Jatim Pos Edisi No. 339

Page 1

ISSN : 1412 - 7490

Edisi No. 339 Tahun XVIII ~ Minggu III OKTOBER 2019

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co

TABLOID MINGGUAN BERITA

Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT. Media Utama Jatim Direktur Utama : H. Syaiful Anam Pemilik Hak Paten Merek Nama Jatim Pos No. (250) MEREK INDONESIA (111) IDM000002986 DIREKTORAT MEREK (151) 12 April 2004 Dirjen HAKI Kemenkum HAM Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No.15 Surabaya Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya. Terverifikasi Administrasi & Faktual Dewan Pers www.dewanpers.co.id

MENJUNJUNG TINGGI KEBENARAN

Didepan 115 Investor Forum AEGIS 2019

Gubernur Jelaskan Peluang Investasi Jatim

Nansi Pritadora

Kades Cantik Dari Madura

Nansi Pritadora (32) kembali terpilih untuk kedua kalinya sebagai Kepala Desa (Kades) Ponteh Kecamatan Galis, periode 2019-2025 di Kabupaten Pamekasan, Madura. Nansi resmi dilantik oleh Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, bersama 91 Kades terpilih lainnya di aula Mandhapa Agung Ronggosukowati Pamekasan, Sabtu (12/10/2019). Bersamb . . ke hal. 15

Gubernur Khofifah Indar Parawansa membeberkan potensi investasi Jawa Timur didepan 115 investor dalam acara Gala Dinner Annual Economic Gathering of Indonesia (AEGIS) 2019 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (12/10). Dalam acara tersebut, Khofifah memaparkan berbagai peluang investasi unggulan di sektor industri, pertanian, perikanan, pariwisata, pertambangan dan sektor energi, dan berbagai sektor lain dari 38 kabupaten/ kota di Jatim, serta kawasan ekonomi khusus (KEK) Singasari, Kabupaten Malang. "Jawa Timur merupakan salah satu barometer pembangunan bagi seluruh Provinsi di Indonesia dalam segala hal, sekaligus menjadikan daerah yang tepat untuk berinvestasi," ungkap Khofifah, Sabtu (12/10). Khofifah menerangkan, di sektor industri Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini tengah fokus pada upaya membuka

Penunggak Iuran BPJS Kesehatan

Terancam Tak Bisa Urus SIM/STNK

Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan.

Jakarta, Jatim Pos Belum selesai soal kenaikan tarif, kini sanksi nunggak iuran BPJS Kesehatan jadi polemik masyarakat. Pasalnya, beberapa sanksi nunggak iuran BPJS Kesehatan berupa tak bisa urus SIM, STNK, Paspor, hingga dipersulit saat ajukan kredit. Meski sanksi nung-

gak iuran BPJS Kesehatan belum resmi diterapkan, nyatanya hal tersebut telah menjadi polemik masyarakat. Banyak pro dan kontra di tengah masyarakat terkait kebijakan BPJS Kesehatan yang diambil pemerintah. Seperti diketahui, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengeluh-

kan defisit keuangan akibat tunggakan para peserta jaminan kesehatan tersebut. Akibatnya, BPJS Kesehatan pun tak bisa membayar hutang, sehingga pemerintah harus menggelontorkan sejumlah dana untuk menutupnya. Terkait keuangan BPJS Kesehatan yang tak kunjung membaik, iuran tiap bulan yang dibebankan kepada peserta pun akan dinaikkan. Rencana pemerintah menaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan dua kali lipat mulai 1 Januari 2020 terus menjadi polemik publik. Pemerintah tinggal menunggu payung hukumnya berupa Peraturan Bersamb . . . ke hal. 15

Gubernur berbincang dengan sejumlah investor menjelaskan peluang investasi di Jawa Timur.

poros-poros industri baru di sejumlah wilayah potensial diantaranya di sisi barat dan selatan Jawa Timur, termasuk diantaranya Pulau Madura. Pembukaan poros baru

industri ini bagian dari upaya pemerataan ekonomi Jatim yang selama ini mayoritas berputar di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuran, dan Gresik. Menurut Khofifah, sektor

Internet Desa Terseok-seok

industri kimia dasar, seperti industri semen, farmasi, bahan makanan, serta petro kimia sangat berpotensi dikembangkan dengan dukungan investasi asing. Bersamb . . . ke hal. 15

Dispemas Tuban Seperti Macan Ompong

Tuban, Jatim Pos Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana (Dispemas KB) Kabupaten Tuban layaknya macan ompong yang lesu tak berdaya. Pasalnya program internet masuk desa yang digagasnya terseok-terseok. Internet Icon Plus yang digadang-gadang mampu membawa angin segar, nyatanya problem internet sampai triwulan akhir 2019 tak kunjung dibenahi. Terkesan Project Failed alias gagal total. Kewajiban pembayaran Rp 2.000.000 perbulan tak sebanding dengan hak (pelayanan) yang diterima yakni speed

Kabid Pemberdayaan Dispemas KB Tuban Anto Wahyudi.

Download 2MB dedicated dan Upload 2MB dedicated (2 : 2). Karena permasalahan tersebut, tak sedikit desa memasang provider ganda yakni juga memakai jaringan dari Telkom Indiehome dengan asumsi tagihan bulanan Rp 500.000.

“Internet dari icon plus arahan dari Dispemas masih sangat belum optimal, dan tidak quick respon ketika trouble,” ungkap kecewa salah satu perangkat desa yang tidak mau disebutkan namanya. Menanggapi hal ini Bersamb . . . ke hal. 15

Anggota Polres Kediri

Dilarang Pelihara Kumis dan Cambang

Kediri, Jatim Pos Kapolres Kediri AKBP Roni Faisal Saiful Faton dengan tegas melarang anggotanya yang memakai seragam untuk memelihara kumis dan cambang. Ia tak segan-segan mencukur anggotanya yang kedapa-

tan memelihara kumis dan cambang. Seperti yang tampak dalam apel Senin (14/10), AKBP Roni didampingi Waka Polres Kediri Kompol Andik Gunawan melakukan pemeriksaan terhadap kerapian dan ke-

bersihan anggota. Begitu didapati anggota yang berkumis atau bercambang, Wakapolres Kediri Kompol Andik Gunawan langsung melakukan tindakan tegas dengan mencukurnya. Kapolres Kediri mengatakan, larangan itu dibuat

dengan alasan jika polisi penampilan bersih tanpa cambang, maka akan membuat masyarakat akan merasa nyaman. "Berbeda lagi jika mereka bertugas di bagian lapangan atau opsnal. Mereka Bersamb . . . ke hal. 15

Wakapolres Kediri Kompol Andik Gunawan saat mencukur kumis salah satu anggota.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.