Jatim Pos Edisi 375

IS SN : 1412 - 7490 ISSN

Edisi 375 T ahun XIX – Minggu IV September 2020 Tahun

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT Media Utama Jatim Direktur Utama : H Syaiful Anam Pemilik Hak Paten Merek Nama Jatim Pos No. (250) MEREK INDONESIA (111) IDM000002986 DIREKTORAT MEREK (151) 12 April 2004 Dirjen HAKI Kemenkum HAM Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No. 15-17 Surabaya Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya Terverifikasi Administrasi & Faktual Dewan Pers www.dewanpers.co.id

NU dan Muhammadiyah Minta Pilkada 2020 Ditunda

Mendagri : Kemungkinan Akan Tetap Dilanjutkan

Cut Syifa Tomboy Tapi Cantik Natural

Artis dan model ini bernama lengkap Cut Syifa Hanasalsabila, tapi lebih dikenal dengan panggilan Cut Syifa.

Baru-baru ini, Cut Syifa menjadi perbincangan publik karena penampilannya yang cantik secara natural di Sinetron Samudra Cinta yang tayang setiap hari di SCTV. Gadis kelahiran Bekasi, 18 September 1998 ini merupakan putri dari pasangan Rommel Andriawan. Cut Syifa adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, yaitu Teuku Anwar Sidiq Muhammad dan Randy Andiaputra. Kedua kakaknya adalah laki-laki.

Di balik penampilannya yang cantik natural itu, Syifa sebenarnya mempunyai kepribadian yang tomboy. Sifat tomboy tersebut diakui Syifa, dan dirinya mengaku mendapatkan pengaruh

Bersambung ke hal.. 15

KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siraj Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk menunda penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 hingga berakhirnya proses tanggap darurat virus corona (Covid-19).

“Meminta agar KPU RI, Pemerintah dan DPR RI untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020,” kata Said Aqil Siraj dalam keterangan resminya, Minggu (20/9).

Sementara itu Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta agar kondisi pandemi corona saat ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi penyelenggara Pilkada Serentak 2020. Salah satu pertimbangan adalah kondisi di tengah pandemi Covid-19 dan demi keselamatan bangsa serta menjamin pelaksanaan yang berkualitas.

“KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pemilukada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan,” tegas Haedar.

“Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilukada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19,” lanjut Haedar.

KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siraj (kiri) Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir (kanan)

Lebih Penting Keselamatan Said berpendapat, melindungi kelangsungan hidup manusia dengan protokol kesehatan sangat penting dilakukan. Kata dia, seharusnya prioritas utama kebijakan

negara dan pemerintah selayaknya diorientasikan untuk mengentaskan krisis kesehatan karena penularan Covid-19 di Indonesia telah mencapai tingkat darurat.

Terlebih, menurut Said,

pelaksanaan Pilkada identik sebagai sarana untuk memobilisasi dan melakukan konsentrasi banyak orang oleh kandidat. Sulit untuk menerapkan protokol kesehatan Bersambung ke hal.. 15

Pangdam: Jangan Coba-Coba ke Surabaya Sanksi Melanggar Protkes Sampai Rp 50 Juta Kalau Nggak Pakai Masker

Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah (tengah) Rakor di Mapolda Jatim

Surabaya, Jatim Pos Panglima Daerah Militer (Pangdam) V/Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah mengungkapkan jika dirinya telah menyiagakan ri-

buan personel TNI yang nantinya akan bersinergi dengan pihak Kepolisian dan instansi terkait dalam rangka upaya pemutusan rantai pandemi di Surabaya Raya.

Keterangan pers Pendam V/Brawijaya yang dikirim ke jatimpos.co Kamis (17/9/ 2020), menyebutkan. Pangdam V/Brawijaya melakukan koordinasi penanganan Covid-19 di Ruang Rupatama Mapolda Jatim, Surabaya Kamis, (17/9/2020).

“Ibarat kalau TNI-Polri latihan, menghancurkan dulu centralnya. Kekuatan Covid19 sekarang ada di Surabaya. Kita hancurkan dulu. Kemarin saya sudah diskusi kecil dengan Kapolda,” kata Mayjen TNI Widodo.

Dalam razia yustisi protokol kesehatan di Surabaya Raya, pihaknya telah menyiagakan ribuan personel khusus dalam rangka menBersambung ke hal.. 15

Gubernur Lepas Tim Hunter Pelanggar Protkes Covid-19

Gubernur Khofifah bersama Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya lepas Tim Hunter Pelanggar Protkes Covid-19

Surabaya, Jatim Pos Berbagai langkah dilakukan Forkopimda Jawa Timur dalam menegakkan kedisiplinan masyarakat menjalankan protokol kesehatan, utamanya untuk mencegah pe-

nularan Covid-19. Salah satunya yaitu dengan membentuk Tim Pemburu (Hunter) Pelanggar Protokol Kesehatan (Protkes) Covid-19.

Untuk itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Para-

wansa bersama Kapolda Jatim Irjen Pol M. Fadil Imran dan Pangdam V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI Widodo Iryansyah melepas Tim Hunter Pelanggar Protkes Covid19 untuk terjun ke masyarakat yang ditandai dengan pemecehan kendi di Halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (16/9) sore.

Tim Hunter Pelanggar Protkes Covid-19 ini sendiri terdiri dari 178 orang TNI, Polri, Satpol PP, dan relawan masyarakat. Sedangkan untuk kendaraan tim yang disiapkan berupa 9 unit mobil tim pemburu (4 unit dari Polda Jatim, 5 unit Satpol PP Jatim), 12 unit kendaraan roda dua, 5 unit truk, 2 unit Bersambung ke hal.. 15

DisKPP Kabupaten Madiun

Lakukan Pembinaan Kelompok LPM Madiun, Jatim Pos Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DisKPP) Kabupaten Madiun melalui Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan melaksanakan pembinaan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang ada di wilayah

Kabupaten Madiun.

Kegiatan yang dimulai sejak 01 September hingga 16 September 2020 tersebut dilaksanakan di sepuluh lokasi.

Diantaranya, di Desa Bandungan Kecamatan Saradan, Desa Bener Kecamatan Saradan, Desa Purworejo Keca-

matan Pilangkenceng, Desa Kenongorejo Kecamatan Pilangkenceng, Desa Balerejo Kecamatan Balerejo, Desa Kedungrejo Kecamatan Balerejo, Desa Dagangan Kecamatan Dagangan, Desa Palur Kecamatan Kebonsari, Desa Lebak Ayu Kecamatan Sawa-

han dan Desa Golan Kecamatan Sawahan.

Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun, Rochan Aryonah, S.P, M.Si, mengatakan, dengan adanya Bersambung ke hal.. 15

Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun, Rochan Aryonah (kiri) memaparkan materi di Desa Bener, Kec. Saradan, Kab. Madiun

METROPOLIS

Hal - 2

Pasien OTG Sembuh Semua

Pemkot Surabaya Stop Isolasi di Hotel Surabaya, Jatim Pos Seluruh pasien yang sebelumnya menjalani isolasi di beberapa Hotel Surabaya telah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Para pasien itu sebelumnya menjalani perawatan di Hotel dan telah dilakukan pemeriksaan swab dengan hasil negatif.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, pasien yang menjalani isolasi perawatan di Hotel saat ini sudah tidak ada. Karena sudah kosong, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana menghentikan isolasi pasien di Hotel. “Karena sudah kosong, jadi mulai kemarin itu Hotel kita stop dulu karena tidak ada pasien yang di situ,” kata Wali Kota Risma di rumah dinas, Jalan Sedap Malam Surabaya, Kamis (17/9/2020).

Wali Kota Risma mengungkapkan, biasanya sampai empat Hotel di Surabaya ya ng digunakan sebagai tempat isolasi pasien. Akan tetapi,

pada Rabu (16/9) kemarin, hanya tinggal 4 pasien yang masih menjalani perawatan isolasi di Hotel. “Kemarinnya tinggal 4 (empat) pasien dan kita percepat swab-nya hasilnya dia bisa keluar sehingga Hotel saat ini kosong sudah dua hari ini kita tidak manfaatkan,” ujarnya.

Sementara di Asrama Haji, kata dia, dari sekitar 101 pasien yang sedang menjalani perawatan, hari ini ada sekitar 75 orang dinyatakan sembuh dan boleh pulang.

Namun, apabila besok Asrama Haji tak lagi menerima pasien, maka pemkot juga akan menghentikan isolasi di tempat tersebut. “Karena kemungkinan yang 25 itu kita dorong untuk bisa keluar hari ini atau paling lambat besok,” ungkap dia.

Bahkan, Wali Kota Risma menyebut, Pemkot Surabaya akan terus berupaya mempercepat pemeriksaan swab kepada pasien yang menja-

lani isolasi mandiri di rumah.

Artinya, pasien itu sebelumnya melakukan isolasi mandiri di rumah akan didorong untuk menjalani perawatan di Asrama Haji.

“Jadi kita masih dorong warga-warga itu untuk masuk Asrama Haji, tapi kalau mereka tidak mau ya kita akan tutup Asrama Haji, karena posisinya pasien yang mau (menjalani isolasi) di situ sudah habis,” jelasnya.

Meski demikian, Wali Kota Risma berharap kepada seluruh masyarakat agar tetap disiplin menjaga protokol kesehatan. Sebab, kalau masih ada penularan maka hal itu akan menjadi berat. Karenanya disiplin menjaga protokol kesehatan itu sangatlah penting dalam memutus mata rantai Covid-19.

“Artinya bahwa kita rajin cuci tangan untuk kesehatan kita, pakai masker dan jaga jarak untuk kesehatan kita itu semua bagus. Ada atau

tidak ada Covid-19 ini sebetulnya perilaku yang bagus ini harus tetap kita lanjutkan,” pesan dia.

Menurutnya, saat ini tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Surabaya tinggi, sedangkan penularannya rendah. Karena itu jumlah pasien yang menjalani perawatan di hotel maupun Asrama Haji banyak yang sembuh. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya, tren kesembuhan pasien dalam satu bulan ini rata-rata per hari 80 ke atas.

“Untuk menjaga tren membaik kita tidak boleh lengah, justru kita malah turun dan agak keras. Kita turun lebih sistemik dibanding kemarin-kemarinnya,” tegasnya.

Presiden UCLG Aspac ini menyatakan, bahwa pihaknya bersama jajaran TNI dan Polri akan terus berupaya me mutus mata rantai Covid-19.

Karena itu, dengan adanya penerapan sanksi denda bagi

pelanggar protokol kesehatan diharapkan efektif mendisiplinkan masyarakat. “Kita harapkan denda-denda ini efektif dan bisa memberikan efek jera. Justru kita sekarang sering razia. Turun terus kita pantau terus daerah-daerah yang rawan,” imbuhnya.

Kepala Dinkes Kota Surabaya, Febria Rachmanita menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya menggunakan metode perhitungan bobot indikator kesehatan masyarakat dalam melakukan self assessment untuk memonitoring dan evaluasi internal kasus Covid19. Dari hasil self assessment itu kemudian dilaporkan ke Provinsi dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Kita juga melakukan self assessment dengan membuat perhitungan yang mengacu pada (indikator) penilaian pusat (Kementerian Kesehatan). Dan ternyata, dari data yang ada, memang ada penurunan dari bulan-bulan se-

belumnya,” kata Febria.

Ia mengungkapkan, bahwa instrumen dalam self assessment itu terdapat 14 indikator penilaian dan ditambah satu indikator Rt angka reproduksi efektif atau triangulasi. Namun dalam penilaian itu, pihaknya tak hanya menambah indikator Rt (triangulasi). Penilaian melalui indikator epidemiologi, pelayanan kesehatan, evaluasi laju insidensi dan mortality rate juga dilakukan.

“Kalau kita lihat bobot dari indikator kesehatan masyarakat Surabaya mulai tanggal 7 - 13 September itu nilai skor kita ada 2.44. Artinya kita risiko rendah,” terangnya.

Menurut dia, skor tersebut berdasarkan perhitungan penilaian pada 14 - 15 indikator.

“Hal itu pula yang kemudian menyebabkan jumlah pasien yang menjalani perawatan dan isolasi di hotel sudah habis dan di Asrama Haji nyaris habis,” pungkasnya. (bur/fred)

Streaming “Insiden Perobekan Bendera” Bangkitkan Semangat Netizen Surabaya, Jatim Pos Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dalam menghadirkan formula hiburan baru, bertajuk Parade Seni Budaya Surabaya dengan setting plot cerita insiden perobekan bendera di hotel Yamato 19 September 1945 di Surabaya tampaknya menuai tanggapan positif dari masyarakat.

Buktinya, saat pertunjukan virtual atau pentas daring yang dibuka oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada Sabtu (19/9/2020) kemarin, ribuan masyarakat menyaksikan melalui live Instagram dan Youtube. Para netizen ini pun terkagum-kagum melihat tampilan kesenian tradisional dengan kemasan baru. Beragam komentar dari mereka menunjukkan bahwa suasana heroic mampu ditampilkan mes ki melalui siaran virtual.

Seperti yang ditulis pe-

Arek-arek Suroboyo dalam peristiwa heroic insiden perobekan bendera Belanda di hotel Yamato (streaming live di youtubeSabtu 19/ 9/2020)

milik akun instagram bernama Antonius Juventus dengan komentarnya, “Tetep maju karya-karya Arek Suroboyo, Memang Sip”. “Sangat luar biasa. Harusnya seni tari juga mulai diapresiasi kan lagi dengan mematuhi protokol seperti parade seni ini,” tulis pemilik akun instagram Zahra Ayu. Ungkapan yang sama juga dituliskan oleh pemilik akun Anak Kampung. “Bukan arek surabaya. Ikutan non-

ton keren wis,” tulis dia. “Terima kasih Pemkot Surabaya,” begitu isi komentar yang dituliskan akun Stevanus Justisio.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti mengatakan, jika dilihat antuasias dari komentar-komentar di Live Instagram, hampir semua dari netizen mengaku bangga dan terharu melihat ide-ide baru dari Pemkot Surabaya.

Apalagi, sebagian besar dari netizen mengirimkan komentarnya melalui stiker bergambar jempol.

“Banyak sekali responnya dan menarik-menarik. Ada yang menyampaikan setelah sekian lama tidak pernah me nyaksikan kesenian tradisional akhirnya terwujud juga.

Ada juga yang mengungkapkan tak sedikit dari mereka merasa heroik sekali,” kata Antiek, Minggu (20/9/2020).

Menurut Antiek, beberapa netizen juga meminta acara serupa terus digelar untuk mengibur masyarakat dari rumah di tengah pandemi Covid-19. Bahkan, seorang netizen asal Surabaya mengungkapkan rasa haru dan bahagia karena menjadi bagian dari warga Kota Pahlawan.

“Mereka mendapatkan hiburan dengan cara yang berbeda. Apalagi hiburan yang mungkin sangat sulit mereka dapatkan ketika di

masa pandemi,” jelas Antiek.

Tidak hanya para penonton virtual, tampaknya kebahagiaan tersendiri juga dirasakan oleh para pekerja seni. Mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) ini menerangkan, setelah beberapa bulan para pekerja seni tidak pentas, kini mereka dapat kembali berkreativitas dan menunjukkan aktualisasi diri ya ng kembali muncul.

“Ini adalah upaya kami untuk dapat merangkul para pekerja seni untuk tetap dapat produktif. Selain itu mereka juga ada semangat baru meskipun di tengah kondisi saat ini,” urai dia.

Bahkan, seusai pertunjukkan, Antiek menceritakan bahwa para pekerja seni sangat bahagia malam itu.

Meski acara digelar dengan protokol kesehatan, namun tak menyurutkan semangat pemain untuk tampil dengan memberikan yang terbaik.

“Jadi mereka setelah acara berlangsung mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wali Kota. Setelah sekian bulan tidak berkegiatan, akhirnya dapat pentas lagi. Walaupun dengan cara dan model yang baru,” ungkapnya.

Salah seorang pekerja seni yang turut serta dalam Parade Seni dan Budaya Surabaya adalah Heri Lentho.

Menurut Heri, para pekerja seni saat ini mulai berdenyut baik langkahnya maupun pekerjaannya. Apalagi, Pemkot Surabaya telah memberikan ruang bagi para pekerja seni untuk menunjukkan kerja nyata dalam berkarya.

“Terima kasih Pemkot Surabaya karena telah bersama-sama menunjukan kerja nyata dalam berkarya dan bekerja. Telebih yang paling utama menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Agar, kehidupan segera berjalan normal kembali,” pungkasnya. (bur/fred)

Pemimpin Umum/Penanggung jawab: H Syaiful Anam, Jufri Yus, Siswo Oetomo; Ombudsman: Gatot Soedjono, Arifin Perdana, Zis Muzahid Hasan; Penasehat Hukum: Ahmad Budianto SH.MHum; Direktur Utama/Ketua: H Syaiful Anam; Pemimpin Redaksi: H Syaiful Anam; Redaksi Pelaksana: Jufri Yus; Koordinator Liputan: Siswo Oetomo; Pemimpin Perusahaan: Gatot Soedjono; Dewan Redaksi: H Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Gatot Soedjono, Jufri Yus; Surabaya: Kurniadi Noveyanto, Freddy SL, Burhanuddin, Dani Tri Hadiyatno; Sidoarjo: Rizal Zulkarnaen; Malang: Ziz Muzahid Hasan; Batu: Wahyono, Swandy Tambunan; Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari; Kediri/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo; Tuban: Nur Aminin; Bojonegoro: Slamet Riyadi; Lamongan: Achmad Bisri; Madiun: Jumali; Ponorogo: Nuryadi; Ngawi: Rendy Rian Cahya, Sembodo Arif Pambudi (sirkulasi); Pamekasan: Arief Purbadi, Achmad Jadid; Sampang: Abdul Kodir, Ali W; Sumenep: Herman Basuki, Ach Khoirul Hamdani; Mojokerto: Mokh Zainudin; Probolinggo: Moh Sifak, Moh Hasin; Pasuruan: Hamzah Pujiono; Situbondo: As’ad; Banyuwangi: Joko Pamungkas, Reny Kusuma, Mohamad Saiful Rizal; Lumajang: Firman; Tulungagung: Sandi Trantana; Trenggalek: Ahmad Yulis Satriaji, Puthut Purbantara; Blitar: Slamet Karno, Sandi Trantana; Alamat Redaksi: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya; Alamat Perusahaan: Jl. Gununganyar Tengah VIII/34, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194; Email: mediautamajatim@yahoo.com; Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya; SIUP No. 503/5612.A/436.6.11/2014; No Rek 0011265286 Bank Jatim a.n PT Media Utama Jatim, 0096.01.044662.50.2 BRI Kaliasin Surabaya a.n Drs H Syaiful Anam; Berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999; Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl Rungkut Industri III No. 49 Surabaya-60401; Isi di luar tanggungjawab percetakan.

JATIM I

Hal - 3

Peresmian Labkesda Bukti Surabaya Serius Tangani Covid-19 K eseriusan penanganan Covid-19 terus ditunjukkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Terbaru, pemkot meresmikan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) di Jalan Gayungsari no 124, Surabaya. Ini menjadi bukti keseriusan dan rasa sayang Pemkot Surabaya kepada warganya.

Saat meresmikan Labkesda itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini nampak sangat gembira. Kegelisahannya selama ini untuk melakukan testing sebanyak-banyaknya demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19, perlahan mulai teratasi dengan hadirnya Labkesda itu. Dengan kerja keras dan perjuangannya, akhirnya laboratorium kebanggan Surabaya itu diresmikan pada Selasa (15/9/2020). Peresmian itu ditandai dengan penandatanganan prasasti, dilanjutkan potong tumpeng, dan pemotongan untaian melati.

Jauh hari sebelum Labkesda itu diresmikan, ia mengaku berkali-kali meninjau laboratorium tersebut untuk mengecek keamanan gedung berikut perbaikannya. Sebab, dia tidak mau ketika membuat sesuatu ada kesalahan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. “Makanya saya berkali-kali memonitor pembangunan ini. Mungkin hanya kita saja yang punya laboratorium seperti ini untuk tingkat kota dan kabupaten, karena biasanya laboratorium seperti ini ada di tingkat provinsi,” kata Wali Kota Risma.

Menurutnya, laboratorium ini akan menjadi

Ia juga memastikan bahwa saat ini jajaran Pemkot Surabaya sedang menyiapkan sistem supaya warga Surabaya yang ingin tes swab di Labkesda, bisa langsung nyambung dengan data kependudukan, sehingga tidak perlu lagi menyetorkan KTP. Kemungkinan, sistem itu nanti pakai kamera yang dapat mengidentifikasi identitas warga dan langsung terkoneksi dengan data kependudukan Surabaya. “Pokoknya warga Surabaya, tanpa syarat apapun. Kita masih siapkan sistem supaya nanti tidak perlu pakai KTP juga,” tegasnya.

Selain itu, bagi warga luar Surabaya atau bukan KTP Surabaya, maka juga bisa tes swab di Labkesda tersebut, namun dikenakan biaya sebesar Rp 125 ribu.

Pengenaan denda ini sesuai Perda untuk biaya pemeriksaan. “Meskipun peralatannya kami diberi BNPB dan swasta, tapi dalam Perda kami ada ketentuan biaya Rp 125 ribu itu. Saya kira itu sudah sangat murah sekali,” imbuhnya.

Presiden UCLG ASPAC ini juga menjelaskan bahwa laboratorium itu dapat memeriksa sekitar 2.0004.000 sampel setiap harinya. Kemudian untuk hasilnya, bisa diketahui 2-3

Petugas medis saat mengoperasikan peralatan laboratorium.

tempat tes swab gratis bagi warga Kota Surabaya yang sering ke luar kota, seperti para sopir dan pengusaha yang sering ke luar kota dan terkadang pulangnya ke Surabaya malam-malam. Makanya, Wali Kota Risma berharap mereka itu bisa mampir dulu ke Labkesda sebelum pulang ke rumahnya masing-masing.

“Karena ini buka 24 jam, mereka itu kami sarankan untuk swab dulu di sini. Ini tujuannya untuk mempreseve warga Surabaya. Supaya ketika pulang ke rumahnya, sudah dalam kondisi aman, kasihan nanti keluarganya kalau tertular,” kata dia.

hari. Namun, khusus warga Kota Surabaya seperti para sopir atau pengusaha yang bolak-balik ke luar kota, maka akan difasilitasi tes swab gratis dan cepat. Bahkan, hasilnya bisa ditunggu karena hanya membutuhkan wak tu 1 jam atau 1,5 jam.

“Bagi mereka itu, nanti hasilnya bisa ditunggu.

Nah, kalau hasilnya negatif silahkan pulang dengan tenang dan aman. Tapi kalau hasilnya positif, saran saya langsung ke Hotel Asrama Haji untuk melakukan isolasi. Apalagi di sana sudah ada dokternya, dan kalau ada komorbidnya akan langsung dibawa ke rumah sakit, tapi kalau

tanpa gejala bisa di Asrama Haji itu,” tegasnya.

Oleh karena itu, Wali Kota Risma berharap kepada warga Kota Surabaya bisa mengetahui informasi ini dan bisa memanfaatkan laboratorium ini.

Menurutnya, lebih baik mencegah penularan virus ini daripada harus mengobati orang yang sudah terkena virus ini. “Saya ber harap laboratorium ini bisa mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaatkan untuk siapa saja. Dengan adanya laboratorium ini, diharapkan penyakitnya tidak nambah, tapi diharapkan akan semakin turun,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rachmanita mengatakan warga Surabaya yang melakukan per jalanan ke luar kota, diharapkan untuk mampir dulu ke Labkesda sebelum pulang ke rumahnya masing-masing. Sedangkan bagi warga luar Surabaya dan hendak menginap selama tiga hari di Surabaya, baik itu menginap di hotel, kos maupun apartemen, atau bahkan menginap di rumah saudaranya, maka diwajibkan untuk datang ke Labkesda demi melakukan tes swab dengan membayar biaya Rp 125 ribu.

“Syaratnya, kalau itu menginap di hotel maka harus menunjukkan KTP dan bukti reservasi hotel, dan kalau menginap di rumah saudara atau kos, termasuk para pelajar dan mahasiswa, maka harus menunjukkan KTP dan surat domisili yang dikeluarkan oleh RT/RW atau kelurahan setempat, karena nanti yang mengawasi para RT/RW dan kelurahan serta kecamatan,” kata dia.

Menurut Feny, program ini diberlakukan di Kota Surabaya karena Wali Kota Risma tidak ingin ada lonjakan kasus dan peningkatan kematian di Kota Pahlawan. Apalagi jika melihat di beberapa daerah, kasusnya masih melonjak tinggi. Selain itu, kalau dilihat dari hasil tracing teman-teman puskesmas, ternyata warga Surabaya yang tertular itu karena baru pualng dari luar kota. Ia mencontohkan beberapa waktu lalu ada tiga orang sekeluarga yang positif setelah pulang dari silaturrahmi ke keluarganya di luar kota, yang

Penandatanganan peresmian Labkesda oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama jajaran Forkopimda Surabaya.

ternyata daerah tersebut masih zona merah. “Makanya Bu Wali meminta warga untuk tes swab bagi warga yang baru pulang dari luar kota,” kata dia.

Di samping itu, ia menjelaskan bahwa jam pelayanan

tes swab di Labkesda 24 jam.

Namun, jika masih jam kerja, dianjurkan untuk melakukan tes swab ke puskesmas terdekat. Selain itu, bisa pula ke Gelora Pancasila yang rutin melakukan tes swab setiap harinya.

“Sengaja kami bagi supaya tidak menumpuk di satu tempat.

Jadi, kalau jam kerja bisa ke puskesmas dan ada pula di Gelora Pancasila. Tapi kalau di luar jam kerja atau bahkan malam-malam, bisa langsung ke Labkesda,” pungkasnya. (ADV)

Jatim II

Hal - 4

Wali Kota Blitar Launching Prokes Covid-19 Kemenag Pamekasan Izinkan 4 Sekolah Buka PTM

Wali Kota Blitar Santoso memberikan rompi kepada seorang relawan penegak disiplin protokol kesehatan Covid-19

Blitar, Jatim Pos Launching penegakan hukum disiplin protokol kesehatan (Prokes) di lingkungan kerja se-Kota Blitar, dilaksanakan Kamis (17/9/20 20) di area halaman Kantor Wali Kota Blitar.

Launching diawali dengan apel dipimpin langsung Wali

Kota Blitar Drs H Santoso, M.Pd. Turut hadir Kapolres Blitar Kota, Dandim 0808/Blitar, Kepala Satpol PP, BPBD, Dishub, serta relawan lainnya.

“Apel pasukan ini sekaligus menandai dimulainya penindakan dan penegakan hukum bagi setiap orang yang melanggar protokol kesehatan,”

kata Wali Kota Santoso.

Menurut Santoso, adanya sanksi yang diberikan kepada pelanggar bukan untuk mem persulit atau menakut-nakuti masyarakat, melainkan untuk menghentikan penyebaran penularan Covid-19.

Keputusan ini diambil ber dasarkan indikator penyebaran Covid-19 di Kota Blitar yang terus masih mengalami peningkatan. “Saya sedih dan risau karena kasus Covid terus meningkat,” ungkap Santoso.

Karena itu ia berharap masyarakat dapat mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah, agar terhindar dari sanksi dan dapat bersama-sama melawan penyebaran Covid-19.

Pada apel ini, Wali Kota memberikan rompi bagi para relawan penegak disiplin. Petugas maupun relawan penegak disiplin ini melibatkan semua karyawan yang ada di lingkungan pemerintah, baik BUMN dan BUMD. (sk/Adv)

Santoso Berharap Operasi Yustisi Prokes Menyadarkan Masyarakat Blitar, Jatim Pos Wali Kota Blitar Santoso mengatakan, dengan penegakan protokol kesehatan (Prokes) lewat operasi yustisi, diharapkan bisa berdampak pada bertambahnya kesadaran masyarakat.

Karena itu ia berharap kepada masyarakat untuk senantiasa tertib dan disiplin menggunakan masker, tidak berkerumuan, dan jaga jarak, serta rajin cuci tangan dengan sabun.

Operasi yustisi sendiri telah dilakukan Pemkot Blitar mulai Kamis 17 September 2020. Operasi dilaksanakan dengan sinergi bersama Polri dan TNI untuk menjamin kepastian hukum dan memperkuat upaya dan pencegahan pengendalikan Covid.

Hal itu telah ditetapkan lewat Intruksi Presiden nomor 6 tahun 2020, tentang peningkatan disiplin dan penegakan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian virus corona,” ujar Santoso Didampingi Kapolres Blitar Kota AKBP Leonard M Sinambela kepada jatimpos.co di Balai Kota Blitar, Kamis (17/9/2020).

Suasana PTM disebuah kelas sekolah Pamekasan

Pamekasan, Jatim Pos Empat sekolah atau lembaga pendidikan di bawah naungan Kementrian Agama (Kemenag) Pamekasan, diizinkan membuka kegiatan PTM (Pembelajaran Tatap Muka) dengan tetap mengedepankan prokes (protokol kesehatan).

Kasi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kemenag Pamekasan, Rosul, menegaskan jika kegiatan PTM di 4

sekolah itu sebatas uji coba terbatas pada masa pandemi Covid-19 ini. “Dari sekian banyak sekolah atau lembaga pendidikan dibawah naungan kementrian kami, hanya empat lembaga pendidikan yang direkomendasi menggelar pembelajaran tatap muka,” ujar Rosul, Rabu (16/9/2020).

Rosul menegaskan pelaksanaan PTM wajib terapkan prokes (protokol kesehatan), seperti

Paripurna DPRD Kota Blitar Dengarkan

Pendapat Wali Kota Tentang Dua Raperda

Wali Kota Blitar Santoso didampingi Kapolres Blitar Kota AKBP Leonard M Sinambela

Ia menegaskan bahwa operasi yustisi dengan sanksi denda ini berlaku bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, baik di tempat fasilitas umum, pengguna jalan, maupun pengendara roda dua/empat.

Kapolres Blitar Kota AKBP Leonard M Sinambela menambahkan, bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini dalam rangka melindungi kesehatan seluruh masyarakat.

Mari tetap tertib dan di-

siplin melaksakan protokol kesehatan pencegahan Covid19 demi menjaga kesehatan diri kita sendiri dan juga orang disekitar kita,” imbuh Leo. Dalam operasi yustisi ini, katanya, tidak memandang status maupun jabatan karena tujuannya sebagai bentuk tindakan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Karena itu ia meminta masyarakat untuk patuh, terutama memakai masker dalam keadaan apapun. (sk)

Blitar, Jatim Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Wali Kota Blitar terhadap dua rancangan peraturan daerah (Raperda), Jumat (18/9/2020).

Kedua Raperda tersebut, yakni usul inisiatif DPRD Kota Blitar, dan tanggapan atau jawaban fraksi-fraksi DPRD terhadap pendapat Wali Kota Blitar.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut, Wali Kota Blitar, Wakil Ketua DPRD, unsur Forkominda, OPD Pemkot Blitar, serta para undangan.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Yasin Hermanto dan didampingi Wakil Ketua II

Wakil Ketua I DPRD Kota Blitar Yasin Hermanto (tengah) memimpin Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar, Jumat (18/9/2020)

Agus Junaidi.

Wali Kota Blitar Drs H San toso, M.Pd pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih dan hormat setinggitingginya kepada seluruh fraksi di DPRD Kota Blitar, atas dukungannya terhadap

Sekretaris Disdikbud Jombang, Jumadi saat membuka Bimtek Supervisi Bagi Kepala SD

Negeri Balongbesuk, SD Negeri Ceweng dan SMP Sawunggaling Diwek.

Pada hari pertama di SD Negeri Balongbesuk, Bimtek dibuka oleh Sekretaris Disdikbud Jombang, Jumadi yang didampingi oleh Kepala Bidang Pembinaan SD, Endro Wahyudi. Ia mengatakan Supervisi merupakan salah satu kompetensi yang harus dimi-

liki oleh Kepala Sekolah, serta merupakan hal yang utama dalam peningkatan kwalitas satuan pendidikan.

“Apa yang diteropong? yang diteropong kondisi satuan pendidikan yang mencakup 8 Standar Nasional Pendidikan,” ungkapnya.

Legi Hadi, salah satu narasumber pada bimtek ini mengatakan ada 5 modul yang akan disampaikan. Ia berharap Kepala Sekolah memahami konsep-konsep supervisi dan dapat mengimplementasikan di lembaganya masing-masing.

“Tujuan supervisi ini membantu para guru dalam mengatasi pembelajaran yang baik dalam waktu pandemi ini maupan dalam keadaan normal,” pungkasnya. (her)

kedua Raperda tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Blitar, Yasin Hermanto mengatakan, adapun langkah-langkah selanjutnya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Blitar. (sk/hms/Adv)

Dinas Perpustakaan Kota Batu Perkenalkan Aplikasi Baru

Disdikbud Jombang Gelar Bimtek Supervisi Kepala SD

Jombang, Jatim Pos Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Supervisi Bagi Kepala Sekolah Dasar (SD) Tahun 2020.

Bimtek ini diselenggarakan selama 3 hari (8-10/09/ 2020) dengan peserta mencapai 200 orang yang tersebar di 3 tempat yakni SD

mengenakan masker, cuci tangan pakai sabun dan semprotkan cairan hand sanitazier serta tetap menjaga jarak dan tidak berkerumun. Perlakukan prokes untuk memutus penyebaran virus Covid-19.

Selain itu, kata Rosul, kegiatan PTM dilaksanakan bergantian antara kelompok siswa satu dengan yang lain.

Pasalnya, saru kelas hanya direkomendasi terisi separuh (50 persen) jumlah siswa kelas. “Pola pembelajaran merupakan kewenangan masing-masing sekolah. Soalnya pihak sekolah yang paling mengetahui kondisi lembaganya,” tandas Rosul.

Menurut Rosul, keempat sekolah yang membuka kegiatan PTM terdiri atas 2 sekolah Madrasah Alyah Negeri (MAN) dan 2 Mad rasah Tsanawiyah Negeri (MTs). “Untuk sekolah setingkat sekolah dasar, yakni Madrasah Ibtidaiyah belum dikeluarkan rekom atau izin membuka PTM,” tandas Rosul. (did)

Sesi praktik pengoperasian aplikasi INLISLite V 3.1 bersama tutor Perpustakaan Kota Batu

Batu, Jatim Pos Dinas Perpustakaan Kota Batu melakukan pelatihan aplikasi INLISLite V 3.1 yang merupakan acara dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut Dikemas melalui nonton bareng diskusi Via Zoom tema Bimbingan Online (Bimbo), Senin (14/9/) pukul 09.00.

Pelaksanaan kegiatan di

Perpustakaan Kota Batu dengan jumlah peserta 6 sekolahan diantaranya (SMK 17, Mts Hasyim Asyari, SDN Sisir 3, SDN Oro-Oro Ombo 2, SDI Al-Huda), masing-masing terdiri dari pustakawan yang ada di sekolah se-Kota Batu.

Pustakawan Zulfa Nurhayati Dinas Perpustakaan Kota Batu menyampaikan, pelatihan Aplikasi INLISLite ini diperuntukkan bagi seluruh

pustakawan yang ada di Indonesia. Pendaftaran yang cukup singkat dan antusiasme dari pustakawan yang cukup tinggi menjadi alasan Dinas Perpustakaan Kota Batu membuat acara ini.

Zulfa menambahkan, hari ini merupakan pertemuan ke3 dari 5 sesi yang dilakukan dalam program pelatihan, pelatihan dilaksanakan setiap hari senin secara berkala.

Anggi Aprilia selaku pengelola perustakaan Hasyim Ashari mengatakan, dengan adanya pelatihan ini sangat membantu para pustakawan yang banyak diantaranya tidak memiliki latar belakang sebagai pengelola perpus.

Ia pun berharap pelatihan INLISLite ada pendampingan dari perpustakaan dan bisa dilaksanakan oleh pemerintah Kota Batu secara berkala. (lif/yon)

Jatim III

Hal - 5

Gubernur Jatim Serahkan Bantuan

Pilkada Lamongan 2020

Ventilator untuk Tiga RS di Madura Su’udin Gagal Maju Dampingi Suhandoyo

Pamekasan, Jatim Pos Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendistribusikan enam alat ventilator kepada tiga rumah sakit di Madura.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, tiga rumah sakit yang mendapatkan alat ventilator tersebut di antaranya RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan, RSUD Sampang, RSUD Dr H Moh Anwar Sumenep. Sedangkan rumah sakit di Pamekasan sengaja tidak diberi bantuan ventilator karena jumlah alat di rumah sakit tersebut sudah mencukupi.

“Alat ventilator yang dibagikan adalah alat bantuan ventilator dari Kementerian Kesehatan. Total ada sebanyak 210 unit alat ventilator yang didapatkan Jatim dari Kemenkes dan akan disalurkan ke rumah sakit-rumah sakit rujukan covid-19 di Jatim,” Kata Khofifah Indar Parawansa di Gedung Bakorwil Jatim, Senin (14/9/2020).

Menurutnya, pendistribusian bantuan itu merupakan batch pertama dari kementerian kesehatan. Bahkan ia menyebutkan, bahwa pembagian ventilator hari ini menjadi upaya peningkatan layanan kuratif pada pasien covid-19.

“Dengan harapan, jika penanganan kuratif pasien covid-19 maksimal maka angka kesembuhan naik dan angka kematian kasus bisa ditekan,” tambah Gubernur

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menyerahkan bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Bakorwil Jatim

Jatim itu.

Sebagaimana diketahui bahwa per hari ini, tambah Bu Khofifah sapaannya, up date kasus covid-19 di Jawa Timur mengalami kenaikan signifikan untuk jumlah angka kesembuhan.

“Angka recovery rate Jatim sudah diangka 30.905 kasus atau sebesar 80,42 persen. Sedangkan untuk fatal rate sudah kasus covid19 Jatim masih di atas rerata nasional,” paparnya.

Alumni aktivis PMII itu menyampaikan, angka kematian kasus covid-19 Jatim sebesar 7,29 persen atau sebanyak 2.800 kasus. Dari update total jumlah kasus covid-19 Jatim perhari ini yaitu

sebanyak 38.431 kasus.

“Kita akan secara bertahap melakukan pembagian pada rumah sakit-rumah sakit rujukan sebagai bentuk peningkatan layanan kuratif kita, semoga kematian bisa ditekan, dan angka kesembu han bisa terus kita tingkatkan,” jelasnya.

Khofifah juga mendistribusikan pembagian 8.000 masker pada pendamping desa, pada TKSK, dan juga pendamping PKH dan Tagana.

“Agar mereka semua menjadi corong untuk mensosialisasikan protokol kesehatan dengan gerakan 3M. Yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun,” tutupnya. (did)

Lamongan, Jatim Pos Muhammad Su’udin Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) pasangan dari Bakal Calon Bupati (Bacabup), Ir. Suhandoyo yang akan berkompetisi dalam Pilkada Lamongan 9 Desember 2020, melalui jalur perseorangan, dipastikan gagal mengikuti pilkada Lamongan.

Kepastian Muhammad Su’udin gagal mendampingi Suhandoyo itu diungkapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan usai pleno verifikasi penelitian keabsahan dokumen persyaratan, Senin (14/9/2020) malam.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan, Mahrus Ali saat dikonfirmasi mengungkapkan bapaslon wabup dari jalur perseorangan tidak memenuhi syarat, sesuai hasil tes kesehatan RS dr Soetomo Surabaya tanggal 8 - 9 September 2020.

“Wakil bapaslon dari jalur

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan dalam pleno verifikasi penelitian keabsahan dokumen persyaratan, Senin (14/9/2020) malam

perseorangan TMS karena ke sehatan berdasarkan hasil pemeriksaan di RSUD dr. Soe tomo,” ungkap Mahrus Ali kepada jatimpos.co. Selasa (15/09/2020).

Namun menurut Mahrus, keberadaannya sebagai bapaslon wabup mendampingi Suhandoyo dapat diganti, sesuai PKPU 1 tahun 2020, pasal 78, 79, 80 dan 81 dan Undang-undang 10 Tahun 2016 Pasal 7 huruf f.

Lebih jauh, Mahrus me-

Komunitas Peternak Minta Dukungan

Kesejahteraan ke DPRD Pamekasan

Tuntutan Jaksa KPK Dinilai Kurang Bukti

Saiful Ilah Dituntut 4 Tahun Penjara

Saiful Ilah bersama pengacaranya Samsul Huda usai persidangan di PN Tipikor Surabaya, Jl. Juanda Sidoarjo, Senin (14/9/2020)

Sidoarjo, Jatim Pos Bupati Sidoarjo nonaktif H. Saiful Ilah, akhirnya dituntut selama 4 tahun oleh Jaksa KPK, dalam sidang dakwaan korupsi di pengadilan Tipikor Surabaya, Jalan Juanda Sidoarjo, Senin (14/9/2020).

Sedangkan tiga mantan anak buahnya antara lain Sa-

nadjihitu, Judi Tetra Hastoto, dan Sunarti Setyaningsih, dituntut dengan hukuman bervariatif.

Meskipun terdakwa Saiful Ilah, dianggap terbukti melanggar tindak pidana korupsi. Namun, pihaknya (Saiful Ilah) tetap ngotot tak pernah bersalah dan tak pernah me-

minta-minta uang kepada anak buahnya maupun kontraktor tersebut.

Dari informasi yang dihimpun, Jaksa KPK Arif Suhermanto, saat itu meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana selama 4 tahun dan denda Rp 200 juta, dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama enam bulan.

Selain itu, jaksa juga menuntut terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp 600 juta. Karena ada Rp 350 juta yang sudah disita, sehingga terdakwa Saiful Ilah wajib membayar Rp 250 juta.

Sementara tuntutan Jaksa KPK dianggap tak mendasar oleh pihak pengacara Saiful Ilah, yakni Samsul Huda. Pihaknya menyebut Jaksa menuntut berdasar penafsiran sendiri. Hanya berdasar petunjuk, tanpa pembuktian yang kuat. (az)

Dewanti Rumpoko: 77% Warga Kota Batu Sudah Miliki BPJS

Batu, Jatim Pos Forum Kemitraan Pemangku Kepentingan Utama Kota Batu melakukan pertemuan dengan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Malang di Hall Hotel Tulip Kota Batu, Selasa (15/9/20). Tu juannya, menyatukan pandangan terkait penjaminan kesehatan warga Kota Batu.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Dina Diana Permata mengatakan, berdasarkan UU No 40 Tahun 2004, seluruh warga negara Indonesia Wajib terdaftar menjadi anggota BPJS sebagai upaya penjaminan kesehatan. “Implementasinya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),” jelasnya.

Penyakit jantung adalah kasus paling banyak terjadi yang dananya telah dibayarkan ke Rumah Sakit (RS) oleh BPJS kesehatan.

Dalam sambutan Wali Kota

Wali Kota Batu Dra Hj Dewanti Rumpoko, M.Si dalam pertemuan Fo rum Kemitraan Pemangku Kepentingan Utama Kota Batu

Batu Hj. Dewanti Rumpoko, M.Si menyampaikan, sekitar 77% warga Kota Batu yang sudah memiliki BPJS tinggal 23% yang perlu segera didaftarkan sehingga men jadi 100% memiliki BPJS Kesehatan. “Mudah-mudahan per 1 Oktober bisa direalisasikan,” ujarnya.

Selanjutnya, Dewanti Rumpoko yang akrab disapa Bude ini, menegaskan, apabila diperlukan

pihaknya akan membuat Peraturan Wali Kota (Perwali). Selanjutnya, untuk lebih menguatkan akan dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) bersama DPRD Kota Batu.

Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Khamim Tohari menyambut baik serta mendukung secara penuh terhadap program JKNKIS supaya seluruh masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan yang sama. (din/yon)

nambahkan untuk masalah penyampaian nama penganti bapaslon wabup, KPU memberi waktu mulai 14 hingga 16 September 2020.

“Karena maksimal tanggal 22 September nama yang menggantikan harus memenuhi syarat. Agar tanggal 23 besok ditetapkan menjadi pasangan calon dan tanggal 24 September pengundian nomor urut,” pungkas Mahrus Ali Ketua KPU Kabupaten Lamongan. (bis)

Komisi II DPRD Pamekasan saat menemui masa audiensi dari Komunitas Dokapi

Pamekasan, Jatim Pos Sejumlah Peternak yang tergabung dalam Komunitas Dokapi (Domba Kambing dan Sapi) Pamekasan curhat saat audiensi ke Komisi II Dewan Legislatif Pamekasan, di Gedung DPRD Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

Audiensi tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPRD Pamekasan beserta anggotanya, Dinas Ketahanan Pangan Pamekasan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan.

Dewan Penasehat Dokapi Pamekasan, Rise Ikhwan Mut taqin mengatakan, ada beberapa hal yang perlu dukungan dari pemerintah, karena fungsi pemerintahan sebagai regulator dan fasilitator untuk mensejahterakan peternak yang menjadi tujuan dari DOKAPI. “Beberapa hal yang disampaikan Alhamdulillah sudah mendapat respon baik dari pemerintah, DPRD, Dinas terkait (Dinas Ketahanan Pangan) untuk sama-sama berupaya mensejahterakan peternak di Pamekasan,” kata Ikhwan, Selasa (15/9/2020).

Menurutnya, peternakan merupakan suatu hal berpo-

tensi yang luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena para peternak bisa memanfaatkan beberapa bahan limbah baik limbah pertanian, perkebunan dan limbah rumah tangga untuk dijadikan pakan setelah melalui fermentasi dan semacamnya.

“Limbah dari peternakan itu masih bisa dimanfaatkan dan sangat bermanfaat untuk pertanian dengan dikelola menjadi pupuk. Jadi dalam peternakan ini tidak ada istilah limbah, sehingga tidak ada kotoran dan limbah. semua bisa dimanfaatkan dan ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.

Lebih jauh, para peternak itu menyampaikan, hadirnya peternak di kabupaten ini untuk meringankan beban pemerintah. Namun, Pemerintah sebagai mitra peternak bisa memfasilitasi dengan peningkatan SDM seperti sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk peningkatan peternak di Kabupaten Pamekasan.

Bahkan, ia berharap kepada pemerintah untuk segera memberikan solusi seperti RPH yang berstandar nasional. Sehingga harapan dari Dokapi agar penjualan

sapi bisa berbentuk daging yang dijual dengan RPH yang sudah standar, sesuai dengan yang ditentukan pemerintah.

“Sehingga dengan demikian akan terserap lapangan pekerjaan dan bisa mensejahterakan peternak. Sedangkan turunannya itu banyak seperti kulit hewan, tulang dan segala macamnya, itu bisa dimanfaatkan, bisa meningkatkan produktivitas serta usaha-usaha baru di Pamekasan seperti janji Bupati Pamekasan dalam menciptakan 10 ribu Wirausaha Usaha Baru,” harap Ikhwan.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pamekasan, Ahmadi menyampaikan, rasa semangat akan selalu mendorong keinginan Dokapi seiring dengan respon dari dinas terkait. Bahkan, dewan selalu siap membantu selama program dan keinginannya sesuai dengan aturan.

Namun, mengenai RPH telah direspon oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, bahwa ada tujuh yang sudah beroperasi dan 3 sudah lumayan berjalan.

“Misalkan ada dana dan lahan, kami juga mendukung. Karena dari potong hewan bertaraf nasional seperti yang dikatakan anggota saya, bahwa banyak peluang bisnis yang bisa kita jalankan,” jelas Ahmadi.

Ahmadi juga mengatakan, beberapa harapan yang disampaikan oleh Dokapi bisa diteruskan untuk membangun sinergitas bersama dinas terkait.

“Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sudah ada pelatihan semacam olah pupuk organik dan cara pem buatan pakan yang benar, itu sudah dilakukan sebelum Do kapi ada. Tinggal bagaimana komunikasi Dokapi dengan dinas terkait,” tutupnya. (did)

Jatim IV

Hal - 6



Virus Corona, Berlakulah Seperti Jelangkung

Datang Tak Dijemput Pulang Tak Diantar

Penanganan pasien Covid-19 di Jawa Timur.

M

engejutkan ketika kita mendengar sekeluarga di Surabaya meninggal dunia akibat terpapar virus corona, akhir Mei 2020 lalu. Sekeluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak sulungnya. Satu persatu dari mereka pun meninggal hanya dalam waktu enam hari.

Tak berselang lama, awal Agustus 2020, pemilik Rumah Makan Rawon Nguling di Probolinggo, Jawa Timur, Nm dan putranya S, juga meninggal dunia karena virus corona.

Kita juga terperanjat ketika mengetahui Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin meninggal dunia karena terpapar virus corona pada Sabtu (22/8/2020) lalu.

Virus Corona yang kemudian dikenal dengan nama Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) memang benarbenar tak pandang bulu, siapa saja bisa terkena selama ketahanan tubuh lemah. Miskin dan kaya, tua dan muda, dari rakyat jelata, atlet dan aktor ternama, hingga pejabat, tidak ada yang luput dari Covid-19.

Bahkan yang lebih memprihatinkan ratusan dokter yang merupakan garda terdepan melawan virus corona ikut meninggal. Data yang ada menyebutkan, hingga saat ini total 114 dokter yang meninggal dunia akibat Covid-19. Hal itu disampaikan Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Adib Khumaidi dalam diskusi virtual, Sabtu (12/9/2020).

Adib mengatakan, Provinsi Jawa Timur menjadi daerah dengan kematian dokter tertinggi akibat Covid19, yakni sebanyak 29 dokter. Kemudian disusul dengan Kota Medan dan DKI Jakarta.

Sebanyak 55 dokter yang meninggal adalah dokter um um, sementara sisanya dokter spesialis. Tak semua dokter tersebut ditugaskan untuk menangani pasien Covid19 yang tengah diisolasi. Namun mereka terpapar Covid19 di lingkungan rumah sakit yang memang rawan.

Misalnya, ada dokter ya ng tertular dari pasien umum yang baru belakangan terdeteksi Covid-19. “Misalnya ada dokter ortopedi, dia menangani pasien yang dioperasi.

Setelah operasi baru diketahui bahwa pasien positif,” kata dia.

Adib pun berharap masya rakat bisa terus mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19 dengan keluar rumah seperlunya, mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Dengan begitu, penularan Covid-19 bisa ditekan dan tenaga kesehatan tak terus berguguran.

Kasus Covid-19 di Indonesia juga terus bertambah dari hari ke hari. Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 memperlihatkan data yang menyatakan bahwa penularan virus corona masih terjadi di masyarakat. Berdasarkan data hingga Minggu (13/9/2020) pukul 12.00 WIB, diketahui jumlah kasus Covid-19 di Indonesia kini sudah mencapai 218.382 orang, terhitung sejak kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Sedangkan angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia mencapai 8.723 orang.

Provinsi Jawa Timur masih menempati posisi tertinggi dengan jumlah kasus positif 38088, dan meninggal 2763.

Tak Percaya Corona Ironisnya, meski jumlah warga yang meninggal karena Covid-19 kini mencapai ribuan orang. Namun, rupanya belum semua masyarakat memahami bahaya virus ini. Bahkan di antara mereka, masih ada yang tak percaya dengan corona.

Seperti halnya seorang seniman berinisial TM yang pernah mengungkapkan dalam sebuah tanyangan video berdurasi 5 menit, bahwa dirinya tak percaya adanya virus tersebut. TM bahkan menyebut ia akan pergi ke rumah sakit untuk menyedot Covid-19 dari mulut pasien.

TM meyakini, tak ada virus Covid-19 di Indonesia, di

Jawa Timur dan di Surabaya.

Malah ia menyebut virus tersebut hanyalah sebuah konspirasi dan fitnah untuk membuat masyarakat panik dan menghabiskan uang negara.

“Saya melihat petugas hanya berkeliling-keliling menghabiskan anggaran negara,” tutur dia.

“Kalau ada yang masih terpapar, saya akan bertanggung jawab. Saya akan mencoba, saya akan datang ke rumat sakit kalau diminta pemerintah. Saya menyedot Covid-19. Kalau saya tidak mati, berarti sudah tidak ada corona,” ujar TM. Dia bahkan menyebutkan identitas, alamat lengkap serta nomor telepon pribadinya.

Akibat ulahnya itu, ia diperiksa oleh Tim Siber Direktorat Kriminal Khusus Polda Jatim.

Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, Joni Wahyuhadi menyayangkan jika masih ada masyarakat ya ng tidak percaya dengan keberadaan virus corona.

Joni Wahyuhadi menjelaskan, virus corona memang tidak terlihat dengan kasat mata, namun dampaknya sudah sangat terlihat.

Ia memberi contoh, seorang dokter di Kabupaten Sampang, Denny Dwi Yuniarto telah meninggal setelah terpapar Covid-19 pada Juni 2020 lalu.

“Orangtuanya telepon ke saya menurut dia positif, mertuanya juga meninggal karena Covid19,” kata Joni.

“Istrinya juga sedang sakit.

Oleh karena itu Covid-19 tidak main-main,” sambung dia.

Joni menjelaskan tingkat penularan Covid-19 sangat tinggi. Jika tidak mengenakan masker dan tidak physical distancing atau jarak fisik dengan orang yang terpapar Covid-19, dipastikan orang tersebut akan tertular.

Terkait banyaknya masyarakat yang tidak mau menerima protokol pemakaman jenazah Covid-19, menurut

Joni, pemerintah daerah harus terus menerus melakukan sosialisasi.

“Ada sebagian masyarakat yang tidak mau menerima, karena memang ini sesuatu yang tidak lazim,” ucap dia.

“Jenazah dimasukkan peti, keluarga tidak boleh melihat hingga dikuburkan,” kata Dirut RSUD Dr Soetomo Surabaya ini.

“Bahkan ada yang bilang di-covidkan. Itu tidak ada, ka rena saya kira untuk menentukan Covid-19 kawan-kawan di rumah sakit sudah ada buku pedomannya,” lanjutnya.

Pedoman untuk pemulasaraan jenazah dan pengelolaan jenazah sampai kubur sebenarnya sudah ada. Tinggal Dinkes di setiap daerah yang harus lebih masif melakukan sosialisasi agar sedikit demi sedikit masyarakat bisa menerima.

“Aparat keamanan sejak awal juga sudah berkomitmen untuk mengamankan pemulasaraan ini. Karena kalau tidak dikelola dengan benar maka bisa tertular ke mana-mana,” tandasnya.

Upaya Pemprov Jatim Berbagai upaya keras dan terobosan juga dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna menekan dan menghentikan penyebaran Covid19. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bahkan pernah membentuk dan menerjunkan tim “Covid19 Hunter” guna melakukan screening atau tes massal ke

kepada para bupati atau wali kota untuk bisa bersinergi, bersama dan terus bergotong royong. Sehingga, percepatan memutus mata rantai Covid19 bisa kita lakukan bersamasama,” tandas Khofifah.

Selain itu, ada program Kampung Tangguh Semeru di wilayah Jawa Timur yang dibangun bersama jajaran Forkopimda. Saat ini total ada 1.559 Kampung Tangguh Semeru di wilayah Polda Jatim. Pembentukannya memang diprioritaskan pada kampung atau desa yang angka penyebaran Covid-19 masih cukup tinggi.

Kegiatan terbaru yang dilakukan Gubernur Khofifah bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Mohammad Fadil Imran dan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah mengumpulkan seluruh Bupati/Wali Kota, para Kapolres dan Dandim dan Ketua Fraksi DPRD pada Rakor Percepatan Penanganan Covid19 di Jatim Klub Bunga, Kota Batu, Jumat (11/9).

Gubernur Khofifah mengatakan, bahwa semua pihak harus lebih detail membreak down sekaligus mengantisipasi kluster-kluster penularan penyebaran Covid-19 baru. Terutama dari beberapa kluster yang muncul seperti kluster keluarga, pilkada hingga kluster perkantoran.

Oleh karena itu, Forkopimda Jawa Timur melakukan evaluasi dan langkah strategis ke depan untuk me-

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beberapa daerah di Jatim ya mastikan bahwa penangang memiliki jumlah orang tannan penyebaran Covid-19 pa gejala (OTG) maupun paterkendali dan dilakukan sesien dalam pengawasan cara komprehensif lewat pe(PDP) di atas 52 persen. nerapan protokol kesehatan Screening ini mencakup rapid secara ketat. tes untuk screening awal, dan “Kita sadari Covid-19 ini bagi yang hasilnya reaktif merupakan persoalan dunia. ditindaklanjuti dengan swab Maka, ini menjadi tugas kita tes dengan PCR dan Tes Ceuntuk membangun soliditas pat Molekular (TCM). dan solidaritas dengan geUpaya dari Pemprov Jatim rakan seirama menanggulaini mendapat dukungan dari ngi penyebaran Covid-19,” Bupati dan Wali Kota daerahtandas Gubernur Khofifah. daerah tersebut. Sehingga kebersamaan dan sinergi yang Mirip Flu Spanyol terbentuk benar-benar dapat Namun, disaat seluruh signifikan menekan bahkan elemen pemerintah berjibamenghentikan penyebaran ku melawan penyebaran viCovid-19 di Jawa Timur. rus corona, Kepala BNPB Let“Karena itu saya mohon jen Doni Monardo, mencoba

menenangkan masyarakat dengan menceritakan kilas balik kehadiran wabah virus di Indonesia. Doni bercerita ketika Rakor bersama Gugus Covid-19 Jatim di Hotel Inna Simpang, Surabaya, barubaru ini.

Dikatakannya, belajar dari sejarah, kematian akibat Covid-19 di Jawa Timur ini mirip-mirip yang terjadi 100 tahun lalu, kala Flu Spanyol mewabah di Jawa Timur. Sa at itu sekitar tahun 1918, sekitar 23 persen populasi warga Madura meninggal dunia karena wabah Flu Spanyol.

Secara nasional, Flu Spanyol menewaskan 4,5 juta warga Indonesia yang saat itu masih dikuasai Pemerintah Kolonial Belanda.

Selain Madura 23 persen populasi, wilayah lain terjadi di Kediri 20 persen populasi meninggal akibat Flu Spanyol. Kemudian Surabaya 17,54 persen, Pasuruan 14,32 persen lalu Madiun 7,31 persen.

Untuk menangani pandemi Flu Spanyol, mulanya Pemerintah Hindia Belanda fokus pada upaya kuratif dengan memaksimalkan peran rumah sakit. Namun, ketika tingkat kematian sulit dibendung maka strateginya pun diubah dengan cara mengintervensi budaya.

Pemerintah Hindia Belanda menggunakan wayang sebagai sarana sosialisasi pencegahan Flu Spanyol.

“Mereka mengajak masyarakat agar tahu cara mencegah Flu Spanyol. Begitu juga langkah kami sedari awal (dalam penanganan Covid-19), 80 persen adalah pencegahan. Jadi, lebih ke aspek psikologis,” ujar Doni.

Doni menegaskan kekuatan penanganan pandemi yang paling penting ada pada maksimalisasi peran komunitas. “Kalau komunitas tidak memberikan bantuan (dukungan), sehebat apapun dan sebesar apapun dana oleh pemerintah, tidak ada artinya,” katanya.

Belajar dari pandemi Flu Spanyol, Doni menjelaskan bahwa Covid-19 belum tentu ditemukan vaksin dan obatnya. Apalagi Flu Spanyol saat itu hilang begitu saja. “Mencermati kasus 100 tahun lalu, dan hari ini tentang Covid-19 yang kita tidak tahu apakah akan berhasil adanya vak sin dan obat. Karena Flu Spanyol setelah terjadi hingga hari ini tidak ditemukan vaksinnya, hilang begitu saja,” jelasnya.

Tentu kita semua berharap, semoga virus corona segera hilang begitu saja. Pikiranku pun terlintas pada sesuatu yang sedikit berbau mistis, semoga virus corona dapat bersikap seperti Jelangkung, datang tak dijemput pulang tak diantar. (jufri yus)

Jatim V

Hal - 7

Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19 di Sidoarjo

Tak Lagi Gunakan Rapid Test

Langsung Didenda Rp 150 Ribu Lamongan Kendalikan Covid-19 Pakai Swab Test

Para pelanggar diberikan sanksi di tempat

Sidoarjo, Jatim Pos Sanksi tegas diterapkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bagi pelanggar protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Denda Rp 150 ribu atau kurungan penjara selama 3 hari, dan dikenakan bagi yang kedapatan tidak memakai masker. Seperti penindakan yang dilakukan kepada para pengendara di depan Pos Polisi Waru, pagi tadi, Senin (14/9/2020).

Operasi gabungan penertiban penggunaan masker dilakukan Pemkab Sidoarjo bersama Polresta Sidoarjo.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Plh. Bupati Sidoarjo Drs. Achmad Zaini MM, Kapolresta Sidoarjo Kombespol Sumardji, Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf. Mohammad Iswan Nusi, Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Mohammad Muchlis, serta Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Setiawan Budi Cahyono.

Selanjutnya, petugas dari kepolisian maupun Satpol PP Sidoarjo akan menghentikan pengendara yang tidak memakai masker. Dan pelanggar masker tersebut akan dilakukan sidang ditempat.

Kemudian, Hakim Achmad Peten Sili, dari Pengadilan Negeri Sidoarjo akan memberikan pilihan sangsi kepada mereka. Yakni denda Rp 150 ribu atau subsider 3 hari kurungan penjara.

Plh. Bupati Sidoarjo Achmad Zaini, disela kegiatan mengatakan, operasi masker yang dilakukan kali ini menindak lanjuti Perda Provinsi Jawa Timur nomer 2 tahun 2020 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam Perda tersebut, terdapat sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Maksimal denda Rp 500 ribu bagi masyarakat ya ng tidak mengenakan masker saat keluar rumah.

Namun, dihari pertama penindakan dari Pemkab Sidoarjo memberikan diskresi pembayaran denda sanksi sebesar Rp 150 ribu subsider 3 hari kurungan penjara.

Pihaknya berharap, sanksi seperti ini akan memberikan efek jera kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Ope rasi penindakan seperti ini

akan dilakukan setiap saat.

Dan akan dilakukan sampai kondisi Kabupaten Sidoarjo berada di zona hijau Covid-19.

Masih dikatakan Zaini, akrabnya, saat ini Kabupaten Sidoarjo berada di zona orange. Upaya menghentikan pandemi Covid-19 akan terus dilakukan. Saat ini kasus kesembuhan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo semakin meningkat. Sekitar 79 persen.

Begitu pula dengan tingkat penyebaran penularan Covid-19 yang mulai menurun.

Disamping itu juga hal tersebut dinyatakan sendiri oleh tim epidemologi Provinsi Jawa Timur. Namun dirinya akan tetap mewaspadai potensi penyebaran Covid-19. Seperti pada pelaksanaan Pilkada maupun Pilkades nantinya.

Dikesempatan sama, Kapolresta Sidoarjo Kombespol Sumardji, mengatakan operasi yustisi penertiban penggunaan masker akan dilakukan ditempat-tempat lain. Di beberapa titik akan dilakukan sidang ditempat bagi pengguna jalan yang kedapatan tidak memakai masker.

Lanjutnya, upaya pendisiplinan protokol kesehatan melalui sanksi sosial tidak berjalan efektif. Oleh karenanya sanksi administratif berupa denda maupun kurungan penjara diharapkan menjadi senjata terakhir untuk menyadarkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

“Dengan cara seperti ini insyaAlloh semua mau mentaati dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik,” pungkasnya. (az)

Anggaran Digunakan untuk Covid-19

Pembangunan Jembatan Ploso Jombang Tertunda Jombang, Jatim Pos Serap aspirasi masyarakat atau reses II Tahun 2020 Anggota DPRD Jatim, dilakukan Dr. H. Kuswanto, SH.MH dari Fraksi Partai Demokrat, di gedung pertemuan Balai Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang, Senin (14/09/2020).

Turut hadir H, Syarif Hidayatulloh Anggota FPD DPRD Kabupaten Jombang, Kepala Kelurahan/Kades Kecamatan Jombang, Perangkat Desa, Kader Partai Demokrat dan undangan.

H Kuswanto mengatakan, terkait pencegahan dan penanganan Covid-19, dipastikan seluruh rencana pembangunan di tahun 2020 ditiadakan. Selanjutnya, kita mulai persiapkan kembali untuk tahun anggaran 2020 tentunya dengan melihat kondisi covid-19 yang pada September ini mengalami kenaikan kembali.

Anggota DPRD Jatim, dilakukan Dr. H. Kuswanto, SH.MH saat serap aspirasi masyarakat di gedung pertemuan Balai Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang, Senin (14/09/2020)

Lanjut dikatakan, untuk rencana pembangunan di Kabupaten Jombang sendiri yang mengalami penundaan di tahun 2020 adalah jembatan Ploso. “Pembangunan ditunda selama fokusnya masih untuk Covid-19,” imbuhnya.

Dikatakan Kuswanto, bencana non alam sejak Maret 2020

ini, membuat banyak hal terkendala baik dari sektor pembangunan maupun ekonomi.

“Covid-19 ini membuat banyak kendala untuk melakukan hal-hal seharusnya.

Kendala ini tidak hanya dirasakan dalam pembangunan saja, tapi pada kondisi ekonomi kita,” pungkasnya. (her)

Lamongan, Jatim Pos Satgas pengendalian Covid-19 Kabupaten Lamongan memperkuat prosedur pengendalian. Mulai saat ini mereka menggunakan Swab Test, dan tidak lagi memakai rapid test.

Seperti yang dilakukan Satgas Covid-19 Kabupaten Lamongan di Pasar Babat, Satgas menyiapkan 100 VTM (media pemeriksaan virus).

Sedangkan sampai tengah hari, sebanyak 49 sampel sudah diambil.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Lamongan Fadeli mengatakan langkah ini untuk merespon kecenderungan peningkatan konfirmasi positif di beberapa daerah lain termasuk di Lamongan sendiri.

“Kami ingin meningkatkan efektifitas pengendalian tracing dan skrining dengan penggunaan metode Swab Test PCR,” ujar Fadeli saat me ninjau Swab Test di Pasar Babat bersama Kapolres AKBP Harun dan Dandim 0812 Letkol Inf Sidik Wiyono, Senin (14/09/2020).

Menurutnya, metode Swab Test menjadi pilihan terkini karena hasilnya yang lebih akurat. Selain itu, Kabupaten Lamongan sudah memiliki alat PCR sendiri dengan kapasitas pemeriksaan 70 sampel perhari.

Disampaikan terpisah

Bupati Lamongan Fadeli saat meninjau Swab Test di Pasar Babat bersama Kapolres AKBP Harun dan Dandim 0812 Letkol Inf Sidik Wiyono

oleh Koordinator Bidang Preventif dan Promotif Satgas Penanganan Covid-19 La mongan dr Taufik Hidayat mengungkapkan dibanding rapid test, pemeriksaan Swab Test dengan PCR memang lebih akurat. Selain itu, metode ini seperti dijelaskannya, langkah yang direkomendasikan WHO untuk men deteksi Covid-19.

“Swab kita saat ini sebenarnya sudah sesuai dengan standar WHO, 1000 sampel per 1000.000 Jiwa. Sementara Satgas Covid-19 Lamongan saat ini sudah melakukan tes sebanyak 1.378 sampel,” kata dr Taufik Hidayat.

Pria yang juga menjabat kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan menambahkan, untuk lebih mem-

percepat pengendalian maka ditingkatkan skrining dan tracing dengan Swab, tidak lagi menggunakan Rapid.

“Ini untuk keakuratan hasil,” imbuhnya.

Dengan akurasi yang meningkat, kedepan akan bisa mendapatkan temuan kasus berkualitas sehingga memudahkan tracing dan isolasi untuk memutus rantai penularan.

Dia menegaskan, peningkatan tracing dan skrining juga diikuti isolasi dan kepatuhan protokol kesehatan.

Sehingga diharapkan penularan Covid-19 di Lamongan bisa semakin ditekan, memberikan perlindungan, keamanan dan kenyamanan pada masyarakat dan Zona Covid-19 Lamongan semakin baik. (bis)

Sidak Gudang Tembakau

Bupati Pamekasan tak Temukan Harga Murah

Pamekasan, Jatim Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan bersama TNI-POLRI Pamekasan menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Gudang Tembakau Djarum di Desa Trasak, Kecamatan Larangan, Pamekasan, Jawa Timur.

Sidak tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Pamekasan H. Baddrut Tamam bersama Disperindag Pamekasan, Personil Satpol-PP Pamekasan, Kapolres Pamekasan dan Dandim Pamekasan.

Bupati Pamekasan H. Baddrut Tamam mengatakan, pertemuan antara pemerintah, perwakilan petani dan pihak pabrikan memutuskan tiga kategori harga tembakau yang tergabung dalam istilah break even point (BEP). Yaitu harga Sawah 32 ribu, kategori harga Tegal 41 ribu dan kategori harga tembakau Gunung 54 ribu.

“Barusan saja harga paling rendah yaitu 36 ribu. Kalau 36 ribu artinya sudah melebihi yang terendah dan barusan juga ada yang harga 42 ribu. Jadi, tidak ada harga dibawah BEP karena harga terendah di gudang ini yaitu 36 ribu. Artinya, pabrikan atau gudang yang membeli tembakau petani sudah lebih dari harga yang ditentukan BEP,” kata Baddrut Tamam, Rabu (16/9/2020).

Menurutnya, dari tiga katagori harga tersebut sudah lumayan bagus. Bahkan, jika ada yang mengatakan harga tembakau murah, ia minta

Bupati Pamekasan H. Baddrut Tamam bersama TNI-Polri pantau langsung tataniaga tembakau di Gudang Djarum

untuk segera ditunjukkan.

Karena harga tembakau ya ng diperoleh dari hasil sidak tersebut dinilai sudah diatas ketentuan BEP.”Terus murahnya dimana? Ini mahal dan harganya juga bagus. BEP itu juga berdasarkan kualitas tembakau. Misalnya, ada ya ng 41 ribu ada 42 ribu. Nah, selisih itu berdasarkan kualitas,” paparnya.

Ra Baddrut sapaan Bupati Pamekasan menyampaikan, pemerintah dan Forkopimda Pamekasan berjanji akan terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan pembelaan kepada petani tembakau. Asalkan tambah dia, petani tembakau jujur dan memberikan perlindungan kepada pembeli atau pihak gudang yang tidak membeli tembakau dengan harga murah.

“Pemerintah akan mengatur regulasinya saya bersama teman-teman Forkopimda

akan terus melakukan pembelaan yang nyata kepada petani yang menginginkan kesejahteraan dan memberikan pembelaan juga kepada pihak gudang yang membeli tembakau dengan harga bagus,” jelas Ra Baddrut.

Lebih jauh, Alumni Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang itu mengungkapkan, pengambilan sampel oleh pihak gudang tidak ada yang menunjukkan diatas 1 kilogram.

Bahkan, ia menemukan hasil pengambilan sampel tersebut kurang dari 1 kilogram.

“Kalau ada pabrikan mengambil contoh melebihi dari Perda ya kita kirimkan surat peringatan. Karenanya nanti setelah ini, kita akan lanjutkan dengan berdiskusi bersama Forkopimda dan bisa saja nanti keputusannya kita pasang tim khusus untuk memantau contoh yang diambil,” tutupnya. (Adv/*)

Hal - 8

Ekspose Pemprov Jatim

Gubernur Kucurkan Rp 23,725 Miliar Untuk Pemberdayaan Usaha Perempuan Dan Rp 5 Miliar Untuk BUMDES

B

ERBAGAI langkah terus dilakukan oleh Pemprov Jatim dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi, di tengah pandemi covid-19 yang belum berakhir. Salah satunya berupa bantuan modal usaha bagi kelompok perempuan melalui program JATIM PUSPA (Pemberdayaan Usaha perempuan) serta bantuan keuangan khusus BUMDES. Untuk itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam kunjungannya ke Bojonegoro Minggu (20/ 9) gubernur Khofifah menyerahkan bantuan modal usaha tersebut melalui program JATIM PUSPA kepada 8 Desa di Bojonegoro dengan sasaran 536 KPM dengan total anggaran Rp.1,524 Milyar untuk Tahun 2020 dan BKK BUMDES untuk 6 desa masing-masing 50 juta sehingga total 300 juta rupiah.

Adapun rinciannya untuk Jatim PUSPA yaitu Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo: Rp. 232.750.000, Desa Sumberejo Kecamatan Margomulyo: Rp. 266.875.000, Desa Meduri Kecamatan Margomulyo : Rp. 177.750.000, Desa Napis Kecamatan Tambakrejo: Rp. 245.875.000, Desa Mulyorejo Kecamatan Tambakrejo: Rp. 109. 750.000, Desa Maling Mati Kecamatan Tambakrejo: Rp. 133.250.000, Desa Sukorejo Kecamatan Tambakrejo: Rp. 133.250.000 dan Desa Sekar Kecamatan Se-

kar: Rp. 225. 000.000.

Sedangkan untuk BUM DES diperuntukkan BUMDES Pilang Gede Gemilang Desa Pilang Gede Kecamatan Balen; BUMDES Karya Mulya Desa Rendeng Kecamatan Malo, Bumdes Makmur Desa Bendo Kecamatan Kapas, Bumdes Tirta Abadi Desa Ngringin Rejo Kecamatan Kalitidu dan BUM DES Arum Sejahtera Desa Sumber Arum kecamatan Dander semuanya di wilayah kabupaten Bojonegoro.

Satu hari sebelumnya, Gubernur Khofifah juga telah menyerahkan bantuan yang sama kepada 8 Desa di Malang dengan jumlah sasaran 532 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 8 Desa dengan total anggaran Rp.1,52 Milyar untuk Tahun 2020.

Dengan Rincian, Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan Rp. 175.125.000, Desa Gedangan Kecamatan Gedangan : Rp. 235.375.000, Desa Girimulyo Kecamatan Gedangan : Rp. 177.750.000, Desa Pandesari Kecamatan

Pujon : Rp. 217.125.000, Desa Pujon Lor Kecamatan Pujon : Rp. 130.625.000, Desa Tawangsari Kecamatan Pujon : Rp. 198.750.000, Desa Madiredo Kecamatan Pujon : Rp. 204.000.000, dan Desa Pait Kecamatan Kasembon : Rp. 190.875.000.

“Sore ini saya menyerahkan hibah usaha bagi KPM Program Keluarga Harapan (PKH) yang siap mandiri, masing-masing Rp.2,5 juta, semoga membantu kemandirian para KPM dan lepas dari PKH” ujar Khofifah usai menyerahkan bantuan.

Khofifah menjelaskan, keberadaan “JATIM PUSPA” ini diharapkan mampu menciptakan perempuan ya ng bisa berusaha untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan keluarganya.

Dengan demikian, perempuan ikut andil dalam pemulihan ekonomi di masa Pandemi Covid 19.

“JATIM PUSPA ini bertujuan untuk mempercepat penurunan kemiskinan per-

MALING MATI. Gubernur melihat salah satu penerima bantuan yaitu Desa Maling Mati Kecamatan Tambakrejo Bojonegoro, Rp. 133.250.000,

desaan, dan meningkatkan keberdayaan sosial ekonomi rumah tangga miskin berbasis perempuan agar dapat keluar dari kemiskinan,” urai mantan Mensos RI ini.

Lebih lanjut dijelaskan Khofifah, program JATIM PUSPA diprioritaskan pada 15 Kabupaten Kantong Kemiskinan sebagaimana rekomendasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Ke-

miskinan (TNP2K). Program JATIM PUSPA memberikan stimulan modal usaha produktif senilai Rp.2,5 juta setiap KPM dan tahun 2020 ini menjangkau 7.981 KPM di 117 Desa pada 15 Kabupaten dengan total anggaran Rp. 23,726 Milyar.

Sementara itu, sasaran Jatim Puspa adalah kelompok sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program

Keluarga Harapan (PKH) yang sudah Graduasi Mandiri Sejahtera, Rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 8-12% terendah yang memiliki anggota rumah tangga perempuan usia produktif dan memiliki anak masih sekolah berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2019 ya ng dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. (hms)

Sambil Gowes di Kota Malang

Gubernur Pangdam dan Kapolda Kampanye Masker dan Bagi Sembako

Gubernur Gowes di Malang GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali melakukan gowes bareng Forkopimda Jatim dan Malang Raya. Jika sebelumnya dilaksanakan di Kota Surabaya, Tulungagung, Kota Mojokerto, Sidoarjo, dan Kab. Madiun, kini Gubernur Khofifah dan Forkopimda Jatim melakukan gowes di Kota Malang, Sabtu (19/9) pagi.

Tak hanya gowes, Gubernur Khofifah bersama Forkopimda Jatim juga mengkampanyekan kepada warga Malang untuk tetap menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan (Prokes).

Dengan mengenakan kaos hitam bertuliskan “Pakai Masker” warna biru, Gubernur Khofifah bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Fadil Im-

ran, dan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iriansyah, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono dan Bupati Malang Sanusi, Walikota Batu Dewanti Rumpoko dan Walikota Malang Sutiaji gowes bareng mulai dari Kantor Bakorwil Malang menuju Lapangan Rampal, dengan singgah di beberapa titik untuk berbagi masker di Kota Malang.

Gowes sendiri melewati rute Kantor Bakorwil MalangPoliteknik Kemenkes Malang (Polkesma)-Pasar Oro Oro Dowo, Pasar Klojen dan berakhir di Lapangan Rampal, Kota Malang.

Tak hanya itu, Gubernur Khofifah bersama bersama Pangdam, Kapolda, Sekdaprov, Walikota Batu dan Wa-

likota Malang berkesempatan berhenti di beberapa titik membagikan masker dan menyosialisasikan Prokes.

“Jangan lupa pakai masker dan jaga jarak nggih,” tutur Gubernur Khofifah saat membagikan masker kepada salah satu penarik becak.

Di setiap titik, Gubernur Khofifah tidak lupa membagi masker sambil berpesan agar masyarakat terus patuh dan disiplin menggunakan masker yang benar. Sebab menggunakan masker saja dinilai belum cukup.

“Itulah yang dijadikan benteng terlindungi dari covid-19,” ujarnya.

Selain membagikan masker, Gubernur perempuan pertama di Jatim itu juga membagikan sembako kepada para pedagang kecil, para PKL, tukang becak, tukang parkir, pengendara Ojek Online (OJOL), sopir bemo dan masyarakat kurang mampu di seperjalanan gowes.

Khofifah menyebut, bahwa saat ini terdapat perkembangan terhadap jenis masker yang disarankan dengan pertimbangan tertentu tidak diperkenakan karena tidak tidak cukup secure bagi penggunanya.

Penggunaan dan pemba-

Edisi 375 T ahun XIX – Minggu IV September 2020 Tahun

gian Masker yang terus dilakukan jadi proses edukasi sosialisasi sejak dari Bulan Maret dan harus terus ditingkatkan, terus di jaga serta terus disosialisasikan.

Maka, kegiatan bagi bagi masker kepada masyarakat ini supaya mereka punya stok. Kalau ada masker yang lebih digunakan karena mereka harus memahami ternyata penggunaan masker terbatas setiap 4 jam sekali masker harus diganti.

“Edukasi terus kami tingkatkan kalau dulu cukup gunakan masker kalau sekarang gunakan masker yang aman dan benar berarti itu jangan dibawah hidung apalagi di bawah dagu. Kemudian gunakan masker yang secure yang betul-betul bisa melindungi diri kita dan orang-orang yang ada disekitar kita,” tegasnya.

Di tempat tersebut, Gubernur Khofifah ingin melihat secara dekat kesiapan Poltekkes yang rencananya akan digunakan sebagai rumah sakit darurat untuk melayani warga di Malang Raya yang membutuhkan perawatan Covid-19. Agar isolasinya terkontrol lebih baik.

Gubernur Khofifah mengatakan, nantinya Poltekkes

akan dipersiapkan sebagai rumah sakit lapangan yang akan menampung para pasien Covid-19. Pihak Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur akan melakukan pemantauan kesiapan Poltekkes baik ketersediaan bed, ruang olahraga hingga ruang bersantai seperti cafe dan ruangan santai lainnya yang diyakini dapat mempercepat proses kesembuhan. Referensinya adalah RSDL Indrapura di Surabaya.

Salah satu alasan mempersiapkan Rumah sakit darurat di malang ini, karena munculnya kluster keluarga yang melakukan isolasi mandiri di rumah namun tidak memberikan kesembuhan signifikan. Maka, kluster rumah harus diantisipasi dengan solusi dipersiapkanlah tempat yang terkonfirmasi positif langsung dibawa ke tempat isolasi yang berbasis rumah sakit.

Karena, pasien yang terkonfirmasi ringan dan sedang bisa melakukan isolasi di Rumah Sakit daruruat seperti di Indrapura Surabaya dengan kesembuhan 100 persen dan meninggal 0 persen.

Tak hanya itu, Gubernur Khofifah pun berkesempatan mengingatkan warga Malang bahwa pandemi Covid-19 masih belum selesai. Bah-

kan, penyebarannya pun dinilai sudah sangat meluas.

Untuk itu, dirinya berharap agar semua pihak tetap mematuhi Prokes dengan ketat.

“Kepada masyarakat ya ng ingin menggelar hajatan seperti kemanten, cukuplah sementara waktu hanya mengadakan akad nikah tidak perlu menggelar resepsi. Keramaian-keramaian dalam bentuk kegiatan apapun mohon untuk ditunda juga,” pinta Gubernur Khofifah.

“Mari kita semua saling menjaga agar semuanya bisa terus sehat dan orang dekat kita juga sehat. Mari kita melindungi diri kita, dan melindungi yang lain lewat mencuci tangan, makan yang bergizi, serta olahraga yang cukup. Juga keluar rumah untuk kepentingan yang sangat penting, pakai masker dan menghindari tempat kerumunan,” imbuhnya.

Di titik akhir pelaksanaan, Gubernur Khofifah juga menyapa masyarakat yang sedang melakukan aktifitas olahraga dengan kembali membagikan masker dan mengingatkan akan pentingnya menjaga jarak dan menghindarkan diri dari kerumunan sebagai upaya memutus penyebaran Covid-19. (hms)

Hal - 9

Ekspose Pemprov Jatim

Wagub Emil Ajak Masyarakat dalam Bersepeda Terapkan Prokes dan memakai masker, karena banyak yang saya lihat ketika selesai bersepeda kemudian nongkrong-nongkrong tidak memakai masker dan jaga jarak,” pesannya.

Pada kesempatan itu, dirinya juga berpesan agar acara yang diselenggarakan BPSDM Jatim ini dapat memberikan contoh kepada masyarakat dalam menerapkan prokes saat berolahraga.

Apalagi, BPSDM yang membawai widyaiswara menjadi komponen penting dalam membangun profesionalisme ASN melalui

pendidikan, pelatihan atau pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Jadi inilah yang kita andalkan betul dari widyaiswara-widyaiswara kita, mudahmudahan tentunya semakin sukses ke depannya, serta bisa menjadi salah satu yang mendorong kemajuan widyaiswara di Indonesia,” katanya.

Usai melepas peserta gowes, Wagub Emil bersama rombongan Kepala OPD Pemprov Jatim pun ikut bersepeda bersama. Rute yang

dilalui mulai dari Grahadi Jalan Diponegoro - Jalan Banyu Urip - Jalan Raya Simo Kalangan - Jalan Raya Tandes Lor - Jalan Balongsari Tama dan berakhir di Kantor BP SDM Provinsi Jatim.

Acara tersebut pun dijadikan kesempatan untuk mengkampanyekan dan mengedukasi masyarakat soal disiplin menerapkan prokes.

Masyarakat diharapkan untuk tetap menerapkan prokes, terutama saat berolahraga. (n)

Lumbung Pangan Jatim Gandeng BUMDes Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak di sela-sela Melepas Gowes Widyaiswara 2020

WAKIL GUBERNUR (Wagub) Jatim, Emil Elestianto Dardak mengajak kepada seluruh masyarakat Jatim untuk menerapkan protokol kesehatan (Prokes) dalam bersepeda. Ajakan tersebut ia sampaikan agar masyarakat tetap menjalankan aktivitas olahraganya dengan tidak meninggalkan aspek kesehatan mereka di tengah pandemi Covid-19.

“Berolah raga boleh akan tetapi harus sesuai dengan protokol kesehatan. Misalnya memakai masker dan menjaga jarak antar pesepeda,” ujar Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak di sela-sela Me lepas Gowes Widyaiswara 20 20 dalam rangka memperi-

ngati HUT Widyaiswara ke 20 BPSDM Jatim dan Widyaiswara Indonesia (WI) Jatim di Gedung Negara Grahadi, Minggu (13/9).

Salah satu contoh yang disampaikannya adalah soal jaga jarak para pegowes.

Wagub Emil melihat, masih

banyak para pesepeda selalu bergerombol saat beristirahat. Melihat itu, mantan Bupati Trenggalek itu meminta agar mereka tetap menjaga prokes, khususnya dalam menjaga jarak.

“Ketika beristirahat misalnya, tetap menjaga jarak

Cegah Covid-19, Sekdaprov Jatim

Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Disiplin Soal Prokes PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur tak berhenti mengajak seluruh masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan (Prokes) dalam menjalankan aktivitas mereka. Salah satu langkah utama yang diharapkan adalah soal kedisiplinan menggunakan masker, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, serta menjaga jarak.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk berbagai komunitas juga agar disiplin protokol kesehatan. Seperti komunitas pemusik, sepeda, dan sebagainya,” kata Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menjadi narasumber Dialog Titik Tengah di Studio Metro TV Jawa Timur, Jalan Ketampon Surabaya, Selasa (15/9).

Menurut Heru, selama pandemi Covid-19 masih belum bisa dihentikan dan belum ada vaksinnya, maka protokol kesehatan merupakan kunci utama untuk memutus rantai penyeberan Covid-19.

“Ini harus diperhatikan kita semua, bagaimana kita harus ikut memutus mata rantai tersebut,” jelasnya.

Dirinya mengatakan, untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di Jatim, Ibu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa beserta jajaran Pemprov Jatim terus mengge-

Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono (kiri) menjadi narasumber Dialog Titik Tengah di Studio Metro TV

lorakan pentingnya pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak yang aman kepada seluruh masyarakat. Bahkan dalam setiap rapat di manapun berada, Gubernur Jatim selalu membriefing pencegahannya selama 5-10 menit.

“Setiap minggunya Bu Gubernur turun ke daerahdaerah untuk menyosialisasikan pentingnya disiplin protokol kesehatan. Terutama dalam menggunakan masker. Membagikan kaos dengan tulisan ajakan pakai masker,” jelasnya.

Menurut Heru, memakai masker sendiri dinilai wajib dipakai hingga pandemi Covid19 dinyatakan berhenti. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah penularan Covid-19.

“Pakai masker ini seperti pakai baju sama pentingnya untuk seluruh masyarakat,”

jelasnya.

Sementara itu, Ahli Epidemiologi Universitas Airlangga, Windu Purnomo mengatakan, Jatim dalam kurva kasus penambahan harian penyebaran Covid-19 dinilai sudah mendatar. Kendati demikian, posisi tersebut dinilai masih belum sepenuhnya membaik.

Dirinya pun menyambut baik disahkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum) di Jawa Timur dilengkapi dengan pemberian sanksi bagi yang melanggar Prokes.

“Itu yang harus dilakukan terus. Artinya bahwa Jatim harus memperketat terus penanganan Covid-19. Karena Jatim belum aman, tapi tidak memburuk secara umum,” pungkasnya. (hms)

Edisi 375 T ahun XIX – Minggu IV September 2020 Tahun

LUMBUNG Pangan Jatim terus berinovasi agar bisa menjangkau lebih luas masyarakat dalam memperoleh sembako yang murah dan di bawah harga pasar. Terbaru, Lumbung Pangan Jatim menggandeng BUMDes di sejumlah kabupaten Jatim untuk lebih mendorong tumbuhnya ekonomi di pedesaan.

Dengan sistem menggandeng BUMDes, maka selain ma syarakat mendapatkan akses sembako murah dan melimpah, BUMDes juga mendapatkan keuntungan dari setiap pembelanjaan sembako Lumbung Pangan yang dipasarkan melalui BUMDes. Sistem yang digunakan dalam integrasi Lumbung Pangan dan BUMDes tepatnya yaitu BUMDes mengambil peran sebagai pihak yang ikut memasarkan produk Lumbung Pangan atau sebagai dropshipper.

BUMDes bukan sebagai gudang melainkan Lumbung Pangan Jatim akan mengirimkan paket sembako sesuai dengan pembelian dari masyarakat di daerah tersebut.

“Ini menjadi langkah inovasi dari Lumbung Pangan Jatim untuk bisa memperluas manfaat ekonomi. Bukan hanya masyarakat yang dapat untung namun BUMDes juga bisa mendapatkan keuntungan ekonomi yang nantinya bisa digunakan untuk memajukan BUMDes nya masing-masing,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Selasa (15/ 9/2020), di Gedung Negara Grahadi.

Dalam pelaksanaannya BUMDes berperan sebagai dropshipper sekaligus agen PT Pos. Setiap masyarakat yang membeli paket sembako, Lumbung Pangan Jatim akan mengirimkan langsung ke BUMDes melalui PT Pos

Layanan Lumbung Pangan Jatim diperluas bagi masyarakat

dengan gratis ongkir. Setiap paket sembako yang berhasil dipasarkan oleh BUMDes, BUMDes akan mendapatkan keuntungan Rp 5000 per paket sembako.

Selain itu juga ada tambahan bila akumulasi penjualan oleh BUMDes dalam sebulan diatas 1.000 pemesanan, maka Lumbung Pangan Jatim akan memberikan tambahan Rp 1,2 juta pada BUM Des. Dan jika pemesanan lebih dari 1.500 per bulan, akan mendapatkan tambahan Rp 3 juta dari Lumbung Pangan Jatim.

“Yang belanja tetap dapat sembako murah karena harga yang dipasarkan BUM Des sama dengan harga di outlet, website, maupun aplikasi. Ongkirnya juga tetap gratis, dan tetap bisa COD,” tegas Khofifah.

Layanan menggandeng BUMDes ini sejatinya juga disebabkan Pemprov Jatim ingin menjangkau masyarakat pedesaan yang belum terbiasa menggunakan gadget. Sehingga mereka tetap bisa mengakses layanan sembako murah Lumbung Pangan Jatim.

Lebih lanjut penanggung jawab Lumbung Pangan Jatim Erlangga Satriagung menyebutkan sistem integrasi BUMDes ini sudah diuji coba di lima kabupaten. Yaitu di Pasuruan, Malang, Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto. Dan ternyata antusiasme masyarakat belanja lewat BUMDes

cukup besar.

“Dari uji coba yang kami lakukan sejak akhir Agustus kemarin, di lima kabupaten dengan 16 BUMDes sudah ada 259 transaksi dengan total transaksi Rp 28,1 juta. Dari sini kita menganalisa bahwa antusiasme masyarakat cukup tinggi dan akan positif dalam mengembangkan BUM Des,” papar Erlangga.

Dengan membeli sembako murah Lumbung Pangan di BUMDes, masyarakat bisa dapat harga sembako di bawah harga pasar, bisa belanja dengan mengisi google form saja tanpa keluar rumah, pembayaran dilakukan di tempat (COD), dan juga mendapatkan masker gratis dari Lumbung Pangan.

Ke depan, Lumbung Pangan Jatim siap memperluas sasaran integrasi dengan BUMDes mengingat sudah banyak BUMDes di Jatim yang memiliki usaha toko dan menjadi agenpos. Per September 2020 sudah ada 62 BUMDes di Jatim yang memiliki usaha toko dan menjadi agenpos. Mereka menjadi sasaran yang siap untuk diajak integrasi perluasan layanan sembako murah Lumbung Pangan Jatim.

“Target kita adalah 523 BUMDes yang memiliki usaha toko di Jatim bisa kita integrasikan sehingga akan mendekatkan layanan sembako murah gratis ongkir pada masyarakat di pedesaan,” pungkas Erlangga. (hms)

Jatim VI

Hal - 10

Kunjungan ke Ponorogo, Komisi V DPR RI

Tinjau Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi

Kunjungan Komisi V DPR RI tinjau sejumlah proyek nasional di Ponorogo, Kamis (17/92020).

Ponorogo, Jatim Pos Bupati Ponorogo H. Ipong Muchlissoni sambut kedatangan rombongan Komisi V DPR RI di Pendopo Agung Ponorogo, Kamis (17/ 9/2020). Kedatangan rombongan Komisi V DPR RI ke Kabupaten Ponorogo tersebut dalam rangka meninjau sejumlah proyek nasional, berupa insfrastruktur dan transportasi yang sedang diba-

ngun di beberapa lokasi di wilayah Ponorogo, seperti pembangunan proyek Pasar Legi dan Waduk Bendo.

Dalam sambutannya, Bupati Ipong sangat gembira atas kunjungan yang di lakukan Komisi V DPR RI, yang telah membantu memperjuangkan pembangunan infrastruktur dan transportasi yang ada di Ponorogo.

Bupati Ipong juga me-

nyampaikan tentang beberapa usulan seperti pelebaran jalan madiun - ponorogo juga sumur bor untuk desa-desa yang sering mengalami kekeringan.

“Alhamdulillah usulan tentang pelebaran jalan dari ruas tol Madiun ke Ponorogo tadi di setujui, juga tentang penambahan sumur bor untuk desa-desa yang sering mengalami kekeringan, yang

Operasi Yustisi Penegakan Disiplin Prokes Jaring 25 Pelanggar

Pelanggar dikenakan sanksi sidang di tempat.

Mojokerto, Jatim Pos Sedikitnya 25 orang tidak membawa dan memakai masker dan 10 orang menggunakan masker namun masih asalasalan, terkena operasi yustisi penegakan disiplin protokol kesehatan pencegahan Covid-19, Rabu (16/9/2020).

Operasi yustisi itu digelar Bupati Mojokerto Pungkasiadi bersama unsur forkopimda, di jalan raya Sooko tepatnya di depan Gedung Pengadilan Negeri Mojokerto, Rabu (16/9) pagi.

Sanksi bagi pelanggar yang tidak pakai masker berupa denda dan sidang di tempat sedangkan yang pakai masker asal-asalan sanksinya hanya berupa teguran dari petugas.

Upaya pencegahan Covid19 dengan pengetatan pro-

tokol kesehatan ini telah tertuang pada Perda Nomor 1 Tahun 2019 yang direvisi menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2020 serta Pergub Nomor 53 Tahun 2020 serta implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2020.

Pada Pergub Nomor 53 Tahun 2020 pasal 9 ayat 1, dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar kewajiban penerapan protokol kesehatan dapat dikenai sanksi administratif.

Sementara, protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 yaitu menggunakan APD berupa masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu dengan benar, jika bepergian keluar maupun berinteraksi dengan orang lain tanpa tahu status kesehatannya.

“Operasi ini sudah kita

lakukan tadi malam. Terjaring empat orang yang belum disiplin bermasker. Pagi ini kita laksanakan lagi. Ternyata masih ada (pelanggar). Penegakan ini akan terus kami maksimalkan, sebab pandemi ini masih ada bahkan meningkat,” kata bupati dalam keterangannya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander, menegaskan agar penegakan disiplin ini dapat menjadi pembelajaran bersama terkait pentingnya melindugi kesehatan diri dan orang lain.

“Kini, semua harus komitmen bahwa kesehatan itu yang utama. Operasi ini harus dapat menjadi pembelajaran bersama, tentang pentingnya disiplin protokol kesehatan,” kata AKBP Dony Alexander. (din)

sebelumnya disetujui 4 titik, dengan adanya kunjungan ini, tadi disetujui menjadi 10 titik sumur bor, saya ucapkan terima kasih pada Komisi V DPR RI,” ungkap Bupati Ipong.

Saat meninjau Pembangunan Pasar Legi, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Nurhayati menyampaikan, bahwa pembangunan Pasar Legi menggunakan anggaran dari Kementerian PUPR dengan jumlah Rp 133 Miliar.

“Kementerian PUPR merupakan rekan kerja kami, sehingga kami ingin melihat langsung pembangunan yang dikerjakan,” ungkap Nurhyati.

Keberadaan pasar legi ini

nantinya merupakan pasar tradisional modern terbesar di Indonesia yang memiliki 4 lantai.

Hal senada di sampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI, Hj. Sri Wahyuni. Menurutnya, pembangunan pasar legi merupakan pasar tradisional modern, dengan memakai anggaran dari Kementrian PUPR. Pembangunannya pun sudah sesuai rencana.

“Diharapkan nantinya jika pasar telah beroperasi para pedagang bisa beraktifitas dengan nyaman dan bisa menjaga kebersihan,” ungkap Hj. Sri Wahyuni.

Dia menambahkan, bahwa pasar legi nantinya juga

akan menampung para pedagang dari pasar lanang, pasar eks stasiun maupun pasar eks pengadilan, karena memang kapasitasnya yang cukup luas.

Selain itum Bupati Ipong juga menyampaikan akan mengusulkan jalan menuju ke Obyek Wisata Ngebel untuk diadakan perbaikan.

“Saya mengusulkan untuk dianggarkan supaya dilibatkan untuk pembangunan jalan menuju ke Telaga Ngebel. Alhamdulillah melalui komisi V kita berharap semua yang kita usulkan agar dapat disetujui,” pungkasnya. (Adv/nur)

RSUD Abuya Kangean Sumenep

Komitmen Pemkab Tingkatkan Kualitas Pelayanan Sumenep Jatim Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abuya Kangean tipe D di Kecamatan Arjasa.

Peresmian rumah sakit tersebut ditandai dengan pengguntingan pita dan penyerahan dua unit mobil ambulance oleh Bupati Sumenep, Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si, Rabu (14/09/2020).

“Hadirnya RSUD Abuya Kangean ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” kata Bupati Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si saat meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah Abuya Kangean.

Dengan adanya rumah sakit ini, tentu saja mendekatkan masyarakat untuk mendapatkan tindakan medis baik preventif dan kuratif.

Pembangunan RSUD Kelas D Abuya Kangean terdiri dari tiga paket dengan nilai anggaran sekitar Rp25 miliar.

“Tiga paket itu ada dana sebesar Rp 10 miliar, ada yang Rp 7 miliar dan Rp 6 milliar dan perkembangan pekerjaan fisik sebesar Rp10 miliar sudah 50 persen, Rp7 miliar 38 persen dan yang Rp6 miliar sudah 37 persen,” jelas Mohammad Jakfar.

Terpisah, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, Moh. Nur Insan menjelaskan, saat ini tenaga kesehatan di RSUD Abuya Kangean sebanyak 78 orang.

Tetapi yang jelas, tenaga medis itu masih membutuhkan empat dokter spesialis, di antaranya dokter psesialis penyakit dalam, kandungan, bedah dan anak.

“Sebanyak 78 orang medis itu yakni dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, dan analis farmasi,” pungkasnya.

Seusai meresmikan RS UD Abuya Kangean, Bupati meninjau fasilitas ambulance, ruangan rumah sakit serta bangunan yang dalan

tahap penyelesaian Jika sebelum ada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abuya Kangean, pasien rujuknya ke Kota Sumenep, tetapi saat ini bisa dilakukan di Kecamatan Arjasa (Pulau Kangean),” tutur Bupati dua periode ini.

Bupati mengungkapkan, sebagian bangunan yang masih dalam tahap penyelesaian targetnya selesai akhir Desember tahun ini.

“Kami sudah bicara dengan Dinas PU Cipta Karya supaya penyelesaian pekerjaan selesai sesuai target waktunya, sehingga jangan melewati akhir tahun ini,” tuturnya.

Sementara, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep, Mohammad Jakfar menyatakan, penyelesaian sisa bangunan sesuai dengan masa kerja supaya pekerjaan rumah sakit itu tepat waktu.

“Kita tidak ingin melebihi batas waktu, karena rumah sakit sebagai bagian pelayanan bagi masyarakat. Jadi targetnya pada bulan November selesai,” tandasnya.

Tumbuhkan Ekonomi, Pemkab Sumenep Bangun Pasar Kecamatan Kangayan Sumenep Jatim Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, dibawah pimpinan Bupati Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si dan Achmad Fauzi, SH, MH terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kecamatan Kangayan melalui pembangunan pasar tradisio-

nal di Kecamatan setempat.

Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep menggelontorkan anggaran miliaran Rupiah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Yang jelas, pembangunan pasar itu sebagai wujud perhatian untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa,” kata Bupati saat meresmikan Pasar Kecamatan Kangayan, Rabu (16/09/2020).

Diharapkan, pembangunan Pasar Kecamatan Kangayan mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

Untuk itulah, seluruh elemen masyarakat ikut aktif dalam mengawasi pelaksanaan proses pembangunannya, supaya hasil kualitas proyek kontruksi sesuai dengan perencanaan.

“Pengawasan program pembangunan seperti pasar ini perlu keterlibatan masyarakat untuk memastikan kualitas proyek tidak bermasalah,” imbuh Bupati dua periode ini.

Bupati mengungkapkan, manakala masyarakat menemukan pekerjaan tidak sesuai perencanaannya hendaknya melaporkan kepada pihak terkait, sehingga tidak merugikan pemerintah daerah dan masyarakat.

Pihaknya merencanakan dana pembangunan Pasar Kecamatan Kangayan sebesar Rp 14 milliar secara bertahap, dan tahap pertama tahun 2020 sebesar Rp 1,2 milliar dan sisanya dianggarkan di APBD 2021.(rol)

Jatim VII

Hal - 11

Mengapa Semakin Tua Postur Tubuh Semakin Pendek ? Disparpora Kabupaten Madiun Datangkan Nara Sumber dari EJEF Gelar Pelatihan Ekowisata

Ini adalah tanda penuaan yang jarang diperhatikan kebanyakan orang. Semakin tua, kemampuan seperti hilangnya penglihatan, pendengaran, dan ingatan, makin menurun, dan ini adalah tanda yang paling mencolok. Tapi ada sesuatu yang mungkin tidak begitu diperhatikan, yaitu penurunan tinggi badan.

Penyusutan ini disebabkan oleh beberapa faktor ya ng berkaitan dengan perubahan pada tulang, otot, persendian, dan jaringan lain di tubuh Anda.

Meski umumnya penurunan tinggi badan adalah hal yang normal dari penuaan, namun jika terjadi secara signifikan, hal ini bisa mengindikasikan masalah yang men dasarinya.

Inilah sebabnya penting untuk memahami apa yang terjadi pada tubuh Anda seiring bertambahnya usia.

Pada usia tiga puluhan, kehilangan otot terkait usia, yang secara ilmiah dikenal sebagai sarcopenia, berarti Anda kehilangan massa otot pada tingkat 3 hingga 5 persen setiap dekade.

Hal yang harus diperhatikan adalah otot-otot tubuh, terutama yang bertanggung jawab menjaga tubuh dalam posisi tegak.

Penurunan kemampuan untuk mempertahankan postur tubuh dapat membuat Anda terlihat bungkuk dan inilah sebabnya terlihat lebih pendek.

Alasan lainnya adalah seiring bertambahnya usia adalah kesehatan tulang.

Tulang merupakan jaringan ikat yang sangat kompleks, yang dapat menyesuaikan ukuran dan bentuknya sebagai respons terhadap beban mekanis.

Sekitar usia 35 hingga 40 tahun, Anda mulai kehilangan lebih banyak tulang daripada yang dihasilkan.

Akhirnya, pengeroposan tulang ini mengarah pada osteoporosis.

Jika faktor-faktor di atas digabungkan, dilansir The Conversation, dapat berisiko tinggi alami patah tulang. (*)

Ternyata Keloset Duduk Kurang Baik Buat Kesehatan Keloset jongkok dan keloset duduk adalah dua jenis keloset yang umum digunakan.

Namun jenis keloset yang digunakan tidak hanya mempengaruhi posisi buang air besar tapi juga kesehatan serta kelancaran BAB. Berikut adalah penjelasannya.

Berdasarkan kajian para ahli mengenai kedua jenis keloset tersebut, penggunaan keloset jongkok untuk BAB lebih disarankan daripada keloset duduk.

Berikut adalah bahaya penggunaan keloset duduk yang wajib untuk Anda ketahui.

Hemoroid Hemoroid merupakan kondisi dimana otot anal An da meradang karena tegang dan mendorong terlalu keras.

Vena akan membengkak dan bahkan terjadi pendarahan.

Sembelit Posisi duduk saat Anda buang air besar akan membuat kotoran tidak bisa ke-

luar dengan maksimal.

Sehingga kotoran akan bertumpuk dan menyebabkan tinja menjadi keras dan membuat sembelit.

Penyakit usus Ketika kotoran tidak keluar secara maksimal, maka kotoran akan menumpuk di usus. Ketika penuh dengan kotoran, maka tubuh tidak dapat menyerap nutrisi dengan baik dan bisa membuat Anda menjadi tidak sehat.

Infeksi saluran kencing Tidak hanya kotoran saja

yang perlu untuk dikeluarkan dengan jongkok, namun air kencing juga.

Kencing jongkok akan membuat kandung kemih benar-benar kosong dan mencegah Anda untuk terkena infeksi saluran kencing.

Gangguan panggul Ketika sedang duduk, ter jadi sejumlah besar tekanan di usus besar yang berakibat buruk pada panggul.

Sementara ketika Anda berjongkok, akan melindungi saraf panggul. (*)

Ini 4 Manfaat Mandi Pagi Bagi Kesehatan Tubuh

Mandi pagi merupakan kegiatan yang bagi sebagian orang terasa malas, apalagi harus mandi dengan air dingin, sehingga tak jarang kita melewati mandi pagi, terutama saat akhir pekan.

Padahal Mandi pagi dengan air dingin bukan hanya bertujuan membersihkan tubuh saja, melainkan memiliki segudang manfaat bagi kesehatan manusia.

Melansir dari berbagai sumber berikut 4 manfaat mandi pagi yang perlu diketahui:

1. Meningkatkan Kreativitas Beberapa penelitia menunjukan bahwa mandi dapat memicu kreativitas, salah satunya Dr. Shelley carson, ia merupakan dosen psikologi Harvard berpendapat bahwa mandi dipagi hari adalah waktu terbaik untuk menenangkan pikiran dan menemukan banyak ide.

2. Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Manfaat mandi pagi selain meningkatkan kreativitas, juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh.

Karena saat mandi pagi menggunakan air dingin, tubuh memproduksi berbagai protein yang dibutuhkan oleh sistem imun, guna melawan berbagai vurus dan berbagai bakteri.

3. Meningkatkan Kesuburan Manfaat mandi pagi selanjutnya adalah meningkatkan kesuburan.

Bagi pria dapat meningkatkan produksi hormon testosteron, sedangkan bagi wanita dapat meningkatkan hormon estrogen. Akibatnya kesuburan dan hasrat seksual meningkat.

4. Menjaga Kesehatan Kulit dan Rambut Air dingin bisa membuat kulit tetap lembap dan kenyal. Demikian juga dengan rambut jadi lebih lembut dan bercahaya alami.

Nah, itulah 4 manfaat mandi pagi, setelah tahu manfaatnya jangan malas mandi lagi ya. (*)

Madiun, Jatim Pos Sebanyak 50 peserta dari 20 Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) se Kabupaten Madiun mengikuti pelatihan pemandu ekowisata dan pengembangan produk ekowisata di Destinasi Wisata Alam Watu Rumpuk Desa Mendak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun.

“Kegiatan fasilitasi kerjasama pariwisata daerah yang digelar oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Madiun ini dilaksanakan selama empat hari, mulai 21 September hingga 24 September 2020.

“Kegiatan ini menghadirkan empat nara sumber dari East Java Ecotourism Forum (EJEF) atau Forum Ekowisata Jawa Timur. Forum ini memiliki pengalaman mumpuni untuk memajukan dunia ekowisata di Indonesia.

“Empat nara sumber itu, diantaranya Agus Wiyono dengan materi yang disampaikan tentang konsep ekowisata dan pengembangan produk wisata. Kemudian, Rahmanu Tri Anugrah dengan materi dasar dan teknik ke-

pemanduan ekowisata.

Tri Suhalianto Putra dengan materi pelayanan prima dan etika kepemanduan ekowisata. Lalu, Muhammad Anshori dengan materi Emmergency Aid dan Teknik interpretasi dalam ekowisata.

“Kepala Disparpora Kabupaten Madiun, Anang Sulistijono mengatakan, kegiatan ini digelar diantaranya untuk meningkatkan SDM para pemandu wisata yang ditekankan pada sisi managemen penataan pariwisata dan pengembangan UMKM yang ada ditempat pariwisata.

“Ending dari pelatihan ini teman-teman Pokdarwis harus melakukan kegiatan evaluasi untuk mendapatkan sertifikasi pemandu ekowisata,” jelasnya.

“Dengan adanya pelatihan sertifikasi pemandu ekowisata dan pengembangan produk yang ada di tempat wisata ini, diharapkan SDM Pokdarwis dan ekonomi krea tif di tempat pariwisata yang ada di Kabupaten Madiun ak an lebih baik.

“Harapannya kedepan be rangkat dari pelatihan ini te

man-teman Pokdarwis akan lebih baik lagi, baik dari sisi SDM maupun dari sisi managemen terkait dengan penataan pariwisata dan juga dari sisi pengembangan terkait dengan UMKM yang ada di tempat Pariwisata,” ucapnya.

“Lebih lanjut dia katakan, Pada musim pandemi Covid19 ini berangkat dari SE Bupati terkait awal kegiatan pariwisata, seluruh lokasi wisata di Kabupaten Madiun harus menyesesuaikan dengan kondisi protokol kesehatan Covid-19. Jumlah pengunjung pun dibatasi menyesesuaikan dengan jumlah volume lokasi masing-masing tempat wisata.

“Dia pun menargetkan, dengan pelatihan ekowisata ini dapat dicapai peningkatan SDM, dan pemberdayaan ekonomi, terutama dari segi ekonomi kreatif di tempat wisata.

“Karena ini sifatnya sertifikasi, pertama, targetnya ada kemampuan terkait pengelolaan tempat wisata. Kedua, pembekalan terkait ekonomi kreatif di tempat pariwisata,” pungkasnya. (Adv/jum)

Jatim VIII

Hal - 12

Operasi Yustisi Penggunaan Masker Kab Probolinggo

Diikuti Pemberlakuan Sanksi Denda

Bupati P Tantriana Sari saat memantau pelaksanaan operasi yustisi penggunaan masker

Probolinggo, Jatim Pos Langkah tegas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bersama Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Probolinggo terkait penanganan penyebaran Covid-19 dengan melakukan operasi yustisi penggunaan masker dengan pemberlakuan sanksi denda terhitung mulai Senin (21/9).

Sasaran dari operasi yustisi ini adalah masyarakat umum yang tidak mematuhi protokol kesehatan atau tidak memakai masker. Bagi yang melanggar langsung diberhentikan oleh petugas ya ng terdiri dari TNI/Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub).

Bupati Probolinggo selaku Ketua Pelaksana Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Probolinggo Hj. P.

Tantriana Sari, SE melakukan pemantauan pelaksanaan operasi yustisi penggunaan masker di Perum Sentong (TPQ Baiturrohim) Krejengan, Senin (21/9/2020).

Turut serta dalam kesempatan tersebut Dandim 0820 Probolinggo Letkol Inf. Imam Wibowo, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Adhryansah, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo, Wakapolres Probolinggo Kompol Agung Setiono, Koordinator Keamanan dan Penegakan Hukum Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto serta Satgas COVID-19 Kecamatan Krejengan.

Dari hasil operasi yustisi penggunaan masker di hari pertama ini, petugas berhasil menjaring sedikitnya 22 orang

dengan tingkat pelanggaran yang bervariasi mulai dari memang tidak memakai masker, ada yang membawa masker tetapi tidak dipakai dan memakai masker tetapi tidak benar (masker ada di dagu).

Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE mengatakan bahwa operasi yustisi penggunaan masker kali ini berbeda dengan sebelumnya. Sebab operasi yustisi sa at ini sudah mulai mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dengan memberlakukan sanksi yang sedikit lebih berat berupa sanksi denda.

“Sanksi denda ini pada intinya kita memberlakukan denda kepada pelanggar sesuai dengan parameter yang nanti kemudian diputuskan oleh Tim Hakim dari Pengadilan Negeri Kraksaan,” katanya.

Sementara Koordinator Keamanan dan Penegakan Hukum Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto mengungkapkan masyarakat yang melanggar disidang.

Untuk nominalnya Hakim ya ng menentukan dan Jaksa yang mengeksekusi. Kalau aturan yang sudah disepakati, denda maksimalnya adalah Rp 200 ribu. (Sf)

Walikota Probolinggo Terima Kunjungan Walikota Madiun Terkait Pemahaman SAKIP

keselarasan dokumen-dokumen yang ada dalam penyempurnaan SAKIP diantaranya adalah visi misi wali kota Probolinggo, rencana strategis, Sosialisasi Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL), perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. (Sf)

Walikota Habib Hadi Zainal Abidin saat memberikan cinderamata pada Walikota Madiun

Probolinggo, Jatim Pos Prestasi kota Probolinggo dalam implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2019 yang memperoleh predikat BB menarik perhatian Pemerintah Kota Madiun.

Daerah berjuluk Kota Pendekar itu, menargetkan predikatnya naik dari B ke BB. Untuk itu, Wali Kota Madiun belajar terkait SAKIP ke Pemkot Probolinggo, Jumat (18/9).

Hal ini diutarakan Wali Kota Madiun Maidi, di Puri Manggala Bhakti saat memberikan sambutannya. Wali Kota Maidi tidak datang sendiri, ia bersama para pejabat jajarannya disambut baik oleh Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin, Wakil Wali Kota Mochammad Soufis Subri, Sekda drg Ninik Ira Wibawati, para staf ahli, para asisten dan kepala OPD. Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin berbahagia atas kunjungan Wali Kota Maidi beserta rombongannya. “Ini

(kunjungan tim Madiun) dapat mempererat tali silaturahmi antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Pemerintah Kota Madiun. Untuk bersama-sama memajukan daerah masing-masing, baik itu implementasi SAKIP dan penanganan COVID 19,” ujar Habib Hadi.

Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat diimplementasikan di daerah masing-masing demi kemaslahatan masyarakat. “Mudah-mudahan tidak lama, kami bersama jajaran bertukar informasi ke Kota Madiun juga,” imbuhnya.

Dalam kunjungan itu, rombongan wali kota Madiun menyimak paparan SAKIP yang integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Menurut Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Probolinggo Prijo Djatmiko, implementasi SAKIP harus ada

Kembangkan Usaha Pemasaran

Disperdagkop dan UM Kabupaten Madiun Gelar Sosialisasi Ekspor

Madiun, Jatim Pos Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disperdagkop dan UM) Kabupaten Madiun melalui Seksi Pemasaran dan Kerjasama Bidang Perdagangan menggelar sosialisasi pengembangan usaha pemasaran dalam rangka eksport di ruang rapat Disperdagkop dan UM Kabupaten Madiun, Selasa (15/9/2020).

Kegiatan tersebut diikuti 20 orang peserta perwakilan pengusaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Madiun yang berpotensi eksport untuk produk gembol, porang, kopi, coklat dan batik. Sementara nara sumber yang dihadirkan, diantaranya dari Bea Cukai Madiun, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, PT Global Way Indonesia dan motivator dari SMK Model Mejayan.

Sekretaris Disperdagkop dan UM Kabupaten Madiun, Agus Suyudi menjelaskan, tujuan diadakannya sosialisasi ini diantaranya untuk menyatukan pemahaman dalam meningkatkan produktivitas, kelayakan, dan nilai tambah UMKM sehingga

mampu tumbuh ke skala yang lebih besar atau naik kelas dan berdaya saing.

Selain itu, juga untuk meningkatkan peran strategis UMKM dalam perekonomian, khususnya pada masa pandemi Covid-19 dan sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor dan sumber inovasi.

“Sosialisasi ini tentunya juga untuk mendorong UM KM, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksinya dengan target dapat menembus pangsa pasar dunia atau eksport, serta mendorong kemitraan antar UMKM dan pihak perbankan untuk meningkatkan akses pasar dan permodalan,” jelasnya.

Agus Suyudi pun berharap, acara tersebut bisa bermanfaat bagi para peserta.

Karena, peserta yang hadir tersebut merupakan para perajin dari industri maupun UMKM yang memiliki potensi eksport. Hanya saja, mereka belum tahu terkait bisnis ekspor atau mekanisme pelayanan eksport.

Agus mengakui, barang-

barang hasil industri para UMKM di Kabupaten Madiun sudah banyak beredar di luar negeri. Namun, peredaran barang tersebut masih sebatas dibeli oleh teman mereka dan dibawa ke luar negeri, dan bukan perajin sendiri yang mengeksportnya.

“Target ke depan, dari teman-teman UMKM ini ada yang bisa eksport ke luar negeri, jadi potensi yang ada bisa dieksport. Harapannya bisa tahu cara eksport dan bagaimana caranya agar barang-barang bisa diekspor,” harapnya.

Untuk diketahui, berbagai materi tentang proses bisnis eksport pun diberikan dalam kegiatan itu. Mulai dari pengertian tentang eksport, proses eksport, mekanisme pelayanan eksport serta jenisjenis syarat pembayaran Bank. Tak hanya itu, tata laksana kepabeanan di bidang eksport pun juga sosialisasikan. Termasuk dasar hukum, konsep eksport, persyaratan menjadi eksportir hingga proses eksport mandiri serta proses pelayanan kepabeanan eksport. (Adv/jum)

Jatim IX

Hal - 13

Bupati Banyuwangi Ajak Pokdarwis

Kreatif di Masa Pandemi Covid-19

Silaturahim Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dengan sejumlah penggerak pokdarwis

Banyuwangi, Jatim Pos Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengajak Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) tetap optimistis dan kreatif di masa pandemi Covid-19. Anas meyakini, sektor pariwisata akan tetap tumbuh melaju ke depan.

Anas mencontohkan upaya untuk tetap membuat pariwisata Banyuwangi moncer di tengah berbagai tantangan pandemi Covid-19. Salah satunya dengan prestasi dan inovasi kebijakan yang membuat berbagai lembaga pe-

merintahan, BUMN, dan perusahaan nasional mengunjungi Banyuwangi.

“Kalau strategi kita hanya menawarkan pesona keindahan alam, mungkin sama dengan daerah lain. Tapi kita juga menjual prestasi dan inovasi kebijakan, sehingga melahirkan pasar baru, yaitu wisata studi banding yang selama setahun bisa mencapai 100.000 orang luar daerah, baik itu ASN maupun pegawai BUMN, berkunjung ke Banyuwangi,” ungkap Anas saat bersilaturahim dengan sejumlah penggerak pok-

darwis.

Anas mencontohkan sejumlah inovasi yang membuat banyak daerah berbondong-bondong ke Banyuwangi. Di antaranya Mal Pelayanan Publik pertama di Indonesia yang dimiliki pemerintah kabupaten, Pasar Pelayanan Publik, hingga beragam inovasi layanan kesehatan dan pendidikan.

“Dari rangking 156, kita kemarin rangking 4 terbaik kinerja Se-Indonesia, karena ini Menteri Dalam Negeri merekomendasikan Pemda-

Disabilitas Sejak Bayi

Bocah di Banyuwangi Butuh Bantuan Pemerintah Banyuwangi, Jatim Pos Aril Hidayat berusia 8 tahun terpaksa harus terbaring di tempat tidurnya. Pasalnya mengidap penyakit Global Developmental Delay (GDD) atau keterlambatan sensorik, motorik, maupun intelektual yang mengakibatkan kehilangan dunia bermain seperti layaknya anak seusianya.

Lahir di tengah keluarga pas-pasan sampai detik ini si Aril kondisinya semakin lemah karena Ibunya Siti Khotijah (35) bekerja sebagai buruh di salah satu pabrik pengalengan ikan di Kecamatan Muncar, Banyuwangi.

Oleh karenanya dia mengaku tidak memiliki biaya berobat.

Khotijah bercerita anak sulungnya itu terlahir normal, namun menginjak usia 40 hari, Aril menderita demam dan diare berkepanjangan. Ketika itu dirinya sempat membawa sa ng buah hati ke salah satu rumah sakit di Banyuwangi.

Kala di rumah sakit Aril mendapat perawatan intensif, namun karena tidak menunjukkan perubahan, maka memindahkan putra sulungnya ke Rumah Sakit dr. Soetomo Surabaya.

“Aril ini lahirnya normal keadaannya juga sehat ketika habis ‘selapan’ (40 hari perhitungan orang jawa,

Kondisi terkini Aril Hidayat terbaring lemah

red), tiba-tiba suhu tubuhnya panas dan muntaber,” kenang Khotijah kejadian 8 tahun silam saat dikonfirmasi di rumahnya, Jum’at (18/09).

Istri dari seorang buruh tani tersebut tak menyangka jika sang buah hati menderita Global Developmental Delay (GDD).

“Awalnya saya kira sakit muntaber, tapi oleh dokter saat itu diberitahu kalau anak saya menderita keterlambatan pertumbuhan,” ungkapnya dengan nada haru.

Sebagai penderita GDD selama 8 tahun Aril hanya bisa menghabiskan masa kecilnya dengan berbaring di atas tempat tidur, tidak dapat berbicara maupun melihat.

“Anak saya ini hanya bisa berbaring, tidak bisa berbicara maupun melihat, bahkan untuk miring saja tidak bisa.

Satu-satunya yang bisa dia

lakukan hanya mendengar dan menangis,” urai Khotijah.

Mirisnya, Aril yang lahir di tengah keluarga sederhana tersebut, mengaku tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah.

“Kalau bicara tentang bantuan berupa barang dan uang tunai tidak ada, hanya saja waktu mau rujuk ke rumah sakit dr.Soetomo dari pemerintahan desa, saya dibuatkan surat keterangan tidak mampu,” cetus Khotijah.

Lebih lanjut disampaikan, pada dua tahun lalu pernah ada kunjungan dari Pemerintah Kecamatan Muncar, bersama pihak Desa Sumberberas dan Puskesmas Sumberberas. Keluarga ini berharap ada pihak yang bisa membantu kesembuhan putranya, mengingat kondisinya semakin lemah. (Rzl)

Pemda belajar ke Banyuwangi, dengan prestasi ini orang banyak datang ke Banyuwangi, dan kembali lagi dengan keluarganya ke Banyuwangi,” ungkap Anas.

“Kalau Pokdarwis melakukan protokol covid, lalu merasa aman, orang akan kembali lagi, namun jika wisatawan merasa tidak aman, orang tidak akan kembali,” kata Anas.

Sementara itu, Wildan Sukirno, Ketua Pokdarwis Banyuwangi mengatakan selama sepuluh tahun terakhir perkembangan pariwisata di Banyuwangi sangat luar biasa. Dia berterima kasih kepada Pemerintah Banyuwangi yang telah mengenalkan pariwisata sehingga dapat meningkatkan ekonomi

masyarakat.

Bahkan dengan adanya sejumlah prestasi yang pernah diraih Banyuwangi, Wildan mengungkapkan sejumlah anggota Pokdarwis dikontrak daerah lain menjadi mentor untuk berbagi pengalaman dalam mengelola ekonomi pariwisata. Seperti Lumajang, Kalimantan Selatan, hingga Papua.

Dia berharap pariwisata Banyuwangi kedepan bisa bertahan meski sektor ekonomi pariwisata saat ini sedang terpuruk ditengah pandemi. “Minimal untuk lima tahun kedepan kita bisa bertahan dulu, kita tidak ingin turun, maka saya berharap pariwisata Banyuwangi ada keberlanjutan,” harap Wildan.

Bupati Anas menambahkan ditengah pandemi Covid 19, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI mengeluarkan rekomendasi bahwa Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang bisa dijadikan lokasi kegiatan kementerian di luar daerah.

“Untuk dapat surat rekomendasi ini butuh kerja keras, ini bukti bahwa ketika Pokdarwis kompak dan bekerja keras, serta menerapkan protokol Covid lahirlah surat ini,” lanjut Anas.

Pihaknya menilai sektor kesehatan menjadi nilai jual utama pariwisata pasca Covid. Maka dia mendorong komunitas dengan total 68 kelompok yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi ini melakukan protokol kesehatan sehingga membuat wisatawan merasa aman. (rzl)

Kota Batu Peringati World Clean Up Day 2020 Batu, Jatim Pos Kota Batu memperingati World Clean Up Day 2020 dengan melakukan kebersihan serentak di beberapa titik strategis di wilayah Kota Batu oleh seluruh OPD Pemkot Batu bersama masyarakat, mulai 19 September 2020.

Bersamaan dengan itu, dilakukan Rembug ekologi pengembangan destinasi pertanian organik yang ramah lingkungan di Lumbung Pangan Kawasan Pertanian Organik Desa Pendem, Minggu (19/9/20).

Kepala Desa Pendem Tri Wahyuono Effendi menyampaikan siap bersama masyarakat menjaga potensi di wilayahnya sesuai nilai sosial yang berlaku. ”Nanti masyarakat kita ajak menjaga suasana destinasi desa sesuai karakter budaya yang ada di Desa Pendem,” jelasnya.

Walikota Batu, Dra. Hj. Dewanti Rumpoko, MSi menggaris bawahi tentang upaya pengelolaan dan pengembangan potensi wilayah yang dilakukan stakeholder dan masyarakat.

“Untuk tempat-tempat yang punya potensi ini dieksplore tanpa merusak lingkungannya. Lalu Dalam membuat program semua pihak terkait harus bersinergi agar searah dan cepat selesai. Serta masyarakat harus mau menjaga potensi yang ada,” jelasnya.

Kebersihan Serentak World Clean Up Day merupakan gerakan kebersihan terbesar diseluruh dunia yang sudah dilakukan sejak tahun 2008.

Di Kota Batu sendiri pada tahun 2020 rangkaian kegiatanya dimulai tanggal 19

Walikota Batu, Dra.Hj.Dewanti Rumpoko, MSi didampingi Wawalikota Batu Ir. H. Punjul Santoso, S.H MM, memberikan potongan tumpeng kepada Kepala Desa Pendem, Tri Wahyuono Effendi

September dengan giat membersihkan lingkungan tempat tinggal, dan pelaku usaha di 24 desa di Kota Batu dimana tercatat sebanyak 2 ton sampah terkumpul pada giat tersebut.

Plt DLH, Arif As Sidiq mengatakan akan melakukan gerakan kebersihan serentak ini secara bergilir di wilayah Kota Batu yang berpotensi untuk dikembangkan dalam konteks pariwisata.

Selain DLH pada Rembug ini ada nara sumber lainnya yaitu Walikota dan Wawalikota Batu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dirut PDAM, dan Kepala Desa Pendem dengan yang bertindak sebagai moderator Koordinator Saber Pungli, Mat Berlin.

Menyambung setelah Pemdes Pendem, Kepala Dinas Pertanian, Sugeng Pramono menyampaikan akan mengembangkan kawasan pertanian yang berintegrasi.

“Dari 10 Hektar di Desa Pendem baru 3 Hektar yang jadi lahan pertanian kedepan rencananya kawasan ini akan dikembangkan menjadi kawasan pertanian berintegrasi baik pengairan dan hampa-

ranya yang didalamnya dilengkapi pengelolaan limbah serta tempat edukasi tentang pertanian,” ujarnya.

Plt Kepala Dinas PUPR, Alfi Nurhidayat menerangkan bahwa pemerintah kota melalui PUPR mendukung inisiasi masyarakat dalam mengelola potensi wilayahnya dengan pengadaan infrastruktur.

“Dalam konteks ketahanan pangan dan Agrotourism, kami akan mendukung irigasi di Desa Pendem, memang desa ini tidak memiliki mata air, tetapi justru desa ini yang paling banyak menerima suplai dari irigasi teknis kita,” terangnya.

Kendati demikian, pada peringatan World Clean Up Day, Ketua Komunitas Bank Sampah, Kartini Sejati se-Kota Batu, Dwi Harining Setyowati menyayangkan beberapa permasalahan operasional terkait bank sampah.

“Karena komposter dapat mengurangi sampah, Mohon pengadaan Komposter itu didampingi dan dikawal dalam pengadaanya dari anggaran desa agar tepat sasaran.

Kemudian saat ini bank sampah itu bingung bila pemerintah tidak membantu dalam menjual hasil pos bank sampah,” tegasnya. (din/yon)

Jatim X

Hal - 14

Pesona Tradisi dan Ragam Kebudayaan Kawasan Selatan Di Kampung Batik Kauman Desa Mojosari Tulungagung B ERTEMPAT di Kampung Batik Kauman Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, tanggal 12-13 September 2020 diadakan kegiatan Pesona Tradisi dan Ragam Kebudayaan Kawasan Selatan. Terasa istimewa karena kesempatan itu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa hadir menyaksikan pengrajin batik dan karyanya.

Kegiatan tersebut dilaksanakan Pemprov Jatim melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jatim Bidang Kebudayaan bekerjasama dengan Pemkab Tulungagung. Hadir juga pada kesempatan itu Kadisbudpar Jatim, Sinarto, S.Kar, MM, Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo,

lestari batik tradisional (pembatik senior) masing-masing dari Kab. Blitar (Ibu Muhayati 56 Tahun), dari Kab. Tulungagung ( Ibu Wiji 66 Tahun) dan Kab. Trenggalek (Ibu Murtini 65 Tahun). Rata-rata mereka telah membatik sejak tahun 70an.

Gubernur merasa kagum pada karya Batik Tulung-

Pengrajin batik diberikan penghargaan

Sekda Jatim dan jajaran kepala OPD Pemprov Jatim dan Tulungagung.

Gubernur Jawa Timur ber temu dengan tiga orang pe-

agung. “Ada kekayaan batik di Tulungagung yang luar bia sa, desain desainya kontemporer,” katanya.

Desain-desain yang luar

biasa itu jangan lupa didaftarkan di HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Ini bagian dari penguatan ekotif (economi kreatif) perlu inovasi, kreatifitas dan improvement. “Produk-produk desain-desain batik semua bisa didaftarkan di HKI (Hak Kekayaan Intelektual) supaya produk dan inovasi mereka menjadi brand,” ajak khofifah.

Menopang 54% PDRB Pengrajin Batik merupakan salah satu UMKM dari sekitar 9,78 Juta UMKM di Jawa timur yang kini bahu membahu menopang 54% pertumbuhan PDRB di Jawa Timur.

Sehingga layak apabila tema peringatan kemerdekaan Indonesia pada bulan Agustus 2020 bertemakan Indonesia Maju dan Bangga Buatan Indonesia yang bertujuan agar masyarakat Indonesia mencintai dan menggunakan karya anak bangsa, utamanya produk UMKM lokal.

Gubernur menyaksikan batik Kauman Tulungagung

“Di Jawa Timur ini 54% pertumbuhan PDRB disupport oleh UMKM, saat pandemi Covid UMKM mengalami kelemahan, oleh karena itu saya mengajak semua, se perti tema HUT RI 17 Agustus 2020 selain Indonesia Maju tapi juga BBI, Bangga Buatan Indonesia. Ayo bangga buatan jawa timur, pelaku UMKM nya luar biasa,” terang khofifah.

Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini juga menghimbau kepada para pengrajin, khususnya kepada stakeholder yang membidangi UMKM dan ekonomi kreatif untuk membantu para pengrajin untuk mendaftarkan produknya ke HKI (Hak Kekayaan Intelektual) guna mendorong dan menumbuh kembangkan semangat terus berkarya dan mencipta.

Jawa Timur akan mendapatkan kuota sebesar 2 juta penerima Banpres PUM (Ban tuan Presiden Produktif Usaha Mikro) oleh Pemerintah bagi pelaku UMKM. “9,78 juta pelaku UMKM di Jawa Timur hari ini yang sudah mendapatkan kuota untuk Banpres PUM 1,8 juta, minggu lalu waktu ratas minta digenapkan 200 ribu jadi genap 2 juta,” jelas Khofifah (san)

Berikan Apresiasi Empat Desa Wisata di Pantai Klatak

Sambutan tari-tarian pada Pesona Tradisi dan Ragam Kebudayaan Kawasan Selatan

SELEPAS dari sentra batik tersebut rombongan Gubernur, Bupati dan Sekda Jatim beserta kepala OPD melanjutkan rangkaian kunjungan ke kawasan Jalur Lintas Selatan, tepatnya di destinasi wisata Pantai Klatak.

Pantai Klatak merupakan jajaran pantai selatan yang dekat dengan pantai gemah dan pantai popoh. 2 (dua) pantai tersebut memang sudah tidak asing bagi masyarakat Jawa Timur. Namun, pantai Klatak tidak kalah eksotis dari kedua pantai tersebut. Apalagi jika mendata-

nginya menjelang matahari terbenam. Derai ombak yang tenang, pasir yang halus, airnya yang jernih menjadi daya tarik tersendiri. Banyak bebatuan di bibir sungai yang dapat digunakan untuk bersantai dan bercengkrama.

Pantai Klatak merupakan salah satu destinasi wisata berbasis alam yang sudah melakukan reaktifasi semenjak awal bulan Juli kemarin.

Dengan direaktifasikanya destinasi wisata berbasis alam atas izin dari Kemenparekraf dan pihak terkait, akan memberikan dorongan kema

juan ekonomi dengan efek multiplier yang besar.

“Oleh Kemenparekraf diizinkan untuk dibuka adalah wisata alam, dan panjenengan punya alam yang luar biasa. Senaoso panjenengan kagungan alam yang luar biasa dan oleh Kemenparekraf ini adalah area wisata yang sudah diseyogyakan untuk dibuka, ning nggeh tetepan ketati kontrol terhadap kesehatan,” jelas khofifah Pada kunjungan kerjanya di Pantai Klatak tersebut, Gubernur Jawa Timur juga menyampaikan apresiasi ke-

Edisi 375 T ahun XIX – Minggu IV September 2020 Tahun

pada 4 desa wisata diantaranya Desa Wisata Nglurup (Jurang Senggani), Desa Wisata Mulyosari, Desa Wisata Gambiran, dan Desa Wisata Sebalor. Adapun masing-masing dari pengelola diberi bantuan berupa alat alat kesehatan berupa Handsanitizer, Faceshield, Sabun, Thermalgun, Tabung Desinfektan, Tempat cuci tangan dan Masker.

“Apa yang pak presiden sampaikan bahwa, kita harus menggerakan ekonomi seiring dengan pengendalian Covid-19 yang terus waspada tentang gas dan rem.

Oleh karena itu, tadi ada penyampaian beberapa kit alat alat protokol kesehatan yang diharapkan bisa memberikan kewaspadaan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan di area wisata masingmasing,” ujarnya.

“Ini artinya gas dan rem sareng (bersama),” terang Khofifah. Gubernur juga berpesan kepada wisatawan di area manapun, mungkin mereka menganggap penerapan protokol kesehatan ini sesuatu yang tidak pada biasanya, seperti di thermalgun, wajib pakai masker, sering cuci tangan, dan himba-

uan untuk selalu jaga jarak.

Oleh sebab itu petugas atau pengelola destinasi wajib melaksanakan protokol kesehatan yang dimaksud.

“Harus dijelaskan dengan sabar, bahwa suasana ini terjadi di 215 negara. Oleh karena itu keberseiringan gas dan rem sekali lagi kami sampaikan kepada saudara di level dimanapun, saya minta tolong bahwa hari ini penyebaran Covid-19 belum berhenti oleh karena itu kewaspadaan kita tetap harus kita jaga bersama. Seluruh dunia tidak tahu kapan Covid-19 berhenti menyebar, yang harus kita lakukan adalah melakukan langkah-langkah preventif. Yang preventif antara lain memakai masker dengan benar. Menjaga jarak, dan cuci tangan,” ujarnya.

Pada akhir sambutanya Gubernur Jawa Timur menyampaikan, jika nanti proyek pembangunan JLS (Jalur Lintas Selatan) Lot 6 selesai.

Maka akan mempermudah akses wisatawan untuk menuju wisata pantai kawasan tersebut. “Luar biasa Pak, ada semangatnya juga luar biasa, warganya memberikan support luar biasa, kekompakan panjenengan itu yang menjadi kekuatan yang luar biasa menjadikan pantai ini akan mengalami berbagai kemajuan-kemajuan. Apalagi kalau itu (lot 6) selesai, maka akses mereka yang memang akan mencari wisata berbasis pantai secara akan memberikan dorongan kemajuan ekonomi yang bisa berdampak multiplayer efeknya banyak sekali,” katanya. (san)

Gubernur memberikan pengarahan di Pantai Klatak Tulungagung

SAMBUNGAN

Hal - 15

Kelas Peserta BPJS Kesehatan Segera Dihapus

Mulai 2021 hingga 2022 nanti, pemerintah akan menerapkan kelas standar bagi peserta BPJS Kesehatan

Jakarta, Jatim Pos Wacana penghapusan kelas BPJS Kesehatan rupanya segera terealisasikan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan jika pemberlakukan kelas standar bagi peserta BPJS Kesehatan akan berlaku sejak awal 2021. Penerapan ini akan dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun 2022.

“Awal 2021 sampai akhir 2022 paket manfaat Jaminan Kesehatan Nasional berbasis kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan rawat inap kelas standar kami terapkan bertahap,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI, Kamis (17/9/2020).

Kelas standar nantinya akan menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3 untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau

Sanksi Melanggar...... mobil patroli TNI, 4 unit mobil dobel cabin Samapta, 2 unit patroli pamovid, dan 1 unit mobil eksekuto Ditreskrimum Polda Jatim.

Turut hadir dalam launching tersebut, Sekdaprov Jatim, Ka. Bakesbangol Prov.

Jatim, Ka. Satpol PP Prov. Jatim, Dirut RSUD Soetomo Jatim, Dir. RSJ Menur, dan Karo Hukum Setda Prov. Jatim.

Usai melepas Tim Hunter Pelanggar Covid-19, Khofifah menyampaikan, bahwa protokol kesehatan ini harus ditegakkan kedisiplinannya.

Berbagai instrumen perundang-undangan pun diterbitkan baik dari pemerintah pusat berupa Inpres, Perpres, peraturan kementerian termasuk surat edaran dari berbagai kementerian. Begitu juga dari Pemprov Jatim terdapat Perda No. 2 Tahun 20 20 yang merupakan hasil diskusi bersama-sama DPRD, Kapolda dan Pangdam. Yang selanjutnya Perda ini diikuti dengan Pergub, Perwali dan Perbup se-Jatim.

Lebih lanjut disampaikan Khofifah, seluruh instrumen dari tingkat pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota sudah diterbitkan. Selain itu, proses sosialisasi dan edukasi sudah cukup diberikan, maka selanjutnya adalah proses penegakannya.

mandiri. Dengan demikian, seluruh peserta mandiri nantinya akan tergabung menjadi hanya satu kelas.

Oscar menuturkan perumusan aturan kelas standar ini di bawah koordinasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Lalu, DJSN melibatkan sejumlah pihak yakni Kemenkes sendiri, BPJS Kesehatan, Kementerian Keuangan, kalangan akademisi, perhimpunan dan asosiasi rumah sakit.

“Perumusan meliputi konsep dan kriteria kelas standar yang akan diberlakukan dalam JKN,” ucapnya.

Ia merincikan pada Januari hingga September tahun ini, seluruh pihak terkait telah menyusun rancangan paket manfaat JKN berbasis KDK dan rawat inap kelas standar. Selanjutnya, pada Oktober hingga Desember mendatang mereka akan

dari Halaman 1 Secara nasional operasi yustisi sudah dimulai sejak Senin, 14 September.

Dijelaskan, operasi yustisi telah dilakukan sebagai bagian dari law enforcement berbagai regulasi yang ada.

Termasuk salah satunya dengan operasi yustisi secara nasional, untuk mengajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Karenanya, Tim Hunter Pelanggar Protkes Covid-19 ini dilepas untuk bisa mendorong penegakan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan Covid-19.

“Pangdam, Kapolda, dan jajaran Pemprov Jatim ingin menegakkan dengan melakukan proses yang lebih masif. Maka hari ini kami lepas para hunter, para pemburu bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Agar kepatuhan lebih masif mengingat penyebarannya masih terus berjalan,” ujar orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.

Khofifah menambahkan, Tim Hunter ini berhasil dibentuk atas peran besar dari Kapolda, Pangdam, jajaran TNI - Polri, dan Satpol PP yang bersama-sama menegakkan kedisiplinan protkes.

Mereka memiliki tugas yang mulia, sebab ingin mengajak masyarakat disiplin, supaya

mereka aman, sehat, dan terlindungi.

“Jadi tim pemburu ini tugasnya sangat mulia. Karena mereka memastikan masyarakat tetap aman, dan masyarakat juga terlindungi,” tutupnya.

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol M. Fadil Imran mengatakan, sasaran operasi yustisi ada yang mobile ada yang stasioner. Yang stasioner adalah bagi mereka yang menggunakan ruang publik khususnya jalan. Yang mobile hunter ini buat mereka yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan seperti masyarakat yang sering berkerumun.

Hukumannya sesuai dengan yang tertuang dalam Perda No. 2 Tahun 2020. Ada sanksi administratif dan sanksi pidana. Untuk sanksi pidana berupa denda maksimum Rp. 500 ribu bagi individu, sedangkan bagi persero atau perusahaan sanksinya maksimum Rp. 50 juta.

“Kita berharap setelah masyarakat diedukasi, sosialisasi, difasilitasi dengan menyiapkan masker, tempat cuci tangan. Sudah saatnya masyarakat kita berikan upaya-upaya penegakan hukum, agar mereka lebih taat kepada protokol kesehatan,” tandasnya. (*) dari Halaman 1

Pangdam.... sukseskan yustisi yang rencananya akan berjalan selama 14 hari. “Khusus untuk 750 (personel, red) di Surabaya, 500 di Sidoarjo dan 500 di Gresik,” ungkapnya.

Selama pelaksanaan razia itu, Mayjen TNI Widodo telah mempersiapkan jam operasional

mematangkan proses legal dari aturan tersebut.

Meliputi, pembahasan rancangan revisi Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan oleh internal Kemenkes. Selanjutnya, harmonisasi revisi Perpres Nomor 82 Tahun 2018 hingga penetapannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).Terakhir, implementasi bertahap mulai awal 2021 hingga akhir 2022.

“Perlu effort betul untuk menyelesaikan regulasi dan kesiapan KDK dan rawat inap kelas standar ini,” tuturnya.

Sejalan dengan aspek legal, sejumlah persiapan teknis lainnya juga dilakukan oleh pihak terkait.Misalnya, ketersediaan tempat tidur di RS, penyesuaian fasilitas rawat inap kelas standar oleh RS, sumber daya manusia medis dan non medis, hingga ketersediaan sarana dan prasarana di RS. Ketentuan mengenai kelas standar tercantum dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Pada Pasal 54 A berbunyi untuk keberlangsungan pendanaan Jaminan Kesehatan, menteri bersama kementerian/lembaga terkait, organisasi profesi, dan asosiasi fasilitas kesehatan melakukan peninjauan manfaat Jaminan Kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan rawat inap kelas standar paling

personel yang nantinya akan terus bersiaga selama 24 jam di beberapa titik wilayah di Surabaya Raya. “Jadi nanti, satu shift 8 jam,” jelas Pangdam.

Dikatakan Pangdam jika nantinya terdapat beberapa titik wilayah yang menjadi prioritas pelaksanaan operasi itu. Selain

jalan protokol, masyarakat yang hendak ke Surabaya melalui pintu tol, juga menjadi sasaran razia protokol kesehatan itu.

“Bagi pelanggar, kita hukum. Jadi masyarakat berpikir, jangan coba-coba ke Surabaya kalau nggak pakai masker,” tegas Mayjen TNI Widodo.(pen)

lambat Desember 2020.

Kelas standar diharapkan menjadi solusi atas polemik

kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Termasuk juga antisipasi terhadap lonjakan perminta-

NU dan MUHAMMADIYAH....... karena massa yang terkonsentrasi akan banyak dalam tiap tahapannya.

Melihat persoalan itu, Said berharap agar anggaran Pilkada bisa direalokasi untuk penanganan wabah corona bagi masyarakat.

“Meminta untuk merealokasikan anggaran Pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial,” kata Said.

Selain itu, Said mengingatkan salah satu hasil rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2012 di Cirebon. Rekomendasi itu, kata dia, perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada yang dinilai banyak menimbulkan banyak mudarat ketimbang manfaatnya bagi masyarakat.

Sementara itu Haedar meminta kepada KPU agar membahas masalah Pilkada Serentak 2020 bersama dengan Kemendagri, DPR, dan instansi terkait lainnya.

“Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera membahas secara khusus dengan Kementerian Dalam Negeri, DPR, dan instansi terkait agar pelaksanaan Pemilu-

kada 2020 dapat ditinjau kembali jadwal pelaksanaannya maupun aturan kampanye yang melibatkan kerumunan massa,” ujar Haedar dalam keterangan tertulisnya, Senin, 21 September 2020.

Kemungkinan Tetap Dilanjutkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Pilkada kemungkinan akan tetap dilanjutkan dan kemungkinan akan diterbitkan Perppu untuk mengatur jalannya Pilkada serentak di masa Pandemi. Namun untuk Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades, Tito tegas memutuskan untuk menunda jalannya Pilkades.

Tak tanggung-tanggung, sebanyak 3.000 agenda Pilkades di seluruh Indonesia.

Hal ini karena Tito mengantisipasi adanya penularan COVID-19 saat Proses Pilkades tersebut dilaksanakan.

“Ini Pilkades kita tunda, itu ada tiga ribu Pilkades semuanya sudah kita tunda.

Kenapa, karena kita tidak bisa kontrol. Karena itu kan yang melaksanakannya ada-

Kemudian Cut Syifa semakin populer saat dirinya berperan sebagai Maesaroh di sinetron Tukang Bubur Naik Haji The Series yang tayang pada 2012 di RCTI saat usianya menginjak 14 tahun.

Tak heran kalau sudah banyak judul sinetron yang pernah dimainkan gadis cantik ini. Tak jauh berbeda dengan perannya saat berakting, Cut Syifa dalam kesehariannya juga kerap tampil sederhana. Tak suka glamour.

DisKPP Kabupaten Madiun..... pembinaan ini diharapkan kelompok lumbung pangan masyarakat bisa memulai mengaktifkan fungsi penyediaan cadangan pangan.

Karena, masyarakat mem punyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan cadangan pangan masyarakat. Oleh sebab itulah Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah.

“Kita mengarahkan kelompok lumbung itu untuk memulai pencadangan pangan di kelompok masingmasing. Kalau pada waktu turun lumbung semua gabah dipinjamkan ke anggota apalagi diwujudkan dalam bentuk uang berarti di lumbung kelompok itu tidak ada cadangan pangan,” ucapnya.

Fungsi Penyediaan cadangan pangan di LPM ini adalah sebagai antisipasi kebutuhan anggota kelompok

dari Halaman 1 lah panitianya ini kan Bupati menurut undang undang. Tapi dengan kewenangan saya sebagai Mendagri saya perintahkan dengan surat edaran, saya minta tunda sampai dengan Pilkada selesai kita lihat Bagaimana pilkada dan Pilkades itu ada 3.000 lebih,” kata Tito, dalam diskusi webinar nasional seri 2 KSDI bertema Strategi Menurunkan COVID-19, Menaikkan Ekonomi, Minggu 20 September 2020 Tito mengatakan, untuk Pilkada, penyelenggaraannya adalah KPU di tingkat daerah sehingga prosesnya dapat lebih terkontrol. Manajemen KPU sampai di tingkat daerah juga dinilai akan mampu menyelenggarakan Pilkada di tengah Pamdemi.

“Jadi kita sudah mencegah, kemudian karena kalau Pilkada mungkin lebih bisa kita kontrol tapi kalau Pilkades penyelenggaraannya kan tiap-tiap Kabupaten masingmasing. Kalau di manajemen yang baik akan bagus tapi kalau yang nggak baik (manajemennya) rawan sekali, jadi sudah kita tunda,” ujarnya.(n) dari Halaman 1

Cut Syifa....... dari kedua kakak lelakinya.

Itulah mengapa sejak kecil, Syifa sering mengikuti gaya dan tingkah laku mereka.

Cut Syifa memulai karir di dunia hiburan Indonesia sebagai pemeran figuran di sinetron yang berjudul Aisyah pada tahun 2007.

Sejak tahun 2007 sampai dengan 2010, Syifa pernah membintangi 5 judul sinetron karena bakat aktingnya yang mumpuni meskipun dirinya masih kecil.

an peserta untuk turun kelas demi menghindari membayar lebih mahal. (ist)

yang mengalami kekurangan pangan yang dikarenakan kejadian luar biasa seperti adanya bencana. Sedangkan peminjaman gabah atau beras oleh anggota harus diatur dengan jelas dalam AD/ART terkait waktu dan besaran pengembaliannya.

Besaran cadangan pangan di LPM diambil dari marjin keuntungan dari kegiatan pengelolaan lumbung pangan melalui usaha ekonomi produktif atau tidak menggerus modal.

Selain itu, pelepasan cadangan pangan di LPM tetap mempertimbangkan ketersediaan cadangan pangan di lumbung bila terjadi keadaan darurat dan segera dilakukan pengisian kembali setelah dilakukan penyaluran cadangan pangan. Sementara penggunaan cadangan pangan untuk semua keperluan tersebut harus tercatat dalam pembukuan.

“Untuk pengelolaannya selama ini yang sudah ber-

Cewek yang sempat dikabarkan dekat dengan Rizky Nazar itu tampil cantik meski dengan pakaian kasual namun tetap cocok untuk karakternya yang nggak suka ribet.

Cut Syifa dikenal sebagai pemain peran protagonis ya ng andal. Protagonis merupakan seorang pemeran utama atau jagoan yang kerap berkonflik dengan antagonis.

Kini nama Cut Syifa sudah tidak asing lagi di dunia entertainment Indonesia. (ist) dari Halaman 1 jalan hanya simpan pinjam, sementara fungsi cadangan pangannya belum dilaksanakan. Jadi dengan adanya pembinaan ini kita berharap di lumbung itu bisa dimulai untuk fungsi penyediaan cadangan pangan,” jelasnya.

Sementara untuk menjaga kualitas dan ketersedian cadangan pangan, gabah dengan kadar air kurang dari 14 persen maksimal disimpan selama 6 bulan. Beras dengan kadar air kurang dari 14 persen maksimal disimpan selama 4 bulan. Sedangkan, jangka waktu perputaran jual beli, tunda jual, dan/atau simpan pinjam gabah dan/ atau beras maksimal 4 bulan.

“Kita tidak menetapkan berapa cadangan pangan yang harus dicadangkan tiap-tiap kelompok, itu diserahkan sepenuhnya ke tiap kelompok masing-masing, yang jelas kelompok itu sudah ada kegiatan penyediaan cadangan pangannya,” jelas Rochan Aryonah. (Adv/jum)

Hal - 16 Edisi 375 T ahun XIX – Minggu IV September 2020 Tahun

Reses II Tahun 2020 Anggota DPRD Jatim

Setiap Musim Kemarau, Warga Sampang Kesulitan Air Bersih

Ratusan masyarakat dari beberapa desa di Kecamatan Robatal menyampaikan keluhannya kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Abdul Halim saat reses di Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Sampang

Masa reses anggota DP RD Provinsi Jawa Timur kedua kalinya di tahun 2020 dilakukan mulai tanggal 13-20 September 2020. Para wakil rakyat itupun kembali ke dae rah pemilihannya (dapil) untuk mendengarkan keluh kesah masyarakat. Berikut ini hasil pantauan Jatim Pos terhadap beberapa anggota DP RD Jatim yang sedang melakukan kegiatan di luar masa

sidang, di sejumlah daerah.

Abdul Halim, anggota DPRD Jatim dari Dapil XIV Madura, dalam reses kali ini mengunjungi Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, Madura, Rabu (16/09/2020).

Ratusan masyarakat dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Robatal menyam paikan aspirasinya. Karena bulan September ini memasuki musim kemarau, mayo-

ritas masyarakat mengeluhkan ketersediaan air bersih.

Hal ini sudah terjadi dari tahun ke tahun setiap musim kemarau tiba.

Diungkapkan Moh. Sujianto, salah satu tokoh masyarakat setempat, bahwasanya kekeringan akibat tidak adanya ketersediaan air bersih telah terbiasa dijalani warga Desa Jelgung, Kecamatan Robatal secara turun-menurun.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, baik untuk masak cuci dan kakus atau MCK dan sebagainya, warga menyimpan air hujan, atau mengais air sumur hingga sungai dan kadang harus membeli air tangki.

Sementara bila musim kemarau datang, warga terpaksa pasrah menunggu bantuan air dari pemerintah Sampang atau sejumlah relawan.

Kabupaten Sampang-Madura memang dikenal sebagai daerah bermasalah dengan air sepanjang tahun. Jika musim hujan tiba kebanjiran, dan

musim kemarau kekeringan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang, mencatat tahun 2020 ini ada 87 desa dari 14 Kecamatan mengalami kekeringan dan krisis air bersih.

Kepala BPBD Sampang, Moh. Anang Djunaidi saat ditemui di ruang kerjanya mengaku prihatin dengan masalah air di Sampang. Menurutnya, Pemerintah Sampang telah berupaya dengan segala cara untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Namun selain terbatasnya anggaran, juga ketersediaan sumber air bersih yang terbatas menjadi masalah hingga saat ini.

Anang menambahkan,

bantuan dari Kemenkop dan UMKM pada pelaku UMKM sebesar Rp 2,4 juta itu tidak melalui Pemerintah Desa melainkan Sosmed dan mendadak, saat mau ajukan sudah tidak memungkinkan ditambah persyaratan lain-lain yang rumit,” ujar Roni, warga Jiyu Kutorejo, menyampaikan keluhannya kepada H. Suwandy, anggota DPRD Provinsi Jatim itu.

Menurutnya, banyak masyarakat desa pelaku UMKM tidak mengetahui adanya bantuan pemerintah dari Kemenkop dan UMKM, sebesar Rp 2,4 juta. Karena Pemerintah tidak mensosialisasikan jauh hari tentang bantuan tersebut, padahal bantuan tersebut diharap bisa membantu untuk menjalankan usaha di tengah pandemi Covid-19.

“Minimal kepala dusun atau kepala desa itu diberi tahu tentang program bantuan tersebut, biar mereka memberi informasi pada kami para pelaku UMKM di desa,” keluhnya.

Menyikapi pertanyaan warga, Suwandy mengatakan, semua bantuan pemerintah pusat pasti disampaikan pada pemerintah desa, karena tiap bantuan ada prosedur yang ditetapkan pemerintah.

Memang dalam program bantuan ini langsung dihandle oleh provinsi, jadi sosialisasinya kurang sehingga banyak masyarakat pelaku UMKM tidak mengetahui.

“Usulan dari warga akan kami sampaikan pada Pemerintah Provinsi agar tahun berikutnya kalau ada bantuan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, agar masyarakat bisa menerima bantuan sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah,” terang Suwandy. (din)

Dr. H. Kuswanto, SH.MH, anggota DPRD Jatim dari Dapil X juga melakukan pertemuan dengan menampung aspirasi warga di gedung pertemuan Balai Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang, Senin (14/09/2020).

Hadir pada pertemuan itu, H, Syarif Hidayatulloh anggota DPRD Kabupaten Jombang dari Fraksi Partai Demokrat, Kepala Kelurahan/Kades Kecamatan Jombang, Perangkat Desa, Kader Partai Demokrat dan undangan.

H Kuswanto yang juga politisi Partai Demokrat mengatakan, terkait pencegahan dan penanganan Covid19, dipastikan seluruh rencana pembangunan di tahun 2020 ditiadakan. Karena itu, ada rencana pembangunan di Kabupaten Jombang yang mengalami penundaan, yakni jembatan Ploso. “Pembangunan ditunda selama fokusnya masih untuk Covid19,” tandasnya.

Dikatakan Kuswanto, bencana non alam sejak Maret 2020 ini, membuat banyak hal terkendala baik dari sektor pembangunan maupun ekonomi.

“Covid-19 ini membuat banyak kendala untuk melakukan hal-hal seharusnya.

Kendala ini tidak hanya dirasakan dalam pembangunan saja, tapi pada kondisi ekonomi kita,” katanya.

Bantuan Pulsa Sementara itu, kunjungan anggota DPRD Jatim Hj. Anik Maslachah di Dapil II Sidoarjo, dilakukan di Aula SMA Raden Rahmad, Balongbendo, Sidoarjo, Senin (14/ 9/2020) sore.

Dalam reses kali ini Anik menerima keluhan terkait bantuan pulsa internet melalui Kemenag untuk pembelajaran daring. Walaupun ada aturan Mendiknas yang memperkenankan menggunakan dari Bosnas maupun Bosda untuk pembelian pulsa, tapi faktanya itu

tahun ini pihaknya menyediakan sebanyak 390 tangki air bersih untuk didistribusikan ke seluruh desa di Kabupaten Sampang. Namun itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menanggapi persoalan tersebut, Abdul Halim berjanji akan menampung segala aspirasi dan akan mengupayakan ada solusi secepat mungkin. “Segala usulan ini memang sudah menjadi agenda kami sebagai wakil rakyat untuk diserap, dan penting menjadi skala prioritas untuk diperjuangkan guna kemaslahatan masyarakat luas,” kata politisi Partai Gerindra itu.

Langkah selanjutnya, Abdul

Halim berjanji akan berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Sampang untuk menindaklanjuti program pemerintah yang sudah ada. Ia ingin mengusahakan aliran PDAM terdekat, yaitu pipa PDAM Sampang melalui sumber air di Kecamatan Ketapang.

Perlu diketahui, reses politisi Gerindra DPRD Provinsi Jawa Timur tersebut Pertemuan ini dihadiri ratusan masyarakat setempat, bahkan ada anggota DPRD Sampang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Moh Iqbal Fhatoni. Selain itu, segenap kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sejumlah pemuda karang taruna yang ada di Kecamatan Robatal. (dir)

Bantuan UMKM Rp 2,4 Juta Dinilai Kurang Sosialisasi Jembatan Ploso Jombang Tertunda, Sampai Masalah Pulsa Gratis

H. Suwandy, anggota DPRD Provinsi Jatim dari Dapil X

Di tempat lain, SW Nugroho, anggota DPRD Jatim dari Dapil X, mengunjungi De sa Bangsal, Kecamatan Bang sal Kabupaten Mojokerto, Selasa (15/9/2020) malam.

Politisi asal PDI Perjuangan ini memberi kesempatan kepada warga untuk menyampaikan usulan maupun permintaan. Selanjutnya akan ditampung dan diupayakan serta disesuaikan dengan peraturan yang ada untuk mewujudkannya.

“Intinya di Pemerintah Provinsi itu ada bantuan hibah, bantuan infrastruktur meliputi paving jalan, dan ada juga pemberdayaan masyarakat meliputi pembinaan perajin kulit, dan pembuatan krupuk rambak,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Desa Bangsal, H. Anton, dalam sambutannya, mengu capkan selamat datang kepada SW Nugroho di Desa Bangsal yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian UKM, seperti usaha krupuk rambak, kerajinan sabuk kulit, krupuk biasa, dan jenis kacang-kacangan. Dihadapan anggota DPRD Jatim, SW Nugroho, Anton berharap ada bantuan untuk perbaikan mushollah yang berada satu kawasan dengan Pen dopo Balai Desa. “Kami ber-

harap anggota DPRD Jatim berkenan membantu memperbaiki mushollah yang ada di depan Pendopo Balai Desa,” harap Kades Anton.

Selain itu, permintaan juga datang dari salah satu warga bernama Sumiati. Ia meminta rombong untuk membantu jualan makanan saat acara Car Free Day yang digelar di Jalan Mbah Gombreng tiap hari Minggu.

“Saya mohon pak dewan, untuk bantu beri rombong biar kalau jualan di acara car free day bisa lancar,” ucapnya.

Bantuan UMKM Masih di wilayah Mojokerto, H. Suwandy, anggota DPRD Provinsi Jatim dari Dapil X, mengunjungi Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, Minggu (12/9/2020).

Pada reses kali ini, masyarakat setempat mengeluhkan soal bantuan Pemerintah pusat (Kementerian Koperasi dan UMKM) kepada pelaku usaha UMKM di daerah.

Masyarakat Kabupaten Mojokerto kecewa karena sosialisasi bantuan yang kurang. Waktu pengajuan proposal bantuan tidak memungkinkan karena batas waktu yang diberikan Pemerintah sudah berakhir.

“Pengumuman program

Anggota DPRD Jatim Dr. H. Kuswanto, SH.MH, saat melakukan pertemuan dengan warga di Balai Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang, Senin (14/09/2020)

nonsense.

“Walaupun Depag itu lembaga sentral langsung dari pusat, tetapi tetap untuk di daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota itu masih tetap ada hubungannya dengan Dinas Pendidikan, sehingga kita akan menyampaikan melalui dinas terkait,” jelas angota DPRD Jatim dari Fraksi PKB ini.

Anik berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jatim untuk merealisasikan harapan wali murid.

Bahkan ia berharap ada bantuan pengadaan kuota internet gratis bagi madrasah maupun perguruan tinggi agama di bawah naungan Kemenag.

Masih di Dapil II Sidoarjo, anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Adam Rusyadi melakukan pertemuan dengan warga di Desa Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Rabu (16/9/2020) sore.

Dalam resesnya kali ini Adam Rusyadi banyak menerima berbagai keluhan, seperti tentang minimya pelayanan, perekonomian, pertanian, UMKM hingga persoalan banjir. Bahkan banyak menampung aspirasi warga yang tidak terkait dengan bidang di komisinya.

Anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi kesejahteraan rakyat ini juga mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat tentang permasalahan pendidikan.

Di bidang pendidikan, Adam menerima keluhan masyarakat di Wonoayu terkait sistem zonasi penerimaan siswa baru. Di daerah Wonoayu tersebut masih belum terdapat sekolah SMK, sehingga menyulitkan bagi para siswa untuk bersaing di sistem zonasi.

Kemudian Adam juga mendengar keluhan warga masalah Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang anggarannya di-refocusing 50 persen untuk penanggulangan Covid-19 di Jatim.

“Waktu pembahasan RAPBD itu sudah saya sampaikan agar tidak ada pemotongan BPOPP. Kemarin pemprov cuma bisa menghitung hanya 2 bulan. Nah yang 4 bulan nanti ini tetap dipotong 50 persen, ini kan juga masalah baru,” ujarnya.

Oleh karena itu, Pemprov juga diminta untuk proaktif mendengarkan aspirasi dewan karena dalam reses, DP RD Jatim selalu berbicara langsung dengan masyarakat. (her/az)