Jtp 257

ISSN : 1412-7490

Edisi No.257 Tahun XVI ~ Minggu II Juli 2017

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT Media Utama Jatim Direktur Utama : H. Syaiful Anam Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya.

Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No.15 Surabaya Terdaftar / Terverifikasi di Dewan Pers www.dewanpers.co.id

Petani Tebu di Jatim Resah Keberatan Rencana Pengenaan Pajak 10 Persen

TYAS MIRASIH rupanya sudah tidak sabar lagi untuk segera mewujudkan impiannya menikah tahun ini. Sesuai rencana Tyas menikah dengan Raiden Soedjono pada 19 Juli ini.

Mereka memang telah menjalin hubungan sejak dua tahun terakhir. Namun pertunangan mereka baru resmi dilakukan pada Maret 2017 lalu.

Rupanya diantara mereka sudah ada kecocokan. Melihat latar belakang profesi keduanya pun tak jauh beda. Tyas adalah seorang aktris, model video klip, dan presenter. Sedangkan Raiden adalah seorang musisi.

“Dia drummer, bukan vokalis ya,” lanjut Tyas sesudah menggelar pengajian di perumahan Raffles Hils, Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (5/7/ 2017).

Untuk meyakinkan bahwa mereka segera ke pelaminan, Tyas Mirasih memberi kabar gembira melalui akun Instagram resminya. Tyas mengungBersamb ke hal. 11

Malang, Jatim Pos Peraturan terbaru Menteri Keuangan RI yang rencananya menerbitkan pajak tebu sebesar 10 persen, membuat sejumlah petani tebu di wilayah Jawa Timur resah. Mereka keberatan dan merasa terpuruk dalam situasi sulit seperti ini.

Akibat dari peraturan tersebut sejumlah lahan tanaman tebu terpaksa belum dipanen, meski tebunya sudah tua. Mengapa demikian, karena ongkos panen tebang tebu cukup mahal, apalagi ditambah pajak pemerintah 10 persen.

Salah satu petani tebu yang berasal dari Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, menuturkan bahwa akibat kebijakan pemerintah soal pajak, praktis musim panen tebu tahun ini para petani mengalami kerugian.

“Coba perhatikan, saat kirim tebu ke pabrik, itu dikenakan pajak 10 persen.

Dengan kondisi ini, terus kita harus mengadu kepada siapa,” ujar Hari, Selasa (4/7/2017), malam saat ditemui Jatim Pos dirumahnya.

Lebih lanjut dijelaskan, kalau dihitung ongkos memanen tebu diwilayahnya selama ini mencapai 6 ribu hingga 8 ribu rupiah per kwintalnya. Sedangkan selama proses panen, ada tambahan makan dan minum untuk pekerja, ditambah lagi biaya angkutan menuju pabrik gula.

“Yang jelas ongkos untuk buruh pe-

Siswi SMA Digilir 8 Pemuda Lamongan, Jatim Pos Minuman keras (Miras) adalah ibu dari segala kejahatan. Begitu kata pepatah. Ter-

bukti, delapan pemuda yang usai menenggak miras oplosan tega memperkosa seorang gadis di Lamongan.

Korbannya adalah, DPS (17) seorang siswi SMA asal Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Lamongan Jawa Timur.

Kejadian ini baru terungkap, Selasa (4/7/2017) setelah keponakan orang tua korban, Surip, menelusuri informasi yang terjadi pada Sabtu (24/6/2017) malam Hari Raya Idul Fitri di Waduk Dusun Jedung Desa Pulo Ombo Kecamatan Sukorame Lamongan.

DPS, korban pemerkosaan oleh 8 pemuda bersama orang tua dan didampingi kades melapor ke SPKT Polres LamoBersamb ke ngan. hal. 11

Petani saat panen tebu. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia Soemitro Samadikoen. manen itu bervariasi di setiap desa, kalau dihitung pengeluaran kami banyak, ada lagi rencana penarikan pajak pemerin-

tah. Sampai kapan kami harus memutar otak seperti ini,” tandas Hari.

Hari berharap, pemerintah

harus meninjau kembali soal kebijakan rencana pemberlakuan peraturan perihal pajak Bersamb ke hal. 11

H. Imam Mukhayat

Keluarkan Zakat Rp 2,7 Miliar Nganjuk, Jatim PosPemilik PT Tunas Jaya Abadi (TJA) Group Nganjuk, H Imam Mukhayat Syah tahun 2017 ini mengeluarkan zakat senilai Rp 2.762.672.800 miliar.

Terdiri dari zakat beras senilai Rp 931.533.300 atau mencapai 105,258 ton, Sarung A 12.960 potong atau senilai Rp 648.000.000, Sarung B 1.500 potong atau senilai Rp 71.250.000, Kain Batik A senilai Rp 214.500.000 atau sebanyak 3.300 stel, Bersamb ke hal. 11

Kesepian Ditinggal Istri

Satpol PP Cabuli Gadis 5 Tahun

Surabaya, Jatim Pos Oknum petugas Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Pemerintah Kota Surabaya ini diduga memiliki kelainan seks.

Betapa tidak, ia tega mencabuli seorang gadis yang masih berusia 5 tahun.

Bersamb ke hal. 11

Oknum Satpol PP berinisial MF (kanan) saat dirilis di Polrestabes Surabaya.

Pelatihan Teknik Rehabilitasi Vegetasi Pantai Diskanlut Jatim

Berkunjung ke Pantai Dampar Kabupaten Lumajang PANTAI Dampar terletak di Dusun Dampar, Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Untuk menuju lokasi ini dari Kota Lumajang perjalanan darat sekitar 1 jam. Pantai ini sangat indah dengan pasir hitam indah karena terletak di sekitar lereng Gunung Bromo dan Semeru.

Pemerintah Provinsi Jatim melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanlut) melakukan pengawas-

an dan pengembangan. Melalui Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan (KPP) baru-baru ini (April 2017) melakukan Pelatihan Teknik Rehabilitasi Vegetasi Pantai dengan Pantai Dampar sebagai tempat praktek.

“Pantai Dampar dipilih karena mempunyai potensi lahan yang luas dan potensi sumberdaya manusia berupa kelompok masyaraBersamb ke hal. 11

Pantai Dampar

Praktek lapangan pembibitan dan penanaman vegetasi pantai Diskanlut Jatim.

METROPOLIS

Hal - 2

Kamtibmas di Surabaya Menurun Signifikan WALIKOTA Surabaya Tri Rismaharini mengapresiasi kinerja jajaran keamanan terutama kepolisian yang telah berhasil menjaga keamanan kota Pahlawan Surabaya selama masa Ramadhan dan Lebaran 2017.

“Selama masa Ramadhan dan Lebaran 2017 keamanan dan ketertiban di kota Surabaya sangat menggembirakan, tindak kejahatan maupun narkoba turun secara signifikan, karenanya kami sangat mengapresiasi dengan memberikan piagam penghargaan kepada jajaran Kepolisian atas peran besarnya dalam mengawal Kamtibmas di kota Surabaya,” ujar Walikota Surabaya Tri Rismaharini sesaat menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Kapolrestabes Surabaya Kombespol M.Iqbal di ruang kerjanya Rabu 5 Juli lalu.

Menurut Walikota Surabaya yang akrab dengan panggilan Risma tersebut, penyerah-

an piagam penghargaan tersebut merupakan inisiatif yang tulus dari Pemkot maupun Warga kota Surabaya yang telah banyak dibantu dalam bidang keamanan dan ketertiban.

“Meskipun penduduk di kota Surabaya inibanyak dan bermacam-macam, selama Ramadhan dan Lebaran, tetapi suasana kotanya kondusif.

Saya ucapkan terima kasih karena telah menjadi pengayom masyarakat,” ujar Risma.

Menurut Risma, peran besar pihak kepolisian dalam mengamankan kota Surabaya sangat terlihat selama satu bulan kemarin.

Biasanya mendekati masa

Lebaran angka kejahatan di kota Surabaya cenerung naik, tetapi kali ini justru menurun signifikan.

“Tren tindak kejahatan menjelang masa Lebaran tahun ini justru cenderung menurun, ini antara lain karena kesigapan jajaran keamanan terutama kepolisian di kota Surabaya dalam mengantisipasi segala bentuk tindak kriminalitas termasuk narkoba dikota Surabaya yang turun sampai 50%,” ujar Risma dengan nada memuji.

Modal Utama Kepada para awak Media yang selama ini bertugas di Pemkot Surabaya termasuk Jatim Pos, Risma menyatakan terjaganya situasi keamananan di suatu daerah termasuk di kota Surabaya merupakan modal utama bagi peningka-

Kapolrestabes Surabaya Kombespol M.Iqbal (tengah) menerima piagam tanda penghargaan dari Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Rabu (5/7) (foto:Gatot.S/JTMP) tan pembangunan di daerah tersebut.

“Bila keamanan di kota Surabaya selalu terjaga dengan baik, ini merupakan modal uta-

ma bagi masuknya para investor ke kota Surabaya,” ujar Risma meyakinkan tanpa merinci sudah berapa banyak investor yang berinvestasi di kota Su-

rabaya.

“Wah aku gak hafal angkanya rek,” kilah Risma. [Gatot

Lebaran Pengunjung Bonbin Dirut PDAM Surabaya, Tembus 145.000 Orang Kami Terbuka Untuk Media rang pengunjung tidak seenaknya melempar membahayakan hewan,” jelas Chairul Anwar.

Dirut PDTS Kebun Binatang Surabaya Drs. Chairul Anwar MAP di tengah keasrian Bonbin Surabaya (Foto: Gatot.S/JTMP) SELAMA masa Lebaran 25 Juni s/d 2 Juli 2017 jumlah pengunjung Kebun Binatang tembus 145.000 orang tepatnya 148.000 orang.

Dirut Perusahaan Daerah Taman Satwa [PDTS] Drs Chairul Anwar MAP menjawab Jatim Pos disela-sela Halal Bihalal bersama Karyawan Bonbin Surabaya Jumat petang lalu [7 Juli -2017] mengatakan pengunjung pada masa Lebaran 2017 ini jauh melampui target yang telah ditetapkan sebesar 80.000 pengunjung.

“Alhamdullilah jumlah pengunjung selama masa Lebaran 2017 ini tembus 145.000 orang tepatnya 148 .000 orang,” ungkap Chairul Anwar sambil tersenyum.

Menurut Chairul Anwar bila dibandingkan dengan masa Lebaran tahun lalu, jumlah pengunjung pada masa Lebaran 2017 sekarang ini meningkat 27%.

Banyaknya pengunjung ke Bonbin Surabaya, kata Chairul Anwar tidak lepas dari berbagai langkah inovasi terobosan yang telah dilakukan oleh

jajaran Manajemen PDTS Surabaya.

“Kami berusaha semaximal mungkin memanjakan pengunjung dengan menyediakan berbagai vasilitas penunjang hiburan bagi para pengunjung,” ujar Chairul Anwar meyakinkan.

Unsur Pendidikan Sebagai contoh kata Chairul Anwar pengunjung tidak hanya dipersilahkan hanya sekedar untuk menonton satwa di kandangnya,tetapi pihak manajemen juga memasukkan unsur pendidikan kepada para pengunjung.

Disetiap kandang pihak manejemen menyediakan sejumlah makanan hewan yang dijual dengan harga murah.

Dengan arahan dan bimbingan petugas para pengunjung dipersilahkan memberikan makan kepada hewan yang ditonton dengan bahan makanan hewan yang telah disediakan.

“Cara edukasi tersebut ternyata sangat disenangi oleh para pengunjung. Jadi seka-

Jaga Kebersihan dan Keasrian Hal utama lain kata Chairul Anwar pihaknya juga selalu menjaga kebersihan dan keasrian Bonbin Surabaya.

“Anda bisa lihat sendiri,kami selalu menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan bonbin, agar para pengunjung merasa nyaman saat berkunjung ke bonbin Surabaya,” ujar Chairul Anwar.

Kedepan kata Chairul Anwar manajemen akan membangun joging track sepang 1000 meter dengan lebar sekitar 2 meter.

Di beberapa titik akan kami sediakan tempat untuk sarapan pagi dengan menu khas kuliner Surabaya.

Sementara itu Humas PDTS Surabaya Laily Widya Arisandi menyatakan selain menyediakan barbagai jenis hewan pihaknya juga menyediakan berbagai atraksi bagi para pengunjung seperti atraksi nunggang gajah,naik kereta onta, naik perahu, dan lain sebaginya termasuk flying fox dan out bon bagi anakanak.

Selama masa Lebaran yang paling faforit /digemari pengunjung adalah atraksi nunggang gajah dan flying fox.

Indikatornya kata Laily dilokasi ke dua atraksi tersebut antraian pengunjung sangat panjang. “Kami sempat kuwalahan,” ujar Laily sambil senyum. [Gatot.S/Jatim Pos]

DIRUT PDAM Surya Sembada Surabaya Mujiaman menyatakan pihaknya selalu terbuka untuk media massa, kapan dan dimana saja silahkan hubungi saya, kami terbuka untuk media massa, ujarnya meyakinkan kepada para awak media yang bertugas di Jajaran Pemkot Surabaya, termasuk Jatim Pos sambil memberikan nomor HP nya saat Bukber di Hotel Mercure belum lama ini.

Menurut Mujiaman dirinya sangat senang dan gembira bila berada ditengah-tengah mitra kerja terutama dikalangan awak media. “Para awak media adalah salah satu mitra kerja kami, kami sangat senang dan terbuka bagi rekan-rekan wartawan, kami siap 24 jam,” tandas Mujiaman.

Pelayanan Prima Bagi Pelanggan Selain terbuka bagi para awak Media, Jajaran Manejemen PDAM Surya Sembada kata Mujiaman juga akan selalu memberikan pelayanan prima bagi seluruh pelangganan di kota Surabaya.

Salah satu wujud pelayanan prima tersebut tambah Mujiaman adalah meningkatkan daya tekanan pompa air secara bertahap.

“Dengan ditambahnya daya tekanan air, diharapkan para pelanggan di daerah pinggiran yang selama ini sering mengeluhkan sering mati dan kecilnya aliran air PDAM Surya Sembada dapat teratasi,” ujarnya me-

S./Jatim Pos]

Ketua Pokja wartawan Robby Yulianto (kanan) saat menyampaikan sambutan di hadapan Dirut PDAM Surya Sembada Surabaya Mujiaman (kiri), didampingi Direktur pelayanan Sumarno (tengah). (foto:Gatot.S/JTMP) yakinkan.

Dengan adanya tambahan daya tekan pompa air, diharapkan para pelanggan PDAM Surya Sembada di kota Surabaya tidak lagi menggunakan tambahan pompa air.

“Tanpa tambahan pompa air, para pelanggan akan mampu bereffisiensi dari biaya listrik maupun biaya pengadaan pompa air, sehinga kesejahteraan pelanggan akan meningkat,” tambah Mujiaman.

Selain menambah tekanan pompa air, kata Mujiaman kedepan pihaknya akan membangun tower dan bak penampungan air bersih dibeberapa titk terutama dikawasan Surabaya Utara.

Dengan adanya Tower air bersih diharapkan kawasan pinggiran terutama di daerah Surabaya Utara kebutuhan air bersihnya bisa terlayani dengan baik.

Sementara itu Ketua Pokja

Wartawan Pemkot Surabaya Roby Yoelianto menyatakan pihaknya sangat senang dapat menjalin kerja sama dengan PDAM Surya Sembada Surabaya.

“Anggota Pokja Wartawan Pemkot Surabaya saat ini sebanyak 50 Wartawan yang berasal dari berbagai Media baik Media Cetak maupun Media Elektronik,” jelas Roby.

Kami sangat gembira dan berterima kasih atas keterbukaan PDAM Surya Sembada Surabaya kepada para awak Media yang telah dinyatakan oleh Bpk.Mujiaman Dirut PD AM Surya Semabada Surabaya.

Semoga pernyataan Dirut PDAM Surya Sembada dapat semakin meningkatkan kerja sama bagi kesejahteraan seluruh warga kota Surabaya utama para Pelanggan PDAM Surya Sembada Surabaya.

[Gatot.S/Jatim Pos]

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH., Heri Sunaryo, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana, Dr.Hudiyono, MSi. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono. Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari. Kediri/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo. Tuban: Nur Aminin. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Ngawi: Renndy Rian Cachya. Bangkalan: Mohammad Tayyib Pamekasan: Bambang Winarno, Arief Purbadi. Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh. Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad, Sugianto. Bondowoso: A. Babun Najib.

Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Novie Nindyarto. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Tulungagung-Trenggalek: Sandhi Tratana, Blitar: Slamet Karno, Sandhi Tratana. Alamat Redaksi : Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031) 8708234. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Surabaya Kaliasin, a.n. Syaiful Anam, Drs.H. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999.

Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85-B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Jatim I

Hal - 3

Open House Iedul Fitri, Bupati Berbaur Masyarakat Mojokerto, Jatim Pos. Hari ke-dua lebaran 1438 H/2017 M, dimanfaatkan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, untuk bersilaturahmi terbuka (open house) dengan keluarga besar beserta masyarakat. Open house setahun sekali tersebut digelar di peringgitan rumdin (rumah dinas) bupati, Jl. A. Yani No. 16, Mojokerto.

Didampigi keluarga inti antara lain anak dan istri, Ikfina Kamal Pasa, bupati mengucapkan rasa gembiranya dapat bertemu secara langsung dengan masyarakat dalam suka cita lebaran. Ditambahkannya, open house merupakan waktu yang tepat selain untuk bersilturrahmi, juga meminta maaf kepada masyarakat.

“Saya ucapkan Minal Aidin Wal Faidzin, mohon maaf lahir batin kepada seluruh masya-

rakat khususnya yang hadir bersama disini. Senang sekali kita bisa bertemu, bersatu dalam tali silaturahmi indah ini.

Saya ucapkan terima kasih, atas semua dukungannya masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk terus maju. Sekali lagi, selamat berlebaran untuk kita semua,” ucap bupati.

Sementara itu pada hari pertama kerja pasca seming-

gu libur lebaran, Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, menggelar silahturahmi atau halal bihalal dengan seluruh unsur pegawai Pemerintah Kabupaten Mojokerto di rumah dinas (peringgitan), Senin 03 Juli 2017 pagi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Herry Soewito, mewakili seluruh karyawan karyawati Pemkab Mojokerto, menyebut halal bi-

halal sebagai penyempurna ibadah Ramadhan. Dalam sambutan singkatnya tersebut, Herry Soewito juga mengajak seluruhnya untuk menjalankan kewajiban pekerjaan layaknya beribadah.

Bupati didampingi sang istri selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto, Ikfina Kamal Pasa, dalam sambutannya menganalogikan filosofi Ilmu Padi sebagai hal yang harus terus diingat dalam hidup.

“Diantara hikmah silaturahmi adalah memberikan banyak kebaikan, baik duniawi terlebih di akhirat. Kita senantiasa diingatkan untuk tidak memutus ikatannya, maka dari itu kita sangat dianjurkan untuk lebih mengenal keutamaan silaturahmi khusunya dalam Islam itu sendiri,” tuturnya. (din/hms)

Dua Staf Dinas PUPR Kota Mojokerto Dipanggil KPK Mojokerto, Jatim Pos. Buntut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK di kota Mojokerto. Yang telah menetapkan 4 tersangka, yakni Kepala Dinas PUPR Wiwiet Febriyanto dan 3 pimpinan DPRD Kota Mojokerto Purnomo, Umar Faruq, dan Abdullah Fanani dengan barang bukti uang 470 juta . Beberapa minggu lalu.

Dalam rangka melengkapi berkas yang dibutuhkan, kali ini KPK me-manggil Dua Staf Dinas PUPR Kota Mojokerto yakni Yustian Suhandinata, Kasi Penataan Prasarana Lingkungan dan Moh Afif Hasan, Kasi Penataan Bangunan. Dinas PUPR Kota Mojokerto ke Jakarta untuk menjadi saksi, melengkapi berkas dalam kasus suap yang melibatkan 3 pimpinan

DPRD dengan tersangka Kadis PUPR Wiwiet Febryanto. ST MMT. Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, Keduanya dipanggil se-bagai saksi untuk tersangka Wiwiet Febryanto. Kasus suap ini terungkap setelah KPK melakukan OTT di kota Mojokerto 3 minggu lalu, tepatnya Jumat (17/6) silam dengan barang bukti uang 470 juta. (din)

ten Tulungagung No. 27 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berbasis Masyarakat, Raperda tentang Pencabutan Perda Kabupaten Tulungagung No. 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Perda Kabupaten Tulungagung No. 24 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Selain itu, Raperda tentang Perkoperasian, Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda No. 9 tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung Pada PDAM Tulungagung, Raperda tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Raperda tentang Pemberdayaan Kelompok Sadar

Wisata dan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sementara itu, untuk dua Raperda lainnya yakni Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta Raperda tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran ditunda penetapannya.

Rencananya penetapannya akan dilakukan pada masa sidang berikutnya.

Kendati menyetujui untuk menjadikan delapan Raperda menjadi Perda, delapan fraksi di DPRD Tulungagung, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat dan Fraksi Semangat Baru tetap memberikan catatan-catatan melalui pandangan akhir yang

Siap Layani Aduan Jalan Berlubang  Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Blitar Blitar, Jatim Pos. Dalam mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang merata serta berkembangnya perekonomian sekarang ini terutama sebelum dan sesudah lebaran, pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah terus berupaya untuk tetap menjadi yang terbaik

dalam mewujudkan sarana & prasarana daerah yang memadai dan bermutu, salah satu contoh perbaikan infrastruktur khususnya jalan berlubang yang dapat berakibat berbahaya bagi pengendara kendaraan, terutama jalan protokol yang sepintas tidak bergelombang (mulus) akan tetapi berlubang.

Melalui Dinas PU dan Tata

Ruang di wilayah Kabupaten Blitar inilah untuk menghadapi lebaran hingga selesainya perbaikan bulan juni 2017 telah mempersiapkan aspal kulmik dan bahasanya, guna untuk menambal maupun menutup lubang yang jelas dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan di seluruh Kabupaten Blitar tersebut. Kepala Dinas melalui

Walikota Sidak Karyawan DPURR

Mojokerto Jatim Pos. Wali Kota Mojokerto Drs. KH. Mas’ud Yunus memanfaatkan moment sidak hari pertama pasca libur Lebaran, Senin (3/7) kemarin Ke kantor DPUPR. Dengan tujuan Memotivasi PNS dan karyawan DPUPR. pasca terjadinya OTT yang dilakukan Lembaga anti rasuah KPK terhadap Kepala DPUPR Wiwiet Ferbriyanto ST MMT. Walikota Mojokerto Dihadapan seluruh karyawan, DPUPR berpesan agar semua pekerjaan tetap jalan. Termasuk diantaranya lelang proyek fisik yang ada di DPUPR. Saat ini, belasan proyek fisik di lingkup Kota Mojokerto masuk di meja pelelangan. Hanya saja, proyek yang berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) itu terbilang tanpa Pengguna Anggaran (PA) lantaran Kadis PUPR, Wiwiet Febriyanto masih tersangkut kasus oleh KPK beberapa waktu lalu. “Mereka harus tetap semangat, pasca OTT Kepala DPUPR KPK,“ terang Wali kota. Ramainya pelelangan di lingkup Kota itu tampak di Lembaga Pelelangan Secara Elektronik (LPSE) Kota Mojokerto. Tak kurang dari belasan proyek sudah ditawarkan dalam ‘meja pelelangan elektronik’ itu. Bahkan, di awal Juli ini diantaranya bakal sudah ditutup masa pendaftaran lelangnya.

Nara Sekretaris DPUPR saat mendampingi Walikota menjelaskan, Beberapa proyek yang sudah mendekati masa penutupan pendaftaran diantaranya: proyek peningkatkan Jl Pulokulon Makam senilai Rp1,4 miliar, proyek peningkatan jalan Prajurit Kulon Blooto (lanjutan) senilai Rp1,4 miliar, proyek pembangunan jalan LC Meri Jayanegara senilai Rp6,5 miliar, proyek pemeliharaan Jl Pahlawan Rp2,7 miliar, dan lainnya. “Paket proyek yang diusung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) seluruhnya telah men-dekati masa akhir pendaftaran,” ujar Nara, Sekretaris DPUPR. (din)

Dishub Tulungagung Berangkatkan Pemudik Balik Gratis

dibacakan juru bicara masingmasing fraksi.

Hadir dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Suriyono SE MSi ini, selain para pimpinan dan anggota dewan Tulungagung, juga dari Pemkab Tulungagung. Di antaranya Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi dan Wabup Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM serta Sekda Tulungagung, Ir Indra Fauzi MM. Dalam sambutannya, Bupati Syahri Mulyo mengapresiasi disetujuinya delapan Raperda ditetapkan menjadi Perda. Ia juga membeberkan secara singkat Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016 yang telah diserahkannya. Di antaranya terkait SILPA APBD Tahun 2016 yang mencapai Rp 209 miliar. (san*)

Tulungagung, Jatim Pos. Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tulungagung telah memberangkatkan sembilan unit bus angkutan balik gratis bagi pemudik yang berlebaran di Tulungagung menuju Surabaya, Minggu (2/7). Pemberangkatan dilakukan di areal Terminal Gayatri Kota Tulungagung yang bersebelahan tepat dengan Kantor Dishub Kabupaten Tulungagung minggu lalu.

Kepala Dishub Kabupaten Tulungagung, Drs Maryani MSi, seusai melakukan pemberangkatan warga yang balik secara cuma-cuma tersebut mengatakan, program angkutan balik gratis merupakan kerjasama antara Pemkab Tulungagung dan Pemprov Jatim. “memang Saat ini ada peningkatan jumlah penumpang yang mengikuti program angkutan balik gratis dibanding tahun lalu. Dulu (tahun lalu) sejumlah 250 orang, sekarang mencapai 400 orang,” ujarnya.

Maryani selanjutnya mengungkapkan program angkutan balik gratis lebih bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan penumpang. Selain juga untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. “Dengan program angkutan balik gratis diharapkan para pemudik dapat balik dengan selamat ke tempat tujuan, kembali lagi dapat bekerja setelah libur lebaran. Itu tujuan utama dari program angkutan balik gratis,” paparnya.

Maryani membeberkan, para penumpang bus Program Angkutan Balik Gratis 2017 tidak hanya diberi-kan tiket gratis tetapi juga disediakan makanan ringan (snak) dan minuman secara cuma-cuma pula. “Di dalam setiap bus juga didampingi petugas dari Dishub,” tambahnya.

Sebelum diberangkatan menuju Surabaya, seluruh penumpang dan petugas Dishub Kabupaten Tulungagung memanjatkan doa secara bersama-sama. Panjatan doa ini bertujuan agar sembilan unit bus yang membawa para pemudik yang balik menuju Surabaya dapat selamat selama perjalanan.

Para pemudik yang balik gratis dengan angkutan bus ini sebelumnya sudah melakukan pendaftaran di Kantor Dishub Kabupaten Tulungagung dan Radio Guyup Rukun (RGR) Tulungagung. Mereka mendaftar hanya dengan menyerahkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga KK. (san**)

Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan juga alat berat Dinas PU dan penataan Ruang disamping itu pemeliharaan alat berat di tahun 2017 ini juga diberi tugas atau amanat yang diembannya sebagai tanggap darurat, seperti jalan yang berlubang atau rusak parah maupun sedangakan langsung segera tertangani khususnya yang berada diwilayah Kabupaten Blitar, lanjut Kepala Seksi iyapun sudah melakukan perbaikan jalan disejumlah titik

lokasi diantaranya Dayu, karang bendo, Kec nglegok dan Tugu Rante ke arah barat.

Ditambahnya “selaku Kepala Seksi bersedia 24jam untuk membantu penanggulangan akibat bencana alam termasuk bersifat membutuhkan alat berat sekalipunmaupun kegiatan seperti tanggap darurat lainnya contoh jembatan yang ambrol atau putus. Harapannya kedepan selanjutnya Bpk. SUWANDI ST kedepan ada kebersamaan anatar instansi

DPRD Tulungagung Tetapkan Delapan Perda Tulungagung, Jatim Pos. Fraksi di DPRD Kabupaten Tulungagung menyetujui penetapan delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penetapan Perda tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Tulungagung yang berlangsung di Ruang Graha Wicaksana Kantor DPRD Tulungagung, Senin (19/6).

Selain menetapkan delapan Perda, dalam rapat paripurna ini juga diserahkan Laporan Peratanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016 dari Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi pada Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi. Adapun delapan Raperda yang ditetapkan menjadi Perda tersebut, masing-masing adalah Raperda tentang Pencabutan Perda Kabupa-

 Hari Pertama Masuk Kerja Pasca OTT KPK

terkait supaya penyampaian laporan dapat segera cepat tertangani dengan baik, kepada masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Blitar secara kebetulan saat melintasi jalan berlubang atau rusak dapat mengadu dan menyampaikannya secara langsung kekantor Dinas PU dan Penataan Ruang “lang-sung kekami”, akan segera kami cek dan perbaiki. Tutur Suwandi ST saat memberikan keterangnnya. (san)

Jatim II

Hal - 4

Diskanlut Perlu Tambahan Kapal  Untuk Pengawasan Sumberdaya Kelautan DR.Ir. Heru Tjahjono.

Surabaya, Jatim Pos. Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanlut) Provinsi Jatim masih memerlukan penambahan jumlah kapal untuk pengawasan sumberdaya kelautan yang merupakan ujung tombak dari Dinas Perikanan dan Kelautan di Daerah.

“Hal ini berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan di daerah, pengawasannterhadap ekosistem perairan juga patut dijaga termasuk mangrove, terumbu karang, padang lamun, dll,” ujar Kadiskanlut Jatim DR Ir Heru Tjahjono.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikan-

an dan kelautan UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya kelautan dan perikanan akan tetap bersinergi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, Pokmaswas serta Poskamladu dimasing-masing daerah.

Tambah 4 Armada Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jatim melakukan penambahan armada kapal atau speed boat untuk melakukan pengawasan laut hingga 12 mil pada perairan di Jatim. Dari 7 armada kapal pengawas yang dimiliki, tahun 2017 pemprov kembali melakukan tambahan 4 armada.

Dari 22 kabupaten yang memiliki wilayah laut dengan 7 armada kapal yang dipunyai, selama ini 1 kapal harus melakukan pengawasan 3-4 kabupaten. “Harapannya tahun ini 1 kapal bisa mengawasi 2-3 kabupaten dan tahun depan 1 kapal mengawasi 2 kabupaten.

Bukan hanya melakukan penambahan 4 armada kapal. DKP Jatim juga merekrut anak buah kapal (ABK) pada masing-masing kapal pengawas. Setiap kapal sedikitnya membutuhnya 4 ABK. Sulitnya mencari tenaga ABK yang profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, menjadi kendala pada perekrutan itu. “Apalagi saat ini kami harus dihadapkan masih adanya moratorium rekrutmen ASN dan juga tidak boleh merekrut pengawai PTT,” katanya.

Dikatakannya, empat kapal tambahan nantinya akan memiliki spesifikasi dan ukuran yang berbeda. Hal ini menyesuaikan dengan lokasi penempatan kapal. Empat kapal itu memiliki dua ukuran, yakni 2 unit masing-masing berukuran 14 meter dan 2 unit berukuran 20 meter.

Kapal yang memiliki panjang 14 meter akan ditempatkan pada perairan pantai utara, yakni di perairan Bulu,

Tuban dan untuk ukuran 20 meter akan ditempatkan di perairan pantai selatan tepatnya di Blitar dan Jember.

Sebagaimana diketahui, keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan laut dan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan mulai dari 0 sampai 12 mil laut merupakan kewenangan provinsi. Pengawasan disini menyangkut wilayah pesisir dan konservasi.

DKP Jatim kini menguatkan kegiatan pengawasan bersama TNI-AL dan Polair yang tergabung dalam Poskamladu (Pos Keamanan Perikanan dan Kelautan Terpadu). Untuk itu diperlukan fasilitas/sarana berupa armada kapal pengawasan untuk bisa menjangkau wilayah sampai 12 mil laut, sehingga diharapkan pelanggaran/tindak pidana perikanan maupun konflik nelayan dapat diminimalisir.

110 ASN Lingkup Kota Madiun Dimutasi

Madiun, Jatim Pos. Sebanyak 110 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun di mutasi. Pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat eselon II, III, IV dan Kepala Sekolah Negeri tersebut dilaksanakan usai sholat jum’at di Asrama Haji Kota Madiun, Jum’at (7/7/2017).

Wakil Walikota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto mengatakan, mutasi jabatan tersebut selain untuk mengisi kekosongan jabatan karena ada yang di tinggal pensiun juga sebagai bentuk penyegaran sekaligus promosi jabatan.

“Penempatan para peja-

bat ini bukan serta merta dilakukan tetapi melalui proses penjaringan panjang oleh Baperjakat. Dan ini tidak mudah untuk menetapkan siapa siapa yang duduk di kursi jabatan tertentu, “ jelasnya.

Wakil Walikota Madiun juga berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik agar membaca kembali pakta integritas sebagai pedoman, penghayatan dan pengamalan atas jabatan yang sekarang diemban. “ Saya tegaskan bahwa kita sekarang dituntut akuntabilitas itu sama dengan bekerja secara profesional dan proporsional. Jadi ini sudah yang terbaik,” tegasnya.

Dari 110 ASN yang dilantik untuk pejabat setingkat Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut diantaranya, Suwarno menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Soeko Dwi Handiarto menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Sunardi Nurcahyono menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Subakri menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Harum Kusumawati menjabat sebagai Kepala Badan Penanaman Modal Satu Pintu, UKM dan Koperasi Kota Madiun. (jum).

Hari Jadi Kabupaten Madiun, Bupati Ziarah Makam Mantan Bupati Madiun, Jatim Pos – Bupati Madiun, H. Muhtarom beserta Wakil Bupati Madiun, H. Iswanto melaksanakan ziarah ke makam para mantan Bupati Madiun, Rabo (5/7/2017).

Beberapa makam yang dikunjungi diantaranya, Makam mantan Bupati Madiun di Kuncen Kecamatan Taman Kota Madiun, Makam Kuncen Keca-

matan Mejayan, Kab Madiun dan Makam Taman, Kecamatan Taman Kota Madiun.

Sementara Sekda Kabupaten Madiun, Tontro Pahlawanto beserta Asisten ziarah ke makam mantan Bupati Madiun yang berada di makam Gunung Bancak, Giripurno Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

“Kegiatan ziarah ini merupakan agenda rutin tahunan Pemkab Madiun setiap memperingati Hari Jadi Kabupaten Madiun yang jatuh pada tanggal 18 Juli. Adapun tujuan dari kegiatan ini sendiri adalah untuk mendo’a kan para leluhur dan para Bupati pendahulu kita, “ jelas Bupati Madiun, H. Muhtarom kepada Wartawan.

Diketahui, kegiatan ziarah makam Bupati Madiun tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Madiun yang ke – 449 tahun 2017.

Ziarah makam dilakukan rutin setiap tahun guna mendoakan para leluhur yang pernah memerintah di Kabupaten Madiun. (jum)

Hari Jadi Kabupaten Madiun, Ziarah Makam Mantan Bupati Madiun, Jatim Pos. Bupati Madiun, H. Muhtarom beserta Wakil Bupati Madiun, H. Iswanto melaksanakan ziarah ke makam para mantan Bupati Madiun, Rabo (5/7/2017). Beberapa makam yang dikunjungi diantaranya, Makam mantan Bupati Madiun di Kuncen Kecamatan Taman Kota Madiun, Makam Kuncen Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun dan Makam Taman, Kecamatan Taman Kota Madiun.

Sementara Sekda Kabupaten Madiun, Tontro Pahla-

wanto beserta Asisten ziarah ke makam mantan Bupati Madiun yang berada di makam Gunung Bancak, Giripurno Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

“Kegiatan ziarah ini merupakan agenda rutin tahunan Pemkab Madiun setiap memperingati Hari Jadi Kabupaten Madiun yang jatuh pada tanggal 18 Juli. Adapun tujuan dari kegiatan ini sendiri adalah untuk mendo’a kan para leluhur dan para Bupati pendahulu kita, “ jelas Bupati Madiun, H. Muhtarom kepada Wartawan.

Diketahui, kegiatan ziarah makam Bupati Madiun tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Madiun yang ke – 449 tahun

2017. Ziarah makam dilakukan rutin setiap tahun guna mendoakan para leluhur yang pernah memerintah di Kabupaten Madiun. (jum)

Speed boat untuk melakukan pengawasan laut

Penambahan jumlah kapal pengawasan di UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang merupakan ujung tombak dari Dinas Perikanan dan Kelautan di daerah, ini berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan di daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya kelautan dan perikanan

akan tetap bersinergi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, Pokmaswas serta Poskamladu di masing-masing daerah.

UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Jawa Timur tersebar pada sejumlah lokasi, meliputi Mayangan di Kota Probolinggo, Muncar di Kabupaten Banyuwangi, Tamperan di Kabupaten Pacitan, Bulu di Kabupaten Tuban, Bawean di Kabupaten Gresik, Pasongsongan di Kabupaten Sumenep dan Pondokdadap di Kabupaten Malang, Puger Kab. Jember dan Popoh Kab. Tulungagung.(yd)

PKPI Penentu Pilkada Kabupaten Madiun Madiun, Jatim Pos. Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Madiun tahun 2018 mendatang nampaknya sudah terbentuk empat poros kekuatan yang siap menyemarakkan Pilkada Kabupaten Madiun.

Empat poros terseKetua DPK PKPI Kabupaten but diantaranya, Madiun, Dim-yati Dahlan.

Poros Gerindra-PKS, Golkar-PPP, Demokrat-Hanura dan PDIP-PKB. Namun yang menarik, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) justru yang akan memegang peranan dalam gelaran Pilkada tersebut. Hal itu seperti yang diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Ka-bupaten (DPK) PKPI Kabupaten Madiun, Dim-yati Dahlan saat dijumpai di rumahnya, Kamis (6/7/2017).

Menurutnya, sesuai dengan Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2012, parpol yang bisa mengusu-ng pasangan calon Bu-pati dan calon Wakil Bupati itu minimal 20 persen dari total 45 kursi di DPRD Ka-bupaten Madiun atau setara 9 kursi. “ Disinilah PKPI akan berp-eran. Kare-na ada 3 poros yang jumlah kursinya tidak genap 9 kursi, seperti poros Gerindra-PKS hanya 7 kursi, Demokrat-Hanura 8 kursi dan Golkar-PPP 7 kursi. Ar-tinya poros - poros itu harus menambah kursi agar bisa mengusung calonnya. Nah, PKPI punya dua kursi ta-pi kita memang belum bersikap, masih wait and see,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, dari ke-empat poros tersebut usai lebaran ini sudah mulai berani memunculkan nama kandidat calon - calonn-ya, seperti Gerindra-PKS memunculkan nama Yun Harsono, Golkar-PPP memunculkan Hartono, Demokrat-Hanura munculkan Kaji Bing dan PDI-PKB munculkan Djoko Setiono.

“Pada dasarnyaa PKPI siap memenuhi kekurangan kursi tersebut, namun kita masih menunggu momentum yang tepat. Diiantaranya dengan pertimbangan respon publik tanpa mengesampingkan transak-sional.

Terutama yang lebih penting hasil survey elektabilitas masing-masing figur calon pemimpin Kabupaten Madiun,” pungkasnya.

(Jum)

Jatim III

Hal - 5

Bupati Lumajang Ajak Tingkatkan Etos Kerja

Bupati Lumajang didampingi istri beserta Wakil Bupati Lumajang dr.

Buntaran Supriyanto, M.Kes didampingi istri, bersalaman saling memaafkan dengan seluruh Pimpinan OPD, Camat dan diikuti oleh karyawan-karyawati Pemkab Lumajang.

Lumajang, Jatim Pos. Bupati Lumajang, Drs.

As’at, M. Ag menggelar Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri

1438 H dengan jajarannya di Halaman Kantor Bupati Lu-majang, Senin (3/7). Halal Bi Halal dengan karyawankaryawati Pemkab Lumajang digelar setelah libur lebaran tanggal 23 Juni hingga 02 Juli 2017.

Ajang silaturahmi dalam Halal Bi Halal yang digelar Pemkab Lumajang merupa-kan agenda rutin tahunan. Dimana dengan halal bihalal seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkab Lumajang menjadikan momen Idul Fitri untuk saling memaafkan dan menata ulang keba-

jikan.

Bupati As’at mengingat-

kan kepada seluruh jajarannya untuk bekerja lebih semangat dari tahun sebelumnya. “Setelah hari raya tahun ini kita harus punya semangat lebih dari tahuntahun kemarin, oleh karena itu hari ini kita memulai bekerja lebih semangat dari tahun-tahun sebelumnya,” ujar Bupati As’at.

Bupati mengharapkan, setelah melaksanakan ibadah puasa selama satu bulan, dapat mentransformasi moral para PNS dan pejabat di Lumajang. Terutama dalam meningkatkan etos kerja seluruh jajaran Pemkab Lumajang. “Jangan cepat puas dengan hasil kerja kita, kita harus tingkatkan etos kerja kita, harus terus mengabdikan diri, mudah-mudahan tahun ini kita bisa bekerja lebih baik lagi,”pungkas Bupati As’at. (kom)

Halal Bihalal & Santunan Anak Yatim Banyuwangi,Jatim Pos. Halal bi halal Keluarga Besar PDAM Kabupaten Banyuwangi, Rabu (5/7), di halaman dalam komplek PDAM. Halal bi halal selain di hadiri kompeten PDAM, juga hadir antar kepala Dinas (SKPD), Sekda Drs. Jajad Sudrajat. MSi, mantan - mantan Direktur, camat kota, Dan segenap karyawan serta purna tugas PDAM. Acara diawali Umul Kitab Al.Qur’an, dengan Qiro’ah di lantun seorang ibu karywan PDAM. Dalam sambutannya, PLt. Direktur PDAM, Widodo, mengatakan, dalam Halal Bi Halal, tiada kata lain kecuali meminta maaf Dan memaafkan. “ Lanjut Widodo, PDAM, di tahun 2016 mengalami standart, artinya tidak Ada

kenaikan pendapatan. Alhamdulillah di tahun 2017 PDAM walau belum maximal, tetapi Sudah mencapai keuntungan. “PDAM Banyuwangi, hingga tahun ini masih meniliki 5 (lima) cabang PDAM, di dua puluh Lima kecanatan di Banywangi, di antaranya cabang Wongsorejo, Rogojampi, Muncar, Tegaldlimo Dan Genteng,” tambah Widodo.

Acara Halal Bi Halal PDAM, bersamaan kesibukan Pemkab, sebelum acara usai, PLt. Sekda, Drs. Jajad Sudrajat .

MSi, meninggalkan tempat ,faktor sibuknya activities, lebih dulu memberikan santunan pada anak yatim, Yatim piatu, di dampingi PLt. Direktur PDAM. Widodo. (rim)

Ambulans Desa ini diserahkan langsung oleh Bupati Lumajang, Drs. As’at, M. Ag kepada 21 Kepala Desa di Pendopo Pemkab Lumajang, Kamis (22/6). Setelah memberikan ambulans tersebut, Bupati Lumajang didampingi Wakil Bupati Lumajang, dr.

Buntaran Supriyanto dan Kepala Dinas Kesehatan dr.

Triworo Setyowati berkesempatan mengecek kelengkapan peralatan dan sarana pendukung lainnya.

Sumenep, Jatim Pos. Disamping memberikan pembinaan dan pengarahan bagi para pelaku ekonomi khususnya UMKM di Kabupaten Sumenep, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Sumenep juga terus memfasilitasi para wirausaha muda dengan memberikan tempat untuk me-masarkan hasil produksinya.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Sumenep, Mustangin kepada Media Center, Kamis (06/07/2017).

Menurutnya dari hasil pelatihan wirausaha muda yang dilaksanakan melalui Pusat Inkubator Wirausaha (PIW) STKIP PGRI Kabupaten Sumenep, pihakya memfasilitasi dengan menyediakan tempat memasarkan hasil produk keterampilan yang dimiliki.

“Mereka kami fasilitasi tempat untuk menjual hasil kerajinannya di Pasar Minggu yang juga kami sediakan untuk para UMKM di Sumenep.”ungkapnya.

Diakui Mustangin, jika selama ini fasilitasi yang dilakukan Pemkab Sumenep bagi para UMKM yang ada termasuk para wirausaha muda yang baru memulai usahanya terus diperhatikan. Bahkan, pihaknya juga selalu koordinasi dengan masing-masing Dinas tehnis terkait yang membina para UMKM dan wirausaha muda sesuai kebutuhannya.

Misalnya saja ketika UMKM dan wirausaha muda membutuhkan tambahan modal usaha, pihaknya turut mengarahkan ke sejumlah perbankan yang memberikan modal usaha baik melalui perorangan maupun kelompok, namun tetap melalui koordinasi terhadap instansi yang membinanya.

“Ini sesuai dengan misi kami dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada potensi lokal dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.” tambahnya. (kom/her/nan/sil)

Harga Komoditas di Sumenep Mulai Menurun

Lagi, 21 Ambulans Telah Diserahkan untuk Desa

Lumajang, Jatim PosPemerintah Kabupaten Lumajang kembali menyerahkan 21 Ambulans Desa.

Penyerahan Ambulans Desa ini untuk mewujudkan dari cita – cita besar Kabupaten Lumajang yaitu Satu Desa Satu Ambulans. Dengan demikian total 169 Ambulans telah diberikan oleh Pemkab Lumajang dengan rincian 165 Ambulans untuk desa dan 4 Ambulans untuk pondok pesantren.

Pemkab Fasilitasi Wirausaha Muda dan UMKM Pasarkan Produknya

Ambulans desa bertujuan untuk mempercepat pelayanan kesehatan dalam sistem rujukan dari desa ke unit rujukan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit.

Dengan adanya ambulans desa masyarakat dipermudah untuk mendapatkan perawatan dan pertolongan segera ke tempat pelayanan kesehatan terdekat sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Pemkab Lumajang memberikan bantuan ambulans desa ini dengan sistem pinjam pakai. Artinya kepemilikan ambulans tetap dimiliki oleh pemda hanya penggunaan dan pemeliharaan di bawah tanggung jawab pemerintah desa. Untuk biaya operasional ambulans, Pemkab menginstruksikan pemerintah desa mengalokasikannya dari Alokasi Dana Desa.

Penyediaan ambulans

desa di Lumajang memang cukup serius. Setiap ambulans dilengkapi peralatan kesehatan standar. Seperti tensi meter, stetoskop, tabung oksigen, regulator, sungkup untuk dewasa dan anak-anak, serta satu bran car.

Secara operasional, pemanfaatan ambulans desa ini digunakan untuk pelayanan rujukan ibu hamil, ibu bersalin, pasien dan kegawatdaruratan. “Tolong dimanfaatkan sesuai petunjuk, gunakan ambulans ini sebaik mungkin untuk melayani masyarakat, permudah masyarakat dalam penggunaannya,” ujar Bupati As’at.

Bupati juga menambahkan bahwa ambulans tersebut juga bisa digunakan untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) bidang kesehatan dan bencana, pelayanan promosi kesehatan, kegiatan posyandu, safari KB dan bakti sosial. (kom)

Sumenep, Jatim Pos. Pasca Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah, sejumlah komoditas di pasar tradisional Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mulai mengalami penurunan harga.

Hasil pantauan di Pasar Anom dan Pasar Bangkal, Kecamatan Kota Sumenep, telur ayam ras pada awal pekan ini seharga Rp 20 ribu per kilogram, turun menjadi Rp 19 ribu, cabai merah besar semula Rp 20 ribu per kilogram, menjadi Rp 16 ribu, cabai kecil biasa semula Rp 30 ribu per kilogram, menjadi Rp 25 ribu dan tomat semula Rp 6.500 per kilogram menjadi Rp 6 ribu. “Komoditas cabai dan sayuran serta telur terjadi penuru-nan harga pada hari ini,” terang Kepala Bidang Perdagangan, Disperindag Kabupaten Sumenep, Sukaris, Kamis (06/07/2017).

Ia menuturkan, penyebab turunnya harga komoditas tersebut karena konsumen sudah mulai mengurangi jumlah pembelian pasca Lebaran dan harga komoditas yang turun itu termasuk pada bahan kebutuhan yang tidak terlalu banyak dikonsumsi di saat tidak ada musim seperti Lebaran.

“Kalau saat Lebaran, komoditas cabai dan telur banyak dikonsumsi para konsumen. Untuk saat ini konsumen sudah mengurangi mengkonsumsi cabai,” tuturnya.

Selain itu, ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan meski sangat tipis seperti bawang merah, semula Rp 28 ribu per kilogram, naik menjadi Rp 30 ribu dan wortel semula Rp 14 ribu per kilogram, naik menjadi Rp 15 ribu.

“Untuk dua komoditas ini kenaikannya antara Rp 1.000 hingga Rp 2.000 per kilogramnya. Jadi kenaikannya tidak terlalu tinggi, masih terjangkau,”paparnya.

Sedangkan komoditas lainnya terpantau stabil seperti beras jenis IR 64 medium Rp 9.500 per kilogram, IR desa Rp 8.500, gula pasir dalam negeri Rp 12.500, minyak goreng curah Rp 12 ribu, daging sapi murni Rp 110 ribu, daging ayam ras Rp 32 ribu, daging ayam kampung Rp 75 ribu, telur ayam kampung Rp 36 ribu, bawang putih Rp 24 ribu, mentega curah Rp 21 ribu, kol/kubis Rp 7 ribu, kentang Rp 15 ribu, bunciz Rp 8 ribu per kilogram dan kelapa Rp 7 ribu per buah. (kom/her/nan/sil)

Jatim IV

Hal - 6

Hutang Negara RI Lebih Seribu Triliun

AS Hadi Notonegoro Djawa Dwipa menyampaikan konfrensi pers didampingi pejabat dari Kajaksaan Kota Malang, Korem dan Kodim di Malang.

Malang, Jatim Pos. AS Hadi Notonegoro Djawa Dwipa, dari Guarrautor Dunia Djawa Dwipa mengemukakan, di era pemerintahan Presiden Jokowi saat ini hutang negara Indonesia kepada Bank Dunia mencapai angka sangat fantastis, yakni Rp 10674 trilyun. Ini belum ditambah hutang pemerintahan sebelum Jokowi.

“Ini merupakan keprihatinan yang sangat tinggi terutama terhadap regenerasi penerus bangsa dihadapkan dengan hutang negara yang

belum terselesaikan,” ujarnya pada kegiatan konferensi pers (6/7) di Hotel Splendit In Malang dengan tema “Pembukaan Mengawali Tatanan Organisasi Dunia Baru Era Globalisasi”.

Ia menyampaikan keprihatinan tehadap negara Indonesia tercinta ini, “Lalu siapa yang harus bertanggung jawab dalam data WB/ IMF tahun 1999 very urgent dan menghambat dalam semua tagihan negara negara di dunia, kepada pemakai hutang di negara manapun

di dunia ini. Rusaknya generasi penerus bangsa adalah akibat ulah oknum koruptor termasuk aparatur penegak hukum yang tidak bertanggungjawab,” katanya.

“Sekarang sudah saatnya yang melanggar hukum wajib ditangkap. Karena mereka tidak pernah memikirkan rakyat. Sementara Gabungan tentara pasukan Armada juga harus siap perang dalam membantu exsekusi asset rakyat yang dibawa lari koruptor di seluruh sedunia, yang selama ini telah disalahgunakan hanya untuk kepentingan pribadi dan golongannya saja,” tambahnya.

Jika pemerintah belum bisa menyelesaikan hutang negara sehingga hal itu akan menyengsarakan generasi penerus bangsa. “Karena generasi sebelumnya telah mewariskan hutang negara yang tidak sedikit” tutupnya.

AS Hadi sebagai pembicara tunggal berdurasi sekitar satu jam ini dalam kegiatan ini dihadiri pejabat dari Kejaksaan Kota Malang, Korem, Kodim, kalangan wartawan serta undangan lainnya. (yon)

Segenap Jajaran Staf & Direksi

PDAM Kabupaten Malang Mengucapkan

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 H Mohon Maaf Lahir dan Batin

Siswa SMK Brantas Banyak Direkrut Perusahaan Besar Malang, Jatim Pos. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Brantas, Karangkates, Sumberpucung, Kabupaten Malang, terus berbenah. Keberadaannya di tahun 2017 ini terus menampakkan perkembangan yang begitu pesat. Total siswasiswi sudah mencapai sekitar 1.800 anak didik/siswa.

SMK Brantas sendiri sekarang suKepala Sekolah SMK Brantas, Ir H Sukatno. dah mulai buka pendaftaran untuk anak didik baru yang sudah mencapai 717 calon pendaftar. Mereka datang dari berbagai daerah, misalnya dari Batam, Sumbawa, Sumatra, bahkan juga ada yang dari Jakarta.

Ir H Sukatno selaku Kepala Sekolah menuturkan, kehadiran SMK Brantas sebagai bentuk pengabdian pada negara, khususnya di dunia pendidikan. Program yang menjadi target SMK Brantas yang penting kinerjanya tidak sampai turun. “Kalau turun kinerjanya jelek.Tetapi Alhamdulillah selama 11 tahun kinerjanya naik terus,” ujar Sukatno.

Menurutnya, yang lebih penting di sekolah ini semua unsur dilibatkan untuk bisa ikut mendidik. Mulai dari Kepala Sekolah, Guru, Staf/Karyawan dan juga tokoh masyarakat sekitar juga kantin di lingkungan sekolah. Tujuannya, agar proses pembentukan karakter anak lebih maksimal.

Di sekolah dengan pendidikan totalitas dan bisa dibilang kalau pendidikan berkarakter disini cukup berhasil. Sudah banyak perusahaan besar yang merekrut lulusan anak didik SMK Brantas. Contohnya, PT Wira Bumi Sejati, Astra Otopart, YATAKI, PAMA, ASKI, KPP, dan Yamaha. Dan, masih banyak perusahaan skala nasional yang sudah antre untuk merekrut siswa SMK Brantas. “Saya sendiri mendidik anak dengan hati nurani,” pungkas Ir H Sukatno penuh senyuman. (why/ttk/adv)

Pimpinan dan Staf

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Mengucapkan

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 H Mohon Maaf Lahir dan Batin

H. Syamsul Hadi

Purnadi

Direktur Utama

Kepala Dinas

Jatim V

Hal - 7

Saygon Water Park Purwosari Diserbu Pengunjung

Pasuruan, Jatim Pos. Libur lebaran, sejumlah obyek wisata pemandian meski dilengkapi dengan wahana permainan (water park), justru kurang diminati atau mengalami penurunan kunjungan jika dibandingkan dengan tahun lalu.Satu diantaranya adalah pada wahana pemandian Saygon Water Park Purwosari, pada hari Minggu.Tidak banyak pengunjung terlihat, walaupun beberapa sudut kolam renang, terdapat kerumunan sejumlah keluarga didominasi anak-anak, memanfaatkan liburannya di tempat wisata ini.Manager Marketing, Lukas Cahyabuana mengungkapkan, kondisi terbilang sepi ini bisa disebabkan bersamaan dengan musim masuknya anak-anak di tahun ajaran baru sekolah.Selain itu,

masyarakat umum bisa jadi lebih memilih berlibur ke wahana lain di luar kota, seperti ke pemandangan alam, pantai di Banyuwangi atau tempat lainnya.

Ia mengaku masih belum memantau data pengunjung secara pasti, namun dari H+1 lebaran hingga sekarang, wisatawan yang mengunjungi tempat yang dikelolanya berkisar pada angka seribu.Dari jumlah tersebut, Lukas memperkirakan terjadi penurunan kunjungan di musim liburan lebaran tahun ini hingga mencapai 20% dibanding lebaran tahun kemarin.

“Setiap harinya para pengunjung di Saygon Water Park tersebut perkiraan tak kurang dari seribu pengunjung, sepertinya turun dibanding lalu,” terang Lukas.Jika

merujuk pengalaman yang sudah-sudah, pengunjung akan berbondong-bondong hingga mencapai dua kali lipat dari sekarang.Sementara, Joko (43) pengunjung asal Pandaan Kabupaten Pasuruan, memilih wahana ini karena merasa cocok untuk menghabiskan liburan bersama keluarga, terutama untuk anak-anaknya yang menyukai permainan air kolam.” Ya daripada jauh keluar kota saya memilih ke sini karena jarak dari rumah dekat juga menghindari kemacetan dan tiketnya sama saja dengan wahana lainnya,” kata joko. Sementara Menurut Hj. Rusti Widayati Kawasan wisata yang dibangun di atas lahan seluas sekitar 1,2 hektare dan area parkir kendaraan

satu hektare, berjarak 500 meter dari simpang empat Sengon agung, Purwosari. Selain wahana rekreasi keluarga, kawasan setempat juga bisa jadi jujukan latihan yang representatif bagi atlet renang dan selam setempat. Sebab, kawasan ini memiliki kolam renang internasional 25 dan 50 meter, di tepi kanan dan kirinya terdapat tribun penonton ter bu ka. ”Selain untuk hiburan masyarakat, kami berharap adanya tempat ini juga bisa melahirkan bibit perenang dengan prestasi membanggakan daerah,” ungkap Hj. Wida pada JTP. Kompleks wisata ini juga dilengkapi wisata penunjang.

(Ham)

Anggaran Pilkada Pasuruan Masih Tercukupi Rp 11 M Pasuruan, Jatim Pos. Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pasuruan pada 2018 nanti, masih tercukupi sebesar Rp 11 milyar dari jumlah kebutuhan keseluruhan yang diperkirakan mencapai Rp 53 milyar.

Ketua Komisi Pemilihan umum (KPU) Kabupaten Pasuruan, Winaryo Sujono, Winaryo Sujono menjelaskan bahwa pencukupan Rp 11 milyar itu digunakan untuk kegiatan persiapan menjelang Pilkada Pasuruan berlangsung. Kegiatan persiapan tersebut diantaranya dikatakan seperti melakukan rekrutmen PPK hingga PPS serta kegiatan lain bersifat sosialisasi.

“Kami sudah mendapatkan anggaran sebesar Rp 11 miliar lebih dari APBD 2017,” kata Winaryo Sujono lalu.Sementara, kekurangan anggaran sekitar Rp 42 milyar, untuk memenuhi seluruh rangkaian tahapan Pilkada, disebutkan masih menunggu proses pengesahan APBD tahun 2018.

“Kami sudah mengajukan besaran anggaran sekitar lebih Rp 42 milyar, agar masuk pos anggaran APBD tahun 2018,” lanjut Winaryo.Diterangkan, bahwa proses pengajuan tersebut sebelumnya disepakati dan disampaikan melalui Bakesbang Linmas.Namun demikian dari jumlah Rp 42 milyar yang diajukan masih dimungkinkan terdapat koreksi perubahan berkisar kurang dari Rp 1 miliar. (Ham)

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Jl. Raya Raci KM 9 Bangil Pasuruan

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 H Mohon Maaf Lahir dan Batin Drs. H. Soenarto, MSi

Jatim VI

Hal - 8

Kabupaten Jombang Nominator Nirwasita Tantra Award Jombang, Jatim PosBupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko paparkan program pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Jombang dalam penilaian tahap akhir sebagai calon penerima penghargaan Nirwasita Tantra Award 2017. Pada tingkat kabupaten, Jombang bersama 11 Kabupaten lain diantaranya Tulungagung, Malang, Dharmasraya, Lumajang, Tanjung Jabung Timur, Kerinci, Lamongan, Sukoharjo, Madiun, Pesisir Selatan dan Sleman.

Ini adalah pertama kalinya Kabupaten Jombang masuk sebagai nominator Nirwasita Tantra Award untuk tingkat kabupaten melalui program yang menjadi bidang garapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI terkait pengelolaan lingkungan.

Sebagai nominator pene-

rima penghargaan ini, Bupati Jombang harus melakukan paparan/presentasi dihadapan tim independent yang berjumlah 8 Orang yang terdiri dari unsur Akademisi, LSM, media dan Kementrian, Rabu (5/7/ 17) di Gedung Rimbawan II Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Jakarta.

Dalam paparan yang berjalan sekitar 2 Jam tersebut, Bupati Nyono hanya diberi waktu 20 menit untuk memberikan paparan, selanjutnya adalah sesi tanya jawab/wawancara. 8 Juri Independen yang mayoritas Profesor ini secara bergantian memberikan pertanyaan yang harus dijawab oleh Bupati Nyono. ”Selamat Pak Bupati, anda termasuk yang terpilih menjadi nominator penerima penghargaan ini. Dari seluruh Indone-

sia, pada tahap satu terpilih 109 Kabupaten. Dan sekarang hanya tinggal 12 kabupaten, semoga Pak Bupati Jombang yang terpilih menjadi yang terbaik,”Ujar Dr. Suhaeri, salah satu juri independen sebelum Bupati Nyono mengawali paparan.

Dikatakan Dr.Suhaeri seorang akademisi bidang lingkungan hidup ini, penilaian dimulai sejak awal Juni 2017 lalu.

Tahapan dimulai dari dokumen kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Dan dilanjutkan presentasi dan wawancara di hadapan tim penilai dari Kementrian LHK. Dalam paparannya, Bupati Nyono diantaranya menyampaikan tentang suksesnya Jombang mengelola tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Desa Banjardowo, menjadi kawasan TPA yang bersih,

Tes Urine Sopir Bus di Terminal Kepuhsari Jombang Jombang, Jatim PosDemi keamanan dan keselamatan bagi pemudik berbagai razia dan pengecekan kendaraan mudik juga dilakukan pemeriksaan kesehatan dan urine kepada sopir bus terus dilakukan pihak Kepolisian Resort Jombang dan Dinas Perhubungan (Dishub) Jombang, seperti yang dilakukan pada Rabu (21/6/2017) di terminal Kepuhsari – Jombang.

Dari pemeriksaan yang dilakukan, petugas melakukan tindakan tilang kepada satu armada bus yang diketahui masih menggunakan ban bus yang tipis. Tindakan itu dilakukan petugas sebagai bentuk ketegasan, agar pemilik bus segera melakukan penggantian demi keselamatan pengguna angkutan umum.

“Ada satu angkutan yang kami tilang. Karena ban kendaraan mengalami susut akibat penggunaan melebihi batas aturan ban. Sehingga ban mengalami keausan dan

semakin menipis. Dan armada bisa dikatakan mengalami penurunan kelayakan,” terang Imam Sudjianto, Kepala Dishub Kabupaten Jombang.

Selain kondisi ban kendaraan, beberapa pemeriksaan juga dilakukan petugas, diantaranya kondisi kaca, dan perlengkapan armada bus lainnya. Kelengkapan suratsurat kendaraan, juga tak luput dari pemeriksaan petugas gabungan.

“Pengecekan ini dilakukan sebagai langkah pengamanan mudik Lebaran. Sehingga bisa dipastikan armada bus yang memuat pemudik itu layak digunakan,” imbuhnya.

Keesokan harinya ditempat yang sama, pada Kamis (22/6/2017) juga dilakukan pemeriksaan kesehatan dan urine kepada pengemudi bis AKAP (Angkutan Kota Antar Propinsi).

Pemeriksaan kesehatan dan urine ini dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba AKP

Hasra,SH,M.Hum bersama instansi terkait (Dishub, Dinkes, TNI, Satlantas dan Urkes Polres Jombang).

Kasat Narkoba, AKP Hasran,SH,M.Hum menjelaskan pemeriksaan kesehatan secara umum dilakukan oleh Tim dokter dari Dinkes Jombang.

“Pemeriksaan dilakukan oleh tim dari dinas kesehatan jombang. Dalam hasil pemeriksaan terhadap 14 Orang pengemudi AKAP, kesehatannya para sopir ini dinyatakan Sehat / dalam batas normal dan Nihil Narkoba”. terang Kasat Narkoba.

Ditambahkan oleh Kasat Narkoba, “Tujuan diadakan pemeriksaan ini adalah tak lain dan tak bukan untuk keamanan dan keselamatan terhadap penumpang bus yang akan melakukan mudik lebaran ke kampung halaman masing-masing. Tentu dengan kondisi fisik para sopir yang sehat, maka layak untuk mengemudikan bus nya. pungkasnya. (her/nik)

hijau, penuh pohon dan tidak berbau. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga sungai dan lingkungan hidup yang ada di Jombang juga disampaikan oleh Bupati Nyono di hadapan para Juri.

“Di Jombang masalah lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun masyarakat maupun komunitas juga aktif dalam menjaga lingkungan tetap bersih, salah satunya kita punya komunitas santri jogo kali,” ungkapnya.

Dihadapan para juri, Bupati Nyono juga menyatakan komitmennya dalam melestarikan lingkungan hidup. Menurutnya, bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup pihaknya memiliki komitmen tinggi un-

tuk melestarikan lingkungan hidup demi kesejahteraan masyarakat.

Nirwasita Tantra Award merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bagi kepala daerah yang berkomitmen tinggi terhadap pelestarian lingkungan hidup.

Penghargaan ini merupakan penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan yang akan diumunkan pada peringatan hari lingkungan hidup.

Dalam penilaian tahap akhir ini, ada 8 provinsi dan 8 Kota serta 12 kabupaten yang masuk tahapan wawancara. Sebelumnya sebanyak 24 pro-

vinsi, 40 kota dan 109 kabupaten yang mengikuti tahapan penilaian ini.

Setelah penilaian wawancara dan presentasi di depan tim penilai independen, selanjutnya akan ditentukan siapa yang berhak menjadi jawara.

Juara pertama Penghargaan Nirwasita Tantra mendapatkan piala bergilir yang dikompetisikan setiap tahun bagi seluruh Daerah di seluruh Indonesia. ”Alhamdulillah, tadi saya sudah memaparkan program lingkungan hidup yang selama ini berjalan di Jombang. Mohon doa untuk seluruh masyarakat Jombang agar penghargaan ini dapat kita raih,”harap Bupati Nyono usai selesaainya presentasi.

(Her/Kom)

Dukung Kemajuan UMKM Melalui Promosi Kediri, Jatim Pos Gegap gembita Even akbar tahunan Pekan Budaya dan Pariwisata 2017 yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Kediri akan segera hadir kembali. Dengan mengusung tema “Panji Merajut Keharmonisan Nusantara, Kala PanjiPanji Sukmatikta” diharapkan masyarakat menyambutnya dengan penuh suka cita untuk lebih mengenal sejarah dan budaya Panji yang ada di Kabupaten Kediri.

Seluruh komponen masyarakat melakukan persiapanpersiapan untuk ikut berpartisipasi menggelorakannya termasuk UMKM yang ada di Kabupaten Kediri. Para Pelaku UMKM Kabupaten Kediri sudah semakin kreatif dengan menciptakan produk-produk unggulan yang dari segi kualitas mampu bersaing dengan daerah lain, salah satunya pengrajin kulit sebagai bahan pembuatan sepatu.

Dengan perkembangan pariwisata yang semakin hari semakin maju dan berkembang merupakan akses jalan bagi UMKM sebagai sektor pendukung meningkatkan daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke tempat wisata tersebut. Untuk itu, Peme-

rintah sangat mendukung untuk kemajuan UMKM agar mampu menciptakan produkproduk berkualitas dengan harga miring agar laris dipasaran.

Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno melalui Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Ir. Adi Suwignyo, M.Si menjelaskan, bentuk dukungan Pemerintah Kepada UMKM yang terpenting adalah dalam hal pemasaran. Saat ini kami sangat getol mempromosikan produk-produk UMKM melalui media sosial, media Online, media cetak, media elektronik dan juga selalu mengikut sertakan dalam even akbar seperti Pameran Pekan Budaya dan Pariwisata Kabupaten Kediri 2017 yang akan berlangsung mulai tanggal 16-22 Juli 2017 di kawasan wisata Simpang Lima Gumul.

Dalam setiap pameran yang digelar oleh Pemerintah

Kabupaten Kediri, selalu menyiapkan stand gratis untuk para pelaku UMKM memajang serta mempromosikan produk-produknya agar semakin dikenal oleh masyarakat. Selain itu kita juga selalu mengajak kepada masyarakat untuk cinta dan selalu menggunakan produkproduk daerah sendiri. Dengan cinta produk dalam daerah sendiri akan menguntunkan para pelaku UMKM dan mendukung pembangunan Kabupaten Kediri.

Menurut Adi Suwignyo, Bupati Kediri juga sangat detail memperhatikan UMKM agar segera mematenkan merk dari produk yang mereka hasilkan.

Merk itu sangat penting karena merupakan identitas dari sebuah produk, nama merk harus bagus dan dengan catatan belum ada yang memakai nama tersebut. (Her/Kom)

Jatim VII

Hal - 9

Di Banyuwangi KTP Langsung Diantar Ke Rumah Warga Banyuwangi, Jatim PosPemkab Banyuwangi mulai mendistribusikan KTP elektronik (KTP-el) langsung ke rumah warga secara bertahap. Distribusi langsung ke rumah warga ini untuk mempermudah warga dalam pengurusan KTP-el yang prosesnya cukup lama karena permasalahan teknis blanko dari pemerintah pusat.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, sejak sepekan terakhir, sebagian masyarakat sudah menerima KTP-el yang diantar langsung ke rumahnya oleh lurahnya masing-masing. Program ini dimulai dari Kecamatan Banyuwangi. ”Petugas yang akan mendatangi warga, jadi tidak perlu mengambil sendiri di kantor,” ujar Anas.

Anas sekaligus juga meminta maaf karena proses pengurusan KTP-el yang memakan waktu cukup lama. “Saya mohon maaf karena memang ada problem teknis terkait KTP-el. Dan ini dialami oleh hampir seluruh daerah di Indonesia,” ujar Anas.

Anas mengatakan, perlu dipahami bahwa KTP-el saat ini prosesnya terus disempurnakan oleh pemerintah pusat. Indonesia tercatat baru pertama kali merintis model administrasi kependudukan berupa KTP-el tersebut, di mana semua

data dikonsolidasikan di Jakarta. “Ini berbeda dengan dulu, di mana KTP cukup diproses di daerah, sehingga relatif lebih cepat. Tapi bagaimana pun juga KTP-el ini sangat penting.

Tantangan teknisnya memang tidak mudah, tapi akan sangat berguna karena semua data penduduk se-Indonesia terekam dengan baik,” ujar Anas seraya meminta warga untuk mendukung pemerintah pusat yang terus bekerja keras menyempurnakan proses pelayanan KTP-el ini.

Tantangan lainnya, sambung Anas, adalah soal blanko. Banyuwangi pada Mei lalu telah menerima 40.000 blanko KTP-el dari pemerintah pusat. Tapi jumlah itu belum mencukupi, karena pemohon KTPel sudah mencapai 76.000 orang.

Itu pun belum termasuk penduduk yang melakukan perubahan data di KTP-el.

“Maka sesuai arahan dari Pak Menteri Dalam Negeri, blanko yang sudah datang dari pusat ini diprioritaskan bagi pemohon pemula.

Jadi memang belum semua warga yang menunggu jadinya KTP-el ini bisa terlayani. Semoga bisa segera beres, dan tidak lama lagi Banyuwangi bisa dapat blanko dalam jumlah yang lebih besar,” papar Anas.

Dia menambahkan, untuk warga yang belum mendapatkan KTP-el, bisa mendapat Surat Keterangan (Surket) pengganti KTP-el yang fungsinya sama seperti KTP-el. Pengurusan Surket ini cukup di kantor kecamatan.

Camat Banyuwangi Yusdi Irawan mengatakan, layanan antar KTP-el ke rumah warga telah dilaksanakan seluruh kelurahan di wilayahnya. Prosedurnya, KTP yang telah dicetak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan dikirimkan ke kecamatan, lalu kecamatan meneruskan ke kelurahan. “Pihak kelurahan yang mengantarkan KTP tersebut ke rumah-rumah warga.

Kami telah menginstruksikan kepada seluruh Lurah untuk melaksanakan layanan antar KTP ini,” kata Yusdi.

Salah satu penerima layanan antar KTP-el adalah Aldy Priyo Jatmiko (18), warga Kelurahan Sobo.

“Alhamdulillah KTP-nya diantar kerumah. Layanan ini sangat bagus sekali karena saya tidak perlu repotrepot datang ke kantor pemerintah untuk mengambil KTP,” kata Aldy.

Aldy merupakan pemohon KTP elektronik pertama kali yang menjadi prioritas pencetakan KTP elektronik sebagaimana arahan Kementerian Dalam Negeri. (hms/rim)

Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Sampang  Halal Bihalal dan Nota Penjelasan Perhitungan Keuangan TA. 2017 dan KUA PPAS 2018 Sampang, Jatim PosMasih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1438 H, Rabu (5/7) DPRD Kabupaten menggelar Rapat paripurna istimewa halal bihalal di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang yang di lanjutkan dengan Rapat tentang Nota Penjelasan Bupati terhadap perhitungan keuangan Ta.2017 dan KUA PPAS Ta.2018 serta penjelasan atas raperda insentif DPRD oleh pansus tentanghak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sampang.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh ketua DPRD Imam Ubaidillah dan dihadiri seluruh anggota DPRD Kabupaten Sampang beserta istri, Plt.Bupati Sampang H.Fadillah Budiono, Sekretaris Daerah Sampang Putut Budi Santoso, Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seluruh Camat se Kabupaten Sampang.

Acara Halal bihalal dekemas sangat sederhana di awali sambutan Ketua DPRD Imam Ubaidillah dalam sambutanya ketua DPRD Imam Ubaidilah mengajak semua tamu undangan kembali ke fitrah sebagai tanda kemenangan di hari raya dan tak lupa me-

nyatukan persepsi untuk memajukan Kabupaten Sampang kedepan, yang di akhiri dengan sambutan Plt Bupati Sampang dan acara saling berjabat tangan dan memohon maaf secara bergiliran, suasana langsung berubah seketika saat protokoler menyampaikan acara di lanjutkan dengan Rapat nota penjelasan Bupati tarhadap perhitungan keuangan Ta.2017 dan KUA PPAS Ta.2018 serta penjelasan atas raperda insentif DPRD oleh pansus tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sampang.

Dalam pembukaan rapat paripurna penjelasan Ketua DPRD imam Ubaidillah menyampikan” untuk laporan nota penjelasan apakah Plt. Bupati Sampang akan membacakanya langsung atau menyerahkanya secara tertulis” tegasnya.

Tanpa menunggu istruksi Bupati Sampang H. Fadillah Budionoa langsung memberikan laporan tertulis dan kembali ke tempat duduk semula, tanpa adanya sanggahan atau komentar dari anggota DPRD Sidang Paripurna langsung di tutup dengan pembacaan do’a dan dilanjutkan dengan ramah tamah. (Dir/ Man)

Permata CAI Ke 38 Tahun 2017

 Dibuka DirBinmas Polda Jatim dan Kapolres Jombang Jombang, Jatim PosBertempat di Bumi Perkemahan Kosambiwojo, Selasa (4/7/2017) dibuka Perkemahan Akhir Tahun (Permata) Cinta Alam Indonesia (CAI) Ke-38 Tahun 2017.

Kosambiwojo merupakan tempat penggemblengan Pemuda LDII, Kosambiwojo merupakan singkatan dari Ko (Dusun Kombo), Sambi (Desa Sambirejo), Wo (Wonosalam), Jo (Jombang). Dalam pengartian Kosambi merupakan Nama sebuah Pohon besar, dan Wojo artinya Baja yang berarti Kuat. Sehingga diharapkan penggemblengan pemuda LDII di tempat ini dapat menguatkan kesetiaan NKRI. Dalam tema kegiatan tahun ini yaitu “Meningkatkan peran pemuda dalam membangun moral bangsa melalui pemberdayaan SDM profesional religius menuju Indonesia yang

sejahtera” dan juga Motto Pemuda Beriman yakni “Kecil Terbina, Muda Berkarya, Hidup Bersahaja, Berkeluarga Bahagia, Tua Sejahtera, Mati Masuk Surga”.

Kapolres Jombang, AKBP Agung Marlianto,S.Ik,MH dalam kesempatan tersebut di daulat menyampaikan sambutan mewakili Forkompimda Jombang. Pembukaan secara resmi Permata CAI Ke-38 ditandai dengan pemukulan gong oleh Direktur Binmas Polda Jatim KombesPol Drs. Gamar Basri.

Kapolres Jombang dalam sambutannya mengatakan, Pada era saat ini terdapat fenomena yang berpengaruh terhadap situasi dunia maupun di Indonesia yaitu fenomena demokratisasi dan globalisasi dengan menguatnya media serta masyarakat informasi teknologi Indonesia. (her)

Jatim VIII

Hal - 10

Pemprov Jatim Upayakan Bantuan Alat Tangkap Ikan Surabaya, Jatim PosDalam upaya meningkatkan produksi ikan tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanlut) Provinsi Jatim selain melakukan penguatan infrastruktur kepelabuhan, sejalan keluarnya Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 1 Tahun 2015 dan Permen Nomor 2 Tahun 2015 juga memberikan bantuan alat tangkap ramah lingkungan kepada nelayan.

Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim DR Ir. Heru Tjahjono mengemukakan, didalam klausul dua Permen KP tersebut dengan maksud mencegah terjadinya ke-

rusakan laut beserta ekosistemnya, diakibatkan penggunaan alat tangkap yang tidak pro lingkungan.

Adapun alat tangkap yang tengah diusulkan, seperti pancing, bubu, gilnet (jaring tidak aktif), purse sine atau jaring lingkar bercincin.

Pihaknya sedang melakukan penelitian atau uji coba untuk mencarikan alat tangkap alternatif yang ramah lingkungan yang hasilnya bisa mendekati jaring cantrang.

Diskanla mengusulkan jaring milenium dapat diberikan sebagai pengganti alat tangkap nelayan.

Bentuknya mirip Gilnet tapi berlapis operasionalnya statis yang memiliki panjang per pice-nya kurang lebih

140 meter lebar 10 meter dengan ukuran mata jaring 4,5 inchi.

Bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan dari Diskanla, untuk nelayan ini dinilai tidak bakal mempengaruhi nelayan dalam mencari ikan. Dari segi hasil maupun efektif tidak terlalu berbeda jauh dari alat tangkap yang selama ini digunakan nelayan.

“Saya optimis, dengan bantuan alat tangkap yang diberikan itu, para nelayan tetap akan mampu survive dalam melaut untuk meningkatkan hasil ikan tangkapnya tanpa harus merusak ekosistem yang ada di laut. Bagaimanapun juga, meski kekayaan laut kita sangat

Si Jago Merah Mengamuk di Bima

Warga saat gotong royong memadamkan api. Ada yang naik dari atas pohon.

Bima, Jatim PosAmukan sijago merah meluluh lantakan 2 (dua) unit rumah hingga rata dengan tanah tinggal puing – puing, sisa kebakaran berserahkan di lokasi kejadian. Peristiwa tersebut terjadi di RT.14 RW.004 Desa Raba Kecamatan Wawo Kab Bima Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sumber Jatim Pos di TKP (Tempat Kejadian Perkara) mengatakan kebakaran jerjadi sekitar pukul 13.40 WITA (waktu Indonesia tengah) 6 Juli 2017. Dua rumah yang menjadi amukan sijago merah terdiri dari satu rumah panggung yang bahannya terbuat dari kayu dan yang satunya lagi rumah batu yang letaknya berdekatan, menurut sumber tadi, kebakaran terjadi di perkiran karena konsleting listrik di kamar tengah rumah panggung, sebab kedua rumah tesebut di tinggal pergi oleh pemiliknya dalam keadaan terkunci, pemilik rumah yang bernama Dahlia pergi ke tempat Reuni di SMPN 1 Wawo yang jaraknya sekitar lima kilo meter dari lokasi kejadian.

Kondisi rumah yang ditinggal pergi dalam keadaan terkunci oleh pemiliknya mempersulit warga sekitarnya untuk menyelamatkan barang – barang isi rumah, untungnya kondisi cuaca dalam keadaan mendung dan tiupan angin tidak begitu kencang, sehingga tidak merembet ke tempat lain ujar sumber tadi, Kerja keras dan keguyuban warga sekitar lebih kurang selama dua jam lebihdalam berjibaku dengan kobaran api dengan perlatan sedanya membuat api bisa diatasi beberapa jam kemudian, dan tidak sampai merembet ke tempat yang

lebih luas.

Sumarni pemilik rumah batu yang ikut ludes terbakar, saat dihubungi Jatim Pos di Bima Kota tidak bisa barkomentar banyak, dia sedang berada di kantor Pelni cabang Bima saat menerima kabar dari keluarganya, bahwa rumahnya di Desa Raba terkena musibah kebakaran.

“Dua rumahnya ludes terbakar rata dengan tanah, semua barang – barang isi rumahnya tidak dapat di selamatkan semuanya hangus

terbakar,” ujar Sumarni kepada Jatim Pos sambil menangis tersedu – sedu meratapi nasib yang menimpanya.

Lebih lanjut Sumarni mengatakan, barang-barang yang ikut ludes terbakar itu barusan di bawah pulang dari Bima kota pada saat lebaran yang baru lalu kenangnya.

Sebab selama ini Sumarni memang tinggal di Bima kota sambil bekerja di salah satu Biro Perjalanan umum melayani tiket pesawat terbang, kapal laut, Bis malam Antar pulau, Travel ke seluruh nusantara.

Akibat kejadian tersebut kerugian materi di perkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Jatim Pos berusaha konfirmasi ke Kepala Desa Raba Abdul Malik tentang musibah yang menimpa warganya, Sampai berita ini di turunkan bulum dapat dikonfirmasi. Warga masih ramai berbondong-bondong datang ke lokasi kebakaran hanya untuk melihat sisa puing-puing rumah yang hangus terbakar sebab menurut mereka jarang terjadi kebakaran yang membumihanguskan dua rumah sekali gus berserta isinya selama ini ujar mereka,dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. (burhan)

Nelayan memperbaiki jaring penangkap ikan. Pemprov Jatim berupaya memberikan bantuan alat tangkap ikan. luar biasa besarnya, jika tidak diatur sistemnya, yang akan terjadi adalah kerusakan. Dan jika ekosistem laut kita telah rusak maka upaya untuk merecoverynya tidak mudah, dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebelum hal itu terjadi alat tangkap yang dilarang sebaiknya tidak lagi digunakan oleh nelayan,” pungkasnya.

Revitalisasi Infrastruktur Provinsi Jawa Timur mempunyai luas perairan 208.138 Km, meliputi Selat Madura, Laut Jawa, Selat Bali, dan Samudera Indonesia. Panjang garis pantainya 1.900 km, merupakan salah satu sentra kegiatan ekonomi yang menghubungkan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Ikan sebagai salah sumber daya lautnya sangat berlimpah, jika didukung infrastruktur yang handal bakal mampu memberikan kontribusi cukup besar bagi masyarakat pesisir dan nelayan.

Supaya sumber daya laut dimaksud benar-benar mampu memberikan andil bagi kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan, Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim), sejak lima tahun terakhir melakukan pembangunan infrastruktur pada beberapa Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). Pembangunan infrastruktur kepelabuhanan perikanan tangkap yang berhasil dilakukan Diskanla Jatim, meliputi pembangunan pagar pemecah gelombang atau breakwater, pengerukan kolam labuh, pembangunan dermaga, be-

serta sarana serta fasilitas pendukung kepelabuhan perikanan tangkap.

Kepala Dinkala Jatim, Ir. Heru Tjahjono, dikonfirmasi menegaskan revitalisasi sarana dan prasarana kepelabuhan perikanan tangkap sebagai wujud komitmen Pemprov Jatim. Pembangunan infrastruktur kepelabuhan memang sejak beberapa tahun kita laksanakan. Dengan penguatan fasilitas kepelabuhan diharapkan mampu meningkatkan kinerja para nelayan serta masyarakat pesisir yang telah menggantungkan kehidupannya pada hasil laut.

Dengan dilaksanakan penguatan terhadap infrastruktur kepelabuhan perikanan tangkap, diharapkan dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap. Sebab, Jatim didukung luas laut 142.560 kilometer persegi termasuk zona ekonomi eksklusif (ZEE), memiliki panjang garis pantai lebih kurang 800 km, menyimpan sumber daya alam laut yang melimpah. Potensi perikanan tangkap mencapai 590.020 ton per tahun. Dengan jumlah nelayan 326 ribu nelayan laut, di Jatim, kontribusi pantai selatan pada produksi perikanan Jawa Timur baru mencapai 12,12 persen.

Berbagai jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomi seperti tuna, tuna kecil, cakalang, layur dan kakap serta tengiri menjadi penghasil utama nelayan pantai selatan.

Potensi kekayaan laut ini tentu akan bisa diberdayakan jika didukung sarana prasarana nelayan serta kepelabuhanan. (ist)

H. Abd. Hannan Dilantik Kadis PUPR Kabupaten Sampang Sampang_ Jatim Pos Jabatan devenitif yang telah diterima Plt. Bupati Sampang H. Fadillah Budiono menjadi Bupati Sampang, memberikan dirinya kekuasan mutlak untuk mengatur keperintahan di Kabupaten Sampang. Jum’at (7/8) awal langkah pertama selaku tampuk pimpinan di Kabupaten Sampang H. Fadillah Budiono langsung melantik empat Kepala dinas yang kosong dianntaranya Kadis Pendidikan, Kepala Satpol PP, Kadis PUPR, dan Sekretaris Dewan.

H. Abd. Hannan yang semula menjabat Kabag Pembangunan Setkab. Sampang dipercaya sebagai Kepala Dinas PUPR. hal ini tentu tak lepas dari kenerja yang selama ini telah dicapai dirinya sebagi Kabag Pembanguan, dan merupakan hal baru bagi dirinya bersentuhan de-

ngan kegiatan fisik pembangunan di Kabupaten Sampang.

Dalam Sambutanya Bupati Sampang H. Fadillah Budiono menjelaskan” semoga dengan jabatan baru pejabat yang dilantik amanah dan memajukan kebupaten Sampang supaya daritahun ketahun Sampang meningkat tidak lagi menjadi nominasi Kabupaten termiskin di jawa timur, hal ini tak lepas dari pembangunan infrastruktur yang baik” tegasnya Sementara Abd.Hannan selaku Kepala Dinas PUPR yang baru diri bertekat akan menjadikan dinas PUPR lebih baik dari sebelumnya,” ini tantantangan motifasi bagi diri saya dan saya bertekat akan menjadikan dinas PUPR yang saya pimpin saat ini supaya lebih baik dari sebelumya “pungkasnya.

(Dir/Man)

SAMBUNGAN

Hal - 11

Berkunjung ke Pantai Dampar ... kat pengawas (pokmaswas),” kata Kadiskanlut Jatim DR. Ir. Heru Tjahjono.

Kegiatan Pelatihan Teknik Rehabilitasi Vegetasi Pantai melalui penyampaian materi oleh Ir. Sri Danarto, M.Agr.Sc. dan Ir. Widaryanti Wahyu Winarni, M.P. (dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada) di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang serta praktek lapangan di Pantai Dampar.

“Kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir baik secara langsung maupun tidak langsung,” ujar Heru Tjahjono.

Menurutnya, pertumbuhan penduduk yang tinggi, kegiatan pembangunan, serta perubahan penggunaan lahan (untuk

budidaya, pemukiman, wisata, dan lainnya) di wilayah pesisir dapat mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir. Kerusakan wilayah pesisir tersebut dapat ditandai dengan semakin berkurangnya vegetasi pantai di wilayah pesisir dan berganti dengan bangunan fisik buatan manusia.

Berkurangnya vegetasi pantai akan berpengaruh terhadap perubahan ekosistem pesisir, sehingga dapat berdampak pada masyarakat pesisir baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak berkurangnya vegetasi pantai tersebut, yaitu abrasi pantai, erosi pasir oleh angin, intrusi air laut, perubahan bentang lahan karena hilangnya sempadan pantai, serta penurunan keanekaragaman hayati karena hilangnya habitat.

Salah satu cara untuk me-

Siswi SMA ...

Korban sendiri, sejak kejadian berusaha merahasiakan apa yang dialaminya sebelas hari lalu itu, tepatnya pada malam Idul Fitri. Peristiwa ini terungkap setelah Surip menceritakan aib yang dialami keponakannya itu kepada orang tua korban.

Surip memperoleh informasi itu berkat cerita dari seorang pemuda warga desa.

Korban akhirnya didesak orang tuanya dan barulah mengkui apa yang tengah dialaminya.

Terungkap pada malam takbiran itu, korban DPS dijemput temannya, A’an (18) dan Tiar (18). Dengan mengendarai sepeda motor korban berangkat dibonceng motor bertiga menuju Waduk Jedung Pulo Ombo.

Tiba di waduk, korban menyaksikan sudah ada sekitar 6 orang pemuda yang sedang meracik miras oplosan.

“Saya dicekoki empat gelas miras oplosan,” aku DPS saat melapor ke Polres dengan di-

antar orang tuanya, Selasa (4/ 7/2017) sore ini.

Sekitar pukul 19.00 WIB saat berlangsung pesta miras itu, korban tiba-tiba merasakan keganjilan dibadannya karena mabuk pengaruh miras.

Saat setengah teler itulah, DPS mengaku bergiliran disetubuhi oleh 8 pemuda di pinggir waduk.

Dan tanpa diduga, saat itu ada polisi patroli yang melintas.

Karena hanya melintas dan aksi bejat tidak sampai ketahuan polisi. Meski begitu, para pelaku muncul rasa khawatir jika patroli polisi itu akan melintas lagi.

Untuk menghindari itu, delapan pemuda ini memindahkan korban ke persawahan jauh dari waduk dan jalan raya.

“Di sawah itu saya kembali ditiduri ramai-ramai,” aku DPS. Puas menyetubuhi, enam di antara delapan pelaku itu meninggalkan korban. Sedang Aldi dan Tedi menemani korban. Dua orang seolah tanpa merasa bersalah mengantarkan

Petani Tebu ...

10 persen. Karena selama inipun, bayangan keuntungan besar yang diperoleh petani tebu nyatanya masih mengambang.

Menurut dia, hasil panen tebu yang dikirim ke pabrik, yang langsung masuk mesin penggilingan, ternyata pihak petani pun belum mengetahui harga jual secara pasti. Meski memperoleh uang usai tebu tersebut masuk pabrik. Itupun baru satu minggu kemudian baru diterima.

“Kalau memang tidak ada keterpihakan terhadap petani tebu, lebih baik tanam padi saja. Daripada kerja bakti yang tidak menguntungkan di sisi materi,” pungkas dia.

Bila peraturan pemerintah dalam hal ini peraturan Menteri Keuangan perihal pajak 10 persen diberlakukan, jelas petani tebu menjerit. Apabila, petani tebu mengalihkan ke tanaman lain yang lebih menguntungkan, pastinya pemerintah yang akan rugi, terutama pemerintah daerah setempat.

Siap Demo Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Nasional Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (AP

TRI), Soemitro Samadikoen menjelaskan, jika pemerintah tidak segera mencabut aturan itu, maka sebanyak 5000 petani akan demo ke istana presiden.

“Jika dalam dua minggu belum ada keputusan pembebasan PPN, maka petani akan melakukan unjuk rasa di Istana Negara dengan kekuatan 5000 orang,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Nasional Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (AP TRI), Soemitro Samadikoen, dalam rilisnya.

Pihaknya sudah menggelar rapat khusus guna menyikapi pemasalahan tersebut. Pertemuan yang diikuti 75 perwakilan pengusaha dan petani tebu dari se-Jawa itu digelar di Aula PG Rejdo Agung Madiun, Jumat (7/7/ 2017) malam.

“Ada banyak alasan mengapa petani tebu harus menolak kebijakan tersebut. Menurutnya, gula adalah termasuk barang strategis dan bahan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak sehingga tidak tepat kalo dikenakan PPN. Padahal beras, jagung dan kedelai tidak dikenakan PPN,” ujarnya.

Jika kebijakan pajak gula

ngurangi dampak kerusakan wilayah pesisir adalah melalui kegiatan rehabilitasi vegetasi pantai. Rehabilitasi vegetasi pantai merupakan upaya pemulihan ekosistem pantai dengan penanaman jenis-jenis tumbuhan yang sesuai dengan kondisi lahan pantai.

Rehabilitasi vegetasi pantai dapat berfungsi sebagai konservasi lingkungan, perlindungan, atau produksi. Rehabilitasi vegetasi pantai dilakukan untuk mengurangi tingkat erodibiltas tanah serta memperbaiki habitat yang rusak.

Kegiatan rehabilitasi vegetasi pantai dapat berjalan dan berkelanjutan jika terdapat partisipasi masyarakat pesisir. Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam kegiatan ini mulai dari kegiatan penanaman, pemeliharaan, hingga pengawasan. Oleh karena itu, pelatihan

dari halaman 1 korban pulang, setelah DPS sadar penuh.

Setibanya di rumah hingga Selasa (4/7) pagi atau selama 11 hari, DPS bertahan merahasiakan pengalaman pahit yang dialaminya.

Namun benar kata pepatah, sepandai-pandai orang membungkus terasi akan berbau juga.

Tanpa diduga, Surip, keponakan orang tua korban mendengar kejadian itu hingga berhasil membongkar kejadian ini dan sampai ke telinga orang tua DPS. Dengan diantar Kepala Desa Bluluk, Purwanto, korban DPS bersama orang tuanya melaporkan kejadian ini ke SPKR Polres Lamongan.

“Ini masih memerlukan waktu untuk bisa mengamankan para pelakunya. Kejadiannya hampir dua pekan lalu dan baru hari ini dilaporkan,” kata Kasubag Humas, AKP Suwarta, Selasa (4/7/2017). (ist)

dari halaman 1 tersebut diterapkan, menurut Soemitro, para pedagang ketakutan membeli gula petani karena harus menanggung PPN. Sehingga gula petani banyak yangg belum laku padahal saat ini adalah puncak musim giling, banyak gula petani menumpuk di gudang-gudang pabrik gula.

“Kalau gula tani dikenakan PPN, maka sangat memberatkan dan akan menambah beban kerugian petani. Padahal saat ini petani telah mengalami kerugian akibat rendemen rendah, kenaikan biaya produksi dan turunnya produksi tebu di kebun. Rendemen saat ini ratarata 6,5% dan produksi tebu di kebun turun 30 % dari tahun lalu. Sedangkan biaya produksi naik 15 %,” katanya merinci.

“Kami juga menolak pemberlakuan harga eceran gula yang dibatasi Rp 12.500/kg karena menyebabkan harga pembelian gula tani rendah dibawah Rp 10.000/kg (dibawah biaya produksi) karena pedagang memperhitungkan biaya distribusi. Makanya kami menolak penerapan pajak bagi petani tebu,” pungkasnya. (yon/putut)

dari halaman 1 teknik rehabilitasi vegetasi pantai dilaksanakan oleh Bidang Kelauatan, Pesisir dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir dalam melakukan rehabilitasi vegetasi pantai.

Objek Wisata Pantai Dampar terletak di dusun Dampar, desa Bades, kecamatan Pasirian, 1 jam perjalanan dari kota Lumajang.

Pengunjung yang akan menuju lokasi pantai Dampar akan terlebih dahulu menjumpai danau Dampar yang terletak berdampingan. Antara danau dan pantai Dampar hanya di batasi oleh hamparan pasir pantai Dampar. Setelah menyeberangi danau menggunakan sampan, pengunjung akan sampai ke pantai Dampar, dan langsung di sambut oleh pasir berwarna hitam dan bersih.

Dari pantai ini, kita bisa melihat pulau Barong secara

Tyas Mirasih ... gah pas foto dirinya dan sang calon suami dengan caption, “I’m so ready for our future together.”

Tak lupa Tyas juga meninggalkan clue tanggal pernikahannya dengan hashtag H-52. Bila dihitung secara kasar, kemungkinan tanggal pernikahan ratu video klip ini akan jatuh pada 19 Juli 2017 mendatang.

Beberapa saat yang lalu pasca melakukan lamaran dengan Raiden, Tyas memang sempat mengaku akan mengadakan pernikahan setelah lebaran. “Insya Allah Juli habis lebaran. Kalau tanggalnya belum bisa dibocorin takut kena jinx (sial),” ungkapnya saat itu.

Bulan Maret lalu, gadis manis kelahiran Jakarta, 8 April 1987 ini juga telah membocorkan bahwa persiapannya sudah 60% matang. Dirinya berencana akan mengadakan pesta kebun tanpa adat tapi menggunakan konsep nasionalis. Tujuannya agar dia dan sang suami dapat berinteraksi lebih luwes dengan para tamu undangan.

Karena konsep pernikahannya pun pesta kebun, Tyas berharap keputusannya memilih tanggal usai lebaran tepat. Se-

bab pertengahan Juli masih musim kemarau dan Tyas tak ingin hujan deras mengguyur saat pernikahannya dilangsungkan.

Pengajian yang dilangsungkan Tyas belum lama ini memang berlangsung tertutup untuk awak media karena ia ingin acara berjalan sakral. Usai pengajian, Tyas pun mengaku tak bisa menahan tangis ketika meminta doa restu kepada Ibunya.

“Ya berdoalah sama aku minta restu sama keluarga. (Suasana) haru biru. Saya nggak bisa berkata-kata. Sedih. Maksudnya kan dari kemarin pas lamaran juga aku mulai nangis.

Karena ini kan momen sakral dan penting buat aku. Terus juga minta ijin sama Mama, sama kakak,” ujar Tyas.

Tyas juga mengatakan usai lamaran sampai pengajian hari ini ia juga makin sedih karena mengingat sosok almarhum Ayahnya. “Terus yang bikin makin sedih, kenapa aku nangis terus karena aku kan Papa nggak ada nih. Sedihnya tuh makin berasa. Bahagia tapi ada sedihnya juga karena Papa nggak bisa ada di sini, nggak bisa lihat

Satpol PP ...

“Tersangka berinisial MF, usia 25 tahun, sudah kami tahan,” ujar Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polrestabes Surabaya Ajun Komisaris Besar Polisi Shinto Silitonga dalam jumpa pers di Surabaya, Selasa (4/7/2017).

Menurut dia, warga Gresik yang tinggal di Jalan Dupak Surabaya itu dilaporkan atas perkara pencabulan. Korbannya adalah seorang gadis berinisial ME yang masih berusia 5 tahun.

“Padahal tersangka sudah beristri dan punya anak berusia 5 tahun,” katanya.

Perkaranya kini ditindaklanjuti Unit Perlindungan Perem-

puan dan Anak Satreskrim Polrestabes Surabaya. Saat dipertemukan dengan wartawan di Polrestabes Surabaya, MF mengaku menyesali perbuatannya.

Pegawai honorer Satpol PP Pemkot Surabaya itu mengatakan sejak dua bulan terakhir pisah ranjang dengan istrinya karena masalah ekonomi. Itulah yang membuat dia merayu ME untuk berhubungan badan.

“Karena sudah dua bulan istri saya pulang ke rumah orang tuanya,” katanya.

MF mengaku menyetubuhi ME sebanyak dua kali yang semuanya dilakukan di sebuah hotel kawasan Jalan Tembaan

Keluarkan Zakat ...

Kain Batik B senilai Rp 327.562.

500 atau sebanyak 5.241 stel, Kain Batik Solo senilai Rp 70.

375.000 atau sebanyak 1.126 stel, Kain A senilai Rp 144.300.

000 atau sebanyak 1.443 stel, Parcel lebaran sebanyak 893 paket atau senilai Rp 124.127.

000, dan Bisaroh atau uang senilai Rp 231.025.000.

“Penyerahan simbolis hari ini oleh Pak Suud Direktur Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Mar’atin di Masjid Al Huda dan At taubah Kelurahan Payaman -Nganjuk”. jelas Supriono.

Ditambahkan Supriono,

“Nilai zakat dari pak Mukhayat tahun ini mengalami kenaikan,” kata Supriono, Humas PT Tunas Jaya Abadi Group Nganjuk, Rabu (16/6/2017).

Pembagian zakat dari pemilik 9 perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia, dikatakan Supriono, diutamakan bagi warga yang ada di sekitar lokasi perusahaan yang tersebar di sejumlah daerah. Mulai dari Nganjuk, Kediri, Surabaya, Tasikmalaya, Bandung, Sukabumi dan lainya. “Namun untuk wilayah Nganjuk memang yang terbanyak pembagian zakat-

samar berikut tebing-tebing yang menjulang tinggi dan terjal. Lokasi pantai ini sangat cocok untuk dijadikan tempat peristirahatan karena tenang dan jauh dari keramaian.

Pengunjung yang datang bisa memanfaatkan waktu dengan berjemur, selancar air, menyelam ataupun berenang. Bisa juga dilanjutkan dengan berenang di danau untuk sekaligus membersihkan sisa-sisa air laut yang asin dan pekat di tubuh. (nam)

dari halaman 1 secara langsung. Tapi aku yakin sih dia pasti merestui dan dia pasti melihat dari atas. Cuma itu yang bikin perasaan makin gimana gitu,” ungkapnya.

Beberapa hari sebelum pengajian, Tyas dan sang calon suami pun sudah berziarah ke makam Ayah Tyas untuk meminta doa restu. “Kemarin sempat ziarah kita berdua sama Raiden sempat ke sana. Kita ziarah sekalian minta doa restu lah,” kata aktris 30 tahun itu.

Kakak laki-laki Tyas pun siap menjadi wali nikahnya nanti.

“Alhamdulillah kakak aku kan laki-laki. Jadi walinya kakak,” kata Tyas.

Tyas adalah anak bungsu dari tiga bersaudara pasangan Surman Widiatmo dan Hedy Elias. Melihat garis keturunannya, Tyas merupakan keturunan Jawa dan Belanda.

Adapun pesan-pesan yang disampaikan sang ibunda untuk Tyas yang akan melangsungkan pernikahan. “Yang pasti mendoakan yang terbaik, mendoakan hubungannya baik-baik saja. Nggak ada halangan apapun, kalaupun ada cobaan bisa dilewati sama-sama,” pungkasnya. (*/yus)

dari halaman 1 Surabaya. “Sebenarnya kami sama-sama suka. Tapi orang tuanya tidak setuju karena mengetahui saya sudah punya istri dan anak,” ucapnya.

Atas perbuatannya, MF mengaku telah diberhentikan sebagai pegawai honorer Satpol PP Pemkot Surabaya. Shinto juga sudah mendengar perihal pemberhentian tersangka dari tempat kerjanya.

“Pemecatan itu merupakan wewenang dari instansi yang bersangkutan yakni Satpol PP. Kami hanya melakukan penindakan berdasarkan pelanggaran hukum yang dilakukan tersangka,” katanya. (ant)

dari halaman 1 nya,” tegas Supriono.

Memang, diakui Supriono, pembagian zakat dari PT TJA Group lebih difokuskan untuk masyarakat sekitar lokasi perusahaan. Dengan demikian melalui zakat tersebut diharapkan bisa membantu masyarakat sekitar perusahaan dalam merayakan hari raya Idul Fitri 1438 H/2017 M. “Disamping itu, dengan zakat tersebut bisa memupuk tali silaturahmi antara perusahaan dengan warga masyarakat sekitar lokasi perusahaan,” pungkas Supriono.(Her)

Hal - 12 Edisi No.257 Tahun XVI ~ Minggu II Juli 2017

Upacara Kasada Bromo 2017

Ritual Tahunan di Kawah Bromo RITUAL Upacara Kasada Gunung Bromo 2017 dilakukan oleh Suku Tengger antara tanggal 9 Juli 2017 – 10 juli 2017. Event tahunan ini selalu menarik dan dikunjungi oleh banyak wisatawan, lokal maupun mancanegara.

Beberapa travel biro pun jauh-jauh hari telah menawarkan pilihan paket tour Bromo dan Upacara Kasada ini. Para wisatawan tinggal memilih paket tour yang sesuai, supaya bisa menikmati dengan maksimal sebuah event tahunan yaitu Upacara Kasada Suku Adat Tengger Gunung Bromo.

Selain berlibur ke Gunung Bromo, wisatawan juga dapat menyaksikan uniknya upacara adat ini. Upacara Kasada Bromo atau Festival Yadnya Kasada adalah Upacara Adat Suku Tengger Gunung Bromo. Upacara adat Suku Tengger Bromo ini adalah bagian dari ritual tahunan yang dilaksanakan di kawah Bromo.

Yadnya Kasada di Bromo ini dilaksanakan pada hari ke 14 bulan Kasada, yaitu khusus kalender Hindu. Untuk tahun ini jatuh pada pertengahan bulan Juli. Ritual Ka-sodo atau Kasada di Bromo dilaksanakan dengan dipimpin oleh ketua adat atau sesepuh Suku Tengger.

Seperti diketahui, setiap agama pasti mempunyai kepercayaan yang berbeda-beda an-

tara agama satu dengan agama lainnya. Di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang dianut. Di Bromo atau disebut juga Suku Tengger kebanyakan masyarakatnya menganut Agama Hindu. Menurut masyarakat Suku Tengger, Upacara Kasada merupakan ritual terpenting pada setiap tahunnya.

Tujuannya untuk memilih tetua adat pada tiap-tiap desa yang dihuni suku Tengger sekaligus sebagai upcara persembahan untuk Sang Hyang Widi sebagai wujud syukur atas karunia yang diberikan.

Tidak ada satupun di Bromo yang berani melawan adat istiadat yang diwarisi oleh nenek moyang mereka dulu, karena masyarakat Tengger percaya akan mendapat balasan dari Sang Hyang Widhi.

Tempat Upacara Kasada dilaksanakan di Pura Luhur Poten pada waktu tengah malam, tepatnya jam 00.00 WIB. Setelah selesai melakukan ritual yang dipimpin oleh ketua adat suku Tengger, mereka beriringan berjalan menuju ke Kawah Bromo. Dengan berjalan kaki sejauh 1 km, dan membawa sesajen dan hasil bercocok tanam dan ternak. Upacara berlangsung hingga jam 03.30 pagi.

Keunikan dari Upacara Adat Yadnya Kasada adalah dengan ritual pelemparan berbagai hasil bumi berupa sayuran,

buah-buahan, atau hewan ternak ayam, kambing atau sapi yang dilemparkan ke mulut kawah Bromo.

Mereka percaya dengan membawa hasil bumi dari hasilnya selama satu tahun, akan mendapatkan hasil bumi yang melimpah.

Perayaan upacara adat Kasada di Bromo banyak mendatangkan para turis mancanegara, karena ritual ini dibilang hanya terjadi di Gunung Bromo. Pada perayaan yang kali ini bertepatan hari liburan sekolah, wisatawan yang datang selain melihat keindahan wisata di Bromo juga dapat menyaksikan tradisi upacara Kasada Bromo. Itulah pentingnya menjaga budaya dan tradisi sejarah dari nenek moyang kita demi menjadikan negara yang kaya akan adat istiadat.

Suku Tengger Gunung Bromo merupakan salah satu suku tua di Pulau Jawa. Mereka merupakan penduduk asli di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Taman Nasional Bromo juga merupakan taman terbaik di Indonesia yang menyedot perhatian wisatawan dari berbagai belahan dunia. Disini terdapat berbagai macam obyek wisata menarik yang menawarkan suguhan sebagai sarana berlibur wisatawan.

Gunung Bromo terkenal dengan keindahan sunrisenya,

Sesaji Buat Sang Hyang Widhi

BANYAK hal yang jadi alasan mengapa para wisatawan mau kembali lagi datang ke Taman Nasional Bromo, Jawa Timur. Selain ingin memburu lukisan sunrise yang indah, tradisi Yadnya Kasada pun jadi peringatan yang selalu dinanti oleh warga setempat setiap tahunnya.

Upacara adat satu ini memang jadi salah satu cara untuk mempromosikan sektor pariwisata di daerah Bromo. Dari sana, kita akan tahu banyak hal yang berhubungan dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat.

Yadnya Kasada Bromo atau Upacara Kasada Bromo merupakan acara adat masyarakat Suku Tengger yang tinggal di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Upacara adat Suku

Tengger ini bertujuan untuk mengangkat dukun atau tabib yang ada di setiap desa di sekitar Gunung Bromo.

Tak hanya itu, acara adat ini pun dilangsungkan untuk mengungkapkan rasa syukur atas karunia yang diberikan, menolak bala, dan memohon rezeki pada Sang Hyang Widhi.

Konon, asal mula Upacara Kasada Bromohadir sebagai peringatan atas pengorbanan Raden Kusuma untuk masyarakat Tengger. Raden Kusuma ini adalah anak bungsu dari Rara Anteng dan Jaka Seger, pasangan yang membangun pemukiman dan memerintah di Kawasan Tengger.

Mulanya mereka berdua tidak memiliki anak. Akhirnya, pasangan ini pun bersemedi dan bertapa pada Sang Hyang

pesona kawah Bromo, Lautan Pasir dan hamparan rumput menghijau atau savana. Sambil menikmati keindahan alamnya,

wisatawan juga bisa mengenal Suku Tengger sebagai suku asli yang mendiami Gunung Bromo.Mereka mempunya

Widhi. Mereka memohon agar bisa mendapatkan keturunan.

Permohonan tersebut dikabulkan oleh Dewa dengan syarat anak bungsu mereka harus dikorbankan ke Kawah Gunung Bromo.

Sayangnya, Rara Anteng dan Jaka Seger melanggar perjanjian tersebut. Dewa pun murka dan terjadilah musibah di kawasan Gunung Bromo.

Raden Kusuma lenyap karena terjilat api dan masuk ke Kawah Bromo.

Setelah ia menghilang, terdengar suara gaib yang mengingatkan masyarakat Suku Tengger untuk memberikan sesaji pada Sang Hyang Widhi di Kawah Gunung Bromo pada hari ke-14 di bulan Kasada agar selalu hidup damai dan tenteram. Suara gaib ini dipercaya sebagai pesan dari Raden Kusuma.

Inilah yang membuat masyarakat Suku Tengger secara turun temurun masih menjalani tradisi Upacara Kesada Bromo setiap tahunnya.Upacara adat ini biasanya diadakan pada tanggal 14 – 16 bulan Kasada atau saat bulan purnama tampak di langit.

Nah, untuk Upacara Kasada Bromo 2017 ini akan dilaksanakan pada tanggal 9 – 10 Juli 2017. Acara adat tersebut akan dimulai pada 9 Juli malam di Pura Luhur Poten yang lokasinya ada di Kaki Gunung Bromo. (ist)

berbagai macam ritual adat, dan salah satu upacara adat yang terkenal adalah Upacara Yadya Kasada. (yus)

Pemkab Probolinggo Selenggarakan Festival Kasada

Beberapa warga Suku Tengger mencoba menangkap sesaji yang dilemparkan ke dalam Kawah Bromo.

Asal Mula Upacara Kasada Bromo

Upacara adat yang memberi sesajen kepada Sang Hyang Widhi. Masyarakat Hindu Tengger yakin bahwa upacara ini demi keselamatan bersama.

Kasada di Bromo, ritual adat budaya Suku Tengger Bromo.

INI kesempatan emas bagi wisatawan yang akan menyaksikan peringatan Yadnya Kasada di Bromo tahun 2017 ini.

Acaranya akan lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya.

Sebab, pihak penyelenggara dan pemda setempat menggelar festival sebelum Kasada.

Festival itu bernama eksotika Bromo.

Kepala Diskominfo, Statistik dan Persandian Probolinggo, Tutug Edi Utomo mengatakan, Kasada tahun ini berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena ada penampilan seni dan budaya.

Perayaan Kasada jatuh pada Minggu (9/7/2017). Pada Minggu malam, pemda menggelar resepsi di Pendopo Agung. Acara ini dimeriahkan pawai obor dari desa ke Pendopo Agung, dan dihibur penyanyi tradisional.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Budaya Sidik Wijanarko menambahkan, pemkab menargetkan kunjungan wisata 5 persen setiap tahun. Target itu selalu tercapai.

“Kali ini Kasada akan berbeda, ada eksotika. Ekstotika digarap swasta dan pemda serta digelar tiap pukul 14.00.

Kasada harus menyedot wisatawan, dan membuat mereka berlama-lama di Bromo supaya bisa menginap dan berwisata lebih lama, tak hanya melihat sunset, lalu pulang. Secara ritual, Kasada tak ada perubahan. Yang berbeda ya eksotika ini. Bisa meramaikan,” tukasnya di Probolinggo, Selasa (4/

7/2017).

Gita Rina, dari tim Satu Tujuan Kreatif atau panitia penyelenggara, menerangkan bahwa acara eksotika digelar sebelum Kasada, yakni pada 7 dan 8 Juli.

“Kemasan acara art performance di lautan pasir dan lomba foto. Art performance berkonsep kolaborasi dan pembacaan memori Tengger, lalu dilanjut sendratari kolosal.

Tanggal 7 dan 8 eksotika digelar, pembacaan puisi oleh Ayu Shita dan Ine Febrianti.

Para budayawan dan seniman serta pihak kampus juga hadir,” kata Gita.

Kades Jetak Kecamatan Sukapura, Karmat mengaku senang eksotika hadir di dalam Kasada. Hal ini bisa mendongkrak ekonomi warga desa, terutama yang berjualan makanan dan minuman serta sewa penginapan.

Camat Sukapura Yulius Christian menilai, penampilan budaya dalam eksotika berpotensi menarik wisatawan.

“Saat kita sajikan budaya, mereka tertarik. Saya targetkan empat hari wisatawan ada di Bromo. Soalnya ada objek wisata penunjang, seperti gua Batman, seruni poin dan kebun stroberi. Bromo sudah terkenal alamnya, sekarang budayanya yang bakal dikenalkan. Agar wisatawan bisa menikmati eksotika, siapkan jaket dan jaga kesehatan. Sekarang di Bromo jam 13.00 dinginnya minta ampun,” jelas Yulius.

Prosesi Upacara Kesada Bromo 2017 ini dimulai de-

ngan beberapa ritual seperti pengambilan air suci dari mata air Widodaren, persembahyangan umat Hindu, pemberkatan sesajen yang akan dilarung, pengangkatan dukun baru (pemimpin upacara agama umat Hindu), dan pelarungan sesajen menuju kawah Gunung Bromo.

Dalam Yadnya Kasada terdapat beberapa urutan upacara yang harus dilakukan oleh masyarakayt Suku Tengger agar acara adat ini dapat berlangsung dengan khidmat. Dimulai dari Puja Purkawa, Manggala Upacara, Ngulat Umat, Tri Sandiya, Muspa, Pembagian Bija, Diksa Widhi, dan terakhir Penyerahan sesaji di Kawah Bromo.

Sesajen yang dibawa biasanya berupa hasil bumi atau ternak peliharaan seperti ayam yang disimpan dalam ongkek.

Semua ini kemudian akan dibuang ke Kawah Bromo sebagai seserahan untuk Sang Hyang Widhi.

Walaupun tradisi tahunan ini merupakan tradisi Suku Tengger yang beragama Hindu, semua wisatawan yang datang bisa mengikuti seluruh rangkaian upacara tersebut.

Tips Sebelum datang ke Upacara Kasada Bromo 2017, wisatawan dapat menginap di hotel yang dekat dengan kawasan Taman Nasional Gunung Bromo.

Datang sebelum tengah malam karena ramainya wisatawan dan persiapan sebelum acara bisa membuat akses menuju lokasi macet.

Jalan beriringan dengan penduduk setempat menuju kaki gunung supaya tak tersesat karena kabut yang menghalangi jarak pandang.

Hormati prosesi yang sedang berlangsung dengan tidak membuat kegaduhan.

Pakai jaket tebal dan sarung tangan karena udara sekitar Tengger Bromo sangat dingin. (*/ist)

Hal - A Edisi No. 257 Tahun XVI ~ Minggu II Juli 2017

ď Ź

Raperda Pemantauan Orang Asing

F-PKB: Jumlah Kantor Imigrasi Masih Jauh dengan Proporsi HUBUNGAN antar individu dalam masyarakat yang selama ini hanya bersifat nasional telah berkembang menjadi pergaulan bersifat internasional. Hal ini sebagai sebuah kemajuan besar yang dapat membawa manfaat bagi kepentingan nasional, maupun kepentingan lokal Jawa Timur. Sebab, di era globalisasi dewasa ini, kemajuan perekonomian daerah ikut ditentukan oleh pergerakan dan perlintasan orang asing di Jawa Timur.

Demikian pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing. Pandangan itu disampaikan juru bicara Fraksi PKB, Drs H Suparta, MSc.MM dalam rapat paripurna DPRD Jatim, akhir Juni 2017 lalu.

Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan tersebut, serta untuk menjamin dampak positif dan

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya.

mereduksi dampak negatif dari keberadaan orang asing dan lembaga asing, maka diperlukan mekanisme administrasi yang tepat, terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian Fraksi PKB dapat memahami dan mendukung usul Prakarsa Raperda Tentang Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing. Tujuannya agar pergerakan orang asing dan lembaga-lembaga asing di Jawa Timur tidak kontra-produktif dengan cita-cita pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Untuk menyempurnakan proses pembahasan dan penyusunan Raperda, Fraksi PKB memberikan beberapa pandangan. Selama ini, fungsi pengawasan terhadap orang asing

Komisi A untuk melakukan konfirmasi kepada Dinas/SKPD terkait, agar rancangan Raperda ini paralel dengan regulasi-regulasi lain yang terkait dengan keberadaan orang asing di Jawa Timur. Terutama regulasi yang mengatur masuknya tenaga kerja asing di Jawa Timur pasca pemberlakuan MEA. Terakhir, membuat Standar Operasional (SOP) yang jelas dan tegas terkait dengan tupoksi dan relasi institusional antara Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing dengan lembaga/institusi yang menjadi leading sector dalam persoalan pengawasan orang asing dan organisasi masyarakat asing. Tujuannya agar tidak terjadi overlapping kewenangan antar lembaga. (yd)

Keberadaan Orang Asing dan Lembaga Asing di Jawa Timur Akan Terus Berkembang

Jawa Timur Perlu Tanggap Dalam Pencegahan dan Penindakan DALAM era bebas dan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), maka pergerakan penduduk antar negara semakin gencar dengan segala motif dan kepentingan mereka, yang tidak mungkin lagi dibatasi atau dicegah.

Arus migrasi Orang Asing ke atau dari wilayah Jawa Timur memang akan memiliki nilai tambah positif bagi daerah, namun tidak bisa dipungkiri mereka juga potensial berpengaruh negatif bagi daerah tujuan.

Karena itu, menurut Fraksi Partai Golkar, kita butuh kehadiran mereka lebih banyak lagi karena akan menambah pendapatan daerah dan ekonomi kreatif masyarakat. Tetapi keberadaan mereka juga harus bisa dipantau dari kemungkinan menimbulkan persoalan, atau bahkan tindak kejahatan.

Hal itu disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Dr H Kodrat Sunyoto, SH.Msi. Menurutnya, memperhatikan perkembangan empirik terkait Orang Asing dan Organisasi Asing yang terjadi di beberapa daerah, maka Provinsi Jawa Timur perlu tanggap segera untuk menyikapinya dengan upaya pencegahan dan penindakan, sehingga keberadaannya dapat dipantau dengan baik dan proporsional. Selama ini pengawasan dan/atau pemantauan aktifitas mereka utamanya di daerah belum terkoordinasi dengan baik karena belum didukung dengan payung hukum yang jelas.

Sehubungan dengan kepentingan tersebut, Komisi A DPRD telah mengajukan usul Rancangan Perda disertai dengan Naskah Akademik dan Draf Raperda, yang materi muatannya cukup komprehensif dan secara umum telah memenuhi kepentingan pembahasan.

Berdasarkan pokok-pokok ketentuan di atas maka Pemerintah Daerah perlu mengatur dengan payung hukum Peraturan Daerah, untuk menentukan Pengorganisasian, Tupoksi dan Prosedur Pelaksanaan Tugas, serta dukungan pendana-

dan organisasi masyarakat asing berada dalam domain Ditjen Imigrasi.

Akan tetapi, sejauh ini Ditjen Imigrasi hanya memiliki 119 kantor imigrasi, di mana jumlah tersebut masih jauh dengan proporsi 34 Provinsi dan 545 kabupaten/kota di Indonesia.

Ketidakseimbangan ini tentunya menjadi kendala tersendiri dan berpotensi menimbulkan kekosongan dalam pemantauan keberadaan dan kegiatan orang asing di daerah. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan tersebut sekaligus sebagai pelaksanaan kewajiban mengatur ketentraman dan ketertiban masyarakat, maka dibutuhkan peran serta Pemerintah Daerah untuk mengawasi orang asing dan organisasi masyarakat asing.

Fraksi PKB yang diketuai H Thoriqul Haq, MMLjuga meminta kepada

an. Bahwa senyatanya Kemendagri belum menerbitkan Juklak yang terbaru terkait Organisasi dan tugas Tim Koordinasi Pemantauan Orang dan Ormas Asing di daerah.

Sehubungan dengan itu, kata Fraksi Partai Golkar yang diketuai Sahat Tua P Simanjuntak, SH, perlu koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait di daerah khususnya Kanwil Kemenkumham dan dikonsultasikan ke Kemendagri untuk mendapatkan arahan.

Hal demikian menjadi penting karena Perda ini terkait dengan penggunaan Tenaga Kerja Asing dan lalulintas orang asing untuk berbagai profesi dan kepentingan, sehingga nantinya pada evaluasi tidak dianulir oleh Pusat.

Terkait dengan materi muatan dan sistematika penulisan draf Raperda, secara substantif dapat dibahas selanjutnya bersama Tenaga Ahli dan Bapperda. Pokok bahasan yang perlu dipertimbangkan antara lain: 1. Diharapkan harus jelas beda antara muatan ruang lingkup, maksud, tujuan, dan sasaran.

2. Organisasi yang dibentuk di daerah (Tim Koordinasi Pemantauan) hendaknya jelas pembentukannya, strukturnya, wewenang dan tugasnya, standar operasionalnya dan dukungan fasilitasnya.

3. Perlunya dicantumkan khusus tentang Pengaturan Sanksi bagi pelanggar Perda ini, mengingat pengaturan ini berimplikasi terjadi pelanggaran.

4. Tim Pengawas bentukan Kemenkumham yang cara tugasnya: melakukan pengawasan secara administratif dan operasional; sedangkan di Perda ini di daerah dibentuk Tim Koordinasi Pemantauan yang dipimpin Bakesbangpol untuk mendukung Tim Pengawas, dengan cara kerja: verifikasi dokumen administratif dan verifikasi lapangan. Perlu ditegaskan bagaimana prosedur pemberian dukungan kepada Tim Pengawas di daerah. (yd)

KEBERADAAN orang asing dan lembaga asing di Jawa Timur sekarang dan ke depan akan terus berkembang, mengingat faktor eksternal serta besarnya faktor internal atau potensi daya tarik yang dimiliki Jawa Timur pada tingkat hubungan internasional.

Demikian pandangan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) terhadap usul prakarsa Raperda tentang Pengawasan Orang Asing dan Ormas Asing, yang disampaikan juru bicaranya Ach. Firdaus Febrianto, SH.MH. Menurut Fraksi Partai Gerindra, pergerakan dan perlintasan orang asing berkaitan erat dengan keberadaan dan kegiatan mereka di Indonesia. Keberadaan dan kegiatan orang asing idealnya sesuai dengan asas kemanfaatan, yaitu mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

Berangkat dari asas kemanfaatan itulah landasan keimigrasian dan pelaksanaan fungsi

Mahasiswa asing mengikuti program Darmasiswa belajar Tari Koko yang merupakan tari kreasi khas Jawa Timur di Universitas Surabaya.

administrasi bagi orang asing didasarkan pada kebijakan selektif non diskriminasi (selective and non discrimination policy).

Seiring dengan perkembangan tersebut, untuk menjamin dampak positif dan mereduksi dampak negatif dari keberadaan orang asing, diperlukan mekanisme administrasi yang tepat, terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian halnya dengan upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melalui pelaksanaan pengawasan dan pemantauan keberadaan dan kegiatan orang asing di daerah. Bidang pengawasan dan pemantauan keberadaan dan kegiatan orang asing, bukan merupakan tugas dan tanggung jawab satu instansi pemerintah saja, tetapi menjadi tugas dan tanggungjawab lintas sektoral dan

lembaga.

Fraksi Partai Gerindra yang diketuai Ahmad Hadinuddin, S.PdI, lantas memberikan ilustrasi dalam hal fasilitas pengawasan dan pemantauan keberadaan dan kegiatan orang asing yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, yang dalam hal ini adalah Ditjen Imigrasi, hal memiliki 119 kantor imigrasi berbanding dengan 548 jumlah provinsi dan kabupaten atau kota di Indonesia.

Ketidakseimbangan ini tentunya menjadi kendala tersendiri dan berpotensi menimbulkan kekosongan dalam pemantauan keberadaan dan kegiatan orang asing di daerah. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan tersebut, diperlukan langkah-langkah serius dalam rangka pencegahan secara dini untuk mengetahui keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing yang berada pada leading sector Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah akan bersinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

Oleh karena kegiatan pengawasan dan pemantauan terhadap orang asing merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah, serta merupakan sasaran prioritas dan pembangunan nasional sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah yang berpedoman pada standar pelayanan minimal atau SPM sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kiranya Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Timur tidak perlu berpanjang lebar dalam memberikan pandangan pada kesempatan ini. Setidaknya Fraksi Partai Gerindra ingin menggarisbawahi beberapa hal yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur.

Mekanisme dalam pengawasan dan pemantauan orang asing harus dipahami sifat dan kegunaannya. Masing-masing kegiatan membutuhkan sistem pengawasan tertentu yang berlainan dengan sistem pengawasan bagi kegiatan lain. Oleh sebab itu, sistem pengawasan harus dapat merefleksi sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan yang harus diawasi.

Hal ini berkaitan dengan pembentukan struktur organisasi serta tugas dan fungsi tim koordinasi pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan yang beranggotakan perwakilan dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan guna mendukung pelaksanaan tugas Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora). (yd)

Hal - B Edisi No.257 Tahun XVI ~ Minggu II Juli 2017

Gubernur Soekarwo Harapkan :

Transfer Dana Desa Usulkan Kebijakan Specific Grant GUBERNUR Jawa Timur, Soekarwo, mengusulkan untuk transfer penyaluran dana desa sebaiknya menggunakan kebijakan spesific grant. Kebijakan ini penting dilakukan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya beli masyarakat desa.

Ini disampaikan Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur saat membuka rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik triwulan I dan dana desa tahap I serta persiapan penyaluran DAK Fisik tahap II di Aula Majapahit Kantor Wilayah Perbendaharaan (Kanwil PBN) Prov Jatim, Jl Indrapura No. 5, Surabaya, Rabu (5/7).

Pakde Karwo menjelaskan, dengan pola specific grant maka alokasi dana desa bisa dibagi menjadi 60% pembangunan fisik dan 40% untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian akan terjadi keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan daya beli masyarakat. “Jalan-jalan desa banyak yang di paving namun pavingnya beli di kota, sehingga dananya justru pindah ke kota. Seharusnya dana desa ini bisa memberikan multiplier Effect bagi masyarakat desa,” ungkapnya.

Ditambahkan, implemen-

tasi penyaluran dana desa selama ini menggunakan metode block grant atau diserahkan kepada kepala desa (kades). Dengan begitu, pengalokasian dana desa dominan untuk pembangunan infrastruktur atau fisik, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat relatif kecil. “Berdasarkan survey yang dilakukan Pak Presiden di Tuban, 82% dana desa digunakan untuk pembangunan fisik, bahkan di Jatim hampir 84% untuk fisik,” terangnya.

Pakde Karwo juga mengusulkan, agar kades tidak lagi menjadi penanggungjawab utama anggaran, karena banyak tugas-tugasnya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat terganggu. Menurutnya, penanggujawab dana desa bisa diserahkan pada sekretaris desa (sekdes) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN). “Dana desa di Jatim sudah ditransfer ke 30 kab/ kota, namun saat ini belum diketahui pasti berapa realisasinya. Oleh sebab itu peran sekdes harus dimaksimalkan untuk membantu administrasi pertanggungjawaban dana desa,” tegasnya.

Terkait DAK, Pakde Karwo meminta, perlu adanya bimbingan teknis dalam usulan dan verifikasi penyaringan awal usulan dari dinas/perangkat daerah. Selain itu juga

Gubernur saat membuka Rakor di Aula Majapahit Kantor Wilayah Perbendaharaan (Kanwil PBN) Prov Jatim. perlu dibuatkan pedoman verifikasi sebagai acuan Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam melakukan verifikasi usulan DAK. “Bimbingan teknis tersebut diperlukan, karena selama ini pengusulan proyek daerah belum berbasis prioritas, dan dalam mengisi pagu dana usulan masih ditemukan banyak kesalahan,” jelasnya.

Pakde Karwo menambahkan, petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan DAK juga perlu segera dibuat dan sebaiknya dikeluarkan oleh Kemenkeu

dan Bappenas. Pembuatan juknis tersebut diharapkan terbit setelah koordinasi dengan Kementrian Teknis, sehingga terbitnya bisa bersamaan dengan Perpres tentang rincian APBN. “Yang terpenting harus ada sinkronisasi antara alokasi anggaran pada Perpres tentang rincian APBN dengan realisasi tranfer pendapatan tersebut ke pemerintah daerah,” pungkasnya.

Kepala Kanwil Perbendaharaan Prov Jatim, R Wiwin, menyampaikan, rakor tersebut

bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan peran baru kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) sebagai penyalur DAK Fisik dan dana desa antara Kanwil Perbendaharaan dengan Pemprov Jatim.

Selain itu, untuk melakukan pemantauan persiapan penyaluran DAK Fisik triwulan II yang akan segera dilakukan.

Wiwin menjelaskan, berdasarkan data yang ada sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 DAK Fisik telah disalurkan sebesar Rp 1,24 triliun atau

30% dari total pagu DAK Fisik.

Sedangkan untuk dana desa sampai dengan tanggal 8 Juni 2017 telah disalurkan sebesar Rp 3,8 triliun atau 60% dari total pagu dana desa.

“Kami masih harus memastikan kelengkapan-kelengkapan penyaluran dana desa bisa dilengkapi sesuai waktu atau timeline yang ditetapkan,” terangnya.Pada rakor ini telah dihadiri oleh 15 kepala KPPN yang tersebar di Jatim, serta 39 Kepala BKPAD di seluruh Prov Jatim. (kom)

Sekdaprov Beri Motivasi Karyawan Dinas Pertanian Dukung PenetapanTarif Atas “Jangan Suka Melihat Teman Susah lalu Menertawakannya” dan Bawah Taxi Online salnya, jika tarifnya ditambah nanti taxi konvensional bisa tutup. Jika taxi konvensional sampai tutup, maka problemnya akan bertambah kompleks,” katanya.

Gubernur Pakde Karwo didampingi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jatim pada sidang paripurna DPRD Jatim.

GUBERNUR Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo mendukung diberlakukannya penetapan tarif atas dan bawah taxi online oleh Menteri Perhubungan RI. Pasalnya, penetapan tersebut sudah melibatkan seluruh pihak, baik pemerintah, pakar transportasi dan pimpinan perusahaan taxi online.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkitan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, tarif bawah taxi online di Jawa Rp 3.500 per km dan batas atasnya sebesar Rp 6.000 per km.

“Kami mendukung penetapan tariff atas dan bawah itu karena proses pengambilan

keputusannya sudah partisipatoris,” kata Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat diwawancarai wartawan usai Sidang Paripurna DPRD di Kantor DPRD Jatim, Jl. Indrapura Surabaya, Rabu (5/ 7).

Terkait taxi konvensional, Pakde Karwo minta kepada Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI agar tarif bawah taxi konvensional di Jatim tetap berada di angka Rp. 4.484,- . Sementara disisi lain, Kemenhub menginginkan tarif bawah lebih besar dari angka tersebut.

“Kami telah mengirimkan surat kepada Kemenhub agar tarif bawah taxi konvensional di Jatim tetap Rp. 4.484. Pa-

Optimis Tahun Depan Lancar Masih menurut Pakde Karwo, mudik lebaran tahun ini relatif lebih lancar daripada tahun 2016. Pasalnya, beberapa ruas jalan tol baru seperti jalur fungsional Surabaya-Mojokerto hingga Kertosono sudah beroperasi, sehingga pemudik bisa memiliki berbagai alternatif.

Jalur fungsional itu, lanjut Pakde Karwo, akan terus dibenahi agar menjadi jalur operasional. Karena itu, Pakde Karwo optimis tahun depan mudik lebaran akan lebih lancar. “Mudik tahun ini sukses, kami optimis tahun depan akan lebih sukses karena jalurjalur fungsional akan lebih operasional,” ujarnya.

“Infrastuktur jalan fungsional diantaranya jalur Surabaya-Krian, Krian-Mojokerto, Mojokerto-Jombang, kemudian Jombang sampai Mengkreng sudah operasional, tapi Mengkreng-Kertosono masih fungsional. Jalur-jalur itu akan terus kami benahi dan ditingkatkan agar menjadi jalur operasional,” pungkasnya. (hms)

Sekdaprov Jatim memberikan motivasi Pegawai PNS hari pertama kerja pasca lebaran Dinas Pertanian.

SEKRETARIS Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. H. Akhmad Sukardi MM pada hari pertama masuk kerja usai libur Hari Raya Idul Fitri 1438 H mengunjungi Dinas Pertanian Prov. Jatim sekaligus memberi motivasi kepada seluruh karyawan dinas tersebut.

Sekdaprov mengumpulkan dan bersalam salaman dengan seluruh karyawan Dinas Pertanian di halaman belakang Kantor Distan Jl. A. Yani Surabaya, Senin (3/7) pagi.

Dalam arahannya, ia mengajak seluruh karyawan untuk senantiasa mengembangkan rasa empati dan kasih sayang antara sesama. PNS harus memiliki rasa peduli terhadap sesama, tidak boleh saling memusuhi dan memfitnah. “Jangan suka melihat teman kita memiliki kesusahan lalu menertawakannya,” ujar-

nya.

Menurutnya, sebagai seorang aparatur negara, PNS wajib melayani masyarakat dengan baik. Setiap PNS harus memiliki inovasi dalam bekerja. Selain itu, karyawan di Dinas Pertanian harus memiliki semangat dan kinerja yang lebih dibandingkan dinas lain.

Lebih lanjut disampaikannya, kinerja yang lebih sangat penting karena di pertanian dibutuhkan masyarakat khususnya para petani. “Jangan sampai, ada hal-hal yang kurang baik terjadi di lingkungan Dinas Pertanian menghambat kinerja seluruh karyawan. Bekerjalah dengan semangat dan kinerja tinggi,” tegasnya.

Cara untuk membangkitkan semangat, jelas Sekdaprov yakni meningkatkan diri de-

ngan selalu berdoa kepada Tuhan sehingga dalam bekerja selalu dalam lindungannya.

“Kita harus bekerja dengan pertolongan Tuhan. Mudah mudahan saudara kita yang sedang mengalami ujian dalam hidup untuk dapat menyelesaikan dengan baik,” imbuhnya.

Khusus muslim, Sukardi mencontohkan, jika beribadah tidak perlu terburu-buru, mintalah kepada Allah SWT terutama pada saat sujud dan berdoa setelah sholat. Mintalah pertolongan kepada Allah SWT dengan lembut dan penuh kasih sayang. “Allah senang jika ummatnya memuji.

Makanya, sebelum berdoa, pujilah selalu Allah SWT kemudian baru meminta hajat maupun keinginan kita kepada Allah SWT. Sementara kepada pemeluk agama lain, ia berpesan agar terus dekatkan diri dengan baik kepada Tuhan. Segala permasalahan yang terjadi dalam hidup pasrahkan kepada tuhan sang pencipta.

Dengan berdoa, Sukardi menuturkan dapat meluluhkan hati yang keras menjadi lembut. “Jangan pernah kita sombong karena mempunyai jabatan. Tapi kita harus dapat bermanfaat bagi orang lain.

Kita doakan saudara kita yang sedang diuji dalam kehidupannya untuk dapat melaluinya dengan baik,” pungkasnya. (hms)

Hal - C Edisi No.257 Tahun XVI ~ Minggu II Juli 2017

Bupati Sampang Diminta Fokus pada Pendidikan dan Kesehatan GUBERNUR Jatim, Dr. H. Soekarwo meminta Bupati Sampang yang baru saja dilantik untuk fokus dalam dua hal, yakni pendidikan dan kesehatan. Dua hal ini sangat penting karena berkaitan dengan tingkat kemiskinan masyarakat. Hal ini disampaikannya saat acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Bupati Sampang dan ketua TP PKK dan Dekranasda Kab. Sampang sisa masa bakti Tahun 2013-2018 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (6/7).

Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim mengatakan, kedua hal ini sangat penting mengingat tingkat kemiskinan Kab. Sampang tertinggi di Jatim, yakni sebesar 24,11 persen. Di urutan kedua ada Kab. Bangkalan dan ketiga

ini bersifat jangka panjang.

Sedangkan jangka pendeknya bisa melalui peningkatan keterampilan, yakni pendidikan vokasional. “Kami sudah mulai masuk ke pondok-pondok pesantren melalui SMK mini selama enam bulan, kalau perlu ada inkubator yang fokus melatih keterampilan siswa,” terangnya.

Di bidang kesehatan, faktor ini berkaitan dengan kondisi fisik dan psikis masyarakat.

Agar ke depan, anak-anak yang masuk bonus demografi memiliki kualitas gizi yang baik. “Bila seseorang tidak sehat, dia tidak bisa menerima pendidikan dengan baik, sehingga produktivitasnya bisa rendah,” ungkapnya.

Secara garis besar, pendidikan setingkat SD/MI dan SMP/MTs di Kab. Sampang

65. “Jadi yang harus digenjot adalah masalah pendidikan dan potensi agro, terutama masalah membrant untuk garam antara Sreseh dengan kecamatan Pengalengan,” katanya.

Pada kesempatan ini, Pakde Karwo meminta bantuan kepada seluruh tokoh agama, ulama dan tokoh masyarakat untuk melakukan koordinasi dengan bupati, yakni menjalin hubungan yang baik dengan Forkopimda dan DPRD. Sesuai kekhasan, peranan kyai dan ulama harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan Selain itu, ia juga berpesan untuk menjaga situasi aman dan nyaman di Jatim. Hal ini dikarenakan tiga tahun berturut-turut Jatim mendapat pengakuan sebagai provinsi yang paling aman dan nyaman. “Pe-

Ketua Tim PKK Jatim Bude Karwo melantik Ketua Tim PKK Kabupaten Sampang Ny Fadhilah Budiono.

Kab. Probolinggo. Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencari solusi kerjasama yang serius dalam menangani masalah kemiskinan, yakni dengan fokus pada pendidikan dan kesehatan.

Menurutnya, pendidikan

menurut Angka Partisipasi Kasar (APK) dan angka partisipasi berdasarkan umur atau Angka Partisipasi Murni (APM), relatif bagus. Yang masih rendah justru di tingkat SMA/SMK/MA dimana tingkat APM-nya sebesar 44 dan APK-nya sebesar

kerjaan kita bersama membangun dengan suasana persaudaraan, bila perlu ada ruang dialog untuk mencari solusi,” pesannya.

Gubernur Jatim melantik Bupati Sampang, H. Fadhilah Budiono berdasarkan Surat

Gubernur Pakde Karwo (kiri) memberi ucapan selamat pada acara pelantikan Fadhilah Budiono sebagai Bupati Sampang.

Angka Kematian Ibu Melahirkan Menurun Selain Pelantikan Bupati Sampang, pada kesempatan ini juga dilakukan pelantikan Ketua TP PKK Kab. Sampang dan Ketua Dekranasda Kab. Sampang, yakni Hj. Suci Rahayu Fadhilah Budiono, oleh Ke-

tua TP PKK dan Ketua Dekranasda Prov. Jatim, Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si. Pengangkatan ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua TP PKK Prov.

Jatim nomor 04/KEP/PKK. PROV/ VII/2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua TP PKK Kab. Sampang tanggal 5 Juli 2017.

Dalam sambutannya, Bude Karwo, sapaan akrab Ketua TP PKK Prov. Jatim menyampaikan, Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan di Kab. Sampang terus menurun. Saat ini tercatat AKI di Kab. Sampang sebesar 84/100.000 kelahiran hidup.

Angka ini lebih baik dari standar Suistanable Development Goals (SDGs) sebesar 102/ 100.000 kelahiran hidup.

Menurut Bude Karwo, di Jatim sendiri ada pendampingan bagi ibu hamil mulai mengandung sampai nifas. Program ini akan diadopsi oleh Menteri Kesehatan. “Program ini satu-satunya di Indonesia

dan baru ada Jatim,” kata isteri Gubernur Jatim ini. Sementara itu, Angka Kematian Bayi (AK B) di Kab. Sampang sebesar 11/1000 kelahiran hidup, dimana AKB Jatim sebesar 23/ 1.000 kelahiran hidup.

Sebagai mitra kerja pemerintah, lanjut Bude Karwo, PKK dengan 10 program pokoknya mencakup seluruh kebutuhan dasar hidup manusia. Seperti posyandu balita sampai dengan posyandu lansia. Untuk itu, ia berharap peran serta PKK dalam membantu pemerintah dan bersinergi menyejahterakan ekonomi perempuan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan eonomi sekaligus menurunkan kemiskinan.

“Seyogyanya program pemerintah melibatkan PKK, seperti musrenbang di Prov. Jatim mengajak PKK. Sehingga program pembangunan dan program PKK bisa sinkron,” katanya. (hms/dir/man/adv)

bihalal adalah bentuk konsolidasi untuk menyikapi berbagai kemajuan jaman. Oleh sebab itu lewat mejelis ini diharapkan semua yang hadir bisa tabayyun dalam menanggapi berita atau opini yang sudah beredar di masyarakat. “Semoga kita semua yang hadir bisa mendapat kebarokahan dan umur panjang sehingga bisa bertemu lagi dengan ra-

madhan tahun depan,” pungkasnya.

Sementara itu, pada Senin (3/7) siang Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf berhalal bihalal dengan Keluarga Besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, di gedung Sport Center UINSA, Jln. Ahmad yani 119 Surabaya.

Pada kesempatan itu Gus

Ipul sapaan akrab Wakil Gubernur mengungkapkan perasaan bangganya dengan kemajuan pesat yang diraih IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang sekarang berubah nama menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya ini. “Ini merupakan kampus yang sangat membanggakan baik bagi masyarakat jatim maupun bagi Pemprov. Jatim,” ujarnya. (hms)

Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Juni 2017 Nomor 131.35-3303 Tahun 2017 tentang pengangkatan bupati dan pemberhentian wakil bupati Sampang. Fadhilah diangkat menjadi Bupati Sampang sisa masa jabatan 2013-2018.

Sebelumnya, Fadhilah menjabat sebagai wakil bupati Sampang dan sejak 21 April 2017 berdasarkan SPT Nomor 131/ 616/011.2/2017 menjadi plt.

Bupati Sampang selama Bupati Sampang sakit dan menjalani perawatan. Seperti diketahui, Bupati Sampang sebelumnya KH. Fannan Hasib meninggal dunia pada 3 Mei 2017 lalu.

Gus Ipul :

Halal Bihalal, Tradisi Asli Indonesia TRADISI silaturahim yang dikemas dalam halal bihalal usai puasa Ramadhan, merupakan budaya asli Indonesia. Menurut sejarahnya halal bihalal memang sengaja digagas untuk mempersatukan umat dari berbagai kalangan dan semua tokoh masyarakat.

Demikian disampaikan Wa-

kil Gubernur Jatim Drs. H. Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul saat menghadiri halal bihalal Alumni Ponpes Mambaus Sholihin Gresik di Jl. Patemon Gg. III No. 20 Sawahan, Surabaya, Minggu (02/07).

“Tradisi halal bihalal ini adalah khas Indonesia yang orang Arab bahkan tidak mengenal

tradisi tersebut. Dengan halal bihalal harapannya kita semua akan kembali bersih. Selain itu juga untuk memperat rasa persatuan dan persaudaraan antar sesama,” ungkap Gus Ipul.

Gus Ipul menambahkan, halal bihalal juga merupakan majelis dakwah sebagai bagian dari pembentukan pendidikan karakter melalui tausiyah yang disampaikan. Karena ini acara halal bihalal biasanya berisi tausiyah yang memotivasi ukhuwah dan ketaatan setelah bulan Ramadhan. Dalam tausiyahnya para ulama juga mengajak semua yang hadir untuk selalu berbuat baik.

Karenanya halal bihalal adalah bentuk majelis amar makruf nahi mungkar.

Lebih lanjut disampaikan, majelis halal

Hal - D Edisi No. 257 Tahun XVI ~ Minggu II Juli 2017

ď Ź Setelah Jatim Peroleh WTP

Saatnya Lakukan Pembenahan Segala Hal

Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemprov Jatim Tahun 2016. Laporan pemeriksaan diserahkan oleh Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi pada Gubernur Jatim Soekarwo melalui mekanisme Sidang Paripurna di DPRD Jatim, Rabu (31/5/2017).

LAPORAN Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, yang telah disampaikan dalam sidang paripurna pada tanggal 31 Mei 2017, mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPKRI. Dengan pemberian opini tersebut menjadi tugas kita bersama untuk melakukan pembenahan dalam segala hal, khususnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Demikian laporan Komisi A terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016. Laporan tersebut disampaikan juru bicara Komisi A, Hartoyo, SH.MH dalam rapat paripurna DPRD Jatim akhir Juni lalu.

Komisi A menyampaikan terima kasih kepada Gubernur dan seluruh unsur Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Timur karena kerja keras semua pihak maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kembali mendapatkan opini WTP dari BPK-RI. Secara khusus Komisi A juga berterima kasih kepada Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang dengan segala keterbatasannya, tetapi karena dedikasi yang tinggi selalu mendampingi semua OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mempersiapkan laporan pengelolaan keuangan mereka sehingga kita kembali mendapat opini WTP. Kembali ke persoalan inti Laporan Komisi A terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016. Sebagaimana Pendapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Timur yang disampaikan pada sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur tanggal 2 Juni 2016, menyatakan bahwa Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 telah sesuai dan memenuhi ketentuan yuridis formal sehingga layak dibahas lebih lanjut oleh fraksi-fraksi dan komisi-komisi.

Berdasarkan Pendapat Badan Anggaran dan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, selanjutnya Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan rapat kerja dengan OPD mitra kerjanya untuk mencermati penggunaan anggaran dan capaian kinerja masing-masing OPD. Biro Humas dan Protokol Pada Tahun Anggaran 2016, Biro Humas dan Protokol mendapat alokasi anggaran setelah perubahan sebesar 21 miliar 789 juta 568 ribu 400 rupiah. Realisasi hingga akhir bulan Desember 2016 mencapai sebesar 20 miliar 148 juta 394 ribu 112 rupiah atau 92,47%.

Sesuai dengan Tupoksinya, Komisi A berharap agar Biro Humas dan Protokol terus dapat mempublikasikan hasil kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur melalui berbagai media yang ada, sehingga masyarakat Jawa Timur dapat memperoleh dan memanfaatkan informasi itu serta dapat menciptakan opini publik yang baik untuk menciptakan citra dan reputasi positif bagi Pemerintah Daerah Jawa Timur.

Dalam bidang keprotokolan, Komisi A berharap penyelenggaraan keprotokolan berjalan tertib, rapi, lancar, teratur sesuai ketentuan dan kebiasaan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.

Hal ini tujuannya selain pimpinan dapat memperoleh pelayanan keprotokolan yang baik dan profesional, bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, tokoh masyarakat atau tamu negara yang berkunjung ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan mendapatkan layanan keprotokolan yang baik dan pada akhirnya memiliki penilaian yang positif terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Biro Umum Pada Tahun Anggaran 2016 setelah perubahan, Biro Umum mengelola 2 (dua) pos anggaran, yaitu

Anggaran Belanja Biro Umum dan Anggaran Belanja Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Anggaran belanja Biro Umum sebesar 140 miliar 371 juta 128 ribu 500 rupiah lebih. Realisasi hingga akhir bulan Desember 2016 mencapai sebesar 131 miliar 824 juta 245 ribu rupiah lebih atau 93,91%. Sedangkan alokasi anggaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah perubahan sebesar 18 miliar 525 juta 677 ribu rupiah lebih. Hingga akhir bulan Desember 2016, serapan anggaran tersebut mencapai sebesar 18 miliar 498 juta 495 ribu rupiah lebih atau 99,85%.

Biro Umum ke depan diharapkan semakin mantap dalam mengemban fungsinya dalam rangka meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi di bidang kerumahtanggaan, di bidang keuangan Sekretariat Daerah, di bidang aset Sekretariat, di bidang arsip ekspedisi dan sandi telekomunikasi, serta tugastugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum. Komisi A berharap Biro Umum bekerja menjalankan fungsinya sesuai dengan misi yang telah diusungnya yaitu “Menjadi Lembaga yang Akuntabel dengan Pelayanan Prima�.

Inspektorat Provinsi Jawa Timur Pada Tahun Anggaran 2016 setelah perubahan, Inspektorat Provinsi Jawa Timur mendapat alokasi anggaran sebesar 41 miliar 779 juta 123 ribu 700 rupiah. Realisasi hingga akhir Desember 2016 sebesar 34 miliar 66 juta 156 ribu rupiah lebih atau 94,59%.

Terhadap Inspektorat Jawa Timur, Komisi A berharap untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengawas di Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Hal ini mengingat setelah diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Inspektorat diberikan wewenang yang sangat penting dalam rangka memeriksa penyelenggara pemerintahan yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara. Berdasarkan hasil pemeriksaan itu jika ditemukan benar terjadi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara maka Inspektorat menerbitkan keputusan untuk membayar ganti kerugian negara bagi yang bersangkutan. Untuk melaksanakan wewenang yang sangat penting ini tentu saja dibutuhkan kualitas yang sangat mumpuni dari Inspektorat.

Demikian penyampaian Laporan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur yang diketuaiDr H Freddy Poernomo, SH.MHatas Laporan Komisi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, dengan harapan mudah-mudahan hasil evaluasi ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi Fraksi-Fraksi dalam menyampaikan Pendapat Akhirnya. (yd)