Jatim Pos Edisi 384

IS SN : 1412 - 7490 ISSN

Edisi 384 T ahun XIX – Minggu I Desember 2020 Tahun

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT Media Utama Jatim Direktur Utama : H Syaiful Anam Pemilik Hak Paten Merek Nama Jatim Pos No. (250) MEREK INDONESIA (111) IDM000002986 DIREKTORAT MEREK (151) 12 April 2004 Dirjen HAKI Kemenkum HAM Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No. 15-17 Surabaya Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya Terverifikasi Administrasi & Faktual Dewan Pers www.dewanpers.co.id

Komisi B DPRD Jatim

Minta Gubernur Tegur Kadinas Pertanian dr Aisyah Dahlan Ceramahnya Digandrungi Ibu-ibu

Nama dr Aisyah Dahlan akhir-akhir ini makin berkibar berkat kajian-kajian Islami yang disampaikannya lewat youtube. Kajiannya lebih menyasar ke kalangan ibu-ibu atau isteri, tapi tak sedikit kaum Adam pun mengikutinya.

Kajiannya yang ilmiah berdasarkan disiplin ilmunya sebagai seorang dokter, ditambah komunikasinya yang mudah dicerna dan dibumbui humor, membuat jamaah betah mengikuti ceramahnya.

Lantas, siapa sebenarnya dr Aisyah Dahlan yang ceramahnya kini banyak digandrungi? Nama lengkapnya adalahHj. Siti Aisyah Dahlan Hussein, namun lebih akrab dipanggil dr. Aisyah Dahlan. Ibu lima anak ini lahir di Jakarta, 17 Desember 1968, dan kini tinggal di wilayah Jakarta Timur.

Mengenyam pendidikan dasar hingga menengah di Jakarta, namun kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Ia ke-

Bersambung ke hal.. 15

KOMISI-B DPRD Provinsi Jatim meminta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melakukan evaluasi dan teguran keras kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim terkait besaran gaji dan tunjangan yang dianggarkan pada APDB. Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD Jatim, H.Aliyadi Mustofa, SIP dalam laporan tertulis pada Sidang Paripurna DPRD Jatim yang dihadiri Gubernur Khofifah Indar Parawansa di gedung DPRD Jatim, Kamis (26/11/2020).

“Apabila ini bentuk kesengajaan, maka merupakan kebohongan informasi pada proses pembahasan APBD yang merupakan amanah undang-undang,” kata Ketua Komisi B yang disampaikan juru bicara, Rohani Siswanto, SE. Dan jika bentuk ketidak sengajaan menurut pendapat Komisi B, itu merupakan bentuk ketidakcermatan yang akan berpengaruh pada ketidakefisienan serta kinerja OPD terkait.

Berdasar catatan Komisi B, anggaran belanja operasi khususnya gaji dan tunjangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim pada tahun 2021 dianggarkan Rp 202.008.892.000 naik 28,

Juru bicara Komisi B DPRD Jatim pada sidang paripurna, Kamis (26/11/2020)

92% atau sekitar Rp 45.318.

351.000,00 dari anggaran gaji dan tunjangan tahun 2020 sebesar Rp 156.690.541.000.

Berdasarkan klarifikasi dari Kepala Dinas Pertanian

dan Ketahanan Pangan per tanggal 25 November 2020, nomor surat : 521/7013/110.

13/2020 tentang perhitungan gaji dan tunjangan ASN TA 2021 yang dikirim ke Ke-

tua Komisi B DPRD Jatim menyebutkan: Gaji dan tunjangan TA 2020 Rp 156.690.

541.000. Tambahan gaji dan tunjangan pegawai : gaji dan Bersambung ke hal.. 15

Sistem Kelas BPJS Akan Dihapus Raih Dua Penghargaan Sekaligus

Jakarta, Jatim Pos Pemerintah berencana mengubah sistem tingkatan kelas 1, 2 dan 3 pada kepesertaan mandiri program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BP JS Kesehatan pada 2022. Kebijakan ini juga akan berimbas pada perubahan iuran yang akan dikalkulasi kembali.

Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menjelaskan, pemerintah harus meninjau ulang manfaat program JKN agar berbasis Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan menerapkan rawat inap kelas standar. Ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) 64/2020

tentang Jaminan Kesehatan.

“Adanya amanat dalam Perpres 64/2020 tentang peninjauan ulang iuran Jaminan Kesehatan Nasional, rawat inap kelas standar, konsekuensinya pada perubahan besaran iuran,” kata Terawan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR di Kompleks Paemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2020).

Menurut Terawan, penyusunan iuran tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga (K/L), khususnya pertimbangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BPJS Kesehatan, termasuk juga Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Penyusunan iuran JKN dalam rangka penyesuaian iuran dikoordinir oleh Dewan Bersambung ke hal.. 15

Gubernur: Pendorong Tingkatkan Inovasi dan Layanan Publik

Gubernur Khofifah (kanan) menerima penghargaan dari Menteri PANRB Tjahjo Kumolo

Jakarta, Jatim Pos Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali menerima Penghargaan di Jakarta.

Tidak tanggung-tanggung, kali ini Gubernur Khofifah meraih dua penghargaan sekaligus.

Yaitu Top 15 Pengelolaan

Pengganti Liburan Idul Fitri

Pemerintah Putuskan Libur Akhir Tahun 11 Hari Jakarta, Jatim Pos Pemerintah akhirnya menetapkan libur panjang akhir tahun dimulai 24 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021 mendatang. Hal itu diputuskan dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri atau yang disebut SKB 3 Menteri Nomor

642 Tahun 2020, nomor 4 Tahun 2020, dan nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.

Keputusan tersebut diteken oleh Menteri Agama (Me nag) Fachrul Razi, Menteri Tenaga Kerja dan Transmig-

rasi (Menakertrans) Ida Fauziyah, dan Menteri Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo pada 10 September 2020.

Berdasarkan SKB tersebut, berikut daftar libur panjang akhir tahun 2020: Kamis, 24 Desember 2020:

Cuti Bersama Hari Raya Natal.

Jumat, 25 Desember 2020: Libur Nasional Hari Raya Natal.

Senin, 28 Desember 2020: Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

Selasa, 29 Desember 2020: Pengganti Cuti Bersama Hari Bersambung ke hal.. 15

Ilustrasi kalender cuti bersama.

Pengaduan Pelayanan Publik 2020 Kategori Pengelola Aspek dengan Keberlanjutan Inisiatif Terbaik dan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 untuk Klinik Bum Des yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Khofifah di Gedung Tribrata Jalan Dharmawangsa III No. 2 Jakarta Selatan, Rabu (25/11) siang.

Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi pendorong semangat Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bertekad meningkatkan inovasi dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Bersambung ke hal.. 15

METROPOLIS

Hal - 2

Adaptasi Kebiasaan Baru, Guru SD-SMP Masuk Sekolah

Surabaya, Jatim Pos Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menginstruksikan tenaga pendidik maupun non pendidik di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mulai masuk ke sekolah pada Senin, (23/11/2020) besok. Hal tersebut berdasarkan surat edaran Wali Kota Surabaya nomor: 800/10371/436.7.1/ 2020 tentang Pengaturan

Kerja di Kantor.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara mengatakan, mulai besok guru SD dan SMP di Surabaya kembali masuk ke sekolah. Ini dilakukan dalam rangka persiapan pelaksanaan sekolah tatap muka.

“Apalagi kemarin juga ada keputusan SKB (Surat Keputusan Bersama) menteri

yang menyatakan bahwa kewenangan terhadap pelaksanaan sekolah tatap muka itu dikembalikan kepada daerah masing-masing. Itu sebagai langkah awal yaitu dengan memasukkan seluruh guru baik negeri maupun swasta SD dan SMP untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah,” kata Febri di kantornya, Minggu (22/11/2020).

“Terhadap para guru ke-

tika nantinya setelah sekolahsekolah yang akan diverifikasi maupun di assessment oleh tim satgas Covid-19, juga Dinas Pendidikan maupun Dinas Kesehatan mana-mana yang bisa untuk pelaksanaan sekolah tatap muka maka akan segera dilaksanakan pelaksanaan sekolah tatap muka,” ungkap dia.

Meski begitu, bagi para guru SD - SMP atau karyawan di sekolah yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta, pemkot mengimbau untuk tetap melakukan WFH atau kerja dari rumah. “Di dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemkot Surabaya terkait untuk guru masuk semua, itu ada batasanbatasan. Tentunya para guru yang memiliki penyakit bawaan ataupun komorbid itu untuk sementara tetap melaksanakan WFH,” katanya.

Sementara untuk pengawasan, Febri mengaku, jika Dinas Pendidikan sudah menyediakan laman aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Guru Surabaya (SIAGUS). Di aplikasi tersebut, semua aktivitas baik absen maupun kegiatan belajar mengajar guru

Surabaya, Jatim Pos Dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima Kunjungan Kerja (kunker) Spesifik Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Acara tersebut, berlangsung di Ruang Sidang Wali Kota, Balai Kota Surabaya, Senin (23/11/2020).

Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo, diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Selain itu, hadir pula jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Surabaya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jatim dan Surabaya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jatim dan Surabaya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma mengatakan sesuai dengan permintaaan KPU beberapa waktu lalu, pihaknya akan melakukan tes swab secara serentak pada seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Surabaya. Selain itu, pelaksanaan tes swab tersebut akan dilaksanakan secara serentak tujuh hari menjelang pencoblosan, 9

Desember 2020 mendatang.

“Ini kan untuk keamanan bersama, jadi ya tidak apaapa. Supaya warga atau pemilih yang datang tidak ragu untuk melakukan pencoblosan,” kata Wali Kota Risma.

Ia menjelaskan, saat ini puskesmas se-Surabaya sudah bisa melakukan swab secara mandiri. Oleh sebab itu, nantinya pelaksanaan tes swab itu rencananya akan dilakukan di puskesmas. Bahkan, jika memang petugas KPPS harus mengenakan baju hazmat, maka dia akan memberikan Alat Pelindung Diri (APD) berupa baju hazmat sesuai kebutuhan.

Di samping itu, Presiden UCLG ASPAC ini pun mengimbau kepada seluruh warga Surabaya untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember mendatang.

Menurutnya, pemilih tidak perlu khawatir akan protokol kesehatan (prokes). Sebab, di TPS tersebut dipastikan akan memperketat prokes.

“Tadi juga disebutkan bahwa di undangan akan disertakan jam setiap pemilih.

Diharapkan dari situ tidak terjadi penumpukan masyarakat. Tapi jika ada yang tidak sesuai jamnya, maka tetap akan dilayani. Kami juga

berikan sarung tangan saat di lokasi dan juga pulpen yang sudah disiapkan,” tegas dia.

Tetapi jika masyarakat masih ragu, Wali Kota Risma mempersilahkan warga untuk membawa peralatan pelindung dari rumah. Misalnya sarung tangan, hand sanitizer atau mungkin pulpen.

Ia pun berharap saat pelaksanaan pilkada serentak tidak ada satu pun warga yang tidak menggunakan hak pilihnya.

“Karena akan menentukan bagaimana Surabaya lima tahun ke depan. Kalau sampai tidak memilih (golput) maka warga juga akan rugi. Jadi ayo datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS),” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Wali Kota Risma menambahkan, terkait permasalahan data kependudukan, ia memastikan besok, Selasa (24/11/2020) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akan menggelar pertemuan virtual dengan seluruh Kepala Dispendukcapil. “Jadi untuk membahas persoalan data kependudukan besok akan ditindaklanjuti,” urainya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo, menjelas-

kan sebenarnya secara umum berdasarkan laporan penyelenggara yaitu KPU, Bawaslu, kejaksaan hingga ke kepolisian dinilai tidak banyak persoalan.

Hanya saja, Arif menyebut yang menjadi diskusi terkait daftar pemilih. “Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah ditetapkan. Nah ini yang segera dikoordinasikan,” urainya.

Berikutnya, ia menyebut, kemungkinan potensi partisipasi atau pemilih akan mengalami penurunan drastis.

Ia juga memastikan, partisipasi pemilih di masa pandemi Covid-19 ini secara umum memang mengalami kemerosotan. “Dari 69 negara saja di wilayah luar Indonesia, hanya dua negara yang meningkat itu pun kurang lebih hanya lima persen. Namun begitu secara umum cenderung menurun,” papar dia.

Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh elemen penyelenggara sama-sama bekerja lebih giat lagi dalam memberikan soalisasi kepada warga agar menggunakan hak pilihnya. “Maka perlu kerja ekstra keras pada penyelenggara untuk bisa mensosialisasikan dan mendorong pemilih supaya datang ke TPS pada 9 Desember mendatang,” pungkasnya. (bur/fred)

Gedung SMPN 60 Surabaya.

Komisi II DPR RI Kunker di Balai Kota

di Surabaya tercatat.

“Jadi terpantau semua, seandainya dia ada sakit apa, kemarin sudah di swab terus kemudian hasilnya negatif atau positif di situ juga mereka melakukan input. Jadi memang kesadaran dari guru ini yang sangat dipentingkan untuk bisa tercapainya sekolah tatap muka yang ada di Kota Surabaya,” jelasnya.

Febri juga menambahkan, dalam surat edaran wali kota tersebut yang akan ma-

suk ke sekolah mulai besok tidak hanya tenaga pendidik.

Tapi, bagi pegawai non guru atau karyawan di sekolah yang tidak memiliki komorbid atau penyakit penyerta juga mulai masuk.

“Tentunya seperti itu. Jadi semua yang berkaitan terhadap kegiatan sekolah kecuali muridnya akan dilakukan adaptasi kebiasaan baru sebelum muridnya nanti ya ng akan dimasukkan di sekolah,” pungkasnya. (bur/fred)

Surabaya, Jatim Pos Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama jajarannya memang benar-benar tak pernah lelah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Meskipun jumlah pasien semakin landai, namun justru ia tetap gencar mendatangi tempat keramaian untuk mendeteksi dini dengan tes swab secara masif.

Setelah beberapa waktu lalu, jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya melakukan swab masal di kawasan perbatasan kota, kali ini Wali Kota Risma kembali meminta testing untuk digelar di lingkungan industri, hotel dan mal. Bahkan, swab di beberapa kawasan tersebut, sebelumnya sudah pernah dilakukan.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Risma mengatakan setiap hari rata-rata, Dinkes Surabaya telah melakukan testing kurang lebih sekitar tiga ribu spesimen. Menurut dia, ini menjadi penting untuk dilakukan meskipun Covid-19 sudah dapat dikendalikan namun tak berarti testing berhenti begitu saja.

“Kemarin kita sudah lakukan di warga perbatasan kota. Sekarang kita fokus ke hotel, pertokoan dan mal. Jadi bukan berhenti, kita terus lakukan testing yang jumlahnya ribuan. Satu hari mencapai tiga ribu,” kata Wali Kota Risma, Selasa (24/11/2020).

Presiden UCLG ASPAC ini menjelaskan, untuk mekanisme pelaksanaan swab di mal yakni, jika jumlah karyawan yang di swab kurang dari seratus orang maka, mereka yang akan datang ke puskesmas terdekat dari mal itu.

Sedangkan apabila karyawan yang akan di swab jumlahnya

lebih dari seratus orang, maka petugas lah yang akan mendatangi mal tersebut dan menggelar swab di lokasi.

“Kita tidak menunggu pasien. Tapi kita masih dan terus melakukan swab,” tegas dia.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Surabaya Febria Rachmanita, menambahkan tes swab yang dilakukan di kawasan mal sejak awal November sudah mencapai 5.082 spesimen. Dia merinci, dari angka itu hasil yang sudah keluar berjumlah 4.328 pasien.

“Untuk hasilnya pasien yang negatif 4.134 karyawan atau 81,35 persen. Kemudian untuk yang terkonfirmasi hanya 130 orang karyawan,” urai Febria Rachmanita.

Feny – sapaan akrab Febria Rachmanita ini pun mengungkapkan, angka lebih dari lima ribu pasien yang di swab itu merupakan total kumulatif seluruh mal se-Surabaya. Bahkan dia menyebut kemarin, Senin (23/11/ 2020) pelaksanaan swab berlangsung di kawasan Surabaya selatan dan pusat.

“Totalnya khusus dua mal itu ada 435 karyawan. Sekarang masih sedang menunggu hasil,” paparnya.

Terakhir, Feny menambahkan swab berikutnya akan menyasar kepada siswa-siswi pelajar SMP untuk persiapan proses belajar mengajar tatap muka. Ia berharap meskipun kondisi sudah dapat dikendalikan, namun Feny meminta agar masyarakat tetap disiplin protokol kesehatan (prokes). “Mudah-mudahan dari gencarnya swab yang kami lakukan secara istiqomah ini pandemi Covid-19 akan segera hilang dari bumi Surabaya,” pungkasnya. (bur/fred)

Swab Test di Mall Digencarkan

Pemimpin Umum/Penanggung jawab: H Syaiful Anam, Jufri Yus, Siswo Oetomo; Ombudsman: Gatot Soedjono, Arifin Perdana, Zis Muzahid Hasan; Penasehat Hukum: Ahmad Budianto SH.MHum; Direktur Utama/Ketua: H Syaiful Anam; Pemimpin Redaksi: H Syaiful Anam; Redaksi Pelaksana: Jufri Yus; Koordinator Liputan: Siswo Oetomo; Pemimpin Perusahaan: Gatot Soedjono; Dewan Redaksi: H Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Gatot Soedjono, Jufri Yus; Surabaya: Kurniadi Noveyanto, Freddy SL, Burhanuddin, Dani Tri Hadiyatno; Sidoarjo: Rizal Zulkarnaen; Malang: Ziz Muzahid Hasan; Batu: Wahyono, Swandy Tambunan; Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari; Kediri/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo; Tuban: Nur Aminin; Lamongan: Achmad Bisri; Madiun: Jumali; Ponorogo: Nuryadi; Ngawi: Rendy Rian Cahya, Sembodo Arif Pambudi (sirkulasi); Pamekasan: Arief Purbadi, Achmad Jadid; Sampang: Abdul Kodir, Ali W; Sumenep: Ach Khoirul Hamdani; Mojokerto: Mokh Zainudin; Probolinggo: Moh Sifak, Moh Hasin; Pasuruan: Hamzah Pujiono; Situbondo: As’ad; Banyuwangi: Joko Pamungkas, Reny Kusuma, Mohamad Saiful Rizal; Lumajang: Firman; Tulungagung: Sandi Trantana; Trenggalek: Ahmad Yulis Satriaji, Puthut Purbantara; Blitar: Slamet Karno, Sandi Trantana; Alamat Redaksi: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya; Alamat Perusahaan: Jl. Gununganyar Tengah VIII/34, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194; Email: mediautamajatim@yahoo.com; Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya; SIUP No. 503/5612.A/436.6.11/2014; No Rek 0011265286 Bank Jatim a.n PT Media Utama Jatim, 0096.01.044662.50.2 BRI Kaliasin Surabaya a.n Drs H Syaiful Anam; Berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999; Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl Rungkut Industri III No. 49 Surabaya-60401; Isi di luar tanggungjawab percetakan.

JATIM I

Hal - 3

10 Tahun Wali Kota Risma

Terus Kembangkan Pendidikan Gratis hingga Pemerataan Mutu

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengalokasikan 20 persen lebih APBD di sektor pendidikan untuk mewadahi potensi, bakat dan prestasi anak.

B

erbagai terobosan dan inovasinya dalam bidang pendidikan, sudah bisa dirasakan oleh anak-anak Surabaya. Selama 10 tahun memimpin Surabaya, ia selalu konsisten menyediakan aksesibilitas pendidikan yang mudah dan murah, mulai mengembangkan pendidikan gratis hingga pemerataan mutu pendidikan.

Tangan dingin Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mampu berubah citra pendidikan di Kota Surabaya. Kini, pendidikan di Kota Pahlawan bukan lagi soal biaya yang sering kali membebani para orang tua, tapi bergeser pada anak-anaknya mau bersekolah atau tidak, mau menempuh pendidikan atau tidak. Sebab, terkait biaya sudah banyak difasilitasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui program pendidikan gratis.

Bahkan, di masa Wali Kota Risma, pendidikan gratis itu terus dikembangkan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Supomo memastikan sejak awal kepemimpinan Wali Kota Risma, sudah berkomitmen meneruskan dan mengembangkan pendidikan gratis. Dulu, pen-

di atas 20 persen, ini komitmen alokasi anggaran kami,” kata Supomo di ruang kerjanya, Senin (23/11/2020).

Di samping pendidikan gratis, di masa Wali Kota Risma juga terus memperbanyak beasiswa bagi warga kurang mampu dan terdaftar sebagai Masyarakat Berpeng hasilan Rendah (MBR) Surabaya. Sejak 2010-2020, sebanyak 3.732 anak sudah mendapatkan beasiswa ini, baik untuk kuliah di perguruan tinggi maupun berbagai pelatihan khusus, seperti sekolah pilot, Diklat Aircraf Strukture-ATKP dan berbagai diklat lainnya.

Rinciannya, pada tahun 2010-2017 total 791 anak yang mendapatkan beasiswa dan pada saat itu kewenangannya masih ada di Dinas

didikan gratis itu mulai jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Namun, setelah SMA/SMK pindah kewenangannya ke pemerintah provinsi, akhirnya kini pendidikan gratis yang dikelola pemkot hanya SD dan SMP. “Makanya, dalam rangka peningkatan akses pendidikan ini, Pemkot Surbaya di masa Bu Risma selalu mengalokasikan anggaran dalam APBD

Sosial. Kemudian pada tahun 2018-2020 kewenangannya dipindah ke Dinas Pendidikan dan sudah memberikan 2.5 08 beasiswa bagi mahasiswa yang kuliah di berbagai perguruan tinggi. Kemudian, Bu wali juga memberikan beasiswa bagi penghafal AlQur’an, pada tahun 2018 memberikan beasiswa kepada 34 anak dan 2019 diberikan kepada 399 anak yang hafal Qur’an. “Total mulai tahun 2010-2020, sebanyak 3.732 anak yang sudah menerima beasiswa dari pem-

kot,” tegas mantan Kepala Dinas Sosial ini.

Selain itu, sejak awal kepemimpinannya, Wali Kota Risma juga fokus mendorong pemerataan mutu pendidikan di semua wilayah Surabaya, hingga lahirlah waktu itu sekolah kawasan. Jadi, saat nasional ramai menerapkan zonasi, di Surabaya sudah menerapkan sekolah kawasan sejak beberapa tahun silam. Konsep zonasi dan sekolah kawasan ini sebenarnya tidak jauh berbeda, karena memang pemerintah pusat banyak mengadopsi dari sekolah kawasan yang ada di Surabaya.

Nah, untuk mendukung konsep sekolah kawasan dan mendorong pemerataan mutu pendidikan, sejak awal Wali Kota Risma banyak melakukan pembangunan sekolah, baik pembangunan sekolah baru maupun rehabilitasi gedung sekolah. Mulai tahun 2010-2020, pemkot sudah membangun 4 SD baru dan 20 SMP baru. Sedangkan rehabilitasi gedung sekolah selama 10 tahun terakhir ini sebanyak 1.679 gedung, baik SD maupun SMP. “Ini visioner sekali. Pembangunan sekolah baru supaya lebih dekat dengan warga, sehingga tidak ada biaya transportasi dan mengurangi beban lalu lintas.

Sedangkan sekolah yang direhabilitasi hingga menjadi sekolah bertingkat, juga sangat visioner, supaya anakanak lebih kuat fisiknya dan mempunyai ruang publik ya ng luas sehingga mereka bisa berekspresi. Makanya jangan heran kalau baru masuk Surabaya sudah menemui sekolah bagus dan bertingkat. Bahkan, sekarang sudah tidak ada lagi sekolah pinggiran dan tengah kota,

semuanya sama-sama berkembang,” ujarnya.

Terobosan yang visioner lainnya adalah merger sekolah dalam rangka efisiensi.

Selama 10 tahun terakhir ini, ada sebanyak 372 sekolah yang di-merger. Ini menjadi langkah solutif untuk efisiensi, sehingga kebutuhan anggarannya bisa lebih hemat dan kebutuhan gurunya juga bisa tercukupi. “Bahkan, di masanya Bu Risma ini cabang-cabang dinas pendidikan juga dihapus, dulu ada 31 cabang dinas karena dulu kecamatan,” imbuhnya.

Supomo memastikan sangat banyak terobosan dan inovasi Wali Kota Risma di bidang pendidikan, termasuk peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru, baik swasta maupun negeri.

Bahkan, demi mening katkan kompetensi guru itu, Wali Kota Risma mengirimkan guru-guru itu magang ke luar negeri.

“Selama ini, kita juga terus mewadahi berbagai potensi dan bakat anak melalui pelajar pelopor, peneliti belia, siswa berprestasi dan berbagai program lainnya,” tegasnya.

Sementara itu, Pakar Pendidikan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang sekaligus Ketua Dewan Pendidikan Surabaya periode 20 14-2019 memastikan terobosan dan inovasi Wali Kota Risma dalam bidang pendidikan sangat luar biasa. Salah satu

indikator keberhasilannya tercermin dari kenaikan peringkat capaian akademik dan prestasi non-akademik (lomba) di berbagai bidang.

“Secara over all, terobosannya dalam bidang pendidikan sangat luar biasa, begitu banyak legacy yang diciptakannya untuk Surabaya.

Terutama sekolah kawasan yang saat ini sudah diadopsi pusat, itu kebanggan tersendiri bagi Surabaya,” pungkasnya. (ADV)

Jatim II

Hal - 4

Menuju New Normal Dunia Pendidikan

Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat

Lamongan Siapkan Mobil Sekolah Keliling DKP Jatim Rutin Tebar Benih Ikan Lokal di Perairan

Bupati Lamongan Fadeli bersama pengurus PGRI Kabupaten Lamongan usai acara launching mobil sekolah keliling.

Lamongan, Jatim Pos Bertepatan dengan HUT ke-75 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN), Bupati Lamongan Fadeli melaunching mobil Sekolah Keliling menuju normal baru yang merupakan inovasi untuk dunia pendidikan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Mobil Sekolah Keliling menuju normal baru tersebut merupakan inovasi dari PGRI Kabupaten Lamongan dengan memanfaatkan mobil pemberian dari Bupati Lamongan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fadeli memberikan apresiasi terhadap inovasi yang telah dilakukan PGRI Lamongan. Menurutnya, sekolah tatap muka di-

anggap sangat penting, terlebih pada wilayah-wilayah terpencil yang kesulitan dalam akses internet.

“Sekolah keliling menuju normal baru ini merupakan inovasi hebat. PGRI melakukan jemput bola ke sekolahsekolah, terutama sekolahsekolah yang sulit akses internetnya,” kata Fadeli di acara peletakan batu pertama pembangunan Convention Hall PGRI, Jalan Veteran, Rabu (25/11/2020).

Fadeli juga menambahkan, mobil sekolah keliling tersebut dilengkapi beberapa fasilitas di antaranya adanya perangkat video di mana terdapat beberapa guru yang siap memberikan pembelajaran.

“Inovasi tersebut diharapkan mampu membantu pemerataan pembelajaran siswa di Lamongan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Lamongan Rahardjo, mobil sekolah keliling ini ditujukan sebagai program ya ng sinergis dengan program Dinas Pendidikan Jago Sinau.

Menurutnya, tidak semua daerah dapat secara maksimal mengakses internet, sehingga adanya sekolah keliling dianggap dapat membantu proses pembelajaran di saat pandemi.

“Dari pemerintah memang sudah ada bantuan internet, namun belum bisa dilaksanakan secara maksimal di daerah, lembaga, serta siswa yang belum terakses internet. Sehingga PGRI jemput bola datang ke lembaga, kecamatan atau cabang-cabang PGRI, bekerjasama dengan Dispendik di kecamatan,” ujar Rahardjo.

Rahardjo menambahkan, mobil sekolah keliling merupakan ide yang dicetuskan oleh SLCC (Smart Learning and Character Center) Jatim dengan tujuan sebagai penggerak perubahan di tengah pandemi Covid-19.

“Se-Jawa Timur baru Kabupaten Lamongan yang sudah mewujudkan bentuk sekolah keliling tersebut,” ungkapnya.(bis)

Wagub Jatim Resmikan TPST Terbesar di Lamongan Lamongan, Jatim Pos Kolaborasi multi pihak Pemerintah Kabupaten Lamongan, Danone Indonesia, PT Reciki Solusi Indonesia dan Dompet Dhuafa berhasil meresmikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sampahku Tanggungjawabku (Sam taku), Peresmian TPST Samtaku ditandai dengan ditandatanganinya Prasasti oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Eles tianto Dardak secara virtual, Selasa (24/11/2020).

Peresmian TPST Samtaku Lamongan juga dihadiri secara virtual oleh Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPR, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementrian Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi.

Dilakukan secara virtual, Bupati Fadeli yang hadir di Command Center Gedung Pemkab Lamongan menyampaikan rasa terimakasihnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan TPST Samtaku di Kabupaten Lamongan.

“Sudah menjadi komitmen Kami Pemerintah Daerah untuk memperbaiki pengolahan sampah. Dari tahun 2011 sudah dilaksanakan program Lamongan Green and Clean (LGC) untuk menuju Lamongan merdeka sampah atau Lamongan Zero Waste. Kabupaten Lamongan adalah satu-satunya di Jawa Timur yang tidak memungut biaya untuk pengolahan sampah dari warganya,” ungkap Fadeli.

Fadeli juga menuturkan bahwa di Kabupaten Lamongan menghasilkan timbulan

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak meresmikan TPST secara virtual.

sampah sebanyak 382,80 ton sampah per hari, dan telah dilakukan pengolahan sampah sebanyak 78,19% di dua TPA yakni TPA Tambak Rigadung Kecamatan Lamongan dan TPA Dadapan Kecamatan Solokuro.

“Saat ini TPST Samtaku yang dikelola oleh PT. Reciki Solusi Indonesia berdiri di atas lahan seluas 5.500 meter persegi dengan kapasitas maksimal 60 ton sampah per hari.

TPST Samtaku mampu mengu rangi sampah sebanyak 6570%. Dari Bulan Januari sampai Mei sampah ya ng disetor ke TPA sebanyak 1.110 ton per bulan, lalu turun menjadi 500 ton per bulan di bulan berikutnya,” jelas Fadeli.

TPTS Samtaku menurut Fadeli melayani sampah rumah tangga sebanyak 15. 000 rumah tangga dan sampah kawasan industri dan kawasan komersial dengan jumlah pekerja sebanyak 24 orang ya ng telah difasilitasi dengan BP JS Ketenagakerjaan.

Direktur Sustainable Development Danone Indonesia Karyanto Wibowo mengungkapkan bahwa Indonesia

menghasilkan 6,8 juta ton sampah plastik.

“61% sampah plastik terkelola, 39% yang belum terkelola 10%nya terdaur ulang dan 9% masuk sungai dan laut. Melalui program ini kita berupaya mengembangkan sistem pengolahan sampah terutama sampah plastik secara professional dengan fasilitas mekanik dan pemilahan yang baik sesuai jenis sampah,” tutur Karyanto Wibowo.

CEO PT Reciki Solusi Indonesia Bhima Aries Diyanto menunjukkan virtual tour pengolahan sampah pada TPST Samtaku Lamongan.

“Sampah yang ditampung akan dilakukan sorting yakni sampah organik dan sampah plastik. Sampah organik kemudian dilakukan daur ulang menjadi kompos yang akan disalurkan kepada masyrakat secara gratis. Sedangkan sampah plastik dipilah menjadi sampah high value dan sampah low value yang masih bisa di daur ulang sedangkan sisanya ya ng sudah tidak dapat diolah masuk ke TPA,” jelas Bhima Aries Diyanto. (bis)

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Ir. Asmuri Syarif, MM menebar benih ikan lokal di Embung Pilangbango Kota Madiun.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur secara rutin telah menebar ikan lokal hasil domestikasi dari UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Umbulan.

Sedikitnya 12 juta ekor benih ikan lokal telah disebar di sepanjang sungai Brantas, sungai Bengawan Solo, danau, waduk dan embung desa yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Jenis ikannya pun bervariasi, seperti Wader, ikan Desa/Sengkaring, Baderbang, Tawes, Gurame, Uceng, Muraganting, Betik, Baung/ Rengkik, dan Nilam.

Meski masih dalam masa pandemi Covid-19, DKP Provinsi Jawa Timur masih terus memberikan hibah benih ikan air tawar lokal sebanyak 75.000 ekor kepada Pemerintah Kota Madiun, pada akhir Oktober 2020 lalu.

Hibah serupa diberikan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun sebanyak 55.000 ekor benih ikan lokal. Jadi, total 130.000 ekor benih ikan lokal, yang kemudian ditebar di Embung Pilangbango Kota Madiun.

Sesuai dengan program kerja Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar parawansa, yakni “Nawa Bhakti Setya”, salah satunya adalah Jatim Berdaya, dalam kegiatan ini adalah sungai sebagai sumber kehidupan.

“Terdapat 130.000 benih ikan yang akan ditebar di

Embung Pilangbango, terdiri dari ikan gurami, ikan tombro, ikan tawes dan ikan wader. Hal ini dilakukan sebagai uji keberhasilan yang nantinya setelah 90 hari, hasil dari penebaran tersebut akan dipancing,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Ir. Asmuri Syarif, MM, dalam sambutannya usai menyerahkan bibit ikan lokal tersebut.

Apabila perhari pakan ikan membutuhkan sebanyak 5 kwintal, berarti butuh 15 ton pakan selama 3 bulan. Pengelolaan berkelanjutan pada kawasan ini akan dilakukan oleh Pokmaswas Bok Malang Makmur.

Pada kesempatan yang sama Wali kota Madiun Drs. H. Maidi SH, MM, M.Pd mengatakan, di lokasi ini rencananya juga akan dibangun Hutan Buah Matoa yang nantinya akan dijadikan tempat kuliner seafood bagi masyarakat Kota Madiun. Diharapkan masyarakat juga turut serta mengawasi, peduli dan menjaga kelangsungan hidup ekosistem yang ada di PUD Kota Madiun.

“Saya berharap masyarakat turut berperan aktif dalam menjaga ekosistem dan kelestarian sumberdaya ikan yang ada di Perairan Umum Daratan (PUD) Kota Madiun,” ujar Maidi.

Lanjut dikatakan, Kota Madiun termasuk salah satu kota dalam program dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, yaitu peningka-

tan konsumsi ikan di pedalaman, dikarenakan tingkat konsumsi ikan di Kota Madiun masih 15kg/kapita.

Program tersebut bernama “Kolega” atau Kolam Lele Keluarga. Pihak DKP Jatim siap membantu masyarakat dari berbagai lapisan, mulai dari kegiatan penebaran sampai dengan pengawasan.

Kegiatan penebaran benih ikan lokal juga dilakukan pada 23 Oktober 2020 di Sungai Wisata Alam Rengganis, Desa Pakis, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Jenis benih ikan yang ditebar adalah Wader, Nilam, Sengkaring dan Uceng dengan jumlah 50.000 ekor.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bakorwil V Jember, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember, Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rengganis, Camat Panti.

Kegiatan ini sebagai wujud dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam aksi kepedulian lingkungan yang diharapkan mampu menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat sekitar untuk terus menjaga keberlangsungan hidup ikan lokal asli.

Selain itu, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat, juga ikut memelihara ekosistem yang ada diperairan. Pada akhirnya kita dapat mewarisi komoditas ikan-ikan endemik lokal yang hampir punah ini kepada anak cucu di kemudian hari. (Bidang Budidaya)

Hari Jadi RSUD dr. Iskak Tulungagung

Dimanfaatkan dengan Dzikir Bersama Tulungagung, Jatim Pos Hari Jadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Iskak dan Hari Jadi Kabupaten Tulungagung dimanfaatkan diadakan dengan doa dan dzikir bersama, belum lama ini.

Segenap direktur dan staf juga mendoakan perintis RSUD dr. Iskak Tulungagung, dan para pasien yang masih dirawat supaya diberikan kesembuhan dan kemudahan.

Acara doa bersama tersebut telah dilaksanakan di Masjid Asy Syifaa yang berada di halaman RSUD dr. Iskak Tulungagung.

Direktur RSUD dr. Iskak

Tulungagung, dr. Supriyanto Dharmorejo mengatakan acara doa bersama ini merupakan bentuk wujud syukur serta mengenang kembali jasa-jasa perjuangan para pendahulu yang telah merintis RSUD dr.

Iskak Tulungagung.

“Doa adalah bentuk wujud dari rasa syukur kita, mengenang, menghormati para pendahulu kita. Yang perjuangannya jauh lebih berat dari perjuangan kita, konsisten dalam meneruskan perjuangan dan mengembangkan institusi pelayanan publik yang sangat vital di Tulungagung,” ujar dr.

Pri, panggilan akrab dr. Supri-

yanto Dharmorejo.

Dr Pri berharap ke depan nya untuk tetap bisa mempertahankan prestasi pelayanan yang prima di lingkup RSUD dr.

Iskak. Ia juga mengatakan, dengan adanya virus corona yang melanda, harus tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Minimal mempertahankan capaian bisa menjadi ya ng terbaik. Karena mempertahankan lebih sulit daripada pencapaian,” tukasnya.

Melalui semangat hari jadi Kabupaten Tulungagung ke-815 RSUD dr. Iskak bertekad mewujudkan masyarakat yang peduli sosial, tangguh serta sejahtera. (san)

Jatim III

Hal - 5

Pjs Wali Kota Blitar Jumadi:

Kampung KB Mengajarkan Pentingnya Kualitas Keluarga

Pjs Wali Kota Blitar Jumadi memukul gong saat meresmikan kampung Keluarga Berkualitas (KB) Berseri di Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, Selasa (24/11/20).

Blitar, Jatim Pos Pjs Wali Kota Blitar Jumadi meresmikan kampung Keluarga Berkualitas (KB) Berseri di Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, Selasa (24/11/20).

Tujuannya program ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi pertumbuhan penduduk. “Kita ingin melalui program ini masyarakat bisa lebih merencanakan lagi keluarganya,” jelas Jumadi.

Menurut Jumadi, program keluarga berkualitas (KB) telah mengajarkan kepada masyarakat tentang pentingnya peningkatan kualitas keluarga Indonesia. Yak-

ni, penanggulangan stunting, penurunan angka kematian ibu hamil/melahirkan dan kematian bayi.

“Saya juga mengikuti program keluarga berencana, anak pertama sampai anak empat memang kita rencanakan,” seloroh Jumadi. Namun, lanjutnya, tidak hanya sekadar keluarga berencana. Pembangunan kampung Keluarga Berkualitas merupakan wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas keluarga.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Drs Sadikin, SH. MM berharap keberadaan kampung KB di Kota Blitar harus menjadi sentra peng-

gerak kegiatan masyarakat.

Juga melalui program kerja ini dapat mengembangkan potensi di wilayah setempat.

Sadikin berharap kegiatan ini dapat membangun sumber daya manusia (SDM) secara sadar dan tanggung jawab. Ia pun memberikan dukungan terhadap kampung KB hingga program ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas P3A P2KB Kota Blitar, Dra Sulistiani, MM, menjelaskan bahwa kampung KB Berseri ini dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung. “Ini adalah program kependudukan keluarga berencana dan membangun keluarga kecil berkualitas,” katanya.

Menurutnya, kampung KB harus menjadi wadah peningkatan perekonomian melalui usaha yang dimulai dari keluarga. Meski demikian, kata Sulistiani, harus ada keterlibatan seluruh pihak untuk dapat membantu dan mendukung program di kampung KB ini.

Dalam acara ini turut hadir jajaran Forkompimda Kota Blitar, Tim Penggerak PKK, camat dan lurah se-Kecamatan Sukorejo. (Adv/sk)

Inginkan Perubahan, PP Dukung KarSa di Pilkada Lamongan Lamongan, Jatim Pos Sebagai wujud dukungan untuk kemenangan pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lamongan nomor urut 3 Kartika-Saim (KarSa) bisa membawa perubahan Lamongan lebih baik, Pemuda Pancasila Kabupaten Lamongan rapatkan barisan.

Melalui Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Lamongan, Andrianto Wicaksono dengan tegas menginstruksikan seluruh jajaran PAC Pemuda Pancasila bergerak memenangkan Paslon Kartika Hidayati - Saim.

“Instruksi kami jelas, seluruh PAC harus bergerak untuk kemenangan pasangan KarSa, semua anggota harus mengawal suara di setiap TPS,” kata Andrianto Wicaksono, saat deklarasi dukungan pasangan Kartika Hidayati Saim di Sawo, Kelurahan Babat, Selasa (24/11/2020).

Andrianto mengatakan, Pemuda Pancasila menginginkan Kabupaten Lamongan ke depan perlu adanya perubahan ke arah yang lebih baik.

Di samping itu, menurutnya dari ketiga Paslon Cabup-Cawabup Lamongan 2020 yang memiliki misi perubahan adalah pasangan KarSa. “Karena itu, Pemuda Pan-

PPP Pondokdadap Fasilitasi Roadshow Pelayanan Perizinan Nelayan

Suasana saat roadshow DPMPTSP di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pondokdadap, Kabupaten Malanguntuk memberikan pelayanan perijinan kepada para nelayan dan pelaku usaha perikanan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur, kini melakukan roadshow pelayanan perijinan untuk para nelayan dan pelaku usaha perikanan.

Seperti roadshow di Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap, di Dusun Sendang Biru, Desa Tambak Rejo, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang pada akhir Oktober 2020 lalu. Hal ini dilakukan guna mendekatkan dan mempermudah penerbitan perijinan dokumen nelayan dan pelaku usaha perikanan di UPT PPP Pondokdadap.

Seperti diketahui sebelumnya, penerbitan perijinan nelayan selalu terkendala oleh jarak, di mana nelayan dan pelaku usaha perikanan yang berasal dari Dusun Sendang Biru dan sekitarnya, harus menguruskan perijinannya ke Surabaya terlebih dahulu.

Adapun dokumen yang dimaksud diantaranya adalah Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). Dokumen ini diperlukan oleh nelayan dan pelaku usaha untuk menyatakan bahwa kapalnya sah untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Dokumen ini juga digunakan

sebagai persyaratan untuk mengurus dokumen lain, seperti Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Surat Laik Operasional (SLO), dan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan/ Keberangkatan (STBLK/K).

Kegiatan pelayanan perijinan ini dilaksanakan di Gedung Sarana Produksi Perikanan UPT PPP Pondokdadap. Selain dari pihak DPMPT SP, terdapat perwakilan dari Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang bertugas sebagai verifikator dokumen yang diuruskan oleh nelayan maupun pelaku usaha perikanan.

Selain itu, terdapat juga perwakilan Kantor Otoristas Syahbandar dan Pelabuhan (KSOP) Probolinggo yang membuka pelayanan penerbitan Kelaikan dan Pas Besar.

Petik Laut Ada yang menarik dari tradisi para nelayan dan warga Dusun Sendang Biru, yakni setiap tahun melaksanakan upacara adat “Petik Laut”. Seperti halnya saat perayaan Petik Laut pada akhir September 2020 lalu.

Acara ini dipertingati setiap tahunnya untuk mensyukuri hasil bumi di Dusun Sendang Biru yang dapat mencu-

kupi hajat hidup masyarakat Sendang Biru. Bahkan dapat didistribusikan hingga daerah yang sangat jauh.

Dalam prosesi ini, umum terlihat masyarakat tumpah ruah ke kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap di mana acara utamanya dilaksanakan. Namun di tahun ini, masyarakat yang diperbolehkan untuk mengikuti hanya dibatasi masyarakat dari Dusun Sendang Biru dan sekitarnya saja, mengingat kondisi pandemi Covid19 yang masih belum mereda.

Terlihat penjagaan ketat di pintu masuk Dusun Sendang Biru dan PPP Pondokdadap dikerahkan oleh aparat penegak hukum dan dibantu oleh aparat sipil untuk menjaga ketertiban acara yang berlangsung meriah ini.

Prosesi larung sesaji di Dusun Sendang Biru dimulai dengan arak-arakan tumpeng, di mana tumpeng diarak dari arah dusun menuju ke Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap. Arak-arakan ini juga diiringi dengan penari dan tontonan adat lainnya. Sementara di laut, kapal yang akan mengantarkan sesaji sudah berjajar dan dihiasi dengan pernak-pernik yang sangat unik dan meriah. (bidang perikanan tangkap)

Hujan Deras Disertai Angin di Lamongan Calon Wakil Bupati Lamongan Saim menyambut baik dukungan dari MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Lamongan untuk kemenangan Paslon Kartika-Saim (KarSa).

casila Kabupaten Lamongan sepakat untuk mendukung dan memenangkan pasangan KarSa pada tanggal 9 Desember nanti,” terang Andrianto.

Andrianto menegaskan bahwa MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Lamongan dalam Pilkada Lamongan 2020 menyatakan diri mendukung paslon KarSa, untuk itu pihaknya dengan tegas mengatakan jika ada anggota yang tidak sepaham bisa mengundurkan diri dari Pemuda Pancasila.

“Pemuda Pancasila satu komando, Anggota yang tidak sepakat dengan instruksi organisasi silahkan keluar dari barisan,” tegasnya.

Sementara, Sa’im, calon wakil Bupati Lamongan pasangan Kartika Hidayati yang hadir di acara deklarasi tersebut menyampaikan, harapan adanya perubahan

untuk Lamongan adalah misi pa sangan Karsa ke depan.

Ketua DPC PDIP Lamongan menyampaikan salah satu agenda perubahan yang akan dilakukan oleh pasangn KarSa diantaranya mendisiplinkan birokrasi di pemerintahan Kabupaten Lamongan.

Menurutnya, birokrasi terlihat amburadul apalagi menjelang pelaksanaan adanya pesta demokrasi seperti saat ini adanya Pilkada Lamongan.

ASN yang seharusnya tetap fokus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat tapi malah ikut asik mendukung paslon tertentu.

“Birokrasi tugasnya adalah untuk melayani rakyat, bukan sibuk mencari biting atau suara untuk pemenangan paslon,” kata Saim. (bis)

Tumbangkan Pohon dan Timpa Rumah Warga Lamongan, Jatim Pos Hujan yang disertai angin kencang pada Senin malam yang melanda wilayah Kecamatan Ngimbang. Akibatnya jalan jurusan Ngimbang Buluk terhalang pohon tumbang hingga menimpa salah satu warung warga milik warga kajat.

Mendengar kejadian tersebut dengan sigap babinsa Koramil 0812/06 Ngimbang Serka Harianto langsung bergegas bersama anggota polsek ngimbang dan masyarakat sekitar Desa Kakatpenjalin Langsung mengatasi gang guan jalan yang tertutup pohon tumbang tersebut, Selasa (24/11/20).

“Pohon tumbang yang menutupi akses jalan terjadi pada tengah malam tadi, beruntung saat itu kondisi jalan sepi sehingga tidak ada korban meski ada salahsatu warung warga yang tertimpa,” ucap Serka Harianto Usai mengatasi pohon

Sejumlah petugas memotong pohon yang tumbang menimpa rumah warga dan melintas di jalan raya.

tumbang, Babinsa Serka Harianto mengimbau kepada masyarakat dan pengguna jalan untuk berhati-hati dan waspada, melintas di wilayah yang terdapat pohon besar bila saat hujan tiba. Apalagi daerah Lamongan masih sering terjadi hujan di sertai dengan angin kencang.

Selain itu, Serka Harianto juga memberikan apresiasi,

atas ketanggap segeraannya melapor kepada pihak yang terkait. Sinergitas seperti inilah yang diharapkan, sehingga jika terjadi sesuatu hal di wilayahnya akan segera teratasi.

“Dengan kecepatan penanganan bencana kerugian akan dapat diminimalisir, paling tidak lalu lintas bisa kembali berjalan normal,” pungkas Serka harianto. (bis)

Jatim IV

Hal - 6

FGD Pembangunan Jaringan TIK, Bahas Upaya Realisasi Backbone mudahan dalam melakukan konektifitas, yang dimulai sekitar tahun 1990 -2000, yaitu dengan adanya koneksi internet yang sudah mulai kita gunakan dalam keseharian.

Kemudian yang kedua perkembangan dalam gelombang informasi Mobile Revolution yaitu penggunaan sosial media yang begitu masif di dalam masyarakat yang dimulai dari Facebook.

“Gelombang perkembangan TI Ketiga, sekarang yang sudah mulai kita rasakan adalah kecanggihan teknologi sangat mempermudah aktifitas, seperti mobil tanpa sopir, sepeda berjalan sendiri,” ujarnya.

Kepala Bidang Infrastruktur TIK, Arif Lukman Hakim, saat membuka acara FGD Pembangunan Jaringan infrastruktur TIK Jatim di Hotel Royal Trawas, Sabtu (18/11)

DINAS Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur terus berupaya merealisasikan pembangunan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna mendukung transformasi data digital ya ng terintegrasi dengan Kabupaten dan Kota di Jawa Timur untuk mewujudkan “Jatim Smart Province”.

Hal itulah yang diharapkan dalam Forum Group Discussion (FGD) Forum Pembangunan Jaringan TIK dengan tema “Pentingnya Backbone Jaringan Infrastruktur TIK dalam Mendukung Percepatan Transformasi Data di Jawa Timur” yang diselengga-

rakan oleh Dinas kominfo prov. Jatim tahun 2020".

FGD tersebut salah satunya menghadirkan narasumber PT SDI, Direktur PT SDI, Andi Santosa dan diikuti sebanyak 60 peserta dari Diskominfo Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tersebut, di Royal Hotel Trawas Kabupaten Mojokerto, Rabu malam (18/11/2020).

Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Arif Lukman mengatakan kegiatan tersebut untuk membahas peningkatan interkoneksi jaringan intranet Pemprov Jatim. Ke depan koneksi itu bisa saja disambung dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Ha-

rapannya untuk menjadi kekuatan besar dalam mengelola Big Data Project. Tentu semua itu akan menyesuaikan dengan kebijakan pimpinan daerah.

“Jika jaringan sudah terhubung, kepentingannya adalah nanti pasti kearah kelancaran proses pembangunan, ya ng nanti muaranya adalah ke arah kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” ujarnya.

Forum diskusi ini juga menjadi tempat untuk berbagi pengalaman dalam pengembangan jaringan TI di daerah masing-masing. “Ke depan paling tidak share pengalaman masing-masing bisa disampaikan, seperti hal-

nya Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo yang sudah lebih dulu menggunakan Jaringan Backbone, ada empat gigabyte per second, dengan pemakaian yang tidak terbatas pada jem kerja perangkat daerah,” katanya.

Menurutnya, upaya peningkatan pembangunan jaringan TI tidak bisa dipungkiri. Sebab, hal tersebut tidak terlepas dari kebutuhan perkembangan teknologi. Ia mengatakan masyarakat saat sudah mengalami tiga gelombang perkembangan TI yang membawa perubahan sangat cepat.

Gelombang perkembangan TI Pertama adalah ke-

Konsep Smart Province

Petakan Jaringan Maksud diselenggarakannya Forum Infrastruktur jaringan backbone tahun 2020 yakni pemetaan kesiapan pembangunan jaringan intra pemerintah daerah di Jawa Timur, sesuai dengan Perkominfo No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

Adapun tujuannya yakni menyamakan persepsi terhadap kebijakan pembangunan jaringan intra pemerintah dae-

rah juga terjadi sinergitas program dan kegiatan pembangunan jaringan intra pemerintah daerah di Jawa Timur.

Materi Narasumber Forum Infrastruktur jaringan back bone tahun 2020 yaitu: Pembangunan backbone jaringan TIK dan peningkatan kapasitas bandwidth dalam mendukung percepatan transformasi data di Jawa Timur. Pentingnya Kebijakan Analisa Kebutuhan Infrastruktur TIK dalam mendukung egouvernment. Permasalahan dan solusi pembangunan Infrastruktur TIK Pemerintah Daerah.

Kegiatan Forum Infrastruktur jaringan backbone tahun 2020 dilaksanakan secara panel dan tanya jawab antara peserta dengan narasumber.

Peserta sebanyak 60 orang terdiri dari: Kadis Kominfo Kabupaten/Kota Se Jawa Timur (masing-masing 1 orang); Pejabat Struktural dan Fungsional yang membidangi TIK pada Perangat Daerah Provinsi JawaTimur Forum Infrastruktur jaringan backbone tahun 2020 berlangsung pada hari Rabu s/d Kamis tanggal 18 s/d 19 Nopember 2020 bertempat di Royal Hotel Trawas Jl. Raya Slepi - Trawas Kabupaten Mojokerto. (sa)

Narasumber Andi Santoso dari PT SDI Jakarta saat menyampaikan paparan

Solusi Ciptakan Pemerintahan Efektif, Efisien dan Akuntabel

Peserta FGD Pembangunan Jaringan infrastruktur TIK Jatim di Hotel Royal Trawas, Sabtu (18/11)

KEPALA Diskominfo Jatim, Benny Sampirwanto mengatakan bahwa pemerintah telah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 95 tahun

2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE ini bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efek-

tif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Dalam menyikapi hal itu, dan menyadari betapa pen-

Edisi 384 T ahun XIX – Minggu I Desember 2020 Tahun

tingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan, di lingkungan Pemprov, dua tahun yang lalu, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melaunching East Java Smart Province (EJSP).

EJSP ini, yang menjadi salah satu titik kunci penerapan e-government, juga dimaksudkan untuk mendukung pengembangan ekonomi Jatim dalam menyongsong era revolusi industri 4.0. melalui EJ SP, Jawa Timur diharapkan bisa mewujudkan sistem data digital yang terintegrasi, sebagai ikhtiar untuk menjadi provinsi yang smart.

“Karena kita semua yakin, konsep smart province menjadi solusi untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah membangun dan mengembangkan data

Para panelis memaparkan materi

center secara mandiri untuk menampung seluruh aplikasi yang telah dikembangkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten dan Kota di Jawa Timur.

Pembangunan data center tersebut telah dilengkapi dengan back-up system yang memadai berupa disaster recovery center (DRC).

“Untuk itu, agar east java smart province (EJSP) segera terealisasi dengan baik, maka perlu didukung oleh jaringan teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) yang optimal, dan juga efisien, ya ng memungkinkan antar komputer di dalam lingkungan pemerintahan berada dalam satu jaringan komunikasi melalui pertukaran data secara intranet,” urainya. (sa)

Jatim V

Hal - 7

DPRD Pamekasan Minta Disperindag dan Distan PHP

Segera Evaluasi Kelangkaan Pupuk

Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, Ali Masykur.

Pamekasan, Jatim Pos Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Ali Masykur mendesak Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Pamekasan serta Distan PHP (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) Pamekasan untuk segera mengevaluasi kelangkaan pupuk yang menjadi keluhan dari masyarakat.

Desakan itu dilakukan, setelah pihaknya mendapat laporan dari masyarakat, khususnya masyarakat wilayah Pasean, Waru, Pakong dan Pademawu Pamekasan.

Anggota DPRD Pamekasan, Ali Masykur mengaku, dalam minggu-minggu ini, dirinya mendapat banyak laporan dan keluhan dari masyarakat mengenai kelangkaan pupuk di Desa-desa.

Meskipun sempat diarahkan bertanya kepada kelompok tani masing-masing. Akan tetapi, kelompok tani pun me-

ngaku tidak mendapat bagian pupuk.

“Kenyataannya mereka juga tidak dapat bagian karena memang langka,” kata Ali Masykur, Senin (23/11/2020).

Menurutnya, sebagai wakil rakyat, secara moral dirinya memiliki kewajiban untuk meminta penjelasan terhadap Dinas-dinas terkait seperti Disperindag Pamekasan dan Distan PHP Pamekasan, lantaran pupuk di Pamekasan sangat sulit ditemui dan langka. Sehingga kedepan, kelangkaan ini tidak terjadi lagi dan tidak menjadi permasalahan baru bagi masyarakat, khususnya para petani di Kabupaten Pamekasan.

“Kelangkaan pupuk ini apakah memang dari hulu ke hilir atau bagaiman dan penyebabnya apa,” tanya politisi partai berlambang Ka’bah itu.

Lebih jauh, anggota Komisi I DPRD Pamekasan ini menjelaskan, kelangkaan pupuk itu diduga karena se-

bagian jatah pupuk warga Pamekasan dikirim ke salah satu daerah yang berada di Jawa Timur. Dengan alasan, sebagian warga di wilayah Pamekasan tidak memiliki lahan tanam dan mayoritas penduduknya merantau ke luar negeri.

“Disinyalir bahwa pupuk Pamekasan ini dikirim ke Jember, karena penduduk di wilayah Pantura tidak memiliki lahan tanam, bebatuan dan penduduknya merantau ke luar negeri. Sehingga kios di wilayah tersebut hanya berdiri tegak dan megah,” tutupnya.

Terpisah, Plt Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distan PHP) Pamekasan, Ajib Abdullah membantah prihal kelangkaan pupuk baik pupuk nonsubsidi dan bersubsidi. Selama ini, pihaknya tidak pernah menda pat keluhan dari masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Pantura Pamekasan prihal kelangkaan pupuk. Bah kan, persediaan pupuk untuk masyarakat Pamekasan di tahun 2020 ini telah terealisasi dengan merata.

“Khususnya masyarakat Pantura yang tergabung dalam kelompok tani sudah mendapat pendistribusian pupuk, kecuali mereka yang tidak terdaftar dalam kelompok tani. Karena sudah ada Koordinatornya di Pantura, mas. Sedangkan, pupuk non subsidi banyak, jangan khawatir asalkan ada uangnya,” terang Ajib Abdullah.

Sementara, wartawan jatim pos.co saat Mengkonfirmasi melalui via WhatsApp kepada Disperindag Pamekasan belum bisa memberikan tanggapan. (did)

Bupati Pamekasan Launching Milenial Talent Hub

Bupati dan Wabup Pamekasan didampingi oleh Sekda Pamekasan, Plt Disnakertrans Pamekasan dan Pengusaha saat melaunching Milenial Talent Hub.

Pamekasan, Jatim Pos Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam melaunching program Milenial Talent Hub (MTH) di Gedung Kepemudaan, jalan Kabupaten Pamekasan.

Launching MTH itu dihadiri oleh Bupati dan Wabub Pamekasan, Sekretaris Daerah Pamekasan, Disnakertrans Pamekasan serta pengusaha di kabupaten Pamekasan.

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pem kab) Pamekasan akan mendukung Anak-anak muda yang tergabung dalam wadah MTH. Selain itu, akan digembleng dengan berbagai

memotivasi untuk menjadi orang-orang sukses atau pengusaha sukses.

“Akan kita setting di wadah ini suatu saat beberapa motivator hadir, bahwa orang hebat dan sukses itu mesti melalui daya juang dan daya terjang luar biasa,” kata Baddrut Tamam, Senin malam (23/11/2020).

Menurutnya, Bupati dan Wabup Pamekasan merupakan orang yang biasa, hanya saja, saat ini dirinya diberi mandat dari rakyat oleh rakyat untuk menjadikan kabupaten ini menjadi kabupaten yang luar biasa.

“Orang biasa yang setelah berusaha dan berupaya

menjadi orang sukses. Banyak orang biasa menjadi orang luar biasa dan banyak orang dari keluarga luar biasa menjadi biasa-biasa saja,” papar politisi PKB itu.

Lebih jauh, Ra Baddrut sapaan akrab Bupati Pamekasan, berharap, anak-anak muda yang tergabung dalam wadah MTH ini menjadi orang-orang sukses dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan menjadi pengusaha sukses, dengan menjadi pengusaha sukses nantinya bisa membantu tetangga, saudara, mencintai dan mendorong kesetiakawanan yang bagus,” harapnya.

Terpisah, Plt Kadisnakertrans, Supriyanto mengatakan, program MTH 2020 merupakan cara kreatif Pemkab Pamekasan dalam membina para Wirausaha Baru (WUB) dalam meneruskan usahanya. MTH adalah wadah baru para WUB untuk menjalin koordinasi antar pengusaha baru. Nantinya, beberapa produk WUB akan dipasarkan hingga ke luar Kabupaten Pamekasan.

“Kita hadirkan para pelaku usaha yang sukses untuk berbagi tips kepada para WUB,” tutupnya.(did)

Tak Patuh Perda, Satpol-PP Pamekasan Siap Tertibkan PKL

Sejumlah personel Satpol-PP Kabupaten Pamekasan saat merazia PKL di titik jalan yang dilarang berjualan.

Pamekasan, Jatim Pos Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Pamekasan terus menerus melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda), di Kabupaten Pamekasan.

Penertiban itu dilakukan sesuai dengan Perda nomor 5 Tahun 2008, tentang pemberdayaan dan penataan PKL dan Perda nomor 3 tahun 20 19, tentang ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat.

Kasatpol PP Pamekasan, Kusairi mengatakan, PKL yang masih nekat berjualan di sepanjang jalan trotoar dan bahu jalan yang berada di titik jalan Kabupaten, Lingkar Jalan Arek Lancor, dan Jalan Trunojoyo akan tetap dirazia. Sebab, sejumlah titik tersebut merupakan target razia dan larangan berjualan.

“Kita punya tugas untuk menertibkan pedagang kaki lima, sementara sejumlah ti-

tik di wilayah kota Pamekasan itu tidak diperbolehkan oleh pemerintah,” kata Kusairi, Senin (23/11/2020).

Menurutnya, pemerintah telah menentukan beberapa titik jalan yang memperbolehkan para PKL untuk berjualan seperti di sekitar Jalan rumah sakit Selamet Martodirdjo, jalan Teja, sisi kiri jalan stadion, jalan Pintu Gerbang, jalan Balai kembang, dan jalan Dirgahayu Pamekasan.

“Kami sudah menentukan, di Perbub itu sudah ada, insyaallah nomor 32, sambil menunggu perampungan atau Perda baru yang akan ditetapkan,” papar mantan Camat Tlanakan itu.

Lebih jauh ia berharap, para PKL yang masih nekat berjualan di titik terlarang untuk segera pindah ke lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Agar Kabupaten Pamekasan ini menjadi kabupaten yang hebat sesuai dengan impian Bupati Pamekasan.

“Kalau memang kita bisa tertib, PKL jangan khawatir tidak adanya pembeli. Karena pembeli akan mendatangi PKL,” tutupnya. (did)

Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pemula

Perekaman e-KTP Jemput Bola di Sekolah Blitar, Jatim Pos Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Blitar melakukan terobosan jemput bola ke sekolah-sekolah guna perekaman elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP).

Layanan jemput bola ke sekolah-sekolah ini sekaligus dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 nanti.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar, Drs Gusti Wisnu, MM menjelaskan, kegiatan jemput bola menjadi langkah yang efektif mengingat banyak siswa yang belum melakukan perekaman akibat keterbatasan waktu dalam kegiatan belajar.

“Tercatat hingga Oktober November 2020 sedikitnya sudah 2500 ribu pelajar melakukan perekaman e-KTP hingga mendapatkan e-KTP,” kata

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Blitar.

Wisnu, Senin (23/11/2020).

Lanjut dikatakan, ini merupakan wujud dari pelayanan masyarakat di bidang eKTP. Hal ini sebagai langkah konkret untuk menjangkau siswa-siswi yang memang telah wajib memiliki e-KTP. Perekaman ke sekolah ini merupakan salah satu ung-

gulan yang dimiliki Disdukcapil Kabupaten Blitar. Perekaman ini menyasar pemula ya ng berusia 17 tahun ke atas dan juga dinilai sangat membantu pelajar untuk memiliki e-KTP. Sehingga mereka bisa menggunakan haknya meng hadapi Pilkada Desember 2020 nanti. (sk)

KUB Pamekasan Dapat Bantuan Covid-19 Berupa 8 Unit Barang

Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan dan Kelautan Pamekasan, Khairul Anwar.

Pamekasan, Jatim Pos Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalu Dinas Perikanan dan Kelautan Pamekasan mendapat bantuan 3 (tiga) unit kendaraan roda tiga dan 5 (lima) unit freezer dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia.

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat itu berupa 8 unit barang, yang nantinya akan direalokasikan kepada beberapa Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan.

Kabid Pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan dan Kelautan Pamekasan, Khairul Anwar mengatakan, tahun 2020 ini, Dinas Perikanan dan kelautan Pamekasan menerima bantuan dari pemerintah pusat berupa 3 unit kendaraan roda 3 dan 5 unit freezer ikan. Bantuan barang itu merupakan bantuan dari pemerintah pusat melalui dana Covid-19.

Menurutnya, bantuan itu khusus para nelayan yang terga-

bung dalam KUB. Masing-masing KUB akan menerima 1 unit bantuan baik berupa freezer atau berupa 1 unit kendaraan roda 3.

“Kami dapat bantuan dari pemerintah pusat berupa 3 unit kendaraan roda tiga dan freezer ikannya mungkin sekitar ada 5 unit. Ini untuk KUB,” kata Khairul Anwar, Selasa (24/11/2020).

Lebih jauh, Anwar sapaan akrabnya, berharap, semoga dengan bantuan dari pemerintah pusat ini bisa mempermudah para KUB dan menjadi solusi yang tepat.

“Misalnya, ada ikan tidak terjual, nanti bisa dimasukkan ke freezer makanya, kita bantu freezer,” tutupnya. (did)

Hal - 8 

Ekspose Pemprov Jatim

Pembangunan JLS Jatim Capai 56,73%

Gubernur Optimistis Jadi Pengungkit Kesejahteraan Masyarakat

Gubernur Khofifah menjadi Keynote Speaker pada Forum Komunikasi (Sinergitas) oleh Komisi D DPRD Jatim di Ballroom Hotel Santika Premiere Semarang Selasa (24/11).

PEMBANGUNAN Jalan Jalur Lingkar Selatan (JLS) Jawa Timur merupakan salah satu program unggulan yang menjadi perhatian Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Berdasarkan data yang ada, per November 2020 total 56, 73% atau setara 383,10 km dari 675,31 km keseluruhan jalan telah terbangun.

Progres ini juga tercatat

lebih cepat dari perkiraan, meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19. Tentunya hal ini menunjukkan keseriusan jajaran Pemprov Jawa Timur dalam hal pemerataan pem-

Pemprov Jatim Terima DIPA dan TKDD 2021 Gubernur Khofifah Tancap Gas Laksanakan Instruksi Presiden GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TK DD) Tahun 2021 untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

DIPA dan TKDD tersebut diserahkan secara virtual oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dari Istana Negara pada Rabu (25/11) pagi.

Khofifah mengatakan Pemprov Jatim akan segera tancap gas melaksanakan instruksi presiden guna memaksimalkan penggunaan anggaran demi pembangunan di daerah yang dipimpinnya. Seluruh kebijakan dan program yang digulirkan Pemprov Jatim akan terus diselaraskan dengan program kebijakan pemerintah pusat.

“Semua akan segara kita lakukan percepatan sesuai instruksi presiden bahwa ada empat fokus APBN tahun anggaran 2021 yaitu (1) bidang kesehatan, untuk vaksin, sarpras kesehatan, lab dan penelitian; (2) Perlindungan Sosial bagi kelompok miskin dan rentan; (3) Pemulihan Ekonomi Nasional untuk dukungan UMKM dan dunia usaha; (4) Reformasi Struktural; yaitu di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial yang akan segera dibelanjakan dan dimanfaatkan dana ya ng sudah ditransfer oleh pemerintah pusat,” kata Gubernur Khofifah seusai mengikuti penyerahan DIPA dan TKDD secara virtual dari Badan Penghubung Pemerintah

Gubernur terima DIPA dan TKDD diserahkan secara virtual oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dari Istana Negara pada Rabu (25/11)

Daerah Provinsi Jawa Timur di Jakarta.

DIPA sendiri adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan.

Sementara TKDD adalah dana alokasi transfer dari pemerintah pusat ke 38 kabupaten kota di Jawa Timur.

Pemprov Jatim sendiri menerima TKDD senilai Rp 76,6 T dan untuk Dana Desa Pemprov Jatim menerima Rp 7,6 T. Pada penyerahan DIPA dan TKDD Tahun 2021, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa fokus APBN tahun 2021 diantarnya untuk Kesehatan, Pemulihan Ekonomi Nasional, Perlindungan Sosial dan Reformasi Struktural.

“Vaksinasi dilakukan, pemulihan kesehatan dan perekonomian dilaksanakan, bantuan sosial segera disalurkan

kepada masyarakat penerima, sehingga perekonomian bergerak, dan kita bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya,” kata Presiden Joko Widodo.

Pada kesempatan yang sama Presiden Jokowi berpesan agar Kemeterian/Lembaga dan Kepala Daerah segera bergerak cepat untuk melaksanakan dan membelanjakan setelah DIPA dan TKDD diterima.

“Setelah DIPA dan TKDD diserahkan, Kementerian/ Lembaga dan Kepala Daerah harus segera memanfaatkan dan harus segera membelanjakan untuk dapat menggerakkan ekonomi kita,” pesan presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga menginstruksikan agar Kementerian/Lembaga juga melakukan Reformasi Anggaran dengan memegang prinsip cermat, efektif dan efesien. “Tugas utama kita adalah membantu masyarakat, setiap rupiah uang rakyat harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya. (hms)

Edisi 384 T ahun XIX – Minggu I Desember 2020 Tahun

bangunan di semua wilayah.

“Ternyata di luar dugaan progres pekerjaan di Lot 6 dan Lot 7, justru pada saat pandemi Covid pelaksanaannya lebih cepat dari yang direncanakan,” terang Gubernur Khofifah saat menjadi Keynote Speaker pada Forum Komunikasi (Sinergitas) oleh Komisi D DPRD Jawa Timur di Ballroom Hotel Santika Premiere Semarang pada Selasa (24/11) pagi.

JLS sendiri, rencananya akan melewati delapan Kabupaten yang dimulai dari Pa citan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan berakhir di Kabupaten Banyuwangi.

Dengan progres pembangunan JLS yang sangat baik ini, Khofifah optimistis, akan mampu mengurangi disparitas antara Wilayah Utara dan Selatan Jawa Timur. Apalagi, pengembangan Infrastruktur di wilayah Selatan Jawa Timur masih terbatas, terutama keberadaan aksesibilitas.

“Dengan fakta 40,01% wilayah di Jatim masuk sebagai kawasan Pansela, maka jika pengembangan wilayah selatan bisa maksimal tentunya akan dapat meningkatkan kualitas SDM dan saat yang sama dapat meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur secara keseluruhan,” ungkap orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.

Khofifah menambahkan, guna mempercepat progres pembangunan perlu adanya intervensi langsung dari masing-masing Pemerintah Kabupaten. Menurutnya, sangat diperlukan adanya upaya menemu kenali lebih detail terhadap potensi, keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif serta spesifikasi bahkan termasuk kendala yang dihadapi di tiap wilayah.

“Jika tidak maka ketimpangan pembangunan dan kualitas SDM akan terus terjadi, utamanya karena akses yang susah ditembus di beberapa koridor,” tandas Gu-

bernur Khofifah.

Lebih lanjut disampaikan, pembangunan wilayah selatan diharapkan bisa membuka peluang bagi pengembangan kegiatan ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan sentra-sentra produksi. Selain itu, juga dapat meningkatkan aksesibilitas pada koridor dan kawasan-kawasan produktif, serta menjadi jembatan terbukanya kawasan-kawasan obyek wisata kawasan Selatan Jawa Timur.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah dalam sambutannya menyampaikan, dukungan penuhnya atas kerja keras Pemprov Jatim dalam pembangunan infrastruktur khususnya jalan raya.

“Jalan adalah pengungkit pertumbuhan ekonomi,” ucap Anik.

Dirinya meyakini bahwa melalui pembangunan jalan yang masif, bisa menjadi kunci utama dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat di Jawa Timur. (hms)

Pilkada Serentak 2020, Gubernur Minta Perketat Protkes JELANG Pilkada Serentak 9 Desember 2020, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengimbau masyarakat dapat menjaga protokol kesehatan dan suasana tetap kondusif atas perbedaan pilihan. Empat belas hari lagi akan berlangsung pilkada serentak. Kita jaga agar pilkada dalam suasana pandemi covid-19 ini tetap berjalan berkualitas saling menjaga protokol kesehatan dan perbedaan pilihan dalam suasana saling menghormati.

“Baik calon, partai pengu sung, maupun pendukung harus sama- sama menjaga.

Hindari kluster pilkada,” ungkap Khofifah saat Apel Siaga Pilkada serentak aman damai 2020 di lapangan Kodam V Brawijaya, Senin (23/11).

Seperti diketahui, sebanyak 19 kabupaten/kota di Jawa Timur akan melangsungkan Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. Terdiri dari 16 kabupaten dan tiga kota, masing-masing Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Trenggalek, Kediri, Lamongan, Tuban, Gresik, Mojokerto, Malang, Blitar, Sidoarjo, Sumenep, Jember, Situbondo, dan Banyuwangi. kemudian Kota Blitar, Pasuruan, dan Kota Surabaya.

Menurut Khofifah, berbeda pilihan politik adalah sesuatu yang wajar dan lumrah dalam perhelatan demokrasi.

Namun demikian, masyarakat tetap harus mengede-

Khofifah saat Apel Siaga Pilkada serentak aman damai 2020 di lapangan Kodam V Brawijaya

pankan tali persaudaraan, persatuan, dan kesatuan meski pilihan calon pemimpinnya berbeda.

Khofifah menyebut, siapapun nantinya yang terpiliih dalam Pilkada 2020 merupakan putra-putri terbaik bangsa. Maka dari itu, setelah Pilkada usai kepemimpinan mereka harus didukung penuh meski saat Pilkada bukan merupakan pilihan politik.

“Poinnya adalah bagaimana penyelenggaraan Pilkada 2020 ini harus berlangsung dengan penuh rasa persaudaraan, tanpa ada tekanan dari manapun. Kita junjung tinggi semangat persaudaraan, persatuan, dan kesatuan agar Pilkada berlangsung lancar, aman, dan damai, serta tetap mematuhi aturan kesehatan Covid-19,” imbuhnya.

Di lain sisi, Khofifah juga menekankan agar ASN Netral.

Jauhi praktik politik yang negatif yang berpotensi memecah

belah masyarakat. Jangan sampai ada hal yang berpotensi kurang konstruktif yang berakibat Pilkada Serentak menimbulkan suasana menjadi tidak aman dan kondusif.

“Mari kita sukseskan bersama Pilkada Serentak 2020 agar menghasilkan pimpinan daerah yang baik dan berintegritas,” tuturnya.

Terkait situasi Pandemi Covid-19, Khofifah juga mengajak semua pihak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama proses Pilkada berlangsung. Penerapan protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada harus menjadi standard operating procedure (SOP), khususnya di masa kampanye dan pemungutan dan penghitungan suara.

“Semua harus mematuhi protokol kesehatan karena Pandemi Covid-19 belum usai. Sekali lagi mohon saling menjaga jangan sampai timbul klaster Pilkada,” pungkasnya. (hms)

Hal - 9

Ekspose Pemprov Jatim

Wagub Emil Canangkan Monitoring Terpadu Kesatuan Gerak PKK - Bangga Kencana Kesehatan Tahun 2020 

Wagub Emil didampingi Arumi Bachsin (kiri) pada pencanangan monitoring terpadu Kesatuan Gerak PKK - Bangga Kencana Kesehatan Tahun 2020 seluruh Jatim.

W

AKIL Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mencanangkan monitoring terpadu Kesatuan Gerak PKK - Bangga Kencana Kesehatan Tahun 2020 seluruh Jatim.

Pencanangan tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan bersama seluruh Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se Jawa Timur di Gedung Bhinaloka Adhikara Kantor Gubernur

Jatim, Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Selasa (24/11).

Ia mengatakan, gerakan bangga kencana ini merupakan wujud yang sangat penting untuk bersama sama menanggulangi kasus Covid-

19 di Jatim. Terlebih ditunjang dengan pelaksanaan Monitoring Terpadu di setiap daerah untuk memutus penyebaran Covid-19.

Dirinya mengakui, PKK telah mendistribusikan 26 juta masker kepada masyarakat Jatim. Jumlah tersebut di nilai sangat besar. Masyarakat diwajibkan untuk tetap

Ketua TP PKK : Program Pokok PKK Untuk Berdayakan Keluarga KETUA Tim Penggerak (TP) PKK Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak saat menghadiri pembukaan Gerakan Pencanangan Monitoring Terpadu Kesatuan Gerak PKK-Bangga Kencana Kesehatan Tahun 2020 mengatakan, gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan 10 program pokoknya bertujuan untuk memberdayakan keluarga dalam mencapai kesejahteraan.

Pemberdayaan tersebut dapat menjadi senjata ampuh dalam mengatasi masalah kesehatan, seperti angka kematian ibu, stunting, penyakit tidak menular. Serta ditambah lagi masalah pandemi Covid-19 yang belum usai, yang membuat PKK harus berupaya lebih untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat agar berperilaku sehat.

“Kita harus akui bersama bahwa upaya pemerintah provinsi Jawa Timur melalui program Jatim cerdas dan Jatim sehat dalam nawa bhakti satya cukup memberikan dampak yang signifikan dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat di Jawa Timur,” ujar Arumi Bachsin Emil Dardak di Gedung Bhinaloka Kantor Gubernur Jatim Jln Pahlawan, Surabaya, Selasa (24/11/2020).

Dikatakan Arumi, segala upaya yang telah dilakukan pemerintah ini harus diimbangi dengan pemberdayaan

Ketua TP PKK Jatim Arumi Bachsin Dardak saat memberikan sambutan pada Pencanangan Monitoring Terpadu Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan 2020 di Kantor Gubernur Jln Pahlawan Surabaya.

keluarga sebagai roda penggerak masyarakat melalui kesatuan gerak PKK bangga kencana kesehatan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa.

Gerakan ini secara implementatif akan menggerakkan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, menjaga lingkungan bersih dan sehat, menjaga kesehatan ibu dan balita, serta perencanaan keluarga sejahtera, yang apabila dilaksanakan dengan optimal dapat menjadi jawaban dalam mengatasi permasalahanpermasalahan kesehatan terutama pandemi Covid 19.

Ia pun mengajak seluruh penggerak PKK sepakat untuk bersama mengajak masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat, menjaga lingkungannya agar bersih

dan sehat. Masyarakat berperan aktif memantau kesehatan balitanya melalui posyandu serta merencanakan keluarga yang sehat dan sejahtera dengan keluarga berencana, maka keterpaduan ini kita nyatakan melalui Gerakan PKK - Bangga Kencana - Kesehatan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada lintas sektor yang telah bermitra dengan tim penggerak PKK dan selanjutnya agar pelaksanaan kegiatan PKK - Bangga Kencana - Kesehatan ini dapat berjalan dengan lancar.

Maka kami sangat berharap dapat selalu berkoordinasi dan memberikan dukungan tidak hanya di tingkat provinsi namun juga di kabupaten/kota, kecamatan bahkan sampai di tingkat desa atau kelurahan,” harapnya.(komf)

Edisi 384 T ahun XIX – Minggu I Desember 2020 Tahun

menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah.

“Inilah kehebatan TP PKK di Jatim yang memiliki rasa kegotong royongan yang kuat dan secara masif turun ke masyarakat menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan (prokes) sekaligus membagikan masker ke masyarakat,” ungkapnya.

Dengan adanya kesatuan gerak PKK-Bangga Kencana Kesehatan, maka langkah ter sebut menjadi salah satu pilihan tepat dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan mensinergikan berbagai program OPD bersama PKK secara berjenjang dan terintegrasi. Yakni mulai di tingkat provinsi, kabupaten/ kota hingga desa/kelurahan.

“Dengan dukungan keter paduan lintas sektor tersebut, diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan status keseha-

tan masyarakat, khususnya anak dan balita. Terutama di kalangan keluarga miskin dan tertinggal,” jelasnya.

Sementara Ketua TP PKK Prov.

Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak mengatakan, kegiatan ini merupakan gerakan PKK dengan 10 program pokoknya ya ng bertujuan untuk memberdayakan keluarga dalam mencapai kesejahteraan.

Seperti mendukung program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan hidup sehat secara nyata.

“Gerakan pemberdayaan tersebut, dapat menjadi senjata ampuh dalam mengatasi masalah kesehatan seperti angka kematian ibu, stunting, penyakit tidak menular serta masalah pandemi Covid-19 yang belum tuntas. Untuk itu, PKK terus berupaya meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat agar berperilaku sehat,” tegasnya.

Melalui kesatuan gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan yang dilakukan secara berjenjang ini, Arumi berharap dapat diimplementasikan dengan menggerakkan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat. Termasuk menjaga lingkungan bersih dan sehat, menjaga kesehatan ibu dan balita hingga perencanaan keluarga sejahtera.

“Kesemuanya itu, jika dilaksanakan dengan optimal dapat menjadi jawaban dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kesehatan seperti pandemi Covid-19,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, juga diberikan penghargaan kepada pemenang Lomba Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak PKK-KKBPK-Kesehatan, Pelaksana Terbaik Posyandu, Pelaksana Terbaik Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS), dan Pelaksana Terbaik PHBS. (hms)

Berhasil Terapkan Sistem Merit

Pemprov Jatim Terima Penghargaan dari KASN

UPAYA Pemprov Jatim membangun sistem Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dengan menerapkan Sistem Merit mendapat apresiasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sistem Merit sendiri merupakan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama di lingkungan ASN seluruh Jawa Timur.

Atas usaha tersebut, pemerintahan di ujung timur pulau Jawa itu mendapatkan penghargaan atas Penilaian Sistem Merit dengan Predikat ‘Sangat Baik’. Penyerahan berupa piagam dan plakat tersebut diterima Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono dari Komisioner KASN Sri Hadiati Wara Kustriani di Ruang Brawijaya, Kantor Gubernur Jatim di Jl. Pahlawan No. 110, Surabaya, Selasa (24/11).

Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono mengatakan, penghargaan yang diterima merupakan hasil pengukuran KA SN terhadap delapan indikator Sistem Merit. Delapan indikator tersebut yakni perencanaan kebutuhan, pengadaan ASN, perencanaan karier dan keempat promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan serta sistem informasi.

“Sistem Merit yang menjadi obyek penilaian KASN pada dasarnya terkait erat de-

Sekdaprov menerima penghargaan dari KASN setelah Berhasil Terapkan Sistem Merit1

ngan prinsip Jatim Amanah.

Untuk itulah para ASN harus memiliki integritas dan berkinerja tinggi. Untuk mendapatkan profil aparatur pemerintahan tersebut,” jelasnya.

Untuk mendapatkan hal tersebut, menurut Heru, maka organisasi harus dibangun dengan prinsip-prinsip Meritokrasi. Sistem tersebut merupakan nafas mendasar dari pengelolaan analisa standar belanja (ASB), di mana penge lolaannya harus berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja. “Jadi penempatan pejabat harus mempertimbangkan tiga pilar tersebut,” imbuhnya.

Sekdaprov berharap, peningkatan kompetensi aparatur harus menjadi hal yang selalu dikedepankan. Terutama dalam pandemi Covid-19 harus mampu mengupdate kemampuan.

Sementara dalam arahannya, Komisioner KASN Sri Hadiati Wara Kustriani mengatakan, penghargaan ya ng diberikan merupakan peningkatan dari hasil tahun sebelumnya pada posisi Baik.

“Dan sekarang berubah men jadi Sangat Baik,” ujarnya.

Rekomendasi KASN ke depan, sebut Sri Hadiati, Pemprov Jatim harus mampu mendorong percepatan pembangunan talent pool dan rencana suksesi. Dimana keduanya harus didasarkan pada profil kompetensi dan kinerja pegawai.

“Ini prestasi yang luar biasa. Ini pencapaian luar biasa dimana Pemprov Jatim mampu menyelesaikan Pekerjaan Rumah (PR). Merit sistem telah menjadi agenda pembangunan yakni meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing,” tegasnya.

Menurut Sri Hadiati, apa yang sudah dicapai Pemprov Jatim merupakan penilaian tertinggi. Di mana posisi tersebut menitik beratkan pada proses perencanaan, disiplin, manajemen kinerja hingga sistem penggajian.

“Yang perlu ditingkatkan di aspek pengembangan karir dan promosi mutasi harus terus ditingkatkan,” tuturnya. (hms)

Jatim VI

Hal - 10

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun

Permudah Petani, Bangun Jalan Produksi Perkebunan Madiun, Jatim Pos

di wilayah tersebut. Dari 67

produksi pada areal perkebu-

Untuk meningkatkan pro-

hektar luasan areal tanam

nan tanaman tembakau ini

duksi perkebunan dan mem-

tembakau seluruh Kabupaten

sangat dibutuhkan petani da-

permudah petani ke kebun

Madiun di tahun 2020, areal

lam rangka memperlancar

mereka, Dinas Pertanian dan

tanaman tembakau di wilayah

dan mempermudah jalur

Perikanan Kabupaten Madiun

Kecamatan Pilangkenceng

transportasi sarana dan hasil

melaui Bidang Perkebunan

ada sebanyak 50 hektar.

produksi,” jelasnya.

merealisasikan pembangu-

Kasi Tanaman Perkebu-

Menurut Ery, pembangu-

nan jalan produksi perkebu-

nan Semusim, Ery Yuli Su-

nan jalan produksi di dua de-

nan di Desa Pulerejo dan De-

santi menjelaskan, pemba-

sa yang ada di Kecamatan Pi-

sa Ngale, Kecamatan Pilang-

ngunan jalan ke kebun war-

langkenceng ini, masing-ma-

kenceng, Kabupaten Madiun.

ga atau dikenal dengan jalan

sing sepanjang 450 meter,

Pembangunan jalan pro-

produksi ini merupakan salah

lebar 2,5 meter dengan teflot

duksi difokuskan di Kecama-

satu bentuk perhatian peme-

di samping kiri dan kanan

tan Pilangkenceng, karena

rintah dalam perbaikan sara-

jalan. Pembangunan jalan

petani tembakau di Kabupa-

na infrastruktur.

produksi yang dilaksanakan

ten Madiun paling banyak ada

“Pembangunanan jalan

sejak awal bulan Nopember

Pemkab Mojokerto

Dapat Penghargaan Produktivitas Siddhakarya 2020 dari Pemprov Jatim

Kadisnakertrans Provinsi Jatim Himawan Estu Bagijo menyenrahkan penghargaan ke Kadisnaker Kabupaten Mojokerto Nugroho Budi Sulistyo.

Mojokerto, Jatim Pos Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan apresiasi pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto, atas dukungan dan pembinaan pada perusahaan yang telah mendapat penghargaan Produktivitas Siddhakarya Tahun 2020.

Penghargaan bergengsi ini diserahkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang dalam hal ini diwakili Kepala Disnakertrans Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo kepada Nugroho Budi Sulistyo Kadisnaker Kabupaten Mojokerto mewakili Pjs Bupati Mojokerto, di Grand Barunawati Surabaya, Selasa (24/11/2020).

Kepala Disnakertrans Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo membacakan sambutan arahan Gubernur Jawa Timur mengatakan, Anugerah Siddhakarya merupakan penghargaan produktivitas tingkat daerah provinsi yang diberikan kepada perusahaan yang terus berupaya meningkatkan produktivitas dan berhasil mempertahankan tingkat produktivitas yang dicapai selama tiga tahun berturut-turut.

Anugerah Siddhakarya yang diberikan gubernur pada setiap tahun genap merupakan salah satu wujud kepedulian pemerintah dalam memotivasi dunia usaha agar terus berupaya menerapkan prinsip-prinsip efektivitas,

efisien, kualitas dan ramah lingkungan dalam melakukan usaha sehingga tetap produktif dan semakin meningkat produktivitasnya alat, teknik, dan metodologi peningkatan produktivitas semakin masif digunakan oleh perusahaan-perusahaan berskala kecil atau mikro, menengah dan besar.

Hal ini mengindikasikan bahwa menjadi produktif memang merupakan tuntutan dan suatu keharusan. Melalui penilaian secara berjenjang ini, diharapkan dapat mengan tarkan perusahaan sebagai no minator untuk mendapatkan penghargaan produktivitas tertinggi tingkat nasional dalam Anugerah Paramakarya, yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia pada setiap tahun ganjil.

“Dalam era globalisasi, semua negara dan para pelaku dunia usaha harus terlibat dalam persaingan ketat baik antarnegara maupun perusahaan. Persaingan bukan untuk merebut peluang dari globalisasi, tapi juga untuk mempertahankan eksistensi bisnis dan pemerintahan. Maka, setiap perusahaan dan lembaga pada tingkat mikro, maupun pemerintahan pada tingkat regional dan nasional harus secara terus menerus berupaya meningkatkan produktivitas sebagai faktor utama kemaju-

an bangsa-bangsa di dunia.

Bangsa yang mampu mening katkan produktivitas tinggi, mengalami pertumbuhan ekonomi yang juga tinggi.

Serta, mampu memperluas kesempatan kerja, mengatasi permasalahan pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jabar Himawan Estu Bagijo.

Oleh sebab itu juga, perlu dilakukan gerakan nasional secara serentak untuk meningkatkan produktivitas di semua bidang, sektor, dan tingkatan. Gerakan produktivitas ini dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu.

Pertama, meningkatkan kesadaran produktivitas (productivity awareness), melalui informasi di media, seminar, lokakarya, diskusi, pemberian penghargaan produktivitas dan lainnya.

Kedua, peningkatan produktivitas (productivity improvement) melalui penerapan metodologi peningkatan produktivitas seperti management by objective (MBO), total quality management (TQM), Manajemen 5R/5S dll. Ketiga, pemeliharaan produktivitas (productivity imaintenance), melalui monitor terhadap perkembangan produktivias di setiap unit, departemen, instansi, perusahaan, menetapkan standar-standar produktivitas, melakukan pengukuran produkltivitas, dll.

“Pemberian penghargaan Siddhakarya ini adalah dalam rangka peningkatan kesadaran akan pentingnya produktivitas, terhadap usaha kecil, menengah (UKM) dan besar, karena penghargaan Siddhakarya merupakan penghargaan tertinggi tingkat provinsi di bidang produktivitas kepada perusahaan yang dinilai mampu menerapkan konsep dan metode produktivitas secara baik,” tambah Himawan Estu Bagijo. (din/Adv)

Pembangunan jalan produksi perkebunan di Desa Ngale, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun capai 50 persen.

ca panen.

ini berasal dari anggaran Da-

produksi pertanian mereka.

na Bagi Hasil Cukai Hasil

“Saat ini pembangunan

“Tahun ini kendalanya

Tembakau (DBHCHT) Tahun

sudah mencapai 50 persen,

dari petani tembakau kai-

Anggaran 2020.

diharapkan pekerjaan pem-

tannya dengan pemasaran.

“Selain memperpendek

bangunan jalan produksi ini

Jadi, awal tahun 2020 kema-

jarak tempuh, dengan diba-

sesuai dengan jadwal yang

rin kemitraan yang biasanya

ngunnya jalan produksi ter-

telah ditentukan, sehingga

dengan petani ada yang tu-

sebut tentunya akan mengu-

dapat segera digunakan ma-

tup gudang. Sehingga tahun

rangi biaya petani dalam

syarakat,” katanya.

ini petani tembakau kesulitan

angkutan sarana dan hasil

Selain pembangunan jalan

dalam pemasarannya. Akhir-

produksi tanaman temba-

produksi, bentuk perhatian

nya cari pasar sendiri, kalau

kau,” ucapnya.

Pemkab Madiun setiap tahunnya,

dulu kan enak ada kemitraan

Ia menjelaskan, pemba-

melalui Dana Bagi Hasil Cukai

tinggal setor ke gudang sa-

ngunan jalan produksi me-

Hasil Tembakau (DBHCHT), se-

dhana Ngawi. Mudah-muda-

mang perlu mendapatkan

lain untuk peningkatan kualitas

han di tahun 2021 menda-

perhatian khusus, karena

bahan baku seperti pupuk, juga

tang gudang sudah buka

dengan dibangunnya jalan

selalu berkoordinasi dengan para

kembali sehingga petani

produksi akan sangat mem-

petani tembakau untuk mem

tembakau ini bisa mudah

bantu para petani tembakau

bantu permasalahan mereka

memasarkan hasil panennya

ini untuk membawa hasil

baik di masa tanam maupun pas-

lagi,” pungkasnya. (Adv/jum)

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar Bahas Dua Agenda Kab.Blitar, Jatim Pos DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna bertempat di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Senin beberapa waktu lalu.

Paripurna kali ini membahas dua agenda.

Agenda pertama, Penyampaian Laporan Pansus Pembahas Tukar Menukar Tanah RS. Annisa. Kedua yakni, Penetapan Program

jaran Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar, sejumlah kepala OPD Pemkab Blitar dan para undangan lainnya.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito saat memimpin rapat paripurna menyampaikan, ada dua hal yang mendasari diselenggarakannya rapat paripurna pada hari ini, yang pertama, rapat paripurna kali ini merupakan rangkaian dari rapat paripurna

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021.

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito juga dihadiri Pjs Bupati Blitar Drs. Budi Santosa, ja-

dalam rangka penyampaian laporan hasil pembahasan pansus pembahas tukar menukar tanah rumah sakit An-Nisaa.

“Bupati telah menyampaikan penjelasannya pada paripurna yang digelar bulan

7 lalu dan Fraksi telah menyampaikan pandangan um um pada bulan 7 berikutnya, serta Bupati telah memberikan jawabannya atas PU Fraksi pada malam harinya,” terang Suwito.

Pihaknya menambahkan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito, selanjutnya Pansus telah melaksanakan tugasnya yaitu, membahas dan mencermati materi permasalahan tukar menukar tanah RS. AnNisaa dan hasil pembahasan akan ditindak lanjuti dengan rekomendasi DPRD. “Kedua, berdasarkan surat dari Bupati nomor: 188/243.2/ 409.06/2020 tanggal 19 Agustus 2020 perihal usulan program Pem bentukan Peraturan Daerah tahun 2021,” paparnya.

Dalam rapat paripurna sekedar informasi dari pihak tersebut juga dibacakan rancangan keputusan DPRD tentang Rekomendasi atas Tukar Menukar Tanah RS. Annisa dan Persetujuan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tahun 2021.(san)

Jatim VII

Hal - 11

Memiliki Masalah Pencernaan Hindari Makanan Pedas dan Bersantan Kedua Kalinya, KONI Jatim Swab Test Atlet dan Pelatih Puslatda

Masakan yang memiliki cita rasa pedas memang mengundang selera, tapi hati-hati bagi yang punya masalah pencernaan.

Santan merupakan bahan yang sering digunakan dalam masakan Indonesia.Di antara masakan yang memakai santan yakni opor dan ren dang. Namun, tidak semua orang punya kemampuan toleransi yang sama.

Ada yang kuat makan banyak cabai atau santan, ada yang makan sedikit saja sudah langsung diare.

“Orang yang memiliki riwayat masalah pencernaan maka sebaiknya hindari makanan pedas dan bersantan kaena akan menimbulkan diare,” kata ahli gizi dari Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Christina Andhika Setyani.

Yang bisa dilakukan adalah menyadari dan mengenali batas kemampuan diri soal makanan.

Ia menjelaskan secara

umum Kementerian Kesehatan menyarankan tingkat konsumsi normal untuk gula adalah 54 gram (4 sdm), garam 200 mg, natrium saru sendok teh, dan lemak atau minyak 72 gram atau lima sendok makan untuk seluruh asupan makan per hari.

Asupan gula, garam, dan lemak yang berlebih dalam waktu lama akan meningkatkan risiko penyakit tidak menulai lain seperti diabetes, jantung, hipertensi.

Oleh sebab itu Christina menyarankan supaya lebih pintar dalam mengenali batas diri terhadap makanan, apalagi jika sudah memiliki riwayat penyakit tertentu seperti diabetes, kolesterol tinggi, jantung, dan hipertensi yang lama.

“Sudah pasti jumlah asu-

Salah satu tujuan untuk makan, tentu saja untuk menghilangkan rasa lapar.

Namun faktanya, terdapat beberapa jenis makanan ya ng setelah dimakan justru membuat lapar dan merasa ingin makan lagi.

Makanan yang mengundang rasa lapar setelah dikonsumsi, tentu saja tidak cocok untuk dikonsumsi orang yang sedang melakukan diet. Karena jika dikonsumsi, membuat individu kembali makan dan berat badan menjadi bertambah.

Jenis makanan yang mengandung gula, akan cepat dicerna oleh tubuh. Oleh karena itu, menyebabkan kadar gula di dalam tubuh meningkat.

Namun kenaikan kadar gula yang cepat, berbanding lurus juga dengan turunnya kadar gula dalam darah. Jika hal tersebut terjadi, stimulasi produksi hormon ghrelin atau hormon kelaparan akan bekerja dengan cepat.

Meningkatnya produksi hormon ghrelin tersebut, selain menimbulkan rasa lapar tubuh juga merasa cepat lelah. Maka tidak heran, jika timbul kembali keinginan untuk makan.

Roti tawar Roti tawar biasanya dikonsumsi ketika sarapan. Bahkan beberapa orang lebih memilih mengkonsumsi roti tawar dibandingkan dengan nasi.

Faktanya, kandungan karbohidrat dan gula yang terkandung di dalam roti tawar dapat melepaskan insulin yang membuat tubuh cepat lapar.

Biskuit Mengkonsumsi biskuit biasanya dilakukan untuk

mengganjal perut, agar perut tidak lapar. Namun faktanya, mengkonsumsi biscuit hanya akan memberikan efek kenyang sementara.

Oleh karena itu, jangan jadikan biskuit untuk mengganjal perut yang kelaparan.

Mie instan Banyak orang yang meng ganti nasi dengan mengkonsumsi mie instan. Alasan meng ganti nasi dengan mie instan, agar kalori yang diserap tubuh menjadi lebih sedikit.

Faktanya, karbohidrat yang terkandung di dalam mie instan tidak dapat memberikan efek kenyang yang lama pada tubuh.

Oleh karena itu, setelah mengkonsumsi mie instan tidak lama kemudian akan timbul rasa lapar kembali.

Makanan cepat saji Kandungan garam yang tinggi pada makanan cepat saji, menyebabkan makanan dehidrasi. Oleh karena itu, tidak heran jika setelah mengkonsumsi makanan cepat saji tubuh merasa lapar dan ingin minum berulang kali.

Selain itu, kandungan trans dalam makanan cepat saji, dapat menyebabkan radang usus dan merusak kemampuan tubuh untuk mem produksi neurotransmitter yang berperan dalam mengendalikan nafsu makan.

Jus buah yang mengandung gula Alih-alih hidup sehat dengan mengkonsumsi jus, yang ada justru kadar gula dalam darah malah tinggi.

Mengkonsumsi jus memang baik untuk kesehatan, namun jangan sampai mengkonsumsi us yang ditambah dengan gula

pan makanan bersantan dan gula tinggi harus diatur dan diperhatikan kembali,” katanya.

Christina juga menjelaskan santan yang dipanaskan berulang kali atau mengalami proses pemasakan yan panjang akan merubah kandungan lemak di dalamnya menjadi lemak jenuh.

“Lemak jenuh inilah yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke,” sambungnya.

Kendati demikian ada beberapa trik untuk memasak makanan bersantan agar lebih aman untuk tubuh.

“Sebaknya saat makanan yang menggunakan santan, masukkan santan terakhir sesaat masakan akan matang,” ujar dia.

Memasak santan sebenarnya tidak perlu terlalu lama, karena jika santan dimasak telalu lama maka santan akan mengeluarkan minyak dan lapisan minyak inilah yang berbahaya karena mengandung lemak jenuh.

Jika memang harus dipanaskan maka sebisa mungkin panaskan seminimal mungkin dan jangan sampai terbentuk lapisan minyak di atasnya.

“Supaya tidak menjadi boomerang untuk kesehatan kita maka sebaiknya barengi konsumsi makanan berlemak tinggi dengan serat dua kali lebih banyak, aktivitas fisik dan konsumsi air putih yang cukup,” tutupnya. (*)

5 Jenis Makanan ini Malah Bikin Cepat Lapar

atau pemanis buatan.

Jus yang ditambah dengan gula, akan menarik resisten cairan di dalam tubuh.

Oleh karena itu, tubuh akan menjadi lebih lapar.

Oleh karenanya, untuk mencegah nafsu makan berlebih dianjurkan untuk memilih makanan sehat, terutama yang mengandung lemak tidak jenuh, protein, dan karbohidrat kompleks.

Makanan yang mengandung lemak tidak jenuh, protein, dan karbohidrat kompleks dicerna lebih lama di dalam tubuh, sehingga akan memberikan efek kenyang lebih lama.(*)

Para atlet saat saat menjalani swab test untuk kedua kalinya di KONI Jatim.

Surabaya, Jatim Pos Swab test terhadap atlet, pelatih, mekanik yang masuk dalam skuad Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) dengan skema Penerapan New Normal (PNN), kembali dilakukan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur, pada medio November 2020.

Pelaksanaan swab test ini merupakan yang kedua kalinya bagi anggota PNN yang dipersiapkan menghadapi PON XX 2021 di Papua. Swab test pertama juga pernah dilakukan pada September lalu.

Ketua Harian KONI Jatim, M. Nabil mengatakan, swab tes massal ini dilakukan untuk memproteksi semua yang tergabung dalam Puslatda agar dapat menjalani Puslatda New Normal (PNN) dalam kondisi yang sehat dan aman dari ancaman virus corona atau Covid-19.

“Mereka harus melakukan tes swab, kalau negatif berarti lanjut ikut PNN dan berlatih dengan protokol kesehatan yang sudah kita buat,” kata Nabil ketika ditemui

di Gedung KONI Jatim, Surabaya, Selasa (17/11).

Apabila ada yang hasilnya positif, kata Nabil, maka akan langsung dilakukan isolasi sampai dinyatakan sembuh atau negatif sesuai ketentuan dari WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “Tidak (dicoret), tapi nanti mereka kita isolasi sampai sembuh baru bisa ikut Puslatda New Normal lagi. Itu konsep kita.

Yang penting masuk harus betul-betul dalam keadaan aman,” tambahnya.

KONI Jatim telah membuat protokol kesehatan yang ketat. Semua yang masuk dalam skuad Puslatda dilarang keluar masuk dari mess dan tempat latihan. Orang luar juga dilarang masuk dalam mess.

Selain itu, setiap hari harus melakukan pengecekan suhu tubuh, menggunakan masker yang diganti secara berkala, kemudian mencuci tangan, dan menggunakan peralatan sendiri-sendiri.

“Kalau ada yang harus pindah tempat dari mess ke

tempat latihan maka akan disiapkan mobil,” terang Nabil.

Ia menjelaskan, PNN ini merupakan skema yang paling tepat di tengah kondisi pandemi saat ini. Program Training From Home (TFH) yang sebelumnya dilakukan dinilai sudah cukup lama dan kurang memberikan dampak positif yang besar. Terlihat dari hasil tes kesehatan dan tes fisik yang dilakukan, terjadi peningkatan berat badan dan penurunan kondisi fisik.

Sementara itu, Satgas Covid-19 KONI Jatim, dr Wardy Ashari Siagian mengatakan, untuk hari Selasa (17/11) ada sekitar 180 orang anggota PNN yang menjalani swab test di KONI Jatim dan RS Menur.

Swab test kedua untuk anggota PNN ini digelar sampai Jumat (20/11). Selama PNN ini atlet, pelatih, mekanik, dan sparring menjalani kamp di berbagai tempat dengan menerapkan bubble system, yaitu mereka berada dalam satu lingkungan tertentu bersama dengan orang-orang yang sama dalam periode waktu yang sudah ditentukan. (*/Adv)

Jatim VIII

Hal - 12

Jaga Kelestarian Alam

Pjs. Bupati Mojokerto Canangkan Gerakan Menanam Pohon ta tidak pernah menabur bibitnya. Pohon yang tumbuh juga tidak menuntut kita untuk menyiram. Dia mampu hidup sendiri dengan kemurahan alam. Tapi manusia kadang menyalahgunakan. Padahal, udara bersih disuplai dari situ dan akan terus berlanjut,” imbuhnya.

Sementara itu , Kapolres Mojokerto, AKBP Dony Alexander pada pesan-pesan arahannya menyatakan jika lingkungan alam yang terjaga kehijauannya adalah harta berharga bagi jalannya kehidupan seimbang makhluk hidup.

“Tanggal 21 November kemarin adalah Hari Pohon Sedu-

nia. Jadi hari ini kita juga melaksanakan penanaman sejuta pohon. Kegiatan ini penting, untuk menjaga ekosistem lingkungan sebagai harta berharga kita. Dengan menanam mulai sekarang, manfaatnya bakal kita rasakan dua-tiga tahun lagi bahkan lebih,” kata Kapolres Mojokerto. (Din)

Watannas Kunker ke Banyuwangi

Lakukan Kajian Daerah Sistim Pengelolaan Data Kemiskinan Pjs. Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo (kiri) saat kegiatan Gerakan menanam pohon di Wisata Alam Sari dan Perum Perhutani, Desa Nogosari, Kecamatan Pacet.

Mojokerto, Jatim Pos Dalam rangka memperingati hari pohon sedunia yang jatuh pada 21 November, serta upaya untuk menjaga lingkungan alam agar tetap hijau, Pjs. Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo, adakan kegiatan Gerakan menanam pohon di Wisata Alam Sari dan Perum Perhutani, Desa

Nogosari, Kecamatan Pacet, Minggu (22/11/2020).

Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo, mengatakan, lingkungan alam yang hijau sebagai salah satu kebutuhan manusia wajib dicukupi. Maka perlu adanya gerakan menanam pohon.

“Penanaman Sejuta Pohon ini Demi Mojokerto yang

Sehat, Hijau dan Bersahabat,” ujarnya.

Menurutnya, gerakan menanam pohon atau gerakan penghijauan sangat diperlukan demi menjaga keseimbangan alam dan bisa mencegah bencana alam.

“Keseimbangan alam itu penting. Laut tidak pernah kekurangan ikan, padahal ki-

Banyuwangi, Jatim Pos Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DI PA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas turut menghadiri secara virtual proses penyerahan tersebut dari Pendopo Kabupaten, Sabha Swagata. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan, APBN 2021 akan fokus pada empat hal utama.

Pertama, yakni penanganan kesehatan dalam hal penanganan Covid-19, utamanya fokus pada vaksinasi.

Kedua, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan.

“Ketiga, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan program pemulihan ekonomi, terutama dukungan kepada UMKM dan dunia usaha. Dan keempat, untuk membangun fondasi ya ng lebih kuat dengan melakukan reformasi struktural baik di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial,” ujar Presiden.

Presiden mengatakan di bidang ekonomi, belanja pemerintah menjadi salah satu penggerak ekonomi. Maka baik APBN dan APBD 2021

harus segera digunakan untuk menggerakkan ekonomi.

Untuk itu, Kementrian, Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah bisa melakukan lelang sedini mungkin agar bisa menggerakkan ekonomi kuartal pertama di 2021.

“Kita harus kerja lebih cepat, karena saat ini kondisinya berbeda, bukan kondisi normal. Kementrian, lembaga dan kepala daerah harus memanfaatkan APBN dan AP BD dengan cermat efektif tepat sasaran. Seluruh rupiah yang ada harus betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat,” ujar Jokowi.

Sementara itu, sejalan dengan arahan Presiden Jokowi, Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan jika APBD 2021 ke depan diarahkan sebagai upaya pemulihan ekonomi. Daerah merumuskan upaya pemulihan tersebut melalui kebangkitan pertanian, pariwisata, dan penguatan SDM. “Untuk mempercepat upaya pemulihan tersebut

salah satunya dengan pelibatan komunitas. Maka ke depan, komunitas akan dilibatkan sebagai aktor utama dalam mencegah, mengidentifikasi, merespon, dan memulihkan dampak pandemi,” ujar Anas.

Daerah juga akan memaksimalkan percepatan penyerapan anggaran di kuartal pertama untuk menggerakkan perekonomian daerah sebagaimana arahan presiden.

Baik untuk program-program infrastruktur dan lainnya.

“Kita akan upayakan agar kuartal pertama sudah ada penyerapan anggaran agar perekonomian bisa cepat bergerak,” ujarnya.

Bupati Anas juga mengatakan jika daerah akan mendukung upaya pemerintah pusat dalam penanganan kesehatan khususnya terkait program vaksinasi Covid 19.

“Apa yang harus dikerjakan oleh daerah, untuk mendukung program vaksinasi tersebut, kami siap untuk mendukung,” pungkas Anas. (Rzl)

APBD 2021, Banyuwangi Fokus Pada Pemulihan Ekonomi

Banyuwangi, Jatim Pos Tim Kajian Daerah Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi, Selasa (24/11/2020).

Kedatangan mereka kali ini untuk melakukan kajian daerah (kajida) tentang sistem pengelolaan data kemiskinan ya ng dilakukan Banyuwangi.

Rombongan tersebut diketuai Ir. Hadian Ananta Wardhana, yang didampingi Laksma TNI Supendi, pakar tata kota Dr. Yayat Supriatna, serta para anggota tim kajida Wantannas. Kedatangan mereka disambut langsung Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di pendopo kabupaten.

Ketua tim Hadian mengatakan, timnya telah memantau berbagai prestasi Banyuwangi salah satunya terkait updating data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dinilainya telah dilakukan dengan baik.

“Banyuwangi terus melakukan sinkronisasi data dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah dibangun. Banyuwangi pun mampu mengatasi seluruh permasalahan pendataan bansos untuk penanganan Covid-19,” kata dia.

Banyuwangi, kata dia, juga bisa memvalidasi data-data penerima bansos dengan cepat, transparan dan terintegrasi melalui satu sistem berbasis IT. Sehingga, semua usulan dari bawah mampu diakomodir dengan cepat.

Hadian menambahkan, sampai saat ini data kemiskinan telah menjadi data nasional yang cukup serius. Banyak bantuan yang ternyata di kemudian hari dinilai tidak tepat sasaran akibat data yang kurang tersusun dengan baik.

“Padahal dengan pendataan yang sudah by name by address seperti di Banyuwangi, hal ini tidak perlu terjadi.

Makanya, apa yang dilakukan Banyuwangi menjadi perhatian pusat. Keberhasilan Banyuwangi patut direplikasi di tingkat nasional agar permasalahan data penerima bansos bisa diselesaikan dengan tuntas,” kata Hadian.

Banyuwangi sendiri telah melakukan berbagai terobosan program kemiskinan ya ng dilakukan bersinergi dengan banyak pihak. Terobosan itu berhasil menurunkan angka kemiskinan Banyuwangi, dari yang tahun 2010 angkanya mencapai 20,09 persen dan kini turun menjadi 7,52 persen.

“Kami akan melakukan kajian mendalam terkait sistem pengelolaan data kemiskinan. Memang untuk mereplikasi bukan perkara mudah.

Diperlukan kajian mendalam terkait inovasi sinkronisasi DTKS dan pendistribusian bansos. Ini sebagai bahan masukan untuk pengam bilan kebijakan yang tepat bagi pemerintah,” imbuh Hadian.

Sementara itu, Bupati Anas berterima kasih atas apresiasi dari Wantannas.

Anas menuturkan bahwa dalam penanganan kemiskinan, data merupakan senjata utama untuk memastikan program yang tepat sasaran. De ngan data yang dimiliki, pem kab bisa melakukan sejumlah intervensi.

“Kami punya sistem UGD Kemiskinan. Dalam sistem tersebut semua warga miskin terdata by name by addres, apa masalah kemiskinannya hingga program apa saja yang sudah mereka terima. Dari situ kami bisa melakukan intervensi secara terukur,” jelas Anas.

“Pemkab pun tidak sendirian, kami bersinergi dengan banyak pihak. Apa yang tidak bisa dilakukan pemkab misalnya karena terkait aturan, program tersebut akan diintervensi Baznas ataupun CSR dari pihak lain,” kata Anas.

Di masa pandemi ini, data tersebut sangat berman-

faat dalam melakukan pendataan penerima bansos.

Anas lalu menjelaskan tentang validasi data penerima bansos yang terintegrasi dengan program Smart Kampung. Semua data penerima bantuan dari pemerintah pusat hingga daerah, di-input ke dalam sistem by name by address by NIK. Sistem yang ada ini, lanjut Anas, secara otomatis akan menolak NIK yang telah diinput oleh petugas desa.

“Dengan cara seperti ini, kami pastikan tidak ada penerima bansos ganda di Banyuwangi. Bila satu NIK sudah terinput, maka sistem otomatis akan menolak jika diinput lagi dengan bantuan yang berbeda. Dari sini, kami bisa memastikan tidak ada warga yang mendapat bantuan secara ganda,” kata Anas.

Untuk menjamin transparansi, Banyuwangi juga mengumumkan data penerima bansos di tempat-tempat publik. Seperti kantor camat, kantor desa dan tempat ibadah.

“Mereka yang belum berhak dan belum menerima, kami sediakan aplikasi Pelaporan Online. Mereka silakan memasukkan datanya. Sistem akan langsung membaca, kalau ternyata mereka sudah menerima bantuan, otomatis akan tertolak. Jadi sistem ini bisa meminimalisir masalah ketidaktepatan sasaran,” kata Anas.

Atas program ini, Pemkab Banyuwangi mendapatkan penghargaan Indonesia Smart Nation Award 2020 kategori smart society lewat program Cek Bantuan Sosial. Rombongan tim kajida wantannas ini akan berada di Banyuwangi selama tiga hari, (24-26/11/2020). (Rzl)

Jatim IX

Hal - 13

Disparpora Kabupaten Madiun Tingkatkan Kunjungan Wisatawan

Bangun Infrastruktur Sarana dan Prasarana Monumen Kresek Madiun, Jatim Pos Guna mendukung pengembangan objek wisata Monumen Kresek, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Madiun membangun infrastruktur sarana dan prasarana di lokasi wisata tersebut.

Pembangunan objek wisata Monumen Kresek yang ada di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun ini merupakan program prioritas Disparpora Kabupaten Madiun untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

Salah satu bentuk pening katan infrastruktur itu diantaranya program pengembangan talud penahan tanah irigasi dan jaringan pengairan lainnya, serta pembangunan talud penahan tanah area kios monumen kresek yang bersumber dari anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) APBD 2 Tahun Anggaran 2020.

Kepala Disparpora Kabupaten Madiun, Anang Sulistyono mengatakan, Monumen Kresek merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang menjadi target pembangunan. Karena, kawasan Monumen Kresek ini juga telah masuk sebagai Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata (KSPP) Provinsi Jatim. Selain itu juga dalam rangka merespons peluang wisata yang ada.

Pembenahan ini juga salah satu bentuk upaya Pem-

Pembangunan talud penahan tanah area kios monumen kresek yang bersumber dari anggaran DBHCHT APBD 2 Tahun Anggaran 2020.

kab Madiun dalam mempersiapkan diri menyambut pembangunan kawasan wisata di Selingkar Wilis.

“Karena lokasi Wisata Monumen Kresek berada di area lereng gunung Wilis yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam sehingga dipandang perlu dilakukan pembenahan untuk keamanan pengunjung,” jelasnya.

Menurut dia, pembangunan talud di Monumen Kresek ini juga sebagai penahan tanah agar tidak terjadi longsor dan melindungi kios-kios yang berada di atasnya.

“Pembangunan ini kelanjutan dari pembangunan ya ng sudah ada sebagai penahan tanah agar tidak longsor.

Karena di atas area yang dibangun ada lapak kios kuliner yang disediakan untuk para wisatawan,” ungkapnya.

Selain melakukan perbaikan talud dan saluran irigasi, juga ada penambahan beberapa fasilitas di area Wisata

Monumen Kresek sebagai peningkatan kualitas pelayanan dan memberikan kenyamanan serta keamanan pengunjung. Penataan pada sejumlah fasilitas itu seperti pembangunan kios baru bagi pedagang kuliner dan oleholeh, pendirian masjid, gazebo, pendestrian, tempat duduk, sumur pengairan dan kelistrikan serta beberapa fasilitas umum lainnya.

Lebih lanjut dia katakan, targetnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan Peningkatan Ekonomi Nasional (PEN) seperti yang dicanangkan pemerintah di masa pendemi Covid - 19.

“Dua hal yang harus dijaga dan dilaksanakan di masa pandemi Covid-19 ini pertama, pertumbuhan wisata harus tetap didorong dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Kedua, penambahan wisata baru harus mendasar pada kajian dan kearifan lokal,” pungkasnya. (Adv/jum)

DPRD Jombang Setujui Dan Menetapkan APBD Jombang 2021

Jombang, Jatim Pos Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kabupaten Jombang Terhadap Jawaban Bupati Jombang Atas RAPERDA Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (R-AP BD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2021 digelar pada Rabu (25/11/2020).

Rapat paripurna yang digelar di ruang sidang paripurna DPRD Jombang dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi, dan dihadiri Wakil Bupati Jombang Sumrambah, Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup

Pemkab Jombang tersebut berjalan khidmat dan lancar.

Mas’ud Zuremi, Ketua DP RD Kabupaten Jombang mengatakan, kegiatan ini merupakan pendapatan akhir fraksi-fraksi DPRD Jombang terhadap jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksifraksi pada pembahasan Raperda 2021. “Delapan fraksi semua telah menyepakati RAPBD 2021,” ungkapnya.

Diungkapkannya, anggaran pendapatan daerah tahun 2021 direncanakan sebesar Rp 2.609.852.238.118 yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. “Seperti dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan transfer pemerintah pusat dan lain sebagainya,” paparnya.

Untuk anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 2.

766.852.238.118 yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Anggaran pembiayaan daerah tahun 2021 direncanakan sebesar Rp 157 milyar yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

“Jadi selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit ya ng akan ditutup dari pembiayaan daerah,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sumrambah juga Akh. Jazuli Sekdakab Jombang mengatakan, untuk pembahasan RAPBD 2021 berjalan cukup lancar.

“Alhamdullilah pembahasan lancar, meski ada perdebatan saat pembahasan,” ungkapnya.

Dikatakannya, dalam pembahasan tentu ada perdebatan, karena mencari programprogram yang benar-benar urgent yang harus segera dijalankan. Ini karena untuk kepentingan umum, dan juga mengawal rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) bupati. “Dalam pembahasan juga dinamikanya berkembang terus. Tapi pada akhirnya semua fraksi menyetujuinya,” pungkas Jazuli. (her)

Pjs Wali Kota Blitar Kunjungi Kediaman Cawali Henry Anwar

Blitar, Jatim Pos Silaturahmi sesi kedua Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Blitar Jumadi, Kamis (26/11) berlanjut di kediaman Calon Wali Kota Henry Pradipta Anwar di Jalan Kelud Kota Blitar.

Jumadi didampingi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yakni Kapolresta AKBP Leonard M Sinambela dan Dandim 0808 Blitar Letkol Arh Dian Musriyanto. Selain itu, Panwaslu dan KPU setempat.

Jumadi menjelaskan, pertemuan dengan paslon nomor urut 01, Henry Pradipta Anwar-Yasin Hermanto ini merupakan silaturahmi dan jalinan komunikasi ya ng baik dalam rangka mensukseskan pilkada damai.

Pertemuan dengan Paslon 01 ini berlangsung sederhana, kata Jumadi, mengingat kondisi sekarang ini dalam suasana pandemi yang masih berlangsung.

Karena itu ia bersama Forkopimda berkomitmen bersama mengajak para paslon dan pendukungnya untuk ikut menanggulangi

Paslon nomor 01 Henry Pradipta Anwar-Yasin Hermanto foto bersama Pjs Wali Kota Blitar Jumadi dan Forkopimda di kediaman Henry Anwar di Jalan Kelud Kota Blitar.

Covid-19, dengan tetap menegakkan protokol kesehatan (Prokes).

“Ini demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan juga klaster baru disaat hari pemungutan suara 9 Desember nanti,” harap Jumadi.

Jumadi juga meminta agar paslon dan pendukungnya untuk turut mensukseskan Pilkada, bekerjasama dengan baik dan

menjaga suasana yang damai.

Menurutnya, saat ini proses tahapan Pilkada sudah berjalan dengan baik. “Karena itu, saya bersama kapolres, dandim, danyon, panwaslu serta KPU akan terus bergandengan tangan untuk mensukseskan Pilkada damai dan aman,” pungkas Pjs Wali Kota Blitar Jumadi. (Adv/sk)

DPRD Sampang Gelar Rapat Paripurna

Pengesahan RAPBD Sebesar 1,8 Triliun

Bupati Sampang H. Slamet Junaidi (kanan) dan ketua DPRD Fadol foto bersama seusai rapat paripurna pengesaha RAPBD TA 2021

Sampang, Jatim Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang gelar rapat paripurna pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 20 21 sebesar 1,8 triliun.

Ketua DPRD Sampang, Fadol menyampaikan, rapat tersebut merupakan tentang pengesahan RAPBD 2021 dan pendapat akhir Bupati terhadap RAPBD TA 2021 serta penyampaian pengumuman propemperda Kabupaten Sampang 2021.

“Rapat ini merupakan ra-

pat lanjutan rapat sebelumnnya di tingkat fraksi, dan komisi serta banggar,” kata Fadol. Pada Kamis (26/11/2020).

Badan anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sampang Alan Kaisan menyampaikan, Banggar telah membaca, dan mengkaji draf Raperda APBD TA 2021, dengan tahapan pembahasan ditingkat fraksi, komisi dan OPD serta telah dilakukan sinkronisasi dengan TAPD. “Pada prinsipnya Banggar berharap pengelolaan

keuangan RAPBD tahun 2021 dapat merealisasikan seluruh kegiatan program sebagaimana tertuang dalam OPD masing-masing dan dapat mempertahankan predikat Wajar Tampa Pengecualian LHP BPK RI,” katanya.

Sementara ditempat ya ng sama, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menyampaikan, setelah mengikuti secara seksama himbauan dan saran, dirinya menyampaikan banyak terimakasih kepada Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sampang.

Karena dengan semangat dan jerih payahnya secara pemikiran dalam membahas dan mengkritisi Raperda mulai dari tingkat fraksi, komisi dan Banggar, Raperda APDB dapat disetujui bersama.

“Saran dan himbauan serta koreksi yang disampaikan masing-masing fraksi dan komisi maupun di banggar secara umum kami tampung dan akan kami perbaiki dalam kinerja kami untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat kabupaten Sampang, demi terciptanya Sampang hebat bermartabat,” tutup Bupati.(dir/adv)

2.715 KPM PKH Pamekasan Tergraduasi Selama 2020

Pamekasan, Jatim Pos Sebanyak 2.715 Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH), di Kabupaten Pamekasan tergraduasi selama tahun 2020.

Ribuan KPM PKH graduasi itu merupakan data keseluruhan baik graduasi secara mandiri maupun graduasi secara alamiah, di 13 Kecamatan yang berada di Kabupaten Pamekasan.

“Untuk tahun 2020 sebanyak 2.715 KPM PKH yang graduasi, namun, disisa tahun 2020 ini paling ada penambahan, tetapi terakumulasi untuk pemungutahiran 2021.

Karena sudah di close aplikasinya,” kata Korkab Pendamping PKH Pamekasan, Hanafi, Kamis (26/11/2020).

Menurutnya, pada tahun 2021 mendatang, kemungkinan akan ada penambahan calon

Pendamping PKH Kabupaten Pamekasan.

KPM PKH. Akan tetapi, pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Sebab, kewenangan prihal calon sasaran KPM tersebut, murni kewenangan pusat, bukan Pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah tidak ada pengajuan dan lain sebagainya. Sebab, PKH itu tidak berbasis pengajuan. PKH itu berbasis langsung dari pusat melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” tutupnya. (did)

Jatim X

Hal - 14

Memaknai Konsep Air dan Kekuatan Supranaturalnya Berdasarkan Kajian Koleksi Museum

Ka UPT Museum Negeri Mpu Tantular, Drs. Edi Iriyanto, MM. membuka kegiatan seminar “Memaknai Konsep Air dan Kekuatan Supraanaturalnya Berdasarkan Kajian Koleksi Museum”.

UPT Museum Negeri Mpu Tantular, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan seminar “Memaknai Konsep Air dan Kekuatan Supranaturalnya Berdasarkan Kajian Koleksi Museum”. Kegiatan berlangsung di UPT Museum Mpu Tantular, Sidoarjo, Minggu (29/11/2020).

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim, Sinarto, S.Kar MM membuka kegiatan diwakili Ka UPT Museum Negeri Mpu Tantular, Drs. Edi Iriyanto, MM. Kegiatan ini dilatarbelakangi, bahwa di Museum Mpu Tantular disimpan bermacam-macam jenis koleksi dari berbagai corak kebudayaan, khususnya kebudayaan Jawa Timur. Dari jenis koleksi masa prasejarah hingga jenis koleksi masa kini. mengacu pada visi museum, yaitu mewujudkan masyara-

kat yang cinta dan bangga terhadap budaya sendiri, serta misi museum yaitu mengoptimalkan tugas dan fungsi museum sebagai tempat wisata budaya secara Komunikatif, Produktif, Inovatif, Ekonomis dan Nyaman kepada masyarakat umum.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pada Peraturan Pemerintah no. 66 tahun 2015, tentang pemeli-

haraan dan pemanfaatan benda cagar budaya di Museum.

Disebutkan bahwa Museum adalah Lembaga tempat Penyimpanan, Perawatan, Pengamanan dan Pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia, serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.

Intepretasi terhadap

Tarian Selamat Datang, pembuka kegiatan.

benda koleksi menempatkan museum menjadi pusat informasi strategis tentang kejayaan dan kekayaan sejarah dan budaya bangsa masa lalu. Dari informasi yang ada di museum, komunitas atau masyarakat suatu bangsa dapat mengetahui, mempelajari dan memahami budaya dan identitasnya.

Dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan peran dan fungsi museum tentunya tidak lepas dari peran dan fungsi dari lembaga terkait yang lain, serta semua lapisan masyarakat yang membutuhkan, sehingga manfaatnya juga baru bisa dirasakan oleh masyarakat juga.

Berangkat dari latar belakang tersebut, untuk meningkatkan rasa cinta terhadap warisan budaya lokal dan apresiasi masyarakat terhadap keberadaan museum, serta, menunjang program Gubernur nawa bhakti satya, maka dinas kebudayaan dan pariwisata Provinsi Jawa Timur melalui upt museum negeri Mpu Tantular menyelenggarakan kegiatan seminar koleksi museum “Memaknai Konsep Air Dan Kekuatan Supranaturalnya Berdasarkan Kajian Koleksi Museum”.

Apresiasi Masyarakat Menurut Drs. Edi Iriyanto, MM maksud dan tujuan diselenggarakan kegiatan seminar koleksi museum “Me maknai Konsep Air Dan Kekuatan Supranaturalnya Berdasarkan Kajian Koleksi Museum”ini, adalah: untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap museum dan koleksi di dalamnya.

Meningkatkan upaya pe-

ngembangan koleksi museum dengan cara peningkatan aktifitas intelektual melalui kegiatan seminar dan kajian koleksi.

Mendapatkan perspektif dan referensi tambahan sebagai bahan penyusunan program pemanduan koleksi.

“Dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan museum,” ujar Edi Iriyanto.

Kegiatan seminar koleksi museum “Memaknai Konsep Air Dan Kekuatan Supranaturalnya Berdasarkan Kajian Koleksi Museum” kali ini menghadirkan para narasumber sebagai berikut: Dr.

Koleksi Museum”ini adalah: Meningkatnya aspirasi Masyarakat terhadap Museum.

Pengkayaan informasi di balik koleksi museum melalui program pengembangan museum. Dan Meningkatnya kerjasama antara pengelola museum dengan stake holder serta para pengunjung museum secara umum.

Dasar kegiatan: peraturan Gubernur Jawa Timur no.

48 tahun 2018 tentang bagan susunan organisasi dan tata kerja upt Museum Mpu Tantular Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

Peserta kegiatan

Adie Prasetyo, MM, (ATS Jatim) Ir. Deddy Endarta (Pengamat Cagar Budaya) Dr. Sudi Harjanto (Komunitas Tapak Jejak Sejarah) Adapun sasaran peserta sarasehan dan dialog tentang koleksi museum kali ini kita adalah budayawan, seniman, komunitas pecinta museum dana cagar budaya sejumlah 50 orang.

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan seminar koleksi museum “Memaknai Konsep Air Dan Kekuatan Supranaturalnya Berdasarkan Kajian

Dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020 nomor: 914 / 213.2 / 2020 tanggal Desember 2019; Surat keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan kegiatan seminar koleksi museum “Memaknai Konsep Air Dan Kekuatan Supranaturalnya Berdasarkan Kajian Koleksi Museum” dilaksanakan di Museum Mpu Tantular, jl. Raya Buduran – Sidoarjo, pada tanggal 29 November 2020. (iz)

Air Dipercaya Menjadikan Tirta Sesuai Harapan Dokter Adi Prasetyo, MM (Kamituo Aji Tapak Sesontengan) yang menjadi salah satu pemateri pada kegiatan seminar “Memaknai Konsep Air dan Kekuatan Supranaturalnya Berdasarkan Kajian Koleksi Museum” di Museum Negeri Mpu Tantular, mengupas Tata Kelola Air Petirtaan.

Menurutnya, Tirta, bahwa Air yang memiliki daya kawigunan (Kegunaan). Petirtaan adalah pemandian suci yang dahulu digunakan sebagai tempat mensucikan tubuh.

Petirtaan adalah sesuatu yang dipercaya pikiran mampu menjadikan Tirta sesuai harapan Pe-tirta-an berasal dari kata Tirta. Pesan memiliki arti tempat pembuatan.

Air dari sudut pandang leluhur kuno adalah adalah Mineral/Wesi/Logam cair dari perut bumi. Wesi adalah Lo-

gam (Mineral). Beji tempat munculnya sumber Air/wesi.

Dalam makna yang lebih dalam BEJI adalah tempat yang kaya (Sumber) Mineral.

Sudut pandang leluhur kuno.

Zaman dahulu ada macammacam penyebutan tentang logam; wesi kuning, wesi ijo, wesi klawu, wesi abang, wesi putih, wesi towo, wesi ireng.

Sekarang tahunya hanya besi. Wesi itu bukan besi, melainkan logam.

Konsep tata kelola Air. Sumber air. Beji. Tirta. Sumber Air. Air Tanah. Diharapkan sumber air untuk pertirtaan yang berasal dari lapisan bumi yang kaya akan mineral.

Air Tanah Permukaan (freatik). Air tanah ini terjadi karena adanya penyerapan air dari permukaan tanah. Air tanah ini dimanfaatkan manusia dalam bentuk sumur

dangkal dengan kedalaman 15-30 meter. Air tanah ini volumenya tergantung dengan musim. Ketika musim penghujan, volumenya akan banyak, namun ketika musim kemarau, volumenya akan sedikit. Air tanah permukaan disebut juga freatik atau air tanah dangkal. Air tanah ini berada di atas permukaan batuan kedap air.

Lapisan kedap air merupakan lapisan yang sulit dilalui air tanah. Contoh dari jenis lapisan itu adalah lapisan lempung. Lapisan kedap air disebut pula lapisan impermeable.

Sebaliknya, lapisan tidak kedap air memiliki sifat mudah dilalui air. Lapisan ini disebut sebagai lapisan permeable.

Contoh lapisan permeable adalah pasir kerikil.

Air Tanah Dalam(Artesis).

Merupakan air tanah yang

Edisi 384 T ahun XIX – Minggu I Desember 2020 Tahun

berada di antara lapisan batuan kedap air. Air tanah dalam dimanfaatkan manusia dalam bentuk sumur bor yang memiliki kedalaman

100-300 meter. Kualitas air tanah dalam lebih bagus daripada air tanah dangkal Petirtaan: Tempat pemolaan wesi/mineral menjadi tirta. Con-

toh; Situs Petirtaan jolotundo juga banyak dianggap sebagai bukti kecanggihan teknologi tata kelola air yang sangat maju pada zamannya.(iz)

Para nara sumber pada kegiatan seminar. Dua dari kiri : dokter Adi Prasetyo, MM

SAMBUNGAN

Hal - 15

Ponorogo Masuk 7 Wilayah di Jatim Dalam Penilaian Lapangan Nasional WBK Dinas Pertanian Tuban Serahkan Ratusan Alsintan, Bupati Apresiasi Petani

Tim verifikator dari Kemenpan RB saat melihat dokumen Pelengkap WBK

Ponorogo, Jatim Pos Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang masuk Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) yang dinilai oleh tim penilaian nasional Kemenpan-RB. Kabupaten Ponorogo ya ng masuk dalam 7 wilayah

penilaian lapangan Nasional WBK yaitu Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP).

Seperti yang disampaikan Sapto Djatmiko, Plt Kepala Dinas DPMPTSP, bahwa kegiatan hari ini merupakan penilaian dari tim nasional

KOMISI B DPRD JATIM....... tunjangan CPNS & PPK (136 orang x 14 bulan @ Rp 6.321.888 (Acress 5%) = Rp 12.638.718.490,00. Tupres CPNS & PPK (136 orang x 14 bulan) @ Rp 11.100.000 = Rp 21.134.400.000,00 Vakasi Rp 5.500.000.000, 00. Tambahan penghasilan ASN berdasarkan prestasi kerja (13 & 14) Rp 3.872.

502.000,00 dan Selisih (acress) Rp 2.172.830.510,00.

Total Rp 202.008.992.000 “Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, kami melihat data yang sajikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tersebut sangat diragukan kebenarannya,” ujar

jubir Komisi B DPRD Jatim itu.

Argumentasinya menurut Komisi B adalah: Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke delapan belas atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS yang menyatakan bahwa : PNS golongan 1a masa kerja 0-<2 tahun sebesar Rp 1.560.800 – 1.610.000 PNS golongan IIa, masa kerja 0-<2 tahun sebesar Rp 2.022.200-Rp 2.054.100. PNS golongan III, masa kerja 0-<2 tahun sebesar Rp 2. 579.400Rp 3.012,800. PNS golongan IV masa kerja -< 2 tahun sebesar Rp 3.044.300-3.706.200.

RAIH DUA PENGHARGAAN SEKALIGUS.........

“Ini menjadi pendorong masyarakat Jawa Timur,” hasemangat kita untuk memrap Gubernur Khofifah.

Seperti dilansir dari Press berikan pelayanan yang lebih Release Kemenpan-RB bahbaik lagi kepada masyarawa Kompetisi Pengelolaan kat,” kata Gubernur Khofifah Pengaduan Pelayanan Publik sesaat setelah menerima 2020 ini merupakan ajang penghargaan yang di buka pemberian penghargaan kesecara virtual oleh Wakil Prepada instansi dengan pengesiden RI KH. Ma’ruf Amin.

Lebih lanjut, Gubernur lolaan pengaduan pelayanan Khofifah menjelaskan bahwa publik terbaik di Indonesia. memberikan pelayanan terbaik Meski kompetisi dilaksanabagi masyarakat serta membekan di tengah pandemi terrikan respon cepat atas penganyata tidak menyurutkan par duan yang diberikan masyaratisipasi peserta yang terdiri kat merupakan bentuk upaya dari instansi pemerintah dan realisasi jargon CETTAR yang unit pengelola pelayanan.

Di tahun yang ketiga ini, dimiliki Pemprov Jatim.

“Sejalan dengan motto terdapat peningkatan peserta kerja ASN Pemprov Jatim Cetyang signifikan pada Kompetisi tar yaitu Cepat, Efektif, Efisien, yang digelar oleh Kementerian Tanggap, Transparan, AkuntaPANRB bersama Ombudsman bel dan Responsif, maka motto RI (ORI) dan Kantor Staf Preini akan mengalir ke semua siden (KSP) serta didukung sendi layanan perangkat daeoleh United States Agency for rah. Semoga ke depan kita biInternational Development sa lebih baik lagi, lebih cepat (USAID) CEGAH ini.

Sementara itu, Menteri serta lebih responsif dalam PANRB Tjahjo Kumolo mengmemberikan layanan kepada

dari Halaman 1 Sedangkan gaji dan tunjangan PPPK sebagaimana disebutkan dalam Perpres 98/ 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK, merumuskan rentang gaji terendah pada golongan V sebesar Rp 2.325.

600 (untuk masa kerja <1 tahun) dan gaji tertinggi untuk golongan XVII sebesar Rp 6.

786.500 (untuk masa kerja ya ng telah mencapai 32 tahun).

Sedangkan tunjangan kinerja berbeda beda tergantung kelas jabatan yang ada. “Karena itu menjadi sangat diragukan kebenarnnya jika 1 PNS di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dianggarkan sebesar 17.

421.888/bulan,” ujarnya. (sa) dari Halaman 1 ungkapkan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dan dorongan motivasi bagi penyelenggara pelayanan publik yang memiliki prestasi di bidang pengelolaan pengaduan pelayanan publik dan inovasi pelayanan publik. Selain itu, penghargaan ini bertujuan memberi informasi dan mempromosikan berbagai terobosan ya ng dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terobosan yang dilakukan, juga memberi kemudahan bagi publik dalam menyalurkan aspirasi dan pengaduan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

“Untuk itu, Kementerian PANRB selaku instansi pembina pelayanan publik nasional selalu mendorong kemen terian, lembaga dan pemerintah daerah untuk terus melakukan percepatan pelayanan publik yang memenuhi harapan masyarakat,” ujar Tjahjo. (hms) dari Halaman 1

SISTIM KELAS BPJS..........

Jaminan Sosial Nasional (DJ SN), dengan mempertimbangkan masukan dari Kementerian Keuangan, Kemen terian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan,” kata Terawan.

Kemudian, penemu meto de pengobatan cuci otak ini melanjutkan, penghitungan iuran akan menggunakan me tode aktuaria dan mempertimbangkan KDK, kelas stan-

pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Sebelum masuk ke tahap ini, dinasnya sudah melalui beberapa tahapantahapan yang sudah diatur oleh Kemenpan-RB. “Tahap ini merupakan tahap terakhir menuju layak tidaknya menuju WBK secara Nasional,” ungkapnya, Jum’at (27/11/2020).

Zona Integritas ini merupakan suatu kegiatan dari Kemenpan-RB, untuk menilai beberapa instansi di Jatim menuju WBK, dan terpilihlah Kabupaten Ponorogo melalui DPMPTSP mewakili Jatim secara Nasional.

“Selain OSS yang sudah ditetapkan Nasional, kita juga ada Sistem Informasi Perijinan Satu Terpadu (SIJITU) dan Si Semar (Senyum Masyarakat), semoga Kabupaten Ponorogo mendapat gelar WBK Nasional,” Pungkasnya. (nur)

dar, inflasi kesehatan, dan perbaikan tata kelola program JKN. Pemanfaatan program JKN ini berbasis KDK yang dijamin berdasarkan pola epidemiologi atau penyakit umum di Indonesia.

“Dasar penentuan manfa at berbasis kebutuhan dasar kesehatan yang tidak dijamin JKN kemudian akan disesuaikan dengan Pasal 52 Perpres

82 Tahun 2018,” kata Terawan.

Mantan Kepala RSPAD Gatot Subroto ini menambahkan bahwa proses penghitungan iuran JKN atau BPJS Kesehatan ini baru masuk tahap awal.

“Saat ini masih dalam tahap awal untuk membuat permodelan dengan menggunakan data cost dan data utilisasi dari BPJS Kesehatan,” kata Terawan. (ist)

Tuban, Jatim Pos Ratusan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dari berbagai jenis di serahkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Tuban. Bupati Fathul Huda menyerakan langsung kepada kelompok tani di halaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tuban, Kamis (26/11).

Fathul Huda mengatakan bantuan diharapkan sebagai penunjang mempermudah percepatan sektor pertanian dan lumbung pangan Nasional di Kabupaten Tuban. Selain itu mempertimbangkan minimnya minat generasi muda terjun ke sawah sebagai petani.

Selain itu alsintan diharapkan menjawab kebutuhan petani. Bisa meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus produksi. Jika biasanya panen 1 atau 2 kali per tahun dengan hadirnya Alsintan ini bisa meningkat lebih banyak.

“Saat ini SDM yang kita ketahui bahwa yang menjadi petani turun. Tetapi saya bangga, karena dengan peminat petani yang turun Alsintan ini bisa berfungsi dengan maksimal dan efisien,” ungkapnya.

Secara simbolis Bupati Tuban Fathul Huda menyerakan Alsintan kepada perwakilan kelompok tani

Di tempat yang sama Kepala DPKP Murtadji menjelaskan Alsintan yang diserahkan dari dana APBD Tuban perubahan 2020 dan APBN. Dana sharing tersebut diwujudkan bantuan dalam bentuk pompa air diesel 135 unit, traktor roda dua 7 unit, traktor roda empat 5 unit, cultivator 11 unit, alat tanam jagung 140 unit, rumah burung hantu 200 unit, dan motor roda tiga 11 unit.

Dia menambahkan hal ini

dr AISYAH DAHLAH....... mudian melanjutkan program profesinya di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Suatu ketika, dr Aisyah Dahlan bercerita, bahwa awalnya ia punya cita-cita untuk menjadi dokter anak.

Namun hal tersebut harus ia kesampingkan karena pada awal mula kariernya di tahun 1997 Indonesia tengah dilanda darurat narkoba. Ia kemudian membulatkan tekad dan mendedikasikan hampir seluruh waktunya untuk membantu para korban yang terlanjur kecanduan terbebas dari jeratan obat hingga kini.

Di RS Harum Sisma Medika, Kalimalang, Jakarta Timur awalnya dr Aisyah menerima beberapa pasien narkoba yang ia bantu awasi program detoksifikasinya selama dua minggu. Setelah itu seharusnya pasien-pasien tersebut direhabilitasi rawat

dari Halaman 1 inap namun karena fasilitas di Indonesia belum memadai maka terpaksa dirujuk ke Kuala Lumpur, Malaysia.

Dari sana program terus berkembang dan orang yang ikut rehabilitasi semakin banyak sampai akhirnya cukup besar untuk menjadi sebuah yayasan bernama Sahabat Rekan Sebaya (SRS). Artis Bimbim Slank adalah salah satu pasien yang dibantu oleh dr Aisyah yang kemudian jadi inspirasi beberapa fans-fansnya untuk melakukan hal yang sama.

Sejak itu sampai 2015 Yayasan SRS sudah berhasil merehabilitasi ribuan pecandu. dr Aisyah melanjutkan program pemberdayaan aftercare juga sudah lebih maju karena para pasien kini di SRS bisa memilih berbagai keterampilan mulai dari beternak, bernyanyi, menjahit, perbengkelan, sampai perfilman

PENGGANTI LIBURAN IDUL FITRI............

Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

Rabu, 30 Desember 2020: Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

Kamis, 31 Desember 2020: Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

Jumat, 1 Januari 2021: Libur Nasional Tahun Baru 20 21 Masehi.

Seiring dengan SKB 3 Menteri itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meloporkan kepada DPR, pihaknya telah melakukan persiapan menyambut liburan panjang ini. Kemenhub sendiri melakukan berbagai kegiatan antisipasi. Salah satu dengan melakukan pemantauan H-7 sebelum liburan.

“Total ada 11 hari secara berturut-turut sampai 4 Januari (2021). Ini merupakan cuti bersama sebagai pengganti liburan Idul Fitri. Kemenhub akan melakukan pemantauan 18 hari dalam liburan Natal ini. Mulai dari H-

bentuk perhatian ini karena petani paling tangguh tidak tergoyahkan walaupun dalam kondisi Covid-19. Ketika terjadi perang dagang tidak pernah goyah, sehingga memberi kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PD RB) Kabupaten Tuban.

Seperti diketahui program pertanian dari hulu sampai hilir saat ini sudah dicoba diterapkan di Kecamatan Widang. Selama ini beras di Tuban menjadi sasaran pedagang dari luar kota, karena hasil padi Tuban premium. (min)

7 yaitu 18 Desember sampai H+10 sampai 4 Januari,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI, Rabu (25/11/2020).

Selain itu, Kemenhub bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kesiapan sarana dan prasarana mulai akhir November ini. Tak hanya itu, semua moda transportasi juga harus diperiksa.

“Kami juga melakukan rem cek secara intensif di seluruh moda transportasi,” terangnya.

Budi menuturkan, pihaknya telah melakukan kesiapan sarana dan prasarana dalam menghadapi liburan panjang akhir tahun. Kemenhub, katanya, juga akan melakukan pemantauan selama 18 hari mulai dari 18 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021.

Namun, pelaksanaan transportasi pada liburan akhir tahun tetap mengacu pada peraturan meneteri perhubungan atau PM

yang semuanya ia awasi.

Saat ditanya apakah dr Aisyah yang juga menjabat ketua yayasan pernah merasa kewalahan menjalani kesibukannya, dengan mantap ia malah mengaku senang dan bebas stres.

“Saya malah merasa beruntung jadi enggak cuma mendampingi detoks di rumah sakit aja. Kalau ini saya jadi banyak pilihan kegiatan, bisa ke mana-mana. Membuat saya pribadi bisa selalu belajar ilmu baru,” ujar dr Aisyah Dahlan.

Berkat aktivitas dan profesinya sebagai seorang dokter profesional, dr Aisyah telah meraih beberapa penghargaan, misalnya sebagai “perempuan inspiratif di Indonesia”, Majalah OASE 2018, penghargaan Indihome Inspiring Woman Award dari Telkom Indonesia, sebagai “Woman Health Activist”, dsb masih banyak penghargaan lainnya. (yus) dari Halaman 1 nomor 41/2020 tentang pengendalian transportasi.

“Yaitu, menerapkan protokol kesehatan ketat dengan menerapkan 3M, pembatasan kapasitas,” ujar dia.

Dari sisi sarana transportasi, Budi mengungkapkan, sebanyak 275 armada kereta api, 1.186 kapal laut serta 10.

442 penerbangan yang disiapkan selama liburan panjang akhir tahun.

“Jumlah penerbangan ini fleksibel bisa dinaikan karena keberadaaan bisa setiap saat ditambah,” ucap dia.

Selain itu, tambah Budi, rekayasa lalu lintas juga disiapkan untuk mengurai kemacetan saat liburan panjang akhir tahun.

“Pada moda angkutan jalan kami koordinasi dengan korlantas skenarionya kita sudah cukup padu dan korlantas contraflow apabila adakan satu arah, buka tutup rest area, dan imbauan tidak mudik dihari bersamaan,” pungkas dia. (ist)

Hal - 16 Edisi 384 T ahun XIX – Minggu I Desember 2020 Tahun

DPRD Jatim Dorong Penyelesaian Pembangunan Pansela Ketua Komisi D DPRD Jatim, Kuswanto bersama Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah dan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa serta Dirjen PU Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian.

Komisi D DPRD Jawa Timur terus mendorong penyelesaian percepatan pertumbuhan ekonomi di pesisir selatan. Salah satunya dengan penyediaan infrastruktur jalan Pansela atau JLS pada tahun 2024.

“Komisi D mencatat ada beberapa pekerjaan yang harus ditanggapi serius, salah satunya jalur Pantai Selatan (Pansela) atau jalur lintas selatan (JLS) yang sudah dibangun 18 tahun dan belum ada kepastian kapan akan selesai,” ujar Ketua Komisi D DPRD Jatim Kuswanto dalam sambutan kegiatan Forum Komunikasi yang diinisiasi Komisi D DPRD Jatim dengan tema Percepatan Pembangunan Pansela atau JLS Jawa Timur di Hotel Santika Premier di Semarang bersama kementerian PU PR, Selasa (24/11).

Politisi Partai Demokrat ini mengaku pihaknya sudah melakukan kunjungan kerja ke Lot 7 yakni di Kabupaten Blitar terkait perkembangan pembangunan Pansela atau JLS. Menurutnya Pansela atau JLS yang panjangnya 684,31

KM yang dimulai sejak 2002.

Sisanya saat ini 301,18 KM. saat ini berproses 86,48 KM di lot 6, 7,8 dan 9. Dananya dari pinjaman Islamic Development Bank (IDB).

“Jadi yang belum tersentuh 214,70 KM. Kemudian 47,19 KM belum dibebaskan.

Untuk anggaran yang dibutuhkan Rp 4,784 T. Menurut pihak terkait JLS akan selesai 2024, tapi pihak tersebut juga bilang sumber dananya belum jelas,” ungkap Kuswanto.

Kuswanto menambahkan selama 2 tahun pihaknya menjabat, baik Pemprov dan Pemkab memastikan tidak ada anggaran untuk pansela atau JLS dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mengaku pembangunan JLS ini harus selesai untuk dijadikan landmark prestasi Komisi D dalam bekerja. Meski demikian ia optimis khofifah akan mampu menyelesaikan JLS. “Karena beliau mempunyai komunikasi intens dengan pak Menteri,” tuturnya.

Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah menambah-

kan, yang menjadi pekerjaan rumah (PR) besar Jatim adalah menyelesaikan disparitas ekonomi yang masih cukup tinggi. Menurutnya dari 38 kabupaten/kota sektor industri besar masih melingkupi pada gerbang kertasusila yakni Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan dan Kediri karena ada pabrik rokok terbesar. “Satu hal ya ng menyebabkan disparitas tinggi adalah pembangunan infrastruktur jalan masih mengalami hambatan. Melalui forum ini kami berharap ada titik temu yabg solutif,” tutur politisi PKB ini.

Sementara itu Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan latar belakang dibangunnya Pansela atau JLS adalah menanggapi adanya isu kesenjangan adanya disparitas antara wilayah Utara dan Selatan Jatim. Selain itu wilayah selatan Jatim infrastrukturnya masih terbatas khususnya aksesibilitas.

“Kemudian potensi ekonomi di wilayah selatan jatim sangat besar dan beragam namun belum dimanfaatkan secara luas,” ungkapnya.

Mantan Menteri Sosial ini menambahkan, tujuan dibangunnya pansela atau JLS ini adalah meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Selain itu meningkatkan aksesibilitas dari daerah terpencil ke sentra industri.

“Selain itu bisa membuka akses sektor-sektor wisata di wilayah selatan Jatim,” katanya.

Lebih lanjut Khofifah mengatakan progres pembangunan JLS saat ini dengan total panjang 675,31 KM ya ng sudah terbangun sepanjang 383,10 KM atau setara

Kepulauan Madura Butuh Dokter Spesialis Tenaga medis di wilayah kepulauan mendapat perhatian Komisi E DPRD Jatim.

Agar kualitas para dokter di kepulauan lebih baik, wakil rakyat itu usul ke Pemprov Jatim untuk menyekolahkan tenaga medis seperti dokter untuk menempuh pendidikan spesialis.

Anggota Komisi E, Dr. Ir. H Zainal Abidin, SE, MM mengatakan, program ini layak diberikan mengingat kualitas tenaga kesehatan di sana perlu ditingkatkan. “Kami sudah ajukan agar di APBD 20 21 nanti Pemprov Jatim menganggarkan untuk menyekolahkan para dokter di wilayah kepulauan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitasnya agar bisa menangani kasus-kasus penyakit yang lebih berat,” kata Zainal Abidin, Selasa (24/11).

Dicontohkan, untuk dokter penyakit dalam, kandungan, atau penyakit khusus lainnya, mereka kita usulkan diberi beasiswa menjadi dokter spesialis. Sebab saat ini sangat sulit untuk mencari dokter yang memiliki status

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Dr. Ir. Zainal Abidin.

sebagai dokter spesialis di kepulauan Madura.

Politisi asli Sumenep ini menceritakan, dari hasil keliling di wilayah kepulauan Madura memang sangat sulit untuk menemukan dokter spesialis, sehingga satu-satunya jalan yang perlu dilakukan adalah SDM (dokter dan nakes) yang ada perlu disekolahkan dengan biaya pemerintah. “Kalau dengan biaya sendiri pasti mahal. Tapi kalau pemerintah kan ada anggarannya,” ungkapnya.

Lantas apakah tidak khawatir mereka yang disekolahkan justru enggan kembali ke

tempat asal dia bertugas. “Kita buatkan ikatan dinas, perjanjian bahwa mereka tetap akan berkomitmen untuk memberi pelayanan di kepulauan. Kedua, kita prioritaskan kepada dokter asal Madura dan kepulauan atau diutamakan putra daerah. Ini sekaligus pemberdayaan sumberdaya yang ada,” tegas politisi Partai Demokrat.

Diharapkan dengan program beasiswa ini bisa terjadi pemerataan kesehatan di Madura khususnya wilayah kepulauan. “Memang ada rumah sakit di Pulau Kangean tipe D. Namun tenaga dokternya terbatas. Lalu di Pulau Bawean misalnya modelnya shift-shiftan. Kan akan jadi lebih baik kalau permanen,” ungkapnya.

Seiring dengan itu, kata Zainal perlu direalisasikan juga pem bangunan rumah sakit permanen guna mendukung rumah sakit apung yang ada. “Dengan memiliki dokter spesialis maka nanti selain bisa menangani secara cepat penyakit para pasien, juga tidak terlalu menggantungkan pada rumah sakit besar,” pungkasnya. (yd)

56,73 persen. Sedangkan ya ng belum terbangun 292,22 KM atau setara 43,27 persen.

“Dari jumlah yang belum terbangun ini sisa penanganan sepanjang 140,65 KM. Sedangkan lainnya masih menunggu usulan pemanfaatan sisa lelang loan IDB, APBN 2020-2021 dan APBN 20212022,” ungkap Khofifah.

Total dari yang belum dibangun, paling banyak belum selesai penanganannya ada di Kabupagen Trenggalek sepanjang 39,57 KM, di Kabupaten Tulungagung sepanjang 21,4 KM, Kabupaten Malang sepanjang 4,4 KM, Kabupaten Jember sepanjang 56,4 KM, dan Kabupaten Banyuwangi sepanjang 19,10 KM. “Kami berharap dari Pacitan bisa selesai nyambung sampai Banyuwangi. Nah pengerjaan lot 6 dan lot 7 di Tulungagung adalah pengerjaan yang lebih cepat dilaksanaan meski pada masa pandemi,” katanya.

Sementara itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan hal tersebut.

“Pansela, terutama dari arah Jogjakarta ke Timur mulai dikerjakan,” kata Dirjen PU Bina Marga Kementerian PU PR, Hedy Rahadian dalam fo-

rum tersebut.

Hedy sepakat bahwa jalan menjadi salah satu mobilitas penunjang kehidupan ekonomi warga. Oleh karenanya, pemerintah saat ini terus menuntaskan proyek jalan, terutama jalan bebas hambatan. Pun demikian dengan Pansela, ada sejumlah sumber pendanaan yang disiapkan. Pertama, pinjaman dari Islamic Development Bank, hingga Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara.

Pemerintah pusat saat ini memetakan daerah mana ya ng akan dikerjakan terlebih dahulu. “Kami pilih ruasnya mana dahulu yang paling mungkin dibiayai,” kata Hedy dalam diskusi yang berlangsung di Semarang tersebut.

Pemerintah pusat menyebut tak bisa bergerak sen diri. Pihaknya memerlukan dukungan kerjasama untuk menuntaskan proyek tersebut. Pihaknya mencontohkan peluang kerjasama yang telah dilakukan.

Bukan hanya dengan Pemerintah Provinsi. Lebih jauh, juga menggandeng pemerintah kabupaten/kota.

Misalnya ruas Pansela yang menghubungkan Kabupaten Trenggalek dan Tulunga-

Sekolah tatap muka untuk para pelajar sudah ancang-ancang dimulai pada 2021. Namun Anggota Komisi E DPRD Jatim dan juga Ketua Fraksi Partai Demokrat, Sri Subiati mengaku, pihaknya belum setuju atau ditunda terlebih dahulu.

Pihaknya meminta Pemprov Jatim melakukan pemetaan zona sesuai status Covid-19 sebelum memberlakukan kebijakan belajar mengajar secara tatap muka.

Pernyataan Bu Anti, sapaan akrab Sri Subiati itu ia sampaikan menanggapi keputusan Menteri Pendidikan Nadim Makarim yang membolehkan sekolah kembali melakukan pembelajaran secara tatap muka mulai awal 2021.

Menurut politisi wanita asli Pacitan ini, informasi dari Dinas Kesehatan Jatim menyebutkan kasus Covid-19 di Jatim masih mengalami kenaikan dari zona kuning dan oranye, bahkan beberapa diantaranya jadi zona merah.

Ini perlu menjadi pertimbangan sebelum memutuskan mengijinkan kegiatan belajar tatap muka.

“Tadi hearing dengan di-

nas kesehatan menyebutkan jumlah positif di Jatim naik lagi. Kemarin memang sempat melandai, sekarang naik lagi. Saya selaku ketua fraksi belum setuju. Potensinya masih tinggi apalagi vaksin yang selama ini dikabarkan masih belum ada kepastian,” ungkap Bu Anti usai hearing dengan Dinas Kesehatan Jatim, Senin (23/11).

Anggota Komisi E DPRD Jatim ini, juga mengingatkan kalaupun sudah ada vaksin yang dikabarkan di bulan Desember 2020, toh tidak langsung diberikan untuk semua orang, namun mendahulukan para pekerja dengan resiko tinggi Covid-19.

“Kalau pun sudah ada vaksin tapi pemberiannya kan belum bisa langsung ke seluruh masyarakat. Tapi ya ng didahulukan adalah mereka yang beresiko tinggi seperti tenaga kesehatan, TNI, Polri, Satgas Covid dan yang lainnya yang memang diprioritaskan,” kata Bu Anti mengingatkan.

Karena itu politisi berparas cantik ini, meminta baik Pemprov maupun Pemkab atau Pemkot melakukan sinergi antara dinas pendidi-

gung. Saat ini, telah mencapai galian tanah dan pemetaan trase jalan.

Jalur sepanjang 17,78 km itu ditargetkan rampung pada 2021. Berdasarkan gambaran yang sudah ada, akan berdiri rest area besar yang memilki pemandangan menghadap ke laut. “Kami kerjasama membuka rest area dengan Pemda. Kami siapkan lahan untuk rest areanya, kemudian dikembangkan oleh pemda untuk memasarkan produk-produk UM KM,” katanya.

Pada prinsipnya, pemerintah pusat juga ingin memastikan bahwa jalan yang telah dibangun dapat mengungkit ekonomi setempat. Sehingga, perlu adanya kajian matang oleh pemerintah setempat untuk memetakan potensi daerah yang bisa diangkat.

Misalnya, produk pertanian, pariwisata, atau lainnya.

Sebab, banyak daerah yang telah membuka jalan baru namun tak kunjung mendatangkan investor. “Kami harap bukan hanya sekadar rencana pengembangan kawasan. Namun, perlu realitas yang bisa mendatangkan investor sehingga mau menanamkan investasi di daerah setempat,”pungkasnya. (yd)

Perlu Pemetaan Zona Covid-19 Sebelum Belajar Tatap Muka

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Sri Subiati.

kan dengan dinas kesehatan untuk memetakan wilayah apa status zonanya. “Saya minta pemda meminta rekomendasi dari dinas kesehatan setempat sebelum memutuskan melakukan pembelajaran tatap muka. Maka dinas pendidikan harus bersinergi dengan dinas kesehatan setempat. Kalau memang dinas kesehatan setem pat oke, ya monggo. Tapi kalau zonanya mengkhawatirkan sebaiknya jangan dulu,” pintanya.

“Tapi untuk Jatim keseluruhan jangan di gembyah uyah (hantam rata) untuk pelaksanaan belajar tatap muka. Sebaiknya sesuai zona wilayah masing-masing,” pungkasnya. (yd)