2 minute read

» Menjelang Hari Jadi Kota Surabaya Pemkot Obral Sejumlah Insentif Pajak Daerah

Next Article
Jatim

Jatim

hingga V. Kemudian di Mal Pelayanan Publik Siola juga bisa,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia berharap seluruh warga Surabaya bisa segera membayar pajak dan memanfaatkan program pembebasan sanksi denda PBB dan pajak daerah ini. Sebab, program ini berlangsung mulai dari awal Maret hingga 30 April 2023. “Tahun 2022 lalu kan program ini dilaksanakan pada bulan April. Nah, karena Pak Wali (Eri Cahyadi) melihat antusiasme warga Surabaya banyak yang ingin membayar pajak, maka diajukan di Maret 2023. Jadi,

Advertisement

Wali (Perwali) Kota Surabaya Nomor 33 tahun 2023.

Dalam Perwali tersebut dijelaskan bahwa pemberian insentif berupa pembebasan denda itu diperuntukkan bagi bangunan rumah tinggal. Sedangkan pemberian insentif berupa pengurangan denda paling banyak 40 persen itu dipe­ runtukkan bagi bangunan rumah tinggal tidak sederhana, tumah tinggal milik pengembang, dan bangunan non rumah tinggal.

“Pemberian insentif berupa pembebasan atau pengurangan denda ini berlaku mulai tanggal 1 April 2023 sampai tanggal 31 Mei 2023 yang merupa­ warga Kota Surabaya memanfaatkan program ini dan segera membayarkan retribusi IMB­nya. “Silahkan manfaatkan program langka ini karena tentu ini sangat meringankan beban warga,” ujarnya.

Penghapusan Bunga

2 Persen Retribusi Pemakaian Rusun

Pemkot Surabaya juga memberikan keringanan retribusi berupa penghapusan sanksi administrasi retribusi pemakaian rumah susun (rusun) yang dalam hal ini berupa bunga

2 persen. Penghapusan sanksi administrasi ini sudah diatur dalam Peraturan yaran PBB mulai dari tahun 1994­2022 dan wajib pajak daerah tahun 20112023, diharapkan segera membayar. Dendanya kita kurangi, kita nolkan, tetapi pembayaran pokoknya tetap harus dibayar,” kata Hidayat Syah beberapa waktu lalu. Menurutnya, pembebasan sanksi denda itu diatur dalam Peraturan

Wali Kota (Perwali) No. 24 tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap bunga dan sanksi administratif berupa denda dan bunga PBB kepada masyarakat dalam rangka HJKS ke 730. ayo manfaatkan program ini dengan segera membayar pajak,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa pembayaran PBB dan pajak daerah ini bisa dilakukan melalui aplikasi marketplace yang telah tersedia, seperti Tokopedia, mobile banking Bank Jatim, Bank Mandiri, minimarket dan sebagainya. “Selain itu, bisa juga melakukan pembayaran di kantor cabang Bapenda di Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) I Wali Kota (Perwali) Surabaya nomor 32 tahun 2023.

Pembebasan atau Pengurangan Denda Pelaksanaan Kemajuan Pembangunan

Saat Pengajuan IMB/PBG

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad menjelaskan bahwa untuk menyemarakkan HJKS ke­730, Pemkot Surabaya memberikan insentif berupa pembebasan atau pengurangan denda pelaksanaan kemajuan pembangunan di lapangan pada saat pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kebijakan ini berdasarkan Peraturan kan Hari Jadi Kota Surabaya ke 730,” kata Irvan.

Menurut Irvan, pemberian insentif ini bertujuan untuk memberikan keringanan beban bagi warga Surabaya. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan antusias warga dalam pengajuan IMB atau PBG.

“Ini juga menjadi stimulan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Retribusi IMB/PBG,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa pengajuan program ini bisa melalui kelurahan atau kecamatan (khusus untuk rumah tinggal sederhana), bisa juga di UPTSA, dan juga bisa secara online melalui sswalfa.surabaya.go.id. Oleh karena itu, Irvan berharap

Kepala DPRKPP Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad menjelaskan bahwa selama ini kalau tidak membayar retribusi tepat waktu maka dikenakan sanksi 2 persen setiap bulan. Hal ini berdasarkan Pasal 30 Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya nomor 1 tahun 2022 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Nah, untuk menyemarakkan HJKS ke­730 ini, akhirnya bunga 2 persen itu dihapus.

“Penghapusan sanksi administrasi ini diberlakukan mulai 1 April 2023 sampai 30 Juni 2023. Makanya, saya mengajak kepada penghuni rusun untuk memanfaatkan program ini,” pungkasnya. (ADV)

This article is from: