Jatim Pos Edisi 448

Edisi 448 T ahun XXI ~ Minggu III Juli 2022 Tahun

Terverifikasi Administrasi & Faktual Dewan Pers (www.dewanpers.co.id)

ISSN : 1412 - 7490

Adhy Karyono Jadi Sekda Jatim

Ini Tugas Penting Diberikan Khofifah Dewi Perssik Cerai Ketiga Kalinya Santer terdengar Dewi Perssik digugat cerai sang suami Angga Wijaya. perceraian antara Dewi Perssik - Angga Wijaya. Pihak Angga konon telah mendaftarkan perceraian itu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 20 Juni 2022.

SETELAH melalui proses panjang, akhirnya Adhy Karyono dilantik sebagai Sekdaprov Jatim, Jum’at (15/7/2022).

Pelantikan dilakukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi.

Adhy Karyono terpilih bedasarkan penilaian akhir dari Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM) setelah melewati seluruh tahapan seleksi mulai dari seleksi administrasi, assessment, penulisan makalah, wawancara dan rekam jejak. Adhy Karyono adalah mantan Kepala Biro Perencanaan Kemen-

Bersambung ke hal.. 15

Bersambung ke hal.. 15

Kasus Pelecehan Seksual

Pemprov Jatim Wujudkan Pesantren Ramah Anak

Kepala DP3AK Provinsi Jatim, saat menjadi narasumber dalam acara Pelatihan Penguatan Kelembagaan GCK dan Sosialisasi SOP yang diselenggarakan di Hotel Aston Sidoarjo (Kominfo Jatim).

Surabaya, Jatim Pos Provinsi Jawa Timur tercatat memiliki 4.452 pondok pesantren (ponpes) dengan

jumlah santri mencapai 323,3 ribu. Jumlah santri ini merupakan terbanyak di Indonesia.

Dengan banyaknya santri

tersebut, Pemprov Jatim melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK), berusaha keras agar semua ponpes menciptakan pesantren yang ramah anak.

Kepala DP3AK Provinsi Jatim, Restu Novi Widiani, memastikan jika semua pesantren khususnya yang ada di Jatim memiliki lingkungan yang sangat baik. Namun jika ada kasus kekerasan termasuk kekerasan seksual, itu pelakunya adalah oknum, tidak bisa langsung digeneralisir dan divonis bahwa pesantren tersebut tidak baik.

“Saya berharap kepada para pengasuh pondok pesantren, se-

Adhy Karyono (kiri) dilantik sebagai Sekdaprov Jatim oleh Gubernur Khofifah (kanan)

Kasus Pencucian Uang

KPK Panggil Wabup Blitar Jakarta, Jatim Pos KPK memanggil Wakil Bupati (Wabup) Blitar Rahmat Santoso, yang juga adik ipar mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Rahmat Santoso akan diperiksa sebagai saksi di kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Nurhadi.

“Hari ini (12/7) pemerik-

Bersambung ke hal.. 15

Bersambung ke hal..

15

Disparpora Kabupaten Madiun

Gelar Pelatihan Pembuatan Suvenir Korek Dongkrek

Kepala Disparpora Kabupaten Madiun, Anang Sulistijono membuka Pelatihan Pembuatan Suvenir Korek Dongkrek.

Madiun, Jatim Pos Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Madiun menggelar pelatihan pembuatan suvenir korek dongkrek. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, mulai Rabu (13/7/2022) hingga Kamis (14/7/2022).

Hari pertama pelatihan dilaksanakan di Rumah Makan Kampoeng Sawah, Kecama-

tan Balerejo, Kabupaten Madiun pada Rabu (13/7/2022).

Sedangkan hari kedua, para peserta belajar secara langsung pada ahlinya terkait pembuatan suvenir korek dongkrek di rumah Marianto, salah seorang perajin dongkrek di Desa Kebonagung, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun pada Kamis (14/7/2022).

Sebelum praktik pem-

buatan suvenir korek dongkrek, peserta yang terdiri 30 perajin suvenir ini dibekali dengan beberapa materi.

Materi pertama tentang ekonomi kreatif untuk pariwisata yang disampaikan oleh Kabid Pengembangan Pariwisata, Disparpora Kabupaten Madiun, Mokh. Hamzah.

Sedangkan materi kedua, terkait pelaksanaan pening-

katan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang disampaiakan Agus Prastyo Wibowo, perwakilan perajin dongkrek Kabupaten Madiun.

Kepala Disparpora Kabupaten Madiun, Anang Sulistijono mengatakan pelatihan pembuatan suvenir korek dongkrek ini sebagai saBersambung ke hal..

5

METROPOLIS

2

Pemkot Surabaya Manfaatkan Lahan Tidur Untuk Hadapi Krisis Pangan

Surabaya, Jatim Pos Krisis pangan saat ini telah menjadi salah satu ancaman serius global. Oleh sebabnya, Pemerintah Indonesia menyerukan kepada negara-negara ang-

gota G20 untuk bersama dalam mengatasi ancaman krisis pangan tersebut.

Berbagai langkah pun dilakukan pemerintah untuk mencegah rakyat Indonesia

kelaparan. Tak terkecuali dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Melalui program padat karya, pemkot memanfaatkan sejumlah lahan tidur untuk ditanam bahan pangan sebagai pengganti beras.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi usai memimpin Apel Peringatan Hari Koperasi Nasional Ke-75 Tahun 2022 di halaman Balai Kota Surabaya, Selasa (12/7/2022).

“Jadi kita memang menyiapkan ada beberapa lahan pemkot yang dimanfaatkan

oleh masyarakat Surabaya yang belum bekerja, salah satunya adalah digunakan untuk pangan, seperti ketela pengganti beras. Ini juga nanti Insyaallah kita akan kolaborasi dengan koperasi,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Dia menjelaskan, bahwa bentuk kolaborasi bersama dengan koperasi itu bisa berupa pendampingan dalam menjual hasil panen. Juga, mengenai bagaimana mengatur manajemen keuangan.

“Disitulah bagaimana menjual, mengatur keuangan. Itu kalau orang biasa kan agak sulit.

Maka dia menjadi bagian dari koperasi untuk bersama mendewasakan dan membangun ke-

bersamaan,” tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Eri Cahyadi juga menyampaikan, bahwa saat ini perkembangan koperasi di Kota Pahlawan sangatlah luar biasa. Buktinya pada tahun 2021, lompatan pertumbuhan ekonomi Surabaya tercatat signifikan, yakni sekitar 8 poin.

“Ketika kota ini berhasil, maka yang berhasil adalah seluruhnya. Semua elemen masyarakatnya, baik itu masyarakat, pengusaha, tokoh agama termasuk Forkopimda dan wali kota,” ujar dia.

Menurutnya, gotong-royong merupakan bagian yang tak bisa terpisahkan ketika ingin membangun sebuah kota. Baik itu da-

lam membangun SDM warga, mengatasi pengangguran, bayi stunting, gizi buruk, serta memutus mata rantai kemiskinan.

“Karena itu seluruh aset pemkot kita gunakan untuk kepentingan umat. Apakah itu dengan kerja sama pihak ketiga yang bekerja orang Surabaya, atau orang Surabaya yang juga langsung bisa memanfaatkan tanah aset itu,” papar dia.

Wali Kota Eri Cahyadi memastikan, bahwa strategi yang telah dilakukan pemkot ini bertujuan agar bagaimana target untuk mengentas Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Surabaya bisa segera tercapai. (bur/fred)

Surabaya, Jatim Pos Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah membuka kegiatan Car Free Day (CFD) di Jembatan Suroboyo. Selain menjadi salah satu alternatif lokasi untuk berolahraga, masyarakat juga menikmati pemandangan terbaik dari pesisir Kota Surabaya, yakni keindahan Pantai Kenjeran.

Tak jauh berbeda dengan konsep Tunjungan Romansa, CFD di Jembatan Suroboyo juga menghadirkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pagelaran musik akustik, dan ditambah dengan kehadiran food truck.

“Jembatan Suroboyo kita buka untuk CFD, disitu juga ada food truck dan sedang kita uji coba dulu. Karena, kita meminta UMKM yang disana itu untuk bergerak,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Rabu (6/7/2022).

Untuk menggerakkan UMKM di kawasan tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi juga berencana untuk membuka wisata Jembatan Surabaya pada malam hari, setiap akhir pekan. Ia menjelaskan bahwa masyarakat bisa menikmati keindahan dan gemerlapnya pertunjukan air mancur menari, sambil menikmati produk UMKM dari warga sekitar.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, Fauzie Mustaqiem Yos mengatakan bahwa konsep yang digunakan pada CFD di Jembatan Suroboyo dengan menghadirkan food truck ada-

lah tahapan uji coba. Sebab, ia ingin melihat antusiasme dari pemilik food truck.

“Kita lakukan evaluasi, apakah bisa dilakukan setiap minggu atau satu bulan sekali.

Sebab, kita ingin fokus untuk menggerakkan UMKM lokal dari kawasan sekitar,” ujar Yos sapaan lekatnya.

Ia menerangkan, bahwa UMKM di sekitar kawasan Jembatan Suroboyo adalah UMKM binaan dari Kecamatan Bulak, Kecamatan Kenjeran, serta dari tempat wisata Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran.

“Alhamdulillah, mereka mengaku ingin ikut kembali dalam kegiatan CFD di Jembatan Suroboyo. Sama halnya dengan UMKM binaan kelurahan, kecamatan, dan THP Kenjeran, bahwa dagangan mereka sudah ha-

bis terjual,” ungkap dia.

Selain itu, untuk pembukaan Jembatan Suroboyo pada akhir pekan di malam hari, telah dibuka sejak bulan Maret 2022. Tetapi, pada bulan April hingga Mei 2022, ditutup sementara karena bertepatan dengan bulan puasa.

“Bulan Juni 2022 sudah kita buka. Insyaallah untuk bulan Juli 2022 juga akan kita buka.

Namun, untuk kegiatan CFD pada 10 Juli 2022, sementara waktu tidak dibuka karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah dan akan dibuka pada minggu berikutnya,” kata dia.

“Masyarakat bisa berkunjung ke CFD di Jembatan Suroboyo sejak pukul 06.00 WIB. Sedangkan untuk pertunjukan air mancur, akan dibuka setiap hari Sabtu mulai pukul 15.00 WIB hingga 21.00 WIB,” pungkasnya. (bur/fred)

SSC 2022 Kembali Jembatan Suroboyo Digelar di Kota Pahlawan Dibuka Akhir Pekan

Surabaya, Jatim Pos Surabaya Smart City (SSC) kembali digelar, setelah vakum selama dua tahun terakhir di Kota Pahlawan. Di program SCC kali ini digelar dengan konsep berbeda dari tahun sebelumnya, yakni bukan hanya fokus ke soal kesehatan, lingkungan dan pendidikan, tetapi juga mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Surabaya.

Program SSC tahun 2022 resmi dibuka oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Gedung Convention Hall dengan dihadiri oleh jajaran Asisten, Kepala PD, Camat dan Lurah di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot), Selasa (5/7/2022) sore. Dalam pembukaan SSC tahun 2022, juga disaksikan langsung oleh ribuan Kader Surabaya Hebat Kota Pahlawan.

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, SSC menjadi sebuah sarana aplikasi atau program kegiatan masyarakat yang nantinya diwujudkan melalui inovasi berkelanjutan di lingkup perkampungan Kota Surabaya.

“Sebenarnya SSC ini adalah bagaimana warga bisa saling menjaga kampungnya agar terhindar dari kemiskinan, pengangguran, gizi buruk, stunting dan lain sebagainya. Nantinya program di setiap RW yang dilombakan ketika SSC akan dikoneksikan ke Kepala PD, Camat dan Lurah,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan, SSC bukan sekadar program yang hanya dilaksanakan secara rutin tiap tahun. Akan tetapi, akan

berkelanjutan yang nantinya dapat dipetik manfaatnya dan membahagiakan warga Kota Surabaya ke depannya.

Di SSC kali ini, Wali kota yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu ingin masyarakat saling bergotong royong membantu warga yang kesusahan. Terutama membantu anak putus sekolah, gizi buruk, stunting dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Contoh tadi yang saya sampaikan, ternyata kampung itu ada yang banyak penganggurannya, dan warga tahu di lingkungannya ada aset pemkot. Kemudian dia punya ide, untuk menjadikan aset pemkot dijadikan lapangan kerja. Jadi, semakin kampung itu gotong royong, semakin mereka mem buat inovasi ya menang,” jelas Cak Eri. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, di SSC 2022 akan diikuti oleh 1.360 RW di seluruh Kota Pahlawan. Hebi mengaku, animo masyarakat yang berpartisipasi di tahun ini lebih banyak

dari tahun sebelumnya.

Hebi melanjutkan, point penting SSC 2022 adalah soal ekonomi kerakyatan sesuai dengan keinginan Cak Eri Cahyadi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Kota Surabaya.

“Maka itu yg menjadi poin terbesar. Selain lingkungan ada ekonomi kerakyatan itu nanti nilainya besar,” ujar Hebi.

Hebi menerangkan, lomba antar RW di program SSC ini penilaiannya dilakukan sebanyak 3 kali dalam waktu enam bulan ke depan. Jurinya, pemkot akan melibatkan para akademisi, praktisi dan OPD yang nantinya turut serta menilai dari awal hingga perubahan yang telah dilakukan di masing-masing kampung.

“Jadi perubahan paling besar inilah yg akan menjadi paling baik. Mulai dari perubahan kesehatan, lingkungan, pendidikan dan lain sebagainya. Contohnya, MBR di sebuah kampung ada 20, kemudian berkurang jadi 10, nah itu masuk poin penilaian kami,” pungkasnya. (bur/fred)

Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung jawab: H Syaiful Anam Ombudsman: Gatot Soedjono, Zis Muzahid Hasan; Penasehat Hukum: Ahmad Budianto SH.MHum; Direktur/Pemimpin Perusahaan: H Syaiful Anam; Redaksi Pelaksana: Jufri Yus; Koordinator Liputan: Siswo Oetomo; Dewan Redaksi: H Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Gatot Soedjono, Jufri Yus; Surabaya: Kurniadi Noveyanto, Freddy SL, Burhanuddin, Dani Tri Hadiyatno; Sidoarjo: Rizal Zulkarnaen; Malang: Ziz Muzahid Hasan; Batu: Wahyono, Swandy Tambunan; Jombang: Musyanik Kurniasari; Jombang/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo; Kediri: Andri Ashariyanto, Prisma Dwi Yudiansyah; Tuban: Nur Aminin; Lamongan: Achmad Bisri; Madiun: Jumali; Ponorogo: Nuryadi; Ngawi: Rendy Rian Cahya, Sembodo Arif Pambudi (sirkulasi); Pamekasan: Achmad Jadid; Sampang: Abdul Kodir, Ali W; Sumenep: Sadam Husen; Mojokerto: Mokh Zainudin; Probolinggo: Moh Sifak, Moh Hasin; Pasuruan: Hamzah Pujiono; Situbondo: As’ad; Bondowoso: Eko Prayitno; Jember: Hermanto; Banyuwangi: Reny Kusuma, Mohamad Saiful Rizal; Lumajang: Firman; Tulungagung: Sandi Trantana; Trenggalek: Ahmad Yulis Satriaji, Puthut Purbantara; Blitar: Slamet Karno, Sandi Trantana; Alamat Redaksi: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya; Alamat Perusahaan: Jl. Gununganyar Tengah VIII/34, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194; Email: mediautamajatim@yahoo.com; Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya; SIUP No. 503/5612.A/436.6.11/2014; No Rek 0011265286 Bank Jatim a.n PT Media Utama Jatim, 0096.01.044662.50.2 BRI Kaliasin Surabaya a.n Drs H Syaiful Anam; Berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999; Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl Rungkut Industri III No. 49 Surabaya-60401; Isi di luar tanggungjawab percetakan.

JATIM I

3

Wabup Pamekasan Ajak PLN Kolaborasi

Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat Wabup Pamekasan RB Fattah Jasin bersama Menejer UP3 Pamekasan, Feri Asmoro Hermanto, didampingi oleh Asisten 1, Kadishub dan Kepala BPKPD Pamekasan.

“Saya terima kasih atas kerja sama ini, yang jelas kami butuh PLN, dan semua masyarakat membutuhkan PLN, kami yang harus menyampaikan sesuatunya demi masyarakat,” pungkasnya.

Pamekasan, Jatim Pos Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan Raden Bagus Fattah Jasin mengajak PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur UP3 Pamekasan untuk bergandengan tangan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bumi Gerbang Salam, Rabu (13/7/2022).

Menurutnya, PLN merupa-

kan kebutuhan vital masyarakat yang harus menjadi perhatian dalam hal pelayanan. Karena segala aktifitas masyarakat membutuhkan daya listrik, utamanya mereka yang tengah menjalankan usaha rumahan.

“Mudah-mudahan dengan pembaharuan tanda tangan antara Pemkab Pamekasan dengan PT PLN bisa bermanfaat kepada masyarakat. Saya siap memban-

tu PLN, dan PLN juga saya kira siap membantu kita memenuhi cita-cita bapak bupati untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera,” kata Wabup Fattah Jasin usai menggelar MoU dengan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur UP3 Pamekasan, di Mandhapa Agung Ronggosukowati.

Mantan PJ Bupati Pamekasan itu juga mengajak PLN ikut serta membangun Pamekasan melalui corporate social responsibility (CSR) demi terwujudnya niat tulus Bupati Baddrut Tamam meningkatkan ekonomi masyarakat dari bawah merata dan berkeadilan.

“Saya terima kasih atas kerja sama ini, yang jelas kami butuh PLN, dan semua masyarakat membutuhkan PLN, kami yang harus menyampaikan sesuatunya demi masyarakat,” pungkasnya.

Diketahui, Memorandum of Understanding (MoU) tersebut tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan

Pencari Katak di Blitar Tewas Dililit Ular Sanca Blitar, Jatim Pos Nasib nahas dialami Ponirin alias Goren (45) tahun, lelaki warga lingkungan Palulo RT 04 RW 05 Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten. Ia kehilangan nyawa akibat dililit Ular Sanca berukuran besar. Karena ukurannya yangbesar dan panjang itu sehingga diklasifikasi sebagai ular Python.

Insiden maut ini bermula ketika Ponirin mencari katak dan ular di area persawahan Dusun Karangtalun Desa Modangan Kecamatan Nglegok pada Selasa (12/7/2022) pagi sekitar pukul 05.30 WIB. “Saat ditemukan kondisi korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Sedangkan ular masih berada di samping korban,” ucap Kapolsek Nglegok Iptu Nur Budi Santoso kepada Jatim Pos. Iptu Nur menyebutkan, baju yang dikenakan korban juga robek seperti bekas lilitan dan gigitan ular. Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan petugas kesehatan, ditemukan tanda lilitan dan gigitan ular di

bagian dada korban.

Diketahui keseharian korban adalah sebagai pencari katak dan ular. Pasalnya korban sedang membawa jerigen dan alat penangkap katak saat ditemukan.

“Korban memang keseharinya berburu katak dan ular, saat di temukan korban membawa jerigen tempat katak,” kata Iptu Nur. Setelah dievakuasi, ular sanca telah diamankan oleh petugas. Ular sanca kembang sepanjang 4 meter itu akan diserahkan ke petugas Damkar.

Kapolsek Nglegok Iptu Nur

mengimbau kepada warga, agar jika melihat ular sebaiknya tidak mendekat dan mengganggunya.

Lebih jika menghindarinya.

Dari hasil penelurusan Jatim Pos, diketahui sebagian besar spesies sanca adalah predator penyergap. Ular ini biasanya tidak bergerak dalam posisi menyamarkan diri (kamuflase), dan kemudian menyerang mangsa yang lewat secara tiba-tiba.

Serangan sanca pada manusia, meskipun diketahui pernah terjadi, sangat jarang. Namun dapat terjadi jika sanca tersebut merasa terancam. (met)

Korban Ponirin tampak sudah tergeletak saat ditemukan. Sedangkan Ular Sanca dengan panjang 4 meter masih berada di sampingnya.

serta Pembayaran Rekening Listrik Oleh Pemkab Pamekasan.

Hadir dalam kegiatan itu Kepala Bappeda Pamekasan, Taufikurrahman, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Syahrul Munir, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Basri Yulianto, staf ahli bidang hukum dan politik, serta para asisten.

Turut mendampingi Menejer PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur UP3 Pamekasan, Feri Asmoro Hermanto, Menejer Bagian Transaksi dan Energi, Umar Sholehen, Menejer Bagian Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan, Enni Susilawati, Menejer ULP Pamekasan, Agung Setyobudi, dan Menejer ULP Waru, Wisnu Yan Wardana.

Pantauan di lokasi, penandatanganan MoU diawali oleh Kepala Dishub, Basri Yulianto bersama Menejer UP3 Pamekasan, Feri Asmoro Hermanto, disusul Kepala BPKPD, Syahrul Munir bersama Menejer UP3 Pamekasan, dan ditutup oleh Wakil Bupati Pamekasan, Fattah Jasin bersama Menejer UP3 Pamekasan. (did)

Pemdes Pocol Tirakatan HUT Ngawi Ke - 664

Ngawi, Jatim Pos Tiap tanggal 7 Juli seluruh warga Kabupaten Ngawi akan memperingati Hari Jadi Kota Ngawi. Pada malam hari tanggal 6 Juli akan digelar doa bersama yang digelar seluruh Desa di Kabupaten Ngawi.

Tak terkecuali Desa Pocol.

Kegiatan ini diikuti oleh warga masyarakat di Desa Pocol, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, sebagai bentuk rasa syukur menjelang HUT Kabupaten Ngawi Ke664. “Sudah menjadi tradisi, di malam hari jadi, warga di setiap deaa menggelar tira-

katan. Hanya dalam dua tahun terakhir, even sakral itu ditiadakan karena pandemi Covid 19.” ujar Uswatun Hasanah Kepala Desa Pocol.

Kegiatan ini sebagai refleksi untuk melihat Kebupaten Ngawi di masa lampau, kini dan proyeksi menuju masa depan. Kades Pocol Uswatun Hasanah mengatakan, selain berdoa mendekatikan diri kepada Tuhan, kegiatan malam tirakatan untuk mengingatkan kembali sejarah perjalanan Kabupaten Ngawi.

Acara dimulai dengan pembacaan sejarah singkat Kabupaten Ngawi, serta sambutan dari Kepala Desa Pocol dan doa yang dibacakan menggunakan Bahasa Jawa.

Acara berlanjut ke pemotongan nasi tumpeng diiringi lagu selamat ulang tahun yang dinyanyikan semua hadirin. (ren)

Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional

Kodim 0812 Lamongan Tanam Jagung Lamongan, Jatim Pos Guna terwujudnya ketahanan pangan nasional, Kodim 0812/Lamongan, membuka lahan pertanian seluas 1 hektar untuk ditanami komoditas jagung yang merupakan lahan milik TNI AD yang bertempat di Desa Jotosanur Kecamatan Tikung yang berada di lingkungan Koramil 0812/04 Tikung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan.

Penyiapan lahan saat ini pada tahap pembersihan maupun penyemprotan gulma atau tumbuhan pengganggu yang bertujuan untuk memudahkan dalam pengolahan tanah serta nantinya pada saat ditanami, maka tanaman pokok tidak terganggu pertumbuhannya oleh

tanaman pengganggu tersebut.

Dandim 0812/Lamongan Letkol Kav Endi Siswanto Yusuf menerangkan, program pemanfaatan lahan TNI AD ini merupakan perintah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman yang bertujuan untuk penguatan ketahanan pangan bagi masyarakat.

Sementara itu, Danramil 0812/04 Tikung Lettu Inf Taman menambahkan, lahan seluas 1 hektar yang berada Desa Jotosanur merupakan lingkungan TNI AD yang berada di Koramilnya tersebut, lahan ini akan ditanami jagung karena sesuai dengan konstruksi tanah serta pengairan yang ada di lo-

kasi lahan tersebut.

“Nantinya lahan ini akan kita tanami dengan tanaman jagung, karena memang lahannya sangat cocok dengan jenis tanaman ini, sehingga kita harapkan hasilnya nanti juga bisa maksimal,” jelas Danramil, Rabu (13/7/2022).

Disampaikan lebih lanjut oleh Danramil Tikung, bahwa awalnya lahan tersebut kurang produktif karena hanya ditanami dengan tanaman tahunan seperti padi, kemudian beberapa tahun belakangan mulai diolah dan dimanfaatkan dengan tanaman musiman agar hasilnya lebih maksimal dan bisa membantu dalam ketahanan pangan daerah dan nasional. (bis)

JATIM II

4

Inovasi, Kreatifitas dan Kegotongroyongan

Antarkan Pemkot Surabaya Terima Sederet Penghargaan

Seorang pemimpin harus mampu berpikir secara inovatif, kreatif dan solutif dalam menyelesaikan setiap masalah. Begitu bunyi kutipan yang selalu ditekanan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam beberapa kesempatan kepada seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Penekanan yang disampaikan Wali Kota Eri Cahyadi dalam membangun Surabaya, ternyata mendorong Camat, Lurah hingga Kepala Perangkat Daerah (PD) berlomba-lomba berinovasi untuk memberikan kemudahan dan kedekatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Satu di antara hasil yang bisa dirasakan masyarakat sekarang adalah tak perlu jauh-jauh mereka datang ke kantor dinas untuk urus administrasi kependudukan.

Bahkan sekarang, masyarakat bisa langsung bertemu dengan Camat dan Lurah di masing-masing kantornya setiap Jumat. “Tujuan utama kita memudahkan pelayanan ke masyarakat,’’ kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Selain kemudahan pelayanan publik, penguatan ekonomi kerakyatan juga menjadi fokus utama Wali Kota Eri Cahyadi. Melalui program padat

karya, pemkot memanfaatkan lahan-lahan aset yang dimilikinya untuk digunakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dari mulai lahan kosong, Bekas Tanah Kas Desa (BTKD), tambak, hingga Taman Hutan Raya (Tahura), dikelola MBR dengan bermacam-macam klasifikasi bidang usaha. Ada pertanian, perikanan, budidaya maggot, cuci motor, laundry dan bahkan potong rambut hingga kafe. “Tujuan akhir program padat karya adalah mengentas kemiskinan di Kota Surabaya,” jelas Wali Kota Eri Cahyadi.

Upaya mengentas kemiskinan di Surabaya juga dilakukannya melalui program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Langkah itu didukung dengan teknologi pemasaran digital melalui aplikasi e-peken yang dibuat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya. Melalui aplikasi epeken, pemkot menghimpun dan memasarkan toko kelontong dan produk UMKM Surabaya. “Kami terus gerakkan UMKM Surabaya supaya mandiri, dan upaya padat karya ini untuk meningkatkan taraf hidup warga Surabaya,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi.

Tak ketinggalan, dunia pendidikan juga menjadi perhatian serius Wali Kota Eri Cahyadi.

Meski sekarang SMA/SMK sederajat bukan lagi menjadi kewenangan pemkot, namun pihaknya tetap aktif memberikan intervensi kepada para pelajar Surabaya. Bentuk intervensi itu diwujudkan dengan menembus ijazah 729 SMA/SMK sederajat bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surabaya. “Karena bagaimanapun ijazah ini sangat penting untuk meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataupun untuk bekerja,” katanya.

Ide pemikiran yang dicetuskan Wali Kota Eri Cahyadi, rupanya memantik perhatian dan apresiasi banyak pihak. Apresiasi ini pun lantas dimanifestasikan melalui sederet penghargaan Nasional yang diberikan kepada pemerintah kota maupun Wali Kota Eri Cahyadi.

Di antaranya adalah penghargaan dari Baznas Award 2022. Penghargaan ini diberikan kepada Wali Kota Eri Cahyadi karena dinilai sebagai salah satu kepala daerah yang peduli mendukung Gerakan Zakat Indonesia. “Saya yakin, zakat Kota Surabaya bisa dimanfaatkan oleh kepentingan

umat di Kota Surabaya,” ujar Cak Eri panggilan lekat Wali Kota Surabaya.

Bahkan setelah Baznas Award 2022, Museum RekorDunia Indonesia (MURI) juga memberikan penghargaan kepada orang nomor satu di lingkup pemerintah kota tersebut. Penghargaan dari MURI diberikan atas rekornya sebagai pemrakarsa dan penyelenggara lomba inovasi daerah peserta terbanyak se Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Senior Manager Muri Jusuf Ngadri kepada Wali Kota Eri Cahyadi saat Peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke 729 pada Selasa (31/5/2022).

Tak berhenti di sana, keberhasilan dalam penanganan dan pengendalian Covid-19 di Kota Pahlawan melalui skema gotong-royong dan kolaborasi, juga mendapat respons baik dari Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi).

Respons baik itu diwujudkan oleh Persakmi melalui penghargaan yang diberikan kepada Wali Kota Eri Cahyadi. Menurut dia, keberhasilan dalam penanganan Covid-19, tak lepas pula dari peran serta TNI-Polri serta seluruh stakeholder dan elemen masyarakat yang ada di Kota Pahlawan. “Membangun kota itu perlu gotong-royong dan hal ini kami awali dari Covid-19,” kata dia.

Kemudian, sinergi aktif dengan kepolisian di Surabaya yang dilakukan Wali Kota Eri Cahyadi bersama jajarannya juga mendapat respons positif dari Kapolda Jawa Timur. Dua penghargaan sekaligus dari Kapolrestabes Surabaya dan ‘Tan Hana Dharma Mangrva’ dari Kapolda Jawa Timur diterimanya saat peringatan Hari Bhayangkara pada Selasa (5/7/2022). “Ini merupakan kebanggan tersendiri bagi saya pribadi dan seluruh jajaran Pemkot Surabaya. Penghargaan ini menunjukkan bahwa kita bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan semua instansi dan elemen yang ada,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi.

Meski demikian, Wali Kota Eri Cahyadi juga mengapresiasi jajaran Kepolisian khususnya Polrestabes Surabaya dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Selama ini, jajaran kepolisian dan

TNI selalu bersinergi aktif dengan pemkot dalam penanganan dan pengendalian Covid-19. Juga, dalam dapat menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kota Pahlawan. “Saya mewakili seluruh warga Kota Surabaya beserta jajaran Pemkot Surabaya mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan Pak Kapolda Jawa Timur dan Kapolrestabes Kota Surabaya,” tutur Wali Kota Eri Cahyadi.

Sebagai pemimpin yang dikenal inovatif, hal itu membuat Wali Kota Eri Cahyadi menjadi sorotan media. Baik media sosial maupun arus utama ramai memuat informasi pemberitaan terkait orang nomor satu di lingkup Pemkot Surabaya ini. Apalagi, ketika ada kebijakan dan inovasi baru yang digagas Wali Kota Eri Cahyadi, tentu saja media arus utama akan berbondong-bondong untuk memberitakannya.

Banyaknya pemberitaan pada media arus utama lantas menghantarkan Wali Kota Eri Cahyadi menerima penghargaan dari Serikat Perusahaan Pers (SPS) Indonesia. Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu mendapatkan penghargaan dari SPS Indonesia sebagai salah satu pemimpin terpopuler dalam media arus utama.

Penghargaan ini diserahterimakan dalam acara puncak ulang tahun SPS ke 76 di Pekanbaru, Riau pada Rabu (6/7/ 2022) malam. Dalam acara puncak peringatan SPS ke 76 itu, juga dihadiri sejumlah tokoh pers Nasional. “Dari penghargaan itulah menjadi semangat kami

bagaimana pemkot terus bisa bersinergi dengan semua stakeholder yang ada,” terang dia.

Selama ini, Cak Eri selalu menegaskan, bahwa membangun sebuah kota tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemkot Surabaya.

Tapi, dibutuhkan sinergi dan gotong-royong dari semua stakeholder dan berbagai elemen masyarakat yang ada di Kota Pahlawan. “Jadi membangun kota tidak bisa sendiri, tapi sinergi dengan semua stakeholder yang ada, Insyallah akan membawa kebahagiaan bagi warga Kota Surabaya,” tutur dia.

Keberhasilan dalam membangun kota itu dikatakan Wali Kota Eri Cahyadi, apabila semua rakyat di Surabaya mau mencintai kotanya dari hati. Tentu saja untuk mewujudkan semua itu, harus dilakukan dengan gotong-royong dan kolaborasi bersama. “Dengan warga dan sinergi yang hebat, saya selalu mengatakan bukan wali kota yang hebat, tapi orang-orang yang cinta dengan Surabaya,” tuturnya.

Cak Eri kembali menegaskan, bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus mampu berpikir solutif, inovatif dan kreatif dalam menyelesaikan setiap masalah.

Baginya, pemimpin yang berhasil bukanlah yang mampu menunjukkan siapa dirinya. Melainkan adalah bagaimana pemimpin itu dapat berkolaborasi dengan seluruh elemen serta mampu menggerakkan semuanya.

“Sebagai seorang pemimpin jangan pernah menyerah pada keadaan. Tapi, bagaimana kita (pemimpin) harus mampu mencari solusi, berpikir inovatif, kreatif, serta memiliki integritas tentunya,” tandasnya. (ADV)

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (no.2 kanan) menerima penghargaan Tan Hana Mangrva dari Kapolda Jawa Timur Nico Afinta.

JATIM III

5

Pelatihan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Di Jawa Timur Tahun 2022

Kegiatan itu dimaksudkan untuk memberikan pembekalan materi kepada peserta pelatihan pelaku usaha ekonomi kreatif (kriya) di Jawa Timur.

Meningkatkan daya kreativitas pelaku usaha ekonomi kreatif dalam inovasi produk ekonomi kreatif (kriya).

Foto bersama pejabat Disbudpar Jatim, pemateri dan peserta kegiatan Pelatihan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Di Jawa Timur Tahun 2022.

U

NTUK menciptakan produk kriya yang berkualitas dan diminati oleh

wisatawan yang berkunjung ke Jawa Timur, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

(Disbudpar) Provinsi Jatim Melalui Bidang Pengembangan Sumberdaya Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan Pelatihan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Di Jawa Timur Tahun 2022.

Kegiatan berlangsung di Regent Park Hotel Jl. Jaksa Agung Suprapto no 12-16 Kota Malang, 12 s/d 14 Juli 2022. “Juga untuk mengembangkan promosi/ pemasaran produk hingga mancanegara global melalui digital,” ujar Janti Paseru, S.St, Par. Subkor Pengelolaan dan Peningkatan SDM Pariwi-

sata dan Ekonomi Kreatif.

Mewakili Kadisbudpar Sinarto, S.Kar, MM dan Kabid Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Hariyanto,S.Sos., MM, Janti Paseru menjelaskan, penyampaian materi terkait peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi pelaku usaha Ekraf di Jatim guna pengembangan usaha ekonomi kreatif di Jatim dalam menghadapi ekonomi global yang disampaikan oleh ICCN (Indonesian Creative City Network).

Kegiatan itu dimaksudkan untuk memberikan pembekalan materi kepada peserta pelatihan pelaku usaha ekonomi kreatif (kriya) di Jawa Timur. Meningkatkan daya kreativitas pelaku usaha ekonomi kreatif dalam inovasi produk ekonomi kreatif (kriya).

Meningkatkan daya saing nilai jual produk ekonomi kreatif (kriya) pelaku usaha ekonomi kreatof baik skala nasional maupun internasional.

“Dan meningkatkan kompetensi SDM pelaku usaha ekonomi kreatif (kriya) baik secara pengetahuan, ketrampilan maupun sikap dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif (kriya) di Jawa Timur,” ujarnya. (yon)

Berharap Pemuda Jangan Bertumpu Pemerintah JAWA Timur memiliki sumberdaya manusia yang kreatif dan sumber daya lain yang menjadi penunjang ekonomi kreatif. Sub sektor ini terus berkembang antara lain yaitu: fashion, kuliner, kriya, aplikasi dan desain interior dan cenderung tidak terganggu meskipun dalam situasi merebaknya covid-19.

Hal itu dikemukakan Kadisbudpar Jatim, Sinarto S.Kar, MM dalam amanat yang disampaikan Janti Paseru, S.St, Par. Subkor Pengelolaan dan Peningkatan SDM Pariwisata

dari Halaman 1

dan Ekonomi Kreatif Disbudpar Jatim pada Pelatihan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Di Jawa Timur Tahun 2022.

“Saya optimis bahwa ekonomi kreatif akan menjadi tongga penyokong ekonomi di Jawa Timur. Karena ekonomi kreatif ini sangat berkaitan dengan banyak sektor kehidupan. Saya juga berharap agar generasi muda Jawa Timur bisa menjadi penggerak ekonomi kreatif, karena generasi muda merupakan generasi yang melek teknologi dan sangat memahami seluk-

beluk perkembangan industri kreatif,” ujarnya.

“Dan jangan terlalu bertumpu pada pemerintah saja, akan tetapi harus ada inisiatif dari masyarakat terutama anak-anak muda dalam melakukan inovasi-inovasi baru,” tambahnya.

Tahun 2021 adalah tahun yang ditetapkan sebagai tahun internasional ekonomi kreatif untuk pembangunan berkelanjutan (International Year Of Creative Economy For Suistainable Develompent). Dan Indonesia menjadi inisiator resolusi ini yang didukung oleh 81

negara sponsor. Resolusi ini menjadi salah satu upaya untuk memusatkan kembali sektor ekonomi kreatif sebagai contributor penting untuk mendorong pemulihan ekonomi global pasca pandemic covid-19.

“Industri kreatif telah menunjukkan pertumbuhan yang resilient (tetap bertahan) dalam perdagangan internasional.

Ekonomi kreatif juga berpotensi untuk berkontribusi terhadap pencapaian tujuan berkelanjutan hingga tahun 2030. Dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi, akan tercipta

Peserta berdialog dengan pemateri.

lapangan pekerjaan yang memberdayakan wanita dan pemuda sehingga dapat mengurangi kesenjangan dan kemiskinan,” kata Kadisbudpar Jatim.

“Kepada perwakilan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata se Jawa Timur, saya

meminta agar dapat melakukan pendampingan/mitra bagi pelaku usaha ekonomi kreatif di wilayahnya masing-masing hingga tercipta sinergitas yang mendukung peningkatan perekonomian di Jawa Timur,” pungkasnya. (yon)

Disparpora Kabupaten Madiun

Gelar Pelatihan Pembuatan Suvenir Korek Dongkrek

Para peserta Pelatihan Pembuatan Suvenir Korek Dongkrek di RM Kampoeng Sawah, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.

Edisi 448 T ahun XXI ~ Minggu III Juli 2022 Tahun

lah satu upaya untuk memasyarakatkan dongkrek yang sudah menjadi budaya asli Kabupaten Madiun.

“Harapannya korek dongkrek ini bisa menjadi suvenir dan oleh-oleh seluruh orang yang datang ke Kabupaten Madiun sehingga bisa menjadi ikon di luar Kabupaten Madiun juga,” harapnya.

Dia menargetkan, kedepan semua desa yang ada di Kabupaten Madiun harus mampu memproduksi suvenir korek dongkrek. Karena tamu yang berkunjung ke Kabupaten Madiun juga ada di

desa maupun kecamatan, termasuk destinasi wisatanya.

“Untuk pemasarannya nanti kita awali di lokus-lokus pariwisata dan Disparpora, kemudian juga OPD-OPD yang mendatangkan tamu, artinya ini adalah ikon wajib yang kita jadikan suvenir khas Kabupaten Madiun,” ucapnya.

Sementara itu, Agus Prastyo Wibowo perwakilan dari Karya Agung atau pengrajin dongkrek Kabupaten Madiun mengatakan karya seni korek dongkrek ini sengaja dibuat dengan ukuran kecil sebagai miniatur yang bisa dijual

sebagai suvenir kepada wisatawan sekaligus sebagai ciri khas Kabupaten Madiun.

“Karya seni ini memang dibuat kecil sebagai miniatur, tujuannya untuk suvenir,” ungkapnya.

Sebelumnya, topeng dongkrek berukuran kecil juga telah dibuat, selain sebagai suvenir topeng dongkrek berukuran kecil itu juga bisa dipakai untuk gantungan kunci.

“Untuk proses pembuatan korek dongkrek ini cukup mudah, tinggal kreativitas dari seniman masing-masing untuk dikembangkan lagi lebih luas ke masyarakat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, korek dongkrek merupakan salah satu alat musik iringan dongkrek. Korek terbuat dari kayu yang berbentuk persegi panjang, di salah satu sisinya terdapat tangkai bergerigi yang dapat berputar. Putaran dari gerigi tersebut akan menghasilkan bunyi Krek krek krek.

Namun dalam pelatihan ini korek dongkrek dibuat miniatur sebagai suvenir yang akan dipasarkan di destinasi wisata yang ada di Kabupaten Madiun, sekaligus menggambarkan kesenian khas Kabupaten Madiun, yaitu seni dongkrek. (Adv/jum)

JATIM IV

6

Pengukuran Tanah Bermasalah

Aksi protes warga Desa Dateng Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan menghadang petugas BPN yang akan melakukan pengukuran tanah yang dianggap warga masih bermasalah.

Lamongan, Jatim Pos Ratusan warga Desa Dateng, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan kembali melakukan penghadangan terhadap petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang akan melakukan pengukuran di lahan rawa desa setempat, Senin (11/7/2022).

Tak hanya melakukan upaya penghadangan, ratusan massa yang kebanyakan dari para emak-emak tersebut juga sempat menduduki lahan yang dianggap masih bermasalah

tersebut sambil membawa spanduk berisikan tuntutan dan kecaman. Aksi itu sendiri juga mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan TNI Lamongan.

“Hari ini kita kembali melakukan aksi sebagai bentuk penolakan petugas BPN yang rencananya akan mengukur tanah yang kami anggap masih bermasalah tersebut,” kata Koordinator aksi Karto Suharjo.

Ada beberapa tuntutan, lanjut Karto, yang diinginkan

Warga Lamongan Hadang Petugas BPN “Hari ini kita kembali melakukan aksi sebagai bentuk penolakan petugas BPN yang rencananya akan mengukur tanah yang kami anggap masih bermasalah tersebut,” kata Koordinator aksi Karto Suharjo. oleh para masyarakat desa setempat diantaranya mengembalikan fungsi rawa sebagaimana mestinya dan tidak dijadikan sebagai tambak ikan sebagaimana yang terjadi hari ini alih fungsi rawa tersebut masyarakat khususnya petani

kesulitan mendapatkan air.

“Sering kekeringan bahkan sejak rawa ini beralih fungsi menjadi tambak, ma-

syarakat petani di desa Dateng khususnya dan desa lain sangat kesulitan mendapatkan air,” jelasnya.

Karto menjelaskan, pada tahun 2011 lalu di rawa Desa Dateng dimulainya pengerjaan Waduk Jabung Ring Dike setelah proyek ini mandek, warga kemudian memanfaatkan lahan ini untuk dijadikan tambak.

Dengan maksud jika proyek ini kembali dikerjakan lagi me-

reka akan mendapatkan ganti rugi. Ironisnya warga yang menggarap lahan rawa tersebut bukanlah asli masyarakat setempat melainkan dari luar.

“Sekarang tanah saya dikuasai oleh masyarakat luar.

Maka dari itu kami selaku masyarakat Dateng ingin memperjuangkan hak kami dan rencananya akan melakukan demo yang lebih besar lagi di DPRD dan BPN,” pungkasnya. (bis)

Dukung Sepasma, Disperdagkop dan UM Kab Madiun TP-PKK Sidoarjo Ajak Kader Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual Sidoarjo, Jatim Pos Semakin maraknya kekerasan seksual pada anak, sehingga membuat TP-PKK Kabupaten Sidoarjo gencar lakukan sosialisasi terhadap para kadernya di sejumlah desa di Sidoarjo, Selasa (12/7/2022).

Seperti halnya yang dilakukan oleh Ketua bidang I TP-PKK Kabupaten Sidoarjo Ny. Ary Andjar Surjadianto pada hari Senin 11 Juli 2022.

Menurutnya, hal ini merupakan wujud peran serta para kader TP-PKK Sidoarjo dalam upaya membantu men cegah maraknya kekerasan pada anak saat ini.

Disamping itu, pihaknya mengapresiasi fasilitas yang diberikan oleh Desa Katerungan Kecamatan Krian dan Desa Tawangsari Kecamatan Taman Sidoarjo atas waktu dan tempat dalam gelaran sosialisasi ini.

“Terimakasih atas partisipasinya guna kelancaran kegiatan ini, nanti kita semua juga dapat menimba ilmu dari narasumber yang akan memberikan sosialisasi kekerasan terhadap anak ini”, ujarnya.

Hadir narasumber kegiatan ini, Kepala UPTD PPA Prastiwi Trijanti. Menurutnya, di momen menjelang peringatan Hari Anak Nasional

Ny. Ary Andjar Surjadianto saat kegiatan.

ini sangat tepat dalam mengingat bahwa anak adalah hal yang istimewa yang harus mendapatkan perlindungan.

“Kekerasan pada anak sudah banyak ditemui saat ini, seperti kekerasan seksual (kekerasan secara seksual), physical abuse (kekerasan fisik), social abuse (kekerasan secara sosial), psycological abuse (kekerasan secara psikologis).

Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan peran orang tua dan lingkungan yang bisa melindungi anak-anak dari macam-macam kekerasan dan ini sangat dibutuhkan.

“Keterbukaan keluarga dan anak anak yang mengalami kekerasan, dengan melapor akan sangat membantu dalam mengatasi masalah

ini,” tambahnya.

Lebih lanjut Ia menjelaskan, bahwa anggota TP. PKK, peran Karang Taruna Desa, dan Forum Anak bisa jadi Pelopor dan Pelapor.

Sebagai pelopor untuk mengarahkan ke arah positif, seperti menyalurkan pada kegiatan-kegiatan yang lebih baik, dan sebagai pelapor jika ditemui adanya kekerasan pada anak dilingkungan sekitar.

“Cara memberikan edukasi pada anak harus di mulai sejak dini. Sesuai usia, yang di mulai dalam mengenalkan gender. Serta bagaimana menghadapi anak yang agresif dan itu bisa dilihat dari lingkungan keluarga serta ada penanganan melalui konseling,” pungkasnya. (zal)

Bantu Pasarkan Produk UMKM Binaannya

Madiun, Jatim Pos Dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-454, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun kembali menggelar Sepasma (Sepasar Ing Madiun).

Sepasma yang merupakan event gelaran produk UMKM dan seni budaya Kabupaten Madiun ini akan digelar selama sepuluh hari kedepan, mulai Jum’at (15/ 7/2022) - Minggu (24/7/ 2022), yang dipusatkan di Alun-alun Reksogati Caruban, Kabupaten Madiun.

Selain didukung OPD Kabupaten Madiun, kegiatan ini juga didukung oleh perusahaanperusahaan daerah dan UMKM yang ada di Kabupaten Madiun.

Salah satunya adalah produk UMKM dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Madiun.

Ada beberapa produk khas Kabupaten Madiun yang dipamerkan dalam stan

UMKM Dekranasda Kabupaten Madiun tersebut, mulai produk kerajinan, olahan pangan, jasa dan produk unggulan UMKM lainnya.

“Tujuannya memperkenalkan dan mempromosikan produk UMKM Kabupaten Madiun, serta untuk menggerakan kembali aktivitas ekonomi masyarakat yang selama dua tahun terakhir ini terdampak adanya pandemi Covid 19,” jelas Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, Indra Setyawan, Jum’at (15/7/2022).

Menurutnya ini merupakan salah satu bentuk dukungan dari Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun dalam gelaran event Sepasma yang digelar setiap tahunnya dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Madiun.

Selain stan UMKM Dekranasda, Disperdagkop dan UM Kabupaten Madiun juga

Kepala Disperdagkop dan UM Kabupaten Madiun, Indra Setyawan (kiri) dan Wakil Bupati Madiun, Hari Wuryanto (kanan) meninjau stan Dekranasda Kabupaten Madiun.

memfasilitasi stand produk UMKM binaannya dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun. Stan produk UMKM ini akan memamerkan beberapa produk unggulannya masing-masing, baik dari Kecamatan maupun desa-desa yang memiliki produk unggulan UMKM. Sementara itu Bupati Madiun, Ahmad Dawami mengatakan selain untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk UMKM Kabupaten Madiun, Sepasma ini juga sebagai bentuk apresiasi bagi para pelaku usaha, seni dan budaya serta sebagai sarana pelayanan publik sekaligus untuk memberikan hiburan kepada masyarakat Kabupaten Madiun.

“Harapan saya dengan adanya Sepasma ini semuanya bisa hidup, penontonnya dapat hiburan dan bahagia.

Sedangkan produk UMKM terjual dan dapat pendapatan, sehingga ekonomi Kabupaten Madiun ini bisa terangkat,” harap Bupati Madiun.

Untuk diketahui, tema peringatan Hari Jadi ke-454 Kabupaten Madiun tahun 2022, yaitu “Bangkit Bersama Sejahtera Semua”. Artinya bahwa masyarakat Kabupaten Madiun dengan semangat kebersamaan mulai bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid19 untuk meraih kembali kesejahteraan bagi semuanya. (Adv/jum)

JATIM V

7

Laporan Keuangan Pemkab Bondowoso 2021

Anggota Dewan Ungkap Temuan BPK Bondowoso, Jatim Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 terdapat banyak rekomendasi BPK yang harus ditindaklanjut dan diperbaiki.

Tentu rekomendasi BPK ini juga menjadi perhatian

serius dari beberapa fraksi, agar Pemerintah Kabupaten Bondowoso lebih hati-hati dan cermat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi APBD di tahun mendatang.

Anggota Fraksi PKS DPRD Bondowoso, Budi Hartono mengungkapkan hal itu setelah

melakukan analisis data terhadap pemeriksaan BPK atas 9 temuan dan 20 rekomendasi.

Namun, angka itu jauh lebih kecil dibandingkan tahun-tahun berikutnya, hal itu menunjukan perkembangan yang cukup bagus bagi Pemerintah Bondowoso.

Wujudkan Perdamaian Dunia

Lamongan Jalin Kemitraan Siswa Internasional

Wabup Lamongan Abdul Rouf didampingi Sekda dan juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan beserta jajarannya usai mengikuti pembukaan World Peace Project kegiatan proyek siswa dari tiga negara secara virtual di Ruang Command Center Pemkab Lamongan.

Lamongan, Jatim Pos Peran aktif Kabupaten Lamongan dalam misi perdamaian dunia perlahan mulai diwujudkan melalui program kemitraan siswa internasional tiga negara antara Indonesia (SMP Negeri Lamongan), Jepang (Aki Fuchu SHS) dan Filipina (Immaculate Conception School of Baliuag HS).

Sebanyak 48 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Lamongan turut dilibatkan untuk ikut berpartisipasi dalam proyek perdamaian dunia ini.

Melalui kisah nyata Sasaki Sadako, seorang gadis kecil Jepang yang melawan ganasnya efek bom atom. Wabup Lamongan Abdul Rouf berharap generasi muda Lamongan dapat mengambil pelajaran betapa mengerikannya efek dari perang dan bom nuklir.

“Melalui pertunjukan cerita gambar Sadako, siswa Aki Fuchu menyampaikan pesan mendalam kepada siswa dan masyarakat di seluruh dunia untuk menyadari betapa pentingnya menjaga perdamaian dunia dan betapa berbahayanya dampak

perang, permusuhan, kekerasan, dan konflik, khususnya perang nuklir,” ucap Wabup Rouf dalam sambutannya pada pembukaan World Peace Project Kegiatan Proyek Siswa dari Tiga Negara secara virtual di Ruang Command Center, Senin (11/7/2022).

Beliau juga menyampaikan apresiasinya atas proyek perdamaian dunia yang ditampilkan oleh siswa SMA Aki Fuchu. Menurutnya, melalui pertunjukan cerita gambar Sadako, para siswa juga memberikan pesan mendalam bahwa jika suatu daerah dilanda perang nuklir, maka akan berdampak buruk pada banyak aspek kehidupan dan yang paling terpengaruh dalam perang adalah anak-anak.

“Mereka (anak-anak) kehilangan segalanya, kehilangan masa depan dan harus menderita penyakit radiasi nuklir. Oleh karena itu, perdamaian diperlukan untuk hidup, untuk kebahagiaan, dan untuk masa depan yang lebih baik,” tuturnya.

Kegiatan prestisius yang dilaksanakan melalui zoom meet dan diliput seluruh TV Nasional Jepang ini juga di-

harapkan Wabup Rouf agar dijadikan pilot project untuk penguatan profil pelajar pancasila dalam dimensi karakter berkebinekaan global.

Hal senada juga turut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Lamongan, Munif Syarif dalam kesempatan tersebut mengungkapkan terima kasihnya atas kesempatan luar biasa kepada para generasi muda Lamongan untuk ikut serta menyampaikan misi perdamaian melalui Sadako’s English Picture-Story Show yang dibawakan oleh siswa-siswi Aki Fuchu SHS. Melalui kisah Sadako ini, Munif berharap tidak ada lagi perang, tidak ada lagi bom nuklir, karena korbannya adalah anak-anak. Maka perlunya proyek perdamaian harus diperkenalkan sejak dini untuk siswa agar mereka tahu betapa indahnya perdamaian.

“Saya sangat mengapresiasi siswa Aki Fuchu-Lamongan-Baliung yang memberikan inspirasi kepada siswa di seluruh dunia untuk membuat proyek perdamaian kolaboratif seperti ini,” pungkas Munif.

Pertemuan untuk ketiga kalinya ini merupakan program kemitraan siswa internasional tiga yang berfokus pada wawasan global bidang pendidikan.

Hadir pula dalam virtual tersebut, Mr Takahashi Makoto, Kepala Sekolah SMA Aki Fuchu, Mr Koshiba Hiromi, President of Fuchu International Relations Association, Ms Nakamura Yurie, The Master of Sadako’s Picture-Story Show, Mr Dennis Mendoza, Kepala Sekolah Immaculate Conception School of Baliuag HS. (bis)

“Kalau kita bandingkan dengan hasil pemeriksaan dari BPK selama 17 tahun, yakni mulai 2005 sampai 2021 sebanyak 386 temuan dan 800 rekomendasi, jika dibagi rata-rata per tahun, maka jumlahnya 23 temuan dan 40 rekomendasi,” kata Budi saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (11/7/2022).

Ia menyebutkan bahwa temuan BPK di 2021 merupakan temuan terkecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Adanya temuan dan rekomendasi dari BPK itu merupakan hal biasa, malah di tahun 2021 ini merupakan temuan terkecil,” ujarnya.

Dirinya mendorong kepada Pemerintah Daerah Bondowoso untuk segera menindak lanjuti temuan BPK dengan tindak lanjut yang sesuai dan selesai.

“Dari Pak Bupati harus ada strasing kepada OPD untuk menindak lanjuti temuan BPK sesuai dengan rencana aksi

Budi Hartono, Anggota Fraksi PKS DPRD Bondowoso.

yang sudah dirumuskan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Dirinya berharap hasil pemeriksaan dan temuan BPK di tahun mendatang bisa lebih kecil.

Sementara menurut Ketua Fraksi PPP, Barri Sahlawi Zain menambahkan bahwa pihaknya mengapresiasi atas capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bondowoso.

Namun, ada satu isu strategis yang menjadi titik tekan yang pihaknya sampaikan dalam rapat paripurna, yakni tentang infrastruktur.

“Infrastruktur ini sudah menjadi salah satu rekomendasi LKPJ DPRD, dan ini juga

menjadi atensi publik yang luar biasa, jadi Fraksi PPP akan berupaya mendorong agar kedepan pembangunan infrastruktur ini menjadi skala prioritas untuk perencanaanperencanaan di tahun-tahun mendatang,” kata Sahlawi yang juga Sekretaris DPC PPP. Dirinya berpesan untuk menjaga komitmen bersama, agar rekomendasi DPRD bisa terlaksana.

“Perlu ada komunikasi dua arah yang saling melengkapi dan menguatkan untuk menjaga komitmen bersama, jangan sampai rekomendasi DPRD tidak ada dukungan yang konkrit dalam perencanaan pembangunan,” pungkasnya. (eko)

DPRD Lamongan Minta Dinas Pertanian Lamongan

Antisipasi Harga Gabah Anjlok di Musim Panen Lamongan, Jatim Pos DPRD Lamongan melalui Komisi B meminta kepada Dinas Pertanian Kabupaten Lamongan untuk melakukan langkah antisipasi terjadinya penurunan harga gabah petani pada musim panen.

Menurut Sekretaris Komisi B DPRD Lamongan Anshori mengatakan, adanya kecenderungan harga gabah yang anjlok saat panen raya segera bisa diantisipasi sehingga kondisi tersebut tidak merugikan petani.

Untuk itu, pihaknya meminta agar Dinas terkait segera berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk menjaga stabilitas harga gabah. Kalau harga gabah turun para petani akan merugi karena biaya produksi, obat-obatan dan pupuk mahal.

“Kami meminta Dinas Pertanian antisipatif sejak dini, karena memasuki musim panen biasanya harga gabah

Sekretaris Komisi B DPRD Lamongan sekaligus Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Lamongan Anshori saat ditemui di kantornya.

selalu mengalami penurunan. Untuk itu kami berharap jangan sampai musim panen tanam kedua ini harga gabah mengalami penurunan,” ungkap Anshori kepada Jatim Pos, Jumat (8/7/2022).

Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Lamongan ini juga berharap Pemerintah Pusat memberi perhatian khusus kepada hasil panen raya padi

di Kabupaten Lamongan sebagai salah satu lumbung pangan.

“Tentu ini tidak kami inginkan terjadi di musim panen kedua ini, Kami berharap pemerintah pusat melakukan evaluasi dan menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) hingga harga pembelian pemerintah (HPP) untuk harga gabah kering panen dan gabah kering giling,” tandasnya. (bis)

JATIM VI

8

Atensi Pemprov Jatim di Selingkar Wilis

Peluang Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

Plt Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak paparkan potensi dan pengembangan Selingkar Wilis.

PEMPROV Jatim memberikan atensi terkait pengembangan Kawasan sekitar selingkar wilis yakni pertumbuhan ekonomi, jumlah angkatan kerja, kemiskinan dan potensi wisata dan pertanian.

“Potensi wisata di sekitaran selingkar wilis harus dapat menangkap peluang meningkatnya kunjungan wisatawan di kawasan strategis pariwisata nasional (Borobudur, Bromo, Tengger, Semeru serta Bali) dengan terbangunnya tol Trans Jawa dan Bandara Kediri maupun jalan pantai selatan (Pansela),” kata Plt Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.

Emil mengemukakan hal itu saat mengikuti diskusi bersama Jawa Pos Radar Kediri bertema ‘Terabas Medan, Satukan Tunggal Rogo

Mandiri’ di Hotel Bukit Daun, pada Senin, (11/7).

Disampaikan Emil, tujuan proyek selingkar wilis adalah menyinergikan program-program pembangunan daerah bidang infrastruktur seperti infrastruktur jalan yang terintergarasi di perbatasan daerah di wilayah Selingkar Gunung wilis sebagai sarana optimalisasi pengembangan potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

“Dengan terbukanya akses jalan diharapkan dapat mendorong perkembangan bidang-bidang lain seperti kemudahan dalam mobilitas orang dan barang baik dalam satu wilayah kabupaten maupun ke kabupaten lain,” katanya saat mengikuti diskusi bersama Jawa Pos Radar Kediri bertema ‘Terabas Medan, Satukan Tunggal Rogo

Mandiri’ di Hotel Bukit Daun, pada Senin, (11/7).

“Kita berkoordinasi Lingkar Wilis, untuk merubah pandangan bahwa gunung yang memisahkan 6 kabupaten yakni Nganjuk, Trenggalek, Madiun, Kediri, Ponorogo dan Tulungagung, maka perlu jalan Selingkar Wilis supaya terwujud,” jelas Emil.

“Selain itu, akan mendorong pertumbuhan potensi daerah seperti jasa pariwisata, pertanian dan perkebunan,” imbuhnya.

Diharapkan, jalur yang menghubungkan enam daerah di kaki gunung itu, mulai Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Kediri, menumbuhkan potensi ekonomi yang pesat. “Masyarakat yang sebelumnya merasa peluang ekonominya kurang, untuk

selanjutnya bisa langsung terhubung, membangun potensi ekonomi di lingkar Wilis,” tuturnya.

Lebih lanjut, Emil menjelaskan, total capaian pertumbuhan ekonomi kawasan selingkar wilis, PDRB selingkar wilis sebanyak Rp 171,22 triliun. Sedangkan kontribusi PDRB selingkar wilis terhadap Jatim sebesar 7 persen.

Rinciannya, PDRB sektor pertanian selingkar wilis terhadap PD RB sektor pertanian Jatim, 14,95 persen. PDRB sektor industri selingkar Wilis terhadap PDRB sektor industri Jatim 3,98 persen, kemudian PDRB sektor perdagangan selingkar wilis terhadap PDRB sektor perdagangan Jatim 7,16 persen.

Kemudian, total jumlah angkatan kerja di selingkar wilis sebanyak 3.168.961 atau 15,06 persen. Rinciannya, Kab Kediri 822.944 atau 25,97 persen, Kab Tulungagung 573.418 atau 18,09 persen, Kab Trenggalek 397.576 atau 12,55, Kab. Ponorogo 500.941 atau 15,81 persen, Kab Madiun 358.979 atau 11,33 persen dan Kab. Nganjuk 515.053 atau 16,25 persen.

Berdasarkan sumber Jatim dalam angka tahun 2022, kemiskinan di kawasan selingkar wilis, Kab. Tulunga-

gung 78,59 persen, Trenggalek 84,89 jiwa, Ponorogo 89,94 jiwa, Kediri 184,49 ribu jiwa, Kab Nganjuk 125,53 ribu jiwa, Kab. Madiun 81,61 ribu jiwa.

“Hasil BPS Jatim 2022, penduduk miskin Jatim September 2021 sebanyak 4.259,6 ribu jiwa atau 10,59 persen dengan rincian tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 7,99 persen dan tingkat kemiskinan pedesaan sebesar 13,79 persen,” urainya.

Menurut Emil, arahan pengembangan kawasan selingkar wilis kondisi geografis struktur PDRB kawasan selingkar wilis shared terhadap PDRB Jatim yang memiliki pengaruh signifikan adalah sektor pertanian. Maka arahan pengembangan kawasan diarahkan untuk pengembangan agribisnis dan agrowisata.

“Kondisi kemiskinan yang ada sebagian besar berada pada kawasan pedesaan. Maka, seyogyanya pengembangan difokuskan pada wilayah pedesaan melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penyediaan akses menuju kawasan potensial,” tuturnya.

Lebih lanjut, mengatasi kondisi ketenagakerjaan

(Sumber Daya Manusia) yang didominasi lulusan SD dan SMP, maka perlu peningkatan keterampilan melalui pendidikan kesetaraan terpadu, vokasi, SMK, dan BLK sesuai dengan kebutuhan agribisnis dan agrowisata. Tujuannya, untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing terhadap potensi agropolitan di kawasan selingkar Wilis, dilakukan melalui petik, olah, jual.

“Dalam 10 tahun ke depan, sebanyak 38,58 persen angkatan kerja di selingkar wilis memasuki usia senja (60 tahun ke atas) dan sebagian besar dengan lapangan kerja utama di sektor jasa sebanyak 39,85 persen dengan pendidikan terakhir SD dan SMP,” jelasnya.

Turut hadir Sekda Kab Kediri, Dede Sujana, Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, Wakil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Wakil Bupati Ponorogo Lisdyarita, Direktur Jawa Pos Radar Kediri Kurniawan Muhammad, pemimpin redaksi sekaligus moderator acara Machfud serta Kepala PU Bina Marga dan Bappeda Jatim bidang infrastruktur. (*)

Potensi Wisata Tersembunyi di Kaki Gunung Wilis BANYAK potensi wisata tersembunyi di kaki Gunug Wilis yang meliputi Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Ponorogo, Nganjuk dan Madiun.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Sinarto, S.Kar, MM mengemukakan, pihaknya sangat mendukung upaya pengembangan wisata di Kawasan Selingkar Wilis.

“Dengan adanya potensi wisata ini diharapakn bisa meningkatkan taraf ekonomi warga sekitar,” ujarnya.

Pihaknya mengajak enam daerah jalur Selingkar Wilis untuk bersinergi membangun sektor wisata. Selingkar Wilis merupakan salah satu

pembangunan infrastruktur yang telah masuk dalam Proyek Stategis Nasional (PSN).

Proyek ini meliputi 6 kabupaten yaitu Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun dan Nganjuk. Seusai kesepakatan, masing-masing daerah diwajibkan untuk mempersiapkan infrastruktur penunjang di Selingkar Wilis. Di antaranya jalan hingga wisata penunjang di kawasan ini.

Kerjasama antar-wilayah perlu untuk mempercepat pelaksanaan PSN yang akan sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Selingkar Wilis memiliki potensi wisata alam yang tidak kalah dengan daerah lainnya.

Jalur Lingkar Wilis ini akan mendongkrak potensi wisata

Edisi 448 T ahun XXI ~ Minggu III Juli 2022 Tahun

yang akan berdampak pada peningkatan perekonomian warga sekitar. Nantinya, destinasi wisata bisa terkoneksi mulai dari Gunung Bromo, Lingkar Wilis, hingga Yogyakarta.

Tentu, ini memerlukan political will. Pihak swasta, travel, UMKM dan sebagainya harus duduk bersama seluruh pemangku kebijakan untuk membahasnya.

Perkembangan wisata di Jawa Timur, berkontribusi memberikan pendapatan asli daerah (PAD) cukup signifikan. Hal ini sekaligus menciptakan lapangan perkerjaan dan muwujudkan UMKM. Tentu ini merupakan peluang emas yang harus

secepatnya ditangkap. Perlu dukungan daru semua pihak untuk bisa mewujudkannya.

Kerjasama Selingkar Wilis diperoleh data panjang trase jalan yang akan diplot/dikerjasamakan adalah sebagai berikut: 1) Tulungagung ±29,394 Km; 2) Trenggalek ±18,950 Km; 3) Ponorogo ±40,400; 4) Madiun ±31,300 Km; 5) Nganjuk ±34,855 Km; 6) Kediri ±57,952 Km. Dari masing-masing trase jalan kabupaten tersebut beberapa kabupaten seperti Kediri dalam satu wilayah kabupaten ada yang masih belum terhubung dengan wilayah lainnya.

Kondisi ini ditemukan di Kecamatan Mojo dimana anta-

Proyek pembangunan jalan di Kawasan selingkar wilis. Insert : Kadisbudpar Jatim, Sinarto, S.Kar, MM

ra Desa Petungroto belum terhubung langsung dengan Desa Blimbing dan dari Desa Blimbing juga belum terhubung dengan Desa Jugo.

Pembangunan Selingkar Wilis yang saat ini Dana Alokasi Khusus (DAK) Selingkar Wilis masuk

dalam prioritas Perpres No. 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. (*)

JATIM VII

9

Kajian Koleksi Biologika Fosil Tengkorak Buaya

Di Museum Negeri Mpu Tantular

Tim peneliti Koleksi Biologika Fosil Tengkorak Buaya di Museum Mpu Tantular saat memeriksa fosil tengkorak buaya.

M

USEUM Negeri Mpu Tantular di Sidoarjo Jatim melakukan kajian Koleksi Biologika Fosil Tengkorak Buaya, Kamis (14/7/2022) Dengan menghadirkan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran.

Tim peneliti diantaranya terdiri : Marlina Yuliyanti Rosyidah, S.Si., M.A, Pamong Budaya Ahli Muda, Maya Damayanti, S.Si, Teknisi Laboratorium dan Siwiyanti, S.Si, Teknisi Pelestari Cagar Budaya.

Kadisbudpar Jatim Sinarto, S.Kar, MM melalui Kepala UPT Museum Negeri MPU Tantular, Dra. Nina Rossana,

M.Si menjelaskan bahwa Museum Mpu Tantular mempunyai koleksi fosil fauna (Kerang, siput, penyu, kepala kerbau, gading gajah, kepala buaya) merupakan salah satu benda peninggalan masa prasejarah.

Oleh karena koleksi biologika ini masih minim akan data dan informasi, maka dirasa perlu diajukan kajian bekerjasama dengan pihak terkait utamanya Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran (BPSMPS).

Kegiatan ini secara umum bertujuan untuk melengkapi data koleksi yang sudah ada sehingga museum Mpu Tantular dapat memberikan informasi secara utuh (jenis hewan yang hidup di jaman prasejarah, jenis organisme dan umur fosil).

Diharapkan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan dan dapat meningkatkan pemahaman dan kecintaan masyarakat terhadap kehidupan fauna jaman prasejarah.

Diharapkan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan dan dapat meningkatkan pemahaman dan kecintaan masyarakat terhadap kehidupan fauna jaman prasejarah.

Kegiatan ini dimaksudkan melakukan penelitian secara mendalam terhadap koleksi museum untuk mengembangkan infromasi koleksi baik secara fisik maupun secara simbolik dari kehidupan fauna jaman prasejarah.

Sedangkan tujuannya adalah : Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015 tentang museum, bahwa tujuan dilakukan kajian koleksi adalah untuk : Meningkatkan data potensi fosil fauna dan informasi koleksi untuk dikomunikasikan kepada masyarakat Pengembangan ilmu pengetahuan Pengembangan penelitian; dan/atau menjaga kelestarian koleksi.

Untuk itu museum harus mampu menyajikan dan memberikan data yang semaksimal mungkin. Salah satu cara untuk melengkapi data koleksi tersebut adalah dengan melakukan kegiatan penelitian.

Orientasi kegiatan kajian ini tidak lepas dari misi Museum MPU Taantular sebagai lembaga informasi dan dokumentasi budaya untuk lebih memanfaatkan museum sebagai media pembelajaran secara lengkap baik tertulis maupun berupa rekaman visual.

Kegiatan ini sebagai salahsatu bentuk pertanggung

jawaban sekaligus dapat dipergunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian Koleksi Museum MPU Tantular tahun anggaran 2022. Selain itu kegiatan ini tidak lepas dari kerjasama Tim Museum MPU Tantular dengan Tim Pengkaji dalam menyelesaikan kegiatan ini .

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menambah informasi tentang benda koleksi Arkeologika khususnya fosil fauna guna melestarikan benda peninggalan masa lampau. (iz)

Pendidikan dan Hiburan Museum adalah suatu lembaga yang bertugas mengumpulkan, merawat dan memamerkan keberadaan benda-benda budaya kepada masyarakat luas untuk keperluan pendidikan, penelitian dan juga keperluan hiburan dan rekreasi. Salah satu benda koleksi baik kepada pengunjung umum (yang hanya rekreasi) ataupun peneliti.

Fosil Buaya Sudah Berusia 900 ribu Tahun

Fosil buaya di Museum Mpu Tantular berusia 900 ribu tahun.

TIM peneliti dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Di antaranya: Marlina Yuliyanti Rosyidah, S.Si., M.A, Pa-

mong Budaya Ahli Muda, Maya Damayanti, S.Si, Teknisi Laboratorium dan Siwiyanti, S.Si, Teknisi Pelestari Cagar Budaya.

Kepada Jatim Pos, Marlina Yuliyanti Rosyidah, S.Si.,

Edisi 448 T ahun XXI ~ Minggu III Juli 2022 Tahun

M.A, Pamong Budaya Ahli Muda menjelaskan, pihaknya di Museum Mpu Tantular untuk menggali informasi dulu riwayat fosil ini seperti apa.

“Ada informasi bahwa fosil ini sudah ada sejak 900.000 tahun yang lalu yang berasal dari masyarakat. Kita ini melakukan pengukuran pada fosil ini. dan pada fosil ini memiliki parameter/fitur yang bisa diukur sehingga bisa digali lebih dalam,” ujarnya.

“Kita melihat bagaimana bentuk buaya ini, karena buaya kan memiliki bentuk yang macam macam. Ada yang buaya moncongnya lurus, atau dia batu atau jejak jejak yang

digunakan oleh manusia pada masa lampau, atau alat yang digunakan manusia pada masa lampau,” tambahnya.

Jadi ketika kita nemu fosil kita harus tau terlebih dahulu bagian / tulang bagian mana, mengidentifikasi yang didukung dengan informasi jenis hewan apa, hewan ini dulu fungsinya sebagai apa/ relasinya dengan manusia sebagai apa pada masa itu.

“Penelitian ini bersifat komparasi/membandingkan koleksi museum ini dengan koleksi yang ada di museum sangiran atau juga dengan fosil tulang buaya yang sekarang adanya. Kenapa kita ukur de-

tail disini, karena disana nanti kita juga akan mengukur detail di sangiran dan fosil lainnya untuk perbandingan,” katanya.

Metode penelitian yang dilakukan, disebutkan ada banyak metode untuk mempelajari suatu fosil. Pihaknya mencari metode yang paling pas digunakan untuk koleksi ini.ada metode untuk melihat nila penting dari fosil yang ditemukan.

“Salah satunya adalah metode pendekatan melihat nilai penting, apakah layak untuk menjadi cagar budaya atau layak untuk mejadi koleksi museum,” paparnya.

Dengan tahapan Identifikasi, komparasi, eksplore mi-

salnya untuk mengetahui nilai buaya itu pada jaman dahulu, misalnya jika sekarang dibandingkan dengan masa lalu jauh sudah berkembang dulu masih ada buaya yang 7 meter, sekrang sudah jarang karena adanya perburuan liar. Data itu bisa untuk menambah informasi fosil tersebut, studi literatur.

“Idealnya kajian seperti ini memang butuh waktu yang lama karena kontinyu.

Data yang didapatkan hari ini masih berupa data yang mentah karena masih akan diolah lagi untuk dibandingkan dengan sampel fosil yang lain,” pungkasnya. (iz)

JATIM VIII

10

DPRD Kabupaten Ponorogo Gelar Paripurna PU Fraksi - Fraksi Terhadap Usulan Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2021

Ponorogo, Jatim Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Usulan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 di Ruang Paripurna lantai 3 Gedung DPRD Ponorogo, Senin (4/7/2022).

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno, SH, M.Si dan dihadiri oleh Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Wakil Ketua DPRD

bersama jajaran Anggota DPRD Ponorogo serta Forkopimda Ponorogo.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Ponorogo Tahun Anggaran 2021 terus berlangsung di gedung DPRD. Melalui Pandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi, sejumlah pertanyaan mengemuka dari Delapan Fraksi di DPRD Ponorogo, yaitu dari Fraksi PDIPerjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PKB dan Fraksi PKS. Mulai penggunaan anggaran, realisasi pendapatan asli daerah (PAD), sisa lebih peng-

gunaan anggaran (silpa), pembangunan infrastruktur, hingga pajak daerah yang bersumber dari retribusi parkir.

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko mengungkapkan, bahwa pihaknya akan menyusun jawaban atas pertanyaan delapan fraksi di dewan itu dalam agenda rapat paripurna berikutnya.

“Pemkab akan siapkan penjelasan dan jawabannya.

Semuanya harus clear, apalagi menyangkut pertanggungjawaban anggaran,” ungkap Kang Giri di hadapan Awak Media usai Rapat Paripurna.

Lebih lanjut, Bupati Sugiri menambahkan bahwa ku-

rangnya serapan anggaran di tahun 2021, karena di tengah pandemi covid 19, yang memang di beberapa pos anggaran tidak bisa direalisasikan.

Bupati Sugiri juga menyampaikan, bahwa laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo. Agar, penggunaan APBD Tahun 2022 lebih teliti dan terperinci.

“Setiap tahun harus lebih baik, silpa berkurang dan harapannya PAD naik,” jelasnya.

Sememtara itu, Wakil Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus

Rapat Paripurna DPRD Ponorogo, PU Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Usulan Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2021. Senin (4/7/2022).

Prayitno secara garis besar mengungkapkan, beberapa Pandangan Umum dari delapan fraksi yang telah disampaikan dalam rapat paripurna.

Sejumlah fraksi mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah, dengan Presikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sampai 10 berturut-turut oleh BPK RI. “Semua fraksi DPRD mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah Ponorogo, dengan diraihnya Predikat WTP sampai 10 kali bertu-

rut-turut,” jelasnya.

Selanjutnya, sebagian besar fraksi mempertanyakan pelaksanaan APBD 2021, tentang banyak banyak kegiatan yang belum terealisasi, hal tersebut terlihat dari anggaran Silpa mencapai 300 Miliar.

“Dilihat dari silpa yang angkanya cukup besar, mencapai 300 Miliar, artinya serapan anggaran masih minim. Menurut kami kinerja pemerintah perlu ditingkatkan,” tutupnya. (Adv/nur)

Idul Adha, Begini Imbauan Ketua DPRD Sumenep

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Abd Hamid Ali Munir.

Sumenep, Jatim Pos Mewabahnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada

hewan mengundang keresahan. Terlebih, saat ini tengah mendekati hari raya Idul Adha.

Pasalnya, tak sedikit hewan ternak di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang saat ini terindikasi terjangkit penyakit tersebut.

Karenanya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Abd Hamid Ali Munir, mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selektif dalam memilih hewan qurban.

Menurut dia, mendekati

hari raya Idul Adha ini, umat muslim yang hendak berqurban dianjurkan untuk memilih hewan yang sehat.

“Kami imbau untuk memilih hewan yang sudah terverifikasi,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (7/7).

Bahkan, Hamid mengimbau agar masyarakat yang hendak berqurban untuk membeli hewan dari kandangnya lang-

sung. Mengingat, hewan ternak yang terindikasi terjangkit PMK cukup banyak.

“Kami minta dinas terkait untuk melakukan pengecekan secara langsung,” ujar Politisi PKB ini.

Selain itu, ia juga mewanti agar masyarakat tidak mengkonsumsi beberapa bagian hewan qurban. Diantaranya, bagian mulut, bagian lutut ke bawah dan bagian

depan belakang pada hewan.

“Termasuk bagian dalam hewan, seperti usus, hati dan semacamnya,” tandasnya.

Orang nomor satu di lingkup dewan ini berharap, kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat sangat diharapkan untuk meminimalisir wabah PMK tersebut. “Kesadaran masyarakat terhadap penyakit ini sangat dibutuhkan,” tutupnya. (Adv/Dam)

JATIM IX

11

Dinas PPPA Lamongan Gelar Pembinaan dan Pembentukan Forum Anak Kecamatan dan Desa

“Dengan terbentuknya Forum Anak Daerah diharapkan menjadi wadah bagi anak-anak belajar berorganisasi, sehingga dapat diterapkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara,” kata Etik Sulistyani. Selasa (12/07/2022).

Kegiatan Pembinaan dan pembentukan forum anak Kecamatan dan Desa yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Lamongan

Lamongan, Jatim Pos Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Lamongan menggelar kegiatan pembentukan dan pembinaan forum anak di wilayahnya, mulai tingkat Kecamatan hingga Desa.

Acara yang digelar secara berturut-turut mulai hari Senin, Selasa dan Rabu yaitu pada tanggal 27, 28 dan 29 pada bulan Juni 2022 lalu dii-

kuti perwakilan masing-masing Desa yang ada di tiga Kecamatan yakni Kecamatan Deket, Kecamatan Sarirejo dan Kecamatan Tikung berlangsung di kantor Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Etik Sulistyani, S.Sos., M.Si menyampaikan, anak merupakan harapan bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa

ini, baik buruknya kelanjutan bangsa akan tergantung pada anak-anak saat ini.

“Dengan terbentuknya Forum Anak Daerah diharapkan menjadi wadah bagi anakanak belajar berorganisasi, sehingga dapat diterapkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara,” kata Etik Sulistyani. Selasa (12/07/2022).

Etik Sulistyani mengatakan, pembentukan Forum anak diperuntukkan untuk anak-anak yang berusia kurang dari 18 tahun baik itu berada di Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan juga tingkat Desa.

Masifkan Sosialisasi PBB P2

BPPKAD Sumenep Berikan 4 Solusi Bayar Pajak

Giat sosialisasi PBB P2 oleh BPPKAD di Kecamatan Bluto

Sumenep, Jatim Pos Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, tengah gencarkan sosialisasi PBB P2.

Sosialisasi tersebut salah satunya, sosialiasi terkait Optimalisasi Pemungutan PBB P2 dan proses penyampaian dana bagi hasil PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) tahun anggaran 2021, yang dilaksanakan di Kecamatan Bluto pada tanggal 8 Juni 2022 lalu.

Kepala BPPKAD Sumenep, Rudi Yuyianto, melalui Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah, Urip Mardani, mengatakan bahwa, sosialisasi tersebut untuk memupuk kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Sosialisasi ini kami lakukan, guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak PBB tiap tahunnya,” katanya, Rabu (13/7/2022).

Ia menjelaskan bahwa, sosialisasi tersebut dilakukan secara masif hingga menyentuh masyarakat bawah. Sehingga, dengan hal tersebut diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat terhadap taat bayar pajak.

“Harapannya masyarakat bisa melunasi PBB P2 tepat waktu,” bebernya.

Urip menambahkan, pihaknya saat ini telah memberikan empat solusi dalam membayar pajak PBB. “Untuk memudahkan masyarakat bayar pajak, kami hadir dengan 4 solusi cara pembayaran,” terangnya.

Ia menjelaskan, empat solusi yang paling baru dari program tersebut yakni pelayanan mobil

keliling yang telah disiapkan langsung oleh BPPKAD. “Mobil pelayanan keliling ini diluncurkan pada tahun 2021 kemarin. Melalui mobil keliling ini, petugas pemungut siap hadir ke Desa-desa,” imbuhnya.

Selain Mobil Keliling, masyarakat juga bisa datang langsung ke Mall Pelayanan Publik (MPP) sisi timur Taman Bunga untuk membayar pajak. “Atau anda bisa datang langsung ke MPP, di sana ada petugas kami siap melayani anda,” tuturnya.

Selain itu, masyarakat juga bisa langsung menghubungi solusi ketiga, yakni dengan melakukan pembayaran pajak secara kolektif.

“Misalnya di satu desa mau bayar kolektif, bisa langsung via WA/telpon ke kami, maka petugas kami akan datang menjemput ke Desa anda,” tegasnya.

Sedangkan solusi terakhir, Urip menjelaskan, masyarakat juga bisa langsung datang ke kantor BPPKAD, tempat pelayanan pajak daerah dan layanan PBB P2.

“Selanjutnya bantuan pemerintah Desa sangat perlu untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa bayar pajak PBB itu wajib setiap tahunnya,” pungkasnya. (Adv/Dam)

“Tujuan dari Kegiatan ini adalah membentuk dan membina Forum Anak di tingkat Desa dan Kecamatan yang memerlukan regenerasi tiap 2 tahun sekali juga membentuk wadah anak-anak di tingkat desa dan kecamatan untuk aktif dalam memberikan kontribusi demi pembangunan desa dan kecamatannya secara merata, serta dapat berperan menjadi 2P (Pelopor dan Pelapor) di tingkat kecamatan dan Desa,” ungkapnya.

Kegiatan ini mengundang

narasumber yang kompeten dalam mendampingi kegiatan pembentukan forum anak, yakni Anis Su’adah, S.Ag. sebagai Direktur Aliansi Perempuan Lamongan.

Dalam kesempatan tersebut, Anis Su’adah memberikan materi terkait dasar hukum pembentukan Forum Anak.

“Keanggotaan yang bisa di masukkan forum anak juga beberapa contoh kegiatan yang sudah dilakukan forum anak juga bersama APEL dalam pembangunan Kabupaten Lamongan,” ungkap Anis Su’adah.

Kegiatan pembentukan dan pembinaan forum anak Kecamatan dan Desa meng-

hadirkan 3 wakil anak anak dan 1 perangkat Desa. Dari Kecamatan Deket mengirimkan wakil dari Desa Rejotengah, Desa Sidobinangun, Desa Deket Wetan, Desa Babat Agung, Desa Deket Kulon dan Desa Sidomulyo.

Kecamatan Sarirejo mengirimkan wakil dari desa Sarirejo, Desa Gempoltukmloko, Desa Tambakmenjangan, Desa Kedungkumpul, Desa Dermolemahbang dan Desa Sumberjo.

Sedangkan Kecamatan Tikung mengirimkan wakil dari Desa Dukuhagung, Desa Bangkalanpule, Desa Jotosanur, Desa Guminingrejo, Desa Pengumbulanadi dan Desa Wonokromo.(bis)

Optimalkan PAD, Satgas Bapenda Kabupaten Madiun

Lakukan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Restoran

Madiun, Jatim Pos Satgas Penilaian, Pendataan dan Pendaftaran dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun terus bergerak untuk mendata dan mendaftar objek pajak restoran di beberapa kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Madiun.

Dalam jangka waktu satu minggu ini Satgas pun sudah bergerak di beberapa kecamatan, di antaranya wilayah Kecamatan Kebonsari, Mejayan, Saradan, Madiun, Kare, Wungu, Geger, Sawahan, Balerejo, Gemarang dan Wonoasri.

Seperti yang terlihat di wilayah Kecamatan Wonoasri, Satgas mendata dan mendaftar objek pajak di beberapa tempat usaha makanan dan minuman. Jika sudah

memenuhi syarat, tempat usaha itu pun langsung didaftarkan atau dimasukkan ke Sistem Online Pajak Daerah sebagai potensi PAD dan selanjutnya mendapatkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah).

Hal tersebut seperti diungkapkan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, Ari Nursurahmat pada Selasa (5/7/2022).

Menurutnya, pendataan dan pendaftaran objek pajak restoran tersebut sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 15 Ayat (3), bahwa tidak termasuk pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai pen-

jualannya tidak melebihi 200 ribu rupiah per hari.

“Satgas ini nanti akan menyisir Rumah Makan, depot dan sejenisnya untuk didata nilai penjualannya.

Apabila sudah memenuhi syarat maka akan langsung didaftarkan atau dimasukkan ke Sistem Online Pajak Daerah sebagai potensi PAD dan selanjutnya mendapatkan NPWPD, “ jelasnya.

Setelah terdaftar, nantinya Wajib Pajak (WP) dapat secara online melaporkan besaran transaksinya perbulan dan otomatis akan muncul besaran pajak restoran yang harus dibayar, sekaligus mendapatkan VA (Virtual Account) untuk dibayarkan langsung ke Bank Jatim bisa lewat M Banking dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh Bank Jatim.

Ari Nursurahmat berharap dengan kegiatan ini, secara simultan, potensi PAD khususnya dari pajak restoran dapat terpetakan dan juga wajib pajak mudah dalam melaporkan serta membayar kewajiban perpajakannya.

“Harapan kita, dengan metode seperti ini pajak restoran dapat terpetakan dan wajib pajak mudah dalam melaporkan serta membayar kewajiban perpajakannya,” pungkasnya. (Adv/jum)

EKSPOSE DPRD J JA AWA TIMUR

12

DPRD Jatim Minta Akses dan Mutu Layanan Kesehatan di Wilayah Kepulauan Diperbaiki Akses dan mutu pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan yang ada di Jawa Timur, tampaknya perlu segera mendapat perbaikan. Harus mendapatkan perhatian bersama secara serius dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

Problem itu mengemuka dengan berkaca pada kasus Ibu Sutini, warga Desa Tarebung, Kecamatan Gayam, Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep, yang meninggal di atas kapal rute Sapudi-Kalianget, pada Selasa tanggal 5 Juli 2022.

“Ini sangat disayangkan dan menunjukkan gagalnya negara dalam memberikan hak atas kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di Kepulauan Sumenep,” kata Anggota Komisi E DPRD Jatim, Dr. Kodrat Sunyoto saat dikonfirmasi, Jumat (8/7/2022).

Dijelaskan Kodrat yang juga Ketua MKGR Jatim, bah-

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Kodrat Sunyoto.

“Ini sangat disayangkan dan menunjukkan gagalnya negara dalam memberikan hak atas kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di Kepulauan Sumenep,” kata Anggota Komisi E DPRD Jatim, Dr. Kodrat Sunyoto saat dikonfirmasi, Jumat (8/7/2022). wa Kabupaten Sumenep termasuk wilayah di Provinsi Jatim yang memiliki pulau terbanyak

dengan jumlah 125 pulau.

Terletak pada 8 Kecamatan, yaitu Masalembu, Ra’as, Ga-

Wabah PMK Tak Surutkan Masyarakat Berkurban

Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad bersama forkopimda Jatim menyerahkan hewan kurban ke Masjid Akbar Surabaya.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad bersama Forkopimda Jatim menggelar salat Idul Adha 1433 di Masjid Al Akbar Surabaya (MAS). Usai menunaikan salat, Anwar Sadad mewakili unsur pimpinan DPRD Jatim menyerahkan hewan kurban ke takmir masjid.

Menurut dia, wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tidak menyurutkan keinginan

masyarakat untuk berkurban.

“Terbukti jumlah hewan kurban yang diterima oleh takmir masjid Nasional AlAkbar meningkat dibandingkan tahun sebelumnya,” katanya, Ahad (10/7/2022).

Dia meminta Dinas Peternakan (Disnak) Jatim melakukan pengawasan ketat untuk mencegah terjadinya penyebaran PMK. Apalagi saat Idul Adha, keluar masuk hewan

Edisi 448 T ahun XXI ~ Minggu III Juli 2022 Tahun

kurban dari kabupaten/kota di Jatim tergolong tinggi. “Hewan yang diperjualbelikan harus memenuhi standar kesehatan hewan,” tambah Sadad.

Anwar Sadad juga menekankan, masyarakat tetap tabah, dan tetap optimis untuk bangkit setelah pandemi Covid-19, melumpuhkan ekonomi mereka. Momen Idul Adha ini diharapkan menjadi pemantik agar masyarakat melakukan hal-hal positif dan saling meningkatkan tolong menolong antar sesama.

“Menjalani cobaan dengan tabah dan melakukan hal-hal positif,” katanya.

“Setiap tahun kita diingatkan oleh Idul Adha, bahwa ritual memotong hewan kurban, tak lain adalah simbolisasi bahwa kita harus bisa memotong nafsu kebinatangan dari jiwa kita, untuk menjadi manusia seutuhnya,” pungkasnya. (yd)

yam, Nonggunong Pulau Sepudi, Giligenteng, Arjasa, Kangayan, dan Sapeken.

“Untuk memberikan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di kepulauan Sumenep tersebut, maka strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten Sumenep haruslah tepat,” jelasnya.

Strategi tersebut, kata dia, meningkatkan mutu sarana prasarana dan SDM Kesehatan pada semua fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Sumenep.

“Berdasarkan data Dinas kesehatan Kabupaten Sumenep disebutkan bahwa fasi-

litas pelayanan kesehatan di Kepulauan Sumenep hanya ada 9 Puskesmas,” imbuhnya.

“Membangun Rumah Sakit baru di daerah kepulauan Sumenep yang mudah diakses oleh masyarakat Kepulauan dan dilengkapi dengan sarana prasarana dan SDM Kesehatan yang baik,” tambahnya.

Hal ini, kata Kodrat, tentunya membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat dalam bentuk pembangunan jalur transportasi laut dan darat yang mampu mempermudah masyarakat kepulauan mengakses layanan kesehatan pada rumah sakit kepulauan tersebut.

Pembangunan Rumah Sakit Kepulauan Sumenep ini, tambah dia, dapat diini-

siasi oleh Pemprov Jatim dan Pemkab Sumenep sebagai pelaksanaan dari rencana pembangunan jangka menengah bidang kesehatan di daerah kepulauan Sumenep.

“Upaya peningkatakan mutu pelayanan kesehatan di kepulauan Sumenep ini dimaksudkan agar kasus Ibu Sutini tidak akan terjadi lagi atau tidak dialami oleh masyarakat kepulauan Sumenep. Kabijakan ini tentunya membutuhkan dukungan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Sumenep untuk mampu menyelesaikan persoalan pelayanan kesehatan di Kepulauan Sumenep,” pungkas Kodrat Sunyoto. (yd)

Masyarakat Tak Perlu Khawatir Mondokkan Anak ke Pesantren Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah mengimbau para orang tua tidak perlu khawatir berlebihan untuk memondokkan anaknya ke pondok pesantren (Ponpes).

Hal itu diungkapkan menyusul berita mencuatnya kasus pelecehan santriwati yang dilakukan salah satu anak pengasuh ponpes di Ploso Jombang.

Menurut politikus asal Dapil Sidoarjo, jumlah kasus serupa jika diprosentase dengan kasus di luar pondok pesantren, tentu jumlahnya lebih banyak.

“Tapi kami tidak menganggap hal ini wajar. Karena itulah DPRD Jatim hadir dalam Perda Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren dengan memberikan kepastian tentang Ponpes ramah anak.

Dalam perda tersebut mengamanahkan Pemprov bisa melakukan pendampingan, pembinaaan dan fasilitasi dalam mengembangkan ponpes ramah anak dan mayoritas Ponpes di Jatim sudah melakukan itu,” ungkap Anik Maslachah, Jumat (8/7/2022).

Maka itu, pihaknya berharap kepada Ponpes yang sudah terdapat kejadian yang

Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah.

tidak wajar ini, agar oknum bisa kooperatif dengan aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut.

“Tentunya ini menjadi pembelajaran penting bagi Ponpes yang lain untuk tidak melakukan hal yang serupa,” harap Anik Maslachah.

Senada, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih menambahkan bahwa kasus kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, kapan saja dan menimpa siapa saja.

“Saya termasuk penyedia jasa layanan yang melayani korban kekerasan maupun pelecehan terhadap perempuan dan anak. Saya bersaksi bahwa kasus di luar Ponpes lebih banyak dibandingkan yang terjadi di Ponpes. Ha-

nya saja karena pesantren itu lembaga yang dianggap suci maka ekspektasi kita terhadap pesantren pasti lebih,” terang politikus asal Malang.

Kendati demikian, lanjut Ketua Perempuan Bangsa Jatim, ponpes tetap menjadi lembaga yang aman dan anak-anak tetap bisa belajar dengan tenang. Namun orang tua (wali santri) tetap wajib memberikan pengawasan penuh kepada anakanaknya yang mondok.

“Tidak bisa dipasrahkan 100 persen kepada pengurus atau pengasuh ponpes. Tetap harus dalam kontrol dari orang tua,” beber Hikmah Bafaqih.

Dia menegaskan, bahwa adanya kekhawatiran orang tua yang menganggap pondok pesantren tidak aman karena banyak terjadi kasus kekerasan seksual, belum boleh menjadi kesimpulan akhir. Sebab jumlah kasusnya dengan jumlah pesantren dan jumlah santri sangat jauh perbandingannya.

“Sebagai ibu, saya menempatkan anak-anak saya untuk menempuh pendidikan di pesantren. Dan saya merasa aman dengan pilihan itu,” tegas Hikmah. (yd)

JATIM X

13

Museum Mpu Tantular Kaji Koleksi Batik Sidoarjo

Dra. Nina Rossiana, M.Si., Kepala UPT Museum Mpu Tantular (kiri) pada Kajian Koleksi Etnografi Koleksi Batik Khas Sidoarjo.

MUSEUM Negeri Mpu Tantular di Sidoarjo melaku-

kan Kajian Koleksi Etnografi Koleksi Batik Khas Sidoarjo.

Kegiatan berlangsung Kamis (7/7/2022). Maksud dari ke-

giatan ini adalah melakukan penelitian secara mendalam pada batik Sidoarjo, koleksi Museum Mpu Tantular.

“Penelitian mendalam baik secara fisik, maupun makna, fungsi dan nilai nilai filosofi batik yang tercermin dari berbagai ornament dan warna batik. Dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan melengkapi data serta informasi baik secara tertulis maupun visual berupa foto sesuai yang diharapkan, untuk mendukung data koleksi maupun sebagai data peleng-

kap koleksi yang lainnya,” kata Dra. Nina Rossiana, M.Si., Penanggung Jawab Kegiatan yang juga Kepala UPT Museum Mpu Tantular.

Mewakili Sinarto, S.Kar, MM, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Jatim, Ka UPT Museum Mpu Tantular Dra. Nina Rossiana, M.Si., mengatakan, dari hasil kajian ini akan ditindaklanjuti dengan seminar bersama dengan para narasumber yang berasal dari akademisi supaya kita mendapatkan tambahan masukan dari apa saja yang

sudah kita kaji.

“Nantinya akan kita lakukan pembuatan buku tentang Batik Sidoarjo Koleksi Museum Mpu Tantular yang akan dicetak dan disebarluaskan ke siswa dan masyarakat, serta mahasiwa yang bisa digunakan untuk bahan penelitian atau skripsi. Dan tahun ini ada 3 kajian yang akan kita lakukan yang pertama adalah batik, kemudian prasasri dan koleksi biologika dari sangiran, tengkorak manusia purba dari sangiran,” ujarnya. (iz)

Sejarah Batik Sidoarjo

Batik Sidoarjo Diajarkan Mbah Mulyadi Sejak 1675 BERDASARKAN laporan penelitian terapan hibah Dikti oleh Dr, Muslichah Emma Widiana (Universitas Bhayangkara Surabaya), Sra Kusni Hidayati, M. Si (Universitas Bhayangkara Surabaya) dan Karsam, S.Pd, MA., Ph. D (Universitas Dinamika) yang berjudul Model Pembelajaran Pengrajin Batik Melalui Pendekatan Standarisari Berbasis Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Daya Saing Revolusi Industri 4.0.

“Dijelaskan bahwa sejarah Batik Tulis Tradisional di Kabupaten Sidoarjo berpusat di Jetis yang sudah ada sejak tahun 1675.

Batik ini mula-mula diajarkan oleh Mbah Mulyadi yang konon merupakan keturunan Raja Kediri yang lari Ke Sidoarjo. Bersama para pengawalnya, Mbah Mulyadi mengawali berdagang di Pasar Kaget yang kini dikenal dengan nama pasar Jetis,” ujar

Dra. Nina Rossiana, M.Si. Mulai masuk tahun 1950an usaha Batik Jetis ini didirikan lagi oleh seorang wanita yang bernama Widiarsih (Bu Wida) dan banyak masyarakat kampung Jetis waktu itu masih menjadi pekerjanya. Usaha batik Tulis Widiarsih pada waktu itu telah menjadi perusahaan terbesar di kampung Jetis, sekaligus banyak yang mengakui kalau bisnisnya menjadi bisnis batik tertua di Kampung Jetis.

Tahun 1970-an para mantan pekerja Widiarsih akhirnya memberanikan diri untuk membuat serta membuka bisnis batik tulis sendiri dirumahnya, yang akhirnya menjadi usaha masyarakat rumahan batik jetis tulis ini.

Dari sinilah usaha batik mulai menjadi usaha rumahan masyarakat Jetis. Usaha tersebut kemudian juga men-

jadi mata pencaharian utama mereka selama bertahun-tahun hingga sekarang. Sejak tahun 1975 Batik Jetis terkenal sebagai batik yang memiliki ciri khas warna berani seperti merah, kuning, hijau dan biru. Berbeda denga batik Solo dan Yogyakarta yang berwarna coklat atau sogan.

“Kampung Batik Jetis adalah salah satu kampung yang memiliki warisan budaya membatik. Di dalam kampung Jetis tersebar rumah para perajin batik yang merupakan salah satu sentra batik terbesar di Sidoarjo. Di kampung ini akan ditemukan bangunan-bangunan dengan arsitektur colonial yang cukup menarik denga jendela besar dan jeruji besi yang antik. Dapat kita bayangkan pada masa jayanya daerah ini cukup ramai dan banyak terdapat rumah para juragan ba-

tik beserta perajinya menempati daerah tersebut,” ujarnya.

Sementara itu Bapak Karsam, M. A., Ph. D. pemateri pada kegiatan itu mengemukakan, seiring dengan perkembangan penduduk, serta kian ramainya perdagangan di Pasar Jetis, kawasan ini banyak didatangi para pedagang dari luar daerah. Pedagang asal Madura yang semakin banyak berdagang di Pasar Jetis sangat menyukai batik tulis buatan warga Jetis.

“Mereka sering memesan batik tulis dengan permintaan motif dan warna khusus khas Madura. Itu sebabnya batik tulis asal jetis ini kemudian juga dikenal sebagai batik corak Madura,” ujarnya.

Batik tradisional jetis atau biasa disebut batik Jetisan memiliki khas ragam corak dan warna. Berbeda dengan batik Solo dan Yogyakarta yang ber-

Narasumber menyampaikan materi Batik Sidoarjo pada Kajian Koleksi Etnografi Koleksi Batik Khas Sidoarjo di Museum Mpu Tantular.

warna coklat dan hanya memakai motif dua warna. Batik Jetis sudah terkenal sejak tahun 1920 (masa keemasan batik jetis), hal ini diakui oleh sejumlah kolektor yang berkunjung ke kampung batik jetis.

Bahkan kolektor tersebut memiliki batik jetis yang berumur 80-100 tahun.

Namun nama Sidoarjo tidak pernah muncul karena hampir semua batik karya pengrajin Sidoarjo dipakai oleh orang Madura, sehingga

disebut dengan batik Madura. Padahal sebutan batik Madura itu hanya berlaku untuk motif saja. Sedangkan pembuatannya adalah pengrajin Sidoarjo. Baru sekitar tahun 2008 usai peresmian kampung batik jetis oleh bupati, sebutannya diganti menjadi batik Sidoarjo. Sehingga seiring berjalannya waktu, batik Jetisan Sidoarjo mulai dikenal dan semakin popular di Jakarta, luar daerah lainnya dan bahkan mancaegara. (iz)

DPRD Pamekasan Setujui Hasil Pembahasan Raperda APBD TA 2021

Rapat Paripurna DPRD Pamekasan bersama Wabup Pamekasan di Ruang Sidang Lantai II Gedung DPRD Pamekasan.

Edisi 448 T ahun XXI ~ Minggu III Juli 2022 Tahun

Pamekasan, Jatim Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur menyetujui hasil pembahasan Raperda tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021.

Permintaan persetujuan anggota DPRD Pamekasan mengenai hasil pembahasan Raperda tentang APBD tahun 2021 tersebut dilakukan pada saat pelaksanaan Rapat Paripurna prihal penyampaian pendapat

akhir Fraksi-fraksi DPRD, di Ruang Sidang Lantai II Gedung DPRD Pamekasan.

Pantauan di lokasi, Sidang paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Khoirul Umam, dengan didampingi Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin, Wakil Ketua DPRD Hermanto dan diikuti oleh sejumlah anggota DPRD Pamekasan.

Selain itu juga hadir Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan Fattah Yasin beserta jajaran Pimpinan OPD setempat.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Khoirul Umam mengatakan, bahwa catatan dari Fraksi-fraksi yang sudah dituangkan dalam pendapat akhir fraksi-fraksi itu agar menjadi prioritas kerja dari sisa waktu di Tahun 2022.

“Diharapkan bahwa catatan-catatan dimaksud itu tidak terjadi lagi di Tahun 2022 ini, sehingga sisa waktu di mana kemudian kita melaksanakan pembangunan di tahun 2022 tidak lagi mengulangi kekurangan-kekurangan

di tahun 2021,” ujar Politisi PKB itu, Kamis (14/7/2022).

“Misalnya ini ya di perubahan anggaran ini kan sudah semestinya pembangunan Kabupaten Pamekasan berjalan lebih lancar hal-hal tadi yang menjadi catatan itu wajib sudah hukumnya selesai di Tahun 2022,” tambahnya.

Terpisah, Wabup Pamekasan RB Fattah Jasin menyatakan, bahwa semua catatan yang ada di pandangan akhir fraksi itu akan menjadi prioritas untuk pegangan pemerintah. (did)

JATIM XI

14

Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Malang Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD dan PPAS Tahun Anggaran 2023 Malang, Jatim Pos Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023. “Saya mengapresiasi dan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD, yang mendukung dan kerja sama yang baik, sehingga Pemerintah Kabupaten Malang dapat melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang yang kita cintai. Semoga sinergi ini diperkuat,” ujar Bupati Malang, H.M. Sanusi dalan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Malang Kamis, 14 Juli 2022.

Dikatakan Sanusi, dalam rangka memenuhi amanat Pasal 310 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka akan disampaikan Rencana Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023.

KUA dan PPAS dimaksud akan menjadi salah satu dokumen perencanaan yang memuat kondisi

ekonomi makro daerah, asum si penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi yang ingin dicapai pada tahun 2023. Rancangan KUA dan PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2023 yang memuat kebijakan umum dan prioritas pembangunan Kabupaten Malang tahun 2023.

Proses perencanaan pembangunan, lanjut Sanusi, yaitu: Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga hingga Nasional; sinkronisasi dalam forum Perangkat Daerah, koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian/Lembaga di tingkat Pusat.

Dan memperhatikan sekaligus mencermati kebutuhan serta aspirasi masyarakat yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Lebih lanjut, KUA dan PPAS dimaksud, juga telah diupayakan untuk mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi

Jawa Timur, serta mengakomodasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Secara khusus, tema Pembangunan Kabupaten Malang pada Tahun 2023 yaitu: “Pembangunan Pariwisata Kreatif (pariwisata dan industri kreatif) Berbasis Komunitas dan Budaya Lokal”, dengan prioritas pembangunan yaitu: percepatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor andalan dan mendorong sektor industri, perdagangan dan pemberdayaan masyarakat, serta ekonomi kreatif. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata untuk mendukung perekonomian dan pariwisata, serta peningkatan daya saing daerah.

Menurut Sanusi, selain itu kerangka ekonomi makro daerah sebagai asumsi penyelenggaran pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2023, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,3% - 4,6%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,39 – 71,69. Tingkat Kemiskinan sebesar 9,00% 9,20%, Indeks Gini sebesar 0,325 – 0,340, Pendapatan Perkapita Riil sebesar Rp28.156.528,00 dan tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,39% - 4,82%.

Selanjutnya berkaitan de-

Program P3-TGAI Pemdes Sine Terealisasi

Ngawi, Jatim Pos Pemerintah Desa Sine, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, terus menggenjot Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

Kepada Jatim Pos, Sabtu (25/6/22), Kepala Desa Sine

Bapak Jumadi saat ditemui di kantornya menjelaskan bahwa program P3-TGAI merupakan kegiatan padat karya irigasi yang meliputi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

“Kegiatan P3-TGAI yang meliputi peningkatan jaringan irigasi

dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja layanan irigasi, dan tentunya sebagai solusi peningkatan ekonomi masyarakat. Maka program ini saya awasi langsung dalam pengerjaannya di lapangan,” ungkap Jumadi, Sabtu (25/06/2022).

Lanjutnya, program P3TGAI di desa Sine dikerjakan oleh Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Desa Sine. Program yang digelontorkan oleh PUPR sebesar Rp. 195 Juta tersebut, digunakan untuk membangun infrastruktur irigasi persawahan dengan pemberdayaan petani yang tergabung dalam kelompok HIPPA maupun tenaga pekerja sekitar lokasi.

Ia berharap program dapat dilaksanakan dengan baik guna mengaliri lahan pertanian para petani di Desa Sine, sehingga dapat meningkatkan produktifitas hasil panen demi dicapainya tujuan ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Ngawi. (ren)

ngan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2023, dapat disampaikan antara lain yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan

masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Adapun prakiraan anggaran Pendapatan Daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp4.271.936.014.705,00.

Dimana target pendapatan tersebut apabila dibandingkan dengan APBD tahun 2022 sebelum perubahan yaitu sebesar Rp4.196.211.185.782,00, se-

hingga terdapat kenaikan 1,80%.

Selanjutnya untuk rincian atas prakiraan Pendapatan Daerah tahun 2023, terdiri dari Pendapat Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar Rp990.840.855.

285,00; Pendapatan Transfer sebesar Rp3.002.372.479.420,00; dan untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp278.722.680.000,00.

(Zis Muzahid/Advertorial)

HUT Ngawi Ke-664 Pemdes Brubuh Gelar Tirakatan

Ngawi, Jatim Pos Salah satu tradisi masyarakat diberbagai wilayah di Indonesia pada malam HUT Kabupaten/Kota yaitu dengan mengadakan syukuran. Begitu

pula di Desa Brubuh Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi yang menggelar syukuran dan malam tirakatan HUT Kabupaten Ngawi ke 664.

Dalam Memperingati

Hari Jadi Kabupaten Ngawi tersebut Desa Brubuh Pada Tanggal 06 Juli 2022 Melaksanakan kegiatan Tirakatan yang di laksanakan di Balai Desa brubuh, dan dihadiri oleh semua Perangkat Desa, Rt & Rw, Tokoh-tokoh Agama Dan masyarakat.

Malam tirakatan kali ini digelar serentak di tiap Desa seluruh Kabupaten Ngawi dengan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah.

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk mensyukuri dan mendoakan para pahlawan yang telah memperjuangkan kota Ngawi, tak terkecuali juga untuk para pendahulu kita.” Tutur Bp. Muhtarom selaku Kepala Desa Brubuh (ren)

Pemdes Wonosari Salurkan BLT Dana Desa

Ngawi, Jatim Pos Sebanyak 100 KPM di Desa Wonosari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur telah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa berupa uang tunai senilai Rp 600.000,-.

“Masing-masing keluarga penerima manfaat menerima Rp

600.000,- untuk bulan Mei dan Juni” kata Kepala Desa Wonosari Hartanto, kamis (23/06/ 2022) di Kantor Desa Wonosari.

Dia menyebut para keluarga penerima manfaat harus membawa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk sebagai syarat bukti penerima. Bagi

keluarga penerima manfaat yang tidak bisa mengambil BLT tersebut, perlu memberi surat kuasa dengan meterai jika pengambilan diwakilkan.

Semua kegiatan penyaluran BLT tersebut didokumentasikan berupa foto per masing-masing keluarga penerima manfaat. Hal itu penting sebagai bukti pertanggungjawaban ke publik terkait penggunaan dana desa.

Masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Kartu Prakerja berhak menerima bantuan ini.

“Semoga bantuan ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi keluarga,” kata Hartanto selaku Kades Wonosari. (ren)

SAMBUNG AN SAMBUNGAN

15

Pemdes Setono Salurkan BLT-DD

Ngawi, Jatim Pos Bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa sudah mulai disalurkan kepada keluarga penerima manfaat di Desa Setono, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

“Kita sudah mulai salurkan dan ini momentum yang tepat untuk membantu keluarga penerima manfaat (KPM) untuk kebutuhan pangan sehari-hari,” kata Kepala Desa Setono Pra-

dana Digya Wahana.

Ia mengatakan, penyaluran BLT Dana Desa di Desa Setono tahun 2022 dengan sasaran 98 keluarga penerima manfaat. Setiap keluarga penerima manfaat mendapat bantuan tunai Rp 600.000 periode bulan Mei dan Juni.

“BLT ini merupakan bentuk pelayanan sosial pemerintah kepada masyarakat kurang mampu dalam me-

KASUS PENCUCIAN UANG........... saan saksi TPPU pengurusan perkara di MA,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (12/7/2022).

Rahmat Santoso akan menjalani pemeriksaan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur. Namun, Ali belum menjelaskan lebih lanjut soal pertanyaan yang akan dikonfirmasi kepada Rahmat Santoso.

Selain Rahmat Santoso, penyidik KPK memanggil 11 saksi lainnya. Berikut ini 11 saksi tersebut: 1. Donny Gunawan selaku Direktur PT Multi Bangun Sarana; 2. Handoko Sutjitro selaku swasta; 3. David Muljono selaku swasta; 4. Bagus Ramadhanarto Putra selaku pihak swasta; 5. Iwan Liman selaku pihak swasta; 6. Juliana Inggriani Liman selaku pihak swasta; 7. Hanjaya Adikarjo selaku wiraswasta; 8.

Nurdiana Rahmawati selaku PNS/

wiraswasta; 9. Rica Erlin Sevtria, mengurus rumah tangga; 10.

Venina Puspasari, mengurus rumah tangga; dan 11. Melia Candra, mengurus rumah tangga.

Adapun Rahmat Santoso sebelumnya juga pernah dipanggil KPK sebagai saksi kasus dugaan TPPU Nurhadi pada Senin (4/7). KPK mencecar Rahmat soal aset milik Nurhadi.

“Para saksi didalami pengetahuannya soal penelusuran aset-aset bernilai ekonomis milik tersangka NHD,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (5/7).

Diketahui, KPK telah melakukan gelar perkara atau ekspose kasus dugaan TPPU yang diduga dilakukan oleh Nurhadi. Nantinya, KPK segera mengumumkan status kasus TPPU itu.

“Sudah pernah ada ekspose, tinggal nunggu aja. Mungkin dalam waktu yang dekat,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi

DEWI PERSSIK..................................

Kepada awak media, Depe –demikian panggilan Dewi Perssik— mengaku sudah pisah rumah selama bermingguminggu. “Sebulanan ya?

Kayaknya sebulanan deh,” aku pemilik Goyang Gergaj itu.

Pisah rumah sebulan diakui Dewi Perssik membuat komunikasinya dengan sang suami merenggang. Ia bahkan lupa kapan terakhir kali komunikasi dengan Angga Wijaya.

“Enggak sih, enggak ada komunikasi. Aku juga sudah lupa. Apa aku harus jawab?” ujar Dewi Perssik.

Jika perceraian dengan Angga Wijaya benar-benar terjadi, maka inilah perceraian ketiga bagi pelantun Mimpi Manis itu. Pada dua pernikahan sebelumnya, Dewi Perssik juga digugat cerai oleh Saipul

Jamil dan Aldi Taher.

Depe pun merasa sudah terbiasa digugat cerai oleh sang suami. “Ketiganya saya yang digugat,” imbuh Depe.

Terhadap gugatan cerai itu, Dewi Perssik lebih memilih untuk menerima keputusan suaminya dibandingkan mempermasalahkannya. Hal itu rupanya dilakukan Dewi Perssik karena dirinya merasa posisi suami merupakan pemimpin sehingga dirinya sebagai seorang istri hanya bisa mengikuti setiap keputusan suaminya.

“Saya ikutin aja, saya gak akan mungkin bisa memimpin suami saya dong, yang mimpin saya suami saya,” ungkap Dewi Perssik.

Sehingga tak heran jika Dewi Perssik mengaku selama ini dirinya tak pernah

ADHY KARYONO JADI SEKDA JATIM........... terian Sosial RI dan Staf Ahli Menteri Sosial RI. Adhy Karyono Dilantik Jadi Sekda Jawa Timur bedasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79/ TPA Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM) di lingkungan Pemprov Jatim.

Gubernur Khofifah menunjang kehidupan sosial mereka,” ujar Kades Setono Pradana Digya Wahana.

Ia berharap dana BLT itu dapat dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan harian, serta meringankan beban masyarakat di tengah mahalnya harga kebutuhan pokok. (ren) dari Halaman 1 Pomolango kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/9/2020).

Namun, Nawawi belum memastikan kapan status TPPU itu akan diumumkan. Menurutnya, KPK akan segera mengupayakan pengumuman kasus tersebut ke publik.

“Teman-teman lihat kan kondisinya kayak gini. Pasti kita terus bekerja, teman-teman Satgas (Satuan Tugas) semua terus bekerja seoptimal mungkin,” ucap Nawawi.

Namun, Nawawi belum memastikan kapan status TPPU itu akan diumumkan. Menurutnya, KPK akan segera mengupayakan pengumuman kasus tersebut ke publik.

“Teman-teman lihat kan kondisinya kayak gini. Pasti kita terus bekerja, teman-teman Satgas (Satuan Tugas) semua terus bekerja seoptimal mungkin,” ucap Nawawi. (ist) dari Halaman 1 menggugat sang suami, baik dengan Saipul Jamil, Aldi Taher, maupun sekarang dengan Angga Wijaya.

“Saya gak pernah menggugat (cerai) dari suami pertama suami kedua dan kini ke tiga. Saya kan bilang, saya ini rekor muri, sebagai istri yang digugat cerai suami,” ujarnya.

Di sisi lain, saat Dewi Perssik disentil soal kemungkinan rujuk, mantan istri Saipul Jamil itu memberikan jawaban yang seakan pasrah karena dirinya akan menurut pada sang suami, semua keputusan darinya itu tergantung keputusan suami, entah untuk keputusan cerai maupun rujuk.

“Suami saya bilang kita cerai ya cerai, suami bilang kita balik ya kita balik,” tegas Dewi Perssik, Kamis, (30/6/2022). (yus)

minta kepada Adhy untuk segera gaspol dalam melaksanakan sejumlah pekerjaan yang sudah menunggunya.

Diantaranya yakni merumuskan RAPBD Tahun 2023 yang harus segera dibahas bersama DPRD Prov Jatim.

Khofifah meminta Adhy bersama seluruh OPD dapat membangun sinergitas dengan maksimal terutama kesiapannya dalam membahas Rancangan APBD 2023 serta RKPD yang proses finalisasi terus dilakukan dengan Kemendagri.

“RAPBD 2023 harus nyambung dengan RPJMD dan nyambung dengan RKPD,” tegas Mantan Menteri Sosial tersebut.

Oleh Khofifah, Adhy juga diminta untuk mengawal ketat tercapainya Indeks Kinerja Utama (IKU). Terlebih Jatim selalu berada diatas target yang telah ditetapkan.

“Allhamdulillah, dari 11 IKU Prov Jatim selalu berada diatas target yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, RPJMD harus menjadi acuan dalam program program strategis yang telah dibahas bersama jajaran DPRD Jatim,” terangnya.

Agar seluruh pekerjaan tuntas dan maksimal, Khofifah berpesan agar Adhy mampu mengelola orkestrasi tersebut dengan baik. Sekda, kata Khofifah, adalah dirigen sehingga wajib hukumnya membangun kolaborasi dan sinergitas dengan banyak elemen strategis.

dari Halaman 1 “Jika diibaratkan marching band, setiap intansi memiliki keahlian di masing masing alat musik yang tujuan akhirnya memberikan percepatan kesejahteraan bagi masyarakat Jatim,” ungkapnya.

“Orkestrasi ini menjadi bagian penting dengan varian tugas, program yang akan memberikan signifikansi terhadap upaya percepatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” jelasnya.

Berbagai capaian prestasi pemprov Jawa Timur membuktikan bahwa kolaborasi dan sinergitas serta kerjasama semua pihak terbangun sangat luar biasa. Patnership yang dibangun dengan semua institusi strategis telah menjadi kekuatan dalam membangun Provinsi Jawa Timur.

Tak lupa, Khofifah menyebut bahwa kerjasama dengan perguruan tinggi dan media juga menjadi modal penting. Kesemuanya ini adalah bentuk kerjasama Pentahelix Approach.

Pentahelix Approach menjadi hal yang penting untuk bekerja, bergerak dan berlari secara bersama maka orkestrasi menjadi hal yang sangat penting.

Agar sekda Adhy Karyono segera adaptasi dengan tugas yang harus diembannya maka Gubernur Khofifah langsung menggelar rakor yang dipimpinnya sendiri bersama Wagub Emil Dardak bersama semua perangkat daerah. Tujuannya memperkenalkan se-

KASUS PELECEHAN SEKSUAL............ ring-seringlah melakukan pengawasan kepada para pengasuh santri. Sebab pelaku kekerasan itu mayoritas dilakukan oleh orang terdekat,” ujar Novi, saat menjadi narasumber dalam acara Pelatihan Penguatan Kelembagaan Griya Curhat Keluarga (GCK) dan Sosialisasi SOP yang diselenggarakan di Hotel Aston Sidoarjo, Rabu (13/7).

Menurut Novi, besarnya partisipasi santri di pesantren, besarnya jumlah pesantren secara nasional dan di Jawa Timur, serta pentingnya pesantren dalam menanamkan nilai agama, karakter, dan moral ini menjadi pendorong bagi dirumuskannya Pesantren Ramah Anak.

“Tujuan adanya program pesantren ramah ini adalah untuk menciptakan pesantren yang melindungi dan menyenangkan bagi anak, dalam suasana penuh nilai akhlaqul karimah agar dapat meningkatkan prestasi anak dan membentuk

karakter baik,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, juga terciptanya lingkungan pembelajaran yang ramah antara pendidik dan santri. Yang tercermin dalam suasana yang kondusif dan dinamis dalam balutan nilai saling mengenal, menyayangi, tolong menolong dalam kebaikan, toleransi, adil, rendah hati dan tidak sombong.

“Penerapan pesantren ramah anak memerlukan kerjasama para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan perlindungan anak. Berbagai permasalahan pendidikan yang menjadi hambatan dalam pemenuhan hak pendidikan anak dari aspek ekonomi, geografi, sosial dan budaya menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan pesantren ramah anak,” jelasnya.

Saat ini di Jatim sudah ada pesantren yang ramah anak.

Antara lain : Ponpes Darul Ulum Peterongan, Jombang, Ponpes Al Hayatul Islamiyah

mua kepala perangkat daerah beserta tupoksinya.

Sementara itu, Sekda Adhy Karyono menyampaikan bahwa akan senantiasa bekerja dan menjalankan amanah sebaik baiknya yang sesuai petunjuk dan arahan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

Adhy menegaskan bahwa dirinya akan menjadi sosok yang cepat beradaptasi dan menyesuaikan irama yang telah terbentuk bersama Gubernur, Wakil Gubernur serta seluruh Kepala OPD selingkup Pemprov Jatim.

“Juga bersama seluruh stakeholder. Saya akan menjunjung tinggi dan berpedoman pada amanah menjadi Sekda,” ucapnya.

Lebih lanjut, dirinya juga akan menjalin kemitraan bersama seluruh stakeholder, Forkopimda, DPRD dan seluruh pihak terkait untuk mewujudkan RPJMD dan RKPD yang mensejahterahkan masyarakat Jatim.

“Mohon waktu untuk saya bisa beradaptasi. Harapannya dengan rakor yang akan diselenggarakan usai pelantikan bisa mempercepat proses belajar saya,” tutupnya.

Pada kesempatan itu, juga dilakukan serah terima jabatan dan Pakta Integritas yang dilanjutkan dengan penyerahan memori jabatan dari Pj. Sekdaprov. Jatim Wahid Wahyudi kepada Sekdaprov Jatim Adhy Karyono. (ist) dari Halaman 1 di Kedungkandang, Malang, Ponpes Wahyu Hidayatul Islam di Candipuro, Lumajang, Ponpes Manba’ul Ulum Wonosari, Bondowoso dan Ponpes Hidayatullah di Pule, Trenggalek,” kata Novi.

Dengan adanya organisasi masyarakat seperti Griya Curhat Keluarga atau GCK ini, menurut Novi, akan semakin terbantu untuk mewujudkan pesantren ramah anak. Sebab anggota dari GCK ini banyak dari ibu nyai yang memiliki pesantren dan anggota DPRD. “Kami akan bersinergi dengan GCK dan bersinergi dengan organisasi lainnya untuk mewujudkan pesantren ramah anak. Dengan adanya lembaga seperti GCK menjadi kekuatan baru untuk DP3AK untuk memastikan pesantren di Jatim ramah untuk anak. Kolaborasi ini akan kami tingkatkan, karena meringankan tugas kita,” tuturnya. (komf)

16

BUDAYA & PARIWISATA JAWA TIMUR

Festival Karya Tari Jawa Timur Tahun 2022

DINAS Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jatim melalui Bidang Kebudayaan menggelar Festival Karya Tari (FKT) tahun 2022 merupakan tari garapan baru yang berpijak pada unsur ke khas-an tradisi etnik dan atau local genius setempat yang diolah berdasakan kreatifitas dan etnisitas dengan tema tari pangayubagyo.

Kegiatan berlangsung di Gedung Cak Durasin, Taman Budaya Jatim Jl. Gentengkali Surabaya, Kamis-Jumat (14-15 Juli 2022).

“Juga belum pernah ditampilkan oleh perorangan atau ditampilkan sebagai perwakilan daerah dalam kegiatan festival event Jatim/Na-

sional,” ujar Ketua Panitia, Dwi Supranto, SS, MM yang juga Kabid Kebudayaan Disbudpar Jatim.

Disebutkan juga, bahwa sebelum festival ini dimulai, telah dilaksanakan proses persiapan yang dilaksanakan bersama dengan UPT Laboratorium Pelatihan dan Pengembangan Kesenian (UPTLPPK) yaitu pelatihan teknis bidang seni pangaybagyo pada tanggal 8-9 Maret 2022 di The Aliante Hotel Malang.

Dilanjutkan dengan temu teknis secara online pada 17 juni 2022.

Kegiatan diikuti peserta dari: Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten

Nganjuk, Kabupaten Situbondo, Kota Pasuruan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kota Surabaya, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Kediri.

“Festival ini bersifat kompetisi dan akan diberikan penghargaan berupa trophy dan piagam kepala Disbudpar dengan kategori 3 penyaji terbaik, 3 penyaji unggulan, 10 penyaji harapan, 3 penata tari terbaik, 3 penata musik tari terbaik, 3 penata rias busana terbaik, 2 penulis deskripsi terbaik,” ujarnya.

Kegiatan ini sebagai upaya pembinaan secara berkelanjutan utnuk mencapai penghargaan dan karya terbaru pengem-

Penampilan karya tari di FKT Cak Durasim, Kamis (14/7/2022)

bangan kreativitas dan produkstivitas seniman, pengembangan kualitas berkesenian yang beretika dan berestetika, pengembangan wilayah sesuai dengan potensi tradisi atau etnis

budaya daerah masing-masing.

Juga pemanfaatan karya seni sebagai promosi wisata budaya, pembinaan kerjasama terhadap seluruh pemangku kepentigan dalam pemajuan kebudayaan, baik se-

niman, budayawan, sanggar, komunitas dan pemerintah.

Menghadirkan pengamat yang terdiri: Drs. Arif Rofiq, M. Si, Dimas Pramuka Atmaji, S.Sos dan Bambang Sukmo Pribadi. (iz)

Penata Tari : Ika Suryawuri, S.Pd.Penata Iringan Tari: Mohammad Alfi Hidayah Penata Rias Busana: Niar Trifinansih, S.Pd Katamoyan adalah istilah dalam bahasa Madura di Kota Probolinggo yang berarti kedatangan tamu.

Tari Katamoyan dipertunjukkan pada saat kunjungan para tamu kehormatan di Kota Probolinggo. Ini adalah sebuah wujud rasa hormat dan senang atas kedatangan para tamu Bisa dikatakan Tarian Katamoyan adalah Tari Selamat Datang Tarian ini selalu dibawakan oleh gadis-gadis dengan suasana hormat, semangat dan tetap ceria. Ucapan terima kasih diwujudkan dengan gerakan yang lembut tegas sesuai karakter khas kota Probolinggo Terimalah selendang sebagai tanda gembira kami, warga menyambut kedatangan tamu

masyarakat Madura yang membawa hantaran/ benghiben dengan berderetan/ berjejer Panjang sambal berjalan kaki Ketika melamar gadis Madura. Paraben berarti gadis, benghiben adalah hantaran. Kata ini disatukan untuk memunculkan keunikan dan ciri khas etnik budaya Sampang Madura.

selamat datang di Bumi Ngrowo. Tari Hambiwadha merupakan tari kreasi baru yang disusun sebagai tari penyambutan atau tari selamat datang yang disuguhkan kepada tamu kehormatan yang datang di kabupaten Tulungagung.

Gerak tari Hambiwadha berpijak pada gerak tari tradisional Tulungagungan yang bersumber dari gerak khas tari daerah setempat, antara lain reog Kendang, Jaranan Sentherewe, Tayub dan Tiban. Dikemas menjadi sajian tari lepas yang anggun dan agung sehingga pantas untuk disuguhkan sebagai visualisasi Salam Hormat kami untuk tamu kehormatan di berbagai acara.(iz)

Strategi Seni Tradisional Apresiasi Penampilan Tari Tradisional Jatim Tetap Eksis Katamoyan dari Kota Probolinggo

STRATEGI adaptasi diperlukan agar seni budaya khususnya kesenian tari tradisional tetap eksis di tengah masa globalisasi dan gempuran kesenian asing yang makin diminati oleh generasi muda.

“Dengan menghasilkan sebuah karya seni tradisional yang kreatif dan inovatif, maka dari itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur melalui bidang kebudayaan menyelenggarakan FESTIVAL KARYA TARI TAHUN 2022 untuk memberikan stimulus bagi laju kesenian tradisional di Jawa Timur,” ujar Kadisbudpar Jatim, Sinarto, S.Kar, MM pada pembukaan FKT, Kamis 14 Juli 2022 di Gedung Kesenian Cak Durasim Taman Budaya Jawa Timur.

Sebagaimana kita sadari bersama bahwa wilayah Jawa Timur merupakan wilayah yang kaya akan potensi budaya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mencanangkan program Nawa Bhakti Satya yang didalamnya terdapat harmoni dan kesalehan sosial.

“Maka dari itu melalui kegiatan ini, kita dapat melakukan temu budaya (Cross Culture) dari masing-masing Kabupaten / Kota di Jawa Timur. Sehingga dengan saling

Kadisbudpar Jatim Sinarto, S.Kar, MM (kiri) memberikan penghargaan pada FKT di Gedung Cak Durasim, Kamis (14/7/2022).

temu kenali budaya dan jati diri, diharapkan akan memperkaya khasanah pemajuan kebudayaan,” ujarnya.

Karena kebudayaan merupakan keseluruhan proses dan hasil intetraksi yang hidup dan berkembang, maka kata proses dan hasil merupakan kata kunci untuk memperhitungkan proses hidup masyarakat yang melatarbelakangi lahirnya setiap produk dan praktik kebudayaan.

Tari Pangayubagyo sebagai konten utama (Core Contents) dalam kegiatan ini, pada hakikatnya merupakan tari yang digunakan untuk menyambut ta-

Edisi 448 T ahun XXI ~ Minggu III Juli 2022 Tahun

mu kehormatan sekaligus sebagai bentuk jalinan hidup berharmonisasi karena mencerminkan keramahan Jaw Timur.

“Masyarakat Jawa Timur hidup di wilayah yang memanfaatkan ekosistem untuk bertahan hidup dan meningkatkan perekonomian mereka menuju masyarakat yang harmonis dan sejahtera,” paparnya.

Dalam tatanan masyarakat yang demikian, kami mendorong seniman utnuk ikut mengambil peran dalam memperkuat ekosistem budaya mereka untuk maju tapi tetap pada pijakan yang kokoh pada spirit dan kultur mereka.(iz)

Paraben Ghiben Tarian Paraben Ghiben dari Kab Sampang dengan Penata Tari : Uut Suwardani, Penata Iringan Tari: Taufik Hidayat dan Penata Rias Busana : Aisyah N.F Paraben Ghiben sebuah tarian yang diangkat dari tradisi

“Hambiwadha” Tarian ini dari Kab Tulunggagung dengan Penata Tari ; Asri Kusumaning Ratri, M.Pd, Penata Iringan Tari : Totti Wahyu Bathara dan Penata Rias Busana : Alvin Nizar Teriring rasa syukur yang senantiasa tercurah kepada Sang Maha Agung, kami haturkan

Tari Katamoyan dari Kota Probolinggo pada FKT di Gedung Cak Durasim, Kamis malam (14/7/2022)