IS SN : 1412 - 7 490 ISSN 7490
Edisi 416 T ahun XX – Minggu IV September 2021 Tahun
Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT Media Utama Jatim Direktur Utama : H Syaiful Anam Pemilik Hak Paten Merek Nama Jatim Pos No. (250) MEREK INDONESIA (111) IDM000002986 DIREKTORAT MEREK (151) 12 April 2004 Dirjen HAKI Kemenkum HAM Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No. 15-17 Surabaya Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya Terverifikasi Administrasi & Faktual Dewan Pers www.dewanpers.co.id
Semua Sektor di Jatim Anggarannya Dikurangi Kecuali Kesehatan
IKFINA FAHMAWATI Istri Bupati, Kini Jadi Bupati Mungkin tak banyak yang tahu jika Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati adalah seorang dokter. Ia merupakan lulusan S1 Kedokteran Universitas Brawijaya (UB) Malang pada 2003. Ia juga menempuh pendidikan S2 Magister Sains Psikologi Universitas Surabaya (Ubaya) pada tahun 2016. Prestasi di bidang pendidikan itu tak menghentikan langkah Ikfina untuk menjadi bupati perempuan pertama di Mojokerto. Ini merupakan
Bersambung ke hal.. 15
DAMPAK pandemi Covid-19, hampir seluruh sektor di Provinsi Jawa Timur anggarannya dikurangi, hanya sektor kesehatan ada penambahan. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Rabu (22/9) menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jatim Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, di Gedung DPRD Jatim. Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar. Dihadiri Wakil Ketua Anwar Sadad, dilaksanakan secara ofline dan online. Beberapa hal disampaikan Gubernur Khofifah terkait anggaran. Bahkan pada sektor urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, mengalami penu-
Polemik Kepala KUA Wonoayu
Diadukan Para Modin ke Kemenag Sidoarjo
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonoayu Sidoarjo.
Sidoarjo, Jatim Pos Kurang puas dengan kepemimpinan Kepala KUA Kecamatan Wonoayu Sidoarjo, para Kaur Kesra/Modin setempat mengadu ke Kemenag Sidoarjo, Sabtu (18/9/2021). Menyikapi adanya polemik tersebut, Ahmad Najib, selaku Kepala KUA Wonoayu yang dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan, alasan ketidakpuasan dari para Modin tersebut dikarenakan Kepala KUA tidak mau mengakomodir keinginan mereka. “Padahal permintaan ter-
sebut bertentangan dengan aturan yang berlaku,” ujar Ahmad Najib, kepada wartawan. Ia (Kepala KUA) menjelaskan, bahwa berdasarkan surat edaran Kemenag Sidoarjo Nomor 1784/2017, bahwa terkait dengan biaya pendaftaran nikah di luar kantor KUA untuk tidak melalui Modin/Kaur Kesra Desa. “Akar permasalahannya dari situ. Sehingga saya meminta agar biaya pernikahan di luar kantor KUA langsung dibayar melalui bank atau ditransfer, kalau dilakukan di kantor KUA kan gratis tidak ada biaya sepeser pun,” ungkap Ahmad Najib.
“Sehingga dengan kebijakan tersebut, banyak Modin desa yang tidak terima. Kemudian menuduh saya sebagai Kepala KUA yang macam-macam, padahal saya menjalankan sesuai aturan,” imbuhnya. Dihubungi terpisah, Ahmad Khuzaini, selaku Ketua Paguyuban Modin Kecamatan Wonoayu mengatakan, bahwa pengaduan para Modin tersebut karena didasari adanya kepentingan pribadi dengan Kepala KUA Wonoayu Ahmad Najib. Terkait isi pengaduan para Modin tersebut, Khuzaini, mengaku tidak tau menahu apa isi maupun poin dari yang diadukan terhadap Kepala KUA Wonoayu tersebut. “Yang saya tahu dari 23 Modin desa, ada 14 Modin yang sudah mencabut pengaduannya,” kata Khuzaini. Sebelumnya, Khuzaini yang juga Modin Desa Candinegoro Kecamatan Wonoayu menyarankan kepada semua Modin untuk duduk bersama dan musyawarah agar permasalahan ini selesai disini. (zal)
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meninjau RS Darurat Covid beberapa waktu lalu. Anggaran Pemprov banyak dialihkan untuk penanganan Covid.
runan yang signifikan. Diantaranya, secara umum, sektor pendidikan, berkurang
186 miliar. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga berkurang 433 miliar. Dinas Pekerjaan
Umum Sumber Daya Air berkurang sebesar 149 miliar. Bersambung ke hal.. 15
Mensos Risma Hentikan Bansos
Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Jakarta, Jatim Pos Program bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp300 ribu bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid19 secara resmi dihentikan oleh pemerintah. Menteri Sosial Tri Risma-
harini menyebut penghentian ini dilakukan mulai September 2021. Sesuai dengan rencana awal memperpanjang BST selama dua bulan selama Juli-Agustus akibat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Ma-
syarakat (PPKM) Darurat. Seharusnya, kata mantan Wali Kota Surabaya ini, BST hanya diberikan selama empat bulan mulai Januari-April 2021. Namun, program ini diperpanjang hingga Agustus karena kebutuhan bansos masih tinggi mengingat pemberlakuan pembatasan mobilitas. “Tidak (penyaluran BST tidak dilanjutkan), hanya dua bulan (diperpanjang) karena ada PPKM darurat Mei-Juni,” ujar Risma kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 21 September 2021. Sebelumnya, Risma pernah mewacanakan mengevaluasi kembali perpanjangan bansos tunai Covid-19. Alasannya, roda perekonomian masyarakat sudah mulai bergerak meski masih masa PPKM. Sebagai informasi, banBersambung ke hal.. 15
Kominfo Jatim Bangun Infrastruktur Backbone TIK
Integrasikan Seluruh Jaringan OPD di Surabaya Raya
Surabaya, Jatim Pos Pemanfaatan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), merupakan tulang punggung dalam komunikasi data dan informasi. Karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Pro-
vinsi Jawa Timur mencoba membangun infrastruktur backbone TIK. Backbone atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan utama dalam sebuah jaringan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Infrastruktur
Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Ir. Arif Lukman Hakim, MM saat melaunching operasional infrastruktur backbone dan sistem monitoring jaringan TIK di kantornya,
Selasa (21/9/2021) siang. Backbone TIK tersebut nantinya akan mengintegrasikan seluruh perangkat daerah Provinsi Jawa Timur yang berada di wilayah Surabaya Raya.
Bersambung ke hal.. 15
Kabid Infrastruktur TIK Arif Lukman Hakim (tengah) diapit Kabid Aptika Nirmala Dewi (kiri) dan Sekretaris Dinas Kominfo Ayu Mustika Dewi (kanan), usai menjelaskan tentang pemanfaatan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).