Jatim Pos Edisi 349

IS SN : 1412 - 7490 ISSN

Edisi 349 Th XVIII – Minggu I P ebruari 2020 Pebruari

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT Media Utama Jatim Direktur Utama : H Syaiful Anam Pemilik Hak Paten Merek Nama Jatim Pos No. (250) MEREK INDONESIA (111) IDM000002986 DIREKTORAT MEREK (151) 12 April 2004 Dirjen HAKI Kemenkum HAM Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No. 15-17 Surabaya Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya Terverifikasi Administrasi & Faktual Dewan Pers www.dewanpers.co.id

Ustad di Madura Pakai Sabu Berdalih Tak Dilarang Agama

Mutia Ayu Dinikahi Glenn, Kini Hamil

Nama Mutia Ayu tiba-tiba saja jadi perbincangan masyarakat Indonesia. Nama Mutia Ayu mungkin saja masih asing, namun tidak demikian nama suami yang belum lama ini menikahinya, yakni Glenn Fredly.

Resepsi pernikahan tersebut berlangsung di Rumah Kajoe, Ampera, Jakarta, Senin malam, 19 Agustus 2019. Dalam foto yang sempat diunggah, Mutia Ayu terlihat sangat cantik.

Bahkan, kini Mutia Ayu tengah menikmati masa-masa kehamilannya. Mutia Ayu kerap membagikan foto dirinya dengan baby bump di

Bersambung ke hal.. 15

Bangkalan, Jatim Pos Ahmad Marzuki (46) berprofesi sebagai seorang ustad pondok pesantren Desa Pesanggrahan, Bangkalan, Madura.

Namun, di balik profesinya yang mulia itu ternyata ia juga merupakan seorang pemakai sekaligus pengedar narkoba jenis sabu-sabu.

Marzuki mengaku nyabu bisa meningkatkan semangat mengaji sehingga otomatis mendekatkan dengan Tuhan.

Bekerja sebagai pengajar ponpes, ia menyebarkan fatwa serupa kepada para muridnya.

Marzuki bahkan berdalih bahwa narkoba tidak dilarang oleh agama, juga tidak dilarang secara eksplisit di Al Quran.

Karena polisi berpegang pada KUHP, bukan debat tafsir Quran, alhasil sang ustad pun dibekuk.

Untuk membekuk tersangka Marzuki, polisi Bangkalan sempat kehilangan jejak. Beruntung, dua bulan masa pencarian, Marzuki balik ke kampung halamannya untuk menghadiri pemakaman salah satu tokoh masyarakat. Kehadirannya di lokasi pemakaman diketahui pihak kepolisian dan operasi penangkapan lang-

Pupuk Subsidi Dipangkas 50 Persen

Petani Tuban “Deg-deg Plas”

Ilustrasi

Tuban, Jatim Pos Tak ada hentinya pemerintah membuat masyarakatnya “Deg-deg Plas”. Setelah naiknya iuran BPJS Kesehatan, kali ini masyarakat petani akan kembali “digoyang”.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Alokasi

dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi yang diterbitkan pada 2 januari 2020 kemarin, tentu akan berdampak sistemik hingga ke bawah.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tuban menyebutkan bahwa alokasi pupuk

bersubsidi di 2020 dipangkas 50 persen dari penerimaan alokasi tahun sebelumnya.

“Ini dampak dari penurunan alokasi pupuk bersubsidi di Jawa Timur,” terang Kepala Bidang DPKP, Darmadin Noor.

Darmadin menegaskan jumlah alokasi pupuk bersubsidi lebih sedikit dibanding tahun lalu. Maka pihaknya akan lebih fokus pengoptimalan pupuk bersubsidi di triwulan pertama untuk mengejar target produksi.

Secara normatif, Darmadin menyebutkan, Dinas pertanian Tuban telah berkoordinasi dengan pihak dinas provinsi dan pusat agar mempertimbangkan kebutuhan pupuk bersubsidi. Prosentasi pupuk bersubsidi ya ng dialokasikan ke Tuban seBersambung ke hal.. 15

Tersangka Ahmad Marzuki saat diinterogasi Kapolres Bangkalan AKBP Rama Samtama Putra

sung dilaksanakan. Marzuki digerebek di rumahnya sepulang dari kuburan. Di sana, polisi juga menemukan dua orang lain yang lagi nyabu.

“Tersangka sebelumnya kabur, dan berhasil kami

amankan di Kwanyar usai prosesi pemakaman itu,” ucap Kapolres Bangkalan, AKBP Rama Samtama Putra, Rabu (22/01/2020).

Diketahui selama buron, Marzuki mengajar di ponpes

di Surabaya dan Mojokerto.

Luar biasa memang, meski sudah berstatus daftar pencarian orang (DPO), masih sempat mengajar. Santai Bersambung ke hal.. 15

Wali Kota Mojokerto Diperiksa KPK

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memenuhi panggilan KPK di Mapolresta Mojokerto. Ia diperiksa sebagai adik dari mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa yang tersangkut soal korupsi

Mojokerto, Jatim Pos Lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melanjutkan penyidikan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp 34 miliar dengan tersangka Mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP).

Setelah sebelumnya KPK telah memanggil Ny. Fatimah, ibunda Mustofa Kamal Pasa. Kali ini KPK melakukan pemanggilan terhadap adik kandung MKP yakni Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Wali Kota Ika Puspitasari memenuhi panggilan KPK. Ia

datang sendirian ke Mapolresta Mojokerto sekitar pukul 10.00 WIB, dan baru keluar pukul 14.00 WIB dari ruang Aula Wira Pratama, Kamis (23/1/2020).

Ning Ita, panggilan akrab Wali Kota Mojokerto itu datang memenuhi panggilan KPK dengan kemeja batik.

Saat dikonfirmasi ia mengatakan, bahwa dirinya dipanggil bukan atas nama Wali Kota Mojokerto, dan menegaskan bahwa aset yang dimiliki clear, tidak ada kaitannya dengan persoalan ya ng menimpa kakaknya Mustofa Kamal Pasa.

“Pemeriksaan saya tidak selaku Wali Kota Mojokerto, dan asset saya tidak ada kaitannya dengan persoalan TPPU,” jelas Ning Ita sambil berjalan menuju mobil.

Selain Ning Ita, ada tujuh Bersambung ke hal.. 15

Pemprov Jatim Studi Banding ke Dewi Penglipuran Bali Warga Desa Dilarang Berpoligami PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk mengembangkan desa wisata di berbagai daerah Jatim.

“Dengan pengembangan desa wisata, kami yakin akan tumbuh basis ekonomi pedesaan sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” kata Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Gubernur memberi contoh

Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang, dalam setahun bisa memberikan kontribusi ke Kabupaten Malang Rp 2,5 miliar.

Juga bisa merekrut tenaga kerja sampai 600 orang dengan income Rp 1,5 -4 juta perbulan.

Salahsatu upaya mendukung pengembangan desa wisata di Jawa Timur, Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim mengajak sejumlah

wartawan yang tergabung dalam Pokja Pemprov Jatim mengunjungi Desa Wisata (Dewi) Penglipuran Kabupaten Bangli Provinsi Bali, Senin (27/1). “Di Jatim banyak potensi desa wisata. Kita perlu studi banding desa yang sudah maju,” kata Ir.Arif Lukman Hakim, MM Kabag Media dan Dokumentasi Humas dan Protokol Pemprov Jatim.

Ketua Pengelola Wisata Penglipuran, I Nengah Muneng memberikan penjelasan tentang Desa Penglipuran bersama Kadis Kominfo Bangli I Wayan Dirgayusa, dan Kabid IKP Kominfo Made Candra.

“Disini kami sebut Dewi atau Desa Wisata Penglipuran,” ujar I Nengah Muneng.

Bersambung ke hal.. 15

Tempat pengasingan warga Desa Penglipuran yang beristri lebih dari satu

METROPOLIS

Hal - 2

Wali Kota Risma Percantik Kawasan Pandegiling Surabaya, Jatim Pos Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tak henti-hentinya menata dan mempercantik Kota Pahlawan. Seperti yang berlangsung hari Senin, Wali Kota Risma bersama jajarannya melakukan kerja bakti di kawasan Jalan Pandegiling Surabaya, Senin (27/1/2020) pagi. Bahkan, untuk mempercantik kawasan tersebut, Wali Kota Risma bakal melengkapi dengan tanaman pelindung.

Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya, Hendri Setianto mengatakan, wilayah sekitar Jalan Pandegiling – Jalan Sam Ratulangi, akan ditanami tanaman pelindung, seperti Sepatu Dea, Tabebuya, dan Sansivera (lidah mertua).

“Tanaman yang mati kita ganti dengan tanaman sansivera. Kemudian ada bebe-

Wali kota Surabaya Tri Rismaharini turut serta dalam kerja bakti di kawasan Pandegiling Surabaya, Senin (27/1/2020)

rapa space (ruang) yang masih kosong kita olah tanahnya, kita tambahi kompos langsung kita tanami.

Kemudian tikungan-tikungan

jalan ini kita percantik dengan tanaman pelindung ya ng berbunga,” kata Hendri di sela-sela kerja bakti.

Di samping itu, kata Hen-

dri, di bagian semak-semak juga akan ditanami bougenville. Bahkan, di pedestrian yang tepat berada di tikungan mengarah ke Jalan Sam Ratulangi, akan dicat

berbagai warna. Tujuannya, agar suasananya berubah lebih indah. “Kita cat warna ya ng segar. Biar berubah tidak seperti yang kemarin. Intinya untuk mempercantik kota,” jelasnya.

Hendri juga menjelaskan, pihaknya akan menambah jumlah tanaman di kawasan tersebut sekitar 150 pohon.

Diantaranya pohon tabebuya dan tanaman sansivera. Sedangkan untuk jenis bougenville, akan ditambah 500 tanaman. “Kalau tanaman pelindung mungkin sekitar 150-an. Sedangkan bougenville, sebanyak 500 ditambah kembang sepatu mungkin nanti sekitar 1500 an untuk penataan di kawasan kanan dan kiri jalan,” jelasnya.

Di samping mempercantik kawasan Pandegiling, Pemkot Surabaya juga menambah CCTV yang dilengkapi fitur pengenalan wajah (face recognition). Pasalnya, di lokasi tersebut, masih banyak pengendara yang ku-

rang tertib berlalu lintas.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat menjelaskan, CCTV dengan fitur face recognition dipasang di tiga spot. Pertama, di pertigaan Jalan Sam Ratulangi menuju ke seberang jalan. “Kemudian, di bagian tikungan (Sam Ratulangi), dan tikungan dari dua jalur,” kata Irvan.

Menurut Irvan, penambahan CCTV di kawasan tersebut, karena banyaknya pengendara yang melanggar lalu lintas. Namun, selain bertujuan agar pengendara tertib berlalu lintas, CCTV yang dilengkapi fitur face recognition itu juga diharapkan dapat mencegah tindakan kriminalitas.

“Seperti menangkap kejahatan, buang sampah sembarangan dan parkir kendaraan di pedestrian. Secepatnya akan segera beroperasi.

Kemungkinan besok sudah bisa,” pungkasnya. (bur/fred)

Aplikasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pemkot Surabaya Gelar Tes Juga Sosialisasi SKM dan SKBK

Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi

Surabaya, Jatim PosPemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan sosialisasi aplikasi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), SKM (Surat Keterangan Miskin) online dan SKBK (Surat Keterangan Bantuan Kesehatan) online kepada Ketua RW dan LPMK seSurabaya. Sosialisasi yang digelar selama tiga hari, yakni 28-30 Januari 2020 itu, terbagi menjadi beberapa wilayah kecamatan di Surabaya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, memasuki revolusi industri 4.0, Pemkot Surabaya ingin mempermudah

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya mempercepat proses pelayanan melalui aplikasi berbasis online.

“Dalam kondisi 4.0 digital ini, kita ingin mempermudah sebenarnya. Karena sekarang sudah pakai Whats app, secara otomatis aplikasi ini akan kita download ke HP nya (Ketua RW) masing-masing. Dan nanti Pak RW itu akan melaporkan siapa yang akan terdaftar ke MBR,” kata Eri seusai acara sosialisasi di Graha Sawunggaling Lantai 6, Selasa (28/1/2020) malam.

Eri menjelaskan, ketika warganya tidak terdaftar dalam MBR, maka Ketua RW

setempat dapat mendaftarkan melalui aplikasi MBR. Ketua RW hanya tinggal memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan alamat domisili warganya. Maka, secara otomatis, data yang dilaporkan itu kemudian masuk ke dalam aplikasi lurah.

“Intinya Ketua RW hanya memasukkan laporan NIK dan alamat saja (domisili), setelah itu kan secara otomatis masuk ke dalam lurah, kami punya waktu 48 jam untuk menyatakan ini masuk MBR atau tidak,” terangnya.

Dengan adanya aplikasi tersebut, Eri menyatakan, maka permasalahan yang ada di

masyarakat itu bisa terselesaikan dengan lebih cepat. Apalagi, Ketua RW dan RT merupakan unsur sosial yang paling dekat dari masyarakat.

“Sehingga bagaimana Pak RW bisa menyampaikan secara cepat ke pemerintah, salah satunya adalah melalui aplikasi (MBR), jadi tidak perlu datang ke kelurahan,” jelasnya.

Ia menyontohkan, seperti ketika ada warga meninggal atau melahirkan, maka Ketua RW tinggal melaporkan melalui aplikasi yang tersedia. Selanjutnya, data yang dilaporkan ke kelurahan, secara otomatis juga terkoneksi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).

“Setelah itu kami proses di Dispendukcapil, langsung juga di kecamatan, kita juga akan ubah KSK nya, sehingga Pak RW nanti bisa mengambil langsung ke kelurahan,” paparnya.

Pihaknya berharap, dengan adanya aplikasi ini, proses pelayanan ke masyarakat bisa lebih cepat, efektif, efisien dan tepat sasaran. Terlebih, masyarakat juga tidak perlu datang jauhjauh ke kelurahan atau kecamatan.

“Jadi tidak perlu masyarakat itu datang jauh-jauh, karena sudah terproses secara cepat, dan data satu ini bisa untuk (intervensi) semuanya,” pungkasnya. (bur/fred)

SKD CPNS Awal Februari

Surabaya, Jatim Pos Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) resmi mengumumkan jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2020. Jadwal itu diumumkan melalui surat edaran nomor 810/841/ 436.8.3/2020 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya tahun 2019.

Dalam surat edaran itu, terdapat 13 poin pengumuman. Poin pertama berbunyi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Kemudian bagi pelamar P1/TL yang menyatakan tidak mengikuti SKD. Maka, tidak wajib untuk mengikuti ujian.

Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Surabaya, Febriadhitya Prajatara mengatakan pada poin kedua, pelamar yang dinyatakan lulus dapat langsung mencetak kartu tanda peserta ujian melalui laman yang sudah disediakan di http://www. sscn.bkn.go.id. Setelah masuk ke laman itu, pelamar login menggunakan username yang

sama pada saat pendaftaran.

“Daftar nama (pelamar yang lulus seleksi administrasi dan pelamar P1/TL) dan Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dapat dilihat langsung di laman resmi Pemkot Surabaya, yaitu di https:// www.surabaya.go.id,” kata Febri di Kantor Bagian Humas, Sabtu (25/1/2020).

Febri menjelaskan bahwa SKD tersebut akan dilaksanakan menggunakan sistem Computer Asissted Test (CAT). Sedangkan jadwal SKD itu akan digelar pada Minggu-Kamis (9-13 Februari 2020) di Gelanggang Remaja Surabaya, Jalan Bogen 1/53 Q Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambak Sari Surabaya. “Khusus bagi peserta penyandang disabilitas, kami minta untuk melaporkan kepada panitia seleksi tes supaya bisa difasilitasi oleh pelaksana tes,” tegasnya.

Menurut Febri, yang paling penting juga untuk diperhatikan adalah peserta wajib hadir di tempat pelaksanaan ujian minimal 60 menit sebelum ujian dimulai. Hal itu diwajibkan untuk pengesahan kartu tanda peserta ujian dan pemberian PIN registrasi.(bur/fred)

Pemimpin Umum/Penanggung jawab: H Syaiful Anam, Jufri Yus, Siswo Oetomo; Ombudsman: Gatot Soedjono, Arifin Perdana, Zis Muzahid Hasan; Penasehat Hukum: Ahmad Budianto SH.MHum; Direktur Utama/Ketua: H Syaiful Anam; Pemimpin Redaksi: H Syaiful Anam; Redaksi Pelaksana: Jufri Yus; Koordinator Liputan: Siswo Oetomo; Pemimpin Perusahaan: Gatot Soedjono; Dewan Redaksi: H Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Gatot Soedjono, Jufri Yus; Surabaya: Kurniadi Noveyanto, Freddy SL, Burhanuddin, Dani Tri Hadiyatno; Gresik: Fairuz Zabadi; Sidoarjo: Rizal Zulkarnaen; Malang: Ziz Muzahid Hasan; Batu: Wahyono, Swandy Tambunan; Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari; Kediri/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo; Tuban: Nur Aminin; Bojonegoro: Slamet Riyadi; Madiun: Jumali; Ponorogo: Nuryadi; Ngawi: Rendy Rian Cahya, Sembodo Arif Pambudi (sirkulasi); Pamekasan: Bambang Winarno, Arief Purbadi; Sampang: Abdul Kodir, Ali W; Sumenep: Herman Basuki, Ach Khoirul Hamdani; Mojokerto: Mokh Zainudin; Probolinggo: Moh Sifak, Moh Hasin; Pasuruan: Hamzah Pujiono; Situbondo: As’ad; Lumajang: Firman; Tulungagung: Sandi Trantana; Trenggalek: Ahmad Yulis Satriaji, Puthut Purbantara; Blitar: Slamet Karno, Sandi Trantana; Alamat Redaksi: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya; Alamat Perusahaan: Jl. Gununganyar Tengah VIII/34, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194; Email: mediautamajatim@yahoo.com; Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya; SIUP No. 503/5612.A/436.6.11/2014; No Rek 0011265286 Bank Jatim a.n PT Media Utama Jatim, 0096.01.044662.50.2 BRI Kaliasin Surabaya a.n Drs H Syaiful Anam; Berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999; Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl Rungkut Industri III No. 49 Surabaya-60401; Isi di luar tanggungjawab percetakan.

Hal - 3

METROPOLIS

Jatim I

Hal - 4

Dispendukcapil Kabupaten Blitar Perkenalkan Layanan Online Blitar, Jatim Pos Guna mengurangi angka antrean pengurusan kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Blitar kini melakukan terobosan dengan memberi pelayanan berbasis digital atau sistem online, yakni E-SIAP (Elektronik Sistem Aplikasi Pendaftaran Online).

Program pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) ini bisa dilakukan di kantor desa maupun di tingkat kecamatan se Kabupaten Blitar.

Dengan layanan secara online ini bisa mengurangi antrean panjang, bahkan tidak perlu antre untuk kepengurusan kependudukan.

“Cukup mengunakan HP dari rumah tanpa perlu repot-repot ke kantor Dispendukcapil yang berada di Kanigoro,” ujar Bayu Purnama, Sekretaris Dispendukcapil Kabupaten Blitar, Senin (20/1/2020).

Bahkan, kata Bayu, pengajuan dokumen kependudukan bisa dilakukan dengan mengakses E-SIAP via smartphone yang sudah terkoneksi internet.

Mantan Camat Garum tersebut lebih jauh menjelaskan, sejumlah dokumen

Kapolsek Driyorejo Kompol Wavek memperlihatkan pelaku beserta barang bukti

Masyarakat mulai diperkenalkan sistem layanan E-SIAP ONLINE untuk mengurangi antrean panjang di Dispendukcapil Kabupaten Blitar

bisa dilayani lewat program E-SIAP ini. Diantaranya, pembuatan akte lahir, pencetakan e-KTP, akte kematian, Kartu Identitas Anak (KIA), dan Kartu Keluarga (KK).

Untuk bisa mengakses aplikasi E-SIAP Online, silakan akses portal resmi Dispendukcapil Kabupaten Blitar di http://dispenduk capil.blitarkab.go.id.

Sebelumnya, siapkan KK dan nomor HP aktif pemohon. Selanjutnya, Klik pendaftaran dan isi nomor KK, nomor NIK, dan nomor hp yang aktif.

Setelah itu buat password yang mudah diingat dan catat. Masukkan kode verifikasi dan pilih daftar tunggu beberapa saat sampai ada balasan SMS dari sistem aplikasi untuk keber-

hasilan pendaftaran.

Setelah mendapat sms dari sistem aplikasi, klik login dan masukkan nomor HP yang didaftarkan dan password yang dibuat tadi, masukkan kode verifikasi.

Jika berhasil anda sudah masuk didalam sistem ESIAP Online dan bisa melakukan permohonan dokumen kependudukan secara online. (sk)

Tulungagung Sukses Kembangkan Budidaya Ikan Air Tawar Salah satu daerah yang dianggap sukses mengembangkan budidaya ikan air tawar adalah Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Tak heran jika pemerintah pusat memberi perhatian lebih kepada daerah ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) bahkan telah menyalurkan berbagai bantuan program prioritas bagi pembudidaya ikan di Kabupaten Tulungagung.

Berbagai bantuan tersebut ditujukan untuk peningkatan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat pembudidaya, serta mendukung ketahanan pangan nasional.

Khusus mesin pakan mandiri ditujukan untuk membantu masyarakat pembudidaya ikan agar dapat menekan tingginya biaya produksi akibat mahalnya harga pakan yang menjadi komponen utama dalam struktur biaya budidaya.

Melalui bantuan mesin pakan mandiri diharapkan dapat menekan biaya produksi usaha budidaya 40-50 persen sehingga keuntungan pembudidaya juga dapat naik sebesar 40-50 persen. Pada budidaya lele misalnya, keuntungan naik dari Rp 3.000/kg menjadi Rp 4.500 – 5.000/kg.

Selain itu, dukungan sarana budidaya untuk kelompok diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan skala usaha kelompok pembudidaya ikan (Pok-

Begal Driyorejo Resahkan Warga, Ditangkap Polisi

Kolam pembudidayaan ikan air tawar dipusatkan di kawasan minapolitan Desa Gondosuli Kecamatan Gondang, Tulungagung

dakan) dan meningkatkan produksinya hingga 3-5 ton per paket. Sedangkan bantuan pakan dan benih ikan diharapkan dapat membantu meringankan biaya produksi dan meningkatkan skala usaha.

KKP memastikan potensi perikanan budidaya di Kabupaten Tulungagung yang begitu besar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dengan begitu, Kabupaten Tulungagung akan menjadi salah satu sentra utama perikanan budidaya.

Kabupaten Tulungagung diketahui telah berhasil mengembangkan setidaknya 4 komoditas utama ikan air tawar yaitu lele, patin, gurame, dan berbagai macam jenis ikan hias. Kegiatan perikanan budidaya khususnya komoditas lele di pusatkan di Kawasan Minapolitan, Desa Gondosuli, di areal pertambakan seluas 15,3 hektar.

Sedangkan ikan patin dan hias banyak dikembangkan di Desa Bendiljati Wetan, Kecamatan Sumbergempol.

Data di Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung menyebutkan, setiap hari di Kawasan Minapolitan ini mampu memproduksi ikan lele sebanyak 12 ton. Ikan lele dari Kabupaten Tulungagung telah berhasil dipasarkan ke berbagai kota di Pulau Jawa, seperti Surabaya, Malang, kota-kota di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Barat.

Ikan Gurame dan Nila Salah satu budidaya ikan tawar yang juga menjanjikan adalah Ikan Gurame dan Nila. Alasannya, masyarakat Indonesia masih sangat menggemari kedua jenis ikan ini. Apalagi sekarang banyak bermunculan warung-warung besar yang menjual sajian gurame bakar dan berbagai sajian ikan gurame

lainnya.

Begitu juga di pasar-pasar tradisional dan pasar-pasar modern banyak tersedia ikan gurame dan nila mentah siap dimasak.

Hal inilah yang menyebabkan ikan gurame dan nila masih membuka peluang usaha dan peluang bisnis yang bagus.

Pemeliharaan ikan gurame dan ikan nila relatif juga lebih mudah. Yang penting diperhatikan adalah kondisi perairan dan lingkungan usaha yang sesuai dengan habitat ikan.

Selain itu, sumber air dekat dengan lokasi usaha, serta tersedianya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ini sangat potensial, karena harga jual ikan gurame dan ikan nila yang relatif tinggi.

Adanya lahan yang belum termanfaatkan dan sangat baik bila digunakan untuk usaha budidaya, sehingga bila lahan tersebut diolah dengan baik akan membantu meningkatkan pendapatan keluarga.

Adanya teknologi budidaya ikan yang lebih efektif dan lebih efisien. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka permintaan ikan juga semakin meningkat. (bidang budidaya)

Gresik, Jatim Pos Kepala Kepolisian Sektor Driyorejo, Polres Gresik berhasil mengungkap pelaku begal yang meresahkan warga. Tersangka L (25) Warga Desa Tempel, Krian, Sidoarjo, itu ditangkap seusai beraksi menggunakan pisau.

Kapolsek Driyorejo Kompol Wavek saat menggelar konferensi pers, Selasa (14/ 1) memaparkan bahwa pelaku melakukan aksi seorang diri pada malam hari dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih.

Adapun awal mula kejadian tersebut pelaku mendatangi korban yang sedang berada di kawasan pertokoan sentra land Kota Baru Driyorejo selanjutnya menodongkan sebilah pisau kepada korban dan meminta dengan paksa sebuah Hand Phone merk xiomi redmi 5 A. Namun apa daya korban yang berstatus masih pelajar

itupun langsung melakukan perlawanan. Keduanya sempat berduel. Tangan korban bersimbah darah akibat terkena benda tajam (pisau) milik pelaku.

Melihat hal demikian Polisi non uniform yang pada saat tersebut sedang melaksanakan kegiatan kring serse tidak jauh dari lokasi kejadian langsung mendatangi tempat kejadian perkara.

Dari kejadian tersebut, anggota Polsek Driyorejo berhasil mengamankan tersangka beserta barang bukti barang bukti berupa sebilah pisau & sepeda motor honda beat milik pelaku juga Hand phone milik korban.

“Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku di jerat pasal 365 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 9 tahun,” pungkas Kapolsek Driyorejo, Kompol Wavek. (ruz)

Era Revolusi Industry 4.0

SMK Plus NU Sidoarjo Launching Teaching Factory Sidoarjo, Jatim Pos Dalam rangka meningkatkan potensi siswa di era revolusi industry 4.0, SMK Plus NU Sidoarjo melaunching program Teaching Factory (TeFa) kerja sama dengan CV Risma Production meluncurkan Studio Art pada kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual.

Studio Art ini diresmikan oleh Plt. Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin didamping Ketua PCNU Sidoarjo, Kepala Sekolah, dengan ditandai pemukulan go ng serta penandatangan prasasti, Bertempat di Aula SMK Plus NU Sidoarjo, Rabu Siang(15/01).

Cak Nur mengatakan, bahwa dengan adanya Studio Art tersebut, Siswa SMK Plus NU diharapkan mampu bersaing di bidang Desain Komunikasi visual dan lulusannya mampu menciptakan lapangan kerja di industri kreatif multimedia yang bernilai di masyarakat.

Teaching Factory (Tefa) menjadi program unggulan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai laboratorium terapan mempersiapkan siswa di dunia industri.

Lulusan SMK harus siap menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0, di mana beberapa jenis pekerjaan akan hilang dan digantikan pekerjaan baru yang harus diciptakan. Kemampuan ino-

vasi dan kreativitas menciptakan produk baru, sangat dibutuhkan di era revolusi industri 4.0. Strategi yang diterapkan SMK adalah dengan menerapkan program teaching factory (TeFa), yang memungkinkan siswa belajar memproduksi barang sesuai dengan disiplin ilmunya.

Masih lanjutnya, SMK Plus NU Sidoarjo melaksanakan program teaching Factory di Kabupaten Sidoarjo dengan bekerjasama dengan CV Risma Production dalam pengembangan Studio dan Printing.

Plt Bupati Sidoarjo, berpesan agar siswa dapat menumbuhkan kreatifitas dengan Learning by Doing, Terutama dalam hal ini siswa pada jurusan Desain Komunikasi Visual mampu mengaplikasikan Studio baru ini menghasilkan karya yang bernilai dan mempersiapkan siswa agar siap menghadapi dunia kerja yang sebenarnya,” tuturnya.

Kepala SMK Plus NU Sidoarjo Ummu Faizah mengatakan siswa dituntut memiliki hard skill yg mumpuni untuk terjun di dunia industri. Hal ini sesuai dengan dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah, SMK sekarang harus dapat berkompetisi di era Revolusi Industri 4.0. (zal)

Jatim II

Hal - 5

Dituding Maksiat, Pelaku Seni Pamekasan Turun ke Jalan

Puluhan musisi dan pencinta seni di Pamekasan melakukan Aksi Damai menuntut hak kebebasan berekspresi, Kamis (16/1/2020)

Pamekasan, Jatim Pos Merasa dilegitimasi, puluhan musisi dan pencinta seni di Pamekasan melakukan Aksi Damai dengan turun ke jalan menuntut hak kebebasan berekspresi, Kamis (16/1/2020).

Kordinator Aksi, Indra menyampaikan legitimasi terhadap seni sebagai ajang maksiat merupakan kesalahan fatal. Sebab, pelaku seni dan maksiat merupakan dua hal yang berbeda.

“Persoalan maksiat, itu person. Tidak ada hubungannya dengan para pelaku seni, tidak ada hubungannya dengan musisi. Salah kaprah ketika menjustifikasi seni, musisi adalah ajang maksiat,” tegas indra.

Aksi damai tersebut dilakukan dengan longmarch dari Monomen Arek lancor hingga kantor DPRD Pamekasan dengan diiringi kesenian musik Uldaul.

Pada aksi damai tersebut peserta aksi membawa beberapa tuntutan, baik kepada Bupati, DPRD maupun Kapolres Pamkeasan.

Diantaranya, menunutut Bupati dan DPRD Pamekasan memberikan kemerdekaan berekspresi bagi para pencinta seni khususnya musik.

“Kami menuntut Bupati dan DPRD Pamekasan memberikan kemerdekaan berekspresi dalam seni dan musik sebagai hak sipil warga negara, dimana hal tersebut merupakan hak mutlak warga negara yg dilindungi undang-undang yang berlaku tentunya,” ungkap Indra.

Selanjutnya, ia juga menuntut Polres Pamekasan agar lebih objektif dan profesional dalam menjalankan tupoksinya, hususnya dalam menyikapi pentas seni dan musik di Pamekasan.

“Polres Pamekasan tidak cenderung mengekang kebebasan berekspresi dan mempermudah perizinan pentas seni khususnya musik, selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku,” ujar Kordinator aksi.

Tuntutan ini, lanjut indra, wajib dipenuhi dan ditandatangani dan ini menjadi dasar dalam melakukan

kegiatan-kegiatan kami, selama kami tidak melanggar hukum-hukum yang berlaku.

Sementara itu, aksi damai yang dilakukan pencinta seni dan musik tersebut, disambut oleh Sekda Pamekasan, Toto Hartono. Ia menyampaikan bahwa pihaknya menyetujui 6 tuntunan yang dibawa oleh peseta aksi.

“1 sampai 6 kita nyatakan sepakat dan kita tandatangani, karena diperda juga sudah diatur. Tetapi tuntutan ke 7 tidak dapat kita laksanakan karena itu lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan SK Bupati,” ujarnya.

Menanggapi aksi tersebut, Waka Polres Pamekasan, Kompol Kurniawan menyampaikan terkait perizinan dan pengawasan keramaian sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 2017.

“Nah, keramaian ini terdapat 3 kategorinya, keramaian umum, tontonan, dan pawai. Didalam situ sudah lengkap tatacaranya,” kata Kompol Kurniawan.

Lebih lanjut, Kompol Kurniawan mengatakan, minimal pengajuan perizinan keramaian dua minggu sebelum acara.

Dengan hal tersebut, kepolisian bisa mempelajari kegiatan yang diusulkan, sehingga bisa menjamin ketertiban dan keamanan di masyarakat.

“Jadi, sesuai dengan aturannya. Kalau kira-kira apabila terjadi keramaian umum yang terkesan dipaksakan, kemudian berakibat fatal terjadi konflik sosial, yang rugi masyarakat,” jelasnya. (bw)

Desa Mojokrapak Tetapkan RPJMDes Tahun 2020 - 2025 Jombang, Jatim Pos Pasca dilantiknya kepala desa yang baru pada akhir tahun 2019 lalu, saat ini Kepala Desa harus secepatnya rampung menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa alias RPJM Des. Hal ini termaktub dalam Pasal 79 UU No. 6 tentang Desa Tahun 2014.

RPJMDes adalah rencana pembangunan jangka 6 tahun, sesuai rentang kepemimpinan seorang kepala desa untuk sekali masa jabatan. Apa saja yang akan dicapai adalah bagaimana mencapai adalah beberapa hal yang harus terjelaskan dalam RPJMDes. Jangan salah, selain RPJMDes, pemerintahan desa juga harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa yang berlaku untuk satu tahun. RKP ini tentu saja haruslah sesuai yang ada dalam RPJMDes. Pada Kamis (23/01/20 20), bertempat di pendopo Balai Desa Mojokrapak, dilaksanakan musyawarah desa dalam rangka penetapan RPJM Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.

RPJMDes ini merupakan rencana strategis untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. Dihadiri Kepala Desa H. Warsubi, Camat Tembelang

Muchtar, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua BPD dan Anggota, Ketua RT Se-Desa Mojokrapak dan Tokoh Masyarakat Desa setempat.

“RPJM Desa telah menyesuaikan dokumen RPJM Daerah Kabupaten Jombang, dengan harapan sinergitas perencanaan dapat mempercepat tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Jalannya pelaksanaan pemerintahan desa, khususnya kegiatan pembangunan dapat menerapkan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance) seperti partisipasif, transparan dan akuntabilitas,” ungkap Kepala Desa.

Lanjut Warsubi, RPMJDes ini berguna untuk memenuhi

Kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pembangunan bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur yang diharapkan hasilnya dirasakan langsung oleh seluruh warga Desa Mojokrapak.

Sementara itu, Camat Tembelang Muchtar menghimbau untuk menggunakan anggaran desa dengan benar.

“Saya imbau agar nanti dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyalahgunaan anggaran, sehingga pembangunan yang ada di Desa Mojokrapak ini dapat terlaksana dengan baik dan aman,” pungkasnya. (her)

Memaksimalkan ‘Membuat Uang’ di Wordpress Gresik, Jatim Pos Belasan Programer Wordpress dari berbagai kalangan dan wilayah sekitar Gresik melakukan pertemuan untuk memaksimalkan Wordpress sebagai tempat untuk ‘membuat uang’ pada Sabtu (18/1) sore.

Wordpress sebagai salah satu layanan pengelolaan konten terbesar di dunia memiliki potensi yang bagus bagi segala kalangan untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah.

Meskipun platform tersebut bersifat non-profit, yang mana penyedia layanan tidak mengambil keuntungan dengan keberadaannya, Wordpress memiliki berbagai keunggulan yang dapat dimaksimalkan oleh pengguna dari berbagai kalangan.

“Earning Money bisa dari mana-mana” ujar Hendy Salam selaku pengisi materi.

Kepala produksi Panen Maya itu juga menjelaskan ada seseorang yang bisa mendapatkan US$210 ribu atau hampir Rp.3 miliar dengan berjualan tema Wordpress.

Platform ini cukup kuat di kalangan penyedia layanan pengelolaan konten di dunia. Hal ini terbukti

Suasana pertemuan para pengguna Platform Wordpress di Gresik pada Sabtu (18/1) dari seluruh website di dunia, pengguna Wordpress mencapai 34 persen. Sedangkan dibandingkan penyedia layanan pengelolaan konten lainnya, Wordpress mendominasi pasar sebesar 60 persen.

“Tidak ada penurunan (sebaran pasar Wordpress) dari tahun ke tahun, selalu naik 1 sampai 4 persen per tahun” tegas Khazari Sofal selaku Customer Relations Specialist Niagahoster.

Menurut Sinar Hadi Jaya selaku CEO Raja Kreatif mengungkapkan meskipun banyak programer Wordpress di Gresik, namun mereka banyak yang beraksi di luar Gresik.

Hingga hal ini menjadi peluang yang menjanjikan bagi peserta pertemuan.

“Memang banyak banget teman-teman sekarang gunain Wordpress untuk buatin website temennya, buat tempat jualannya.

Memang tujaunnya seperti itu, jadi image wordpress sebagai blog harus bisa ditabrak dengan bisa dibuat menjadi bisnis juga,” pungkas CEO Raja Kreatif.

Acara yang berlangsung di Yellow Bike Coffe Gresik tersebut merupakan pertemuan yang digagas oleh Raja Kreatif bersama Niagahoster untuk menambah pengetahuan komunitas Wordpress di Gresik dan sekitarnya hingga memaksimalkan Wordpress untuk menghasilkan uang. (ruz)

Kadis DPKP Jatim Hadi Sulistyo

Berjanji Kelola Kekurangan Pupuk di Jatim Blitar, Jatim Pos Alokasi pupuk bersubsidi untuk para petani di Jawa Timur dipangkas hampir 50 persen. Dengan demikian, pada tahun 2020 ini pemerintah pusat hanya mampu memberikan kuota sebesar 1,3 juta ton.

Menanggapi persoalan itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DP KP) Provinsi Jawa Timur, Ir. Hadi Sulistyo, M.Si mengatakan, akan berusaha sekuat daya mengelola kekurangan yang terjadi di petani.

Provinsi Jawa Timur merupakan lumbung pangan nasional. Terjadinya kekurangan pupuk dikhawatirkan akan mempengaruhi produksi petani tahun 2020 ini.

Selain untuk kebutuhan tanaman pangan (pertanian), selama ini pupuk subsidi juga untuk perkebunan, perikanan dan lain sebagainya.

Atas dasar itu Hadi mengusulkan jumlah kuota pupuk subsidi dari pusat sebesar 4,9 juta ton. Menurut Hadi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah bertolak ke Jakarta untuk menanyakan soal pupuk itu.

“Hari ini ibu gubernur juga ke Jakarta akan menemui bapak menteri untuk menanyakan soal pupuk itu,” kata Hadi kepada wartawan di sela kunjungannya di wilayah Selopuro, Kabupaten Blitar, Selasa (21/1/2020).

Hadi Sulistiyo menga-

Pekerja menurunkan pupuk bersubsidi ke salah satu agen di wilayah Tanggunggunung, Tulungagung

takan, soal pemangkasan itu murni kewenangan pusat.

Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) beralasan pengurangan kuota disebabkan terbatasnya dana APBN. “Kemarin kami bertemu Dirjen PSP. Yang bersangkutan beralasan karena dana APBN kurang,” tukas Hadi.

Dalam konfirmasi itu, kata Hadi Dirjen PSP juga menyampaikan masih akan melakukan crosscheck RDKK ya ng diajukan (Pemprov Jatim) dengan Kementan (Kementerian Pertanian).

RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) merupakan rencana kebutuhan pupuk subsidi yang disusun kelompok tani atau gabungan kelompok tani di sebuah daerah. “Kami sudah

mengirim surat gubernur ke kementan untuk segera dipenuhi kekurangan pupuk ya ng ada di Jawa Timur,” ungkap Hadi.

Sambil menunggu kabar kejelasan dari pusat, dinas pertanian akan berusaha sekuat daya mengelola kekurangan yang terjadi di petani.

Solusi yang bisa diambil dinas menurut Hadi adalah dengan melakukan relokasi pupuk. Misalnya kebutuhan dari Kabupaten A untuk sementara diambilkan dari Kabupaten B yang belum membutuhkan.

Sebab keluhan adanya kekurangan pupuk sudah mulai muncul dari beberapa daerah. “Jadi untuk bulan Januari-Maret ada kebutuhan yang dimajukan, “kata Hadi yang berharap kekurangan bisa segera dipenuhi pusat. (ist)

Budaya & Pariwisata Jatim

Hal - 6

Juara III Lomba Desa Wisata Maju

Kemiren, Masih Asri Khas Desa Suku Osing Jawa Timur patut berbangga karena memiliki Desa Kemiren, Kabupaten Banyuwangi. Desa ini dinobatkan sebagai salah satu Desa Wisata Maju di Indonesia.

Dalam Lomba Desa Wisata Nusantara 2019, Desa Kemiren sukses menyabet gelar Juara III. Desa Kemiren menjadi perwakilan satu-satunya dari Jawa Timur dalam Kategori Desa Wisata Maju.

Namun, selain Desa Kemiren, terdapat pula Desa Dadapan, Pacitan yang mendapatkan juara harapan II dalam Kategori Desa Wisata Berkembang.

Lomba ini digagas oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Sinarto, S.Kar, MM pun berharap agar prestasi yang telah dicapai dapat dipertahankan, bahkan berharap dapat menjadi lebih baik di tahun mendatang.

Harapan itu disampaikan Sinarto saat menjelang tutup akhir tahun 2019 di Kantor Disbudpar Jatim yang dihadiri oleh seluruh karyawan. “Selama tahun 2019 Disbudpar Jatim telah memberikan berbagai prestasi dan kontribusi yang cukup baik untuk Jawa Timur, sehingga di tahun yang akan datang diharapkan dapat menjadi lebih baik dengan memberikan lebih banyak lagi

♦Desa

prestasi serta kinerja yang maksimal untuk Jawa Timur yang lebih baik,” ujar Sinarto.

Desa Kemiren sendiri terletak di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tempatnya memang asik dan nyaman untuk relaksasi menikmati aroma pedesaan yang masih asri dan khas Desa Wisata Osing atau biasa juga disebut Using.

Penduduk di Desa Kemiren merupakan kelompok masyarakat yang memiliki adat istiadat dan budaya yang dikenal sebagai suku Osing.

Pemerintah telah menetapkan sebagai cagar budaya dan mengembangkannya sebagai Desa Wisata Suku Osing.

Suku Osing adalah suku asli Banyuwangi. Mereka mayoritas tinggal di Desa Kemiren. Berbagai macam kesenian masih bisa dijumpai di desa seperti seni Barong, Kuntulan, jaran Kincak (kuda menari), mocopatan (membaca lontar kuno) serta Gandrung.

Desa ini dikenal sebagai salah satu pusat Gandrung, tarian tradisional Banyuwangi. Di sini keberadaannya sangat dilestarikan agar tak hilang termakan zaman, sekaligus untuk menarik perhatian wisatawan.

Beragam cara dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut, mulai dari perubahan kostum, pergantian pemeran, penambahan alat musik, hingga adaptasi

sa. Hal ini merupakan simbol filosofi Islam, yakni berjalan ke arah barat atau kiblat.

Saat menumbuk padi, wanita penduduk Desa Kemiren akan memukul-mukul lesung dan alu sehingga menghadirkan bunyi harmonis.

lagu-lagu baru yang sedang digemari masyarakat.

Satu hal yang pantang dilewatkan di Desa Kemiren adalah Genjah Arum, semacam museum pribadi yang dikelola seorang pengusaha. Keberadaannya bertujuan untuk melestarikan budaya setempat.

Berkunjung ke sini kita bisa menyaksikan tujuh rumah adat kuno dan sejumlah ornamen kuno, bikin suasana tempo dulunya makin terasa kental. Selain itu masih ada

Angklung Pagak, alat musik tradisional khas Kemiren.

Bicara soal kesenian, Tari Gandrung merupakan bentuk syukur masyarakat Desa Kemiren pasca panen. Biasanya dibawakan berpasangan, perempuan sebagai penarinya dan pihak laki-laki sebagai yang diajak menari atau kerap disebut paju.

Selain Tari Gandrung, Kemiren juga memiliki Ritual Barong Ider Bumi yang khas.

Tradisi ini merupakan salah sa-

Pantai Gondo Mayit

Dadapan, Pacitan

Tawarkan Sejuta Pesona di Bukit Sentono

Bukit Sentono Genthong di Desa Dadapan, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, sungguh mempesona. Mampu menyihir pengunjung yang berada di atas bukit

Berbeda dengan Desa Kemiren di Banyuwangi, Desa Dadapan di Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan ini masuk dalam 10 nominasi lomba desa wisata nusantara untuk desa wisata kategori berkembang.

Desa Dadapan bersaing dengan 9 desa lainnya untuk kategori berkembang. Penilaian akhir untuk menentukan juara lomba desa wisata pada November 2019 dilakukan di Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Ditjen Kemendes PDTT) Jakarta.

Hasilnya, Desa Dadapan, Pacitan berhasil mendapatkan juara Harapan II dalam Kategori Desa Wisata Berkembang.

Ada beberapa potensi wisata unggulan di Desa Dadapan, diantaranya adalah

Beiji Park, Sentono Genthong dan Monumen Tumpak Rinjing.

Beiji Park sendiri adalah salah satu kawasan wisata al am, lengkap dengan berbagai wahananya yang terletak di Dusun Beji, Desa Dadapan, Kecamatan Pringkuku.

Beiji Park yang terletak di tepi jalur utama Pacitan-Solo yang berada di kawasan perhutani ini menyuguhkan pemandangan yang cocok untuk para wisatawan pecinta selfie sehingga sengaja dikembangkan jadi obyek wisata.

Sementara, Sentono Genthong adalah bukit pandang yang indah di Pacitan berupa bukit jurang kars, dan jika berada di kawasan tersebut, akan menikmati sejuta pesona karena akan melihat di sepanjang sudut mata. Kota Pacitan terlihat jelas tanpa penghalang, teluk Pacitan dengan latar

Edisi No. 349 Th XVIII~Minggu I Pebruari 2020

tu ritual tahunan Suku Osing yang dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas keselamatan masyarakat desa atau dikeal sebagai tradisi Tolak Bala.

Biasanya rutin digelar pada bulan Syawal, tepatnya pada hari kedua Lebaran Idul Fitri.

Seperti kebanyakan ritual di Banyuwangi, Tradisi Ider Bumi juga melibatkan sajian seni pertunjukan dalam arakarakan. Rutenya sudah ditentukan, yakni dari ujung timur hingga pucuk barat de-

Kopi Jaran Goyang Tak hanya tradisi, desa ini juga punya Kopi Jaran Goyang yang jadi favorit wisatawan.

Cita rasanya benar-benar memikat, bikin siapapun yang pernah mencicipi jadi ingin meminumnya terus menerus.

Kopi Jaran Goyang juga punya keunikan dalam cara meminumnya. Hidung harus didekatkan ke cangkir kopi sehingga aroma khasnya tercium maksimal. Barulah setelah itu kita bisa meminumnya. Eits, tapi wajib sampai berbunyi sruutt ya. Cara ini dipercaya membuat cita rasa kopi jadi makin maksimal.

Jika masih belum puas dengan Kopi Jaran Goyang, Anda masih bisa mencicipi Kopi Osing. Tak hanya menikmatinya, kalian juga bisa melihat dan mempratekkan langsung cara mengolahnya, mulai proses sangrai hingga menjadi biji kopi siap konsumsi.

Itulah ragam tradisi, budaya, hingga kuliner khas Kemiren. Benar-benar luar biasa bukan? Jika Anda sedang menjelajah wisata Banyuwangi atau sekitarnya, sempatkan mampir ke sini untuk merasakan atmosfer tradisional ala Tanah Osing. (ist)

belakang kawasan Gunung Lima yang menjadi titik terindah di kawasan ini.

Bukit Sentono Genthong memiliki hamparan panorama teluk Pantai Telang Ria yang indah dan menawan. Hal ini mampu menyihir pengunjung yang berada di atas bukit. Inilah destinasi baru yang ditawarkan Pacitan. Pemandangan luar biasa di Bukit Sentono Genthong.

Ditjen Kemendes PDTT pun mengakui bahwa sektor pariwisata adalah paling cepat dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Karena itu pihak Kemendes PDTT mengajak desa-desa untuk mengembangkan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan memberikan bantuan permodalan tiap BUMDes Rp 50 juta.

Kepala Desa Dadapan Ismono mengatakan wisata Bukit Sentono Genthong merupakan salah satu unit usaha BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Tugu Kuning.

“Omsetnya Rp 540 juta.

Yang penting pemberdayaan masyarakat jalan dan masyarakat bisa mendapat hasil dari BUMDes ini. Ada 50 or ang pengurus. Mudah-mudahan semakin luas dan terkenal,” ujarnya optimistis.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama BUM Des Tugu Kuning Wahyu Ariwibowo menyebutkan bahwa andalan wisata ini adalah menjual view Pacitan dari atas Bukit.

“Karena pemandangan luar biasa masyarakat ber-

musyawarah untuk menjadikannya sebagai tempat wisata. Ke depnnya harus terus ada inovasi agar pengunjung tidak bosan,” ungkapnya.

Objek wisata ini dibuka Oktober 2017 dan mulai dikelola BUMDes pada 2018. Area seluas 6.358 km persegi ini merupakan tanah kas desa yang pada masa lalu sering dijadikan tempat pertapaan.

Fasilitas yang tersedia lumayan memadai, di antaranya kamar mandi, mushola, akses jalan, tempat parkir, shuttle wisata. Pengunjung dipungut Rp10 ribu untuk tiket masuk.

Selain dua tempat wisata tersebut, ada satu lagi yakni Monumen Tumpak Rinjing terletak di Dusun Gesingan, Desa Dadapan, Kecamatan Pringkuku, dimana monumen ini menjadi saksi bisu pertemuan Jenderal Soedirman dan Brigjen Ignatius Slamet Riyadi.

Sesuai SK Bupati Kabupaten Pacitan, pada Bulan April 2019 Desa Dadapan resmi ditunjuk sebagai Desa Wisata yang berada di kawasan Kabupaten Pacitan.

Berawal dari terobosan yang dilakukan Pemerintah Desa Dadapan dan BUMDesa Tugu Kuning pada tahun 2018 untuk membuka wisata Sentono Genthong dengan segala keindahan dan atraksi Paralayang, Desa Dadapan kini mulai menggarap Desa Wisatanya. (ist)

Seram Namanya, tapi Sangat Indah

Pantai yang satu ini terletak di Blitar, tepatnya di desa Tambak Rejo. Meskipun tempat ini mungkin sangat jarang terdengar di telinga kalian, pantai ini merupakan salah satu pantai yang indah di Jawa Timur.

Menyandang nama yang sangat mistis ternyata tidak membuat Pantai Gondo Mayit menyembunyikan keindahannya. Pantai Pasetran Gondo Mayit adalah salah satu lokasi wisata pantai di Blitar yang masih bersih dan alami dengan pemandangan yang mempesona. Lokasinya tidak terlalu jauh dari Pantai Tambakrejo, pantai ini terletak di sisi timur Pantai Tambakrejo. Pantai Pasetran Gondo Mayit merupakan pantai yang terletak di Kecamatan Wonotirto, Desa Tambakrejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Dalam bahasa Jawa, Gondo Mayit memiliki arti bau mayat.

Seram memang, tapi sebenarnya ini adalah nama sebuah pantai yang sangat indah. Mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa pantai ini memiliki nama yang menyeramkan. Konon di pantai ini pernah ditemukan banyak mayat sehingga tercium bau mayat di sekitar pantai. Namun ini hanyalah sebuah cerita sejarah di masa lalu. Inilah yang membuat pantai di Blitar ini dinamakan Gondo Mayit. Selain itu juga terdapat pesanggrahan di pantai yang dipercaya merupakan tempat persinggahan Nyi Roro Kidul.

Namun demikian, pantai ini masih sangat perawan, terbukti masih jarang dikunjungi oleh wisatawan. Perpaduan alam yang asri berkolaborasi dengan pemandangan pantai yang bersih menjadikan pantai ini terlihat sangat menawan.

Air laut di Pantai Gondo Mayit sangat bening, mengundang Anda untuk terjun menikmati sejuk air dan hempasan ombaknya. Bibir pantai yang tidak cukup dalam membuat bentuk ombak memanjang yang sangat indah. (ist)

Jatim III

Hal - 7

Pola Penangkapan Rajungan di Jatim Mencemaskan

Kegiatan penangkapan rajungan terus meningkat, namun di sisi lain pola penangkapannya mulai mengkhawatirkan

Penangkapan komoditas rajungan sudah berada dalam kondisi mencemaskan sehingga perlu dilakukan pembatasan. Bahkan, dari 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) ada sebanyak dua WPP yang sudah dieksploitasi secara berle-

bihan.

Tak heran jika Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim Ir. Miftahul Arifin, MM mengatakan, pada akhir 2019 lalu telah memberi pengetahuan tentang pengelolaan rajungan yang

melibatkan masyarakat. Targetnya masyarakat nelayan Gresik, Bangkalan, Sampang, Sumenep dan Pamekasan.

Penangkapan rajungan, kata dia, harus dilakukan dengan penetapan teknologi penangkapan yang ber-

Hadiri Sosialisasi di MPP

40 UMKM Kantongi Surat Izin Usaha

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gresik menyerahkan Surat Izin Usaha Mikro Kecil

Gresik, Jatim Pos Sebanyak 40 pelaku UMKM Gresik yang diundang oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gresik yang menghadiri undangan Sosialisasi tentang Perijinan Online Single Submision (OSS) di Mall Pelayanan Publik (MPP) Gresik pada Kamis (23/1) mendapat surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

“Sungguh saya tidak menyangka begitu mudahnya mendapatkan izin usaha di Gresik. Saya tak menyangka yang awalnya sekadar menghadiri rapat.

Saat rapat itu kami dipandu untuk masuk aplikasi OSS melalui handphone. Setelah mengisi data yang ada di aplikasi tersebut seketika langsung dicetak dan keluarlah surat izin ini,” ungkap Ifa Sholikhatun (40) pelaku UMKM Makanan minuman asal Jl. KH. Agus Salim Gresik.

Pengakuan senada disampaikan Farida Uriani (55) pengusaha busana

muslim anak asal Manyar Gresik. Dia mengaku sudah tahun tahun lalu sudah melakukan pengurusan bahkan terhitung sudah kembali selama empat kali.

Tapi sampai saat ini belum ada hasil. Bahkan saya sempat terkendala ketika masuk pada aplikasi OSS. “Sungguh saya senang sekali hari ini saya bisa membawa surat izin usaha IUMK. Tak hanya itu, sekali masuk ada 3 surat saya dapatkan yaitu IUMK, Nomer Induk Berusaha (NIB), Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan dan Penataan Lingkungan (SPPL). Saya bangga dengan Mall Pelayanan Publik ini,” katanya.

Kepala DPMPTSP Gresik Mulyanto mengatakan, sebetulnya sosialisasi OSS ini diselenggarakan di masingmasing Kecamatan. “Namun kami memandang betapa lebih efektifnya kegiatan ini dilaksanakan di Mall Pelayanan Publik. Sambal mereka praktek masuk aplikasi seketika bisa langsung dicetak. Lihatlah

mereka tampak sangat Bahagia menerima surat izin usaha yang mereka idamkan sebelumnya,” ujar Mulyanto sambal menunjuk kerumunan para pelaku UKM tersebut.

Usai memberikan sosialiasasi para pejabat Pejabat DPMPTSP meminta kepada para peserta untuk m e n g e l u a r k a n handphonenya masingmasing. Kemudian mereka meminta agar masuk kehttps://www.oss.go.id.

Lalu mengisi pada data yang sudah tersedia disana.”Sangat mudah, tinggal klik, klik dan klik serta mengetik nama dan nomer identitas dan langsung bisa dicetak,” ujar Mulyanto.

Masih menurut Mulyanto, mulanya memang hanya beberapa orang yang dibuat contoh untuk pencetakan surat perijinannya. Namun melihat antusias peserta yang begitu tinggi, maka Mulyanto memerintahkan untuk dicetak semuanya.

Jadilah semua peserta yang berjumlah 40 orang langsung mengantongi surat ijin.

Sementara Kepala Bidang Pengembangan Iklim, Promosi, Data dan Informasi Penanaman Modal Purwati Cahyoningrung mengatakan pihaknya akan terus berusaha agar semua pelaku UMKM di Gresik memanfaatkan kemudahan dan kesempatan ini.

“Silahkan datang langsung ke Mall Pelayanan Publik Gresik, nanti akan dibantu oleh operator DPMPTSP. Silahkan tunggu pencetakan Insyaallah seketika bisa selesai,” tandasnya. (ruz)

tanggung jawab untuk meng hasilkan produksi yang berkualitas dan tertangkap pada ukuran rajungan yang layak dan boleh ditangkap.

Dengan mengenal berbagai metode penangkapan rajungan dan dominasi alat tangkap lain menjadi bahan pengendalian dalam interaksi penangkapan disekitar perikanan rajungan.

Dijelaskan, bahwa rajungan yang bertelur harus ditampung di jaring apung, dan biarkan sampai menetas. Setelah menetas yang induk dilepas ke laut, sedang benihnya dibiarkan sampai agak besar kemudian dilepas.

Ukuran rajungan hasil tangkapan nelayan wajib mengacu pada peraturan yang berlaku seperti yang tertuang pada Permen KP No. 56 TA 2016. Salah satu bunyinya mengatakan, penangkapan rajungan hanya dapat dilakukan dalam kondisi tidak bertelur dan ukuran lebar karapas di atas 10 cm atau berat di atas 60 gram per ekor.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Moh Abdi Suhufan berpendapat, penangkapan rajungan sudah mencemaskan karena selama ini ada keterbatasan informasi dan pencatatan pada perikanan skala kecil rajungan, terutama untuk kebutuhan traceability atau keterlacakan.

“Yang harus dilakukan pemerintah agar secepatnya memberlakukan pemanfaatan perikanan rajungan yang berbasis WPP dan kedua agar daerah dapat lebih berinisiatif melakukan pengelolaan perikanan rajungan sesuai karakteristik WPP,” kata Abdi.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan penangkapan kepiting dan rajungan selama ini lebih banyak dari hasil penangkapan dari alam yang dilakukan secara tidak terukur dan cenderung eksploitatif.

Akibatnya terjadi kelebihan tangkapan dan depleting stok sumber daya kepiting dan rajungan di alam.

Fakta di lapangan menunjukkan populasi kepiting baik jumlah maupun ukuran menurun sejak tahun 1990, ini dapat dilihat di eksportir dari Jakarta, Bali, dan Surabaya, yang sangat sulit mendapatkan ukuran di atas 1 kg.

Selain itu, sistem buka tutup penangkapan rajungan diyakini dapat memulihkan stok komoditas perikanan unggulan itu di alam. Gagasan open-close system itu pernah mengemuka dalam pertemuan koordinasi tentang perikanan rajungan di Indonesia di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Anto, salah seorang anggota Asosiasi Pengelolaan

Rajungan Indonesia (APRI) asal Gresik, Jawa Timur, saat itu mengatakan, kira-kira pemerintah bisa tidak membuat peraturan closing penangkapan dalam setahun untuk beberapa bulan. Sebagai pelaku, kata Anto, dulu banyak sekali rajungan di pantai utara Jawa. Tapi sekarang minim dan tambah kecil.

Menurut dia, puncak musim rajungan saat ini hanya berjalan 3 pekan hingga 1 bulan, berbeda dengan dulu yang berlangsung 4-5 bulan. Penurunan stok di alam juga dapat ditengarai dari harga. Jika dulu eksportir membeli rajungan dengan harga Rp 8.000-Rp 12.000 per kg, kini mereka harus menebus Rp 85.000-Rp 90.000 per kg.

“Kami sekarang sulit menentukan bulan apa musim rajungan dan bulan apa tidak musim,” kata Anto.

Berdasarkan pengalaman pelaku usaha, masa rajungan memijah biasanya terjadi pada September-Oktober. Setelah itu, pada Desember-April, stok rajungan di alam biasanya melimpah. Anto berharap siklus itu bisa menjadi pertimbangan KKP untuk menerapkan sistem buka-tutup penangkapan rajungan dari alam.

Karena itu Ditjen Perikanan Tangkap KKP akan mengkaji ide membuka keran penangkapan selama April-September. Untuk itu, industri pengolahan mesti menyiapkan produksi dan stoknya. (bidang tangkap)

Forkopimka Tulangan Dirikan Posko Siaga Bencana

Forkopimka Tulangan saat gelar Antisipasi siaga bencana dan dirikan posko

Sidoarjo, Jatim Pos Antisipasi bencana, Forkopimka dan jajaran Polsek Tulangan serta Koramil, mendirikan posko siaga bencana, Senin (20/1/2020).

Secara geografis, wilayah Tulangan masih tergolong rawan terjadi bencana, terlebih bencana hujan deras disertai angin kencang.

Seperti yang terjadi di jalan raya Desa Singopadu dan Kajeksan beberapa waktu lalu.

Selain itu, wilayah Tulangan terdapat beberapa titik rawan terjadi bencana, diantaranya Desa Singopadu,

Tulangan, Kajeksan dan Kepuhkemiri, Desa Grogol dan desa lainnya.

Kapolsek Tulangan AKP. Gatot Setya Budi usai apel siaga menyampaikan, untuk mengantisipasi bencana itu, kami sudah membentuk dua regu. Masing-masing regu, ada empat personel Polsek.

Tiap regu, kami bagi dua shift.

Selain itu, kami juga harus berkoordinasi dengan pihak Koramil dan instansi terkait.

“Potensi bencana yang sering terjadi di wilayah Tulangan ini adalah bencana angin kencang. Sedangkan potensi bencana banjir, bisa

dikatakan minim sekali.

Namun, tetap harus siaga dan siap untuk mengantisipasinya,” ungkapnya.

Sementara itu, menurut Camat Tulangan, Didik Widiyoko, sesuai instruksi dari Pemkab, bahwa di setiap kecamatan harus disediakan posko siaga bencana.

“Potensi bencana yang timbul, tidak hanya dari unsur alam saja, akan tetapi, bisa saja dari unsur manusia itu sendiri. Untuk itu, kami mengajak seluruh elemen untuk sadar dan peduli terhadap bencana,” pungkasnya. (zal)

Ekspose Pemprov Jatim

Hal - 8

Gubernur Khofifah Sampaikan Ucapan Selamat

Pada Pemkab/Pemkot Atas Penghargaan SAKIP 2019 GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan ucapan selamat atas diraihnya penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2019 yang diterima Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Hal itu disampaikan untuk mengapresiasi raihan kinerja yang telah dilakukannya hingga memberikan peningkatan layanan kepada masyarakat.

“Saya sampaikan selamat dan terimakasih kepada seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang telah menerima penghargaan SAKIP 2019 di Bali tanggal 27 Januari 2020 kemarin,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Rabu (29/1).

Dengan diterimanya penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI, Gubernur Khofifah berharap, seluruh Pemkab/ Pemkot semakin meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi.

“Ini membuktikan bahwa komitmen kita dalam mem-

bangun sistem kinerja instansi pemerintahan kita mengalami peningkatan terus,” ujarnya.

Untuk itu, dirinya berharap ditahun mendatang, predikat yang diraih dapat semakin ditingkatkan lagi.

“Jadi kalau yang masih B

harus bisa BB. Atau kalau BB bisa naik jadi A dan yang A bisa meraih penghargaan tertinggi yaitu AA, “ ujarnya.

Seperti diberitakan, bahwa Pemprov Jatim dan seluruh Pemkab/Pemkot telah menerima penghargaan

(SAKIP) dari KemenPAN-RB RI di Inaya Putri Bali Kawasan Wisata Nusa Dua Badung, Bali, Senin, (27/1) yang lalu.

Dari 38 Pemkab dan Pemkot di Jawa Timur terdapat 5 Pemkab yang meraih Predikat A. Kelima daerah tersebut yakni Pemkab

Banyuwangi, Pemkab Lamongan, Pemkab Gresik, Pemkab Ngawi, dan Pemkab Situbondo.

Kepada kelima wilayah tersebut Gubernur Khofifah berpesan agar mampu mempertahankan predikat tersebut bahkan meningkatkan menjadi AA. “Kepada Pemkab yang telah meraih predikat A, agar mampu mempertahankan bahkan meningkatkan predikat tersebut di tahun-tahun berikutnya,” pesannya.

Selain itu, terdapat 16 Pemkab/Pemkot yang menerima predikat BB. Keenam belas daerah tersebut terdiri dari Pemkab Malang, Pemkot Malang, Pemkab Mojokerto, Pemkab Madiun, Pemkot Blitar, Pemkab Trenggalek, Pemkot Probolinggo, Pemkab Probolinggo, Pemkab Pasuruan, Pemkab Ponorogo, Pemkot Kediri, Pemkab Tulungagung, Pemkab Bondowoso, Pemkab Jombang, Pemkab Sidoarjo dan Kota Surabaya.

Sedangkan 17 Pemkab/Pemkot yang lainnya mendapatkan predikat B. Yaitu Pemkab Sumenep, Pemkab Sampang, Pemkab Pamekasan, Pemkab Blitar, Pemkab Pacitan, Pemkab Tuban, Pemkot Pasuruan,

Pemkot Batu, Pemkab Magetan, Pemkot Mojokerto, Pemkab Kediri, Pemkab Lumajang, Pemkab Nganjuk, Pemkab Bojonegoro, Pemkab Bangkalan, Pemkab Jember, dan Pemkot Madiun.

Di sisi lain, orang nomor satu di Jatim ini juga memberikan dukungan dan semangat untuk Pemkab/Pemkot yang belum memperoleh predikat A agar dapat meningkatkan kinerjanya. Hal ini diharapkan agar di tahuntahun berikutnya dapat meraih predikat yang lebih baik lagi.

“Bagi yang belum meraih predikat A, ada 33 Pemkab/Pemkot di Jawa Timur, saya menghimbau untuk dapat meningkatkan kinerja masing-masing sebaik dan semaksimal mungkin,” pesannya.

Dari data yang bersumber dari KemePAN RB RI, untuk kategori Kabupaten Kota di seluruh Indonesia yang meraih peringkat A terdapat 10 Pemkab/ Pemkot. Sementara 5 diantaranya terdapat di Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi di Indonesia yang mendapatkan predikat A terbanyak untuk kategori Kabupaten/Kota pada penyerahan Penghargaan SAKIP 2019. (hms)

Pemprov Jatim Kembali Raih Predikat A SAKIP 2019 PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur kembali menorehkan predikat membanggakan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2019 tingkat nasional. Torehan tersebut menempatkan Pemprov Jatim mendapatkan penghargaan berpredikat A dengan angka 81,71.

Angka tersebut naik satu digit dibanding 2018 (81,70) dengan predikat yang sama Penghargaan berupa piagam tersebut diberikan langsung oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi (KemenPAN RB), M. Yusuf Ateh kepada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah II di Inaya Putri Bali Kawasan Wisata Nusa Dua Badung, Bali, Senin, (27/1) pagi.

SAKIP sendiri adalah untuk membangun Pemerintah yang akuntabel dan terukur menuju pemerintah yang mampu mempertanggung jawabkan hasil/manfaat kinerjanya kepada masyarakat atas penggunaan anggaran.

Usai menerima penghargaan, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak menyampaikan rasa syukur. Pasalnya, dalam menjalankan pemerintahan telah berjalan dengan baik dan menorehkan predikat memuaskan.

“Di dalam transisi pemerintahan untuk mempertahankan A juga bukan sesuatu yang sederhana, kita bersyukur bahwa itu bisa dipertahankan,” ujarnya.

Emil berharap, dengan predikat A yang diraih Pemprov Jatim, maka diharapkan kedepan dapat mencapai efisiensi yang cukup ba ik. “Kita punya prinsip bahwa setiap kegiatan harus efisien, ini bukan hanya menghabiskan anggaran tetapi menggunakannya dengan baik,” jelas Emil Dardak.

Dirinya mengungkapkan, bahwa ada beberapa hal

Wagub bersama Pemkab/Kota beberapa daerah Jatim Penerima SAKIP 2020

Edisi 349 Th XVIII~Minggu I Pebruari 2020

yang mampu membuat Jatim memperoleh dan mempertahankan predikat A. Antara lain, peran Pemprov Jatim dalam kaitan dengan Kabupaten/Kota. Lalu ada konsistensi dari visi misi dan kegiatan, serta bagaimana melakukan penyelarasan organisasi yang mampu mencerminkan strategi.

“Sebagai contoh kita memperkuat Bakorwil sebagai upaya untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, ini adalah bentuk konsistensi antara strategi dengan organisasi-organisasi terstruktur,” ungkapnya.

Tahun ini, penghargaan SAKIP diterima Pemprov Jatim untuk kali keenam dengan predikat A. Di enam tahun terakhir sejak tahun 2014, Prov. Jatim mampu mempertahankan predikat A dan berhasil meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja. Tahun 2014, Jatim memperoleh nilai 75,20 (predikat A), Tahun 2015: 80,04 (predikat A), Tahun 2016 : 81,14 (predikat A), Tahun 2017: 81,21 (predikat A), Tahun 2018: 81,70 (predikat A), dan Tahun 2019: 81, 71 (predikat A).

Sementara itu, komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja secara khusus dipersiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut sebagaimana arahan dari Ibu Gubernur Jawa Timur bahwa Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan bisa memperoleh predikat SAKIP AA. Langkah tersebut antara lain melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB selaku evaluator SAKIP, terutama terkait dengan Rancangan RPJMD yang telah disahkan 13 Agustus 2019.

Selanjutnya melakukan penyelarasan RPJMD dan

Mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Wagub Jatim Emil Dardak menerima penghargaan sakip Award 2019 predikat A kategori Provinsi dari Kementerian PAN RB di hotel Inaya Putri Bali

Renstra OPD. Untuk memastikan seluruh Indikator Kinerja RPJMD bisa dilaksanakan dengan baik dalam Renstra diikuti dengan Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan OPD untuk menjadi salah satu pedoman penataan kelembagaan dan penentuan kegiatan di OPD. Kemudian melakukan penataan kelembagaan yang berbasis kinerja dengan menjadikan RPJMD sebagai pedoman. Lalu melakukan evaluasi kelembagaan dengan berdasar pada Proses Bisnis Pencapaian Tujuan/ sasaran baik OPD maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur; Tim Evaluator SAKIP juga memberikan penekanan pada implementasi Reformasi Birokrasi di masingmasing OPD. “Kami meyakini bahwa

keseriusan melakukan pemantapan struktur organisasi dan kesesuaian strategi menjadi kata kunci yang akan dileading oleh biro organisasi,” pungkas Emil Dardak.

Sementara dari seluruh Indonesia yang menerima penghargaan SAKIP terdapat 4 provinsi yang mendapatkan predikat A. Namun hanya 2 provinsi di wilayah II yang berpredikat A, yakni Jawa Timur dan Kalimantan Selatan.

Sedangkan untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur terdapat enam daerah yang berpredikat A. Keenam daerah tersebut yakni Pemkab Banyuwangi, Pemkab Lamongan, Pemkab Gresik, Pemkab Ngawi, Pemkab Sidoarjo, dan Pemkab Situbondo. Sementara 14 Kabupaten/Kota di Jatim memperoleh predikat BB.

Yakni Pemkab Malang, Pemkot Malang, Pemkab Mojokerto, Pemkab Madiun, Pemkot Madiun, Pemkot Blitar, Pemkab Trenggalek, Pemkot Probolinggo, Pemkab Probolinggo, Pemkab Pasuruan, Pemkab Ponorogo, Pemkot Kediri, Pemkab Tulungagung, serta Pemkab Bondowoso.

Sedangkan 18 Kabupaten/Kota lainnya mendapatkan predikat B. Yaitu Pemkab Sumenep, Pemkab Sampang, Pemkab Pamekasan, Pemkab Blitar, Pemkab Pacitan, Pemkab Tuban, Pemkot Pasuruan, Pemkot Batu, Pemkab Magetan, Pemkot Mojokerto, Pemkab Kediri, Pemkab Lumajang, Pemkab Nganjuk, Pemkab Bojonegoro, Pemkab Bangkalan, Pemkab Jember, Pemkot Madiun, dan Pemkot Surabaya. (hms)

Ekspose Pemprov Jatim

Hal - 9

Masuki Era Post Truth, Disrupsi dan Fintech Gubernur Ajak APTISI Perkuat Karakter Generasi Muda SAAT ini, seluruh dunia telah memasuki era finansial teknologi, pasca kebenaran, alias post-truth, serta era disrupsi atau disruption diberbagai lini kehidupan. Hadirnya era tersebut banyak diperbincangkan oleh publik, khususnya soal disrupsi ekonomi. Namun, sangat sedikit yang membicarakan tentang disrupsi mental dan karakter.

Padahal, baru-baru ini kita dikejutkan dengan berita lebih dari 125 perusahaan financial technology (Fintech) yang sudah dicabut ijinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, karena melakukan proses-proses penipuan berbalut pada digitalisasi ekonomi, finansial teknologi, dan peer to peer.

Masyarakat pun sulit membedakan fintech mana yang legal, dan illegal, sehingga mereka menjadi korban.

“Jadi ini sebuah kondisi di lapangan yang bisa sangat kontradiktif. Di satu sisi, kita ingin menanamkan iman, takwa, dan akhlak mulia berseiring dengan kemajuan teknologi termasuk teknologi jasa keuangan tapi disisi lain kita berada pada era post truth dan era disruption. Karena itu, kita perlu memperkuat tanggung jawab dan karakter para pelaku jasa keuangan agar masyarakat tidak dirugikan. Secara kelembagaan sebenarnya telah ada lembaga yang melakukan fungsi pengawasan atas industri jasa keuangan yaitu OJK. Tetapi kita juga punya tanggung jawab untuk ikut mengawal. Termasuk dunia perguruan tinggi dalam hal ini APTISI . Dalam hal kemajuan fintech, ambil baiknya buang tidak ba

iknya,” kata Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat membuka Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) keVI di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (29/1) malam.

Gubernur Khofifah mengatakan, pentingnya membangun mental dan karakter ini karena pengaruh era post truth dan disrupsi sudah begitu kuat. Termasuk di Jawa Timur, dimana ditemukan investasi bodong yang jumlahnya hampir Rp. 750 miliar.

Para korbannya pun orangorang yang cukup terpandang dan sangat rasional.

“Ada yang investasi Rp. 20 juta dapat mobil Alphard, dan Rp. 2 juta bisa umroh.

Mereka kemudian menjadi speaker sehingga semakin banyak masyarakat yang tertarik karena sudah ada bukti. Akhirnya banyak korban tertipu,” kata Khofifah.

Karena itu, gubernur wanita pertama di Jatim ini mengajak para rektor, guru besar dan akademisi yang tergabung dalam APTISI untuk memperkuat tanggung jawab, mental dan karakter, serta literasi financial digital dan teknologi kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Sebab, percepatan kemajuan teknologi digital sudah sangat luar biasa, jadi dibutuhkan keberseiringan dengan proses literasi.

“Literasi Finansial menjadi penting, literasi finansial teknologi juga sangat penting. Jadi Proses literasi ini harus berseiring dengan percepatan kemajuan teknologi

digital yang luar biasa. Hari ini tidak perlu harus jualan kamera, Tapi dia bisa menjadi platform yang terbesar di dunia. dan itu adalah Instagram misalnya. Hal-hal inilah yang kami rekomendasikan agar mendapat porsi pembahasan dalam rapat pleno APTISI kali ini. Kemajuan fintech ambil baiknya buang tidak baiknya,” tegasnya.

Kemajuan teknologi dan tren ekonomi digital, imbuh Gubernur Khofifah, telah diantisipasi oleh Pemprov Jatim. Dimana sejak kampanye pilgub lalu, pihaknya telah menyampaikan bahwa 43% anak-anak muda di Amerika Serikat sudah masuk format gig economy sehingga mereka lebih senang memilih menjadi gig worker.

“Yang dibutuhkan oleh generasi muda adalah pusat inovasi, kursus singkat profesi tertentu yang tersertifikasi, co working space dan semacamnya. Sehingga Pemprov Jatim juga menyiapkan program Belanova (belanja inovasi), lalu menyiapkan format MJC (Mille nial Job Center) untuk menyiapkan lulusan SMA/SMK/ MA yang tak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi supaya bisa mandiri atau terserap lapangan kerja,” jelasnya.

Ekosistem MJC tersebut, lanjut Khofifah, meliputi talent, client , dan mentor .

Diakuinya, penyiapan ekosistem ini butuh waktu yang lama, begitu juga mencari mentor. Tapi pihaknya bersyukur banyak perusahaan multinasional dan e-commerce yang mau bergabung.

Hasilnya, pada semester dua

Gubernur Jatim Bersama Penggurus Pusat VI Aptisi Bersama Melakukan Prosesi Pemukulan Gong Di Gedung Negara Grahadi Surabaya

tahun 2019 sudah bisa dilaksanakan di Jatim.

“Program MJC ini dibuat karena sebanyak 67% lulusan SMA/SMK dan MA tak melanjutkan ke Perguruan Tinggi, jadi kita siapkan solusi berupa double track SMA dan MA. Saat ini, sudah ada 157 SMA Double Track dan 120 MA Double Track yang bergabung. Kami juga memberikan materi soft skill setiap Sabtu dan Minggu,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikannya, di era disrupsi serta perkembangan teknologi yang sangat cepat seperti sa at ini, pasti akan ada profesi pekerjaan yang menghilang karena digantikan oleh teknologi. Hal ini juga harus diantisipasi oleh APTISI, dalam menyiapkan perguruan tinggi yang siap menyambut, mengaplikasikan, dan

mengembangkan tekologi.

Dalam sambutannya, Ketua Umum APTISI Pusat, Budi Djatmiko mengatakan bahwa RPPP ke 6 APTISI ini dihadiri sekitar 350 perwakilan APTISI Provinsi dari seluruh Indonesia. Anggota APTISI terdiri dari pimpinan Perguruan Tinggi Swasta dan yayasan sebanyak 4.650 anggota, yang memiliki 25.600 prodi.

Ketua APTISI Budi mengakui, hadirnya era disrupsi dan kemajuan teknologi membuat banyak PTS dan prodi yang tutup di seluruh Indonesia. Contohnya, program studi sekretaris sebanyak 58 PTS, Perbankan sebanyak 90 PTS tutup, dan perjalanan wisata sebanyak 35 PTS. Tutupnya prodi ini karena pendaftarnya tidak ada, dan kalah dengan aplikasi-aplikasi berbasis tek-

nologi, seperti traveloka.

“Karena itu, APTISI harus bisa membuka pendidikan jarak jauh, jika tidak akan kalah dengan perkembangan jaman atau bahkan harus dimerger. Inilah yang akan dibahas dalam RPPP ke 6 APTISI di Surabaya sekaligus RPPP terakhir karena 6 bulan kedepan akan dilaksanakan Munas,” ujarnya.

Sebagai informasi, Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) ke-VI APTISI (Assosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) ini mengambil tema “Membangun SDM Beriman, Bertaqwa, Berakhlak Mulia Yang Inovatif dan Produktif di Era Digital”. Hadir dalam kesempatan ini, beberapa kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim, dan para anggota APTISI se-Indonesia. (hms)

Wagub Emil Pastikan Pemerataan Pembangunan Lewat Perpres 80/2019 di Jatim WAKIL Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak memastikan bahwa pembangunan yang dirancang melalui Peraturan Presiden (Perpres) 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jatim bertujuan untuk pemerataan seluruh wilayah.

Kendati proyek tersebut dirancang dengan pendekatan di tiga kewilayahan (priority area).

Yaitu kawasan Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan), lalu kawasan wisata Bromo, Tengger, Semeru (BTS), Selingkar Wilis, dan Lintas Selatan, tetapi tujuan utamanya adalah untuk pemerataan pembangunan kabupaten/kota di Jatim.

Sehingga, lewat pemerataan pembangunan tersebut diharapkan dapat semakin mendongkrak perekonomian Jatim dan nasional.

“Seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur ada pemerataan pembangunan, meskipun prioritasnya ada di tiga wilayah,” kata Wagub

Emil Elestianto Dardak saat menjamu makan malam bersama para alumnus Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) di Ruang VVIP Kantor Gubernur Jawa Timur, Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Sabtu (25/1) malam.

Untuk itu, lanjut Wagub Emil, Pemprov Jatim akan bergerak cepat menyukseskan Perpres 80/2019, dimana Provinsi Jatim mendapatkan sebanyak 218 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi mencapai total Rp. 292,4 triliun.

Dirinya menegaskan, bahwa pada hakekatnya kegiatan pembangunan tersebut bukan sebuah proyek semata. Namun lebih kepada Economic Development atau pertumbuhan ekonomi.

“Sehingga sasarannya adalah di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Jawa Timur,” jelasnya.

Jika pemerataan di seluruh wilayah di Jatim dapat tercapai melalui proyek-proyek yang

Edisi 349 Th XVIII~Minggu I Pebruari 2020

terdapat dalam Perpres tersebut, khususnya untuk tiga priority area, maka tak dipungkiri akan semakin mendongkrak perekonomian nasional. Sebab, sebut Emil Dardak, saat ini saja perekonomian Jatim merupakan terbesar kedua di Indonesia.

Artinya, percepatan pembangunan di Jatim akan juga memberikan efek yang signifikan bagi perekonomian nasional.

“Ekonomi Jawa Timur menyumbang 1/6 perekonomian di Indonesia. Ekonomi Jatim saja itu 2/3 nya ekonomi Vietnam. Bahkan, jika diranking diantara negara-negara di dunia, posisi Jatim berada di peringkat lima puluhan di antara seluruh negara di dunia. Jadi ini menunjukkan bahwa ekonomi Jatim yang sangat besar, dan menjadi tumpuan bagi perekonomian bangsa ini,” tegasnya.

Oleh sebab itu, imbuh Emil Dardak, berbagai masukan dari para alumnus ITS

Wakil Gubernur Jatim berdialog bersama alumni Perguruan Tinggi Negeri ITS dan ITB Di Kantor Gubernur Jatim

dan ITB, yang telah memiliki banyak pengalaman, khususnya dalam pembangunan bidang infrastruktur di negeri ini sangat diharapkan. Utamanya dalam menyukseskan Perpres 80/2019 di Jatim.

“Berbicara pembangunan infrastruktur, tentunya bukan hanya intermoda, namun juga interdisiplin ilmu, seluruhnya menjadi satu. Disini ada semua pakar-pakar infrastruktur, baik itu dari teknik sipil, elektro, IT,

dan lainnya. Kami mohon masukannya,” harapnya.

Salah satu masukan yang ingin didengar oleh orang nomor dua di Jatim ini adalah terkait konektivitas transportasi publik yang tersambung antara Gerbangkertosusila. Sebab di wilayah tersebut menyumbang hampir 50% nya perekonomian Jatim.

Dan sampai saat ini, pemerintah masih mengkaji moda transportasi yang pal-

ing feasible dan cocok. Opsinya adalah moda kereta ringan Light Rapid Transit (LRT), Mass Rapid Transit (MRT), Autonomous Rapid Transit (ART), serta Trolley Bus. Menanggapi hal itu, salah satu alumnus ITS, Sutopo lantas memberikan masukannya.

Menurutnya, meskipun Perpres 80/2019 sudah terbit, hal itu tidak menjamin seluruh proyek bisa terlaksana dengan cepat, dan sesuai target, apalagi Pemprov Jatim berkeinginan kuat agar proyek-proyek tersebut bisa selesai dalam lima tahun. Sebab, biasanya pemerintah terkendala pada anggaran yang terbatas.

“Karena itu, saya usulkan Pak Wagub agar mencari investor di luar negeri, mempromosikan proyek-proyek yang ada dalam Perpres tersebut. Saya yakin, Pak Wagub sudah sangat berpengalaman dalam menggaet investor,” katanya. (hms)

Jatim IV

Hal - 10

Pemkab Mojokerto Sukses Pertahankan BB SAKIP 2019

Mojokerto, Jatim Pos Pemerintah Kabupaten Mojokerto berhasil mempertahankan predikat BB dengan nilai 74,98 atas hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2019, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di

Hotel Inaya Putri, Bali, Senin (27/1/2020) Predikat tersebut diserahkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama Deputi Bidang Reformasi Birokasi Akuntabilitas Muhamad Yusuf Ateh, pada acara SAKIP Award Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah II tahun 2019 bertajuk “Making Change, Making History”. Wilayah II sendiri meliputi

Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Lampung.

Yusuf Ateh menyerahkan ‘rapor’ tersebut, dengan disertai rekomendasi perbaikan. Tujuannya agar setiap pemerintah daerah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat.

Yusuf menekankan bahwa SAKIP bukan hanya menitikberatkan pada nilai, namun juga menunjukkan bagaimana kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan manfaatan bagi masyarakat.

Untuk wilayah II yang diserahkan pada acara ini, ada 48 kab/kota mendapat predikat C dan CC, 76 berpredikat B, 21 berpredikat BB termasuk Kabupaten Mojokerto, dan 5 kab/kota menyabet predikat A yakni Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Situbondo.

Bupati Mojokerto Pungkasiadi, ditemui terpisah usai menerima predikat mengatakan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengaku akan tetap memacu kinerja instansi pemerintah daerah agar lebih baik. Meski belum ada perubahan untuk tahun ini, namun ada kenaikan nilai yang membanggakan. (din/ Adv)

Pemkab Ngawi Raih Predikat A SAKIP 2019 predikat A SAKIP juga berhasil diraih lima Kabupaten diantaranya Banyuwangi, Gresik, Lamongan, dan Situbondo. (ren)

TKD Dorong Pemanfaatan Kesejahteraan Masyarakat Mojokerto, Jatim Pos Bupati Mojokerto, Pungkasiadi menghadiri acara silaturahmi bersama Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Kecamatan Dlanggu di kediaman Kepala AKD Kecamatan Dlanggu, Sunyoto, Selasa ( 28/1/2020).

Dalam acara itu membahas tentang Keberadaan Tanah Kas Desa (TKD) yang terus didorong potensinya untuk pemanfaatan dan kesejahteraan desa.

“Di beberapa pertemuan AKD sebelumnya, sering saya sampaikan kalau bengkok (TKD) bisa dimanfaatkan untuk hal-hal produktif. Misalnya dibuat destinasi wisata, rest area, juga pujasera. Manfaatnya nanti akan kembali ke desa juga. Desa itu ujung tombak pembangunan kita saat ini. Apalagi sudah tidak ada lagi status desa tertinggal di kabupaten kita,” kata Bupati Mojokerto, Pungkasiadi.

Namun sebelum itu, Bupati menyarankan agar hal tersebut dikoordinasikan dengan Pemda tepatnya Bappeda untuk memastikan status TKD yang ingin difungsikan. Hal tersebut sematamata agar semua perencanaan bisa tepat sasaran dan ketentuan.

“Konsultasi dulu ke Bappeda apakah tanahnya berstatus zona merah, hijau, ku-

ning atau lainnya. Saya hanya pesan agar anggarannya dikelola dengan efektif, efisien dan sesuai aturan. Ini semua supaya hasilnya juga bisa baik,” sarannya.

Pungkasiadi pun selalu mengingatkan agar semua program selalu linier dengan pusat. Termasuk tuntutan zaman dimana kecepatan selalu menjadi yang utama (tekoneksi IT).

Terkait hal itu, Bupati Pungkasiadi membeberkan beberapa program pembangunan yang berkorelasi dengan hal tersebut. Diantaranya pembangunan jaringan fiber optic (FO), yang akan memudahkan dan mempercepat sistem koneksi.

Ini juga sebagai jawaban atas tuntutan kemajuan zaman yang serba berbasis IT. Pemkab Mojokerto diketahui sudah merencanakan untuk membangun jaringan fiber optic (FO) sendiri. Nantinya di kantor-kantor desa sudah ada akses internet mandiri.

Beberapa jenis pembangunan yang akan tetap didorong Pung adalah pembangunan infrastruktur. Selain jalan poros yang tinggal 800 km lagi pembangunannya, Pung akan segera membangun infrastruktur berwujud gedung pelayanan publik. (din)

Aksi Tanam Pohon Hasilkan Oksigen

Ngawi, Jatim Pos Predikat A (memuaskan) kembali di raih Pemerintah Kabupaten Ngawi atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) tahun 2019. Penghargaan ini diberikan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), melalui Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, M. Yusuf Ateh kepada Wakil Bupati Ngawi, Ony Anwar di Inaya Putri Bali, Kabupaten Badung, Bali, Senin (27/01/ 20).

Penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap upaya Pemerintah Daerah dalam keberhasilannya meningkatkan efektivitas dan efesiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, juga kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil.

Saat ditemui dalam acara Penyaluran ZIS BAZNAS di Kecamatan Sine, Selasa (28/ 01/20), Wakil Bupati Ngawi mengungkapkan meskipun SAKIP tahun ini predikatnya sama tetapi ada peningkatan nilainya daripada tahun lalu, “Sekarang nilainya 80,69 meningkat menjadi 0,40 dari yang kemarin 80,29,” katanya.

Ony Anwar mengatakan dari hasil penilaian yang dilakukan Kemenpan RB, terdapat indikator yang mengalami penurunan, terutama terkait outcome dari beberapa program yang telah dilakukan Pemkab Ngawi, seperti program penanggulangan kemiskinan sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih lagi, “Maka dari itu teman-teman yang ada di leading sector SAKIP, diarahkan untuk cermat lagi dalam membuat perencanaan anggarannya,” jelasnya.

Menurut Ony Anwar capaian ini menjadi komitmen kinerja bagi Aparatur Sipil

Negara (ASN) yang ada di Kabupaten Ngawi, “Semakin efektif dan bisa mengefisiensikan anggaran sehingga banyak program ya ng outcome nya lebih measureable,” lanjutnya.

Dengan predikat SAKIP A yang diraih sekarang, Wabup tetap optimis di tahun depan bisa meningkat menjadi AA (sangat memuaskan). Makanya, setelah menerima hasil evaluasi di Hotel Inaya Bali, Senin (27/01/20), Ony Anwar mengaku melakukam diskusi dengan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), “Kita akan siapkan strateginya, dan terutama OPD harus bisa bekerja lebih keras lagi,” tandasnya.

Turut hadir dalam acara ini, Sekretaris Daerah Ngawi Mokh Sodiq Triwidiyanto, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Indah Kusuma Wardhani, dan Inspektur Inspektorat Yulianto Kusprasetyo.

Selain Kabupaten Ngawi,

Mojokerto, Jatim PosGerakan satu pohon satu orang sangat efektif, menghasilkan oksigen dalam kehidupan. Pemerintah Kabupaten Mojokerto, berkomitmen untuk menjadi bagian dalam ketersediaan oksigen guna menyokong kehidupan.

Seruan tersebut disampaikan Bupati Mojokerto Pungkasiadi dalam kegiatan penanaman pohon bersama, dalam rangka aksi peduli lingkungan di RPH Claket Desa Kembangbelor Kecamatan Pacet, Kamis (16/1/ 2020).

Menurutnya, dari segi ekologi pohon dapat mencegah dan mengurangi resi-

ko bencana alam, juga penyimpan cadangan air.

“Minimal satu batang pohon, bisa mencukupi oksigen satu orang. Selain itu, pohon sarat manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar,” kata Bupati Pungkasiadi.

Masih kata Bupati Pungkasiadi, mengingatkan masyarakat, untuk mengembalikan fungsi hutan sebagaimana kodratnya. Karena keseimbangan alam yang terjaga, akan memberi manfaat lebih bagi kehidupan manusia.

“Beberapa bencana alam disebabkan hutan yang tak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Pengatur tata air

kita rusak. Padahal masih ada generasi mendatang, yang juga ingin menikmati manfaat hutan, memberi manfaat besar untuk kelangsungan hidup,” imbuhnya.

Hadir pada Kegiatan tanam pohon bersama. Forkompida (Kapolres Mojokerto, Komandan Kodim 0815), Kepala BPBD Mojokerto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Cabang Dinas Kehutanan Nganjuk, Kepala Bapas Brantas Sampean, Ketua PCNU Kabupaten Mojokerto, Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah, Pengasuh Ponpes Fachul Ulum, Forkopimca, OPD terkait,dan anggota Pramuka. (din)

Tanam pohon bersama sebagai bentuk aksi peduli lingkungan di RPH Claket Desa Kembangbelor Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto.

Jatim V

Hal - 11

Awas, Bahaya Listrik di Atap Baja Ringan

Rangka baja ringan untuk atap, kini banyak dipilih sebagai material bangunan di rumah-rumah kekinian.

Bukan tanpa alasan, baja ringan memang memiliki banyak keuntungan ketimbang material lainnya seperti kayu.

Pemasangannya lebih mudah, lebih awet, harganya pun lebih murah dibandingkan kayu. Sayangnya, di balik keuntungan tersebut, at ap baja ringan juga menyimpan bahaya.

Baru-baru ini, media sosial digegerkan oleh video berdurasi 49 detik yang memperlihatkan orang-or ang menggotong jenazah ya ng sudah meninggal dari at ap rumah.

Diduga orang yang dibawa tersebut meninggal karena tersengat listrik yang mengalir pada rangka baja ringan konstruksi bangunan

tersebut.

Bukan pertama kalinya, insiden yang mirip pernah menewaskan dua pria lainnya pada 2019. Penyebabnya pun sama, yakni baja ringan yang terkena aliran listrik kemudian mengalir ke baja yang lain dan mengenai orang di sekitarnya.

Memang, sifat baja ringan adalah induktor alias bahan yang bisa menghantarkan listrik dengan mudah. Tak heran, orang yang tersentuh rangka baja ringan bisa kesetrum. Apabila sengatan listrik tersebut sangat kuat, maka yang terjadi bisa sangat fatal.

Ketua Asosiasi Kelistrikan dan Mekanikal Indonesia (AKLI) DKI Jakarta, Puji Muhardi, mengatakan baja ringan berbahaya apabila baja ringan tersebut teraliri oleh listrik. Namun, jika hanya sebatas baja ringan tanpa tersentuh aliran listrik, maka tidak akan membahayakan.

Tips Adapun tips bagi Anda pembaca yang budiman, jika rumahmu kerangka atapnya terbuat dari baja ringan, posisikan instalasi listrik pada area yang tidak bersentuhan langsung dengan konstruksi baja ringan. Tempel langsung kabel pada dinding. Atau jika terpaksa ditaruh pada besi, bisa dibuat posisinya dengan digantung.

Pilih pembungkus kabel dengan material terbaik yang membuatnya terhindar dari gigitan tikus. Sebab, kabel yang tergigit tikus rentan menyetrum. Walaupun lebih mahal, kabel dengan bahan yang kuat tentu lebih aman.

Kemudian, sebaiknya matikan dulu aliran listrik jika ingin melakukan perbaikan di bagian atap rumah dengan melepas sekring atau MCB. Berhati-hatilah dan pastikan tidak ada kabel yang tersentuh baja saat pengerjaan.

Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas yang masih awam terhadap bahaya listrik. (*)

Membangun Rumah, Mau Borongan atau Harian?

Seorang teman bertanya kepada saya, dalam membangun sebuah rumah, mana yang terbaik, menggunakan skema borongan atau harian? Pertanyaan itu tentu mewakili banyak orang yang ingin membangun rumah yang jawabannya bisa dikembalikan kepada diri sendiri. Artinya, sampai sejauh mana kita mempunyai pengetahuan tentang pola membangun rumah.

Menjawab pilihan antara borongan atau harian, mari kita coba membedahnya berdasarkan kriteria sebagai berikut.

Pertama, aspek perencanaan. Perencanaan pembangunan rumah secara teknik meliputi pembuatan denah bangunan, gambar tampak, gambar potongan, spesifikasi teknis, dan rencana anggaran biaya atau RAB. Perencanaan merupakan faktor yang sangat penting.

Karena itu, pekerjaan ini biasanya dilakukan seseorang yang mempunyai keahlian. Pada

skema borongan, biasanya pemborong akan mengambil alih pekerjaan ini sehingga pemilik bangunan tidak harus repot.

Kecuali, pemilik bangunan memiliki kemampuan untuk membuat perencanaan sehingga semua bisa dilakukan sendiri.

Kedua adalah faktor pendanaan.

Pekerjaan yang dilakukan secara borongan mempunyai rencana anggaran yang dihitung secara akurat oleh pemborong.

Jadi, pemilik bangunan sudah bisa mempersiapkan besaran anggaran yang diperlukan. Lain halnya seandainya pekerjaan dilakukan harian, anggaran yang diperlukan relatif lebih sulit diprediksi.

Hal ini kembali kepada sampai sejauh mana pemilik bangunan memiliki pengetahuan tentang anggaran. Ketiga adalah faktor material.

Seorang pemborong dapat dipastikan memiliki pengetahuan

tentang kebutuhan material yang diperlukan untuk membuat bangunan seperti yang direncanakan. Misalnya, untuk membuat rumah bertipe 36, dibutuhkan batu kali dan pasir berapa kubik, bata merah berapa banyak, semennya berapa sak, besi berapa batang, dan material lain yang diperlukan.

Dengan begitu, pembelian material yang diperlukan tidak akan meleset dari yang dibeli, karena jumlah dan ukurannya sudah dihitung berdasarkan keilmuannya. Lain halnya apabila pekerjaan dilakukan secara harian, pemilik bangunan akan merasa kebingungan tentang bahan material yang akan dibelanjakan.

Keempat adalah waktu. Pekerjaan yang dilakukan secara borongan dipastikan memiliki durasi yang sudah dihitung pemborong.

Biasanya perhitungan waktu dilakukan secara hitungan minggu, misalnya untuk pembangunan rumah tipe kecil seperti tipe 36, 45, 54, dan 70 biasanya diperlukan waktu sekitar delapan minggu.

Waktu pengerjaan ini oleh pemborong akan dihitung berdasarkan nilai borongan yang disepakati. Karena itu, si pemborong sebisa mungkin harus melakukan pekerjaan sesuai waktu yang disepakati. Kalau waktunya molor, dia akan merugi atau bisa juga dikenai penalti oleh pemilik bangunan.

Manfaat Naik Turun Tangga Buat Kesehatan

Gaya hidup membuat seseorang kurang melakukan aktivitas fisik. Banyak orang lebih memilih untuk menggunakan eskalator atau lift dibandingkan tangga saat berada di fasilitas umum.

Padahal, membiasakan diri naik turun tangga dapat memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Terlebih, na ik turun tangga bisa menjadi cara efektif guna mengganti waktu olahraga yang mungkin terlewatkan.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan agar setiap orang dewasa melakukan olahraga minimal 150 menit dalam seminggu. Jumlah tersebut dapat dibagi menjadi beberapa sesi dalam seminggu, yakni setidaknya 30 menit setiap hari. Sayangnya, tidak semua orang memiliki waktu untuk berolahraga setiap hari.

Jika kamu tidak mempu-

nyai banyak waktu untuk berolahraga, cobalah untuk menyiasatinya dengan cara lain, yakni naik turun tangga.

Salah satunya dengan membiasakan diri menggunakan akses tangga di berbagai fasilitas umum. Misalnya, di kantor, jembatan penyeberangan, terminal atau stasiun transportasi umum, atau hanya sekadar naik turun tangga di rumah.

Berikut adalah beberapa manfaat naik turun tangga yang baik untuk kesehatan: 1. Membakar kalori Sebuah hasil penelitian menunjukkan bahwa membiasakan diri naik turun tangga dapat membakar lebih banyak kalori per menit dibandingkan jogging. Menurut para ahli,

aktivitas naik tangga dapat menghabiskan 8-9 kali lebih banyak kalori daripada saat duduk dan tujuh kali lebih banyak kalori daripada menggunakan lift.

2. Menguatkan otot-otot tubuh Saat naik tangga, tulang dan otot-otot seluruh tubuh akan ikut bergerak aktif. Mulai dari otot kaki, otot lengan, hingga otot punggung.

Semakin banyak kita menggerakkan otot dan tulang, maka dapat bermanfaat untuk menurunkan risiko osteoporosis atau risiko pengeroposan tulang. Kemudian, pada saat yang bersamaan, sistem metabolisme tubuh akan meningkat sehingga kalori dalam tubuh yang terbakar akan semakin banyak. Hal tersebut dapat membuat berat

Jatim VI

Hal - 12

Pemkab Pasuruan Terima SAKIP dari KemPAN-RB Bupati Ngawi Silaturahmi dan Pemberian Tali Asih Kepada Perangkat Desa Purna

Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf

Pasuruan, Jatim PosPemerintah Kabupaten Pasuruan kembali menerima penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI. Untuk pencapaian kinerja tahun 2019, Pemkab Pasuruan memperoleh predikat BB dengan nilai 75,02. Nilai tersebut naik 3 poin dari pencapaian kinerja tahun 2018 sebesar 72,70.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan pada Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara, Muhammad Yusuf Ateh dalam acara SAKIP Award 2019 yang dilaksanakan di Hall Inaya Putri Bali, Senin, 27 Januari 2020.

Nilai hasil evaluasi sebesar 75,02 dicapai dari beberapa komponen yang telah dicapai.

Yakni perencanaan kinerja sebesar 23,62; pengukuran kinerja mencapai 19,68; pelaporan kinerja sebesar 12,04; evaluasi internal mencapai 7,15 dan capaian kinerja mencapai 12,53.

Hasil evaluasi yang dicapai oleh Pemkab Pasuruan menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja-

nya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil yang menunjukkan hasil yang memuaskan. Dalam sambutannya, Ateh mengatakan, dengan SAKIP, seluruh anggaran bisa dipergunakan untuk kegiatan yang sesuai dengan target dan sasaran. Khususnya dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta pertanggungjawaban atas hasil atau outcome yang berorientasi pada hasil (result oriented government).

Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf menegaskan bahwa keberhasilan yang diraihnya bukan semata-mata karena kebijakan dirinya saja. Melainkan pada kekompakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengembangkan perencanaan berbasis kinerja yang terpadu, baik mulai dari level Kabupaten hingga OPD itu sendiri.

“Predikat BB ini adalah akumulasi dari kekompakan semua OPD yang sama-sama memahami makna dan bagaimana menerapkan SAKIP. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih untuk seluruh Kepala OPD hingga staf penting lainnya yang telah bekerja keras sampai sejauh ini,” kata pria yang akrab disapa Gus Irsyad tersebut. (ham)

Ngawi, Jatim Pos Bupati Ngawi Budi Sulistyono hadiri Silaturahmi dan Pemberian Tali Asih kepada Perangkat Desa yang sudah purna oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP DI) Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi, Kamis (23/01/20).

Hadir dalam kegiatan ini Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Kasreman beserta perangkat desanya.

Ketua Koordinator PPDI Kecamatan Kasreman Arbangi mengatakan tali asih ini

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan JL.Raci Bangil Telp.(0343)744122,744123 Fax (0343)748297

MENGUCAPKAN Drs.Agus Haribawa, Kadishub Kabupaten Pasuruan

Pasuruan, Jatim Pos Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dalam rangka mensukseskan pelayanan yang mudah cepat dan tepat khususnya di wilayah kabupaten Pasuruan. Selama ini sudah sekitar ratusan pemilik kendaraan bermotor yang telah mengujikannya.

H.M. Sudiono FauzanS.Ag, MM (Ketua)

Hal itu Drs.Agus Haribawa, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan. Antusiasnya bagi pemilik kendaraan bermotor untuk mengujikannya suatu kebanggan tersendiri karena anggota petugas UPTD pengujian kendaraan bermotor siap melayani dengan baik, namun yang masih belum menguji kendaraannya silahkan datang langsung ke kantor Jl.Raya wonorejo KM.17 Pas dusun Pakijangan Kecamatan Wonorejo Pasuruan.

Serta daftar langsung kepetugas pengujian jangan menggunakan perantara lain atau calo supaya dalam pelayanan tidak ada hal-hal yang diinginkan, disamping itu pula para pemilik kendaraan yang mau diuji jangan merasa takut atau jangan-

Segenap Keluarga besar

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan JL.Raci Bangil

MENGUCAPKAN SELAMAT TAHUN BARU 2020

H.Moch.Rusdi Sutejo Wakil Ketua

Andri Wahyudi,A.Md Wakil Ketua

gram pimpinan baik Kepala Desa, Camat sampai Bupati,” tandasnya.

Menurut Budi Sulistyono perangkat tidak hanya meningkatkan kinerjanya tetapi juga harus disiplin serta bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, “Sebab pelayanan baik dan cepat itu menjadi tuntutan,” tuturnya.

Sementara tali asih ini diberikan kepada 23 perangkat desa dari 8 desa yang ada di Kecamatan Kasreman. Tanda mata ini diberikab langsung oleh Bupati Ngawi. (ren)

Dishub Pasuruan Permudah Pelayanan

Segenap Keluarga besar

SELAMAT TAHUN BARU 2020

sebagai wujud ungkapan terimakasih selama mengabdi telah menjalankan tugas dengan baik, sementara pesannya untuk perangkat desa yang baru untuk meningkatkan kinerjanya, “Kita tingkatkan sesuai dengan tupoksinya, buat kantor desa menjadi lebih hidup,” katanya.

Dikesempatan ini, Bupati Ngawi, Budi Sulistyono menegaskan bahwa perangkat desa selain bekerja berdasarkan tupoksinya juga harus mampu serta bisa mendukung kebijakan pimpinan.

“Konsisten mendukung pro-

Rias Judikari D,SH Wakil Ketua Ir.Yetti Purwaningsih MMA

jangan nanti dipersulit dinas perhubungan kabupaten Pasuruan.

Namun apa yang dilakukan oleh petugas pengujian kendaraan bermotor malah sebaliknya kerjasama yang baik kinerja kami tidak mungkin berjalan lancar tanpa dukungan dari seluruh lapisan masyarakat jelas Agus ini pada Jatim Pos. Pemerintah kabupaten Pasuruan mendukung sekali bila ada warga yang mau mendaftarkan kendaraan bermotornya untuk diuji, apalagi para pengusaha atau masyarakat umum.Karena UPTD pengujian kendaraan bermotor berharap agar iklim perekonomian di wilayah kabupaten Pasuruan agar bisa berkembang dengan baik.

“Dan saya mendukung sekali adanya pengujian kendaraan bermotor yang berada di Kabupaten Pasuruan dengan cepat dan tepat, karena Pelayanan pengujian semakin baik dan sesuai standar pelayanan publik, untuk itulah masalah pengujian kami tidak akan dipersulit dan diperlambat, silahkan ujikan kendaraannya dengan tepat waktu serta bayarlah dengan uang pas di loket yang telah tersedia, dalam jangka waktu yang telah diatur pasti akan beres, apalagi kami dan para petugas banyak turun ke lapangan” jelas Agus saat ditemui di kantornya. (ham)

Jatim VII

Hal - 13

Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Walikota Probolinggo

Sejumlah Program Berhasil Terealisasikan

Walikota beserta Wawali foto bersama usai meninjau stan UMKM

Probolinggo, Jatim Pos Sejumlah program serta kebijakan yang dicanangkan melalui visi dan misi Walikota Habib Hadi Zainal Abidin dan Mochammad Soufis Subri sejak dilantik tahun lalu telah berhasil direalisasikan. Dan bertepatan dengan 30 Januari 2020, kepemimpinan Walikota beserta wakilnya genap satu tahun menjadi orang nomor satu

di kota Probolinggo.

“Satu tahun bukan waktu yang singkat, namun bisa dibilang singkat jika melihat tugas dan amanah yang kami emban selama 5 tahun,” ujar Habib Hadi saat membuka rangkaian kegiatan Refleksi Satu Tahun Kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo yang ditempatkan di Museum Probolinggo, Rabu (29/1).

Satu momen bagi pasangan Handal Brilian ini untuk mempublikasikan beragam program yang telah dicanangkan selama satu tahun, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas amanah yang diberikan untuk mengawal pembangunan Kota Probolinggo menuju kearah yang lebih baik.

Kegiatan refleksi satu ta-

hun kinerja Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo ini dikemas dalam rangkaian acara yang bakal digelar hingga Minggu (2/2) nanti, termasuk di Museum Probolinggo, Rabu (29/1) dengan menyuguhkan sejumlah kegiatan antara lain bazar UMKM, pameran pembangunan dan pelayanan publik, pagelaran musik hingga giat cangkrukan dan paparan refleksi satu satu tahun kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo yang bakal digelar malam dihari yang sama.

Selain itu, kegiatan senam dan gowes bersama juga bakal digelar pada Jumat (31/1) pagi, dan pada Minggu (2/2), SPKP (Semarak Pagi Kecamatan kota Probolinggo) pertama tahun ini akan dimeriahkan dengan

musik religi yang menghadirkan salah satu musisi ternama, Opick.

Tak kalah menariknya salah satu program di sektor kesehatan yang telah terealisasi, yakni pengadaan 18 unit ambulance, juga akan diserahkan ke sejumlah kelurahan yang telah ditetapkan dengan diiringi konvoi. selain pengadaan ambulance, Habib Hadi juga berhasil merampungkan program Universal Health Center (UHC) yang mampu mengcover asuransi kesehatan bagi 237.693 jiwa. Tak hanya itu, bapak 3 orang anak ini juga memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Probolinggo yang menjalani rawat inap di luar kota terutama di Malang, Surabaya, dan Jember.

Kenaikan gaji pengemudi

dan Pegawai Tidak Tetap, call center 112, Mal Pelayanan Publik, percepatan santunan kematian, pengembalian Plaza Probolinggo sebagai aset daerah, hingga pembelian lahan seluas 1.235 m3 di sebelah utara Masjid Agung Roudlatul Jannah merupakan sejumlah program dan kebijakan lain yang berhasil direalisasikan selama satu tahun kepemimpinan Habib Hadi - Subri.

“Semoga apa yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat, karena memang itu tujuan utamanya, agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Bagi kami, sebuah kebijakan yang tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu tidak ada artinya,” ujar Habib Hadi. (Sf/ADV)

DPRD Kabupaten Sampang Gelar Rapat Paripurna Pertama 2020

Upaya Turunkan Angka Kemiskinan Bupati Tantri dan BPS Beraudiensi Probolinggo, Jatim Pos Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo, Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE melakukan audiensi dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo Bagus Sunggono di Peringgitan Rumah Dinas Bupati Probolinggo, Selasa (28/1/2020).

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang komplek dan bersifat multidimensional yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang terus menjadi masalah fenomenal. Pemerintah menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan.

Saat ini hal-hal penting untuk data-data sudah disiapkan oleh BPS Kabupaten Probolinggo yang bisa diakses melalui android pada situs BPS di www.probolinggo kab.bps.go.id. Sedangkan untuk mengisi sensus penduduk dengan sistem online, semua masyarakat yang memiliki akses android nantinya bisa mengakses ke situs sensus di www.sensus.bps.go.id.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE menanggapi secara serius tentang penanggulangan kemiskinan dan pengangguran pada sa at audiensi dengan BPS Kabupaten Probolinggo. Dimana kegiatan ini diikuti oleh beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Bupati Tantri bersama BPS saat beraudensi

Kepala BPS Kabupaten Probolinggo Bagus Sunggono menyampaikan kepada Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE bahwa selama periode 2012 hingga 2019 prosentase penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan sebesar 4,46 persen.

Yakni dari 22,22 persen di bulan Maret 2012 menjadi 17,76 persen di bulan Maret 2019.

“Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo juga mengalami penurunan sebesar 41.280 jiwa, Dimana semula berjumlah sebanyak 248.500 jiwa pada bulan Maret 2012 menjadi 207.220 jiwa pada bulan Maret 2019.

Angka pengangguran juga mengalami penurunan yang awalnya 4,15 persen menjadi 3,88 persen,” ungkapnya.

Upaya yang dilakukan untuk percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo diantaranya melalui pengendalian harga beras yang nantinya kenaikan garis kemiskinan bi-

sa ditekan, memperbaiki distribusi rastra (beras sejahtera), memastikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi program prioritas nasional dan mengurangi konsumsi rokok khususnya bagi masyarakat miskin.

Sementara Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE menanggapi hasil laporan dari Kepala BPS Kabupaten Probolinggo. Menurutnya, untuk memacu percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo, nantinya dilakukan koordinasi dengan seluruh OPD dan Camat se-Kabupaten Probolinggo dengan cara dilakukan pengambilan gambar atau video testimoni mengisi online.

“Saya menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pengisian data secara online melalui android. Nanti pada bulan Juli, bagi masyarakat yang belum melakukan pengisian online akan dikunjungi dan dilakukan wawancara,” katanya. (Sf)

Sampang, Jatim Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang untuk pertama kalinya di tahun 2020 menggelar rapat Paripurna bersama Forkopimda dan seluruh Pimpinan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Se-Kab. Sampang, Selasa (21/1). Rapat yang berlangsung di Aula besar gedung Rakyat tersebut, berlangsung lancar meski ada kritik dan saran dari sejumlah wakil rakyat di berbagai fraksi, terhadap Pemerintah Sampang.

Adapun agenda rapat paripurna antaranya, Laporan Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kab. Sampang, dan Pengesahan 2 Raperda Kab. Sampang, serta Pendapat Akhir Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi terhadap 2 Raperda.

Selain itu, juga Nota Penjelasan Bupati Sampang Terhadap 5 Raperda Usulan, Serta Laporan Bapemperda dan Penyampaian Nota penjelasan atas 2 raperda Inisiatif DPRD Sampang.

Dari Pantauan Jatim Pos, sebanyak 32 dari 45 Anggota DPRD Sampang tampak hadir, dimana 13 diantaranya tidak hadir dengan ketera-

ngan 1anggota Sakit dan 12 anggota Izin kepentingan Keluarga, dan seluruh Forkopimda serta Seluruh Kepala SKPD hingga Pimpinan BUMD Sampang juga tampak hadir di rapat paripurna DPRD Sampang.

Dimana Rapat di Pimpin langsung oleh Ketua DPRD, H. Fadhol dan di dampingi 3 Wakilnya, yaitu Amin Arif Tirtana, Rudi Kurniawan dan Fauzan Adima.

Sementara Pihak Pemerintah Daerah Sampang, yaitu Bupati Sampang H. Slamet Junaidi berhalangan hadir, karena sedang tugas di luar kota, sehingga Wakil Bupati H. Abdullah Hidayat yang harus menggantikan membacakan Pendapat akhir Bupati Sampang H. Slamet Junaidi terhadap 2 Raperda, serta Nota Penjelasan Bupati Sampang Terhadap 5 Raperda Usulan DPRD Sampang.

Sekretaris DPRD Sampang, H. Moh. Anwar Abdullah menjelaskan, Sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Sampang, nomor 03 tahun 2018 pasal 97 ayat 1 huruf B, Paripurna dilaksanakan karena memenuhi ketentuan dan tata tertib, jelasnya.

Adapun dua Raperda yang disahkan pada kesempatan tersebut, yaitu Raperda tentang dana cadangan

dan raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Sedangkan isi dan muatan pembentukan raperda dana cadangan tersebut mengacu pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan juru bicara Bapemperda DPRD Sampang, Agus Khusnul Yakin menjelaskan, pihak DPRD menyampaikan banyak terima kasih terhadap Bupati Sampang dan segala pihak yang mendukung kerjasama ini.

Dimana disahkannya 2 raperda di maksud di atas menjadi Perda dan selesai di sahkan, tuturnya.

Kembali dijelaskan Agus, dasar perda di atas sematamata juga untuk mendukung visi-misi Bupati Sampang menjadikan Sampang Hebat Bermartabat, sebagaimana tertuang di dalam RPJMD 2019-2024.

Sementara Wakil Bupati Sampang, H. Abdullah Hidayat menuturkan dalam Sambutannya, pihaknya atas nama pemerintah daerah Sampang menyampaikan banyak terima kasih kepada Segenap Pimpinan dan anggota DPRD Sampang atas dukungannya, hingga selesai mengesahkan 2 Raperda dimaksud. (dir/Adv)

Jatim VIII

Hal - 14

Bimtek Pengelolaan dan Pengembangan

Destinasi Wisata Alam Jawa Timur 2020

Tarian selamat datang menandai pembukaan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Wisata Alam 2020

Probolonggo, Jatim Pos Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur melalui Bidang Destinasi Pariwisata menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Wisata Alam 2020. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Paseban Sena, Kota Probolinggo pada Selasa 28 Januari hingga Rabu 29 Januari 2020.

Hadir pada kesempatan itu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Sinarto, S.Kar, MM sekaligus membuka acara, Kabid Destinasi Pariwisata Disbudpar Jatim, Widarto, SS, MM, pejabat di lingkungan Dinas Pariwisata Kota Probolinggo, Kabupaten dan Kota di beberapa daerah

Jatim dan para undangan.

“Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu atas kehadirannya, tentunya dengan harapan melalui kegiatan Bimtek ini, Destinasi Wisata di Jawa Timur semakin berdaya saing dan berkelanjutan,” ujar Kadisbudpar Jatim, Sinarto, S.Kar, MM pada kegiatan tersebut.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Wisata Alam 2020 ini menurut Kadisbudpar, diharapkan adanya peserta/pengelola DTW alam mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang pengelolaan daya tarik wisata alam yang berdaya saing dan berkelanjutan.

“Sekaligus dapat memanfaatkan pertemuan ini dengan sebaik-baiknya sebagai sarana dan wahana untuk : Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi serta Simplikasi dalam menyampaikan dan memecahkan permasalahan yang ada dan mampu mengembangkan destinasi wisata alam di Jawa Timur, khususnya pengelolaan daya tarik wisata alam,” ujarnya.

Selain itu, terwujudnya kerjasama yang harmonis antar pemerintah dengan pengelola daya tarik wisata alam untuk pembangunan kepariwisataan Jawa Timur. “Semoga acara ini memberikan dampak positif terhadap pengembangan daya tarik wisata alam di destinasi pariwisata Jawa Timur,” paparnya. (n)

Pemprov Jatim Tetapkan Bromo – Tengger – Semeru Meningkat, Kunjungan Wisatawan ke Jatim

Sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur dalam perencanaan pembangunan kepariwisataan telah menetapkan 5 Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) dan 19 Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) yang salah satunya adalah KSPP Bromo – Tengger - Semeru dan sekitarnya.

Hal itu disampaikan Kadisbudpar Jatim, Sinarto, S.Kar, MM pada Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Wisata Alam 2020 di Hotel Paseban Sena, Kota Probolinggo pada Selasa (28/1).

Menurutnya, Bromo – Tengger – Semeru (BTS) dan sekitarnya juga merupakan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan sejak tahun 2016 ditetapkan menjadi salah satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas dengan program percepatan pembangunan 3A (Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas). Percepatan pembangunan 3A di BTS diharapkan mampu mendongkrak peningkatan kunjungan wisatawan khususnya wisatawan mancanegara.

Pemerintah Provinsi mempunyai kewajiban untuk mengelola destinasi pariwisata provinsi, kawasan strategis pariwisata provinsi dan daya tarik wisata provinsi. Oleh karena itu, kegiatan Bimtek Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Wisata Alam di KSPP Bromo – Tengger – Semeru dan sekitarnya merupakan salah satu upaya mewujudkan destinasi pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan khususnya di KSPP bromo – tengger - semeru dan sekitarnya.

“Pada akhir tahun 2019 telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pem-

Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Wisata Alam 2020 mendengarkan pengarahan dari Kadisbudpar Jatim

bangunan Ekonomi di kawasan Gresik-BangkalanMojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (GKS), Kawasan Bromo-Tengger-Semeru (BTS), serta kawasan Selingkar Wilis dan lintas selatan,” ujarnya.

Pada tiga kawasan tersebut masing-masing prioritas pembangunannya yaitu GKS fokus sektor industri, BTS sektor pariwisata dan Selingkar Wilis agropolitan. untuk itu mari kita bersamasama memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan khususnya atraksi. Sehingga diharapkan bisa meningkatkan daya saing destinasi pariwisata Jawa Timur khususnya di kawasan BTS. Mengenal BTS Atas pertimbangan alam dan lingkungannya yang perlu dilindungi serta bermacam-macam potensi tradisional kuno yang perlu terus dikembangkan, pada tanggal 12 November 1992, pemerintah Indonesia meresmikan kawasan Bromo Tengger Semeru

Edisi 349 Th XVIII – Minggu I P ebruari 2020 Pebruari

menjadi taman nasional.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memiliki tipe ekosistem sub-montana, montana dan sub-alphin dengan pohonpohon yang besar dan berusia ratusan tahun antara lain cemara gunung, jamuju, edelweis, berbagai jenis anggrek dan rumput langka. Pada dinding yang mengelilingi TN Bromo Tengger Semeru terdapat banyak rerumputan, centigi, akasia, cemara, dll.

Satwa yang terdapat di taman nasional ini antara lain luwak (Paradoxurus hermaphroditus), rusa (Rusa timorensis), monyet kera (Macaca fascicularis), kijang (Muntiacus muntjak), ayam hutan merah (Gallus gallus), macan tutul (Panthera pardus melas), ajag (Cuon alpinus javanicus); dan berbagai jenis burung seperti alap-alap burung (Accipiter virga tus), rangko ng (Buceros rhinoceros silvestris), elang-ular bido (Spilornis cheela bido), srigunting hitam (Dicrurus macrocercus), elang bondol (Haliastur indus), dan belibis yang hidup di Ranu Pani, Ranu Regulo, dan Ranu Kumbolo.

Taman nasional ini adalah salah satu tujuan wisata utama di Jawa Timur.

Dengan adanya penerbangan langsung MalangJakarta dan Malang-Denpasar diharapkan jumlah kunjungan wisatawan asing maupun domestik akan semakin meningkat. Selain Gunung Bromo yang merupakan daya tarik utama, Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendaki. Meski demikian untuk sampai ke puncak Semeru tidaklah semudah mendaki Gunung Bromo dan para pendaki diharuskan mendapat izin dari kantor pengelola taman nasional yang berada di Malang.

Penggemar hiking disarankan untuk mengambil rute dari Malang karena bisa menikmati keindahan lautan pasir lebih panjang. Start poi nt dapat dimulai dari Ngadas yang merupakan desa terakhir yang berada di dalam kawasan taman nasional serta tempat untuk melengkapi perbekalan terutama persediaan. (n)

PERLU diinformasikan perkembangan pariwisata Jawa Timur akhir-akhir ini cukup pesat. Hal ini seiring dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan baik Wisatawan Nusantara maupun Mancanegara dan peningkatan kontribusi PDRB dari sektor pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur.

Catatan di Disbudpar Provinsi Jatim, Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Jawa Timur pada tahun 2018 mencapai 70.935.415 orang atau meningkat 8,09% dari tahun 2017 sebesar 65.623.

535 orang.

“Wisatawan Mancanegara (Wisman) tahun 2018 sebanyak 830.968 orang meningkat 20,34% dari tahun 2017 sejumlah 690.509 orang. Perolehan PDRB dari pariwisata tahun 2018 sebesar 128,32trilyun rupiah atau memberikan kontribusi sebesar 5,86 % dari total PDRB Jawa Timur sebesar 2.189,78 trilyun rupiah,” ujar Sinarto, S.Kar, MM, Kadisbudpar Jatim.

Sedangkan tahun 2017 sebesar 117,42 trilyun atau memberikan kontribusi 5,86% dari total PDRB Jawa Timur sebesar 2.019,2 trilyun.

Sedangkan tenaga kerja yang terserap tahun 2018 sebanyak 277.690 orang meningkat

0,91 % orang dari tahun 2017 sebanyak 271.028 orang.

Kinerja pariwisata sampai saat ini memang cukup baik, namun kita harus benar-benar menyadari bahwa kita akan banyak menghadapi tantangan dan juga kompetisi ke depan di waktu yang akan datang.

Oleh karena itu pemerintah rangka mengantisipasi tantangan besar tersebut melalui penggalangan kerjasama yang intensif dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan daya tarik wisata alam serta pelayanan bagi wisatawan yang berkunjung ke destinasi pariwisata.

Langkah tersebut merupakan upaya meningkatkan kualitas daya saing daya tarik wisata alam yang berkelanjutan, langkah ini juga harus diikuti dengan profesionalitas pengelola daya tarik wisata alam dengan menciptakan inovasi produk DTW alam dalam menarik wisatawan berkunjung ke Jawa Timur.

“Agar daya saing dan tren peningkatan kinerja di destinasi pariwisata Jawa Timur semakin baik atau paling tidak bisa dipertahankan, untuk itu kuncinya antara lain menerapkan standar kompetensi tenaga kerja, standar usaha, standar pelayanan serta melengkapi fasilitas pendukung di destinasi pariwisata,” paparnya. (n)

SAMBUNGAN

Hal - 15

Hina Wali Kota Surabaya

7 Kecamatan di Sampang Rawan Bencana Polisi Buru Akun FB Zikria Dzatil

Kepala BPBD Sampang, Anang Djunaidi

Sampang, Jatim Pos Musim penghujan saat ini menjadi perhatian serius oleh setiap pemerintah daerah di berbagai daerah. Tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Sampang, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang, (09/01/2020).

Kepala BPBD Sampang, Muhammad Anang Djunaidi saat ditemui di ruang kerjanya menjelaskan, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi atas nama pemerintah daerah Sampang mengimbau agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan bencana di musim penghujan ini. Utamanya bencana seperti banjir, longsor, dan angin Mutia Ayu......

Instagram. Tampaknya Mutia Ayu tengah menikmati kehamilan pertamanya bersama Glenn Fredly.

Dengan perut yang sudah membesar, Mutia Ayu tetap bisa tampil cantik. Mengenakan busana terusan tanpa lengan berwarna hijau, Mutia banjir pujian dibilang seksi oleh warganet.

Pernikahan Glenn Fredly dan Mutia Ayu cukup mengagetkan publik. Sebab sebelum menikah, keduanya tak diketahui merajut kasih.

Lalu siapakah Mutia Ayu, perempuan yang akhirnya membuat Glenn memutuskan kembali berumah tangga setelah pernikahannya dengan penyanyi Dewi Sandra gagal? Ternyata Mutia Ayu juga seorang penyanyi, yakni penyanyi dangdut.

Namun yang menyolok adalah usia mereka. Jika Glenn yang berdarah Ambon kelahiran Jakarta, 30 September 1975, maka Mutia merupakan kelahiran Ujung Genteng, Sukabumi, Jawa Barat, 4 April 1995.

Tapi sebelum menjadi penyanyi dangdut, wajah Mutia telah dahulu menghiasi layar kaca dengan bermain dalam sebuah FTV ataupun sinetron.Wajahnya aktif berseliweran di layar kaca FTV, sinetron, majalah, serta layar lebar yakni film yang berjudul ‘The Teacher’.

Mutia Ayu juga memiliki kemampuan menari tarian tradional.Aksi tariannya kerap terlihat di video klip lagu yang dia bawakan.

Bintang di FTV “Hidup Borju Hasil Menipu” ini merasa belum puas dengan kariernya di dunia akting.

puting beliung.

Anang memetakan sedikitnya ada 7 kecamatan di wilayah Kabupaten Sampang yang rawan bencana, yakni Kecamatan Tambelangan, Kecamatan Robatal, Kecamatan Kedungdung, Kecamatan Karangpenang, Kecamatan Sokobanah, Kecamatan Ketapang, dan Kecamatan Jrengik.

Dari 7 kecamatan tersebut, empat kecamatan berpotensi rawan puting beliung yakni Kecamatan Tambelangan, Robatal, Kedungdung, dan Karangpenang.

“Sedangkan kecamatan yang rawan longsor adalah Kecamatan Sokobanah, Ketapang, Jrengik dan Tambelangan,” kata Anang.

Dijelaskan Anang, longsor yang terjadi di Sampang, umumnya karena bangunan atau rumah warga yang berdiri dekat sungai dan tebing. Sementara tanah di Sampang, mayoritas tanah produktif persawahan, lembab dekat dengan aliran air sungai, serta ditambah dengan eksistensitas hujan yang tinggi, sehingga sangat rawan terjadi longsor, jelas Anang.

Sementara untuk wilayah yang berpotensi terjadinya bencana banjir di Kabupaten Sampang, terletak di wilayah sentral kota Sampang, terutama di sepanjang aliran sungai Kali Kemuning, dan di jalan raya Kecamatan Jrengik.

Bupati Sampang H. Slamet Junaidi sendiri telah membentuk Tim Siaga Bencana yang terdiri dari BPBD, Polisi, TNI, Dinas Sosial (Dinsos), dan Tagana.

Langkah itu dilakukan sebagai antisipasi dan meningkatkan kewaspadaan terutama masyarakat dalam menghadapi anomali cuaca yang berpotensi menyebabkan bencana banjir, longsor, dan angin kencang, sejenis puting beliung.

Sebagai pertolongan bencana, masyarakat bisa menghubungi Tim Siaga Bencana, agar bisa secepatnya mendapat penanganan dan bantuan,” tukasnya. (dir)

dari Halaman 1 Kini ia menjajal tantangan baru di dunia tarik suara. Untuk mengawali kariernya di bidang musik, Mutia Ayu meluncurkan single perdana pop dangdut berjudul “Dada atau Paha”.

“Puji syukur saya dikasih kelebihan yang luar biasa.

Saya bisa nyanyi, akting, tari tradisional. Saya dulu juga atlet voli. Tapi enggak mau membatasi diri, saya ingin buktikan bahwa Mutia Ayu ini punya banyak bakat,” tutur Mutia Ayu. Jauh sebelumnya, Mutia Ayu juga sempat menggeluti dunia bola voli. Hal tersebut sering dibagikan melalui media sosial Instagram. Selain sebagai atlet voli, Mutia Ayu kini memanfaatkan bakat olahraganya dalam bentuk senam. Nama Mutia Ayu kerap ada menjadi instruktur senam di saluran YouTube.

Kini Mutia Ayu resmi menjadi istri Glenn Fredly.

Pernikahan mereka diakui pihak Glenn Fredly tanpa persiapan panjang. Hanya dua bulan persiapan sebelum Glenn dan Mutia Ayu melangsungkan pemberkatan dan resepsi nikah.

Kendati Mutia Ayu juga berprofesi sebagai seorang model. Paling tidak dirinya banyak mengetahui soal make up yang disesuaikan dengan postur wajah wanita Indonesia.

Sementara dalam kolom komentarnya, salah satu warganet menyatakan bahwa kecantikan wanita yang dinikahi Glenn Fredly itu tidak membuatnya bosan.

Bahkan Mutia Ayu sempat digadang-gadang mirip dengan seorang model kelas dunia sekaligus pebisnis berkebangsaan Amerika Serikat, Kylie Jenner.(ist)

Pemprov Jatim.......

Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli Provinsi Bali termasuk desa wisata maju berprestasi di tingkat nasional bahkan internasional. Untuk pertamakalinya memperoleh penghargaan Kalpataru (1995), Desa terbersih ke-3 se-dunia versi majalah internasional Boombastic (2016), Indonesia Substainable Tourism Award (2017) dan terakhir Substainable Destinations Top 100 versi Green Destination Foundation.

Cuaca di desa ini memberikan kenyamanan. Temperaturnya bervariasi dari sejuk sampai dingin (16-29 °C) dan curah hujan rata-rata 2000 mm per tahun.

Total area desa ini 112 hektar dengan ketinggian 500-600 meter diatas laut dan berlokasi sekitar 5 kilometer dari kota Bangli atau 45 kilometer dari Kota Denpasar. Desa ini dikelilingi oleh desa adat lainnya, seperti Desa Kayang di utara, Desa Kubu di timur, Desa Gunaksa di selatan dan Desa Cekeng.

Selain suasana nyamaan, penduduk desa ini menjaga dan mempertahankan adat sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan untuk perilaku warga juga dijaga.

Seperti poligami. “Masyarakat Desa Penglipuran, dilarang mempunyai lebih dari satu istri. Jika mempunyai lebih dari satu istri maka ia dan istri-istrinya harus pindah dari karang kerti ke karang memadu (masih didalam desa tetapi bukan bagian utama),” ujar I Nengah Muneng.

Hak dan kewajibannya sebagai warga Desa Adat Penglipuran juga akan di-

Surabaya, Jatim Pos Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya saat ini sedang menyelidiki sebuah akun media sosial Facebook bernama Zikria Dzatil yang dilaporkan menghina Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Sudamiran di Surabaya, Jumat mengatakan penyelidikan perkara ini digelar setelah menerima laporan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Kami telah menerima laporan dari Bagian Hukum Pemkot Surabaya, yang menerima kuasa dari Waki Kota Tri Rismaharini, pada tanggal 21 Januari lalu,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya.

Menurut Sudamiran, akun tersebut merespon banjir yang terjadi di kawasan Surabaya Barat pada 15 Januari lalu, dengan mengunggah gambar Wali Kota Tri Rismahirini yang disertai dengan caption atau keterangan tulisan yang dianggap menghina, serta melukai perasaan segenap warga Kota Surabaya.

Sedangkan banjir yang dari Halaman 1 cabut. Setelah orang tersebut pindah, maka akan dibuatkan rumah oleh warga desa tetapi mereka tidak akan boleh melewati jalanan umum ataupun memasuki Pura dan mengikuti kegiatan adat.

Sistem Pengelolaan Masyarakat Penglipuran mengaplikasikan konsep wisata berbasis masyarakat, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. “Bagaimana memberdayakan masyarakat, dari dan oleh masyarakat. Tiket masuk dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli, tapi dibagi untuk desa,” ujar I Nengah Muneng.

40 persen dari penjualan tiket desa dan 60 persen untuk Pemkab Bangli. Demikian juga pengelola homestay, dibagi antara pengelola homestay 85 persen dan sisanya untuk pengelola adat desa.

Demikian juga event tertentu dibagi 50 persen pengelola dan 50 persen adat desa.

Dengan konsep ini, tidak ada masyarakat yang akan mendapatkan keuntungan sendiri-sendiri secara langsung dari pariwisata, karena keuntungan tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan desa.

Sebelum konsep ini dilaksanakan, masyarakat Desa Penglipuran mendapatkan keuntungan dengan mengundang masuk turis ke pekarangan mereka sambil menjelaskan tradisi dan budaya mereka. Hal ini dianggap tidak adil karena pekarangan yang jauh dari pintu utama cenderung mendapatkan lebih sedikit kesempatan. (nam)

menjadi bahan perundungan terhadap Wali Kota Surabaya di akun Facebook Zikria Dzatil itu sebenarnya telah ditangani dengan cepat oleh Pemkot Surabaya dan berhasil surut dalam waktu kurang dari tiga jam setelah hujan reda.

Penelusuran polisi, akun Facebook Zikria Dzatil saat ini sudah tidak aktif yang kePetani Tuban..................... banyak 30 - 35 Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi.

“Komunikasi intensif dengan pihak-pihak terkait terus kita lakukan,” kata Darmadin Salah satu petani bernama Tarwi mendengar informasi ini semakin meyakinkan bahwa wong tani hanya menjadi “komoditi empuk” bagi para pemangku kebijakan dan para pembisnis di pertanian. Ia menceritakan, pada musim tanam padi kemarin ia harus membeli pupuk dengan susah payah dan antri. Harganya pun juga mencapai Rp 160.000/ zak untuk pupuk phonska.

“Ada pula yang menjual dengan cara paketan, tentu ini memberatkan petani. Sekarang malah dikurangi jatah subsidinya,” ungkap Tarwi dengan nada kecewa dan tidak mau disebutkan alamatnya yang hanya bekerja sebagai petani.

Diketahui penerimaan alokasi pupuk subsidi di 2020 sebanyak 63.759 ton. Rinciannya 28.112 ton Urea, 4.551 ton SP36, 21.450 ton NPK, 3.085 ton ZA dan 6.561 ton Organik.

Sedangkan, di 2019 sebanyak 132.363 ton dengan rincian 54.110 ton Urea, 9.834 ton SP36, 28.942 ton NPK, 7.886 ton ZA, 31.591 ton Organik.

Sementara, terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsdi, dalam PerUstadz........... sekali.

Rama menjelaskan, dalam penggeledahan ditemukan seperangkat alat isap dan sisa sabu yang digunakan Marzuki.”Tersangka ini berpandangan kalau nyabu tak diharamkan dan meningkatkan semangat membaca Al Quran. Kita semua tahu sabu dilarang oleh negara dan juga segala sesuatu ya ng memabukkan dan memberikan efek buruk tidak boleh digunakan,” ujar Rama.

Wali Kota Mojokerto....... saksi tampak memenuhi panggilan KPK di Mapolresta.

Dari tujuh saksi tersebut diantaranya adalah Hery Susanto mantan anggota DPRD Kabupaten Mojokerto tahun 2004-2009 sekaligus anggota PDI Perjuangan.

Selain itu, Teguh Gunarko mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto, datang bersamaan dengan Dian Anggraeni Kabag TU

mungkinan sudah ditutup sendiri oleh pemiliknya. Namun, Sudamiran memastikan akan terus mengembangkan penyelidikan perkara ini.

“Empat orang telah kami mintai keterangan, yaitu dari pihak pelapor serta saksisaksi, salah satunya seorang warga yang merasa terhina karena Wali Kota-nya telah dilecehkan,” ucapnya. (ist) dari Halaman 1 mentan No 01 Tahun 2020 ini disebutkan pupuk Urea seharga Rp 1.800, SP-36 seharga Rp 2.000, ZA seharga Rp 1.400 dan NPK seharga Rp 2.300. Sementara pupuk NPK Formula Khusus HET seharga Rp 3.000 dan pupuk organik seharga Rp 500.

Telisik JatimPos, melihat keadaan seperti ini, Kabupaten Tuban yang memiliki lahan seluas 162 ribu hektar terdiri 56 ribu hektar sawah dan 105 ribu hektar kawasan pertanian bukan sawah. Dari luasan itu semuanya membutuhkan support pupuk.

Disisi lain Bupati Fathul Huda sedang bergairah dan membanggakan hasil pertaniannya, setelah Kabupaten Tuban dinobatkan oleh menteri pertanian sebagai daerah penghasil jagung tertinggi tingkat nasional. Selain itu juga menjadi daerah pengembangan industry benih jagung.

Analisa sederhananya, dengan luas lahan tersebut patut diragukan alokasi pupuk bersubsidi tersebut mampu menjawab kebutuhan petani.

Kemudian masyarakat petani hutan yang sejatinya tidak terhitung mendapat pupuk bersubsidi juga mengintai pupuk ini. Sehingga hal ini tentu menjadi celah bagi para “pemain” pupuk untuk mengorganisir kebutuhan pupuk petani. (min) dari Halaman 1 Marzuki diketahui sudah pakai narkoba sejak 10 tahun lalu. Ketika akhirnya bisa ditemui wartawan, Marzuki mengonfirmasi apa yang dikatakan Rama.

“Saya tahu sabu memang dilarang digunakan oleh negara, namun saya tidak menemukan di dalil Al Quran,” kata Marzuki.

Kepercayaannya itu membuatnya dijerat UU 35/2009 tentang Narkotika Pasal 114 dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar.(ist) dari Halaman 1 Pemkab Mojokerto dan Nono Hardiarto Santoso, orang kepercayaan MKP. Perlu diketahui, KPK berada di Mapolresta Mojokerto selama seminggu, mulai Selasa 21 Januari 2020 hingga Selasa 28 Januari 2020.

Menurut Kapolresta Mojokerto AKBP Bogiek Sugiyarto, KPK selama sepekan ke depan berada di Mojokerto dan meminjam ruangan untuk kepentingan KPK. (din)

Hal - 16 Edisi 349 Th XVIII~Minggu I P ebruari 2020 Pebruari

Perubahan Perda Jatim Nomor 5 Tahun 2017

Sembilan Fraksi di DPRD Jatim Beri Tanggapan

Anggota Fraksi Nasdem, Suyatni saat menyerahkan tanggapan fraksi terhadap perubahan perda nomor 5 tahun 2017 kepada pimpinan DPRD Jatim yang langsung disaksikan Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak.

Setelah Gubernur Jawa Timur menyampaikan jawaban beberapa waktu lalu terkait usulan kenaikan hak keuangan dewan. Kali ini sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim memberikan pandangan umum (PU) atau tanggapan tentang perda Perda Jatim nomor 5 tahun 2017 di rapat paripurna DPRD, Kamis (23/1) yang dihadiri oleh Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak.

Fraksi di DPRD Jatim kembali mengingatkan adanya

enam poin perubahan Perda tersebut. Yakni, perubahan waktu reses anggota dewan (dari yang sebelumnya maksimal enam hari menjadi delapan hari), penambahan pendamping untuk reses dari unsur masyarakat non PNS (pendamping lokal), dan pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kualitas.

Kemudian, ada pula usulan perubahan tunjangan perumahan Anggota DPRD, perubahan perjalanan dinas, dan perubahan lainnya yang terkait

legal drafting. Perubahan tersebut pada dasarnya disebabkan perubahan peraturan perundangan yang berada di atasnya, yakni PP No 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. Sehingga, perubahan itu untuk menghindari vertical conflict of norm. Yakni, pertentangan antara Perda dengan UU, Peraturan Pemerintah (PP), maupun Peraturan Menteri (Permen).

Juru bicara Fraksi Nasdem, Suyatni mengingatkan bahwa kerja dewan dalam

BUMN Diharap Ikut Memajukan Perekenomian di Madura

Jembatan Suramadu ternyata belum mampu mengangkat perekonomian masyarakat Madura

Pembangunan Madura sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya telah dilakukan pemerintah. Yang paling fenomenal adalah pembangunan jembatan Suramadu. Faktanya Madura yang begitu dekat dengan Jawa, perkembangannya masih jauh dibandingkan dengan Jawa. Empat kabupaten di Madura menempati posisi terakhir dalam kesejahteraan.

Melihat kenyataan itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar berharap BUMN yang dimiliki pemerintah pusat untuk melirik pulau Madura sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Terlebih munculnya Per pres No.80 tahun 2019 yang bisa dijadikan dasar hukum untuk memajukan perekonomian di Pulau Garam itu.

“BUMN itu banyak relasi pengusaha-pengusaha termasuk BUMN itu sendiri bisa membangun Kawasan perekonomian di Madura. Ba-

nyak potensi yang bisa dimaksimalkan di Madura termasuk potensi SDA (Sumber Daya Alam)nya,” kata Achmad Iskandar ditemui di DP RD Jatim, Senin (20/1).

Lebih jauh, pria kelahiran Sumenep ini mengatakan dengan perhatian penuh BUMN di Madura, pihaknya optimis IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Madura bisa na ik. “Selama ini IPM di Madura paling rendah di Jatim. Hal ini karena pemenuhan prasarana dan sarana perekonomian di pulau garam terbatas. Bahkan tak ada sama sekali. Oleh sebab itu kami dorong untuk keterlibatan BU MN dalam mengelola pulau Madura,” harap Iskandar.

Politisi yang juga mantan birokrat ini menambahkan pihaknya memberikan apresiasi langkah Gubernur Khofifah bersama tim ekonominya melakukan sejumlah road show ke sejumlah kementerian sebagai implementasi

Perpres No 80/2019.

“Road show bu gubernur dan timnya merupakan upaya memaksimalkan realisasi Perpres No.80/2019 ini sebagai pintu masuk percepatan pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan bahkan percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat di Jatim harus bisa menyatu,” pintanya Iskandar yang juga anggota Fraksi Demokrat Jatim ini.

Saat road show ke Kementerian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), Gubernur Jatim menyampaikan rencana Pemprov Jatim yang akan membangun Indonesia Islamic Science Park (IISP) di kawasan Jembatan Suramadu, di sisi Madura. Pemprov Jatim sudah menyiapkan konsep Islamic Science Park, yakni 20 persen edukasi, 30 persen keuangan Islam, dan 50 persen wisata.

Nantinya di kawasan tersebut, tidak hanya menjadi pusat ekonomi syariah, namun juga wisata, budaya, dan juga kuliner. Luas lahan yang dibutuhkan mencapai 101 hektare. Rencana pembangunan Islamic Center tersebut didorong oleh keinginan Khofifah agar pintu masuk ke pulau Madura menjadi tempat dan pusat budaya yang ada di Madura serta diharapkan mengurangi pengangguran. (yd)

fungsi pengawasan, anggaran, dan pembuatan undang-undang, membutuhkan waktu, pemikiran, dan anggaran. Untuk itu, perlu diberikan hak yang sama seperti halnya yang diterima Gubernur, termasuk tunjangan perumahan.

“Bagi Fraksi NasDem, hal itu rasional. Dengan kerja politik yang begitu besar dan berat, maka dibutuhkan ketenangan dan kenyamanan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya,” katanya.

Jika tidak, maka kerja kedewanan tidak optimal. “Karenanya, dibutuhkan penyesuaian terkait perumahan yang layak sehingga membuat DPRD fokus menyuarakan suara rakyat,” katanya.

Selain itu, selama perubahan dalam raperda tersebut obyektif, rasional, dan terukur, maka sudah seharusnya untuk didukung. “Kami percaya bahwa raperda ini telah melalui kajian dan riset mendalam, detail, dan obyektif. Sehingga, memang bukanlah sesuatu yang dipaksakan, melainkan sebuah kebutuhan atau keniscayaan,” tegasnya.

Fraksi Gerindra menambahkan bahwa konsekuensi perubahan tersebut, selain akan meningkatkan kinerja

dewan, namun juga akan berpengaruh pada alokasi anggaran. Oleh karena itu, Fraksi Gerindra menegaskan pembahasan tersebut anggaran tersebut bisa dilakukan bersama.

“Sebagaimana konsekuensi perda tersebut, pembicaraan alokasi anggaran untuk segera masuk dalam pembahasan yang lebih serius dan strategis dalam mencari solusi alternatif yang cerdas,” kata juru bicara Fraksi Gerindra, Aufa Zhafiri.

Untuk diketahui, saat ini DPRD Jatim telah menerima tunjangan perumahan yang besarannya maksimal mencapai Rp27 juta perbulannya.

Tunjangan tersebut berada di luar gaji, dan tunjangan la in seperti jabatan, komunikasi intensif, dan transportasi. Sementara untuk kunjungan dalam provinsi, tiap anggota bisa mendapat Rp9,9 juta (enam hari kunjungan perbulan). Sedangkan untuk kunjungan lu ar provinsi bisa mencapai Rp27 juta (total sembilan hari kunker perbulan).

Sementara itu Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak mengatakan siap mengakomodasi usulan DPRD Jatim soal Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan. Menurut

Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, usulan tersebut nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Emil Dardak menjelaskan bahwa pada prinsipnya, kenaikan hak keuangan diharapkan bisa menaikkan kinerja dewan. “Prinsipnya, Ibu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) ingin membangun kemitraan yang baik dengan DPRD. DPRD sebagai mitra utama pemerintah perlu penunjang yang memadai,” kata Emil Dardak.

Namun, Emil menjelaskan bahwa kenaikan tersebut tetap harus disesuaikan dengan regulasi yang ada. “Ibu Gubernur mengajak menindaklanjuti ini dengan azas dan aturan. Sehingga, semua proses ini bisa membawa kebaikan bersama,” kata Emil.

Selain itu, terkait dengan persentase kenaikan juga akan memperhatikan beberapa hal. “Saya hormati proses yang berlangsung. Akan ada proses assesment terkait kepatutan dan kelayakan dari yang dibutuhkan,” lanjutnya.

“Kata kuncinya, (kenaikan tunjangan) meningkatkan kinerja yang lebih baik.

Namun, juga dihitung dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkas Emil Elestianto Dardak yang juga mantan Bupati Trenggalek ini. (yd)

Penyelidikan Kasus MeMiles Mendapat Dukungan Penuh

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan (tengah) menunjukan barang bukti investasi ilegal MeMiles di halaman Polda Jatim

Penanganan kasus investasi bodong berbasis aplikasi MeMiles yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Kepolisian Daerah Jawa Timur, terus bergulir.

Apresiasi pun diberikan lantaran tak semua instansi mampu membongkar kasus besar yang sangat merugikan publik. Terlebih kasus Me Miles ini telah menelan korban sebanyak 264 ribu.

Melihat perkembangan penanganan kasus MeMiles ini mendapat dukungan penuh dari Ketua DPRD Jatim Kusnadi. “Sebagai Ketua DP RD Provinsi Jawa Timur, saya mendukung penuh tentang pengusutan kasus MeMiles yang sedang dilakukan oleh Ditkrimsus Polda Jatim terhadap aplikasi investasi Me Miles,” kata Kusnadi ditemui di ruang ketua DPRD Jatim, Jumat (24/1).

Menurut Kusnadi yang ju-

ga politisi asal fraksi PDI Perjungan Jatim, investasi Me Miles telah merugikan banyak masyarakat. “MeMiles ini sudah jelas-jelas merugikan masyarakat sebegitu luasnya, sehingga hukum harus ditegakkan,” tegas mantan dosen FH Untag Surabaya.

Oleh sebab itu, Kusnadi mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam berinventasi di media sosial maupun di kehidupan sehari-hari. Pihaknya juga meminta untuk mengecek terlebih dahulu dasar-dasar pendirian hukum masalah investasi tersebut.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Jawa

Timur agar lebih berhatihati terhadap tawarantawaran berinvestasi yang dilakukan oleh media-media sosial yang akhir-akhir ini berkembang begitu banyak,” harap Kusnadi.

“Cek-lah terlebih dahulu tentang keabsahan pendirian dari badan hukum media sosial itu.

Agar kita tidak mengalami kerugian yang akan menyusahkan kita semua,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui bersama, Kasus investasi ilegal MeMiles ini terbongkar ketika Polda Jatim mendapatkan investasi MeMiles yang belum berizin. Investasi ilegal ini menggunakan PT Kam and Kam yang baru berdiri delapan bulan lalu tanpa mengantongi izin resmi.

Perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa pemasangan iklan yang menggunakan sistem penjualan langsung melalui jaringan member dengan cara bergabung di aplikasi MeMiles. Anehnya, peminatnya pun cukup besar.

Bahkan Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan menuturkan, sudah ada 264 ribu member selama delapan bulan dengan omzet kisaran Rp 750 miliar. (yd)