Jatim Pos Edisi 372

IS SN : 1412 - 7490 ISSN

Edisi 372 Thn XIX – Minggu I September 2020

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT Media Utama Jatim Direktur Utama : H Syaiful Anam Pemilik Hak Paten Merek Nama Jatim Pos No. (250) MEREK INDONESIA (111) IDM000002986 DIREKTORAT MEREK (151) 12 April 2004 Dirjen HAKI Kemenkum HAM Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No. 15-17 Surabaya Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya Terverifikasi Administrasi & Faktual Dewan Pers www.dewanpers.co.id

Ketua Panitia Nasional P3M, Achmad Zaini :

99,9 Persen Madura Segera Jadi Provinsi Marion Jola Makin Naik Daun Penyanyi jebolan Indonesian Idol, Marion Jola semakin naik daun. Dara yang akrab disapa Lala itu tengah sibuk mempromosikan lagu terbaru.

Single Lala yang bertajuk ‘Aduh’ masih lekat di telinga para penggemar. Biasa manggung dengan gaya memikat, penampilan Lala di unggahan terbaru sukses mencuri perhatian.

Pemilik nama lengkap Marion Rambu Jola Pedi itu juga dikenal gemar tampil seksi dan terlihat lebih polos. Penyanyi kelahiran Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), 12 Juni 2000 tersebut juga dikenal mempunyai kulit eksotis. Maka gak heran jika banyak fans yang memuji pesona Marion.

Suara Marion Jola yang merdu serta wajahnya yang cantik, membuat ia menjadi sorotan

Bersambung ke hal.. 15

Pamekasan, Jatim Pos Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (PNP3M) mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Mereka mengaku telah mendapat kuasa untuk menyampaikan pembentukan Provinsi Madura dari berbagai pihak diantaranya, Ketua DPRD Pamekasan.

Ketua Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura, Achmad Zaini mengatakan, diskusi yang berlangsung di ruang Komisi II itu berhasil mendapat persetujuan dari Ketua DPRD Pamekasan, Fathorrahman. Bahkan, berjanji akan segera memekarkan kabupaten ini.

“Dalam arti Madura akan segera menjadi Provinsi, beliau sudah menjamin Insya Allah 99,9% dan beliau mengatakan madura akan segera terbentuk menjadi provinsi serta sudah bukan akan-akan lagi,” kata Achmad Zaini, Kamis (27/8/2020).

Menurut Achmad Zaini, persoalan untuk menjadi provinsi Madura bukan lagi menjadi sebuah impian, melainkan sesuatu kewajiban bagi Masyarakat Madura, agar madura menjadi provinsi.

“Makanya, Pamekasan akan menambah satu kabupaten lagi dan mau menambah kouta menjadi lima. Karena Pamekasan ada Bakorwil yang bersejarah, dulu zaman kerajaan yang paling besar dan zaman penjajahan juga menjadi central Ma-

Wali Kota Risma

Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura bersama dewan legislatif Kabupaten Pamekasan

dura. Bahkan, yang paling mendukung Madura menjadi provinsi yaitu Pamekasan,” papar Zaini.

Zaini mengaku, dulu sempat mengajukan dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Karena ada beberapa persyaratan yang menjadi

♦

penghambat. Sehingga MK menyarankan untuk melengkapi persyaratannya.

“Empat Kabupaten telah memberikan kuasa kepada kami, Ketua DPRD, Ulama Madura (Auma) dan Basra telah memberikan kuasa kepada kami. Jadi, semua to-

tal sudah setuju dan sekarang tinggal selangkah untuk menuju pemekaran kota.

Bahkan target mungkin tahun depan sudah ada pemekaran,” jelasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Ka bupaten Pamekasan, FathorBersambung ke hal.. 15

Harga Ayam Hidup Rp10 Ribu per Kilo

Usai Pensiun Ingin Jualan Batik Peternak Demo ke DPRD Pamekasan

Tri Rismaharini

Surabaya, Jatim Pos Beberapa hari terakhir ini, Wali Kota Surabaya Tri Ris maharini santer jadi pembe-

¾

ritaan karena jabatannya akan segera berakhir. Ia pun pamit kepada warga Surabaya jelang Pilwali Kota Sura-

baya akhir 2020 ini.

Tri Rismaharini yang akrab disapa Risma mengucapkan salam perpisahan kepada warga Surabaya saat meresmikan lapangan olahraga di Tambak Asri, Krembangan, Surabaya, Minggu (16/8/2020).

Masa jabatan Tri sebagai Wali Kota Surabaya memang bakal berakhir pada Februari 2021. “Bapak ibu sekalian, sa ya ingin menyampaikan bahwa enggak sampai satu tahun saya selesai jadi wali kota. Saya Februari (selesai menjabat), saya mohon pamit bapak ibu sekalian,” kata Risma.

Risma sempat bercerita kepada warga yang hadir bahwa dia sempat mendapat tawaran untuk menempati salah satu menteri di Kabinet Bersambung ke hal.. 15

Puluhan peternak ayam daging saat demo di depan gedung DPRD Kabupaten Pamekasan

Pamekasan, Jatim Pos Sejumlah peternak ayam daging mendemo Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Pamekasan, lantaran harga ayam di peternak anjlok.

Korlap Aksi, Iklal Husain menyampaikan, demo dengan membawa puluhan ekor

ayam tersebut, mendesak Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk segera mensejahterakan para peternak, khususnya peternak ayam di Bumi Gerbang Salam.

“Salah satunya peternak ayam mandiri yang hari ini mulai diberenggud kesejahteraannya. Karena lemahnya supremasi hukum di bumi ini. Padahal, kehidupan peternak ayam mandiri sudah dipayungi hukum yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 7 tahun 2020,” kata Iklal, Selasa (25/08/2020).

Menurut Iklal, pemerintah daerah harus menegakkan Permendag nomor 7 tahun 2020 dan segera lakukan sidak (inspeksi mendaBersambung ke hal.. 15

Pertama di Indonesia

Jatim Bentuk Ikatan Alumni Penyintas Covid-19 PROVINSI Jawa Timur dengan diinisiasi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa membentuk Ikatan Alumni Pasien (Penyintas) Covid-19. Ini merupakan satu-satunya dan pertamakali di Indonesia.

“Kami berharap inisiatif ini bisa menginspirasi para

penyintas COVID-19 lainnya di seluruh Indonesia untuk ikut serta bergabung dan berkontribusi dalam melawan pandemi COVID-19 ini,” ujar Khofifah pada acara gerakan maskerisasi dan edukasi di halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (23/8).

Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama para Penyintas Covid-19 yang tergabung dalam Ikatan Alumni Pasien Sembuh COVID-19 RS Lapangan Indrapura menyelenggarakan acara gerakan maskerisasi dan edukasi yang diberangkatkan

dari halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Dengan adanya ikatan alumni ini, Khofifah berharap diantara mereka bisa saling menguatkan satu sama lain untuk bersama-sama melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Bersambung ke hal.. 15

Khofifah (tengah) bersepeda pada acara gerakan maskerisasi dan edukasi yang diberangkatkan dari halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya

METROPOLIS

Hal - 2

Beasiswa dari Xi’an China untuk Anggota UCLG ♦

Hasil Tangan Dingin Risma Sebagai Presiden UCLG ASPAC

Surabaya, Jatim Pos Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mempimpin forum Executive Bureau (ExBu) meeting yang digelar secara internal bersama dengan anggota United Cities and Local Government (UCLG) Asia Pasific (Aspac), Selasa (25/8/ 2020). Saat itu, Wali Kota Risma memimpin rapat di rumah dinasnya bersama Sekretaris Jenderal UCLG Aspac Bernadia Irawati Tjandradewi.

Rapat rutin yang dilaksanakan setiap tahun itu, membahas sekitar 10 butir topik dengan mengusung tema yang beragam seputar perkembangan kota. Mulai dari kondisi kota terkini hingga persetujuan anggota baru menjadi bagian dari UCLG Aspac.

Dalam kesempatan itu,

Wali Kota Risma yang sekaligus menjabat sebagai Presiden UCLG Aspac ini menyambut hangat dan mengungkapkan rasa bahagianya karena dapat kembali berkumpul dengan para anggotanya di tengah pandemi Covid-19.

“Setelah rapat yang sama digelar di Makati September tahun lalu. Saya senang bahwa banyak anggota yang datang untuk bergabung hari ini secara online. Selain itu, saya ingin sekali lagi berterima kasih kepada Kota Makati karena telah menjadi tuan rumah pertemuan ExBu tahun lalu,” kata Wali Kota Risma diawal sambutannya.

Setelah sambutan, Presiden UCLG Aspac ini langsung mempersilahkan para audiens

dari perwakilan beberapa kota se-Asia Pasific untuk presentasi.

Masing-masing kota diberi kesempatan memaparkan selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu, Wali Kota Risma kembali melanjutkan ke pembahasan berikutnya.

“Jika tidak ada komentar, saya anggap Biro Eksekutif menyetujui proses perumusan Renstra UCLG Aspac atau Manifesto 2020-2025. Item dicatat dan kita masuk pada sesi berikutnya,” lanjut dia.

Menariknya di kesempatan yang sama, Presiden UCLG Aspac ini telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kota Xi’an China. Pasalnya, Kota Xi’an memberikan beasiswa kepada sejumlah kota yang tergabung dalam anggota UCLG Aspac

Pemkot Surabaya Sinergikan Pendidikan dan Investasi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi

Surabaya, Jatim Pos Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berkomitmen dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan anakanak Surabaya. Bahkan untuk mendukung hal tersebut, pemkot mensinergikan pendidikan dan ekonomi dengan investasi yang masuk ke Surabaya. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan siswa mitra warga atau MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang bersekolah di sekolah swasta namun masih kesulitan untuk memenuhi biaya pendidikan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, bahwa untuk memenuhi kebutuhan siswa dari keluarga MBR yang bersekolah di sekolah swasta namun masih kesulitan memenuhi biaya pendidikan, maka pemkot melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Tujuannya agar dapat menyalurkan CSR bidang pendidikan melalui pemberian beasiswa bagi siswa MBR di jenjang SD dan SMP sampai mereka lulus sekolah.

“Kerjasama bidang pendidikan ini sudah dimulai tahun 2020. Seperti yang kita lakukan sekarang, satu perusahaan itu memiliki lima anak asuh,” kata Eri di kantornya, Selasa (25/8/2020) Menurutnya, jika dalam satu perusahaan itu memiliki lima anak asuh, maka jika dikalikan dengan beberapa pe-

rusahaan yang ada di Surabaya jumlahnya bisa ribuan.

Ia pun mencontohkan, jika satu anak asuh itu membutuhkan biaya sekolah dalam satu bulan Rp 200 ribu, maka lima anak asuh total Rp 1 juta. Nah, jika dalam satu tahun dikalikan maka jumlahnya Rp 12 juta.

“Ketika kami sampaikan ke beberapa pengusaha, sebenarnya (kata mereka) nilai itu tidak terlalu besar. Dan ya ng membuat saya bangga betul dengan pengusaha Surabaya ketika saya menyampaikan itu, mereka menyatakan ini yang kami tunggu bagaimana bisa bermanfaat untuk warga Surabaya,” ujarnya.

Bahkan, kata Eri, pihak swasta juga menyatakan tak hanya sekadar ingin berinvestasi di Kota Surabaya. Tapi bagaimana investasi mereka juga dapat bermanfaat untuk masyarakat Surabaya.

“Sehingga warga Surabaya juga tahu, bahwa kami (pihak swasta) tidak hanya berinvestasi tapi juga bermanfaat buat warga Surabaya.

Berkontribusi untuk pembangunan Surabaya, tak hanya bangunan fisik tapi juga non fisik,” ungkap dia.

Eri juga mengungkapkan, bahwa kerjasama CSR dengan pihak swasta di bidang pendidikan ini sudah berjalan di tahun 2020. Bahkan, pihaknya menyatakan, ke depan juga bakal menggandeng pihakpihak lain untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anakanak Surabaya, khususnya dari keluarga MBR. “Ini sudah berjalan dan kami memang sedang mengumpulkan yang lainnya, karena ternyata ini yang memang bisa menjadi support untuk pendidikan,” katanya.

Sehingga sekolah swasta yang tadinya menerima ke-

banyakan murid dari mitra warga atau MBR itu tidak hanya memanfaatkan dana dari Bopda (Biaya Operasional Pendidikan Daerah) dan BOS (Biaya Operasional Sekolah).

Tapi sekolah swasta bisa menarik lebih untuk pengembangan pembangunan kelas atau gedung sekolah dengan catatan tidak membebani mitra warga.

“Nah, tugas pemerintah kota hadir di sana sebagai fasilitator bagaimana bisa menghubungkan segi pendidikan, segi ekonomi dengan investasi yang masuk di Kota Surabaya,” terang Eri. Lebih rinci alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya itu pun menjabarkan, dalam satu siswa itu mendapat biaya pendidikan dari dana Bopda dan Bos. Nah, dana tersebut juga dimanfaatkan pihak pengelola sekolah swasta untuk pengembangan gedung, gaji guru hingga petugas kebersihan.

Namun demikian, kata Eri, jika ditotal dari jumlah siswa yang ada di sekolah itu dinilai masih kurang untuk biaya pengembangan sekolah, maka kekurangan biaya itu kemudian diambilkan dari jumlah siswa yang ada untuk menutup kekurangan biaya itu. Nah, ketika kewajiban siswa mitra warga membayar kekurangan biaya itu, maka tugas Pemkot Surabaya hadir di sana sebagai fasilitator sekolah swasta tersebut.

“Jangan sampai ketika mitra warga ini masuk ke sekolah, sekolah ini terbebani karena tidak bisa membangun akhirnya sekolah tidak mempunyai kemampuan infrastruktur yang bagus. Karena itu tugas Pemkot Surabaya hadir di sana sebagai partner bagaimana ini berkesinambungan menjadi satu,” pungkasnya. (bur/fred)

berupa beasiswa.

“Dari MoU ini kita dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh beasiswa yang ada di Xi’an. Diantaranya bidang pendidikan, pelatihan untuk staf pemerintah kota, ekonomi, manajemen, pembangunan kota berkelanjutan,” urainya.

Bahkan, tidak berhenti di situ, Wali Kota Risma juga memaparkan beberapa pelatihan juga sudah disiapkan Kota Xi’an China untuk anggota UCLG Aspac seperti pelatihan terkait kepemimpinan, ilmu teknologi, kebijakan publik hingga bidang administrasi. Semua itu merupakan bukti capaian atau keberhasilan Wali Kota Risma selama menjabat sebagai Presiden UCLG Aspac.

“Jadi, tidak cuma diskusi saja. Tetapi ada proyek yang bisa bermanfaat secara nyata untuk dirasakan para anggota UCLG Aspac,” ungkap dia.

Berikutnya, acara dilanjut dengan prosesi penambahan anggota baru. Menurutnya, hampir setiap tahun ba-

Walikota Surabaya Tri Rismaharini (kanan) saat memimpin rapat tahunan anggota UCLG melalui vidcon di kediamanWalikota

nyak kota-kota di Aspac yang mendaftar agar dapat tergabung menjadi keluarga besar UCLG Aspac. Tahun ini, sebanyak enam kota yang telah resmi masuk ke dalam anggota. “Kalau yang dari Indonesia ada dari Bandar Lampung. Sisanya dari kota luar negeri,” jelasnya.

Terakhir, saat menutup rangkaian acara, Wali Kota Risma berterima kasih atas partisipasi anggota yang telah berga-

bung. Terutama kepada Wali Kota Wellington Andy Foster dan Presiden Local Government New Zeland (LGNZ) Stuart Crosby yang telah menyelenggarakan pertemuan virtual ini.

“Meskipun kali ini kami tidak dapat mengunjungi kota yang indah Wellington karena pandemi, saya berharap kami dapat berkunjung pada waktu yang akan datang. Salam sehat untuk kita semua dan terima kasih,” pungkasnya. (bur/fred)

Dulu Kumuh, Pasar Nambangan kini Bersih dan Megah

Bangunan Pasar Nambangan di Jl. Tanah Kali Kedinding yang luas dan megah

Surabaya, Jatim Pos Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya untuk memberikan fasilitas kepada para pedagang agar bisa berjualan di tempat yang lebih layak. Salah satu intervensi itu dilakukan kepada para pedagang di Pasar Kali Kedinding Surabaya. Jika dahulu para pedagang harus berjualan di pasar yang kondisinya kumuh dan banjir, kini mereka tak lagi mengalami hal tersebut.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, dahulu kondisi para pedagang di Pasar Kali Kedinding harus berjualan di tempat yang kumuh dan kerap kali banjir. Makanya, Pemkot Surabaya kemudian membangun Pasar Nambangan dan merelokasi para pedagang ke tempat baru itu.

“Dulunya (pasar) ada di pinggir jalan. Kalau dulu kita

bangun di sana, nanti mereka tidak bisa jualan. Akhirnya kita bangun di sini dan mereka sekarang bisa jualan,” kata Wali Kota Risma saat meresmikan Pasar Nambangan, Senin (24/8/2020).

Menurut dia, kondisi Pasar Nambangan baru itu lebih bersih dan tak lagi mengalami banjir jika hujan deras. Namun begitu, Wali Kota Risma berharap kepada para pedagang agar turut serta menjaga kebersihan pasar.

“Kondisinya sekarang bersih.

Kalau dulu di sana hujan, kondisinya banjir dan sekarang Alhamdulillah sudah tidak,” katanya.

Pada kesempatan itu, wali kota peraih gelar Doktor Honoris Causa dari Tongmyong University, Busan, Korea Selatan (Korsel) itu juga menyatakan, bahwa pihaknya juga bakal memberikan pendampingan kepada

para pedagang. Salah satunya yakni membina para pedagang di Pasar Nambangan untuk membentuk Koperasi.

Sebab, dia menilai, banyak manfaat yang bisa didapat dengan adanya koperasi tersebut.

“Nanti kita akan ajari bagaimana supaya kulakan murah dan keuntungan lebih besar. Kalau akhir tahun ada keuntungan nanti juga dibagi lagi keuntungannya,” terang Wali Kota Risma.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop) Kota Surabaya, Widodo Suryantoro menyampaikan, bahwa nantinya para pedagang di Pasar Nambangan akan didampingi untuk membentuk koperasi. Nah, setelah koperasi itu terbentuk, kemudian para pedagang dilatih untuk menjalankan koperasi tersebut.

“Kita dampingi bentuk dulu koperasi, kemudian kita beri pelatihan nanti baru kita terapkan bisnisnya dia seperti apa. Kalau sudah jadi nanti kalau kulakan melalui koperasi itu dan lebih murah,” kata Widodo.

Setidaknya ada sekitar 373 stand di Pasar Nambangan Surabaya tersebut. Para pedagang di pasar itu, tak hanya berasal dari warga sekitar, melainkan penduduk yang ber KTP Surabaya. Namun begitu, para pedagang di pasar itu dominan merupakan pedagang lama yang direlokasi dari Pasar Kali Kedinding sebelumnya. (fred/bur)

Pemimpin Umum/Penanggung jawab: H Syaiful Anam, Jufri Yus, Siswo Oetomo; Ombudsman: Gatot Soedjono, Arifin Perdana, Zis Muzahid Hasan; Penasehat Hukum: Ahmad Budianto SH.MHum; Direktur Utama/Ketua: H Syaiful Anam; Pemimpin Redaksi: H Syaiful Anam; Redaksi Pelaksana: Jufri Yus; Koordinator Liputan: Siswo Oetomo; Pemimpin Perusahaan: Gatot Soedjono; Dewan Redaksi: H Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Gatot Soedjono, Jufri Yus; Surabaya: Kurniadi Noveyanto, Freddy SL, Burhanuddin, Dani Tri Hadiyatno; Sidoarjo: Rizal Zulkarnaen; Malang: Ziz Muzahid Hasan; Batu: Wahyono, Swandy Tambunan; Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari; Kediri/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo; Tuban: Nur Aminin; Bojonegoro: Slamet Riyadi; Lamongan: Achmad Bisri; Madiun: Jumali; Ponorogo: Nuryadi; Ngawi: Rendy Rian Cahya, Sembodo Arif Pambudi (sirkulasi); Pamekasan: Arief Purbadi, Achmad Jadid; Sampang: Abdul Kodir, Ali W; Sumenep: Herman Basuki, Ach Khoirul Hamdani; Mojokerto: Mokh Zainudin; Probolinggo: Moh Sifak, Moh Hasin; Pasuruan: Hamzah Pujiono; Situbondo: As’ad; Banyuwangi: Joko Pamungkas, Reny Kusuma, Mohamad Saiful Rizal; Lumajang: Firman; Tulungagung: Sandi Trantana; Trenggalek: Ahmad Yulis Satriaji, Puthut Purbantara; Blitar: Slamet Karno, Sandi Trantana; Alamat Redaksi: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya; Alamat Perusahaan: Jl. Gununganyar Tengah VIII/34, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194; Email: mediautamajatim@yahoo.com; Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya; SIUP No. 503/5612.A/436.6.11/2014; No Rek 0011265286 Bank Jatim a.n PT Media Utama Jatim, 0096.01.044662.50.2 BRI Kaliasin Surabaya a.n Drs H Syaiful Anam; Berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999; Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl Rungkut Industri III No. 49 Surabaya-60401; Isi di luar tanggungjawab percetakan.

JATIM I

Hal - 3

Penguatan Kelompok Sadar Wisata Jatim 2020 ¾

Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)

PEMPROV Jatim melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jatim, Bidang Destinasi Pariwisata menyelenggarakan Kegiatan Penguatan Kelompok Sadar Wisata Progam Hibah Jalan Daerah (PHDJ) Jawa Timur Tahun 2020.

Kegiatan berlangsung di Hotel Gajahmada Kabupaten Lumajang, 25 hingga 26 Agustus 2020. “Kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas dan peran aktif Pokdarwis dalam pembangunan kepariwisataan di daerah, khususnya dalam masa kenormalan baru,” ujar Dra. Susiati, MM, Ketua panitia penyelenggara yang juga Kabid Destinasi Pariwisata Disbudpar Jatim.

Selain itu memberikan pemahaman masyarakat di sekitar destinasi pariwisata terutama KSPN di dalam meningkatan pengetahuan terkait kelembagaan pokdarwis dan pengelolaan homestay di desa wisata.

“Menguatkan kapasitas Pokdarwis yang mampu bersinergi bersama pemangku kepentingan usaha pariwisata dan

masyarakat ekonomi kreatif dalam mendukung pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata,” tambahnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 60 (enam puluh) orang peserta, yang terdiri dari unsur Kelompok Sadar Wisata dan Pengelola Homestay di Kabupaten Lumajang.

Sedangkan narasumber pada kegiatan ini berasal dari unsur: Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lumajang, tentang “Potensi dan Keunggulan Kebudayaan & Pariwisata di Kabupaten Lumajang’’.

Sabar Swasono (Pengelola Kampung Lawas Maspati) ’’Manajemen Pengelolaan Desa/Kampung Wisata’’. Rizal Firmansyah (Asistant Executive House Keeping Manager Best Western Papi-

lio Hotel Surabaya) “Pengelolaan Homestay Desa Wisata’’.

Suro Hartoyo (Executivechef Best Western Papilio Hotel Surabaya) ’’Kuliner Masyarakat dalam Mendukung Desa Wisata’’.

Dasar pelaksanaan kegiatan ini : Undang-Undang nomor 10 tahun 20 09 Tentang Kepariwisataan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur, Amandemen 2, Januari 20 20 Program Manajemen Manual (PMM) Program Hibah Jalan Daerah (PHJD).

Hadir pada kesempatan itu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Sinarto, S.Kar, MM, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, Forkom Pordarwis Lumajang.**

Tarian Selamat Datang pada kegiatan Penguatan Kelompok Sadar Wisata Progam Hibah Jalan Daerah (PHDJ) Jawa Timur Tahun 2020

443 Destinasi Wisata Telah Dibuka di 26 Daerah se Jatim

Pariwisata Bangkit, Kesehatan Tetap Terjaga

ran (SE) Gubernur Nomor: 650/28404/118.1/2020 perihal tatanan kenormalan baru sektor pariwisata Jatim dan ditindaklanjuti dengan SK Kadisbudpar Jatim Nomor: 556/199/ 1185/2020 tentang Petunjuk Teknis SOP Protokol Kesehatan di Lingkungan Usaha Pariwisata.

Dua surat itu diharapkan turut diterapkan di destinasi wisata. Seperti wajib mengenakan masker baik pengelola dan pengunjung, Peserta kegiatan Penguatan Kelompok Sadar Wisata Progam Hibah Jalan Daerah (PHDJ) Jawa Timur Tahun 2020 praktek penataan batasan pengunjung 50 kamar hotel dengan protokol kesehatan persen dari kapasitas total, S E B E L U M N Y A , penegakan protokol ke- physical distancing hingga Gubernur Jatim Khofifah sehatannya. Kita kirimkan pengaturan arus keluar Indar Parawansa dan thermal gun, face shield masuk pengunjung.

Kadisbudpar Jatim Sinarto dan masker untuk petu“Pembukaan destinasi berharap, dengan kembali gas yang berjaga dan fa- wisata ini ada penilainya, dibukanya objek-objek silitas seperti sarana yang terdiri dari gugus wisata di Jatim, ekonomi untuk mencuci tangan,” tugas, pemkab pemkot masyarakat dapat bisa terang Gubernur Khofifah dan juga pemprov. Pemsegera pulih. Namun de- beberapa waktu lalu. kab pemkot nantinya yang mikian penerapan proMenurutnya, Pemprov akan memberikan izin tokol kesehatan harus Jatim juga akan mem- boleh tidaknya destinasi dilakukan secara ketat, berikan sanitizer dan sa- wisata itu dibuka, dengan supaya aman. bun untuk memudahkan tetap ada supervisi dari “Jadi ada keseimba- pengunjung yang datang Pemprov juga. Namun pangan, ekonomi dan kehi- ke desa wisata. Juga alat rameternya adalah kesiadupan masyarakat terus pelindung diri (APD) serta pan penerapan protokol berlangsung dengan ke- perangkat desinfektasi. kesehatan,” jelasnya. sehatan terjaga,” ujar Pengiriman bantuan di“Pada dasarnya semaKhofifah. koordinasikan bersama Di- ngat yang ingin kita baGubernur Jawa Timur nas Kebudayaan dan Pari- ngun adalah bagaimana Khofifah Indar Parawansa wisata Jatim bersama Dinas ekonomi tetap berjalan, mengatakan, sebelum Pemberdayaan Masyarakat tapi keamanan masyarakat destinasi wisata itu dibuka dan Desa Jatim, juga Gugus dari penularan Covid-19 secara bertahap, Peme- Tugas Percepatan Penanga- tetap bisa terjaga. Itulah pentingnya protokol kerintah Provinsi (Pemprov) nan Covid-19 Jatim.

Jatim memastikan bahwa Gubernur Khofifah me- sehatan,” pungkas Gubersetiap destinasi desa wi- nambahkan, membuka sek- nur Khofifah. Menurut sata sudah memenuhi tor wisata tidak bisa dilaku- Gubernur, New normal standar protokol kese- kan serta merta, melainkan memberikan harapan bagi hatan di tengah Pandemi harus melalui pertimbangan industri pariwisata Jawa yang matang.

Covid-19.

Timur untuk bangkit, usai “Kita akan memberiAtas dasar itu ia terpuruk lantaran pankan support dalam hal mengeluarkan Surat Eda- demi. (bur) Edisi 372 Thn XIX – Minggu IV September 2020

Kadisbudpar Jatim, Sinarto, S.Kar,MM membuka kegiatan Penguatan Kelompok Sadar Wisata Progam Hibah Jalan Daerah (PHDJ) Jawa Timur Tahun 2020

KEPALA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Sinarto, S.Kar, MM mengemukakan, Saat ini sudah 443 Destinasi Wisata yang dibuka kembali di 26 kabupaten/kota se Jawa Timur yang terdiri dari 217 destinasi wisata alam, 58 destinasi wisata budaya, 141 wisata buatan, serta 26 desa wisata.

“Marilah bersamasama kita bangkit kembali dan kita tata kembali destinasi kita dengan lebih memperhatikan protokol kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan wisata yang aman serta wisata yang sehat,” ujar Kadisbudpar Jatim pada pembukaan Penguatan Kelompok Sadar Wisata Progam Hibah Jalan Daerah (PH DJ) Jawa Timur Tahun 2020 di Hotel Gajahmada Kabupaten Lumajang, (25/8/2020).

Sebagaimana kita ketahui bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang sangat

terdampak akibat pandemi ini. Tidak hanya tempat wisatanya saja, tapi juga instrumen pendukung lain seperti hotel, tempat oleh-oleh, pelaku UMKM, transportasi wisata, pemandu wisata dan lain sebagainya. Saat ini, kita sedang dalam masa transisi menuju adaptasi kebiasaan baru.

“Adaptasi kebiasaan baru atau New Normal, diharapkan dapat memberikan harapan bagi Industri Pariwisata Jawa Timur setelah terpuruk selama beberapa bulan ini,” ujarnya.

Berdasarkan surat edaran Gubernur Jawa Timur nomor 650/28404/

118.1/2020 tentang Tatanan Kenormalan Baru Sektor Pariwisata Jawa Timur dan surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur nomor 556/119/118.5/2020 tentang Petunjuk Teknis SOP Protokol Kesehatan di lingkungan usaha pariwisata dalam rangka pencegahan dan pengendalian covid-19.

“Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus berupaya mempercepat penanganan covid-19. Hal ini tidak akan terwujud tanpa dukungan seluruh pihak dan stakeholder pariwisata serta kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar,” kata Kadisbudpar Jatim.

Melalui kegiatan ini, diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua terkait pengelolaan desa wisata, homestay, dan kuliner yang sehat, yang mengedepankan protokol kesehatan namun tetap berasaskan kearifan lokal. (n)

Peserta kegiatan menyampaikan pendapat dan pertanyaan

Jatim II

Hal - 4

Relawan SanDi Merasa Diserang Media Lokal Malang Kabupaten Jombang Raih Penghargaan APIP Level 3 Malang, Jatim Pos Jelang Pemilukada 2020, serangan terhadap bakal calon kepala daerah menjadi isu yang seksi. Bukan hanya di media sosial, tapi juga media mainstream.

Hal itu juga terjadi jelang Pilbup Malang 2020 ini. Bakal Calon Bupati Malang, H.M Sanusi selalu diserang isu tak sedap oleh salah satu media online lokal Malang.

Badan Pekerja Barisan Relawan Sanusi-Didik (Bara SanDi), Dodik Agustino, S.Pd, merespon pemberitaan media online yang dianggapnya tendensius itu, ia menyebutnya jurnalisme nyinyir.

“Pemberitaannya tendensius, selalu nyinyir dan ini tidak mendidik,” kata Dodik kepada awak media, Selasa (25/08/2020).

Dodik sangat menyayangkan, sebab Direktur Utama dari media tersebut merupakan Pimpinan Partai yang juga masuk ke dalam bagian dari Tim Pemenangan SanusiDidik dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Malang 2020.

“Pak Sanusi maupun Pak Didik harus segera menggelar forum pimpinan koalisi, khusus membicarakan masalah ini,” tegasnya.

Dia menuturkan, seharusnya Direktur Utama media itu mampu memberikan arahan kepada anak buahnya untuk menjalankan kerja

Badan Pekerja Bara SanDi, Dodik Agustino, S.Pd

jurnalis dengan mengedepankan kaidah-kaidah jurnalistik. Menyajikan berita yang berimbang bukan tendensius dan menyerang pribadi.

“Dirutnya jangan diam aja dong, jangan melakukan pembiaran, jangan lantas menggunakan alasan dengan mengatakan, bedakan antara jabatan saya di partai dengan jabatan saya sebagai Direktur dari media online tersebut. Saran kami ini jangan dimaknai sebagai bentuk pembungkaman terhadap media, silahkan media melakukan kritik tapi jangan tendensius,” pungkasnya.

Dodik meminta semua pihak, utamanya Pimpinan Partai Koalisi agar peka atas kondisi seperti itu. Karena berita-berita yang tendensius, jika dilakukan terus menerus, tidak menutup kemungkinan akan memunculkan reaksi berlebihan dari

publik dan simpatisan pendukung.

“Ini tidak cukup baik, kita masyarakat berkewajiban merawat iklim demokrasi tetap kondusif, terlebih para elit partai politik, wajib melakukan pendidikan politik,” tegasnya.

Untuk itu, Bara SanDi mendesak Bakal Calon Petahana tersebut segera menggelar forum pimpinan koalisi.

“Ini harus segera, karena kami relawan resah dengan berita-berita yang bersifat tendensius tersebut, jika tidak ada perkembangan maka kami tidak hanya akan mendesak Pasangan SanDi untuk melakukan evaluasi keberadaan partai, saya sebut saja Partai Demokrat Kabupaten Malang sebagai mitra koalisi, tapi juga akan melaporkan kondisi di Malang kepada DPP Partai Demokrat,” ujarnya. (yon)

Jombang, Jatim Pos Pemerintah Kabupaten Jombang menerima penghargaan Pencapaian Kapabilitas APIP Level 3 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia.

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Alexander Rubi Setyoadi kepada Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab yang didampingi oleh Wakil Bupati Jombang, Sumrambah juga Kepala Inspektorat Kabupaten Jombang, Eka Suprasetya, di Ruang Rapat Swagata Pendopo Kabupaten Jombang, Selasa (25/8/2020).

Ini artinya, Pemerintah Kabupaten Jombang dinilai mampu menunjukkan tingkat kesempurnaan dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah melalui proses pengendalian yang terintegritas dalam pelaksanaan tindakan manajerial dan kegiatan instansi.

“Ini menunjukkan kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten Jombang telah berhasil dan memenuhi target

karena bisa mencapai level 3,” tutur Alexander Rubu Setyoadi.

Artinya kinerja Inspektorat dalam menjalankan perannya mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa mampu menjalankan kinerja sesuai aturan, efisien efektif, laporan Keuangannya handal. Ini harus terus di tingkatkan agar Inspektorat mampu menjadi advisor bagi kepala daerah dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Jombang.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas capaian ini, atas kinerja inspektorat dan seluruh OPD yang telah menjalankan kinerjanya

Bupati Pamekasan Inginkan Suramadu

Jadi Jembatan Kemakmuran Madura

644 Rumah Tak Layak Huni di Pamekasan Akan Direhab DAK, ada sebanyak 464 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahkan ada pula sebanyak 50 RTLH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Bantuan ini untuk pedesaan, tapi bisa juga masuk ke Kecamatan Pamekasan (kota), karena dana ini tidak Kabid Perumahan dan Tata Kelola DPKP Pamekasan, Didiek Roeswandy

Pamekasan, Jatim Pos

Dinas Permukiman dan Kawasan Permukiman (DP

direncanakan akan disebar-

luaskan ke seluruh wilayah di Bumi Gerbang Salam.

mengatur seperti DAK,” papar Didiek.

Sekadar diketahui, masing-masing rumah yang

KP) Kabupaten Pamekasan,

“Tapi untuk 130 RTLH

mendapat bantuan RTLH

Jawa Timur memastikan se-

bersumber dari Dana Alokasi

dianggarkan Rp 17.500.000.

banyak 644 rumah akan dire-

Khusus (DAK) yang diperun-

Didiek menyampaikan,

hab pada tahun 2020.

tukkan di wilayah Kecamatan

Progres fisik bantuan dari

Rehabilitasi rumah terse-

Pamekasan saja. Karena DAK

dana APBD saat ini telah men

but akan dilakukan melalui

memang dari Pemerintah Pu-

capai 52%, sedangkan ban-

program Rumah Tidak Layak

sat yang digunakan untuk

tuan yang bersumber dari

Huni (RTLH) dengan sumber

mendukung program prio-

DAK telah mencapai 45%.

dana yang berbeda-beda,

ritas nasional yang ada di

“Kalau yang bersumber dari

yaitu DAK, APBN dan APBD.

daerah,” kata Didiek, Rabu

APBN baru mulai, karena memang

(26/8/2020).

Pamekasan baru ditetapkan oleh

Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Tata Kelola, Di-

Menurut Didiek, sapaan

Kementerian PU untuk melaksana-

diek Roeswandy menyatakan,

akrabnya, selain program

kan program tersebut di tanggal 12

program tersebut memang

tersebut bersumber dari

Agustus 2020,” tutupnya. (did)

sesuai peraturan perundangan yang berlaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan capaian ini justru kita harus lebh bersemanagat lagi dalam bekerja dengan harapan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan levelnya yang pada akhirnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat,” tutur Hj. Mundjidah Wahab, Bupati Jombang.

Selain menyerahkan penghargaan APIP, BPKP juga menyerahkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas penilaian mandiri APIP Level 3 kepada Inspektorat Kabupaten Jombang. (her/Humprot)

Empat Bupati se Madura usai penandatanganan Mou di Kantor BPWS Surabaya. (ist)

Pamekasan, Jatim Pos Keberadaan Jembatan Suramadu (Surabaya - Madura) telah membantu pengembangan pembangunan wilayah Pulau Madura. Walhasil, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam berobsesi menjadikan Jembatan Suramadu menjadi jembatan kemakmuran Madura.

“Keberadaan jembatan yang menghubungkan daratan Madura dengan daratan Jawa memiliki peran penting dalam memajukan Madura.

Baik kemajuan di bidang pembangunan sumber daya alamnya, maupun pembangunan sumber daya manusianya. Saya ingin Suramadu menjadi jembatan kemakmuran bagi Madura,” tutur Baddrut Tamam.

Obsesi Baddrut Tamam itu terlontar setelah Rabu (26/8/2020) ikut menandatangani nota kerjasama dengan Kepala BPWS (Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura) di Kantor BPWS Surabaya.

Untuk merealisir obsesinya itu, Baddrut Tamam ingin meningkatkan sinergitas dengan 3 bupati lainnya di Madura. Yakni, Bupati Sumenep, Sampang dan Bupati

Bangkalan. Dengan bersinergi yang baik maka bisa lebih mudah menjadikan Suramadu sebagai jembatan kesejahteraan dan kemakmuran Madura.

“Sinergitas bersama seluruh bupati di Madura bisa menuai hasil yang lebih positif. Baik dari sisi pembangunan sumber daya alam maupun pembangunan sumber daya manusia di Madura.

Dengan bersinergi bersama, jalan menuju kemajuan Madura gampang dicapai,” beber Baddrut.

Kemiskinan di Madura diakui Baddrut Tamam masih ada.

Untuk mengentaskan kemiskinan modalnya bersinergi antara ke-4 bupati di Madura.

“Pemikiran saya boleh jadi selaras dengan bupati di Madura lainnya, Bahwa Suramadu nantinya harus menjadi jembatan kesejahteraan dan jembatan kemakmuran Madura Raya,” tandas Baddrut.

Pengurus BPWS Terpisah, Plt Kepala BP WS, Achmad Herry Marzuki mengatakan, penandatangan nota kesepakatan bersama 4 bupati di Madura dimaksudkan untuk menyatukan persepsi dalam memajukan Pulau Madura.

“Pertemuan dengan empat bupati di Madura penting artinya untuk satunya kata sepakat memajukan Madura,” kata Achmad Herry Marzuki yang berkantor di Jalan Tambak Wedi Nomor 1 Kedung Cowek, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya.

Ke-4 bupati yang hadiri acara tersebut, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, Bupati Sampang Slamet Junaidi, Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron, dan Bupati Sumenep A.Busyro Karim, diwakili Asisten I Pemerintahan Setkab Sumenep.

Untuk mewujudkan satunya kata sepakat memajukan Madura, Herry Marzuki memasukkan 4 bupati di Madura sebagai bagian kepengurusan dari BPWS kedalam Draft Perpres (Peraturan Presiden). Tak hanya itu, Herry Marzuki juga memasukkan nama tokoh-tokah masyarakat pilihan Gubernur Jatim menjadi anggota Wansehat (Dewan Penasehat) BPWS. Herry Marzuki menegaskan, pembangunan Madura tetap berkordinasi dengan masingmasing bupati di Madura agar terhindar terjadinya tumpang tindih kebijakan.

“Tak perlu khawatir, karena BPWS tidak akan menggangu kewilayahan 4 kabupaten di Madura, BPWS hanya ingin segera memajukan Madura secara integratif,” kata Herry Marzuki menjamin.

Keberadaan BPWS sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 dengan tugas antara lain membangun dan mengelola wilayah kaki jembatan SurabayaMadura, kawasan ekonomi khusus Madura, serta memfasilitasi dan menstimulasi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jatim. (did/ap)

Jatim III

Hal - 5

Warga Keluhkan Kualitas Air PDAM Lamongan

Airnya Berwarna Coklat Seperti Comberan

Kondisi air PDAM Lamongan berwarna cokelat yang dikhawatirkan masyarakat menimbulkan penyakit

Lamongan, Jatim Pos Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lamongan menuai sorotan. Pasalnya, saat ini kualitas air yang mengalir ke pelanggan berwarna cokelat seperti halnya air comberan.

Menurut salah satu warga yang tinggal di Perumahan Deket Permai Farid, mengaku kesal dengan pelayanan pendistribusian air PDAM di rumahnya. Pasalnya kualitas air bersih yang berasal dari PDAM Lamongan semakin hari semakin buruk.

“Airnya bukan seperti air ledeng, tapi seperti comberan atau mirip Bir Bintang. Bagai-

mana kita tak kesal, dan alasannya selalu tercemar limbah, terus ke mana selama ini pihak PDAM Lamongan,” ujarnya, Selasa (25/08/2020).

Hal yang sama juga dirasakan oleh Anas warga Perumahan Jetis Indah Lamongan. Dia mengatakan, kondisi ini bukan persoalan baru.

Hampir setiap bulan dan setiap sore hari selalu ada air keruh yang dialiri PDAM, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari keluarga.

“Mau tidak mau kita beli air atau gunakan air di dalam tandon tampungan. Ini mem bebani kita karena di PDAM kita sudah bayar tiap bulan-

nya yang mahal, tapi nyatanya sampai saat ini air yang kita terima kualitas air yang semakin hari semakin bobrok,” terangnya.

Lebih lanjut dia mengaku air keruh tersebut tentu tak dapat digunakan, baik untuk mandi apalagi untuk memasak menjadikan kekhawatiran jika menimbulkan penyakit.

“Jika dipaksakan, khawatir malah menimbulkan penyakit. Meskipun bisa digunakan tentu memerlukan waktu untuk diendapkan terlebih dahulu,” tandasnya.

Menanggapi keluhan konsumen tersebut, Ali Mahfudi selaku Direktur PDAM Lamongan saat dikonfirmasi mengatakan buruknya kualitas air PDAM Lamongan disebabkan adanya dampak dari air baku yang tercemar limbah domestik, limbah industri info dari PJT1 kemarin.

“Karena baku mutu ada penurunan BOD dan COD. hasil tes dari Cepu Blora baru nyampek ke Babat hari Jumat karena arus bengawan Solo yang lamban,” ujar Ali. Lebih lanjut Ali beralasan kualitas air PDAM sudah mengalami proses dossing kimia. Sehingga menurutnya jika digunakan untuk mandi masih aman.

“Semoga 2-3 hari ke depan, air baku bengawan solo normal kembali. Sehingga kualitas air bisa jernih,” tandasnya. (bis)

Poomsae Championship Indonesia

Atlet Taekwondo Pamekasan Rebut 8 Medali Emas Pamekasan, Jatim Pos Kejuaraan olahraga virtual atau online belakangan marak dilakukan, bahkan untuk kejuaraan nasional. Dan atlet Pamekasan tak melewatkan untuk ikut kejurnas, seperti kejuaraan Taekwondo Indonesia Poomsae Championship Tahun 2020. Dalam kejuaraan ini, atlet Pamekasan mampu merebut 8 medali emas.

Pelatih Taekwondo Pamekasan, Sudiyanto, menjelaskan, kejuaraan taekwondo ini dilaksanakan secara online di Sekretariat Taekwondo Pamekasan dari 22 hingga 23 Agustus 2020. “Dan atlet kami mampu merebut 8 medali emas, 7 medali perak dan 9 medali perunggu,” kata Sudiyanto bangga, Senin (24/8/2020).

Sebelumnya, tiga atlet Taekwondo Pamekasan juga berhasil lolos seleksi perwakilan Jawa Timur untuk Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Online Taekwondo Poomsae.

Menurut Sudiyanto, untuk penilaian kejurnas tersebut

Kejuaraan E-Poomsae tahun 2020. (ist)

digelar dua hari pada 11 - 12 September 2020 nanti.

Sudiyanto berharap dukungan warga Pamekasan agar atlet Taekwondo Pamekasan bisa menoreh prestasi di Kejurnas tahun 2020 dan lolos menjadi perwakilan Indonesia untuk kejuaraan dunia.

Sudiyanto merinci atlet peraih medali emas pada Kejuaraan Taekwondo Indonesia Poomsae Championship tersebut, adalah, Moh. Rizki Mauldy, Nazilatul Aini, Nindy, Agyl Febyanti, Adnin

Rahmad Baskoro, Muhammad Rajab, dan Mahesa Tegar Sagara.

Sedangkan atle peraih medali perah adalah, Ach. Irfan Ali, Ach. Mirza Roziqin, Ribi Meilia Feriyanto, Verriyanto, Noor Izza Robbani, Nur Fitria Isnaini Sugianto, Faiqotus Sholihah dan Muh. Idris. Untuk peraih medali perunggu terdiri atas, Yasmin Patricilla, Dwi Sri Wahyuni, Ayu Septianingrum, Indrica, Zahwa Syaikhah, Efendi, Dwi Apriliani, Nuri Febriyanti dan Praseptyan Putera. (did/ap)

Atlet Bridge Pamekasan Raih Juara Ke-2 Kejurnas Bridge Online 2020

Parade Juara Kejurnas Bridge Beregu Antar Kabupaten/Kota Online 2020. (ist)

Pamekasan, Jatim Pos Ditengah masa Pandemi Covid-19, banyak kegiatan yang dilaksanakan secara virtual (online) atau daring (dalam jaringan). Seperti kegiatan wisuda virtual, wisata virtual dan belajar online (daring). Walhasil, BP GABSI (Badan Pengurus Gabungan Bridge Indonesia) menggelar Kejurnas Bridge Beregu Antar Kabupaten/Kota secara Online.

Pelatih Bridge Kabupaten Pamekasan, Abd Kawi, menjelaskan, kejurnas itu dilaksanakan sejak tanggal 20 Juli hingga 23 Agustus 2020. Dalam kejurnas ini mempertanding-

kan 4 nomor pertandingan.

Yakni, Open, Ladies, Mixed dan Senior tim. Selain itu juga dipertandingkan kelompok usia yang terdiri dari U12, U15, U18, U21, U26 dan U31.

“Alhamdulillah, Tim Brid ge Kabupaten Pamekasan berhasil merebut juara kedua pada kelompok Umur 21 (U21),” kata Abd. Kawi bangga, Senin (24/8/2020).

Abdul Kawi mengakui jika upaya meraih juara ke-2 Kelompok Umur-21 itu tidaklah mudah. Terlebih, peserta kejurnas Bridge Online itu diikuti oleh tim handal dari seluruh Indonesia. Meski begitu, Abd, Kawi tetap bersema-

ngat untuk mengirimkan 3 tim. Terdiri dari satu Tim Kelompok U-18 serta dua Tim Kelompok U-21.

Menurut Abdul Kawi, kedua tim U-21 dan U-18 berhasil lolos hingga babak final hingga akhirnya mampu merebut Juara 2 Kelompok U-21. “Seluruh pemain tidak menemukan kendala saat bertanding. Apalagi tim Bridge Pamekasan mendapat sokongan dana dari KONI yang memfasilitasi jaringan internet berkecepatan tinggi,” terang Kawi.

Abdul Kawi merinci tim Kelompok U-21 yang merebut juara ke-2 nasional, terdiri atas Heri Purnomo, Permadi S Pramana, Akhmad Walid, Aditya Cahya Ramadana, Desi Agustini Pramita, Qurrata A’yuni Ahsan, serta M Fahru Rozi.

“Kedepannya saya berharap cabang olahraga Bridge tetap diminati kaum muda hingga ada regenerasi. Lebih dari itu bisa menoreh prestasi dan mengharumkan nama Pamekasan,” harap Abdul Kawi. (did/ap)

RMI PBNU Akhirnya Miliki Akses Rapid Test dan Swab Jombang, Jatim Pos Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PBNU bekerja sama dengan Asosiasi Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (ARSINU) dan National Hospital Surabaya menggalang donasi untuk program swab test gratis pesantren, Kamis (20/8/2020).

Ketua RMI PBNU, KH. Abdul Ghoffar Rozin (Gus Rozin) mengatakan, bagi kalangan pesantren, akses untuk melakukan test baik rapid maupun swab sangat sulit. Hal itu mengingat harga keduanya mahal.

“Karena itulah Satkor Covid-19 RMI PBNU berikhtiar untuk menggalang dukungan dari pihak ketiga agar pesantren memiliki akses test rapid atau swab yang terpercaya namun dengan biaya terjangkau,” ujar Gus Rozin.

Gus Rozin juga menyampaikan, pihaknya telah mendapatkan bantuan dari National Hospital Surabaya berupa alat laboratorium Real Time Polymerase Chain Reaction (PCR) buatan Swiss.

“Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh visi kemanusiaan yang sama. National Hospital Surabaya berkenan untuk mendonasikan alat lab Real Times PCR Merk ROCHE LC 96 made in Swiss kepada RMI PBNU,” imbuhnya.

Adapun pemakaiannya, RMI PBNU memberikan kuasa pakai kepada RS UNIPDU Medika Jombang agar alat ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk keluarga besar pesantren. Donasi alat ini juga didukung dengan Kerjasama Operasional (KSO) alat lab rapid tes metode serologi antibodi Merk ROCHE E411.

Gus Rozin menyebut program ini dipersembahkan untuk para Kiai, Nyai dan segenap santri serta keluarga besar pesantren yang merupakan pahlawan spiritual bangsa Indonesia.

“Dengan program ini, para pahlawan tanpa tanda jasa dari komunitas pesan-

tren ini dapat mengakses swab test Covid-19 dengan biaya yang sangat terjangkau bahkan gratis untuk jumlah tertentu,” katanya.

Gus Rozin berharap swab test dapat dilakukan di lingkungan pesantren secara massif sehingga dapat memutus laju penyebaran virus Covid19 di kalangan pesantren.

Senada, CEO National Hospital Surabaya, Adj. Prof.

Hananiel Prakasa Widjaya mengakui kasus Covid-19 di Indonesia masih terus meningkat. Hal tersebut tidak terlepas dari kurang meratanya tes per individu bagi masyarakat.

Oleh karenanya, sebagai upaya mendukung pengendalian Covid-19 melalui kampanye 3T (Testing, Tracing dan Treatment), National Hospital Surabaya menyambut baik program RMI PBNU yang menggalang donasi swab test di pesantren.

“Selain mendonasikan perlengkapan RT-PCR dan pelatihan operasional, National Hospital Surabaya juga mendukung upaya persiapan belajar di pesantren,” sebut Hananiel Prakasa.

Dukungan tersebut, lanjut Hananiel Prakasa Wijaya sebagai upaya pesantren-pesantren menghadapi New Normal. Agar tercipta lingkungan belajar yang nyaman dan aman dari Covid-19.

“Sehingga pesantrenpesantren yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama siap menerima kembali para santri untuk belajar tatap muka lang-

sung di pesantren mereka,” tutupnya.

Sementara itu, Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab pada kesempatan tersebut mengapresiasi peluncuran program Swab For Spiritual Heroes. “Saya mengapresiasi atas bantuan PCR ya ng saat ini memang dibutuhkan dalam penanganan COVID-19. Kami menyambut baik dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada National Hospital dan pengurus RMI-NU (RABITHAH MA’AHID AL ISLAMIYAH NAHDLATUL ULAMA) atas bantuan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat kabupaten Jombang khususnya bagai pondok pesantren,” tuturnya.

Hj. Mundjidah Wahab juga merasa bersyukur atas bantuan yang diberikan kepada RS Unipdu Medika ini.

Ia berharap dengan adanya bantuan tersebut dapat mempercepat pemeriksaan hingga akhirnya bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di kabupaten Jombang.

Hadir juga dalam acara tersebut secara virtual sekaligus meresmikan penyerahan adalah Ketua Umum PB NU KH Said Agil Siroj. Sementara hadir di lokasi acara adalah Ketua RMI PBNU KH Abdul Ghoffar Rozin, perwakilan RS UNIPDU sekaligus Ketua ARSINU KH Dr Zulfikar As’ad Amar, Ditjen P2P Kemenkes dr H. Muhammad Budi Hidayat, M. Kes., dan CEO National Hospital Surabaya Adj. Prof. Hananiel Prakasa Widjaya. (her)

Jatim IV

Hal - 6

Ti p s Mencai r kan Dagi n g Beku dari Frezeer, Cepat dan Aman Ban Tanpa Udara Bakal Diproduksi Massal Profesi Tambal Ban Bakal Terancam

Ban tanpa udara karya Poltekad saat diuji menginjak paku Ban tanpa udara buatan Politeknik Angkatan Darat (Poltekad) Kodiklat TNI AD merupakan gagasan baru jagat otomotif nasional. Ban ini punya satu keunggulan: anti bocor, baik ditusuk paku atau ditembakkan peluru.

Komandan Poltekad Kodiklat TNI AD Brigadir Jenderal Nugraha Gumilar mengakui, saat ini ban tanpa udara tersebut dalam tahap penyempurnaan kualitas.

“Kemarin jalan bebatuan dan tes peluru maupun injak paku sudah, minggu depan kami akan uji di jalan tol menguji daya tahan panas, mampu enggak ban itu bertahan lama, kami akan pelajari sisi endurance dan durabilitasnya,” katanya saat dihubungi kumparan, Rabu (5/8).

Setelahnya jika riset dan pengembangannya membuahkan ban tanpa udara yang siap pakai tanpa uji coba lagi, ada kemungkinan bisa diproduksi massal. Hanya saja kewenangannya berada di bawah pimpinan tertinggi TNI AD. “Harus seizin Bapak Kasad (Kepala Satuan AD) atau Bapak Menhan (Menteri Pertahanan Prabowo Subianto) untuk menentukan kebijakan inovasi teknologi,” lanjutnya.

Tentunya apabila ban tanpa udara diproduksi dalam jumlah besar dan dipakai pada berbagai macam kendaraan, tidak menutup kemungkinan memberikan dampak pada keberlangsungan profesi tambal ban.

Bagaimana tidak, ban tanpa udara sudah tidak membutuhkan tekanan angin lagi supaya bisa dipakai. Pun ketika menginjak paku atau benda tajam lainnya, ban tidak akan bocor maupun kempis. Sebab jaringan pada bannya berfungsi sebagai penahan bobot kendaraan dan peredam benturan.

“Teknologi dan ilmu pengetahuan ke depannya berkembang ya tidak statis, sekarang masih satu cetakan dengan velg makanya berat. Bisa saja ke depan hanya bannya saja yang dijual tanpa velg, jadi bisa dipasang di mobil apa saja,” katanya.

“Tapi nanti jadi enggak enak sama tukang tambal ban pada protes semua, enggak laku lagi karena enggak ada lagi ban yang bocor tertusuk paku,” kelakar Nugraha. (*)

Cocok untuk Kendaraan di Perkotaan

Si Kancil Hanya Dihargai 17 Juta

Baru-baru ini DKI Jakarta memperkenalkan Mobil Kancil. Singkatan dari Kendaraan Niaga Cilik Irit Lincah. Mobil Kancil ini berkapasitas 300 cc, dilengkapi dengan 4 buah kursi, 2 kursi depan dan 2 kursi belakang. Antara bagian depan dan belakang dihalangi oleh pembatas kaca bening.

Meski berbentuk seperti mobil, namun cara mengoperasikan Kancil justru mirip sepeda motor. Uniknya, mobil kecil ini mampu muat 4 orang. Selain itu, harganya tergolong murah. Bahkan, ya ng bekas dijual hanya seharga Honda BeAT baru, yakni Rp17 juta.

Kalau sebelumnya Kancil hanya dipakai untuk angkutan umum, kini sudah bisa digunakan sebagai kendaraan pribadi.

Tampaknya Kancil memang pantas untuk mobil di perkotaan yang sarat dengan kemacetan.

Untuk mendapatkannya bisa berburu lewat marketplace. Sesuai judulnya, banyak keunggulan dari kendaraan imut buatan Fuji Heavy Industries, pabrikan pembuat mobil Subaru, Jepang.

Enaknya Kancil menggunakan transmisi seperti motor matic alias CVT yang dibuat oleh Huffco-Comet, Amerika Serikat. Untuk setirnya menggunakan rack & pi-

nion gear seperti mobil.

Gardan atau rear axle dibuat oleh Fuji Machinery, juga dari Jepang. Kapasitas mesin 400 cc dan bisa muat 4 orang. Enak banget, karena tak kepanasan dan kehujanan. Adalah Ronny Nopirman yang menawarkan mobil Kancil miliknya di Marketplace Facebook. Firman hanya kasih banderol Rp 17 juta.

Harga Honda BeAT terbaru mulai Rp 16,45 juta OTR Jakarta. Biar lebih jelas, simak spesifikasi Kancil berikut ini: - Dimensi Utama (panjang x lebar x tinggi) : 2.800 x 1.385 x 1.720 mm.

- Berat kotor kendaraan 850 kg.

- Radius putar : 4,5 m.

- Mesin : bensin, 1 silinder, 404 cc, 4 langkah, EH41 DUS. - Tenaga maksimum : 13,5 hp (3.600 rpm).

- Sistem rem : Drum brake, 2 hydraulic circuits.

- Battery : 12 V 24 Ah. - Tire : 5.00-10, 6PR. - Kapasitas Tangki Bahan Bakar : 20 liter.

- Kecepatan (maks) : 58 km/jam.

- Daya tanjak : 51 % (26,9 derajat). (*)

Bagi sebagian orang, kerap menjadikan daging sebagai bahan makanan yang wajib ada di rumah. Hal ini dikarenakan adanya kebiasaan makan dengan daging, baik itu dalam jangka waktu yang sering atau bahkan jarang. Daging merupakan salah satu sumber protein yang baik.

Pada 100 gram daging terkandung kurang lebih 25 gram protein. Jumlah ini setara dengan setengah dari kebutuhan protein harian.

Inilah kenapa stok daging dianjurkan untuk selalu tersedia di kulkas.

Umumnya, orang menyimpan daging di freezer.

Hal ini menjadikan daging membeku agar bisa digunakan dalam jangka waktu ya ng lama. Namun, ketika daging ingin diolah, mencairkan es yang ada pada daging menjadi salah satu proses yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum mengolahnya menjadi bahan masakan.

Akan tetapi, apabila kamu tidak mencairkannya dengan tepat, maka makanan kamu akan berisiko terserang bakteri yang berbahaya.

Biasanya, cara yang umum digunakan adalah dengan mencairkan daging beku secara perlahan dan merata di dalam kulkas. Namun cara ini memerlukan waktu yang cukup lama, tetapi paling mudah dan paling aman.

Tetapi tenang saja, masih ada cara lain untuk mencairkan daging yang cepat dan aman. Berikut kami rangkum dari berbagai sumber beberapa cara mencairkan daging beku dengan cepat dan aman.

Cara mencairkan daging beku dengan menggunakan air dingin ini sangat ampuh cepatnya dan terbilang aman. Cara ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan mencairkannya di dalam suhu kulkas. Namun perlu diketahui bahwa, daging yang telah dicairkan dengan menggunakan air ini harus segera mungkin dimasak.

Cara mencairkannya ada-

lah dengan memasukkan daging ke dalam kantong yang bisa ditutup rapat. Kantong jenis ini bisa melindungi daging agar tidak terserang bakteri yang ada di dalam air atau udara. Pilihlah kantong plastik yang berukuran besar.

Kemudian tutup rapat kantong tersebut sambil mengeluarkan udara yang ada di dalamnya.

Kemudian rendam kantong yang berisi daging ke dalam mangkuk yang telah diisi air dingin. Biarkan daging terendam dengan air hingga dagingnya benar-benar mencair. Setiap 30 menit sekali, buang airnya dan isi kembali dengan ini. Hal ini berguna untuk menjaga air tetap dingin dan segar.

Setelah es yang terdapat pada daging membeku, kamu bisa sesegera mungkin untuk memasaknya. Hal ini perlu dilakukan karena, daging tersebut telah terpapar suhu yang hangat. Karenanya, daging harus segera dimasak.

Kalaupun ingin membekukannya kembali, kamu tetap memasaknya terlebih dahulu.

Cara mencairkan daging beku berikutnya adalah dengan menggunakan microwave. Cara ini terbilang cukup praktis dan aman. Karena microwave bisa mencairkan daging beku hanya dalam waktu beberapa menit.

Namun, perlu diketahui bahwa, mencairkan daging dengan microwave bisa membuat daging matang sebagi-

an atau membuatnya menjadi keras. Sehingga memengaruhi kualitas makanan.

Cara mencairkan daging beku dengan microwave adalah dengan membuka pembungkusnya terlebih dahulu.

Kemudian letakkan dagingnya pada wadah. Kamu bisa menggunakan wadah seperti piring yang terbuat dari keramik atau kaca yang tidak tercampur dengan bahan logam.

Selanjutnya, masukkan daging beku ke dalam microwave lalu tekan tombol defrost. Selama proses pencairan daging di microwave, kamu bisa melakukan pengecekan daging setiap satu menit atau lebih dengan cara menekan tombol pause untuk memeriksa dagingnya.

Cek daging dengan menyentuhnya. Apabila daging sudah terasa hangat, biarkan daging menjadi dingin dahulu selama satu menit atau lebih sebelum melanjutkan untuk mencairkannya lagi. Setelah daging beku selesai dicairkan, keluarkan daging tersebut dari microwave.

Daging beku yang sudah empuk atau cair bisa langsung diolah untuk dimasak. Hal ini dikarenakan daging sudah terpapar suhu yang hangat sehingga memungkinkan tumbuhnya bakteri. Oleh karena itu, daging harus segera dimasak agar makanan kamu tidak terkontaminasi. Apabila kamu ingin membekukannya kembali, ada baiknya untuk memasaknya terlebih dahulu. (*)

Dulu Dikenal Raja Kamera

Kini, Kodak Jadi Perusahaan Farmasi

Kodak, yang dulunya dikenal sebagai produsen kamera, kini melebarkan sayapnya ke bidang farmasi melalui perusahaan bernama Kodak Pharmaceuticals.

Rencana ini muncul setelah pemerintah Amerika Serikat mengucurkan pinjaman dana sebesar 765 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau nyaris mencapai Rp11,2 triliun kepada Kodak. Nantinya, Kodak Pharmaceuticals akan memproduksi bahanbahan yang dibutuhkan un-

tuk pembuatan obat.

Menurut laporan The Verge pada Kamis (30/7/2020), Kodak Pharmaceuticals akan memasok bahan-bahan pembuatan obat untuk menanggulangi COVID-19 di Negara Paman Sam yang tak kunjung mereda.

“Setelah semuanya beroperasi, kami akan memasok hingga 25 persen bahan-bahan farmasi aktif yang digunakan dalam non-biologis, non-antibakteri, obat-obatan generik,” kata CEO Kodak,

Jim Continenza.

Sebagai prioritas, Kodak Pharmaceuticals akan menyediakan bahan-bahan untuk pembuatan hydroxychloroquine. Pasalnya, Presiden of The United States atau POTUS, Donald Trump telah sering mempromosikan hydroxychloroquine sebagai obat untuk COVID-19, meskipun obat ini telah berulang kali terbukti tidak efektif sebagai pengobatan untuk melawan virus.

“Percobaan klinis yang luar biasa melihat hydroxychloroquine tidak efektif pada penyakit Coronavirus,” ujar Anthony Fauci, Direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular.

Terlepas dari bahan pembuatan hydroxychloroquine yang akan disediakan Kodak untuk pemerintah Amerika Serikat, perusahaan ini sejatinya bukan nama baru di industri farmasi. Pada 1988, Kodak sempat memproduksi obat Sterling Drug dengan dana 5,1 miliar dolar AS, meskipun baru dikomersialkan pada 1994. (*)

Jatim V

Hal - 7

Achmad Zaini Menjadi Plh. Bupati Sidoarjo

Hanya Mengisi Kekosongan Jabatan

Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa memberikan Surat penunjukan Plh. Bupati Sidoarjo kepada Sekda Sidoarjo Achmad Zaini di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu malam, 23 Agustus 2020

Sidoarjo, Jatim Pos Sepeninggalnya Plt. Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin, SH, Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa langsung menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Achmad Zaini sebagai Plh. (Pelaksana Harian) Bupati Sidoarjo.

Surat penunjukan Plh. Bupati Sidoarjo diterima Sekda Sidoarjo dari Gubernur Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu malam, 23 Agustus 2020.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji serta Dandim 0816 Sidoarjo Muhammad Iswan Nusi dan beberapa pejabat Pemkab Sidoarjo.

Surat Keputusan Gubernur Jatim dengan nomor 131/775/011.2/2020 tentang Penunjukkan Plh. Bupati Sidoarjo tersebut tertanggal 22 Agustus 2020. Dalam SK tersebut menyebutkan Plh. Bu-

pati Sidoarjo mempunyai tugas melaksanakan tugas sehari-hari bupati Sidoarjo.

Selain itu, Plh juga mempunyai tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada gubernur Jawa Timur. Dalam kalimat selanjutnya menyebutkan Plh. Bupati Sidoarjo tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis ya ng berdampak pada perubahan status hukum organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran.

Achmad Zaini, Plh Bupati mengatakan, penunjukan dirinya sebagai Plh. Bupati Sidoarjo hanya untuk mengisi kekosongan jabatan. Jabatan baru yang diembannya akan selesai bila ada Pj/Penjabat bupati Sidoarjo yang diusulkan gubernur Jatim kepada Menteri Dalam Negeri.

Dikatakannya, saat ini gubernur Jatim sedang menyiapkan usulan Pj Bupati Sidoarjo tersebut. Usulan ter-

sebut tengah dipersiapkan sambil menunggu rapat paripurna DPRD Sidoarjo akhir masa jabatan Plt. Bupati Sidoarjo. Rencananya besok Rabu rapat paripurna tersebut akan digelar.

“Sambil menunggu Pj itu, satu bulan lah sampai SK persetujuan dari Mendagri keluar untuk Pj,” ucapnya.

Selain itu dengan ditunjuknya dirinya sebagai Plh. Bupati Sidoarjo maka roda pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dapat tetap berjalan. Tidak ada kendala.

Namun, dirinya mengakui dalam menjalankan roda pemerintahan, kewenangannya sebagai Plh. Bupati Sidoarjo berbeda dengan Bupati maupun Plt. Bupati. Atau bisa dibilang kewenangannya terbatas.

Seperti dicontohkannya pada penetapan nota APBD 2020 perubahan Kabupaten Sidoarjo yang harus menunggu Pj. “Pembahasan boleh tapi penetapan harus menunggu Pj, tidak boleh dengan Plh,” cetusnya.

Terkait penanganan pencegahan penyebaran Covid19 akan terus berjalan seperti biasanya. Pasalnya penanganan pandemi Covid-19 menjadi tugas bersama.

Tracking akan tetap dilakukannya. Bahkan hari Senin ini akan dilakukan tes Swab kepada siapa-siapa yang kontak langsung dengan almarhum Plt. Bupati Sidoarjo. (zal)

Belum Ada Kepastian Harga, Petani Tembakau Pamekasan Cemas Pamekasan, Jatim Pos Kecemasan petani tembakau di Kabupaten Pamekasan kian membuncah. Pasalnya, hingga sekarang belum ada kepastian satuan harga atas dan bawah. Selain itu, tidak ada pengumuman kapasitas pembelian atau kuota/stok tembakau yang hendak dibeli pabrikan rokok.

Kepala Disperindag Pamekasan, Ahmad Sjaifuddin, membenarkan jika hingga sekarang belum ada kepastian penetapan harga atas dan harga bawah serta stok/ kuota pembelian tembakau dari pihak pabrikan.

“Kami telah berkirim surat terkait harga atas dan harga bawah serta stok atau kuota kepada seluruh pabrikan rokok yang memiliki gudang di Pamekaksan,” tandas Ahmad Sjaifuddin, Senin (24/8/2020).

Mantan Kadis Pariwisata itu, menegaskan jika selama dua pekan ini hanya ada PT Gudang Garam yang membalas surat Disperindag. “Itu-

Petani tembakau di Pamekasan

pun tanpa memberikan kejelasan jadwal buka gudang.

Pihak Gudang Garam juga tidak memberi kejelasan tonase tembakau yang hendak dibeli pada musim ini,” imbuh Sjaifuddin.

Dalam suratnya kepada pabrikan rokok pemilik gudang pembelian di Pamekasan, Sjaifuddin meminta kejelasan tentang jadwal dan ketentuan pembukan gudang dan proses pembeliannya.

Lantaran baru PT Gudang Garam yang membalas surat

Disperindag, Sjaifuddin berjanji akan mengontak pihak pabrikan rokok secepatnya.

Data Disperindag Pamekasan, mencatat ada 9 pabrikan rokok yang saban musim membeli tembakau milik petani Pammekasan. Semuanya telah dilibatkan dalam pola kemitraan bersama.

“Kasihan petani tembakau jika gudang pabrikan rokok belum dibuka. Sedangkan petani sudah ada yang memanen sekaligus me rajang dan siap jual,” kata mantan Kadis Pengairan itu. (did/ap)

Bantu Pelajar Daring, Kodim Lamongan Siapkan WiFi Gratis

Sejumlah pelajar memanfaatkan WiFi gratis dari Kodim 0812 Lamongan

Lamongan, Jatim Pos Komando Distrik Militer (Kodim) 0812 Lamongan meluncurkan program one Koramil one WiFi, program WiFi gratis ini sebagai upaya nyata dalam memberikan pelayanan akses internet gratis bagi pelajar di tengah pandemi covid-19.

Dandim 0812/Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono, SH, M.Tr.Han mengatakan inovasi pelayanan wifi gratis ini dimaksudkan untuk mempermudah akses internet bagi pelajar dalam proses belajar mengajar yang dilakukan dalam jaringan (daring).

Karena menurutnya pem belajaran sistem daring tersebut hanya dapat dilakukan dengan memanfaatkan akses internet, sedangkan masyarakat tidak semua memiliki jaringan internet, tidak semua memiliki handphone android dan tidak semua wilayah terjangkau jaringan internet.

“Bahwa upaya tersebut merupakan bagian dari kehadiran pemerintah dalam membantu kesulitan adik-adik pelajar, yang kesulitan mengakses internet untuk mendukung proses belajar,” tuturnya, Minggu (23/08/2020) Lebih lanjut Dandim 0812

Lamongan mengatakan sampai dengan hari ini secara keseluruhan yang sudah beroperasi dan sudah melayani pelajar ada sekita 26 Koramil yang sudah termasuk one Koramil one wifi. Untuk itu, pihaknya mengatakan apabila ada siswa yang memerlukan sambungan internet bisa langsung datang ke Koramil terdekat.

“Untuk itu kepada adik-adik yang mengalami kendala jaringan atau akses internet silahkan belajar di Makoramil, disana kita sediakan WiFi gratis, tidak usah takut, tinggal laporan kepada yang jaga saja,” pungkasnya. (bis)

Pilkada Lamongan 2020

Pasangan Suhandoyo-Su’uddin Dapat Rekom PSI

Lamongan, Jatim Pos DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara resmi memberikan surat rekomendasi untuk Suhandoyo-Su’uddin sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan dengan jargon “KOMPAK” di Pilkada Lamongan 9 Desember 2020 mendatang.

Penyerahan surat rekomendasi sekaligus deklarasi dukungan tesebut dihadiri DPP,DPW Ketua DPD PSI Lamongan di Aula Wisata Edukasi Gondang Outbound (WEGO) Sugio Lamongan, Minggu (23/08/2020).

Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai PSI dengan No. 350/SK/DPPPSI/ 2020 tertanggal 13 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Grace Natalie dan Sekretaris Jenderal Raja Juli Antoni bermaterai 6000 dan stempel resmi partai.

Sebelum diserahkan, surat rekomendasi dibacakan oleh Wakil Sekretaris DPW JATIM Partai Solidaritas Indonesia.

Dalam sambutannya, Ir. Suhandoyo, SP menyampaikan terimakasih atas amanat yang diberikan Partai PSI untuk maju dalam kontestasi Pilkada Lamongan 2020.

“Kami berdua merasa sa-

Penyerahan surat rekomendasi dari DPP PSI untuk pasangan Suhandoyo-Suudin di Pilkada Lamongan 2020

ngat luar biasa diberikan amanat oleh Partai PSI, dan semoga kita berdua bisa menjaga amanat ini,” katanya.

Dikatakan Ir. Suhandoyo,SP masih banyak potensi yang belum digarap di Lamongan, untuk itu pihaknya berharap melalui kepimpinannya kelak Lamongan bisa lebih baik.

“Banyaknya pengangguran dan perlunya ekonomi kreatif yang perlu digarap. Maka dari itu, kami minta doa dan dukungan semua ya ng hadir untuk mewujudkan perubahan Lamongan Baru,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Suhandoyo memaparkan sejumlah program yang akan diwujudkan apabila terpilih sebagai Bupati Lamongan. Diantaranya transfer generasi dan menggalakkan

pertanian era 4.0 agar minat pemuda untuk bertani tidak hilang dimakan zaman dan menjadi ladang yang menjanjikan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD PSI Lamongan, Bro Candra mengatakan, siap mendukung total pasangan Suhandoyo-Suudin dalam Pilkada Lamongan yang bakal digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Kami siap memenangkan pasangan SuhandoyoSuudin untuk mewujudkan perubahan Lamongan yang lebih baik, karena Partai PSI sangat mewakili generasi muda lamongan,” jelasnya.

Selain deklarasi dukungan dan penyerahan rekomendasi, pada kesempatan ini juga dibacakan ikrar dukungan terhadap pasangan Suhandoyo–Su’udin. (bis)

Ekspose Pemprov Jatim Gubernur Khofifah :

Hal - 8 ¾

Perlu Solusi Dampak Covid, Ibu dan Anak Stres GUBERNUR Jatim Khofifah Indar Parawansa mengemukakan, Indonesia dan Jawa Timur khususnya tengah mengalami persoalan ekonomi dan kesehatan yang berat akibat pandemi Covid-19. Bahkan, hal tersebut juga berdampak pada persoalan sosial yang dialami perempuan dan anak termasuk Jatim.

Mulai dari banyaknya Pekerja Migran Indonesia Perempuan yang di PHK atau dirumahkan, menurunnya ekonomi keluarga, kekerasan pada perempuan dan anak, stress anak yang tinggi, pendidikan anak, maupun kehamilan yang tidak diinginkan.

Untuk itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar semua elemen strategis, baik kampus, aktifis perlindungan perempuan dan anak, media, pro aktif pemerintah serta peran pengusaha.

“Kita harus bergandengan tangan untuk mencari solusi efektif atas dampak sosial covid-19 bagi perempuan dan anak,” terang Khofifah saat membuka Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan (UPTD PPA/PPT/P2TP2A) dan Layanan Korban dalam rangka Rakor Penyusunan dan Implementasi Pemulihan Sosial Perempuan dan Anak di Jawa Timur di Hotel Grand Dafam Signature, Surabaya, Selasa (25/8) malam.

Menurutnya, permasalahan yang ditimbulkan akibat

dampak covid-19 memang cukup luas dan dalam. Misalnya dampak ekonomi yang menjadikan kemiskinan perempuan bertambah, sehingga bisa berdampak pada munculnya kekerasan kepada perempuan termasuk KDRT baik fisik maupun psikis. Begitu pula dampak sosial di bidang pendidikan bagi anak-anak.

Lebih lanjut disampaikan Khofifah, bahwa Fakultas Psikologi dari berbagai perguruan tinggi di Jatim diharapkan dapat membangun sinergi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jatim untuk mengatasi permasalahan yang terjadi ini.

“Pendekatan yang membutuhkan terapi psiko sosial bisa dilakukan para psikolog.

Karena mereka memiliki jaringan untuk menyiapkan konselor lebih banyak lagi,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jatim Andriyanto mengatakan pemberdayaan perempuan adalah usaha sis-

tematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan perempuan haruslah dilakukan secara holistik dengan memperhatikan seluruh aspek Perempuan, yaitu di bidang kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan.

Dengan belum ditemukan vaksin Covid-19 sampai saat ini, lanjutnya, maka kita tidak lah mungkin menunggu kesehatan dan ekonomi pulih terlebih dahulu baru melakukan reformasi sosial. Menurutnya, pemulihan sosial sejatinya paralel, integrasi dan konvergen dengan percepatan pemulihan sektor kesehatan dan ekonomi. Untuk itu perlu diadakan Rapat Koordinasi untuk menyusun dan mengimplementasikan pemulihan sosial perempuan dan anak di Jatim.

Dikatakan, Grand Design Percepatan Pemulihan Sosial Perempuan dan Anak hasil rakor ini nantinya diharapkan akan menjadi pedoman pelaksanaan teknis dalam pemberdayaan perempuan dan perlin-

dungan anak di Jatim, menuju adaptasi kebiasan baru.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah juga menyerahkan berbagai Piagam Penghargaan. Diantaranya, penghargaan Gender Champion kepada Sri Wahyuningsih, SH.,M.Pd dari Women Crisis Center “Dian Mutiara Malang”; Sutiah, S.Pd, dari Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan Pembangunan Jawa Timur di Malang; Siti Yunia Mazdafiah dari Savy Amira; dan Dewi Winarti, S.Pd.I dari

PWNU Fatayat Jawa Timur.

Selanjutnya, Piagam Penghargaan kepada fasilitator PUG yang aktif telah membantu Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota. Antara lain Drs. Syamsul Ma’ arif, Pemerharti Gender; Drg. Rochendah Soetarmiati, M.Kes dari Pemerhati Gender; Dr. Lilik Hamidah, M.Si dari UIN Sunan Ampel; dan Dr. Tri Susantari, M.Si dari Universitas Airlangga.

Kemudian, Piagam Penghargaan Penyusun Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

(PPRG) Terbaik dari Perangkat Daerah diberikan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur; Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur; dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

Sementara untuk penerima Piagam Penghargaan Penyedia Sarana dan Prasarana Kantor/ Pelayanan yang Responsif Gender Terbaik dari Perangkat Daerah. Yaitu Bapenda Provinsi Jawa Timur; Bappeda Provinsi Jawa Timur; RSUD Dr. Saiful Anwar Malang; dan RSUD Dr. Soetomo Surabaya. (hms)

Rekonsiliasi BLT Dana Desa Dan PKH

Agar Program JPS ‘Nyekrup’ Atasi Kemiskinan Akibat Covid-19

Gubernur pada acara Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Hotel Dafam Surabaya

PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur terus berupaya melakukan rekonsoliasi guna mengupayakan agar seluruh bantuan sosial maupun program jaring pengaman sosial (JPS) yang digulirkan pemerintah bisa efektif mengentaskan kemiskinan di tengah pandemi covid-19.

Setelah empat hari yang lalu Pemprov Jatim menyelenggarakan Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH), hari ini Selasa (25/8) giliran Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang digelar di Hotel Dafam Surabaya.

Rekonsiliasi ini diikuti

oleh 145 Tenaga Ahli Program Pemberdayaan Pembangunan Desa (P3MD) dan 30 Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Staf Ahli Kementerian Desa PDTT Hubungan Antar Lembaga, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan rekonsiliasi ini penting untuk bisa menyingkonkan program lintas elemen agar bisa saling bersinergi, berkolaborasi dengan satu tujuan bisa mengentaskan masyarakat Jawa Timur dari belenggu kemiskinan.

Selain itu Khofifah juga

menyebut rekonsiliasi ini bertujuan untuk mensinergikan berbagai bantuan sosial dari pemerintah, maupun pemerintah daerah sebagai Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak Pandemi covid-19 agar tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Saya berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Sosial, Pendamping Desa dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang saat ini banyak bersinggungan dengan bantuan yang masuk ke desa bisa bersinergi, berkolaborasi. Kalau bahasa saya harus ‘nyekrup’ agar program yang masuk ke desa khususnya Bansos Tunai dapat tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat jumlah” terang Khofifah.

Sebagaimana diketahui bahwa pandemi covid-19 telah menyebabkan pelemahan ekonomi masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan di 22 provinsi termasuk di Jawa Timur.

Padahal pemerintah telah banyak menyalurkan bantuan kepada masyarakat untuk pe-

Edisi 372 Thn XIX – Minggu I September 2020

nanggulangan kemiskinan baik melalui Kementerian Sosial maupun Kementerian Desa PDTT seperti Dana Desa (DD), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan lainnya.

Namun hasilnya belum menggembirakan seperti yang diharapkan , khususnya terhadap penurunan angka kemiskinan disaat pandemic covid-19 ini.

“Tentu kita wajib untuk melakukan evaluasi apa kirakira yang kurang tepat terhadap upaya-upaya yang sudah kita lakukan lalu kita cari solusi bersama agar intervensi berikutnya lebih signifikan hasilnya,” tegas Khofifah.

Lebih lanjut perempuan yang juga mantan Menteri Sosial ini menyebut bahwa ada salah satu program yang sudah ‘nyekrup’ antara program dari pemerintah pusat dengan program Pemprov Jatim.

Yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Program Jatim Puspa (Pemberdayaan Usaha Perempuan).

Dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang te-

lah mengalami graduasi akan dilanjutkan dengan Program Jatim Puspa.

Program Jatim Puspa ini diwujudjan melalui pemberian bantuan modal sebesar Rp. 2.500.000,- per KPM PKH yang telah graduasi untuk membangun kewirausahaan.

“Saya berharap agar sinkronisasi program seperti PKH dengan Jatim Puspa bisa dilanjutkan dengan sinkronisasi program yang lain. Agar kemiskinan bisa kita turunkan, dan laju ekonomi masyarakat kita bisa kembali berjalan lancar,” imbuhnya.

Dalam kegiatan ini, secara khusus Gubernur Khofifah juga menitipkan 30.000 masker kepada para Pendamping Desa yang hadir untuk dibagikan kepada warga desa di wilayah pendampingannya masing-masing.

Ia juga sekaligus menitipkan pesan agar para pendamping desa mampu menjadi mediator sosialisasi Pentingnya Penggunaan Masker sebagai bagian dari upaya memutus rantai penyebaran covid-19 di Jawa Timur.

Sementara itu, Jawa Timur di tahun 2020 ini mem-

peroleh alokasi Dana Desa sebesar Rp 7,570 Trilliun untuk 7.724 Desa. Realisasi sampai dengan 24 Agustus 2020 progress salur Dana Desa di Jawa Timur sudah mencapai Rp 5,971 Trilliun atau 78,87 persen.

Sedangkan Progress salur Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) untuk bulan Pertama sebesar Rp 517,89 Milliar (99,96 %), bulan kedua 513,46 M (98, 47%), bulan ke Tiga 441,43 M (81,66%), bulan ke IV 16,9 M (7,64%), dan bulan ke V 2,3 M (0,88%).

Secara keseluruhan BLT DD telah diberikan kepada 863.151 KPM di seluruh Jawa Timur. Sebanyak 2 (dua) kabupaten yang sudah salur 100 persen DD sampai hari ini yaitu Kabupaten Madiun dan Kabupaten Tulungagung.

Dalam rangka pemulihan ekonomi masa Pandemi covid19, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang diberikan kepada keluarga miskin selama 6 bulan dengan rincian 3 bulan pertama masing-masing 600 ribu dan 3 bulan kedua 300 ribu rupiah.(hms)

Ekspose Pemprov Jatim

Hal - 9

Wagub Emil Berangkatkan Gowes Santri 2020

Wagub Emil (kiri) ikut gowes mengenakan sarung

WAKIL Gubernur Jatim,

oleh 700 peserta, di lapa-

Yusuf, Wakil Bupati Pasuruan

Emil Elestianto Dardak memberangkatkan secara lang-

ngan PPT Al Yasini, Pasuruan, Sabtu (22/8).

Mujib Imron, dan Forkopimda Kab. Pasuruan.

sung Gowes Santri Ala Gowes Santri, Nonton Gowes

Pada kegiatan tersebut Wagub Jatim yang akrab di-

Dalam sambutannya, Emil menyampaikan, apre-

Gotri Ala Gotri Nogosari 20

“Sekeras-kerasnya kita

siden agar masyarakat bisa

20. Apalagi, para pesertanya juga mengusung kekhasan

berusaha harus tetap diimbangi ikhtiar dengan memohon

tetap aktif beraktifitas. Tentunya, dengan menerapkan

santri yaitu dengan mengenakan sarung. Menurutnya,

doa kepada Alloh SWT. Semoga semangat menjaga keseha-

protokol kesehatan dengan ketat yang sudah tertuang

hal ini merupakan wujud nyata dari kebanggaan pada

tan bisa terus kita bangun, khususnya di lingkungan pe-

pada Intruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2020.

produk lokal.

“Saya mengapresiasi betul

santren Al Yasini,” tutupnya.

Sementara itu, Bupati Pa-

“Jadi kita memilih gowes agar masyarakat bisa tetap

kegiatan ini, terlebih juga dirawuhi para kyai-kyai. Dan pe-

suruan Irsyad Yusuf mengatakan, kegiatan gowes ter-

aktif berolahraga. Dan tentunya, dengan melaksana-

makaian sarung ini merupakan wujud dari bangga pada pro-

sebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringa-

kan Inpres No. 6 dengan tertib mengenakan masker.

duk lokal,” terang Emil.

Di akhir sambutannya,

tan HUT Ke-75 Kemerdekaan RI, serta untuk memeriahkan

Apalagi, para kyai telah membuat maklumat untuk

Wagub Emil pun berharap, bahwa pandemi Covid-19

peringatan 1 Muharram 1442 H. Selain itu, juga dalam rang

ikut menertibkan masyarakat,” terangnya.

bisa segera berakhir di Indonesia khususnya di Jatim.

ka rangkaian peringatan Hari Jadi ke 1091 Kab. Pasuruan

Pada kesempatan tersebut, Wagub Emil bersama Bupati

Oleh sebab itu, ikhtiar harus terus dilakukan dengan di-

sekaligus launching jamaah gowes sarungan Pasuruan

Pasuruan yang lekat disapa Gus Irsyad, Wabup Pasuruan yang

siplin menerapkan protokol kesehatan. Hal ini juga seja-

yang disingkat “Jagongan”.

Ia menambahkan, olahra-

biasa disapa Gus Mujib serta para Forkopimda Pasuruan juga

lan dengan slogan 5M Kab. Pasuruan dalam menanggu-

ga gowes ini sengaja dipilih karena merupakan salah satu

ikut gowes bersama para peserta. Untuk memeriahkan

langi Covid-19 yaitu menggunakan masker, mencuci ta-

olahraga yang bisa menerapkan jaga jarak. Selain itu, juga

acara, panitia juga menyediakan berbagai doorprize bagi

ngan, menjaga jarak, menjaga imun, dan memohon

untuk menerapkan arahan Pre-

peserta gowes.

(hms)

Sekdaprov Heru Pesan Pentingnya Arumi Bachsin Terus Ajak Masyarakat Tak Henti Konsumsi Ikan Kesiapan Prokes Santri NKRI (Gotri Ala Gotri Nogosari) 2020 yang diikuti

KETUA Forum Peningkatan Konsumsi Makan Ikan (Forikan) Jatim Arumi Bachsin Emil Elestianto Dardak tak pernah berhenti mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menggemari makan ikan.

Apalagi, kegemaran tersebut dikemas dalam sebuah event menarik. Seperti halnya yang dilakukan Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Prov. Jatim menggelar Lomba Masak Ber bahan Ikan di Kantor BPSDM Prov. Jatim di Jl. Balongsari Tama Surabaya, Senin (24/8).

Menurut Arumi, mengkonsumsi ikan dinilai dapat meningkatkan imunitas tubuh seseorang. Apalagi saat ini, seluruh masyarakat tengah menghadapi pandemi Covid-19. Untuk itu, melalui lomba yang juga bertujuan untuk membangun kekeluargaan dan kebersamaan ini dapat memberikan manfaat bagi imunitas tubuh.

“Bukan pemenangnya atau siapa yang juara melainkan perjuangannya dan kekompakan untuk masak berbahan ikan dalam peringatan HUT RI ke 75.

Masa pandemi seperti ini sangat jarang kegiatan memeriahkan HUT Kemerdekaan,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, istri Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak itu pun berpesan agar seluruh ASN di lingkungan BPSDM terus membangun etos kerja yang baik. Karena dengan

sapa Emil ini, juga didampingi Bupati Pasuruan Irsyad

siasinya atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan Gowes

Ketua Forikan Jatim, Ibu Arumi Bachsin di acara Peringantan HUT RI ke 75 diselenggarakan di BPSDM Provinsi Jawa Timur Jalan Balongsari Surabaya

tingginya etos kerja menjadikan segala pekerjaan bisa terselesaikan dengan mudah dan tepat waktu.

Terkait Lomba Masak Berbahan Ikan, Arumi berterima kasih kepada BPSDM yang telah menjadikan ikan sebagai lauk utama. Lauk ikan mengandung protein yang tinggi dan sarat akan gizi yang lengkap dibandingkan lauk lainnya. Apalagi lauk ikan sendiri juga mudah dicerna bagi tubuh anak dan para orang tua lanjut usia.

“Menu ikan mengandung protein yang tinggi terutama bagi pencernaan yang memiliki nilai gizi tinggi. Terlebih ikan juga harganya relatif terjangkau dibandingkan dengan menu lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPSDM Prov. Jatim Aries Agung Paewai menuturkan, Lomba Masak Bahan Ikan merupakan upaya memberi-

kan semangat kepada para karyawan karyawati di lingkungan BPSDM Prov Jatim sebelum melaksanakan tugas secara New Normal.

“Lima bulan yang lalu selama pandemi BPSDM Prov.

Jatim memutuskan Lock Down dikarenakan ditunjuk oleh Pemprov Jatim sebagai pusat observasi Covid -19 di Jatim,” ujarnya.

Selain kegiatan kediklatan selama Pandemi Covid-19, BPSDM juga menyiapkan ruangan untuk sekolah daring bagi siswa sekolah yang kesulitan mencari wifi atau internet.

“Kami mohon doa restu akhir bulan mendatang BPSDM akan kembali beraktifitas menyelenggarakan kediklatan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Juga bisa menyelenggarakan daring secara gratis. Sekolah daring di BPSDM telah berjalan sudah dua minggu dan Alhamdulillah

Edisi 372 Thn XIX – Minggu I September 2020

perlindungan dari Alloh SWT.

adik-adik sangat berantusias.

Kami akan terus berupaya untuk memberikan akses internet kepada siswa siswi sekolah daring di BPSDM Jatim,” jelasnya.

Di sela sela kunjungannya di BPSDM Prov. Jatim, Arumi yang juga menjabat sebagai Ketua TP PKK Prov.

Jatim itu menyempatkan diri memotivasi 24 anak-anak yang sedang mengikuti Kelas Daring dari jenjang SD,SMP maupun SMA dimana BPSDM menyediakan kuota internet secara gratis bagi mereka.

Dihadapan siswa Daring, Arumi berpesan agar mereka terus bersemangat belajar meskipun lewat online. “Semangat belajar ya adik-adikku semua. Ruangan kelas yang AC dan sangat bagus ini semoga menambah betah belajarnya ya,” tuturnya.

Menurut Arumi, belajar secara tatap muka di sekolah dinilai masih lebih enak dibandingkan belajar lewat daring. Alasannya, belajar secara tatap muka bisa berinteraksi dengan teman sebaya sekaligus bermain. Meskipun demikian, semangat untuk terus belajar harus tetap tinggi selama masa pandemi ini.

“Pokoknya anak-anakku harus dan tetap semangat belajarnya. Semoga pandemi ini bisa cepat hilang dan semua siswa bisa belajar kembali di sekolah,” tutup Arumi yang diamini oleh para siswa. (hms)

Sekdaprov Heru buka Seminar online Penanggulangan Bencana

SEKRETARIS Daerah Prov. Jawa Timur, Heru Tjahjono secara resmi membuka Seminar Online Penanggulangan Bencana bersama lima Bakorwil Prov. Jatim di Ruang Binaloka Adhikara, Kantor Gubernur Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Selasa (25/8) pagi.

Dikesempatan itu, Sekdaprov Heru pun berpesan tentang pentingnya kesiapan protokol kesehatan (Prokes) dalam menghadapi bencana.

Menurut Heru, penanggulangan sebuah bencana, dinilai sangat berbeda ketika sebelum dan saat pandemi Covid19 berlangsung.

“Karena kita harus melakukan prepare terhadap masyarakat yang terkena bencana agar tidak menjadi bencana yang kedua yaitu tertular Covid-19,” ungkap Heru Tjahjono dalam arahannya.

Dirinya mencontohkan, jika dulu penanggulangan bencana dilakukan dengan mengumpulkan masa sesegera mungkin untuk mempercepat evakuasi, maka pada saat pandemi Cobid-19, tidak bisa lang-

sung dilakukan. Pengumpulan masa di masa pandemi Covid19 dinilai sangat beresiko munculnya bencana kedua yaitu penularan.

“Kalau dulu ada bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor, bisa dilakukan penanganan secara langsung, dan tidak perlu persiapan macam-macam. Tapi sekarang tidak bisa,” ujar pria yang pernah menjabat sebagai Bupati Tulungagung ini.

Maka dari itu, Heru Tjahjono menegaskan bahwa semua relawan, baik yang tergabung dalam BPBD, Dinsos, Dinkes, Kesra, Kampung Tangguh bahkan Pesantren Tangguh di Jatim harus siap dengan alat pelindung seperti masker dan hand sanitizer.

Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Prov.

Jatim Hudiono menyampaikan bahwa seminar tersebut digelar salah satu tujuannya yakni mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan program ketangguhan di desa dan kota. (hms)

Jatim VI

Hal - 10

Penyakit TBC di Sumenep Terus Meningkat Bupati Minta Masyarakat Proaktif Mencegah

DPRD Sumenep

Apresiasi Langkah Pemkab Belajar Tatap Muka di Kepulauan

ya promotif dan preventif, tetapi tidak mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif.

“Kami untuk kegiatan pro motif dan preventif melibatkan Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumenep sampai tingkat desa, guna memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penyakit TB dan cara-cara mencegah penularan penyakit di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Bahkan saat ini, PemeSumenep Jatim Pos Angka penderita TBC

bekerja sama melakukan pencegahan dan pengendalian TB

rintah Kabupaten Sumenep menjalin kerja sama dengan

(Tuberkulosis) yang juga dikenal dengan TB dalam ku-

supaya angka penderitanya di Kabupaten Sumenep menurun

(Stop TB Partnership Indonesia (STPI) yang bentuknya

run waktu tiga tahun terakhir di Kabupaten Sumenep, cen-

di tahun-tahun selanjutnya.

“Melalui pembentukan

ploting area untuk program pencegahan dan pengenda-

derung meningkat jumlah kasusnya.

forum pencegahan dan pengendalian TBC, semua pi-

lian TB di Sumenep.

Kerja sama itu telah

“Sesuai data Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep me-

hak yang terlibat untuk menyebarluaskan informasi ten-

dilakukan penandatanganan Memorandum of Under-

nunjukkan bahwa penemuan kasus TBC pada tahun 2017

tang pencegahan penularan penyakit dan mengajak ma-

standing (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Sume-

sebanyak 1.627 jiwa, pada tahun 2018 ditemukan 1.709 ji-

syarakat ber-Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), se-

nep dengan STPI, serta perjanjian kerja sama antara Di-

wa dan pada tahun 2019 jumlah kasus TBC yang ditemukan

hingga komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep ta-

nas Kesehatan Kabupaten Su menep dan STPI pada bulan

berjumlah 1.882 jiwa,” kata Bupati Sumenep, Dr. KH. A.

hun 2020 bebas TBC bisa tercapai,” tutur Bupati dua

November tahun 2019 lalu.

“Kerja sama STPI yang me-

Busyro Karim, M.Si pada Pembentukan Forum Pencegahan

periode ini.

Bupati menyatakan, Pem

libatkan berbagai unsur masyarakat bisa meningkatkan pe-

dan Pengendalian TBC Kabupaten Sumenep di Kantor Bu-

kab Sumenep telah melakukan langkah-langkah un-

nyuluhan pencegahan penularan penyakit TB untuk mempe-

pati, Senin (24/08/2020).

Untuk itulah, diharapkan

tuk menanggulangi penyakit TBC, di antaranya pendeka-

ngaruhi pola pikir masyarakat sekaligus memotivasi masyarakat

seluruh pihak untuk bersinergi,

tan intensifikasi dengan upa-

ber-PHBS,” pungkas Bupati. (rol)

Penyaluran BLT Dana Desa Setono Tahap 1-3 BLT-DD. Penerima BLT-DD di Desa Setono ini juga kata dia, sesuai dengan prosedur, baik bantuan sosial berupa BST, JPS, BPNT, maupun bantuan PKH. “Harapan saya, ini bisa membantu masyarakat saya ditengah pandemi corona ini,” ungkapnya.

Protokol kesehatan juga kata dia, diterapkan pada penyaluran BLT-DD ini. Semua penerima maupun Warga Desa Setono saat menerima BLT Dana Desa, Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi

petugas penyalur Bansos dan perangkat desa diwajibkan

Ngawi, Jatim Pos

600 Ribu, kepada salah se-

mengenakan masker, men-

Penyaluran

orang warga dari keluarga

cuci tangan dan menjaga

yang terdampak Covid-19.

jarak.

Bantuan

Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Setono Ke-

“Alhamdulillah, jumalah

Penyaluran BLT-DD di de-

camatan Ngrambe Kabupaten

penerima di desa kami seba-

sa ini tidak menimbulkan po-

Ngawi, dikawal langsung oleh

nyak 27 KPM, penyaluran

lemik di masyarakat. Hal ini

personil Bhabinkamtibmas

bansos ini berjalan tertib dan

diakuinya, berkat proses so-

dan Babinsa. Penyaluran BLT

lancar, bansos ini juga ter-

sialisasi yang terarah serta

ini bertempat di pendopo.

salurkan dengan baik dan te-

kerja sama dan sinergitas an-

Kepala Desa Setono Pra-

pat sasaran serta berpatokan

tara Ketua RT, Ketua RW,

dana Digya Wahana secara

pada peraturan perundang-

BPD, LPMD, perangkat desa,

simbolis menyerahkan BLT-

undangan yang berlaku,” ka-

dan selurah warga masyara-

DD, berupa uang tunai Rp.

ta Dea disela-sela pembagian

kat Setono.

(ADV/ren)

M.Syukri Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep

Sumenep Jatim Pos Kebikajakan Pemkab Sumenep Untuk Wilayah Kepulauan mendapat Apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur.

Di tengah pro-kontra lain.

Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, M. Syukri menyampaikan kebijakan pendidikan tatap muka 100 persen penerapan sistem belajar tatap muka 100 persen, Sumenep satu langkah lebih maju dari daerah di wilayah kepulauan harus diapresiasi semua pihak. Sebab, bila pemerintah kaku, maka anak-anak kepu-

lauan yang berada wilayah tak ada sinyal internet akan jadi korban.

“Ini berarti pemimpinnya visioner. Tidak kaku dan berani mengambil langkah menyamping dari kebijakan pusat,” kata Syukri, Senin (24/8/2020).

Kebijakan tatap muka 100 persen yang diterapkan sejak 13 Juli lalu, menyelamatkan anak-anak kepulauan di Sumenep dari derita pendidikan jarak jauh. Dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan Covid-19, hingga saat ini, kebijakan tersebut tidak menjadi cluster penularan Covid-19.

“Sebagai wakil kepulauan, saya berterima kasih kepada pemerintah daerah,” terang politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Berdasarkan pengamatannya anggota DPRD Sumenep dari pulau Kangean ini, belajar tatap muka berjalan normal seperti sedia kala. Anakanak kepulauan tetap mendapatkan pendidikan layak meski pandemi Covid-19 belum juga berakhir. Dia berharap akan ada trobosan lebih keren dari pemerintah soal ketersediaan perangkat belajar yang nyaman untuk anak-anak di wilayah kepulauan. (rol)

Jatim VII

Hal - 11

Terus Berinovasi Entas Kemiskinan dengan Data MBR

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi menyatakan bahwa Pemkot Surabaya menggunakan data MBR disetiap inovasi program-program untuk mengentas kemiskinan

Tiada kata henti bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mengentas kemiskinan warganya.

Pemkot pun terus berinovasi dengan menggunakan single data MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dalam memberikan berbagai intervensi.

Pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya ditangani dengan komplek dari berbagai bidang. Tak heran jika intervensi atau bantuan Pemkot Surabaya kepada warganya sangat banyak. Tentunya, berbagai intervensi itu diharapkan tepat sasaran dan mampu mengentas kemiskinan di Kota Surabaya. Makanya, pemkot pun membuat laman https:// epemutakhirandata.surabaya. go.id/mbr demi mengupdate secara berkala data MBR tersebut.

“Melalui laman resmi ini, warga bisa mengecek apakah sudah termasuk ke dalam data MBR atau tidak, karena nanti semua intervensi akan mengacu pada data ini, termasuk data pengangguran yang juga terkoneksi dengan data MBR ini,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi di kantornya, Rabu (26/8/ 2020).

Menurut Eri, sesuai dengan Peraturan Wali Wota Surabaya Nomor 58 Ta-

hun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), maka data ini akan digunakan sebagai acuan intervensi dari

ngan Miskin (SKM) via online, sehingga warga Surabaya tidak perlu membawa SKM dari kelurahan untuk mendapatkan layanan di rumah sakit. Mereka cukup menyerahkan NIK kepada petu-

swasta, termasuk dalam infrastrukturnya. “Program anak asuh oleh para pengusaha terus kami kembangkan ke depannya. Tahun ini sudah dimulai dan akan terus kita kembangkan,” kata dia.

Pemkot Surabaya memberikan pelatihan untuk sertifikasi MBR agar memenuhi standar industri

berbagai bidang. Baik di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, pemberdayaan dan ketenagakerjaan, serta berbagai intervensi lainnya.

Dalam bidang kesehatan, pemkot memberikan bantuan pembayaran BPJS Penerima Bantuan Iuran (BPI) yang jumlahnya terbanyak se-Indonesia. Pemkot pun terus menyempurnakan pelayanan dalam bidang kesehatan ini. Salah satunya dengan pengajuan Surat Ketera-

gas rumah sakit dan akan langsung dilayani. “SKM online ini akan berlaku selama dua bulan per orang,” katanya.

Sedangkan dalam bidang pendidikan, pemkot telah menggratiskan pendidikan hingga jenjang SMP. Bahkan, ke depan tidak ada lagi perbedaan antara sekolah negeri dan swasta. Sebab, pemkot akan menyamakan rombongan belajar (rombel) dan terus mendorong kenaikan grade sekolah

Kemudian dalam bidang sosial, Pemkot Surabaya telah konsisten memberikan makanan tambahan (PMT) bagi lansia dan pra-lansia, balita, penderita kusta, orang dengan HIV-AIDS, dan penderita kanker.

Bahkan, ada pula program permakanan bagi lansia miskin dan terlantar, anak yatim dan atau piatu dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan penyandang disabilitas.

“Termasuk pula bantuan

perbaikan rumah tidak layak huni yang terus dikembangkan setiap tahunnya,” imbuhnya.

Yang tak kalah pentingnya, Eri memastikan bahwa pemkot akan terus melakukan pemberdayaan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk intervensi lapangan kerja melalui bursa kerja, informasi pasar kerja, hingga sinkronisasi pelatihan kerja yang dibutuhkan. Apalagi, di saat pandemi Covid-19 ini, tentunya perekonomian semakin merosot. “Makanya, yang harus kita lakukan adalah pengembangan UMKM supaya mereka tetap bisa memasarkan produk-produknya. Yang mana pemasarannya juga melalui digital atau online.

Jadi, UMKM di Surabaya terus kita gerakkan di masa pandemi ini,” tegasnya.

Nah, salah satu upaya pemkot dalam menggerakkan UMKM itu adalah penandatanganan MoU dengan berbagai stakeholder, seperti pihak hotel, apartement dan mal. Dalam perjanjian MoU itu, disepakati bahwa kebutuhan hotel, apartemen dan mal harus diambilkan atau dipenuhi oleh UMKM Surabaya, seperti kebutuhan sandal hotel harus diambilkan dari UMKM Surabaya. “Dalam MoU itu juga ada perjanjian harus menampilkan kebudayaan Surabaya, sehingga nantinya ludruk atau kesenian lainnya bisa tampil di hotel, mal dan atau bahkan di apartemen,” tegasnya.

Bahkan, dalam nota kesepahaman itu juga ada perjanjian bahwa sebagian besar karyawannya harus orang Surabaya atau ber-KTP Surabaya.

Nah, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hotel,

apartemen dan mal itu, maka anggaran yang disusun oleh Pemkot Surabaya harus bisa menunjang peluang tersebut.

Salah satu contohnya, ketika pihak hotel membutuhkan satpam yang bersertifikasi, maka pemkot harus menyekolahkan atau memberikan pelatihan kepada MBR atau pengangguran di Surabaya hingga mereka mendapatkan sertifikat, sehingga kebutuhan hotel bisa terpenuhi sesuai dengan standartnya, dan warga atau pengangguran di Surabaya bisa mendapatkan pekerjaan dan sejahtera.

“Jadi, ke depan setiap pembangunan investasi di Surabaya, akan berpengaruh pada kesejahteraan warga Surabaya. Oleh karena itu, pemerintah kota ke depannya harus menjadi fasilitator untuk memudahkan mereka.

Pelatihan-pelatihan semacam ini terus kami geber, sehingga ketika pandemi usai, semuanya sudah siap dan perekonomian cepat normal dan pengangguran serta MBR terentaskan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Suharto Wardoyo menjelaskan, sesuai data yang ada di laman https://epe mutakhirandata.surabaya.go.id/ mbr, MBR per tanggal 26 Agustus 2020 mencapai 839.343 jiwa yang terdiri dari 272.339 KK. Jumlah ini update berkala karena pihak Camat dan lurah terus mencari warganya yang masuk dalam MBR. “Warga juga bisa mengecek langsung melalui laman tersebut, apakah namanya sudah masuk atau tidak, jika memang merasa MBR, maka warga bisa langsung daftar ke RW untuk diteruskan ke lurah dan camat,” pungkasnya. (ADV)

Setiap investasi di Surabaya akan berdampak langsung pada kesejahteraan warga dan menggerakkan UMKM

Jatim VIII

Hal - 12

Bea Cukai Banyuwangi Musnahkan 39.470 Batang Rokok Ilegal

Banyuwangi, Jatim Pos Kepala KPPBC TMP C Banyuwangi bersama dengan Aparat Penegak Hukum (Polresta Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi, Pangkalan TNI AL Banyuwangi, Kejaksaan Negeri Banyuwangi, PN Banyuwangi) memusnahkan barang bukti rokok ilegal yang didapat saat operasi “ Gempur Rokok Ilegal”, Selasa (25/8/2020).

Pemusnahan di halaman kantor KPPBC TMP C Banyuwangi itu hasil operasi rokok ilegal yang berlangsung pada 6 Juli hingga 1 Agustus 2020 itu, Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi memusnahkan rokok ilegal sebanyak 39.470 batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp. 40.259.

000 dan kerugian Negara sebesar Rp. 17. 960.050.

R. Evy Suhartantyo selaku Kepala KPPBC TMP C Banyuwangi memaparkan, bahwa Bea Cukai Banyuwangi telah melakukan upaya extraordinary. “Bea Cukai Banyuwangi telah melakukan upaya extraordinary yang salah satunya melalui operasi “Gempur Rokok Ilegal” dalam rangka menekan peredaran rokok ilegal sampai dengan 1 persen di tahun 20 20,” ujarnya.

“Kami menghimbau kepada masyarakat untuk membeli rokok yang legal dan apabila mengetahui adanya peredaran rokok ilegal, dapat menginformasikan kepada Bea Cukai Banyuwangi secara langsung maupun saluran telepon 081133388333. Akan ada reward atau bonus atas informasi yang disampaikan,” imbuhnya.

Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Arman Asmara Syarifudin melalui Kasat Reskrim AKP. M. Solikin Fery, SIK

menegaskan, Polresta Banyuwangi khususnya Satreskrim siap bersinergi dan men dukung operasi gempur rokok Ilegal.

Perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menjelaskan bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran, atau tidak dilekati pita cukai, atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. (jok)

450 Buku Sertifikat Dibagikan Pada Warga Tegaldlimo Banyuwangi Banyuwangi, Jatim Pos Program sertifikat nasional atas kepemilikan hak tanak milik rakyat atau yang dikenal PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), Selasa (25/8/2020) dibagikan kepada warga Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo, Banyuwangi.

Gelar penyerahan sertifikat gelombang kedua kali ini sebanyak 450 buku sertifikat.

Dan tingkat kehadiran para pemohon sertifikat di pendopo Kantor Desa Tegaldlimo itu hingga ratusan warga sesuai dengan buku sertifikat yang telah disiapkan oleh panitia. Di tengah era New Normal (kebiasaan baru) pandemi Covid19 yang masih melanda di negeri ini maka warga harus patuh pada protokol kesehatan (memakai masker, jaga jarak).

Sebelumnya telah dibagikan pada gelombang pertama, Sabtu, 22 Agustus 2020 secara simbolis oleh Abdullah Azwar Anas SPd. SS. MSi, Bu-

39 Orang Warga Desa Pandansari Terima BLT Dana Desa

Ngawi, Jatim Pos Dana Desa yang bersumber dari APBN kini telah banyak membantu perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu secara ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19.

Dengan adanya BLT Dana Desa ini setidaknya dapat meringankan beban kebutuhan ekonomi masyarakat desa.

Seperti yang terjadi di Desa Pandansari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi. Sebanyak 39 orang warga penerima manfaat di desa tersebut mendapatkan bantuan sosial berupa BLT Dana Desa yang diberikan 3 tahap sebesar Rp 600 ribu selama 3 bulan.

Penyaluran BLT Dana Desa tersebut diberikan secara langsung di Kantor Kantor Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Selasa (16/6/2020).

Kepala Desa Pandansari, Supriyadi mengungkapkan, sebagai penanggung jawab di Pemerintah Desa, pihaknya benar-benar menyalurkan bantuan sosial tersebut kepada masyarakat yang

Pemerintah Desa Pandansari salurkan BLT Dana Desa kepada Masyarakat di Kantor Kecamatan Sine

memang benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan sehingga bisa tepat sasaran.

“Dengan adanya bantuan sosial ini, mudah-mudahan bisa tepat sasaran. Sehingga warga yang benar-benar membutuhkan dapat bantuan, sehingga bisa meringankan beban mereka di masa pandemi Covid-19 ini,” ucapnya.

Menurutnya, selain BLT Dana Desa, ada berbagai bantuan lainnya yang disalurkan. Diantaranya, PKH, BPNT, Bansos Kementrian Sosial

dan lain sebainya. Berbagai bantuan sosial yang disalurkan tersebut diupayakan secara merata, dan untuk menghindari tumpang tindih bantuan, warga yang tidak mampu hanya mendapatkan satu jenis bantuan saja.

Sementara itu, salah satu penerima BLT Dana Desa mengaku senang dan berterima kasih kepada Pemerintah Desa Pandansari sehingga bisa membantu meringankan beban ekonomi di masa pandemi Covid-19. (adv/ren)

Pelantikan Perangkat Desa Sumberejo Dengan Protokol Covid

Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan perangkat Desa Sumberejo di Balai Desa

Ngawi, Jatim Pos Pelantikan Perangkat desa menjadi momentum untuk terus meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat karena sesungguhnya perangkat desa adalah pelayan masyarakat. Agar dapat melayani dengan baik, perangkat desa diharapkan bisa menyesuaikan diri sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya ma sing-masing.

Harapan itu diungkapkan Camat Sine saat menghadiri pelantikan perangkat desa terlantik Agus Nur Rohmat, pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan perangkat Desa di Balai Desa Sumberejo Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Senin (03/8/2020).

Sementara itu, Kepala Desa Sumberejo Dwi usai melantik dan mengambil sumpah, dalam sambutannya mengucapkan selamat dan berharap agar terlantik dapat menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditempat yang sama, Camat Sine dalam sambutannya juga menegaskan agar perangkat yang baru dilantik dapat mengemban amanah dengan baik, bukan hanya tupoksinya saja namun harus dapat memberdayakan masyarakat serta dapat bersikap dan bertindak sebagai panutan, termasuk didalamnya istri juga harus menjadi pelopor dalam menggerakan setiap kegiatan PKK. Pelantikan dihadiri Forkopincam, perangkat Desa, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa beserta anggota, Lembaga Desa BPD serta LPMD, Perwakilan Tokoh masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda. (adv/ren)

Pemdes Pocol Salurkan BLT Dana Desa

Hariyanto SE Kades Tegaldlimo (kanan) membagikan buku sertifikat

pati Banyuwangi sebanyak 50 sertifikat dari jumlah total 3419 bidang tanah.

Di tempat terpisah, Kepala Desa Tegaldlimo, Hariyanto SE saat dijumpai wartawan di tengah acara pembagian sertifikat berlangsung menyampaikan bahwa Alhamdulilah acaranya berjalan dengan lancar dengan beaya Rp 150.000 sudah bisa mendapatkan buku sertifikat dan harapannya semoga bisa bermanfaat dan dapat digunakan dengan baik.

“Terima kasih untuk Desa Tegaldlimo yang selama ini belum pernah ada program tersebut kini telah peduli dengan kebutuhan hak kepemilikan tanah warganya”, ungkapan salah satu penerima sertifikat dengan nada penuh bahagia.

Hingga berita pembagian buku sertifikat di pendopo Kantor Desa Tegaldlimo, para penerima buku sertifikat itu tengah berjalan dengan baik sesuai antre nomer urut dan tertib di meja panitia. (rk)

Ngawi, Jatim Pos Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa, Pemdes Pocol Sudah menyalurkan pada penerima manfaat.

Pemerintah Desa Pocol tentu melakukan seleksi ketat bagi penerima BLT DD ya ng di peruntukan untuk keluarga kurang mampu dan belum mendapatkan Bansos apapun dari Pemerintah.

Pembagian BLT DD sendiri kembali dilakukan di Kantor Kecamatan dan dilanjutkan secara simbolis di balai desa setempat.

Pihak pemerintah desa, melalui salah satu perangkatnya, sekdes pocol menyebut kegiatan yang dilakukan tersebut, masih dengan nilai ya ng sama seperti sebelumnya.

“Nominal bantuan sebesar Rp.600.000,- untuk 41 orang/KPM, dan sudah diberikan mulai dari Tahap 1, 2 dan 3,” ujarnya Teknis penyaluran ban-

Kepala Desa Pocol Memberikan BLT DD kepada warga penerima secara simbolis di kantor desa

tuan sendiri, sebelumnya disalurkan melalui kantor kecamtanan di damping Kepala Desa Pocol “Uswatun Hasanah” dan Perangkat Desa. “saat ini kami sudah memberikan BLT DD 3 tahap dan kami harap bagi penerima bisa menggunakan uang tersebut untuk keperluaan yang

manfaat,” jelas Uswatun Hasanah saat di konfirmasi Jatim Pos. Senin, (10/8/2020) Harapan Pemerintah Desa Pocol dengan adanya BLT DD ini semoga membantu meringankan beban warga masyarakat yang benar-benar membutuhkan di masa pandemi ini.(adv/ren)

Jatim IX

Hal - 13

Tidak Pakai Masker di Kabupaten Madiun

Kena Sanksi Sosial Hingga Denda Rp 100 Ribu - Rp 250 Ribu

Wakil Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto canangkan Inpres No. 6 Tahun 2020 sebelum Perbup No. 39 Tahun 2020 diberlakukan

Madiun, Jatim Pos Guna mendukung program Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Kabu-

paten Madiun telah mencanangkan penerapan Intruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2020 tentang peningka-

Layanan Tante Sari Diharap Tingkatkan Kepuasan Pelanggan

tan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Hal tersebut seperti dikatakan Wakil Bupati Madiun, Hari Wuryanto usai mencanangkan Inpres No. 6 Tahun 2020 di Pendopo Ronggo Jumeno, Caruban, Kabupaten Madiun, Senin (24/8/2020).

“Kita akan menegakkan Inpres No. 6 Tahun 2020, tentang disiplin protokol kesehatan, salah satunya akan memberikan punishment

atau sanksi kepada masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan,” jelas Wakil Bupati Madiun, Hari Wuryanto.

Menurutnya, bagi masyarakat yang ketahuan tidak menerapakan protokol kesehatan Covid-19 bakal ditindak tegas dengan diberikan sanksi sosial, maupun denda Rp 100 - Rp 250 Ribu.

“Punishment tetap harus diberikan, karena suatu ketentuan kalau tidak ada punishmentnya akan sulit diterapkan oleh masyarakat,” jelasnya.

Menyusul dicanangkannya Inpres tersebut, Bupati Madiun pun menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Madiun.

Perbup yang mengatur tentang pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sosialisasi, serta pendanaan penerapan disiplin protokol kesehatan tersebut mulai ditetapkan oleh Bupati Madiun per-

tanggal 18 Agustus 2020.

Selain itu, dalam Perbup tersebut juga mengatur tentang sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Bagi pelanggar penerapan protokol kesehatan akan dikenakan sanksi yang beragam tergantung tingkat pelanggaran. Sanksi tersebut berlaku, baik bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum. Penyelenggara hajatan, serta pelaku perjalanan.

Bagi yang pelanggar perorangan dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, denda administratif sebesar Rp 100 ribu, penyitaan Kartu Tanda Penduduk untuk be berapa waktu paling lama 15 hari dan/atau tidak diberikan layanan publik dalam waktu paling lama 30 hari.

Sementara bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum dapat dikenakan sank si berupa teguran lisan atau

tertulis, denda administratif sebesar Rp. 250 ribu, penghentian operasional atau penutupan sementara usaha, dan/atau pencabutan izin usaha.

Kemudian, bagi penyelenggara kegiatan hajatan dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis, dan/atau penghentian atau pembubaran kegiatan hajatan. Sedangkan bagi pelaku perjalanan bakal dikenakan sanksi berupa denda administratif berupa denda sebesar Rp. 150 ribu dan rapid test di tempat.

Untuk pemberian sanksi administratif ini akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Madiun yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah maupun instansi terkait dan didampingi oleh Kepolisian dan TNI. Sementara denda administratif merupakan pendapatan daerah dan disetor ke Kas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan Bupati ini dapat diunduh di laman web resmi Pemerintah Kabupaten Madiun https:// madiunkab.go.id/. (Adv/jum)

Dinas Perdagkop dan UM Kabupaten Madiun

Gelar Pelatihan Pelaku Usaha Manfaatkan Medsos di Masa New Normal

Mojokerto, Jatim Pos Dalam rangka meningkat kan kepuasan pelanggan di bidang perdagangan, Pemkab Mojokerto melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT Metrologi Legal, mengeluarkan terobosan berupa Pelayanan Tera dan Tera Ulang Selesai Satu Hari atau disingkat “Tante Sari”.

Terobosan ini juga dimaksudkan sebagai usaha Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam komitmen menjadi Daerah Tertib Ukur (DTU), sebagai bentuk perlindungan masyarakat.

Hal ini disampaikan Bupati Mojokerto Pungkasiadi, dalam kunjungannya ke Kantor UPT Metrologi Legal Kabupaten Mojokerto, Rabu (26/8/2020).

“Saya ingin ada sebuah standar, dimana penjual dan pembeli sama-sama tahu (berat-ukuran). Bagaimana bisa tahu sudah sesuai atau belum? Itu nanti kita bisa keluarkan sebuah tanda standarisasi, bisa bentuk stiker atau cap. Prinsip dasar harus selalu diingat. Memperdaya ukuran, bisa menghilangkan kepercayaan,” ujar bupati.

“Tante Sari” sebagai sebuah terobosan inovasi pelayanan publik, diharapkan benar-benar mengimplementasikan fungsinya secara cepat dan tepat. Dalam kesempatan ini, bupati berharap agar komitmen tersebut dapat direalisasikan dan konsisten.

Dengan pelayanan “Tante Sari”, dalam sehari UPT

Metrologi Legal mampu melaksanakan hingga 50 tera/ tera ulang. Jumlah ini lebih banyak jika dibanding pelayanan umum yang melayani 30 tera/tera ulang. Melalui terobosan ini, Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) pun dapat diselesaikan pada saat itu juga. Berbeda dengan pelayanan biasa, di mana SKHP paling cepat selesai dalam dua hari.

“Kalau pelayanan publik bisa disederhanakan, kenapa tidak? Alur pelayanan tidak perlu dibuat panjang dan rumit. Namun, saya tetap minta semua itu dikerjakan dengan tepat, akuntabel dan profesional,” tambah bupati.

Bambang Purwanto Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, dalam kesempatan ini menginformasikan tiga bentuk pelayanan yang dibidanginya. Antara lain, pelayanan kantor (pelayanan tera/tera ulang di kantor UPT Metrologi Legal Kabupaten Mojokerto), pelayanan di tempat atau loko (pelayanan tera/ tera ulang di tempat pakai/ pabrik/perusahaan tempat pemohon), serta sidang tera ulang kecamatan (pelayanan tera/tera ulang di pasar dan balai desa tiap kecamatan).

“Sebagai bentuk wajib tera, kita juga memberikan serfitikat cat tanda tera. Selain itu, standar mutu pelayanan tera juga kita perbaharui tiap tahun,” terang Bam bang. (din)

Madiun, Jatim Pos Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Perdagkop dan UM) Kabupaten Madiun melalui Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro menggelar pelatihan bagi pelaku usaha dalam rangka pemanfaatan online atau media sosial di masa kenormalan baru, Kamis (27/8/2020).

Kegiatan yang diperuntukkan bagi para pelaku Usaha Mikro (UM) ini digelar di Joglo Puspa Daru, Jalan Raya Dungus, Desa Karangrejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Menghadirkan narasumber dari Ranger Bukalapak Nganjuk.

Pelatihan ini melibatkan 25 pelaku Usaha Mikro terdiri dari UMKM Makanan dan Minuman (Mamin) serta Kerajinan di Kabupaten Madiun.

Pelatihan digelar selama dua hari, mulai Kamis (27/8/2020) hingga Jum’at (28/8/2020).

Sebelumnya, kegiatan serupa juga digelar mulai Selasa (25/8/2020) hingga Rabu (26/8/2020) di lokasi yang sama dengan jumlah peserta 25 pelaku Usaha Mikro.

“Maksud dan tujuan pelatihan ini adalah untuk memasarkan produk pelaku usaha dengan memanfaatkan perkembangan digital marketing di masa kenormalan baru,” jelas Kasi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro, Krisbiyanto dalam laporannya selaku panitia kegiatan.

Menurutnya, dengan pelatihan ini diharapkan produk para pelaku usaha mikro di

Dari kiri, Pemateri Bambang DH dari Ranger Bukalapak Nganjuk, Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Perdagkop dan UM Kabupaten Madiun Dwi Sulistyorini dan Kasi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro Krisbiyanto membuka pelatihan

wilayah Kabupaten Madiun dapat dipasarkan melalui digital marketing.

Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Perdagkop dan UM Kabupaten Madiun, Dwi Sulistyorini mengatakan, Usaha Mikro menjadi salah satu sektor yang banyak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Namun, di tengah pandemi Covid-19 ini para pelaku Usaha Mikro mengalami kesulitan dalam hal pemasaran, mengingat kebanyakan dari mereka melakukan pemasaran secara konvensional.

Oleh sebab itulah, pelatihan digital marketing ini digelar untuk mengembangkan Usaha Mikro melalui digital marketing sehingga Usaha

Mikro di Kabupaten Madiun dapat berjalan optimal walau di tengah pandemi Covid-19.

“Dengan kondisi seperti ini kami berharap peserta pelatihan digital marketing ini tetap melaksanakan aktifitas usahanya dengan memanfaatkan IT secara maksimal untuk menawarkan hasil usahanya,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia katakan, pelatihan ini sengaja digelar dengan peserta minim, mengingat masih dalam masa pandemi Covid-19. Para peserta pun wajib menerapkan protokol kesehatan. Sebelum memasuki ruangan peserta wajib cuci tangan pakai sabun dibawah air mengalir, tes suhu, memakai masker dan sarung tangan serta menerapkan jaga jarak.

“Setelah pelatihan diha-

rapkan peserta membentuk satu group, sebagai tindak lanjut perkembangannya. Jika terbukti berkembang kegiatan seperti ini ditahun mendatang bisa dilanjutkan,” ucapnya.

Pemateri Bambang DH dari Ranger Bukalapak Nganjuk, menyebutkan para peserta dikenalkan pada semua platform digital marketing mulai fb ads, IG maupun website. Selain itu juga tentang e-commerce.

Tentu saja hal ini dibutuhkan kerja keras dan keseriusan dari para pelaku Usaha Mikro itu sendiri untuk menangkap peluang usaha pemasaran secara online. “Mereka harus memilih salah satu media sosial itu untuk meningkatkan penjualan sehingga memunculkan reseller dan distributor baru,” pungkasnya. (Adv/jum)

Jatim X

Hal - 14

DPRD Jatim Minta Segera Bahas Dampak Penurunan PAD Surabaya, Jatim Pos Dampak pandemic covid19 menyasar semua sendi perekonomian, tak terkecuali Pendapatan daerah Provinsi Jatim. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Jatim Tahun 2020, juga mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan pada APBD murni 2020.

Hal itu terungkap dari Pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim pada sidang paripurna DPRD Jatim, Rabu (26/8/2020) yang disampaikan Pranaya Yudha Mahardika, SP, M.IB. Pada sidang paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak dan sejumlah OPD, Banggar DPRD Jatim melaporkan, target P-APBD yang ditetapkan sebesar Rp 33.028.697.094.

110 berubah menjadi Rp 29.

501.458.294.743 atau berkurang tiga setengah triliun lebih (Rp 3.527.238.799.367).

“Penurunan ini disebabkan adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Pranaya Yudha Mahardika. PAD Jatim semula dianggarkan sebesar Rp 18.428.

947.951.210 turun atau berubah menjadi Rp 15.266.

689.586.621 atau berkurang sebesar tiga triliun lebih (Rp 3.162.258.364.589).

Dana perimbangan juga mengalami penurunan sebesar Rp 33.401.028.889. Demikian juga Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah semuanya mengalami penurunan.

Menyikapi hal tersebut, Banggar DPRD Jatim meminta agar belanja daerah pada perubahan APBD Jatim Tahun 2020 harus memprioritaskan pada bidang Kesehatan serta dampak ekonomi lainnya seperti Ekomoni masya-

Pranaya Yudha Mahardika, SP, M.IB.(kiri) dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim menyampaikan pendapat pada sidang paripurna DPRD Jatim, Rabu (26/8/2020)

Nekat, Pria di Madiun Curi Mesin Pompa Air Lalu Menjualnya Lewat Medsos

Dari kiri, Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Aldo Febrianto, Kapolres Madiun AKBP Eddwi Kurniyanto, Kasubbag Humas Polres Madiun Iptu Gaguk Widodo, menunjukkan barang bukti pencurian mesin pompa air persawahan

Madiun, Jatim Pos Seorang tersangka pencurian mesin pompa air di area persawahan, berinisial SAA (28), warga Desa Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun berhasil diringkus jajaran Sat Reskrim Polres Madiun.

Tersangka melakukan aksi pencurian tersebut di dua lokasi berbeda, yaitu di Desa Garon, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun sebanyak 4 unit mesin pompa air, dan di Desa Tanjungrejo, Kec./Kab. Madiun sebanyak 5 unit mesin pompa air.

Dari kesembilan unit tersebut, 8 diantaranya sudah laku terjual melalui penawaran di Media Sosial (Medsos) facebook, dan transakasi dengan cara COD (Cash On Delivery).

“Sementara 1 unit mesin pompa air belum sempat terjual, namun tersangka sudah tertangkap oleh petugas dari Sat Reskrim Polres Madiun,” jelas Kapolres Madiun, AKBP Eddwi Kurniyanto dalam konferensi pers di Mapolres Madiun, Rabu (26/8/2020).

Menurutnya, kasus pencurian ini berawal pada hari

Jumat, 5 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 Wib. Tersangka pergi dari tempat kostnya menuju ke Madiun mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AE-5836-HG. Dalam perjalanannya itu, tersangka melewati area persawahan masuk Desa Garon, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun dan melihat ada beberapa mesin pompa air yang ditaruh dipinggir sawah.

Berawal dari situlah, akhirnya tersangka nekat melakukan aksinya di malam hari untuk mencuri mesin pompa air di area persawahan tersebut.

“Hasil curiannya tersebut kemudian disembunyikan oleh tersangka di tempat pohon bambu yang rimbun tepatnya di samping rumah warga barat SMPN 1 Balerejo,” ujar Kapolres Madiun.

Setelah mesin pompa air tersebut disembunyikan, lanjut Kapolres, tersangka kembali ke area persawahan untuk mencuri lagi mesin pompa air yang lain, dengan cara yang sama dan disembunyikan ditempat yang sama hingga sejumlah 4 unit mesin pompa air berbagai merk.

Sementara itu, upaya untuk menghilangkan jejak hasil curiannya itu tersangka merubah warna mesin pompa air, dengan cara melepas kerangka mesin pompa dengan kunci inggris dan dicat menggunakan pilox, selanjutnya barang dijual melalui medsos. Kemudian, uang hasil penjualan barang curian tersebut digunakan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari tersangka.

“Menurut pengakuan tersangka, mesin pompa air hasil curiannya tersebut dijual seharga Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan, kejadian serupa juga dilakukan tersangka pada Selasa, 9 Juni 2020. Tersangka mencuri mesin pompa air di tempat yang berbeda, yaitu di Desa Tanjungrejo Kec./Kab. Madiun dengan cara yang sama dan mendapatkan 5 unit mesin pompa air.

Tersangka SAA ini berhasil ditangkap Tim Opsnal Satreskrim Polres Madiun, setelah mendapatkan data dan baket ciri-ciri pelaku dari hasil olah TKP. Tersangka ditangkap di Rumah Katering tempat biasa tersangka memesan makanan yang ada di Desa Ngampel, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun.

Kemudian, tersangka dibawa ke Polres Madiun untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Sementara barang bukti yang berhasil diamankan berupa sepeda motor Honda Vario, gergaji besi kecil, sarung bekas, kaos bekas, tali karet, kunci inggris dan dua unit Handphone.

“Terhadap tersangka dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya lima tahun,” tegasnya. (jum)

rakat, sosial dan pendidikan.

“Terhadap penurunan PAD ini, dipersilakan Komisi C (Keuangan) untuk membahas dan mencermati bersama mitra

kerjanya khususnya dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur,” ujar Pranaya.

Selain itu, terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Pro-

vinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020, Banggar DPRD Provinsi Jatim menyatakan layak untuk dibahas lebih lanjut oleh Komisi-Komisi dan Fraksi. (n)

SAMBUNGAN

Hal - 15

Materai 3000 dan 6000 Segera Dihapus Diganti Materai 10000

RUU Bea Meterai. Di antaranya, klaster obyek dan nonobyek, klaster tarif, klaster saat berutang, klaster subyek dan pemungut bea cukai, klaster pembayaran, dan terakhir klaster fasilitas. Dari

enam klaster terebut, baru empat klaster yang dibahas.

Sri Mulyani menambahkan, mengingat pembahasan RUU Bea Meterai pada periode 2015-2019 lalu belum selesai, maka RUU ini

Ketua Panitia Nasional... rahman menyampaikan, persoalan Madura menjadi provinsi yang disampaikan oleh Panitia tersebut merupakan aspirasi yang baik. “Mengamini terkait dengan Provinsi Madura ini. Sebetulnya, ini yang dititik tekankan kami dari kemarin,” terang alumni aktivis HMI itu.

dari Halaman 1 Fathorrahman mengatakan, Peraturan Daerah (Perda) nomor 6 tahun 2003 itu harus direalisasikan diantaranya pemekaran kecamatan, desa dan kelurahan karena hal Ini yang menjadi ujung tombak dan yang menjadi kendala perda itu “Munculnya moratorium

Harga Ayam Hidup.......

Jakarta, Jatim Pos Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menghapus bea materai Rp 3.000 dan Rp 6.000, dan akan meng gantinya dengan bea materai Rp 10.000.

Pemerintah berdalih, hal ini dilakukan untuk menyesuaikan situasi ekonomi, hukum, sosial, dan mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tarif bea ma-

terai perlu diperbarui karena sudah terlalu lama mengacu Undang-undang (UU) sebelumnya yaitu UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

“Kebijakan tersebut mulai berlaku 1 Januari 1986, berarti sudah 34 tahun belum pernah mengalami perubahan. Sementara itu kondisi dan situasi dalam masyarakat dan perekonomian mengalami perubahan sangat besar dalam tiga tahun terakhir,” ujarnya di Jakarta, Se-

dari Halaman 1

Marion Jola... pencinta musik Tanah Air. Meski hanya masuk enam besar, namun tak mematahkan semangat Marion Jola untuk mengepakan sayapnya di industri musik Tanah Air. Belum lama ini, Marion Jola berkolaborasi dengan Ray Putra, personel RAN lewat lagu “Jangan” yang men jadi single perdananya. Di balik semua kesuksesannya, Marion Jola tak lepas dari kontroversi.

Dengan segala kelebihan itu, ternyata Marion Jola juga sempat dikabarkan tak sedap. Sebuah video asusila dengan wajah mirip dirinya beredar luas. Padahal, kala itu ia masih menjadi peserta ajang pencarian bakat.

Meski shock dan sedih, Marion Jola dengan tegas membantah wanita dalam video tersebut bukanlah dirinya.

“Sedihnya, orang akan

mikir aku begitu, padahal aku tidak pernah melakukan itu,” ujar Marion Jola.

Sebagai penyanyi yang masih tergolong pendatang baru, Marion Jola sudah berhasil menyita perhatian publik. Tak hanya suaranya, busana yang dikenakannya pun terkadang menjadi buah bibir masyarakat.

Marion Jola kerap tampil seksi dalam setiap penampilannya. Apalagi di akun Instagram miliknya, Marion Jola kerap mengunggah foto-foto seksi yang membuat kaum Adam terpana.

Marion Jola cepat melejit berkat suaranya yang khas dan memiliki tubuh yang seksi serta wajah cantik.

Ya, Marion Jola dikenal dengan suaranya yang berkarakter dan disukai banyak orang. Namun di sisi lain, penampilan Marion Jola juga tak kalah menarik untuk di-

perhatikan.

Warna kulit yang eksotis dengan bentuk tubuh yang curvy membuat Marion Jola kerap menjadi sorotan. Tak hanya itu, gaya penampilan Marion Jola pun sering terlihat seksi dengan pilihan busana yang ketat dan terbuka.

Tak heran gaya penampilan Marion Jola kerap menjadi perbincangan. Dalam keseharian di rumah pun Marion Jola kadang mengunggah potret dirinya. Namun, meski dalam balutan dress tali tipis, Marion Jola tampak cantik dan seksi hingga menjadi sorotan.

Bahkan, belahan dadanya yang tampak mengintip pada potret tersebut membuat dirinya semakin menjadi perhatian. Betapa tidak, penampilan seksi Marion Jola dengan pose pakai dress tali tipis membuat belahan dadanya tampak mengintip. (ist) dari Halaman 1

Wali Kota Risma....

Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Namun, Risma menolak tawaran tersebut dan memilih untuk berkomitmen menyelesaikan masa jabatan sebagai Wali Kota Surabaya.

Alasan Risma menolak jabatan menteri adalah ingin menepati janji kampanye dan membuat warga Surabaya lebih sejahtera. Bagi Risma, sumpah jabatan sebagai Wali Kota Surabaya harus ia selesaikan. Sebab, ia tidak ingin menyia-nyiakan waktu untuk berbuat kepada warganya.

Ingin jualan batik Namun yang menarik adalah Risma sudah punya rencana untuk mengisi masa pensiun. Wali Kota perempuan pertama di Surabaya ini mengaku ingin berjualan batik di rumah masa kecilnya di Jalan Bratang Binangun Nomor 17, Kota Surabaya.

nin (24/8/2020).

Menurutnya, pembaruan tarif bea materai tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara.

“2019 penerimaan bea materai dari RUU Bea Meterai berada pada kisaran Rp 11,3 triliun atau meningkat Rp 5,7 triliun,” ucapnya.

Sri Mulyani memaparkan, terdapat enam klaster dalam

“Ya nantinya saya punya rencana berjualan batik di sini. Di bagian luar buat Cafenya Mas Fuad, dan bagian dalam saya jualan batik,” ujar Risma, menyebut nama putera sulungnya Fuad Bernardi.

Berjualan batik bisa dibilang pekerjaan yang tidak mentereng, tapi Risma tidak merasa malu atau gengsi.

“Ngapain malu? Banyak lho Wali Kota di luar negeri yang selesai masa jabatannya, dia berjualan. Kebetulan bapak saya juga pedagang yang terbilang sukses pada masanya,” imbuhnya.

Niatan Risma itu sudah disampaikan kepada anak sulungnya. Fuad bertanya soal rencana ibunya. “Ibu jawab, ‘Aku ikut Mas (Fuad) aja di sini’. Saya jadi kepikiran, kuat apa enggak saya gaji ibu,” ungkapnya sambil tertawa.

Kepada warga Tambak Asri, Krembangan, Risma dalam pidatonya mengingatkan, untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. “Jadi bapak ibu sekalian, mohon maaf saya belajarnya dari Alquran, sampai ada surat Wal Asr, demi waktu.

Karena waktu itu pemberian tuhan yang tidak akan terulang kembali. Jadi jangan menyianyiakan waktu,” imbuhnya.

Dia juga memberikan ide untuk memanfaatkan lapangan olahraga anyar itu. “Saya juga berharap nanti kalau pandemi ini sudah usai, saya berharap di lapangan ini kita bikin bazar murah yang nantinya bisa menumbuhkan perekonomian warga sekitar. Kita nanti support apalah di bazaar murah tersebut, tapi warga juga bisa jualan, mungkin bisa digelar seminggu sekali atau kapan, monggo,” lanjut Risma.(jtp)

dak) serta sikap tegas untuk menstabilkan harga ayam daging. Karena, saat ini harga ayam hidup dari peternak rata-rata hanya dihargai Rp 10 ribu per kilogram. Padahal harga di pasar masih kisaran Rp 35 ribu per kilogram.

“Hentikan pasokan ayam dari luar Madura demi mengedepankan ayam lokal, segera fungsikan Satuan Tugas

memang tidak diperbolehkan sehingga mandek dan Perda itu masih berlaku sampai saat ini.

Kalau masih berlaku maka kita harus perjuangkan. Sehingga, kalau ada pemekaran maka saya yakin Pamekasan bisa menjadi kota dan kabupaten dengan SDM, SDA dan dukungan dari para tokoh,” tutupnya. (did) dari Halaman 1

(Satgas) Pangan Kabupaten Pamekasan dan segera buatkan Perda (Peraturan Daerah) untuk menyelamatkan peternak ayam mandiri,” teriak alumni aktivis PMII Unira itu dalam orasinya.

Terpisah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan, Achmad Sjaifuddin yang didampingi oleh Kadis Peter-

Pertama di Indonesia..... masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan.

“Mereka bisa menjadi gar da terdepan dalam edukasi terkait COVID-19, apalagi mereka sudah pernah terkonfirmasi positif dan sembuh. Sehingga bila mereka melakukan edukasi rasanya akan lebih meyakinkan, mereka bisa bercerita dan berbagi pengalaman pribadi mereka saat di dirawat menjadi pasien COVID-19” katanya.

Selain itu, diharapkan ikatan alumni ini juga mampu memberikan dorongan motivasi bagi mereka yang sekarang masih dirawat di RS karena Covid-19 agar tetap memiliki optimisme dan semangat.

“Insya Allah mereka yang saat ini masih terkonfirmasi positif akan sembuh semuanya seperti yang di rumah sakit lapangan yang sembuh 100%. Menurut saya ini akan menjadi energi baru bagi Jawa Timur untuk mengedukasi masyarakat yang mungkin masih menganggap enteng Covid-19,” katanya.

Selain melakukan edukasi kepada masyarakat, para penyintas COVID-19 ini telah berkontribusi dengan melakukan pendampingan untuk mencegah stigma negatif pada penyintas COVID-19 di 24 kampung dan 11 perusahaan. Tidak hanya itu, puluhan dari mereka juga menjadi donor plasma konvalesens dan saling bergotong royong untuk mensupport pemulihan ekonomi masing-masing keluarganya.

Ke depan, Khofifah berharap ikatan alumni ini mampu melakukan pendampingan tidak hanya di area Surabaya tapi juga daerah lain seperti Sidoarjo dan Gresik.

Apalagi kedua daerah tersebut banyak terdapat kantorkantor atau perusahaan.

“Semoga ke depan pendampingan, edukasi dan pembagian masker ini bisa

menjadi prolegnas prioritas 2020. “Dengan demikian kita bisa melakukan pembahasannya dengan tetap mengacu kepada yang sudah dibahas sebelumnya,” pungkasnya.(ist)

nakan Kabupaten Pamekasan menyampaikan, kondisi tersebut saat ini memang sedang dirasakan oleh peternak mandiri di semua daerah, khususnya di Jawa Timur.

“Pastinya kami akan segera melakukan diskusi dengan pimpinan, karena masalah ini merupakan kebijakan dari pemerintah, bukan dari OPD masing-masing,” tutupnya. (did) dari Halaman 1

menjangkau hingga daerah lain misal Sidoarjo dan Gresik, serta beberapa kab/kota lain di Jawa Timur. Pendampingan di tempat kerja ini dibutuhkan saudara-saudara kita para penyintas Covid-19 agar tidak ada stigma yang mereka terima di tempat kerja dan ekonomi bisa berjalan kembali,” pungkasnya.

Edukasi yang dilakukan Gubernur Jatim yang akrab disapa Khofifah ini bersama para penyintas Covid-19 adalah terkait bagaimana bersepeda yang aman di era pandemi sesuai pedoman WHO dan Bike to Work (B2W) Indonesia. Ini penting karena, dalam pedoman WHO Moving around during the COVID-19 outbreak disebutkan bahwa jalan kaki maupun bersepeda dianjurkan sebagai alternatif metode transportasi di era pandemi ini karena relatif lebih mudah untuk melakukan jaga jarak dibandingkan moda transportasi lain.

“Jadi dalam kegiatan ini kita mencontohkan bagaimana pelaksanaan bersepeda yang sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat dari WHO dan B2W sehingga kita tetap bisa bersepeda dengan aman dan sehat” imbuh gubernur perempuan pertama di Jatim ini.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, sesuai dengan pedoman B2W Indonesia, kegiatan bersepeda benarbenar dibatasi dan diatur dalam rombongan kecil yakni 25 pesepeda, selain itu pesepeda harus tetap menggunakan masker, jaga jarak dan selalu mematuhi rambu lalu lintas.

Hal ini penting mengingat bahwa sesuai dengan rilis dari Pusat Krisis Kemenkes RI, penggunaan masker dan jaga jarak minimal 2 meter mampu menurunkan penularan hingga mencapai 100

persen. Karenanya, saat istirahat para peserta juga harus tetap jaga jarak dan tetap memakai masker, serta dipastikan tidak nongkrong terlalu lama.

Khofifah berharap, aktivitas ini mampu menjadi teladan bagi masyarakat yang memang animo nya sangat tinggi dengan aktivitas bersepeda. Dengan demikian, maka masyarakat akan tetap bisa bersepeda dengan am an dan tetap sehat.

“Bersepeda merupakan salah satu olahraga yang juga disarankan oleh WHO ketika pandemi berlangsung.

Apalagi animo masyarakat juga tinggi, untuk itu mari tetap aktif berolahraga dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan,” tegasnya.

Usai melepas para peserta, Khofifah bersama para kepala OPD Pemprov Jatim kemudian ikut bersepeda bersama dengan Penyintas COVID-19 menuju Taman 10 Nopember Mundu, Kec. Tambaksari, Surabaya. Disana, Khofifah bersama rombongan membagi-bagikan 5.000 masker, 200 paket protokol kesehatan dan 100 paket sembako kepada masyarakat, pedagang kaki lima, bahkan petugas kebersihan yang sedang berada di lokasi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Khofifah juga memberikan apresiasi kepada Ikatan Alumni Pasien Sembuh Covid-19 dari RS Lapangan Indrapura. Sampai hari ini, sudah ada 23.953 (78,19%) pasien Covid-19 yang sembuh di Jatim. Sedangkan di RS Lapangan Indrapura yang digagas Pemprov Jatim dan dikelola bersama dengan Kogabwilhan II juga menunjukkan kesembuhan yang sangat tinggi, per hari ini telah ada 1.329 pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh dan nol kematian. (n)

Hal - 16 Edisi 372 Thn XIX – Minggu I September 2020

Tahapan Pilkada Serentak Segera Dimulai

DPRD Jatim Minta KPU Tegakkan Protokol Kesehatan Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Hadi Dediyansyah saat berkunjung ke KPU Surabaya

Pilkada serentak di 19 Kota/Kabupaten di Jatim akan digelar 9 Desember 2020. Tahapan awal pendaftaran calon pasangan sendiri akan dimulai pada 4-6 September 2020. Dilanjutkan dengan kampanye pada 26 September hingga 5 Desember.

Menyikapi hal itu, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur memberikan atensi khusus terhadap pelaksanaan pilkada tersebut, khususnya di

Kota Surabaya.

Kenapa Surabaya? Karena Surabaya hingga saat ini belum terbebas dari penyebaran Covid-19. “Kami ingin mengetahui secara pasti persiapan Pilkada Kota Surabaya,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Hadi Dediyansyah usai meninjau KPU Kota Surabaya, Sabtu (22/8/2020).

Terlebih, Kota Surabaya saat ini kembali masuk zona merah sehingga diharapkan Pilkada tetap mematuhi pro-

tokol kesehatan. Di antaranya, para petugas harus melakukan rapid test berkala, jaga jarak, dan menggunakan alat pelindung diri (APD).

“Besar harapan kami, pandemi Covid-19 bisa selesai sebelum 9 Desember (hari H pemungutan suara). Dengan demikian, pesta demokrasi bisa dilaksanakan dengan senang,” kata politisi Partai Gerindra ini.

“Namun, tetap saja jangan sampai meninggalkan protokol kesehatan. Sehingga, pesta demokrasi berjalan, kesehatan tetap terjaga,” kata Wakil Ketua DPD Gerindra Jatim ini.

Kedatangan Hadi disambut langsung oleh Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi, dan Komisioner KPU Surabaya Divisi Hukum dan Pengawasan, Soeprayitno. Mereka juga sempat melakukan pertemuan tertutup untuk membahas persiapan pilkada.

“Dari hasil komunikasi, per-

Beli Pupuk Pakai Kartu Tani Diminta Ditinjau Kembali Kebijakan Kementerian pertanian lagi-lagi membuat para petani di Jawa Timur kebingungan. Pasalnya, para petani diharuskan menebus pupuk bersubsidi hanya dengan menggunakan kartu tani di bank pemerintah yang telah ditunjuk.

Surat tersebut diterbitkan Direktoran Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian No 498/ SR.320/08/2020 tertanggal 19 Agustus 2020. Dalam surat tersebut, berisi Surat Keputusan kepada Kuasa Pengguna Anggaran subsidi pupuk tentang penagihan penebusan pupuk bersubsidi menggunakan dashboard Bank tahun anggaran 2020.

Dimana dashboard itu digunakan khusus kepada petani yang memiliki kartu tani di 6 Provinsi dan 2 Kabupaten termasuk diantara di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Subianto mengatakan Jatim sebenarnya mendukung adanya program penyaluran subsidi pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani.

Hanya saja harus sesuai dengan dengan kondisi di bawah. Jika SK Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan itu diterapkan mulai 1 September, akan menimbulkan gejolak di tingkat petani. “Kami berharap Kementan meninjau kembali atau menunda penebusan pupuk bersubsidi dengan Kartu Tani khususnya bagi petani di Jawa Timur,” tegas Subianto

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Subianto (tengah)

dikonfirmasi di DPRD Jatim, Selasa (25/8/2020).

Dijelaskan Subianto, penebusan atau pembelian pupuk bersubsidi dengan kartu tani tidak relevan dengan kondisi saat ini. Karena belum semua petani memiliki Kartu Tani. “Apalagi bulan Oktober depan sudah mulai masuk Masa Tanam 1 (MT 1 th 2020-2021) bila dipaksakan akan terjadi gejolak sosial, apalagi menjelang Pilkada Desember 2020,” ungkapnya.

Selain itu, syarat dikeluarkannya kartu tani juga Masih menimbulkan polemik.

Karena harus memenuhi sejumlah persyaratan salah satunya kepemilikan lahan sesuai E-RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok). Disisi lain, pihak bank (BNI) sebagai mitra Bank Tani juga belum melakukan sosialisasi ke petani-petani. “Laporan yang saya terima, sampai sekarang baru 40 persen petani di Jawa Timur memiliki Kartu Tani.

Nah, nasib petani yang belum punya Kartu Tani bagaimana kalau kebijakan itu diberlakukan per 1 September 2020

mendatang?,” ungkap politisi Partai Demokrat ini.

Menurutnya, Kementan harus segera meninjau kembali persyaratan tersebut.

Terlebih, saat tahun 2020 ini alokasi pupuk bersubsidi untuk seluruh daerah di pemerintah provinsi Jawa Timur Sedang kekurangan. Hingga kemudian, Pemprov Jatim melalui Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Jatim 9 Juli 2020 sudah mengirim surat pengajuan tambahan sebesar 650 ribu ton dari total kebutuhan sebesar 2,9 juta ton pupuk berbagai jenis. “Lebih baik, pemerintah pusat mengurangi subsidi harga namun memperluas distribusi pupuk agar tidak terjadi kelangkaan pupuk di tingkat petani Jawa Timur,” saran anggota DPRD Jatim tiga periode ini.

Perlu diingat, lanjut Subianto, kontribusi Pertanian di Jawa Timur masih cukup tinggi sekitar 11%, setelah Industri Pengolahan serta Perdagangan dan Jasa. “Di masa Pandemi Covid 19 ini petani juga butuh perlindungan,” pungkasnya. (ist)

siapan sudah hampir 90 persen.

Petugas sudah lengkap dari tingkat desa hingga kecamatan.

Mereka sehat. Dana juga sudah turun. Artinya, Surabaya siap untuk pilkada,” katanya.

Di sisi lain, Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi memastikan jajarannya telah terbebas dari Covid-19. “KPU RI telah menginstruksikan kepada jajaran petugas untuk menjamin sehat sejak sebelum bertugas,” kata Nur Syamsi ketika dikonfirmasi terpisah.

Caranya, diantaranya dengan mewajibkan tiap petugas

melaksanakan rapid test berkala. “Jika para petugas tak mau diperiksa atau mau diperiksa dan hasilnya reaktif maka petugas yang bersangkutan akan diganti,” kata Nur Syamsi.

Bahkan hal ini juga berlaku kepada para Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PP DP) yang hanya memiliki masa kerja selama sebulan. Sebelumnya, KPU Surabaya menggelar rapid test masal kepada 5161 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

PPDP melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) ter-

Guna memulihkan dan membangkitkan sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) ditengah pandemi Covid-19 ini, Pemprov Jatim harus segera melakukan refocusing anggaran untuk menggelontorkan modal.

Penguatan sektor permodalan itu bisa dilakukan melalui program Dana Bergulir atau (Dagulir) bagi sektor pertanian peternakan maupun perikanan di Jawa Timur. “Recofusing pas ca pandemi pada UMKM penguatan akses permodalan (melalui dagulir),” kata Anggota Komisi komisi B DPRD Jawa Timur, Agung Mulyono di kantornya, Senin (24/8/2020).

Tidak hanya itu, pemberian bantuan modal Pemprov Jatim juga harus melakukan promosi terhadap hasil yang dicapai oleh para petani dan peternak saat mereka mengalami kesulitan untuk menjual, karena menipisnya permintaan akibat pandemi Covid-19. “Penguatan promosi produk UMKM harus terus dilakukan. Disini Pemprov harus berperan aktif,” paparnya.

Lebih lanjut, Pemprov Jatim juga harus secara

kontinyu meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh sektor UMKM. Dengan cara itu maka mereka bisa bersaing dengan produkproduk dari luar negeri, meski pandemic Convid-19 masih menghantam Indonesia.

Petani harus diberi bantuan bibit unggul dan pelatihan cara pengolahan dan pemrosesan produk secara baik.

Jika kebijakan itu dilakukan kontinyu, maka produk pertanian dan peternakan serta sektor UMKM yang dihasilkan oleh masyarakat layak untuk dijual dan diminati konsumen baik di dalam maupun di luar negeri. “Penguatan kualitas produk harus diberikan,” tegasnya.

Ia menambahkan, Pemprov Jawa Timur juga harus memperkuat sektor Koperasi untuk menopang agar UMKM dan para petani serta peternak di Jatim bisa memperoleh akses yang lebih cepat. Sehingga, mereka dapat secepatnya berpeluang untuk memulihkan usaha setelah berbulan-bulan akibat pandemi Covid-19 “Penguatan akses koperasi (bantuan modal untuk koperasi ) harus

hadap data pemilih di masingmasing wilayah kerjanya. Mereka telah bertugas mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2020 lalu.

Tak hanya memastikan kesehatan bagi para petugas, KPU juga berkomitmen untuk mengantisipasi penularan oleh para peserta pilkada maupun pemilih. Termasuk, di beberapa tahapan ya ng berpotensi mendatangkan jumlah massa besar.

Terdekat, di antaranya adalah pendaftaran calon kepala daerah pada 4-6 September 2020 mendatang. Kemudian, disusul kampanye, hingga pemungutan suara. (ist)

Pemprov Jatim Harus Gelontorkan Modal untuk Bangkitkan UMKM

Anggota Komisi B DPRD Jatim, dr Agung Mulyono

dilakukan,” tandasnya.

Badan Pusat Statistika (BPS) Jawa Timur mencatat ekonomi di wilayah setempat pada triwulan II-2020 terkontraksi atau minus 5,90 persen dibandingkan triwulan II-2019. Penyebabnya, karena pandemi Covid-19 disusul kebijakan pemerintah yang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Sementara itu, berdasar data BPS Jatim kontraksi tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 34,54 persen, dan dari sisi pengeluaran kontraksi tertinggi pada Ekspor Luar Negeri sebesar 18,70 persen, diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap 7,55 persen dan Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga 4,79 persen. (ist)

Luar Biasa, Siswa Tuna Netra di UPT RSBN Malang Dilatih Memijat

UPT Panti Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) Kota Malang, mendapat apresiasi dari anggota Komisi E DPRD Jawa Timur. Betapa tidak, UPT yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Jawa Timur ini dinilai luar biasa dalam memberikan pelatihan kepada para penyandang Tuna Netra. Di kompleks UPT tersebut disediakan ruang-ruang kelas pelatihan, seperti pelatihan pijat Massage (Kebugaran), pijat Shiatsu, hingga pijat refleksi.

Selain itu, ada juga kelas latihan baca dan menulis Braille. Termasuk, pelatihan ketrampilan non-pijat, mulai dari pembuatan telur asin, kemoceng, serta pelatihan daily life seperti memasak, merapikan pakaian, hingga pelatihan lainnya.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih menyampaikan kekagumannya itu saat memimpin kunjungan kerja ke UPT Panti Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) Kota Malang, baru-baru ini. Rombongan legislatif disambut Kepala UPT RSBN Malang, Firdaus Sulistijawan. “Luar biasa. Kami mengapresiasi perkembangan yaitu keahlian siswa dari RS Bina Netra ini, dan layak menjadi contoh UPT Dinsos Jatim lainnya,” kata Hikmah seusai kunjungan.

“Ada berbagai upaya cerdas yang luar biasa untuk mengembangkan life skill. Mulai dari metode, konten pembelajaran, hingga peningkatan kualitas layanan di tengah keterbatasan fasilitas yang ada,” kata Politisi PKB ini dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/8/2020).

Pihaknya akan mengawal keinginan UPT tersebut untuk menambah fasilitas. “Apalagi, di sini satu-satunya UPT yang menangani tuna netra yang ada di Jawa Timur. Oleh karena itu, kami akan memastikan infrastruktur yang ada di sini bisa diperbaiki dengan baik,” papar politisi asal Dapil Malang Raya ini. Menariknya, UPT yang berada di lahan seluas 3,7 hektare tersebut ternyata juga menyediakan cafe hingga Workshop yang menjajakan berbagai produk UPT tersebut.

Pada kesempatan tersebut, cafe yang diberi nama Sahabat Distra (Disabilitas Netra) diresmikan langsung oleh Hikmah di hari tersebut. “Setelah diresmikan, cafe ini akan dibuka untuk umum. Sebagai penunjang bagi masyarakat yang mau merasakan pijatan di sini,” kata Kepala UPT RSBN Malang, Firdaus Sulistijawan. (ist)