Jatim Pos Edisi 355

IS SN : 1412 - 7490 ISSN

Edisi 355 Thn XVIII – Minggu III Maret 2020

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT Media Utama Jatim Direktur Utama : H Syaiful Anam Pemilik Hak Paten Merek Nama Jatim Pos No. (250) MEREK INDONESIA (111) IDM000002986 DIREKTORAT MEREK (151) 12 April 2004 Dirjen HAKI Kemenkum HAM Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No. 15-17 Surabaya Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya Terverifikasi Administrasi & Faktual Dewan Pers www.dewanpers.co.id

MA Batalkan Kenaikan BPJS Kesehatan

Peserta Pertanyakan Iuran Pengembalian Tiara idol Ternyata Sudah Punya Pacar Tiara Anugrah Eka Setyoandini atau kini dikenal dengan Tiara Idol akhirnya mampu menjadi runner up Indonesian Idol 2020, sekaligus mengharumkan nama Jember, tempat kelahirannya.

Tak disangka pula jika lagu milik Raisa yang berjudul “Could it Be” yang dilantunkannya saat audisi Indonesian Idol X dan menghasilkan Golden Ticket akhirnya mampu mewujudkan mimpi Tiara menjadi seorang penyanyi.

Perempuan kelahiran 23 september 2001 ini merupakan kontestan Indonesian Idol X

Bersambung ke hal.. 15

Jakarta, Jatim Pos Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen akhirnya dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Judicial review itu diketok oleh hakim agung Supandi, Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi pada 27 Februari 2020.

Lantas bagaimana nasib premi yang sudah telanjur disetor para peserta BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020 lalu? Tak hanya peserta mandiri, bahkan untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang ditanggung melalui APBN, Kementerian Keuangan telah mengucurkan dana untuk melakukan pembayaran di depan.

Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Ekonomi Kesehatan Mohamad Subuh menyebutkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyikapi kondisi ini.

Pernyataan senada disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, bahwa pihaknya belum bisa memastikan apakah kelebihan iuran BPJS Kesehatan yang sempat naik dari awal tahun ini akan dikembalikan oleh pemerintah kepada para peserta BPJS Kesehatan.

Ilustrasi pelayanan BPJS Kesehatan

Suahasil menambahkan pemerintah akan terlebih dahulu mempelajari amar putusan MA tersebut, sebelum memutuskan segala konsekuensi yang ada usai MA batalkan kenaikan iuran tersebut.

“Nanti itu konsekuensinya seperti apa nanti setelah kita mendalami dari keputusan tersebut,” kata Suahasil saat ditemui di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Senin (9/3/2020) malam. “Amar ke-

putusannya seperti apa, dan apa saja konsekuensinya,” tambah Suahasil.

Ia menuturkan, pihaknya harus berdiskusi dengan kementerian terkait untuk meBersambung ke hal.. 15

DBD di Jatim 185 Meninggal Dunia BPJS Tuban Bingung Ambil Langkah Khofifah : Kerawanannya Tak Kalah dari Corona Surabaya, Jatim Pos Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta masyarakat Jawa Timur melakukan antisipasi komprehensif atas ancaman virus Demam Berdarah Dengue (DBD) ditengah isu Virus Corona yang merebak.

Menurutnya, virus DBD tidak kalah pentingnya, karena Hingga saat ini sudah ada lebih dari 16.000 kasus DBD secara nasional, dengan 100 lebih diantaranya meninggal dunia.

“Jangan sampai masyarakat hanya terfokus pada isu corona. Sementara DBD yang juga sangat berbahaya malahan dianggap sepele,” ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (12/3).

Khofifah menerangkan, hingga bulan Maret Tahun 20

Pemeriksaan jentik nyamuk

20 ini di Jawa Timur sendiri sudah ada sekitar 1.766 kasus, dimana 15 kasus diantaranya meninggal dunia. Tahun 2019 lalu, tercatat ada sebanyak 18.393 kasus di Jawa Timur dengan 185 kasus yang berujung pada kema-

tian.

Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Kesehatan telah melakukan sejumlah upaya pencegahan agar kasus DBD tak bertambah. Di antaranya melakukan sosialisasi geraBersambung ke hal.. 15

Tuban, Jatim Pos Batalnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Kantor cabang BPJS Kesehatan di Tuban belum menerima salinan resmi pembatalan kenaikan iuran tersebut. Belum diterimanya Salinan resmi dari MA ini membuat kantor cabang Tuban belum bisa mengambil langkah lebih lanjut.

“Sampai dengan saat ini salinan keputusan MA belum diterima oleh BPJS Kesehatan. Pada dasarnya BPJS Kesehatan akan mengikuti dan patuh dengan ketentuan yang berlaku,” kata Kepala Cabang BPJS Tuban Heny Ratnawati, Selasa (10/03/20).

Tentang dibatakannya ini seusai Mahkamah Agung (MA) mengabulkan uji materi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Padahal, BPJS Kesehatan sudah memungut nominal iuran baru per 1 Januari 2020.

Heny menjelaskan, sejauh ini BPJS Kesehatan Tuban belum bisa mengambil langkah-langkah. Pihaknya menunggu arahan lebih lanjut dari pihak di atasnya. Selain itu Heni tidak bisa menjelaskan bagaimana pembayaran iuran yang sudah terlanjur naik itu.

Apakah bisa digunakan untuk membayar pada bulan ini ataukah ada formulasi lain yang mengatur hal itu.

“Salinan keputusan belum diterima BPJS Kesehatan,” tegasnya.

Seperti diketahui uji materi yang

diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCD) ini seperti mewakili suara masyarakat yang menentang kenaikan iuran sejak ide tersebut mengemuka pada Oktober 2019 lalu.

Bagaimana tidak? Iuran naik tak tanggung-tanggung mencapai dua kali lipat. Untuk kelas III mandiri dipatok Rp42 ribu dari sebelumnya Rp25.

500. Kemudian, kelas II mandiri Rp110 ribu dari Rp51 ribu, dan kelas I mandiri Rp160 ribu dari semula Rp80 ribu. (min)

Virus Corona Ternyata Bisa Sembuh Seratus Persen Tanpa Obat

Senam dengan gerakan cuci tangan yang dilakukan Forpimda Bojonegoro, Jawa Timur ini ternyata efektif untuk menangkal virus corona

MASYARAKAT Indonesia saat ini memiliki kekhawatiran berlebih terhadap mewabahnya virus corona.

Apalagi gencarnya pemberitaan di berbagai media.

Di daerah lain dikabarkan, persediaan masker dan hand sanitizer menipis. Bahkan banyak yang mengambil untung dengan cara menim-

bun dan menjual barang-barang yang kini langka tersebut dengan harga mahal.

Tak hanya itu, banyak orang berbondong-bondong membeli bahan makanan dan menyetok dengan yang banyak. Akibatnya, banyak pihak yang justru dirugikan atas perilaku tersebut.

Tetapi kini masyarakat

tak perlu khawatir lagi. Meski virus corona sangat masif, namun lebih dari 50 persen kasus berhasil sembuh total.

Berdasarkan data real time yang dikumpulkan oleh John Hopkins University per Selasa (3/3/2020) pukul 18.06 WIB, jumlah kasus terkonfirmasi di seluruh dunia telah mencapai 91.113 ka-

sus. Dari jumlah kasus yang dilaporkan, tercatat 3.118 kematian.

Meski obat untuk virus corona hingga kini belum ditemukan, sebanyak 48.134 pasien dinyatakan sembuh.

Berdasarkan jumlah tersebut, tingkat kematian ratarata sementara secara umum Bersambung ke hal.. 15

METROPOLIS

Hal - 2

Jembatan Joyoboyo Jadi Ikon Baru Kota Surabaya Surabaya, Jatim Pos Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi memulai pembangunan Jembatan Joyoboyo. Groundbreaking proyek ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Jalan Gunungsari atau sisi utara pembangunan jembatan, Kamis (5/3/2020). Peresmian itu ditandai dengan penekanan tombol sirine dan pemasangan tiang pancang.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma menjelaskan perkembangan Kota Surabaya yang cukup pesat, seakan tidak cukup hanya mengandalkan Jembatan Wonokromo untuk akses masuk dan

keluar kota. Apalagi, Jembatan Wonokromo itu diperkiraka dibangun sekitar 50 tahun silam. “Oleh karena itu, untuk aksesibilitasnya, kita mencoba membangun jembatan ini untuk membantu kelancaran akses, terutama akses keluar-masuk kota,” kata Wali Kota Risma saat melakukan groundbreaking.

Menurut Wali Kota Risma, Jembatan Joyoboyo ini nantinya akan dibangun di sisi Barat Jembatan Wonokromo.

Jembatan ini akan menghubungkan Frontage Road (FR) Barat A. Yani melalui Jalan Pulo Tegalsari ke Jalan Joyoboyo. “Jadi, kalau warga mau ke Jalan Mayjend atau Gu-

nungsari bisa langsung lewat sini (Jembatan Joyoboyo).

Jadi gak perlu muter Jalan Diponegoro lagi,” katanya.

Presiden UCLG ASPAC ini juga memastikan bahwa jembatan ini akan terkoneksi dengan Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ). Sehingga pengunjung Kebun Binatang Surabaya (KBS) bisa memarkirkan kendaraannya di terminal ini, karena terminal ini dilengkapi park and ride.

“Bus juga masuk ke sini (TIJ), kemudian penumpang turun, kalau mau ke KBS lewat bawah (terowongan), sehingga gak ganggu di atas (lalu lintas). Supaya tidak crowded,” ujarnya.

Konsisten Kembangkan Mangrove Surabaya Berpeluang Akreditasi Kota Lahan Basah Dunia

Wali kota Surabaya Tri Rismaharini (keempat kiri) bersama tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, Selasa (10/3/2020)

Surabaya, Jatim Pos Pengembangan mangrove di Wonorejo dan beberapa mangrove lainnya di Kota Surabaya, mendapat perhatian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia.

Akhirnya, Kota Surabaya berpeluang mendapat akreditasi kota lahan basah dunia.

“Jadi, nanti Surabaya akan diusulkan sebagai salah satu kota nominasi untuk memperoleh akreditasi dalam pengolahan kota lahan basah tingkat dunia atau internasional,” kata Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai KLHK Saparis Sudaryanto seusai bertemu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di ruang kerjanya, Selasa (10/3/2020).

Menurut Saparis, Surabaya akan diusulkan karena selama ini KLHK melihat ada kemauan yang cukup bagus dan sudah terbukti nyata dilakukan di Kota Surabaya, terutama terkait dengan upaya pengembangan area mangrove.

Bahkan, setelah mendengarkan paparan dari Wali Kota Risma di ruang kerjanya, ternyata sudah banyak upaya pemkot dalam upa-

ya pengolahan lahan basah itu.

“Berbagai upaya itu nanti juga bisa dimasukkan bagaimana pemkot membangun waduk-waduk dan bozem untuk pengendalian banjir dan menumbuhkan nilai ekonominya, serta yang paling penting upaya-upaya pengolahan lahan basahnya itu,” ujarnya.

Ia memastikan bahwa pengolahan lahan basah ini juga menjadi komitmen Pemerintah Indonesia karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Ramsar sejak tahun 1991 melalui Keputusan Presiden RI No. 48 tahun 1991. Konvensi Ramsar adalah perjanjian internasional untuk konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan. Nama resmi konvensi ini adalah The Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat.

“Jadi, nanti Indonesia akan mengusulkan Surabaya dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi untuk mendapatkan akreditasi pengolahan kota lahan basah tingkat dunia itu,” imbuhnya.

Ia juga mengakui bahwa kondisi Surabaya lebih komplek dan sangat pantas mendapatkan akreditasi itu. Di samping ada pengembangan mangrove, ada pula pembangunan waduk-waduk dan bozem, kanan kiri

sungai tertata, sehingga ini lebih komplek karena melibatkan berbagai pihak. “Menurut saya, ini lebih bagus dan lebih kaya, apalagi Surabaya sebagai kota metropolitan ya,” ujarnya.

Selain itu, kata kunci yang paling menarik dari Kota Surabaya adalah meskipun keterbatasan dana, tapi Wali Kota Risma beserta jajarannya tetap bisa mengembangkan lahanlahan basah tersebut. Sebab, Pemkot Surabaya berhasil melibatkan multi stakeholder dan masyarakat juga terlibat intens.

“Yang paling penting adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat. Itu yang menurut saya nilai lebihnya, kata kuncinya tadi kata Bu Risma, meskipun tidak punya uang, tapi tetap bisa mengembangkan itu semua. Itu menurut saya yang hebat banget,” tegasnya.

Oleh karena itu, setelah pertemuan dengan Wali Kota Risma, Pemkot Surabaya diminta untuk melengkapi beberapa dokumen.

Nantinya, dokumen itu juga harus dilengkapi surat dari Wali Kota Risma kepada Menteri LHK untuk memperoleh endorsement letter atau surat dukungan ke secretariat ramsar. “Nanti kita masukkan, Bulan Juni akan dinilai,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Risma menyanggupi untuk menggarap berbagai dokumen itu beserta suratnya. Dalam pertemuan itu, Wali Kota Risma juga menjelaskan banyak hal tentang berbagai upaya pengembangan area mangrove di Surabaya, termasuk pembangunan bozem yang tersebar di berbagai titik di Kota Surabaya. “Kita banyak bangun bozem dan tanggul-tanggul serta pengendalian tepi sungai.

Makanya kami tidak banjir di Surabaya,” tegasnya. (bur/fred)

Foto design 3D jembatan Joyoboyo

Di samping itu, ia juga mengaku tidak mudah membangun jembatan ini. Sebab, seluruh anggarannya ditanggung oleh APBD Kota Surabaya. Makanya, jembatan ini didesain khusus, sehingga nanti fungsinya tidak hanya jembatan semata, namun juga akan menjadi wahana baru untuk warga Kota Surabaya yang ingin berekreasi. ”Jadi, ini bukan hanya sekadar jembatan, tapi juga bisa menjadi salah satu ikon Surabaya untuk berekreasi,” katanya.

Wahana baru itu bisa dinikmati dan disaksikan dari lantai 5 TIJ yang sampai saat ini masih proses pemba-

ngunan juga. Di lantai 5 itu, warga bisa menyaksikan Jembatan Joyoboyo dan bisa menikmati suasana Surabaya, karena didesain khusus untuk menjadi wahana rekreasi. Bahkan, nanti di Jembatan Joyoboyo juga akan ada tempat khusus untuk melihat dan menikmati Surabaya. “Mudah-mudahan jembatan ini bisa memberikan manfaat untuk warga Kota Surabaya khususnya dan warga lain dari luar Surabaya yang memanfaatkan jembatan ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Erna Purnawati men-

jelaskan Jembatan Joyoboyo itu panjangnya 150 meter dengan lebar 17 meter dan tinggi pilonnya 20 meter.

Sedangkan struktur jembatannya dari beton bertulang dan voided slab. “Nilai kontraknya Rp 39 miliar. Tanggal kontrak 15 Oktober 2019 dan jangka waktunya 420 hari,” katanya.

Ia menjelaskan, di area jembatan itu nanti akan ada taman dan air mancur yang warna-warni. Bahkan, nanti juga akan ada tempat di tengah-tengah jembatan yang bisa melihat dan menikmati suasana Surabaya. “Targetnya Oktober selesai,” pungkasnya. (bur/fred)

UPTSA Siola Ditambah Layanan E-Court dan Eraterang

Surabaya, Jatim Pos Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menandatangani kesepakatan dengan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terkait Penempatan Pojok e-Court dan

mudahkan warga Surabaya dalam menyelesaikan keperluannya terkait Pengadilan Negeri. Menurutnya, selama ini warga selalu antre dan berjubel di kantor pengadilan. Oleh karena itu, pihaknya

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (kanan) bersama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nur Syam, Selasa (10/3/2020)

Elektronik Surat Keterangan (Eraterang). Nantinya, pelayanan itu akan ditempatkan di Mal Pelayanan Publik Gedung Siola Jalan Genteng Kali, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Selasa (10/3/2020).

E-Court adalah sebuah instrumen pengadilan yang berbentuk pelayanan berbasis online kepada masyarakat. Mulai dari pendaftaran, gugatan, bantahan, permohonan dan gugatan sederhana. Sementara itu, Eraterang adalah permohonan surat keterangan secara elektronik.

Wali Kota Risma mengatakan pelayanan ini berguna untuk me-

memberikan tempat di Mal Pelayanan Publik Siola agar warga bisa mengakses dengan cepat, mudah dan efektif.

“Makanya kita fasilitasi supaya warga Surabaya lebih mudah mengakses. Terutama yang ringan, seperti ganti nama lebih mudah dengan ini,” kata Wali Kota Risma seusai penandatanganan di ruang kerjanya.

Ia menjelaskan, saat ini terkait tempat pelayanan sudah siap digunakan.

Meskipun begitu, Wali Kota Risma menyebut yang sedang dipersiapkan adalah petugas PN, karena terkendala jumlah petugas yang terbatas.

“Tadi saya juga tawari kalau perlu petugas kita yang ada di pelayanan publik itu

juga siap. Tinggal diberi pelatihan,” lanjut dia.

Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini juga menjelaskan ke depannya juga akan menjadi fasilitas di setiap kecamatan dan kelurahan se-Surabaya. Sehingga masyarakat bisa menyelesaikannya lebih dekat dari rumah masing-masing.

“Nanti akan kita kirim kepala seksi (kasi) pemerintahan untuk membantu ini. Mereka akan di training pengadilan untuk melayani supaya warga tidak jauh lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nur Syam mengatakan sebenarnya e-Court ini sudah ada sejak dua tahun lalu. Namun ini merupakan kali pertama PN bekerjasama dengan pemerintah daerah dan hanya dengan Surabaya membuka stand di Mal Pelayanan Publik Siola.

“Jadi, yang kerjasama dengan pemerintah dan membuka stand, hanya di Kota Surabaya,” paparnya.

Selain memudahkan masyarakat, proses ini juga lebih menghemat biaya. Pasalnya, jika pengajuan permohonan secara manual biaya administrasi sebesar Rp 528 ribu. Namun jika menggunakan e-Court hanya dikenakan biaya senilai Rp 127 ribu.

“Jadi jauh lebih murah.

Jadi ada tiga manfaat, lebih murah, sederhana dan cepat,” kata Nur Syam.(bur/ fred)

Pemimpin Umum/Penanggung jawab: H Syaiful Anam, Jufri Yus, Siswo Oetomo; Ombudsman: Gatot Soedjono, Arifin Perdana, Zis Muzahid Hasan; Penasehat Hukum: Ahmad Budianto SH.MHum; Direktur Utama/Ketua: H Syaiful Anam; Pemimpin Redaksi: H Syaiful Anam; Redaksi Pelaksana: Jufri Yus; Koordinator Liputan: Siswo Oetomo; Pemimpin Perusahaan: Gatot Soedjono; Dewan Redaksi: H Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Gatot Soedjono, Jufri Yus; Surabaya: Kurniadi Noveyanto, Freddy SL, Burhanuddin, Dani Tri Hadiyatno; Sidoarjo: Rizal Zulkarnaen; Malang: Ziz Muzahid Hasan; Batu: Wahyono, Swandy Tambunan; Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari; Kediri/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo; Tuban: Nur Aminin; Bojonegoro: Slamet Riyadi; Madiun: Jumali; Ponorogo: Nuryadi; Ngawi: Rendy Rian Cahya, Sembodo Arif Pambudi (sirkulasi); Pamekasan: Bambang Winarno, Arief Purbadi; Sampang: Abdul Kodir, Ali W; Sumenep: Herman Basuki, Ach Khoirul Hamdani; Mojokerto: Mokh Zainudin; Probolinggo: Moh Sifak, Moh Hasin; Pasuruan: Hamzah Pujiono; Situbondo: As’ad; Lumajang: Firman; Tulungagung: Sandi Trantana; Trenggalek: Ahmad Yulis Satriaji, Puthut Purbantara; Blitar: Slamet Karno, Sandi Trantana; Alamat Redaksi: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya; Alamat Perusahaan: Jl. Gununganyar Tengah VIII/34, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194; Email: mediautamajatim@yahoo.com; Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya; SIUP No. 503/5612.A/436.6.11/2014; No Rek 0011265286 Bank Jatim a.n PT Media Utama Jatim, 0096.01.044662.50.2 BRI Kaliasin Surabaya a.n Drs H Syaiful Anam; Berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999; Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl Rungkut Industri III No. 49 Surabaya-60401; Isi di luar tanggungjawab percetakan.

Jatim I

Hal - 4

Bupati Jombang Menangis Saat Nonton ‘Jejak Langkah 2 Ulama’

Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab berada di tengah-tengah foto bersama Forkopimda dan tokoh agama dan masyarakat sebelum nonton bareng (Nobar) Film “Jejak Langkah 2 Ulama”

Jombang, Jatim Pos Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab tak kuasa membendung air matanya saat nonton bareng (Nobar) Film “Jejak Langkah 2 Ulama” di Ruang Bung Tomo Pemkab Jombang bersama Forkopimda, tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Para Ketua Organisasi Wanita, dari berbagai unsur, Rabu (11/ 3/2020).

Menurutnya film ini patut disaksikan seluruh kalangan, tua, muda, laki-laki, perempuan, dewasa, maupun anak-anak. Banyak sekali pelajaran sekaligus motivasi yang dapat diambil. Film ini juga mampu membuat siapapun yang menontonnya merasa terharu karena terbawa suasana dan lantas

memunculkan kebanggaan menjadi bagian dari kedua ormas Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Film jejak langkah 2 ulama mengandung banyak sekali pesan moral dan nilai-nilai kemuliaan. KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy’ ari merupakan sosok yang sangat cinta terhadap ilmu.

Karena keluasan ilmunyalah membuat keduanya mampu menyikapi perbedaan. Perbedaan bukan untuk dibedabedakan, mencari persamaan diantara yang berbeda merupakan keutamaan. Kita harus tahu bagaimana memaknai perbedaan dan kemudian menyatukan persamaan. Tentu ini akan menjadi kekuatan besar bagi

umat islam maupun Bangsa Indonesia.

“Saya berharap film “Jejak Langkah 2 Ulama” ini mampu menjadi referensi sikap keteladanan bagi generasi muda. Utamanya, sikap tawadhu. Karena sikap tawadhu’ sangat penting ketika dijalankan dalam kehidupan sehari-hari,” harapnya.

Lanjut Munjidah, melalui film ini agar dapat dijadikan ajang untuk mencari inspirasi dan introspeksi diri. Dari sikap-sikap alim ulama yang ada dalam adegan juga dapat diambil hikmah dan pelajarannya. Yakni, menjadi pengetahuan bagaimana memahami perbedaan dan persamaan. pungkasnya.

Bupati Jombang Serahkan

Sertifikat PTSL Ke Warga Desa Karanglo Jombang, Jatim Pos Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menyerahkan sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) warga desa Karanglo Mojowarno, di Pendopo Balai Desa Karanglo, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, Selasa (10/3/ 2020).

Bupati Jombang didampingi Asisten I, Kepala OPD, Kepala BPN Kab. Jombang Tutik Agustiningsih SH.M Hum, Kepala Desa Karanglo, serta Camat Kecamatan Mojowarno.

Kepala Desa Karanglo dalam sambutannya menyampaikan agar warga yang sudah menerima sertifikat ini untuk menyimpannya dengan baik.

“Saya senang dengan adanya program ini, mengurus sertifikat jadi lebih mudah,” tutur Wadiman warga Desa Karanglo.

Sementara itu, Kepala BPN Jombang Tutik Agustiningsih mengatakan, Program ini akan terus berjalan sampai tahun 2025 sehingga harapannya seluruh tanah yang ada di Indonesia akan terdaftar semua. “Pesan saya jika ada kesalahan dalam penulisan dalam sertifikat itu jangan dicoret sendiri segera laporkan ke Desa untuk diu-

Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menyerahkan sertifikat PTSL kepada Kepala Desa Karanglo untuk diteruskan kepada warga

rusi,” ujar Tutik.

Bupati Jombang Hj Munjidah Wahab dalam sambutannya menegaskan kepada warga bahwa ini semua adalah program dari Presiden Joko Widodo.

“Presiden Jokowi menginginkan pembuatan sertifikat ini bertujuan agar tidak ada persengketaan masalah tanah dikemudian hari, masyarakat juga bisa merasa aman karena kepemilikan surat tanah sudah sah, dan menjadi masyarakat yang sejahtera lahir batin,” tutur Bupati Jombang.

Bupati juga berpesan kepada masyarakat yang te-

Kota Kediri Terbaik 1 Pelaksana 10 Program PKK

(her/Hms)

Prioritas Pembangunan Kabupaten Kediri 2021

Pemerataan Aksebilitas dan Kualitas Insfrastruktur

Kediri, Jatim Pos Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) tahun 2021.

Acara yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda serta Kepala OPD se-Kabupaten Kediri ini bertempat di Gedung Convention Hall Simpang Lima Gumul, Rabu (11/3/2020).

Musrembang RKPD telah melalui proses dari Musrenbang Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga pusat. Untuk Musrenbang tahun ini mengusung tema “Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Didukung oleh Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia. Dalam sambutannya, Bupati Kediri Haryanti Sutrisno menyampaikan bahwa prioritas pembangunan

Kabupaten Kediri tahun 2021 yaitu pemerataan aksebilitas dan kualitas insfrastruktur pendukung perekonomian yang berdaya saing dengan memperhatikan lingkungan hidup dan kerentanan bencana.

Kemudian pembangunan ekonomi melalui penguatan sarana prasarana pendukung agribisnis, industri, perdagangan, pariwisata dan investasi. Selanjutnya peningkatan kualitas pelayanan dasar dengan didukung oleh penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional.

“Selain itu yang menjadi prioritas adalah stabilitas politik, ketentraman dan ketertiban dengan memperkuat moderasi beragama dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal,” tambah Bupati.

“Keberhasilan pembangunan Kabupaten Kediri me-

merlukan dukungan dari semua pihak dan saya mengimbau kepada semua pihak untuk bersama-sama mensukseskan pelaksanaan pembangunan daerah,” katanya.

Kepala Bappeda Kab. Kediri Sukadi, SE, MM menyampaikan, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kediri selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan, dari semula 70,47% di tahun 2017 menjadi 71,07% pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 menjadi 71,85%.

“Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kediri selama 3 tahun terakhir menunjukkan tren positif. Untuk harapan lama sekolah tahun 2017 sebesar 12,86, kemudian pada tahun 2018 sebesar 12,87 dan pada tahun 2019 menjadi 12,88 tahun.

Sementara itu untuk ratarata lama sekolah di Kabupaten Kediri tahun 2017 sebesar 7,65, pada tahun 2018 sebesar 7,68 dan pada tahun 2019 menjadi 8,01 tahun,” terangnya.

Dari segi pertumbuhan ekonomi mengalami kondisi yang fluktuatif. Secara garis besar pertumbuhan ekonomi Kab. Kediri masih diatas ratarata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03. (her/

Kominfo)

lah menerima akta tanah agar berhati hati dan bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Jikapun mau dijadikan agunan kredit di Bank harus bisa mengukur kemampuan dalam membayar. Jangan sampai mengambil kredit di Bank tapi tidak mengukur kemampuan juga akan dimanfaatkan untuk apa uang tersebut hingga akhirnya menjadi masalah dikemudian hari.

Untuk diketahui bahwa jumlah sertifikat yang dibagikan pada tahap pertama ini adalah 500 sertifikat dari yang diajukan kurang lebih 2573 untuk Kecamatan Mojowarno. (her/nik)

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kediri Ferry Silviana Abu Bakar foto bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai penyerahan piagam Terbaik I Pelaksana 10 Program Pokok PKK tingkat Provinsi Jawa Timur

Kediri, Jatim Pos Prestasi kembali diraih Kota Kediri. Kali ini prestasi datang dari Tim Penggerak PKK Kota Kediri. Dimana Kelurahan Pojok berhasil meraih Terbaik I Pelaksana 10 Program Pokok PKK tingkat Provinsi Jawa Timur.

Penghargaan ini diberikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kediri Ferry Silviana Abu Bakar. Penghargaan ini diserahkan bertepatan dengan puncak acara Hari Kesatuan Gerak PKK ya ng digelar di Kantor Gubernur Jawa Timur, Senin (9/3/2020).

Pada kesempatan ini Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta PKK se-Jawa Timur untuk merevitalisasi gerakan menanam tanaman obat keluarga (toga). Gubernur Jawa

Timur Khofifah ingin agar gerakan menanam toga diviralkan dan dilakukan secara masif. “Di Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke 48, kita berharap akan ada revitalisasi terutama gerakan yang dulu pernah sangat masif dilakukan yaitu gerakan menanam toga,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah.

Gubernur perempuan pertama Jawa Timur ini mengatakan toga sangat mudah tumbuh ketika ditanam di lahan-lahan yang ada di sekitar pemukiman warga.

Bisa ditanam di taman desa, di sisa lahan RT-RW atau desa hingga juga di pekarangan rumah. Tanaman toga bisa dijadikan pertolongan pertama bagi keluarga di sa at-saat dibutuhkan. Jenis toga yang bisa ditanam masyarakat juga beragam. Mulai jahe, kunyit, temulawak,

daun sirih, lidah buaya dan banyak lagi. Tanaman ini bisa memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.

“Menggalakkan lagi menanam toga bukan karena sekarang sedang wabah corona, tapi tanaman toga itu sudah dibuktikan bahwa tanaman ini menyehatkan. Coba, mponmpon yang menjadi hits karena Covid-19 itukan produk toga, mudah sekali itu tumbuhnya,” tutur wanita yang juga mantan Menteri Menteri Sosial dan juga Menteri Pemberdayaan Perempuan ini.

Pesan kedua yang juga ditekankan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah pada para Ketua TP PKK se - Jawa Timur adalah terkait masalah penanganan stunting. Disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah, stunting masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi di Jawa Timur. Dimana penanganannya tidak bisa terbatas pada ibu hamil dan balita saja. Lebih dari itu penanganan stunting harus dilakukan sejak masa remaja, tepatnya agar remaja di Jatim mendapatkan edukasi yang komprehensif tentang kesehatan organ reproduksi. Sehingga ke depan, Khofifah berharap agar PKK lebih mengambil peran dalam menangani pencegahan stunting.

“Kekuatan Posyandu itu luar biasa. Kalau Posyandu terus bersinergi dengan bidan desa atau perawat desa atau desa yang masih ada poskesdes maka kita harapkan mereka akan bisa masif melakukan edukasi tentang penanganan stunting,” tegas Gubernur Jawa Timur Khofifah. (her/HMS)

Jatim II

Hal - 5

DPRD Kabupaten Madiun

Gelar Rapat Paripurna Bahas Lima Raperda Non APBD

Madiun, Jatim Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna membahas 5 (lima) Raperda Non APBD Kabupaten Madiun Tahun 2020 dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Kamis (12/3/

2020).

Lima Raperda Non APBD itu, diantaranya Raperda tentang Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun periode 20232028, Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Madiun No. 14 Tahun 2016 tentang penyertaan modal perusahaan

umum daerah pada Objek Wisata Umbul, Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda No. 8 tahun 2012 tentang penyertaan modal Pemda pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun dan Raperda tentang Perubahan kedua atas Perda No. 13 tahun 2010 tentang retribusi jasa umum.

Dispersip Pamekasan

Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono mengatakan, pada masa persidangan kedua, paripurna ke empat, rapat kedua dari sejumlah 45 anggota telah hadir 33 anggota dan telah memenuhi kuorum. Sementara untuk menyampaikan pertanyaan, saran dan pendapat untuk diakomodir dalam bentuk pandangan umum fraksi-fraksi, selanjutnya perwakilan fraksi-fraksi menyampaikan pandangan um umnya untuk menyikapi lima raperda tersebut.

Untuk Fraksi Golkar Nurani Sejahtera disampaikan oleh Jumadi, Fraksi PDI Perjuangan disampaikan Budi Wahono, Fraksi PKB disampaikan Miftahul Huda, Fraksi Demokrat Persatuan disampaikan Astin Yuni Wiyogo, Fraksi Nasdem disampaikan Edi Suyitno dan Fraksi Gerindra disampaikan Lely Hardyarini.

“Pada prinsipnya semua fraksi sepakat dengan disusunnya lima Raperda yang diusulkan oleh Bupati Madiun untuk diadakan pembahasan,” jelas Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono usai memimpin rapat paripurna.

Menurut dia, untuk pro-

ses selanjutnya, Bupati Madiun akan menyampaikan tanggapan atau jawaban dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Madiun dalam rapat paripurna sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Meskipun enam fraksi ya ng ada di DPRD Kabupaten Madiun telah mempercayakan pembahasannya kepada Tim Eksekutif dan Pansus DP RD. Namun ada beberapa hal yang disampaikan untuk memperoleh tanggapan, jawaban serta penjelasan dari Pemkab Madiun.

Seperti halnya yang disampaikan Fraksi-Fraksi DP RD Kabupaten Madiun menyikapi Raperda tentang Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2023-2028. Semua fraksi pada prinsipnya sependapat namun harus tetap dikoodinasikan dengan KPU selaku pihak penyelenggara Pilkada, dan harus dihitung secara matang agar tidak menjadi beban keuangan daerah.

Sementara terkait Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, semua fraksi juga setuju dalam rangka untuk meningkatkan derajat keseha-

tan masyarakat Madiun. Namun, Fraksi Nasdem minta Pemda mempersiapkan tempat khusus merokok bagi masyarakat di tempat-tempat yang termasuk dalam kawasan tanpa rokok.

Sedangkan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Madiun No. 14 tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Perusahaan Umum Daerah pada Obyek Wisata Umbul dan Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 8 tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemda pada PDAM Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun, dan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 13 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, semua fraksi juga sependapat namun minta penjelasan dari pihak eksekutif.

Selain itu, Fraksi-Fraksi minta obyek wisata Umum bisa berkembang pesat dan mampu berkontribusi secara signifikan terhadap PAD, bahkan semua fraksi juga minta penjelasan target PAD yang dihasilkan dari lahirnya Raperda penyertaan modal Pemda pada PDAM Tirta Dharma Purabaya dan Objek Wisata Umbul serta revisi retribusi jasa umum kepada Pemkab Madiun. (adv/jum)

Kenduren 2020 Pesta Durian

Seminarkan Pemikiran Proklamator Bung Karno Dorong Wonosalam Jadi Ikon Wisata Jombang Jombang, Jatim Pos Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Drs H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd menghadiri Kenduri Durian (Kenduren) 2020 di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Pada acara tersebut salah satu kegiatannya adalah membagikan 2020 durian gratis kepada masyarakat, Minggu (8/ 3/2020).

Gus Halim, sapaan akrab-

Pamekasan, Jatim Pos Perpustakaan Nasional Republik Indonesia UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan menggelar Seminar Internalisasi Pemikiran Proklamator Bung Karno.

Acara dibuka Wakil Bupati Pamekasan, Raja’e di Mandhepah Agung Ronggosukowati, Selasa (10/03).

Acara yang diikuti oleh para rektor dari berbagai perguruan tinggi dan kepala sekolah, guru dan para pekerja literasi di Kabupaten Pamekasan.

Menurut Wakil Bupati Pamekasan, perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi tidak dapat kita lepaskan dari buku, kemajuan kebudayaan dan tingginya peradaban serta kecerdasan suatu bangsa tidak bisa kita lepaskan dari perjuangan

pendiri Republik Indonesia (RI) yang juga proklamator Ir Soekarno sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945.

Ia juga mengatakan, bahwa pemerintah bertanggung jawab atas keberlangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran masyarakat sekaligus proses dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan UU Nomor 43 tahun 2007 dan PP Nomor 24 tahun 2014 tentang perpustakaan.

Adapun pengembangan perpustakaan dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta berkesinambungan.

“Perpustakaan dimasa lalu identik dengan tempat baca dan pinjam buku saja, koleksi bukunya terbatas dan tidak kompeten didalam tu-

gasnya sehingga menjadi faktor dalam memperlambat minat baca masyarakat yang pada gilirannya akan memperlambat proses pembangunan di Kabupaten Pamekasan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Raja’e menyampaikan untuk mengatasi semua hal itu perlu kiranya sebuah perpustakaan ya ng modern dengan buku koleksi yang baik seru dengan kebutuhan perkembangan masyarakat demi mewujudkan Pamekasan yang hebat, rajjeh, bejjreh tor parjugheh.

“Alhamdulillah, seiring perjalanan waktu kini Pemkab Pamekasan melalui Dispersip telah bertransformasi dalam memberikan pelayanan dan mengedepankan pemberdayaan masyarakat melalui program perpustakaan berbasis inklusi sosial yang berselarah dengan program Perpustakaan Nasional RI,” jelasnya.

Tampak hadir dalam acara tersebut Kepala UPT Perpus Proklamator Bung Karno, perwakilan dari Dispersip Jatim, beberapa budayawan dan tamu undangan lainnya. (bw)

lam masuk ke Lapangan Wonosalan setelah di kirab dari halaman Kantor Kecamatan Wonosalam.

Gus Halim secara spontan mengajak ribuan warga yang hadir untuk melantunkan sholawat mengiringi Kirab Tumpeng Durian asli dari Wonosalam. Dirinya pun menyapa dengan hangat perwakilan 9 desa yang masuki lapangan sambil memanggul hasil bumi dari Wonosalam.

“Saya akan memanggil

ikon kawasan wisata di Kecamatan Wonosalam.

Sementara itu, Bupati Jombang Mundjidah Wahab mengatakan, Kenduren tahun ini sebanyak 2020 buah durian disusun menjadi tumpeng raksasa.

“Saya bersyukur hasil bumi Wonosalam, tidak hanya durian, salak tapi juga manggis dan alpukat melimpah ruah tahun ini,” kata Mundjidah.

Tampak hadir dalam acara

Sebanyak 2020 buah durian disusun menjadi tumpeng raksasa dibagikan gratis dalam acara bertajuk ‘Kenduren 2020’ di Lapangan Wonosalam Jombang, Minggu (8/3/2020)

nya, memenuhi undangan Bupati Jombang Mundjidah Wahab dalam perhelatan bertajuk Kenduri Durian Wonosalam Tahun 2020, “Dari Desa Untuk Indonesia”. Dirinya merasa bersyukur karena bisa menghadiri Kenduren 2020 di Kecamatan Wonosalam. Ia bangga dengan durian telah jadi salah satu buah andalan di Kabupaten Jombang.

Acara makin ramai ketika Kirab Tumpeng Durian dari 9 desa di Kecamatan Wonosa-

para Kepala Desa di Wonosalam ke Jakarta untuk diberi pelatihan penguatan BUM Des agar Wonosalam bisa jadi ikon wisata di Jombang,” tandas Gus Halim dalam sambutannya.

Pesta kenduri durian ini digelar di Lapangan Wonosalam Jombang, pukul 11.15 WIB. Ada sebanyak 2020 buah durian yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Durian juga merupakan buah khas yang kini menjadi

tersebut anggota DPR RI Abdul Hakim Bafakih (Anggota DPR RI Komisi X Dari PAN), Hj. Emma Umiyatul Chusnah (Anggota DPR RI Komisi IV dari PPP), Direktur Bank Jatim Toni Prasetyo, Ir. Hadi Sulistyo, M.Si. (Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur), Kapolres Jombang, Kepala OPD dan Pejabat Lingkup Pemkab Jombang, OPD Pemprop Jatim serta tokoh masyarakat Jombang. (her)

LIFE STYLE

Hal - 6

Bau Mulut Mengganggu, Gunakan Saja Minyak Pala

Seringkah anda merasa bau mulut mengganggu aktivitas anda? Obat kumur pun terasa tidak mempan menghilangkan bau mulut anda?

Ternyata minyak pala memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.

Minyak pala bisa membantu menghilangkan bau mulut. Minyak pala adalah minyak esensial yang diperoleh melalui proses penyulingan. Selain itu minyak pala juga merupakan ramuan yang berguna untuk mengobati sejumlah penyakit.

Pala adalah bumbu yang cukup banyak dijumpai di Indonesia. Rempah-rempah ini

digunakan dalam jumlah kecil untuk memberikan rasa yang agak manis pada hidangan tradisional.

Namun selain sejumlah manfaat tadi, minyak pala juga memiliki banyak mafaat bagi kesehatan tubuh.

Lalu apa manfaat kesehatan yang akan didapat oleh tubuh jika sering mengonsumsi minyak pala? Berikut adalah 5 manfaat luar biasa minyak pala bagi kesehatan: 1. Hilangkan Bau Mulut Selain dari sifat penyembuhan berbagai penyakit, aroma minyak atsiri pala adalah karakteristik yang paling

signifikan.

Minyak pala yang digunakan sebagai parfum alami, juga dapat membantu menyembuhkan masalah bau mulut.

Selain itu minyak pala juga bisa bertindak sebagai antiseptik untuk sejumlah infeksi terkait mulut.

2. Penghilang Stres Minyak pala dikenal untuk membantu melawan stres, karena berfungsi sebagai stimulan dan obat penenang.

Hal ini juga dapat membantu menurunkan tekanan darah.

Dari dulu minyak pala juga digunakan dalam pengobatan tradisional di China untuk meringankan pembengkakan sendi.

Minyak pala bisa meredakan nyeri otot karena minyak ini dikenal karena kekuatannya untuk menghilangkan rasa sakit.

Semua manfaat itu didapat dari kandungan atsiri yang ada di dalam minyak pala.

3. Mengatasi Pola Tidur yang Terganggu Bagi kalian yang memiliki masalah mengatur pola tidur, cobalah konsumsi minyak pala.

Seperti yang telah disebutkan, minyak pala adalah obat penenang yang mene-

nangkan saraf dan mengurangi stres tubuh.

Ini dapat membantu dalam menginduksi tidur secara efektif dan juga meningkatkan kualitas tidur.

4. Atasi Gangguan Pencernaan Tidak banyak yang tahu bahwa minyak pala juga mampu atasi masalah pencernaan.

Minyak pala telah terbukti bermanfaat untuk menyembuhkan masalah pencernaan seperti masuk angin, sebah, dan diare.

Masalah seperti perut kembung dapat menyebabkan sakit perut yang lebih parah.

Dengan minyak pala dapat membantu menyembuhkan masalah pencernaan tersebut.

5. Tingkatkan Sirkulasi Darah Jika kamu memiliki riwayat tentang masalah pada sirkulasi darah, patut ada baiknya mencoba gunakan minyak pala.

Karena, minyak pala memiliki aroma khas yang membantu melancarkan proses sirkulasi darah.

Mengonsumsi minyak pala dalam bentuk apa pun akan membantu mengangkut oksigen ke semua sel dalam tubuh.(*)

Telur Dalam Kulkas, Nutrisinya Akan Hilang

Kebanyakan orang pasti menyimpan bahan makanan di dalam kulkas agar tahan lama. Begitu pun dengan telur yang notabene orang akan menyimpannya dalam kulkas karena lebih aman dan bisa membuat telur tetap segar.

Tapi menurut sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa ada risiko berbahaya jika telur disimpan di dalam lemari es. Dalam penelitian yang dipublikasikan oleh Journal of Food Protection itu, seperti dilansir Boldsky, menyimpan telur di dalam kulkas justru dapat menurunkan jumlah gizi di dalamnya.

Telur yang disimpan dalam ruangan dengan suhu rendah dapat menghilangkan kandungan protein, enzim dan mineral di dalamnya.

Jika semua nutrisinya hilang, maka telur yang dimakan tidak akan memberikan apa-apa pada tubuh dan malah bisa menimbulkan penyakit.

Telur Retak Kita semua tahu, bahwa telur kaya akan nutrisi dan baik untuk kesehatan tubuh manusia. Bahkan telah banyak penelitian-penelitian ilmiah yang telah membuktikan manfaat nyata dari telur. Namun dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa jenis telur yang kita temui yang oleh para ahli diperingatkan agar tidak makan.

Selain itu, telur-telur ini juga dapat menyebabkan sakit perut dan diare pada kasus-kasus ringan, serta dapat menyebabkan koma karena keracunan. Serius, semua orang harus memerhatikan. Apa saja jenis telur yang berbahaya bagi kesehatan dan tidak boleh dimakan ini.

Kulit telur retak salah satunya. Dalam proses pengangkutan, pengawetan dan pengemasan telur, beberapa telur bisa saja terkena benturan dan mengalami keretakan. Dalam kondisi ini, telur-telur ini akan mudah terpapar bakteri invasif.(*)

Jatim III

Hal - 7

Kota Blitar Cegah Kepanikan Corona Dengan Olahraga

Plt Wali Kota Blitar Santoso (topi putih) menggerakkan semua unsur untuk melakukan olahraga di depan alun-alun Jalan Raya Merdeka Kota Blitar, Minggu (8/3/2020)

Blitar, Jatim Pos Guna mencegah kepanikan masyarakat terkait Virus Corona, Plt Wali Kota Blitar Santoso tidak hanya mengimbau, namun juga melakukan langkah nyata untuk berpola hidup sehat dengan cara berolahraga.

Usai jalan sehat, Plt Wali Kota Blitar Santoso melakukan kegiatan senam bersama di depan alun-alun Jalan Raya Merdeka Kota Blitar, Minggu (8/3/2020).

Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur yakni OPDOPD, Aggota POLRI/TNI, para dokter Se-Blitar Raya, anak-anak Sekolah, dan ibuibu Bhayangkari, maupun masyarakat.

Santoso mengatakan, kegiatan ini guna mengajak masyarakat melakukan hidup sehat. “Kenapa kita lakukan? Karena banyak yang takut dan panik dengan marak-

nya Virus Corona saat ini,” kata Santoso.

Plt Wali Kota Blitar itupun mengimbau untuk menghindari kepanikan dan juga langkah efektif dalam mengatasi Virus yang ditakuti.

“Makanya kita tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan berolahraga dan hidup sehat,” jelasnya.

Santoso melanjutkan, “Agar kita tidak terserang Virus Corona mari mengkonsumsi obat tradisional atau minum jamu yang terbuat dari rempah- rempah, kunyit, jahe, temulawak yang bisa menghangatkan dan meningkatkan daya tubuh kita,” pesannya.

Menurutnya masyarakat tidak boleh panik, selain berupaya hidup sehat dan olahraga juga lakukan pola hidup sehat seperti cuci tangan pakai sabun secara rutin, makan makanan yang sehat, baik

sayur maupun buah-buahan.

Santoso menganjurkan untuk membiasakan cuci tangan sebelum makan, karena tidak ada yang memastikan kapan dan dimana seseorang bisa terjangkit virus corona.

Meski demikian, Plt Wali Kota Blitar itu menginstruksikan seluruh pihak untuk mewaspadai virus corona di Blitar Raya. “Kita harus waspada tingkatkan kerjasama dengan semua pihak utamanya instansi kesehatan,” ucapnya di depan para peserta jalan sehat.

Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk menangkal penyebaran virus corona di Kota Blitar. Dokter Sudah Siap 24 jam, rumah sakit, ruang isolasi Virus Corona, rujukan Rumah Sakit Mardi Waluyo semua sudah disiapkan. (sk/Adv)

Meski Virus Corona Mewabah

Pelayanan TKI Tak Dihentikan

Haris Susianto, kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar

Blitar, Jatim Pos Sebanyak 4.368 tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Blitar di luar negeri, namun hingga kini belum ada laporan ada yang terjangkit virus corona (Covid-19).

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, Haris Susianto mengaku, meski virus corona sedang mewabah di berbagai belahan dunia, namun pihaknya tidak bisa menghentikan pelayanan.

“Kami tidak bisa menghentikan atau menyetop TKI karena kami pelayanan, juga belum mendapatkan undangan atau intruksi dari Pusat,” kata Haris kepada Jatim Pos di ruang kerjanya, Kamis (5/3).

Haris menuturkan, warga

Kabupaten Blitar yang bekerja di luar negeri dari tahun ke tahun terus bertambah. Hal itu bisa dilihat dari rekomendasi yang berangkat ke luar negeri yang terus bertambah.

Disnaker Kabupaten Blitar sendiri memberi pelayanan dan perpanjangan dari BNP2 TKI Pusat.

Hal itu lantaran para pencari kerja yang hendak pergi ke luar negeri hanya melakukan pendaftaran untuk proses membuat ID dan rekomendasi paspor.

Proses selanjutnya, kata dia Haris, berada di pusat yakni Badan Pembinaan Pelayanan Penempatan (BP3) TKI di pusat.

Terkait virus corona, menurut Haris, pihaknya telah melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan.

Koordinasi dengan Dinas Kesehatan setiap yang datang atau berangkat

diminta untuk melapor.

“Kami juga koordinasi dengan puskesmas kecamatan, kelurahan, kepala desa maupun kamitowo, untuk melaporkan kalau ada warga yang datang dari luar negeri,” jelasnya.

Sementara itu, Kasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Disnaker Kabupaten Blitar, Jarun menjelaskan sejak tahun 2019 hingga Januari 20 20 tercatat 5.978 orang warga Kabupaten Blitar menjadi TKI yang terdaftar di sistem online.

Jarun membeberkan, sampai akhir 2019 terdapat 4.368 orang mendaftarkan diri untuk kerja ke luar negeri dengan tujuan berbagai negara.

Rinciannya, Brunei Darussalam 57 orang, Hongkong 2.662 orang, Kuwait 4 orang, Malaysia 397 orang, Polandia 18 orang, Singapura 135 orang, Taiwan 1.695 orang.

Sedangkan Januari hingga Maret 2020 610 orang TKI. Rinciannya, Brunei Darussalam 9 orang, Hongkong 258 orang, Kuwait 2 orang, Malaysia 27 orang, Polandia 1 orang, dan Taiwan 294 orang. (sk)

♦

Cegah Virus Corona

Forkompimda Mojokerto Raya Gelar Senam dan Cuci Tangan Mojokerto, Jatim Pos Masuknya virus korona ke Indonesia memicu tiap daerah melalui layanan kesehatan berupaya lakukan pencegahan agar masyarakatnya bisa terhindar dari corona virus (COVID-19).

Seperti yang dilakukan Forkopimda Mojokerto Raya, dalam mencegah serta mengantisipasi masuknya corona virus (Covid-19) di wilayah Pemkab Mojokerto maupun Kota Mojokerto.

Wali Kota, Bupati, Polresta, Polres Mojokerto, Kodim 0815 menggelar acara Senam, jalan sehat dan cuci tangan dengan mengusung sebuah tema “Gerakan Jatim Sehat dari Mojokerto Menuju Indonesia Maju” di AloonAloon Kota Mojokerto, Minggu (8/3/2020) pagi.

Dalam sambutannya, Wali Kota Mojokerto Hj Ika Puspitasari menyampaikan, bahwa pagi ini Forkopimda bersama masyarakat telah

melakukan cuci tangan dan senam bersama, ini dilakukan secara serentak Se-Jawa Timur, dan kegiatan ini sesuai intruksi dari Presiden Joko Widodo.

Soal isu Virus Corona saat ini melanda Nusantara kita jangan mudah percaya, padahal sebetulnya tidak seperti itu, yang penting kita selalu waspada dan selalu menjaga hidup sehat.

“Dengan kegiatan ini, kita memberikan edukasi dan menginformasikan kepada masyarakat khususnya di Mojokerto Raya agar tetap waspada terhadap issue yang telah melanda secara nasional ini,” tandas Ning Ita. Sementara Bupati Mojokerto Pungkasiadi, SH, juga menyampaikan soal issue baru-baru ini, dikatakan di Rumah sakit Dr Soekandar milik Pemkab Mojokerto ada yang terkena Virus Corona, itu tidak benar. Kabupaten Mojokerto sampai saat ini masih

bebas dari Virus tersebut,” jelasnya.

“Kami menghimbau masyarakat jangan mudah termakan issue yang tidak benar, yang terpenting kita selalu menjaga hidup sehat,” imbuh Bupati.

Hadir dalam kegiatan pencegahan Virus Corona ialah. Bupati Mojokerto Pungkasiadi, Sekda Kab Mojokerto Heri Suwito, Walikota Mojokerto Hj Ika Puspitasari, Kapolres Kota Mojokerto AKBP Bogiek Sugiyarto bersama jajarannya, Kapolres Mojokerto AKBP Feby DP Hutagalung bersama jajarannya, Dandim 0815 Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto, dan ribuan masyarakat Kabupaten/Kota Mojokerto.

Perlu diktahui berbagai Negara banyak warganya yang meninggal dunia diakibatkan positif terjangkit Virus Corona yang berasal dari Kota Wuhan Negeri tirai bambu. (din/Adv)

Senam, jalan sehat dan cuci tangan dengan mengusung sebuah tema “Gerakan Jatim Sehat dari Mojokerto Menuju Indonesia Maju” di Aloon-Aloon Kota Mojokerto, Minggu (8/3/2020) pagi

Baru Pulang Dari Luar Negeri

7 Warga Kabupaten Blitar Dalam Pantauan Blitar, Jatim Pos Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dr Kuspardani mengakui, saat ini ada 7 orang warga Kabupaten Blitar dalam pemantauan terkait virus corona.

Ke-7 orang tersebut berdasarkan seleksi yang dilakukan terhadap 125 orang yang baru saja bepergian dari luar negeri. Mereka adalah para tenaga kerja Indonesia (TKI), jemaah umroh, dan mahasiswa yang belajar di berbagai negara. Pantauan kedatangan warga Kabupaten Blitar itu tercatat sejak Januari hingga 3 Maret 2020.

Kondisi kesehatan warga Kabupaten Blitar itu kemudian dipantau selama 14 hari. Hasilnya, sampai habis masa isolasi rumah selama 14 hari, semua dalam kondisi sehat.

“Sedangkan yang masih dalam pantauan saat ini ada 7 orang,” kata dr Kus kepada Jatim Pos di ruang kerjanya, Jumat (6/3).

Dijelaskan, bahwa ke-7 orang tersebut masuk kategori pemantauan yang mengalami gejala flu ringan. Untuk itu petugas kesehatan akan memo-

Kepala Dinas Kesehatan Kabuaten Blitar, dr Kuspardani

nitor mereka selama 24 jam hingga masa inkubasi 14 hari.

“Ke-7 orang tersebut juga harus melaksanakan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan riwayat perjalanannya, sehingga diketahui rute perjalanannya kemana saja,” kata dr Kus. Kadin Kesehatan dr Kus pun mengimbau warga Kabupaten Blitar agar tidak perlu panik dengan adanya virus corona, sebab sudah ada petugas kesehatan yang bekerja.

Dokter hanya berpesan agar warga menjaga pola hidup bersih, cuci tangan dengan sabun dan konsumsi sayur dan buah. Selain itu, ia menngintruksikan setiap puskesmas untuk memantau atau mendata warga yang baru pulang dari luar negeri.

“Bila ada warga yang baru pulang dari luar negeri segera laporkan ke Dinas Kesehatan,” tandas dr Kuspardani. (sk)

Ekspose Pemprov Jatim

Hal - 8

Tis Tas Disalurkan untuk MA Mulai Juli 2020

Susul Subsidi SPP SMA/SMK Negeri dan Swasta

Gubernur saat meninjau pelaksanaan Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer dan Smartphone (USP BKS) di SMA Trimurti Kota Surabaya

Hadiri Rapim Kodam V/Brawijaya

Gubernur Ingatkan Pentingnya Bangun Sinergitas GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan pentingnya membangun sinergitas Forkopimda, tokoh masyarakat (Tomas), dan tokoh agama (Toga) di semua lini. Apa yang dilakukan di provinsi bisa menjadi referensi bagi kabupaten/kota sampai tingkat desa/kelurahan di Jatim.

“Kebersamaan terus kita bangun. Kalau semua berjalan kondusif, berseiring antara Forkopimda dan Toga Tomas akan menjadi kebersamaan yang kuat, dan hal ini akan menjadi pondasi bagaimana membawa Jatim lebih maju dan unggul,” ujar Khofifah panggilan akrab Gubernur Jatim saat memberikan pengarahan Rapat Pimpinan (Rapim) Kodam V/Brawijaya Tahun 2020 di Gedung Balai Prajurit Kodam V/ Brawijaya, Surabaya, Selasa (10/3).

Dijelaskan, sinergitas antara Gubernur, Pangdam V/ Brawijaya dan Kapolda Jatim wajib membangun strong partnership. Dengan toga dan tomas juga harus dibangun hubungan yang harmonis.

Menurutnya, sinergitas ini penting untuk terus dijaga dan diperkuat di Jatim. Sehingga suasana kondusif, aman, damai dan terkendali dapat tercapai. Harapannya pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan penurunan pengangguran juga dapat tercapai.

“Apa yang kita harapkan dari pertumbuhan ekonomi akan meneteskan kesejahteraan yang baik, menurunkan kemiskinan yang signifikan, menurunkan pengangguran

PROGRAM pendidikan gratis dan berkualitas (Tis Tas) dalam bentuk subsidi SPP juga akan disalurkan untuk jenjang pendidikan Madrasah Aliyah (MA). Program ini akan menyusul program subsidi SPP yang sudah diberikan untuk SMA/SMK negeri dan swasta di Jawa Timur.

Dalam wawancara usai meninjau pelaksanaan Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer dan Smartphone (USP BKS) di SMA Trimurti Kota Surabaya, Selasa (10/ 3), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa subsidi SPP untuk MA akan mulai disalurkan pada tahun ajaran baru 2020/2021 di bulan Juli mendatang.

“Dengan adanya program ini, menjadi bagian penguatan, dorongan dan semangat terutama bagi orang tua dan siswa untuk bersekolah setinggi-tingginya,” ujar Gubernur Khofifah. “Jadi tidak ada alasan tidak sekolah karena tidak punya uang.

Apalagi di S1 juga ada beasiswa baik dari Pemerintah,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan gubernur perempuan pertama Jawa Timur ini, adanya program Tis Tas memberikan semangat dan motivasi bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Terbukti dalam satu tahun program Tis Tas dijalankan, berdasarkan

rilis BPS Jawa Timur, rata-rata lama sekolah di Jawa Timur meningkat. Tepatnya yaitu dari 7,34 saat pertama Khofifah menjabat, menjadi 7,59.

Artinya, saat pertama Khofifah menjabat, rata-rata siswa drop out di kelas 2 SMP semester 1. Namun dalam setahun terakhir sejak Tis Tas dilakukan dan sekolah gratis dijalankan, rata-rata lama sekolah meningkat yaitu drop out siswa menjadi kelas 2 SMP semester 2. Oleh sebab itu memberikan kesempatan yang lebih besar masyarakat untuk mengakses pendidikan. Termasuk memperluas jangkauan penerima subsidi SPP di jenjang Madrasah Aliyah.

“Hal ini menunjukkan adanya peningkatan, dan berbagai upaya yang kita lakukan harus didorong agar terwujud pendidikan yang gratis dan berkualitas,” lanjutnya.

Khofifah meminta, agar para orang tua dan siswa untuk terus semangat dalam memperoleh pendidikan. Dengan adanya program Tis Tas, tidak usah ragu untuk terus belajar. Bagi orang tua yang memiliki anak yang masih SMP yang akan naik ke SMA/SMK/Aliyah, tidak usah khawatir, karena Pemprov Jatim mengalokasikan 34,6 persen dari total APBD tahun 2020 untuk program pendidi-

kan.

“Karena setelah itu masih ada program beasiswa S1 dari pemerintah pusat bagi siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi,” ungkapnya.

Dengan mengalokasikan 34,6 persen APBD Jatim untuk pendidikan, pihaknya mengharapkan semuanya akan berseiring dengan upaya meningkatkan SDM yang unggul, meningkatkan daya saing, dan SDM berkualitas.

Terkait ujian nasional, mantan Menteri Sosial ini menyampaikan, bahwa pada tahun ini musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) masih mempercayakan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk membuat soal dan tekniks pelaksanaan USP BKS. Pihaknya masih belum mengetahui seperti apa nanti ujian sekolah tahun depan, apakah soal-soal akan disiapkan oleh masing-masing satuan pendidikan, atau mereka akan mengkonfirmasi kembali kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

“Pada dasarnya kita siap untuk mengkoordinasikan apa yang menjadi kesepakatan. Tahun depan ada format di mana Kementerian Pendidikan akan menyiapkan asesment kompetensi minimal atau survey karakter sebagai pengganti ujian nasional,” tambahnya. (hms)

Minta PKK Galakkan Tanaman Obat Keluarga Gubernur Jatim saat Rapat Pimpinan (Rapim) Kodam V/Brawijaya Tahun 2020

yang signifikan pula. Itu baru bisa didapatkan dari suasana yang kondusif, aman, damai dan terkendali,” jelas orang nomor satu di Jatim.

Lebih lanjut disampaikannya, ini pada dasarnya implementasi tiga pilar strategis di jajaran pemerintahan daerah baik provinsi, kabupaten/kota. Tiga pilar strategis memang harus terkonsolidasikan dari berbagai dinamika yang muncul, serta kesiapan-kesiapan apa yang akan menjadi agenda di masing-masing.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah juga mengingatkan kepada para peserta Rapim bahwa pada tahun 2020 ini akan dilaksanakan Pemilukada serentak pada 19 kabupaten/kota di Jatim.

Mantan Mensos di Era Presiden Jokowi mengatakan, dirinya bersama bupati/walikota terus melakukan antisipasi.

Begitu juga dari jajaran Polda Jatim telah melakukan Rakor, saat ini jajaran Kodam V/ Brawijaya juga melakukan Rapim. Semua hal ini dilakukan antara lain untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilu-

Edisi 355 Thn XVIII~Minggu III Maret 2020

kada Serentak yang aman damai dan kondusif.

“Hari ini Rakor di jajaran Kodam, sebelumnya Rakor di jajaran Polda Jatim. Dan dirinya bersama bupati/walikota sama-sama melakukan antisipasi. Juga dengan elemen strategis lain juga disampaikan tolong Jaga Jawa Timur, tolong jaga demokrasi agar berjalan kondusif dan berkualitas,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan, hubungan komunikasi dan sinergitas TNI Polri luar biasa di Jatim. Pengamanan kegiatan besar berjalan dengan baik dengan adanya hubungan yang baik TNI Polri.

Dijelaskan, sinergitas merupakan kunci dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan khususnya menjelang Pemilukada Serentak 2020. Dalam rangka mengamankan Pemilukada akan melibatkan sebanyak 16.634 personil Polri 6.252 personil TNI. Kapolda Jatim berharap sinergitas tetap dijaga dan ditingkatkan karena situasi ke depan lebih berat. (hms)

GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta PKK se Jawa Timur untuk merevitalisasi gerakan menanam tanaman obat keluarga (toga) di puncak acara Hari Kesatuan Gerak PKK ya ng digelar di Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan Surabaya, Senin (9/3).

Gubernur Khofifah yang juga Ketua Pembina TP PKK ingin agar gerakan menanam toga kembali diviralkan dan dilakukan secara masif.

“Di Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke 48, kita berharap akan ada revitalisasi terutama gerakan yang dulu pernah sangat masif dilakukan yaitu gerakan menanam toga,” kata Khofifah.

Gubernur perempuan pertama Jawa Timur ini mengatakan toga sangat mudah tumbuh ketika ditanam di lahan-lahan yang ada di sekitar pemukiman warga.

Bisa ditanam di taman desa, di sisa lahan RT RW atau desa hingga juga di pekarangan rumah. Tanaman toga bisa dijadikan pertolongan pertama bagi keluarga di saat-saat dibutuhkan.

Jenis toga yang bisa ditanam masyarakat juga beragam. Mulai jahe, kunyit, temulawak, daun sirih, lidah buaya dan banyak lagi. Tanaman ini bisa memiliki banyak manfaat bagi kese-

hatan.

“Menggalakkan lagi menanam toga bukan karena sekarang sedang wabah corona,

Khofifah pada para Ketua TP PKK se - Jawa Timur adalah terkait masalah penanganan stunting. Disampaikan Khofi-

Gubernur dan Ketua TP PKK Jatim pada Hari Kesatuan Gerak PKK yang digelar di Kantor Gubernur Jawa Timur

tapi tanaman toga itu sudah dibuktikan bahwa tanaman ini menyehatkan. Coba, mponmpon yang menjadi hits karena Covid-19 itu kan produk toga, mudah sekali itu tumbuhnya,” tutur wanita yang juga mantan Menteri Menteri Sosial dan juga Menteri Pemberdayaan Perempuan ini.

Pesan kedua yang juga ditekankan oleh Gubernur

fah, stunting masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi di Jawa Timur. Dimana penanganannya tidak bisa terbatas pada ibu hamil dan balita saja.

Lebih dari itu penanganan stunting harus dilakukan sejak masa remaja, tepatnya agar remaja di Jatim mendapatkan edukasi yang komprehensif tentang kesehatan organ reproduksi. (hms)

Ekspose Pemprov Jatim

Hal - 9

Wagub Emil Berbagi Pengalaman

Tentang Proyek KPBU Jawa Timur

Wagub Jatim saat menjadi salah satu narasumber dalam Talkshow Infrastructure Outlook 2020 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI

PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai salah satu Provinsi yang giat menyelenggarakan proyek melalui KPBU atau Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha. Di dalam Perpres 80 Tahun 2019 saja dari 218 proyek, 72 diantaranya akan didanai melalui KPBU. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak pun berbagi kiat dan pengalamannya dalam menjalankan berbagai proyek terutama infrastruktur berbasis KPBU. Dirinya menjelaskan jika sumber dana ke-218 proyek lampiran Perpres 80/ 2019 tak bisa hanya bergantung pada APBN/APBD. Oleh

sebab itu pendanaan berbasis Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dirasa bisa menjadi opsi bagi Pemerintah Daerah hingga Kementerian selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

“Jadi 85,2% skema pendanaan ke-218 proyek adalah non APBN maupun AP BD,” ungkap Wagub Jatim saat menjadi salah satu narasumber dalam Talkshow Infrastructure Outlook 2020 yang diselenggarakan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI, Senin (9/ 3) sore.

Pengklasifikasian tersebut didasarkan pada dampak

ekonomi atau revenue yang dihasilkan dari suatu proyek.

Wagub Emil memberi contoh kepada ratusan perwakilan Pemerintah Daerah dan Kementerian seluruh Indonesia, dalam proses pembangunan satu proyek infrastruktur tentunya akan berdampak pada pengembangan ekonomi karena di dalamnya akan ada pembangunan kawasan industri hingga penanganan banjir. Dengan beraneka ragamnya dampak yang timbul, maka disitulah menurut Wagub Emil menjadi salah satu kesempatan untuk mengklasifikasikan proyek berdasarkan sumber pendanaannya.

Sekdaprov Minta Sukseskan SP Online 2020 SEKRETARIS Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Organisasi Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal di lingkungan Pemprov Jatim ikut menyukseskan pelaksanaan Sensus Penduduk Online tahun 2020 (SP2020).

Pelaksanaan SP Online 2020 sendiri telah berlangsung sejak 15 Februari hingga 31 Maret 2020.

“Kita semua sebagai ASN di lingkungan Pemprov Jatim diharuskan untuk mengisi SP2020 secara online. Karenanya, harus dipastikan kita telah berpartisipasi pada SP2020 dengan mengisi data pribadi sesuai kondisi riil terkini,” ungkap Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono saat membuka Rapat Evaluasi Sensus Penduduk Online 2020 Dengan Instansi Lain di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jumat (6/3).

Heru menegaskan, sesuai instruksi Gubernur Jatim diharapkan masing-masing OPD di lingkup Pemprov Jatim maupun instansi vertikal bisa menggerakkan ASN di instansinya. Mereka diharapkan dapat berpartisipasi dalam menyukseskan SP2020

Heru Tjahjono

secara online. Harapannya akan semakin banyak pihak yang berkomitmen mengawal perwujudan satu data kependudukan atau Big Data melalui SP Online.

“Kami optimis lewat komitmen banyak pihak dalam melakukan pendampingan SP online di instansi kerjanya masing-masing, sebelum tanggal 31 Maret SP2020 di Jatim akan bisa diselesaikan,” terang pria yang pernah menjabat sebagai Bupati Tulungagung ini.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, data SP2020 me-

Edisi 355 Thn XVIII~Minggu III Maret 2020

rupakan salah satu data strategis untuk perumusan kebijakan. Disamping itu, SP2020 merupakan momen luar biasa 10 tahun sekali.

“Dimana, lewat sentuhan teknologi informasinya diharapkan masyarakat juga berperan aktif mengisi data sesuai KK dan KTP,” terang Heru.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, diantaranya Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan beserta jajarannya, beberapa Kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim, dan Kepala Instansi vertikal di wilayah Jatim. (hms)

“Disitulah bisa kita lakukan klasifikasi. Mana yang diswastakan, atau di-KPBUkan dan mana yang sebenarnya potensial,” tambah orang nomor dua di Jatim itu.

Ditekankan pula oleh Wagub yang pernah menjabat sebagai Bupati Trenggalek itu, walaupun proyek tersebut dominasi pendanaannya non APBN/APBD, pemerintah tidak boleh lepas tangan.

Prioritas proyek bukan diukur dari sumber pendanaannya, namun tetap kepada dampak yang dihasilkan dari proyek tersebut.

Pada gelaran acara yang bertajuk The Future of Alternative Financing for Sustainable Development tersebut, Wagub Emil juga menyebutkan perlu adanya kesiapan dari sisi sumber daya manusia (SDM) khususnya birokrasi.

“Kita tidak mengharapkan mereka expert, tapi yang penting adalah tau konsekuensinya,” tuturnya.

Para pelaku proyek ini harus paham jika dalam KPBU itu pemerintah daerah berkontrak dengan investor di mana ada tanggung jawab di dalamnya. Hal tersebut

menjadikan kesiapan in house capacity sebagai sesuatu yang penting. Mulai dari persiapan proyek yang bagus, hingga feasibility study juga perlu disiapkan dengan baik.

Salah satu opsi yang ditawarkan adalah penyediaan profesional skill.

“Bagaimana kita harus berani membayar profesional team,” jelas Wagub Emil.

Perekrutan profesional di luar birokrasi seperti international advisor bukanlah bentuk ketidakpercayaan pada lokal, namun lebih kepada spesifikasi skil yang hanya bisa didapat dari pengalaman. Sehingga mindset dari birokrasi itu sendiri harus dirubah guna kesiapan proyek tersebut.

Sementara itu, Wakil Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan apresiasi terhadap semua elemen baik dari kementerian hingga Pemda yang berperan aktif dalam pemanfaatan KPBU di dalam berbagai proyek strategisnya.

Dirinya menyebut jika KPBU adalah suatu hal baru yang menantang. Namun beberapa pemerintah daerah

dan kementerian telah berhasil, salah satunya Jawa Timur. Oleh sebab itu dirinya meminta usaha semacam ini terus bisa ditingkatkan apabila kondisi ekonomi sedang melemah.

Selain penyelenggaraan Talkshow, PT. Penjaminan dan Infrastruktur Indonesia (PT. PII), juga disertai dengan peluncuran perdana Pojok KPBU di tiga provinsi.

Mereka adalah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Aceh. Jawa Timur menjadi salah satu Provinsi yang mendapat kesempatan untuk menikmati fasilitas dari PT. PII dalam hal pendampingan kegiatan KPBU di masa depan.

Turut hadir dalam talkshow, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Sekjen Kemenkeu RI Hadiyanto, Sekjen Kemenhub RI Djoko Sasono, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu RI Luky Alfirman, Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Sri Bagus Guritno serta Direktur Utama PT. PII Muhammad Wahid Sutopo. (hms)

Arumi : Ancaman Kanker Semakin Meningkat TP PKK Siap Mendukung Eksistensi YKI KETUA TP. PKK Prov. Jatim Arumi Emil Elestianto Dardak menyampaikan, bahwa lembaga yang dipimpinnya siap mendukung eksistensi Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Jatim dalam berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Apalagi, menurut Arumi, kiprah PKK Jatim dalam bidang kesehatan sudah banyak dilakukan.

Salah satunya mempelopori dan menggerakkan masyarakat melalui kader PKK mulai tingkat provinsi hingga tingkat kelurahan.

Untuk itulah, PKK Jatim akan selalu siap memberikan dukungan kepada YKI Jatim.

“Kami siap memberikan dukungan kepada YKI Jatim dan membantu pentingnya pengetahuan akan kesehatan. Masyarakat harus memiliki kesadaran menjaga kesehatan diri sekaligus mengetahui deteksi dini bahaya kanker. Kami memiliki kader dari tingkat provinsi hingga desa,” ujar Ketua TP PKK Prov. Jatim Arumi Emil Elestianto Dardak saat memberikan pengarahan pada acara Pengukuhan Pengurus YKI Cabang Kota Madiun serta Awarness dan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim di Asrama Haji, Kota Madiun, Selasa (10/3).

Ia mengatakan, berbagai macam kader PKK di bidang kesehatan seperti kader Posyandu, Posbindu, Jumantik dapat memperkuat upaya promotif dan preventif. Terbukti keberadaan para kader PKK cukup efektif menjawab tantangan dan permasalahan kesehatan di masyarakat.

Saat ini, sebut Arumi, pesatnya perkembangan penyakit kronis dan penyakit tidak menular banyak menjangkiti masyarakat di Jatim.

Oleh karena itu, keberadaan para

Ketua TP PKK Prov. Jatim Arumi Emil Elestianto Dardak saat acara Pengukuhan Pengurus YKI Cabang Kota Madiun

kader atau relawan paliatif baik di rumah sakit dengan kompetensi medis ataupun kader seperti PKK sangat berguna dalam memberi pendampingan bagi penderita kanker.

Masih menurut Arumi, ancaman kanker di Indonesia semakin meningkat seiring perubahan pola hidup masyarakat. Berdasarkan data dari organisasi penanggulangan kanker dunia dan badan kesehatan dunia, diperkirakan terjadi peningkatan kejadian kanker sebesar 300 persen pada 2030. “Mayoritas terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia,” terangnya.

Kanker Serviks, sebut Arumi, merupakan kanker keempat paling sering di derita kaum wanita dengan perkiraan 570.000 kasus pada 2018.

Ironisnya, dari 6,6 persen dari semua kanker di dominasi kaum wanita.

Kanker sendiri, adalah masalah komplek dan merupakan masalah bersama. Penyakit ini telah menyatukan seluruh masyarakat untuk saling membantu dalam satu gerakan melawan kanker.

“Lewat PKK maupun YKI mari kita saling berempati, saling memotivasi

dan berperan aktif serta partisipatif.

Kepada masyarakat, jangan segan-segan memeriksakan kesehatan sejak dini agar kanker tidak menjangkiti keluarga tercinta kita,” jelasnya.

Sementara itu, Walikota Madiun Maidi berkomitmen ikut terlibat aktif dalam pencegahan penyakit kanker di Madiun. Ke depan, Pemkot Madiun melalui BPJS Ketenagakerjaan akan mengambil langkah efektif membantu masyarakat kurang mampu yang terindikasi kanker.

Salah satu caranya, yakni lewat sinergi program antara BPJS ketenagakerjaan dan YKI Cabang Kota Madiun. Harapannya, penderita kanker bisa terdeteksi sejak dini. Jika perlu, setiap kegiatan di lembaga pendidikan seperti sekolah akan dicek apakah terdapat indikasi kanker atau tidak.

Pada pengukuhan pengurus YKI Cabang Kota Madiun masa Bhakti 2020-2025, Wakil Ketua YKI Jatim Dr. dr Hendrian D Soebagjo mengukuhkan Hj. Yuni Setyawati Maidi S.Pd M. Pd sebagai Ketua YKI Kota Madiun. (hms)

Jatim IV

Hal - 10

Upaya Disparbudpora Sumenep Lestarikan Budaya

Bupati Sumenep Minta Dukungan

Tampilkan Topeng Dalang di Taman Mini Percepat Program Pembangunan Daerah

Sumenep, Jatim Pos Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Sumanep, Madura, Jawa Timur Terus berupaya dan promosi terhadap kesenian dan budaya warisan leluhur Sumenep, Kali ini Disparbudpora menampilkan topeng dalang dengan Judul Keris Pulanggeni di Taman Mini Indonesia Indah Anjungan Jawa Timur, Minggu (8/3/2020).

Upaya pelestarian kesenian dan budaya warisan leluhur terus dilakukan “Alhamdulillah, penampilan topeng dalang di Taman Mini Indonesia mendapat respon luar biasa dari para pengunjung,” kata Kepala Disparbudpora Sumenep, Drs. Bambang Irianto, M.Si. Dalam penampilan tari Topeng Dalang itu, juga menyampaikan panorama destinasi wisata Sumenep, salah

satunya yang menjadi atensi prioritas, yakni Pulau Giliyang, salah satu pulau di Sumenep dengan kandungan oksigen terbaik di dunia.

“Dengan respon itu, kami menargetkan go internasional, sekaligus mempromosikan destinasi wisata yang disematkan dalam penampilan Topeng Dalang,” tandasnya.

Kepala Disparbudpora Sumenep Bambang Irianto, mengatakan bukan hanya yang hadir dari perkumpulan paguyuban kesenian dari Madura, akan tetapi banyak juga masyarakat Jakarta, bahkan ada yang dari mancanegara.

“Banyak masyarakat ya ng hadir di Taman Mini Indonesia meminta agar penampilan yang berkomposisi dari tari keris dan topeng itu, lebih sering ditampilkan di berbagai ajang terutama untuk secara khusus, seperti di

hadapan para petinggi daerah di lokal dan internasional,” ungkapnya.

Salah satunya adalah pergelaran Topeng Dalang yang merupakan Tari Muang Sangkal, yang juga memberikan warna tersendiri untuk menyiarkan kekayaan Kota Keris ini melalui penampilan seni budaya.

“Saya akan terus bekerja dengan maksimal agar Sumenep terus berkembang dan maju dalam bidang pariwisata,” pungkasnya.

Selain promosi melalui media massa atau internet, menurut Bambang, adanya paket khusus itu dapat menyajikan beragam perwajahan kabupaten berlambang Kuda Terbang ini. Beragam perwajahan yang dimaksud, tidak hanya destinasi panorama alam, namun kekayaan kesenian tradisional. Sehingga Sumenep lebih dikenal oleh dunia, dan secara otomatis akan menjadi magnet untuk menarik kunjungan masyarakat lokal dan internasional.

Target paket khusus yang dimaksud, tidak sekadar rencana. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan kesenian Jawa Timur dan tinggal menunggu jadwal rampung untuk go internasional. Karena dampak dari paket tersebut sangat nyata untuk meningkatkan target yang tertuang dalam visit Sumenep. (rol)

Wabup Pasuruan Hadiri HPSN di Desa Bulukandang

KH Mujib Imron (Wabup Pasuruan) Hadiri HPSN Bulukandang

Pasuruan, Jatim Pos Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), meresmikan TPS (Tempat Pembuangan Sampah) 3R (Reuse, Reduce, Recycle) di Desa Bulukandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.

TPS tersebut dibangun dari bantuan Pemkab Pasuruan dan Dana Desa (DD) Bulukandang. Dibangunnya tempat pengolahan sampah ini, karena Desa bulukandang merupakan desa ring 1 dan Lokasi Pabrik PT HM Sampoerna Tbk – Plant Sukorejo, layak didukung dalam pengelolaan sampah yang tertata. TPS 3R tersebut diresmikan oleh KH Mujib Imron, SH.MH (Wakil Bupati Pasuruan) Rabu (11/3/2020) siang. Program 3R yang dijalankan PT HM Sampoerna Tbk bersama Yayasan Kaliandra Sejati adalah WaSP (Wa-

di Desa

ter Sustainability Program) bertujuan mengampanyekan kesadaran dan kepedulian publik. Yakni terkait pengelolaan sampah agar tidak mencemari lingkungan dan sungai yang dapat berdampak terhadap kualitas air bersih di subDAS Gumandar.

Selain moment HPSN tahun 2020 ini juga sejalan dengan gerakan kampanye yang diinisiasi Sampoerna melalui gerakan #SayaAjaBi sa, yaitu gerakan mengajak timbulnya kebiasaan positif yang bisa dimulai dari diri sendiri.

Seperti, membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum (tidak menggunakan botol plastik sekali pakai), dan juga berkontribusi dengan melakukan volunteering utk kegiatan positif di segala bidang.

Melalui dukungan terhadap Peringatan HPSN tingkat Kabupaten Pasuruan tahun 2020 ini, merupakan momentum yang tepat untuk membangun kemitraan ber-

sama Pemkab dan masyarakat dalam mewujudkan kebersihan Sanitasi lingkungan dan masyarakat sesuai tema HPSN tahun 2020 ini yaitu “Indonesia Bebas Sampah untuk Indonesia Maju”. KH Mujib Imron (Wabup Pasuruan) mengapreasi atas dukungan dari PT HM Sampoerna yang peduli atas proses pengolahan di TPS 3R di Desa Bulukandang. “Dengan adanya TPS 3R, kami berharap agar masyarakat sadar untuk tak membuang sampah secara sembarangan,” tegas KH Mujib.

Sedangkan menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan Heru Farianto S.Sos,M.Si, saat ini sudah ada sejumlah program yang dicetuskan untuk penanganan sampah. Di antaranya program SDSB (Satu Desa Satu Bank Sampah), juga program pembangunan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle). Untuk program TPS3R, tahun ini Pemkab Pasuruan akan membangun lagi di 6 titik, karena mendapat bantuan anggaran dari Kementerian PU Pera.

Lokasi 6 TPS3R itu yakni di Desa Sukorejo Kec Pohjentrek; Desa Wonokoyo Kecamatan Beji; Desa Sekarjoho dan Desa Bulukandang Kecamatan Prigen; Desa Sukodermo Kecamatan Purwosari; dan Desa Puspo Kecamatan Puspo. ,” papar Heru pada Jatim Pos. (ham)

Sumenep, Jatim Pos Bupati Sumenep, Dr. KH. A Busyro Karim, M.Si melakukan pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Republik Indonesia, Moeldoko di Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (10/ 03/2020).

Dalam pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Republik Indonesia tersebut, Bupati Sumenep Dr KH A Busyro Karim didampingi Kepala Bapedda Yayak Nurwahyudi, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Bambang Irianto, Kepala Dinas Peternakan Bambang Heriyanto.

Dalam pertemuan itu, Bupati meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi program pembangunan di daerah, yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019.

“Kami bertemu Kepala Staf Kepresidenan ingin secepatnya mewujudkan program pemerintah pusat di daerah, karena Kabupaten Sumenep dengan adanya Perpres itu, mendapat program untuk mempercepat proses pembangunan,” kata Bupati.

Program pemerintah pusat di Kabupaten Sumenep, di antaranya pengembangan

komoditas bawang merah di Kecamatan Rubaru, pengembangan komoditas tanaman padi di Kecamatan (Pulau) Arjasa dan pengembangan peternakan sapi.

“Dengan pertimbangan secara geografis Kabupaten Sumenep yang meliputi daratan dan kepulauan tentu memiliki tantangan tersendiri, sehingga kami ingin program-program itu bisa dilaksanakan secepatnya,” jelas Bupati dua periode ini.

Bupati juga berharap dukungan pengembangan objek wisata Pulau Oksigen Gili Iyang sebagai wisata kesehatan, lantaran memiliki kandungan oksigennya tertinggi kedua di dunia. Bahkan, butuh dukungan untuk merealisasikan transportasi udara untuk melayani masyarakat Kecamatan (Pulau) Masalembu, karena sampai saat ini, pelayanan penerbangan dari Bandara Trunojoyo yang ada di daratan Sumenep menuju ke pulau itu belum dilakukan.

“Selama ini, pemeritah daerah telah berupaya berkoordinasi dengan PT. Elnusa, untuk mendapatkan izin menggunakan landasan pacu (runway) miliknya, namun sampai saat ini, belum terealisasi,” jelasnya.

Untuk itulah, pihaknya meminta dukungan pemerintah pusat membantu pe-

manfaatan landasan pacu bandara PT Elnusa di Dusun Landasan, Desa Sukajeruk sebagai sarana transportasi udara masyarakat setempat.

“Penerbangan udara menuju Pulau Masalembu sangat penting, karena pulau terjauh dan jika harus menempuh perjalanan laut selama 16 jam, apalagi saat kondisi cuaca buruk tidak ada transportasi laut yang beroperasi ke Kecamatan (pulau) itu,” tandas Bupati Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si. Bupati menambahkan, saat ini penerbangan udara rute ke kepulauan hanya menuju ke bandara Pangerungan Kecamatan (Pulau) Sapaken, untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi ke kepulauan.

Sementara Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Republik Indonesia, Moeldoko menambahkan, membangun daerah memang membutuhkan inovasi yang dilakukan oleh jajaran pemerintah setempat.

“Saya yakin dengan berbagai inovasi yang dilakukan jajaran Pemerintah Kabupaten Sumenep, perkembangan pembangunannya cepat terealiasi, karena saat ini, tidak bisa melakukan pembangunan dengan cara biasa atau datar saja tanpa inovasi,” pungkasnya (rol)

Pelayanan Kantor Kecamatan Gempol Setelah Dibangun Semakin lancar dan baik Pasuruan, Jatim Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan membangun beberapa kantor kecamatan pada akhir tahun 20 19, dan tahun 2020 sudah ditempati pelayanan.

Salah satunya Kecamatan yang selesai dibangun adalah kecamatan Gempol. Dari beberapa kecamatan yang berada di kabupaten Pasuruan itu, pembangunan sudah dilaksanakan dengan baik. Saat ini dilihat dari jalan raya pembangunan tampak megah.

Menurut Kepala Dinas Perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Pa-

Ir.Hari Aprianto

suruan Ir Hari Aprianto Pembangunan di kecamatan Gempol yang telah selesai di-

bangun Hari menuturkan optimistis pembangunan kantor Kecamatan Gempol yang tampak lebih bagus ini selanjutnya dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin.

Hari Juga menyampaikan proses tender untuk kantor Kecamatan Gempol pada tahap tahun kemarin alhamdulillah sukses walau ada bangunan yang kurang sempurna.,” kata mantan kepala dinas PU Bina Marga pada wartawan Jatim Pos lalu. Sementara itu, pelayanan administrasi di Kecamatan Gempol setelah dibangun semakin lancar dan baik.(ham)

Jatim V

Hal - 11

Gelar Seni Budaya Daerah Jawa Timur 2020

UNIT Pelaksana Teknis (UPT) Taman Budaya atau biasa disebut Taman Budaya Cak Durasim akan menyelanggarakan Gelar Sni Budaya Jawa Timur 2020. Kegiatan ini diadakan 2 hari dimulai pada tanggal 20 Maret 2020 hingga 21 Maret 2020.

Dalam kesempatan itu pada 20 Maret 2020, Kabupaten Mojokerto diundang untuk mengisi Drama Tari, “Asmara Mahatma Nagri”. Kemudian Kabupaten Bojonegoro mengisi Drama Tari “Abhiseka Tri Buana Tungga Dewi” dan Kabu-

paten Banyuwangi Drama Tari “Sang Sunar Udara” Tanggal 21 Maret dengan kegiatan “Sandur” dari Kabupaten Bojonegoro, Drama Tari “Babat Wono Triboyo” dari Kabupaten Banyuwangi dan Ludruk “Kesengsem Wo ng Asing” dari Kabupaten Mojokerto.

Selain itu ada bumper promosi daerah dari 3 (tiga) Kabupaten dilanjutkan talkshow dengan nara sumber : Kadisbudpar Jatim, Bupati Banyuwangi, Bupati Bojonegoro, Bupati Mojokerto sekaligus pertukaran cinderamata.

Juga kegiatan lainnya

seperti : penyajian lagu daerah, pagelaran tari, pagelaran kesenian rakyat daerah, lomba mewarnai dan menghias tlenan family, pagelaran seni pertunjukan, kesenian bantengan dari Kabupaten Mojokerto, dan ada dorprise.

Plt. UPT Taman Budaya Bapak Edi Iriyanto mengatakan bahwa acara ini diadakan sebagai ajang promosi kabupaten/kota kepada wisatawan lokal mapun mancanegara untuk memberi minat kepada mereka agar mengunjungi daerahnya. Selain itu diharapakan dengan adanya acara ini juga membangkitkan UMKM dan perekonomian masyarakat.

Tampilan Sandur, Ikon Kesenian Bojonegoro

SESUAI rencana, pada hari kedua (21/3) Gelar Seni Budaya Jawa Timur di UPT Taman Budaya akan ditampilkan kesenian tradisional dari Kabupaten Bojonegoro, yakni SANDUR. Berikut ini sinopsis seni tradisional Sandur dari Bojonegoro.

Sandur merupakan kesenian khas Kabupaten Bojonegoro. Sandur bahkan telah menjadi ikon kota tersebut Bojonegoro, seperti halnya Ludruk sebagai ikon kota Surabaya. Ketika Sandur di pentaskan, masyarakat antusias menyaksikan dikarenakan proses cerita unik dan menyenangkan.

Sebelum diadakanya pementasan Sandur ada ritual yang musti dilakukan. Ritual itu berupa mandi besar oleh setiap pemeran Sandur serta nyekar di makam leluhur desa tempat acara tersebut berlangsung. Tujuan diadakannya ritual itu ialah dalang rangka membuang mala bahaya, meminta keselamatan lahir dan batin, serta berdoa kepada Tuhan agar acara berjalan dengan lancar. Setelah melaksanakan ritual, barulah pertunjukan Sandur

dapat dilaksanakan.

Proses pertunjukan Sandur terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian pembuka, cerita dan penutup. Bagian pembuka tersaji dalam bentuk nyanyian doa pembuka yaitu bismillah. Kemudian disusul tarian pembuka yaitu Jaranan. Jaranan juga berfungsi mengiringi pemeran dari ruang rias memasuki blabar janur kuning bersama perias yang membawa obor untuk diserahkan kepada germo.

Selanjutnya germo sebagai pemimpin Sandur, sambil memegangi obor menceritakan proses turunnya empat puluh bidadari yang merasuki tokoh pemeran Sandur (Wibiono dkk, 2009).

Tokoh pemeran Sandur dimainkan oleh empat orang pada bagian cerita yaitu Garong, Pethak Cawik dan Wak Tansil. Casting tokoh Sandur tidak harus seorang seniman. Rakyat bebas berperan terhadap tokoh siapapun sehingga pembawaan gimik memiliki karakteristik berbeda namun dasar perwatakan tokoh tetap sama.

Edisi 350 Thn XVIII~Minggu II Pebruari 2020

Perwatakan tokoh Garong berwatak serakah, pintar mengakali Pethak. Sementara itu, Pethak berwatak lugu, romantis dan bodoh. Lain pula, Cawik berwatak anggun dan kalem.

Dan Wak Tansil berwatak ed an, cerewet, bertutur lucu dan bijak pada saat bersamaan.

Penyajian cerita Sandur dahulu memiliki perbedaaan dengan cerita Sandur sekarang. Cerita Sandur dahulu hanya tentang kehidupan pertanian. Karena jenuh pada kisah cerita mengenai kehidupan pertanian maka cerita Sandur dimodifikasi menyesuaikan perkembangan zaman. Cerita sandur sekarang tergantung pada konteks acara Sandur dipentaskan. Semisal di acara pernikahan maka akan diceritakan sebuah cerita asmara.

Dialog Sandur menggunakan bahasa dialek yang memiliki kekhasnya tersendiri. Sandur menggunakan bahasa jawa ngoko diselingi bahasa jawa krama khas Jonegoroan. beberapa bahasanya ada imbuhan kata em-, seperti omahem, pacarem, ibuem, bapakem dan lain-sebagainya. Selain itu, panggilan sapaan untuk pria menggunakan kata “kang”.

Untuk logat dialeknya dari awal hingga akhir cerita berintonasi nada datar, terkecuali peran Wak Tansil , ia berdialek dengan intonasi bebas karena penokohanya bersifat guyonan dan blakblakan. Untuk menambah suasana Sandur, Panjak Hore bertugas memeriahkan pementasan. (n)

Ternyata 5 Kesalahan Sepele

Penyebab Nasi di Rice Cooker Sering Basi Anda sering kesal karena nasi di rice cooker sering basi? Ternyata ada 5 kesalahan yang bisa membuat nasi di rice cooker sering basi.

Walau ada orang masak setiap hari, bukan berarti sudah ahli soal nasi. Buktinya, masih ada saja kegagalan yang tanpa sadar terjadi pada nasi di rumah. Misalnya saja nasi mengering atau yang lebih parah nasi tibatiba jadi cepat basi.

Nasi yang basi bisa dikenali dari tampilannya yang basah, lembek dan berbau tidak sedap. Kalau sudah basi ini yang bahaya. Soalnya, nasi tentu sudah tidak bisa dikonsumsi lagi dan harus dibuang.

Sebenarnya, nasi yang cepat basi bisa ditelusuri penyebabnya. Dari pengalaman selama ini, ada penyebab yang yang paling sering membuat nasi jadi cepat basi.

1. Basah Tanpa kita sadari, nasi bisa jadi berada dalam keadaan basah. Penyebab yang paling sering adalah tetesan embun dari uap nasi itu sendiri. Misalnya, nasi yang sudah matang dalam rice cooker dibiarkan begitu saja terus menerus. Akibatnya, nasi jadi basah karena uap panas yang terkunci di dalam rice cooker.

Akhirnya, nasi pun jadi tidak tahan lama.

Karena itu, ingat untuk selalu membuka rice cooker begitu nasi sudah matang.

Aduk-aduk dan biarkan uap nasi keluar dulu. Dengan begitu, nasi akan jadi lebih kering dan akhirnya lebih awet.

Selain itu, ada kalanya kita memanaskan nasi putih dengan cara dikukus. Nah, kalau proses pemanasan sudah selesai, jangan lupa membuka tutup kukusan dulu.

Ingat, tutup kukusan mungkin saja dipenuhi air yang bisa menetes dan membasahi nasi. Setelah dibuka, biarkan embunnya keluar dan keringkan dulu tutup kukusan dengan lap bersih, baru kemudian membiarkan nasi tertutup di dalamnya lagi. Soalnya, ada orang yang cenderung membiarkan nasi di dalam kukusan agar tidak mengering.

2. Kurang tanak Perhatikan, saat memasak nasi putih di rice cooker. Setelah nasi matang, akan ada perpindahan tombol dari “cooking” menjadi “warm”. Itu jadi tanda kalau nasi sudah matang dan siap di matang.

Tapi, catat baik-baik, kita tidak boleh langsung memakan nasi begitu tombol berpindah. Nasi memang sudah matang, tapi masih kurang tanak sehingga kondisinya masih sangat basah. Akibatnya, nasi jadi tidak awet dan nantinya cepat basi.

Setelah tombol berpindah, diamkan nasi dalam rice cooker selama 10 menit, baru nasi bisa kita konsumsi.

3. Memanaskan tidak sempurna Apapun jenis makanannya, memanaskan makanan harus sampai makanan panas betul sampai ke dalam.

Begitu juga dengan nasi.

Kalau memanaskan nasi

dengan kukusan atau microwave, pastikan memanasnya sampai sempurna, ya.

Artinya, nasi sudah betulbetul panas, bagian luar maupun dalamnya. Kalau kurang panas, nasi sudah pasti akan lebih mudah basi.

4. Sendok tidak bersih Coba lihat sendok apa yang Anda gunakan untuk mengambil nasi? Apakah sendoknya bersih? Atau sudah dipakai untuk mengambil gorengan sampai lauk lain?

Ketahuilah, nasi adalah bahan yang sangat rentan basi. Jadi, jangan pernah mengambil nasi dengan sendok yang sudah kotor karena lauk lain. Kalau hal ini Anda lakukan, nasi akan langsung basi beberapa jam kemudian.

5.

Rice cooker bermasalah Percaya atau tidak, rice cooker Anda di rumah juga berpengaruh dengan keawetan nasi.

Kalau nasi selalu cepat basi padahal baru dimasak hari itu dan 4 kesalahan di atas tidak Anda lakukan, maka Anda patut menaruh curiga pada rice cooker di rumah.

Satu-satu cara mengatasi ini adalah membawa rice cooker ke tempat reparasi atau menggantinya dengan yang baru. Jadi, kira-kira, kesalahan mana yang menjadi penyebab nasi di rumah jadi cepat basi?(*)

Jatim VI

Hal - 12

DPRD Kabupaten Mojokerto Sampaikan

Nota Penjelasan Raperda Kesamaan Gender 12 Sasaran Program Prioritas Pembangunan

Bupati Mojokerto Pungkasiadi (depan paling kiri), Wakil Ketua DPRD Mojokerto Subandi, SH (tengah) dan HM.Sholeh (kanan)

Mojokerto, Jatim Pos DPRD Kabupaten Mojokerto menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama penyampaian Nota penjelasan DPRD terkait Raperda Kesetaraan Gender dalam pembangunan.

Selain itu, juga ada penyampaian nota penjelasan dua Raperda oleh Bupati Mojokerto, H. Pungkasiadi, yaitu Raperda tentang retribusi jasa umum dan Raperda tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2040 di Ruang Graha Whicesa DPRD Kabupaten Mojokerto, Senin (9/3/2020).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Subandi, SH dan dihadiri oleh Bupati Mojokerto Pungkasiadi SH,

Forkopimda Kabupaten Mojokerto, Kepala OPD dan Camat Se-Kabupaten Mojokerto.

Mengawali acara rapat Paripurna tersebut Bupati Mojokerto Pungkasiadi menyampaikan nota penjelasan yang mengusulkan dua Raperda tentang retribusi jasa umum dan Raperda tentang pembangunan industri di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2040 mendatang, untuk disahkan menjadi Perda.

“Dua Raperda yang kami usulkan tersebut, mengacu pada peraturan Daerah No.5 Tahun 2011,” ujar Bupati Mojokerto.

Dalam kesempatan Rapat Paripurna tersebut, Pihak DPRD Kabupaten Mojokerto yang diwakili Nurida Lukitasari Spd dari Fraksi PDI Per-

juangan juga menyampaikan Nota penjelasan DPRD Kabupaten Mojokerto tentang Raperda kesetaraan gender dalam pembangunan daerah.

Karena dewan menilai sebagai manusia adalah makhluk ciptaan yang maha kuasa dan juga Hak Asasi Manusia maka semua manusia wajib dilindungi sesuai dengan landasan sosiologis dan Yuridis yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.

“Maka kesimpulannya demi terwujudnya kesetaraan gender di Kabupaten Mojokerto, perlu di bentuk perda yang melindungi hak-hak Wanita dalam berkarya di Kabupaten Mojokerto,” ucapnya.

Masih kata Nurida Lukitasari FPDIP, Ia sangat berharap pada pemerintah daerah akan adanya kesetaraan gender demi kemajuan pembangunan Kabupaten Mojokerto. “ Besar sekali harapan Dewan Kabupaten Mojokerto untuk segera di bentuk Perda kesetaraan Gender demi mendukng pembangunan Kabupaten Mojokerto,” imbuh Nurida.

Usai pembacaan nota penjelasan Raperda tentang persamaan gender oleh dewan, acara rapat paripurna ditutup dengan do’a dan dilanjut acara ramah tamah semua tamu undangan. (din/ adv)

Bulan Panutan Pajak PBB-P2 Kabupaten Mojokerto Kecamatan Jetis & Dawarblandong Mojokerto, Jatim Pos Realisasi penerimaan PBB-P2 Buku I, II dan III Kecamatan Jetis tahun 2019, dilaporkan mencapai Rp 2,77 miliar dari target Rp 3,62 miliar atau 76,54%. Artinya, realisasi penerimaan Kecamatan Jetis masuk peringkat ke-5 dari 18 kecamatan seKabupaten Mojokerto.

Catatan ini dilaporkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi, pada acara bulan panutan PBB-P2 di Pendapa Desa Bendung Kecamatan Jetis, Selasa (10/3) pagi lalu.

“Pencapaiannya sudah cukup bagus. Kecamatan Jetis rangking 5 dari 18 kecamatan se-Kabupaten Mojokerto,” terang Bambang Eko Wahyudi.

Untuk Kecamatan Jetis sendiri saat ini, tercatat masih 512 dari 40.000 wajib pajak. Sedangkan Desa Bendung khususnya, masih 329. Menurut Bambang, angka ini masih kecil. Dirinya meminta agar perangkat Pemerintah Desa bisa mendorongnya.

Plt Camat Jetis Tri Cahyo Haryanto, pada sambutannya juga mengungkapkan bahwa sampai akhir tanggal 10 Maret 2020, penerimaan pajak di wilayahnya masih 8% dari baku Rp 3,6 miliar.

“Kami masih di posisi 5 dari 18 kecamatan. InsyaAllah sesuai dengan target jatuh tempo, kami akan berusaha dengan semua kades dan pemungut pajak, agar lebih maksimal dalam perolehan pajak,” kata Tri. Untuk tahun 2020, realisasi penerimaan sampai dengan 9 Maret 2020 adalah Rp 276.987.626 dari target Rp

3,61 miliar atau 7,66%. Sedangkan untuk peneriman PBB-P2 buku I, II dan III Desa Bendung Kecamatan Jetis sampai dengan 9 Maret 2020 adalah sebesar Rp 46.566.034 dari target Rp 131.783.970 (35,34%).

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indone-

pemungutan PBB-P2. Hasil pajak akan kembali ke masyarakat. Yang diberikan ke masyarakat akan lebih besar, dari pajak yang disetorkan,” kata bupati.

Pentingnya taat pajak, juga terus diimbau Bupati Pungkasiadi di kecamatan lain. Pada event yang sama di Balai desa Gunungsari Ke-

Kabupaten Madiun Tahun 2021

Madiun, Jatim Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2021 di Pendopo Ronggo Djumeno Kabupaten Madiun, Selasa (10/3/2020).

Kepala Bappeda Kabupaten Madiun, Kurnia Aminulloh mengatakan, Musrenbang Kabupaten Madiun Tahun 2020 ini merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Madiun.

Musrenbang ini juga dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2021 yang prosesnya telah di awali dengan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan pada tanggal 3 - 13 Pebruari 2020 dan Forum SKPD pada tanggal 27 Pebruari 2020.

“Diharapkan seluruh peserta dapat berperan aktif dalam Musrenbang Kabupaten Madiun Tahun 2020 sebagai forum tertinggi musyawarah perencanaan pembangunan di Kabupaten Madiun dalam rangka mewujudkan Kabupaten Madiun yang Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak, “ jelasnya.

Menurutnya, pelaksana-

an Musrenbang Kabupaten Madiun Tahun 2020 ini merupakan salah satu tahapan perencanaan yang dilaksanakan setelah Musrenbang Kecamatan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah.

Lebih lanjut dia katakan, ada 12 sasaran prioritas yang harus dicapai demi terwujudnya program prioritas pembangunan daerah tahun 2021. Diantaranya, meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, meningkatnya sarana prasarana keselamatan jalan, meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan meningkatnya usaha Industri Kecil Dan Menengah.

Kemudian, meningkatnya usaha perdagangan, meningkatnya pendapatan petani, meningkatnya akses dan mutu pendidikan, meningkatnya nilai-nilai keagamaan siswa, meningkatnya pelayanan kesehatan dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta peningkatan kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin.

“Melalui Musrenbang RKPD Kabupaten Madiun ini diharapkan dapat menghasil-

kan program atau kegiatan yang partisipatif dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “ katanya.

Sementara itu, Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami mengatakan, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus ada integrasi antar OPD, sehingga indikator kinerja baik impact maupun outcome yang dihasilkan lebih signiflkan karena dihasilkan dari hasil keterpaduan program dengan tujuan dan sasaran Iebih tajam dan fokus.

Adapun arah kebijakan itu, diantaranya peningkatan kualitas ASN yang profesional, peningkatan pendapatan daerah dengan mendorong terbukanya investasi, peningkatan pertumbuhan pusat-pusat perekonomian serta mempersiapkan pemerintahan dan masyarakat menuju 4.0 .

“Hasil Musrenbang Kabupaten ini akan digunakan sebagai bahan untuk penyempurnaan RKPD Tahun 2021, untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan acuan penyusunan RAPBD dan pada akhirnya ditetapkan menjadi APBD TA 2021,” pungkasnya. (Adv/jum)

Pemkab Tuban Akan Bangun Mal Pelayanan Publik sia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah diatur bahwa Pemerintah Desa mendapat bagian hasil pendapatan dari penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Ini menunjukkan bahwa disamping memberikan kontribusi terhadap APBD, pajak dan retribusi daerah pada dasarnya merupakan bagian dari potensi pendapatan sumber daya keuangan Pemerintah Desa. Makin besar realisasi penerimaan PBB-P2, makin besar pula bagian yang dapat diterima oleh Pemerintah Desa.

Hal senada dijelaskan Bupati Mojokerto Pungkasiadi yang hadir pada acara ini. “Peran PBB-P2 sangat penting sebagai pendukung potensi pendapatan. Saya harap Pemerintah Desa dan kecamatan dapat bersinergi dengan Bapenda dalam pelaksanaan dan pembinaan

camatan Dawarblandong hari Rabu (11/3) pagi kemarin, bupati menegaskan bahwa hasil perolehan pajak akan dirasakan masyarakat dalam bentuk infrastruktur yang memadai seperti jalan.

Kepala Bapenda pun menyampaikan saat ini khususnya di Kecamatan Dawarblandong, jumlah update data masuk untuk Desa Gunungsari sebanyak 347 obyek pajak dari jumlah obyek pajak yang ada sebanyak 2.644 atau (13,12%).

“Realisasi penerimaan PBB-P2 Buku I, II dan III Desa Gunungsari sampai dengan 10 Maret 2020, sudah tercapai sebesar Rp. 146. 600.624 dan telah lunas desa. Selamat dan terima kasih kepada masyarakat Dawarblandong yang sudah melunasi PBB-P2 nya,” ucap Kepala Bapenda. (din)

Tuban, Jatim Pos Mall Pelayanan Publik (MPP) akan segera berdiri di Kabupaten Tuban. Rencananya akan dibangun di tanah milik Pemkab Tuban di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo seluas sekitar 1 Ha dengan luas bangunan 3000 m 2 . Total anggaran pembangunan sebesar Rp 25 miliar.

Hal ini menyusul penandatanganan Komitmen pembangunan MPP 2020 oleh Pemkab Tuban dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), di Jakarta, Selasa (10/3/20).

“Penyelenggaraan mal pelayanan publik sebuah pembaharuan, sekaligus langkah strategis. Pelayanan publik yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi,” kata Menteri Tjahjo Kumolo yang hadir pada kesempatan ini.

Menurutnya, layanan MPP akan terus mendapatkan pendampingan dan monitor oleh Kementerian. Khususnya bidang kelembagaan.

“Saya berharap dengan MPP dapat mengoptimalkan pelayanan, seperti kemudahan dalam mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), surat kelakuan baik, sertifikat tanah, pajak, paspor, akte kelahiran atau kematian, kemudian ektp, dan lain-lain,” harapnya.

Pembangunan MPP ini menurut Bupati Tuban Fathul Huda ini menjadi angin segar untuk masyarakat Tuban. Pelayanan satu atap yang menghadirkan berbagai layanan bisa mengefektifkan public dalam kepengurusan administrasi.

Dia menyebut pembangunan yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo ini selain secara fisik, diharapkan juga dibarengi dengan

penyusunan SOP terkait pelayanan publik. Langkah ini untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik. Jika dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Tuban Tahun 20 19 dengan skor 81,11 (Kategori B/Baik) dengan nantinya berdiri MPP diharapkan dapat semakin meningkatkan IKM Kabupaten Tuban.

“Karena yang terpenting adalah kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang kita berikan.” Tegas Bupati Huda.

Lebih lanjut Bupati asal Montong ini berharap, adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat, organisasi perangkat daerah, Instansi dan lembaga untuk suksesnya pembangunan dan operasional MPP ke depan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. (min)

Jatim VII

Hal - 13

DPRD Kabupaten Ponorogo

DPRD Kabupaten Blitar

Gelar Rapat Paripurna Bahas Tiga Raperda Bentuk Pansus Pembahas LKPJ Bupati Tahun 2019 Blitar, Jatim Pos Bertempat di DPRD Kabupaten Blitar telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar tahun 2019. Pembentukan pansus dikemas dalam Rapat Paripurna yang digelar di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jumat beberapa waktu lalu 28/02/20.

Pansus DPRD Kabupaten Blitar pembahas LKPJ Bupati Blitar mempunyai tugas salah satunya yakni membahas substansi LKPJ Bupati Blitar tahun 2019 juga melakukan rapat kerja, konsultasi dan koordinasi dengan OPD terkait,” jelas juru bicara Surat keputusan DPRD tentang Pansus LKPJ Bupati Blitar tahun 2019.

Selaku Ketua DPRD Ka-

bahas LKPJ Bupati Blitar tahun 2019.

“Jadi, untuk masa tugas panitia khusus DPRD Kabupaten Blitar pembahas LKPJ Bupati Blitar tahun 2019 yakni sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 dan nantinya pansus akan memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemkab Blitar untuk peningkatan kinerja,” terang Suwito dihubungi usai rapat paripurna.

Pembacaan Keputusan DPRD tentang Pembentukan Pansus Pembahas LKPJ Bupati Blitar tahun 2019 itu diselenggarakan usai agenda Penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati.

“Adanya pembentukan

bupaten Blitar, Suwito mengatakan, rapat paripurna kali yakni dengan Penyampaian pandangan umum Fraksifraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Blitar tahun 2019 dilanjutkan dengan Pembacaan Keputusan DPRD tentang Pembentukan Pansus Pem-

Hanya sekedar informasi, susunan pimpinan dan keanggotaan Pansus DPRD Kabupaten pembahas LKPJ Bupati Blitar tahun 2019 tersebut diketuai Endar Suparno, SH,MH dari Fraksi PDI Perjuangan dan Wakil Ketua Andi Widodo, SE dari fraksi PAN. (san)

Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Sunarto, S.Pd., melakukan Penandatanganan, di dampingi Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD Ponorogo, dalam Rapat Paripurna, Senin (9/3/2020) malam

Ponorogo, Jatim Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar sidang Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Bupati atas usulan 3 (tiga) Raperda Kabupaten Ponorogo di Ruang Sidang Rapat Paripurna Kabupaten Ponorogo, lantai 3, Senin (9/3/ 2020).

Usulan tiga Raperda Kabupaten Ponorogo tersebut diantaranya tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PD AM), Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung dan Pengelolaan Air Limbah Domestik. Selain itu, DPRD Ponorogo juga menggelar rapat paripurna pengambilan Keputusan Raperda Kabupaten Layak Anak (KLA).

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Sunarto SPd, yang dihadiri Wakil Bupati Ponorogo, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, Forko-

pimda dan OPD Dinas terkait.

Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Sunarto, mendukung penuh upaya pemerintah kabupaten ponorogo sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), untuk itu dibutuhkan peraturan daerah layak anak.

Hal ini karena Ponorogo merupakan satu diantara tiga kabupaten yang belum mempunyai Perda Kabupaten Layak Anak (KLA). Dengan dimilikinya Perda KLA ini nantinya menjadikan Jawa Timur menjadi Provinsi Layak Anak.

“Agar Ponorogo memiliki Perda KLA, sesuai instruksi dari pemerintah Jawa Timur, untuk itu pada sidang ini kita lakukan pengambilan keputusan, Raperda KLA yang telah disepakati bersama,” Kata Sunarto pada Rapat Sidang Paripurna DPRD Ponorogo, Senin (9/3/2020) malam.

Dijelaskannya, “Nanti kita juga harus menyiapkan satu Perda lagi, yakni terkait de-

ngan perlindungan anak, karena sebenarnya Perda KLA ini belum cukup,” jelas Sunarto.

Lebih lanjut, Sunarto menjelaskan, salah satu Indikator untuk menjadi KLA adalah tidak boleh adanya promosi rokok di sekitar lingkungan sekolah, termasuk menunjang sarana prasarana KLA, seperti harus tersedianya sekolah dan Puskesmas layak anak.

“Yang intinya bagaimana hak-hak anak tidak terabaikan, “ tambahnya.

Ditempat yang sama pada Sidang Rapat Paripurna tersebut, Wakil Bupati Ponorogo Soedjarno, mengatakan “Agenda sidang paripurna ini adalah menyampaikan keputusan Raperda Kabupaten Layak Anak (KLA), yang telah mengalami beberapa perubahan yang kemudian di sepakati, juga tentang usulan Bupati terkait 3 Raperda Kabupaten Ponorogo tadi,” kata Wabup Soedjarno. (Adv/nur)

Dinkes Sampang Gelar Workshop

Kewaspadaan Dini Virus Corona

Ketua Komisi C DPRD Surabaya

Minta Tunda Penggusuran Warga

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono

Surabaya, Jatim Pos Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono minta kepada Satpol PP dan Walikota Surabaya untuk tidak menggusur Warga RW 03 Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo kota Surabaya.

“Harap ditunda dahulu, jangan melakukan penggusuran, kami akan cek kelapangan terlebih dahulu” pinta Baktiono sebelum menutup rapat dengar pendapat di ruang rapat Komisi C DPRD kota Surabaya dengan perwakilan warga RW 03 Kalisari Surabaya Selasa 10 Maret 2020.

Rapat dengar pendapat dengan agenda mendengar-

kan keluhan warga RW 03 Kalisari yang rencananya pemukiman mereka hari Selasa ini akan digusur oleh Satpol PP Surabaya karena dinilai sebagai penyebab banjir sebab lokasi pemukiman penduduk diklaim sebagai kawasan bantaran sungai.

Menurut Baktiono, warga RW 03 Kalisari sebagaian sudah ber-KTP Surabaya bahkan Ketua RW-nya sudah mendapat honor dari Pemkot Surabaya, “jadi harus dilindungi hak-2 nya, karenanya kami dalam waktu dekat akan melakukan sidak kelapangan,” ujar Baktiono meyakinkan.

Selain dihadiri oleh Warga RW 03 Kalisari yang diwakili oleh sesepuh warga M. Basir dan Ketua RW 03 Kalisari Abd. Muntalib, Lurah Kalisari Suhatono, Camat Mulyorejo, perwakilan Satpol PP Surabaya, perwakilan PU Binamarga Surabaya perwakilan Balai Besar Sungai Brantas Surabaya dll termasuk seluruh anggota Komisi C DPRD kota Surabaya M. Basir sesepuh warga RW 03 Kalisari yang mengaku lahir di Kalisari menyatakan sangat bersyukur atas respon positip dari Ketua Komisi C Baktiono “Kami berharap DPRD kota Surabaya mampu memperjuangkan nasib Warga RW 03 Kalisari,” ujarnya.

Ketua RW 03 Kalisari Abd Muntalib menyatakan warga RW 03 Kalisari berjumlah 150 KK. Kami optimis perjungan kami mendapat Ridho dari Tuhan Yang Esa apalagi DPRD kota Surabaya juga bernada positip mendukung perjuangan kami,” pungkasnya penuh harap.(tot)

Sampang, Jatim Pos Kabupaten Sampang melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sampang, gelar Workshop Sistem Kepawaspadaan Dini dan Respon Kasus KLB Sekaligus Sosialisasi COVID 19 (Corona), Selasa (11/03/2020).

Workshop itu dilaksanakan di gedung aula Hotel Panglima, Jalan Panglima Sudirman Kecamatan/Kabupaten Sampang dengan menghadirkan narasumber dari Dinkes Provinsi Jawa Timur dan Kepala Bidang Pengendalian Kekarantina dan Surveilans Epidemiology.

Peserta workshop masing-masing menghadirkan, perwakilannya dari beberapa perwakilan dari Kelurahan, Kecamatan, RSUD Muhammad Zyn Sampang,

dan sektor-sektor lain yang terlibat seperti halnya, pelaksana program yang bertugas melacak atau memantau kasus Corona di wilayah Sampang (Surveilans).

Plt Kepala Dinas Kesehatan Sampang, Agus Mulyadi mengatakan, tujuan diadakannya workshop ini agar dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat tentang bahaya dari virus corona.

Sebab, seperti yang diketahui, virus corona telah menjangkit banyak orang yang tersebar diberbagai negara.

“Jadi virus Corona tidak hanya ada di negara sekitar China, melainkan virus ini sudah terdeteksi sampai Amerika Serikat, hingga hari ini dilaporkan bahwa virus ini telah membunuh sebanyak

1018 jiwa di 13 negara,” ujarnya.

Mengetahui hal itu pihaknya mengajak masyarakat untuk mencegah penularan virus corona yang dapat dilakukan oleh masing-masing individu.

Diantaranya, sering mencuci tangan dengan sabun dan air atau bisa juga menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol.

Kemudian saat batuk dan bersin, diharuskan tutup mulut dan hidung dengan siku tertekuk atau tisu, setelah itu segera buang tisu dan cuci tangan.

Serta, menjaga jarak dengan siapapun yang menderita demam dan batuk. Jika menderita demam, batuk, dan sulit bernapas, dianjurkan untuk segera berkonsultasi ke dokter dan ceritakan riwayat kesehatan sebelumnya.

Lebih lanjut, Agus Mulyadi menyarankan, ketika berpergian keluar atau ke tempat-tempat umum seperti, pasar yang terletak di daerah terdampak, hindari kontak langsung dengan hewan hidup dan permukaan yang bersentuhan dengan hewan.

“Termasuk hindari konsumsi produk hewan mentah atau setengah matang untuk menghindari kontaminasi silang dengan makanan mentah, sesuai praktik keamanan pangan yang baik,” pungkasnya. (dir)

Jatim VIII

Hal - 14

Inventarisasi Problematika Dalam Pelestarian Cagar Budaya

Satukan Persepsi dan Prosedur Tangani Cagar Budaya

Pembukaan kegiatan dengan tari orek – orek, kesenian tradisional berupa tarian pergaulan yang merupakan perpaduan antara gerak tari dan nyayian yang diiringi tetabuhan dengan cara memukulnya salah satunya dengan dikorek

Madiun, Jatim Pos Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Inventari-

sasi Problematika Dalam Pelestarian Cagar Budaya Tahun 2020 di Ruang pertemuan Hotel Setia Budi, Jalan Mangga No. 4 Kota Madiun,

Rabu (11/3/2020).

Kegiatan yang diadakan selama dua hari, mulai Rabu (11/ 3/2020) hingga Kamis (12/3/ 2020) tersebut diikuti para pe-

serta dari Kabupaten/Kota se Bakorwil Madiun. Kegiatan juga dihadiri oleh Disbudpar Provinsi Jatim, Bakorwil Provinsi Jatim, Bappeda Provinsi Jatim, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Jatim, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jatim dan Praktisi Pelestarian Cagar Budaya (PPCB).

Selain itu juga hadir sebagai peserta diantaranya, kontingen dari masing-masing Kabupaten/Kota meliputi pejabat eselon III Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kebudayaan, pejabat eselon IV Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi cagar budaya, Bappeda Kabupaten/Kota yang membidangi kebudayaan, Dinas Tata Ruang Kabupaten/Kota, pengelola data cagar budaya di Kabupaten/Kota, koordinator juru pelihara Kabupaten/Kota se Bakorwil Madiun, Komunitas Pelestari Cagar Budaya dan MGMPS atau Guru yang

aktif dalam pelestarian cagar budaya di Kabupaten/Kota.

Kepala Seksi Registrasi Cagar Budaya Disbudpar Provinsi Jatim, Dra. Sri Mustika selaku panitia kegiatan itu mengatakan, bahwa maksud dan tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk mengetahui secara konkrit permasalahan, kendala, kebutuhan dan kemampuan Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam rangka mendukung program pelestarian cagar budaya.

Kegiatan ini juga untuk menjaring aspirasi, masukan, saran dan ide dari Kabupaten/ Kota di Jawa Timur sebagai bahan pendukung penyusunan program pelestarian cagar budaya di Provinsi Jawa Timur.

Selain itu juga untuk menyatukan persepsi dan prosedur terkait penanganan temuan obyek yang diduga cagar budaya serta upaya perlindungan, pengemba-

ngan dan pemanfaatan cagar budaya secara sinergis lintas sektoral.

“Ini sebagai langkah awal dalam upaya sinkronisasi aturan, kebijakan dan regulasi sehingga lebih berpihak terhadap upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya,” kata Sri Mustika dalam sambutannya.

Menurutnya, dengan kegiatan ini diharapkan terpetakannya permasalahan dan kendala Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam mendukung program pelestarian cagar budaya.

Terwujudnya kesamaan persepsi dan prosedur terkait penanganan temuan obyek yang diduga cagar budaya serta upaya pelestarian cagar budaya secara sinergis lintas sektoral serta terwujudnya program pelestarian cagar budaya yang sinergis di Jawa Timur. (jum)

Diperlukan Keseriusan dan Sinergitas Dari Pihak-Pihak yang Berwenang Madiun, Jatim Pos Sementara itu, Sekretaris Disbudpar Provinsi Jatim, Zainal Fanani S.STP mewakili Kepala Disbudpar Provinsi Jatim, Sinarto, S.Kar,MM pada kesempatan itu mengatakan, proses budaya yang telah berlangsung selama ribuan tahun di Jawa Timur menjadikan wilayah ini memiliki keberagaman dalam hal bahasa, sistem sosial, sistem pengetahuan, sistem teknologi, kesenian, mata pencaharian, termasuk re-

tap lestari serta bermanfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” jelasnya.

Lebih lanjut dia katakan, untuk mengelola potensi sumber daya budaya yang sedemikian besar di Jatim, diperlukan keseriusan dan sinergitas dari pihak-pihak yang berwenang di bidang kebudayaan baik di tingkat Kabupaten dan Kota, di tingkat Provinsi maupun di tingkat pusat.

Arah kebijakan serta regulasi yang lebih berpihak

Narasumber menyampaikan materi

ligi.

“Selain kekayaan budaya tak berbenda tersebut, di Jatim terdapat puluhan ribu tinggalan budaya materi atau kita kenal dengan cagar budaya yang setiap tahun jumlahnya akan terus meningkat sejalan dengan adanya temuan-temuan baru di lapangan, “ katanya.

Menurutnya, peradaban besar seperti Singosari dan Majapahit meninggalkan jejak ribuan artefak yang tersebar di berbagai wilayah Jatim. Bahkan, sebagian besar artefak itu masih terpendam di bawah lapisan tanah dan sedang menunggu antrian untuk muncul ke permukaan.

“Kekayaan sumber daya budaya tersebut tentu harus dikelola dengan baik agar te-

merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang program pembangunan kebudayaan di Jawa Timur.

Tentunya hal ini juga diperlukan dukungan dari pihak-pihak terkait serta SDM yang paham, mengerti dan kompeten di bidang kebudayaan agar upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan dapat berjalan selaras dan seimbang serta mampu mengakomodir berbagai kepentingan sesuai dengan kebutuhan zaman.

“Seperti sudah kita ketahui, cagar budaya merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian, pem-

Edisi No. 355 Thn XVIII~Minggu III Maret 2020

bentukan jati diri, serta memperkuat ketahanan sosial budaya masyarakat Jawa Timur, sehingga upaya untuk menjaga kelestariannya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat/setiap orang,” ujarnya.

Amanat Undang-Undang No 11 tahun 2010 menyebutkan bahwa pelestarian terdiri dari tiga unsur pokok yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berimbang dan selaras. Paradigma pelestarian cagar budaya saat ini juga ditekankan pada peran aktif dan keterlibatan masyarakat dalam setiap upaya pengelolaannya dengan tujuan mampu memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang no 11 tahun 2010 memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi pemerintah maupun masyarakat dalam memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Maka dari itu pemerintah terus berupaya memberikan fasilitasi serta pembinaan dalam rangka pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan, serta promosi

cagar budaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan harapan mampu mendorong peran aktif masyarakat dalam upaya pelestarian cagar budaya.

“Kami juga sangat mengapresiasi keberadaan komunitas-komunitas pelestari cagar budaya di berbagai daerah di jawa timur yang rajin turun ke lapangan guna turut berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian cagar budaya. komunitas-komunitas peduli cagar budaya yang banyak dimotori oleh kaum pemuda tersebut perlu terus dibina dan dikembangkan sebagai motor penggerak upaya pelestarian cagar budaya di Jawa Timur,” katanya.

“Hingga hari ini di jawa timur terus bermunculan temuan objek yang diduga cagar budaya yang antara lain disebabkan oleh adanya aktifitas pengolahan lahan atau pembangunan di area yang ternyata merupakan situs cagar budaya, selain itu beberapa benda purbakala yang awalnya terpendam di dalam tanah tersebut kemudian muncul ke permukaan setelah adanya peristiwa alam seperti tanah longsor ataupun banjir,” paparnya.

Namun sangat disayangkan apabila temuan-temuan

Narasumber dari Bakorwil Jawa Timur, Bappeda Provinsi Jawa Timur, Tim Ahli Cagar Budaya di Jawa Timur, Balai Pelestari Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur

Peserta kegiatan Inventarisasi Problematika Dalam Pelestarian Cagar Budaya Tahun 2020

objek diduga cagar budaya yang terus bermunculan tersebut terkadang masih sering luput dari pengawasan kita dan justru lebih dulu menjadi viral di media sosial. cepatnya arus informasi melalui media sosial merupakan hal yang tidak bisa kita hindarkan di era kemajuan teknologi informasi serta kemudahan akses masyarakat terhadap informasi.

“Banyaknya temuan yang justru menjadi viral di media sosial terebut tentu perlu kita sikapi dengan bijak. bukan berarti pemerintah tidak bekerja maksimal ataupun lamban dalam menangani temuan objek yang diduga cagar budaya tersebut, namun memang berbagai prosedur birokrasi serta faktor-faktor lainnya masih kalah cepat dengan laju arus informasi di media sosial yang kecepatannya sudah tidak terhingga,” katanya.

Maka dari itu perlu adanya sebuah prosedur baku terkait penanganan temuan objek yang diduga cagar budaya mulai dari awal ditemukan, sampai kemudian dilakukan kajian lebih lanjut hingga ditetapkan sebagai cagar budaya. selain itu perlu adanya sinergi atau pembagian peran yang jelas antara dinas kabupaten/kota, dis-

budpar provinsi jawa timur, serta balai pelestarian cagar budaya sebagai perwakilan dari pemerintah pusat dalam melakukan penanganan temuan objek diduga cagar budaya di jawa timur sehingga penanganan temuan objek yang diduga cagar budaya menjadi lebih sistematis, efektif, dan efisien.

Salah satu proses penting dan mendasar dalam dalam upaya pelestarian cagar budaya menurut Kadisbudpar Jatim adalah pendaftaran objek yang diduga sebagai cagar budaya serta penetapan cagar budaya. sebuah benda bersejarah atau benda purbakala dapat dikatakan sebagai cagar budaya jika sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. penetapan adalah pemberian status hukum sebagai cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya.

“Namun perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa hingga saat ini mayoritas kabupaten/ kota di jawa timur belum memiliki tim ahli cagar budaya. salah satunya disebabkan oleh jumlah tenaga ahli cagar budaya yang bersertifikasi di Jatim yang masih sangat terbatas,” pungkasnya. (jum)

SAMBUNGAN

Hal - 15

Pemkot Mojokerto Gandeng Kejari Tagih Penunggak Pajak Mojokerto, Jatim Pos Para penunggak pajak di Kota Mojokerto bakal ditagih secara tegas oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA). Karena Pemkot Mojokerto sudah resmi jalin perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto, dalam penanganan tunggakan pajak.

Pelibatan Kejari tersebut dalam bentuk pemberian SKK (Surat Kuasa Khusus) dalam penagihan pajak tertunggak, resmi ditanda tangani oleh Kajari, Selasa (10/3/2010).

Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal mengatakan, kerjasama antara Pemkot dengan Kejari Kota Mojokerto dalam penagihan pajak tertunggak adalah bagian dari optimalisasi pendapatan daerah. Dimana optimalisasi pendapatan daerah tersebut merupakan salah satu dari 8 MA Batalkan........... netapkan langkah yang diperlukan dalam menangani keputusan MA ini. “Tentu kita mesti bicara dengan Kementerian lain di dalam pemerintah,” tutur Suahasil.

Namun di sisi lain kata dia pemerintah juga berdampak atas putusan ini, karena pemerintah juga melakukan pembayaran iuran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan tarif yang sudah naik.

“Hal ini harus dibahas dengan Kementerian Keuangan, bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dana tersebut,” kata Subuh, Senin, 9 Maret 2020.

Kronologi Putusan MA Diberitakan sebelumnya putusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Putusan ini merupakan judicial review atas permohonan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI). Salah satu anggota KPCDI, Edy Mulyono adalah duda berusia 48 tahun dan sudah 6 tahun cuci darah.

“Pasien tidak lagi bekerja dan hidup dengan mengontrak di sebuah rumah petak di Jakarta. Ingin mendaftar menjadi peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI), namun tidak berdaya karena harus berjuang sendiri,” kata pengacara KPCDI, Rusdianto, Senin (9/3/2020).

Ada juga pasien bernama Rosidah (34). Pekerjaan suami Rosidah sebagai pedagang tukang kopi keliling atau bekerja sebagai kuli bangunan.

“Hanya Rosidah yang mendapat peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sedangkan anak dan suaminya harus rela ke kelas BPJS Kesehatan Mandiri, (PBPU) dengan membuat Kartu Keluarga (KK) secara terpisah. Sudah berulang kali keluarga ini memohon ke dinas sosial setempat agar satu keluarga masuk dalam peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), namun sampai hari ini masih tidak berfungsi,” tutur Rusdianto.

Adapun Yanuar (49), hanya pasien yang mendapat-

program reguler yang menjadi komitmen pemerintah kota mojokerto dengan Korsupgah. Salah satu pelibatan kerjasama dengan Kejari adalah terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

“Kerjasama ini, merupakan upaya kami Pemerintah Kota Mojokerto dalam memulihkan tunggakan pajak daerah melalui bantuan non litigasi. Selain itu, melalui perjanjian ini kami ingin mensosialisasikan dan mengajak semua wajib pajak, untuk segera memenuhi kewajibannya,” kata Wakil Walikota Achmad Rizal, Selasa (10/3/2020).

Cak Rizal berharap, dengan adanya keterlibatan institusi penegak hukum, para wajib pajak bisa lebih disiplin dalam membayar pajak yang telah diwajibkan. Selain itu, melalui pelibatan perjanjian kerjasama dengan dari Halaman 1 kan peserta JKN-Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sedangkan sang istri harus rela ikut di kelas BPJS Kesehatan kelas mandiri Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU).

“Adanya fakta-fakta penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) tanpa sosialisasi dan fakta masih sulitnya Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi fakir miskin dan orang tidak mampu menjadi bukti salah pengelolaan dalam mengelola BPJS,” kat Rusdianto menegaskan.

Gayung bersambut. Suara pasien itu didengarkan MA. Supandi-Yosran-Yodi mengabulkan permohonan itu.

“Menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro.

Pasal yang dinyatakan batal dan tidak berlaku berbunyi: Pasal 34 (1) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar: a. Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. b. Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau c. Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I. (2) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2O2O. Dengan dibatalkannya pasal di atas, maka iuran BPJS kembali ke iuran semula, yaitu: a. Sebesar Rp 25.500 untuk kelas 3 b. Sebesar Rp 51 ribu untuk kelas 2 c. Sebesar Rp 80 ribu untuk kelas 1. (ist)

Kejari, dapat menjadi proses awal dalam memberikan jaminan hukum agar kedepannya lebih baik.

Sementara itu, Kepala Kejari Kota Mojokerto, Halila Rama Purnama mengatakan tujuan dari kesepakatan bersama adalah untuk menangani bersama penyelesaian permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi BPPKA Kota Mojokerto. Baik pemberian bantuan atau pendampingan hukum, pemberian pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya.

“Untuk teknisnya, BPPKA memberikan berkas-berkas yang dibutuhkan terkait pajak. Baru kemudian kami ak an menelaah dan mengeluarkan surat permohonan khusus. Dari hasil tersebut, kami akan mengambil tindakan, baik dengan sosialisasi atau pemanggilan secara langsung kepada yang bersangkutan untuk melakukan tindakan hukum yang menurut kami sesuai,” jelasnya.

Dari kiri Sekda Harlistyati, Kepala BPPKA Etty Novia Sitorus, Kajari Halilia Rahma, SH, Wawali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Staf Kejaksaan

Terpisah, Kepala BPPKA Kota Mojokerto Etty Novia Sitorus menambahkan dari jumlah keseluruhan wajib pajak yang menunggak, ada sebagian yang telah melunasi. “Sampai dengan Desember, wajib pajak terbesar alhamdulilah sudah dilunasi

untuk pokokanya sebesar Rp 1,4 miliar. Sedangkan untuk sanksi dendanya, belum. Tetapi pokokanya di tiga tahun, sudah dilunasi. Sedangkan untuk denda sebesar Rp 460 juta, masih belum,” jelasnya.

Sedangkan untuk denda, lanjut Etty, masih perlu di-

Tiara Idol............ asal Jember, Jawa Timur. Tak banyak yang tahu, Tiara sudah menggeluti dunia tarik suara dengan mengikuti les vokal sejak masih duduk di bangku sekolah kelas 5 SD. Dia bisa menyanyikan beragam musik mulai dari keroncong hingga musik Mandarin.

Bakat menyanyi Tiara itu rupanya ditularkan dari sang ayah, Deddy Nugroho yang merupakan seorang musisi.

Selain bernyanyi, Tiara juga aktif berpartisipasi dalam event tahunan besar di Jember Fashion Carnaval sebagai seorang model.

Kecintaannya terhadap dunia tarik suara sudah tidak diragukan lagi. Melalui kanal YouTube yang bernama TiaDBD di Jatim....... kan masyarakat hidup bersih dan sehat (PHBS), optimalisasi Juru Pemantau JentIk (Jumantik), pembagian bubuk abate, dan lain sebagainya.

“DBD adalah bahaya laten yang mengancam setiap musim pancaroba hingga musim penghujan,” tuturnya.

Khofifah mengatakan, potensi DBD masih sangat besar mengingat curah hujan saat ini masih cukup tinggi.

Untuk itu, Khofifah meminta masyarakat untuk menjaga kebersihan dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) serentak dengan cara menguras, menutup dan menyingkirkan atau mendaur ulang barang bekas (3M) barang-barang ini dapat menyisakan genangan tempat nyamuk berkembang plus menghindari gigitan nyamuk dengan lotion anti nyamuk, pemakaian kelambu, memasang kawat kasa dan lain- lain.

“Butuh kepedulian bersama. Selain rumah, tempat lain yang juga harus dijaga kebersihannya adalah sekolah, tempat kerja, tempat ibadah

konsultasikan lebih lanjut.

“Kalau secara regulasi, dimungkinkan untuk permintaan keringanan pembebesan denda tapi itu harus mengajukan dulu, karena itu memang ada hak dari wajib pajak, dan sudah diatur perwali,” tandasnya. (din) dari Halaman 1

ra Anugrah Official, ia kerap meng-cover banyak lagu.

Bahkan sebelum dikenal sebagai kontestan Indonesian Idol X, dia sudah mempunyai penggemar setelah memamerkan suara merdunya di akun YouTubenya yang kini telah mencapai lima ribu lebih subscribers.

Perhelatan Grand Final Indonesian Idol yang digelar pada 2 Maret menghantarkan Tiara ke puncak kepopuleran. Meski kalah dari saingannya Lyodra Ginting, namun Tiara cukup puas dengan menjadi runner up. Itu merupakan hasil maksimal yang telah dicapainya.

Seperti diketahui, tayangan Indonesian Idol 2020 dari Halaman 1 dan tempat-tempat umum Fogging (pengasapan-red) hanya membunuh nyamuknyamuk dewasa, tapi tidak jentik-jentik nyamuknya,” imbuhnya.

Fogging tidak menjadi alternatif pilihan kecuali ada minimal 3 penderita DBD , dan angka bebas jentik (ABJ) < 95 %. Bila tidak memenuhi syarat tersebut, cukup melakukan penyuluhan pada warga dan PSN serentak di wilayah tersebut.

Fasyankes di Jawa Timur yang terdiri dari 968 Puskesmas, melaksanakan kegiatan promotif n preventif dengan menggerakkan masyarakat dalam PSN serentak dengan 3M plus, serta 385 RS siap dalam memberikan pelayanan pada setiap penderita DBD. Gubernur Khofifah menghimbau pada masyarakat untuk melakukan PSN serentak seminggu sekali secara rutin, bermutu dan berkesinambungan, segera datang ke Puskesmas/RS bila ada keluhan panas lebih dari 3 hari dan badan lemas, supaya tidak terlambat dalam penanganan. (hms)

yang berlangsung pada Senin (2/3/2020) lalu beragendakan pengumuman juara 1 dan 2. Dari tayangan tersebut, diumumkan jika Lyodra Ginting berhasil menjadi juara pertama, mengalahkan Tiara Anugrah yang harus berpuas menjadi runner up.

“Namanya juga Indonesian Idol, menurut aku di sini adalah rumah, aku sudah belajar banyak dari juri-juri, terus juga bisa bareng publik figur terkenal itu juga berkat Indonesian Idol. Jadi dari situ aku belajar banyak hal untuk bisa menjadi penghibur masyarakat di Indonesia,” terangnya.

“Aku terima kasih banyak berkat dukungan semuanya,” ujar Tiara.

Lantas bagaimana dengan isu perjodohan dengan Dul Jaelani dan Azriel Hermansyah yang memiliki ketertarikan dengan perempuan 18 tahun ini. Namun ternyata Tiara mengaku sudah memiliki pacar sejak sebelum mengikuti Indonesian Idol 2020.

Tiara mengungkapkannya ketika ditanya oleh Brisia Jodie finalis Indonesian Idol 2018 di Youtube channel Virus Corona....... adalah sebesar 3,4 persen.

Tak hanya itu, beberapa negara juga mengalami tingkat kesembuhan mencapai 100 persen, di antaranya; Vietnam, Kamboja, Oman, dan Sri Lanka.

Oleh sebab itu, masyarakat diminta tak khawatir dan panik berlebihan menghadapi virus corona. Hal tersebut bahkan disampaikan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Mengutip dari Kompas TV, penyakit ini bisa sembuh sendiri tanpa obat. “Ini penyakit yang bisa sembuh sendiri. Sama seperti virus yang lain. Juga angka kematian dua persen atau di bawahnya. Tergantung

StarHits Music yang diunggah pada Selasa, 3 Maret 2020. Saat itu Tiara bersama Lyodra menjadi bintang tamu dan Jodie bertugas sebagai pembawa acara.

“Punya pacar gak yang ditinggal? Denger-denger namanya Abi Negara?” kata Jodie. Tiara kaget mendengar pertanyaan tersebut dan langsung melirik ke arah Lyodra sambil tersenyum.

“Hah? Apa? Ya iya ada. Gak boleh dibahas tahu sama Kak Uli,” kata Tiara dengan gugup.

Brisia Jodie yang sudah lebih dulu menjadi jebolan Idol ini langsung membantah. “Boleh kok aku dulu bahas loh, curang gak bisa aku,” kata Jodie.

Mendengar hal tersebut Tiara langsung membenarkan bahwa telah memiliki kekasih bernama Abi. “Oke, iya ada Abi,” kata Tiara. Gadis cantik ini juga mengakui bahwa pacarnya itu juga sempat datang untuk menyaksikan penampilannya secara langsung. Eala...ternyata sudah ada yang punya.

Dul dan Azriel harus gigit jari dong! (ist) dari Halaman 1 imunitas tubuh. Makanya dari awal saya bilang, jaga imunitas tubuh,” ujarnya mengutip dari Kompas TV. Tak hanya mengonsumsi makanan sehat, menjaga kebersihan lingkungan sekitar juga sangat penting untuk menunjang aktivitas. Masyarakat juga diharap untuk selalu mencuci tangan. Terjaganya imunitas tubuh mampu menangkal virus corona masuk ke dalam tubuh.

Apa yang dilakukan sejumlah Pemkab/Pemkot di Jawa Timur ternyata benar. Mereka melakukan olahraga senam bersama dan gerakan cuci tangan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. (ist)

Hal - 16 Edisi 355 Thn XVIII~Minggu III Maret 2020



Komisi D DPRD Jatim Sidak Kali Welang

Targetkan Akhir 2020 Tak Banjir Lagi Kusnadi, SH.MHum Ketua

Ketua Komisi D DPRD Jatim Kuswanto (berkaca mata) langsung turun ke lapangan untuk mengetahui penyebab banjir di Kali Welang Pasuruan

Banjir akibat luapan kali Welang Pasuruan terus menjadi masalah setiap tahun.

Akibatnya, jalur transportasi jalan nasional dari Pasuruan ke Surabaya, Selasa (3/3/ 2020) terputus.

Selain mengakibatkan putusnya jalur jalan dari Pasuruan ke Surabaya, luapan

Kali Welang ini juga mengakibatkan tergenangnya rumah penduduk di sekitar sungai.

Kondisi ini menjadi perhatian serius Komisi D yang membidangi pembangunan.

Untuk mengetahui dan mencari solusi atas kondisi yang terjadi Komisi D DPRD Jatim

bersama Balai Besar Wilayah Sungai Brantas dari Kementrian PUPR Sumber Daya Air dan Dinas PU Sumber Daya Air pagi ini langsung turun ke lapangan. Ketua Komisi D Kuswanto mengatakan ini adalah banjir tahunan yang terjadi di musim hujan.

“Ini adalah banjir tahu-

Pandangan Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim

Keamanan Obat Tradisional Belum Memadai

Ketua Fraksi Partai Golkar, Sahat Tua P Simanjuntak, SH

Potensi bahan baku obat tradisional di Jawa Timur sangat besar dengan populasi yang sangat luas. Sedangkan penggunaan obat tradisional merupakan warisan budaya turun temurun, namun efektifitas dan keamanannya belum sepenuhnya didukung penelitian yang memadai.

Demikian pandangan Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim yang disampaikan juru bicaranya H Moch Alimin SSos.MM dalam rapat paripurna, Senin (9/3/2020).

Bahkan senyatanya profesi dokter pun hingga kini belum mau menggunakannya secara formal. Bahkan bahan baku obat tradisional lebih banyak diekspor dan tidak maksimal termanfaatkan di negeri sendiri.

Di sisi lain setiap tenaga kesehatan tradisional dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan tradisional wajib memiliki ijin praktik (SIP) dari Pemda Kab/Kota.

Oleh karena itu, kata Fraksi Partai Golkar yang diketuai Sahat Tua P Simanjuntak SH, upaya penelitian dan pengembangan menjadi penting untuk mendapatkan kualifikasi hak paten, baik paten proses maupun paten

produk, agar produk obat tradisional dapat digunakan dengan aman.

Dari ketentuan pembagian urusan bidang kesehatan pada lampiran UU No. 23 tahun 2014 termasuk urusan sediaan farmasi, kewenangan provinsi adalah menerbitkan ijin usaha kecil obat tradisional (UKOT). Sedangkan kewenangan Kab/Kota adalah pada ijin Usaha Mikronya.

Dalam hal urusan pemberdayaan UMKM, wewenang provinsi dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan lembaga dan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Berangkat dari kewenangan inilah, maka Perda Provinsi harus mampu menjabarkan lebih teknis peran pemerintah provinsi dan kab/kota.

Diawal pandangannya, Fraksi Partai Golkar memaparkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan terhadap Obat Tradisional diinisiasi oleh Komisi E DPRD Jawa Timur, dan telah dilengkapi dengan naskah akademik yang meliputi kajian dari berbagai aspek sesuai ketentuan penyusunan sebuah produk hukum.

Pembentukan Perda bagi DPRD adalah menjadi penyeimbang dan

sikap kritisnya terhadap berbagai kebijakan Pemerintah Daerah yang dinilai tidak efektif dan/atau memberatkan kepentingan rakyat. Oleh karena itu prakarsa DPRD membentuk Perda ini sesungguhnya berangkat dari perihal yang benar-benar dibutuhkan dan menyentuh kepentingan rakyat walaupun perangkat fungsinya ada di Pemerintah Provinsi.

Menurut Fraksi Partai Golkar, obat tradisional merupakan salah satu dari sediaan Farmasi sebagai sumberdaya di bidang kesehatan, di samping juga obat, bahan obat dan kosmetika. Oleh karena itu Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka membangun sistem paradigma sehat antara lain dengan menjamin pemeliharaan dan pengembangan bahan baku obat tradisional maupun fasilitas pelayanannya.

Dari kajian akademik, telah diulas secara konprehensif tentang obat tradisional serta usaha pengembangannya termasuk dasar hukum pemanfaatannya. Setidaknya merujuk pada UU tentang Pemerintahan Daerah, UU tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah/PP, Permen Kesehatan, Peraturan Badan POM, dan Perda Provinsi Jatim tentang upaya kesehatan. Sedemikian vital penanganan di bidang kesehatan masyarakat sehingga cukup banyak peraturan teknis pelaksanaan yang digunakan sebagai rujukan sampai tingkat kementerian.

Karenanya, rumusan Perda ini harus teliti, tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta harus mampu lebih fokus dan teknis mengatur kepentingan daerah dalam hal perlindungan terhadap obat tradisional, sehingga tidak ada keraguan di tataran implementasinya. (yd)

nan yang terjadi saat curah hujan cukup deras dengan intensitas tinggi. Yang berdampak di daerah sepanjang aliran sungai yang hulunya di sekitar lawang ditambah air sungai yang pasang akhirnya mengalami banjir,” ungkap Kuswanto, Selasa (3/3).

Komisi D kata Kuswanto berharap kesulitan dan keresahan warga dan masyarakat sekitar bencana ini tidak dianggap biasa, karena rutin terjadi secara berulang setiap saat dan menjadi lantas masyarakat disuruh selalu maklum, “Kan tidak bisa karena terjadi setiap musim hujan lalu dianggap kebiasaan, terus masyarakat disuruh maklum terus. Yang benar ya harus ada solusi agar masyarakat tidak dirugikan. Ini bahkan menyebabkan putusnya jalur lalu lintas. Gak bisa dong kita biarkan,” tegas pria berkaca mata ini dengan na-

Hj Anik Maslachah, SPd.MSi Wakil Ketua

Sahat Tua P. Simanjuntak, SH Wakil Ketua

da agak kesal.

“Itu kenapa kita langsung datang ke sini harapannya dari peninjauan lapangan pagi ini kita bisa merumuskan dan mendapatkan kapastian penyelesaian dan penanggulangan banjir yang sudah menjadi rutinitas tahunan warga yang setiap musim hujan rumahnya selalu tergenang dan jalur transportasi terputus,” ungkap pria yang juga politisi Demokrat ini.

Komisi D, kata Kuswanto, akan terus melakukan monitoring tahapan perencanaan dan penyelesaiannya agar rutinitas ini. “Harapannya di akhir tahun 2020 banjir yang menjadi rutinitas di sepanjang kali Welang khususnya terputusnya jalan nasional terselesaikan,” kata Kuswanto.

Politisi yang juga pengusaha ini menjelaskan saat cuaca ekstrem curah air di hulu kali welang bisa men-

H Anwar Sadad, MAg Wakil Ketua

Drs. H Achmad Iskandar, MSi Wakil Ketua

capai di atas 400 m3/detik sehingga tidak bisa dihindarkan terjadinya banjir.

“Dari kondisi ini maka kami menargetkan untuk dilakukan normalisasi kedalaman aliran sungai daerah hilir kali welang. Pembuatan tanggul beton sepanjang 4 km. Di titik titik rawan. Dan pembuatan 7 pintu air. Dengan target pencapaian penambahan daya tampung sungai. Pengurangan debit air dari sungai kecil yg bermuara di kali welang serta peninggian tanggul mengurangi luapan air sungai,” urai Kuswanto.

Lebih detil Kuswanto menjelaskan tahapan proses pekerjaan saat ini baru di tahap penyelesaian administrasi dan pelelangan “untuk pekerjaan fisik akan dimulai bulan Mei 2020 dan selesai di penghujung tahun 2020,” pungkasnya. (yd)

Produsen Obat Tradisional di Jawa Timur

Harus Mampu Meningkatkan Daya Saing

Ketua Fraksi PKB, Fauzan Fuadi, S.Ikom

Pandangan lain disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jatim, yang mengatakan, tanaman obat sebagai bahan baku obat tradisional di Indonesia sangat melimpah.

Dari total sekitar 40.000 jenis tanaman obat yang telah dikenal di dunia, 30.000nya disinyalir berada di Indonesia. Jumlah tersebut mewakili 90% dari tanaman obat yang terdapat di wilayah Asia.

Menurut Fraksi PKB yang disampaikan juru bicaranya H Ahmad Hilmy, S.Ag Provinsi Jawa Timur merupakan bagian dari daerah penghasil tanaman biofarmaka yang sangat besar sebagai bahan baku obat tradisional.

Data dari Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Per-

dagangan tahun 2016-2017 bahwa jumlah produksi jahe di Provinsi Jawa Timur sebesar 26,7% dari produksi nasional. Untuk Kunyit sebesar 5,6%, Lengkuas/Laos sebesar 11,5%, dan untuk Kencur sebesar 9,8% dari produksi nasional.

Sementara itu, menurut data dari Seksi Kefarmasian dan Alkes PKRT (Alat Kesehatan serta Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 menyebutkan bahwa Industri Obat Tradisional (IOT) berjumlah 18 dan untuk Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) berjumlah 242.

Berdasarkan data tersebut, Fraksi PKB yang diketuai Fauzan Fuadi, S.Ikom dapat memahami urgensi penyusunan Raperda ini untuk melindungi produsen obat tra-

disional di Jawa Timur dalam sistem tata niaga industri farmasi nasional. Sehingga FPKB berpandangan agar usul prakarsa Raperda tentang Perlindungan Terhadap Obat Tradisional dapat dilanjutkan pembahasannya sampai nanti disahkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Terkait dengan pembahasan dan penyusunan materi Raperda tentang Perlindungan Terhadap Obat Tradisional tersebut, maka Fraksi PKB memberikan beberapa pandangan sebagai berikut: Pertama, semangat penyusunan Raperda ini harus berdasarkan pada upaya pemberdayaan produsen obat tradisional di Jawa Timur agar mampu meningkatkan daya saingnya di dalam sistem perniagaan industri farmasi nasional.

Kedua, selain dari sisi produsen, Raperda ini juga harus memberi perlindungan kepada para konsumen obat tradisional agar para konsumen tersebut dapat menikmati berbagai jenis obat tradisional dalam standar mutu yang terjamin. Baik dari sisi higienitas produk, kemanfaatan secara medis maupun efisiensi secara ekonomis.

Ketiga, Fraksi PKB berharap agar penyusunan Raperda ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari semangat pembangunan daerah berdasarkan prinsip-prinsip kearifan lokal yang selama ini selalu digaungkan oleh Fraksi PKB DPRD Jatim. (yd)