, yaitu pembenahan jalan dari tanah ke makadam kemudian pembuatan jembatan, rehabilitasi masjid, rehabilitasi rumah tidak layak huni kemudian jamban keluarga dan juga masih ada kegiatan non fisik yaitu sosialisasi penyuluhan dari dinas peternakan dan Perikanan, Dinas kesehatan, dari BNN dan Dinas Sosial," terangnya.

Hadir dalam Upacara yang telah dibuka TMMD itu, PA Sahli PangdamV/ Brawijaya, waaspers Kasdam V/Brawijaya, Para Ka Balak Kodam V/Brawijaya, Kasrem 081/DSJ, Para Kasi dan Kabalak Korem 081/DSJ, Dandim 0808/Blitar, Dandim jajaran Korem 081, Kapolres Blitar Kota, Danyonif 511/DY, Danyonif 521/QY dan OPD terkait yang terlibat dalam pelaksanaan TMMD ke- 105. (san/adv)

JATIM POS

Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2018 Menjadi Perda

Kab.Blitar, Jatim PosDPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna pada Senin 17/6/19 minggu lalu mendengarkan penyampaian laporan BANGGAR terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 dan persetujuan Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2018.

Rapat Paripurna yang di pimpin Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto dan didamping Wakil Ketua DPRD . Hadir dalam Rapat Paripurna Bupati Blitar Drs.H.Rijanto

MM, Sekda Kabupaten Blitar Totok Subihandono, Dandim Blitar, Dany o n 5 11 , Kapolres Blitar, Forpimda Kabupaten Blitar, , Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Instansi Sektoral Kabupaten Blitar dan Anggota Dewan DPRD Kabupaten Blitar.

Saat dikonfirmasi Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto mengatakan diawali penyampaian laporan Banggar terhadap hasil pembahasan Ranperda per-

tanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017. “ Selanjutnya dilakukan penetapan Ranperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD 2017 menjadi Perda,” kata Suwito.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar menyetujui Ranperda tentang pertanggungjawaban APBDtahun 2018 menjadi Perda. (san)

Pemdes Ngrambe Bangun Jalan Paving

Ngawi, Jatim Pos Pemerintah desa (Pemdes) Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi membangun jalan paving block.

Anggaran pembangunan jalan paving block berumber dari Dana Desa tahun 2019 berlokasi di Dusun Pule.

Perangkat Desa setempat mengaku bersyukur dengan adanya program Dana Desa dari pemerintah pusat. Sebab, dengan adannya dana tersebut, desa kini bisa melakukan sejumlah pembangunan, salah satunya pembangunan jalan paving block.

Pada tahap satu Dana Desa sebesar 20 persen.

Itu kami alokasikan untuk membangun jalan lingkungan, karena lokasi dekat pasar yang sehari hari di lalui oleh warga masyarakat,’’imbuh perangkat desa setempat.

Menurut dia, dengan kondisi jalan yang memadai seperti sekarang ini, masyarakat mudah untuk melakukan aktifitas dan meningkatkan roda perekonomian. Program dari Dana Desa tahun 2019 sekitar Rp 797.757.000, untuk pembangunan infrsatuktur.

Dana Desa juga dialo-

kasikan untuk pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pelatihan sumber daya masyarakat desa ngrambe.

Jalan yang sementara dibangun ini, Jerry mengatakan, nantinya akan sangat membantu masyarakat. Di mana dengan adanya infrastruktur jalan yang baik, otomatis perekonomian masyarakat dapat lebih berjalan maksimal. (ren)

Memperingati Hari Jadi Ngawi ke-661

 Desa Gendol Gelar Malam Tirakatan Ngawi, Jatim Pos Masih dalam rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Ngawi yang ke-661, Pemerintah Desa Gendol mengadakan Malam Tirakatan Hari Jadi Ngawi ke-661.

Bertempat di Balai Desa Gendol acara digelar mulai pukul 19.30 WIB. Tercatat 100 orang mengikuti prosesi malam tirakatan tersebut.

Mereka datang dari berbagai elemen, mulai dari perwakilan BPD, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, sesepuh desa, dan jamaah masjid/mushola. Serentak dilaksanakan di seluruh desa se-Kabupaten Ngawi pada malam 7 juli setiap tahunnya

Prosesi acara dimulai dengan pembacaan sejarah singkat hari jadi Ngawi oleh Hanafi (perwakilan BPD).

Dari sejarah Prasasti Canggu merupakan sumber data tertua yang digunakan sebagai acuan dasar penetapan hari jadi Ngawi, yaitu pada tahun 1280 saka tepatnya pada hari sabtu legi tanggal 7 Juli 1358 Masehi (berdasarkan perhitungan menurut LC Damais) dengan status ngawi sebagai Daerah Swatantra dan Naditra Pradesa.

Sesuai dengan persetu-

juan DPRD Kabupaten Ngawi dalam SK Nomor 188.170/34/1986 tanggal 31 Desember 1986 Tentang Persetujuan terhadap Usulan Penetapan Hari Jadi Ngawi maka berdasarkan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngawi No. 04 Tahun 1987 tgl 14 Januari 1987, tgl 7 Juli 1358 Masehi Ditetapkan Sebagai “Hari Jadi Ngawi”. (ren)

Jatim XI

Hal - 14

Meriah, Tasyakuran HUT Bhayangkara ke-73

 Dirayakan Bersama Bupati Jombang

Jombang, Jatim PosPuncak peringatan HUT Bhayangkara ke-73 Tahun 2019 di Jombang berlangsung meriah dengan dutandai pemotongan tumpeng, di Pendopo Kabupaten setempat, pada Kamis (11/7/2019).

Bupati Jombang, Hj. Munjidah Wahab dalam sambutannya mengatakan, “Atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, menyampaikan Selamat Hari Bhayangkara ke-73 tahun 2019. Semoga Polri semakin dicintai masyarakat dan jaya selalu,” katanya disambut aplaus undangan.

Kapolres Jombang, AKBP Fadli Widiyanto,S. Ik dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, di

hari Bhayangkara ke-73 tahun ini, berharap dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehing-

Pemdes Wonosari Bangun TPT Dari ADD 2019

Ngawi, Jatim Pos Desa Wonosari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi telah melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan membangun TPT (tembok penahan tanah) dusun wonosari RT02 RW 02 Volume 26 meter dengan Dana Desa tahun Angaran 2019 sebesar Rp.57.021.000,Dana yang dipergunakan dalam pengerjaan ini bersumber dari Anggaran Desa hasil musrenbang tahun 2018, pembangunannya pun dilakukan tahun ini.

Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan bersama seluruh warga perkampungan tersebut dengan pengawasan TPK (Tim Pelaksanan Kegiatan), tak hanya para masyarakat sekitar namun Kepala Desa Hartanto pun turut serta bersama masyarakat memantau kegiatan pembangunan.

Ditemui disela-sela kegiatan, Jum’at (11/7/19) Kepala Desa Hartanto mengatakan, “terkait den-

gan pelaksanaan pembangunan TPT dan drainase ini adalah hasil dari musyawarah pada tahun 2018 maka tahun 2019 ini baru saya bersama masyarakat melakukan pelaksanaan pembangunan ini, dengan adanya pembangunan TPT tersebut nantinya diharapkan mampu menahan tanah longsor atau amblas yang pada akhirnya TPT itu dapat memperkokoh pondasi jalan,” paparnya Kesan salah satu warga Desa Wonosari, warga desa wonosari RT 02/02, mengatakan, menyambut baik dengan dibangunnya TPT dan drainase di wilayahnya dan menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Kepala Desa. “kalau tentang pelayanan dan pembangunan sarana masyarakat cukup banyak yang sudah dilakukan oleh kepala desa terhadap kami selaku warganya dan kami akan selalu mengenang jasa-jasa dan kebaikannya untuk desa,”

Edisi No. 328 Tahun XVIII ~ Minggu III JULI 2019

jelas ibu bapak agus dengan rasa bangga.

Di lain tempat, salah satu perangkat desa giono, ‘’ mengatakan hal yang sama tentang pelayanan terhadap masyarakat penilaiannya terhadap kepala desa “untuk keterbukaan dan pelayanan masyarakat, kepala desa ini sudah cukup bijak, beliau selalu terlihat cara beliau memberikan apapun yang terbaik buat desa dan bagi kami selaku perangkat bangga, kemarin juga mendapat apresiasi dan penghargaan dari bupati Ngawi. (ren)

ga program PROMOTER Kapolri dapat tercapai. " S e m o g a koordinasi kerjasama dengan stakeholder dinas terkait makin erat, kemudian dukungan dari masyarakat, untuk menjaga stabilitas Kamtibmas semakin meningkat," harap Kapolres.

Ditambahkan Kapolres, kami senantiasa pula

secara bersama-sama mendukung visi dan misi Kabupaten Jombang, yakni Berkarakter dan Berdaya Saing. imbuhnya. “"Alhamdulillah, Jombang masih dalam situasi yang kondusif. kami juga berharap, mendekati pelaksaan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) di Kabupaten Jombang, masing-masing pihak dapat saling menyadari sehingga tercipta keamanan.

“Jangan hanya sebuah jabatan kemudian menjadi perpecahan didalam desa itu sendiri,” pesan Kapolres.

Selain tumpengan, pada acara tersebut juga dilakukan pemberian piagam

dan piala penghargaan baik kepada internal anggota maupun eksternal. Penghargaan internal itu diantaranya diberikan kepada anggota Bhabinkamtibmas yang dinilai terbaik, kemudian kekompakan kerjasama tiga pilar, dan anggota Intelkam yang paling baik dalam memberikan informasi dan kontribusi.

Tampak hadir yakni, Waka Polres Kompol Budi Setiono, para PJU (Pejabat Utama) dan Kapolsek Jajaran Polres Jombang, Bhayangkari Cabang Jombang, Forkopimda, sejumlah OPD Pemkab Jombang serta Ormas di Jombang. (anik)

Desa Sumberejo Rabat Beton Dusun Duwet Ngawi, Jatim Pos Pemerintah Desa Sumberejo, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. mengalokasikan dana desa tahun anggaran 2019 untuk Pembangunan Rabat Beton Dusun Duwet RT 01,02 RW 4 Volume : 310 m x 2,60 m x 0,10m dengan anggran dana desa sebesar Rp. 101.210.000,- yang sudah terealisasikan.

Sekertaris Desa Sumberejo, mengungkapkan, pembangunan Rabat Beton dilaksanakan setelah menggelar musyawarah pra pelaksanaan dengan seluruh lembaga desa yang

sudah di mufakati bersama pemerintah desa dari dana desa tahun anggaran 2019, di Balai Desa. ujarnya Pelaksanaan pembangunan Rabat Beton juga melibatkan warga yang diberi upah sesuai aturan yang berlaku dalam bekerja, berdampak menguarangi angka pengguran masyarakat, Pemdes Sumberejo bersama dengan ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sudah mu-

lai mempersiapkan untuk pembanguanan infrastruktur yang lain.

“Untukpengawasan pekerjaan di lapangan dalam membangun Rabat Jalan, saya percayakan tim pelaksana kegiatan (TPK) . Tenaga teknis atau tukang berasal dari warga desa,”sebutnya. (ren)

SAMBUNGAN

Hal -15

Kekayaan ........................................dari hlm.1

Siap ............................................dari hlm.1

Bupati Jember Faida, dan Wanita cantik kelahiran biasa, bukan dari dunia merupakan usaha agar Bupati Sumenep Abuya Banjarmasin, 1 Desember hiburan. sang kekasih tetap terpikat Busyro Karim.

1979 itu mengakhiri per"Bukan enggak yakin, kepadanya.

“Seluruhnya berkai- nikahannya dengan Rul- yang namanya hubungan Bukan tanpa alasan, tan dengan klarifikasi ly Johan pada 2012 lalu pasti ada enggak yakinn- Terry mempertimbangkan atas LHKPN yang telah setelah tiga tahun hidup ber- ya. Saya sekarang jalani usianya yang hampir memereka laporkan,” terang sama. Pasangan ini belum aja lah," ucap Terry yang masuki kepala empat dan Kasatgas LHKPN Deputi dikarunia anak, tetapi ini merupakan anak ketiga dari ingin mengurangi dosa Pencegahan KPK Nexio bukanlah alasan perceraian, empat bersaudara, dari pas- pacaran. "Kalau bisa diperHelmus di lokasi pemer- tetapi karena adanya ketida- angan Yusrip Enaniey dan cepat, dipercepat (pernikaiksaan. hannya) karena aku juga kcocokan satu sama lain Sutini.

KPK belum bisa menyKini nampaknya Terry Masalahnya sang pacar sudah enggak muda, dia impulkan apakah LHKPN sudah menemukan tam- belum memberikan kode juga udah mungkin enggak para kepala daerah dan batan hatinya yang baru. untuk segera meresmi- muda juga," tegas Terry.

Kadis yang diperiksa itu Ditemui saat melakukan kan hubungan asmaranIa juga merasa perlu terindikasi bermasalah. perawatan kecantikan di ka- ya."Dipersiapkan aja dulu. mempertimbangkan beSebelum menyimpul- wasan Kemang Square, Ja- Kalau sudah ada waktunya berapa hal sebelum memukan, menurut dia, KPK karta, belum lama ini, Terry dan tanggalnya, semua su- tuskan membangun rumah akan melakukan analisis. malu-malu menceritakan dah pas sudah siap lah (me- tangga dengan pria yang Kemudian meminta wajib soal hubungan asmaranya. nikah)," ucapnya. sudah dikenalnya sejak 5 lapor untuk memperbaiki Namun ia mengungkapSaat ini, Terry Putri ter- tahun silam. Terlebih lagi laporan yang terindikasi kan, bahwa dirinya sedang us menjaga dan merawat mereka sama-sama pernah tidak sesuai. “Prinsipnya, menjalin kasih dengan pria kecantikannya. Ini juga gagal. (ist) penyelenggara negara harus menyampaikan LHKejari ........................................dari hlm.1 KPN secara lengkap dan benar,” tandasnya. (ist) pang. Targetnya 14 PPK 1.600.000 per TPS. Tapi apabila ada dugaan penySe-Kabupaten Sampang dana yang diberikan pihak impangan. "Banyak lapoBerikut jadwal klarifikasi atas laporan kekayaan 37 pejabat di Pemprov Jawa Timur : akan dinvestigasi hingga PPK kepada Ketua KPPS ran kepada dewan terkait mantan Ketua KPU Sam- bervariarif, dari Rp 750.000 penggunaan dana KPPS Senin, 8 Juli 2019 3.

Bupati Jember pang, Syamsul Mu'arif. yang terjadi penyunatan hingga Rp 1.000.000 saja.

1.

Bupati Lumajang, 4.

Sekda Kab. Banyuwangi "Tim dari kejaksaan Sedangkan rincian cukup besar. Untuk itu, saya 2.

Bupati Ponorogo, 5.

Sekda Kab. Situbondo Sampang sudah turun pembuatan TPS diantaran- minta Kejari Sampang serilangsung untuk melakukan ya untuk biaya terop, kursi us mengungkap kasus ini 3.

Sekda Kab. Ponorogo 6.

Sekda Kab. Jember, investigasi, dan ini dilaku- dan meja, triplek, Sound hingga ke akar-akarnya," 4.

Sekda Kab. Sumenep 7.

Kaban PBD Kab. Jember kan secara maraton di 14 System, dsb. ucapnya kepada sejumlah 5.

Kadis PU SDA Kab.Sumenep 8.

Kadis PUPR Kab. Bangkalan kecamatan," jelas Bahri Bahkan ada juga uang awak media, Jumat (5/7) di 6.

Kadispendik Kab. Sumenep 9.

Kadis PUPR Kab. Trenggalek (3/7).

ATK dan konsumsi senilai ruang kerjanya.

7.

Kadispendik Kabu. Ponorogo, Sementara itu, mantan Rp 44.000 untuk 27 orang, Politisi muda dari PKB Kamis, 11 Juli 2019 Ketua KPU Samsul Muarif juga dipotong, bahkan tidak Dapil 2 (Tambelangan, Selasa, 9 Juli 2019 1.

Bupati Sumenep yang dikonfirmasi oleh Ja- disalurkan.

Sreseh, Jrengik) ini menga1.

Bupati Probolinggo, 2.

Wabup (Plt Bupati) Trenggalek tim Pos melalui WhatsApp Lain lagi honor KPPS ku kasihan dan prihatin ke2.

Bupati Blitar 3.

Wakil Bupati Sumenep (WA), tidak berkomentar Rp 550.000 untuk 6 pada nasib perugas KPPS, banyak. Ia mengarahkan orang anggota senilai Rp dimana honor dan dana 3.

Bupati Bangkalan 4.

Sekda Kab.Trenggalek agar mengkonfirmasi ka- 3.000.000, honor Petugas pembuatan tenda TPS dan 4.

Sekda Kab. Probolinggo 5.

Kadis DIKPORA Kab. Trenggalek sus tersebut ke komisioner Keamanan TPS/Linmas 2 ATK, dan Mamin disunat 5.

Sekda Kab. Blitar, 6.

Kadispendik Kab. Jember, atau Ketua KPU yang baru orang Rp 800.000, dengan oleh oknum penyelenggara 6.

Sekda Kab. Bangkalan 7.

Kadis Kesehatan Kab. Situbondo menjabat, Addy Imansyah. catatan dipotong pajak7%. Pemilu di Kabupaten Sam7.

Kadis PUPR Kab. Probolinggo 8.

Kadis PUPR Kab.Situbondo Sedangkan Addy Imanpang.

8.

Kadispendik Kab. Probolinggo 9.

Kadispendik Kab.Situbondo syah, saat dikonfirmasi Ketua DPRD Sampang Juhari menyebutkan, 9.

Kadis PUPR Kab. Bangkalan melalui telepon selulernya Ketua DPRD Sampang tidak usah jauh-jauh memJumat, 12 Juli 2019 menyatakan jika dirinya Juhari sendiri menegaskan, buktikannya. Di desa nya tidak mengetahui secara pihaknya akan memang- saja di Kecamatan TambeRabu, 10 Juli 2019 1.

Kadis PUPR Kab.Ponorogo detail terkait kasus tersebut. gil penyelenggara Pemilu langan, pengakuan beber1.

Bupati Banyuwangi 2.

Kadispendik Kab. Blitar Sekadar informasi data 2019, seperti KPUD dan apa Ketua KPPS, honor 2.

Bupati Situbondo 3.

Kadis PUPR Kab.Banyuwangi yang dihimpun jatimpos. PPK Se-Kabupaten Sam- dan dana tenda TPS serta co, dana dimaksud dalam pang. mamin, dipotong. "Masa rincian anggaran KPPS Menurut Juhari, ang- anggaran tenda TPS serta Wali ..............................................dari hlm.1 yang terindikasi kuat diko- garan dana Pemilu 2019 Mamin hanya dikasihkan wa uang BSM sudah cair , Kepala Sekolah tersebut Sumber Malang mas- rupsi dari 3600 TPS adalah itu cukup besar dan harus Rp 200 ribu. sungguh ketsetelah tahun 2019 ada pe- dan tidak di bagikan kepada yarakat pikir sudah di pin- pembuatan TPS senilai Rp dipertanggungjawabkan erlaluan," ungkapnya. (dir) rubahan tata cara pencairan yang berhak , dah ke lain tempat.

Ternyata minggu lalu bahwa yang dapat BSM Atas kejadian tersebut bisa langsung turun melalui Kepada Sekolah yang di- (8/ 7) dia masuk lagi di seKabupaten .....................................dari hlm.1 tiap siswa dengan di buat- saksikan oleh Muspika Kec kolah tersebutpadahal wali kan buku tabungan dan di Sumber Malang mulai dari murid sudah sepakat agar tan produksi mencapai 20 pemanfaatan lahan hutan man pertanian salah satunbuatkan kartu ATM oleh Polsek, Danramil serta pi- di pindah ke lain tempat . persen dari tahun sebelum- untuk menanam jenis tana- ya jagung.

"Program itu telah kita pemerintah melalui Bank hak Camat juga turut men- Bahkan ada yang sempat nya. Atas keberhasilan ini, laksanakan di KabupatBRI,” ujarnya. yaksikan kejadian tersebut ngomong MDH tak pantas pada tahun 2019 kali ini, en Pasuruan dan berhasil.

Tiap-tiap buku tabungan bahwa kepala sekolah menjadi Kepala Sekolah di Kabupaten Pasuruan menDengan bantuan bibit yang sudah terisi dana BSM ada MDH berjanji siap untuk sana dia sudah cacat moral jadi salah satu daerah yang digelontor bantuan bibit digelontor oleh Pemerintah yang 225 – ada yang 450 menggantinya, tapi dengan bahkan cacat hukum , kejagung cukup besar, "jelasPusat ini, kita akan coba ribu , tapi anehnya setelah syarat kepala sekolah harus napa pihak Dispendik tidak melebarkan lahan, dengan mau di cairkan di BRI al- pindah dari SDN 2 Plalan- menyerahkan pada APH nya.

Peningkatan produktiviharapan kembali ada penbahkan terkesan masih meangkah kagetnya orang tua gan. ingkatan produksi, "ucapsiswa karena pihak Bank Setelah kejadian MDH lindunginya .Sayang sekali tas jagung yang mencapai nya. Bantuan itu sendiri mengatakan tidak bisa di tidak pernah masuk se- masyarakat sudah tidak 20 persen ini, dikarenakan menurut Ikhwan akan cairkan karena dana BSM kolah hampir tujuh bulan merpercayainya dan wali ada tambahan lahan dari langsung berupa barang. tersebut sudah ada yang lamanya, mungkin karena murid mengancam akan pihak Perhutani yang diDana pengadaannya mernarik ? . Usut punya usut malu atau karena apa tak melakukan aksi Demo lagi siapkan untuk program perhutanan sosial. ternyata yang mengambil jelas menurut informasi dia seperti yang kemarin lakuupakan dana pusat yang Ir.Yetti Purwaningsih MMA Program ini berupa dana tersebut ialah oknum selama ini dinas di UPTD kan .(As’ad). diambil dari APBN (Ham) penyelenggara negara," ujar Febri.

Selain itu, Febri juga memaparkan tingkat kepatuhan LHKPN dari para pejabat di Jatim pada 2019. Kota Blitar, kata Febri menjadi wilayah dengan tingkat kepatuhan LHKPN terendah bagi pejabat eksekutifnya, yakni hanya 39,55%.

"Data per 27 Juni 2019 tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN pejabat eksekutif se-Provinsi Jawa Timur, Kota Blitar merupakan terendah, yaitu 39,55%.

Sedangkan kepatuhan lapor harta kekayaan pejabat legislatif di Jawa Timur, DPRD Kabupaten Lumajang merupakan yang terendah. Dari 47 wajib lapor, belum ada satu pun yang melaporkan LHKPN-nya," jelas Febri.

Nantinya, hasil pemeriksaan LHKPN para pejabat itu akan dianalisis untuk perbaikan jika ditemukan harta yang belum dilapor.

Setelah dicek para pejabat diberi kesempatan menyampaikannya secara lengkap dan benar pada LHKPN tahun berikutnya.

"Masyarakat diharapkan ikut mengawasi dan melaporkan jika ditemukan ketidaksesuaian atau informasi lainnya terkait harta para penyelenggara negara," ucap Febri.

Sederet nama kepala daerah masuk daftar. Di antaranya, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, Bupati Blitar Rijanto, dan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. Juga Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Situbondo Dadang Wigiarto,

JATIM POS

Hal - 16

Ekspose DPRD Provinsi Jatim

Edisi No. 328 Tahun XVIII ~ Minggu III JULI 2019

 Raperda RPJMD Jatim Tahun 2019-2024

17 % Penduduk Miskin Indonesia Warga Jatim

Setiap dokumen Perencanaan Pembangunan, paling sedikit memuat tiga tema utama, yakni Permasalahan, Program, dan Pendanaan.

Demikian halnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Permasalahan Pembangunan Provinsi Jawa Timur sangat luas dan kompleks serta bersifat multi dimensional. Muara dari semua permasalahan pembangunan ialah kemiskinan. Di tengah berbagai keberhasilan yang telah dicapai selama ini, Jawa Timur masih merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar, yakni sebanyak 4.292.150 jiwa (10,85%) atau 17% penduduk miskin Indonesia adalah warga Jawa Timur.

Persoalan ini terungkap dalam laporan Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Juru bicara pansus Dr MH Noer Sutjipto, SP.SE.MM menyampaikan laporan itu dalam rapat pleno DPRD Jatim, Senin (8/7).

Menurut pansus, kemiskinan adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian,

 Fraksi PPP:

kesejahteraan rakyat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Untuk itu Pansus mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur benar-benar mewujudkan Bhakti Jatim Sejahtera agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur khususnya sub sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan.

Pasangan suami istri, warga Desa Bolosingo, Kecamatan/Kabupaten Pacitan ini harus mengambil air besih yang berjarak 1 km dari rumahnya. Mereka tinggal di gubuk reyot untuk bertahan hidup.

tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan merupakan buah dari ketidakadilan, karenanya pembangunan yang berkeadilan, merupakan cara yang tepat untuk mengatasi kemiskinan.

Inilah momentum yang tepat untuk melaksanakan visi besar Gubernur Jawa Timur Tahun 2019-2024, yakni terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak. Tentu dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong.

Menuju Jawa Timur “Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Kerto Raharjo”.

Namun demikian dari hasil konsultasi Pansus dengan Dirjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, bahwa Raperda tentang RPJMD merupakan hasil pembahasan bersama antara Eksekutif dengan Legislatif, yang berarti materi RPJMD tidak mutlak 100% memuat visi-misi kepala daerah terpilih, akan tetapi harus ada ruang bagi DPRD untuk memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai kebutuhan daerahnya.

Sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 20192024 telah memuat berbagai Program Pembangunan Daerah yang akomodatif ter-

hadap berbagai Permasalahan Pembangunan Daerah.

Namun demikian, sesuai dengan pengarahan Kementerian Dalam Negeri dan aspirasi masyarakat Jawa Timur, Pansus yang diketuai H Ahmad Hadinuddin, S.PdImemperkuat Program Pembangunan Daerah dengan beberapa catatan.

Sektor Ekonomi Pansus berpendapat bahwa target pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan terlalu rendah dan terkesan lamban. Pertumbuhan ekonomi yang tidak berbasis pada ekonomi kerakyatan kurang membawa dampak yang signifikan bagi upaya meningkatkan

Realisasi APBD 2018 Berdampak Signifikan

Jawaban Gubernur Jatim atas pemandangan umum Fraksi terhadap realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 yang sebesar 30 triliun 662 miliar rupiah lebih, cukup berdampak signifikan dan menunjukkan perkembangan yang baik pada kinerja pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran.

Pendapat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 itu disampaikan juru bicaranya Dr H Suherman Abdul Muhaimin, dalam rapat pleno, Senin (8/7).

Menurut Fraksi PPP, ekonomi terus tumbuh positif, diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran dari 4,19 persen pada tahun 2014 menjadi 3,99 persen pada tahun 2018. Selanjut-

nya penurunan tingkat kemiskinan dari 12,28 persen pada tahun 2014 menjadi 10,85 persen pada tahun 2018. Tentunya capaian kinerja tersebut signifikan dan terdapat korelasinya dengan kebijakan anggaran yang fokus pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran melalui berbagai program.

Fraksi PPPyang diketuai Drs HM Musyaffa’ Noer, M.Si.MM, juga mengapresiasi program ketenagakerjaan melalui pengemban-

gan jejaring informasi pasar kerja, job fair, magang kerja, agar dapat meningkatkan penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN).

Oleh karena itu Fraksi PPPmendukung seiring dengan diterapkannya pemerintahan yang CETTAR (cepat, efektif, tanggap, transparan, dan responsif) di semua unit kerja OPD Provinsi Jatim.

Mengingat kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada tahun 2018, maka Fraksi PPP berharap ke depan kita harus lebih meningkatkan lagi HM Musyaffa’ Noer.

pertumbuhan perekonomian dengan cara mengoptimalkan semua kinerja OPD termasuk BUMD dan saling berkoordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih kinerjanya.Harus ada upaya untuk menekan terus tingkat inflasi demi kemakmuran masyarakat Jawa Timur.

Mencermati tahapanpembicaraan dan pembahasan yang telah dilakukan oleh Komisi-Komisi DPRD dan laporan Badan Anggaran DPRD, maka Fraksi PPP DPRD Provinsi Jawa Timur, menyatakan Menerima dan Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 4.565.392.081.739,92. (yd)

Sektor Tenaga Kerja Permasalahan utama tenaga kerja ialah rendahnya kualitas tenaga kerja dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Rendahnya kualitas tenaga kerja karena masih sebagian besar angkatan kerja kita kurang memiliki keterampilan. Para lulusan SLTA, hanya berbekal pengetahuan tanpa didukung keterampilan. Keterampilan hanya dapat diperoleh melalui Balai Latihan Kerja (BLK), sedangkan kondisi BLK kita yang jumlahnya hanya 16 unit se Jawa Timur sudah tidak memadai Apabila kita ingin mencetak sebanyak-banyaknya tenaga kerja terampil maka jumlah BLK harus diperbanyak dan kualitasnya ditingkatkan.

Senyampang program Pemerintah Pusat akan membangun 3.000 unit BLK, maka Pemerintah Jawa Timur harus proaktif untuk mendapatkan bagian dari

 Fraksi PKB:

program tersebut.

Jalur Lintas Selatan (JLS) JLS adalah proyek strategis, yang memiliki daya dorong pertumbuhan ekonomi sangat besar.

Dalam kajian yang dilakukan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga yang dipimpin oleh Prof Dr H Suroso Imam Zadjuli SE, bahwa apabila proyek strategis JLS dapat diselesaikan, maka akan terangkat ekonominya sekitar 2 juta rakyat di sekitarnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Karena itu Pansus mendorong agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyelesaikan proyek JLS tersebut, dengan sepenuhnya melibatkan Pemerintah Pusat dan partisipasi Kabupaten/Kota di sekitar kawasan, dalam rangka mewujudkan Jatim Akses.

Sektor UMKM Jumlah UMKM di Jawa Timur sebanyak 12,1 juta, memberi kontribusi terhadap PDRB sebesar 57,52% dan menyerap tenaga kerja sebanyak 19 juta orang, yang terdiri dari: Tenaga Kerja UMKM Non Pertanian sebanyak 13.966.706 orang, Tenaga Kerja Tani sebanyak 4.981.504 orang dan Tenaga Kerja Usaha Besar sebanyak 373.504 orang. (yd)

Dorong Terbentuknya Badan Pengawas Kinerja

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Provinsi Jawa Timur, menyatakan dapat menyetujui disahkannya Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Namun, guna menyempurnakan pengesahan Raperda tersebut, F-PKB melalui juru bicaranya Hj Khozanah Hidayati, SP dalam rapat pleno DPRD Jatim, Senin (8/7) menyampaikan beberapa hal.

Terkait dengan kinerja Badan Penanaman Modal PTSP Provinsi Jawa Timur, dapat diketahui bahwa realisasi ijin prinsip penanaman modal di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan

dengan capaian di tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya posisi Provinsi Jawa Timur terkait realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selalu di urutan kedua secara nasional di bawah DKI Jakarta, Maka dari itu, Fraksi PKB yang diketuai Dra Hj Anisah Syakur, MAg berharap agar pengesahan Raperda ini bukan hanya perubahan kewenangan urusan penanaman modal, dari awalnya dikelola institusi selevel subbidang, menjadi dikelola institusi setingkat Bidang yang melekat dalam Badan Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi menjadi momentum bagi Pemprov Jatim untuk meningkatkan realisasi investasi modal dalam negeri maupun modal asing di Jawa Timur. (yd)