Jatim Pos Edisi 364

IS SN : 1412 - 7490 ISSN

Edisi 364 Thn XIX – Minggu III Juni 2020

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT Media Utama Jatim Direktur Utama : H Syaiful Anam Pemilik Hak Paten Merek Nama Jatim Pos No. (250) MEREK INDONESIA (111) IDM000002986 DIREKTORAT MEREK (151) 12 April 2004 Dirjen HAKI Kemenkum HAM Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No. 15-17 Surabaya Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya Terverifikasi Administrasi & Faktual Dewan Pers www.dewanpers.co.id

RS Darurat Covid di Lamongan Diresmikan Satu-satunya di Jatim dan Tiga di Indonesia

Dania Salsabila Kecantikannya Bius Penonton

Dania Salsabila memang aktris pendatang baru di Indonesia, namun telah membintangi beberapa judul film. Meski terbilang aktris baru, namun kecantikan gadis Indo Belanda ini telah membius penonton.

Nama aktris kelahiran 2001 ini mulai mencuat ke publik saat foto dirinya diunggah di Instagram pribadi milik aktor tampan terkenal Indonesia, Adipati Dolken. Walaupun foto dirinya diunggah di Instagram pribadinya Adipati Dolken, namun Dania Salsabila mengaku jika dirinya saat itu baru mengenal Adipati Dolken saat gala primer film Perburuan dan Bumi Manusia di Surabaya, Jawa Timur.

Debut film perdana yang dibintanginya ialah sebuah film berjudul SIN (2019). Dan dalam film itu ia beradu akting bersama Mawar de Jongh dan Bryan Domani.

Bersambung ke hal.. 15

Lamongan, Jatim Pos Rumah Sakit (RS) Darurat Covid-19 di Kabupaten Lamongan diresmikan dan siap beroperasi, Kamis (18/6/2020). Peresmian secara virtual oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. RS ini merupakan satu-satunya di Jatim dan tiga di Indonesia.

Peresmian tersebut dilaksanakan secara virtual dengan penerapan protokol kesehatan seperti membatasi peserta peresmian untuk menghindari kerumunan dan mengenakan masker.

Dalam sambutannya, Doni Monardo, mengapresiasi kesigapan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam menindaklanjuti usulan Bupati Lamongan, Fadeli dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, untuk mewujudkan Fasilitas Isolasi/Observasi Penyakit Infeksi Emerging/Virus Corona sebagai langkah untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Lamongan.

“Perjuangan kita dalam mengatasi pandemi COVID-19 belum berakhir dan kita menuju masyarakat yang produktif tetapi aman dari COVID-19,” pesannya.

Sementara itu Bupati Lamongan Fadeli bersama Forkopimda, perwakilan PT. Wijaya Karya, PT. Yodya Karya dan Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Jawa

Pemprov dan DPRD Jatim

Diresmikan secara virtual, Rumah sakit Covid-19 di Lamongan siap beroperasi

Timur Dardjat Widjunarso hadir secara langsung di ruangan screening yang dijadikan lokasi peresmian. Sedangkan Wakil Menteri PU PR John Wempi Weitipo hadir secara virtual.

Fadeli mengatakan usai

diresmikan, sejumlah pasien terkonfirmasi yang sebelumnya dirawat di sejumlah rumah sakit akan di pindah. Hal ini menurutnya bisa mencegah penyebaran dan kesembuhan pasien diutamakan.

“Rumah sakit isolasi ini

sekarang telah dibuka, lebih steril dan modern. Nantinya secara bertahap pasien terkonfirmasi yang sekarang dirawat di rumah sakit akan dipindahkan ke sini. Harapannya angka penularan dalam Bersambung ke hal.. 15

Tak Lagi Miskin, 12.470 KK di Pamekasan

Petakan Pelaksanaan New Normal Cabut Status Penerima PKH

Dari kiri : Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Gubernur Khofifah, Wagub Emil membahas New Normal di Jatim

PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur terus mematangkan konsep new normal.

Dimana basis utamanya terletak pada penerapan protokol kesehatan yang ketat

yang memiliki tiga indikator di antaranya epidemiologi, sistem kesehatan dan surveilans.

Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofi-

fah Indar Parawansa saat menyampaikan paparannya di hadapan Ketua DPRD Prov.

Jatim dan para Ketua Komisi DPRD di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu (13/6).

Ia mengatakan, jika mengacu pada Rate Of Tranmission (rt) di Jatim sebenarnya antara tanggal 20 sampai 26 Mei selama tujuh hari berturut-turut rt di Jatim sudah di bawah 1. Tetapi tanggal 27 kembali naik diatas satu.

Indikator lain seperti kesiapan sistem kesehatan yang mencakup, tenaga kesehatan, peralatan dan tempat tidur dihitung dengan kemampuan dalam menangani peningkatan kasus covid-19 lebih besar 20 persen.

Bersambung ke hal.. 15

Hanafi, Koordinator PKH Kabupaten Pamekasan

Pamekasan, Jatim Pos Sebanyak 12.470 KK (Kepala Keluarga) di Kabupaten Pamekasan, mencabut statusnya sebagai penerima

PKH (Program Keluarga Harapan). Sebelumnya mereka menyandang status KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Ribuan keluarga itu kelu-

ar dari PKH lantaran merasa tak miskin lagi.

Kabar gembira itu dilontarkan Kordinator PKH Kabupaten Pamekasan, Hanafi. Menurut Hanafi, keluarnya ribuan keluarga penerima manfaat dari program keluarga harapan merupakan implikasi dari Graduasi Mandiri, Graduasi Sejahtera dan Alamiah.

“Keluarnya ribuan keluarga manfaat itu merupakan efek dari graduasi mandiri dan graduasi sejahtera serta secara alamiah,” terang Hanafi, Rabu (17/6/2020).

Lebih jauh Hanafi menjelaskan, untuk keluarga yang Graduasi Sejahtera dan Gra-

Bersambung ke hal.. 15

Pulang Kampung, Pasien Sembuh Disambut Terbangan Surabaya, Jatim Pos Pelan-pelan stigma negatif bagi pasien terkonfirmasi Covid-19 di tengah masyarakat mulai berkurang. Jika ada sebagian warga melakukan penolakan hingga pengusiran, berbeda dengan masyarakat Kota Surabaya yang justru menyambut hangat kepulangan pasien Covid-19 seusai menjalani karantina di

rumah sakit maupun di Hotel Asrama Haji.

Bahkan, di beberapa kampung di Surabaya melakukan penyambutan dengan terbangan pasien Covid-19 yang sudah dinyatakan sembuh dan baru pulang dari karantina itu. Salah satunya ya ng dilakukan oleh warga Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya.

Tepatnya di Kampung Rathu (Rangkah Buntu).

Kala itu, pasien yang sembuh itu tampak terkejut melihat tetangganya menyambut kepulangannya dengan penuh haru dan suka cita. Sebagian dari mereka ada yang membawa selembaran kertas dengan tulisan “Selamat Datang Kembali di Kampung Rahthu”, ada pula

yang sibuk mengabadikan momen itu melalui gawainya masing-masing.

Yang paling menarik, ada warga sholawatan sembari terbangan menyambut datangnya pasien yang baru saja melewati masa karantina itu. Tidak ketinggalan, warga juga mengumandangBersambung ke hal.. 15

Warga Kampung Rangkah Buntu menyambut kedatangan pasien covid yang sembuh

METROPOLIS

Hal - 2

Pemkot Surabaya Perkuat Ketahanan Pangan

Lahan kosong milik Pemkot Surabaya ditanami ketela rambat

Surabaya, Jatim Pos Dalam rangka menjaga stabilitas ketahanan pangan di masa pandemi Covid-19,

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) terus melaku-

kan penanaman tanaman pangan di berbagai lahan di Kota Pahlawan.

Kepala Dinas Ketahanan

Pangan dan Pertanian (DK PP) Kota Surabaya Yuniarto Herlambang mengatakan, hal tersebut sesuai dengan arahan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk memanfaatkan lahan kosong sebagai tempat urban farming.

“Sesuai perintah Ibu Wali untuk memanfaatkan lahan yang kosong milik pemkot untuk meningkatkan ketahanan pangan,” kata Herlambang sapaan akrab Yuniarto Herlambang, Sabtu (11/6/2020).

Herlambang menjelaskan, puluhan ribu jenis tanaman pangan yang sedang gencar ditanam itu ialah ketela rambat, ketela pohon dan pisang. Sejak 28 Mei-11 Juni 2020, ada 30.653 batang ketela pohon yang telah ditanam. “Kalau yang ketela rambat 3.774 jumlahnya dan ada pohon pisang juga,” papar dia.

Untuk lokasinya, Herlambang menyebut, mulai dari

rusun, bantaran sungai hingga Bekas Tanah Kas Desa (BTKD). Setidaknya ada 11 titik lokasi yang telah ditanami. Yakni, Bantaran Sungai Jambangan, Bantaran Sungai Kebon Agung, Kecamatan Jambangan, BTKD Jambangan, persil 12 RW BTKD Kelurahan Kebraon, BTKD Menanggal Timur, Dukuh Menanggal, BTKD Kelurahan Jeruk, BTKD Kebraondan BTKD Suber Rejo.

“Masing-masing wilayah beragam yang ditanam. Ada yang ketela rambat, ketela pohon, pohon pisang, bahkan ada juga ketiganya ditanam di sana,” ungkapnya.

Menurut dia, antusias masyarakat dalam mengelola urban farming ini cukup tinggi. Terbukti, setiap harinya tanaman-tanaman tersebut dirawat dengan baik. Apalagi, saat menuai hasilnya semuanya diserahkan kembali kepada masyarakat. Bahkan

ada pula warga yang juga meminta bibit untuk ditanam sendiri di pekarangan rumah masing-masing. “Jadi tentu mereka sangat senang sekali. Dibantu juga dengan LPMK,” katanya.

Menariknya, di Halaman Kantor Balai Kota Surabaya juga ikut ditanami ratusan ketela rambat dan ribuan batang padi. Herlambang mengaku, penanaman di sekitar area Balai Kota dimulai sejak beberapa pekan yang lalu. “Totalnya 1.638 batang padi dan 274 ketela rambat. Kapan hari baru panen,” papar dia.

Di samping itu, Herlambang juga menyatakan, bahwa DKPP Surabaya juga getol menambah tanaman pangan di Taman Hutan Raya (TAHURA) dan Kebun Raya Mangrove (KRM) selama beberapa minggu terakhir. “Jenis tanamannya sama. Tapi ada tambahan talasnya,” pungkasnya. (bur/fred)

Terapkan Transaksi Penjualan dengan Nampan Surabaya, Jatim Pos Untuk menghindari kontak langsung saat transaksi pembayaran antara penjual dan pembeli, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membagikan nampan kepada para pedagang di pasar. Sebanyak 10 ribu nampan gratis telah dibagikan kepada para pedagang di 67 pasar yang dikelola PD Pasar Surya.

Penggunaan nampan untuk transaksi pembayaran ini, sebagai salah satu konsep pembentukan Pasar Tangguh di Surabaya.

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, sejak PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Surabaya tidak diperpanjang, transaksi pembayar di pasar melalui nampan itu telah diterapkan. Tujuannya, untuk menghindari transaksi atau kontak langsung antara penjual dan pembeli.

“Jadi nampan pembayaran itu sudah diterapkan, dan itu ide dari Ibu Wali Kota.

Pembayaran melalui nampan itu wajib diterapkan oleh pedagang. Nah, nanti misalnya yang dapat nampan itu hilang, ya harus membeli lagi dan itu harus dilakukan,” kata Hebi di Balai Kota Surabaya, Minggu (14/06/2020).

Selain menerapkan metode pembayaran melalui nampan, Hebi menyebut, di pasar basah seperti pedagang daging dan ikan, mereka juga melengkapi lapaknya dengan tirai plastik. Upaya ini dilakukan untuk mengantisi-

pasi terjadinya cipratan-cipratan air kepada para pembeli. “Nah ini yang harus diantisipasi. Sehingga harus ada tirai berupa plastik itu, untuk membatasi agar cipratan-cipratan tersebut tidak menempel ke mana-mana, agar tidak sampai nyiprati ke pembeli,” katanya.

Pihaknya memastikan, saat ini terus gencar mensosialisasikan protokol-protokol tersebut kepada para pedagang di pasar. Seperti di Pasar Genteng Baru dan Tambahrejo, para pedagang daging atau ikan di sana telah melengkapi lapaknya dengan tirai plastik. “Kayak penjual daging itu dikasih tirai semuanya. Jadi sudah ada di Pasar Genteng Baru mulai kemarin, terus yang di Pasar Tambahrejo sedang dikerjakan,” ujar Hebi.

Meski begitu, Hebi menyatakan, bahwa pembentukan Pasar Tangguh ini tak hanya diterapkan kepada 67 pasar yang dikelola PD Pasar Surya. Namun, seperti Pasar Krempyeng yang dikelola LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) atau warga setempat, juga terus didorong untuk menyiapkan skema pembentukan Pasar Tangguh. “Pasar krempyeng kita koordinasi dengan Satpol PP, kecamatan dan Bagian Pemerintahan, untuk menata pasar-pasar krempyeng tersebut. Nantinya ke depan semuanya harus seperti itu,” jelasnya.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengungkapkan, dari 101

Pasar Krempyeng yang ada di Surabaya, sebanyak 49 pasar sudah dilakukan penataan. Penataan ini pun dilakukan dengan menyesuaikan kearifan lokal. Yakni melibatkan pengurus RT/RW dan LPMK. Salah satunya yaitu menerapkan physical distancing dan mewajibkan memakai masker baik kepada pedagang maupun pembeli di pasar. “Kalau physical distancing di dalam pasar tak mencukupi dan pedagang lebih, maka kita tata di jalan. Tapi kalau misalnya jalan itu pukul 06.00 WIB dipakai, maka sebelum pukul 06.00 WIB, jalan harus bersih. Nah, itu yang kita lakukan,” kata Eddy.

Namun demikian, Eddy menyatakan, sejauh ini pihaknya memastikan akan memaksimalkan penataan di dalam pasar sebelum memanfaatkan badan jalan.

Bahkan, etika perilaku agar tidak menerima uang secara langsung juga dilakukan dengan memanfaatkan nampan sebagai transaksi penjualan. “Tapi yang jelas pakai masker dan physical distancing nya dulu. Harapan kita 101 Pasar Krempyeng itu bisa kita tata. Kita sedang menata enam lagi, nanti jumlah 55. Memang harus pelan-pelan bertahap, tapi kita terus bergerak, kita edukasikan,” katanya.

Maka dari itu, Eddy memastikan akan erus mendorong masyarakat agar berperan aktif dalam pembentukan Pasar Tangguh. Dengan adanya Pasar Tangguh tersebut, pihaknya berharap,

potensi penularan Covid-19 di pasar bisa diantisipasi.

Sehingga roda perekonomian para pedagang pasar bisa tetap berjalan.

“Nanti di Pasar Krempyeng itu juga kita bentuk Pasar Tangguh. Kita pelanpelan menata, kita harap para penggurus pasar bisa berperan aktif. Namun yang penting adalah para pedagang sadar dulu, disiplin menerapkan protokol kesehatan, baik pedagang maupun pembeli,” jelas Eddy.

Sementara itu, Direktur Teknik dan Usaha PD Pasar Surya Muhibuddin menambahkan, pihaknya sedang melakukan penataan dengan konsep Pasar Tangguh. Di Pasar Tangguh ini bakal dilakukan perubahan budaya tentang cara belanja di pasar.

Selain pedagang dan pengunjung wajib memakai masker, serta dilakukan pengecekan suhu badan, cara transaksi pembeli ke pedagang juga diubah. Biasanya, transaksi pembayaran dilakukan pembeli dengan memberi uang dan langsung diterima pedagang.

“Sekarang cara atau budaya itu diubah. Pembayaran dialihkan menggunakan nampan. Pembeli menaruh uang di nampan, lalu jika ada uang kembalian juga diletakkan di nampan itu,” kata Muhibuddin.

Dengan cara tersebut, diharapkan tidak ada interaksi langsung atau sentuhan tangan antara pembeli dengan pedagang. Paling tidak, cara tersebut bisa meminimalisir kontak fisik. “Ini su-

Penjual sayur di pasar Genteng Surabaya (kiri) menerima pembayaran uang cash via nampan plastic

dah mulai kita sosialisasi dan terapkan di pasar-pasar yang kita kelola, termasuk di dua pasar tangguh yakni di Pasar Genteng Baru dan Pasar Tambahrejo,” terangnya.

Dalam konsep Pasar Tangguh ini, di stan pasar juga dipasangi tirai plastik. Tirai ini digunakan sebagai pembatas interaksi antara pembeli dengan pedagang. “Memang belum semua stan ada tirai plastiknya, namun kami berharap ke depan secara bertahap semua stan bisa menerapkan ini,” tambah Muhibuddin.

Selain itu, jumlah pengunjung pasar juga akan dibatasi.

Jika kondisi di dalam pasar sudah ramai, maka pengunjung lain yang hendak masuk distop dulu. Karena itu, Muhibuddin mengimbau agar pembeli membawa daftar belanjaan. Sehingga saat ke pasar pembeli tidak bingung lagi hendak membeli apa. Dengan membawa daftar belanjaan, hal itu juga akan mempengaruhi lama atau tidaknya berada di pasar. “De-

ngan daftar belanjaan, belanjanya cukup 30 menit,” imbuh pria berkacamata ini.

Tidak hanya itu, di Pasar Tangguh juga diterapkan one way.

Maksudnya, ada pengaturan arah pengunjung atau pembeli di dalam pasar. Misalnya, di pasar diterapkan jalan searah yang diaplikasikan dengan pemasangan petunjuk arah di lantai pasar. Selain itu, pintu masuk dan pintu keluar pasar dibuatkan sekat atau jarak pemisah. “Agar ada physical distancing dan tidak ada pengunjung yang saling berpapasan,” katanya.

Di sisi lain, kata dia, di Pasar Tangguh juga dibentuk tim khusus atau satgas. Satgas ini adalah kolaborasi antara pengelola pasar dengan pedagang. Mereka memiliki job description yang sama pula dengan Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo, yaitu sebagai Satgas Wani Sehat, Satgas Wani Sejahtera, Satgas Wani Jogo, dan Satgas Wani Ngandani. “Kita libatkan pedagang karena mari bersama-sama menjaga pasar. Ini tugas kita bersama,” pungkasnya. (bur/fred)

Pemimpin Umum/Penanggung jawab: H Syaiful Anam, Jufri Yus, Siswo Oetomo; Ombudsman: Gatot Soedjono, Arifin Perdana, Zis Muzahid Hasan; Penasehat Hukum: Ahmad Budianto SH.MHum; Direktur Utama/Ketua: H Syaiful Anam; Pemimpin Redaksi: H Syaiful Anam; Redaksi Pelaksana: Jufri Yus; Koordinator Liputan: Siswo Oetomo; Pemimpin Perusahaan: Gatot Soedjono; Dewan Redaksi: H Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Gatot Soedjono, Jufri Yus; Surabaya: Kurniadi Noveyanto, Freddy SL, Burhanuddin, Dani Tri Hadiyatno; Sidoarjo: Rizal Zulkarnaen; Malang: Ziz Muzahid Hasan; Batu: Wahyono, Swandy Tambunan; Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari; Kediri/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo; Tuban: Nur Aminin; Bojonegoro: Slamet Riyadi; Madiun: Jumali; Ponorogo: Nuryadi; Ngawi: Rendy Rian Cahya, Sembodo Arif Pambudi (sirkulasi); Pamekasan: Arief Purbadi; Sampang: Abdul Kodir, Ali W; Sumenep: Herman Basuki, Ach Khoirul Hamdani; Mojokerto: Mokh Zainudin; Probolinggo: Moh Sifak, Moh Hasin; Pasuruan: Hamzah Pujiono; Situbondo: As’ad; Lumajang: Firman; Tulungagung: Sandi Trantana; Trenggalek: Ahmad Yulis Satriaji, Puthut Purbantara; Blitar: Slamet Karno, Sandi Trantana; Alamat Redaksi: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya; Alamat Perusahaan: Jl. Gununganyar Tengah VIII/34, Jl. Amir Mahmud IX/ 21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194; Email: mediautamajatim@yahoo.com; Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya; SIUP No. 503/ 5612.A/436.6.11/2014; No Rek 0011265286 Bank Jatim a.n PT Media Utama Jatim, 0096.01.044662.50.2 BRI Kaliasin Surabaya a.n Drs H Syaiful Anam; Berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999; Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl Rungkut Industri III No. 49 Surabaya-60401; Isi di luar tanggungjawab percetakan.

METROPOLIS

Hal - 3

Beri Kepercayaan Masyarakat Jalankan Protokol Kesehatan Wali Kota Risma Terbitkan Perwali Nomor 28 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya telah berakhir pada 8 Juni 2020.

Dengan berakhirnya PSBB itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menghimbau kepada masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan sembari menjalankan roda perekonomian. Nah, untuk mendukung hal itu, Wali Kota Risma menerbitkan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 28 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi COVID-19 pada semua sektor lapisan masyarakat.

Wali Kota Risma mengatakan, dengan tak diperpanjangnya PSBB di Surabaya, ia berharap masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol-protokol kesehatan. Tujuannya tak lain, agar aktivitas masyarakat dapat berjalan, serta roda perekonomian kembali lancar. “Dengan begitu kami bisa menjalankan protokol kesehatan di samping menjalankan roda perekonomian,” kata dia.

Meski tugas ini tidak mudah, namun hal itu harus dilakukan mengingat warga juga harus melanjutkan kehidupan mereka untuk mencari nafkah. Akan tetapi, Wali Kota Risma meyakini baik pemerintah maupun masyarakat telah berkomitmen bersama untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. “Kami sadar sepe-

nuhnya bahwa ini tanggung jawab yang berat dan besar bagi kami, namun kami berusaha untuk berkomitmen baik dari pemerintahan maupun seluruh warga Surabaya untuk tetap bisa kami berusaha mencegah penularan COVID-19,” jelasnya.

Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya, Irvan Widyanto menyampaikan, dalam Perwali nomor 28 tahun 20 20, ada 12 poin yang dijelaskan mengenai protokol-protokol kesehatan di semua sektor lapisan masyarakat.

Pertama, mengatur protokol kesehatan di sektor kegiatan pembelajaran di sekolah, institusi pendidikan lainnya dan pesantren. Kedua, diatur mengenai kegiatan bekerja di tempat kerja.

Ketiga, kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Keempat, kegiatan di tempat atau

fasilitas umum. Kelima, kegiatan di restoran/rumah ma kan/kafe/warung/usaha sejenis. Sementara keenam, kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan.

Sedangkan di poin ketujuh, Irvan menyebut, diatur mengenai protokol kesehatan kegiatan di Pasar Rakyat. Kemudian kedelapan, kegiatan di perhotelan, apartemen, dan rumah susun. Lalu poin kesembilan, kegiatan di tempat konstruksi. Kesepuluh, kegiatan di tempat hiburan. Kesebelas, kegiatan sosial dan budaya. Sedangkan keduabelas, diatur mengenai kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi. “Ada 12 (poin) yang diterangkan, mulai dari tempat pendidikan, termasuk mengatur mal, pertokoan, tempat kerja, mengatur pasar dan hampir semua. Ini lebih detail dari SE (Surat Edaran)

Meja layanan di Kantor BPKPD kota Surabaya dipasang pembatas dari kaca

kemarin dan lebih mengikat karena ada sanksi di situ,” kata Irvan.

Nah, untuk mendukung Perwali nomor 28 tahun 20 20, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya kemudian menerbitkan petunjuk teknik (juknis) di bidang khusus yang memerlukan petunjuk khusus. Mulai bidang gelanggang olahraga, hajatan, arena permainan, Spa, bioskop, karaoke dan hiburan. “Jadi, kami sudah membuat petunjuk teknis beberapa bidang untuk mendetailkan Perwali itu. Kami juga sudah berkirim surat ke Disbudpar (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) dan melaporkan kepada Ibu Wali Kota soal juknis ini,” kata Irvan.

Pada intinya, Irvan menyebut, ketika Perwali itu ditandatangani, bukan berarti pelaku usaha langsung boleh membuka usahanya sembari mengatakan sudah menerapkan protokol kesehatan, sehingga siap membuka usahanya itu. “Lha, yang menyatakan siap untuk dibuka itu bukan dirinya sendiri, tapi harus melalui mekanisme penilaian dan self assessment dari Disbudpar dan tim gugus tugas,” imbuhnya.

Pasal 34 dan 35 Perwali Nomor 28 Tahun 2020 Diatur Sanksi Bagi Pelanggar Dalam Perwali tersebut juga diatur tentang Sanksi Administratif kepada setiap orang atau penanggungjawab kegiatan yang melakukan pelanggaran. Mulai sanksi berupa teguran, penyitaan KTP, pembubaran kerumunan, penutupan sementara, hingga pencabutan izin. Selain penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, penegak hukum dapat menerapkan sanksi berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Sanksinya ada semua dalam Perwali ini dan mengikat pelaku usaha atau badan usaha. Jadi ketika ada orang melanggar bisa dikenakan sanksi,” tegas Irvan.

Di samping itu, Irvan mengungkapkan, dalam Perwali ini juga menitikberatkan kepada setiap pelaku atau badan usaha, tempat kerja atau kantor pemerintahan yang

ada di Surabaya diharuskan membentuk Satgas COVID19 dengan SK yang dibuat oleh pimpinan masing-masing. “Jadi setiap tempat usaha, setiap tempat kerja, atau badan usaha, mereka harus memiliki Satgas yang bisa menegakkan protokol kesehatan dengan tegas,” katanya.

Namun demikian, Irvan menyatakan, bahwa peninda-

kat yang melanggar. Namun begitu, dalam tatanan normal baru ini, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Surabaya akan terjun bersama TNI, Polri, Satpol PP dan Linmas untuk memastikan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perwali ini. “Dilihat di tempat usaha itu apakah sudah ada protokolnya atau belum.

Screening bagi pengunjung di pasar Genteng Surabaya

kan protokol kesehatan ini tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada aparat berwenang. Sebab, dalam Perwali juga dijelaskan bahwa pembentukan Satgas merupakan upaya menertibkan masyarakat di lingkungannya masingmasing. “Protokol kita berikan sesuai Perwali dan tidak bisa menggantungkan kepada aparat, Linmas, Satpol PP, Polisi, dan TNI, tapi harus diatur oleh setiap badan usaha atau pelaku usaha sendiri. Jadi itu yang diminta Ibu Wali Kota,” paparnya.

Menurutnya, sanksi yang diterapkan dalam Perwali ini berbeda saat penerapan PSBB. Ketika PSBB, sanksi langsung diberikan kepada setiap individu atau masyara-

Nah, ketika itu belum maka dilakukan teguran serta tahapan-tahapan lebih lanjut sesuai dengan Perwali dan itu akan ada timeline selama 14 hari,” jelasnya.

Dalam menerapkan Perwali ini, pihaknya juga menggandeng para akademisi, khususnya di bidang kesehatan masyarakat. Mereka akan membantu dalam melakukan asesmen hubungan antara tingkat sebaran COVID-19 dengan kepatuhan masyarakat. “Nanti juga ada asesmen yang dibuat rekan-rekan akademisi, khususnya akademisi kesehatan masyarakat. Sehingga nanti akan ada hubungan antara tingkat sebaran COVID-19 dengan kepatuhan masyarakat,” pungkasnya. (adv)

Area wajib menggunakan masker di ruang public

Jatim I

Hal - 4

Legislator Hendak Kunker Harus Jalani Rapid Test

Lesgislator DPRD Pamekasan jalani Rapid Test

Pamekasan, Jatim Pos Ada aturan baru bagi legislator di Kabupaten Pamekasan. Bagi anggota DPRD ya ng hendak melaksanakan kunker (kunjungan kerja), maka harus melakukan rapid test. Apapun hasil rapid test, seluruh wakil rakyat yang berjumlah 45 orang itu wajib rapid test.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Hermanto, mengatakan, di masa pandemi Covid19 seluruh legislator harus bersikap waspada dan hatihati atas virus mematikan tersebut. “Itu sebabnya, rekan-rekan legislator yang hendak kunker, harus mela-

kukan rapid test. Dan sebagian terbesar dari kami telah melakukan rapid test yang dilaksanakan hingga Senin pekan depan,” jelas Hermanto, Kamis (11/6/2020).

Politisi Partai Demokrat itu, menambahkan, hasil rapid test yang dilakukan staf Dinas Kesehatan Pamekasan itu akan menjadi rujukan bagi legislator boleh tidaknya ikut kunker. Hasil rapid test akan dirumuskan dalam Surat Keterangan dari Dinkes.

Baik hasilnya rekatif maupun non rekatif.

Soal hasil rapid test, Hermanto menyarankan untuk menanyakan langsung ke

pimpinan Dinkes Pamekasan.

“Soal hasil rapid test, anda tanyakan langsung saja ke Dinkes,” saran Hermanto.

Terpisah, Sekretaris Dinas Kesehatan Pamekasan, dr Marzuki menjelaskan jika hingga sekarang telah melakukan rapid test terhadap 30 orang anggota DPRD setempat. Untuk 15 orang anggota dewan tersisa masih akan dilakukan bertahap hingga Senin pekan depan.

“Syukurlah, hasil rapid test 30 orang anggota dewan seluruhnya non-reaktif. Semoga 15 orang anggota dewan yang akan menjalani rapid test, hasilnya sama nonrekaktif,” jelas Marzuki. (ap)

DPRD Jombang Gelar Paripurna

Bupati Jelaskan Raperda Bank Jombang dan Dinkes Jombang, Jatim Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang masa persidangan tahun 2020 menggelar rapat paripurna terkait beberapa program pemerintah Kabupaten Jombang. Tiga agenda yang dibahas yakni Penandatanganan persetujuan bersama berita acara tahun 2020, Penyampaian Nota Pertanggungjawaban APBD tahun 2019 oleh Bupati Jombang dan Penyampaian Nota Raperda Bank Jombang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Senin (8/6/2020).

Rapat Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Jombang Mas’ud Zuremi, diawali dengan penandatanganan persetujuan bersama berita acara tahun 2020.

Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab dalam menyampaikan bahwa peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan peraturan perundang-undangan, yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila. Peraturan daerah juga mempunyai kedudukan yang strategis karena berlandaskan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945.

“Eksistensi aturan dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan perangkat hukum yang

mutlak diperlukan sebagai landasan yuridis bagi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.

Lanjut Mundjidah, Nota Raperda Dinas kesehatan Kabupaten Jombang telah menindaklanjuti keputusan Menteri Kesehatan dan surat kementerian Dalam Negeri perihal persetujuan penetapan perubahan Tipelogi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang menjadi tipe A. Maka perlu dilakukan perubahan pada rancangan peraturan daerah terkait Tipelogi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang dulunya tipe B menjadi Dinas Kesehatan tipe A. Sedangkan untuk perusahaan perseroan daerah BPR Bank Jombang, perlu dilakukan penambahan modal dasar BPR Bank Jombang sebesar 200 miliar rupiah dengan ketentuan paling sedikit 51% sahamnya dimiliki

oleh pemerintah daerah berdasarkan surat otoritas jasa keuangan dimana dalam isi surat tersebut disarankan agar dilakukan perubahan modal dasar pada perusahaan perseroan daerah BPR Bank Jombang.

“Adanya perubahan modal dasar itu, maka pemerintah daerah perlu melakukan perubahan atas Perda Kabupaten Jombang nomor 14 tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang sebagai payung hukum penambahan modal dasar oleh pemerintah daerah kepada BPR Bank Jombang,” pungkasnya.

Selanjutnya nota penjelasan diserahkan sepenuhnya kepada DPRD Kabupaten Jombang untuk dibahas dan memproses Raperda menjadi Perda sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (her)

Dinas Perkim Jombang Gandeng Bank BNI

Salurkan Bantuan Dana Peningkatan Kualitas Rumah Jombang, Jatim Pos Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Jombang menggandeng Bank BNI menyalurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa/Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang.

Rumah layak huni sebanyak 50 unit itu diberikan dengan metode Padat Karya Tunai (PKT), Jumat (5/6/2020), bertempat di gedung pertemuan Desa/Kec. Wonosalam.

Kepala Dinas Perkim, Ir. Heru Widjajanto, M.Si melalui Kabid Perumahan, Ir. Abdul Hafid mengatakan, program BPS ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah yang layak, sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebagai tukang untuk rehabilitasi rumah. “Saya harap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” ujarnya.

Program BSPS terdiri dari bantuan peningkatan kualitas rumah senilai Rp 17,5 juta dengan total anggaran senilai Rp35 miliar. Proses bedah rumah dilakukan melalui peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS).

“Sesuai dengan kriteria hunian tinggal yang layak yaitu dengan memperhatikan aspek keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum

Warga Desa/Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang saat menerima bantuan dana peningkatan kualitas rumah

luas bangunan,” imbuhnya.

Adapun rincian biaya yang dikeluarkan untuk peningkatan kualitas adalah Rp 15 juta untuk material bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang. Jadi total biaya yang dikeluarkan untuk peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) satu unit hunian adalah sebesar Rp 17,5 juta.

Sementara itu, Kepala Desa Wonosalam, Samuki menuturkkan, ia bersama masyarakat Desa Wonosalam menyampaikan ucapan terimakasih kepada pemerintah telah direalisasikan program BSPS. Dengan adanya program BSPS ini dapat mendorong masyarakat penerima bantuan lebih antusias berswadaya dalam bentuk bahan material dan tenaga kerja untuk mendapatkan hunian tinggal yang lebih baik sehingga ke depannya hunian tersebut menjadi sehat dan nyaman

untuk dihuni.

“Metode penyaluran bantuan dana BSPS ini dilakukan melalui kerja sama dengan Bank BNI Cabang Jombang, yakni bentuk bantuan yang diberikan tidak berupa uang tunai melainkan bahan bangunan yang digunakan untuk membangun,” imbuh Samuki.

Selama masa Pandemi Covid-19, pelaksanaan program tetap dikerjakan dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19 misalnya mengurangi jumlah orang dalam pelaksanaan rembug warga, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) selalu menggunakan masker saat mendampingi masyarakat penerima bantuan, dan penyediaan hand sanitizer di lapangan.

“Pelaksanaan program BSPS mengacu pada Petunjuk Teknis (Juknis) yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian PUPR terkait protokol pelaksanaan kegiatan BSPS pada masa pandemi Covid19,” pungkasnya. (her)

Atlet Berprestasi Bepeluang Masuk SMP Negeri di Jombang Jombang, Jatim Pos Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP Negeri tahun ajaran 2020/2021 di Kabupaten Jombang, memberi penghargaan kepada para atlet.

Untuk tahun 2020 ini pelajar yang pernah menjadi Juara Harapan I sampai harapan III mempunyai peluang lolos diterima pada SM PN yang dipilih. Namun, peluang untuk bisa masuk tetap berdasarkan porsi persentase kapasitas tampung sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Agus Purnomo, SH. M.Si kepada awak media menjelaskan, nilai prestasi berupa piagam itu berdasarkan hasil juara pertandingan atau perlombaan di bidang akademik maupun non akademik. Piagam prestasi juara itu harus dikeluarkan oleh induk organisasi, atau cabang olahraga penyelenggara kegiatan.

“Piagam penghargaan bisa dari induk cabor bekerjasama dengan dinas terkait.

Bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan, dan paling lama 3 tahun lalu sejak tanggal pendaftaran PP

Agus Purnomo, SH Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang (kiri)

DB 2020. Bukti piagam prestasi asli harus di-upload, diunggah via alamat webesite Panitia PPDB 2020/2021,” ungkap Agus.

Lanjut Agus, Sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis PPDB SMP, Nomor: 422.1/1883/415.16/2020 yang diteken Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang Agus Purnomo tanggal 29 April 2020, kuota jalur prestasi di masing-masing SMPN sebanyak 30 persen dari pagu kapasitas sekolah.

Dicontoh oleh Agus Purnomo, di SMPN 1 Jombang dan SMPN 2 Jombang yang memiliki pagu 320 siswa, maka kuota jalur prestasi di masingmasing sekolah 96 siswa baru.

Namun, kuota itu tidak hanya diperebutkan oleh atlet, akan

tetapi juga diperebutkan oleh siswa yang memiliki rekam prestasi akademik.

Prestasi akademik, bisa dengan nilai sekolah yang disertai keterangan kepala sekolah. Surat Keterangan Prestasi Akademik, ditanda tangani Kepala Sekolah di atas materai 6 ribu. Sedangkan untuk atlet, prestasi juara harus dibuktikan dengan asli piagam penghargaan juara.

“Piagam asli difoto kemudian di-upload. Karena sekarang ini pendaftaran dan penyerahan berkas secara online. Piagam-piagam dimaksud, kemudian akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikator Panitia PPDB 2020/ 2021,” jelas Agus Purnomo, mantan Kabag Hukum Pemkab Jombang ini. (her)

Jatim II

Hal - 5

Meski New Normal Masyarakat

Harus Patuhi Protokol Kesehatan

Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim

Blitar, Jatim Pos Meski pemberlakukan New Normal diberlakukan, namun Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar Syahrul Alim mengingatkan, agar masyarakat tetap harus mematuhi protokol kesehatan di fasilitas publik dan lingkungan kerja.

Walaupun kita memasuki tahapan New Normal atau kelaziman baru, tapi kata Syahrul, masyarakat harus tetap melakukan pembata-

san untuk mencegah penularan virus corona.

“Harus sesuai dengan protokol kesehatan, sepanjang itu dilakukan saya kira tidak ada masalah, karena masyarakat kalau dilaranglarang juga akan berdampak pada kehidupan sosialnya,” tutur Syahrul, usai rapat paripurna, Selasa (9/6/2020).

Syahrul pun memberi contoh bahwa meski sudah memasuki tahapan New Normal tapi dirinya tetap menge-

nakan masker dalam setiap aktivitasnya, terutama di tempat umum.

Menurut Syahrul Alim, saat new normal ini kita tidak perlu lagi melarang atau membatasi masyarakat untuk tidak beraktivitas. Kasihan masyarakat yang sejak pertengahan Maret 2020 sudah berdiam di rumah saja.

“Kalau ini terus berlanjut bisa lumpuh ekonomi kita,” tutur politisi asal PDI Perjuangan tersebut.

Saatnya sekarang masyarakat Kota Blitar kembali beraktivitas di luar rumah dengan beradaptasi terhadap pandemi covid-19. Namun, warga masyarakat diminta untuk selalu menggunakan atau pakai masker, cuci tangan, dan kewajiban untuk jaga jarak dan sebagainya.

Syahrul menilai sejauh ini persiapan yang dilakukan Pemerintah Kota Blitar sudah cukup bagus. Namun untuk menjalankan tahapan new normal Pemkot Blitar diminta memperhatikan syarat-syarat yang sudah ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO). (sk/Adv)

Sedekah Bahan Makanan Bergelantungan di Ranting Pohon Lamongan, Jatim Pos Berbagai cara dilakukan untuk saling tolong menolong antar warga yang terdampak pandemi corona atau covid-19. Termasuk di antaranya, memberikan bantuan dalam bentuk bahan makanan secara cuma-cuma atau gratis.

Kegiatan inilah yang dilakukan oleh warga Desa Plosowahyu, Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.

Diinisiasi oleh ibu-ibu TP PKK Desa Plosowahyu, mereka menyebut gerakan sedekah bahan dapur, mereka secara swadaya berdonasi berbagai bahan pokok makanan untuk warga sekitar yang membutuhkan.

Cara yang dilakukan pun terkesan tidak biasa. Bila biasanya donasi atau sumbangan bahan makanan diberikan secara langsung, tidak demikian di tempat tersebut.

Warga secara swadaya membangun sebuah tempat yang digunakan untuk mengaitkan bahan makanan yang didonasikan.

Dengan cara menggantungkan bahan dapur yang dibungkus tas kresek plastik di ranting pohon yang sudah disiapkan panitia. Lokasinya di perempatan setiap dusun Desa Plosowaahyu.

Terlihat bahan makanan seperti Kangkung, telor, tahu, tempe, jeruk, pisang, kubis, wortel, ikan, mie instant, mi-

Wali Kota Santoso Santuni Bocah Ginjal Bocor

Wali Kota Blitar Santoso menyerahkan bantuan sosial secara simbolis kepada ananda Muh. Ali Roofiul Mustofa didampingi pegawai BPJS Tenaga Kerja di Balai Kota Blitar

Blitar, Jatim Pos Berbagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota Blitar tak henti-hentinya untuk menyalurkan bantuan kepada rakyatnya.

Kali ini, Wali Kota Blitar Santoso memberikan bantuan kepada Muh. Ali Roofiul Mustofa (11) seorang bocah yang menderita ginjal bocor yang dalam istilah medis disebut Nefron.

Bantuan sosial diberikan sebesar Rp 4.337.500 setiap bulan, dan akan diberikan selama 8 bulan. Sehingga total bantuan yang akan diterima sebesar Rp 34.700.000.

Bantuan sosial yang diberikan terhitung bulan Mei hingga Desember 2020. Untuk tahap pertama, diberikan dua bulan sekaligus untuk bulan Mei dan Juni, yakni 4.337.500 X 2 = Rp 8.675.000.

Bantuan diberikan secara simbolis di Balai Kota Blitar, Kamis (11/6/2020).

Bantuan itu diterima langsung oleh Ali, bocah yang tinggal di Jalan Madura RT 2/ RW 3 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Saat ini Ali masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas IV. Wali Kota Blitar Santoso, mengatakan bantuan sosial yang diberikan ini jangan dilihat nilainya tapi rasa kepedulian pemerintah Kota Blitar.

Santoso berharap bantuan ini bisa membantu biaya pengobatan Ali. Meskipun kondisi pandemi Covid 19, orang nomor satu di Kota Blitar itu tetap memperhatikan rakyatnya. Selain memberikan bantuan paket sembako kepada warga terdampak Covid-19, juga memberikan bantuan sosial.

“Bantuan sosial ini sebagai bentuk rasa kemanusian dan kepedulian Pemerintah Kota Blitar, semoga Covid-19 ini juga cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas kemba-

li,” tutur Santoso.

Usai menerima bantuan, Ali mengaku, sudah cukup lama ia menderita ginjal bocor dan kini harus rutin melakukan cuci darah.

Miris memang karena diusianya yang masih anak-anak tapi sudah harus cuci darah.

Saat kondisi pandemi Covid-19, Ali mendapat kabar dari orangtuanya yang seorang buruh tani, bahwa ia mendapatkan undangan dari Bapak Wali Kota Blitar untuk menerima bantuan.

“Aku sangat bahagia mendengar kabar itu. Terima kasih Bapak Wali Kota Blitar,” ujar Ali dengan mata berkaca-kaca.

Bantuan yang ia terima, kata Ali, akan ia pergunakan untuk berobat, cuci darah dan transportasi dari rumah ke rumah sakit.

Ali menuturkan, ketika orang sehat memiliki ribuan keinginan, orang sakit hanya memiliki satu keinginan yaitu kesembuhan. (sk/Adv)

BPJS Ketenagakerjaan Bantu 3 Ton Beras Untuk Warga Kota/Kab Blitar Terlihat bahan dapur yang dibungkus tas kresek plastik di ranting pohon yang sudah disiapkan di perempatan setiap dusun Desa Plosowaahyu

nyak goreng, sirup, jeruk keprok, tomat, bawang dan lainnya mengisi deretan kantung plastik yang siap disedekahkan bagi warga yang membutuhkan. Ketua TP PKK Desa Plosowahyu, Ika Wahyuningsih mengatakan bagi masyarakat yang mau ikut bersedekah berupa bahan makanan bisa menggantungkan kantung sedekah mulai jam 05:00-07:00.

Kemudian warga yang membutuhkan bisa mengambil 1 item yang disediakan.

“Gerakan masyarakat yang dilakukan oleh TP PKK ini sebagai upaya mewujudkan semangat gotong-royong, kebersamaan, kemanusiaan, kepedulian antar tetangga,” ungkapnya. Jumat (12/06/2020).

Sementara itu Kades Plosowahyu, Agus Susanto sangat mengapresiasi dan mendukung ide dari masyarakatnya untuk saling tolong me-

nolong dalam masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.

“Atas nama Pemerintah Desa Plosowahyu sangat mengapresiasi dan mendukung penuh setiap inovasi dan kreativitas warga yang diinisiatif TP PKK,” ungkap Kades Agus sebutan akrabnya.

Dengan begitu, kata dia, konsep subsidi silang diberlakukan. Karena mereka yang mempunyai kelebihan bisa membantu. Pun sebaliknya yang kekurangan juga bisa terbantu.

Kades Agus juga berharap, peran serta masyarakat dalam kegiatan ini bisa saling mendukung. Sehingga dengan gotong royong dan kebersamaan terus terjalin khususnya saat pandemi Covid-19.

“Semoga pandemi Covid19 bisa segera berakhir, sehingga aktifitas masyarakat bisa kembali normal,” pungkasnya. (bis)

Blitar, Jatim Pos Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Blitar memberikan bantuan berupa beras 3 ton untuk warga Blitar, Kamis (11/6/ 2020).

Bantuan itu telah diterima secara simbolis oleh masing-masing kepala daerah, yakni Wali Kota Blitar Santoso dan Bupati Blitar H. Rijanto, di kantornya masingmasing.

Bantuan yang sudah dikemas tersebut selanjutnya akan disalurkan melalui Pemerintah Kota Blitar maupun Pemerintah Kabupaten Blitar untuk masyarkat kurang mampu yang terdampak Covid-19.

Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar, Agus Dwi Fitriyanto, bantuan ini ia serahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Blitar dan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk disalurkan kepada masyarakatnya masing-masing. “Ini sebagai bentuk kepedulian kami untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19,” ujar Agus.

Sementara itu Wali Kota Blitar menyampaikan apre-

Wali Kota Blitar Santoso (baju merah) menerima bantuan dari Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar Agus Dwi Fitriyanto, Kamis (11/6/2020)

siasi setinggi-tingginya atas bantuan yang diberikan pihak BPJS. “Bantuan ini tentu sangat diperlukan terutama bagi warga yang terdampak Covid-19,” tuturnya.

Pada saat yang sama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar juga memberikan santunan sebesar Rp 42 juta kepada ahli waris seorang peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia. Peserta BPJS Ketenagakerjaan itu bernama Bambang Subekti Pribadi, warga Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.

Di tempat lain, Bupati Blitar H Rijanto, juga sangat megapresiasi pihak BPJS

Ketenagakerjaan yang telah peduli terhadap situasi seperti ini di Kabupaten Blitar.

Rijanto mengatakan nantinya bantuan tersebut akan segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tetapi harus berdasarkan data, mengingat selama Covid-19 ini berlangsung ada sejumlah bantuan dari pemerintah Pusat, Provinsi maupun Daerah yang telah disalurkan.

“Sehingga dibutuhkan kecocokan data terlebih dahulu, agar tidak terjadi tumpang tindih atau bantuan yang diterima dobel-dobel karena masih banyak yang membutuhkan,” pungkasnya. (sk)

Jatim III

Hal - 6

Mematikan Tanda Centang Biru di WhatsApp

Cegah Covid-19

Perlukah Berhubungan Seks Pakai Masker Dalam Islam, Itu Perbuatan Tercela

Penularan Covid-19 menular antar manusia dalam jarak dekat melalui tetesan pernapasan atau droplet. Virus ini juga masuk ke dalam tubuh setelah kita menyentuh permukaan yang terkontaminasi dan tidak mencuci tangan.

Apakah hubungan seks termasuk dalam perilaku yang beresiko tinggi menularkan Covid-19? Jawabannya iya. Ini karena kita berada sangat dekat dengan pasangan, mungkin berciuman, atau bernapas di dekatnya.

Sebuah studi baru dari para peneliti di Harvard University menyebut, karena hubungan seks membawa risiko penularan maka direkomendasikan untuk memakai masker wajah. Tetapi ini te-

rutama jika kita bercinta dengan orang yang tidak tinggal satu rumah.

Studi yang diterbitkan dalam jurnal Annals of Internal Medicine itu memberi peringkat berdasarkan seberapa besar kemungkinan untuk terjangkit virus corona ketika melakukan aktivitas seksual.

Para peneliti menyarankan penggunaan masker untuk skenario paling berisiko, yaitu berhubungan seks dengan seseorang yang tidak menjalani karantina bersama kita. Jika kita memiliki pasangan yang tidak tinggal satu atap, studi itu mengatakan, selain memakai masker, hindari berciuman, tindakan oral atau anal dan hal-hal lain yang melibatkan semen atau urine.

Kita pun wajib mandi se-

belum dan sesudah bercinta, serta membersihkan kamar dengan tisu beralkohol atau sabun. Penelitian ini juga menyebutkan, berhubungan seks dengan seseorang yang tinggal bersama kita cenderung lebih aman, namun masih berisiko.

Sebagai contoh, jika satu orang pergi keluar untuk menjalankan tugas dan terkena virus, ia dapat menularkan virus tersebut ke pasangannya. Bahkan apabila orang itu akhirnya adalah pembawa asimptomatik (tanpa gejala), ia masih bisa menginfeksi orang lain. Menurut para peneliti, yang paling aman untuk sementara ini adalah tidak berhubungan seks sama sekali. Meski ini tidak dimungkinkan untuk sebagian besar orang. (*)

WHO Sarankan Warga Sehat Tak Perlu Pakai Masker

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mulai mengizinkan sejumlah wilayah menerapkan tatanan kehidupan baru “New Normal”. Lewat kebijakan ini masyarakat tetap dapat produktif namun harus meningkatkan kewaspadaan dan kesehatan diri.

Tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh negara yang hendak memberlakukan new normal. Ada pula beberapa protokol kesehatan baru yang berlaku di tengah masa new normal itu, salah satunya terkait penggunaan masker.

Belum lama ini, Pakar Kesehatan Publik WHO, Dr. April Baller, merekomendasikan agar orang sehat tak lagi mengenakan masker ketika di luar rumah. Menurut WHO, hanya

orang-orang dengan gejala COVID-19 dan yang merawat pasien positif lah yang wajib mengenakan masker.

“Kalau Anda tidak mengalami gejala klinis seperti demam, batuk, atau pilek, Anda tidak perlu mengenakan masker,” kata Baller, dilansir Fox News, Jumat (29/ 5). “Masker sebaiknya dipakai oleh para tenaga kesehatan, caretakers atau mereka yang mengalami gejala seperti demam dan batuk.”

Rekomendasi ini tentu bertentangan dengan yang gencar disuarakan sejumlah otoritas kesehatan dunia beberapa waktu belakangan.

Seperti misalnya Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (CDC) Amerika Serikat yang meminta setiap

warganya untuk aktif mengenakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan.

“Kita sama-sama tahu kalau sekarang pasien COVID-19 bisa tak bergejala (asimptomatik). Walau tak bergejala, pasien seperti ini bisa menularkan virusnya ke orang lain,” jelas CDC. “Oleh karena itu, CDC merekomendasikan penggunaan masker kain ketika beraktivitas di luar ruangan, terutama di daerah yang sulit untuk menjaga jarak aman.”

Namun WHO berdalih bahwa pemakaian masker seperti ini bisa menimbulkan rasa “aman semu”. Sehingga jauh lebih aman apabila mereka yang sakit lah yang wajib memakai masker agar virus tak tertular ke orang lain.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia kini mewajibkan setiap warganya mengenakan masker setiap beraktivitas di luar rumah. Namun secara spesifik pemerintah menyebut masker bedah atau N95 fokus untuk para tenaga kesehatan.

Warga dimaksimalkan untuk memakai masker kain hanya saja harus diganti setiap 4 jam sekali. (*)

Hampir semua orang di era milenial memakai aplikasi WhatsApp untuk chatting atau berkomunikasi dengan keluarga, kerabat, teman, juga kliennya. Namun saat ini terdapat orang-orang yang mematikan tanda centang biru di WhatsApp. Di WhatsApp tanda centang satu putih artinya pesan belum sukses terkirim, tanda centang dua putih sudah terkirim, dan tanda centang biru menandakan pesan sudah dikirim dan dibaca oleh orang yang kita ajak chatting.

Namun sebagian orang ada yang menonaktifkan tan da centang biru ini sehingga kita tidak tahu apakah pesan yang dikirim sudah dibaca atau belum. Ini selalu jadi pertanyaan.

Biasanya orang yang mematikan tanda centang biru itu memang sedang tidak ingin diganggu atau menghindar dari seseorang sehingga keberadaannya reaksi orang yang dikirimi pesan tidak bisa ditebak.

Lalu bagaimana hukumnya jika centang biru dinonaktifkan dan membuat gelisah si pengirim pesan?

Dikutip dari akun instagram @koranislam.id, Kiai Haji Abdullah Gymnastiar yang akrab disapa Aa Gym menjelaskan, menonaktifkan tanda centang biru ini adalah

suatu kebohongan. Sebab kita telah membaca pesan, tapi seperti belum membacanya.

Ini disebabkan tak ada tanda yang menandakan telah terkonfirmasi pada si pengirim pesan kalau kita telah membaca pesannya.

Lalu bagaimana jika itu sudah terlanjur terjadi? Aa Gym menambahkan, jika sebaiknya seseorang yang sudah membaca pesan namun belum bisa membalas, sampaikan permintaan maaf kepada orang tersebut.

Senada dengan Aa Gym, Ustadz Basri Suwarno juga mengatakan, ternyata mematikan tanda centang biru merupakan perbuatan tercela dan terlarang. Sebaiknya kebiasaan buruk semacam itu diubah.

“Perbuatan menghilangkan centang biru dan diganti dengan centang putih adalah perbuatan tercela dan ter-

larang,” kata Ustadz Basri.

Ada beberapa alasan, mengapa kita jangan sampai mengelabui orang lain dengan cara menonaktifkan centang biru di aplikasi pesan Whatsapp kita, antara lain: 1. Mengganti tanda centang biru dengan centang putih, merupakan bentuk bohong kita terhadap saudara atau temen kita. Allah berfirman, Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur” (Qs. At taubah:119) Mengenai kebohongan ini juga dilarang oleh Rasulullah SAW, bersabda yang Artinya: “Dan jauhkanlah kalian dari dusta karena sesungguhnya dusta itu akan membawa seseorang pada kejahatan” (HR.Bukhori: 6094/Muslim: 2607/Abu Dawud: 4989/ Tirmidzi: 1971). (*)

Kawasan Lumpur Lapindo Akan Dijadikan Destinasi Wisata

Kawasan lumpur Lapindo, Sidoarjo

Sudah 14 tahun lalu kejadian dahsyat Lapindo yang menyemburkan lumpur panas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.

Namun musibah dan bencana itu tampaknya akan berbuah berkah. Pasalnya, Pemkab Sidoarjo tengah merancang konsep masa depan untuk mengembangkan kawasan lumpur panas. Area semburan dan sekitarnya akan disulap menjadi kawasan wisata terintegrasi. “Kami awali dengan pengembangan infrastruktur lanjutan,’’ kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo Heri Soesanto, belum lama ini.

Heri mencontohkan kelancaran lalu lintas berkat adanya Jalan Arteri Baru Porong dan jalan tol Porong–Gempol. ’’Jalan tol baru ini merupakan relokasi sejauh 3 kilometer ke barat dari tol Surabaya-Gempol ruas Porong–Gempol yang habis terendam lumpur. Ada juga rencana relokasi rel kereta api,’’ terangnya.

Dari Sidoarjo, rel akan dilewatkan Tulangan dengan jalur baru. Lalu, keluar ke sebelah barat arteri sampai nanti mengarah ke Bangil. Di titik itu, ada pertemuan dengan jaringan rel lama. Setelah rel baru tersebut, ada infrastruktur yang tertinggal. ’’Pemkab berkoordinasi dengan PT KAI Daop 8 untuk menggunakannya sebagai rel khusus wisata,’’ ujarnya.

Kereta wisata direncanakan berupa kereta terbuka.

Start Surabaya berhenti di Stasiun Porong. Baru nanti transit dengan moda penghubung. Bisa minibus terbuka. Bahkan, rute bisa sekaligus menuju ke Tlocor. ’’Mudah-mudahan ada investor dan daop 8 menangkap peluang ini,’’ tuturnya.

Jalan Arteri Porong Lama juga diharapkan tidak ditutup. Kalau diserahkan daerah, jalan itu nanti bisa menjadi kawasan olahraga. Misalnya, drag race. Jadi, ada ruang untuk balapan atau olahraga lain seperti skateboard alias sepatu roda. Bisa jadi

event-event besar yang mendunia dan berskala internasional. ’’Yang penting dimanfaatkan,’’ tegas mantan Kabag hukum tersebut.

Saat ini pemkab mengajukan draf kerja sama ke Pusat Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (PPLS) selaku pengelola kawasan lumpur. Diharapkan, ada sinergi dalam pembangunan geowisata, kawasan hutan kota, agrobisnis, serta pengembangan sentra kuliner kawasan lumpur. Pendekatan juga dijalin dengan Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Dengan begitu, kawasan Mindi, Pejarakan, dan Besuk yang sudah dibebaskan dengan dana APBN bisa menjadi sentra kuliner. ’’Artinya, titik itu bisa menjadi destinasi wisata baru,’’ ungkap doktor hukum lulusan Universitas Brawijaya (UB) tersebut.

Apalagi, di Jabon banyak tambak udang dan bandeng.

Nanti mereka bisa jadi supplier sentra kuliner tersebut.

Perhimpunan hotel dan restoran juga dilibatkan dalam pengelolaan. Sebab, jika hanya menjual wisata pemandangan lumpur, memang kurang menarik. “Tapi, menciptakan momen di sana, itu yang penting.

Kawasan lumpur harus jadi magnet untuk event besar,’’ katanya. ’’Saya malah berharap ada kereta gantung.

Start di Intako dan sampai center point di Taman Apkasi,’’ lanjutnya. (*)

Jatim IV

Hal - 7

Gugus Tugas Covid-19 Gandeng MUI Sampang

Songsong New Normal

Urus Pemulasaraan Jenazah Covid-19 Kabupaten Blitar Akan Rapid Test Massal di 22 Kecamatan

Juru bicara gugus tugas penangan covid-19, H. Djuwardi, tengah didampingi Ketua MUI Sampang, KH Bakhori Maksum, baju putih dan Direktur RSUD Muhammad ZYN Sampang, Dr. Titin Hamidah, saat rilis perkembangan dan penangan Covid-19 Kantor Pemkab Sampang

Sampang, Jatim Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang melalui satuan gugus tugas Covid19, merilis penangan jenazah dan perkembangan Covid-19 yang ada di Kabupaten Sampang, Selasa (02/06/2020).

Bertempat di Kantor Pem kab Sampang, juru bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Sampang H. Djuwardi ditemani jajaran Satgas lainnya merilis perkembangan Covid19 di Sampang dihadapan awak media terkait isu dan berita yang tidak akurat tentang penanganan pasien Covid-19.

Antaranya, menginformasikan jika data terakhir ODP sebanyak 449 orang, PDP 18 orang, positif 27 orang dan 2 orang dinyatakan meninggal.

Diakui Djuwardi, saat ini Sampang sedang berjuang melawan Covid-19, dan terbaru sorotan negatif dalam pemulasaran jenazah akibat terpapar virus berbahaya tersebut.

H. Djuwardi mengatakan, jika pencegahan dan pera-

watan terhadap ODP, PDP dan yang positif sudah dilaksanakan dengan ketentuan protokol Covid-19, terlebih dalam pemulasaran jenazah sesuai anjuran syariat agama Islam dan protokol Covid-19.

“Jadi disini kententuannya sesuai protokol Covid-19, baik kesehatan Serta ketentuan melaksanakan pemulasaraan jenazah yang meninggal akibat penyakit menular atau virus Corona, telah melalui fatwa Majelis Ulama Indonesi (MUI) Pusat dan Kabupaten Sampang,” tutur H. Djuwardi.

Djuwardi menjelaskan, apa yang terjadi di Kabupaten Sampang terkait Covid19, baik itu Orang Dalam Pantauan (ODP), dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) serta Terkonfirmasi atau positif, pihaknya sudah mengikuti aturan protokol yang ada.

“Pertama adalah Undang-Undang No 4 Tahun 1984 tentang penyakit menular; Kedua, Undang-Undang No 18 Tahun 2020 ten-

tang kepengurusan jenazah muslim yang terinfeksi Virus Corona, dan juga didalamnya Undang-Undang No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan,” ujar Djuwardi.

Djuwardi menambahkan, jika semua protokol tersebut sudah dilaksanakan dengan baik oleh gugus tugas covid19 Kabupaten Sampang, namun dirinya mengimbau kepada seluruh masyarakat Sampang agar tidak terprovokasi dan terpengaruh dengan berita-berita yang tidak benar.

Khususnya berita-berita video, online, berita apapun yang dirasa tidak benar dan kurang pas agar masyarakat Sampang mengkonfirmasi atau bertanya langsung kepada pihak yang berkompeten.

“Silakan hubungi humas atau tim gugus yang menangani langsung Covid-19 ya ng ada di Kabupaten Sampang. Sedangkan yang sifatnya teknis terkait penanganannya silakan nanti ke medis, dan apabila sifatnya penanganan secara keagamaan kami sudah menggandeng KH Bakhori Maksum, yang sekaligus beliau disini sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Sampang untuk membantu pemulasaraan penangan jenazah covid-19 yang ada di Sampang,” ungkapnya.

Hadir dalam rilis tersebut Tim Gugus Tugas penaganan Covid-19 Sampang, antaranya Plt Kadinkes Agus Mulyadi, Kepala Direktur RSUD Moh. Zain Sampang, Dr Titin Hamidah, serta ulama (MUI) Sampang KH Buchori Maksum dan Kemenag Sampang. (dir/Adv)

Bersiap Menuju New Normal

Lamongan Lakukan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Lamongan, Jatim Pos Dalam rangka menuju new normal, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) Lamongan melakukan Operasi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan. Diantaranya dengan membagikan masker dan sembako di beberapa tempat, antara lain Jl. Veteran (depan kantor Samsat) dan beberapa Kampung Tangguh Desa Tanggap Covid-19, diantaranya Desa Sidorejo Kecamatan Deket dan Desa Soko Kecamatan Glagah, Rabu (10/06/2020).

Bupati Lamongan Fadeli, didampingi Kapolres Lamongan AKBP Harun, Dandim 0812 Letkol Inf Sidik Wiyono dan jajaran GTPPC Lamongan membagikan masker dan sembako secara langsung kepada masyarakat, yakni sebanyak 2.000 masker dan 250 pekat sembako.

Fadeli mengatakan saat ini Lamongan tengah mempersiapkan diri untuk menuju kehidupan normal baru. Di antaranya dengan terus mengkaji kebijakan-kebijakan dalam pelonggaran berbagai tempat/fasilitas umum, seper-

Bupati Lamongan Fadeli saat mengenakan masker pada masyarakat sebagai upaya Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan menuju new normal

ti Alun-alun Kota.

“Beberapa tempat mulai kita buka, ini bertahap, dalam setiap minggunya nanti akan kita evaluasi sampai benar-benar siap dan mampu menjadi normal baru”, ungkap Bupati Fadeli.

Menurut Fadeli, pendisiplinan masyarakat ini sangat penting. Ada tiga hal penting yang harus benar-benar dilakukan masyarakat Lamongan sebagai bentuk pendisiplinan diri, yakni dengan menggunakan masker pada saat keluar rumah, membiasakan diri mencuci tangan menggunakan sa-

bun dan air yang mengalir, serta melakukan physical distancing (jaga jarak).

Selain itu, Bupati Fadeli juga mengajak masyarakat untuk dapat hidup bergotong-royong saling berbagi dan membantu sesama.

“Saya berharap tidak penambahan pasien positif di Kabupaten Lamongan, yang sudah ada positif satu atau dua di satu desa, saya harapkan dapat segera pulih, Dan kuncinya kita harus disiplin protokol kesehatan dan saling bergotong-royong menguatkan,” harap Fadeli. (bis)

Seketaris Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Medi Wibawa

Blitar, Jatim Pos Pemerintah Kabupaten Blitar sudah menyiapkan program new normal dan rapid test massal dan sedang mengkajinya. Termasuk mengumpulkan pendapat dari Dinkes, tenaga medis seperti dokter serta pihak terkait.

Hal itu dikemukakan Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Medi Wibawa usai melakukan rapat paripurna melalui teleconference, Selasa (9/6/2020).

Menurut Anggota Dewan dari komisi yang membidangi kesehatan itu, persiapan menyongsong new normal dan rapid test massal akan dila-

kukan di 22 kecamatan seKabupaten Blitar.

Berdasarkan persentasi jumlah penduduk, lanjut Medi, setiap kecamatan tentu jumlahnya tidak sama, sehingga waktu pelaksanaan rapid test pun tidak sama.

Menyongsong tahapan new normal, Medi memberi gambaran, bahwa masyarakat perlu diedukasi. Jangan sampai masyarakat mengira New Normal berarti sudah bisa beraktivitas seperti biasa.

“Dikira sudah normal, ini kan sangat bahaya,” tandasnya.

Dikhawatirkan, banyak kelompok masyarakat, misalnya para pedagang, telah

melakukan suatu kegiatan tanpa mengindahkan lagi protokol kesehatan. Ini sangat bahaya.

Medi berharap pemilik dan pengunjung cafe atau tempat nongkrong untuk tetap memakai masker. Termasuk pasar, antara pedagang dan pembeli harus taat mematuhi peraturan. Sebab, ada petugas yang akan mengawasi dan mendata pemilik kios.

“Siapa tidak pakai masker jelas ada sanksinya. Ada pejagaan yang ketat untuk antisipasi penyebaran virus corona guna memutus mata rantai penyebran covid-19,” ujarnya.

Harus disadari, bahwa masyarakat kita banyak yang tidak tahu seseorang berstatus ODP maupun PDP. Karena itu, seharusnya Tim Gugus Tugas Covid-19 memberitahu, setidak memberi tanda bahwa di sebuah lingkungan ada program isolasi mandiri terhadap ODP atau PDP. Medi mengingatkan bahwa new normal itu adalah kehidupan baru, bukan normal seperti hari-hari sebelumnya.

Setelah new normal akan dilihat persentase kasusnya. Jika masih tinggi berarti kita harus hati-hati, padahal kehidupan ekonomi sehari-hari sudah mencekik. (sk)

Kesal Jalan Tak Kunjung Diperbaiki,

Warga Pamekasan Blokade Jalan Pamekasan, Jatim Pos Warga empat desa di Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan menggelar aksi demo hingga memblokade badan jalan yang mengakses wilayah Kabupaten Sumenep. Badan jalan di Desa Banban, Somalang dan Desa Cenlecen itu akhirnya diblokade dengan pohon pisang dan kayu.

Aksi demo yang berlangsung Rabu (10/6/2020) siang mirip dengan aksi mahasiswa yang diwarnai pembakaran ban bekas. Kontan, asap hitam mengepul disambut sorak sorai warga desa. Warga lainnya terlihat menanam pohon pisang di badan jalan dan ada yang memasang blo kade kayu.

Kadarisman, salah seorang tokoh masyarakat desa setempat, menegaskan, warga pantas kesal dengan kondisi badan jalan rusak ya ng kerap menimbulkan kecelakaan.

“Pemerintah sekana tutup mata dengan kondisi jalan rusak. Permintaan warga agar ada perbaikan tak digubris. Malah warga sering swadana memperbaiki jalan agar tak ada kecelakaan,” terang Kadarisman kepada sejumlah wartawan yang menemuinya Rabu (10/6/2020).

Menurut Kadarisman, aksi blokade jalan yang meng-

Seorang anak kecil ikut demo memblokade jalan desa

akses wilayah Pamekasan dengan wilayah Kabupaten Sumenep itu bersifat sementara. Seperti efek kejut untuk aparat dinas teknis terkait jalan. “Namun jika dinas terkait jalan tetap tidak memperhatikan keinginan warga agar ada perbaikan jalan, bukan tidak mungkin blokade jalan akan dilakukan lagi,” tegas Kadarisman.

Kadarisman mengaku telah mendatangi dinas teknis terkait jalan. Saat itu Kadarisman bersama beberapa tokoh masyarakat desa lainnya menemui aparat dinas teknis jalan. Tokoh masyarakat pun melakukan mediasi dengan aparat terkait. “Sayang hingga sekarang tidak

ada aparat dinas teknis yang menindaklanjuti laporan warga,” sesalnya.

Aksi protes warga empat desa Rabu siang itu, kata Kadarisman, merupakan reaksi puncak kejengkelan atas rusaknya badan jalan. Dan bukan tidak mungkin aksi warga bakal berkelanjutan hingga pemerintah mensikapi dengan melakukan perbaikan jalan.

“Jadi tolonglah aspirasi dan suara kami didengar. Tolong secepatnya jalan rusak itu diperbaiki agar tak menimbulkan kecelakaan yang melukai warga. Semoga aksi demo warga ditndaklanjuti dengan perbaikan jalan,” harap Kadarisman. (ap)

Ekspose Pemprov Jatim

Hal - 8

Jawa Timur Raih Kesembilan Kalinya Opini WTP dari BPK RI

Gubernur Jatim Khofifah (dua dari kanan) dan Ketua DPRD Jatim (empat dari kanan) menerima Predikat opini WTP

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) Tahun 2019. Penyampaian opini WTP disampaikan secara virtual oleh anggota V BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar dari Gedung BPK RI. Predikat opini WTP diserahkan langsung Kepala BPK

RI Perwakilan Jatim, Joko Agus Setyono kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat Sidang Paripurna DPRD Jatim, di Gedung DPRD Jatim, Jl. Indrapura Surabaya, Kamis (18/6). Adapun Opini WTP ini sudah diterima Pemprov Jatim selama sembilan tahun berturut-turut.

Penyerahan dilakukan di

Gedung DPRD Provinsi Jatim dengan dihadiri Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Jatim Heru Tjahjono, para pimpinan OPD di lingkup Pemprov Jatim, pimpinan Kanwil BPK RI Jatim, dan para pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Jatim.

Pemberian opini WTP tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2019.

Atas predikat WTP, Gubernur Khofifah menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI dan juga seluruh aparatur sipil negara (AS N) Provinsi Jatim. Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras dan komitmen seluruh ASN Pemprov Jatim dalam mengawal pelaksanaan seluruh program pembangunan.

Dia berharap predikat yang diterima ini dapat menambah semangat seluruh jajaran Pemprov untuk bekerja dan melayani masyarakat lebih baik lagi.

“Ini menjadi pelecut kami untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Provinsi Jatim. Tidak hanya efektif, tapi juga efisien, akuntable, dan transparan.

Uang ini milik rakyat, kami akan gunakan kembali ke rakyat dalam bentuk kebijakan dan program yang pro

rakyat,” kata Khofifah.

Khofifah menerangkan, keberhasilan Jatim meraih Opini WTP ini karena Pemprov Jatim dianggap memenuhi sejumlah kriteria, yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan pengungkapan ya ng cukup.

Salah satu upaya dan komitmen yang dilakukan Pemprov Jatim yakni melakukan langkah-langkah penting dan strategis dalam rangka memantapkan komitmen aparatur, meningkatkan kapasitas aparat pengelola keuangan dan aset, meningkatkan sarana dan prasarana sampai dengan menindaklanjuti seluruh temuan hasil pemeriksaan BPK RI serta mempedomani hasil temuan tahun-tahun sebelumnya.

“Tanggung jawab kita berat, tanpa diringi komitmen, integritas, profesionalitas,

dan transparansi tata kelola, tidak mungkin penghargaan opini WTP ini akan diraih selama sembilan tahun berturut-turut,” imbuhnya.

Di samping itu, raihan opini WTP tersebut kata dia juga berkat pengawasan yang sangat berkualitas oleh DPRD Jatim, baik melalui public hearing, maupun melalui kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Khofifah berharap, kebersamaan ini terus diperkuat agar seluruh proses pelaksanaan rupiah demi rupiah APBD yang ada di dalam mandat pengelolaan Pemprov Jawa Timur dapat terkawal dengan baik.

Khofifah menambahkan, salah satu poin yang harus diperbaiki adalah penguatan payung regulasi yang lebih teknis, khususnya terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Mengingat dana BOS sudah langsung ditransfer ke rekening kabupaten/kota. (hms)

Pemprov Jatim Intensifkan Koordinasi Ponpes Pemprov Jatim Maksimalkan Peran APIP Untuk Kembali Beraktivitas Secara Bertahap PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur terus mengkordinasikan dengan pemkab/ pemkot dan pengasuh pondok pesantren pesantren di seluruh Jatim yang mulai beraktivitas kembali pada bulan Syawal ini secara bertahap.

Syaratnya, pondok pesantren harus menerapkan protokol pencegahan Covid-19 secara ketat.

Keputusan tersebut termaktub dalam Surat Gubernur Jatim bernomor 188/ 3344/101.1/2020 tertanggal 29 Mei 2020 yang ditujukan kepada bupati dan wali kota se Jawa Timur dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

“Jadwal kembalinya santri ke pondok pesantren dapat dimulai tanggal 15 Juni 2020 dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan pondok pesantren masing-masing untuk menerapkan protokol kesehatan dengan mentaati sepenuhnya hasil koordinasi pengelola pondok pesantren dengan pemerintah kabupaten/kota dan Forkompimda setempat,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Minggu (14/6) malam.

Namun demikian, Khofifah menerangkan bahwa proses kembalinya santri ke pondok pesantren harus dilakukan secara hati-hati dengan menjadikan kaidah keselamatan jiwa dan raga (hifdzun nafs) sebagai prinsip utama, melalui penerapan sepenuhnya protokol kesehatan yang terkait de-

ngan pencegahan dan penyebaran Covid-19.

Protokol kesehatan yang dimaksud, kata Khofifah, berpedoman pada Keputusan Mendagri Nomor 440830 Tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah setempat.

Selain itu juga mengikuti kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Agama yang terdiri atas protokol kesehatan dari rumah dan protokol kesehatan saat berada di asrama/pondok pesantren.

“Pondok Pesantren juga diperkenankan menyusun protokol kesehatan sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang jelas, tidak keluar dari aturan standar yang dikeluarkan Pemerintah Pusat,” terangnya.

Sementara itu, terkait rencana kembalinya santri ke pondok pesantren, Khofifah meminta pengasuh dan pengelola pondok pesantren untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Forkompimda kabupaten/ kota guna mendapat referensi keadaan covid-19 setempat dan fasilitasi dalam proses kembalinya santri selama masa darurat Covid-19.

Sedangkan bagi pesantren yang belum melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau yang melakukan secara bertahap diminta untuk mempersiapkan metode pembelajaran secara online sejauh dimungkinkan. (hms)

Edisi 364 Tahun XIX~Minggu III Juni 2020

Kawal Anggaran Penanganan Covid-19 PEMPROV Jatim memaksimalkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk ikut mengawal dan mengawasi alokasi anggaran penanganan Covid-19 di Jatim.

Fungsi pengawasan ini dilakukan agar anggaran yang telah dialokasikan untuk penanganan Covid-19 tidak ada penyimpangan dan penyalahgunaan sehingga dapat tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

“Pengawasan ini sebagai fungsi check and balance sehingga efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya di lapangan dapat maksimal sekaligus menutup celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan anggaran tersebut,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 secara virtual melalui video conference dari Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (15/6).

Menurutnya, seluruh bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi semua penyalurannya melalui kabupaten/ kota sedangkan bantuan dari donatur baik individu maupun lembaga dan CSR perusahaan yang diterima Pemprov Jatim semuanya diunggah dan ditampilkan di website infoco vid19.jatimprov.go.id sehingga jumlah bantuan serta pendistribusiannya dapat

Gubernur Khofifah (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 secara virtual melalui videoconference dari Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (15/6)

diakses semua pihak. Hal ini menjadi bentuk transparansi kepada masyarakat luas.

“Jadi semua bersifat transparan dan terbuka. Masyarakat bisa mengakses dan melihat langsung berapa dan kemana bantuan tersebut disalurkan. Kami juga meminta masyarakat berperan aktif melakukan pengawasan di lapangan misalnya terkait bantuan sosial,” terangnya.

Sementara itu dalam arahannya, Presiden RI Joko Widodo mengatakan saat ini dunia menghadapi kondisi yang luar biasa sulit. 215 negara menghadapi darurat kesehatan dan harus menyelamatkan warganya dari ancaman Covid 19.

“Semua negara berjuang untuk menyelamatkan diri dari tekanan ekonomi yang dahsyat. Situasi seperti ini di hadapi semua negara termasuk Indonesia. Untuk itu perlu respon cepat, tepat, harus akuntabel,” jelasnya.

Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp.

677,2 triliun untuk percepatan penanganan covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Menurutnya angka tersebut jumlahnya besar. Oleh sebab itu tata kelola dan sasarannya harus tepat, prosedurnya sederhana dan tidak berbelit-belit. Output dan outcome harus dimaksimalkan untuk kehidupan seluruh Rakyat Indonesia.

“Untuk itu saya mengajak masyarakat untuk mengawal dan mengawasi dana tersebut,” katanya.

Selain itu menurutnya aspek pencegahan harus lebih dikedepankan, harus lebih proaktif, serta jangan menunggu terjadinya masalah.

Bila ada potensi masalah harus diingatkan dan bangun early warning sistem.

“Pemerintah tidak mainmain soal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan.

Bila ada niat untuk korupsi maka silahkan bapak ibu digigit dengan keras. Uang negara diselamatkan, kepercayaan masyarakat harus terus

kita jaga,” katanya.

Presiden juga mengingatkan bahwa tugas para penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK, penyidik PNS adalah menegakkan hukum.

“Tapi saya ingatkan jangan menggigit orang yang tidak salah. Jangan menebar ketakutan pada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya,” imbuhnya.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), inspektorat dan LKPP adalah aparat internal pemerintah sehingga harus fokus untuk pencegahan dan perbaikan tata kelola. Kerjasama sinergi dengan lembaga pemeriksa eksternal, harus terus dilakukan termasuk sinergi aparat penegak hukum harus terus dilanjutkan.

“Dengan sinergi dan check and balance serta dukungan masyarakat Indonesia saya yakin kita bisa bekerja lebih baik maka kita dapat menangani semua tantangan lebih cepat,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala BP KP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, rakornas ini bertujuan untuk membangun persepsi bersama dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan pusat dan daerah khususnya dalam percepatan pemulihan ekonomi akibat covid 19.

“Diharapkan seluruh pihak bergerak harmonis mengawal akuntabilitas dan mendorong bangsa kita melewati pandemi ini dengan baik,” pungkasnya.(hms)

Ekspose Pemprov Jatim

Hal - 9

Gubernur Khofifah :

Kampung Tangguh di Jatim Dijadikan Role Model Nasional SAAT ini banyak provinsi lain di Indonesia yang menggunakan terminologi yang bermacam-macam, namun prinsip-prinsip kampung tangguh Jatim sudah dijadikan role model secara nasional.

Hal itu dikatakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat berkunjung dan meresmikan 30 Kampung Tangguh di Kota Probolinggo, Rabu (17/6/2020).

“Model dan prinsip-prinsip yang ada di kampung tangguh Jawa Timur kini sudah direplikasi oleh provinsi lain secara nasional, meski meng gunakan nama lain yang berbeda-beda,” ujarnya.

“Dalam rakor bersama BPKP tiga hari lalu yang dibuka oleh Presiden, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri menyampaikan salah satu yang dijadikan role model untuk bisa membangun ketangguhan masya rakat adalah kampung tangguh dari Jatim,” tegas Khofifah yang juga mantan Menteri Sosial RI dan mantan Menteri Pemberdayaan Pe-

rempuan RI ini.

Pada Rabu (17/6), Gubernur Khofifah Indar Parawansa meresmikan sebanyak 30 kampung tangguh di Kota Probolinggo. Dua kampung tangguh di antaranya bahkan ditinjau langsung oleh Gubernur Khofifah bersama Wa li Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin.

Kampung yang ditinjau langsung tersebut adalah kampung tangguh semeru Kampung Benteng RW 2 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan dan kampung tangguh Kelurahan Kanigaran Kota Probolinggo.

Partisipasi masyarakat di dua kelurahan tersebut begitu besar dalam menggerakkan sesama warga untuk penanggulangan covid-19. Di kampung Benteng Mayangan, misalnya, ada ibu-ibu tangguh yang melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan dengan cara yang humanis.

Juga masyarakat di sana bersatu-padu membangun kemandirian ekonomi dan pa-

Gubernur Khofifah bersama Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin disambut warga saat meninjau kampung tangguh

ngan. Terdapat lumbung pangan dengan menyediakan sembako murah, dan juga pemberdayaan UKM membuat masker dan faceshield.

“Hari ini kita berada di kampung tangguh Kota Probolinggo. Inovasinya kaya sekali. Tidak hanya menyiap-

kan pendisiplinan masyarakat tapi juga disiapkan pula UKM untuk layanan ekonomi yang menyertakan seluruh energi yang dipunyai,” kata Khofifah.

Seperti mendorong bordir khas Probolinggo hingga menciptakan lagu-lagu jing-

gle pemersatu warga kampung dalam melawan kondisi pandemi covid-19.

Ia optimistis bahwa kampung tangguh di Kota Probolinggo ini bisa berkelanjutan. Tak hanya dalam pandemi covid-19 dan penyiapan new normal life, tapi ketangguhan warga juga

akan dilanjutkan setelah pandemi berakhir dengan modal solidaritas dan kohesivitas sosial yang sudah terbangun dari lini paling bawah.

Dengan diresmikannya 30 Kampung Tangguh di Kota Probolinggo ini, Gubernur Khofifah juga optimistis bahwa Kota Probolinggo, yang saat ini masuk kategori zona oranye, bisa segera menjadi zona kuning bahkan zona hijau pertama di Jawa Timur.

“Kalau kampung tangguhnya keren-keren, relawannya semangat, maka dimungkinkan Kota Probolinggo bisa menjadi zona hijau pertama di Jatim,” ungkap Gubernur Khofifah saat mem berikan arahan pada launching Kampung Tangguh siang itu.

Inisiasi kampung tangguh di Jawa Timur terus bertambah. Gerakan penanggulangan covid-19 berbasis masyarakat dengan ampuan TNI-Polri Jatim ini terbukti mampu membantu dalam upaya memutus mata rantai penularan covid-19. (hms)

Emil Dardak Minta Penerima BST Perhatikan Protokol Kesehatan Wagub Dampingi Jusuf Kalla Tinjau MAS Menuju New Normal

MEMASUKI tahap kedua pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) periode Tahun 2020 yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos), Pemprov Jatim terus melakukan langkah pemantauan. Harapannya agar pelaksanaan BST tersebut bisa tepat sasaran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Terlebih pembagian dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

Agar pelaksanaanya berjalan lancar, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak meminta kepada PT. Pos Indonesia sebagai lembaga penyalur bantuan agar tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Mulai jaga jarak aman (physical distancing), menggunakan masker serta penyediaan cuci tangan.

Tak hanya itu, para KPM juga diharap taat mengikuti aturan yang diberikan. Yakni memperhatikan jam pengambilan dan harus tertib ketika melakukan pengambilan BST. “Saya mohon para KPM bisa taati aturan dengan memperhatikan jam pengambilan dan harus tertib.

Bahkan, jika tidak membawa undangan harus dengan berat hati untuk kembali pulang dan mengambil undangan sebagai syarat,” ungkap Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak saat meninjau langsung proses Distribusi BST Kemensos 2020 Prov. Jawa Timur melalui Kantor Pos Indonesia di Jl. Kebun Rojo No. 10, Surabaya, Senin (15/6).

Berdasarkan hasil peninjauan pada hari ini, lanjut Emil

Wagub Jatim meninjau proses Distribusi BST di Kantor Pos Indonesia di Jl. Kebun Rojo No. 10, Surabaya, Senin (15/6)

Dardak, Pemprov Jatim mengapresiasi dan berterima kasih kepada PT Pos Indonesia yang telah berupaya menyalurkan BST secara efisien. Serta melayani masyarakat sebaik dan seramah mungkin.

“Keramahan tersebut juga harus diikuti oleh ketegasan dan kepatuhan terhadap aturan yang ada, sehingga kerumunan tidak terjadi pada saat pengambilan BST,” pinta Emil.

Untuk itu, sebut Emil Dardak, perlu dilakukan kerjasama dan duduk bersama antara PT. Pos Indonesia dengan Dinas Sosial setiap kabupaten/kota guna menyepakati beberapa hal.

Dirinya mengilustrasikan, jika KPM datang tanpa membawa undangan, lalu mereka masuk ke kantor Pos sebelum jadwalnya, maka, bisa dipastikan hal tersebut akan terjadi penumpukan orang.

“Ketegasan seperti ini memang harus dilakukan bukan karena tidak sayang kepada masyarakat, melainkan keamanan kesehatan meru-

Edisi 364 Tahun XIX~Minggu III Juni 2020

pakan hal utama. Sangat bahaya bagi orang yang tidak berkepentingan untuk juga datang sehingga melalaikan protokol kesehatan Covid-19 yang ada,” terangnya.

Emil pun meminta agar PT. Pos Indonesia menyediakan jumlah kursi sebanyak KPM penerima. Termasuk prioritas layanan bagi para lanjut usia (lansia) atau ibu hamil/menyusui.

“Allhamdulillah dari pihak PT. Pos menyanggupi dan akan segera menerapkannya, sehingga protokol kesehatan bisa terus dijaga agar penularan Covid-19 di Surabaya bisa turun,” ujarnya.

Pihaknya juga berharap kepada Event Organizer (EO) untuk membantu pemerintah berinovasi agar penyaluran Bansos bisa terdapat traffic atau jalur yang lebih aman dan tertib serta efisien.

Tak hanya itu, pemerintah terus melakukan koordinasi pencocokan data penerima KPM yang masih ditemukan data masyarakat ya ng terblokir atau terpending.

“Inilah yang menjadi perhatian dari pemerintah. Kami sangat mendukung revisi data sebagai wujud ketepatan sasaran dari penyaluran dan penerimaan bansos kepada masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pos Regional 7 Jawa Timur, Arifin Muchlis mengatakan, penyaluran BST tahap dua ini disalurkan 3 tahap. Setiap tahapannya, PT. Pos membayarkan uang tunai senilai Rp. 600.000 per KPM. Untuk proses pembayarannya, dimulai dari surat undangan yang meliputi Download data penerima, cetak surat undangan dan daftar normatif. Kemudian, pihak Kantor Pos berkoordinasi dengan Bupati/Walikota, Lurah/Kades, dan Dinsos Kab/Kota.

“Langkah selanjutnya setelah itu berkoordinasi dengan kabupaten/kota. PT. Pos akan melakukan pendistribusian surat undangan dan menentukan jadwal penyalurannya,” ujarnya.

Jika semua data terlengkapi, lanjut Arifin, langkah selanjutnya adalah proses pembayaran yang mengharuskan KPM membawa surat undangan, KTP dan KK. KPM wajib menandatangani daftar nominatif dan akan diambil fotonya sebagai syarat bukti penerimaan.

Khusus di Jawa Timur sendiri, jumlah penerima bantuan pada Tahap I sebanyak 1.175.

267 dan Tahap II sebesar 1.159.997 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). (hms)

Wagub Emil (kiri) mendampingi Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) H. M Jusuf Kalla didampingi meninjau Masjid Nasional Al Akbar Surabaya (MAS), Rabu (17/6)

UNTUK mengetahui kesiapan tempat ibadah, khususnya Masjid di Jatim menuju new normal pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) H. M Jusuf Kalla didampingi Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak meninjau Masjid Nasional Al Akbar Surabaya (MAS), Rabu (17/6).

Kehadiran Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 tersebut disambut langsung oleh para petugas kebersihan MAS. JK pun tak luput melewati petugas pengecekan suhu badan dan penyemprotan Hand Sanitizer.

“Saya mengapresiasi pengelola Masjid Al Akbar Surabaya yang membersihkan masjid lima kali dalam sehari. Saya berharap, masjid ini juga mengajarkan jamaah untuk senantiasa menjaga dan mematuhi kebersihan serta menjaga jarak ketika berada di masjid,” ungkapnya.

JK berharap, pengelolaan manajemen kebersihan masjid, bisa menjadi contoh bagi masjid lainnya. Disamping itu, JK juga berharap agar masjid di Jatim bisa menjadi pusat sosial, ekonomi dan kesehatan bagi para jemaahnya.

“Terima kasih kepada seluruh pengurus Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dan DMI Jatim yang telah menjaga kebersihan masjid di Jawa Timur,” ungkapnya.

Keunggulan Green Toilet di Masjid Nasional Al Akbar sendiri sudah memenuhi protokol kesehatan di tengah pandemi covid-19. Pembangunannya diusung agar MAS memiiliki orientasi yang pro environment. Dimana, terdapat sistem pengolahan limbah air wudhu dan limbah toilet berupa IPAL untuk menyiram tanaman dan kolam ikan.

Tidak hanya itu. Green Toilet MAS juga sudah disetting sedemikian rupa untuk menghadapi new normal. Seperti krankran air wudhu berjarak satu meter serta menghindari kerumunan dan tetap melakukan physical distancing. (hms)

Jatim V

Hal - 10

Musim Tanam Tembakau Kabupaten Probolinggo Diharapkan Tahun Ini Akan Stabil Probolinggo, Jatim Pos Perkembangan musim tanam tembakau tahun ini diharapkan mampu memberi angin segar bagi para petani tembakau dengan menghasilkan kualitas yang maksimal dan dapat meningkatkan perekonomian secara signifikan.

Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah kabupaten Probolinggo berupaya memberi semangat para petani untuk lebih memperhatikan pola tanam yang salah satunya memberikan stimulan terkait perkembangan pertanian di wilayah tersebut.

Secara berkesinambungan Pemkab melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) memberi perhatian terhadap petani tembakau yang selama ini digeluti warga utamanya disejumlah kecamatan kabupaten Probolinggo sisi timur (Kraksaan, Paiton, Besuk, Krejengan, Kota Anyar dan Pakuniran).

Begitu juga dengan wilayah barat yang meliputi kecamatan Wonomerto dan bantaran.

Kenyataan ini dibuktikan dengan secara berkala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Probolinggo memberikan bantuan berupa pisau rajang, sesek, mesin rajang dan terpal kepada para petani tembakau. Penanganan panen dan pasca panen tembakau dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) ini merupakan program peningkatan kualitas bahan baku.

Kepala DKPP Kabupaten Probolinggo Nanang Trijoko Suhartono melalui Kepala Bidang Perkebunan Nurul Komaril Asri mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan salah satunya kalau pasca panen untuk meningkatkan mutu dan kualitas bahan baku tembakau. Spesifikasi mesin rajang karena

sudah mengarah ke era mekanisasi untuk meningkatkan efisiensi tenaga manusia.

“Selain itu, mengantisipasi tenaga kerja yang sudah mulai mahal dan mengerjakan pekerjaan khusus yang sulit dikerjakan manusia.

Karena tidak semua orang bisa merajang dengan standart tertentu yang dibutuhkan oleh pabrikan serta mengurangi biaya produksi,” ungkapnya.

Pemberian bantuan bagi petani tembakau diharapkan agar bisa dimanfaatkan dengan baik. Khususnya mesin rajang mampu menghasilkan kualitas tembakau yang sesuai kebutuhan pabrikan. Kemudian terpal dan sesek agar NTRM (Non Tobacco Related Material) berkurang.

Pihak pabrikan biasanya menghindari material-material di luar tembakau.

Terkait adanya tidak tercovernya hasil panen tembakau petani di kabupaten Pro-

Wakil Walikota Hadiri Sertijab Kalapas Probolinggo

Wawali HM Soufis Subri saat memberikan cinderamata pada Mali Jumali, Kalaps lama

Probolinggo, Jatim Pos Setelah dijabat Plt selama lima bulan, Lapas Kelas IIB Probolinggo akhirnya dijabat kepala baru, ialah Risman Somantri yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lapas Terbuka IIB Nusa Kambangan. Seremonial serah terima jabatan dari Plt Mali Jumali kepada Risman Somantri berlangsung Kamis (11/6) di aula lapas setempat.

Mali Jumali yang menjabat sejak 18 Januari 2020 lalu menceritakan, selama lima bulan kegiatan rutin sudah dilaksanakan dengan baik. Katanya, saat ini lapas dihuni sebanyak 449 orang.

Ia pun berterimakasih kepada forkopimda yang sudah membantu kegiatan di lapas.

Selama pandemi COVID 19, lanjut Mali Jumali, lapas

sudah berupaya menerapkan protokol kesehatan seperti menyediakan tempat cuci tangan di depan pintu masuk lapas, thermo gun, pembuatan masker kain untuk masyarakat dan warga binaan hingga penghargaan kontestasi WBK (Wilayah Bebas Korupsi).

“Mudah-mudahan segera WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). Mudah-mudahan lapas Probolinggo lebih maju lagi. Di lapas ada 120 orang yang mendapat asimilasi, dan Alhamdulillah tidak ada permasalahan,” ujar Mali yang juga menjabat sebagai Kepala Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara) Probolinggo ini.

Kalapas IIB Probolinggo Risman Somantri mengungkapkan kekagumannya terhadap program yang dilak-

sanakan Mali Jumali. “Bapak luar biasa. Semoga saya bisa melanjutkan program-program hebatnya yang Insya Allah menjadi prioritas kami.

Semua yang disampaikan sudah saya catat, semoga tidak terlalu lama apa yang diharapkan bisa terwujud.

Mohon kehadiran saya diterima dan didukung,” ujarnya.

Sementara itu, Wawali Mochammad Soufis Subri juga mengapresiasi kerja Mali Jumali yang sudah lama dikenalnya. Selain rendah hati, kata Subri, Mali juga begitu cinta pada korpsnya.

Pada kesempatan itu, Wawali menuturkan kondisi COVID 19 Kota Probolinggo yang tergolong terkendali dalam penanganannya. “Ini juga kerjasama semua pihak termasuk dari lapas. Saat ini juga sedang menuju new normal, yaitu menyandingkan protap COVID 19 dengan ekonomi dan pendidikan.

Intinya disitu. Masker itu sudah wajib,” jelas Wawali Subri dalam sambutannya.

Hal tersebut diamini oleh Kakanwil Kemenkumham Jawa Timur Krismono. “Dalam mengendalikan COVID 19 memang dibutuhkan kerjasama seluruh pihak. Keterlibatan masyarakat diperlukan, jika tidak bersatu tidak akan mungkin. Protokol kesehatan harus diterapkan sesuai instruksi pemerintah,” terang mantan Rutan Kraksaan itu. (Sf)

Petani tembakau di Kabupaten Probolinggo

bolinggo oleh gudang milik Perusahaan PT Gudang Garam beberapa waktu lalu dengan alasan overload, diharapkan pada Musim Tanam (MT) tahun ini pihak Pemkab melalui OPD terkait dapat mengakomodir

agar hasil panen tembakau ini dapat tersalurkan sesuai harapan para petani.

“Kita berharap pada musim tanam tahun ini akan dapat memberi kontribusi bagi petani untuk menikmati hasil

pertanian tersebut, khususnya di daerah kabupaten Probolinggo yang berpotensi menghasilkan tembakau berkualitas,” ujar Kepala DKPP, Nanang Trijoko Suhartono. (Sf/Kominfo)

Peresmian Menuju New Normal Kabupaten Tulungagung 2020 Kendaraan Umum Penumpang dan Bus Sekolah Tulungagung, Jatim Pos Dalam berbenah menuju New Normal tidak lepas selalu menjaga stabilitas.

Dapat diketahui dengan kematangan khususnya tempat-tempat yang menjadi kerumunan warga masyarakat.

Selaku Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, M.M., bersama Kapolres Tulungagung, AKBP. Eva Guna Pandia, S.I.K., M.H., M.M., dan juga Dandim 0807 Tulungagung Letkol Inf. Wildan Bahtiar, S.I.P., beserta jajaranya serta Forkopimda dikutip dari berbagai nara sumber telah meresmikan Stasiun Tangguh Semeru dan Terminal Tangguh Semeru Kabupaten Tulungagung. Rabu, (10/06/ 2020).

Peresmian new normal oleh Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo,M.M, diawali dengan pemasangan stiker di depan pintu masuk yang berisi himbauan kesehatan untuk CUCI TANGAN, PAKAI MASKER, JAGA JARAK, selanjutkan dilakukan pemotongan pita tanda diresmikanya kendaraan transportasi darat kabupaten Tulungagung.

Dalam kesempatan tersebut Bupati bersama rombongan telah meninjau di beberapa lokasi di area Stasiun Tulungagung seperti loket antrean penumpang, ruang isolasi bagi penumpang yang

positif terpapar Virus Corona, ruang tunggu penumpang dan pintu keluar stasiun, setelah itu Bupati bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju Terminal Bus Gayatri Tulungagung untuk meresmikan Terminal Tangguh Semeru. Juga diawali dengan pemasangan stiker kesehatan dan di lanjutkan pemotongan pita oleh Dandim 0807 Tulungagung Letkol Inf. Wildan Bahtiar, S.I.P. Usai pemotongan pita sebagai tanda telah diresmikannya Terminal Tangguh Semeru, rombongan Bupati bergerak menuju ruang kesehatan, serta melakukan peninjauan di beberapa tempat, diantaranya, tempat menurunkan penumpang.

Kembali Bupati bersama Kapolres Tulungang, serta Dandim 0807 Tulungagung dan Kepala Terminal juga

memasang stiker pada dua bus sekolah dan dua bus penumpang umum sebagai tanda beroperasinya kembali bus sekolah dan bus umum dalam menuju New Normal.

Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, MM, menyampaikan untuk menuju New Normal kita akan melihat secara langsung persiapan apa yang harus dilaksanakan baik di Terminal maupun di Stasiun, yang mana persiapanya sudah lengkap di sini.

Serta menghimbau bagi para penumpang diharapkan memakai masker, menjaga jarak, terus diperiksa kesehatannya dengan thermogun, tujuannya adalah untuk menjaga kondisi kesehatan penumpang.”Apabila terjadi kondisi penumpang suhunya di atas 37,5 derajat langsung kita periksa di tempat pemeriksaan yang ada di lokasi tersebut,” terangnya. (san)

LIFE STYLE

Hal - 11

Memeluk Guling Saat Tidur Bermanfaat Buat Kesehatan Santoso: Haul Bung Karno ke 50, Momentum

Bagi sebagian orang, memeluk guling saat tidur merupakan sebuah keharusan. Tanpa guling, biasanya mereka sudah tidur nyenyak. Ternyata, kebiasaan memeluk guling memiliki sejumlah manfaat untuk kesehatan, lho.

Memeluk guling atau boneka yang kita sayangi, melansir beberapa sumber, cenderung memberikan kenyamanan saat tidur. Seorang psikologi bernama Stephanie Silberman mengatakan, memeluk guling juga menambah kehangatan untuk kita. Dijelaskan bahwa memeluk guling, bantal, atau boneka bisa memberikan perasaan aman dan nyaman.

Hal ini bisa membantu

seseorang yang mudah khawatir untuk lebih santai.

Stephanie menambahkan, posisi memeluk guling, bantal, atau boneka kemungkinan berasal dari posisi tubuh saat ada di dalam perut ibu.

Nah, apa saja manfaat kesehatan dari kebiasaan memeluk guling? Pertama, memeluk guling membantu Anda mencegah sakit punggung. Saat Anda menekuk lutut dan menyelipkan guling di antara kedua lutut, kebiasaan ini rupanya membantu tulang belakang dalam kondisi lurus. Memeluk guling juga meringankan tekanan pada tulang belakang dan tulang pinggul yang menopang tubuh.

Ini bisa menghindarkan Anda dari sakit punggung

saat bangun tidur. Selain itu juga membuat tidur nyenyak karena nyaman. Memeluk guling pun membantu memperbaiki dan memperlancar sirkulasi darah ke kaki. Sirkulasi darah yang lancar bisa mencegah otot tegang, sakit lutut dan kaki pegal.

Manfaat lain, memeluk guling mengatasi kebiasaan mendengkur saat tidur. Hal ini karena kemungkinan seseorang mendengkur lebih besar kalau tidur dalam posisi telentang.

Mengapa begitu? Ini disebabkan karena posisi tidur yang bertumpu pada punggung. Posisi ini membuat pangkal lidah dan langit-langit dalam mulut menutupi dinding tenggorokan, sehingga terdengar getaran suara, yang dinamakan dengkuran.

Posisi menyamping bisa mengurangi dengkuran, dan memeluk guling bisa membantu seseorang untuk tidur dalam posisi menyamping lebih lama.

Hal yang harus diperhatikan, jangan lupa untuk ganti sarung guling dan sarung bantal secara rutin agar kebersihan tetap terjaga. (*)

Duri Ikan Nyangkut di Tenggorokan, Lakukan Cara Ini

Semua yang pernah makan ikan pasti pernah merasakan sakitnya kalau duri ikan nyangkut di tenggorokan. Rasanya pun tidak enak, seperti ada yang mengganjal setiap menelan makanan.

Belum lagi rasa sakitnya yang mengganggu.

Lalu bagaimana cara agar duri tersebut lepas dari tenggorokan?

Ada yang bilang kita harus menelan langsung gumpalan nasi. Tapi yang sering terjadi, duri ikan tidak juga lepas seberapa banyak pun gumpalan nasi yang dimakan. Perut pun sudah begah saking kenyangnya.

Nah, kalau itu terjadi, coba deh, contek beberapa cara yang harus dilakukan kalau duri ikan nyangkut di tenggorokan, berikut ini!

Cara Atasi Duri Ikan yang Nyangkut 1. Batuk yang Keras

Cara pertama yang bisa dilakukan adalah dengan batuk yang keras.

Dorongan dari tenggorokan memungkinkan duri ikan akan kembali ke lidah, atau terbawa bersama air liur.

Jika tidak berhasil, coba cara lain berikut ini: 2. Minum Air Garam Kalau duri masih menyangkut, coba ambil segelas air hangat. Setelah itu, campurkan dengan sejumput garam, lalu aduk. Jika durinya kecil, maka duri bisa terbawa oleh air garam menuju saluran pencernaan.

3. Makan Pisang Pisang memiliki tekstur yang padat. Jika tidak mengonsumsi nasi, bisa diganti dengan pisang. Kunyah pisang, tapi jangan sampai halus. Biarkan potongan besar pisang masih terasa dimulut.

Langsung telan pisang

dan nantinya duri akan ikut terbawa ke saluran pencernaan.

Segera minum air putih untuk mengatasi rasa tidak nyaman di tenggorokan.

4. Minum olive oil Tekstur olive oil yang kental juga bisa membantu melepaskan duri ikan yang nyangkut di tenggorokan.

Olive oil juga tidak akan langsung hancur saat terkena air liur. Coba minum satu sendok makan olive oil saat ada duri ikan yang nyangkut di tenggorokan.

5. Hubungi Dokter Cara yang satu ini harus dilakukan jika cara lain tidak ada yang berhasil. Apalagi jika sudah menunjukkan gejala seperti susah bernapas, sakit dibagian dada, demam, atau yang lebih parah, batuk hingga mengeluarkan darah.

Satu lagi, jangan memasukkan benda asing ke dalam mulut untuk mengeluarkan duri kecuali dokter.

Salah-salah, benda tersebut malah makin melukai tenggorokan.

Itulah cara-cara yang harus dilakukan kalau duri ikan menyangkut di tenggorokan.

Selalu perhatikan kembali daging ikan yang dimakan. Jangan sampai ada duri sekecil apapun yang masih tersembunyi di dalamnya. (*)

Gotong Royong Saat Pandemi Covid-19

Wali Kota Blitar Santoso saat menaiki anak tangga di komplek Makam Bung Karno untuk mengikuti acara kenduri haul Bung Karno ke-50, Sabtu (20/6/2020)

Haul Bung Karno ke 50 yang wafat pada 21 Juni 1970 diperingati Pemerintah Kota Blitar menggelar acara kenduri di komplek Makam Bung Karno (MBK) Jalan Ir. Soekarno, Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Sabtu (20/6/2020).

Acara yang digelar rutin tiap tahun ini dipimpin oleh Wali Kota Blitar Santoso. Tampak pula hadir Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi, Ketua DPRD Kota Blitar dr Syahrul Alim, dan sejumlah pejabat Forkopinda Kota Blitar.

Rangkaian acara yang dimulai sejak selepas Subuh sekitar pukul 05.00 itu diawali dengan sema'an AlQur'an, kemudian dilanjutkan dengan doa lintas agama, manaqib dan tabaroq, kenduri haul Bung Karno, serta pengajian Yassin tahlil.

Esok harinya, Ahad (21/6)

akan ditutup dengan upacara dan ziarah kubur.

Dalam kegiatan kali ini tampak puluhan tumpeng dijajar di pendopo Makam Bung Karno. Para pejabat tampak duduk lesehan di atas karpet kompleks makam. "Tumpeng ini sebagai simbol persatuan dan gotong royong," ungkap Wali Kota Blitar Santoso.

Wali Kota Blitar Santoso pada kesempatan itu menyampaikan bahwa acara kenduri ini merupakan acara puncak rangkaian haul Bung Karno ke 50.

Acara ini, imbuh Santoso, untuk mendoakan arwah mendiang Bung Karno sekaligus untuk mengenang jasajasa besar beliau sebagai proklamator Republik Indonesia. "Spirit dan semangat perjuangan Bung Karno ini yang harus kita teladani khu-

susnya kepada generasi penerus," tandas Santoso.

Haul Bung Karno ini juga menjadi momentum untuk menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut orang nomor satu di Kota Blitar ini, semangat nasionalisme yang diajarkan Bung Karno, semangat kegotong royongan disaat berbarengan Pandemi Covid-19 ini, pemikiran Bung Karno selalu relevan dengan keadaan. "Karena itu melalui kebersamaan gotong-royong ini, kita pasti mampu melalui pandemi Covid-19," ujar Santoso.

Wali Kota Blitar ini berharap, melalui momentum peringatan wafatnya Bung Karno, sinergitas TNI-Polri, Pemkot Blitar dan DPRD Kota Blitar, mampu memberikan yang terbaik untuk pembangunan daerah dan masyarakat kota Blitar. (sk/Adv)

Hindari Makan Durian dengan Kopi

Sampai saat ini, belum ada riset soal hubungan mengkonsumsi durian bersama dengan kopi, soda atau alkohol menyebabkan kematian. Namun, pakar kesehatan tetap menganjurkan hal itu tidak dilakukan. Mengapa demikian?

“Ini lebih parah, justru lebih bahaya dari saat dibarengi seafood,” kata Spesialis Gizi Klinik Rumah Sakit Pondok Indah dr. Diana Suganda Sp.GK dilansir Grid.ID dari Kompas.com. Diana melan-

jutkan, bagi orang-orang ya ng tidak biasa mabuk, biasanya akan merasa tidak nyaman saat jantung mulai berdebar. “Minuman bersoda sendiri akan mengakibatkan ada bloated (kembung) sendiri di lambung,” lanjutnya.

Diana menambahkan, mencampur durian dengan alkohol atau soda akan membuat saluran pencernaan menjadi tidak nyaman.

Hal itu juga terjadi untuk campuran durian-kopi. Terlebih lagi bagi orang-orang ya

ng tidak biasa minum kafein, maka akan cenderung merasa nyeri di bagian ulu hati.

“Adanya infeksi lambung juga akan berpengaruh dengan minum kopi dan makan durian,” kata Diana.

“Infeksi lambung misalnya seperti ada gastritis, kondisi lambung ada peradangan, biasanya bisa karena obat atau konsumsi kopi berlebih. Ditambah kopi lagi, semakin bermasalah,” kata Diana. Sementara itu, pakar gizi Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor Ahmad Sulaeman juga tidak menganjurkan mencampur durian dengan kopi, alkohol atau soda.

Untuk soda, Ahmad mengatakan, kamu akan mengalami penambahan gas yang berlebih. Sebab, durian menghasilkan gas cukup tinggi dan dapat membuatmu kembung jika mengonsumsinya secara berlebih. Plus, soda juga dapat menambah gas. “Jadi lebih parah. Makan durian dengan air putih biasa saja,” pungkas Ahmad. (*)

Jatim VI

Hal - 12

Pemkab Ponorogo Beri Penghargaan Khusus Tenaga Kesehatan Bupati Ponorogo Pantau Sejumlah Titik Uji Coba New Normal

Bupati Ponorogo, H. Ipong Muchlissoni

Ponorogo, Jatim Pos Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan memberikan apresiasi kepada seluruh tenaga medis, paramedis, serta seluruh tenaga kesehatan maupun tenaga penunjang lainnya atas dedikasi, perjuangan, keikhlasan dan jerih payahnya dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Ponorogo.

Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni memastikan para tenaga kesehatan ini tidak akan pernah berjuang sendiri. Pemerintah bersama dengan seluruh masyarakat Ponorogo akan selalu memberikan dukungan penuh, dalam upaya pengendalian kasus Covid-19 di Kabupaten

Ponorogo.

“Saya doakan semoga seluruh tenaga kesehatan senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan untuk tetap bisa melaksanakan tugasnya dengan baik,” kata Bupati Ponorogo, Kamis (11/6/2020).

Menurutnya, apresiasi itu diberikan sebagai bentuk rasa terima kasih Pemkab Ponorogo terhadap para tenaga kesehatan.

“Dengan ini saya sampaikan bahwa Pemkab Ponorogo akan memberikan kuota khusus bagi putra-putri tenaga kesehatan sampai dengan sopir ambulans yang menangani kasus COVID-19 baik di Rumah Sakit maupun di Puskesmas, sebesar 1%

(satu persen) dalam seleksi PPDB jenjang SD/sederajat dan SMP/sederajat di Kabupaten Ponorogo pada tahun ajaran 2020/2021,” ujarnya.

Lebih lanjut Bupati Ipong menyampaikan, dengan adanya kuota ini, maka nakes tetap bisa konsentrasi penuh untuk memberikan pelayanan terhadap pasien covid19 tanpa harus khawatir putra putrinya yang akan masuk SD/SMP, karena sudah ada kuota khusus.

Mengenai teknis pelaksanaan akan dibahas dan diumumkan lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. “Mari bersatu berjuang lawan Covid-19,” pungkasnya. (nur)

Sembilan Kampung Tangguh Covid-19 di Mojokerto Terima Bantuan APD dan Logistik

Bupati Mojokerto Pungkasiadi Serahkan bantuan pada perwakilan kampung tangguh Covid 19

Mojokerto, Jatim Pos Sedikitnya ada sembilan Kampung Tangguh Covid-19, yang terbagi di tiga kecamatan terima bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dan logistik penanggulangan Covid19 dari Pemkab Mojokerto, Rabu (3/6/2020).

Bantuan yang diserahkan Bupati Mojokerto H. Pungkasiadi itu berupa bantuan logistik penanggulangan Covid-19, diantaranya 200 kg beras, 250 masker kain, 5 liter disinfekten, 5 liter handsanitizer, 5 liter sabun cuci tangan, 4 APD serta 1 unit wastafel portable.

Bupati Mojokerto H. Pungkasiadi mengatakan, sembilan Kampung Tangguh Covid-19

tersebut diantaranya untuk Kecamatan Sooko yaitu Desa Sooko, Jampirogo dan Wringinrejo. Kecamatan Trowulan yaitu Desa Wonorejo, Kejagan dan Bejijong. Kecamatan Puri yaitu Desa Puri, Balongmojo dan Kenanten.

Kampung Tangguh Covid-19 sendiri dibentuk secara swadaya, oleh dan untuk desa itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, Kampung Tangguh Covid-19 minimal memiliki 3 satgas. Yakni satgas tangguh kesehatan, satgas tangguh pangan dan satgas peduli (edukasi, budaya dan psikologi).

Menurutnya, Pemkab Mojokerto pun telah melakukan berbagai upaya penang-

gulangan Covid-19, dengan melaksanakan jaring pengaman sosial, hingga menjaga kondisi sosial dan ekonomi supaya tetap stabil. Semua upaya-upaya tersebut, tentunya membutuhkan kerjasama dan sinergi dengan semua elemen masyarakat.

“Pemerintah Daerah terus berupaya secara bertahap, melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid19. Kita juga siapkan jaring pengaman sosial, perekonomian, dan meningkatan keamanan. Kita dorong terus masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan patuh protokol kesehatan. Itu semua bagian dari upaya kita bersama mencegah penyebaran covid-19,” kata Bupati Pungkasiadi.

Lebih lanjut dia katakan, saat ini Pemerintah Kabupaten Mojokerto masih menunggu instruksi pusat terkait penerapan tatanan hidup baru atau new normal.

Karena, new normal adalah bagian dari upaya untuk hidup tetap produktif, di tengah pandemi Covid-19 belum dapat dipastikan kapan selesainya. Untuk itu, pusat dan daerah harus paralel bangkit bersama menciptakan iklim kondusif. (din)

Ponorogo, Jatim Pos Bupati Ponorogo, H. Ipong Muchlissoni bersama Forkopimda Kabupaten Ponorogo melakukan pemantauan di sejumlah titik pemberlakuan uji coba new normal di Ponorogo, Senin (15/6/2020).

Pemantauan sekaligus evaluasi pemberlakuan uji coba new normal di sejumlah titik di Kota Ponorogo ini dikatakan cukup berhasil.

Jika sebelumnya uji coba new normal diberlakukan di kantor pelayanan publik seperti Dukcapil, DPMPTSP, Kantor kecamatan se-Kabupaten Ponorogo, pusat perbelanjaan seperti PCC dan Ponorogo Permai, kawasan jalan Sudirman, Suromenggolo atau jalan baru dan juga wisata telaga ngebel.

Dari perkembangan dan hasil evaluasi, kemudian diadakan perluasan uji coba new normal di beberapa titik, seperti rumah ibadah (masjid, gereja), pasar daerah, pertokoan, restoran, rumah makan, angkringan, coffee dan Sentra Industri Tambakbayan juga menjadi pantauan, sebagai lokasi perluasan berlakunya uji coba new normal di Ponorogo.

“Alhamdulillah, dari hasil evaluasi tahap pertama penerapan uji coba new normal kemarin, masyarakat cukup disiplin mentaati aturan protokol kesehatan.” ujar Bupati Ipong saat meninjau lokasi Perluasan uji coba new normal di kawasan Sentra Industri Tambakbayan Ponorogo, Senen (15/6/2020).

Bupati Ponorogo menjelaskan, meski masih dijumpai beberapa pelanggaran tetapi pada dasarnya mereka semua taat dan cukup disiplin dengan protokol kesehatan.

Bupati mencontohkan di beberapa kawasan seperti jalan baru ada beberapa warga ya ng masih bandel dan enggan pakai masker.

Bupati Ponorogo, H. Ipong Muchlissoni saat memantau kawasan uji coba new normal di Sentra Industri Tambakbayan Ponorogo

“Ketika kita hampiri dan kita tanya, kenapa nggak pakai masker, mereka menjawab karena mau makan. Tapi kemudian mereka mengeluarkan masker yang dimasukkan tasnya,” ungkapnya.

Bupati juga menghimbau tentang pentingnya berprilaku disiplin dalam uji coba new normal. Disiplin sesuai protokol kesehatan adalah sering cuci tangan pakai sabun, pakai masker jika keluar atau beraktifitas, hindari kerumunan, jaga jarak aman minimal satu sampai dua meter guna mencegah penyebaran Covid-19.

Menjawab pertanyaan dan harapan dari masyarakat terkait kapan bisa kembali beraktifitas normal di tengah berlakunya uji coba New Normal di Ponorogo, seperti reyokan, dan bisa menggelar hajatan resepsi mantenan dan lain-lain. Bupati Ipong mengaku belum bisa memberi ijin sepenuhnya terhadap beberapa kegiatan tersebut, seperti tempat hiburan malam (karaoke dan bioskop), berbagai jenis hiburan kesenian seperti reyokan dan resepsi manten.

Dikatakannya, karena memang Ponorogo belum memberlakukan new normal.

Karena syarat untuk berlakunya new normal adalah ketika wilayah tersebut sudah menjadi zona hijau. Sementara Ponorogo statusnya masih zona kuning.

“Sesuai keputusan tim gugus covid-19 RI atau pusat. Syarat untuk memberlakukan New Normal, adalah harus bersetatus zona hijau.

Kita ini masih uji coba new normal. Jadi belum new normal. Dasar itulah yang akan kita pakai jika sewaktu-waktu pemerintah pusat menetapkan Ponorogo new normal ya ng sesungguhnya, kita sudah siap,” jelas Bupati Ipong.

Ia menambahkan, untuk menuju zona hijau, kunci utamanya adalah masyarakat harus disiplin taat terhadap protokol kesehatan. Untuk itu perluasan uji coba new normal di Ponorogo adalah bukti kita serius Pemerintah Ponorogo dalam menghadapi new normal atau tatanan kehidupan baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Dari hasil evaluasi yang kita temui di sejumlah titik uji coba new normal ini, yang paling sulit adalah berkerumun atau jaga jarak. Untuk itu yang kita perlukan kedisiplinan terhadap aturan protokol kesehatan, untuk memutus penyebaran covid-19 di wilayah Ponorogo,” tandas Bupati Ipong.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Ponorogo, H. Ipong Muchlissoni, Anggota DPR RI, Hj. Sri Wahyuni, Sekdakab Ponorogo, Agus Pramono, Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, S.Pd, Kejari Ponorogo, Kapolres Ponorogo, Dandim Ponorogo dan sejumlah kepala OPD kabupaten Ponorogo. (Adv/nur)

Tiga Kampung Tangguh Covid-19 Wilayah Pacet Dikunjungi Bupati

Bupati Mojokerto Pungkasiadi saat berada di kampung tangguh Covid-19 Wilayah Pacet

Mojokerto, Jatim Pos Bupati Mojokerto Pungkasiadi beserta OPD terkait, kunjungi tiga kampung Tangguh Covid-19 di Kecamatan Pacet, diantaranya Desa Kesimantengah, Desa Claket dan Desa Tanjungkenongo.

Dalam kunjungannya itu juga diserahkan sejumlah bantuan APD lengkap dengan bahan logistik. Adapun bantuan yang diserahkan di masing-masing Kampung Tangguh berupa 200 kg beras, 4 unit APD, 250 lembar masker, 1 box sarung tangan, hand sanitizer, disinfektan dan sabun cuci tangan

masing-masing 1 jirigen.

Bupati Mojokerto, Pungkasiadi menegaskan hakikat Kampung Tangguh Covid-19 ini adalah berbasis kemandirian dan gotong royong masyarakat dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

Selain itu, edukasi tentang pemahaman new normal terus disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi salah tafsir, bahwa new normal adalah adat baru dalam masa pandemi Covid-19.

“Adat baru tersebut adalah dengan selalu menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” ucap Bu-

pati Mojokerto Pingkasiadi di Balai Desa Kesimantengah, Senin (15/6/2020).

Penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 itu diantaranya, selalu memakai masker, menjaga jarak, rajin cuci tangan, di rumah saja jika tidak ada kepentingan, penyemprotan disinfektan, serta menjaga kesehatan diri dan lingkungan.

Terakhir di Kampung Tangguh Desa Tanjungkenongo, Bupati Pungkasiadi menguraikan aturan jaring pengaman sosial (JPS), sebagai salah satu upaya penanggulangan Covid-19. Menyambung instruksi pusat, bupati juga menjelaskan jika tatanan new normal akan coba diberlakukan pada tujuh sektor.

“Tujuh sektor yakni (pasar tradisional C-9), pasar modern (mall, minimarket atau pasar modern C-19), restoran (restoran C-19), hotel (hotel C-19), PTSP (PTSP C-19), tempat wisata (tempat wisata C-19), dan transportasi umum (transportasi umum C-19),” jelasnya. (din)

Jatim VII

Hal - 13

Santoso Bagikan Rastrada Untuk Warga Miskin

Wali Kota Blitar Santoso menyerahkan Rastrada secara simbolis ke seorang warga di Kantor Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo

Kota Blitar, Jatim Pos Pemerintah Kota Blitar menyalurkan bantuan beras sejahtera daerah (Rastrada) untuk keluarga miskin atau warga kurang mampu.

Rastranda diberikan secara simbolis oleh Wali Kota Blitar Santoso di Kantor Kelurahan Blitar Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, Kamis (17/6/2020).

Rastrada tersebut akan dibagikan kepada 11,165 orang yang tersebar di lima kelurahan. Yakni, Kelurahan Blitar 528 orang, Kelurahan Turi 304 orang, Kelurahan Sukorejo 1,538 orang, Kelurahan Karangsari 411 orang, dan

Kelurahan Tlumpu 430 orang.

Menurut Santoso dari lima kelurahan tersebut berada di wilayah Kecamatan Sukorejo. Adapun bantuan ya ng diberikan berupa beras 10 kilogram, mie instan, telur, ke cap, dan sarden.

Lebih jauh Santoso menyampaikan, pada bulan Agustus nanti Pemkot Blitar mengagendakan menyalurkan bantuan lagi untuk warga di wilayah lainnya. “Ora opo-opo sampeyan ole akeh bantuan soko pemerintah, onok corona opo gak onok corono yo dikasih pemerintah, ora usah protes nang RT ne, ora usah protes

nang lurah ne, pemerintah selalu memperhatikan wargane,” ucap Santoso saat mem berikan sambutan.

Dalam penyaluran bantuan Rastrada tersebut Wali Kota Blitar telah berkoordinasi dengan masing-masing lurah masing-masing.

Salah satu warga RT 01 RW 03 Kelurahan Blitar bernama Saidah berpesan kepada Santoso bila terpilih kembali menjadi Wali Kota untuk bisa lebih baik lagi dan memperhatikan warganya.

“Terima kasih Bapak Wali Kota, hatur nuwun atas bantuannya,” ujarnya. (sk/Adv)

Pemkab Sumenep Lakukan Kajian Kecamatan Sebagai Kota Baru

Sumenep Jatim Pos Sebagai salah satu langkah untuk menata tatanan ruang seperti fasilitas pelayanan, ekonomi dan sosial budaya. Pemerintah Kabupaten Sumenep sedang melakukan kajian atau studi kelayakan tentang pengembangan kawasan kota baru di kecamatan, Bupati Sumenep, Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si mengatakan, pihak terkait dalam mengkaji atau melakukan studi kelayakan untuk menetapkan kecamatan sebagai kota baru tidak hanya dipusatkan di satu kecamatan saja, tetapi sebaiknya melibatkan beberapa kecamatan di Kabupaten Sumenep.

“Saya harapkan kajian rencana kawasan kota baru tidak harus di satu kecama-

tan saja, tetapi lakukan kajian di beberapa kecamatan agar mempunyai pandangan atau pertimbangan dari berbagai sisi,” ungkapnya di acara Kajian Perencanaan Kota Baru Kabupaten Sumenep di Kantor Bupati, Selasa pekan lalu.

Diharapkan pihak terkait dalam mengambil keputusan untuk menetapkan kecamatan layak sebagai pengembangan kota baru harus tergolong strategis, seperti mendorong adanya pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Perencanaan Kota Baru salah satunya menghidupkan pertumbuhan ekonomi melalui aspek-aspek pembangunan di Kecamatan,” imbuh Bupati dua periode ini.

Sementara Wakil Bupati (Wabup) Sumenep, Achmad

Fauzi, SH mengungkapkan, pihak terkait dalam merencanakan kota baru harus memiliki konsep yang jelas dan terarah, sehingga kecamatan yang dijadikan kota baru mampu berkembang dengan baik.

“Konsep kecamatan sebagai kota baru arahnya harus jelas agar tercipta suasana yang nyaman, berkelanjutan dan memiliki fungsi, dalam rangka meningkatkan kegiatan di kawasan itu, supaya berdampak positif pada masyarakat,” tandasnya.

Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) di kajian Perencanaan Kota Baru Kabupaten Sumenep selain dihadiri Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Ir. Edy Rasiyadi, M.Si juga melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kegiatan ini sebagai awal rencana kota baru untuk mendapatkan masukan dari OPD terkait, dan direncanakan selama tiga bulan ke depan ada pertemuan untuk membahas awal masterplan-nya,” pungkas Kepala Bapedda Kabupaten Sumenep, Drs. H. Yayak Nurwahyudi, M.Si. (rol)

New Normal di Kabupaten Sumenep

Bupati : Lembaga Pendidikan Harus Utamakan Keselamatan Siswa Sumenep, Jatim Pos “Pemerintah Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur secara perlahan di masa New Normal berencana membuka berbagai fasilitas termasuk sekolah, sehingga lembaga pendidikan harus memprioritaskan keamanan, kesehatan, dan keselamatan di lingkungan sekolahnya,” kata Bupati Sumenep, Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si pada Focus Group Discussion (FGD) Pembelajaran di Era Pandemi Menuju New Normal, di Gedung Ki Hajar Dewantoro, Senin (15/ 06/2020).

Untuk itulah, dunia pendidikan harus benar-benar serius mematuhi protokol kesehatan dalam proses pembelajaran, terutama Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), untuk menjaga keselamatan siswa agar tidak terinfeksi penyebaran Covid-19.

“Karena mengatur siswa SD dan SMP untuk mematuhi protokol kesehatan mempunyai tantangan, seperti harus memakai masker dan men-

jaga jarak, sehingga perlu perhatian khusus agar anak didiknya tetap disiplin menjalankannya,” imbuh Bupati dua periode ini.

Bupati menyatakan, pelaksanaan New Normal sebagai langkah Pemerintah Pusat dalam mengatasi dampak wabah Covid-19 di dunia pendidikan tetap mengutamakan keselamatan anak didiknya.

“Seluruh pihak yang terlibat di FGD ini bisa membuat konsep pembelajaran dunia pendidikan di era New Normal,” tandas Bupati.

FGD pembelajaran di era

pandemi menuju new normal digagas Dewan Pendidikan Sumenep (DPS) melibatkan semua pihak terkait seperti Dinas Pendidikan, Kementerian Agama Sumenep, serta lembaga pendidikan.

“Kami mengadakan FGD bagaimana di masa wabah Covid-19 ini, proses pembelajaran dunia pendidikan di Sumenep tetap berjalan, sehingga mempunyai konsep yang jelas demi mencegah penularan virus di sekolah,” pungkas Ketua DPS, Dr. Syaiful Ahla’, M.Pd. (rol)

Ketua Cabang PSHW-TM Kabupaten Madiun

Sayangkan Sistim Pengamanan Aparat

Ketua Cabang PSHW-TM Kabupaten Madiun, Y. Ristu Nugroho

Madiun, Jatim Pos Ketua Cabang PSHW-TM Kabupaten Madiun, Y. Ristu Nugroho menyayangkan sistim pengamanan yang diterapkan oleh aparat dalam mengamankan basis masa dari salah satu perguruan pencak silat yang ada di Madiun.

Menurutnya, akibat ketidaktegasan aparat tersebut, akhirnya tragedi bentrokan di wilayah Saradan, Kabupaten Madiun kembali terulang dengan kejadian yang sama seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Karena, kejadian di lokasi itu menurutnya seringkali terjadi, tidak hanya sekali dua kali.

“Itu kan menjadi langganan setiap ada kegiatan seperti disana pasti ada kejadian, seharusnya kalau itu menjadi titik rawan pasti ada BKO atau konsentrasi khusus. Meskipun kami paham konsentrasi ada di titik pengadilan, tetapi kan titik-titik rawan yang dilalui juga harus dijaga,” ungkapnya.

Padahal, sehari sebelum pelaksanaan kegiatan sidang putusan perdata salah satu perguruan pencak silat di Madiun tersebut, sudah ada rapat Forkopimda Kota maupun Kabupaten Madiun yang sepakat orang dari luar Madiun tidak diperbolehkan masuk.

“Ternyata masih banyak rombongan yang masuk, alasannya kedatangan mereka tidak bergerombolan, dan ternyata datangnya masih bergerombolan. Saya punya bukti videonya, kalau itu di-

sekat di perbatasan antara Nganjuk dengan Madiun saya kira selesai tidak akan sampai di sini, “ ucap Ristu.

Dia menilai kebobolan ini salah satunya akibat ketidak tegasan dari aparat. Apalagi, saat ini baru menyongsong new normal, karena pandemik Covid-19 belum berakhir.

Sehingga aturan pemerintah harus ditaati, serta menghindari kerumunan massa.

“Itu kan harus diantisipasi titik-titik perbatasan Madiun disekat jangan boleh masuk,” tegasnya.

Kapolres Madiun Bakal Tindak Akibat terjadinya bentrokan antar kedua perguruan pencak silat di wilayah Saradan, Kabupaten Madiun yang mengakibatkan kerusakan rumah warga, tugu lambang perguruan, mobil maupun korban jiwa, Kapolres Madiun, AKBP Edwwi Kurniyanto bersama Forkopimda Kabupaten Madiun langsung turun ke lokasi.

Kapolres Madiun pun sepakat bersama Forkopimda bakal bertanggung jawab untuk memproses apa yang terjadi di lokasi tersebut. Mulai, kerugian material, korban jiwa, maupun hal-hal yang lainnya.

“Kita buat kesepakatan, saya akan segera memproses ataupun mencari pelakupelaku yang ada di sini, dan akan memprosesnya secara hukum secepatnya. Bantu kami dan kerjasamanya untuk segera dapat menemu-

kan pelakunya dan bisa kita proses. Saya sepakat dan berjanji mudah-mudahan segera terselesaikan masalah ini,” tegas Kapolres Madiun.

Menurutnya, apapun ya ng menyangkut tindak pidana akan diproses secara hukum, sesuai dengan aturan yang berlaku, dan Kapolres Madiun akan bertanggung jawab sepenuhnya.

“Mohon percayakan kepada kami aparat kepolisian.

Saya akan terus mencari dan memproses tindak pidana yang ada di sini,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PSHW-TM Pusat Madiun, H.R Agus Wiyono mengimbau kepada anggota PS HW-TM di manapun berada agar tetap tenang dan tidak terprovokasi. Karena kejadian tersebut sudah ditangani oleh aparat keamanan dan Forkopimda se-wilayah Madiun. Dan berdasarkan hasil musyawarah segala kerugian baik menyangkut jiwa, ataupun yang lainya sudah siap diganti.

“Kita harapkan kepada saudara yang dari luar Madiun, khususnya yang dari luar Kabupaten Madiun juga saudara yang ada di Kota Madiun dan daerah lainnya, agar tidak datang ke tempat kejadian. Karena ini semua sudah ditangani dan Insya Allah yang salah akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku,” harapnya.

H.R Agus Wiyono juga mengimbau kepada anggota PSHW-TM dari luar daerah, seperti Jawa Tengah maupun Jawa Timur sekitarnya untuk tidak datang kelokasi, dan diarahkan untuk pulang ke rumah masing-masing.

“Yang mungkin dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur atau Surabaya dan sekitarnya juga yang dari Solo kita mohon untuk tidak datang ke lokasi dan pulang ke rumah masing-masing,” pungkasnya. (jum)

Jatim VIII

Hal - 14

Segenap Keluarga besar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten JL.Raci Bangil Telp.(0343)744122,744123 Fax (0343)748297

Mengucapkan Selamat

Atas Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Administrator, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah Dan Kepala UPT Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan

H.M. SUDIONO FAUZAN S.Ag, MM Ketua

H.Mochamad Rusdi Sutejo Wakil Ketua

Rias Judikari Drastika,SH Wakil Ketua

Andri Wahyudi,A.Md Wakil Ketua

Guru Pesantren Di-Rapid Test sebelum Keluar Jawa DPRD Sampang Setujui 2 Raperda Usulan Bupati Pamekasan, Jatim Pos Sebanyak 65 orang guru yang ditugaskan pondok pesantren di Kabupaten Pamekasan menjalani Rapid Test sebelum terbang keluar Jawa. Para guru dalam penugasan itu nantinya bakal diterjunkan di Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Ke-65 orang guru penugasan itu berasal dari 4 pondok pesantren. Yakni, Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, Pondok Pesantren Puncak Darussalam dan Pondok Pesantren Al Mujtama’.

Ketua DPRD Pamekasan, Fathorrohman, mengaku jiki dirinya yang memiliki inisiatif untuk menghubungi Satgas Civid agar melakukan Rapid Test kepada 65 orang gura dalam penugasan pesantren.

“Saya menghubungi Satgas Covid, sekaligus meminta memberikan layanan Rapid Test di Puskesmas Palengaan,” terang Fathorohamn, Rabu (17/6/2020).

Menurut Fathorrohman, hasil Rapid Test itu tak hanya mengetahui santri rekatif atau non-reaktif saja. Namun, lembaran hasil rapid test diperlukan para santri untuk membeli tiket kapal laut maupun pesawat terbang tujuan Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Ada pula santri yang akan ditugaskan sebagai guru di Riau dan Batam.

“Para santri itu bakal terbang ke Kalimantan, Sulawesi, dan Papu untuk menjalani pratik guru tugas yang dibebankan masing-masing pesantren tempat mereka menimba studi selama ini,” kata Fathorrohman. (ap)

Tentang Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM

Sampang, Jatim Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menggelar rapat istimewa dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-

fraksi terhadap 2 Raperda Usulan dan jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Sampang tahun 2020 pada Rabu(17/06/2020).

Rapat yang digelar di Gedung Graha DPRD Sampang tersebut, dipimpin langsung oleh ketua DPRD Sampang, Moh. Fadol dengan agenda pemandangan umum fraksifraksi terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sampang.

Dalam sambutannya, ketua DPRD mengatakan, sidang paripurna itu adalah hasil Badan Musyawarah (Banmus) yang dilaksanakan pada 11 Juni 2020 dan merupakan kelanjutan dari rapat pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sampang.

“Sehubungan telah berakhirnya masa reses ke II, maka pada hari ini dilaksanakan Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil kegiatan Reses II, dimana penyampaian laporannya diatur melalui perwakilan menurut daerah pemilihan masingmasing,” jelas Fadhol.

“Sebelum pembacaan sikap fraksi, Ketua DPRD membacakan rencana pembentukan Pansus Covid-19, Pansus Raperda penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan serta Pansus tentang pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Sampang.

“Selanjutnya, pimpinan sidang ini mempersilahkan

satu persatu perwakilan fraksi membacakan pandangan umum fraksi-fraksi terkait 2 Raperda usulan Pemerintah Kabupaten Sampang.

Sikap pandangan umum fraksi terhadap 2 Raperda dapat menyetujui dan mengapresiasi Pemkab Sampang karena 2 Raperda usulan tersebut merupakan Raperda Pelayanan Kesehatan, Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang betul-betul bermanfaat terhadap masyarakat Sampang.

Sementara ditempat terpisah melalui telekoference dari aula Pemkab Sampang, Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi mengucapkan terimakasih kepada kepada ketua DPRD Sampang beserta anggotanya.

“Secara umum terhadap saran dan himbauan dan pendapat masing-masing fraksi DPRD pada prinsipnya akan kami perhatikan sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan kabupaten Sampang,” ucap Bupati.

“Kami secara pribadi dan atas nama Kabupaten Sampang mengucapkan terimakasih kepada ketua DPRD dan para anggota serta seluruh fraksi dewan perwakilan rakyat yang telah membahas 2 usulan Raperda. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita semua dalam mengemban tugas ini bersama,” tutupnya. (dir/ adv)

SAMBUNGAN

Hal - 15 RS Darurat..... rumah sakit akan menurun dan angka kesembuhan akan meningkat,” kata Fadeli kepada awak media di tengah peninjauan gedung fasilitas isolasi.

Dalam laporannya, Fadeli mengungkapkan tujuan dari usulannya untuk pembangunan fasilitas isolasi ini untuk memutus rantai penularan dan menaikkan tingkat kesembuhan pasien. “ D i o p e r a s i o n a l k a n nya Fasilitas Isolasi/Observasi RSUD dr. Soegiri ini sebagai upaya untuk memutus rantai penularan dan menaikkan tingkat kesembuhan pasien,” paparnya.

Fasilitas Isolasi/Observasi RSUD dr. Soegiri ini selayaknya infrastruktur modern ya ng memiliki fasilitas bangunan screening, bangunan karantina yang berkapasitas 75 tempat tidur, bangunan isolasi yang dapat memuat 7 tempat tidur dan beberapa bangunan pelengkap lainnya.

dari Halaman 1 Berdiri pada lahan seluas 6.810 meter persegi di Jl. Kusuma Bangsa, Tumenggungan Kecamatan Lamongan, bangunan yang dilengkapi ruang bertekanan negatif dan filter untuk bakteri dan virus ini dapat terselesaikan tepat waktu oleh Kementerian PUPR dari Dana Siap Pakai (DSP) BNPB. Lokasi ini berjarak 132 meter dari RS Dr Soegiri Lamongan. Konstruksi dimulai pada 1 Mei 2020 dengan kebutuhan anggaran Rp 33,53 miliar.

Fasilitas isolasi/observasi ini hanya terdapat di tiga daerah di Indonesia. Yakni di Lamongan, Rumah Sakit Darurat di Rumah sakit Akademik UGM Yogyakarta dan Rumah Sakit Darurat di Biak Numfor, Papua.

Sementara dalam sambutannya secara virtual, John Wempi Weitipo mengatakan pembangunan fasilitas isolasi

Tak Lagi Miskin....... duasi Mandiri sebanyak 900 keluarga. Dan yang lebih menggembirakan adalah keluarga yang alamiah ada perbaikan ekonomi sehingga mereka menyatakan tidak miskin lagi.

“Keluarga yang secara alamiah keluar dari program kelu-

dari Halaman 1 arga harapan mencapai duabelas ribu lebih,” kata Hanafi.

Saat ini, kata Hanafi, masih ada keluarga di Kabupaten Pamekasan yang masih masuk KPM PKH. Jumlahnya tercatat 49.693 keluarga dan menjadi sasaran edukasi agar tidak lepas dari ketergantungan bantuan sosial. (ap)

di Lamongan tersebut sebagai salah satu langkah antisipasi terhadap kebutuhan penanganan penyakit yang terdampak Covid-19.

“Pembangunan rumah sakit ini dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan isolasi dan observasi terhadap penyakit infeksi virus corona di Kabupaten Lamongan yang memiliki nilai strategis akan memberikan manfaat yang Dania Salsabila.......

Setelah sukses membintangi film SIN, akhirnya Dania Salsabila kembali membintangi film yang berjudul Surat Dari Kematian. Dalam film bergenre horor yang rilis pada awal tahun 2020 itu Dania Salsabila beperan sebagai Renata yang merupakan mahasiswi cantik yang menjadi primadona.

Tak sampai disitu saja, Dania Salsabila kembali lagi membintangi film yang begenre drama remaja. Dan judul dari film remaja itu adalah Mariposa. Dania Salsabila disini berperan sebagai pemeran pendukung utama dengan memerankan tokoh Manda yang digandengkan dengan Abun Sungkar yang memerankan tokoh Rian.

Keduanya yang terlihat

hijau bisa langsung melaksanakan new normal. Akan tetapi, jika daerah tersebut berada di kawasan beresiko rendah atau zona kuning maka bisa menyiapkan transisi menuju new normal. Sedang kan, zona beresiko sedang bewarna orange dan zona resiko tinggi warna merah harus melakukan pengetatan kedisiplinan.

Nantinya, peta ini akan terupdate setiap saat melalui gugus tugas pusat yang bisa diketahui secara tepat dinamika perubahannya sekaligus intervensi yang harus dilakukan.

“Dalam posisi seperti ini, kalau kita ingin menuju transisi menuju new normal maka, peta ini menjadi petunjuk awal. Kalau berada di zona kuning berarti sudah bisa bersiap menuji transisi new normal. Sama halnya bagi yang berada di zona kuning, jangan sampai meningkat menjadi zona merah. New normal memiliki indikator yang cukup banyak masing masing indikator memiliki ukuran yang berbeda. Semua kita gunakan pedoman dari WHO dan Bappenas,” urainya.

Dalam paparannya, Wagub Jatim Emil Dardak yang juga selaku Ketua Rumpun Sosial Ekonomi Gugus Tugas Covid-19 Jatim menyebut, Pemprov Jatim telah melakukan langkah langkah strategis guna pemulihan dampak sosial ekonomi di Jawa Timur.

Di Sektor Pertanian misalnya, pemerintah terus menstabilkan harga dan penyerapan produksi argo. Salah satunya lewat operasionalisasi Lumbung Pangan ya ng menyediakan kebutuhan mayarakat seperti telur,

dari Halaman 1 sering berdua ditambah lagi foto dari kedunya yang diunggah di akun istagramnya masing-masing, banyak yang mengira jika Abun Sungkar dan Dania Salsabila ini sudah berpacaran dan terlibat cinta lokasi atau cinlok. Namun mereka menegaskan yang cinlok itu bukan mereka, tapi tokoh yang mereka perankan yakni Manda dan Rian dalam film Mariposa.

Keseharian Dania Salsabila, ternyata sangat suka dengan kucing. Selain itu, aktris cantik yang mengidolakan Blackpink dan juga Taylor Swift ini ternyata memiliki hobi membaca Novel.

Dan novel yang menjadi favorit dari Dania Salabila ini adalah novel ‘Hujan’ karya Tere Liye dan juga novel ‘Pulang’ karya Laila S Chudori. (ist) dari Halaman 1

Pemprov dan DPRD Jatim.......

Saat ini, kapasitas tempat tidur isolasi sejumlah 3.1 15 dimana terdapat pasien yang perlu perawatan sebesar 1.779 kasus positif, 2.375 kasus PDP dan 306 pasien ODP. Sementara terdapat, 1.345 pasien yang di rawat di ruang non isolasi dan RS rujukan.

Gubernur Khofifah juga memaparkan, bahwa terdapat indikator lain menuju new normal yakni peningkatan surveilans. Dari jumlah total lab yang ada harus dilaporkan setiap hari oleh masing masing daerah.

Saat ini, pemeriksaan PCR telah dilakukan sebanyak 36.410 test atau setara dengan 910/1 juta penduduk sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas lab yang ada di Jatim.

Khofifah sapaan akrabnya menyebut, daerah yang bisa melaksanakan new normal bisa dilihat dari peta sebaran yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Pusat. Lewat peta sebaran inilah bisa diketahui suatu daerah berada di posisi resiko tinggi, sedang atau rendah bahkan sudah tidak terdampak.

Bedasarkan data yang ada, saat ini dari 38 kabupaten-kota di Jawa Timur terdapat 11 daerah beresiko tinggi, 22 daerah beresiko sedang dan 5 daerah beresiko rendah.

“Ini akan menjadi pemetaan dari semua sektor apakah industri, perdagangan, perkantoran, privat sektor, kampus, pasar tradisional hingga tempat ibadah terkait kepatuhan dan kesiapan daerah menyongsong new normal, “ ungkapnya.

Ia menyebut jika terdapat wilayah yang tidak terdampak atau berada di zona

besar yaitu sebagai salah satu langkah antisipasi terhadap kebutuhan penanganan penyakit yang terdampak covid19,” harapnya.

Usai rangkaian peresmian, Fadeli bersama jajaran Forkopimda dan undangan yang hadir berjalan meninjau gedung untuk memastikan kesiapan dibukanya Fasilitas untuk pasien. Seperti ruang isolasi yang sudah dilengkapi dengan ventilator.(bis)

ayam beku, ikan beku dan beberapa komoditi sembako murah lainnya.

Sektor Keuangan juga telah melakukan langkah, berkoordinasi dengan OJK dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) untuk kebijakan restrukturisasi kredit.

Serta realisasi restrukturisasi UMKM terbesar disumbang oleh Jatim dengan 746 ribu debitur dengan total restrukturisasi Rp. 37.9 trilliun.

“Kami juga mengikutkan Bank Jatim dan Bank UMKM Jatim dalam restrukturisasi kredit,” ungkapnya.

Di hadapan para anggota dewan, Emil juga memaparkan realisasi bansos yang terbagi dalam tiga tahap yakni Bansos dari Kemensos, Skema lain dan bantuan dari Pemprov. Untuk Bansos yang berasal dari Kemensos terbagi dari Bansos Tunai yang menjangkau 50 persen dari sisa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sisanya dari DTKS. Sementara itu, Pemprov Jatim telah melakukan transfer Jaring Pengaman Sosial (JPS) ke 38 kabupaten/kota melalui cara mendahulukan pengisian data BLT-DD dan bansos tunai sebelum menyetorkan data JPS. Tak hanya itu, Radar Bansos sudah direalisasikan untuk warga di luar Jatim seperti Jabodetabek, serta sebagian dari warga non KTP Jatim tetapi terdampak covid-19 di Jatim. “Suplemen Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah disalurkan dengan Top Up lewat kartu Himbara BPNT,” jelasnya.

Ajak Seluruh Elemen DPRD Dalam sambutannya, Ke-

tua DPRD Prov Jatim Kusnadi mengajak kepada seluruh elemen di jajaran DPRD Jatim untuk bersama sama Pemprov Jatim untuk melawan penyebaran Covid-19.

“Kami tidak akan membiarkan ibu Gubernur bekerja sendirian. Oleh karena itu, kami akan terus berada di samping ibu untuk bersama sama melawan penyebaran pandemi Covid-19 di Jatim.

Saya ingin mengajak semua elemen DPRD untuk bersama-sama merasakan penderitaan masyarakat ditengah pandemi Covid-19 ini. Kami selalu ada dan selalu siap,” jelasnya.

Ia mengatakan, pandemi ini merupakan sebuah kondisi yang tidak pasti. Akan tetapi, pihakya meyakini jika seluruh elemen masyarakat bisa bersinergi secara bersama-sama sehingga dapat melewati pandemi bisa teratasi dan terlewati.

Ditambahkannya, jajaran DPRD akan terus berkomitmen mendampingi Pemprov Jatim guna melakukan pengendalian agar penyebaran virus Covid-19 bisa terus menurun. DPRD akan terus berupaya melakukan sinergi dan gotong royong dengan semua pihak yang diharapkan berdampak kepada masyarakat.

“Kami hadir untuk menyampaikan terima kasih kepada Ibu Gubernur Jatim yang menahkodai Pemprov Jatim melawan Covid-19. Kami akan terus bersama sama dengan Pemprov Jatim di situasi sulit ini meningkatkan kegotong royongan sehingga kita bisa menjadi provinsi yang terus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” ungkapnya. (n)

Bulan Juli, Masyarakat Bisa Cetak KK Sendiri

Surabaya, Jatim Pos Mulai bulan depan atau Juli 2020 masyarakat Jawa Timur sudah bisa mencetak sendiri Kartu Keluarga (KK). Bahkan, tak hanya KK, berkas administrasi lainnya seperti akta kelahiran, akta kematian juga dapat dicetak sendiri.

Cetak sendiri KK dan akta capil tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Dengan pemberlakuan aturan ini, masyarakat Jawa Timur tidak perlu lagi ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Dokumen kependudukan yang bisa dicetak sendiri adalah E-KTP, Kartu Keluarga (KK), Akte lahir dan akte kematian.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, mesin cetak dokumen ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya untuk mempermudah layanan publik masyarakat. Sebelumnya masyarakat harus mengurus melalui RT, RW, kelurahan dan kecamatan. Kini cukup mendatangi anjungan yang mirip ATM. “Biasanya lempar-lempar, ini mungkin ya, lambat dilayani.

Dengan adanya mesin otomatis tidak lagi, mereka akan lebih baik,” ujar Tito saat hadir di Surabaya, akhir Januari 2020 lalu.

Selain itu, pencetakan dokumen secara mandiri ini dapat mencegah terjadinya korupsi. Mengingat selama ini terkadang masyarakat kesulitan bertemu petugas yang memiliki otoritas. Dengan mesin cetak mandiri, masyarakat cukup memasukkan nomor induk kependudukan langsung dapat mencetak empat dokumen yang sangat penting. “Untuk tiap warga negara 1 orang kartu, akte keluarga akte kelahiran. Kemudian juga kadang-kadang keluarga yang sudah wafat kita kadang-kadang susah ngurus. Sekarang akte kematian pun bisa dibuat di mesin ini,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan sebuah mesin yang dinamakan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). “Setelah berkali-kali kita gagal dalam uji coba, akhirnya sekarang berhasil ‘memindahkan’ sebagian pegawai, alat-alat dan kantor menuju satu aplikasi dalam mesin. Filosofi ADM adalah tempat layanan masyarakat untuk mencetak dokumen,” ucap Zudan.

Dia menegaskan, melalui ADM, nantinya bisa cetak KTP Elektronik, akta lahir, kartu keluarga, akta mati, dan lainnya. “Melalui ADM, kita bisa cetak sendiri E-KTP, KIA, akta lahir, KK, akta mati,” jelas Zudan.(ist) Pulang Kampung....... kan sholawatan sambil mengenakan masker dan berdiri berbaris sesuai dengan protokol kesehatan. Mereka melakukan penyambutan itu mulai dari depan gang hingga persis berada di depan rumahnya.

Suasananya semakin pecah ketika pasien sembuh itu mulai turun dari mobil ambulance dan melihat momen penyambutan itu. Ia pun tak kuasa menahan air matanya.

Apalagi, penyambutan itu tidak hanya dilakukan oleh warga, namun disambut pula oleh camat dan jajarannya, jajaran kelurahan, RT/RW, personel Babinsa dan Babinkamtibmas, bahkan Kepala Puskesmas Rangkah pun juga ikut menyambut kedatangan mereka.

Saat itu, pasien sembuh yang disambut dengan terbangan itu adalah Indah dan anaknya, Farel. Mereka mengaku lega dan teramat bahagia lantaran sudah kembali pulang ke rumahnya. Ia juga mengakui selama berada di Hotel Asrama Haji segala kebutuhannya dipenuhi oleh petugas dan mendapatkan pelayanan yang sangat baik. ”Senang bisa sehat. Selalu dikasih apa yang dibutuhkan. Lega sekali sudah ada di rumah,” kata Indah, warga Tambak Sari yang baru pulang itu. Ia pun menyampaikan terimakasih banyak kepada Wali Kota Surabaya dan jajarannya yang telah peduli dan merawatnya hingga akhirnya dia bisa sembuh bersama anaknya itu.

Pada malam itu, Ketua RW 6 Kelurahan Rangkah, Sigit mengatakan momen tersebut menjadi bukti bahwa warga dapat melawan Covid19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Ia juga menyampaikan penyambutan ini sebagai bentuk rasa syukur atas kembali pulangnya

dari Halaman 1 warga setelah menjalani karantina meskipun dengan cara yang sederhana.

“Kita membuat sambutan yang sederhana tapi luar biasa. Bahwa ini kuasa Tuhan, kuasa Allah,” kata Sigit.

Sigit menjelaskan, saat melepas warga untuk menjalani karantina, ia bersama tetangga lainnya melepas kepergian pasien dengan penuh isak tangis. Namun, tangisan itu terbayar sudah ketika warga yang sempat terkonfirmasi itu akhirnya pulang usai menjelani perawatan dengan status sembuh. “Ini seperti Hari Raya Idul Fitri.

Kita seperti menyambut hari kemenangan. Lega, bahagia.

Itu rasanya,” ungkap dia.

Sementara itu, Camat Tambak Sari Ridwan Mubarun menegaskan tujuan penyambutan ini agar warga ya ng baru pulang dari karantina itu bisa percaya diri dan dapat kembali berkumpul seperti sediakala.

“Ini juga salah satu upaya kita dalam menghapus stigma masyarakat agar tidak mengucilkan warga yang baru sembuh dari wabah global ini.

Jadi, kita ikut peduli dan melindungi warga itu. Ini bentuk kepedulian kami kepada saudara-saudara kita yang baru sembuh itu. Kita terima dengan senang hati, kita juga ikut gembira mereka sudah sembuh,” kata Ridwan.

Menurutnya, meskipun pasien-pasien ini sudah dinyatakan sembuh, akan tetapi mereka tetap harus mematuhi protokol kesehatan.

Seperti jaga jarak, mengenakan masker dan selalu menjaga imunitas tubuhnya.

“Kemudian cuci tangan itu wajib. Tidak boleh berpelukan. Jadi bukan berarti saat sudah sembuh melupakan itu, Kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan,” pungkasnya. (bur/fred)

Hal - 16 Edisi 364 Thn XIX – Minggu III Juni 2020

New Normal, Anggota DPRD Jatim Safari ke Ponpes

Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah dan anggota FPKB DPRD Jatim Aisyah Lilia Agustina saat diterima oleh H. Anwar Mansur, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo

Setelah sekian lama libur sejumlah pondok pesantren di Jawa Timur kini bersiap melakukan aktivitas kembali seiring dengan pemberlakuan New Normal.

Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah dan anggota FPKB DPRD Jatim Aisyah Lilia Agustina pun melakukan Safari Pondok Pesantren untuk memastikan kesiapan pondok pesantren aktif kembali, Minggu (7/6/2020).

Adapun pondok pesantren (Ponpes) yang didatangi adalah Pondok Pesantren Lirboyo dan Pesantren Al Amin, Ngasinan Kediri Jawa Timur.

Saat melakukan kunjungan di Ponpes Lirboyo, Anik Maslachah dan Aisyah Lilia Agustina diterima oleh H. Anwar Mansur, selaku Pengasuh Pondok Pesantren.

Dalam pertemuan tersebut dilakukan diskusi untuk mengetahui sejauh mana

Pondok Pesantren mempersiapkan diri dalam menghadapi New Normal saat ini.

“Kami ingin memastikan persiapan Pondok Pesantren dalam memberikan edukasi santri di tengah Pandemi Covid-19. Model pendidikan yang akan diterapkan untuk para santri nantinya seperti apa ketika New Normal diberlakukan ditengah Pandemi Covid-19. Ini yang ingin kita ketahui,” jelas Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah.

Wanita asal Sidoarjo ini mengatakan mamasuki era baru di Pesantren ini tidaklah mudah, baik Dewan Guru dan Santri harus melakukan adaptasi dan saling mendukung agar semuanya bisa berjalan seperti sediakala dan semua terhindar dari wabah covid-19.

Dijelaskan oleh mantan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ini, sesuai dengan

maklumat PWNU Jatim, pembukaan pembelajaran santri di pesantren menjadi kewenangan masing-masing Pengasuh Pondok Pesantren, tetapi santri yang tidak ada pendidikan formal dan hanya program ngaji, mereka bisa langsung masuk ke pondok dengan memperhatikan protokol kesehatan “Namun, disaat memasuki New Normal nantinya, sudah saatnya pondok pesantren melakukan aktivitas lagi,” sambungnya.

Dibeberkan oleh Anik Maslachah, Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Jatim sangat menaruh perhatian cukup serius pada dunia Pendidikan khususnya Pondok pesantren terlebih disaat pandemi corona mewabah.

“Salah satu upaya dalam mengawal dunia Pendidikan dan pondok pesantren adalah segera terealisasinya bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang meliputi: Alat Pelindung diri (APD) 464.182 buah masker, 92.836 blister vitamin C untuk santri, serta 52.759 masker dan 52.759 blister vitamin C untuk ustadz dan ustadzah, tempat cuci tangan sebanyak 18.564 buah untuk pesantren, 981.122 botol hand sanitizer untuk Ustaz dan Ustazah. Bantuan sembako untuk Ustaz dan Ustazah yang bermukim totalnya ada 44.845 orang Ustaz dan Ustazah yang akan menerima bantuan,” jelasnya.

Sementara itu, ditempat yang sama, Aisyah Lilia Agustina mengatakan hasil pertemuan

Dewan Kunjungi Dinas Sosial Sidoarjo

Pastikan Bantuan JPS Pemprov Jatim Tepat Sasaran Guna memastikan pelaksaan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pemprov Jatim tepat sasaran, Komisi E DPRD Jatim, Adam Rusyadi, melihat langsung kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Senin (15/6).

“Kami ke sini ingin memastikan bahwa bantuan JPS dari Pemprov Jatim tepat sasaran,” ujar Adam Rusyadi saat ditemui sekertaris Dinsos Kabupaten Sidoarjo, Ahmad Misbah, dan diampingi jajaran Dinsos Pemprov Jatim.

Adam mengapresiasi Dinsos Sidoarjo yang berhasil menyalurkan bantuan Sosial JPS dari pemprov dengan baik. Adam yang juga politisi asal Fraksi Golkar ini mengakui sempat ada laporan terkait kendala data penerima Bansos. Namun permasalahan data tersebut dapat diselesaikan dengan baik antara pihak pemkab Sidoarjo dan pemerintah desa.

“Oleh karena itu, ke depannya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan pemerintah desa untuk terus bersinergi memperbaiki data kesehatan dan masyarakat miskin di desanya masing-masing, sehingga saat bantuan dari pe-

Anggota DPRD Jatim, Adam Rusyadi, saat melihat pendataan penerima JPS bagi masyarakat di Sidoarjo

merintah pusat dan provinsi bisa tepat sasaran,” tuturnya.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, disiplin menjaga jarak, serta rajin cuci tangan. Hal dilakukan untuk memutus rantai Covid-19 di di Jawa Timur.

Sekretaris Dinsos Kabupaten Sidoarjo, Ahmad Misbah, mengatakan kabupaten Sidoarjo mendapatkan bantuan JPS dari Pemprov Jatim ini sebanyak 65 ribu penerima saat masa pandemi Covid-19. Dan bantuan JPS dari pemprov Jatim ini sudah tersalurkan 80 persen untuk tahap pertama ke masya-

rakat Sidoarjo, sisanya akan diselesaikan pada kesempatan berikutnya.

“Tahap pertama bantuan dari Pemprov Jatim ini sudah disalurkan melalui Bank Jatim, dan Pemkab Sidoarjo siap melaksanakan bantuan tahap kedua dari Pemprov Jatim,” ujarnya.

Ia menambahkan, selain bantuan dari Pemprov dan Pemerintah Pusat, Pemkab Sidoarjo juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin di Sidoarjo melalui APBD Sidoarjo, yaitu sebanyak 135.572 ribu kepada penerima bantuan buat masyarakat Sidoarjo yaitu berupa sembako. (yd)

dengan para pengasuh pondok pesantren yang dikunjunginya, nantinya akan dikoordinasikan dengan Pemprov Jatim terkait dibukanya kembali pondok pesantren ditengah pandemi Covid-19.

“Kami ingin memastikan bahwa pendidikan untuk santri jangan terhenti ketika ada pandemi Covid-19. Harus tetap berjalan dengan menggunakan protokol Covid-19. Nantinya kami akan sampaikan ke Pemprov Jatim apa saja yang

harus dilakukan untuk beroperasinya kembali Ponpes di era New Normal,” jelasnya.

Sementara itu, pengasuh Ponpes Al Amin Ngasinan Kediri, KH Anwar Iskandar mengaku bahwa pihaknya sangat siap untuk dalam kegiatan belajar mengajar New Normal dengan protokol Covid-19.

Saat ini, kata Anwar Iskandar, para pengasuh pondok pesantren hingga saat ini masih menunggu arahan dari pemerintah untuk regulasi-

nya system belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19.

Kepada dua wanita dari FPKB DPRD Jatim, Anwar Iskandar menitipkan pesan untuk disampaikan ke Pemprov agar adanya edukasi pemahaman tentang Covid-19 di tingkat ponpes. Harapannya para santri akan lebih mengerti apa saja yang harus dilakukan agar tak terpapar Covid-19 terutama saat berada di kelas hingga saat berada di kamar-kamar Pondok Pesantren. (yd)

Fraksi PAN: Organisasi Rumah Sakit Memang Harus Otonom Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur, telah mengalami beberapa kali perubahan. Raperda yang diajukan perubahan ini adalah untuk perubahan ketiga, yakni substansinya berkaitan dengan organisasi inspektorat dan rumah sakit.

Maka konsekuensinya, daerah yakni Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Sebagaimana disebutkan, Raperda ini adalah tindaklanjut dari lahir dan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan substansi perubahan terkait kelembagaan Inspektorat dan Rumah Sakit Daerah.

Pemandangan umum itu disampaikan Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Jawa Timur melalui juru bicaranya Moch Aziz, SH.MH dalam rapat paripurna, Kamis (11/6/2020).

Karena hal ini berkaitan dengan aspek yuridis untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, maka Fraksi PAN mengaku dapat memahami bahwa perubahan Perda ini harus dilakukan karena melaksanakan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019.

Dijelaskan, ketentuan Pasal 11 ayat (5): memberikan penambahan kewenangan fungsi dari Inspektorat yakni pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta ketentuan Pasal 11A memberikan kewenangan pada Inspektorat Provinsi untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai salah sa-

Dr A Basuki Babussalam, SH.MH

tu pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kabupaten/ Kota.

Kemudian, Pasal 21: bahwa “pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas juga terdapat Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta Bidang Kepegawaian untuk memberikan layanan secara professional”.

Selanjutnya di luar aspek yuridis, Fraksi PAN yang diketuai Dr A Basuki Babussalam, SH.MH ingin memberikan catatan untuk dua entitas baru dalam organisasi perangkat daerah ini.

Pertama, pada Inspektorat. Dengan penambahan tugas dan fungsi koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, Fraksi PAN mendorong unsur inspektorat mempunyai kapasitas dan strategi dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

“Tempatkan dan isi fungsi ini dengan orang yang cakap dan berekam jejak yang penuh integritas. Strateginya lebih mengedepankan sharing pengetahuan dan pemahaman guna pencegahan, korektif dalam konteks pembinaan dan perbaikan,” kata

Fraksi PAN. Inspektorat dengan demikian adalah garis terdepan untuk memastikan tata kelola anggaran sesuai dalam koridor hukum. Dalam hal pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, Inspektorat harus menjadi mitra yang kritis dan berorientasi perbaikan terus menerus terhadap perangkat daerah yang lain, namun tentu saja Inspektorat harus menjadi pionir dan teladan dalam reformasi birokrasi.

Kedua, Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian untuk memberikan layanan secara professional. Entitas rumah sakit yang masuk dalam perangkat daerah ini tentu punya konsekuensi bahwa ia adalah di bidang kesehatan.

Karena itu Fraksi PAN melihat bahwa organisasi rumah sakit memang harus otonom karena karakteristik layanan dan dinamika layanan dan organisasinya yang harus responsif.

Rumah sakit tidak bisa disamakan dengan tata kelola birokrasi biasa sehingga pengelolaan keuangan dan barang milik daerah harus pula diwadahi regulasi yang khusus. Meskipun Rumah Sakit adalah entitas otonom sehingga diharapkan layanan yang professional. (yd)