ISSN : 1412 - 7490
Edisi No. 340 Tahun XVIII ~ Minggu IV OKTOBER 2019
TABLOID MINGGUAN BERITA
MENJUNJUNG TINGGI KEBENARAN
Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co
Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT. Media Utama Jatim Direktur Utama : H. Syaiful Anam Pemilik Hak Paten Merek Nama Jatim Pos No. (250) MEREK INDONESIA (111) IDM000002986 DIREKTORAT MEREK (151) 12 April 2004 Dirjen HAKI Kemenkum HAM Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No.15 Surabaya Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya. Terverifikasi Administrasi & Faktual Dewan Pers www.dewanpers.co.id
Harapan Gubernur Untuk Menteri Asal Jatim
Bisa Terus Sinergi Bangun Jawa Timur
Feni Rose
Jauh Dari Gosip
Siapa yang tidak kenal dengan pembawa acara gosip yang fenomenal ini. Anda tentu hafal dengan kalimatnya: "Semua akan dikupas secara tajam, setajam silet!" Begitu jargon yang melambungkan nama Feni Rose. Ia memang menjadi salah satu presenter yang identik dengan deretan berita gosip aktual.Lantaran mengandung metafora yang kental dan dilafalBersamb . . ke hal. 15
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengucapkan selamat bekerja atas dilantiknya para menteri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kabinet Indonesia Maju. Terutama bagi para tokoh asal Jawa Timur yang diberikan mandat dan amanat untuk menjabat pos-pos strategis di kabinet. Gubernur Khofifah yang juga mantan Menteri Sosial di Kabinet Kerja itu berharap sinergi bisa dijalin demi memajukan Jawa Timur sebagai daerah asal para menteri tersebut. "Kalau Pak Presiden Jokowi saat memperkenalkan para menteri menyampaikan bahwa yang mengisi 3 pos strategis di Istana tetap orang lama. Kebetulan ketiganya asal Jawa Timur yaitu Pak Pratikno (Mensesneg) itu dari Bojonegoro. Lalu ada Pak Pramono Anung (Sekretaris Kabinet) beliau dari Kediri. Kemudian ada Pak Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) dari
Jabatan 400 Ribu PNS
Eselon III-IV Terancam Hilang
Ilustrasi: Suasana kerja PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta.
Jakarta, Jatim Pos Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menghilangkan jabatan struktural PNS untuk eselon III dan IV di periode kedua kepemimpinannya. Hal tersebut dilakukan agar jabatan fungsional lebih diperbanyak untuk menghargai keahlian. "Eselonisasi harus dise-
derhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," terang Jokowi, saat pelantikannya, Minggu (20/10). Menurut eks Menteri
PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, ide Jokowi adalah sesuatu yang positif. Menurutnya, penyederhanaan jabatan akan membuat pengambilan keputusan lebih efisien. "(Kalau rantai pengambilan keputusan terlalu panjang) ya kan berarti nanti slow semua proses," ujarnya. Eselon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang secara pangkat berada di golongan III-IV. Jika akan dilakukan rasionalisasi eselon maka kewenangan pengambilan keputusan akan lebih pendek yang berarti ada indikasi sebagian orang yang secara struktural eselonnya dilebur dan kehilangan kewenangan yang Bersamb . . . ke hal. 15
Presiden Jokowi Wapres KH Ma’ruf Amin bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Ada enam orang Menteri asal Jatim.
Kediri lagi. Kami berharap sinergitas mereka dengan daerah asal mereka Jawa Timur akan nyambung produktif- strategis," kata Khofifah, di Kantor Pahlawan, Kamis (24/10/2019).
Gubernur Khofifah menyebut ada banyak kebutuhan terutama infrastruktur dasar yang berbasis rumah tangga yang diharapkan juga tetap mendapat support dari pemerintah pu-
sat. Misalnya jambanisasi berbasis rumah tangga , di Jawa Timur masih sekitar 30 persen yang belum berbasis rumah tangga. Elektrifikasi secara menyeluruh Bersamb . . . ke hal. 15
Risma Menolak Dijadikan Menteri
Surabaya, Jatim PosWali Kota Surabaya Tri Rismaharini punya cerita menarik proses penyusunan Menteri untuk Presiden Jokowi saat ini. Ia berkali-kali ditawari masuk jajaran kabinet Jokowi oleh petinggi partai yang memang punya jatah menteri. Namun Risma selalu menolaknya. Ia mengaku berkomitmen bakal menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagai wali kota hingga akhir masa jabatannya. Sebab, masih banyak pekerjaan dan permasalahan di Surabaya yang belum rampung dan harus diselesaikan. “Sempat beberapa kali mendapat tawaran dari petinggi partai. Namun
Tri Rismaharini.
saya jawab masih ingin menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai Wali Kota Surabaya hingga akhir masa jabatannya,”ujarnya saat ditemui di rumah dinas
Jalan Sedap Malam, Rabu (23/10/2019). “Saya terima kasih kepada yang support, tapi saya harus sampaikan kenapa Bersamb . . . ke hal. 15
tilang terhadap pengendara apabila mereka tak dapat menunjukkan STNK sesuai ketentuan Polri.
"Pasal 288 UU No 22 tahun 2009, Dihukum 2 bulan kurungan atau denBersamb . . . ke hal. 15
Pajak STNK Mati
Pengendara Bakal Bisa Dipenjara 2 Bulan
SESUAI Pasal 288 Undang-undang No 22 tahun 2009 tersebut berbunyi : 'Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda
Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak
Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)'. Ini mulai diterapkan. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan melakukan penindakan berupa tilang apabila mendapati pengendara yang tak melengkapi surat-surat kenda-
raannya. Terlebih, jika Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) telah mati atau tak diperpanjang. Kasubdit Bin Gakkum Dit Lantas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Nasir mengatakan, pihaknya akan memberikan sanksi